CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN KUDUS
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Laporan Keuangan SKPD menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk tujuan tersebut laporan keuangan SKPD menyediakan informasi : -
Mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi apakah mengalami kenaikan/penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
-
Mengenai Belanja, Aset, dan Ekuitas pada tahun 2013.
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Bagian Humas Setda Kabupaten Kudus dalam menyusun laporan keuangan mendasarkan pada: a. Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus; e. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013; 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB I
: Pendahuluan
BAB II BAB III
: Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
BAB IV
: Kebijakan Akuntansi
BAB V
: Penjelasan pos-pos laporan keuangan
BAB VI
: Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
BAB VII
: Penutup 1
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET REALISASI KINERJA APBD
2.1.Ekonomi Makro Kondisi Ekonomi makro dipengaruhi oleh : a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Dalam tahun 2005 sampai dengan 2008 menunjukkan pertumbuhan kearah positif dan terus meningkat. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2005 adalah 19.822.794,31 untuk tahun 2006 sebesar 21.417.328,55, tahun 2007 mencapai 23.884.990,97
dan
tahun
2008
mencapai
27.138.456,44.
Kondisi
ini
menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Kudus semakin membaik. b. Laju Inflasi Laju inflasi di Kabupaten Kudus dari tahun 2006 sebesar 6,18 % tahun 2007 tercatat 6,79 %, tahun 2008 sebesar 11,99 % dan tahun 2009 sebesar 3 %. Hal ini mengindikasikan perekonomian Kabupaten Kudus sangat fluktuatif. Laju Inflasi merupakan salah satu faktor ekonomi yang sangat berpengaruh di daerah, namun faktor ini diluar kendali dari Pemerintah Daerah, karena sangat dipengaruhi dari perubahan kebijakan pemerintah pusat.
2.2.Kebijakan Keuangan a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Dalam
merencanakan
target
Pendapatan
asli
Daerah
(PAD)
mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan
ekonomi
yang
dapat
mempengaruhi
masing-masing
jenis
penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah kabupaten kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh melalui penyederhanaan sistim dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan ditempuh dengan
memperhatikan : a) Membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan
nilai kekayaan darah yang disertakan; b) Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum
dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
2
b. Kebijakan Umum Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Perbandingan tingginya belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung tidak mengesampingkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil pada belanja langsung.
2.3.Indikator pencapaian target kinerja APBD Target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 secara umum telah berhasil dilaksanakan. Faktor Pendorong tercapainya tingkat keberhasilan antara lain : 1. ................. 2. .................. 3. dst.....................
3
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
No
Uraian
Target
Realisasi
1
2
3
4
% Pencapaian 5
Belanja Langsung 1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan g. Penyediaan Makanan dan Minuman h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
4.600.000
4.235.675
92,08%
141.084.000
140.180.500
99,36%
28.400.000
28.400.000
100 %
10.000.000
10.000.000
100 %
25.000.000
24.999.600
100 %
64.998.000
64.678.000
99,51 %
12.051.000
11.282.000
93,62 %
42.650.000
38.755.000
90,87 %
10.000.000
10.000.000
100%
14.300.000
14.299.800
100 %
4
Ket 6
1 3.
4
5
2
3
4
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 79.998.000 a. Penyusunan 80.000.000 Informasi Terhadap Layanan Publik Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pengadaan Alat 155.000.000 150.338.000 Studio dan Komunikasi Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa a. Kegiatan 1.452.700.000 1.418.972.500 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
5
6
100%
96,99%
97,68 %
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2013 tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
5
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah Entitas Akuntansi adalah Bagian Humas Setda Kab. Kudus sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah. 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Basis pengukuran untuk akuntansi penerimaan las, antara lain : - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR) - Surat Tanda Setoran (STS) - Bukti Transfer - Nota Kredit Bank Sedangkan basis pengukuran untuk akuntansi pengeluaran kas, antara lain : - Surat Penyediaan Dana (SPD) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Kuitansi Pembayaran - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Bukti Transfer - Nota Debet Bank 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah : a. Telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan -
Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan.
b. Belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan -
Aset tetap belum dilakukan penyusutan.
