LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( L K P J ) BUPATI PANDEGLANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

BUPATI PANDEGLANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD Kabupaten Pandeglang merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahandaerah Kepada Masyarakat yang mengamanatkan bahwa LKPJ ini harus sudah disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan

Daerah berimplikasi kepada adanya perbedaan yang mendasar dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Beberapa dari perbedaan tersebut antara lain : 1.

Adanya komitmen politik untuk membangun dan menerapkan prinsip kemitraan yang sejajar antara Kepala Daerah dengan DPRD, sehingga dapat berfungsi sebagai mitra yang setara dalam membangun daerah;

2.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD tidak lagi berlangsung dalam konteks penerimaan dan penolakan atas laporan keterangan pertanggungjawaban dimaksud, karena LKPJ lebih dimaksudkan sebagai progress report activity, yakni laporan tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi berikut penggunaan anggarannya. Selain itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga telah mendorong semua pihak

untuk membangun pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif daerah dalam koridor hubungan checks and balances.

Dalam konteks ini, baik Pemerintah Daerah

maupun DPRD sama-sama memiliki hak konstitusional untuk memprakarsai penetapan kebijakan, terutama di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pengaturan pola-pola penggunaan anggaran daerah. Walaupun demikian, karena Pemerintahan Daerah menganut prinsip kesetaraan yang sejajar, maka setiap prakarsa yang timbul harus dibahas dan disepakati bersama dan dituangkan ke dalam koridor

Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

I- 1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Peraturan Daerah maupun Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budaya politik demokratis adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang. Dalam kerangka

prinsip

dasar

dan

norma

juridis

seperti

itulah

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Pandeglang ini disusun dan disampaikan, dengan harapan dapat melahirkan satu pemahaman yang sama tentang kinerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

Bupati Pandeglang selama periode 2014. Sesuai dengan norma juridis

yang berlaku, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pandeglang ini adalah merupakan progress report, yang memuat penjelasan dan informasi faktual tentang perkembangan

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pengelolaan

anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Pandeglang akhir tahun anggaran 2014 adalah tersusunnya media penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban Kepala Daerah selama tahun 2014. Sementara itu, tujuannya adalah: 1.

Menyediakan alat kendali bagi DPRD Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkesinambungan, bertanggungjawab dan bertanggunggugat;

2.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi Regional dan Nasional serta memahami arah dan tujuan yang ingin dan telah dicapai dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sekaligus melakukan reviewing (kaji ulang) atas hasil yang telah dicapainya guna perbaikan dan keberlanjutan pembangunan ke depan.

1.3 DASAR HUKUM Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang ini mengacu pada sejumlah peraturan perundangan, antara lain :


I- 2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005


I- 3

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

15.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2007

tentang

Pengelolaan

Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


I- 4


20.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 10 Seri E.5);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;

24.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor

20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 25.

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 42 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014.

1.4 GAMBARAN UMUM DAERAH Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Banten yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tanggal 17 Oktober tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang memiliki andalan dibidang pariwisata dan agribisnis dengan kekhususan tersendiri yang memberikan posisi cukup strategis bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan. 1.4.1 Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah daratan 2.747 Km2 atau sebesar 29,98% dari luas Propinsi Banten, dengan panjang garis pantai 307 Km dan memiliki 33 pulau kecil dengan pulau Panaitan

yang paling luas. Penggunaan lahan di kabupaten Pandeglang

terdiri dari Hutan (30,41%), lahan sawah (19,93%) dan lahan kering/lainnya (49,66%). Secara geografis, Kabupaten Pandeglang terletak antara 6o21' sampai 7o10' Lintang Selatan dan 104o48' sampai 106o11' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Kabupaten Serang


I- 5

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 

Sebelah Timur

: Kabupaten Lebak



Sebelah Selatan

: Samudera Indonesia



Sebelah Barat

: Selat Sunda

Kecamatan Pandeglang sebagai Ibukota Kabupaten terletak pada jarak 23 Km dari Ibukota Propinsi Banten (Serang) dan 111 Km dari Ibukota Negara (Jakarta).

Secara

umum daerah ini beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara 22,5 oC hingga 27,9oC dengan suhu udara rata-rata untuk dataran rendah adalah 22,9 oC dan 22,5 oC untuk dataran tinggi. a. Topografi Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Pandeglang di daerah Tengah dan Selatan pada umumnya merupakan dataran dengan gunung-gunung yang ketinggiannya rendah (Gunung Payung, Gunung Honje, Gunung Tilu dan Gunung Raksa). Luas wilayah bagian Selatan sekitar 85,07% dari wilayah luas kabupaten. Sedangkan daerah utara sekitar 14,93% dari luas kabupaten merupakan dataran tinggi, dimana terdapat gununggunung yang cukup tinggi (Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan). Kabupaten Pandeglang memiliki sumber daya air yang relatif cukup banyak, hal ini bisa terlihat dari adanya aliran 14 sungai yang bermuara di Selat Sunda dan 4 sungai yang bermuara di Samudera Indonesia. b. Wilayah Administrasi dan Pembangunan Kabupaten Pandeglang secara administratif merupakan bagian dari Propinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sampai Tahun 2014 secara administratif jumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang berjumlah 35 Kecamatan dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 13 Kelurahan dan 326 Desa. Dengan

semakin

meningkatnya

jumlah

penduduk,

perkembangan

kehidupan

masyarakat serta meningkatnya beban tugas dan volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sampai Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Pandeglang bertahap telah melakukan pemekaran wilayah kecamatan, dimana pada Tahun 2000 memiliki 22 kecamatan dan pada akhir Tahun 2007 sampai sekarang menjadi 35 kecamatan.


I- 6

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan rencana tata ruang wilayah,

rencana pengembangan sistem pusat

pelayanan dibagi menjadi rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem perdesaan. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan terdiri dari : 

Rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas: a. PKW berupa perkotaan Pandeglang; b. PKWp berupa perkotaan Panimbang; c. PKL meliputi: 1.

Perkotaan Labuan; dan

2.

Perkotaan Cibaliung;

d. PKLp meliputi: 1.

Perkotaan Menes;

2.

Perkotaan Munjul; dan

3.

Perkotaan Kaduhejo.

e. PPK meliputi: 1.

Perkotaan Picung;

2.

Perkotaan Cimanuk;

3.

Perkotaan Karangtanjung;

4.

Perkotaan Banjar;

5.

Perkotaan Majasari;

6.

Perkotaan Cadasari;

7.

Perkotaan Sumur;

8.

Perkotaan Cikeusik;

9.

Perkotaan Saketi; dan

10. Perkotaan Pagelaran. 

Rencana fungsi pusat kegiatan tersebut terdiri atas: a.

PKW dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;

b.

PKWp dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, jasa keuangan/bank, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;


I- 7

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 c.

PKL dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;

d.

PKLp dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala lokal; dan

e.

PPK dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal.

Sedangkan rencana system pengembangan perdesaan terdiri dari :  Pengembangan PPL dengan fungsi utama sebagai pusat permukiman dengan skala kegiatan antar desa meliputi: a. Desa Cadasari Kecamatan Cadasari; b. Desa Pagadungan Kecamatan Karangtanjung; c. Desa Banjar Kecamatan Banjar; d. Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk; e. Desa Kadudampit Kecamatan Saketi; f. Desa Kadupandak Kecamatan Picung; g. Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran; h. Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik; dan i. Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur;



Pengembangan kawasan agropolitan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi pertanian di kawasan perdesaan meliputi: a. Kecamatan Menes; b. Kecamatan Sobang; dan c. Kecamatan Munjul.



Pengembangan

kawasan

minapolitan

dengan

fungsi

pengembangan potensi perikanan budidaya air tawar

utama

sebagai

pusat

di kawasan perdesaan

meliputi: a. Kecamatan Panimbang; dan b. Kecamatan Sumur.


I- 8

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 1.4.2 Gambaran Umum Demografis Kependudukan erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Di lain pihak permasalahan yang menyangkut kependudukan sangat kompleks, untuk itu keberadaan informasi kependudukan sangat penting sebagai acuan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan. a.

Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Pandeglang hingga tahun 2013 tercatat berjumlah 1.183.006

jiwa terdiri dari laki-laki 604.603 jiwa dan perempuan 578.403 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 280.760 KK. Sementara pada tahun 2012, Penduduk Kabupaten Pandeglang sebesar sebesar 1.181.430 jiwa, maka terdapat pertambahan penduduk dari Tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 20.883

jiwa. Sedangkan Kepadatan penduduk

Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2013 adalah 430,68 orang/ km2 dengan sebaran penduduk relatif tidak merata, kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu Kecamatan Sumur

dengan rata-rata sebanyak 91,37 orang/km2 sementara wilayah yang terpadat

adalah Kecamatan Labuan yaitu sebanyak 3.568,84 orang/ km2, sementara

Laju

Pertumbuhan Penduduk selama tahun 2006-2013 rata-rata sebesar 0,73 persen per tahun. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menunjukkan tentang keadaan

komposisi,

distribusi

dan

laju

perubahan

penduduk

di

suatu

daerah.

Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah. Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Transisi demografi yang terjadi di suatu wilayah akan mengakibatkan perubahan sosial kultural masyarakat. Perubahan tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), serta meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan di wilayah tersebut.


I- 9

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Aspek kependudukan yang meliputi antara lain jumlah, komposisi dan distribusi serta laju pertumbuhannya merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah, sehingga penanganan persoalan penduduk tidak saja hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan sebagai pelaksana pembangunan dan sekaligus menjadi sasaran pembangunan, sehingga perkembangan dan dinamika penduduk perlu diarahkan agar memiliki ciri/karakteristik yang mendukung program pembangunan Peningkatan angka kelahiran berdampak pada masih tingginya komposisi penduduk usia anak (0-14 tahun), yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini : Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Kabupaten Pandeglang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Anak (0 – 14)

199.123

187.591

386.714

Produktif (15 – 64)

381.139

361.506

742.645

Lansia (65+) 24.341 Jumlah 604.603 Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

29.306 578.403

53.647 1.183.006

Komposisi kelompok usia anak ( 0 – 14 tahun ) dan kelompok usia produktif ( 15 – 64 tahun ) merupakan mayoritas jumlah penduduk.

Perhatian khusus dalam penerapan

kebijakan pembangunan di masa yang akan datang menyangkut penyediaan berbagai sarana dan prasarana seperti perumahan, pendidikan kesehatan, transportasi dan tentunya akan mendapat perhatian khusus berupa penyediaan lapangan kerja. Sejalan dengan semakin meningkatnya proporsi usia anak-anak dalam komposisi penduduk Kabupaten Pandeglang keseluruhan, maka upaya meningkatkan kualitas anak membutuhkan perhatian yang lebih besar, dengan menyadari bahwa kehidupan seorang anak merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga upaya meningkatkan status gizi anak, meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dasar, menurunkan tingkat kenakalan anak dan pemuda, menghindarkan mereka dari penyalahgunaan obat terlarang, zat adiktif, dan narkoba serta meningkatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

I- 10

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 kesadaran dan peran orang tua dalam pendidikan dan pembinaan anak, serta peningkatan wawasan iptek bagi anak menjadi kebijakan strategis bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang. b. Ketenagakerjaan Kebijakan pembangunan di bidang sosial budaya ini menyangkut berbagai aspek yang sangat komplek, selain berdampak terhadap ekonomi juga terhadap sosial politik masyarakat, termasuk tenaga kerja. Keberhasilan pembangunan bidang sosial tidak harus dapat dilihat dalam bentuk fisik saja melainkan harus secara keseluruhan dengan segi mental. Segi fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana sedangkan segi mental meliputi kondisi mental penduduknya. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial.

Bersumber dari BPS Kabupaten Pandeglang,

angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 10 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2013 sebanyak 1.183.006 orang. 788.859 orang atau 66,68 % merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 463,337 orang merupakan angkatan kerja dan sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Tabel 1.2 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2012 – 2013 NO.

KARAKTERISTIK

1

2

TAHUN 2012 2013 3

4

827.453 571.074 517.943 53.131 256.379 225.125 31.254 69,02 9,30

788.859 463.337 406.180 57.157 325.522 276.556 48.966 58,74 12,34

90,67 6 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang (Sakernas Tahun 2012-2013)

87,66

1 2

3

4 5

Penduduk Usia Kerja (PUK) Angkatan Kerja (AK) a. Bekerja b. Pengangguran (Mencari Kerja) Bukan Angkatan Kerja a. Sekolah dan Mengurus RT b. Mengurus RT Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)


I- 11

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Dalam Tabel 1.2 hal yang penting disimak adalah perkembangan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (yaitu proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja), Tingkat Pengangguran Terbuka (Proporsi penduduk yang menganggur/mencari kerja) serta Tingkat Kesempatan Kerja (proporsi penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja) yang saling berhubungan. Sementara indikator ketenagakerjaan menurut jenis kelamin pada tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana Tabel 1.3. Tabel 1.3 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang menurut jenis kelamin Tahun 2013 LakiNo Karakteristik Perempuan laki 1.

Penduduk Usia Kerja (PUK)

402.180

386.679

2.

Angkatan Kerja (AK)

324.273

139.064

a. Bekerja

281.622

124.558

b. Pengangguran

42.651

14.506

Bukan Angkatan Kerja

77.907

247.615

a. Sekolah dan Mengurus RT

40.505

236.051

b. Lainnya

37.402

11.564

3.

4.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

80,63

35,96

5.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

13,15

10,43

6.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

86,85

89,57

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang (Sakernas Tahun 2013)

Sesuai dengan karakteristik wilayah, komposisi penduduk yang bekerja didominasi pada lapangan usaha pertanian, namun setiap tahunnya persentasenya terus menurun. Lapangan usaha yang mulai menarik perhatian adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta Jasa-jasa. Tabel 1.4 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Lapangan Usaha Laki-Laki

Perempuan

1. Pertanian (%)

43,11

36,64

2. Industri Pengolahan (%)

8,67

6,82

3. Perdagangan, Hotel & Restoran (%)

17,38

39,29

4. Jasa Kemasyarakatan (%)

12,48

16,46

5. Lainnya*) (%)

18,36

0,78

Jumlah (jiwa)

281.622

124.558

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang (Sakernas Tahun 2013)


I- 12

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 *) Lainnya: sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor LGA, sektor Konstruksi, sektor Angkutan/Transportasi serta sektor keuangan dan jasa perusahaan. c.

Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu bangsa. Masyarakat

yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah menerima dan menyerap berbagai informasi pembangunan. Pendidikan mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti kesejahteraan keluarga. Untuk mengetahui kondisi penduduk antara lain dapat dilihat dari Angka Partisipasi penduduk dalam kegiatan sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui jalur pendidikan tampaknya sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Ini terlihat dari angka partisipasi sekolah menurut kelompok usia sekolah. Tabel 1.5 berikut menunjukan bahwa kondisi pada tahun 2013 angka partisipasi sekolah pada penduduk usia SD sederajat menduduki peringkat terbesar dibandingkan angka partisipasi sekolah pada usia di atasnya yaitu mencapai 98,03 persen. Sedangkan untuk tingkat SMA sederajat angka partisipasi sekolah menduduki peringkat yang paling rendah yaitu 55,99 persen. Tolok ukur lain yang cukup mendasar di bidang pendidikan adalah banyaknya penduduk yang mampu membaca dan menulis atau yang dikenal dengan penduduk melek huruf dan penduduk buta huruf. Tingkat melek huruf di Kabupaten Pandeglang untuk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2013 tercatat sebanyak 96,78% yang sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2012) yang sebesar 96,51%. Meningkatnya pendidikan masyarakat Kabupaten Pandeglang juga dapat tercermin dalam indikator Rata-rata Lama Sekolah yang pada Tahun 2013 mencapai 7,04 tahun, meningkat dari tahun 2012 (sebesar 6,97).


I- 13


No 1

2

3

4 5

Tabel 1.5 Indikator Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2009-2013 Indikator Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Angka Partisipasi Sekolah (%) a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMA Sederajat Angka Partisipasi Kasar (%) a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMA Sederajat Angka Partisipasi Murni (%) a. SD Sederajat b. SMP Sederajat c. SMA Sederajat Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Melek Huruf Latin (%)

96,36 72,09 46,96

96,42 70,54 41,34

98,17 86,71 56,49

97,60 91,69 53,29

98,03 90,14 55,99

91,51 59,68 32,09

93,18 53,51 34,02

93,13 69,12 45,43

92,66 77,97 45,12

93,73 73,01 49,29

106,28 77,65 45,91 6,44 96,30

109,37 63,28 53,27 6,47 96,35

105,43 87,16 56,34 6,81 96,37

100,65 95,73 61,21 6,97 96,51

109,76 87,75 61,89 7,04 96,78

Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Tingkat mutu sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang terkait erat dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.5, jumlah penduduk yang belum atau tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2012 sebesar 27,40 persen dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar 28,96 persen.

Sedangkan jumlah penduduk yang

menamatkan SD/MI sederajat dan SMA sederajat dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu masing-masing untuk SD/MI sederajat dari 40,71 persen menjadi 40,75 persen, SMA sederajat dari 11,45 persen menjadi 11,95 persen. Sementara jumlah penduduk yang menamatkan SMP sederajat dan Universitas dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar SMP sederajat dari 40,71 persen menjadi 40,75 persen sedangkan Universitas dari 2,83 persen menjadi 2,66 persen. Tabel 1.6 Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Pandeglang tahun 2012-2013 Tingkat/Jenjang Pendidikan Tidak/belum tamat SD/MI Sederajat (%) SD/MI Sederajat (%) SMP Sederajat SMA Sederajat Universitas

2012

TAHUN 2013

27,40 40,71 17,62 11,45 2,83

28,96 40,75 15,68 11,95 2,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang


I- 14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Disamping hal di atas, fasilitas pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana penunjang pendidikan. Jumlah sarana sekolah, guru dan siswa tahun ajaran 2012/2013 rata-rata sekolah tingkat SD menampung 168 siswa dengan rata-rata 34 orang siswa per guru. Untuk sekolah SLTP rata-rata menampung 226 siswa dengan rata-rata 16 siswa per guru. Sedangkan untuk tingkat sekolah SLTA rata-rata menampung 224 siswa dengan rata-rata 10 siswa per guru. Tabel 1.7 Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Pandeglang, Tahun Ajaran 2012/2013 Rasio Rasio Jumlah Jenjang Sekolah Guru Murid MuridMuridSekolah Guru Sekolah SD Sederajat SLTP Sederajat

1.031 317

5.064 4.336

173.880 71.748

34,34 16,55

168,65 226,33

SLTA Sederajat

183

3.949

41.100

10,41

224,59

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

1.5

Kondisi Ekonomi Sasaran pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan proses jangka panjang

dari suatu pemerintahan dengan sasaran utama proses tersebut adalah bagaimana usaha pemerintah untuk menaikkan pendapatan per kapita penduduk. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran, masalah ketimpangan pendapatan, dan masalah kemiskinan. 1.5.1 Potensi dan Sumber Daya Alam 1. Potensi geotermal gunung asepan, gunung karang dan akarsari, potensi bijih emas di kecamatan cimanggu, potensi sebaran pasir besi dikecamatan cikeusik, cibitung dan cimanggu, serta potensi minyak bumi di blok ujung kulon, blok rangkas dan blok banten utara. 2. Kuatnya daya tarik Kabupaten Pandeglang dalam sektor agribisnis dan pariwisata. Keunggulan pariwisata dapat dilihat dari banyaknya destinasi pariwisata. Terdapat 214 objek/kawasan wisata yang terdiri dari wisata pantai 11 objek/kawasan, wisata tirta 19 objek/kawasan, sejarah 183 objek, wisat alam 1 kawasan. Keunggulan pariwisata tersebut dapat menjadi peluang perkembangan perekonomian di Kabupaten

Pandeglang

juga

ditunjang

oleh

kenyataan

bahwa

Kabupaten

Pandeglang menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain bali dan Jakarta. Sektor pariwisata juga sebagai pemicu dan pengungkit pertumbuhan ekonomi Pandeglang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

I- 15

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 3. Kondisi geologis, geografis dan klimatologis yang baik dalam mendukung agriculture (industri pengolah hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan petermakan) dan

aquaculture (kelautan dan perikanan) sebagai penarik wilayah belakang. Pertumbuhan

ekonomi

di

wilayah

belakang,

didorong

mendorong

melalui

pengembangan agroindustri dan aquaindustri dalam skala kecil, menengah dan besar. Hal ini untuk mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih baik bagi masyarakat pandeglang khususnya

produk pertanian dan kelautan.

Potensi

kelautan masih sangat terbuka untuk dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi (pengembangan) produksi, mengingat Kabupaten Pandeglang memiliki panjang pantai 307 km yang membentang sepanjang pesisir Barat dan Selatan Kabupaten Pandeglang sampai perbatasan Kecamatan Malingping (Kabupaten Lebak). 1.5.2 Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang paling kerap digunakan dan dinilai merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran Nilai Tambah Bruto (NTB) yang tercipta dari hasil produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu daerah oleh sektor produktif tanpa melihat pelaku ekonominya, dimana pelaku ekonomi bisa berasal dari daerah tersebut maupun dari daerah lain. Adapun yang dimaksud dengan NTB adalah selisih nilail produksi (output) dengan biaya antara (intermediate input) Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB, pemerintah Kabupaten Pandeglang menggunakan

PDRB

harga

berlaku.

PDRB

harga

berlaku

ini

merepresentasikan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang atas barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku menunjukkan perkembangan masing-masing sektor ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan harga dan produksinya. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto adalah PDRB per Kapita, Pendapatan per kapita dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. PDRB per Kapita dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka Pendapatan per Kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

I- 16

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 kesejahteraan Kabupaten Pandeglang. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan persentasi kenaikan atau penurunan PDRB – Harga Berlaku satu tahun dibandingkan angka tahun sebelumnya. Selaras dengan indikator kinerja PDRB, kedua indikator kinerja makro ini merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari

pemerintah

Kabupaten

Pandeglang

di

dalam

menjalankan

misinya

dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku pada Tahun 2013 adalah sebesar 11,893 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 10,716 triliun rupiah. Seperti pada periode tahun sebelumnya, sektor-sektor yang dominan memberi andil dalam pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sampai dengan tahun 2013, sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian nilai PDRB Kabupaten Pandeglang. Uraian per sektor dapat dilihat pada Tabel 1.8 :

Tabel 1.8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 dan 2013 PDRB adhb (Rp. Juta) LAPANGAN USAHA 2012 2013 Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Bank & Lembaga Keuangan lainnya Jasa-jasa Jumlah

3.040.878 11.703 1.070.829 369.994 600.782 2.432.264 826.104 625.128 1.738.348 10.716.031

3.285.337 12.131 1.204.938 388.678 662.735 2.704.652 963.070 693.731 1.978.719 11.893.991

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

Apabila dilihat dari Tabel 1.8, memperlihatkan lapangan usaha pertanian memiliki kontribusi tertinggi dalam sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan, yang diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa. Hal mencerminkan sektor pertanian dan pariwisata paling menonjol dalam perekonomian di Kabupaten Pandeglang. Untuk sektor-sektor lainnya perkembangan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB pada tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.9.


I- 17

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Tabel 1.9 Kontribusi Masing-masing Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Pandeglang, Tahun 2012 – 2013 PDRB adhb (%) LAPANGAN USAHA 2012 2013 28,38

27,62

Pertambangan & Penggalian

0,11

0,10

Industri Pengolahan

9,99

10,13

Listrik, Gas dan Air Bersih

3,45

3,27

Bangunan

5,61

5,57

22,70

22,74

Pengangkutan dan Komunikasi

7,71

8,10

Bank & Lembaga Keuangan lainnya

5,83

5,83

Jasa-jasa

16,22

16,64

Jumlah

100,00

100,00

Pertanian

Perdagangan, Hotel dan Restoran


a. PDRB per Kapita PDRB

per

Kapita

merupakan

indikator

makro

ekonomi

lainnya

yang

dapat

menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Pada Tabel 1.10 terlihat bahwa pergerakan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2012 dan tahun 2013 terus mengalami kenaikan. Hal Ini menunjukan terjadinya perbaikan/perkembangan perekonomian Kabupaten Pandeglang.

Tabel 1.10. PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Pandeglang Tahun

PDRB ADHB Per Kapita (Rp)

2010

7.327.762

2011

8.277.399

2012

9.136.308

2013

10.054.041


b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2013, hal ini dipicu secara umum oleh adanya krisis global keuangan dunia, namun demikian penurunan ini tidak signifikan karena masih dipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan


I- 18

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 usaha perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian untuk lapangan usaha lainnya mengalami penurunan.

Tabel 1. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pandeglang Sektor/Lapangan Usaha Primer Pertanian Pertambangan dan Penggalian Sekunder Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Tersier Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Bank & Lembaga Keuangan lainnya Jasa-jasa Total

LPE (%) 2009

2010

2011

2012

2013

1,64 2,20 -43,66 6,17 4,06 37,66 7,05 5,32 4,97 7,15 5,93 4,89 5,43

7,72 7,97 -28,94 15,43 3,70 220,02 7,92 6,44 5,91 6,51 10,87 5,60 7,16

-0,59 -0,54 -10,63 8,60 5,94 21,12 8,21 7,94 9,19 8,07 6,70 5,99 5,36

3,68 3,65 9,35 8,87 3,78 33,10 6,34 5,93 5,44 8,45 5,98 5,62 5,67

1,48 1,49 -0,17 4,46 4,48 0,25 7,38 5,99 5,55 8,80 6,24 5,31 4,31

Rata-rata Laju Pertumbuhan Tahun 2006-2013 3,03 3,09 -8,75 9,27 4,47 50,80 7,46 6,57 5,51 7,95 7,43 5,63 5,93


Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kelompok Lapangan Usaha



I- 19

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Tahun Anggaran 2014

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG

BAB II 2.1 VISI DAN MISI

Visi dan Misi merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya bagi masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana masyarakat berserta Pemerintah Kabupaten Pandeglang membawa dan menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, komprehensif serta terukur. Beberapa hal yang menjadi perhatian perumusan Visi dan Misi adalah: 1.

Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi;

2.

Memberikan arah dan

strategi yang Specific (fokus), Measurable (terukur),

Acceptable (dapat diterima), Realistic (realistis/dapat dicapai) dan Timeboud (memiliki kerangka waktu yang jelas) 3.

Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;

4.

Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa organisasinya;

5.

Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi;

6.

Mampu menjalin kesinambungan kepemimpian organisasi.

2.1.1 VISI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2011-2016 adalah : “Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan”. Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1)

Mandiri dan berkembang di bidang agribisnis Kabupaten Pandeglang sebagai Pusat Agribisnis dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang

akan

menjadikan

pertanian

dan

segala

sumberdaya,

usaha,

kelembagaan dan jaringan bisnis (hulur-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan


II- 1


masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah dan stakeholders akan menggerakan energinya dalam melakukan ekonomisasi sektor pertanian dengan memperhatikan faktor-faktor dominan seperti komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan. (2)

Mandiri dan berkembang di bidang pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagai Pusat Kegiatan Pariwisata dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan

perekonomian

daerah.

