,..-----
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DlREKfORAT JENDERAL INDUSTRIAGilUDAN:{IMIA
z ~~~?J 1>~~i'vOUS
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM Telp. : 5252713, 5255509 Pes. 4062 Fax: 5252450
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA 86/IAK/Per/ll/2008 NOMCR:
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA,
Menimbang
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan dan pengawasan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan pengawas::m SNI Helm Penyendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri AgIO dan Kimia; Mengingat
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 3.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
Industrialisasi Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik
'/
LAMPIRAN
PERATURAN
NOMOR
DIREKTUR JENDERAL
:
TANGGAL :
86/IAK/Per/J
INDUSTRI
AGRO DAN KIMIA
1/2008
28 Nopember 2008
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB .
,.,. ,
1.
BABI
:
KETENTUANUMUM
2.
BABII
:
LINGKUP PElvJBERLA:
3.
BABII~
:
TATA CARA MEMPEROLEH5PPT SNI.
4.
CABIV
:
PEMBINAANDAN PENGAWASAN
5.
BABV
:
TATA CARA MEMPEROLEHSURAT PENDAFTARANHELM
6.
BABVI
:
TATA CARA PENCANTUMANTANDA SNI
7.
BABVII
:
PENUTUP
8.
LAMPIRAN : a.
Lampiran I JUKNIS HELfvi(ProSES Penerbitan
b.. Lampiran II JUKNIS HELM(Data Perusahaan c.
SPPT SNI) dan Spesifikasi Teknis Helm)
Lampiran III JUKNIS HELM (Surat Pendaftaran
Helm)
DIREKTURJENDERAL
y--;~ t
BENNYWACHJUDI
t
,/ Peraturan Direktur Jenderal IAK Nomor 86/IAK/per/ll/2008
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA
Memberlakukan petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan SNI He!m Pengendara Kendaraan Bermotor R.oda Dua Seeara Wajib sebagaimuna tereantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini, Yang selanjutnya disebut JUKNIS HELM sebagai pedoman dalam pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua SeearaWajib.
KEDUA
Peraturan Direktur ditetapkan.
Jenderal
ini
mulai
berlaku
pada
Ditetapkan di Jakarta padaJanggal 28 Nopember2008 DIREKTUR JENDERAL
';8~ BENNY WACHJUDI
t
Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada : 1. Menten Perindustrian; 2. Menteri Perdagangan; 3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah; 4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian; 8. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di ProvinsijKabupaten/Kota; 10. Kepala Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian; 11. Kepala Balai di lingkunga!1.geparteriilen Perindustrian; 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia; 13. Direktur Industri Kimia Hilir. . ---- ---- --- --- --- ---- ---- ------- --- ---------- --- -- -------
tanggal
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB
BABI KETENTUAN UMUM
1.1. Menteri adalah Menteri Perindustrian.
1.2. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang selanjutnya disebut Helm c:dalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk tODi pelindung kepala sesuai dengan SNI 1811-2007 atau revisinya yang berfungsi melindungi kepata pemakainva apabila terjadi benturan.
1.3. Sistem fvianajemen iV1utu(SMM) adalah rangkaian kegiatan daiam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9G01-:WOOatau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.
1.4. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga yang tetah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk penggunaan Tanda SNI.
1.5. LembagaSertifikasiSistemMutu (LSSM)adalahlembagayang telah diakreditasioleh KAN atau Badan Akreditasi negara Ic;in yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau
Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan
KAN untuk
melakukan
kegiatan
Sertifikasi SMM.
1.6. Laboratorium Uji adalan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjiar. saling pengakuan (MRA) dengan KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujianA:erhadap contoh Helm sesuai dengan spesifikasi Dan metode uji SNI.
cia.
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Helm adalah sectifikat yang diberikan oleh LS Pro kepada pelaku usaha yang mampu mempmduksi Heim sesuai dengan persyaratan SNI atau revisinya.
1 Koosep Jukn. SNI W,jo Helm - 2
1.8. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh Helm menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu yang diterbitkan ol~h Laboratorium Uji.
