CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KUDUS
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Laporan Keuangan SKPD menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk tujuan tersebut laporan keuangan SKPD menyediakan informasi : -
Mengenai
perubahan
posisi
keuangan
entitas
akuntansi
apakah
mengalami
kenaikan/penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. -
Mengenai Belanja, Aset, dan Ekuitas pada tahun 2013.
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus dalam menyusun laporan keuangan mendasarkan pada: a. Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus; d. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013; e. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013. 1.3.
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BAB I
: Pendahuluan
BAB II BAB III
: Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
BAB IV
: Kebijakan Akuntansi
BAB V
: Penjelasan pos-pos laporan keuangan
BAB VI
: Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
BAB VII
: Penutup
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET REALISASI KINERJA APBD
2.1.Ekonomi Makro Kondisi Ekonomi makro dipengaruhi oleh : a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2008 sampai dengan 2012 dasar menunjukkan peningkatan. PDRB atas dasar tahun 2008 adalah 11.683.819,73 juta, Tahun 2009 sebesar 12.144.952,38 juta, tahun 2010 sebesar 12.651.591,64 juta, Tahun 2011 sebesar 13.184.051,12 juta dan tahun 2012 sebesar 13.754.585,17 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Kudus semakin membaik. b. Laju Inflasi Laju inflasi di Kabupaten Kudus dari tahun 2008 sebesar 11,99 %, tahun 2009 tercatat 30,07 %, tahun 2010 sebesar 7,65 % dan tahun 2011 sebesar 3,34 % dan tahun 2012 sebesar 4,77 %. Angka inflasi di Kabupaten Kudus tersebut menandakan telah terjadi kenaikan harga barang-barang/jasa secara umum sebesar 4,77 % dari tahun sebelumnya, sebab angka inflasi di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh Elastisitas perubahan harga terhadap permintaan di Kabupaten Kudus. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tingkat inflasi berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Adapun Fluktuasi laju inflasi Kabupaten Kudus bergerak mengikuti laju inflasi Nasional. 2.2.Kebijakan Keuangan a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah kabupaten kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh melalui penyederhanaan sistim dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan : a) Membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai
kekayaan darah yang disertakan; b) Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan,
untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
b. Kebijakan Umum Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Perbandingan tingginya belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung tidak mengesampingkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil pada belanja langsung.
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD Target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 secara umum telah berhasil dilaksanakan. Faktor Pendorong tercapainya tingkat keberhasilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus,antara lain : 1)
Faktor Internal : 1. Sumber Daya Manusia yang memadai, yaitu SDM yang melaksanakan tupoksi Bagian Hukum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas; 2. Sarana dan Prasarana yang memadai; 3. Dana yang cukup.
2)
Faktor Ekternal 1. Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan merupakan faktor ekternal utama yang dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas di Bagian Hukum, karena semua kebijakan ataupun tugas-tugas di Bagian Hukum harus selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Perkembangan IPTEK Perkembangan IPTEK sangat membantu dalam hal pencarian peraturan perundangundangan terbaru yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di Bagian Hukum. 3. Dukungan dari Legislatif, Perguruan Tinggi, LSM, dan Masyarakat Dalam pelaksanaan tugas di Bagian Hukum. Dukungan dari Legislatif, Perguruan Tinggi, LSM, dan Masyarakat sangat berpengaruh utamanya dalam hal penyusunan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi masyarakat di Kabupaten Kudus.
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD % No
Uraian
Target
Realisasi
Pencapaia
Ket
n 1
2
3
4
5
Belanja Langsung 1
2
3
Program Pelayanan Administrasi Keuangan b. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OPerasional e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional b. Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebiajakan KDH
1.000.000
1.000.000
100%
6.000.000
6.000.000
100%
4.000.000
2.045.000
51,1 %
4.000.000
2.557.700
63,9 %
8.340.000
8.340.000
100 %
12.000.000
11.935.200
99,5 %
5.180.000
5.099.800
98,5 %
7.500.000
7.470.000
99,6 %
9.000.000
6.135.000
68,2 %
53.490.000
38.503.400
72 %
19.955.000
17.968.200
90 %
750.000
600.000
80 %
1.500.000
1.500.000
100 %
6
4.
a. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan a. Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan b. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan c. Publikasi Peraturan Perundang-undangan JUMLAH
134.565.000 134.537.000
99,9 %
190.000.000 136.977.750
72,1 %
50.000.000
46.275.000
92,6 %
52.000.000
48.279.750
92,8 %
559.280.000 475.223.800
84,9 %
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2013 terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu : a. Hambatan
: untuk kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tidak
sepenuhnya dapat dilaksanakan secara keseluruhan, khususnya dalam hal efisiensi perjalanan dinas. b. Kendala
: menyesuaikan dengan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
antara eksekutif (SKPD terkait) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah Entitas Akuntansi adalah Bagian Hukum Setda Kab. Kudus sebagai Unit Kerja Kerja Perangkat Daerah. 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Basis pengukuran untuk akuntansi penerimaan kas, antara lain : - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) - Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) - Surat Tanda Setoran (STS) - Bukti Transfer - Nota Kredit Bank Sedangkan basis pengukuran untuk akuntansi pengeluaran kas, antara lain : - Surat Penyediaan Dana (SPD) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Kuitansi Pembayaran - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Bukti Transfer - Nota Debet Bank 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah : a. Telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan -
Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan.
b. Belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan -
Aset tetap belum dilakukan penyusutan.
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD 5.1.1 Pendapatan No
Uraian
Anggaran
1.
PAD
2.
Dana Perimbangan
3.
Lain-lain Pendapatan
Realisasi
-
Lebih/Kurang
-
-
% -
Penjelasan realisasi pendapatan : Sumber pendapatan berasal dari retribusi iklan di Radio Suara Kudus selama tahun 2013. 5.1.2 Belanja No
Uraian
Anggaran
BELANJA 1.
2.
Realisasi
Lebih/Kurang
%
1.223.165.000
1.092.371.320
Belanja Tidak Langsung
663.885.000
617.147.520
46.737.480 93
- Belanja Pegawai
663.885.000
617.147.520
46.737.480 93
Belanja Langsung
559.280.000
475.223.800
84.056.200 84,97
- Belanja Pegawai
273.493.000
242.065.000
31.428.000 88,5
- Belanja Barang dan Jasa
283.087.000
230.458.800
52.628.200 81,4
2.700.000
2.700.000
0 100
- Belanja Modal
130.793.680 89,3
Penjelasan Realisasi belanja : Tahun 2013 total belanja yang dikelola oleh Bagian Hukum sebesar Rp 1.223.165.000,- terdiri dari : -
Belanja Tidak Langsung
Rp
663.885.000,-
-
Belanja Langsung
Rp
559.280.000,-
Tahun 2013, 5.1.3 Aset Jumlah
Uraian
Kenaikan ( Penurunan )
Tahun 2012
Tahun 2013
Jumlah
%
2
3
4
5
1 ASET ASET LANCAR Kas
0
0
0
0
Investasi Jangka Pendek
0
0
0
0
Piutang
0
0
0
0
Piutang
0
0
0
0
Piutang Lain-lain
0
0
0
0
126.500
152.000
25.500
16,77 %
0
0
0
0
126.500
152.000
25.500
16,77 %
Persediaan Biaya dibayar dimuka Jumlah 0
ASET TETAP
0
0
0
Tanah
0
0
0
0
Tanah
0
0
0
0
Peralatan dan Mesin
597.507.109
Alat-alat berat
392.857.357
-203.649.752
51,83 %
0
0
0
0
173.472.053
162.472.053
-11.000.000
6,77 %
Alat Bengkel
0
0
0
0
Alat Pertanian dan Peternakan
0
0
0
0
389.383.056
196.833.304
-192.549.752
97,82 %
33.652.000
33.552.000
-100.000
0,29 %
Alat Ukur
0
0
0
0
Alat-alat Kedokteran
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alat-alat Angkutan
Alat -alat Kantor dan Rumah tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Laboratorium Alat Keamanan Gedung dan Bangunan
0
0
Bangunan Gedung
0
0
0
0
Bangunan Monumen
0
0
0
0
0
0
Jalan Irigasi dan Jaringan
0
0
Jalan dan Jembatan
0
0
0
0
Bangunan Air ( Irigasi )
0
0
0
0
Instalasi
0
0
0
0
Jaringan
0
0
0
0
322.571.000
-26.940.000
8,35 %
349.511.000
322.571.000
-26.940.000
8,35 %
Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan
0
0
0
0
Hewan / Ternak dan Tumbuhan
0
0
0
0
Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan
Kontruksi dalam Pengerjaan
349.511.000
0
Kontruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap…… Jumlah Aset Tetap
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
947.018.100
715.428.357
230.589.752
32,23 %
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran
0
0
0
0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugihan Daerah
0
0
0
0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
0
0
0
0
Aset Tak Berwujud
0
0
0
0
61.562.000
47.352.000
- 14.210.000
30 %
61.562.000
47.352.000
14.210.000
30 %
947.018.100
762.780.357
-184.237.743
Aset lain – lain JumlahAset Lainnya JUMLAH ASET
24,15 %
Penjelasan Rincian Aset : Dalam tahun 2013 terdapat penambahan jenis asset, sebesar Rp. 762.780.357,- terdiri dari : -
-