Untuk

mewujudkan

cita

visi

tersebut,

stakeholders akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya

Pemerintah dan

alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata,

promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung

oleh

yang

infrastruktur

diorientasikan

kepada

diperlukan peningkatan

jaminan

regulasi

kunjungan

wisata

kepariwisataan dan

yang

kesejahteraan

masyarakat. (3)

Berbasis pembangunan perdesaan Mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan destinasi pariwisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagian besar berada di pedesaan. Maka subyek utama upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pariwisata sesungguhnya adalah masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pedesaan merupakan basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan pariwisata.

2.1.2 MISI Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan uraian Visi di atas, maka Misi pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah: 1)

Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata;

2)

Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya;

3)

Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif;

4)

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat;


II- 2


5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan; 6) Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah. Keenam misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Meningkatkan

perekonomian

daerah

berbasis

pertanian

dan

pariwisata,

ditujukkan untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi pembukaan lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2) Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam berbagai lapangan usaha dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks. 3) Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif, ditujukan untuk menciptakan pelaku pembangunan yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. 4) Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh pendidikan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur

khususnya

perdesaan, ditujukan

untuk menyediakan dukungan bagi peningkatan pelayanan dasar. 6) Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah, ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik di seluruh sektor dan wilayah pembangunan. 2.2 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai satu dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tertentu.


II- 3


Selanjutnya, pemetaan tujuan kedalam Sasaran dan Program Pembangunan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tujuan 1:

Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Sasaran

Program

1. Meningkatnya investasi dan 1. perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Program Peningkatan Pertanian Unggulan

Produk

Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Produk Pertanian Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis (Hulu-Hilir) Program Pembangunan/ Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

9.

Program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 10. Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan 11. Program Pengembangan Informasi dan Regulasi Pariwisata 12. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata 13. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 14. Program Pengembangan Pariwisata 15. Program Pengembangan Pariwisata

Usaha Destinasi

16. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


II- 4


17. Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri 2. Tersedianya pengklasteran pertanian, 1. perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan 2.

Efisiensi

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Pertanian Program Pengembangan SentraSentra Industri / Usaha Potensial

3.

Program Stimulus Industri Perdagangan Sektor Unggulan

4.

Program Perencanan Pengklasteran Sektor Unggulan

3. Meningkatnya ketahanan pangan 1. yang berbasis pemberdayaan masyarakat 2.

Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program Pangan

Peningkatan

dan

Ketahanan

3.

Program Pengembangan Perikanan

4.

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

5.

Budidaya

6.

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan

7.

Program Peningkatan Teknologi Tepat Guna

8.

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

9.

Penerapan

10. Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Lembaga

11. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 12. Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Rakyat

dan

13. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 4. Tertanggulanginya kemiskinan dan 1. Program Pengurangan Jumlah pengangguran yang diprioritaskan Masyarakat Miskin


II- 5


pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Millenium Development Goal’s 2.

Program Sarana dan Prasarana Sosial

3.

Program Pemberdayaan Masyarakat

4.

Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan

5.

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi

5. Tersedianya Badan Usaha Milik 1. Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah 2. 6. Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi 1. dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup 2. 3. 4.

5. 6. Tujuan 2:

Peran

Program Fasilitasi pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD Program Divestasi dan Peninjauan Bagi Untung Hasil Kekayaan Alam/Aset Daerah

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengelolaan Air Tanah Program Pengadaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kawasan

Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sasaran Program

1. Meningkatnya pemberdayaan 1. Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah


Program Pemberdayaan Ekonomi

II- 6


2.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

3.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

4. 5. Tujuan 3:

Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Sasaran

Program

1. Meningkatnya implementasi norma 1. agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan berwawasan kebangsaan 2.

Program Keagamaan

Fasilitasi

Kegiatan

Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama

3.

Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri

4.

Program Sarana Keagamaan

dan

Prasarana

5.

Program Pemantapan Kebangsaan

Wawasan

6. 7.

Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat Program Pembinaan Perpustakaan

2. Meningkatnya Pemberdayaan 1. Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3.

Program Kesejahteraan Perlindungan Anak

3. Meningkatnya etos kerja produktivitas masyarakat

dan 1.


dan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.

Program Kerja

Peningkatan

3.

Program Pengembangan Ketenagakerjaan

Kesempatan Perlindungan Lembaga

II- 7


4. Tujuan 4:

Program Pengembangan Transmigrasi

Wilayah

Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sasaran

Program

1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan 1. pendidikan kepada seluruh masyarakat 2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.

Program Pendidikan Menengah

4.

Program Pendidikan Non Formal

5.

Program Peningkatan Motivasi Siswa Berprestasi

6.

Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Program Peningkatan Layanan Pendidikan

7. 8.

Program Fasilitasi Pendidikan

9.

Program Peningkatan Pendidikan

2. Meningkatnya kapasitas pemuda 1. berprestasi dan sarana olahraga

Pembiayaan Kerjasama

Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga

dan

2.

Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

4.

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda

5.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3. Meningkatnya kualitas dan 1. aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat 2.


Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

II- 8


3.

Program Kesehatan

Pemeliharaan

Alat

4.

Program Masyarakat

Upaya

5.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

6.

Program Standarisasi Kesehatan

7.

Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

8.

Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

9.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kesehatan

Pelayanan

dan

10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4. Mengendalikan angka dengan meningkatkan reproduksi

Tujuan 5:

kelahiran 1. kualitas

Program Keluarga Berencana

2.

Program Remaja

Kesehatan

Reproduksi

3. 4.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS Program Ketahanan Keluarga

5.

Program Pemberdayaan Keluarga

6.

Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera

7.

Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR

Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di perdesaan. Sasaran Program

1. Terlaksananya Pembangunan dan 1. peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan 2.


Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Perencanaan & Pengawasan Pembangunan Bidang Infrastruktur II- 9


2. Terlaksananya peningkatan dan infrastruktur irigasi

pembangunan, 1. pemeliharaan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

3. Berkembangnya pusat pertumbuhan 1. ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan strategis

Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Poros Desa

Tujuan 6:

Mempercepat pembangunan permukiman yang sehat berkualitas dan layak huni. Sasaran Program

1. Tertatanya kawasan permukiman 1. perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Program Pembangunan Perumahan

2.

Program Perumahan

Lingkungan

Sehat

3.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

6.

Program Penyehatan Permukiman

7.

Program Peningkatan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman

8.

Program Tertinggal

9.

Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Lingkungan

Pengentasan

Desa

10. Program Peningkatan Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan 11. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Air Limbah dan Drainase


II- 10


Tujuan 7:

12. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan Membangun sistem energi listrik perdesaan, meningkatnya sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sasaran Program

1. Meningkatkan rasio elektrifikasi di 1. perdesaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi 2.

Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan

dan Bidang

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

3.

Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 4. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian 5. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya 2. Terwujudnya jaringan transportasi 1. Program Pembangunan dan regional dan internasional Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Tujuan 8: Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran Program 1. Terlaksananya optimalisasi fungsi 1. kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup 2.


Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

3.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

5.

Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup

II- 11


6.

Tujuan 9:

Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik. Sasaran Program

1. Terwujudnya Good Governance 1. dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif 2.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

3.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

4.

Program Penataan Kependudukan

5.

Program Pencatatan Kelahiran

6.

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)

7.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

8.

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Program Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan

Administrasi

Kualitas

9.

Program Penyusunan dan Penetapan Regulasi Pembangunan dan Pelayanan Publik 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah 11. Program Peningkatan Informasi Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah 12. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah 13. Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi 14. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 15. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah


II- 12


16. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 17. Program Daerah

Pengembangan

Otonomi

18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 19. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan , Desa, dan Kelurahan 20. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 21. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 22. Program Pendidikan Kedinasan 23. Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

dan

24. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah 2. Terkembangkannya database potensi 1. Program Peningkatan Sarana dan daerah, penelitian dan Prasarana Komunikasi dan pengembangan untuk mewujudkan Informatika pembangunan yang baik dan pembangunan yang berbasiskan teknologi informasi 2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Tujuan 10:

3.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

4.

Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

5.

Program Penelitian /Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan

Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah. Sasaran Program

1. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah


1.

Program Optimalisasi Pendapatan Daerah

Peningkatan

II- 13


Tujuan 11:

2.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.

Program Pengelolaan Aset Daerah

Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi. Sasaran

1. Terciptanya demokratis

masyarakat

Program yang 1. 2.

Tujuan 12:

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Masyarakat

Politik

Menciptakan ketaatan hukum. Sasaran

1. Terciptanya Supremasi hukum

Program 1.

Program Penataan Perundang-undangan

2.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3.

Tujuan 13:

Pendidikan

Peraturan

4.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5.

Program Pemberantasan Masyarakat

Penyakit

Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sasaran

Program

1. Menurunnya ancaman dan gangguan 1. bencana 2.

Program Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 2.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama

“Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut :


II- 14


a. Pengembangan

pertanian dan perikanan terpadu serta destinasi dan jasa

pariwisata yang serasi antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth, pro job,

pro poor and pro environment). b. Pengembangan pertumbuhan perdagangan dan pasar daerah. c.

Pembuatan rencana pembentukan, fasilitasi, dan penguatan pengklasteran sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

d. Peningkatan

SDM, sarana dan prasarana serta melakukan diversifikasi

untuk

peningkatan ketahanan pangan. e. Penguatan dan perbaikan sosial. f.

Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

g. Restrukturisasi,

penguatan

permodalan

dan

perbaikan

manajeman

dan

peningkatan kerjasama Badan Usaha Milik Daerah. h. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan energi.

2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut : a. Peningkatan produk dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan

unggulan

didukung oleh sistem dan jaringan agrisbisnis terpadu dan rintisan agroindustri. b. Pengembangan produk pariwisata unggulan melalui peningkatan kualitas layanan,

perluasan market dan promosi pariwisata. c.

Pengembangan objek/kawasan destinasi Pariwisata.

d. Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan

pokok dan pengamanan perdagangan serta penyelenggaraan pameran potensi daerah. e. Pembentukan klaster

industri

dan usahan lainnya

pada sektor pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan dengan memperkuat industri industri dan usaha lainnya yang terdapat dalam rantai nilai (value chain) untuk menunjang pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi regional yang mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. f.

Fasilitasi pemberian modal awal dan padanan Klaster Industri dan usaha lainnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan serta penguatan lembaga bantuan

dalam

memperkuat keterkaitan yang saling

menguntungkan antar stakeholders.


II- 15


g. Pembuatan

rencana induk (grand strategy) yang melibatkan pelaku hulu-hilir

pada klaster pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan yang akan dikembangkan guna mendukung pengembangan potensi unggulan daerah. h. Pemberdayaan petani, peternak dan nelayan. i.

Pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan.

j.

Pengembangan varietas tipe baru dengan produktivitas tinggi untuk komoditas yang memiliki prospek pasar baik.

k.

Pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja.

l.

Perbaikan

mutu

intensifikasi,

perluasan

areal,

perbaikan

jaringan irigasi,

penyediaan sarana produksi yang terjangkau. m. Bantuan dan perlindungan sosial untuk Pemenuhan hak dasar seperti pendidikan,

kesehatan, pangan, air bersih dan sanitasi serta pemberdayaan agar mampu mewujudkan kemandirian. n. Pemberdayaan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan kelembagaan

yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan. o. Pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah pada sektor

pariwisata, agribisnis dan aquaindustri. p. Divestasi dan peninjauan bagi untung atas hasil kekayaan alam/aset daerah. q. Pembangunan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan berbagai jenis sumber

daya alam dan energi

sebagai potensi Daerah

serta pengoptimalan nilai

tambahnya. 2.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua :

“Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya” 1.

Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah peningkatan kualitas, penciptaan iklim usaha, pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung koperasi serta pengusaha UMKM.

2.

Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya.


II- 16


2.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga :

“Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga sebagai berikut : a. Pemberian bantuan dan melakukan pembinaan keagamaan. b. Peningkatan pemahaman dan penghayatan wawasan kebangsaan. c. Pengelolaan perpustakaan dan peningkatan budaya baca masyarakat. d. Pengarusutamaan Gender. e. Peningkatan perlindungan terhadap anak. f. Penyelenggaraan pelatihan dan latihan serta pembinaan. 2.

Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga sebagai berikut : a. Pemberian bantuan fasilitas kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama. b. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan. c. Pembinaan dan pengembangan serta peningkatan budaya masyarakat. d. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. e. Perlindungan tindak kekerasan, kelemahan dan keterbelakangan anak. f. Fasilitasi pembinaan dan pendidikan dan ketenagakerjaan.

2.3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat :

“Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi keempat sebagai berikut : a. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan. b. Sinergitas satuan pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. c. Peningkatan kualitas, kuantitas, pembinaan olahraga dan sarana prasarana olahraga. d. Peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu kesehatan. f. Perluasan informasi edukasi dan pelayanan kontrasepsi KB/KR.


II- 17


2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi keempat sebagai berikut : a. Pengembangan PAUD berbasis desa/kelurahan. b. Peningkatan fasilitas dan layanan pendidikan. c. Peningkatan kerjasama satuan pendidikan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). d. Pelatihan dan pembinaan keolahragaan. e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga. f.

Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam gerakan kepemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.

g. Penyediaan obat dan alat kesehatan. h. Pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit

serta

mengupayakan

setiap

pembangunan agar berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan. i. 2.3.5

Peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR Mandiri. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima :

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan” 1.

Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi kelima sebagai berikut : a. Sinergitas antara program pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat, propinsi dan kabupaten. b. Sinergitas antara program pembangunan dan peningkatan irigasi yang menjadi kewenangan pusat,propinsi dan kabupaten. c. Pembangunan jalan poros desa secara bertahap melalui pembiayaan lintas program. d. Pembangunan, peningkatan dan penataan permukiman dengan penguatan kerjasama antara Pemerintah dengan dunia usaha. e. Pemetaan daerah prioritas pengembangan listrik perdesaan dan mensinergikan program pemerintah pusat, daerah dan swasta. f.

Pembangunan

dan

pengembangan

pertumbuhan ekonomi,

teknologi

informasi

pada

pusat-pusat

peningkatan sarana dan prasarana publik, serta

kerjasama pembangunan infrastruktur antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan swasta. g. Pembangunan dan penataan jaringan transportasi regional-internasional melalui peningkatan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan swasta. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

II- 18


h. Konsistensi pendayagunaan rencana tata ruang,

pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup. 2.

Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kelima sebagai berikut : a. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan. b. Pemetaan potensi dan eksisting, penentuan prioritas penanganan daerah irigasi seKabupaten Pandeglang dan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pemerintah dengan optimalisasi partisipasi masyarakat. c. Pembangunan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan poros desa terutama di pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan kawasan strategis. d. Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha. e. Peningkatan energi listrik untuk pengembangan sentra ekonomi dan produktivitas serta aksesibilitas masyarakat. f.

Peningkatan teknologi informasi,

pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta

peningkatan peran dan fungsi sarana dan prasarana publik. g. Optimalisasi peran serta Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta dalam pembangunan jaringan transportasi untuk pengembangan kawasan. h. Penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup. 2.3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam :

“Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah” 1. Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi keenam sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem dan

kelembagaan

investasi daerah. b. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kelembagaan dan kinerja aparatur birokrasi. c. Pengelolaan data/informasi potensi dan pembangunan daerah. d. Peningkatan pendapatan daerah. e. Peningkakan efektivitas alokasi belanja daerah dan tertib administasi pengelolaan keuangan dan asset daerah. f.

Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi masyarakat.


II- 19


g. Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum. h. Peningkatan

kesiapan

aparat

dan

masyarakat

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan bencana serta rehabilitasi pasca bencana. 2. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kelima sebagai berikut : a. Perkuatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah. b. Pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik. c. penerapan dan peningkatan regulasi dan

standar pelayanan minimal (SPM)

pelayanan publik. d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang pelayanan publik. e. Pelayanan perizinan satu atap. f.

Jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang dilakukan.

g. Pemberian stimulan bagi investor. h. Jaminan penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi. i.

Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah.

j.

Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah.

k. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. l.

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.

m. Pembangunan

dan

peningkatan

teknologi

informasi

potensi

daerah,

data/informasi pembangunan lainnya serta penerapan e-government. n. Inventarisasi, identifikasi, penelitian dan pengembangan data/informasi

berbagai

jenis sumber daya alam dan energi sebagai potensi Daerah dan data/informasi pembangunan. o. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah. p. Peningkatan pencapaian predikat Laporan Keuangan Daerah. q. Peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. r. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah. s. Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan daerah.


II- 20


t. Peningkatan pemahaman organisasi masyarakat dan politik dalam berorganisasi. u. Penegakan hukum yang berkeadilan dimasyarakat tanpa memandang status, suku, ras dan agama. v. Peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penegakkan hukum. w. Optimalisasi lembaga penegakkan hukum. x. Pencegahan tanggap, tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana. 2.4 PRIORITAS DAERAH Mengacu pada Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Banten, serta dengan memperhatikan isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Pandeglang, maka ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah

“Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Suprastruktur Khususnya Sektor Pertanian dan Pariwisata dalam Upaya Mendorong Kemandirian Daerah”, dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah : 1. Pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sektor pertanian dan pariwisata; 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar dan kesehatan yang layak; 4. Penguatan inovasi daerah; 5. Penyehatan lingkungan (sanitasi) dan pelestarian sumber daya alam diselaraskan dengan penataan ruang; 6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pola kemitraan dengan melibatkan investor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah; 7. Intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah. Tema dan prioritas pembangunan di atas sejalan dengan tahapan pembanguanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012-2014 yaitu “Tahap Penguatan”. Tahapan tersebut sebagai berikut : 1. Perkuatan

kualitas

pelayanan

dasar

masyarakat

(pendidikan,

kesehatan,

ketenagakerjaan). 2. Pemenuhan layanan dasar berbasis paritispasi dunia usaha dan perkuatan Agribisnis dan Pariwisata. 3. Konsolidasi ruang dan iklim usaha. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

II- 21



II- 22


BAB III 3.1

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kebijakan yang dipergunakan dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan

Daerah dan Peningkatan Pendapatan daerah antara lain dengan : 1. Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja terhadap pemungutan, pajak, maupun retribusi daerah antara lain dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pola pungutan sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada pengoptimalan perolehan pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada obyek pajak atau retribusi daerah; 2. Meningkatkan PAD, melalui penggalian potensi SDA yang ada seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kamampuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya (sustainable resources and yield) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat; 3. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dinamika perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat; 4. Meningkatkan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah untuk melaksanakan kewajiban diimbangi dengan peningkatan pelayanan; 5. Melakukan akselerasi pembangunan dengan stimulus pembiayaan daerah untuk kegiatan yang bernilai tambah terhadap pendapatan; 6. Mendatangkan investor yang mampu meng-create kegiatan bersifat cost recovery atau Built on Transfer (BOT). 7. Melakukan kajian dan tindak lanjut kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan jenis-jenis PAD khususnya pada penerimaan retribusi daerah. Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelayanan

masyarakat

dan

pembangunan, maka pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu : 1. Fungsi alokasi yang meliputi sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; 2. Fungsi distribusi yang meliputi pendapatan, kekayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan; 3. Fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter.


IIII- 1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 APBD Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2014 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasaran azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintah yang menugaskan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. APBD sebagai sarana otonomi dan gambaran kebijakan Pemerintah Daerah disusun berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara operasional APBD merupakan alat untuk mengukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IIII- 2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya di tempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

a. Intensifikasi Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

Dalam

upaya

intensifikasi

akan

mencakup

aspek

kelembagaan,

aspek

ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut : 1). Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Badan Pengelola Keuangan Daerah), berikutnya perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur Musyawarah Pendapatan Daerah (Mapatda), Dengan berlakunya sistem mapatda, organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan unsur pelaksaan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor/bidang pungutan (by object) tetapi berorientasi pada fungsifungsi (by function) dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga: 1.a). Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah; 1.b). Sistem pengawasan menjadi lebih baik; 1.c). Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya : - Peningkatan jurnal wajib pajak dan wajib retribusi daerah; - Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi; - Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya; - Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah panagihannya. 2).

Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :


IIII- 3


3).

-

Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan;

-

Penyesuaian tarif;

-

Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian. Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, untuk itu di perlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi : 3.a). Pengawasan dan Pengendalian Yuridis; Dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. 3.b). Pengawasan dan Pengendalian Teknis; Pengawasan dan pengendalian teknis menitik beratkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat

kepada

para

wajib

pajak/retribusi, misalnya

apakah

sistem

pembayaran tidak menyulitkan wajib pajak/retribusi atau apakah perlu diadakan pembayaran ditempat. 3.c). Pengawasan dan Pengendalian Penata Usahaan; Pengawasan dan pengendalian ini lebih di tujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi. 3.d). Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolaan PAD; Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dapat merupakan usaha positif dalam menggerakan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan antara lain dengan mengikut sertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Meningkatnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat membayar pajak maupun retribusi.


IIII- 4


b.

Ekstensifikasi Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli

daerah yang baru, namun dalam upaya ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dii laksanakan tidak sematamata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Secara eksplisit kemungkinan ektensifikasi telah diatur dalam UndangUndang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

ditegaskan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 adalah : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sedangkan untuk retribusi daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.  Retribusi jasa umum terdiri dari : 1.Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 4.Penduduk dan Akta Catatan Sipil 5.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 6.Mayat


IIII- 5

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 7.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 8.Retribusi Pelayanan Pasar 9.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 10. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 12. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 13. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 14. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 15. Retribusi Pelayanan Pendidikan 16. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.  Retribusi jasa usaha terdiri dari : 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2.Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 3.Retribusi Tempat Pelelangan; 4.Retribusi Terminal; 5.Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 7.Retribusi Rumah Potong Hewan; 8.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 9.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10. Retribusi Penyeberangan di Air 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah  Perizinan Tertentu terdiri dari 1.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3.Retribusi Izin Gangguan; 4.Retribusi Izin Trayek; dan 5.Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Kondisi Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 disesuaikan dengan struktur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta disesuaikan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun struktur Pendapatan Daerah terdiri dari : Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IIII- 6

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi : -

Hasil Pajak Daerah

-

Hasil Retribusi Daerah

-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana perimbangan , yang meliputi : - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan yang sah, yang meliputi : - Pendapatan Hibah - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

a. Target Pendapatan Jumlah target pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang pada APBD tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.750.783.326.604,38. Kontribusi

terhadap

pendapatan

daerah

berasal

dari

berbagai

komponen

pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta lain-lain pendapatan yang sah. Penetapan pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang

tersebut dengan rincian

sebagai berikut :

a.1). Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp. 133.616.950.725,38

terdiri dari : 1)

Pajak Daerah

Rp.

21.402.685.281,00

2)

Retribusi Daerah

Rp.

47.227.548.606,00

3)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp.

8.728.656.766,00

Lain-Lain PAD Yang Sah

Rp.

56.258.060.072,38

4)


IIII- 7


a.2). Dana Perimbangan

Rp. 1.265.666.870.847,00

terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak / Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Rp.

60.562.792.847,00

2) Dana Alokasi Umum

Rp.

1.077.077.628.000,00

3) Dana Alokasi Khusus

Rp.

128.026.450.000,00

a.2). Lain – lain Pendapatan yang Sah

Rp. 351.499.505.032,00

terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Rp.

86.584.431.032,00

2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Rp. 237.091.054.000,00

3) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 4) Dana Bantuan Presiden

b.

Rp.

26.926.020.000,00

Rp.

898.000.000,00

Realisasi Pendapatan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang pada APBD tahun anggaran

2014 terealisasi sebesar Rp. 1.747.012.073.183,24 atau mencapai 99,78% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.750.783.326.604,38 seperti terlihat pada Tabel. 1 berikut ini :


IIII- 8

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Tabel. 3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014

Sumber : DPKA Kabupaten Pandeglang (Unaudited)

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi jenis-jenis Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp. 140.029.480.651,24 atau mencapai 104,80% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 133.616.950.725,38

dengan rincian penjelasan

sebagai

berikut : 1) Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 21.409.791.955,00 atau 100,03% dari target pendapatan pajak daerah pada APBD tahun 2014 yang dianggarkan sebesar 21.402.685.281,00.


IIII- 9

Rp.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 2) Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 46.263.188.130,00 atau 97,96% dari target pendapatan retribusi daerah pada APBD tahun 2014 yang dianggarkan sebesar Rp. 47.227.548.606,00. 3) Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

Rp. 8.886.221.784,00 atau 101,81%

Yang

Dipisahkan

terealisasi

sebesar

dari target pendapatan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD tahun 2014 yang dianggarkan sebesar Rp. 8.728.656.766,00. 4) Lain-Lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 63.470.278.782,24 atau 112,82% dari target pada APBD tahun 2014 yang dianggarkan sebesar Rp. 56.258.060.072,38. Sedangkan penerimaan pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2014 yang berasal dari dana perimbangan terealisasi sebesar Rp. 1.265.554.543.584,00 atau tercapai sebesar 99,99% dari target transfer sebesar

Rp. 1.265.666.870.847,00

dengan rincian jenis-jenis dana perimbangan pemerintah pusat – dana perimbangan dan dana perimbangan pemerintah propinsi sebagai berikut : 1) Pendapatan dana bagi hasil pajak terealisasi sebesar

Rp. 53.440.432.189,00 atau

sebesar 103,44% dari target pada APBD tahun 2014 yang dianggarkan sebesar Rp. 51.663.563.835,00. 2) Pendapatan

dana

bagi

hasil

bukan

pajak

terealisasi

sebesar

Rp. 7.010.033.395,00 atau sebesar 78,77% dari target pada APBD tahun 2014 yang dianggarkan sebesar Rp. 8.899.229.012,00. 3) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp. 1.077.077.628.000,00 atau sebesar 100,00 %, sesuai dengan target pendapatan Dana Alokasi Umum pada APBD tahun 2014 sebesar Rp. 1.077.077.628.000,00. 4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp. 128.026.450.000,00. atau sebesar 100,00 %, sesuai dengan target pendapatan dana alokasi khusus pada APBD tahun 2014 sebesar Rp. 128.026.450.000,00. Kontribusi terhadap pendapatan daerah selain berasal dari PAD dan Dana perimbangan, juga berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 341.428.048.948,00 atau sebesar 97,13 %, sesuai dengan target pada APBD tahun 2014 sebesar Rp. 351.499.505.032,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IIII- 10

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp. 76.512.974.948,00 atau sebesar 88,37% dari target pada APBD tahun 2014 sebesar Rp. 86.584.431.032,00. 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terealisasi sebesar Rp. 237.091.054.000,00 atau sebesar 100,00 %, sesuai dengan target pada APBD tahun 2014 sebesar Rp. 237.091.054.000,00. 3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp. 26.926.020.000,00 atau sebesar 100,00 %, sesuai dengan target pada APBD tahun 2014 sebesar Rp. 26.926.020.000,00. 4) Dana Bantuan Presiden 100,00%,

sesuai

terealisasi sebesar Rp. 898.000.000,00 atau sebesar

dengan

target

pada

APBD

tahun

2014

sebesar

Rp. 898.000.020.000,00.

3.1.3

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajak tepat waktu; 2. Belum optimalnya peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan;

3. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Pandeglang; 4. Belum optimalnya pembenahan sistem dalam pengelolaan pendapatan; 5. Belum optimalnya Memorandum of Understanding (MoU) terhadap objek-objek pendapatan yang dipihakketigakan;

6. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data omzet yang sebenarnya;

7. Belum optimalnya koordinasi yang intensif dengan Kemeterian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka validitas data alokasi dana perimbangan;

8. Belum optimalnya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Banten dalam upaya validitas data alokasi dana dari Propinsi Banten untuk Kabupaten Pandeglang;

9. Belum optimalnya peningkatan pengawasan terhadap perolehan pendapatan.


IIII- 11


b.