1.9. Surat Pendaftaran Helm adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia sebagai bukti ballwa ienis Helm yang akan diproduksi atau diimpor telah didaftarkan dan sesuai dengan penerapan tanda SNI.
1.10. Perjanjian Saling Pengakuan, Citau
Mutual Recognition Agreement (MRA) adalah
kesepakatan yang dilakukan olen KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasilhasil penilaian keSeSU2!an.
BAB. II LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI HELM SECARA WAJIB
2.1.
Penerapan SNI Secara Wajib diberlakukan pada Helm yang diproduksi sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40jM-lNDjPERj6j2008
tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendaran Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
2.2.
Pemberlakuan SNI Helm Secara Wajib berlaku terhadap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Nomor HS 6506.10.10.00 dan Nomor SNl 1811-2007.
BAB III TATA CARA Mi:MPEROLEH
3.1.
SPPT SNI HELM
Perusahaan industri Helm dape>tmemperoleh SPPT SNl Helm yang diberlakukan wajib apabila telah: a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LS Pro yang meliputi :
.~--"---
1). PermohonanSPPTSNI;
-~
2). lzin Usaha Industri (lUI) dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPTSNl-nya; --"
3). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektua! (HKI) Departemen Hukum dan HAM dengan ling!
2 Konsep""'" SNIWaji>'-.2
.~
b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan melakukan : 1). Audit pada klausula yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan
.
pengendalian mutu untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001:2000 /dan revisinya, atau SMM lair. dari LSSMyang terakreditasi oleh KAN. 2). Audit pada seluruh klausulaxuntuk perusahaan yang sudah menerapkan SMM namun belum memiliki sertifiKat SMM.
c. f\1emperolehSertifikat Hi3sil Uji (SHU) dari Laboratorium Uji dengan ketentuan sebagai berikut : 1). Sertifikat
Hasil Uji (SHU) disertai dengar. Berita Acara Pengambilan Contoh
(BAPe) dan Label Contoh Uji (LCU) dengan contoh uji yang diambil dari aliran produksi. 2). Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas pengambil Contoh (PPe) yang ditugaskan oleh LS Pro bersama-sama dengan penugasan Tim Asesor untuk Audit SMM. 3). Pada setiap pengujianr contoh uji diambil dari jenis Helm dengan
tata cara
pengambilan contoh sesuai SI\JI dan jumlah contoh uji diambi! secara acak minimum 8 (delapan) contoh uji dari masing-masing merek dan model dengan ukuran yang boleh berbeda contoh uji diambil dari aliran produksi.
3.2.
Penilaian kesesuaian yang d::akukan oleh LS Pro, LSSMr labora~orium Uji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri dapat diterima sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral dar. multilateral di bidang regulasi teknis antara Republik Indonesia dengan negara !ain.
3.3.
Perusahaan industri Helm yang mengajukan permohonan SPPT SNI dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi yang berbedar wajib : a. Menyatakan semua lokasi pabrik yang diajukan untuk mendapatkan SPPT SNI; b. Menerapkan SMM di semua lokasi pabrik; dan c. Menerima peneta pan LgPro tentang lokasi unit produksi yang akan diaudit.
3.4. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar'adalah 41 hari'-ketja~ tidak termasuk waktu yang diperlukar. untuk pengujian.
3.5. BiayapenerbitanSPPT SNI merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersu:-,gkutan. 3 Konsep'okn;, SNIWajbHclm.2
y
~
3.6. Audit kebenaran dan kecukupan dokumen SMM dilakukan oleh tim asesor untuk mengevaluasi persyaratan
dokumen SMM perusahaan
pemohon
guna
mengetahui
atau tidak, dan jika tidak memenuhi persyaratan,
memenuhi
maka perusahaan
pemohon harus melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.