6
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD 5.1.1 Pendapatan No
Uraian
Anggaran
1.
PAD
2.
Dana Perimbangan
3.
Lain-lain Pendapatan
35.750.000
Realisasi
Lebih/Kurang
40.984.700
5.234.700
% 115%
Penjelasan realisasi pendapatan : Sumber pendapatan berasal dari retribusi iklan di Radio Suara Kudus selama tahun 2013. 5.1.2 Belanja N
Uraian
Anggaran
Realisasi
Lebih/Kurang
o
1.
2.
BELANJA
3.272.667.000
3.017.860.117
(254.806.883)
Belanja Operasi
3.119.717.000
2.867.810.117
(251.906.883)
- Belanja Pegawai
1.395.921..000
1.187.239.342
(208.681.658)
- Belanja Barang
1.723.796.000
1.680.570.775
(43.225.225)
152.590.000
150.050.000
2.900.000
0
0
0
152.590.000
150.050.000
2.900.000
00
0
0
- Jalan Irigasi dan Jaringan
0
0
0
- Belanja Aset tetap Lainnya
0
0
0
Belanja Modal - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan
Penjelasan Realisasi belanja : Tahun 2013 total belanja yang dikelola oleh Bagian Humas sebesar Rp 3.273.667.000 terdiri dari : -
Belanja Tidak Langsung
Rp
1.222.227.000
-
Belanja Langsung
Rp
2.050.440.000
Dari total belanja sebesar Rp
3.272.667.000
Rp 3.017.860.117 atau 92 %.
7
tersebut terealisasi sebesar
%
5.1.3 Aset Jumlah
Uraian
Kenaikan ( Penurunan )
Tahun 2013
Tahun 2012
Jumlah
%
2
3
4
5
1 ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Penerimaan
0,00
0,00
0,00
0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
0,00
0,00
0,00
0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
Investasi Jangka Pendek
0,00
0,00
0,00
0,00
Piutang Pajak
0,00
0,00
0,00
0,00
Piutang Retribusi
0,00
0,00
0,00
0,00
Piutang Dana Bagi Hasil
0,00
0,00
0,00
0,00
Piutang Dana Alokasi Umum
0,00
0,00
0,00
0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus
0,00
0,00
0,00
0,00
Piutang Lain-lain
0,00
0,00
0,00
0,00
51,500,00
41,000,00
10,500,00
0,4
51,500,00
41,000,00
10,500,00
0,4
0,00
0,00
0,00
0,00
2,033,915,738,00
1,885,318,259,00
118,597,479,,00
0,05
801,290,000,00
801,290,000,00
0,00
0,00
Jalan Irigasi dan Jaringan
15,000,000,00
15,000,000,00
0,00
0,00
Aset Tetap Lainnya
25.962.000,00
480,358,000,00
454,396,000
97,00
Kontruksi dalam Pengerjaan
0,00
0,00
0,00
0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
0,00
0,00
0,00
0,00
2.876,167,738,00
3,181,966,259,00
119.376.347,00
Tagihan Penjualan Angsuran
0,00
0,00
0,00
0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugihan Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
0,00
0,00
0,00
0,00
Aset Tak Berwujud
0,00
0,00
0,00
0,00
10,370,000,00
128,248,000,00
177,878,000,00
0,00
2,886,589,238,00
3,310,255,259,00
177,878,000,00
Persediaan Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan
Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA
Aset lain – lain Jumlah Aset
Penjelasan Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2013 : Penambahan jenis asset terdiri dari : -
Persediaan Tahun 2013
-
Belanja Modal sebesar
-
Laptop mutasi dari asset
51.500 150.050.000 7.419.132
8
Pengurangan jenis asset terdiri : -
Penghapusan asset tetap
454.396.000
-
Angkutan
-
Penghapusan asset lainnya
8.871.653 117.878.000
Kewajiban Jumlah
Uraian
Kenaikan ( Penurunan )
Tahun 2013
Tahun 2012
Jumlah
%
2
3
4
5
1 KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Penghitungan Pihak Ketiga
0,00
0,00
0,00
0%
Utang Bunga
0,00
0,00
0,00
0%
Utang Pajak
0,00
0,00
0,00
0%
Utang Jangka Pendek Lainnnya
0,00
0,00
0,00
0%
Penjelasan Rincian Kewajiban : ……………………--………………………………………. 5.1.4 Ekuitas Dana Jumlah Tahun 2013
Uraian
Kenaikan ( Penurunan )
Tahun 2012
Jumlah
%
EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA LANCAR SILPA
0,00
0,00
0,00
0,00
Cadangan Piutang
0,00
0,00
0,00
0,00
51,500,00
41,000,00
10,500,00
51,500,00
41,000,00
10,500,00
2,876,167,738,00
3,181,966,259,,00
305,828,521
10,370,000
128,248,000,00
117,878,000,00
2,886,598,238,00
3,310,225,259,00
423,666,021,00
Cadangan Persediaan Jumlah Ekuitas Dana Lancar
0,4
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap
0,004
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan) Jumlah
EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI RK-PPKD
9
0,004
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
Berdasarkan Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Tugas pokok Bagian Humas Setda Kabupaten Kudus adalah mempersiapkan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang informasi dan dokumentasi, publikasi dan fasilitasi media serta penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian. Adapun Fungsi SKPD adalah : a.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang hubungan masyarakat ;
b.
Penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan untuk rencana anggaran satuan kerja Bagian Hubungan Masyarakat ;
c.
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang hubungan masyarakat ;
d.
Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan informasi, dokumentasi, publikasi dan fasilitasi media ;
e.
Pengelolaan informasi, dokumentasi dan perpustakaan Setda ;
f.
Pelaksanaan dan pembinaan hubungan masyarakat ;
g.
Pelayanan administrasi dan fasilitasi di bidang pelayanan informasi, dokumentasi informasi, publikasi, fasilitasi media dan perpustakaan Setda;
h.
Pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Bagian Hubungan Masyarakat ;
i.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat ;
j.
Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bagian
E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras a. Susunan kepegawaian : Susunan organisasi Bagian Humas terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Bagian 2 (dua) orang Kasubbag : – Kasubbag. Informasi dan Dokumentasi – Kasubbag. Publikasi dan Fasilitasi Media
10
KEPALA BAGIAN HUMAS
KASUBBAG. INFORMASI
KASUBBAG. PUBLIKASI
DAN DOKUMENTASI
DAN FASILITASI MEDIA
Personil Bagian Humas Setda Kabupaten Kudus berjumlah 23 orang dengan perincian : 1. Pendidikan
2.
1. Pasca Sarjana (S2)
: 1 (satu ) orang
2. Sarjana (S1)
: 7 (tujuh) orang
3. Diploma (D3)
: 4 (empat) orang
4. SLTA
: 10 (sepuluh ) orang
5. SD
: 1 (satu) orang
Golongan 1.
Golongan IV
:
-
2.
Golongan III
: 11 (sebelas) orang
3.
Golongan II
: 12 (dua belas orang )
4.
Golongan I
:-
b. Sarana dan Prasarana : Sarana dan prasarana yang dimiliki Bagian Humas 1. 1 (satu) unit gedung kantor 2. 1 (satu) unit gedung radio Suara Kudus 3. 2 (dua) unit mobil operasional 4. 6 (enam) sepeda motor operasional 5. Peralatan dokumentasi
11
BAB VII PENUTUP
Demikian CALK ini disususn guna memberikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Bagian Humas Setda Kabupaten Kudus. Dalamn penyusunan CALK ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan seuai dengan target yang telah ditetapkan, Kudus,
Januari 2014
KEPALA BAGIAN HUMAS
PUTUT WINARNO, S.STP Penata Tk. I NIP. 19780312 199711 1 001
12
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Humas Setda Kabupaten Kudus yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah
merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan.
Kudus, 31 Desember 2012 Kuasa Pengguna Anggaran
YULIONO TRI NUGROHO, SH Pembina NIP. 19610720 198103 1 004
13