Solusi Untuk

mengatasi

permasalahan

dalam

pengelolaan

pendapatan

daerah

dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang– undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah;

2.

Mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil dalam pemungutan PAD;

3.

Pendataan Obyek dan Subyek Pendapatan Asli Daerah secara bertahap dan berkesinambungan sehingga diperoleh data yang akurat;

4.

Memanfaatkan aparatur yang tersedia melalui peningkatan aktivitas dan kualitas serta secara bertahap menerapkan reward dan punishment;

5.

Melaksanakan penataan administrasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;

6.

Mengkaji Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk disesuaikan

dengan

peraturan

perundang–undangan

serta

perkembangan

perekonomian terkini; 7.

Meningkatkan promosi potensi daerah dan menyediakan pelayanan dalam rangka menarik para investor sehingga tersedia lapangan kerja;

8.

Penggalian

sumber-sumber

PAD

(intensifikasi)

melalui

pemanfaatan

potensi

sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kamampuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlanjutan hasilnya (sustainable resources and yield) yang diikuti dengan meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada masyarakat; 9.

Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dinamika perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam upaya mendatangkan investor yang mampu meng-create kegiatan bersifat cost recovery atau Built on Transfer (BOT);

10. Rekomendasi penyempurnaan perhitungan DAU untuk Kabupaten Pandeglang. 11. Menjalin koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait pendapatan dana bagi hasil dan dana perimbangan serta pembiyaan program dan kegiatan melalui dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi; 12. Melakukan perubahan prosedur dan tata kerja pemungutan, baik terhadap pajak maupun retribusi daerah sesuai dengan perubahan dan dinamika perkembangan perekonomian

masyarakat

yang


berorientasi

pada

pengoptimalan

perolehan

IIII- 12

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 pendapatan tanpa mengesampingkan peningkatan pelayanan kepada obyek pajak atau retribusi daerah; 13. Penggalian sumber-sumber retribusi daerah melalui perizinan dan pelayanan publik lainnya

dalam

kerangka

peningkatan

sistem

pelayanan

masyarakat

secara

keseluruhan;

3.2

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.2.1 Kebijakan Umum APBD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan belanja oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dipetakan berdasarkan fungsi,

urusan

pemerintahan

daerah

dan

program

pembangunan

dengan

memperhatikan prioritas pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Umum APBD (KUA) dimaksudkan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu mengakomodir dan menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat agar terjadi konsistensi antara perencanaan dan pelaksanannya dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah yang disesuaikan dengan isu strategi dan permasalahan yang harus ditinjau serta dukungan sumber daya yang ada.

Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas

kepada seluruh stakeholders di daerah tentang sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. Kebijakan Umum

APBD (KUA) digunakan sebagai landasan dalam menyusun

dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2014 yang merupakan operasionalisasi kebijakan anggaran daerah

serta menjadi bagian tidak

terpisahkan dari RKPD dan RPJMD Kabupaten Pandeglang. Ruang lingkup Kebijakan Umum APBD (KUA) termasuk dalam kategori perencanaan kebijakan anggaran selama kurun waktu satu tahun anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah


IIII- 13

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 dan rencana jangka panjang. Dengan demikian KUA ini memuat kebijakan umum yang disepakati. Secara umum, beberapa langkah Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, di antaranya melalui : a. Disiplin anggaran dan tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sehingga

dapat

menghindari

adanya

penyimpangan

dan

kebocoran

penggunaan anggaran; b. Reorientasi prioritas dan rasionalitas anggaran, dimana belanja daerah diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak, berdampak luas dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha; c. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil. Melakukan penekanan terhadap biayabiaya overhead, agar dapat dialihkan kepada kegiatan-kegiatan prioritas; d. Belanja kegiatan diorientasikan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah (added

value) bagi pendapatan daerah. Kebijakan belanja daerah tersebut mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dimana Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Belanja

daerah

yang

dianggarkan

dalam

APBD

Tahun

Anggaran

2014,

mempedomani hal-hal sebagai berikut : 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,


IIII- 14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan. 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 4) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah supaya memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan. 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. a. Target Belanja

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang APBD tahun anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. 1.915.271.559.206,38 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang secara garis besar anggaran belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a.1) Belanja Tidak Langsung Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.199.452.666.313,38 yang terdiri dari berbagai jenis belanja, yaitu : Belanja Pegawai

Rp. 1.127.791.746.029,38

Belanja Hibah

Rp.

14.085.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial

Rp.

19.810.485.500,00

Belanja Bagi Hasil

Rp.

7.021.327.500,00

Belanja Bantuan Keuangan

Rp.

25.744.107.284,00


IIII- 15

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Belanja Tidak Terduga

Rp.

5.000.000.000,00

a.2) Belanja Langsung Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 715.818.892.893,00 yang terdiri dari berbagai jenis belanja, yaitu : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Rp.

60.598.449.664,00

Rp. 259.125.960.382,00 Rp. 396.094.482.847,00

b. Realisasi Belanja Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp. 1.640.023.747.719,00 atau sekitar 85,63 %, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.915.271.559.206,38 Untuk lebih jelasnya gambaran realisasi anggaran seperti terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

Sumber : DPKPA Kabupaten Pandeglang


IIII- 16


3.2.3 Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Permasalahan

utama

Belanja

Daerah

Kabupaten

Pandeglang

Tahun

luasnya

wilayah

Anggaran 2014 yang dihadapi adalah : 1. Keterbatasan

anggaran

pemerintah

daerah

dan

pembangunan yang berdampak kurang optimalnya penataan pembangunan daerah serta kurangnya ketersediaan prasarana teknologi dan tenaga-tenaga ahli yang menunjang pembangunan. 2. Terbatasnya kontinuitas produksi antara hulu dengan hilir dan standar kualitas hasil pertanian untuk kebutuhan industri pengolahan dan kurangnya keterkaitan antara kegiatan industri dengan sektor lain khususnya dengan sektor

pertanian

mengakibatkan

tidak

optimalnya

nilai

tambah

pengembangan agro industri. 3. kurangnya

sinergi pembangunan antara sektor, khususnya dengan sektor

pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan yang merupakan sektor unggulan daerah. 4. Belum

optimalnya

penerapan

teknologi

untuk

dimanfaatkan

dalam

pengelolaan hutan secara berkelanjutan turut mengurangi peluang produksi jasa yang dihasilkan dari ekosistem hutan seperti air bersih, udara, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan sebagai penyangga kehidupan dan mengakibatkan terbatasnya peningkatan produktivitas lahan. 5. Belum tersedianya data base yang akurat

dan informasi investasi yang

terbatas mengenai potensi sumber daya alam, khususnya hasil kajian para ahli, sehingga mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada tidak dapat dioptimalkan. 6. Tingkat pelayanan, baik tenaga, dana maupun peralatan yang ada masih belum memadai dibandingkan dengan sasaran dan luas wilayah pelayanan. 7. Kurangnya promosi, khususnya di luar Kabupaten

Pandeglang mengenai

potensi pariwisata, pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan yang merupakan potensi unggulan; 8. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sarana publik lainnya yang representatif, serta tingginya kebutuhan akan peningkatan kualitas para guru, baik untuk tingkat SD/ MI maupun SLTP/MTs Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IIII- 17

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 serta perlunya pemerataan SLTP/ MTs di lokasi yang relatif dekat dengan pemukiman penduduk khususnya pada daerah/lokasi tertinggal; 9. Kondisi geografis yang labil pada lokasi tertentu

mengakibatkan berbagai

sarana dan prasarana (jalan, jembatan dan gedung-gedung) yang telah dibangun cepat mengalami kerusakan; 10. Belum optimalnya upaya pemulihan dan perbaikan sumber daya alam yang kritis dan telah rusak karena masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kelestarian sumber daya alam;

b.

Solusi Langkah-langkah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014, di antaranya

melalui : 1. Reorientasi prioritas dan rasionalitas anggaran, dimana belanja daerah diprioritaskan pada kegiatan yang mendesak, berdampak luas dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha; 2. Melakukan penekanan terhadap biaya-biaya overhead, agar dapat dialihkan kepada kegiatan-kegiatan prioritas; 3. Disiplin anggaran dan tertib adminsitrasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan dan kebocoran penggunaan anggaran; 4. Belanja kegiatan diorientasikan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah (added value) bagi pendapatan daerah; 5. Penerapan metode/model teknologi pembangunan yang benar dan telah teruji khususnya pada daerah-daerah yang melakukan perlakuan khusus, seperti teknik/metoda pembangunan jalan pada daerah labil, teknik/metoda penanggulangan banjir pada daerah rawan bencana; 6. Mendorong

Inovasi,

penelitian,

pengembangan

dan

penerapan

ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagai penguat daya saing daerah.


IIII- 18

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 3.3

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.3.1 Target dan Realisasi Pembiayaan Target penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pandeglang dalam APBD 2014 sebesar Rp. 164.488.232.602,00

berasal dari komponen penerimaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2013 sebesar Rp. 164.488.232.602,00, dan penerimaan kembali dana bergulir sebesar

Rp. 3.000.000,00. Sedangkan realisasi

penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA sebesar Rp. 164.485.232.602,00. Sementara untuk target pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 0. Dengan demikian jumlah pembiayaan netto yang terealisasi sebesar Rp. 164.485.232.602,00 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. perhitungan antara

Dari

realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. 164.485.232.602,00

ditambah dengan surplus belanja daerah sebesar Rp. 106.988.325.464,24 maka didapat jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2014 (tahun berkenaan) sebesar Rp. 271.473.558.066,24. Tabel. 3.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014



IIII- 19

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Tabel. 3.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 (Lanjutan...)



IIII- 20


BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20112016, pelaksanaan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 terdiri dari 9 Fungsi, 33 Urusan Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam 166 Program. Program tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 4.1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Program dan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan. Program dan kegiatan urusan wajib

yang telah

dilaksanakan pada tahun 2014 sebanyak 142 program dan 973 kegiatan yang terhimpun dalam 25 urusan wajib. 4.1.1 Urusan Perencanaan Pembangunan a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Perencanaan Pembangunan

pada tahun 2014 sebanyak 7 Program dan 31 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut yaitu lain : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

5.

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi;

6.

Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;

7.

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.


IV-1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 5.490.366.100,- dan terealisasisebesar Rp 5.380.317.347,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Perencanaan Pembangunan di antaranya : 1. Terlaksananya

koordinasi

perencanaan

pembangunan

bidang

ekonomi

dan

penanaman modal, terselenggaranya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan KPDT di kabupaten pandeglang, dan terlaksananya seleksi dewan pengawas dan direksi PD-PBM sebanyak 4 dokumen; 2. Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi MP3KI sebanyak 2 acara; 3. Terselenggaranya rapat koordinasi irigasi partisipatif sebanyak 10 kali rapat; 4. Tersusunnya dokumen perubahan IKU Kab. Pandeglang tahun 2011-2016 sebanyak 1 dokumen; 5. Tersusunnya dokumen sinkronisasi program pembangunannasional dan daerah sebanyak 2 dokumen; 6. Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan pembangunan KEK pariwisata sebanyak 11 acara; 7. Tersedianya dokumen RAD KEK Kabupaten, dan dokumen RANKEK Nasional sebanyak 2 dokumen; 8. Terselenggaranya rapat koordinasi pokja BKPRD sebanyak 15 kali; 9. Tersedianya dokumen RAD MDG's 2015 sebanyak 1 dokumen; 10. Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2015 sebanyak 2 dokumen; 11. Tersusunnya dokumen KUA/PPAS dan KUPA/PPASP sebanyak 3 dokumen;


IV-2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 12. Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 sebanyak 1 dokumen; 13. Tersusunnya Tapkin Kabupaten Pandeglang tahun 2014 sebanyak 1 dokumen; 14. Renja SKPD yang di asistensi bidang fisik dan prasarana sebanyak 7 SKPD; 15. Validitas dokumen RKA dan RKAP SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Pandeglang; 16. Tersusunnya dokumen Evaluasi RPJMD Kab. PANDEGLANG tahun 2011 – 2016 sebanyak 1 dokumen.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan menghasilkan beberapa outcome di antaranya : 1.

Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas;

2.

Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian pembangunan.

c.


Permasalahan Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

urusan

Perencanaan

Pembangunan diantaranya: 1. Masih kurang padunya antara koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, akibatnya masih ada program, sasaran/indikator program, outcome (hasil) belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan khususnya dengan yang tercantum dalam RPJMD Kab. Pandeglang Tahun 2011-2016. 2. Belum optimalnya sumber daya aparatur untuk perencanaan, evaluasi dan pelaporan khusunya pada tingkat subid perencana, evaluasi dan pelaporan SKPD.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam urusan Perencanaan Pembangunan tersebut antara lain: 1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. 2. Melakukan asistensi dan penajaman dokumen perencanaan untuk menjagakesesuaian anatara dokumen perencanaan. 3. Revisi/perubahan Renstra SKPD. 4. Peningkatan sumber daya aparatur perencana melalui bimbingan teknis. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-3


4.1.2 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a.

Program dan Kegiatan Program

dan

kegiatan

yang

terdapat

dalam

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada tahun 2014 sebanyak 31 Program dan 269 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1.


2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.


5.


6.


7.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

8.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Program Pemberdayaan Ekonomi;

10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; 13. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; 14. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama; 15. Program Pengembangan Otonomi Daerah; 16. Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah; 17. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Retribusi dan Pajak Daerah; 18. Program Pengelolaan Aset Daerah; 19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah; 21. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah; 22. Pengadministrasian Potensi Sumber Daya alam (SDA); Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-4

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 23. Program Peningkatan Informasi Perizinan; 24. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 25. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 26. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Tingkat Kecamatan; 27. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 28. Program Administrasi Pembangunan; 29. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanana Publik; 30. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura; 31. Program Pengembangan Sekolah Sehat. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

dalam

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Kantor Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 96.484.223.305,- dengan realisasi sebesar Rp 86.813.682.027,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian di antaranya : 1. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil/Sektor Informal; 2. Terlaksananya Operasi Pasar; 3. Terlaksananya Penyusunan Data Potensi daerah; 4. Terfasilitasinya Informasi Potensi dan Produksi Unggulan Daerah; 5. Terlaksananya Pelatihan SDM DKM dan BKPRMI Se-Kabupaten Pandeglang; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-5

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 6. Terlaksananya Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional; 7. Terlaksananya Pengadministrasian Potensi Sumber Daya Alam (SDA) ; 8. Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan; 9. Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; 10. Terlaksanya Peningkatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi; 11. Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; 12. Terlaksananya Penataan Dokumentasi Pegawai; 13. Terkelolanya Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu; 14. Terlaksananya Perevitalisasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai; 15. Terlaksananya Pendataan,Intensifikasi dan Ekstensfikasi Perizinan; 16. Terlaksananya Penyusunan Revisi Regulasi Perizinan; 17. Tersusunya Penyusunan System Informasi Perizinan Berbasis Intranet System; 18. Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan; 19. Terlaksananya Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan; 20. Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Raskin; 21. Terlaksananya

Kegiatan

Peningkatan

Penyelenggaraan

Kegiatan

Kelembagaan

Masyarakat; 22. Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian menghasilkan beberapa outcome di antaranya: 1. Terselenggaranya Monitoring Data Kebutuhan Harga Pokok; 2. Berkembangya Potensi Daerah dan Tersebarnya Informasi Potensi dan Produksi; 3. Meningkatnya Investasi Daerah; 4. Meningkatnya Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat Umum dan Dunia Usaha Terhadap Kinerja Pelayanan Pemerintah; 5. Terawasinya Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan; 6. Terawasinya Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah; 7. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 8. Penerimaan PAD sesuai target; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-6

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 9. Terselenggaranya pemerintahan umum yang kondusif dan simultan; 10. Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian di antaranya: 1. Banyaknya ragam latar pendidikan sumber daya aparatur dalam menjalankan program dan kegiatan di setiap masing-masing SKPD menyebabkan aparatur itu sendiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hanya mendasarkan diri pada pengalaman dan rutinitas kerja selama ini (learning by doing). 2. Kurangnya pendanaan dalam menjalankan program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. 3. Tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah. 4. Beban kerja di setiap SKPD tidak sesuai dengan jumlah aparatur dan kualitas aparatur.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain 1. Dengan peningkatan pendanaan dan/atau efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, peningkatan sumber daya aparatur serta meningkatkan sarana dan prasarana serta infratsruktur sarana penghubung antar berbagai kecamatan. 2. Perlu adanya keserasian dan keselarasan antara kemampuan sumber pendanaan dengan kebutuhan pembelanjaan yang menjadi usulan oleh SKPD. 3. Perlu adanya kebijakan yang proporsional dalam pengalokasian anggaran, sehingga dapat menyentuh secara keseluruhan. 4. Adanya penyuluhan secara berkala dari Instansi terkait. 4.1.3 Urusan Statistik a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Statistik pada tahun 2014

sebanyak 2 Program dan 5 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut adalah


IV-7

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 1.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;

2.

Program Penelitian dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Urusan

Statistik

tahun

2014

yangdilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 433.748.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 529.760.300,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Statistik yaitu: 1. Meningkatnya kapasitas jaringan Website Bappeda; 2. Tersedianya informasi perencanaan pembangunan; 3. Terkoordinasi dan terfasilitasinya penyusunan dokumen Indikator Makro Sosbud Kab; PANDEGLANG Tahun 2014, Indikator Makro Ekonomi Kab. Pandeglang tahun 2014, forum data/ statistik daerah sebanyak 3 kegiatan dan 3 dokumen; 4. Terlaksananya pengolahan/ update data pelaporan pembangunan sebanyak 1 dokumen; 5. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penelitian SIDa dan DRD sebanyak 5 acara/seminar/workshop; 6. Terdata dan pemutahiran data perpustakaan serta monev pusdes /puskel di 35 kecamatan.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Statistik menghasilkan outcome yaitu : 1. Terlaksananya pengembangan data/informasi dan statistik daerah; 2. Terlaksananya penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-8



Permasalahan Permasalahan utama yang melingkupi Urusan Statistik ini di antaranya: 1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani penelitian pengembangan dan statistik. 2. Kurang optimalnya

penyediaan data guna mendukung suatu analisis dalam

perencanaan pembangunan. 3. Kurangnya

produk

kajian

sebagai

bahan

untuk

menentukan

kebijakan

pembangunan. 4. Belum adanya sistem database yang terpadu sebagai sumber data yang diperlukan untuk kebijakan pembangunan.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam urusan Statistik tersebut antara lain: 1. Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

aparatur

yang

menangani

penelitian,

pengembangan dan statistik. 2. Penyusunan/pembuatan kajian-kajian yang akan dijadikan acuan dalam kebijakan pembangunan daerah. 3. Pembuatan sistem database secara terpadu, serta adanya dukungan pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam penanganan urusan statistik. 4.1.4 Urusan Kearsipan b. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Kearsipan pada tahun 2014 sebanyak 2 Program dan 4 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut adalah: 1.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

2.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Kearsipan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.


IV-9


Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 433.748.400,- dan terealisasi sebesar Rp 367.928.700,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kearsipan yaitu: 1. Penarikan arsip di 10 SKPD dan 10 Kecamatan; 2. Jumlah Tenaga Pengelola Kearsipan; 3. Jumlah rapat/ bimbingan teknis kearsipan; 4. Audiensi/Sosialisasi Kearsipan; 5. Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan dokumen/ arsip/ tata naskah daerah; 6. Tersedianya dokumen /arsip dalam bentuk soft file.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan menghasilkan outcome yaitu : 1. Tertatanya arsip daerah dan terselenggaranya penarikan arsip SKPD; 2. Terbinanya kearsipan daerah; 3. Tersimpan dan terdatanya arsip dalam bentuk infomartika; 4. Terwujudnya pemeliharaan dan kelestarian dokumen/ arsip/ tata naskah daerah; 5. Tersedianya dan terwujudnya peran perpustakaan. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Kearsipan pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain: 1. Masih rendahnya kesadaran terhadap pentingnya kearsipan dan dokumen daerah. 2. Belum optimalnya peningkatan kuantitatif arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 3. Minimnya penyelengaaraan pendidikan dan pelatihan, maupun forum ilmiah, serta tidak adanya organisasi profesi kearsipan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-10

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4. Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga kearsipan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai. 5. Kurangnya kontrol dari lembaga terkait.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penyusunan teknis penyelenggaraan kearsipan, maupun forum ilmiah arsiparis. 2. Pembinaan profesi arsiparis secara komprehensif. 3. Koordinasi maupun konsultasi dengan lembaga lain yang terkait. 4. Optimalisasi pelaksanaan monitoring penyelenggaraan tata kearsipan di unit-unit kerja oleh lembaga kearsipan untuk mengontrol kinerja kearsipan. 4.1.5 Urusan Komunikasi dan Informatika a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Komunikasi dan Informatika

pada tahun 2014 sebanyak 1 Program dan 3 Kegiatan. Program yang dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan progam dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan informatika tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.092.500,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu : 1.

Terfasilitasinya Penyebaran Informasi Melalui Media Massa;

2.

Terfasilitasinya Pemeliharaan Website Dinas Perhubungan dan PPID 2 website;


IV-11


Jumlah Pembinaan / Penyuluhan Bidang Kominfo 2 kali.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika menghasilkan outcome yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas komunikasi, informasi dan media massa. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum dapat dipahami secara luas dan belum diaturnya beberapa satuan belanja ke dalam Analisis Satuan Belanja (ASB) Tahun 2014 sehingga dalam penyerapan anggaran tidak optimal.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan peningkatan pengetahuan SDM itu sendiri mengenai pengetahuan teknologi juga peningkatan pendanaan dan/atau efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam penanganan urusan Komunikasi dan Informatika, serta perlu diselenggarakannya bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). 4.1.6 Urusan Ketertiban Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2014 sebanyak 14 Program dan 44 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1. Program Pelayanan Administras Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan Dan Evaluasi; 5. Program Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahunan; 6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-12

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan; 8. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat; 9. Program Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; 10. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; 11. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 12. Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan; 13. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat; 14. Program Pendidikan Politik Masyarakat. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 6.807.984.250,dan terealisasi sebesar Rp. 5.619.098.039,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, di antaranya : 1. Terselenggaranya kegiatan koordinasi forum sebanyak 4 kegiatan dan tim monitoring stabilitas daerah sebanyak 400 orang; 2. Terlaksananya kegiatan HUT LINMAS sebanyak 1 kegiatan; 3. Terselenggaranya kegiatan pengawasan pelanggaran Perda, Perbup dan Trantibum sebanyak 1020 OK/Tahun; 4. Terselenggaranya Kegiatan Penegakan Pelanggaran Perda, Perbup dan Trantibum sebanyak 24 OB; 5. Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Minuman Keras dan Narkoba sebanyak 2 kegiatan;


IV-13

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 6. Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi sebanyak 2 kegiatan; 7. Terlaksananya Pengiriman Peserta Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran sebanyak 2 orang; 8. Terlaksananya Latihan Rutin Anggota Pemadam Kebakaran sebanyak 192 OK; 9. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran sebanyak 1 kegiatan; 10. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebanyak 2 jenis; 11. Terselenggaranya Pelayanan Pemadam

Kebakaran sebanyak 192 OK dan Bantuan

Pemadam/Bencana dan Kegiatan lainnya sebanyak 295 OK.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menghasilkan outcome, di antaranya: 1. Terwujudnya kantrantibmasn dengan baik. 2. Terwujudnya situasi yang aman dan kondusif; 3. Terciptanya personil pemadaman kebakaran yang handal dan professional; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran; 5. Meningkatnya stabilitas daerah; 6. Terlaksananya kantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 7. Meningkatnya wawasan kebangsaan Ormas dan LSM; 8. Terpetakannya daerah rawan bencana alam di Kabupaten Pandeglang. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain kurangnya anggaran APBD dalam penanganan urusan tersebut, serta kurangnya koordinasi pemegang program/kegiatan urusan tersebut dalam pelaksanaan program/kegiatan di lapangan.

Solusi Upaya

yang dilakukan

dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain

dengan peningkatan pendanaan dan/atau

efesiensi dan

efektivitas pelaksanaan

program/kegiatan dalam penanganan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 serta meningkatkan koordinasi antara dinas/instansi pemegang program/kegiatan bukan hanya dengan dinas/instansi baik itu dilakukan dengan dinas/instansi horizontal maupun vertikal. 4.1.7 Urusan Perhubungan a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perhubungan pada tahun

2014 sebanyak 7 Program dan 29 Kegiatan. Program tersebut adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 telah menyediakan

input untuk

menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 3.527.237.750,- dan realisasi Rp 3.252.584.400,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Perhubungan, di antaranya : 1. Terfasilitasinya pembangunan Sub Terminal 1 lokasi; 2. Pemeliharaan / perbaikan alat pengujian kendaraan bermotor yang sudah terpasang 7 unit; 3. Pemeliharaan / perbaikan Traffic Light 1 Kegiatan; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-15

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4. Pengawasan dan pengendalian operasional kendaraan otobis 12 bulan; 5. Pembangunan Shelter/Halte Angkutan Umum 10 Buah; 6. Jumlah Pelayanan Dokumen Pas Kecil 670 Kapal; 7. Jumlah Awak dan Pemilik Kapal > 7GT yang diberikan Penyuluahan 300 Orang; 8. Jumlah dokumen data kapal 1 dokumen; 9. Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan (Guardril) 424 meter; 10. Terpasangnya Rambu Petunjuk Pendahuku Jurusan (RPPJ) 10 Buah; 11. Terfasilitasi Penunjang Kegiatan DAK 1 Kegiatan; 12. Pengadaan Rambu - rambu Lalu Lintas 75 buah; 13. Pengemudi dan murid sekolah memahami tata cara berlalu lintas 100 orang dengan 25 sekolah.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan dapat mengasilkan outcome (hasil), di antaranya : 1. Tersedianya sarana prasarana perhubungan yang memadai. c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Perhubungan pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain : 1. Kurangnya dana untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan mengingat Kabupaten Pandeglang mempunyai wilayah yang luas sementara anggaran terbatas; 2. Kewenangan penegakan hukum lalu lintas masih didominasi Polri.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 1. Optimalisasi

pengunaan

dana

untuk

pembangunan

sarana

dan

prasarana

perhubungan serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk pendanaan sarana dan prasarana perhubungan; 2. Perlu adanya regulasi dalam penegakan hukum lalu lintas.


IV-16

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4.1.8. Urusan Ketenagakerjaan a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Ketenagakerjaan pada 2014 sebanyak 3 Program dan 8 Kegiatan. Program tersebut adalah : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pada

Urusan

Ketenagakerjaan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 413.799.500,- dan terealisasi sebesar Rp 384.844.600,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Ketenagakerjaan, di antaranya : 1. Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja senayak 110 Orang; 2. Lembaga Latihan Swasta (LLS) yang diberikan bantuan sarana pelatihan sebanyak 3 Lembaga; 3. Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan sebanyak 1 Kegiatan; 4. Jumlah pengurus Lembaga Latihan Swasta yang mengikuti sosialisasi 1 Kegiatan; 5. Jumlah pekerja dan pemberi kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan 1 Kegiatan; 6. Survei kebutuhan hidup layak dan mekanisme penetapan UMK sebanyak 4 Kali rapat; 7. Jumlah pengawasan dan evaluasi PBPTA sebanyak 4 Kegiatan.