3.7. LS Pro membuat laporan hasH audit SMMdan mengecek SHU dan bila ditemukan ketidaksesuaian, maka segera diinformasikanke perusahaan pemohon untuk melakukan tindakan kcreksidan perbaikan. 3.8. Laporan audit SMMdan SHUserta dokumen pendukung dikaji oleh tim evaluasi LS Pro untuk menentukan keputusan sertifikasi,terdiri dari: a. Pemberianatau perpanjanganSPPTSNIbilamemenuhipersyaratan sertifikasi; b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun perusahaan pemohon dapat me!akukan tindakan perbaikan; atau c. Penolakanpemberianatau perpanjangan SPPTSNI, bilatidak memenuhipersyaratnn sertifikasi. 3.9. LS Pro memberitahukan
ke perusahaan
pemohon tentang
SPPT SNI yang telah
diterbitkan dan melaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro dan KimiaDepartemen Perindustrian.
3.10. pengawasan berkala terhadap SMMdan mutu produk perusahaan pemegang SPPT SNI dilakukan oleh LS Pro sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
3.11. Aiur proses pembuatan SPPT SNI Helm sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I JUKNIS HELMini.
BABIV PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
Pembinaandan pengawasan mutu barang dan atau jasa di pabrikdalam rangka pemberlakuar
SNIHelmSecaraWajibdilakukanPetugaspengawasStandarBarangdan atau Jasa di Pabri (PPSP). 4 KonsepliM
51<W~b Helm.2
BABV TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN HELM
5.1. Perusahaan yang akan memproduksi Helm yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, wajib mendaftarkan Helm yang akan diproduksikepada DirekturJenderal Industri Agro dan KimiaDepartemen Perindustrian, dengan cara:
a. Mengc:juka~permohcnan Surat PendaftaranHelm; b. Menyampaikanrencana produksisetiap tahun. 5.2. Perusahaan yang akan mengimporHelmyang SNI-nyadiberiakukansecara wajib, wajib mendaftarkan Helmyang akan diimporkepada Direki:urJenderal Industri Agro dan K:mia Depart<::men Perindustrian,dengan cara: a. Mengajukanpermohonan Surat PendaftaranHelm; b. MenginformasikanData Perusahaan dan SpesifikasiTeknis Helm dengan mengacu format sebagaimana dimaksuddalam LampiranII JUKNISHELMini;. c. Melampirkanfoto kopiSPPTSNIyang telah dilegalisasioleh LSPro; dan d. Menyampaikan rencana impor.
5.3. Selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan pendaftaran Helm yang telah memenuhi persyaratan secara iengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Agro
dan
Kimia
menerbitkan
Surat
Pendaftaran
Helm
dengan
mengacll
pada
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III JUKNIS HELM ini.
5.4.
Bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan persyarai:an selambat-Iambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan, Direktur Industri Kimia Hilir atas nama Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia mengeluarkan surat permintaan kelengkapan persyaratan.
'. 5':'5."Permohonandinyatakan batal jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak < diterima surat permintaari kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Butir 5.4. di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon.
5.6.
Perusahaan dan importir Helm diwajibkan untuk menyampa!kan laporan realisasi pmduksi
ataL:impor dari Helm yang didaftarkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia minimal
setiap 6 bulan.
5 K"""".k*nisSNIWajb""'.2
--
,
BABVI TATA CARA PENCANTUMAN
TANDA SNI
6.1. Perusahaan industri Helm yang telah memperoleh SPPT SNI dan Surat Pendaftaran Helm wajib mencantumkan tanda SNI 1811-2007 atau revisinya pada setiap produk dengan cara ernbos.
6.2. Ukuran dan desain embos tanda SNI sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor102Tahun 2000 tentang StandardisasiNasional. 6.3. LS Pro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda SNI untuk masingmasing SPPTSNI sesuai dengan Surat Pendaftaran Helmyang dikeluarkanoleh Direktur Jenderal Industri Agrodan KimiaDepartemenPerindustrian. BABVII PENUTUP
petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan pengawasan Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Secara Wajib ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan per.ur. tanggung jawab.
6 K"""P
Juknis
SNI WajI>
Hem.