Aset Tetap sebesar Rp. 715.428.357,-, terdiri dari : • Peralatan
: Rp. 392.857.357,-
• Pengadaan buku dan perpustakaan
: Rp. 322.571.000,-
Aset Lainnya sebesar Rp. 47.352.000, terdiri dari : • Aset lainnya
: Rp. 47.352.000,-
5.1.4 Kewajiban Uraian
Jumlah Tahun 2012
Tahun 2013
Jumlah
%
2
3
4
5
1 0
KEWAJIBAN
Kenaikan ( Penurunan )
0
0
0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
0
0
0
0
Utang Penghitungan Pihak Ketiga
Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang ditangguhkan Utang Jangka Pendek Lainnnya 0
0
0
0
Tahun 2012
Tahun 2013
Jumlah
%
0
0
JUMLAH KEWAJIBAN
Penjelasan Rincian Kewajiban : ……………………………………………………………. 5.1.5 Ekuitas Dana Uraian EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR
0
SILPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan
152.000
Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi
126.500
152.000 0
- 25.500
126.500 0
20,15 %
- 25.500
20,15 %
0
738.894.056
686.085.857
- 52.808.199
7,69 %
61.562.000
76.694.500
15.132.500
19,73 %
800.456.056
762.780.357
-37.675.699
4,93 %
0
EKUITAS DANA CADANGAN
0
0
Diinvestasikan dalam dana cadangan
0
0
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
0
0
0
JUMLAH EKUITAS DANA
800.608.056
762.906.857
- 37.701.199
Penjelasan Rincian ekuitas dana : Rp. 762.906.8-57, 1) Ekuitas Dana Lancar
: Rp. 126.500,-
2) Ekuitas Dana Investasi
: Rp. 762.780.357,-
3) Ekuitas Dana Cadangan
: Rp.
0,-
4,94 %
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
Berdasarkan Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Tugas pokok Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus adalah mempersiapkan perumusan kebijakan bidang perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum, Bantuan Hukum dan HAM, serta penyelenggaraan urusan rumah tangga bagian. Adapun Fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus adalah : a.
Penyusunan rencana dan program kerja serta rencana kegiatan anggaran satuan kerja bagian ;
b.
Penyusunan
program legislasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku ; c.
Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian dan dokuentasi hukumserta bantuan hukum dan HAM ;
d.
Pelaksanaan penyusunan dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan ;
e.
Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi dan fasilitasi penyusunan rancangan produk hokum daerah ;
f.
Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian sengketa hokum dan perlindungan HAM; ;
g.
Penyelenggaraan pengkajian dan dokumentasi hokum dengan pengelolaan unit penunjang jaringan dokumentasi dan informasi hokum;
h.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum ;
i.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
E.
Susunan Kepegawaian dan Sarpras a. Susunan kepegawaian : Susunan organisasi Bagian Humas terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Bagian 3 (tiga) orang Kasubbag : - Kasubbag. Perundang-undangan; - Kasubbag. Pengkajian dan Dokumentasi Hukum; - Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM.
KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA SUBBAG. PERUNDANGUNDANGAN
KEPALA SUBBAG. PENGKAJIAN DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEPALA SUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM
Personil Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus berjumlah 11 orang dengan perincian : 1. Pendidikan 1. Sarjana (S2)
: 2 (dua) orang
2. Sarjana (S1)
: 6 (tujuh) orang
3. SLTA
: 3 (tiga) orang
2. Golongan 1. Golongan IV
: 2
2. Golongan III
: 8
3. Golongan II
: 1
b. Sarana dan Prasarana : Sarana dan prasarana yang dimiliki Bagian Humas 1. 1 (satu) unit gedung 2. 1 (satu) unit mobil operasional 3. 6 (enam) unit sepeda motor 4. 1 (satu) unit proyektor, tripot dan wallscreen 5. 1 (satu) unit camera digital 6. 1 (satu) unit handycam 7. 6 (enam) unit notebook 8. 3 (tiga) computer dan 5 unit printer
BAB VII PENUTUP
Demikian CALK ini disususn guna memberikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan, akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus. Dalam penyusunan CALK ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun terdapat kendala
khususnya untuk pelaksanaan kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi untuk perjalanan dinas. Karena hal tersebut berkaitan dengan pendampingan eksekutif (SKPD terkait) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD Kabupaten Kudus. Untuk harapan kedepannya, agar Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan, sehingga sesuai dengan target yang direncanakan bagian Hukum Setda kabupaten Kudus.
Kudus, Desember 2013 KEPALA BAGIAN HUKUM
SUHASTUTI, SH ` Pembina Tk.I NIP. 19610319 198607 2 001
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan.
Kudus, 31 Desember 2013 Kuasa Pengguna Anggaran
SUHASTUTI, SH ` Pembina Tk.I NIP. 19610319 198607 2 001