IV-17


Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan dapat mengasilkan outcome (hasil), di antaranya : 1. Terciptanya kesempatan kerja produktif dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah penganggur serta memenuhi pasar kerja; 2. Terlaksananya peningkatan keterampilan, keahlian, kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan formal dan informal; 3. Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui negosiasi bipartit serta kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain : 1. Masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. 2. Kurang tersedianya lapangan kerja. 3. Kurangnya anggaran APBD dalam penanganan Urusan tersebut. 4. Masih

banyaknya

tenaga

kerja

yang

memerlukan

peningkatan

pelatihan

keterampilan, keahlian, kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Solusi Upaya

yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan dalam Urusan

Ketenagakerjaan tersebut antara lain : 1. Memberikan pembinaan dan pelatihan wirausaha terhadap penduduk usia kerja. 2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor usaha. 3. Peningkatan

pendanaan

dan/atau

efesiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan

program/kegiatan dalam penanganan Urusan Ketenagakerjaan. 4. Meningkatkan koordinasi antara dinas/instansi pemegang program/kegiatan bukan hanya dengan dinas/instansi baik itu dilakukan dengan dinas/instansi horizontal maupun vertikal khusunya terkait dengan masalah ketenagakerjaan.


IV-18

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4.1.9 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014 sebanyak 8 Program dan 23 Kegiatan. Program tersebut adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Kantor; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM; 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 telah menyediakan input untuk menghasilkanoutput dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 2.072.550.250,- dan terealisasi sebesar Rp 2.042.923.424,-

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di antaranya : 1. Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Prioritas kawasan wisata 80 orang; 2. Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan kuantitas 1 kegiatan; 3. Tersalurkannya bantuan peralatan usaha kepada UMKM 50 kk; 4. Terselenggaranya pendidikan perkoperasian 10 koperasi; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-19

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 5. Terlaksananya pembinaan kepada pengurus koperasi 3 kegiatan; 6. Terlaksananya Promosi Produk UMKM 5 kegiatan; 7. Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi dan Gemaseri 8 koperasi; 8. Terlaksananya Penggabungan dan Pembubaran Koperasi 200 koperasi tidak aktif; 9. Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan kuantitas 5 kegiatan; 10. Terlaksananya pembinaan kepada pengurus koperasi Fasilitas APBD Tahun 2014 120 orang; 11. Tersalurkannya bantuan modal usaha bagi UMKM 12 kelompok.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mengasilkan outcome (hasil), di antaranya : 1. Meningkatnya

kemampuan

kewirausahaan

dalam

pengembangan

usaha

kecil

menengah; 2. Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM dalam pengembangan usaha; 3. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi; 4. Tersalurkannya Bantuan Modal Usaha Bagi UMKM. c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain : 1. Masihrendahnya akses pasar bagi pendistribusian produk-produk unggulan UMKM. 2. Masihterbatasnya akses dan fasilitas modal usaha bagi UMKMK. 3. Masih terbatasnya teknologi pengolahan dalam pengembangan produk-produk unggulan UMKM.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan : 1. Meningkatkan usaha kemitraan dengan perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-20

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 swasta. 2. Memberikan

pembinaan

dan

pelatihan

wirausaha

(enterpreneurship)

dan

pengembangan teknologi baru bagi produk-produk unggulan UMKMK. 3. Meningkatkan diseminasi informasi untuk memfasilitas iakses permodalan bagi UMKMK. 4. Peningkatan

pendanaan

dan/atau

efesiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan

program/kegiatan dalam penanganan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 4.1.10 Urusan Penanaman Modal a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Penanaman Modal pada tahun 2014 sebanyak 1 program dan 1 kegiatan. Program tersebut adalah Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 218.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 217.150.000,-.

Output (Keluaran) Keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Penanaman Modal, di antaranya : 1. Terselenggaranya dan tersusunnya dokumen Promosi dan Kerjasama investasi serta Rintisan Sister City sebanyak 1 acara dan 1 dokumen. 2. Tersusunnya updating website UMKM dan kompepar sebanyak 1 dokumen. 3. Tersusunnya RAD Pengembangan Pariwisata dan Pertanian Terpadu sebanyak 1 dokumen.


IV-21


Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal dapat mengasilkan outcome (hasil) berupa tersedianya data/bahan serta meningkatnya investasi. c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain

masih belum optimalnya mekanisme perizinan dan belum optimalnya

publikasidan sosialisasi standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan. Disamping itu,

masih rendahnya

promosi dan investasi yang terkait dengan pengembangan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang terutama pada bidang pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, pertambangan dan energi serta masih kurangnya anggaran APBD dalam penanganan urusan tersebut.

Solusi Upaya yang dilakukan


diperlukan perbaikan dan simplikasi mekanisme sistem perizinan serta meningkatkan transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pelayanan terpadu satu pintu. Disamping itu, meningkatkan kerjasama dalam promosi dan investasi untuk mengembangkan pariwisata, pertambangan dan pertanian dan peningkatan pendanaan untuk efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam pengembangan Urusan Penanaman Modal. 4.1.11 Urusan Ketahanan Pangan a.

Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Ketahanan Pangan pada

tahun 2014 sebanyak 11 Program dan 54 Kegiatan. Program tersebut antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-22

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 8. Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 9. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian; 10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 11. Peningkatan Kesejahteraan Petani. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Ketahanan Pangan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan

output dan outcome. Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 8.157.545.398,- dengan realisasi sebesar Rp 7.711.353.050,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Ketahanan Pangan, di antaranya : 1. Terselenggaranya pertemuan rutin Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang sebanyak 3 kali ertemuan; 2. Pengisian lumbung pangan Ds. Panjangjaya Kec.Mandalawangi sebanyak 3 ton Gabah Kering Giling (GKG); 3. Pendampingan dan penyuluhan (Teknologi Olahan Hasil Tanaman pangan dan dokumen penerimaan Bantuan Teknologi sebanyak 3 kegiatan; 4. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh sebanyak 3 kegiatan; 5. Terselenggaranya kegiatan fasilitasi penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 3 dokumen; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-23

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 6. Terfasilitasinya Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sebanyak 1 kegiatan; 7. Terlaksananya penerapan teknologi budidaya padi, budidaya jamur dan hortikultur sebanyak 3 kegiatan; 8. Meningkatnya Pengetahuan, sikap dan ketrampilan Pelaku utama/usaha di Kecamatan Majasari; 9. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis sebanyak 1 kegiatan; 10. Terselenggaranya kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan di 5 Kecamatan; 11. Meningkatnya penerapan inovasi teknologi budidaya tanaman padi pada 4 Desa Tertinggal di 2 Kecamatan.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Ketahanan Pangan antara lain : 1. Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan; 2. Terbangunnya 3 fisik lumbung pangan desa; 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal dan meningkatnya potensi aneka olahan pangan lokal; 4. Meningkatnya ketrampilan penyuluh dalam pengembangan SDM petani; 5. Tersedianya sarana, materi dan media penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 6. Meningkatnya kinerja penyuluh dalam pelayanan penyuluhan di masyarakat; 7. Meningkatnya jaringan kerjasama antar pelaku usaha utama dan pelaku agribisnis; 8. Rekomendasi teknologi tepat guna secara spesifik lokasi. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain : 1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-24

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 2. Akses informasi teknologi belum terserap sampai ketingkat petani. 3. Kurangnya SDM dalam pengkajian penerapan teknologi tepat guna. 4. Berkurangnya lahan untuk ketahanan pangan akibat konversi lahan. 5. Kelembagaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang yang belum setara dengan tugas pokoknya yang cukup banyak dalam menangani pembangunan ketahanan pangan se-Kabupaten Pandeglang, sehingga banyak urusan yang sifatnya koordinasi belum dapat dlaksanakan secara maksimal, seperti : -

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, yang harus melakukan koordinasi intens di lingkungan Setda Kabupaten Pandeglang;

-

Sekretariat Program Raskin yang menangani 339 desa tersebar di 35 Kecamatan.

6. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan sebagai urusan wajib cukup memadai, akan tetapi belum dapat melaksanakan capaian seluruh Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditentukan oleh Pusat dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

Solusi Upaya

yang dilakukan


dengan : 1. Peningkatan kapasitas penyuluh melalui pendidikan dan latihan. 2. Mengusulkan cyber untuk akses pertanian, perikanan dan kehutanan. 3. Peningkatan pendidikan untuk pengkajian teknologi tepat guna. 4. Penyuluhan pencetakan sawah baru dengan membuat regulasi. 5. Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait yang berhubungan dengan Program Raskin dan Program Ketahanan Pangan. 6. Membuat usulan penambahan beberapa kegiatan pada tahun 2015 sesuai dengan amanah RPJMD dan SPM yang telah ada dalam rangka mengejar target kinerja yang belum tercapai.


IV-25

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4.1.12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2014 sebanyak 12 Program dan 27 Kegiatan. Program tersebut antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 5. Program Pemberdayaan Masyarakat; 6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan; 10. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; 11. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan; 12. Program Pengentasan Desa Tertinggal. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 4.136.011.500,- dengan realisasi sebesar Rp 3.933.993.080,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di antaranya : 1. Terkoordinasikannya pelaksanaan musrenbang Desa/Kelurahan di 35 Kecamatan;


IV-26

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 2. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengendalian bantuan keuangan Provinsi Banten di 35 Kecamatan; 3. Terselenggaranya pelatihan ketrampilan manajemen Usaha Milik Desa sebanyak 50 orang; 4. Terselenggaranya pelatihan BPD selama 3 hari, 2 kegiatan sebanyak 140 orang; 5. Terfasilitasinya potensi produk unggulan TTG Kab.Pandeglang sebanyak 2 kali TTD tk; 6. Terkontrolnya kegiatan PNPM Mandiri perdesaan dilokasi sasaran di 33 Kecamatan; 7. Terselenggaranya lomba desa dan kelurahan se Kab.Pandeglang di 35 Kecamatan; 8. Terselenggaranya kordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di desa tertinggal di 15 Desa Tertinggal.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain : 1. Tercapainya Musrenbang Desa/Kelurahan secara berkesinambungan; 2. Tersedianya tenaga manajemen Badan Usaha Milik Desa; 3. Terbinanya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilokasi sasaran; 4. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah di tingkat desa dan kelurahan; 5. Terselenggaranya rapat koordinasi lintas sektoral antar lembaga pemerintahan dari tingkat desa/kelurahan dan kabupaten; 6. Percepatan pembangunan di 32 desa tertinggal. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, di antaranya : 1. Koordinasi dengan instansi terkait maupun lembaga organisasi kemasyarakatan serta masyarakat di lapangan kurang berjalan lancar, karena terbatasnya waktu maupun kondisi cuaca yang kurang mendukung.


IV-27

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 2. Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, pada Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang, sehingga efisiensi dan efektifitas kinerja di lapangan belum optimal. 3. Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Solusi Upaya

yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan tersebut antara

lain : 1. Meningkatnya pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola kegiatan/proyek secara berjenjang /hirarki serta pengawasan kegiatan di lapangan/lokasi kegiatan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembekalan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bagi aparatur, lembaga lembaga desa/ kelurahan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penguasaan pemanfaatan teknologi dalam mengelola sumberdaya alam. 4.1.13 Urusan Penataan Ruang b. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Penataan Ruang pada tahun 2014 sebanyak 6 Program dan 13 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1.


2.


3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

4.


5.

Program Perencanaan Tata Ruang;

6.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Penataan Ruang tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-28


Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penataan Ruang Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 1.080.535.750,- dan terealisasi sebesar Rp 1.021.243.723,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Penataan Ruang di antaranya : 1. Tersedianya Dokumen RDTR dan Sosialisasi RDTR Kec. Labuan; 2. Tersedianya Dokumen Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Penataan Ruang menghasilkan beberapa outcome di antaranya: 1. Tersusunnya rencana tata ruang kecamatan; 2. Tersusunnya dokumen pengawasan pemanfaatan ruang. c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Penataan Ruang selama ini adalah masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan khususnya dengan yang tercantum dalam RPJMD Kab. Pandeglang Tahun 2011-2016.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Selain itu, pelaksanaan bimbingan teknis mengenai proses perencanaan diselenggarakan dengan optimal.


IV-29

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4.1.14 Urusan Lingkungan Hidup b. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 sebanyak 9 Program dan 35 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1.


2.


3.


4.


5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;

6.


7.

Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup;

8.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

9.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Lingkungan Hidup tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 2.717.885.700,- dan terealisasi sebesar Rp 2.575.881.665,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Lingkungan Hidup di antaranya : 1. Teridentifikasinya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup; 2. Terlaksananya pengujian kualitas air sungai,dan terinventarisasinya status mutu air Kabupaten Pandeglang; 3. Terbangunnya Sumur Resapan; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-30

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4. Tersedianya Bibit tanaman buah-buahan; 5. Terbangunnya papan informasi di kawasan strategis; 6. Terbentuknya kelompok masyarakat sekitar mata air; 7. Memelihara ruang terbuka hijau (RTH); 8. Terbinanya kelompok penerima jasa lingkungan; 9. Tersedianya bibit mangrove; 10. Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; 11. Terlibatnya dinas/ instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup; 12. Adanya buku laporan menuju indonesia hijau; 13. Teridentifikasinya rona awal status kerusakan lahan/ tanah; 14. Adanya tindak lanjut kasus lingkungan hidup.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup menghasilkan beberapa outcome di antaranya: 1. Terlaksananya pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan usaha serta terinventarisasinya data kualitas air sungai; 2. Terpeliharanya lingkungan pemukiman, sekolah dan perkantoran dari kekeringan dan banjir; 3. Terpeliharanya Sumber Mata Air; 4. Berkurangnya Timbunan Sumpah; 5. Terciptanya kebersihan keindahan kota Pandeglang; 6. Tertanaminya daerah resapan air dan pemukiman di desa tertinggal dengan bibit buah-buahan; 7. Terpeliharanya RTH; 8. Terpeliharanya Mangrove disekitar pantai; 9. Adanya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH; 10. Adanya peningkatan data tutupan lahan Kabupaten Pandeglang. c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup di antaranya: 1. Masih rendahnya sumber daya aparatur dalam menjalankan program dan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-31

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 2. Kurangnya pendanaan dalam menjalankan program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam

mengatasi permasalahan tersebut antara lain

dengan peningkatan pendanaan dan/atau

efesiensi dan

efektivitas pelaksanaan

program/kegiatan, serta peningkatan sumber daya aparatur.

4.1.15 Urusan Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 sebanyak 24 Program dan 96 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 6. Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 7. Program Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Air Limbah Dan Drainase; 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 11. Program Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Bidang Infrastruktur; 12. Program Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Poros Desa; 13. Program Penyediaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Perekonomian; 14. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik; 15. Program Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Irigasi; 16. Program Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang Ke Pu-An; 17. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan; 18. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-32

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 19. Program Perluasan Pelayanan Prasarana Dasar; 20. Program Pembangunan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya; 21. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan; 22. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan; 23. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pertamanan; 24. Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Drainase; b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 214.324.488.612,- dan terealisasi sebesar Rp 139.983.031.296,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pekerjaan Umum di antaranya : 1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 34 lokasi; 2. Rekonstruksi Jalan 1 lokasi; 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 34 lokasi; 4. Terpeliharanya Jalan yang mantap 16 lokasi; 5. Tersedianya Jembatan Darurat (Bayley) 1 buah; 6. Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan 1 Kegiatan; 7. Tersedianya Jaringan Irigasi 108 irigasi; 8. Tercapainya Kelancaran Kegiatan DAK 49 lokasi; 9. Terbinanya Komisi Irigasi 1 dokumen; 10. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2013 di 123 lokasi; 11. tersedianya Daerah Tangkapan Sungai 4 sungai; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-33

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 12. Tersedianya Jaringan Irigas 68 lokasi; 13. Terlaksanaya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 82 lokasi; 14. dokumen Perencanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & Publik Tahun Anggaran N+ 1 6 dokumen; 15. Terlaksananya Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung Milik Negara (BGMN) Kepada Dinas/Instansi 1 kegiatan; 16. Tersedianya Dokumen Jurnal HSBGN 1 kegiatan; 17. Dokumen Perencanaan Pembangunan Irigasi Tahun 5 dokumen; 18. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Swakelola Infrastruktur 1 kegiatan; 19. tersedianya Bangunan Penampung Air 1 unit; 20. Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan 1 kegiatan; 21. Optimalnya Pemeliharaan Infrastruktur Yang Dibangun Tahun ANggaran 2013 1 kegiatan.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum menghasilkan beberapa outcome di antaranya : 1. Tersedia dan terpeliharanya jalan dan jembatan khususnya pada jalur pertanian dan pariwisata; 2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang memadai; 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta terkelolanya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya; 4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan air minum dan air limbah; 5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Perdesaan; 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik; 7. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang perekonomian; 8. Terbangun

dan

terpeliharanya

sarana

dan

prasarana

fasilitas

pelayanan

pemerintahan; 9. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang memadai; 10. Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pengawasan

Pembangunan

Bidang

Infrastruktur; 11. Terpenuhinya Lingkungan Permukiman yang Layak; 12. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana TPA; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-34

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 13. Terpeliharanya saluran cacing/ trotoar; 14. Meningkatnya kualitas taman kota; 15. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertamanan. 16. Tersedianya Prasarana dan sarana persampahan. c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum selama ini adalah masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Program dan kegiatan tahun 2014 yang terdapat pada masing-masing fungsi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun dari sekian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang menjadi penghambat, antara lain dikarenakan Anggaran APBD yang kurang mencukupi, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh SKPD pemegang program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Beberapa permasalahan lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum : 1. Masih adanya kondisi jalan yang kurang baik pada beberapa lokasi tertentu. 2. Masih adanya bangunan irigasi yang perlu diperbaiki, kerusakan tersebut disebabkan oleh karena usia bangunan dan juga kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam (longsor dan gempa bumi).

Solusi Upaya

yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah

dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Selain itu eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector dalam perencanaan perlu dipertegas keberadaanya sehingga memudahkan dalam hal koordinasi. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain mengkaji ulang kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Keuangan Daerah, meningkatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-35

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 koordinasi antar SKPD pemegang program/kegiatan, dan meningkatkan kapasitas aparat melalui pembekalan atau pelatihan. Beberapa solusi yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1. Membuat data base kondisi jalan dan jembatan baik kondisinya masih bagus maupun yang sudah rusak. 2. Dilakukan perbaikan jalan dan jembatan berdasarkan skala prioritas.

4.1.16 Urusan Perumahan a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Perumahan pada tahun 2014

sebanyak 5 Program dan 11 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1.

Program Pembangunan Perumahan;

2.

Program Lingkungan Sehat Perumahan;

3.

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman;

4.

Program Peningkatan dan Rehabilitasi Lingkungan Permukiman;

5.

Program Pengentasan Desa Tertinggal.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perumahan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perumahan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 45.711.384.439,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.675.365.281,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Perumahan, di antaranya : Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-36

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 1. Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan SPAM 1 kegiatan; 2. Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan DAK Sanitasi 1 kegiatan; 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana SPAM (Pendamping) 1 kegiatan; 4. Terlaksananya Kegiatan Penunjang Sanimas1 kegiatan; 5. Terlaksananya Kegiatan Penunjang PAMSIMAS 1 kegiatan; 6. Tersedianya Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat 11 Lokasi; 7. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 1 Kegiatan; 8. Tersedianya Infrastruktur Jjalan Lingkungan, Drainase, dan Gorong-gorong 154 lokasi; 9. Tersedianya Infrastruktur Yang Baik Untuk Aktifitas Masyarakat 16 Lokasi; 10. Tersedianya Infrastruktur Yang Baik Untuk Akses Masyarakat 20 Lokasi; 11. Tersedianya Infrastruktur Yang Baik Untuk Aktifitas Masyarakat 16 Lokasi.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Perumahan, dengan sendirinya mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif melalui kerjasama antar unsur stakeholders guna meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pandeglang. Beberapa outcome (hasil) yang dihasilkan dari program dan kegiatan

yang

dilaksanakan dalam Urusan Perumahan, di antaranya : 1. Jumlah perumahan yang terbangun; 2. Meningkatnya Jumlah Lingkungan Sehat Perumahan; 3. Terpenuhinya Lingkungan Permukiman yang Layak; 4. Berkurangnya jumlah desa tertinggal. c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perumahan selama ini adalah Proses pengadaan barang dan jasa masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Program dan kegiatan tahun 2014 yang terdapat pada masing-masing fungsi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun dari sekian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang


IV-37

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 menjadi penghambat, antara lain dikarenakan Anggaran APBD yang kurang mencukupi, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh SKPD pemegang program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Beberapa permasalahan lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perumahan : 1. Proses pengadaan barang dan jasa secara layana pengadaan secara elektronik (LPSE) tahun anggaran 2014 mengalami keterlambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian target belanja. 2. Penetapan APBD perubahan tahun anggaran 2014 sudah memasuki triwulan ke IV hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian target belanja yang direncanakan pada anggaran perubahan.

Solusi Upaya


dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Selain itu eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector dalam perencanaan perlu dipertegas keberadaanya sehingga memudahkan dalam hal koordinasi. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain mengkaji ulang kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Keuangan Daerah, meningkatkan koordinasi antar SKPD pemegang program/kegiatan, dan meningkatkan kapasitas aparat melalui pembekalan atau pelatihan.

Beberapa solusi yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE perlu dilaksanakan pada tahun anggaran. 2. Penetapan anggaran perubahan sebaiknya ditetapkan sebelum memasuki triwulan ke IV (pada triwulan ke III).


IV-38

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4.1.17 Urusan Kesehatan a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kesehatan pada tahun 2014 sebanyak 19 Program dan 73 Kegiatan. Program tersebut adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan Dan Evaluasi; 5. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan; 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 7. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat; 8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 9. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular; 10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 11. Program

Pengadaan,

Peningkatan

Dan

Perbaikan

Sarana

Dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya; 12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; 13. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan; 14. Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan; 15. Program Pengawasan Obat dan Makanan; 16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; 18. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya; 19. Program Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Kesehatan pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan

output dan outcome.


IV-39


Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD BERKAH Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 146.209.554.419,- dan terealisasi sebesar Rp 119.624.650.227,-.

Output (Keluaran) Beberapakeluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kesehatan, di antaranya : 1. Terpenuhinya kebutuhan obat generik, obat esensial dan bahan kimia dengan jumlah dan jenis yang memadai sebanyak 3 kegiatan; 2. Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan obat di UPT Gudang Farmasi sebanyak 1 kegiatan; 3. Terlaksananya Kegiatan Operasional UPT Labkesda Kabupaten Pandeglang; 4. Terlaksananya pelatihan manajemen pada tataran struktural puskesmas dan pemegang program yang terkait pada indikator derajat kesehatan sebanyak 7 kegiatan; 5. Terlaksananya optimalisasi koordinasi pelayanan kesehatan dengan system rujukan secara berjenjang sebanyak 8 kegiatan; 6. Terlaksananya kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum sebanyak 11 kegiatan; 7. Terlaksananya pengawasan kualitas air dan lingkungan sebanyak 5 kegiatan; 8. Terlaksananya penerapan community led total sanitation (CLTS) sebanyak 7 kegiatan; 9. Terlaksananya pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia sebanyak 2 kegiatan; 10. Terlaksananya pelayanan untuk pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal selama 1 tahun; 11. Terlaksananya kegiatan evaluasi program promkessebanyak 1 kali; 12. Terlaksananya Sosialisasi / Penyuluhan PHBS di Rumah Tangga sebanyak 10 rumah tangga; 13. Terlaksananya Kegiatan Pameran Pembangunan Program Kesehatan sebanyak 1 kali; 14. Terlaksananya pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi balita sebanyak 609 balita gizi buruk; 15. Terlaksanakannya Fogging Focus di Desa Kasus DBD sebanyak 80 fokus; 16. Terlaksanakannya Larvacidasi Masal di Sekolah Dasarsebanyak 20 SD; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-40

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 17. Terlaksanakannya Pengerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh Masyarakat di Posyandu sebanyak 10 posyandu; 18. Terlaksanakannya Mobile Demam Berdarah Dengue sebanyak 20 lokasi; 19. Terlaksananya vaksinasi bagi siswa kelas 1, 2 dan 3 Sekolah Dasar / MI sebanyak 84.861 siswa; 20. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan pemantauan pelaksanaan BIAS sebanyak 36 Puskesmas; 21. Terlaksananya kegiatan sweeping Imunisasi Rutin sebanyak 500 posyandu; 22. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sebanyak 5 jenis kasus; 23. Meningkatnya Penemuan Kasus Malaria yang diobati sebanyak 150 kasus; 24. Terlaksananya pningkatan SDM bagi pengelola program PTM dan penyakit Tidak menular sebanyak 36 PTM; 25. Terlaksananya Pengamatan Penyakit Potensial Wabah (KLB) secara lengkap dan tepat selama 1 tahun; 26. Terlaksananya pemeriksaan dan pembinaan kesehatan pada Jemaah Haji sebanyak 750 jemaah haji; 27. Terlaksananya Rakerkesda & evaluasi program pelayanan kesehatan Dasar selama 1 tahun; 28. Terlaksananya pelitahan sistem informasi Manajemen Puskesmas sebanyak 2 kegiatan; 29. Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas DAK Bidang Kesehatan sebanyak 6 kegiatan; 30. Tersedianya penunjang DAK bidang Kesehatan sebanyak 1 paket; 31. Terselenggaranya pertemuan kelas ibu tentang bahaya merokok bagi ibu hamil dan janin sebanyak 1 kali; 32. Terselenggaranya

pertemuan

Peningkatan

kemampuan

Bidan

dalam

SDIDTK

(Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) sebanyak 1 kali; 33. Terselenggaranya pertemuan kemitraan Bidan dan Paraji, tersedianya dana untuk pemondokan Bidan di Desa dan terselenggaranya pertemuan Tim Manajemen AMP Tk. Kabupaten sebanyak 3 kegiatan; 34. Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2014 sebanyak 1 kegiatan;


IV-41

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 35. Terlaksananya Kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebanyak 10-30 nakes per tahun; 36. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

kesehatan specific grant indikator

kesehatan sebanyak 4 unit; 37. Terlaksananya sosialisasi ke petugas puskesmas dan kader kesehatan tentang pemilihan/penggunaan obat yang baik dan benar 36 puskesmas; 38. Terlaksananya pemantauan dan bintek SPKDS di Kabupaten Pandeglang sebanyak 20 SPKDS; 39. Terlaksananya pemantauan makanan jajanan sekolah dengan cara pemeriksaan sample makanan jajanan sekolah sebanyak 5 sekolahdan survey pasar sebanyak 2 pasar; 40. Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya sebanyak 12 kegiatan; 41. Terpenuhinya sarana MCK Umumsebanyak 6 unit; 42. Terlaksananya Pengadaaan obat dan perbekalan RSUD Berkah sebanyak 2 kegiatan; 43. Terlaksananya ASKESKIN/ASKES SOSIAL selama 1 tahun; 44. Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas/ Jampersa selama 12 bulan; 45. Terpenuhinya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama 11 bulan; 46. Terpenuhinya Pendamping Jaminan Kesehatan Nasional (PJKN) selama 4 bulan; 47. Terlaksananya Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI Daerah selama 5 bulan; 48. Terlaksananya Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan selama 7 bulan; 49. Terlaksananya Pengembangan Tipe Rumah Sakit menjadi kelas B; 50. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Limbah selama 12 bulan; 51. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Ambulance / Mobil Jenazah selama 12 bulan; 52. Terlaksananya Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakitselama 12 bulan; 53. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala ALKES Rumah Sakit selama 11 bulan; 54. Terpenuhinya Kegiatan Cleaning Service Rumah Sakit selama 12 bulan; 55. Tersedianya peralatan Medis Laboratorium sebanyak 7 unit; 56. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (PR)selama 12 bulan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-42


Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan dapat mengasilkan outcome (hasil), di antaranya : 1. Meningkatnya pelayanan masalah kesehatan dan

penyediaan obat perbekalan

kesehatan; 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kualitas lingkungan sesuai standar kesehatan; 3. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; 4. Peningkatan status gizi masyarakat; 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan Angka Kematian Bayi, Angka kesakitan terutama penyakit penyakit yang sering menimbulkan kejadian yang bersifat luar biasa; 6. Memantapkan fungsi-fungsi manajemen kesehatan sehingga tercipta suatu sistem pengelolaan data yang akurat; 7. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan; 8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan Balita; 9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya serta sarana pelayanan kesehatan; 10. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Urusan Kesehatan selama Tahun 2014 adalah masih minimnya sarana dan prasarana kesehatan, kurangnya tenaga dokter terutama spesialis dan jangkauan sarana kesehatan yang masih terbatas. Di samping hal tersebut, perlu peningkatan layanan kesehatan yang baik terutama terhadap masyarakat miskin dan masih perlu ditingkatkan dengan pembiayaan yang terjangkau.