2
.// LAMPIRANI JUKNIS HELM
PROSES
PENERBITAN S?PT SNI
Perusahaan menyerahkan c0kumen permohonan SPPT SNI
Pemeriksaan
Perusahaan Melengkapi Dokumen
Kelengkapan [)okumen
1 Hari
1 Hari
1 Hari
.
Perusahaan membayar sesuai tagihan dan mengirim/faks bukti transfer ke LSPro
Audit Kebenaran Dokumen dan Audit Kecukupan
----------.----.----..
....--..........--.....--------...--.....----...
:; Hari
,. Perusahaan Melakukan Tindakan Perbaikan (jika ditemukan
ketidaksesuaian) .., I I I ;-,
.,
20 Hari
, I
Perusahaan Pengujian
Melakukan Tindakan
Perbaikan
.., , 1-, ,
Prod uk oleh Laboratori1Jm
(jika ditemukan ketidaks.esuaian)
Uji
'*
l 7 Hari 1 Hari
....----...----------.--..--------...------...--
4 Hari
1 Hari
Ketercngan ; - Total waktu untuk memproses - Waktu untuk menyelesaikan
SPPT SNI adalah 41 hari kerja. proses bertanda
* tidak termasuk dalam 41 hari kerja tersebut
di atas.
LAMPIRAN II JUKNISHELM
KOP PERUSAHAAN DATA PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI TE:KNIS
I.
HELM
DATA PERUSAHAAN PEMOHON 1
Nam8 Permohonan -.......-....
.....
....
2.
Nama dan j\!amat Perusahaan
3.
Nomor Pokok Wajib Pajak
....................
...........-.........-......................-................................-...............-.--.-...
.........
..............
......
4.
Nomor & Tanggalljin Usaha/SIUP
5.
AP: I APIT
...............-........
.......................
..............................................
'.'
........
'
"..........................................._........
'.....-..--.
6. Tanda Daftar Perusahaan --.--.-------.----.-..-.--.---.--...---.-.--......-------....-..--.----..------..-...--.------.....-.......-.---.----------.-.-..---.-.-..----.....-..--.--.-.......-.------------...--------..--.....----------.
II.
SPESIFIKASI TEKNIS 1
Merek
2.
Tipe/Jenis *)
Open face I Full face ...
3. ..----.
Negara
.-
.-...-
.......-.---.--...---..-..
Oimensi ....-...
5
....-........-.-.........-.............-..-..-....---..-..-.-......-..-.-..--.......-..--.---.
Asallmpor
_... 4.
...-.......-...-..
....-....
-.---
.-
Jumlah (buah) ....-....
..-.....
....-....
...--....-.....--.........--..---.-..-....-.-...-...
*) caret yang tidak perlu
Cap Perusahaan Nama dan Tanda Tangan Pemohon
(
Cat:
Formulir yang meny.ediakan harus penyelenggara (Oitjen IAK), sedangkan isi dari format ini harus menggunakan kop perusahaan.
)
LAMPIRAN III JUKNIS HELM
KOP DEPPERIN SURAT PENDAFTARAN HELM Nomor
Berdasarkar. Peraturan Menteri Perindustrian NomoI' 40/M-IND/PER/6/2008 cian surat permohcnan Saudara un!uk dan atas nama PT ......................... Nomar tanggal , perihal Permohonan Surat Pendaftaran Helm, dengan ini menyatakan bahwa: NAMA PEKUSAHAAN
........................................
ALAMA T telah melakukan menggunakan :
, Pendaftarar.
MEREK
... ... ...
TIPElJENIS
... ...
NOHS
... ... ...
UKURAN
... ... ...
Helm
... ...
untuk keperluan
... ... ..,
......... ... ...... ...
""""'"''''''''''
.., ...
...............
w... ... ... ... ...... ............ ...
JUMLAH
..................
.......................................
Catatan ; *) Coret yang tidak peril! PENERAPAN TANDA SNI EMBOS
..............
.......
dengan
produksi/impor*),
...
... ... ... ... ...... ...
.
BUAH
Jakarta,
... ... ... ... ...
... .....
[)IREKTUR JENDERAL
(
)