Solusi Maka untuk mengatasi permasalahan di atas perlu dibangun sarana dan prasarana kesehatan terutama untuk daerah terpencil disamping penambahan tenaga medis baik dokter, perawat maupun bidan, juga perlu diupayakan dana yang memadai untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui APBD. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-43


4.1.18 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2014 sebanyak 5 Program dan 14 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1. Program Keluarga Berencana; 2. Program Pemberdayaan Keluarga; 3. Program Ketahanan Keluarga; 4. Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera (KIE); 5. Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan

input untuk menghasilkan output dan outcome. Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak

dan

KB

Kabupaten

Pandeglang

dengan

anggaran

sebesar

Rp 2.766.906.300,- dan terealisasi sebesar Rp 2.675.267.350,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, di antaranya : 1. Terselenggaranya Kegiatan pelayanan KB Baru oleh petugas medis pada 9 (sembilan) momen strategis; 2. Terlayaninya Peserta KB MOP; 3. Terbentuknya kesepakatan kerja antar lintas sektoral; 4. Terlaksananya Pendataan seluruh keluarga sesuai dengan juklak dan juknis pendataan; 5. Meningkatnya Jumlah Kelompok UPPKS Yang dibina; 6. Meningkatnya pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-44

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 7. Terlaksananya Operasional Mupen KB; 8. Terselenggaranya kegiatan Bhakti TNI KB Terpadu diTk. Kodim dan Koramil; 9. Terlaksananya Kegiatan Harganas; 10. Terlaksananya Kerjasama Lintas Sektor dalammemajukan Program KB.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menghasilkan outcome di antaranya: 1. Meningkatnya pelayanan KB; 2. Meningkatnya peserta KB MOP; 3. Meningkatnya dukungan politis dan kesepakatan lintas sektor kabupaten; 4. Meningkatnya kualitas kelompok UPPKAS di Kabupaten Pandeglang; 5. Meningkatnya kualitas kader bina keluarga di Kabupaten Pandeglang; 6. Meningkatnya peran serta remaja dalam program KB; 7. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program KB; 8. Optimalnya penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain kurangnya anggaran APBD dalam penanganan urusan tersebut, serta kurangnya koordinasi pemegang program/kegiatan urusan tersebut dalam pelaksanaan program/kegiatan di lapangan.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan peningkatan pendanaan dan/atau efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam penanganan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta

meningkatkan koordinasi antara dinas/instansi pemegang program/kegiatan bukan hanya dengan dinas/instansi baik itu dilakukan dengan dinas/instansi horizontal maupun vertikal. 4.1.19 Urusan Kebudayaan


IV-45

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kebudayaan pada tahun 2014 sebanyak 5 Program dan 21 Kegiatan. Program tersebut adalah : 1.


2.


3.


4.


5.

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Kebudayaan pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 1.762.917.000,- dan realisasi Rp 1.731.608.450,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kebudayaan, di antaranya : 1. Terlaksananya Sosialisasi tentang UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya 40 Orang; 2. Terpenuhinya Fasilitasi pada Juru Pelihara Situs dan BCB 40 Jupel; 3. Terlaksananya Pemeliharaan, Perawatan dan Perlindungan Cagar Budaya 1 Objek; 4. Terlaksananya Kegiatan Kebudayaan dan Meningkatnya upaya Pelestarian Kesenian Daerah, Bahasa dan Kesastraan yang ada di Daerah 1 Kegiatan; 5. Terlaksananya Bintek Seni dan Kebudayaan 40 orang; 6. Terpenuhinya Bantuan Seni, Sarana dan Prasarana dan Tambahan 1 Kegiatan; 7. Terlaksananya Pemeliharaan, Perawatan dan Perlindungan Cagar 2 Bangunan;


IV-46

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 8. Terpenuhinya

Pemberian

Dukungan

Penghargaan

dan

Kerjasama

di

Bidang

Kebudayaan 5 Orang; 9. Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Dokumen Karya cetak dan Karya Rekam serta 40 Buku; 10. Terlaksananya Kegiatan Kebudayaan dan Meningkatnya Upaya Pelestarian Kesenian Daerah, Bahasa dan Kesastraan yang ada di Daerah 35 Kecamatan; 11. Terlaksananya Pementasan Kesenian, dan Sarana Prasarana Kesenian 1 Kegiatan.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan dapat mengasilkan outcome (hasil), yaitu melestarikan nilai seni dan budaya serta berkembangnya objek wisata budaya dan sejarah.

c.


Permasalahan Permasalahan utama pada Urusan Kebudayaan selama Tahun 2014 adalah semakin

menipisnya

kesadaran

masyarakat

terutama

generasi

muda

terhadap

kebudayaan lokal serta rendahnya apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah.

Solusi Untuk mengatasi kendala di atas, perlu diupayakan pemberian penyuluhan dan pembinaan, pelestarian kebudayaan lokal melalui pentas budaya yang berkesinambungan, serta berupaya semaksimal mungkin meminimalisir masuknya budaya asing yang negatif.

4.1.20 Urusan Pendidikan a. Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pendidikan pada tahun 2014 sebanyak 11 Program dan 88 Kegiatan. Program tersebut adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan Dan Evaluasi; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-47

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 7. Program Pendidikan Menengah; 8. Program Pendidikan Non Formal; 9. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik; 10. Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan; 11. Program Peningkatan Layanan Pendidikan. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Pendidikan selama periode 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan

output dan outcome. Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan selama tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 115.805.792.690,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.258.991.003,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pendidikan, di antaranya : 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga PAUD yang Memenuhi Standar PAUD sebanyak 27 Lembaga; 2. Terlaksananya Lomba Olahraga Siswa/Siswi SMP di 35 Kecamatan dan 130 Sekolah; 3. Tersalurkanya Dana Rehabilitasi Gedung Pusat PAUD sebanyak 5 lembaga; 4. Meningkatnya kemampuan siswa dalam bidang Paskibra sebanyak 250 orang; 5. Terbinanya Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lembaga Kursus dan TBM serta terlaksana Sosialisasi & Publikasi Program Pendidikan Non Formal sebanyak 190 orang; 6. Terlaksanya Program Pembelajaran Keaksaraan bagi Masyarakat Tuna Aksara sebanyak 750 orang; 7. Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru dalam Jabatan sebanyak 1000 orang;


IV-48

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 8. Terlaksananya penilaian angka kredit fungsional guru, pengawas dan penilik sebanyak 2100 orang; 9. Tersedianya Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebanyak 2 Dokumen; 10. Terlaksananya Pemetaan Sekolah selama 1 tahun; 11. Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah SD sebanyak 15 Sekolah; 12. Tersedianya sarana dan prasarana SMP yang memadai sebanyak 154 sekolah; 13. Terlaksananya Ujian Nasional Sekolah Dasar; 14. Tersedianya PTK yang memiliki Kompetensi Profesional.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan, maka sektor pendidikan di Kabupaten Pandeglang dapat ditunjang dengan : 1. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Terpilihnya Siswa/Siswi yang Berprestasi dalam bidang olahraga, Seni dan Akademik; 3. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Managemen BOS di Sekolah; 4. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat; 5. Meningkatnya APK/APM Pendidikan Menengah; 6. Terlaksananya Pembangunan USB; 7. Terlaksanyanya Sosialisasi dan Publikasi Pengelolaan Kelembagaan PNF, serta meningkatnya Mutu PKBM,LKP dan TBM; 8. Meningkatnya Kinerja dan Mutu Penyelenggaraan dan PTK Pendidikan Non Formal; 9. Terlaksananya kegiatan Bantuan Teknis Pemberdayaan KKG; 10. Meningkatnya kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan SMA dan SMK. c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Pendidikan pada periode 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain minimnya tenaga pengajar serta kurangnya kualitas mutu pendidik dan tenaga pendidikan karena hanya bertumpu pada penyediaan sarana prasarana pendidikan sedangkan program yang menyentuh masyarakat langsung khususnya masyarakat kurang beruntung tidak optimal yang akan mempengaruhi pencapaian target APK dan APM. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-49


Solusi Upaya

yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain

dengan menambah tenaga pengajar terutama untuk daerah terpencil, motivitas dan kompetensi profesionalisme yang perlu ditingkatkan lagi, sehingga terukurnya hasil kinerja bidang pendidikan.

4.1.21 Urusan Pemuda dan Olahraga a.

Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Pemuda dan Olahraga dalam

negeri pada tahun 2014 sebanyak 9 Program dan 27 Kegiatan. Program tersebut adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 5. Pogram Peningkatan Peran Serta Pemuda; 6. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; 7. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; 8. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 4.571.693.250,- dan terealisasi sebesar Rp 2.599.144.950,-.


IV-50


Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pemuda dan Olahraga, di antaranya : 1. Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda (Kecamatan) sebanyak 270 orang; 2. Terselenggaranya Workshop, Pemutahiran Data Organisasi dan Data Sarana Prasarana Olahraga sebanyak 30 Orang; 3. Terfasilitasinya Kegiatan BPAP, PPAN, KPN dan Pelatihan Rampak Bedug sebanyak 6 kegiatan; 4. Terlaksananya kompetisi /turnamen olahraga aparatur sebanyak 4 kegiatan; 5. Terlaksananya Kegiatan Kursus Pelatih Bola Voly Tingkat Dasar / Daerah sebanyak 30 orang; 6. Terlaksananya pengiriman atlet dan official POPDA 100 orang Kontingen Kabupaten Pandeglang ke Kabupaten Tangerang Selatan sebnayak 117 orang; 7. Terlaksananya Hari Sumpah Pemuda sebanyak 1 kegiatan; 8. Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan keolahragaan (KONI, NPC, Pramuka dan KNPI) selama 1 tahun.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Pemuda dan Olahraga, antara lain : 1.

Terwujudnya Pemuda yang Memiliki Kompetensi dibidang Kewirausahaan;

2.

Termotifasinya Pemuda untuk lebih Produktif, Mandiri

dan Memiliki Daya Saing

dibidang Kepemudaan,Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan; 3.

Meningkatnya Mutu Pelatih Bola Voly yang Bersetifikat;

4.

Terwujudnya Masyarakat yang Sehat dan Meningkatnya Kegiatan Olahraga yang Dilakukan Masyarakat;

5.

Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar;

6.

Meningkatnya Prestasi dan Kompetisi Olahraga Bagi Aparatur;

7.

Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi Olahraga;

8.

Peningkatan Standarisasi Mutu dan Tersusunnya Database Organisasi Olahraga.


IV-51



Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga pada periode tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain masih minimnya sarana dan prasarana olahraga dan masih kurangnya pembinaan terhadap atlit olah raga.

Solusi Upaya

yang dilakukan


Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga yang representatif dengan menambah fasilitas olah raga dan pembinaan yang kontinyu terhadap atlit berprestasi. Maka kegiatan olahraga semakin mendapatkan tempat di masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Selain itu, sarana olahraga yang memadai dan siap pakai semakin meningkat dari segi kualitas dan kuantitas dalam hubungannya dengan peningkatan taraf hidup sehat bagi masyarakat. 4.1.22 Urusan Perpustakaan a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Perpustakaan pada tahun

2014 sebanyak 6 Program dan 16 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 5. Program Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat; 6. Program Pembinaan Perpustakaan. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Perpustakaan selama tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan

output dan outcome.


IV-52


Input (Masukan) Pelaksanaan progam dan kegiatan pada Urusan Perpustakaan pada tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang dengan anggaran Rp 864.212.850,- dan terealisasi sebesar Rp 602.034.487,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Perpustakaan, di antaranya : 1. Terselenggaranya Perpustakaan Keliling di 17 kecamatan; 2. Terlaksananya Pembinaan Pusdes dan Pusmas sebanyak 15 Pusdes; 3. Jumlah Terbimbingnya Tenaga Pengelola Perpustakaan sebanyak 100 orang; 4. Tersedianya

Buku

Perpustakaan

Umum/Daerah

dan

Terhimpunnya

Surat

Kabar/Tabloid sebanyak 7 paket; 5. Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pameran Perpustakaan dan Lomba.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan menghasilkan outcome di antaranya: 1. Terlayaninya Pengunjung Pameran Pembangunan; 2. Terlayani Kebutuhan Membaca Masyarakat; 3. Terbinanya Tenaga Pengelola Perpustakaan; 4. Terkelolanya Perpustakaan Desa dengan baik; 5. Pelayanan Anggota/Masyarakat Lancar. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Perpustakaan pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain: 1. Masih rendahnya kesadaran terhadap pentingnya minat dan budaya baca.


IV-53

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 2. Belum optimalnya peningkatan kuantitatif perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. 3. Minimnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, maupun forum ilmiah, serta tidak adanya organisasi profesi perpustakaan. 4. Kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga perpustakaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1. Apresiasi untuk pimpinan dan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan perpustakaan guna menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya minat dan budaya baca masyarakat. 2. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta penyusunan teknis penyelenggaraan perpustakaan. 3. Pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan. 4. Koordinasi maupun konsultasi dengan lembaga lain yang terkait. 5. Optimalisasi pelaksanaan monitoring penyelenggaraan tata perpustakaan di unit-unit kerja oleh lembaga perpustakaan untuk mengontrol kinerja perpustakaan. 4.1.23 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014 sebanyak 7 Program dan 21 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi SKPD; 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan; 6. Program Pencatatan Kelahiran; 7. Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP). Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-54


b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang,

dengan anggaran sebesar Rp 1.910.013.750,- dan terealisasi sebesar

Rp 1.778.366.343,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, di antaranya : 1. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil dengan jumlah peserta sebanyak 140 orang; 2. Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di

18

Desa/Kelurahan; 3. Jumlah Petugas Pembantu Pencatat Kelahiran sebanyak 70 orang; 4. Terlaksananya Pelatihan Petugas Pengelola KTP Elektronik sebanyak 70 orang; 5. Jumlah Operasi Yustisi Kependudukan di 3 (tiga) Kecamatan; 6. Jumlah Pembinaan Penyusunan Laporan Perkembangan Kependudukan ke Tingkat Kecamatan di 35 (tiga puluh lima) Kecamatan; 7. Jumlah Laporan Bulanan Perkembangan Kependudukan sebanyak 12 buku; 8. Jumlah blanko kutipan Akta Kelahiran, Jumlah Blangko Kartu Keluarga dan Jumlah Blanko Kartu Tanda Penduduk.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil menghasilkan outcome di antaranya: 1.

Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan;

2.

Terkelolanya Arsip dan Dokumen Akta Kelahiran;


IV-55


Penduduk Memiliki KTP Elektronik (e-KTP);

4.

Meningkatnya Dukungan Stakehorders terhadap Program Pencatatan Kelahiran;

5.

Terlatihnya Operator e-KTP Kecamatan.

c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil selama ini adalah kurangnya koordinasi tentang penataan arsip-arsip atau data-data tentang kependudukan, serta belum optimalnya peran lembaga kearsipan dalam mendukung penanganan urusan tersebut.

Solusi Upaya


dengan peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan penanganan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, serta meningkatkan peran lembaga kearsipan daerah.

4.1.24 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2014 sebanyak 8 Program dan 24 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; 6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 7. Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah


IV-56

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 menyediakan input untuk menghasilkan output dengan benefit dan dampak yang lebih detail tersaji pada data di bawah ini :

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selama tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Pandeglang dengan anggaran Rp 2.839.843.750,- dan terealisasi sebesar Rp 2.232.195.008,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, di antaranya : 1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi P2TP2A sebanyak 2 kegiatan; 2. Terselenggaranya Pembinaan terhadap Organisasi Perempuan sebanyak 6 kegiatan; 3. Terlaksananya Rakor Pokja PUG untuk membentuk Pokja PUG (SK Baru) sebanyak 1 kegiatan; 4. Terlaksananya Pelatihan PPRG sebanyak 1 kegiatan ; 5. Terlaksananya sosialisasi P2WKSS sebanyak 200 KK; 6. Terselenggaranya Kegiatan Gerakan Sayang Ibu sebanyak 5 kegiatan; 7. Terselenggaranya 10 Program Pokok PKK sebanyak 8 kegiatan; 8. Terselenggaranya Peringatan Hari Anak Nasional Kab.Pandeglang Tahun 2014 sebanyak 4 kegiatan; 9. Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada 100 orang; 10. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan UU No. 21 tahun 2007 ttg PTPPO dan tertanganinya korban KDRT sebanyak 1 kegiatan; 11. Memfasilitasi Kegiatan Forum Anak Pandeglang pada 150 anak.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghasilkan outcome di antaranya: 1. Menguatnya Lembaga P2TP2A dan tertanganinya korban tindak kekerasan; 2. Meningkatnya kreatifitas dan bakat Anak;


IV-57

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 3. Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi TP-PKK di semua lapisan; 4. Meningkatnya Pengetahuan Aparatur ttg UU ttg Perlindungan Anak, Terbinanya Kegiatan Forum Anak dan adanya data keluarga yang mempunyai anak usia 0 s.d 18 tahun; 5. Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi; 6. Meningkatnya keterampilan anggota Pokja PUG dalam menyusun Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender; 7. Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan ketermpilan bagi organisasi perempuan dan anggotanya; 8. Meningkatnya peranan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera di pedesaan. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2014,

cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih

terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain kurangnya pengawasan dalam penanganan urusan tersebut, serta belum optimalnya peran perempuan dalam mendukung aktivitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Solusi Upaya


dengan peningkatan pengawasan dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam penanganan

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

serta

meningkatkan peran perempuan dalam mendukung aktivitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. 4.1.25 Urusan Sosial a.

Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Sosial pada Tahun 2014

sebanyak 11 Program dan 42 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-58

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 6. Program Pengurangan Jumlah Masyarakat Miskin; 7. Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan; 8. Program Penanggulangan Bencana; 9. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam; 10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; 11. Program Pemberdayaan Masyarakat. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Sosial selama Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Sosial selama tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pandeglang dengan anggaran Rp 2.326.651.600,- dan terealisasi sebesar Rp 2.201.338.684,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Sosial, di antaranya : 1. Jumlah Penghuni Panti Jompo Nini Aki Yang Mendapat Fasilitas Home Care Service Tahun 2014 Sebanyak 15 orang; 2. Jumlah Anak Cacat yang diberikan pembinaan 15 Orang; 3. Jumlah anak jalanan yang dibina dan diberdayakan 8 Orang; 4. Jumlah penyandang HIV/AIDS dan NAFZA yang diberikan pembinaan 8 orang; 5. Jumlah eks narapidana yang diberikan pembinaan life skill 8 Orang; 6. Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilestarikan selama 1 Tahun; 7. Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap darurat dan


IV-59

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 kejadian luar biasa sebanyak 1200 Paket; 8. Adanya Sarana Prasarana Untuk Penanggulangan Bencana Banjir sebanyak 2 Unit; 9. Terbinanya Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 20 Orang; 10. Jumlah pendamping dan operator PKH yang diberikan pembinaan dan bantuan operasional sebanyak 125 Orang; 11. Jumlah organisasi dan panti sosial yang diberikan pembinaan sebanyak 25 Organisasi; 12. Jumlah pengurus karang taruna yang diberikan pembinaan sebanyak 2 Kegiatan; 13. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Dibina sebanyak 35 Orang.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Sosial, maka menghasilkan outcome (hasil), sebagai berikut : 1. Pemberdayaan

masyarakat

serta

percepatan

penanggulangan

kemiskinan

&

pengangguran; 2. Terlaksananya pemberinan, pengawasan dan evaluasi bantuan langsung bagi masyarakat miskin; 3. Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap wawasan kebangsaan; 4. Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan; 5. Terberdayakannya masyarakat; 6. Tertanggulanginya bahaya bencana secara cepat dan efektif. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Sosial pada Tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, antara lain : 1. Masih adanya ketimpangan taraf hidup masyarakat. 2. Masih

adanya

komunitas

masyarakat

yang

kurang

mendapatkan

sentuhan

pembangunan sarana dan prasarana umum. 3. Masih terdapatnya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. 4. Rendahnya kesempatan kerja.


IV-60


Solusi Upaya yang dilakukan dalam dalam mengatasi permasalahan dalam Urusan Sosial tersebut antara lain : 1. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang taraf hidupnya masih rendah. 2. Perlu adanya optimalisasi pembangunan khususnya pada daerah-daerah/ desa-desa tertinggal. 3. Perlu dilakukannya relokasi dan pembuatan permukiman baru bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. 4. Optimalisasi pembukaan dan pengembangan lapangan usaha yang padat karya. 4.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN Program dan kegiatan urusan pilihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 sebanyak 43 program dan 223 kegiatan yang terhimpun dalam 8 urusan pilihan. 4.2.1 Urusan Industri a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Industri pada tahun 2014

sebanyak 2 Program dan 6 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri / Usaha Potensial; 2. Program Pembangunan/ Pengembangan Industri di Bidang Agribisnis. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Industri tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Industri tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (DISPERINDAGPAS) Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 438.674.500,- dan terealisasi sebesar Rp 413.517.850,-.


IV-61


Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Industri, di antaranya : 1. Terselenggaranya bimbingan teknis dan praktek lapangan dalam memperkuat jaringan klaster sebanyak 1 kegiatan dengan 20 orang; 2. Meningkatnya jumlah dasar hulu berbasis komoditi unggulan sebanyak 20 unit; 3. Terlaksananya perajin yang dilatih dalam peningkatan kemampuan teknologi industri sebanyak 1 kegiatan dengan 20 orang; 4. Jumlah komoditi yang distandarkan proses produksinya sebanyak 4 komoditi; 5. Berkembangnya Industri kecil menengah yang difasilitasi dan diberdayakan dalam pemanfaatan sumber daya sebanyak 15 unit di 1 kegiatan.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Industri, dengan sendirinya mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif melalui kerjasama antar unsur stakeholders guna meningkatkan kualitas proses perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Beberapa outcome (hasil) yang dihasilkan dari program dan kegiatan

yang

dilaksanakan dalam Urusan Industri, di antaranya : 1. Meningkatnya mutu produk IKM dan desain kemasan; 2. Pelatihan ketrampilan penguasaan teknologi sebagai tindak lanjut rencana aksi pengembangan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 3. Terkembangnya industri di sektor agribisnis melalui peningkatan produk dan pelatihan teknologi kemasan bagi industry kecil menengah. c.


Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Industri yang terdapat pada masing-masing fungsi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun dari sekian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang menjadi penghambat, antara lain


dikarenakan Anggaran APBD yang kurang

IV-62

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 mencukupi,

kurangnya

koordinasi

yang

dilakukan

oleh

SKPD

pemegang

program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Berikut ini adalah beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan industri: 1. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri, dapat menghambat program pengembangan industri kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri, program penataan struktur industri. 2. Adanya keterbatasan tenaga pelatihan keterampilan teknik produksi makanan olahan. 3. Terbatasnya jumlah alat modern.

Solusi Upaya


dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Selain itu eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector dalam perencanaan perlu dipertegas keberadaanya sehingga memudahkan dalam hal koordinasi. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain mengkaji ulang kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Keuangan Daerah, meningkatkan koordinasi antar SKPD pemegang program/kegiatan, dan meningkatkan kapasitas aparat melalui pembekalan atau pelatihan. Upaya

lainnya

pemasaran/peningkatan

yang

perlu

jaringan

dilakukan

usaha

adalah

melalui

melakukan

kegiatan

pengembangan

pelatihan

dan

bimtek

penggunaan peralatan modern, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan pemasaran dan teknologinya, juga menambah tenaga pelatih peralatan modern dan penambahan peralatan modern. 4.2.2 Urusan Perdagangan a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Perdagangan pada tahun 2014

sebanyak 7 Program dan 19 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;


IV-63

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan; 4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 6. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian; 7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perdagangan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (DISPERINDAGPAS) Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 10.300.065.850,- dan terealisasi sebesar Rp 3.322.288.216,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Perdagangan, di antaranya : 1. Terselenggaranya kegiatan pameran sebagai sarana sosialisasi peningkatan pengguna produk dalam negeri sebanyak 4 kali event; 2. Meningkatnya pemahaman pedagang yang diberikan pembinaan zat adiktif berbahaya sebanyak 1 kegiatan dan 60 orang; 3. Jumlah pasar yang di revitalisasi sebanyak 7 pasar pemerintah dan 9 dokumen kegiatan pelaksanaan; 4. Tersedianya pasar yang respentatif sebagai sarana perdagangan sebanyak 11 pasar pemerintah dan terbangunnya resi gedung sebanyak 1 unit resi gedung; 5. Tersedianya laporan adminsitrasi konsultan perencanaan dan pengawasan sebanyak 1 kegiatan dan 2 dokumen.


IV-64


Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan, dengan sendirinya mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif melalui kerjasama antar unsur stakeholders guna meningkatkan

kualitas proses

perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Beberapa outcome (hasil) yang dihasilkan dari program dan kegiatan

yang

dilaksanakan dalam Urusan Perdagangan, di antaranya : 1.

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;

2.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi salar pasar dan sewa kios;

3.

Terselenggaranya perlindungan bagi konsumen.

c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan selama ini umumnya masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Program dan kegiatan tahun 2014 yang terdapat pada masing-masing fungsi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun dari sekian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang menjadi penghambat, antara lain dikarenakan Anggaran APBD yang kurang mencukupi, kurangnya koordinasi yang dilakukan SKPD pemegang program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perdagangan di antaranya: 1. Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan ditemui kendala belum maksimalnya pengendalian harga sembako dipasaran. 2. Dalam upaya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri ditemui kesulitan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sebagai contoh produk tas yang diproduksi

dan

dipasarkan

dalam

daerah

ini

diklaim

kualitasnya

kurang

terjamin/mudah rusak dibandingkan dengan produk tas dari luar negri. 3. Belum maksimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-65

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4. Dalam rangka revitalisasi pasar pemerintah, ditemui masih kurangnya kesadaran dari pedagang membayar. 5. Keberadaan dan semakin maraknya toko waralaba di Kabupaten Pandeglang sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi perekonomian pedagang pasar tradisional, karena barang-barang yang diperjualbelikan di pasar waralaba hampir lebih lengkap dan harganya pula sangat memuaskan sekali sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Solusi Peningkatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat prioritas ini diimplementasikan pada urusan perdagangan, dalam urusan perdagangan perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar perdangan oleh karena akan membawa dampak pasar Kabupaten yang lebih presentatif lagi, juga dapat meningkatkan PAD serta dapat bersaing dengan pasar waralaba. Tidak dapat dipungkiri seandainya keberadaan pasar tradisional ditata rapi sedemikian rupa maka sudah keberadaan pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar waralaba. Perlu diadakanya sosialisasi Perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran bagi pelaku/pedagang untuk melaksanakan kewajibannya. Pemasaran mempunyai peranan yang cukup penting sekali dalam upaya mengembangkan

perdagangan.

Pengembangan

meningkatkan dan memperluas pangsa pasar pemasaran/peningkatan

jaringan

usaha

ini

pemasaran

bertujuan

untuk

dari suatu produk. Pengembangan dilaksanakan

melalui

kegiatan

promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama) antar pengusaha besar maupun kecil. 4.2.3 Urusan Ketransmigrasian a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Ketransmigrasian pada tahun

2014 sebanyak 1 program dan 3 kegiatan. Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.


IV-66

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Ketransmigrasian tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Ketransmigrasian tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Pandeglang,

dengan anggaran sebesar Rp 147.887.200,- dan terealisasi

sebesar Rp 147.887.200,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Ketransmigrasian, di antaranya : 1. Perjanjian kerjasama antar daerah 2 MoU; 2. Jumlah transmigran yang akan ditempatkan 50 keluarga; 3. Pembinaan bagi warga Transmigrasi yang ditempatkan 2 Lokasi.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Ketransmigrasian, dengan sendirinya mengembangkan

manajemen pembangunan

partisipatif melalui kerjasama antar unsur stakeholders guna meningkatkan

kualitas

proses perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Beberapa outcome (hasil) dilaksanakan dalam urusan

yang dihasilkan dari program dan kegiatan

yang

ketransmigrasian adalah terciptanya kualitas hidup dan

kesejahtraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya transmigran. c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Ketransmigrasian selama ini adalah masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan


IV-67

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Program dan kegiatan tahun 2014 yang terdapat pada masing-masing fungsi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun dari sekian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yang menjadi penghambat, antara lain mencukupi,

kurangnya

koordinasi

dikarenakan Anggaran APBD yang kurang yang

dilakukan

oleh

SKPD

pemegang

program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Beberapa permasalahan lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Ketransmigrasian adalah : 1. Sulitnya dalam hal pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. 2. Belum

maksimalnya

pemanfaatan

potensi

sumber

daya

transmigran

untuk

menciptakan kualitas hidup dan kesejahtraan masyarakat. 3. Terbatasnya tenaga dan SDM dalam pembinaan transmigrasi pasca penempatan. 4. Sedikit jumlah transmigran yang sudah termotivasi untuk produktif dalam mengelola lahan usaha.

Solusi Upaya


dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Disamping itu, dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain mengkaji ulang kebijakan pemerintah daerah dalam hal keuangan daerah, meningkatkan koordinasi antar SKPD pemegang program/kegiatan, dan meningkatkan kapasitas aparat melalui pembekalan atau pelatihan. Beberapa solusi yang perlu dilakukan sebagai berikut: 1.

Dilakukanya koordinasi melalui surat menyurat atau media komunikasi lainnya secara insentif ke daerah-daerah penempatan.

2.

Perlu diadakanya tenaga teknik pelatih pelatihan ketransmigrasian.

3.

Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang.

4.

Penambahan tenaga dan SDM dalam pembinaan transmigrasi pasca penempatan.

5.

Meningkatkan jumlah transmigran yang termotivasi untuk produktif dalam mengelola lahan usaha.


IV-68

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4.2.4 Urusan Kelautan dan Perikanan a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Kelautan dan Perikanan pada

tahun 2014 sebanyak 11 Program dan 50 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi; 6. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian

Sumberdaya Kelautan; 7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 9. Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya; 10. Program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber daya Kelautan dan Perikanan; 11. Program sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan

output dan outcome. Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 8.174.617.800,- dan terealisasi sebesar Rp 8.027.982.049,-.


IV-69


Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan, di antaranya : 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Bina Usaha sebanyak 1 unit; 2. Adanya Dokumen SIUP/SIPI/SIKPI sebanyak 1 kegiatan; 3. Terlaksananya Kegiatan gemarikan sebanyak 1 kegiatan; 4. Tersedianya Promosi/Pameran Produk Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 kegiatan; 5. Terlaksananya Keg. Pelatihan P2MKP pasca Panen Bandeng sebanyak 1 kegiatan; 6. Terlaksananya keg. Peningkatan mutu dan nilai tambah hasilperikanan komoditas rumput laut sebanyak 1 kegiatan; 7. Terlaksananya Pendampingan Kegiatan PUMP sebanyak 1 kegiatan; 8. Tersedianya Dokumen awal Renstra Pesisir dan Pulau-Pulau sebanyak 1 kegiatan; 9. Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Lele sebanyak 1 kegiatan; 10. Adanya Kegiatan DAK yang Optimal Untuk Pembangunan SKPD sebanyak 1 kegiatan; 11. Terbinanya pembudidaya penerima PUMP secara mandiri sebanyak 1 kegiatan; 12. Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan perikanan sebanyak 1 kegiatan; 13. Terlaksananya Pembinaan P2WKSS sebanyak 1 kegiatan; 14. Kebutuhan Operasional UPT BBIAT sebanyak 1 kegiatan; 15. Adanya Benih dan pakan Ikan sebanyak 1 kegiatan; 16. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkolaman Ikan sebanyak 2 kegiatan; 17. Terlaksananya Pembinaan POKWASMAS sebanyak 1 kegiatan; 18. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 kegiatan; 19. Terselenggaranya Pendampingan (PUMP) Tangkap sebanyak 1 kegiatan; 20. Kebutuhan Operasional UPT PPI/TPI Labuan sebanyak 1 kegiatan; 21. Adanya DAK Kelautan sebanyak 1 paket; 22. Terselenggaranya Sosialisasi Sarana dan Prasarana sebanyak 1 paket.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dengan sendirinya mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif


IV-70

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 melalui kerjasama antar unsur stakeholders guna meningkatkan kualitas proses perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang. Beberapa outcome (hasil) yang dihasilkan dari program dan kegiatan

yang

dilaksanakan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan, di antaranya : 1. Terlaksananya Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 2. Terkembangkannya budidaya perikanan; 3. Meningkatnya wilayah/lokasi sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat; 4. Optimalisasi pengembangan kawasan perikanan tangkap; 5. Terlaksananya DAK Kelautan dan Perikanan; 6. Terpeliharanya sarana dan prasaran tangkap. c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan selama ini secara umum masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 yang terdapat pada Urusan Kelautan dan Perikanan berjalan kurang maksimal oleh karena dalam pelaksanaan kegiatanya masalah anggaran APBD yang kurang mencukupi, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh SKPD pemegang program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan : 1. Sedikit ditemui kesulitan dalam penentuan wilayah/lokasi sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. 2. Dirasa kurang cepat dalam rangka upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat. 3. Sulitnya menentukan kawasan perikanan tangkap. 4. Masih terbatasnya tenaga penyuluh dalam rangka pelaksanaan peningkatan pemahaman dan kualitas tenaga penyuluh dan kelompok. 5. Adanya sedikit kesulitan dalam menyediakan bibit ikan unggul. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-71

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 6. Pelaksanaan pembinaan kepada petani membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Solusi Upaya


dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Selain itu eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector dalam perencanaan perlu dipertegas keberadaanya sehingga memudahkan dalam hal koordinasi. Upaya lainya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain mengkaji ulang kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal keuangan daerah, meningkatkan koordinasi antar SKPD

pemegang

program/kegiatan

dan

meningkatkan

kapasitas

aparat

melalui

pembekalan dan pelatihan. Dalam rangka pencapaian efektifitas dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kelautan dan perikanan maka dilakukan kegiatan bintek transplantasi karang, bintek penyelaman. 4.2.5 Urusan Pertanian a.

Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan terdapat dalam Urusan Pertanian pada

periode 2014 sebanyak 16 Program dan 59 Kegiatan. Program tersebut antara lain : 1.


2.


3.


4.


5.


6.

Program Peningkatan Produk Pertanian Unggulan;

7.

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan;

8.

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan;

9.

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;


IV-72

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 10. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; 11. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Agribisnis (Hulu Hilir); 12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 13. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 15. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; 16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Pertanian pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) `Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pertanian tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 14.216.076.330,- dan terealisasi sebesar Rp 13.676.350.983,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pertanian, di antaranya : 1. Meningkatnya produksi dan produktifitas benih dan tersedianya benih bersertifikat seluas 4 Ha; 2. Berkembangnya Tanaman Padi Non Hibrida dengan meningkatnya kualitas Padi Non Hibrida melalui Dem Area di Kelompok Tani Mukti Rahayu II Desa Gunung Cupu Kec. Cimanuk seluas 2 Ha, Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Bandung Kec. Banjar seluas 2 Ha, Kelompok Tani Tani Jaya Desa Ciinjuk Kec. Cadasari seluas 2 Ha, Kelompok Tani Landeuh Desa Jiput Kec. Jiput seluas 2 Ha, Kelompok Tani Sido Mulyo I Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik seluas 2 Ha dan Berkembangnya Padi Gogo dengan meningkatnya kualitas melalui Dem Area di Kelompok Tani Karya Tani I Desa Sinar Jaya Kec. Sumur seluas 2 Ha, Kelompok Tani Karya Usaha II Desa Cihanjuang Kec. Cibaliung seluas 2 Ha dan Kelompok Tani Bakti Karya Desa Batu Hideung Kec. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Cimanggu seluas 2 Ha; 3. Tersedianya Benih Label Ungu Komoditi Kedelai melalui pengembangan Kawasan dengan Dem Area di Kelompok Tani Setia Karya Desa Kertaraharja Kec. Sobang seluas 2 Ha dan Kelompok Tani Marga Jaya Desa Cijalarang Kec. Cimanggu seluas 2 Ha; 4. Berkembangnya Kawasan Tanaman Durian Unggul sebanyak 750 Batang di Kelompok Tani Ranca Sema I Desa Bangkonol Kec. Koroncong, Kelompok Tani Jaya Lancar Desa Sukamanah Kec. Kaduhejo dan Kelompok Tani Campaka Desa Kurung Kambing Kec. Mandalawangi dan Berkembangnya Kawasan Tanaman Sawo sebanyak 650 Batang dilokasi Kelompoktani Parered Desa Sukamanah Kec. Jiput dan Kelompok Tani Sri Tani Desa Teluk Kec. Labuan dan Kelompok Tani Cipandan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Carita; 5. Terlaksananya bimbingan teknis untuk para petani pelaku agribisnis pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) dan Kelompok P3A Mitra Cai sebanyak 5 kali; 6. Berkembangnya kawasan tanaman buah duriah lokal Unggul Seluas 3 Ha Sebanyak 300 bibit di lokasi Kel. Tani Baru Laksana Desa Babad Sari Kec. Jiput, Berkembangnya kawasan tanaman sawo dengan tersedianya bibit sawo sebanyak 300 batang dilokasi Kelompok Tani Lembah Sari Desa Cibeureum Kec. Banjar dan Tersedianya Bibit/Benih Tanaman Sedap Malam sebanyak 300 Kg dilokasi Kelompok Tani Tunas Maju Desa Medong Kec. Banjar; 7. Terlaksananya penangkaran hortikultura sayuran benih Cabe seluas 1 Ha sebanyak 15 pak di Kelompok Tani Sri Rahayu Desa Jiput Kec. Jiput, Terlaksanaya penangkaran benih Tomat seluas 1 Ha sebanyak 15 pak dilokasi Kelompok Tani Taruna Tunas Harapan Desa Majau Kec. Saketi, Terlaksananya penangkaran benih Kacang Panjang seluas 1 Ha sebanyak 24 pak dilokasi Kelompok Tani Taruna Tunas Harapan Desa Majau Kec. Saketi dan Kelompok Tani Berdikari Desa Margagiri Kec. Pagelaran; 8. Terlaksananya penangkaran hortikultura biofarmaka jahe merah seluas 1 Ha sebanyak 250 Kg dilokasi Kelompok Tani Sinar Mulya Desa Koranji Kec. Cadasari, penangkaran Kencur seluas 1 Ha sebanyak 250 Kg dilokasi Kelompok Tani Suka Makmur Desa Malang nengah Kec. Cibitung dan penangkaran Kunyit seluas 1 Ha sebanyak 250 Kg dilokasi Kelompok Tani Lestari Desa Taruna Negara Kec. Cigeulis; 9. Terlaksananya Kegiatan Penangkaran Benih sayuran dan biofarmaka bermutu BBI sayuran Mengger Kec. Kadu Hejo ; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-74

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 10. Terlaksananya kegiatan pengembangan pohon induk Buah-buahan bermutu sebanyak 300 Pohon induk di UPT BII Buah-buahan Kaucaang Kec. Cadasari; 11. Terlaksananya Intensifikasi Tanaman Kakao dan Pemberdayaan Perkebunan Tanaman Rempah dan Penyegar Seluas 40 Ha sebanyak 1 Kegiatan di Kelompok Tani Sinar Mulya Desa Koranji Kec. Cadasari, Kelompok Tani Sukatani Desa Banyumundu Kec. Kaduhejo, Kelompok Tani Wana Lestari Desa Banyubiru Kec. Labuan, Kelompok Tani Karya Nyata Desa Montor Kec.Pagelaran, Kelompok Tani Mukti Desa Ramea Kec. Mandalawangi, Kelompok Tani Sumber Tani Desa Mekarsari Kec. Panimbang dan Kelompok Tani Akar Sari Desa Kaduengang Kec. Cadasari; 12. Terlaksananya Perluasan, Peremajaan, Rehabilitasi Tanaman Karet sebanyak 2.740 batang dilokasi Kelompok Tani Warga Tani Desa Citalahab Kec. Banjar dan Kelompok Tani Sidamukti Desa Kadubelang Kec. Banjar; 13. Tersedianya bibit tanaman Nilam sebanyak 1.300 batang di Kelompok Tani Nilam Desa Kurung Dahu Kec. Cadasari; 14. Terfasilitasinya kelompok olahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang mempunyai prospek ekonomis sebanyak 7 Unit untuk 7 Kelompok Olahan dilokasi Kelompok Olahan KWT Lestari Desa Cikumbeueun Kec. Mandalawangi, Kelompok Olahan Cassava Tani Desa Kupahandap Kec. Cimanuk, Kelompok Olahan Cikadeun Indah Desa Cikadeun Kec. Cipeucang, Kelompok OlahanGiri Jaya Bangkit Desa Saketi Kec. Saketi, Kelompok Olahan PerkebunanMitra Saluyu Kec. Cimanuk, Kelompok Tunas BiruKelurahan Pandeglang Kec. Pandeglang dan Kelompok Olahan Tani Jaya II Desa Kadusimbar Kec. Mekarjaya; 15. Terlaksananya pameran hasil produk pertanian di pasar lokal, regional maupun mancanegara sebanyak 3 Event di Pameran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang, Jakarta Expo Agro and Food Expo di JJC dan Pekan Flora Flori Nasional di Makasar; 16. Tersedianya sarana prasarana produksi sayur mayur (Bank Benih) untuk anggota Asosiasi/APPS Kab. Pandeglang sebanyak 16 Jenis Komoditi dilokasi Asosiasi Petani dan Pedagang Sayur (APPS) Kp. Petir Kel. Sukaratu Kec. Majasari; 17. Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sehingga Tumbuh dan berkembangnya kelompok usaha agribisnis sebanyak 15 Kelompok Usaha Agribisnis; 18. Bertambahnya Areal Tanam pada wilayah-wilayah lahan kering bukaan baru seluas 40 Ha sebanyak 200 Kg Benih Padi Gogo di Kelompok Tani Mekar Asih Desa Citeureup Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-75

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Kec. Panimbang dan Kelompok Tani Bakti Karya Desa Kutamekar Kec. Sobang; 19. Terbangunnya Jalan Pertanian dalam upaya mengurangi beban biaya produksi ditingkat petani sebanyak 3 paket; 20. Tersedianya Air untuk Usaha Pertanian pada saat diperlukan dan terjadinya peningkatan ketersediaan air irigasi untuk usaha tani dengan memanfaatkan potensi air sebanyak 14 paket; 21. Terlaksananya pelatihan penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan dampak perubahan iklim (DPI) sebanyak 100 Orang di Kecamatan Picung dan Tersedianya Bufferstok untuk penanganan serangan gangguan OPT; 22. Meningkatnya Indeks pertanaman (IP) pada kawasan pertanian dan perkebunan sebanyak 4 Paket; 23. Tersedianya sarana dan prasarana Fisik pengelolaan lahan dan Air ( Pengolahan Lahan, Air dan perluasan Areal Kab. Pandeglang) sebanyak 4 Paket dilokasi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (DAK); 24. Tersedianya

sarana

prasarana

fisik

pengolahan

lahan

dan

air

dengan

di

laksanakannya Pengolahan Lahan, Air dan Perluasan Areal.di Kab. Pandeglang pada Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (DAK); 25. Terbinanya para pedagang daging dan pedagang olahan hasil ternak untuk keamanan pangan asal hewan yang ASUH dan meningkatnya SDM dalam pengamanan bahan pangan asal hewan 40 orang; 26. Meningkatnya pemahanan masyarakat dan pelayanan keswan di wilayah UPT pembibitan 18 kecamatan; 27. Terlaksananya pemberantasan penyakit hewan menular, penyakit parasit ternak 8 kecamatan; 28. Tersedianya data kebutuhan pupuk bersubsidi untuk pertanian di kabupaten pandeglang 120 ekor; 29. Terlaksananya Bantuan Ternak Unggas dalam Rangka Menunjang Mengentaskan Kemiskinan 600 ekor; 30. Terlaksananya Kegiatan-kegiatan Penanaman Rumput 1 ha; 31. Terlaksananya Upaya Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia 176 ekor; 32. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH Menes, Pembangunan Kandang RPH Labuan, Pembangunan Gudang Pakan UPT Balai Perbibitan dan Pemagaran UPT Balai Perbibitan RPH Menes dan RPH Labuan 6 dokumen; 33. Terjalinnya Mitra Usaha Agribisnis antar Pelaku Agribisnis Peternakan 2 kegiatan; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-76

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 34. Tersalurkannya bantuan ternak domba 140 ekor; 35. Tersedianya Kegiatan Pameran Produk Peternakan Unggulan Daerah 4 kegiatan; 36. Terselenggaranya Pemagaran Pasar Hewan/ Ternak Menes 1 paket; 37. Tersedianya Data, Sarana, dan Prasarana PengolahanInformasi Pasar 1 dokumen; 38. Terbinanya kelompok wanita tani unggas/ ayam buras di kec. Panimbang 2 kelompok; 39. Terbinanya 9 Kelompok Tani yang Mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana 5 kecamatan; 40. Tersedianya Alat Pengolah Pupuk Organik 1 unit; 41. Tersedianya sarana dan Prasarana 7 paket.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Pertanian antara lain : 1. Peningkatan produktiifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian unggulan dan limbahnya; 2. Meningkatnya nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran hasil pertanian; 3. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan; 4. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan; 5. Meningkatnya nilai tambah, daya saing, industri hilir dan pemasaran hasil pertanian 6. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian; 7. Peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; 8. Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 9. Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu dan daya saing komoditi unggulan peternakan; 10. Meningkatnya pemasaran hasil peternakan; 11. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan agribisnis (hulu-Hilir); 12. Tersedia dan terpeliharanya teknologi peternakan tepat guna.


IV-77

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Program dan kegiatan Urusan Pertanian pada tahun 2014 cukup berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan atau hambatan, di antaranya : 1. Belum optimalnya pengendalian penyakit hewan menular. 2. Masih sangat kurangnya sarana dan prasarana penunjang tugas pelayanan peternakan. 3. Belum maksimalnya promosi produk-produk peternakan unggulan. 4. Belum teraplikasinya teknologi tepat guna dan lemahnya sistem serta mekanisme pemasaran. 5. Masih rendahnya produktiifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian unggulan dan limbahnya.

Solusi Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 1. Membina kader-kader di masyarakat untuk ikut memberikan pelayanan peternakan. 2. Menggunakan data, sarana dan prasarana pengolahan informasi pasar

untuk

pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 3. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dan terlaksananya

pelatihan

penerapan

teknologi

pertanian/

perkebunan

dan

meningkatnya kemampuan aparatur dan petani. 4. Tersedianya tata inventarisasi produk unggulan seperti durian unggul lokal di antaranya tersedianya bibit unggul durian lokal serta sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan.

4.2.6 Urusan Kehutanan a. Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kehutanan pada tahun 2014 sebanyak 8 Program dan 25 Kegiatan. Program yang tersebut antara lain : 1.


2.



IV-78



4.

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan Dan Evaluasi;

5.

Program Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

6.

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Perlindungan Hutan;

7.

Program Peningkatan Dan Pemanfaatan Hutan Rakyat;

8.

Program Penelitian Dan Pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Kehutanan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Kehutanan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sebesar Rp 2.617.473.750,- dan terealisasi sebesar Rp 2.528.161.207,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Kehutanan di antaranya : 1. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan kelompok tani HHBK kepada 100 orang; 2. Tersedianya kegiatan vegetatif, civil teknis, penghijauan lingkungan, hutan mangrove, sarana dan prasarana penyuluh dan pengamanan hutan seluas 400 Ha; 3. Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit tanaman hutan raktyat di Kabupaten Pandeglang sebanyak 1 kegiatan; 4. Terpeliharanya sumber daya mata air sebanyak 2 unit; 5. Tersedianya tanaman industri kehutanan melalui intensifikasi usaha hutan rakyat seluas 100 Ha; 6. Tersusunnya Dokumen Kajian Pembangunan Kehutanan sebanyak 1 dokumen. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-79


Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Kehutanan antara lain : 1. Meningkatnya fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai berbasis pemberdayaan masyarakat; 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam gerakan RHL; 3. Terwujudnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan; 4. Meningkatnya dan termanfaatnya hutan rakyat; 5. Terlaksananya penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan pembangunan. c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Urusan Kehutanan adalah antara lain : 1. Banyak industri penggergajian kayu yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang yang belum mempunyai perijinan yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, akan tetapi industri tersebut tetap bisa menjalankan usahanya tanpa ada tindakan yang tegas dari pemerintah daerah, sehingga dengan kondisi seperti ini dapat menjadi kecemburuan sosial bagi pengusaha industri penggergajian kayu yang telah mempunyai perijinan yang sah. 2. Berkurangnya luas lahan kritis diluar kawasan hutan/lahan tidur dan terpeliharanya kelestarian dan fungsi sumber mata air serta menurunnya laju sedimentasi pada badan-badan sungai. 3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha hasil hutan sehingga terbinanya usaha industri primer hasil hutan rakyat dan terjaminnya pengelolaan dan penguasaan bahan baku kayu dalam menunjang usaha perkayuan. 4. Terwujudnya tertib administrasi kantor, tersedianya sarana prasarana yang memadai dan ditunjang SDM yang berkualitas dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi. 5. Koordinasi dengan instansi terkait, baik dengan aparat penegak hukum, instansi kehutanan tingkat Provinsi dan Pusat maupun instansi terkait lainnya masih kurang. Terkadang terjadi perbedaan dalam penafsiran peraturan dibuat secara general, tidak dibedakan antar tiap wilayah atau karakteristik wilayah, sehingga tidak semua paeraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sinkron, ada ketidaksesuaian dan sering kali berubah.


IV-80


Solusi Untuk menghadapi permasalahan di atas maka perlu diupayakan evaluasi sebagai berikut : 1. Kedepan perlu dilakukan penertiban terhadap industri yang belum memiliki perijinan yang sah. Tahap awal adalah melakukan pembinaan dan memberi kesempatan terhadap pengusaha industri yang belum berijin untuk mengurus perijinan. Bila dalam waktu yang ditentukan pengusaha tersebut tidak mengurus perijinannya, maka dinas bekerjasama dengan Satpol PP atau pihak kepolisian untuk menutup industri tersebut. 2. Memperbaiki dan meningkatkan jumlah penutupan vegetasi permanen pada daerah tangkapan dan sekitar mata air. 3. Mengupayakan pemulihan lahan kritis dan lahan tidak produktif melalui kegiatan, sipil teknis dalam rangka peningkatan daya dukung lahan sebagai media produksi bagi masyarakat. 4. Koordinasi dengan instansi terkait, baik dengan aparat penegak hukum, instansi kehutanan tingkat Provinsi dan Pusat maupun instansi terkait harus ditingkatkan, baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat lapangan. Salah satu tujuan koordinasi tersebut adalah untuk mendapatkan kesapahaman dalam penafsiran berbagai peraturan perundang-perundangan yang berlaku. 4.2.7 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral a.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Urusan Energi dan Sumber Daya

Mineral pada tahun 2014 sebanyak 11 Program dan 34 Kegiatan. Program yang dilaksanakan tersebut antara lain : 1.


2.


3.


4.


5.

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan Dan Evaluasi;

6.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral;


IV-81


Program Pembangunan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;

8.

Program Pengelolaan Air Tanah;

9.

Program Pengentasan Desa Tertinggal;

10. Program penelitian dan pengembangan informasi iptek dan pembangunan; 11. Program Penanggulangan Bencana. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Kabupaten Pandeglang,

dengan anggaran sebesar Rp 4.538.032.250,- dan terealisasi

sebesar Rp 4.446.956.088,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, di antaranya : 1. Terbinanya dan Terawasinya Kegiatan K3, Lingkungan Bidang Pertambangan sebanyak 16 Perusahaan dan 4 buku laporan; 2. Jumlah Perusahaan Sumur Bor Berizin yang di lakukan Pengawas sebanyak 50 Perusahaan; 3. Sosialisasi Pemanfaatan/Pengguna Air Tanah Instansi dan Perusahaan sebanyak 65 perusahaan; 4. Terlaksananya Pengawasan Produksi Tambang sebanyak 16 perusahaan; 5. Tercapai dan terkendalinya Perusahaan yang Menggunakan Genset sebanyak 30 perusahaan; 6. Terealisasinya Penunjang Alat Bor Hand Auger sebanyak 1 unit; 7. Adanya Koordinasi Pengeboran Air Tanah Dari Badan Geologi Kementrian ESDM di 8 kecamatan; 8. Masyarakat kurang mampu yang belum memiliki listrik dapat menikmati listrik dapat menikmati listrik sebanyak 525 KK; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-82

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 9. Terlaksananya Dokumen Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengujian Pemanfaatan Pasir Beton sebanyak 1 dokumen; 10. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan IR/SR Hasil Musrenbang dan Desa Tertinggal sebanyak 1 dokumen; 11. Terpantaunya Daerah Rawan Bencana Geologi di 35 Kecamatan.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sendirinya mengembangkan manajemen pembangunan partisipatif melalui kerjasama antar unsur stakeholders guna meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pandeglang. Beberapa outcome (hasil) yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, di antaranya : 1. Terwujudnya Pengelolaan K3 dan Lingkungan; 2. Tersedianya Dokumen Raperda Pertambangan; 3. Adanya buku hasil laporan akhir kegiatan pengawasan pemanfaatan dan pengusahaan dan air tanah; 4. Terukurnya Produksi Bahan Galian di Kabupaten Pandeglang; 5. Adanya Alat Hand Auger Untuk Pembuatan sumur-sumur Pori; 6. Tersedianya Data Penggunaan Genset; 7. Tanggap Terhadap Bencana Geologi Semakin Meningkat; 8. Terpasangnya KWH meter bagi masyarakat kurang mampu; 9. Dokumen Perencanaan Pembangunan IR/SR. c.


Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral selama ini adalah masih kurangnya koordinasi yang padu antara perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, akibatnya banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 yang terdapat pada urusan energi dan sumber daya mineral berjalan kurang maksimal oleh karena dalam pelaksanaan kegiatannya masalah


IV-83

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 anggaran APBD yang kurang mencukupi, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh SKPD pemegang program/kegiatan, dan kemampuan SDM yang kurang memadai. Permasalahan lainnya yang ditemui yaitu sebagai berikut: 1.

Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang berpotensi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

2.

Masih banyaknya perusahaan yang tidak memahami perlunya pemasangan meter air guna menjaga kualitas dan kuantitas air dan masih banyaknya masyarakat yang butuh akan listrik.

3.

Masih perlu adanya kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dengan pihak swasta (stakeholders) untuk pengelolaan potensi bahan galian.

Solusi Upaya


dengan melakukan sinkronisasi tahapan proses perencanaan pembangunan antar berbagai sektor sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai harapan. Selain itu eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai leading sector dalam perencanaan perlu dipertegas keberadaannya sehingga memudahkan dalam hal koordinasi. Upaya lainnya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD pemegang program/kegiatan dan meningkatkan kapasitas aparat melalui pembekalan dan pelatihan. 2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak dalam pengadaan alat ukur PLN terutama listrik serta menyusun program pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan listrik terutama di pedesaan. 3. Perlu anggaran yang sangat besar dan untuk mendapatkan listrik harus melalui beberapa tahapan salah satunya harus melalui musrenbang agar dapat ditindak lanjuti. 4. Meningkatkan

pengetahuan

pengusaha

melalui

sosialisasi

dan

meningkatkan

kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha. 5. Membuat database potensi alam, potensi sumberdaya mineral dan data daerah rawan bencana geologi.


IV-84

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 6. Diperlukan dukungan dari semua pihak dalam rangka menciptakan kenyamanan para investor yang berinvestasi di Kabupaten Pandeglang.

4.2.8 Urusan Pariwisata a. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pariwisata pada tahun 2014 sebanyak 4 Program dan 27 Kegiatan. Program tersebut adalah : 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2. Program Pengembangan Informasi dan Regulasi Pariwisata; 3. Program Pengembangan kelembagaan ekonomi pariwisata; 4. Program Pengembangan Usaha Pariwisata. b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Pariwisata pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyediakan input untuk menghasilkan output dan outcome.

Input (Masukan) Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang, dengan anggaran sebesar Rp 4.088.393.750.- dan realisasi Rp 3.682.155.550,-.

Output (Keluaran) Beberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pariwisata, di antaranya : 1. Terlaksananya Bintek Pemanfaatan Rumah Penduduk untuk homestay pada Kampung seni dan Budaya 1 paket; 2. Terlaksananya Pengembangan Optimalisasi Kolam Renang 1 Paket; 3. Optimalisasi Objek Wisata Curug Sawer 1 Paket; 4. Terlaksananya Kegiatan Rapat dan Koordinasi pada Desa Wisata 1 Kegiatan; 5. Terselenggaranya Kegiatan Festival Kuliner 1 Kegiatan; 6. Terlaksananya Pengembangan Wisata Bahari Daerah 1 Paket; 7. Terlaksananya Pengembangan Objek Wisata Alam Cisolong 1 Paket; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-85

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 8. Terlaksananya Pengadaan Tanah Kawasan Pariwisata untuk Rest Area 1,5 Hektar; 9. Terlaksananya Pemeliharaan Website dan Pelatihan Operator 1 website dan 30 orang; 10. Pameran HUT Pandeglang, Pameran MTQ, Pawai Ta'ruf, Pameran Banten Expo, Pameran GWB, Kuta Trade Fair, Malang Expo, Bulan Promosi TMII 8 Event; 11. Jumlah Pemandu Wisata yang diberikan pelatihan dalam Bahasa 100 Orang; 12. Tersedianya Video Profil, TVC, Video Filter dan CD Interaktif Data Base Potensi Wisata 4 Paket; 13. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan 1 Kegiatan; 14. Tersedianya Buletin Wisata Pandeglang 4 Triwulan; 15. Pemilihan Duta Pariwisata (Kaka Teteh Pandeglang) dan Pemilihan Kang None Banten 2 Kegiatan; 16. Terlaksananya Optimalisasi Manajemen Pemasaran Objek Wisata 1 Dokumen; 17. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Usaha 40 Orang; 18. Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata 40 Orang; 19. Terlaksananya Pendataan Usaha Jasa Kepariwisataan 40 Orang; 20. Terlaksananya Jumlah Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata terdaftar dan Terakreditasi sesuai ketentuan Hukum 1 Kegiatan; 21. Jumlah Dokumen/ Leaflet/ Brosur/ Bilboard dan Media Informasi lainnya untuk Informasi Pariwisata 1 Kegiatan.

Outcome (Hasil) Dengan tersedianya keluaran pada program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata dapat mengasilkan outcome (hasil), di antaranya : 1. Berkembangnya destinasi pariwisata; 2. Terlaksananya pengembangan informasi dan standar pariwisata, serta penerapan standar dan kompetensi pariwisata; 3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan ekomomi pariwisata; 4. Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata. c.


Permasalahan Permasalahan

utama

pada

Urusan

Pariwisata

adalah

masih

kurang

berkembangnya destinasi pariwisata dan kurangnya sarana promosi pariwisata serta belum terbangunnya pola pikir tentang kepariwisataan antara pelaku wisata. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

IV-86


Solusi Untuk mengatasi permasalahan utama pada Urusan Pariwisata adalah dengan mengembangkan destinasi pariwisata dengan kemasan yang menarik, dan melakukan jalinan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak lintas sektoral pelaku wisata yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, setelah itu dilakukan promosi pariwisata guna menarik para wisatawan domestik maupun mancanegara.


IV-87


PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V 5.1

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

5.1.1 Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

d.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; e.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; h.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

i.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014;

j.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2014;

5.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Beberapa Kementerian atau Lembaga Pusat yang memberikan tugas pembantuan ke Kabupaten Pandeglang, antara lain : a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. Kementerian Pertanian; c. Kementerian Kelautan dan Perikanan; d. Kementerian Kesehatan; Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

V-1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 e. Kementerian Dalam Negeri RI 5.1.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, antara lain : f.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g. Dinas Kelautan dan Perikanan; h. Dinas Pertanian dan Perkebunan; i.

Kantor Ketahanan Pangan;

j.

Dinas Kesehatan;

k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5.1.4 Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya Program dan Kegiatan Pembangunan Tugas Pembantuan yang diterima di Kabupaten Pandeglang sebanyak 12 Program dan 25 Kegiatan. 5.1.5 Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran yang digunakan adalah dari dana APBN Tugas Pembantuan dengan

total

jumlah

anggaran

untuk

Tahun

Anggaran

2014

sebesar

Rp 23.159.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.582.036.000,00. 5.1.6 Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten

Pandeglang : 1. Kurangnya Anggaran yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikarenakan adanya langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/lembaga. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul maka beberapa hal yang harus dilakukan adalah: 1. Melaksanakan kegiatan secara efisien dan efekif sehingga dengan dana yang tersedia dapat dicapai hasil yang optimal. b. Permasalahan pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Pandeglang adalah

Persiapan Perencanaan kurang terukur dan terarah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut harus dilakukan Perencanaan yang terukur dan lebih terarah sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal.


V-2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 c. Permasalahan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang adalah : 1. Adanya Revisi DIPA sehingga pelaksanaan dapat terlambat baik bidang Tanaman Pangan, bidang Hortikultura maupun bidang perkebunan. Akan tetapi untuk bidang sarana prasarana dan Bidang PPHP DIPA nya ada di Provinsi dan sub bidang sarana prasarana dilaksanakan sesuai limpahan dari Provinsi sedang bidang PPHP tidak dialokasikan ke kabupaten. 2. Dinas Pertanian dan perkebunan kekurangan sumber daya manusia atau personil

yang

ditangani

dan

memahami

pengelolaan

Dana

Tugas

Pembantuan sehingga diperlukan kembali upaya sosialisasi dan pemahaman kepada calon petugas baru(TKS). 3. Dampak perubahan iklim dan serangan hama yang mampu mengakibatkan gagal panen sehingga peningkatan produksi dan produktivitas tidak bisa tercapai sebagaimana dari sasaran kegiatan. Solusi atau upaya penyelesaian dari permasalahan di atas antara lain: 1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi. 2. Mengajukan permohonan penambahan pegawai kepada Bupati Pandeglang melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang. 3. Menyusun perencanaan (Rencana Operasional Kegiatan) sesuai dengan DIPA yang telah diterima. 4. Koordinasi dengan petugas lapangan dan petani penerima bantuan berdasarkan hasil Calon Petani Calon Lahan tentang penyelesaian fisik yang tidak bisa ditunda. d. Permasalahan

Tugas

Pembantuan

yang

dilaksanakan

Kantor

Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang adalah : 1. Pendampingan terhadap pembentukan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) dari Petugas pendamping/penyuluh lapangan belum berjalan optimal dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan usaha simpan pinjam dikelompoknya dalam rangka perbaikan ekonomi keluarga. 2. Pendampingan terhadap KRPL dari petugas lapangan belum berjalan optimal dan kemandirian kelompok masih kurang sehingga keberlanjutan KRPL di kelompok harus terus dimotivasi oleh aparat.


V-3

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Solusi atau upaya penyelesaian dari permasalahan di atas antara lain: 1. Dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengurus kelompok tani secara intens dan berkelanjutan. 2. Pembinaan terhadap para pendamping dan pengurus kelompok dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. e. Permasalahan

Tugas

Pembantuan

yang

dilaksanakan

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang adalah : 1. Tugas

Pembantuan

Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan

bersumber dari APBN-P Tahun 2014 tidak terealisasi sehubungan dengan pembiayaan yang disediakan pada Program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang efektif tersedia pun hanya kurang dari 1 (satu) Bulan untuk pelaksanaannya. 2. Selain itu terdapat pula Pagu anggaran belanja pegawai yang melebihi ketentuan Satuan Standar Harga yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Pengadaan Barang (Ribbon KTP elektronik) yang memerlukan proses Pelelangan, serta barang yang akan dilelangkan terbatas dipasaran. 3. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka Kabupaten Pandeglang termasuk Kabupaten/Kota se Provinsi Banten sepakat untuk

tidak

merealilsasikan anggaran Tugas Pembantuan tersebut. 4. Selanjutnya Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Banten sepakat mengusulkan agar program tugas pembantuan tersebut untuk digulirkan lagi di tahun 2015 dengan terlebih dahulu menyusun perencanaan bersama antara pemerintah Kab/Kota dengan pemerintah pusat agar anggaran untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut sesuai kebutuhan riil dilapangan sehingga dapat efektif dalam pelaksanaannya. 5. Dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengurus kelompok tani secara intens dan berkelanjutan. 6. Pembinaan terhadap para pendamping dan pengurus kelompok dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.


V-4

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 f. Permasalahan

Tugas

Pembantuan

yang

dilaksanakan

Dinas

Kesehatan Kabuapten Pandeglang adalah : 1. Jumlah dan kualitas tenaga tertentu seperti tenaga ahli gizi, bidan yang tinggal di desa, tenaga ahli laboratorium termasuk tenaga fungsional penyuluh kesehatan masih sangat kurang. 2. Satus kesehatan terutama kematian ibu akibat persalinan, status gizi buruk dan daerah rawan kejadian penyakit yang bersifat luar biasa termasuk rawan gizi masih tinggi. 3. Derajat Kesehatan belum sesuai harapan yang ditandai dengan masih terdapatnya daerah rawan kejadian luar biasa (KLB), tingginya kasus Gizi Buruk pada balita dari berbagai cakupan program yang tidak mencapai target tahunan. 4. Rendahnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat yang ditandai dengan rendahnya keluarga yang memanfaatkan sarana air bersih dan jamban keluarga. 5. Pemberdayaan masyarakat belum maksimal, sehingga perkembangan upaya-upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat belum berjalan efisien dan efektif. Solusi atau upaya penyelesaian dari permasalahan di atas antara lain: 1. Mengoptimalkan sumber daya manusia kesehatan yang tersedia melalui motifasi untuk meningkatkan pendidikan formal dan berbagai pelatihan teknis kesehatan. 2. Memanfaatkan penyusunan rencana berbagai program kesehatan melalui perencanaan terpadu dan menjadikan renstra Dinas Kesehatan sebagai acuan untuk penyusunan rencana kerja tahunan. 3. Mengoptimalkan

fungsi

sarana

pelayanan

kesehatan,

melalui

pengembangan sarana pelayanan dan kemampuan gawat darurat dan poned. 4. Meningkatkan komitmen para pengambil keputusan dengan didukung kebijakan nasional melalui iklim kerja yang kondusif dan kerjasama dengan lembaga lain baik yang berskala nasional, internasional maupun lembaga sosial di tingkat daerah.


V-5

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 5. Meningkatkan transparansi dan objektifitas keberhasilan program dengan system pemantauan dan evaluasi yang merujuk pada tugas pokok dan fungsi serta pedoman kerja. 6. Dukungan politis pemerintah daerah dan kerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan anggaran pembiayaan, sarana prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. 7. Meningkatkan

jaringan

komunikasi

dan

kemitraan

serta

peranserta

masyarakat dalam rangka meningkatkan system informasi kesehatan. 8. Meningkatkan dukungan organisasi profesi kesehatan dalam pengembangan karier tenaga kesehatan termasuk rekruetmen dan placement. Untuk lebih jelasnya mengenai Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :


V-6

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 TABEL 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN APBN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

No 1

Dasar Hukum 026.04.4.2994 62/2014

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

SKPD Yang Melaksanakan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program dan Kegiatan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK)

Lokasi Kabupaten Pandeglang

3

032.04.4.290267 /2014

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

032.03.4.290266 /2014

Persen tase (%)

508.520.000,00

99.22

512.520.000,00

508.520.000,00

99.22

461.192.000,00

439.855.000,00

95.37

Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil Perikanan.

400.000.000,00

394.055.000,00

98.51

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen P2HP

61.192.000,00

45.800.000,00

74.85

68,120,000.00

67,900,000.00

99.68

68,120,000.00

67,900,000.00

99.68

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan,Alat panangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan


Realisasi (Rp)

512.520.000,00

Kegiatan Padat Karya Infrastruktur I dan II (Pengerasan Jalan Desa) 2

Jumlah Anggaran (Rp)

Kabupaten Pandeglang


V-5

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 4

5

032.04.4.290267 /2014

018.11.4.299456 /2014

Kementerian Pertanian

Kantor Ketahanan Pangan

Program peningkatan produksi perikanan Budidaya

550,000.000.00

411,624,000.00

74.84

Kegiatan pengembangan sistem prasarana dan saran pembudidayaan ikan

67,070,000.00

32,150,000.00

47.93

Kegiatan pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan

376,868,000.00

328,494,000.00

87.16

Kegiatan peningkatkan Dukungan manajemen dan pelaksanaan Tujuan Teknis Lainnya Ditjen perikanan Budidaya Program Peningkatan Diversifikasi dan Keta hanan Pangan Masyarakat

106,062,000.00

50,980,000.00

48.07

619.000.000,00

619.000.000,00

100

90.000.000,00

90.000.000,00

100


Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan penanganan rawan pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatanan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 6

018.03.4.299350 /2014


Dinas Pertanian dan Perkebunan


Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

473.000.000,00


473.000.000,00

100

56.000.000,00

56.000.000,00

100

8.860.244.000,00

8.777.350.000,00

99.06

V-6


7

01804.4.299044/ 2014




Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

4.554.185.000,00

4.503.630.000,00

98,89

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

4.196.059.000,00

4.186.475.000,00

99.77

Kegiatan Pengelolaan Sistem penyediaan Benih Tanaman Pangan

40.000.000,00

23.310.000,00

58.28

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

70.000.000,00

63.935.000,00

91.34

739.650.000,00

689.715.000,00

93.25

144.350.000,00

135.065.000,00

93.57

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultural

311.950.000,00

307.925.000,00

98.71

162.350.000,00

160.575.000,00

98.91

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen hortikultura

121.000.000,00

86.150.000,00

71.20

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman buah berkelanjutan


V-7

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 8

01805.4.299045/ 2014

9

010.08.4.290274 /2014

10

024.03.06.2093/ 2014

Kementerian Perkebunan

Dirjen Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Kementerian Kesehatan


Program Peningkatan Produksi,Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman tahunan


Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan


024.04.07.2087/ 2014

Kementerian Kesehatan

935.657.000,00

97.32

586.900.000,00

567.725.000,00

96.73

125.800.000,00

124.832.000,00

99.23

Dukungan perlindungan perkebunan

178.710.000,00

177.070.000,00

99.08

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

70.000.000,00

66.030.000,00

94.33

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan TA. 2014


1.623.679.000,00

-

0.00

Dinas Kesehatan

Program Bantuan Operasional Kesehatan


3.156.490.000,00

3.116.634.000,00

98.74

3.156.490.000,00

3.116.634.000,00

98.74

4.438.000.000,00

2.011.527.000,00

45.33

Bantuan Operasional Kesehatan 11

961.410.000,00

Dinas Kesehatan


Program Pembinaan Upaya Kesehatan


V-8

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 12

024.05.08/2062/ 2014

Jumlah

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan

5 Kementerian


4.438.000.000,00

2.011.527.000,00

45.33

1.169.295.000,00

1.004.254.000,00

85.89

Penyehatan Lingkungan

1.169.295.000,00

1.004.254.000,00

85.89

6 SKPD

23.159.600.000,00

18.582.036.000,00

80.23

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan


V-9


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI 6.1

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

6.1.1 Kerjasama dengan Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Luwuk Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pandeglang pemerintah

daerah

lainnya,

telah melaksanakan kerjasama dengan

diantaranya

adalah

penyelenggaraan transmigrasi yang berlokasi di Provinsi Kalimantan barat

melakukan

kerjasama

Satai Lestari Kabupaten Kayong

dan Seimenggaris Kabupaten Nunukan Provinsi

Kalimantan Timur. Selain itu pemerintah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2014 juga melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 475.1/537.a/2014 dan Nomor 475.1/1721/DSTKT/2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Laeya Kecamatan Wakarumba Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Perjanjian kerjasama antara Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten Luwuk timur Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 475.1/20DSTKT/2014 dan Nomor : 075/3434/SET tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Mahalona SP.1 (SKCP/Poromolai) kecamatan Towuti Kabupaten Luwuk Timur Provinsi Sulawesi Selatan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah serta menciptakan perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat di kedua daerah. Kerjasama ini dilaksanakan di lokasi UPT Laeya Kecamatan Wakarumba Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penempatan 5 (lima) keluarga transmigran pada tahun 2014 dan di lokasi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwuk Timur Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2014 ini karena penempatan untuk lokasi tersebut di atas terkendala adanya pemangkasan anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk Penempatan 5 keluarga transmigran pada Tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :


VI- 1


a. Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pihak Pertama bertanggung jawab menyediakan lahan/tanah sesuai dengan kebutuhan untuk transmigran yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau tidak bermasalah dengan perolehan lahan seluas minimal 2,00 (dua) hektare setiap keluarga sesuai ketersediaan lahan yang terdiri dari : i.

Lahan pekarangan seluas

: 0,25 Ha (kondisi siap olah)

ii.

Lahan Usaha I

: 0,75 Ha (kondisi siap olah)

iii.

Lahan Usaha II

: 1 Ha (kondisi hutan)

b. Pihak Pertama melaksanakan pembangunan permukiman dan penyiapan lahan serta sarana dan prasarana permukiman transmigrasi sesuai kebutuhan. c. Pihak Pertama mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bagi transmigran yang berhak selambat-lambatnya 5 (Lima) tahun setelah penempatan. d. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai Pihak Kedua bertanggungjawab menyediakan calon transmigran yang mempunyai kualifikasi kompetensi sesuai kebutuhan lokasi tujuan. e. Pihak Kedua melaksanakan pengiriman dan pengawalan transmigran dan barang bawaannya dari daerah asal (TPA) ke pelabuhan debarkasi Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 5 (lima) keluarga. f.

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penempatan transmigran.

6.2

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

6.2.1 Kebijakan dan Realisasi Peraturan Bupati

Pandeglang Nomor 49 tahun 2014 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pendaftaran Kapal dan Penertiban Surat Tanda Kebangsaan kapal (Pas Kecil) di Kabupaten Pandeglang, telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perhubungan laut di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan pemberian surat kelengkapan tanda kebangsaan untuk kapal (Pas Kecil) untuk kapal berukuran < 7GT melalui koordinasi dengan Kantor Pelanuhan Labuan sebagai instansi pemerintah pusat yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. 6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan


VI- 2


Kegiatan pengukuran dan penerbitan surat kelengkapan tanda kebangsaan kapal yang berukuran < 7 GT (Pas Kecil). 6.2.3 Permasalahan dan Solusi Masih

terdapat

kapal <7GT

yang belum lengkap

dilengkapi surat

kelengkapan atau habis masa berlakunya. Hal ini telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemilik kapal dengan narasumber dari institusi terkait yaitu, Dinas Perhubungan Kominfo, Kantor Pelabuhan Labuan, Ditpol Air Polres Pandeglang/Polda Banten dan TNI AL. 6.3 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya Bencana yang terjadi di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Bencana Banjir Pada tahun 2014 telah terjadi bencana banjir di Kabupaten Pandeglang yaitu di Kecamatan : -

Sobang Dengan jumlah kerugian 282 rumah terendam

-

Saketi Dengan jumlah kerugian 88 rumah ambruk

-

Angsana Dengan jumlah kerugian 90 rumah terendam

-

Sukaresmi Dengan jumlah kerugian 954 rumah rusak ringan dan 27 hektar sawah

-

Cigeulis Dengan jumlah kerugian 147 rumah terendam

-

Koroncong Dengan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia

-

Patia Dengan mengakibatkan 1470 rumah terendam dan 550 ha sawah terendam

-

Pagelaran Dengan mengakibatkan 517 rumah terendam dan 491 ha sawah terendam

-

Labuan Dengan mengakibatkan 290 rumah


VI- 3


-

Cikeusik Dengan mengakibatkan tanggul jebol

-

Panimbang Dengan mengakibatkan 48 rumah terendam, 6 sawah dan 2 tambak ikan

-

Cibitung Dengan mengakibatkan 1 jembatan rusak

b. Bencana Angin Putting Beliung Terjadi di kecamatan : -

Angsana Dengan jumlah kerugian 6 rumah ambruk

-

Labuan Dengan jumlah kerugian 10 rumah rusak

-

Cibaliung Dengan mengakibatkan 10 rumah rusak

-

Pagelaran Dengan jumlah kerugian 12 rumah rusak dan 2 kandang ayam rusak berat

-

Panimbang Dengan jumlah kerugian 7 rumah rusak berat

-

Mandalawangi Dengan jumlah kerugian 7 rumah rusak

c. Bencana Kebakaran Terjadi di Kecamatan : -

Cibaliung Dengan mengakibatkan 2 rumah terbakar.

-

Sindangresmi Dengan mengakibatkan 1 rumah rusak

-

Koroncong Dengan mengakibatkan 3 rumah rusak

-

cikeusik Dengan mengkibatkan 7 rumah hancur beserta isinya

-

cigeulis Dengan mengakibatkan 2 rumah hancur

-

Panimbang


VI- 4


Dengan jumlah kerugian 20 kobong rusak -

Jiput Dengan jumlah kerugian 2 rumah beserta isinya

-

Banjar Dengan jumlah kerugian 1 rumah rusak

-

Mekarjaya Dengan jumlah kerugian 1 rumah beserta isinya

-

Mandalawangi Dengan jumlah kerugian 1 rumah rusak

-

Karangtanjung Dengan jumlah kerugian 1 rumah rusak

-

Cipeucang Dengan jumlah kerugian 1 rumah rusak

-

angsana denga jumlah kerugian 2 rumah rusak

-

munjul denga jumlah kerugian 2 rumah rusak beserta isinya

-

cimanggu 2 rumah

d. Bencana Longsor Terjadi di Kecamatan : -

Pandeglang Dengan jumlah kerugian 2 rumah rusak

-

Majasari Dengan jumlah kerugian jembatan terputus

-

Cimanggu Dengan jumlah kerugian 2 rumah rusak Dari berbagai kejadian bencana di Kabupaten Pandeglang penanggulangan yang telah dilakukan adalah dengan : a. Melakukan evakuasi korban bencana ketempat yang telah ditentukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan korban jiwa, serta untuk mempermudah dalam penanganan kesehatan. b. Memberikan bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan dan sandang kepada korban bencana.


VI- 5


c. Melaksanakan pendataan jumlah kerugian serta penyebab kejadian bencana untuk disusun program penanggulangan bencana ke depan. 2.

Status Bencana Bencana yang terjadi di Kabupaten Pandeglang baik banjir, longsor, angin putting beliung, gempa masih dalam status sedang.

3.

Sumber dan jumlah anggaran Dalam hal penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang sumber dana yang diperoleh adalah dari : a. Pemerintah daerah melalui APBD; b. Bantuan dari Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana; c. Pemerintah Provinsi Banten. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan

kejadian

luar

biasa

merupakan

upaya

tanggap

darurat

dalam

penanggulangan bencana alam di Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 129.673.400,-yang dikhususkan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa beras, Mie instan, sardencis. 4.

Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, Pemerintah Kabupaten Pandeglang berupaya dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. b. Upaya sosialisasi, pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana; c. Monitoring daerah-daerah yang rawan bencana; d. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; e. Melaksanakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dapat menyebabkan terjadinya bencana seperti bendungan, irigasi, sodetan; f.

Melaksanakan penghijauan di berbagai titik rawan bencana;

g. Menyiapkan sistem informasi yang cepat untuk menghindari jatuhnya korban dan kerugian.


VI- 6


Tabel 6.1 Data Kejadian Bencana Alam Tahun 2014 di Kabupaten Pandeglang Jenis Bencana/Jumlah Korban Bencana NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kecamatan

Sumur Cimanggu Cibaliung Cikeusik Cigeulis Panimbang Angsana Munjul Pagelaran Bojong Picung Labuan Menes Saketi Cipeucang Jiput Mandalawangi Cimanuk Kaduhejo Banjar Pandeglang Cadasari Cisata Patia KarangTanjun g Cikedal Cibitung Carita Sukaresmi Mekarjaya Sindangresmi Koroncong Pulosari Majasari Sobang Jumlah

Banjir

Kebakaran

1 2 1 1 1 2 1

2 1 6 1 1 1 2 1 2 1 1 -

1 1 1 1 13

1 2 3 25

Angin Puting Beliung

Tanah Longsor

Gempa Bumi

Banjir Bandang

Kekeringan

Jumlah

1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 -

-

1 -

1 1 1 -

3 2 8 3 3 4 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1

6

1 1 5

-

1

3

1 1 1 2 4 1 1 53


VI- 7


5.

Potensi Bencana Potensi kejadian bencana di Kabupaten pandeglang hampir diseluruh Kecamatan adapun kategori adalah sebagai berikut: - Gempa Bumi Dapat terjadi di 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang - Tsunami Dapat terjadi di 5 Kecamatan yaitu: 1. Labuan 2. Carita 3. Panimbang 4. Sobang 5. Sumur - Banjir Dapat terjadi di beberapa kecamatan yaitu: 1. Bojong 2. Pagelaran 3. Labuan 4. Panimbang 5. Sobang 6. Angsana 7. Munjul 8. Patia 9. Cikeusik 10. Sumur 11. Sukaresmi - Kekeringan Dapat terjadi di Kecamatan : 1. Mandalawangi 2. Cipeucang 3. Saketi 4. Bojong 5. Picung


VI- 8


6. Cikeudal 7. Pagelaran 8. Labuan 9. Panimbang 10. Angsana - Angin Puting Beliung Dapat terjadi di 5 Kecamatan 1. Pandeglang 2. Cadasari 3. Mandalawangi 4. Labuan 5. Panimbang - Tanah Longsor Dapat terjadi di 5 Kecamatan yaitu : 1. Pandeglang 2. Majasari 3. Cadasari 4. Karang Tanjung 5. Mandalawangi 6. Pulosari 7. Jiput 6.4

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.4.1 Gangguan yang Terjadi

Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dalam bidang penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2014 telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi. Adapun gangguan yang terjadi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Penertiban bangunan liar/tanpa izin yang berada sepadan jalan; b. Penertiban spanduk/baliho dan alat peraga iklan yang dipasang secara meintang jalan atau di pasang tanpa izin dari dinas terkait;


VI- 9


c. Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang (trotoar,bahu jalan, dan taman kota); d. Penertiban izin usaha yang tidak memiliki izin usaha; e.

Operasi miras/PSK (PEKAT);

f. Operasi pelajar; g. Patrol kota (dilakukan dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan terjadinya gangguan trantibun); h. Patrol wilayah (dilakukan dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan terjadinya gangguan trantibun); i.

Layanan patrol kota, operasi dan penertiban (dilakukan apabila warga masyarakat tertangkap tangan melakukan pelanggaran.

6.4.2 Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan dan golongan: Tabel 6.2 Data Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan di Kabupaten Pandeglang

N o. 1

2

3

4

Jumlah Pegawai PNS

CPNS

TKK

TKS

JUMLAH

41

SD 2

Kualifikasi Pendidikan D. D. SMP SMU 1 3 S.1 1

26

12

-

S.2 -

-

8

1

68 117

Pangkat dan Golongan

2

2

6

1

-

66

2

-

98

15

-


Pengatur Muda

II/a

Pengatur Muda Tk. I

II/b

Pengatur

II/c

Pengatur Tk. I

II/d

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tk. I

III/b

Penata

III/c

Penata Tk. I

III/d

Pembina

IV/a

Penata Tk. I Pembina Utama Muda

IV/b IV/c

VI- 10


6.4.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan kriminal Rp. 672.310.000,1

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Rp.

20.000.000

2

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Rp.

20.000.000

3

Kegiatan penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah

Rp.

150.000.000

4 5 6

Kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah/ nasional Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Personil Polisi Pamong Praja Kegiatan pembinaan ketentraman dan terciptanya ketertiban

Rp. 200.000.000 Rp. 107.310.000 Rp. 175.000.000

Program peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran Rp. 326.090.000,Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan 1 Rp. Pencegahan Kebakaran Pencegahan dan pengendalian bahaya 2 Rp. kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam 3 Rp. Kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana 4 Rp. pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan 5 Rp. bahaya kebakaran

65.990.000 30.000.000 35.000.000 70.000.000 125.100.000

6.4.4 Penanggulangan dan Kendalanya

Adapun permasalahan dan kendala kinerja Satuan/ Istansi yang dihadapi yaitu SDM Personal yang menunjang teknis dan kelengkapan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai, Ketidakseimbangan antara pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat operasional/ penanganan incidental dengan anggaran kas yang disediakan, perlunya peningkatan koordinasi antara dinas terkait khususnya untuk keseimbangan pelaksanaan

kegiatan

dengan

pendanaan/

anggaran

yang

disiapkan,

Penertiban bangunan liar/tanpa izin yang berada sepadan jalan, Penertiban spanduk/baliho dan alat peraga iklan yang dipasang secara melintang jalan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

VI- 11


atau di pasang tanpa izin dari dinas terkait, Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di tempat terlarang (trotoar,bahu jalan, dan taman kota), Penertiban izin usaha yang tidak memiliki izin usaha, Operasi miras/PSK (PEKAT), Operasi pelajar, Patrol kota (dilakukan dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan terjadinya gangguan trantibun), Patrol wilayah (dilakukan dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan terjadinya gangguan trantibun), Layanan patrol kota, operasi dan penertiban (dilakukan apabila warga masyarakat tertangkap tangan melakukan pelanggaran. Sedangkan langkah-langkah antisipatif untuk mengantisipasi kendala (strategi pemecahan masalah) yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang adalah peningkatan SDM dengan mengadakan Diklat/ latihan keterampilan, perlunya peningkatan koordinasi antara dinas terkait, banguna tanpa izin di bongkar, spanduk dan baliho yang melanggar ditertibkan dan di amankan di mako satpol PP kemudian di musnahkan, gerobak pedagang sementara diamankan di mako satpol PP kemudian pelanggaran di data dan di bina, kegiatan usaha tanpa izin ditutup sementara sampai izin usahanya terbit, barang bukti hasil razia disita di mako satpol PP kemudian untuk pelanggaran pananganannya menjadi seksi penegakan perundang-undangan, pelajar yang mangkir di jam belajar di amankan di mako satpol PP untuk dilakukan pembinaan, kemudian diserahkan ke pihak sekolah yang bersangkutan, tindakan dilakukan adalah memberikan himbauan dan pemahaman terhadap warga masyarakat tetang pentingnya menjaga ketentraman umum dan ketertiban masyarakat dengan cara mentaati peraturan perundang-undangan, layanan trantribun masyarakat meliputi patrol kota dan penertiban dilakukan dalam rangka deteksi dini gangguan trantibun sementara penertiban dilakukan berdasarkan pengajuan. 6.4.5 Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang memiliki Visi dan Misi Strategis membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu daerah yang tertib, tentram dan teratur sekaligus menyelenggarakan roda pemerintahan dengan lancar. Untuk mewujudkan kondisi teratur diperlukan suatu arahan sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja


VI- 12


Kabupaten Pandeglang yaitu “Mewujudkan Tentram untuk Tertib Masyarakat

Pandeglang dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan”. Dan sebagai penjabaran dari visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang telah mengupayakan peningkatan-peningkatan/ kegiatan, yaitu : a. Pengamanan dilakukan pada saat kejadian bencana; b. Pengamanan di lingkungan SKPD sesuai dengan permintaan SKPD terkait; c. Pengamanan

diminta

dalam

rangka

mendukung

ketertiban

dan

kualitas

SDM

Pegawai,

manajemen

pelayanan

dan

ketentraman; d. Meningkatnya

optimalisasi sarana prasarana kantor; e. Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimall bidang pemerintah dalam negeri; f. Meningkatnya upaya-upaya penaganan ketentraman dan ketertiban umum secara preemitif,preventif dan represif non justisial kepada para pelanggar secara terarah dan tepat sasaran; g. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas pemahaman dan kemampuan aparatur SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional secara berjenjang dan berkesinambungan; h. Melaksanakan peningkatan dan optimasilasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja; i.

Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban, pengamanan, penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan serta penanggulangan bencana;

j. Meningkatkan fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi (KISS) dengan Dinas Instansi terkait serta Organisasi masyarakat lainnya dalam menjaga dan menciptakan suasana aman, tentram dan tertib; k. Menyelenggarakan upaya-upaya patroli wilayah, peningkatan kualitas dan kuantitas pengamanan, ketentraman ketertiban umum secara preventif dan represif non justifisial kepada para pelanggar;


VI- 13


l.

Menyelenggarakan peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan sosialisasi dan penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah kepada masyarakat bersama Dinas dan Instansi terkait lainnya;

m. Meningkatkan upaya penanggulangan kebakaran secara cepat dan efektif.


VI- 14


BAB VII

PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO KINERJA PEMBANGUNAN

Pencapaian kinerja makro merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dan komprehensif atas kinerja

Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Pencapaian kinerja menyeluruh ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai merupakan hasil kontribusi dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten sebagai hasil dari implementasi seluruh program dan kegiatan melalui Pengelolaan Keuangan, Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Dalam mengukur capaian kinerja makro, Pemerintah Kabupaten Pandegang telah menetapkan/memproyeksikan beberapa indikator kinerja makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan menyeluruh Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2013 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD. Indikator makro tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut: 1. PDRB adhb (Rp. Juta) 2. PDRB adhk (Rp. Juta) 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4. Tingkat Inflasi (%) 5. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB) (Rp. Juta)  Pertanian  Pertambangan & Penggalian  Industri Pengolahan  Listrik, Gas dan Air Bersih  Bangunan  Perdagangan, Hotel dan Restoran  Pengangkutan dan Komunikasi  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya  Jasa-jasa 6. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK) (Rp. Juta)  Pertanian  Pertambangan dan Penggalian


VII- 1


 Industri Pengolahan  Listrik, Gas dan Air Bersih  Bangunan  Perdagangan, Hotel dan Restoran  Pengangkutan dan Komunikasi  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya  Jasa-jasa 7. Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi (%)  Pertanian  Pertambangan dan Penggalian  Industri Pengolahan  Listrik, Gas dan Air Bersih  Bangunan  Perdagangan, Hotel dan Restoran  Pengangkutan dan Komunikasi  Bank dan Lembaga Keuangan lainnya  Jasa-jasa 8. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (indeks)  Lag 0  Lag 1  Lag 2  Lag 3 9. Jumlah Penduduk (jiwa) 10. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 11. Jumlah Rumah Tangga (kk) 12. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 13. Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan (%) 14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 15. Angka Partisipasi Sekolah (%)  SD Sederajat  SMP Sederajat  SMU Sederajat


VII- 2


16. Angka Partisipasi Murni (%)  SD Sederajat  SMP Sederajat  SMU Sederajat 17. Angka Partisipasi Kasar (%)  SD Sederajat  SMP Sederajat  SMU Sederajat 18. Angka Melek Huruf (%) 19. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 20. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000KH) 21. Angka Harapan Hidup (tahun) 22. Angka Kesakitan (%) 23. Rata-rata lama sakit (hari) 24. Persentasi Balita Gizi Buruk (%) 25. Rasio Elektrifikasi (%) 26. Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan  PDRB adhb per Kapital (Rupiah)  PDRB adhk per Kapital (Rupiah)  Kemampuan Investasi (Milyar Rupiah)  Indeks Gini Rasio (indeks) 27. Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) (Indeks)  Indeks Angka Harapan Hidup  Indeks pendidikan  Indeks Tingkat Daya Beli 7.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada tahun 2012, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pandeglang sebesar 69,22, sementara pada tahun 2012, Nilai IPM tersebut meningkat sebesar 0,42 digit atau menjadi sebesar 69,64. Nilai IPM tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Tingkat Daya Beli. Pada tahun 2012 Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Tingkat Daya Beli masing-masing sebesar 65,22; 79,76; 62,68; sedangkan pada tahun 2013 masing-masing meningkat menjadi sebesar 65,58; 80,16; 63,18; atau mengalami Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

VII- 3


peningkatan sebesar 0,36 digit, 0,40 digit, 0,50 digit. Gambaran IPM Kabupaten Pandeglang dapat terlihat pada Gambar 7.1 dan Tabel 7.1. Gambar 7.1 IPM Kabupaten Pandeglang

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

Tabel 7.1 Target/Proyeksi, Realisasi dan Capaian IPM Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Uraian Besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Angka Harapan Hidup - Indeks Pendidikan - Indeks Tingkat Daya Beli

2012

2013

69,22 65,22 79,76 62,68

69,64 65,58 80,16 63,18

Laju Pertumbuhan 2013 0,61% 0,55% 0,50% 0,80%


7.2 Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Angka harapan hidup Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 sebesar

64,13

tahun dan pada tahun 2013 sebesar 0,22 tahun atau menjadi sebesar 64,35 tahun. Sementara angka melek huruf Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 sebesar 96,51 persen, dan tahun 2013 meningkat sebesar 0,27 persen atau menjadi sebesar 96,78. Sedangkan

angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012

sebesar 6,97 tahun dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,07 tahun atau sebesar


VII- 4


7,04 tahun. Gambaran

angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah dapat diihat sebagaimana Tabel 7.2 dan Gambar 7.2. Tabel 7.2 Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Uraian

2012

Angka Melek Huruf (%) 96,51 Angka Harapan Hidup (tahun) 64,13 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 6,97 Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

2013 96,78 64,35 7,04

Laju Pertumbuhan 2013 0,28% 0,34% 1,00%

Gambar 7.2 Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah


7.3 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 sebesar jiwa

dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 0,13 persen

1.183.006

jiwa.

Gambaran

Jumlah

dan

Pertumbuhan

1.181.430

atau menjadi sebesar Penduduk

pada

tahun

2013 Tabel 7.3 dan Gambar 7.3.


VII- 5


Tabel 7.3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya pada tahun 2012 dan 2013 Tahun Uraian 2012 2013 Jumlah Penduduk (jiwa) 1.181.430 1.183.006 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,66 0,13 Jumlah Rumah Tangga (kk) 280.372 280.760 Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis Gambar 7.3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya pada tahun 2012 dan 2013


7.4

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Perekonomian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 dapat dilihat pada

perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang yang merupakan cerminan perolehan nilai tambah atas proses produksi atau jasa di wilayah Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2013. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku Tahun 2013 sebesar 11,89 trilyun rupiah (atau senilai 11.893.991 juta rupiah) atau meningkat sebesar 10,99 persen dari tahun 2012. Sektor PDRB Adhb terbesar adalah Pertanian yaitu sebesar 3,28 trilyun rupiah atau senilai (3.285.337 juta rupiah). Gambaran PDRB adhb Kabupaten Pandeglang dapat terlihat sebagaimana Tabel 7.4 dan Gambar 7.4.


VII- 6


Tabel 7.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) Tahun 2012 dan 2013 PDRB ADHB Kontribusi (%) (Jutaan Rupiah) LAPANGAN USAHA 2012 2013 2012 2013 3.040.878 3.285.337 28,38 27,62 Pertanian Pertambangan dan 11.703 12.131 0,11 0,10 Penggalian 1.070.829 1.204.938 9,99 10,13 Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air 369.994 388.678 3,45 3,27 Bersih 600.782 662.735 5,61 5,57 Bangunan Perdagangan, Hotel 2.432.264 2.704.652 22,70 22,74 dan Restoran Pengangkutan dan 826.104 963.070 7,71 8,10 Komunikasi Bank & Lembaga 625.128 693.731 5,83 5,83 Keuangan lainnya 1.738.348 1.978.719 16,22 16,64 Jasa-jasa 10.716.031 11.893.991 100,00 100,00 KABUPATEN 213.197.790 244.548.140 5,03 4,86 BANTEN Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

Pertumbuhan Tahun 2013 (%)

8,04 3,66 12,52 5,05 10,31 11,20 16,58 10,97 13,83 10,99 14,70

Gambar 7.4 Grafik Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 dan 2013


Dari Grafik di atas, tergambar bahwa perekonomian di wilayah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 didominasi oleh Sektor Pertanian dengan kontribusi 27,62

persen (atau

menyumbang sebesar 3,28 triliun rupiah) yang berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor andalan dalam menggerakan perekonomian di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi menonjol bagi perekonomian daerah adalah Sektor


VII- 7


Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 22,74 persen serta Sektor Jasa-jasa sebesar 16,64 persen. Dari sembilan kelompok sektor PDRB menurut lapangan usaha seperti tersebut di atas, menggambarkan struktur perekonomian di suatu wilayah. Struktur perekonomian tersebut dikelompokan ke dalam tiga sektoral, yaitu Sektor Primer (meliputi

Pertanian, Sektor

Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (meliputi Sektor Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air, serta Sektor Bangunan), dan Sektor Tersier (meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, serta Sektor Jasa-jasa). Apabila dilihat ke dalam tiga kelompok tersebut, terlihat bahwa Sektor Tersier memberikan andil terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu Tahun 2012-2013, disusul oleh Sektor Primer dan Sektor Sekunder (Gambar 7.5).

Gambar 7.5 Grafik Perkembangan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pandeglang Secara Sektoral, Tahun 2012 dan 2013


7.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan menunjukan Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE) di suatu wilayah. LPE Kabupaten Pandeglang pada tahun 2013 sebesar 4,31 persen. Untuk lebih lengkapnya perkembangan LPE Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Gambar 7.6 berikut ini:


VII- 8


Gambar 7.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang

Sumber :Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Sementara jika dilihat berdasarkan pengelompokan lapangan usaha, Sektor Tersier (meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; serta sektor Jasa-jasa) mempunyai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 paling besar yaitu sebesar 5,99 persen dibandingkan dengan sektor Sekunder dan Primer masing-masing sebesar 4,46 persen dan 2,01 persen. Pertumbuhan sektor tersier tersebut meliputi pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 5,55 persen; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 8,80 persen; Sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya sebesar 6,24 persen; serta sektor Jasa-jasa sebesar 5,31 persen. Sementara Sektor Sekunder yang meliputi Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas Dan Air Bersih, serta Sektor Bangunan masing-masing dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,48 persen, 0,25 persen, 7,38 persen. Sedangkan Sektor Primer yang meliputi Pertanian; serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar 1,49 persen dan -0,17 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.5 berikut ini dan Gambar 7.7 berikut ini.


VII- 9


Tabel 7.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi per Lapangan Usaha Tahun 2012 dan 2013 2012 2013 Sektor/Lapangan Usaha Primer 3,68 1,48 Pertanian 3,65 1,49 Pertambangan & Penggalian 9,35 -0,17 Sekunder 8,87 4,46 Industri Pengolahan 3,78 4,48 Listrik, Gas dan Air Bersih 33,10 0,25 Bangunan 6,34 7,38 Tersier 5,93 5,99 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,44 5,55 Pengangkutan dan Komunikasi 8,45 8,80 Bank & Lembaga Keuangan lainnya 5,98 6,24 Jasa-jasa 5,62 5,31 Total 5,67 4,31 Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Gambar 7.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi per Kelompok Lapangan Usaha

Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

7.6 Inflasi Sektoral Inflasi merupakan ukuran yang menunjukkan kenaikan harga. Inflasi merupakan hal penting karena terkait dengan tingkat daya beli masyarakat yang berimplikasi langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

VII- 10


semakin

berkurang

daya

beli

masyarakat

sehingga

akan

mengurangi

tingkat

kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi di suatu wilayah pada suatu tahun selain dihitung dengan metode IHK (Indeks Harga Konsumen), dapat juga dilihat dari besarnya perubahan Indeks Harga Implisit PDRB tahun berjalan dari tahun sebelumnya. Inflasi ini merupakan perubahan harga yang terjadi dari sudut produsen atau yang lebih dikenal dengan Inflasi Sektoral. Inflasi

tersebut

digambarkan

oleh

masing-masing

sektor

dan

bersumber

dari

perbandingan antara PDRB adhb dengan PDRB adhk. Indeks harga yang diturunkan dari perhitungan PDRB disebut sebagai “PDRB Deflator” atau yang dikenal dengan Indeks Implisit (Indeks Harga Produsen). Seberapa jauh terjadinya perubahan harga secara makro dari masing-masing sektor dapat digambarkan melalui besaran Inflasi Sektoral. Dengan menggunakan berbagai jenis input disertai harga yang berbeda pada suatu sektor, maka harga tertimbangnya digambarkan oleh perubahan indeks implisit setiap tahunnya. Pada tahun 2012

inflasi sektoral

sebesar 5,37 persen,

dan tahun 2013

menjadi

6,34 persen

dengan pertumbuhan sebesar 18,09 persen. Gambaran mengenai Inflasi Sektoral dapat dilihat pada Tabel 7.6. Tabel 7.6 Indeks Implisit dan Inflasi Sektoral Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 dan 2013

Sektor

2012

2013

Pertumbuh an Tahun 2013 (%)

PDRB adhb (Milyar Rp) 10.705.319

11.893.991

11,10

4.803.340

5.018.451

4,48

222,87

237,01

6,34

5,37

6,34

18,09

PDRB adhk (Milyar) Indeks Implisit/Deflator PDRB Inflasi di Tingkat Produsen Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Gambaran target/proyeksi dan capaian indikator makro pembangunan lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 7.7.


VII- 11


Tabel 7.7

Capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Tahun 2014

Tahun 2014 NO

Indikator Kinerja Makro Pembangunan

1 2 3 4 5

PDRB adhb (Rp. Juta) PDRB adhk (Rp. Juta) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Inflasi (%) Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHB) (Rp. Juta) a. Pertanian b. Pertambangan & Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya i. Jasa-jasa Total Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (ADHK) (Rp. Juta) a. Pertanian b. Pertambangan & Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya i. Jasa-jasa Total Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi (%) a. Pertanian b. Pertambangan & Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Bank & Lembaga Keuangan lainnya i. Jasa-jasa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (indeks) Lag 0 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Jumlah Penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

6

7

8

9 10


Target

Capaian Target

Tingkat Capaian Target (%) 82,94 97,27 82,88 117,42

14.340.295 5.159.446 5,20 7,75

11.893.991 5.018.451 4,31 6,40

4.224.968 15.387 1.589.025 86.676 851.708 3.333.922 1.598.798 1.067.060 1.572.752 14.340.295

3.285.337 12.131 1.204.938 388.678 662.735 2.704.652 963.070 693.731 1.978.719 11.893.991

77,76 78,84 75,83 448,43 77,81 81,13 60,24 65,01 125,81 121,21

1.561.636 5.918 557.467 31.406 252.860 1.332.721 346.995 368.433 702.010 5.159.446

1.485.926,94 6.201,18 543.554,86 172.641,48 262.823,49 1.282.295,91 341.370,76 283.542,03 640.093,99 5.018.450,64

95,15 104,79 97,50 549,71 103,94 96,22 98,38 76,96 91,18 145,98

25,86 6,81 1,28 1,01 8,92 7,52 5,85 3,37 15,08

16,83 4,84 1,08 4,22 7,27 5,70 4,19 7,25 13,24

65,08 70,96 84,39 417,57 81,48 75,72 71,64 214,79 87,77

2,45 2,33 2,17 2,06 1.244.534 1,26

2,62 2,64 2,25 2,09 1.183.006 0,13

93,24 86,58 96,48 98,74 104,94 189,68

VII- 12


Tabel 7.7 Capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Tahun 2014 (Lanjutan…) Tahun 2014 NO Indikator Kinerja Makro Pembangunan Tingkat Capaian Target Capaian Target Target (%) 11 Jumlah Rumah Tangga (kk) 352.041 280.760 120,25 12 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 119.201 121.100 98,41 13 Persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan 9,58 10,25 92,98 (%) 14 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,59 12,34 71,39 15 Angka Partisipasi Sekolah (%) a. SD Sederajat 100,00 98,03 98,03 b. SMP Sederajat 91,65 90,14 98,36 c. SMU Sederajat 63,54 55,99 88,12 16 Angka Partisipasi Murni (%) a. SD Sederajat 97,77 93,73 95,87 b. SMP Sederajat 60,52 73,01 120,63 c. SMU Sederajat 41,83 49,29 117,84 17 Angka Partisipasi Kasar (%) a. SD Sederajat 116,22 109,76 94,44 b. SMP Sederajat 69,24 87,75 126,74 c. SMU Sederajat 48,97 61,89 126,39 18 Angka Melek Huruf (%) 99,50 96,78 97,27 19 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7,82 7,04 90,05 20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000KH) 949 984 103,71 21 Angka Harapan Hidup (tahun) 64,57 64,35 99,67 22 Angka Kesakitan (%) 39,11 35,94 108,11 23 Rata-rata lama sakit (hari) 7,33 6,23 114,96 24 Persentasi Balita Gizi Buruk (%) 1,20 0,95 120,55 25 Rasio Elektrifikasi (%) 90,14 82,14 91,13 26 Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan a. PDRB adhb per Kapital (Rupiah) 11.522.618 10.054.041 87,25 b. PDRB adhk per Kapital (Rupiah) 4.145.684 4.242.118 102,33 c. Kemampuan Investasi (Milyar Rupiah) 625,24 706,22 112,95 d. Indeks Gini Rasio (indeks) 0,20 0,20 99,41 27 Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 72,03 69,64 96,68 (Indeks) - Indeks Angka Harapan Hidup 68,28 65,58 96,05 - Indeks pendidikan 82,09 80,16 97,65 - Indeks Tingkat Daya Beli 65,72 63,18 96,14 Rata-rata pencapaian indicator 116,04 Sumber : Hasil Analisis dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang Catatan : 1. Indikator kinerja makro pembangunan ini merupakan

indikator secara makro yang

bersifat

outcome /hasil dari akibat/stimulasi pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Pandeglang. 2. Realisasi Indikator makro kinerja pembangunan tahun 2014 pada Tabel 7.7, menggunakan pendekatan melalui angka indikator makro pada September 2013.


VII- 13


BAB VIII

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pandeglang Akhir Tahun Anggaran 2014 ini memiliki nilai yang sangat penting dalam mengukur dan mengetahui sejauh mana hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam perjalanan Bupati Pandeglang selama kurun waktu setahun (tahun 2014) dalam masa jabatan serta pengabdiannya dalam memimpin Kabupaten Pandeglang menuju visi dan misi yang diharapkan guna keberlangsungan pembangunan selanjutnya. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam pencapaian visi dan misi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran 2014 patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas. Namun demikian, sangat disadari, disamping beberapa

keberhasilan

yang

telah

dicapai,

masih

terdapat

permasalahan‐permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi. Berkenaan dengan hal tersebut, DPRD evaluasi

atau

penilaian

terhadap

hasil-hasil

Kabupaten Pandeglang melakukan penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sebagai check and balance. Untuk itu, saran dan masukannya yang konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perbaikan pencapaian visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan dan yang lebih baik di masa‐masa yang akan datang.


VIII- 1

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( L K P J ) BUPATI PANDEGLANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents