LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan

Hidayah-Nya

semata,

akhirnya

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen IKK Kota Probolinggo Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi - fungsi Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Untuk

lebih

mempertajam

dan

mengetahui

keberhasilan

pembangunan daerah, maka dipandang perlu untuk melengkapi LPPD dengan Suplemen LPPD yang terdiri dari 3 Lampiran yaitu Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Capaian Kinerja. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

i

Disadari

secara

substansi, redaksional maupun outline dalam

laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh – sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

Pebruari 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO

H.M. BUCHORI, SH, M.Si

LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

ii

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM Keberadaan Kota Probolinggo merupakan proses sejarah dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan

pada

zamannya.

Pembentukan

Kota

Probolinggo

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo. Kota Probolinggo, dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat sentralistis

menjadi

paradigma

pemerintahan

daerah

yang

bersifat

desentralistis. Paradigma pemerintahan daerah yang bersifat desentralistis tersebut memberikan kewewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengeksplorasi, mengelola dan mengembangkan potensi daerah, guna peningkatan kesejahteraan warganya sehingga kemandirian Pemerintah Daerah merupakan suatu keharusan. Guna mencapai kemajuan dan peningkatan kesejahteraan tersebut, diperlukan partisipasi aktif dengan menggalang solidaritas warga daerah agar merasa ikut handarbeni (memiliki), perasaan ikut membangun, ikut menikmati hasilnya, dan akhirnya memiliki kebanggaan dan kesetiaan kepada daerahnya. Salah satu bentuk penggalangan solidaritas yang dimaksud adalah adanya identitas daerah, antara lain dalam bentuk hari jadi pemerintahannya. Peristiwa

bersejarah

itu

patut

diperingati,

sebagai

refleksi

terwujudnya idealisme, harapan-harapan, keselamatan, kesuksesan dan perjuangan tanpa henti guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB I - 1

Peringatan hari jadi suatu daerah dapat dianalogikan dengan perayaan hari kelahiran seseorang, dihelat dengan iringan segala doa dan harapan-harapan demi kebahagiaan yang bersangkutan di masa mendatang. Dalam

rangka

melengkapi

identitas

keberadaannya,

Kota

Probolinggo yang berposisi sangat strategis, dirasa perlu menemukan hari jadi atau hari ”kelahirannya”. Hal itu berarti menemukan suatu tonggak waktu sebagai titik mula dimulainya pemerintahan sebuah kota yang telah mengalami perjalanan panjang hingga menemukan bentuk pemerintahan dengan wilayah seperti yang dijumpai sekarang ini. Dalam perjalanan sejarah bangsa, proses pembentukan struktur pemerintahan dan kewilayahan Kota Probolinggo ternyata memiliki perjalanan sangat panjang. Pada zaman Pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, nama sungai yang mengalir di tengah daerah Banger ini. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku Negarakertagama yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Prapanca. Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan/kekuasaan di zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami perubahan-perubahan/perkembangan

seirama

dengan

perkembangan

zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian berkembang manjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah

kekuasaan

kerajaan

Majapahit.

Pada

saat

Bre

Wirabumi

(Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”. Pada masa Pemerintahan VOC, setelah kompeni dapat meredakan Mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengengkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB I - 2

terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono dipengaruhi , diadu untuk menangkap/membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni. Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah ayahnya

dalam

permusuhannya

menentang/melawan tersebut,

Kyai

kompeni. Sebagai

Djojolelono

kemudian

tanda

sikap

menyingkir,

meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara/lelono. Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro, Bupati Surabaya ke-10 sebagai Bupati Banger ke-2. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean “Sentono”. Pada masa pemerintahan/kekuasaan Gubernur Jenderal Meester Herman William Daendels, yang terkenal dengan pemerintahan tangan besinya, mengadakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan. Juga banyak menjual tanah negara kepada bangsa asing. Tanah Probolinggo (termasuk Kraksaan dan Lumajang) dijual kepada Mayor Cina Han Kek Koo (Han Tik Hoo, Han Tik Ko, Han Tek Kok). Han Kek Koo kemudian menjadi Bupati Probolinggo ke 5 yang bergelar “Babah Tumenggung”. Pusat Pemerintahan (Kabupaten) dipindahkan di sebelah Selatan Alun-alun, seperti keadaan sekarang ini. Di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Beliau juga mendirikan Masjid Jami’ (± Tahun 1770). Karena sangat disenangi masyarakat, beliau mendapat sebutan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi “Probolinggo”. Terkait dengan cerita kuno, yaitu jatuhnya sebuah benda bercahaya LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB I - 3

(meteor), dimana tempat jatuhnya benda tersebut oleh raja-raja dahulu dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan perdamaian dan mengakhiri perselisihan. Probo dalam bahasa Sansekerta berarti sinar, sedang Lingga berarti tanda, dalam hal ini tanda perdamaian. Dapat juga diartikan : asli atau sederhana (seperti perwujudan seluruh lambang yang sederhana) sehingga dapat diartikan Probo : sinar, linggo : tugu, badan, tanda peringatan, tongkat. Pada masa Pemerintahan Raden Adipati Ario Nitinegoro, Bupati Probolinggo ke 17, Pemerintah Hindia Belanda membentuk “Gemeente Probolinggo” (Kota Probolinggo) pada tanggal 1 Juli 1918 (Berdasarkan Stbl 322-1918). Sejak tahun 1918 Gemeente Probolinggo dipegang/dijabat oleh seorang Asisten Residen (di bawah Karesidenan Pasuruan). Pembentukan daerah otonomi kota ini merupakan realisasi dari Desentrasatie –wetgeving 1903 (art. 68a, 68b, dan 68c dari Regeerings Reglement). Tahun 1926 Gemeente diubah menjadi Stads Gemeente berdasarkan Stbl 365 Tahun 1926. Untuk dapat ditetapkan menjadi kota Gemeente, dibutuhkan sejumlah persyaratan sesuai dasar kemampuan dan kepentingan kota tersebut. Predikat penetapan Probolinggo sebagai kota desentralisasi atau gemeente, terutama alasan dan pertimbangan lokasinya yang strategis. Gemeente Probolinggo selanjutnya menjadi Kota Probolinggo berdasarkan Ordonansi pembentukan kota (Stbl. 1928 No.500). Baru tahun 1928 diangkat seorang Burgemeester (Walikota) sebagai kepala daerah yang berkuasa penuh. Pada tahun 1929 Probolinggo pernah menjadi

Ibukota

Karesidenan

Probolinggo.

Burgemeester

(Walikota)

Probolinggo pertama ialah Tn. Meyer. Tahun 1935 pangkat Burgemeester untuk Stadsgemeente Probolinggo dihapus dan sebagai pejabat diangkat Asisten Residen yang berkedudukan di Probolinggo (1935-1942) yaitu LA. de Graaf dan diganti L. Noe. Tanggal 1 Juli 1918 kemudian dijadikan sebagai hari jadinya Pemerintah Kota Probolinggo. Bersamaan dengan HUT Bhayangkara, tanggal 1 Juli oleh Pemerintah Kotamadya Probolinggo telah beberapa kali diperingati sebagai hari jadi / HUT Pemerintah Kota Probolinggo. Kota

ini

telah

diramaikan

sejumlah

pabrik

tekstil,

pabrik

pengolahan kayu (plywood), kulit, kimia dan ikan olahan untuk konsumsi ekspor maupun konsumsi nasional. Di samping itu, Kota Probolinggo LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB I - 4

memiliki sebuah pelabuhan berkapasitas semi-internasional, yang mampu menampung dan mengekspor hasil-hasil dari sejumlah perusahaan tersebut.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Keadaan Geografis. Letak Kota Probolinggo berada pada 7º 43’ 41” sampai dengan 7º 49’ 04” Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’ Bujur Timur dengan luas wilayah 56.667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya. Batas wilayah Kota Probolinggo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Wonomerto, Sumberasih Kabupaten Probolinggo, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Kota Probolinggo terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dengan 29 Kelurahan. Topografi Kota Probolinggo, Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter dia atas permukaan air laut. Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0-10 meter, ketinggian 10-25 meter, ketinggian 25-50 meter. Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun demikian seluruh wilayah Kota Probolinggo relatif berlereng (0 – 2%). Hal ini mengakibatkan masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah ini. Cuaca Kota Probolinggo, temperatur Kota Probolinggo pada tahun 2012 tertinggi di bulan Januari dan Nopember (32 oC) dan terendah di bulan Pebruari (26 oC) dengan kelembaban 42 sampai 98 persen. Tekanan udara tertinggi di bulan Maret sebesar 1.015,3 Milibar. Ada banyak terjadi fenomena perubahan iklim di tahun 2012, datangnya musim hujan tidak lagi memungkinkan diperkirakan dengan pengetahuan lokal. Curah hujan naik pada periode November sampai bulan Maret. Kenaikan sampai dengan 50 mm. Musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, pada tahun 2012 musim kemarau lebih panjang yang dimulai pada bulan April dengan intensitas curah hujan menurun sampai dengan September. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB I - 5

Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari sebesar 336 mm, sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari dengan 21 hari hujan. Musim kering yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan ”Angin Gending”. Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman pangan maupun hortikultura, khususnya padi dan jagung yang merupakan komoditi unggulan. Akan tetapi ada beberapa dampak perubahan iklim yang terjadi di Kota Probolinggo dan perubahan pola hujan menyebabkan pergeseran dalam periode tanam, musim dan pola tanam, degredasi tanah dan penurunan ketersediaan air pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober.

Gambar 1. Peta Kota Probolinggo


BAB I - 6

2. Gambaran Umum Demografis. Kota Probolinggo merupakan Kota dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 angka sementara sebesar 219.319 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 108.801 jiwa dan penduduk perempuan 118.986 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo tahun 2012 sekitar 3,33%. Penurunan laju pertumbuhan penduduk 2012 ini disebabkan oleh banyak migran masuk dari daerah lain dengan rasio 1,02 terhadap yang pindah keluar daerah. Selain itu jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian dengan rasio 1,56. Sedangkan jumlah penduduk disetiap Kecamatan sangat bervariasi, dari yang tertinggi Kecamatan Mayangan dengan jumlah penduduk sekitar 60.468 jiwa dan terendah yaitu Kecamatan Kedopok dengan jumlah penduduk sebesar 31.273 jiwa.

Tabel 1.1 Struktur Penduduk di Kota Probolinggo (per 31 Desember 2012) STRUKTUR

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

0-4

8.617

8.286

16.903

5-9

9.634

8.996

18.630

10-14

9.714

9.102

18.816

15-19

9.002

8.576

17.578

20-24

8.769

8.335

17.104

25-29

9.326

9.294

18.620

30-34

9.319

9.356

18.675

35-39

8.724

8.961

17.685

40-44

8.900

9.054

17.954

45-49

7.167

7.972

15.139

50-59

6.235

6.657

12.892

60-64

4.953

4.955

9.908

65-69

3.477

3.513

6.990

70-74

2.083

2.614

4.697

75+

2.889

4.659

7.548

Jumlah

108.809

110.330

219.139

USIA

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Probolinggo


BAB I - 7

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kota Probolinggo yaitu 49,65 persen laki-laki dan 50,37 persen perempuan. Perbandingan antara jumlah laki-laki dengan perempuan ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) yang mencapai angka 98,62 artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Apabila rasio jenis kelamin kurang dari seratus ini menandakan bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki. Kualitas penduduk Kota Probolinggo yang menjadi modal bagi pembangunan

tersebut

juga

turut

didukung

oleh

struktur

umur

penduduknya. Data Penduduk Kota Probolinggo menurut kelompok umur, komposisi penduduk pada tahun 2012 belum dapat digolongkan ke dalam dua kelompok penduduk di atas mengingat pada kelompok usia 0-4 tahun sebesar 23,3 persen dan kelompok usia 15-64 tahun 70,57 persen memenuhi kriteria Penduduk Tua, tetapi pada kelompok usia 65 tahun keatas tidak memenuhi kriteria yang ditentukan karena pada kelompok ini sebesar 6,11 persen. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa angka ketergantungan (age depency ratio) penduduk Kota Probolinggo sebesar 41,71 persen, ini berarti bahwa secara hipotesis setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 41-42 penduduk usia tidak produktif. Tabel 1.2 Rekapitulasi Kecamatan dan Kelurahan Kondisi s/d Tahun 2012 No.

Kecamatan

Kelurahan

1.

Mayangan

5

2.

Kanigaran

6

3.

Kedopok

6

4.

Wonoasih

6

5.

Kademangan

6

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan)


BAB I - 8

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk menurut per Kecamatan di Kota Probolinggo (per 31 Desember 2012) No.

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.

Kademangan

19.343

19.649

38.992

2.

Wonoasih

16.215

16.311

32.526

3.

Mayangan

29.903

30.565

60.468

4.

Kanigaran

27.755

28.125

55.880

5.

Kedopok

15.594

15.679

31.273

108.810

110.329

219.139

Total


Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga menurut Kecamatan di Kota Probolinggo (per 31 Desember 2012) KECAMATAN Kademangan Wonoasih Mayangan Kanigaran Kedopok JUMLAH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

19.343 16.215 29.903 27.755 15.594 108.810

19.649 16.311 30.565 28.125 15.679 110.329

38.992 32.526 60.468 55.880 31.273 219.139

Jumlah KK 10.963 9.019 17.363 15.013 9.101 61.459


Tabel 1.5 Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal menurut Kecamatan Tahun 2012 NO. KECAMATAN

JUMLAH BANGUNAN

1.

MAYANGAN

11.186

2.

KANIGARAN

9.202

3.

KEDOPOK

17.734

4.

WONOASIH

14.833

5.

KADEMANGAN

8.732

JUMLAH

61.687

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo


BAB I - 9

Kepadatan penduduk Kota Probolinggo tahun 2012 adalah 21 jiwa setiap 1 Km2. Kecamatan Mayangan mempunyai kepadatan penduduk tertinggi sekitar 7 jiwa/Km2 (27,60%). Dari sisi etnisitas, Kota Probolinggo menjadi satu kawasan yang relatif heterogen, terdapat suku Madura, suku Jawa, juga dihuni oleh suku Cina, Arab dan warga ekspatriat yang secara umum memiliki pekerjaan dalam sektor industri dan perdagangan. Agama merupakan salah satu hak asasi paling dasar dari manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Hak untuk memilih dan menyakini sebuah doktrin keagamaan tersebut, lahir secara otomatis ketika tiap manusia menjalani kehidupannya baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas masyarakat tertentu. Salah satu bentuk pemenuhan hak dasar ini, negara mengaturnya secara global sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Dalam aspek keyakinan agama yang dianut penduduk Jawa Timur berdasarkan

data

Kantor

Kementrian

Agama

Kota

Probolinggo,

penduduk Kota Probolinggo mayoritas beragama Islam sekitar 95,87 persen diikuti Kristen Katholik, Protestan, Budha dan Hindu. Keragaman agama dan keyakinan juga dapat dilihat dengan adanya fasilitas rumah ibadah dari tiap pemeluk agama yang ada. Rumah peribadatan penduduk Kota Probolinggo meliputi banyaknya Masjid (129 unit), langgar/mushola (965 unit), gereja

Protestan/Katolik (11 unit/2

unit), Pura (0 unit) dan Vihara (1 unit). Capaian kinerja bidang ketenagakerjaan telah mampu menurunkan jumlah pengangguran dan Tingkat

Pengangguran

Terbuka

(TPT).

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo hingga bulan Desember 2012 mencatat sebesar 113.966

orang angkatan kerja. Dari

angkatan kerja yang ada, jumlah penduduk yang bekerja sekitar 76,12% (94.625 orang), sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja sebesar 16,97% (1.9341 orang). Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Desember tahun 2012 mencapai 16,97 persen, atau mengalami penurunan sebesar 0,81 point persen dibanding nilai TPT Desember tahun 2011 yaitu sebesar 17,78 persen. Dalam perluasan penempatan tenaga kerja dan untuk menurunkan angka

pengangguran


Pemerintah

Kota

Probolinggo tahun 2012 BAB I - 10

melakukan

peningkatan kualitas tenaga kerja dengan mengembangkan

Unit Balai Latihan Kerja (BLK) yang berlokasi di Jl. Brantas Kota Probolinggo. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja juga dilakukan secara online melalui

website

http://disnakerprobolinggokota.net

untuk

mengoptimalkan penyerapan lowongan kerja di pasar kerja. Melalui website tersebut, info lowongan kerja dapat diakses pencari kerja, dunia industri maupun institusi yang membutuhkan tenaga kerja. Disamping website tersebut, KIOS 3 IN 1, sebagai langkah strategis dalam menyediakan informasi yang aktual dan terkini tentang kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan lowongan/kesempatan kerja yang mudah untuk diakses, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah, cepat, dan murah, serta penyediaan tenaga kerja yang trampil, kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja. Pendidikan merupakan isu sentral dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, karena salah satu premis pentingnya adalah memperbesar pilihan-pilihan bagi rakyat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia, untuk

kemudian

dapat

dimanfaatkan

berpartisipasi

dalam

proses

pembangunan. Karena itu, komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan sangat besar. Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), komponen pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, dimana pembangunan pendidikan difokuskan pada penuntasan buta huruf, pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah. Pembangunan pendidikan di Kota Probolinggo selama periode 2011-2012 telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun dari 8,52 tahun pada tahun 2011 menjadi 8,53 tahun 2012 dan meningkatkan persentase angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dari 86,97 persen pada tahun 2009 menjadi 88,79 persen pada tahun 2011. Pencapaian tersebut semakin

diperkuat

dengan

adanya

peningkatan

angka

partisipasi

pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Hal ini dapat dijelaskan dengan

dua

kemungkinan.


Pertama,

kesadaran

masyarakat

Kota

BAB I - 11

Probolinggo memang masih kurang; masyarakat masih merasa cukup dengan pendidikan tingkat SD. Kedua, masyarakat Kota Probolinggo yang berpendidikan

tinggi

lebih

memilih

untuk

tinggal

di

luar

Kota

Probolinggo. Hal ini tentu merupakan kerugian yang besar untuk Kota Probolinggo karena SDM adalah modal dasar bagi pembangunan. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh BPS RI, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo pada tahun 2009 sebesar 73,73 persen, tahun 2010 sebesar 74,33 persen, tahun 2011 sebesar 74,85 persen, sesuai dengan klasifikasi nilai IPM status pembangunan manusia Kota Probolinggo termasuk kelompok menengah keatas (66 ≤ IPM ≤ 80), sehingga kualitas manusia Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan. Percepatan pembangunan manusia tersebut juga bisa dilihat dari perbandingan

skor

IPM

tahun

2011

dengan

tahun

2010

yang

menghasilkan reduksi shortfall (r) bernilai positif yaitu 2,02. Status pembangunan manusia dalam lima tahun terakhir Kota Probolinggo berada pada level menengah atas. Tabel 1.10 Pencapaian Pembangunan Indikator Pendidikan N

SASARAN / INDIKATOR

O 1.

2.

2010

2011

2012

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut kelompok umur (%) - Partisipasi Sekolah Usia SD/MI (7-12 th)

103,47

100,00

100,64

- Partisipasi Sekolah Usia SLTP/MTs (13-15 th)

82,54

91,50

85,56

- Partisipasi Sekolah Usia SLTA/MA (15-18 th)

71,8

92,10

96,17

98,45

98,45

98,45

Angka Melek Huruf umur 15 tahun ke atas

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Probolinggo

Indeks

Pendidikan,

sebagai

kompenen

kedua

IPM

yang

menjelaskan derajat pendidikan pada tahun 2010 mengalami peningkatan 80,59 pada tahun 2011 menjadi 80,63 dan beberapa variabel komponennya seperti Angka Melek Huruf (Lit) pada tahun 2010 mencapai 92,49 persen menjadi 92,51 persen pada tahun 2011 dan Ratarata Lama Sekolah (MYS) juga meningkat dari 8,52 tahun pada tahun 2010 menjadi 8,53 tahun pada tahun 2011.


BAB I - 12

Bidang Kesehatan, pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo, selain melalui sektor pendidikan juga dilakukan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai program/kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam bidang kesehatan, pada tahun 2012 antara lain : Program Upaya kesehatan masyarakat bertujuan meningkatkan jumlah, pemerataan, kualitas serta fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama penduduk miskin, melalui rumah sakit 5 unit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) 6 unit dan jaringannya meliputi

puskesmas pembantu 20 unit, Balai

Pengobatan/Pos Kesehatan/BKIA ABRI/swasta 11 unit, apotik 17 unit, toko obat berijin 1 unit dan BKIA/Pos 4 serta bidan di desa sebanyak 129 orang. Dalam rangka meningkatkan akses penduduk miskin dan kurang mampu

pada

pelayanan

kesehatan,

Pemerintah

melalui

Program

Jamkesmas memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin. Melalui program ini seluruh masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta ruang rawat inap kelas III Rumah Sakit secara gratis. Jumlah cakupan Askeskin/Jamkesmas untuk Januari sampai dengan Desember tahun 2012 yaitu sebesar 28.968 peserta dan Jamkesda sebesar 15.389 peserta. Selain dari hal diatas, pencapaian program kesehatan dapat dilihat melalui utilisasi pelayanan (visit rate), cakupan pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan Perawatan bayi baru lahir dan lain-lain. Angka harapan hidup mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Harapan hidup suatu masyarakat salah satu diantaranya dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah tersebut. Berbagai bukti demografis dan epidemiologis memberi dukungan adanya keterkaitan antara perkembangan ekonomi suatu wilayah dengan tinggi rendahnya harapan hidup. Pada Kota Probolinggo tahun 2007 seorang bayi yang lahir akan diharapkan hidup mencapai usia 69,20 tahun maka pada tahun 2011 seorang bayi yang lahir akan bisa diharapkan mencapai usia 70,52 tahun. Peningkatan ini mempunyai makna luas karena menunjukkan kualitas kesehatan ibu dan keluarga yang membaik. Hal mana yang dipengaruhi


BAB I - 13

banyak faktor seperti kesadaran menjaga kesehatan, kondisi sanitasi yang baik dan terutama akses ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia pada suatu tahun adalah hasil akumulasi dari investasi program pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan AHH tahun 2010, dengan perbedaan sebesar 0,35 tahun atau 4 bulan. Artinya usia penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2011 bertambah 4 bulan dibanding usia yang dicapai pada tahun sebelumnya. Indeks Harapan Hidup, sebagai komponen pertama IPM yang menjelaskan derajat kesehatan pada tahun 2011 mempunyai nilai meningkat dari 75,29 pada tahun 2010 menjadi 75,87 pada tahun 2011.

3) Kondisi Ekonomi. Kota Probolinggo letaknya sangat strategis, di perlintasan kota Surabaya dan Malang dengan Banyuwangi. Jumlah penduduk yang besar juga menjadi salah satu faktor produksi utama seperti industri tekstil, industri pengolahan kayu. a. Potensi Unggulan Daerah 1. Potensi Pariwisata. Sebuah daerah seringkali dikenal oleh dunia karena obyek pariwisatanya. Potensi Pariwisata Kota Probolinggo, ada 3 (tiga) daya wisata dapat dikembangkan yakni wisata budaya dan wisata buatan atau minat khusus. Peluang

mengembangkan budaya

pariwisata semakin terbuka lebar karena jumlah obyek daya tarik wisata yang dimiliki Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 3 ODTW, terdiri dari : 1 ODTW Budaya dan sebanyak 1 ODTW Buatan/Minat Khusus. Dari ke 3 (tiga) obyek daya tarik wisata tersebut, obyek wisata Buatan/Minat Khusus menjadi tempat paling banyak dikunjungi,

terutama

oleh

wisatawan

domestik.

Dengan

maskotnya, kawasan wisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Setelah itu baru disusul obyek lainnya, misalnya wisata ke Museum

Probolinggo,

Pelabuhan

Tanjung

Tembaga

dan

Pelelangan Ikan, Alun-alun dan Taman Manula. Jika tahun-tahun LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB I - 14

sebelumnya wisatawan hanya mengunjungi dan menikmati obyek wisata fisik semata, namun sekarang di tempat yang sama, wisatawan juga dapat menikmati event-event / atraksi yang telah disiapkan. Kualitas pengelolaan obyek-obyek Pariwisata dan kemudahan untuk mencapai obyek wisata juga peningkatan.

menunjukkan

Fasilitas pelayanan pariwisata (amenitas) seperti

berikut : Tabel 1.12 Perkembangan Amenitas Pariwisata No.

Jenis

2011

2012

1

Akomodasi (unit)

10

10

2

Restoran/Makan Minum(unit)

24

24

3

Daya Tarik Wisata

5

6

4

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum(unit)

29

29

5

Biro Perjalanan Wisata (unit)

18

18

Sumber : Dinas POBPAR Kota Probolinggo.

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan Nusantara di DTW Kota Probolinggo pada 2012 sebanyak 552.716 orang.

2. Pertanian Kota Probolinggo memiliki komoditas utama padi dan jagung yang sangat

berperan strategis dalam

mewujudkan

ketahanan pangan sekaligus menjadikan komoditas padi dan jagung menjadi komoditas tanaman pangan yang potensial dikembangkan di Kota Probolinggo. Selain komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura mempunyai potensi dan peluang besar untuk menjadi salah satu pilar ekonomi

di Kota

Probolinggo, mengingat

komoditas

hortikultura di Probolinggo mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi

untuk

memenuhi

permintaan

pasar

domestik

dan

kedepannya mendorong pertumbuhan ekspor. Fokus pengembangan komoditas hortikultura tidak hanya pada upaya peningkatan produksi, tetapi terkait dengan isu-isu strategis seperti mutu, daya saing dan akses pasar. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

Jawa Timur BAB I - 15

telah melaksanakan prinsip-prinsip teknologi budidaya hortikultura yang baik melalui penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga diperoleh peningkatan produksi dan perbaikan kualitas produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3. Kelautan dan Perikanan Tercatat

potensi

lestari

perikanan

tangkap

di

Kota

Probolinggo sebesar 10.394,70 ton/tahun yang terdiri atas 17.346 ton (Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo). Selain hal diatas, ada juga jasa-jasa lingkungan perairan dan kelautan yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan di Kota Probolinggo seperti pemanfaatan perairan untuk sarana transportasi dan sarana penunjang kegiatan industri kelautan (wisata bahari, industri teknologi kelautan, perikanan dan lainlain). Berbagai kekayaan bahari yang dimiliki diatas, menantang Pemerintah Kota Probolinggo untuk bias memanfaatkannya secara optimal secara terintegrasi dan berkelanjutan tanpa meninggalkan upaya konservasi sumberdaya pesisir dan merusak ekosistem yang ada di sekitarnya dengan penanaman pohon bakau sebagai upaya pelestarian hutan mangrove.

b. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB. Pada

tahun

2011,

pertumbuhan

ekonomi

makro

Kota

Probolinggo di dorong oleh 3 sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Disamping itu terbukanya ekonomi terhadap investasi asing, SDA yang besar dan perkembangan perdagangan luar negeri yang sudah mulai bergerak ikut mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo selama

tahun 2011 sektor perdagangan, hotel dan

restoran mencapai sebesar 9,15 persen. Situasi dan kondisi perekonomian yang cukup kondusif tersebut juga berkelanjutan di tahun 2011, sehingga Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan sebesar 6,58 persen. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB I - 16

Tabel 1.24 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Usaha (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi. Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan Jasa – Jasa Pertumbuhan Ekonomi

2008 -1,08

2009 1,12

2010* -7,23

2011** -3,70

0,50

0,02

-2,90

3,60

1,77 2,61 6,98

0,58 2,35 6,50

2,60 7,13 9,50

5,52 5,61 6,11

9,42

8,61

9,56

9,15

5,11

4,87

4,92

6,26

9,25

5,54

9,37

7,42

5,44 6,02

3,72 5,35

7,31 6,12

4,91 6,58

Sumber : BPS Kota Probolinggo. Keterangan : *) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Dalam melihat struktur ekonomi suatu wilayah biasanya digunakan perolehan besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pada tahun 2010 PDRB atas dasar harga berlaku Kota

Probolinggo sebesar Rp. 4,768 trilyun dan tahun 2011 sebesar Rp. 5,312 trilyun. Sedangkan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 Jawa Timur pada tahun 2010 mencapai Rp. 2,021 trilyun dan tahun 2011 sebesar

Rp. 2,154

trilyun. Perekonomian

Kota

Probolinggo

mulai

menunjukkan

pertumbuhan yang menggembirakan, sebagai dampak dari mulai membaiknya perekonomian global khususnya diwilayah Asia yang mendorong naiknya ekspor Kota Probolinggo, baik ke luar negeri atau ke luar wilayah/daerah.

1. Inflasi Kota Probolinggo Secara kumulatif inflasi Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 4,92%, Jawa Timur sebesar 3,55%, sedangkan Nasional sebesar 3,49%. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB I - 17

2. Investasi di Kota Probolinggo. a) Realisasi Izin Prinsip Investasi Perkembangan

investasi

di

Kota

Probolinggo

berdasarkan

terbitnya Surat Izin Prinsip pada tahun 2012 sebanyak 630 Ijin untuk investasi diatas 200 juta Rupiah dengan total investasi sebesar Rp. 697.837.456.637,00 dan sebanyak 752 Ijin untuk investasi dibawah 200 juta Rupiah dengan total investasi sebesar Rp. 48.722.141.257,00

3. Perdagangan. Sektor perdagangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Kota Probolinggo, karena sektor ini bukan saja menjadi tumpuan para pekerja di Jawa Timur dalam penciptaan lapangan pekerjaan, namun juga menjadi penyumbang nilai tambah yang relatif besar dalam pembentukan Produk Domentik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS Kota Probolinggo, pada tahun 2011 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menyumbang 9,15 persen dalam pembentuk PDRB Jawa Timur. Dari proporsi tersebut,

sub sektor perdagangan sendiri

menyumbang sebesar 9,17 persen. 1) Ekspor Kota Probolinggo Total nilai Ekspor Kota Probolinggo pada 2012 mencapai US $ 107.867.831,76.

2) Impor Kota Probolinggo. Total nilai impor Kota Probolinggo pada tahun 2012 mencapai US $ 9.120.392,73.


BAB I - 18

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dirumuskan berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 tetap berpedoman pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010 – 2014 dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota

Probolinggo

Tahun

2010-2014.

Selanjutnya

dalam

mengimplementasikan visi dan misi tersebut, dijabarkan dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Penjabaran tersebut adalah sebagai berikut:

A.

VISI DAN MISI 1.

VISI : Visi merupakan kondisi atau keadaan yang diharapkan terwujud pada akhir periode perencanaan sesuai dengan sasaran yang dapat dicapai dalam periode tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan

pada

akhir

periode

perencanaan.Visi

Kota

Probolinggo tahun 2010 – 2014 adalah ”Terwujudnya

Kesejahteraan Masyarakat Kota Probolinggo Melalui

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Berbasis Investasi Produktif Dan Berkesinambungan.” Visi ini memiliki makna sebagai berikut : 1. Kejahteraan masyarakat, adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin akan menjadi modal utama untuk LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB II - 19

mewujudkan masyarakat madani, yakni masyarakat sipil yang berdaya dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya sehingga senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembangunan.

2. Kemiskinan,

merupakan

suatu kondisi di mana seseorang atau

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki

dan

perempuan,

dalam

menjalani

kehidupan

secara

bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai

hak

mereka

untuk

dapat

menikmati

kehidupan

yang

bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundangundangan. Hak-hak dasar. yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

2. Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja kurang dari 2 (dua) hari dalam satu minggu dan yang bersangkutan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan bagian dari mata rantai kemiskinan dimana orang yang menganggur tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan sehingga akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kegutuhan hidupnya.


BAB II - 20

4. Investasi merupakan upaya untuk menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi tapi juga dari aspek manusia sebagai sumber daya insani dan sumber daya sosial sosial. Dalam aspek ekonomi, investasi dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak langsung terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan bermuara terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dalam aspek manusia sebagai sumber daya insani, investasi merupakan manifestasi dari upaya-upaya peningkatan kualitas sumber manusia yang memiliki keunggulan kompetitif baik dario aspek pendidikan, kesehatan maupun mental-spiritual. Dalam aspek manusia sebagai makhluk sosial, investasi merupakan wujud dari upaya-upaya membentuk modal sosial-kolektif yang harmonis dan sinergis antar elemen masyarakat sehingga

dapat

memberikan daya dukung yang optimal terhadap terwujudnya tujuan bersama dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan ketuhanan.

5. Produktif dan berkesinambungan merupakan komitmen pemerintah Kota Probolinggo untuk menjadikan investasi lebih memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan rakyat serta berkesinambungan dalam jangka panjang serta berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, visi “Terwujudnya

Kesejahteraan Masyarakat Kota

Probolinggo Melalui Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Berbasis Investasi Produktif Dan Berkesinambungan.” merupakan penegasan komitmen Jawa Timur sebagai bagian tidak terpisahkan dari Republik Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bertanah air dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penegasan

tersebut

juga

mencerminkan

keinginan

kuat

untuk

membangun Kota Probolinggo yang diharapkan dapat berkonstribusi dalam kemajuan dan kesejahteraan masayarakat Indonesia. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB II - 21

2. MISI : Misi

Merupakan pernyataan tujuan yang ingin dicapai

untuk

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi kepala daerah Kota Probolinggo 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri,

berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia; 2.

Mewujudkan

kesejahteraan

pertumbuhan ekonomi yang

masyarakat

seutuhnya

melalui

merata, berkeadilan dan berwawasan

lingkungan; 3.

Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang

didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima; 4.

Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum

yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pernyataan misi diatas menunjukan keinginan pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah (APBD). Perwujudan masyarakat makmur tersebut dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan

ekonomi,

perekonomian

yang

serta

pembangunan

didukung

pedesaan;

pengembangan

penguatan

pertanian

dan

agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima. Dengan misi tersebut diharapkan masyarakat khususnya wong cilik dapat berdaya dan sejahtera serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di Kota Probolinggo.


BAB II - 22

B.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Kebijakan

adalah

merupakan

kumpulan

keputusan

yang

menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan, atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan juga merupakan keputusan yang mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan. Berdasarkan makna kebijakan tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi pembangunan Kota Probolinggo tersebut, setidaknya terdapat Tiga belas Tujuan utama dalam program Walikota Probolinggo periode 2010-2014 sebagai berikut 1.

Meningkatkan suasana

kualitas

yang

kondusif

keagamaan

guna

bagi

pengamalan

mewujudkan nilai-nilai

keagamaan secara nyata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan. 4. Meningkatkan struktur perekonomian daerah yang lebih tanggguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal. 5. Meningkatkan taraf hidup dan derajat kehidupan masyarakat. 6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan berwawasan lingkungan. 7. Meningkatkan investasi yang produktif dan memberikan manfaat optimal bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kota guna menunjang kelancaran arus distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk dan kesejahteraan warga kota. 9. Menciptakan pelayanan publik yang prima bagi kondusivitas investasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 10. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan daerah, baik dari aspek kelembagaan, tatalaksana maupun sumber daya manusia aparatur. 11. Meningkatkan kualitas dan harmoni politik lokal guna mendukung LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB II - 23

terwujudnya tata pemerintahan yang amanah. 12. Meningkatkan supremasi hukum dan hak azasi manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 13. Meningkatkan

ketentraman

dan

ketertiban

dalam

kehidupan

Masyarakat. Ketujuh tujuan utama pembangunan Jawa Timur periode 20102014, selanjutnya dijabarkan dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang.

Penjabaran dari delapan

belas prioritas yaitu :

C.

PRIORITAS DAERAH Prioritas dan arah kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD periode 2010 – 2014 Kota Probolinggo Tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan kawasan selatan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama

masyarakat

miskin;

dan

(b)

menjamin

pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. 2. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan masyarakat;

jumlah, (c)

jaringan,

mengembangkan

dan

kualitas

pengadaan,

pusat

kesehatan

peningkatan,

dan

perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih. Prioritas pembangunan tahun 2010 diatas ditempuh dengan sasaran, fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut : I. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Kawasan Selatan; SASARAN


BAB II - 24

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas I pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Kemiskinan 1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; 2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau oleh penduduk miskin; 3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara mudah, murah atau gratis dan bermutu; 4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar secara gratis, bermutu dan merata; 5. Terpenuhinya lingkungan

kebutuhan perumahan

yang

layak

huni,

sanitasi

yang sehat, dan kebutuhan air bersih dan aman bagi

masyarakat miskin; 6. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta akses permodalan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha; 7. Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

program

penanggulangan

kemiskinan melalui pendekatan Tridaya yakni pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan. 8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan

kelompok masyarakat dalam

mengelola usaha secara mandiri dan kolektif; 9. Meningkatnya partisipsi mesyarakat miskin dalam proses perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; 10. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pendidikan 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, yang diukur dari : a. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI dan Paket A sebesar 2,5% dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 27%; b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI dan Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 52%;


BAB II - 25

c. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/Paket A menjadi 2% dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi sebesar 10%; d. Menurunnya rata-rata lama menyelesaikan pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/Paket A menjadi 2,5% dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi sebesar 1,25%; e. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99% dan penduduk usia 13-15 tahun menjadi sebesar 88%; 2. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah, yang diukur dari : a. Meningkatnya

APK

jenjang

pendidikan

menengah

(SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 89,30%; b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah menjadi 85,25%; c. Menurunnya

rata-rata

lama

penyelesaian

pendidikan

dengan

menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi 1%. 3. Meningkatnya proporsi pelayanan pendidikan, yang ditandai dengan : (a) meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini, (b) meningkatnya akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup, (c) meningkatnya proporsi keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan perempuan, (d) proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta; 4. Meningkatnya kualitas pendidikan dari sisi persentase siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan dan meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan; 5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan, dan manajemen pelayanan pendidikan.


BAB II - 26

Kesehatan 1. Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 70 tahun; 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 12 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup; 3. Menurunnya angka kematian ibu pasca melahirkan dari 2,31 menjadi 1,25 per 1000 kelahiran hidup; 4. Menurunnya prevalensi gizi buruk pada anak Balita dari 15% menjadi 13%; 5. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 50,93% menjadi 90%; 6. Meningkatnya ratio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dengan jumlah penduduk menjadi 1:30.000 (Puskesmas) dan atau 1:10.000 (Puskesmas pembantu); 7. Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama Mandiri sebanyak 34% menjadi 40%; 8. Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dari 65,3% menjadi 80%.

Keluarga Berencana 1. Meningkatkan

pengendalian

tingkat

kelahiran

penduduk,

kualitas

kesehatan reproduksi remaja, pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, pendapatan

keluarga

dan

kualitas

lingkungan

keluarga,

serta

memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan keluarga berencana berkerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan;

Ekonomi Lokal 1. Tumbuhnya usaha skala mikro, kecil dan menengah yang sehat dan dinamis dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi; 2. Meningkatnya produktivitas usaha dan daya saing UMKM dan koperasi di era pasar bebas; 3. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal; 4. Berkembangnya

iklim

usaha

yang

kondusif

bagi

tumbuh

dan

berkembangnya UMKM dan koperasi; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB II - 27

5. Meningkatnya akses yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi terhadap sumber daya produktif; 6. Bertambahnya

jumlah

anggota

dan

masyarakat

koperasi

yang

mempunyai komitmen pada kemajuan koperasi; 7. Meningkatnya peranan UMKM dan koperasi dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi.

Kelengkapan kota 1. Terpenuhinya ketersediaan utilitas kota yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat warga kota; 2. Tertatanya jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih dan air limbah guna mendukung dan menggerakkan ekonomi masyarakat; 3. Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan tempat umum; 4. Tertanganinya pembuangan air limbah dengan baik serta meningkatnya pelayanan dalam pengelolaan air limbah oleh aparat yang berwenang; 5. Meningkatnya mutu pelayanan dan distribusi air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat;

Sumber Daya Air 1. Terkuranginya ancaman banjir lokal dan genangan air, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya; 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas saluran air (drainase) serta meningkatnya kapasitas saluran penghubung penampungan debet air; 3. Tertatanya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.

Transportasi 1. Meningkatnya kinerja jaringan jalan dan aksesibilitas baik di dalam maupun antar kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi, serta tersedianya fasilitas trotoar yang memadai bagi pejalan kaki; 2. Meningkatnya akses serta kelancaran arus transportasi antar moda, menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas, meningkatnya keselamatan lalu lintas, dan menurunnya pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor; 3. Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan di jalan; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB II - 28

4. Menurunnya tingkat kecelakanan lalu lintas; 5. Meningkatnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan transportasi jalan serta kelancaran dan keterjangkauan pelayanan umum transportasi oleh masyarakat, terutama angkutan umum di perkotaan dan antar kota; 6. Meningkatnya

peran

penyelenggaraan

serta

swasta

transportasi

jalan

dan dan

masyarakat

dalam

kesadarannya

dalam

penanganan dampak polusi; 7. Terwujudnya

manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terpadu

sehingga dapat memberikan peringatan, perintah atau petunjuk dan arahan bagi keselamatan pengguna jalan; 8. Terwujudnya sistem transportasi yang efektif, tertib, lancar dan aman.

II.

Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastruktur Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas pembangunan tersebut diatas adalah : Pertanian 1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan pertanian dalam arti luas guna menjaga sistem produksi dengan baik; 2. Terjaganya stabilitas harga produk pertanian; 3. Berkembangnya kembali tanaman mangga dan anggur sebagai tanaman icon Kota Probolinggo; 4. Meningkatnya akses petani, peternak dan pembudidaya ikan kepada sumber daya produktif; 5. Meningkatnya

kemampuan

petani

dan

peternak

untuk

dapat

menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi; 6. Terciptanya pola penganekaragaman pangan dan gizi masyarakat; 7. Berkembangnya komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan; 8. Tercapainya optimalisasi pengembangan perhutanan sosial, hutan kota dan hutan pantai.

Kelengkapan Kota 1. Terpenuhinya ketersediaan utilitas kota yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat warga kota; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB II - 29

2. Tertatanya jaringan listrik, telekomunikasi, gas, air bersih dan air limbah guna mendukung dan menggerakkan ekonomi masyarakat; 3. Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan tempat umum; 4. Tertanganinya pembuangan air limbah dengan baik serta meningkatnya pelayanan dalam pengelolaan air limbah oleh aparat yang berwenang; 5. Meningkatnya mutu pelayanan dan distribusi air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat;

Sumber daya alam dan lingkungan hidup 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil sumber daya alam secara berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat; 2. Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai baku mutu lingkungan kualitas

air

yang ditetapkan, dengan penanda meningkatnya

sungai,

berkurangnya

pencemaran

air

dan

tanah,

membaiknya kualitas udara khususnya di kota, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Meningkatnya pengendalian dampak lingkungan, pelestarian plasma nutfah serta kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya kualitas kelestarian alam

dan jumlah warga

masyarakat

yang memiliki

kepedulian dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup.


BAB II - 30

BAB III URUSAN DESENTRALISASI Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan kondisi riil, baik dari sisi pendapatan (Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah), sisi belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) dan sisi pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan). Disamping itu, juga memperhatikan perkembangan dari tahun ke tahun besaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo maupun dana yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah

Pemerintah Kota

Probolinggo Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Kota Probolinggo, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


BAB III - 31

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara

(Lembaran Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor


BAB III - 32

24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


BAB III - 33

23. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

3

Tahun

Pemerintahan Daerah

2007

Kepada

tentang

Laporan

Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 34

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8); 32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13); 33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6); 35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7); 36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Probolinggo Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8); 37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16); 38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2011tentang Dana Cadangan Pilkada 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 7). 39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 40. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.


BAB III - 35

A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI 1) Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diarahkan pada: a) Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun

tidak

langsung

secara

terencana

sesuai

kondisi

perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada. b) Mengembangkan kebijakan diterima

masyarakat,

pendapatan daerah

partisipatif,

yang dapat

bertanggungjawab

dan

berkelanjutan. c) Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah. Khusus untuk Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Upaya peningkatan pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin

mendekatkan

dan

memudahkan

masyarakat

serta

menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu Pelayanan Satu Atap (Samsat, Dispenda Prov. Jatim, Dishub Kota Probolinggo), Samsat Keliling, Samsat Quick Respon (SQR), pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan KB Samsat antara lain SMS Info Samsat, SMS JT dan SMS Komplain. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 36

b. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah Dengan

program/kegiatan

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan/kerjasama antar Dinas di lingkungan

Kota

Probolinggo dan dengan

Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah, pengembangan fasilitas kerjasama dengan Kabupaten/Kota dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, professional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Target keseluruhan pendapatan daerah Kota Probolinggo Tahun

Anggaran

2012

sebesar

Rp.

604.015.542.219,92

dan

direalisasikan sebesar Rp. 615.856.339.215,3 atau 101,96% dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Rp.

Asli

Daerah,

65.668.836.153,92

dan

dengan dapat

target

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp. 70.907.946.773,3 atau 107,98%, terdiri atas : -

Pajak Daerah, dengan target sebesar Rp. 11.343.450.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.933.502.844,00 atau 122,83%;

-

Retribusi Daerah, dengan target sebesar Rp. 56.016.459.645,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.359.751.552,87 atau 118,46%;

-

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dengan target Rp. 10.130.535.067,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.006.288.148,30 atau 99,4%;

-

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan target


BAB III - 37

sebesar Rp. 43.161.494.120,26 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 44.941.000.612,99 atau 104,12%. b. Dana Perimbangan, dengan target sebesar Rp. 450.125.875.379,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 458.387.348.223,00 atau 101,84%, terdiri atas : -

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dengan target sebesar Rp. 49.708.442.379,00 dan dapat direalisasikan sebesar 57.969.915.223,00 atau 116,62%;

-

Pendapatan Dana Alokasi Umum, dengan target sebesar Rp. 367.601.263.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 367.601.263.000,00 atau 100,00%;

-

Pendapatan Dana Alokasi Khusus, dengan target sebesar Rp. 32.816.170.000,00

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

32.816.170.000,00 atau 100,00%. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan target sebesar Rp. 88.220.830.687,00

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

86.561.044.219,00 atau 98,12%, terdiri atas : -

Pendapatan Hibah, dengan target sebesar Rp. 1.106.468.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.214.417.375,00 atau 109,76%;

-

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dengan target sebesar Rp. 35.336.677.687,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 33.568.941.844,00 atau 95,00%.

-

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dengan target sebesar Rp. 43.681.655.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.681.655.000,00 atau 100,00%.

-

Bantuan Keuangan

dari

Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya, dengan target sebesar Rp. 8.096.030.000,00 dan dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.

8.096.030.000,00

atau

100,00%. Selain itu, perkembangan 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Probolinggo semakin meningkat, yaitu pada tahun 2011 (Rp. 565.210.944.816,11) ke tahun 2012 (Rp. 615.856.339.215,3) naik sebesar 8,96%. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 38

3. Permasalahan dan Solusi Ada

beberapa

permasalahan

dalam

rangka

peningkatan

pendapatan asli daerah terutama pada pendapatan pajak daerah, yaitu masih tingginya jumlah tunggakan yang disebabkan oleh : -

Kendaraan dalam Status leasing yang ditarik karena menunggak angsuran;

-

Kendaraan Hilang atau rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi;

-

Jarak domisili wajib pajak dengan Samsat Induk relatif masih jauh;

-

Kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut dilakukan

upaya-upaya sebagai berikut : -

Intensitas Pelayanan Samsat Keliling untuk mendekatkan kepada masyarakat dalam membayar PKB;

-

Optimalisasi Penyampaian SPPKB (Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan bermotor) kepada masyarakat atau wajib pajak;

-

Optimalisasi Kinerja Juru Sita Pajak Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Kota Probolinggo;

-

Sosialisasi perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat.

2) Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja. Diketahui bahwa struktur belanja daerah secara substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.


BAB III - 39

Kebijakan Belanja Daerah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diarahkan pada : a. Pemenuhan

belanja

sesuai

urusan-urusan

yang

menjadi

kewenangan Pemerintah Kota, baik urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai dengan peraturan perundangan; b. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektorsektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami

ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi

(marginalized),

terdevaluasi

(devalued),

dan

mengalami

keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing), sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program Kepala/Wakil Kepala Daerah. Khusus untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan diarahkan sebagai berikut : 

Untuk kebijakan alokasi belanja pendidikan difokuskan untuk kebijakan pendidikan gratis melalui (1) Penyelenggaraan dan pengembangan wajar dikdas sembilan tahun, (2) Pembangunan baru/rehabilitasi gedung sekolah beserta kelengkapan dan fasilitas penunjangnya, (3) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik non formal, (4) Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan non formal;



Kebijakan alokasi belanja untuk kesehatan difokuskan pada jaminan kesehatan daerah (jamkesda), peningkatan mutu puskesmas dan jaringannya (Revitalisasi Puskesmas) melalui Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat;



Lanjutan program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif melalui Penanggulangan terhadap masyarakat kurang gizi dan penanganan rumah tangga sangat miskin.


BAB III - 40

c. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana strategis kota, antara lain : 

Di bidang urusan Perikanan dan Kelautan difokuskan pada Bimbingan

dan

pendampingan

pada

kelompok

nelayan

perikanan tangkap, Fasilitasi penyediaan tempat pelelangan ikan, Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap, Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir; 

Di bidang urusan Industri dan Perdagangan difokuskan pada Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Fasilitasi industri kecil dan menengah dalam

pemanfaatan

perijinan

usaha

sumber

industri

daya,

kecil

Fasilitasi

dan

kemudahan

menengah,

Fasilitasi

kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Fasilitasi

kerjasama

kemitraan industri

mikro, kecil dan

menengah dengan swasta, Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan, Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan, fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan, Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan; 

Di bidang urusan perhubungan, difokuskan pada pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta alat pengujian kendaraan bermotor, Pemeliharaan fisik terminal, halte bus dan angkutan

orang/barang,

Pemeliharaan

rambu-rambu

jalan,marka jalan, pagar dan bangunan pengaman jalan lainnya; d. Meningkatkan belanja

untuk

penerapan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas mengoptimalkan

kinerja

pembangunan

dan

pemerintahan (performance based). e. Pemenuhan belanja terhadap kegiatan yang pelaksanaanya bersifat tahun jamak (multi years) sesuai tahapan. f. Rencana Belanja dalam penanganan bencana alam dilakukan dengan pola ”floating/mengambang” yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan serta dalam bentuk dana on call pada satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kegiatan


BAB III - 41

yang bersifat tanggap darurat yang berkoordinasi dengan SKPD lain yang melakukan fungsi supporting. g. Rencana Alokasi belanja mengacu

pada sinkronisasi kebijakan

antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. h. Belanja Pegawai diarahkan untuk memenuhi gaji yang disesuaikan dengan ketentuan penggajian PNS dan sebagaimana pidato Presiden dalam Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBN Tahun 2012 yang diproyeksikan kenaikan rata-rata sebesar 10 persen, sedangkan tunjangan pegawai dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah. i. Belanja Bunga diharapkan untuk membayar bunga kepada perbankan atas pokok pinjaman. j. Belanja Bantuan Hibah diarahkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. k. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. l. Belanja

Bantuan

Keuangan

diarahkan

untuk

meningkatkan

kapasitas fiskal daerah dan diarahkan secara khusus untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, sektor usaha ekonomi produktif, maupun di bidang pelayanan dasar lainnya. Besaran belanja bantuan keuangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. m. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota diarahkan untuk memenuhi ketentuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan besarannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. n. Belanja Tidak Terduga, diarahkan untuk keperluan tanggap darurat dalam

rangka

penyelenggaraan

pencegahan pemerintah

gangguan demi

terhadap

terciptanya

stabilitas keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat serta bencana alam di daerah.


BAB III - 42

2) Target dan Realisasi Belanja Berawal dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan satu paket dasar acuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pula kepada reformasi APBD dan pengelolaan keuangan daerah. Aspek utama reformasi APBD adalah perubahan penyusunan anggaran tradisional menjadi anggaran berbasis kinerja, Penyusunan anggaran tradisional adalah proses penyusunan anggaran yang hanya berdasarkan pada

besarnya realiasi anggaran tahun sebelumnya,

sedangkan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang mencerminkan adanya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Kekuatan belanja daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 646.967.530.034,77 dan direalisasikan sebesar Rp. 611.195.991.270,42 atau 94,47 % dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja

Tidak

Langsung

(BTL),

merupakan

belanja

yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan target sebesar Rp. 327.118.789.259,34 dan terealisasi sebesar Rp. 301.497.614.934,85 atau 92,17%, terdiri atas : 

Belanja Pegawai, dengan target sebesar Rp. 300.830.779.432,34 dan

direalisasikan sebesar Rp. 279.558.639.107,85 atau

92,93%, yang digunakan untuk membiayai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 43



Belanja Hibah, dengan target sebesar Rp. 16.749.117.000,00 dan direalisasikan sebesar

Rp. 14.103.845.000,00 atau 84,21%,

yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkannya peruntukannya; 

Belanja Rp.

Bantuan

Sosial,

7.841.963.000,00

dengan dan

target

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp. 6.690.350.000,00 atau 85,31%, yang digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada

masyarakat

dengan

tujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa, dengan target Rp. 625.722.777,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 625.722.777,00 atau 100%, yang besarannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Provinsi dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan dengan menggunakan pendekatan potensi dan kebutuhan daerah, wilayah, jumlah dan sebaran penduduk dengan kriteria tingkat PDRB per Kapita masingmasing kabupaten/Kota;



Belanja Rp.

Tidak

Terduga,

1.071.207.050,00

dengan

dan

target

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp. 519.058.050,00 atau 48,46%; yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

yang

tidak

diperkirakan

sebelumnya,

termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. b. Belanja Langsung (BL), merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, dengan target sebesar Rp. 319.848.740.775,43 dan direalisasikan sebesar Rp. 309.698.376.335,57 atau 96,83%, terdiri atas :


BAB III - 44



Belanja Pegawai, dengan target sebesar Rp. 59.152.912.395,71 dan direalisasikan sebesar Rp. 58.613.098.291,00

atau

99,09%, yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program

dan kegiatan pemerintah

daerah; 

Belanja Rp.

Barang

dan

Jasa,

171.866.685.857,00

dengan

dan

target

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp. 166.356.333.580,55 atau 96,79%, yang digunakan untuk pengeluaran manfaatnya

pembelian/pengadaan kurang

dari

12

barang

(duabelas)

yang

bulan

nilai

dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah; 

Belanja Modal, dengan target sebesar Rp. 88.829.142.522,72 dan direalisasikan sebesar Rp. 84.728.944.464,02

atau 95,38%,

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas)

bulan

untuk

digunakan

dalam

kegiatan

pemerintahan. Perkembangan selama 2(dua) tahun terakhir belanja daerah dari tahun 2011 ke tahun 2012 menunjukkan semakin meningkat, yaitu sebesar

Rp.

622.123.356.835,63

tahun

2011

dan

sebesar

Rp. 646.967.530.034,77 tahun 2012. Namun laju pertumbuhannya semakin menurun, yang dalam hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2012 ada penurunan anggaran sebesar 1,76% dari tahun 2011. Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 serta target

dan realisasi belanja daerah menurut per SKPD pada tahun

2012 dapat dilihat pada tabel 3.3. 3) Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia mengatur azas desentralisasi,

dekonsentrasi

dan

tugas

pembantuan

yang

dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan sistem ini, daerah diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

menurut

prakarsa

sendiri

berdasarkan

aspirasi

BAB III - 45

masyarakat, namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan adanya alokasi anggaran yang cukup memadai yang dijabarkan dalam bentuk program kegiatan SKPD sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing serta Nota Kesepakatan Bersama Antara Eksekutif dan Legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon dan Anggaran (KUA dan PPA). Mendasari KUA dan PPA ini, selanjutnya disusun Rancangan APBD beserta lampiranlampirannya sebagai acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dengan telah diterbitkannya beberapa dokumen penganggaran serta teknis pelaksanaannya, masing-masing SKPD dapat melakukan aktifitas penyerapan anggaran sesuai Anggaran Kas Pemerintah (AKP). Berdasarkan data unaudit per 31 Desember 2012, realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2012 mencapai sebesar Rp. 611.195.991.270,42 atau 94,47%, antara lain disebabkan : 

Perencanaan anggaran dan penyusunan program kegiatan pada APBD/Perubahan APBD masih kurang tepat, utamanya untuk pengadaan barang/jasa;



Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;



Adanya efisiensi/penghematan beberapa belanja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; dan



Adanya penyesuaian target output.

b. Pemecahan Masalah Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan : 

Pada penyusunan Perubahan APBD, SKPD tidak diperkenankan mengalokasikan

anggaran

untuk

kegiatan

yang

bersifat

pembangunan fisik karena waktu pelaksanaannya diperkirakan melebihi tahun anggaran; 

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kursus, bintek,

workshop

dan

desiminasi

dibidang

perencanaan

anggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 46



Pendampingan

kepada

SKPD

terkait

dengan

mekanisme

pengelolaan keuangan dan percepatan realisasi anggaran; 

Rekonsiliasi secara periodik dengan SKPD, utamanya terkait dengan relisasi dan pembebanan kode rekening;

 Penyesuaian pedoman teknis pengelolaan keuangan sebagai akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.


BAB III - 47

Tabel 3.2 Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan 2012 2012 No.

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

565.210.944.816,11 294.474.967.270,72 262.889.732.270,72 18.871.685.000,00 11.087.550.000,00

646.967.530.034,77 327.118.789.259,34 300.830.779.432,34 16.749.117.000,00 7.841.963.000,00

611.195.991.270,42 301.497.614.934,85 279.558.639.107,85 14.103.845.000,00 6690350000

94,47 92,17 92,93 84,21 85,31

Kontribusi pada Total Belanja Daerah(%) 100,00 50,56 46,50 2,59 1,21

626.000.000,00

625.722.777,00

625.722.777,00

100,00

0,10

1.000.000.000,50 327.648.389.564,91 51.479.934.725,00 160.020.617.688,40 116.147.837.151,51 565.210.944.816,11

1.071.207.050,00 319.848.740.775,43 59.152.912.395,71 171.866.685.857,00 88.829.142.522,72 646.967.530.034,77

519.058.050,00 309.698.376.335,57 58.613.098.291,00 166.356.333.580,55 84.728.944.464,02 611.195.991.270,42

48,46 96,83 99,09 96,79 95,38 94,47

0,17 44,44 9,14 26,56 13,73 100,00

URAIAN

2 2,1 2.1.1 2.1.4 2.1.5

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 2.1.7 Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2,2 BELANJA LANGSUNG 2.2.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.2.3 Belanja Modal JUMLAH BELANJA DAERAH

2011

Sumber: DPPKA Kota Probolinggo (data un audited)


BAB III - 48

Tabel 3.3 Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 Menurut SKPD No.

Uraian

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

202.165.585.264,00 24.219.929.828,00

194.992.160.928,00 21.882.567.354,00

96,45 90,35

Proporsi % 31,30 3,75

1

Dinas Pendidikan Kota Prob

2

Dinas Kesehatan Kota Pob.

3

RSUD Kota Probolinggo

62.158.267.011,71

63.990.837.287,00

102,95

9,62

4

DPU Kota Probolinggo

38.680.822.011,63

37.392.283.348,00

96,67

5,99

5

BAPPEDA Kota Probolinggo

11.271.937.164,43

10.876.476.883,00

96,49

1,75

6

DISHUB Kota Probolinggo

10.375.894.922,00

9.899.615.976,00

95,41

1,61

7

18.414.207.225,50

17.675.797.582,02

95,99

2,85

6.021.039.408,00

5.878.539.548,00

97,63

0,93

9

BLH Kota Probolinggo DISPENDUK&CAPIL Kota Prob. BPP & KB Kota Prob.

6.846.654.681,00

6.611.666.036,00

96,57

1,06

10

Dinas Sosial Kota Prob.

5.840.308.229,38

5.655.810.166,00

96,84

0,90

11

DISNAKER Kota Prob.

6.360.580.364,00

6.187.824.266,00

97,28

0,98

12

DISKOPERINDAG Kota Prob.

6.706.685.654,00

6.337.704.987,00

94,50

1,04

13

BP Perijinan Kota Prob.

3.572.115.270,00

3.470.295.064,00

97,15

0,55

14

7.857.116.302,00

7.511.996.211,00

95,61

1,22

4.271.763.563,00

4.127.604.985,00

96,63

0,66

16

DISPOBPAR Kota Prob. BAKESBANG & POLINMAS Kota Probolinggo BPBD Kota Probolinggo

2.048.912.210,98

1.927.922.443,00

94,09

0,32

17

SATPOL PP Kota Prob.

4.661.005.730,00

4.448.645.229,00

95,44

0,72

18

DPRD Kota Prob.

5.668.327.422,00

5.583.144.544,00

98,50

0,88

19

KDH & WKDH Kota Prob.

561.571.661,00

557.005.386,00

99,19

0,09

20

Sekretariat Daerah Kota Prob.

35.033.089.617,81

33.476.733.178,00

95,56

5,42

21

Sekretariat DPRD Kota Prob.

11.190.991.463,34

10.330.296.268,00

92,31

1,73

22

DPPKA Kota Probolinggo

85.361.208.175,90

69.932.943.556,47

81,93

13,22

23

BKD Kota Probolinggo

5.731.471.056,00

4.823.872.148,00

84,16

0,89

24

3.374.249.822,31

3.142.619.349,00

93,14

0,52

715.983.408,00

489.445.259,00

68,36

0,11

26

Inspektorat Kota Probolinggo Sekretariat KORPRI Kota Prob. Kecamatan Wonoasih

8.354.021.511,82

7.983.458.374,00

95,56

1,29

27

Kecamatan Kademangan

7.876.926.794,00

7.763.053.344,00

98,55

1,22

28

Kecamatan Mayangan

8.087.414.067,00

7.800.736.339,00

96,46

1,25

29

Kecamatan Kedopok

8.093.641.497,71

7.940.551.797,00

98,11

1,25

30

Kecamatan Kanigaran

8.725.590.462,00

8.162.914.959,00

93,55

1,35

31

Kantor DIKLAT Kota Prob.

3.371.333.863,96

3.275.488.481,00

97,16

0,52

32

4.984.046.216,00

4.772.700.371,00

95,76

0,77

2.708.600.190,98

2.636.504.505,00

97,34

0,42

34

Kantor PEMMAS Kota Prob. Kantor PERPUS & ARSIP Kota Prob. Dinas Pertanian Kota Prob.

12.611.451.386,31

11.804.543.387,93

93,60

1,95

35

DKP Kota Probolinggo

11.973.579.529,00

11.333.173.681,00

94,65

1,85

8

15

25

33



BAB III - 49

3) Pengelolaan Pembiayaan Daerah 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Probolinggo tahun anggaran 2012 difokuskan pada : a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran dan untuk kegiatan investasi, baik investasi yang bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non permanen dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha ekonomi mikro dan menengah. b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2011. c. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran, sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah. 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran.

Pemerintah

Kota

Probolinggo

berdasarkan

realisasi

pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2012 terdapat Surplus anggaran sebesar Rp. 4.660.347.944,88 atau 0,76 %. Oleh karena itu, dengan surplus tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 45.201.987.814,85 atau 6,99% dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 atau 0,37%, sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp. 42.951.987.814,85 atau 7,03% dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)-nya sebesar Rp. 47.612.335.759,73. Sedangkan perkembangan 2 (dua) tahun terakhir menujukkan bahwa SiLPA APBD Kota Probolinggo semakin naik, yaitu tahun 2011 LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 50

ke

tahun

2012

(Rp.

241.0347.944,88)

naik

sebesar

5,06%.

Selanjutnya perkembangan 2 (dua) tahun terakhir pembiayaan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4.


BAB III - 51

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 No.

Uraian

2010

2012

2011

Target (Rp.)

%

Realisasi (Rp.)

SURPLUS/DEFISIT 3

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN 3.1 PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan 3.1.1 Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan Pinjaman 3.1.3 Penerimaan Daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARAN 3.2 PEMBIAYAAN DAERAH Dana 3.2.1 Pembentukan Cadangan Penyertaan Modal 3.2.2 (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PEMBIAYAAN NETTO

43.601.365.657,46

58.765.038.561,34

42.951.987.814,85

42.951.987.814,85

100

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

61.415.821.509,45

45.201.987.814,85

47.522.192.660,09

47.522.192.660,09

100

44.871.365.567,46

61.415.821.509,45

45.201.987.814,85

45.201.987.814,85

0

0

0

0

0

0

0

0

44.871.365.567,46

61.415.821.509,45

45.201.987.814,85

45.201.987.814,85

100

0

500.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

100

1.270.000.000,00

2.150.782.948,11

250.000.000,00

250.000.000,00

100

0

0

0

0

1.270.000.000,00

2.650.782.948,11

2.250.000.000,00

2.250.000.000,00



BAB III - 50

100

100

3. SKPD (Dinas, Badan, Kantor, .... ) Pelaksana

1) Urusan Wajib NO. 1.

URUSAN WAJIB Pendidikan

NAMA SKPD PELAKSANA 1. Dinas Pendidikan Kota Probolinggo 2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo

2.

Kesehatan

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Dinas Kesehatan Kota Prob. 3. RSUD Kota Prob. 4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 5. Dinas Perhubungan Kota Prob. 6. Dinas Tenaga Kerja Kota Prob. 7. DISKOPERINDAG Kota Prob. 8. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob. 9. Sekretariat Daerah Kota Prob. 10. DPPKA Kota Prob. 11. Kec. Wonoasih Kota Prob. 12. Kec. Kademangan Kota Prob. 13. Kec. Mayangan Kota Prob. 14. Kec. Kedopok Kota Prob. 15. Kec. Kanigaran Kota Prob. 16. Dinas Pertanian Kota Prob.

3.

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kota Prob.

4.

Pekerjaan Umum

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. Kec. Wonoasih Kota Prob. 3. Kec. Mayangan Kota Prob. 4. Kec. Kedopok Kota Prob.

5.

Tata Ruang

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. BAPPEDA Kota Prob.

6.

Perencanaan Pembangunan

1. BAPPEDA Kota Prob. 2. DISKOPERINDAG Kota Prob. 3. BPBD Kota Prob. 4. Sekretariat Daerah Kota Prob. 5. Kec. Wonoasih Kota Prob. 6. Kec. Kademangan Kota Prob. 7. Kec. Mayangan Kota Prob. 8. Kec. Kedopok Kota Prob. 9. Kec. Kanigaran Kota Prob. 10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.

7.

Perumahan

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. Sekretariat Daerah Kota Prob. 3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.

8.

Kepemudaan & Olah Raga

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 3. DISPOBPAR Kota Prob. 4. Kec. Kademangan Kota Prob.


BAB III - 51

NO.

URUSAN WAJIB

NAMA SKPD PELAKSANA 5. Kec. Kanigaran Kota Prob.

9.

1. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob.

Penanaman Modal

2. Sekretariat Daerah Kota Prob. 10.

1. DISKOPERINDAG Kota Prob.

Koperasi & UKM

2. Sekretariat Daerah Kota Prob. 3. Kec. Wonoasih Kota Prob. 4. Kec. Kademangan Kota Prob. 5. Kec. Mayangan Kota Prob. 6. Kec. Kedopok Kota Prob. 7. Kec. Kanigaran Kota Prob. 11.

Kependudukan Sipil

&

Catatan

1. DISPENDUK CAPIL Kota Prob. 2. Kec. Kademangan Kota Prob. 3. Kec. Kedopok Kota Prob. 4. Kec. Kanigaran Kota Prob.

12.

Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja Kota Prob.

13.

Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian Kota Prob.

14.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. BPP & KB Kota Prob. 2. Kec. Wonoasih Kota Prob. 3. Kec. Kademangan Kota Prob. 4. Kec. Mayangan Kota Prob. 5. Kec. Kedopok Kota Prob. 6. Kec. Kanigaran Kota Prob.

15.

Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera

16.

Perhubungan

dan

BPP & KB Kota Prob. 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. Dinas Perhubungan Kota Prob.

17.

Komunikasi dan Informatika

1. Dinas Perhubungan Kota Prob. 2. Sekretariat Daerah Kota Prob. 3. Kec. Kedopok Kota Prob.

18.`

Pertanahan

Kewenangan Pusat

19.

Kesbang & Politik

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Dinas Kesehatan Kota Prob. 3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 4. BAPPEDA Kota Prob. 5. Dinas Perhubungan Kota Prob. 6. DISPENDUK CAPIL Kota Prob. 7. BPP & KB Kota Prob. 8. Dinas Sosial Kota Prob. 9. DISKOPERINDAG Kota Prob. 10. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob. 11. DISPOBPAR Kota Prob. 12. BAKESBANG POLINMAS Kota Prob. 13. BPPD Kota Prob.


BAB III - 52

NO.

URUSAN WAJIB

NAMA SKPD PELAKSANA 14. SATPOL PP Kota Prob. 15. Sekretariat Daerah Kota Prob. 16. Sekretariat DPRD Kota Prob. 17. DPPKA Kota Prob. 18. BKD Kota Prob. 19. INSPEKTORAT Kota Prob. 20. SEKRETARIAT KORPRI Kota Prob. 21. Kec. Wonoasih Kota Prob. 22. Kec. Kademangan Kota Prob. 23. Kec. Mayangan Kota Prob. 24. Kec. Kedopok Kota Prob. 25. Kec. Kanigaran Kota Prob. 26. Kantor DIKLAT Kota Prob. 27. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob. 28. Dinas Pertanian Kota Prob.

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Dinas Kesehatan Kota Prob. 3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 4. BAPPEDA Kota Prob. 5. BPP & KB Kota Prob. 6. Dinas Sosial Kota Prob. 7. Dinas Tenaga Kerja Kota Prob. 8. DISPOBPAR Kota Prob. 9. SATPOL PP Kota Prob. 10. DPRD Kota Prob. 11. KDH & WKDH Kota Prob. 12. Sekretariat Daerah Kota Prob. 13. Sekretariat DPRD Kota Prob. 14. DPPKA Kota Prob. 15. BKD Kota Prob. 17. INSPEKTORAT Kota Prob. 18. SEKRETARIAT KORPRI Kota Prob. 19. Kec. Wonoasih Kota Prob. 20. Kec. Kademangan Kota Prob. 21. Kec. Mayangan Kota Prob. 22. Kec. Kedopok Kota Prob. 23. Kec. Kanigaran Kota Prob. 24. Kantor DIKLAT Kota Prob. 25. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob. 26. Dinas Pertanian Kota Prob.

21.

Pemberdayaan Desa

Masyarakat

1. Kec. Wonoasih Kota Prob. 2. Kec. Kademangan Kota Prob. 3. Kec. Mayangan Kota Prob. 4. Kec. Kedopok Kota Prob.


BAB III - 53

NO.

URUSAN WAJIB

NAMA SKPD PELAKSANA 5. Kec. Kanigaran Kota Prob. 6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.

22.

Sosial

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. Dinas Sosial Kota Prob. 3. Sekretariat Daerah Kota Prob. 4. Kec. Wonoasih Kota Prob. 5. Kec. Kademangan Kota Prob. 6. Kec. Mayangan Kota Prob. 7. Kec. Kedopok Kota Prob. 8. Kec. Kanigaran Kota Prob.

23.

Budaya

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. DISPOBPAR Kota Prob.

24.

Statistik

Kewenangan Pusat

25.

Kearsipan

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Kec. Kedopok Kota Prob. 3. Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Prob.

26.

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Prob.

2) Urusan Pilihan NO.

URUSAN PILIHAN

NAMA SKPD PELAKSANA

1.

Kelautan & Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo

2.

Pertanian


3.

Kehutanan

1. Dinas Sosial Kota Prob. 2. Dinas Pertanian Kota Prob.

4.

Energi & SDM


5.

Pariwisata

DISPOBPAR Kota Prob.

6.

Industri


7.

Perdagangan


8.

Transmigrasi

-


BAB III - 54

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. REALISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. URUSAN PENDIDIKAN SKPD Dinas Pendidikan melaksanakan Urusan Pendidikan yang terdiri dari 13

program dan 70 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.

41.024.320.500,00 terealisasi

Rp. 35.022.787.619,00 atau 85,37%.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : Nama Program 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Basic Education Capacity (BEC)

Jmh Kegiatan 4

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp).

%

7.065.759.800,00

6.944.220.490,00

98,28

2

300.000.000,00

299.913.150,00

99,97

2 4

270.000.000,00 155.000.000,00

262.813.500,00 125.641.250,00

97,34 81,06

1

88.500.000,00

39.622.000,00

44,77

2 11

612.043.750,00 21.085.283.307,00

99,47 85,52

10 2 9

615.324.000,00 24.655.651.500,0 0 4.295.687.500,00 55.530.000,00 720.512.500,00

2.903.040.800,00 51.085.000,00 716.785.800,00

67,58 92 99,48

11

1.358.340.200,00

1.212.170.772,00

89,24

12

1.444.015.000,00

770.167.800,00

53,34

2. URUSAN KESEHATAN Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh SKPD : 1. Dinas Kesehatan, terdiri dari 14 Program dan 56 Kegiatan, dengan jumlah anggaran

sebesar

Rp.

24.098.229.828,00

terealisasi

Rp.

21.760.867.354,00 atau 90,30%. 2. RSUD, terdiri dari masing-masing 16 Program dan 73 Kegiatan dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

62.158.011,71

terealisasi

Rp.

63.990.837.287,00 atau 102,95%. 3. Sekretariat Daerah, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi Rp. 10.000.000,00 atau 100%. 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 terealisasi Rp. 78.274.500,00 atau 97,84%. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 55

5. Dinas Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 100.000.000,00 atau 100%. 6. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

25.000.000,00

terealisasi

Rp.

24.516.600,00 atau 98,07%. 7. Dinas Perhubungan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi Rp. 14.685.500,00 atau 97,90%. 8. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 47.500.000,00 terealisasi Rp. 47.300.000,00 atau 99,58%. 9. Dinas KOPERINDAG, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.900.000,00 terealisasi Rp. 48.703.000,00 atau 95,68%. 10. Dinas Pertanian, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 121.000.000,00 terealisasi Rp. 114.525.500,00 atau 94,65%. 11. BP Perijinan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau 100%. 12. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

10.000.000,00

terealisasi

Rp.

10.000.000,00 atau 100%. 13. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.700.000,00 atau 100%. 14. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 2 Program dan 4 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 51.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 51.590.000,00 atau 99,98%. 15. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 4 Program dan 4 Kegiatan dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

10.000.000,00

terealisasi

Rp.

10.000.000,00 atau 100%. 16. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 2 Program dan 4 Kegiatan dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

20.000.000,00

terealisasi

Rp.

20.000.000,00 atau 100%. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 56

Permasalahan dan Upaya Pemecahaannya Untuk penyerapan anggaran belum mencapai 100 % karena ada kendala dalam proses penyerapan anggaran di bagian keuangan Dinas Kesehatan. Solusinya tahun depan ada perbaikan dalam proses penyerapan anggaran. Dalam pencapaian Program Kesehatan di Kota Probolinggo bila ditinjau dari segi efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan ada beberapa kegiatan yang menjadi suatu masalah karena belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan terutama pada masalah gizi buruk pada balita, jumlah kematian ibu, jumlah kematian bayi, dan peningkatan jumlah kasus penyakit hal tersebut terjadi karena : 1. Upaya penanganan kasus gizi buruk sudah dapat tertangani 100%, tetapi kasus gizi buruk masih ada dan jumlah cukup banyak yaitu 303 balita di tahun 2012, jumlah kasus ini menurun dibandingkan tahun 2011 sebanyak 320 balita. Penyebab terjadinya kasus gizi buruk di Kota Probolinggo antara lain kemiskinan, pola asuh yang salah, tingkat pengetahuan orang tua yang kurang dan penyakit bawaan. Untuk mengurangi jumlah kasus atau prevalensi gizi tahun

secara

bertahap

dan

buruk dari tahun ke

berkesinambungan

telah

dilakukan

penanganan yang sifatnya pencegahan dengan memberikan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada semua balita, pemantauan status gizi balita, pelacakan kasus gizi buruk dan memberikan penyuluhan tentang gizi yang baik dan seimbang serta Kadarzi kepada ibu balita sehingga dapat menurunkan prevalensi gizi buruk pada balita, karena kasus gizi buruk yang ada kebanyakan adalah kasus lama yang berulang menjadi status gizi buruk kembali setelah tidak mendapatkan bantuan intervensi dari pemerintah. 2. Jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2012 ini menurun menjadi 4 (tujuh) orang dibandingkan tahun 2011 yaitu sebanyak 7 orang, hal ini disebabkan karena jumlah kasus ibu hamil resiko tinggi dengan komplikasi masih cukup banyak dan belum tertangani 100% karena bumil tidak memeriksakan kehamilannya secara paripurna, masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun, ibu nifas tidak memeriksakan diri dengan segera, pengetahuan ibu yang kurang tentang kehamilan dan resikonya. Dan penyebab kematian ibu hamil tahun 2012 ini antara lain karena Solusio placenta, eklamsi, Emboli air ketuban, penyakit jantung, Sesak dan TB – Paru. Untuk mengurangi jumlah kasus tersebut telah LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 57

dilakukan peningkatan kemitraan bidan dan dukun, pembentukan kelas ibu hamil di semua kelurahan, meningkatkan program P4K dengan stiker, mengaktifkan peran kader dalam penemuan bumil secara dini, memperbanyak sumber data untuk pengumpulan data tentang komplikasi kebidanan dan melakukan penyuluhan secara terus menerus dan berkesinambungan. 3. Jumlah kematian bayi pada tahun 2012 ini menurun yaitu sebanyak 41 anak dibandingkan tahun 2011 sebanyak 52 anak. Kematian bayi ini antara lain disebabkan karena bayi dengan berat badan lahir rendah, asfexia, infeksi dan kelainan bawaan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dengan memberikan penyuluhan tentang perawatan kehamilan, perawatan neonatal, ASI eksklusif, dan tentang imunisasi lebih baik 4. Peningkatan jumlah kasus suatu penyakit, masih menjadi ancaman bagi masalah kesehatan setiap tahunnya terutama penyakit demam berdarah (DBD). Meskipun jumlah kasus yang ada tertangani 100%, di tahun 2012 kasus DBD menurun banyak yaitu 23 kasus, dibandingkan tahun 2011 sebanyak 142 kasus, hal ini dikarenakan adanya evaluasi dan tindaklanjut yang lebih maksimal dari tahun 2011 dalam penanganan pelaksanaaan kegiatan dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor, yaitu melaksanakan upaya pencegahan dengan melaksanakan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M (Menguras, Menutup, Mengubur), meningkatkan peran serta kader kesehatan di desa / posyandu serta kader jumantik, membagikan abate, memberikan penyuluhan tentang penyakit DBD kepada masyarakat, diberbagai tempat antara lain di posyandu, di sekolah, pengajian RT/RW, disertai dengan memasang banner, poster dan membagikan leaflet. 5. Koordinasi dan sinkronisasi lintas program belum optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu kegiatan maupun dalam proses

penganggaran.

Upaya

penanganan

dengan

diadakannya

pertemuan secara berkala setiap tiga bulan sekali yang diikuti oleh kepala bidang, kepala seksi dan pengelola program dengan tujuan untuk mengadakan evaluasi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan dan mengidentifikasi


semua masalah yang ada, serta mencari

BAB III - 58

pemecahan masalah dan tindak lanjut untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang. 6. Data base yang masih lemah. Upaya penanganan, meningkatkan kinerja petugas dengan cara melakukan verifikasi dan akurasi data di lapangan,

memberikan

pelatihan

ketrampilan

petugas

dalam

mengumpulkan dan mengolah data, meningkatkan sarana dan prasarana

SIK

(Sistem

Informasi

Kesehatan)

yang

memadai,

memperbaiki system pengumpulan data yang ada untuk lebih sistematis dan mudah untuk dioperasionalkan. 7. Belum tercapainya komitmen dana kesehatan sebesar 15% APBD, di tindaklanjuti dengan mengadakan advokasi kepada Pemerintah Daerah.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo terdiri dari 12 program dan 53 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.696.721.284,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.346.349.737,02 atau 97,00%. Adapun rinciannya sebagai berikut : No. 1 1

2

3

4

5

Program

Kegiatan

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Anggaran (Rp) 5

Realisasi(Rp) 6

% 7

79,000,000.00

65,995,556.00

83.54

250,000,000.00

245,805,971.00

98.32

593,989,960.00

582,017,500.00

97.98

349,800,000.00

345,399,853.00

98.74

50,400,000.00

49,934,500.00

99.08

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

40,000,000.00

39,904,000.00

99.76

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

30,000,000.00

29,938,000.00

99.79

30,350,000.00

30,350,000.00

100.00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional Lomba Budaya dan Disiplin Kerja Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

80,860,000.00

80,794,000.00

99.92

103,125,000.00

102,159,436.00

99.06

18,931,400.00

18,924,950.00

99.97

139,187,750.00

137,296,500.00

98.64

182,300,000.00

181,829,588.00

99.74

10,987,800.00

10,972,500.00

99.86

Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


BAB III - 59

No.

6

7

Program

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1

9

%

29,314,500.00

80.88

77,839,000.00

75,909,000.00

97.52

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

400,675,000.00

339,831,150.00

84.81

83,350,000.00

83,217,500.00

99.84

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

77,930,000.00

77,926,500.00

100.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Program Pewadahan & Pengumpulan Sampah Pemeliharaan & Peningkatan Sarana Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Peningkatan TPA dan TPS Operasional UPTD Komposting Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan Manajemen Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah

40,050,000.00

39,498,000.00

98.62

610,900,000.00

603,456,172.00

98.78

1,127,630,000.00

1,123,507,464.00

99.63

30,000,000.00 537,171,500.00

29,681,000.00 516,669,541.00

98.94 96.18

255,110,000.00

221,322,000.02

86.76

113,720,000.00

113,426,150.00

99.74

44,875,000.00

44,025,000.00

98.11

Pengembangan Pengolahan Sampah Skala Kawasan

150,000,000.00

144,528,000.00

96.35

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

244,553,690.00

161,992,250.00

66.24

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

232,970,000.00

230,428,849.00

98.91

57,500,000.00

57,499,560.00

100.00

145,470,000.00

145,291,500.00

99.88

59,595,000.00

59,402,500.00

99.68

50,000,000.00

49,770,000.00

99.54

158,580,000.00

155,980,600.00

98.36

228,490,000.00

227,160,000.00

99.42

Kerjasama di Bidang Pengelolaan Lingkungan

44,750,000.00

44,714,250.00

99.92

Pembangunan Sanitasi Permukiman Pembinaan dan Sosialisasi Lingkungan

52,850,000.00

51,811,000.00

98.03

76,550,000.00

76,459,000.00

99.88

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Penyusunan Dokumen UKLUPL Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan dan Pengembangan Komposter Operasional Pemantauan Kualitas Air

2

Program

Realisasi(Rp)

36,243,213.00

Peningkatan Masyarakat Zone Kawasan

8

Anggaran (Rp)

3 Pengelolaan dan Penataan Kawasan/Pemukiman Ramah Lingkungan Peningkatan Sanitasi Perkotaan Peningkatan Peran Serta


5

6

7

49,250,000.00

48,874,200.00

99.24

100,000,000.00

97,953,000.00

97.95

76,550,000.00

76,515,530.00

99.95

BAB III - 60

No.

10

Program

Kegiatan

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Desiminasi ISO 9001 Operasional UPTD Pusat Informasi dan Studi Lingkungan Hidup (PISLH) Peningkatan Program Adiwiyata dan Adiwiyata BESTARI Pendampingan Peningkatan Kerjasama/Kemitraan

Anggaran (Rp)

Realisasi(Rp)

%

87,782,500.00

87,582,380.00

99.77

50,000,000.00 671,531,510.00

46,950,000.00 630,884,212.00

93.90 93.95

80,675,000.00

71,596,000.00

88.75

52,200,000.00

51,854,500.00

99.34

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penerangan Kota

1,071,863,250.00

1,059,453,600.00

98.84

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Kota

42,366,175.00

41,270,000.00

97.41

75,000,000.00

74,090,375.00

98.79

574,800,000.00 1,681,448,500.00

574,800,000.00 1,675,298,100.00

100.00 99.63

187,520,000.00

185,084,000.00

98.70

11

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri

12

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan dan Peningkatan Pertamanan dan Penghijauan Kota Peningkatan Sarana Operasional Taman

11,696,721,248.00

11,346,349,737.02

97.00

Permasalahan dan Solusi Seluruh pelaksanaan kegiatan Badan Lingkungan Hidup tahun 2012 telah dilaksanakan seoptimal mungkin dengan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya. Pencapaian keberhasilan

tersebut

tentunya

atas

peran

serta

stakeholders

pembangunan di Kota Probolinggo. Disamping keberhasilan yang telah dicapai Badan Lingkungan Hidup tersebut tentunya disadari masih banyak kelemahan-kelemahan,

kekurangan-kekurangan

serta

permasalahan-

permasalahan, diantaranya adalah: a.

Upaya peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan juga harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup karena penambahan sarana dan prasarana mengakibatkan bertambahnya juga beban biaya perawatan dan pemeliharaan, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemeliharaan PJU, taman kota dan prasarana kebersihan, agar efisiensi biaya pemeliharaan dan perawatannya

b.

Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

hidup

terutama

masalah

penanganan

sampah

sehingga

diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan akan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan c.

Belum adanya langkah-langkah percepatan dalam upaya mengadopsi, menciptakan dan mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang


BAB III - 61

efektif, efisien dan ramah lingkungan, sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan sampah organik maupun non organik menjadi sesuatu yang bermanfaat d.

Masih kurangnya peningkatan kontribusi pihak swasta dalam upaya kerjasama pengembangan model investasi lingkungan, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan pihak swasta atau akademis dalam pengembangan model investasi lingkungan

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh SKPD : 1. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 20 Program dan 38 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.505.605.956,91,00 terealisasi Rp. 27.547.336.561,00 atau 96,64%. 2. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari masing-masing 2 Program dan 3 Kegiatan dengan

jumlah

anggaran sebesar

Rp.

56.000.000,00

terealisasi Rp. 55.779.000,00 atau 99,92%. 3. Kecamatan Mayangan, terdiri dari masing-masing 1 Program dan 1 Kegiatan dengan

jumlah

anggaran sebesar

Rp.

22.000.000,00

terealisasi Rp. 21.982.000,00 atau 99,92%. 4. Kecamatan Kedopok, terdiri dari masing-masing 1 Program dan 2 Kegiatan

dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

71.500.000,00

terealisasi Rp. 71.418.500,00 atau 99,89%.

5. URUSAN PENATAAN RUANG Urusan Tata Ruang dilaksanakan oleh SKPD : 1. BAPPEDA, terdiri dari 14 Program dan 99 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 814.000.000,00 terealisasi Rp. 780.047.520,00 atau 95,83%. 2. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 14 Program dan 99 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

329.650.000,00

terealisasi

Rp.

321.563.000,00 atau 97,55%.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh SKPD : 1. BAPPEDA, terdiri dari 14 Program dan 99 Kegiatan, dengan jumlah anggaran

sebesar

Rp.

10.207.837.164.430,00

terealisasi

Rp.

9.853.164.793,00 atau 96,53%. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 62

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi Rp. 9.625.000,00 atau 96,25%. 3. Dinas KOPERINDAG, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

32.200.000,00

terealisasi

Rp.

32.970.300,00 atau 93,67%. 4. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 Program dan 4 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

424.416.500,00

terealisasi

Rp.

420.405.725,00 atau 99,05%. 5. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

62.750.000,00

terealisasi

Rp.

62.695.000,00 atau 99,91%. 6. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 2 Program dan 3 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.480.000,00 terealisasi Rp. 35.480.000,00 atau 100%. 7. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

19.825.000,00

terealisasi

Rp.

19.699.000,00 atau 99,36%. 8. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

17.500.000,00

terealisasi

Rp.

17.490.000,00 atau 99,94%. 9. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 2 Program dan 3 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

37.000.000,00

terealisasi

Rp.

37.000.000,00 atau 100%. 10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 2 Program dan 3 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 211.394.000,00 terealisasi Rp. 206.091.950.000,00 atau 97,49%.

7. URUSAN PERUMAHAN Urusan Perumahan dilaksanakan oleh SKPD : 1. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 3 Program dan 9 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

7.339.316.233,62

terealisasi

Rp.

7.182.538.512,00 atau 97,86%. 2. Sekretariat Daerah, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 terealisasi Rp. 20.000.000,00 atau 100%. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 63

3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 89.112.000,00 terealisasi Rp. 71.857.500,00 atau 80,64%.

8. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh SKPD : 1. DISPOBPAR, terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.202.125.302,00 terealisasi Rp. 4.902.689.461,00 atau 94,24%. 2. Dinas Pendidikan, terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 399.540.000,00 terealisasi Rp. 381.029.125,00 atau 95,37%. 3. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

1.647.999.821,00

terealisasi

Rp.

1.499.077.250,00 atau 90,96%. 4. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi Rp. 3.000.000,00 atau 100%. 5. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau 100%. 9. URUSAN PENANAMAN MODAL Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh SKPD : 1. Badan Pelayanan Perijinan, terdiri dari 8 Program dan 33 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.471.115.270,00 terealisasi Rp. 3.369.536.064,00 atau 97,07%. 2. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 Program dan 9 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.138.176.010,00 terealisasi Rp. 1.094.623.420,00 atau 96,17%.

10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh SKPD : 1. Dinas KOPERINDAG, terdiri dari 9 Program dan 32 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

4.467.054.777,00

terealisasi

Rp.


BAB III - 64

2. Sekretariat Daerah, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 163.883.125,00 terealisasi Rp. 151.858.500,00 atau 92,66%. 3. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

60.780.000,00

terealisasi

Rp.

60.672.000,00 atau 99,82%. 4. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

28.270.000,00

terealisasi

Rp.

28.270.000,00 atau 100%. 5. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.060.000,00 terealisasi Rp. 18.060.000,00 atau 100%. 6. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

20.000.000,00

terealisasi

Rp.

20.000.000,00 atau 100%. 7. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau 100%.

11. URUSAN KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh SKPD : 1. DISPENDUK CAPIL, terdiri dari 13 Program dan 38 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

5.848.689.408,00

terealisasi

Rp.

5.706.939.548,00 atau 97,58%. 2. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.550.000,00 terealisasi Rp. 19.550.000,00 atau 100%. 3. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

39.472.500,00

terealisasi

Rp.


anggaran

sebesar

Rp.

25.000.000,00

terealisasi

Rp.

25.000.000,00 atau 100%.


BAB III - 65

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari 11 Program dan 44 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.285.080.364,00 terealisasi Rp. 6.112.254.266,00 atau 97,25%.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas Pertanian, terdiri dari 1 Program dan 7 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 960.030.000,00 terealisasi Rp. 920.098.500,00 atau 95,84%.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh SKPD : 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, terdiri dari 8 Program dan 27 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.280.525.668,00 terealisasi Rp. 5.050.855.826,00 atau 96,01%. 2. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

45.070.000,00

terealisasi

Rp.

45.003.600,00 atau 99,85%. 3. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.110.000,00 terealisasi Rp. 42.110.000,00 atau 100%. 4. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

43.000.000,00

terealisasi

Rp.


anggaran

sebesar

Rp.

45.750.000,00

terealisasi

Rp.


anggaran

sebesar

Rp.

42.475.000,00

terealisasi

Rp.

42.475.000,00 atau 100%.

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, terdiri dari 5 Program LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 66

dan 10 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.542.129.013,00 terealisasi Rp. 1.516.810.210,00 atau 98,36%.

16. URUSAN PERHUBUNGAN Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh 1. Dinas Perhubungan, terdiri dari 12 Program dan 78 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

10.241.194.922,00

terealisasi

Rp.

9.766.754.476,00 atau 95,37%. 2. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 2 Program dan 18 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

367.500.000,00

terealisasi

Rp.

359.254.000,00 atau 97,76%.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh SKPD : 1. Dinas Perhubungan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 26.700.000,00 terealisasi Rp. 25.476.000,00 atau 95,42%. 2. Sekretariat Daerah, terdiri dari 7 Program dan 18 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.474.891.000,00 terealisasi Rp. 2.446.901.450,00 atau 98,87%. 3. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.400.000,00 terealisasi Rp. 11.400.000,00 atau 100%.

18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh SKPD : 1. BAKESBANGPOL dan LINMAS, terdiri dari 14 Program dan 50 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.271.763.563,00 terealisasi Rp. 4.127.604.985,00 atau 96,63%. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari 7 Program dan 27 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.

2.038.912.210,98

terealisasi Rp. 1.918.297.443,00 atau 94,08%. 3. SATPOL PP, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.607.305.730,00 terealisasi Rp. 4.394.945.229,00 atau 95,39%.


BAB III - 67

4. Sekretariat Daerah, terdiri dari 8 Program dan 12 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 529.971.000,00 terealisasi Rp. 518.908.250,00 atau 97,91%. 5. Sekretariat DPRD, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.000.000,00 terealisasi Rp. 56.000.000,00 atau 100%. 6. DPPKA, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 298.500.000,00 terealisasi Rp. 180.125.000,00 atau 60,34%. 7. BKD, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 84.125.000,00 terealisasi Rp. 83.850.000,00 atau 99,67%. 8. Inspektorat, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 121.900.000,00 terealisasi Rp. 121.007.000,00 atau 99,27%. 9. Sekretariat KORPRI, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 37.537.500,00 atau 75,08%. 10. Dinas Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 140.000.000,00 terealisasi Rp. 138.700.000,00 atau 99,07%. 11. Dinas Kesehatan, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.700.000,00 terealisasi Rp. 44.700.000,00 atau 100%. 12. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

36.400.000,00

terealisasi

Rp.

36.350.000,00 atau 99,86%. 13. BAPPEDA, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi Rp. 39.975.000,00 atau 99,94%. 14. Dinas Perhubungan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

93.000.000,00

terealisasi

Rp.

92.700.000,00 atau 99,68%. 15. DISPENDUK CAPIL, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

172.350.000,00

terealisasi

Rp.

171.600.000,00 atau 99,56%.


BAB III - 68

16. BPP & KB, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi Rp. 40.000.000,00 atau 100%. 17. Dinas Sosial, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 73.500.000,00 terealisasi Rp. 72.946.000,00 atau 99,25%. 18. DISKOPERINDAG, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.645.000,00 terealisasi Rp. 36.166.500,00 atau 96,07%. 19. BP Perijinan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 96.000.000,00 terealisasi Rp. 95.759.000,00 atau 99,75%. 20. DISPOBPAR, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi Rp. 40.000.000,00 atau 100%. 21. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

117.275.000,00

terealisasi

Rp.


anggaran

sebesar

Rp.

115.397.000,00

terealisasi

Rp.

115.397.000,00 atau 100%. 23. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

285.889.000,00

terealisasi

Rp.


anggaran

sebesar

Rp.

28.300.000,00

terealisasi

Rp.

28.300.000,00 atau 100%. 25. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

73.750.000,00

terealisasi

Rp.

73.750.000,00 atau 100%. 26. Kantor DIKLAT, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 terealisasi Rp. 44.740.000,00 atau 99,42%. 27. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

73.750.000,00

terealisasi

Rp.

73.750.000,00 atau 100%. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 69

19. URUSAN ADMINISTRASI

OTONOMI

DAERAH,

KEUANGAN

DAERAH,

PEMERINTAH

UMUM,

PERANGKAT

DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD : 1. Dinas Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 104.000.000,00 terealisasi Rp. 104.000.000,00 atau 100%. 2. Dinas Kesehatan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 77.000.000,00 terealisasi Rp. 77.000.000,00 atau 100%. 3. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

116.350.000,00

terealisasi

Rp.

116.182.425,00 atau 99,86%. 4. BAPPEDA, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 210.100.000,00 terealisasi Rp. 203.289.570,00 atau 96,76%. 5. BPP & KB, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00 terealisasi Rp. 4.000.000,00 atau 100%. 6. Dinas Sosial, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau 100%. 7. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 terealisasi Rp. 28.000.000,00 atau 100%. 8. Dinas DISPOBPAR, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.000.000,00 terealisasi Rp. 19.000.000,00 atau 100%. 9. SATPOL PP, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 53.700.000,00 terealisasi Rp. 53.700.000,00 atau 100%. 10. DPRD, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.668.327.422,00 terealisasi Rp. 5.583.144.544,00 atau 98,50%. 11. KDH & WKDH, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 561.571.661,00 terealisasi Rp. 557.005.386,00 atau 99,19%.


BAB III - 70

12. Sekretariat Daerah, terdiri dari 57 Program dan 172 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.273.061.982,81,00 terealisasi Rp. 27.845.300.928,00 atau 95,12%. 13. Sekretariat DPRD, terdiri dari 8 Program dan 34 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

11.134.991.463,34

terealisasi

Rp.

10.274.296.268,00 atau 92,27%. 14. DPPKA, terdiri dari 9 Program dan 46 Kegiatan, dengan jumlah anggaran

sebesar

Rp.

86.053.915.225,90

terealisasi

Rp.

70.193.602.106,47 atau 81,57%. 15. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 9 Program dan 46 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.647.346.056,00 terealisasi Rp. 4.740.022.148,00 atau 92,91%. 16. Inspektorat, terdiri dari 4 Program dan 12 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.252.349.822,31 terealisasi Rp. 3.021.612.349,00 atau 92,91%. 17. Sekretariat KORPRI, terdiri dari 4 Program dan 12 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

665.983.408,00

terealisasi

Rp.

451.907.759,00 atau 67,86%. 18. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 12 Program dan 35 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

6.337.146.511,82

terealisasi

Rp.

5.973.219.274,00 atau 99,52%. 19. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 11 Program dan 37 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.001.519.794,00 terealisasi Rp. 5.892.736.844,00 atau 98,19%. 20. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 12 Program dan 26 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

5.987.040.067,00

terealisasi

Rp.

5.703.575.039,00 atau 95,27%. 21. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 14 Program dan 41 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

6.077.658.997,71

terealisasi

Rp.

5.925.121.647,00 atau 97,49%. 22. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 13 Program dan 33 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

6.772.365.462,00

terealisasi

Rp.

6.214.481.959,00 atau 91,76%. 23. KANTOR DIKLAT, terdiri dari 7 Program dan 31 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

3.326.333.863,96

terealisasi

Rp.


BAB III - 71

24. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 7 Program dan 31 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi Rp. 3.000.000,00 atau 100%. 25. Dinas Pertanian, terdiri dari 7 Program dan 31 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 terealisasi Rp. 24.000.000,00 atau 100%.

20. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh SKPD : 1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 11 Program dan 42 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 4.618.940.216,00

terealisasi Rp. 4.430.150.921,00 atau 95,91%. 2. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

165.000.000,00

terealisasi

Rp.


anggaran

sebesar

Rp.

172.500.000,00

terealisasi

Rp.

171.162.000,00 atau 99,22%. 4. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

165.000.000,00

terealisasi

Rp.


anggaran

sebesar

Rp.

165.000.000,00

terealisasi

Rp.


anggaran

sebesar

Rp.

165.000.000,00

terealisasi

Rp.

164.363.000,00 atau 99,61%.

21. URUSAN SOSIAL Urusan Sosial dilaksanakan oleh SKPD : 1. Dinas Sosial, terdiri dari 12 Program dan 34 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.679.308.229,38 terealisasi Rp. 5.495.638.166,00 atau 96,77%. 2. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

208.000.000,00

terealisasi

Rp.

203.195.000,00 atau 97,69%. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 72

3. Sekretariat Daerah, terdiri dari 2 Program dan 5 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 998.690.000,00 terealisasi Rp. 968.734.905,00 atau 97,00%. 4. Kecamatan Wonoasih, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

1.500.000.000,00

terealisasi

Rp.

1.494.259.000,00 atau 99,62%. 5. Kecamatan Kademangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

1.418.400.000,00

terealisasi

Rp.

1.414.647.500,00 atau 99,74%. 6. Kecamatan Mayangan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

1.495.000.000,00

terealisasi

Rp.

1.493.281.150,00 atau 99,89%. 7. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 2 Program dan 3 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

1.536.000.000,00

terealisasi

Rp.

1.535.938.000,00 atau 100%. 8. Kecamatan Kanigaran, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

1.580.000.000,00

terealisasi

Rp.

1.575.845.000,00 atau 99,74%.

22. URUSAN KEBUDAYAAN Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh : 1. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata, terdiri dari 3 Program dan 7 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.207.906.000,00 terealisasi Rp. 1.172.767.850,00 atau 97,09%. 2. Dinas Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 235.000.000,00 terealisasi Rp. 221.070.050,00 atau 94,07%.

23. URUSAN KEARSIPAN Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh SKPD : 1. Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari 3 Program dan 4 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 175.530.000,00 terealisasi Rp. 167.917.500,00 atau 95,66%.


BAB III - 73

2. Kantor Pendidikan, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 175.530.000,00 terealisasi Rp. 167.917.500,00 atau 98,72%. 3. Kecamatan Kedopok, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah

anggaran

sebesar

Rp.

90.000.000,00

terealisasi

Rp.

88.850.000,00 atau 99,12%.

24. URUSAN PERPUSTAKAAN Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari 6 Program dan 24 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.533.070.190,98 terealisasi Rp. 1.067.182.767,00 atau 97,45%.


BAB III - 74

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB NO. 1.

URUSAN WAJIB Pendidikan

NAMA SKPD PELAKSANA 1. Dinas Pendidikan Kota Probolinggo 2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo

2.

Kesehatan

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Dinas Kesehatan Kota Prob. 3. RSUD Kota Prob. 4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 5. Dinas Perhubungan Kota Prob. 6. Dinas Tenaga Kerja Kota Prob. 7. DISKOPERINDAG Kota Prob. 8. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob. 9. Sekretariat Daerah Kota Prob. 10. DPPKA Kota Prob. 11. Kec. Wonoasih Kota Prob. 12. Kec. Kademangan Kota Prob. 13. Kec. Mayangan Kota Prob. 14. Kec. Kedopok Kota Prob. 15. Kec. Kanigaran Kota Prob. 16. Dinas Pertanian Kota Prob.

3.

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kota Prob.

4.

Pekerjaan Umum

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. Kec. Wonoasih Kota Prob. 3. Kec. Mayangan Kota Prob. 4. Kec. Kedopok Kota Prob.

5.

Tata Ruang

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. BAPPEDA Kota Prob.

6.


1. BAPPEDA Kota Prob. 2. DISKOPERINDAG Kota Prob. 3. BPBD Kota Prob. 4. Sekretariat Daerah Kota Prob. 5. Kec. Wonoasih Kota Prob. 6. Kec. Kademangan Kota Prob. 7. Kec. Mayangan Kota Prob. 8. Kec. Kedopok Kota Prob. 9. Kec. Kanigaran Kota Prob. 10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.

7.

Perumahan

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. Sekretariat Daerah Kota Prob. 3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.

8.

Kepemudaan & Olah Raga

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob.


BAB III - 75

NO.

URUSAN WAJIB

NAMA SKPD PELAKSANA 3. DISPOBPAR Kota Prob. 4. Kec. Kademangan Kota Prob. 5. Kec. Kanigaran Kota Prob.

9.

1. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob.

Penanaman Modal

2. Sekretariat Daerah Kota Prob. 10.

1. DISKOPERINDAG Kota Prob.

Koperasi & UKM

2. Sekretariat Daerah Kota Prob. 3. Kec. Wonoasih Kota Prob. 4. Kec. Kademangan Kota Prob. 5. Kec. Mayangan Kota Prob. 6. Kec. Kedopok Kota Prob. 7. Kec. Kanigaran Kota Prob. 11.

Kependudukan Sipil

&

Catatan

1. DISPENDUK CAPIL Kota Prob. 2. Kec. Kademangan Kota Prob. 3. Kec. Kedopok Kota Prob. 4. Kec. Kanigaran Kota Prob.

12.

Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja Kota Prob.

13.

Ketahanan Pangan


14.


1. BPP & KB Kota Prob. 2. Kec. Wonoasih Kota Prob. 3. Kec. Kademangan Kota Prob. 4. Kec. Mayangan Kota Prob. 5. Kec. Kedopok Kota Prob. 6. Kec. Kanigaran Kota Prob.

15.

Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera

16.

Perhubungan

dan

BPP & KB Kota Prob. 1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. Dinas Perhubungan Kota Prob.

17.

Komunikasi dan Informatika

1. Dinas Perhubungan Kota Prob. 2. Sekretariat Daerah Kota Prob. 3. Kec. Kedopok Kota Prob.

18.`

Pertanahan

Kewenangan Pusat

19.

Kesbang & Politik

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Dinas Kesehatan Kota Prob. 3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 4. BAPPEDA Kota Prob. 5. Dinas Perhubungan Kota Prob. 6. DISPENDUK CAPIL Kota Prob. 7. BPP & KB Kota Prob. 8. Dinas Sosial Kota Prob. 9. DISKOPERINDAG Kota Prob. 10. Badan Pelayanan Perijinan Kota Prob. 11. DISPOBPAR Kota Prob.


BAB III - 76

NO.

URUSAN WAJIB

NAMA SKPD PELAKSANA 12. BAKESBANG POLINMAS Kota Prob. 13. BPPD Kota Prob. 14. SATPOL PP Kota Prob. 15. Sekretariat Daerah Kota Prob. 16. Sekretariat DPRD Kota Prob. 17. DPPKA Kota Prob. 18. BKD Kota Prob. 19. INSPEKTORAT Kota Prob. 20. SEKRETARIAT KORPRI Kota Prob. 21. Kec. Wonoasih Kota Prob. 22. Kec. Kademangan Kota Prob. 23. Kec. Mayangan Kota Prob. 24. Kec. Kedopok Kota Prob. 25. Kec. Kanigaran Kota Prob. 26. Kantor DIKLAT Kota Prob. 27. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob. 28. Dinas Pertanian Kota Prob.

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Dinas Kesehatan Kota Prob. 3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 4. BAPPEDA Kota Prob. 5. BPP & KB Kota Prob. 6. Dinas Sosial Kota Prob. 7. Dinas Tenaga Kerja Kota Prob. 8. DISPOBPAR Kota Prob. 9. SATPOL PP Kota Prob. 10. DPRD Kota Prob. 11. KDH & WKDH Kota Prob. 12. Sekretariat Daerah Kota Prob. 13. Sekretariat DPRD Kota Prob. 14. DPPKA Kota Prob. 15. BKD Kota Prob. 17. INSPEKTORAT Kota Prob. 18. SEKRETARIAT KORPRI Kota Prob. 19. Kec. Wonoasih Kota Prob. 20. Kec. Kademangan Kota Prob. 21. Kec. Mayangan Kota Prob. 22. Kec. Kedopok Kota Prob. 23. Kec. Kanigaran Kota Prob. 24. Kantor DIKLAT Kota Prob. 25. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob. 26. Dinas Pertanian Kota Prob.

21.

Pemberdayaan Desa


Masyarakat

1. Kec. Wonoasih Kota Prob. 2. Kec. Kademangan Kota Prob.

BAB III - 77

NO.

URUSAN WAJIB

NAMA SKPD PELAKSANA 3. Kec. Mayangan Kota Prob. 4. Kec. Kedopok Kota Prob. 5. Kec. Kanigaran Kota Prob. 6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Prob.

22.

Sosial

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Prob. 2. Dinas Sosial Kota Prob. 3. Sekretariat Daerah Kota Prob. 4. Kec. Wonoasih Kota Prob. 5. Kec. Kademangan Kota Prob. 6. Kec. Mayangan Kota Prob. 7. Kec. Kedopok Kota Prob. 8. Kec. Kanigaran Kota Prob.

23.

Budaya

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. DISPOBPAR Kota Prob.

24.

Statistik

Kewenangan Pusat

25.

Kearsipan

1. Dinas Pendidikan Kota Prob. 2. Kec. Kedopok Kota Prob. 3. Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Prob.

26.

Perpustakaan


Kantor Perpustakaan & Arsip Kota Prob.

BAB III - 78

2. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL N O 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

SKPD Dinas Pendidikan Kota Prob Dinas Kesehatan Kota Pob. RSUD Kota Probolinggo DPU Kota Probolinggo BAPPEDA Kota Probolinggo DISHUB Kota Probolinggo BLH Kota Probolinggo DISPENDUK&CAPIL Kota Prob. BPP & KB Kota Prob. Dinas Sosial Kota Prob. DISNAKER Kota Prob. DISKOPERINDAG Kota Prob. BP Perijinan Kota Prob. DISPOBPAR Kota Prob. BAKESBANG & POLINMAS Kota Probolinggo BPBD Kota Probolinggo SATPOL PP Kota Prob. DPRD Kota Prob. KDH & WKDH Kota Prob. Sekretariat Daerah Kota Prob. Sekretariat DPRD Kota Prob. DPPKA Kota Probolinggo BKD Kota Probolinggo Inspektorat Kota Probolinggo


IIa

1

IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

Va

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 6 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3

16 22 15 13 11 11 14 10 16 14 12 14 7 9 8

8 7

13

1 1

1 4

3

9 3 1 1 4

26 9 16 6 9

4 1 1 1 1

5 2

BAB III - 79

2 4 3 5 1

3

Fungsional Umum / Staf 2316 260 414 70 28 55 140 13 40 21 30 28 22 28 17

Fungsional Khusus

Jumlah

1972 197 313 0 0 7 0 0 11 0 0 0 0 0 0

2359 295 438 91 45 75 163 28 67 41 49 48 33 41 30

13 48

0 0

18 53

131 31 111 21 12

0 0 0 0 0

171 44 137 31 26

N O 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

SKPD Sekretariat KORPRI Kota Prob. Kecamatan Wonoasih Kecamatan Kademangan Kecamatan Mayangan Kecamatan Kedopok Kecamatan Kanigaran Kantor DIKLAT Kota Prob. Kantor PEMMAS Kota Prob. Kantor PERPUS & ARSIP Kota Prob. Dinas Pertanian Kota Prob. DKP Kota Probolinggo

IIa

IIb

1 1

IIIa

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IIIb 1 1 1 1 1 1

4 3

IVa

IVb

11 11 10 11 11 4 4 4 21 11

2 26 29 24 26 28

1 2

Va

Fungsional Umum / Staf 2 42 42 37 45 48 8 12 20 31 29

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo


BAB III - 80

Fungsional Khusus

Jumlah

0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1

5 81 84 73 84 89 13 17 25 50 47

3.a. Jumlah Eselon dan Pendidikan SKPD Kota Probolinggo ESELON

Jumlah Jabatan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

II.a

1

S2 1

II.b

24

24

24

III.a

46

8

37

45

III.b

76

1

19

56

18

58

IV.a

352

79

17

186

69

337

15

IV.b

174

2

103

2

174

V.a

13

Jumlah

SD

SLTP

SLTA

DI

DII

1

DIII

GOLONGAN/PANGKAT

8

S1/D-IV

S3

I

5

II

III

3

10

IV 1

686

0

0

88

1

0

19

389

189

0

0

3

539

143

Jabatan Fungsional

2.508

0

0

203

7

440

410

1.352

96

0

0

627

836

1.045

Staf/fungsional umum

1.657

162

188

933

7

2

167

197

1

0

288

1.163

204

1

Jumlah Total

4.851

162

188

1.22 4

15

442

596

1931

286

0

288

1.793

1.581

1.189

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo


BAB III - 81

3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN


BAB III - 82


BAB III - 83


BAB III - 84


BAB III - 85


BAB III - 86


BAB III - 87


BAB III - 88


BAB III - 89


BAB III - 90


BAB III - 91

4. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Proses

Perencanaan

Pembangunan

dilakukan

melalui

beberapa tahapan yaitu, sebagai berikut : 

Tahapan rencana 1) Penyusunan rencana 

Rancangan Rencana Pembangunan Daerah;



Rancangan Rencana Kerja SKPD;



Musyawarah Perencanaan Pembangunan;



Rancangann Akhir rencana Pembangunan.

2) Penetapan rencana 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah ditetapkan dengan Perda;



Rencana

Pebangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3) Pengendalian pelaksanaan rencana 

Dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;



Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4) Evaluasi pelaksanaan rencana 

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;



Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan SKPD;



Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.


BAB III - 92



Ruang Lingkup Perencanaan sesuai dengan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari beberapa dokumen yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (ps.13 ayat 2); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Ps. 19 ayat 3); 3) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) (Ps. 19 ayat 4); 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Ps. 26 ayat 2); 5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) (Ps. 21 ayat 3). 6) Alur Perencanaan dari RPJP sampai APBD RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

RENSTRA SKPD

RKP DAERAH

RENJA SKPD

RAPBD

RKA SKPD

APBD

RINCIAN APBD

5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN Masing-masing SKPD mengenai kondisi sarana dan prasarana mencukupi dan memadai.


BAB III - 93

C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. REALISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI (1) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 19 program dan 83 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 11.973.579.529,00 terealisasi Rp. 11.333.173.681,00 atau 94,65%.

(2) URUSAN PERTANIAN Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas Pertanian, terdiri dari 13 program dan 32 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 11.343.151.386,31 terealisasi Rp. 10.589.614.637,93 atau 93,36%.

(3) URUSAN KEHUTANAN Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh : 1. Dinas Pertanian, terdiri dari 1 Program dan 2 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 terealisasi Rp. 119.441.750,00 atau 95,55%. 2. Dinas Sosial, terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 82.500.000,00 terealisasi Rp. 82.226.000,00 atau 99,67%.

(4) URUSAN ENERGI & SDM Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas KOPERINDAG, terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 648.275.000,00 terealisasi Rp. 647.299.310,00 atau 99,85%.

(5) URUSAN PARIWISATA Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, terdiri dari 3 program dan 7 kegiatan dengan

jumlah

anggaran

Rp.

1.388.085.000,00

terealisasi

Rp.

1.377.538.900,00 atau 99,24%.


BAB III - 94

(6) URUSAN INDUSTRI Urusan Industri dilaksanakan oleh 1 SKPD, yaitu Dinas KOPERINDAG, terdiri dari

3 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.

1.069.075.000,00 terealisasi Rp. 1.043.022.625,00 atau 97,56%.

(7) URUSAN PERDAGANGAN Urusan

Perdagangan

dilaksanakan

oleh

1

SKPD,

yaitu

Dinas

KOPERINDAG, terdiri dari 4 program dan 6 kegiatan dengan jumlah anggaran

Rp. 398.535.877,00 terealisasi Rp. 461.010.000,00 atau

95,14%.

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PILIHAN NO.

URUSAN PILIHAN

NAMA SKPD PELAKSANA

1.

Kelautan & Perikanan


2.

Pertanian


3.

Kehutanan

1. Dinas Sosial Kota Prob. 2. Dinas Pertanian Kota Prob.

4.

Energi & SDM


5.

Pariwisata

DISPOBPAR Kota Prob.

6.

Industri


7.

Perdagangan


8.

Transmigrasi

-

2. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

No

SKPD

1.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo Dinas Pertanian Kota Prob. Dinas Sosial Kota Prob. DISKOPERINDAG Kota Prob. JUMLAH

2. 3. 4.

IIa


0

2

Fungsional Umum / Staf 29

Fungsio nal Khusus 1

1

31

6

50

14

21

0

41

4

14

28

0

48

15

60

109

7

186

IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

1

1

3

11

1

1

4

21

1

1

4

1

1

4

4

3

Va

0

Jumla h 47

BAB III - 95

3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN


BAB III - 96

4. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN Proses Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, sebagai berikut :  Tahapan rencana 1) Penyusunan rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Daerah;  Rancangan Rencana Kerja SKPD;  Musyawarah Perencanaan Pembangunan;  Rancangann Akhir rencana Pembangunan. 2) Penetapan rencana  Rencana

Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah

ditetapkan dengan Perda;  Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 3) Pengendalian pelaksanaan rencana  Dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;  Kepala

Bappeda

menghimpun

dan

menganalisis

hasil

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masingmasing

Pimpinan

SKPD

sesuai

dengan

tugas

dan

kewenangannya. 4) Evaluasi pelaksanaan rencana  Kepala

SKPD

melakukan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan SKPD periode sebelumnya;  Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan SKPD;  Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.


BAB III - 97

 Ruang Lingkup Perencanaan sesuai dengan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari beberapa dokumen yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (ps.13 ayat 2); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Ps. 19 ayat 3); 3) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) (Ps. 19 ayat 4); 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Ps. 26 ayat 2); 5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) (Ps. 21 ayat 3). 6) Alur Perencanaan dari RPJP sampai APBD RPJP DAERAH

RENSTRA SKPD

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

RENJA SKPD

RAPBD

RKA SKPD

APBD

RINCIAN APBD

5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN Masing-masing SKPD mengenai kondisi sarana dan prasarana mencukupi dan memadai.


BAB III - 98

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI a. Tataran Pengambil Kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2012, yaitu : 1 Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah : 1) Kota Probolinggo memiliki Perda IMB yaitu : PERDA Nomor : 4 Tahun 2006 Tentang IMB. PERDA Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Retribusi IMB. PERDA Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dengan Capaian Kinerja adalah ada; 2) Kota Probolinggo memiliki Rasio Rumah ber IMB dengan Capaian Kinerja sebesar 3,03%; 3) Keberadaan PERDA RTRW Kota Probolinggo yaitu PERDA Nomor : 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2028 dengan Capaian Kinerja ada. 4) Pengurusan E-KTP Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 89,89%. 5) Biaya KTP Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja gratis. 6) Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk dengan Capaian Kinerja 2,42%. 7) Keberadaan PERDA tentang PSK (PERDA Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Pekerja Sek Komersial (PSK), PKL (PERDA Nomor : 16 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kaki Lima, PERDA Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima) atau PMKS dengan Capaian Kinerja ada. 8) Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota (PERDA Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah) dengan Capaian Kinerja ada. 2. Keselarasan dan efektifitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah terdiri dari 4 (empat) IKK, adalah : 9) Ketepatan waktu penyampaian LPPD Tahun 2012 sesuai PP. No. 3 Tahun 2007 dan PP. 6 Tahun 2008 (Tepat), dengan surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : 050/809/425.011/2013 Tanggal 26 Maret 2013 disampaikan ke Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Maret 2013.


BAB III - 99

10) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan sesuai PP. No. 8 Tahun 2006 (Tepat) yaitu - Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor : 900/797/425.110/2013Tanggal 25 Maret 2013 disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 26 Maret 2013; - Laporan Kinerja Tahun 2012 dengan surat Walikota Probolinggo Nomor 065/808/425.022/2013 Tanggal 26 Maret 2013 disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 Maret 2013. 11) Di Kota Probolinggo, Rata-rata Jumlah Urusan yang sudah ditetapkan SPM-nya berdasarkan Pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah, Capaian Kinerja rata-rata 13 Urusan yang telah ditetapkan ; 12) Hubungan Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Daerah lain (yang masih berlaku Tahun 2012) terdapat 7 (tujuh) dokumen yaitu : 1. Kerjasama dengan Lembaga Asing :

NO.

KERJASAMA ANTAR DAERAH

NOMOR KERJASAMA

TANGGAL

MASA BERLAKU

1.

Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo KINERJA-USAID Pemerintah Kota Probolinggo IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene

067/123/425.012/2011 025/VII/KINERJA-EJ/2011

13-07-2011

3 Tahun

067/305.a/425.012/2011 0014/UWASH-MoU/IX/11

26-10-2011

4 Tahun

2.

3. Kerjasama dengan Lembaga Berbadan Hukum : NO.

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

NOMOR KERJASAMA

TANGGAL

MASA BERLAKU

1.

RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo Akbid Bina Husada Jember

445/111/ 425.208/2009 020.MoU.AKBH.JBR/IX/200 9

09-11-2009

3 Tahun

2.

RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo Stikes Mitra Husada Jember RSUD dr. Moh Saleh Kota Probolinggo Akbid Wijaya Kusuma Malang

188/73/425.208/2012 175/MoU/MH/III/2012

07-03-2012

3 Tahun

445/158/425.208/2011 315/MoU/WK/2011

19-04-2011

3 Tahun

3.


BAB III - 100

NO.

4.

5.

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pemerintah Kota Probolinggo CV. Bee Jay Sarana Hiburan Pemerintah Kota Probolinggo CV. DIVA ALVIN Probolinggo

NOMOR KERJASAMA

134.5/......./425.012/2012 ..... /BJBR-Pemkot/03-2012

134.4 /

/ 425.012 / 2012

TANGGAL

MASA BERLAKU

30 Tahun

Tahun

3. Keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah terdiri dari 10 (sepuluh) IKK, yaitu : 13) Dari 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), yang dilaksanakan di Kota Probolinggo sesuai dengan (RKPD) sebanyak 11 Program (Perwali No 14 Th 2011 tentang RKPD 2012), dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; 14) Rata-rata urusan wajib yang dilaksanakan pada seluruh Kota dengan Capaian Kinerja 26 Urusan; 15) Waktu Ketetapan Perda APBD Kota Probolinggo Tahun 2012, dengan Capaian Kinerja Tidak Tepat Waktu dengan Perda Kota Probolinggo tanggal 17 Januari 2012, Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 1); 16) Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Capaian Kinerja Ada yaitu Perda tanggal 10 November 2006 Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17) Belanja untuk Pelayanan Dasar dari 9 Urusan, di Kota Probolinggo terlaksana 9 Urusan untuk Pelayanan Dasar sebesar Rp. 374.269.695.285,48 dari Total APBD Kota Probolinggo sebesar Rp. 646.967.530.034,77 dengan Capaian Kinerja sebesar 57,85%; 18) Belanja untuk urusan Kesehatan / Pendidikan sebesar Rp. 288.045.242.103,71 dari Total APBD Kota Probolinggo sebesar Rp. 646.967.530.034,77 dengan Capaian Kinerja sebesar 44,52%; 19) Keberadaan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan Capaian Kinerja Tidak Ada; 20) Rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebanyak 4.851 personil dengan Jumlah Penduduk sebanyak 219.139 orang, dengan Capaian Kinerja sebesar 2,21; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 101

21) Sistem Informasi Kepegawaian, Kota Probolinggo menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), dengan Capaian Kinerja Ada ; 22) Penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Kota Probolinggo sebanyak 42 Unit SKPD terdiri dari : Biro (Setda) sebanyak

= 8 Unit

Dinas sebanyak

= 15 Unit

Badan sebanyak

= 6 Unit

Kantor sebanyak

= 3 Unit

Rumah Sakit sebanyak

= 1 Unit

Lembaga Teknis lainnya

= 4 Unit.

Kecamatan

= 5 Unit.

4. Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : 23) Peraturan Daerah Kota Probolinggo selama Tahun 2012 telah menetapkan sebanyak 9 Perda yaitu : TANGGAL PENETAPAN

NOMOR PERDA 1

17 Januari 2012

PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO Tentang APBD TA 2012

2

9 Juli 2012

Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

3

9 Juli 2012

Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

4

9 Juli 2012

Tentang Organisasi Kota Probolinggo

5

7 Agustus 2012

Tentang Penyelenggaraan Pemondokan

6

7 Agustus 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

7

14 Agustus 2012

Tentang Pelaksanaan

8

14 September 2012

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

9

28 Desember 2012

Tentang APBD 2013


Perangkat Daerah Rumah

Pertanggungjawaban

BAB III - 102

24) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan pada Tahun 2012 sebanyak 9 Perda disetujui 9 Perda, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan Keputusan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : 25) Keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda Tahun 2012 sebanyak 24 Keputusan dan yang ditindaklanjuti sebanyak 24 keputusan, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; 1.

Nomor 188.45/01/KEP/425.050/2012, tanggal 07 Pebruari 2012 Perubahan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Probolinggo Masa Jabatan 2009-2014;

2.

dst, softcopy terlampir.

6. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan Keputusan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : 26) Keputusan Walikota selama Tahun 2012 sebanyak 354 Keputusan dan semua Keputusan Walikota ditindaklanjuti, Capaian Kinerja sebesar 100 %; 1.

Nomor 188.45/1/KEP/425.012/2012 tanggal 18 Jan 2012 Tentang Penunjukan Pejabat PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Di Lingk. Pemkot Prob. TA 2012 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 188.45/346/KEP/425.012/2012 ;

2.

dst softcopy terlampir.

27) Peraturan Walikota selama Tahun 2012 sebanyak 42 Peraturan Walikota dan semua Peraturan Walikota ditindaklanjuti, Capaian Kinerja sebesar 100%; 7. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daerah pada Peraturan Perundang-undangan terdiri 1 (satu) IKK, yaitu : 28) 9 Perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah tidak ada yang dibatalkan, dengan Capaian Kinerja 0%, jadi Perda yang dikirim disetujui oleh Pemerintah ; 8. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : 29) Keberadaan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota tentang Konsultasi Publik, sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Rembug


BAB III - 103

Masyarakat Kota Probolinggo (REMASKOT), Capaian Kinerja Ada; 30) Media Informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh Publik dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Probolinggo berupa media elektronik (Radio Suara Kota), Tabloid Suara Kota, Kotak Pengaduan, Lembaga Musyawarah/dialog langsung, dan Email/Website, dengan Capaian Kinerja Ada;

9. Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil terdiri 3 (tiga) IKK, adalah: 31) Rencana Dana Perimbangan sesuai dengan APBD Tahun 2012, Rp 450.125.875.379,00 dan terserap Rp. 458.387.348.223,00 Capaian Kinerja 101,84% ; 32) Total Belanja Langsung APBD sebesar Rp. 319.848.740.775,43 dan DAU sebesar Rp. 367.601.263.000,00, Capaian Kinerja 87,01%. 33) Belanja Langsung APBD sebesar Rp. 319.848.740.775,43 dan Total Belanja APBD sebesar Rp. 646.967.530.034,77, Capaian Kinerja 49,44%; 10. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : 34) PAD APBD Kota Probolinggo Tahun 2012 sebesar Rp. 70.907.946.773,3 dan Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 615.856.339.215,3 capaian Kinerja sebesar 11,51%; 11. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD terdiri dari 5 (lima) IKK, adalah : 35) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada Tahun 2011 sebanyak 2 Opini dan pada Tahun 2012 sebanyak 2 Opini (2 Opini : WTP). 36) SILPA Tahun 2012 sebesar Rp. 47.612.335.759,73 dan Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 615.856.339.215,3, capaian Kinerja sebesar 7,73%; 37) Realisasi Belanja Tahun 2012 sebesar Rp. 611.195.991.270,42 dan Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 646.967.530.034,77 dengan capaian Kinerja sebesar 94,47%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 104

38) Temuan BPK RI sampai dengan Akhir 2011 sebanyak 11 temuan dan ditindaklanjuti tahun 2012 sebanyak 11 temuan, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; 12.Pengelolaan Potensi Daerah terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : 39) Realisasi PAD Tahun 2012 Rp. 70.907.946.773,3 dan Total Potensi PAD pada APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 41.434.025.000,-, capaian Kinerja 171,13%; 40) Total PAD Tahun 2012 Rp. 70.907.946.773,3 dan Total PAD Tahun 2011 Rp. 57.455.035.686,11, maka Kenaikan PAD dari Tahun 2010 ke Tahun 2011, dengan capaian Kinerja sebesar 23,41%;

13. Terobosan/Inovasi baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) IKK, adalah : 41) Penghargaan dari Pemerintah yang diterima Pemerintah Kota Probolinggo dalam Tahun 2012 sebanyak 27 Penghargaan, yaitu:

No.

Nama Penghargaan

Waktu Penerimaan

1.

Penghargaan dari Gubernur Kota Probolinggo kategori Dukungan Pemerintah Kota Terhadap Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Kota Probolinggo

10 Desember 2012

Surabaya

Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo

2.

School of Future in Vocational Educational Education dan The Best Excellent Education of the Years (SMKN 2 Kota Probolinggo) dalam Companies & School of Future Awards 2012

28 2012

Jakarta

Indonesia Achievement Center, Rere Swastika Tanjung

3.

Piala Adipura ke-6 Tahun 2012 dalam Hari Lingkungan Hidup 2012

5 Juni 2012

Jakarta

Presiden RI SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

4.

Peringkat Pertama Sebagai Kota Yang Mampu Melakukan Konsep Tata Ruang Kota Terbuka Hijau Sebagai Inovasi

2012

Jakarta

Kementerian Dalam Negri RI


September

Tempat Penerimaan

Diserahkan oleh

BAB III - 105

No.

Nama Penghargaan

Lingkungan (BLH Probolinggo)

Waktu Penerimaan

Tempat Penerimaan

Diserahkan oleh

Kota

5.

Juara Pertama Nasional Mengenai Pengelolaan Menagemen Persampahan (BLH Kota Probolinggo)

2012

Jakarta

Kementerian Dalam Negri RI

6.

Juara Satu Terbaik Dalam Ajang Perempuan Dalam Gerakan Tanam Dan Pelihara Pohon (PGTPP) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Probolinggo

1 Desember 2012

Jakarta

Ibu Negara Yudhoyono

7.

Wahana Tata Nugraha Tahun 2011 Kategori Kota Sedang (Ke-4 kalinya)

29 Mei 2012

Jakarta

Menteri Perhubungan RI, E.E. Mangindaan

8.

Otonomi Awards tahun 2012 Kategori spesial profil partisipasi publik "Kongres Abang Becak Lengkapi Musrenbang”

6 November 2012

Surabaya

The Jawa Institute of Otonomi (JPIP)

9.

Kota Terbaik Bagi Kabupaten Kota Se-Kota Probolinggo Kategori Sebagai Hutan Kota Terbaik (BLH Kota Probolinggo)

27 Desember 2012

Surabaya

Kepala BLH Provinsi Kota Probolinggo Indra Wiragna

10.

Kota Terbaik Bagi Kabupaten Kota Se-Kota Probolinggo Kategori Sebagai Jalan Terbaik (BLH Kota Probolinggo)

27 Desember 2012

Surabaya

Kepala BLH Provinsi Kota Probolinggo Indra Wiragna

11.

Terbaik I Penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) PU Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Cipta karya tingkat Kota Sedang/Kecil

2 Desember 2012

Jakarta

Menteri PU Kirmanto

12.

Peringkat 6 Besar Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tingkat Nasional

5 Juni 2012

Jakarta


13.

Peringkat Tiga Kategori Penyelenggaraan Tertib Pemanfaatan Jalan Kota Se-Kota Probolinggo (DPU Kota Probolinggo)

12 Oktober 2012

Surabaya

Gubernur Probolinggo Soekarwo

14.

Adiwiyata Mandiri Untuk SDN Sukabumi 6, SDN Mangunharjo 6, SMPN 4 Dan SMAN 4

5 Juni 2012

Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia


Ani

Pos Pro

Djoko

Kota

BAB III - 106

No.

Nama Penghargaan

15.

Adiwiyata Nasional Untuk SDN Mangunharjo 12, SDN Sumberwetan 2, SMPN 10, SMAN 1 Dan SMAN 3

5 Juni 2012

Jakarta


16.

Plakat pasar terbaik Nasional tahun 2012 Kategori Kota Sedang (DPPKA)

20 Juni 2012

Jakarta


17.

bank pasar terbaik Tahun 2012 (DPPKA)

20 Juni 2012

Jakarta


18.

Kota Sehat Swasti Sabha Wiwerda 2011 (Dinkes)

14 2012

November

Jakarta

Menkes Endang Rahayu Sedianingsih

19.

Indonesia Green Region Award (IGRA) 2012

10 Desember 2012

Jakarta

Pemimpin Redaksi majalah SWA, Kemal E Gani

20.

Penghargaan Indonesia Green Awards kategori Green City

10 Juli 2012

Jakarta

The La Tofi School of CSR, La Tofi

21.

Plakat terminal terbaik tahun 2012 Kategori Kota Sedang Nasional (DISHUB)

20 Juni 2012

Jakarta


22.

Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2012 (Disperta)

2012

Jakarta


23.

Penghargaan status lingkungan hidup terbaik se Jatim Tahun 2012

5 Juni 2012

Jakarta


24.

Sebagai nominasi kategori pelayanan publik bidang kesehatan "Saputan Gakin" dan bidang sanitasi langsung berbasis masyarakat "Eco Pesantren" Tahun 2012

6 November 2012

Surabaya

The Jawa Institute of Otonomi (JPIP)

25.

Juara I Lomba Pengelolaan Rusunawa Tingkat Provinsi Kota Probolinggo

1 Oktober 2012

Surabaya

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Kota Probolinggo

26.

Penghargaan Kecelakaan Nihil (Disnaker) PT. PLN Kota Probolinggo

April 2012

Jakarta

Menakertrans RI, Muhaimin Iskandar

27.

Penghargaan Kecelakaan Nihil (Disnaker) GIANT Kota Probolinggo

Maret 2012

Surabaya

Gubernur Probolinggo, Soekarwo


Waktu Penerimaan

Tempat Penerimaan

Diserahkan oleh

Pos Pro

Kota

BAB III - 107

42) Keberadaan E-procurement di Pemerintah Kota Probolinggo, dengan Capaian Kinerja Ada yaitu melalui website http://lpse.probolinggokota.go.id/eproc/; 43) Persetujuan ijin investasi (diatas 200jt) pada Tahun 2012 sebanyak 630 Ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp. 697.837.456,63.


BAB III - 108

b. Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum. 1. Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran III.2 dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2012 yang terdiri 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, yaitu : 1). Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, uraian sebagai berikut : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Program Nasional sebanyak 7 Program dan dilaksanakan di SKPD sebanyak 6 Program dengan Capaian Kinerja sebesar 85,71% ; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) dengan Capaian Kinerja Ada, yaitu (1) SOP tentang Tupoksi tentang Sekretariat; (2) Tupoksi tentang Bidang; (3) SOP tentang Tupoksi UPT; (4) SOP tentang BOS dan (5) SOP tentang MADIN; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah, terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 38 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 38 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 10 yaitu antara lain Jabatan Fungsional Guru, Pengawas; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan sebanyak 2.344 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 48,32%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 109

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 38 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 38, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 38 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 38, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK, yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 201.202.045.264,00

dari Total

APBD sebesar Rp. 646.967.530.034,77, capaian kinerja sebesar 31,10%; - Belanja Modal SKPD Rp. 17.177.981.497,00 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 201.202.045.264,00, capaian kinerja 8,54%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 600.500.000,10 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.892.450.175,10, capaian kinerja sebesar 5,51%;


BAB III - 110

- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 600.500.000,10 dari Total Belanja SKPD Rp. 201.202.045.264,00, capaian kinerja sebesar 0,30%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 91.931.767.552,37, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Radio; 5. Pengumuman di Mass Media; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan, Ada, yaitu Standar Pelayanan Pendidikan di Kota Probolinggo. 2. Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 12, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 10, dengan Capaian Kinerja sebesar 83,33%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 8 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Jamkesmas, Jamkesda, Non LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 111

Jamkesmas dan Jamkesda; 2. Perijinan Tenaga Kesehatan; 3. SOP tentang Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan; 4. SOP tentang Penyemprotan / Fogging ; 5. SOP tentang Sertifikasi Produk Pangan Industri (P-IRT); 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 71 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 71 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 11 yaitu 1.Jabatan Fungsional Dokter; 2. Dokter Gigi; 3. Perawat; 4. Perawat Gigi; 5. Bidan; 6. Sanitarian; 7. Nutrisionis; 8. Promosi Kesehatan; 9. Atem; 10. Fisioterapi; 11. Radiografer. 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kesehatan sebanyak 762 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 15,71%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 71 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 71, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 71 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 71, Capaian Kinerja sebesar 100%;


BAB III - 112

5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Kesehatan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 16 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 16, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 16 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 16, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 16 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 16, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 86.843.196.839,71 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.034,77, capaian kinerja sebesar 13,42%; - Belanja Modal SKPD Rp. 11.063.661.796,20 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 86.843.196.839,71, capaian kinerja 12,74%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 1.747.782.501,40 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 27.708.139.541,1, capaian kinerja sebesar 6,31%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 1.747.782.501,40 dari Total Belanja SKPD Rp. 86.843.196.839,71, capaian kinerja sebesar 2,01%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;


BAB III - 113

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 86.423.828.782,40, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Radio; 5.Pengumuman di Mass Media; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Kesehatan, Ada, yaitu tentang Pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang kesehatan dan pelaksanaan pelayanan umum.

3. Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 14 yang terdiri dari : 1. SOP tentang IPAL TPA Kualitas Air; 2. SOP tentang Pelayanan Sedot Tinja dan WC; 3. SOP tentang 3 Sel TPA; 4. SOP tentang Jembatan Timbang; 5. SOP tentang Retribusi; 6. SOP tentang Adiwiyata; 7. SOP tentang Web/GIS Web; 8. SOP tentang Pelayanan Penebangan Pohon; 9. SOP LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 114

tentang Pemaprasan Pohon; 10. SOP tentang Pemasangan LPJU; 11. SOP tentang Ops. Pengkomposan; 12. SOP tentang Ops. Pembuatan Granul, 13. SOP tentang Ops. Pengolahan Sampah Organik; 14. SOP tentang Ops. Pengolahan Sampah Plastik. 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

2,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 3, Capaian Kinerja sebesar 66,67%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 23 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 23 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada: 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Lingkungan Hidup sebanyak 163 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 3,36%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 21 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 21, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 23 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 23, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Lingkungan Hidup berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis


BAB III - 115

- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 18.414.207.225,50 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.034,77, capaian kinerja sebesar 2,85%; - Belanja Modal SKPD Rp. 2.636.201.125,00 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 18.414.207.225,50 , capaian kinerja 14,32%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 100.350.000,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.649.638.363,00, capaian kinerja sebesar 1,51%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 100.350.000,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 18.414.207.225,50 , capaian kinerja sebesar 0,54%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 42.348.447.020,03, Capaian Kinerja sebesar 0,00%;


BAB III - 116

8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; 5. Website; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Lingkungan Hidup, Ada, yaitu Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PengolahanSampah Organik, Penyediaan Informasi Lingkungan, Magang Pembuatan Kompos, Pengambilan Sampah, Pemasangan LPJU,

dan

Penebangan Pohon.

3. Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh 4 (empat) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 8, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 5, dengan Capaian Kinerja sebesar 62,50%; - Tidak ada Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP). 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah, terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 16 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 16 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 117

- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada. 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pekerjaan Umum sebanyak 73 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 1,50%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 16 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 16, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 16 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 16, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Pekerjaan Umum berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis. - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 18 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 18, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 18 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 18, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 18 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 18, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 28.655.105.956,957 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.034,77,, capaian kinerja sebesar 4,43%;


BAB III - 118

- Belanja Modal SKPD Rp. 20.338.903.226,2 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 28.655.105.956,957, capaian kinerja 70,98%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 322.150.000, dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.821.956.895, capaian kinerja sebesar 8,43 %; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 322.150.000, dari Total Belanja SKPD Rp. 28.655.105.956,957, capaian kinerja sebesar 1,12%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp.0 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 468.610.308.026, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling: 5. Pengumuman di Mass Media; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Pekerjaan Umum, Ada, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.


BAB III - 119

5. Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 1, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak .. yang terdiri dari : 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Penataan Ruang sebanyak 6 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,12%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%;


BAB III - 120

5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Penataan Ruang berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.143.650.000 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,18%; - Belanja Modal SKPD Rp. 0 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 1.143.650.000, capaian kinerja 0,00%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 972.760.000, capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 1.143.650.000, capaian kinerja sebesar 0,00%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris;


BAB III - 121

- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Tata Ruang, ada. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 0, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 0, dengan Capaian Kinerja sebesar 0,00%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Administrasi Keuangan; 2. SOP tentang Surat Menyurat; 3. SOP tentang Kepegawaian; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian Kinerja 100%; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada ; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 122

4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perencaan Pembangunan sebanyak 6 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,12%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Perencaan Pembangunan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.143.650.000 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,18%; - Belanja Modal SKPD Rp. 0 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 1.143.650.000, capaian kinerja 0,00%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 123

- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 972.760.000,00 capaian kinerja sebesar 0,00 %; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0 ,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 1.143.650.000, capaian kinerja sebesar 0,00%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Perencanaan Pembangunan, Ada, yaitu Survey Indeks Kepuasan Masyarakat. 7. Urusan Perumahan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100,00%;


BAB III - 124

- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0 yang terdiri dari : 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

0,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 0, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perumahan sebanyak 7 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,14%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Perumahan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 4, capaian kinerja sebesar 100%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 125

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 4, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 4, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 7.448.428.234 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 1,15%; - Belanja Modal SKPD Rp. 6.986.287.234 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 7.448.428.234, capaian kinerja 93,80%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 360.195.000, capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0 dari Total Belanja SKPD Rp. 7.448.428.234, capaian kinerja sebesar 1,08%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengumuman; 3. Leaflet; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 126

- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengembangan perumahan dan permukiman, ada. 8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 75%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 2 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Kolam Renang; 2. SOP tentang Tenis Indoor; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

0,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 0, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 13 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 13 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebanyak 40 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,82%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 13 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 13, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 127

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 13 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 13, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Kepemudaan dan Olahraga berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 8, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 8, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 8, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 7.257.665.123 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 1,12%; - Belanja Modal SKPD Rp. 1.989.904.321 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 7.257.665.123 , capaian kinerja 27,42%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 216.470.500 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.895.139.500, capaian kinerja sebesar 12,34%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 216.470.500 dari Total Belanja SKPD Rp. 7.257.665.123, capaian kinerja sebesar 7,50%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;


BAB III - 128

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 1.929.694.052, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengumuman di media massa; 3. Leaflet; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Kepemudan dan Olahraga, Ada, yaitu Survey Pemeliharaan sarana dan Prasarana Olahraga. 9. Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Ijin Hiburan; 2. SOP tentang Ijin Pemakaman; 3. SOP tentang Ijin Lokasi; 4. SOP tentang Penerbitan IMB; 5. SOP tentang Ijin gangguan (HO);


BAB III - 129

2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) sebanyak 26, dan yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 26, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 10 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 10 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Penanaman Modal sebanyak 30 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,62%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 10 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 10, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 10 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 10, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Penanaman Modal berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 8, capaian kinerja sebesar 100%;


BAB III - 130

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 8, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 8, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 4.609.291.280 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,71%; - Belanja Modal SKPD Rp. 213.400.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 4.609.291.280, capaian kinerja 4,63%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 206.950.000 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.083.556.010, capaian kinerja sebesar 9,93%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 206.950.000 dari Total Belanja SKPD Rp. 4.609.291.280 , capaian kinerja sebesar 4,49%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 1.878.643.386, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2.


BAB III - 131

Leaflet; 3. Pengumuman di Mass Media; 4. Website; 5. Pos Pengaduan - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Penanaman Modal, Ada, yaitu Survey Pelayanan satu pintu kegiatan perijinan. 10. Urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 5, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 5, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak ... 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

2,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 19 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 19 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Koperasi dan UKM sebanyak 43 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,89%;


BAB III - 132

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 19 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 19, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 19 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 19, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Koperasi dan UKM berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 8, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 8, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 8, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 4.734.777.902 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,73%; - Belanja Modal SKPD Rp. 90.717.701 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 4.734.777.902., capaian kinerja 1,92%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 145.260.301 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.943.063.075, capaian kinerja sebesar 7,48%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 145.260.301 dari Total Belanja SKPD Rp. 4.734.777.902, capaian kinerja sebesar 3,05%;


BAB III - 133

- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 2.756.811.601, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Mobil Keliling ; 2. Pos Pengaduan; 3. Website; 4. Leaflet; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Kopersi dan UKM, Ada, yaitu tentang Pengembangan Koperasi & UMKM. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 50 %; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pencatatan Kelahiran ; 2. SOP tentang Pecatatan Kematian ; 3. SOP tentang Perceraian 4. SOP tentang Perkawinan 5. SOP tentang Pengesahan Anak


BAB III - 134

2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

2,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 17 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 17 Jabatan, Capaian Kinerja 100%; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, sebanyak 0 ; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 32 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,66%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 17 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 17, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 17 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 17, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 7 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 7 capaian kinerja sebesar 100%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 135

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 7 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 7, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 7 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 7, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.932.711.908 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,92%; - Belanja Modal SKPD Rp. 491.500.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.932.711.908 , capaian kinerja 8,28%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 356.677.500 dari Belanja Barang dan Jasa

Rp. 2.945.489.500, capaian kinerja sebesar 12,11%;

- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 356.677.500 dari Total Belanja SKPD Rp. 5.932.711.908 , capaian kinerja sebesar 6,01%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 2.412.472.664, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling ; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 136

- Keberadaan survey Pelayanan pembuatan KTP dan KK, ada. 12. Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 0,00%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5 yang terdiri dari ; 1. SOP tentang Pelayanan Pelatihan ; 2. SOP tentang Lembaga Pelatihan Kerja ; 3. Pemerataan Mediasi perselisihan hubungan industri ; 4. SOP tentang Pembuatan AK 1 ; 5. SOP tentang Bursa Keraj On Line 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

9,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 9, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 17 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 17 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada. 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Ketenagakerjaan sebanyak 45 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,93%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 17 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 17, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 137

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 17 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 17, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Ketenagakerjaan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 10 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 10, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 10 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 10, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 10 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 10, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 6.285.080.364 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,97%; - Belanja Modal SKPD Rp. 756.118.002 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 6.285.080.364 , capaian kinerja 12,03%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 231.473.200 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.232.938.700, capaian kinerja sebesar 10,37 %; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 231.473.200 dari Total Belanja SKPD Rp. 6.285.080.364, capaian kinerja sebesar 3,68%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :


BAB III - 138

- Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 4.274.065.724, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling; 5. Pengumuman di Mass Media; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Ketenagakerjaann, Ada, yaitu Survey Indeks Kepuasan Ketenagakerjaan. 13. Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 1, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak ... 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;


BAB III - 139

3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 2 yaitu 1. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Madya; 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Muda; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Ketahanan Pangan sebanyak 2 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,04%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Ketahanan Pangan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 1, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 1, capaian kinerja sebesar 100%;


BAB III - 140

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 960.030.000

dari Total APBD

sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,15%; - Belanja Modal SKPD Rp. 124.400.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 960.030.000, capaian kinerja 12,96%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 682.940.000, capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0 dari Total Belanja SKPD Rp. 960.030.000, capaian kinerja sebesar 2,64%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 0 Jenis Informasi, yaitu....; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Ketahanan Pangan, Ada, yaitu Survey Konsumsi Pangan Masyarakat.


BAB III - 141

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN) sebanyak 0 , dan yang seharusnya dilaksanakan sebanyak 0 , Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 6 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 6 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu 1.Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB); 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 13 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,27%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 6 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 6, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;


BAB III - 142

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 6 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 6, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 11, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 11, dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 11, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 11, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 5. 478.930.668 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,85%; - Belanja Modal SKPD Rp. 54.900.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.478.930.668 capaian kinerja 1,00%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 122.332.768 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.636.481.767 capaian kinerja sebesar 7,48%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 122.332.768 dari Total Belanja SKPD Rp. 5.478.930.668 capaian kinerja sebesar 0,79%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;


BAB III - 143

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; 4 - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 3.331.818.001, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 0 Jenis Informasi, yaitu 1 - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada. 15. Urusan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera yang

dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 4, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 2 yang terdiri dari : 1. SOP tentang KIE; 2. SOP tentang Pelayan Kontrasepsi; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

6,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 6, Capaian Kinerja sebesar 100%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 144

3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 24 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 24 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu 1.Jabatan Fungsional Penyuluhan KB; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 58 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 1,20%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 24 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 24, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 24 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 24, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 4, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 4, capaian kinerja sebesar 100%;


BAB III - 145

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 4, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.542.129.013 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,24%; - Belanja Modal SKPD Rp. 995.697.804 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 1.542.129.013 capaian kinerja 64,57%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 447.131.209 capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 1.542.129.013 capaian kinerja sebesar 0,00%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; 5. Mobil Keliling - Keberadaan survey pelayanan tentang pemasangan alat kontrasepsi , ada. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 146

16. Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 5, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 6, dengan Capaian Kinerja sebesar 83,33 %; - Keberadaan Standard Operatingk Procedure (SOP) sebanyak 6 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Kendaraan bermotor; 2. SOP tentang Laki; 3. SOP tentang Penyusunan LKPJ; 4. SOP tentang Penyusunan kua ppas; 5. SOP tentang rencana kerja tahunan; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 18 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 18 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 0 yaitu ; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perhubungan sebanyak 69 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 1,42%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 18 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 18, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;


BAB III - 147

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 18 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 18, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Dinas Perhubungan dan LLAJ berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 11, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 11, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 11, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 10.608.694.922 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 1,64%; - Belanja Modal SKPD Rp. 1.652.137.200 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 10.608.694.922 capaian kinerja 16,13%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 1.913.026.550 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.529.603.211 capaian kinerja sebesar 54,20%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 1.913.026.550 dari Total Belanja SKPD Rp. 10.608.694.922

, capaian kinerja sebesar

18,68%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;


BAB III - 148

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 1.8.727.579.954 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media;v5. Pengumuman di media massa. - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan tentang uji KIR, ada. 17. Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0 yang terdiri dari : 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;


BAB III - 149

3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 3 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 3 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada. 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Komunikasi dan Informatika sebanyak 8 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,16%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 3 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 3 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 3, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Komunikasi dan Informatika berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 5 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 5, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 5 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 5, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 5 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 5, capaian kinerja sebesar 100%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 150

6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 2.512.991.000 dari Total APBD sebesar Rp.646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,39%; - Belanja Modal SKPD Rp. 180.900.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 2.512.991.000 capaian kinerja 7,20%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.026.851.000 capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 2.512.991.000 capaian kinerja sebesar 0,00%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; 5.Mobil Keliling - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Komunikasi dan Informatika, Ada, yaitu Survey Pelayan di kegiatan Laporo Rek.


BAB III - 151

18. Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh (Kewenangan Pusat). 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh 4 (empat) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 2 dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Surat ijin Kepala BAKESBANGPL & Linmas perihal Permohonan Ijin Penelitina survey; 2. SOP tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas dan LSM; 3. SOP tentang Pendirian Parpol di Kota Probolinggo; 4. SOP tentang Penanggulangan Bencana; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 49 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 49 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 0 yaitu 1 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 171 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 3,53%;


BAB III - 152

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 49 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 49, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 49 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 49, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Kesbang dan Politik berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 13 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 13, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 13 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 13, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 13 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 13, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 13.691.631.504 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 2,12%; - Belanja Modal SKPD Rp. 378.614.002 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 13.691.613.504 capaian kinerja 2,77%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 404.687.251 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.054.088.773, capaian kinerja sebesar 6,68%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 404.687.251 dari Total Belanja SKPD Rp. 13.691.613.504 capaian kinerja sebesar 2,96%;


BAB III - 153

- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 2.762.359.068 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Kesbang dan Politik, Ada, yaitu Survey tentang Pelayanan Pendirian Parpol.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persadian yang dilaksanakan oleh 25 (dua puluh lima) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah; 2. SOP tentang Pengajuan Sertifikasi Tanah LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 154

bagi Masyarakat Kurang Mampu (Proda); 3. SOP tentang erjasama antar Pemerintah Daerah; 4. SOP tentang Kerjasama dengan Lembaga; 5. SOP tentang Surat Masuk; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 256 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 256 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 0 yaitu 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan sebanyak 721 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 14,86%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 256 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 256, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 256 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 256, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Otonomi Daerah berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis


BAB III - 155

- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 20 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 20, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 20 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 20, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 20 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 20, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 177.403.761.738 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 27,42%; - Belanja Modal SKPD Rp. 15.722.130.662 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 177.403.761.738 capaian kinerja 8,86%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 5.694.877.251 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 55.694.984.625 capaian kinerja sebesar 10,25%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 5.694.877.251 dari Total Belanja SKPD Rp. 177.403.761.738 capaian kinerja sebesar 1,04%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp.606.169.204.346 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 156

- Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; 5. Mobil Keliling - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Otonomi Daerah, Ada, yaitu Survey tentang Penerimaan Bantuan Desa, Survey tentang pelaksanaan otonomi daerah.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 50%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak ... 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

0,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 0, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 7 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 7 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, sebanyak 1 yaitu 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 19 Personil dari Total PNS di LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 157

Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,39%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 7 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 7, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 7 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 7, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 11, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 11, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 11 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 11, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 5.451.440.216 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,84%; - Belanja Modal SKPD Rp. 646.967.530.035 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 5.451.440.216 capaian kinerja 3,24%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 80.090.001 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.617.844.000 capaian kinerja sebesar 2,21%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 158

- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 80.090.001 dari Total Belanja SKPD Rp. 5.451.440.216 capaian kinerja sebesar 1,47%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 1.027.983.719 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pengumuman di media massa; 3. Leaflet; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ada, yaitu Survey Pemberdayaan Masyarakat.

22. Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 5, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 5, dengan Capaian Kinerja sebesar 20%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0 yang terdiri dari :


BAB III - 159


(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 24 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 24 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Sosial sebanyak 51 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 1,05%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 24 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 24, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 24 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 24, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Sosial berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%;


BAB III - 160

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 12 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 12, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 14.415.398.229 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 2,23%; - Belanja Modal SKPD Rp. 227.500.001 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 14.415.398.229 capaian kinerja 1,58%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 302.673.001 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.694.030.000 capaian kinerja sebesar 3,12%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 302.673.001 dari Total Belanja SKPD Rp. 14.415.398.229 capaian kinerja sebesar 2,10%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp.1.157.540.881 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos


BAB III - 161

Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Media Massa; 5. Leaflet - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Sosial, Ada, yaitu Survey Rehabilitasi Orang Terlantar.

23. Urusan Budaya yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 50 %; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Kolam Renang; 2. SOP tentang Tennis Indoor; 3 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada;


BAB III - 162

4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Budaya sebanyak 6 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,12%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Budaya berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.442.906.000 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,286%; - Belanja Modal SKPD Rp321.680.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. . 1.442.906.000 capaian kinerja 22,29%;


BAB III - 163

- Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 978.621.000 capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 1.442.906.000 capaian kinerja sebesar 6,619%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp0, 00, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; - Keberadaan

survey

tentang

pengembangan

kebudayaan

daerah, ada.

24. Urusan Statistik yang dilaksanakan (Kewenangan Pusat); 25. Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh 1 (satus) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 0, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 0, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%;


BAB III - 164

- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pelayanan akuisisi arsip; 2. SOP tentang peminjaman arsip satis; 3. SOP jasa layanan kearsipan; 4. SOPTentang pengolahan arsip 5. SOP tentang pembinaan kearsipan; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 3 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 3 Jabatan, Capaian Kinerja 100%; - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu 1.Jabatan Fungsional Arsiparis 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kearsipan sebanyak 7 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.581 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,14%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 3 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 3 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 3, Capaian Kinerja sebesar 100%;


BAB III - 165

5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Kearsipan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 282.530.000

dari Total APBD

sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,04%; - Belanja Modal SKPD Rp. 83.500.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 282.530.000 capaian kinerja 29,55%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 51.580.000 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 127.385.000 capaian kinerja sebesar 40,49%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 51.580.000 dari Total Belanja SKPD Rp. 282.530.000 capaian kinerja sebesar 18,26%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris;


BAB III - 166

- Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak Tidak ada.

26. Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 1, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 50%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 1 yang terdiri dari : 1. SOP tentang menjadi anggota perpustakaan; 2. SOP tentang peminjaman koleksi; 3. SOP tentang pengembalian koleksi; 4. SOP tentang pelayan refrensi; 5. SOP pelayanan paket pustaka dan mobil perpustakaan; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

3,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 3, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional ada; yaitu . 1. Pustakawan; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 167

4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perpustakaan sebanyak 23 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,47%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 4 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 4 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 4, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Perpustakaan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 6 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 6, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 6 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 6, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 2.533.070.191 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,39%; - Belanja Modal SKPD Rp. 396.250.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 2.533.070.191 , capaian kinerja 15,64%;


BAB III - 168

- Belanja Pemeliharaan Rp. 106.040.000 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 831.832.000 capaian kinerja sebesar 12,75%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 106.040.000 dari Total Belanja SKPD Rp. 2.533.070.191 capaian kinerja sebesar 4,19%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 5.329.181.733, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil Keliling; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Pelayanan Pinjaman Buku, ada.


BAB III - 169

2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran III.3 dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2011 yang terdiri 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu : 1. Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 5 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pengujian di Laboratorium Perikanan; 2. Pemantauan Susut Hasil Perikanan; 3. SOP Pengajuan Surat Rekomendasi Pembuatan SIUP/SIPI/SIKPI 4. SOP tentang Pengajuan Surat rekomendasi BBM bersubsidi; 5. SOP tentang Surat Masuk 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

4,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 4, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 18 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 18 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % - Keberadaan Jabatan Fungsional tidak Ada, sebanyak 0


BAB III - 170

4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan sebanyak 47 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,97%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 18 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 18, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 18 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 18, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 20 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 20, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 20, dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 20, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 20 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 20, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 11.973.579.529dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.034, capaian kinerja sebesar 1,85%; - Belanja Modal SKPD Rp. 3.951.060.518 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 11.973.579.529 capaian kinerja 33,00%;


BAB III - 171

- Belanja Pemeliharaan Rp. 399.535.891 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.451.610.786 capaian kinerja sebesar 8,98 %; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 399.535.891 dari Total Belanja SKPD Rp. 11.973.579.529 capaian kinerja sebesar 3,34%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp.0,00, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; 3. Pengumuman di Mass Media; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Kelautan dan Perikanan, Ada, yaitu Survey Tentang Pembenihan ikan. 2. Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 9 yang terdiri dari : 1. SOP tentang Pemeriksaan Kesehatan LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 172

Hewan & Penyedian Fasilitas Pemotongan di UPT RPH; 2. SOP tentang surat keteranganhasil uji lab; 3. SOP tentang Pelayanan Kesehatan hewan ; 4. SOP tentang Tanda daftar Peternanakan rakyat; 5. SOP tentang keterangan kesehatan hewan(SKKH); 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 14 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 14 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu 1.Jabatan Fungsional Penyuluh Peternakan;; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pertanian sebanyak 40 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,82%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 14 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 14, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 14 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 14, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Pertanian berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 173

- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 1, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 1, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 1, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 11.343.151.386 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 1,75%; - Belanja Modal SKPD Rp. 2.133.251.440 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 11.343.151.386 capaian kinerja 18,81%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 229.442.500 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.642.549.600, capaian kinerja sebesar 4,07%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 229.442.500 dari Total Belanja SKPD Rp. 11.343.151.386 capaian kinerja sebesar 0,69%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 27.145.505.864, Capaian Kinerja sebesar 0,00%;


BAB III - 174

8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 5 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Pertanian, Ada, yaitu Survey Konsumsi Pelayanan Inseminasi Buatan.

3. Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 66,67%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 1 yang terdiri dari : 1. SOP ttg Perijinan Kayu 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 2 Jabatan, Capaian Kinerja 100 % - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 175

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Kehutanan sebanyak 4 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,08%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 2 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Kehutanan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 207.500.000

dari Total APBD

sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,03%; - Belanja Modal SKPD Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 207.500.000 capaian kinerja 0,00%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 155.700.000 capaian kinerja sebesar 0,00%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 176

- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 207.500.000 capaian kinerja sebesar 2,00%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ;

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2.Mobil penyiraman; 3. Leaflet; ; - Keberadaan survey tentang Rehabilitasi Hutan Mangrove, ada.

4. Urusan Energi dan SDM yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 66,67%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak .. yang terdiri dari : LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 177


(PERMEN)

sebanyak

2,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, sebanyak 0 yaitu 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Sumber Daya Mineral sebanyak 3 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,06%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Sumber Daya Mineral berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%;


BAB III - 178

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 2 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 2, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 648.275.000

dari Total APBD

sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,10%; - Belanja Modal SKPD Rp. 18.300.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 648.275.000 capaian kinerja 2,82%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 509.975.000 capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 648.275.000 capaian kinerja sebesar 2,51%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Leaflet; 2. Pos Pengaduan; 3.Papan pengumuman;; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 179

- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan sumber Daya Mineral, Ada, yaitu Survey tentang Perijinan Bagi Usaha Eksplorasi.

5. Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak .. yang terdiri dari : 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 1 (satu) IKK, adalah : - Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Pariwisata sebanyak 3 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,06%;


BAB III - 180

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%;

5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.388.085.000 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,21%; - Belanja Modal SKPD Rp. 24.500.00 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 1.388.085.000 capaian kinerja 1,77%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.240.570.000, capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 0,00, capaian kinerja sebesar 0,00%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 181

- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 56.655.716.200,00, Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Pariwisata, Ada, yaitu Survey tentang Rekomendasi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata.

6. Urusan Industri yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 2, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 2, dengan Capaian Kinerja sebesar 100 %; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0 yang terdiri dari :


BAB III - 182


(PERMEN)

sebanyak

0,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 0, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional tidak Ada. 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Industri sebanyak 3 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,06%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%;


BAB III - 183

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 1.069.075.000 dari Total APBD sebesar Rp. 646.967.530.035, capaian kinerja sebesar 0,17%; - Belanja Modal SKPD Rp. 21.500.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 1.069.075.000 capaian kinerja 2,01%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 905.190.000 capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 1.069.075.000 capaian kinerja sebesar 0,00%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 0,00 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; 3. Website; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 184

- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Industri, Ada, yaitu Survey Tentang pembinaan Pabrik.

7. Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 3, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 3, dengan Capaian Kinerja sebesar 75%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak 0 yang terdiri dari :


(PERMEN)

sebanyak

2,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 2, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 1 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 1 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak Ada, sebanyak 0 yaitu 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Perdagangan sebanyak 3 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 4.851 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,06%;


BAB III - 185

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 1, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 1 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Urusan Perdagangan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 3 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 3, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 4, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 4, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 398.535.877

dari Total APBD

sebesar Rp. 646.967.530.035 capaian kinerja sebesar 0,06%; - Belanja Modal SKPD Rp. 9.000.000 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 398.535.877, capaian kinerja 2,26%; - Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 289.960.877, capaian kinerja sebesar 0,00%; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 398.535.877 capaian kinerja sebesar 0,00%;


BAB III - 186

- Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp.0,00 Capaian Kinerja sebesar 0,00%; 8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 3 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet 3.; Website; - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Perdagangan, Ada, yaitu Survey tentang Tentang Pameran dagang. 8. Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh 14 (empat belas) SKPD dengan uraian sebagaimana tabel berikut ini : 1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK, adalah : - Jumlah Program Nasional sebanyak 0, dan yang dilaksanakan oleh SKPD sebanyak 0, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) sebanyak tidak ada;


BAB III - 187


(PERMEN)

sebanyak

1,

dan

yang

seharusnya

dilaksanakan sebanyak 1, Capaian Kinerja sebesar 100%; 3. Penataan Kelembagaan Daerah,terdiri 2 (dua) IKK,yaitu: - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 4 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 4 Jabatan, Capaian Kinerja 100 %; - Keberadaan Jabatan Fungsional Ada, sebanyak 1 yaitu 1.Jabatan Fungsional Mobilitas Penduduk; 4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah, terdiri dari 3 (tiga) IKK, yaitu : - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Urusan Transmigrasi sebanyak 37 Personil dari Total PNS di Kota Probolinggo sebanyak 22.425 Personil, maka Capaian Kinerja sebesar 0,17%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 4 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 4, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%; - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 4 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 4, Capaian Kinerja sebesar 100%; 5. Perencanaan Pembangunan, terdiri 3 (tiga) IKK,yaitu : - Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Dinas Pendidikan berupa Renstra, SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di RENJA SKPD sebanyak 1, capaian kinerja sebesar 100%;


BAB III - 188

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di RKA SKPD sebanyak 1, capaian kinerja sebesar 100%; - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 1 dan yang telah ditetapkan di DPA SKPD sebanyak 1, capaian kinerja sebesar 100%; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri 5 (lima) IKK,yaitu: - Anggaran SKPD sebesar Rp. 7.850.000.000,00 dari Total APBD sebesar Rp. 12.305.791.486.188,00, capaian kinerja sebesar 0,06%; - Belanja Modal SKPD Rp. 34.650.000,00 dari Total Belanja SKPD sebesar Rp. 7.478.346.245,00, capaian kinerja 0.46%; - Belanja Pemeliharaan Rp.0,00 dari Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.742.146.145,00, capaian kinerja sebesar 0,00 %; - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja SKPD Rp. 7.478.346.245,00, capaian kinerja sebesar 0,00%; - Keberadaan Laporan Keuangan SKPD berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis ; 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris; 4) Buku Penerimaan dan Pengeluaran; 5) Daftar Pemeliharaan; 6) Catatan Mutasi Barang; 7) Daftar Aset Kontabel; 8) Daftar Aset Tetap; 9) Daftar Aset Lainnya; dan 10) DaftarPenghapusan Barang; - Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD Rp. 0,00 dari Asset yang dikuasai SKPD sebesar Rp. 29.571.706.226,00, Capaian Kinerja sebesar 0,00%;


BAB III - 189

8. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu : - Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 4 Jenis Informasi, yaitu 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Pengumuman di Mass Media; -

Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Urusan Transmigrasi, Tidak ada.


BAB III - 190

3. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran III.3 dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2012, yaitu : Urusan Wajib Urusan Pendidikan, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 8.903 dari anak usia 4 - 6 tahun sebanyak 10.904, Capaian Kinerja sebesar 81,65%; IKK (2) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebanyak 160.189 dari penduduk usia 15 tahun ke atas

sebanyak 162.718, capaian Kinerja

sebesar 98,45%; IKK (3) Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

SD/MI/Paket

A

sebanyak 22.832 dari penduduk kelompok usia 7-12 tahun

sebanyak

22.687,

capaian

Kinerja

sebesar

100,64%; IKK (4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebanyak 9.873 dari penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 11.406, capaian Kinerja sebesar 86,56%; IKK (5) Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 10.120 dari penduduk kelompok usia 16-18 th sebanyak 10.523, capaian Kinerja sebesar 96,17%; IKK (6) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebanyak 17 dari siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya sebanyak 24.857, capaian Kinerja sebesar 0,07%;


BAB III - 191

IKK (7) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebanyak 17 dari siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 12.856, capaian Kinerja sebesar 0,13%; IKK (8) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA sebanyak 205 dari siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya sebanyak 13.259, capaian Kinerja sebesar 1,55%; IKK (9) Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebanyak 3.918 dari siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 3.935, capaian Kinerja sebesar 99,57%; IKK (10) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebanyak 4.027 dari siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.030, capaian Kinerja sebesar 99,93%; IKK (11) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA sebanyak 3.630 dari siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 3.660, capaian Kinerja sebesar 99,18%; IKK (12) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebanyak 3.961 dari lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 3.918, capaian Kinerja sebesar

101,10%; (Terdapat siswa luar kota yg

mendaftar di kota Probolinggo) IKK (13) Angka

Melanjutkan

(AM)

dari

SMP/MTs

ke

SMA/SMK/MA sebanyak 4.649 dari lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.027, capaian Kinerja sebesar

115,45%; (Terdapat

siswa luar kota yg mendaftar di kota Probolinggo)


BAB III - 192

IKK (14) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 2.406 dari guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 3.210, capaian Kinerja sebesar 74,95%; Urusan Kesehatan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (15) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani oleh Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 606, maka Capaian Kinerja sebesar 73,19%; IKK (16) Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan oleh 5 Kecamatan di Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 3.734 dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin 3.800, maka Capaian Kinerja sebesar 98,26%; IKK (17) Cakupan

Desa

/

Kelurahan

Universal

Child

Immunization (UCI) oleh Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 26, maka Capaian Kinerja sebesar 89,66%; IKK (18) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan oleh Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 303, maka Capaian Kinerja sebesar 100%; IKK (19) Cakupan

penemuan

dan

penanganan

penderita

penyakit TBC BTA (+) oleh Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 209, maka Capaian Kinerja sebesar 98,12%; IKK (20) Cakupan

penemuan

dan

penanganan

penderita

penyakit DBD oleh Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 23, maka Capaian Kinerja sebesar 100,00%; IKK (21) Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan

pasien

masyarakat miskin di Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 36.546 maka Capaian Kinerja sebesar 82,36%;


BAB III - 193

IKK (22) Cakupan kunjungan Bayi oleh 38 Kota dengan Capaian Kinerja 3.355, maka Capaian Kinerja sebesar 89,18%;

Urusan Lingkungan Hidup dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (23) Penanganan sampah Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 12.515.063 m3, maka Capaian Kinerja sebesar 19,65%; IKK (24) Jumlah

pasar

tradisional

kebersihantergolong baik

yang

memiliki

sebanyak 10 dari jumlah

seluruh pasar tradisional sebanyak 11 dengan capaian kinerja sebesar 90,91%; IKK (25) Tempat

pembuangan

sampah

(TPS)

persatuan

penduduk dengan Capaian Kinerja 967, maka Capaian Kinerja sebesar 4,41%; IKK (26) Penegakan Hukum lingkungan oleh Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja 17 kasus lingkungan, maka Capaian Kinerja sebesar 100,00%;

Urusan Pekerjaan Umum dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (27) Jalan Kota dalam kondisi baik sepanjang 42,805 Km dari panjang jalan Kota sepanjang 128,351 Km, Capaian Kinerja sebesar 33,35%; IKK (28) Rumah tangga yang bersanitasi di Kota Probolinggo dengan jumlah 43.595, maka Capaian Kinerja sebesar 70,67%; IKK (29) Kawasan kumuh di Kota Probolinggo dengan luas 0,02 km2, maka Capaian Kinerja sebesar 0,04%;


BAB III - 194

Urusan Tata Ruang dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (30) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB di Kota Probolinggo dengan luas 4.225 ha dari luas wilayah ber HPL/HGB 14.166 ha, maka Capaian Kinerja sebesar 29,82%; Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (31) Dokumen Perencanaan

: RPJPD di Kota Probolinggo

dengan capaian kinerja Ada, PERDA Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang RPJPD Kota Probolinggo 2006-2012; IKK (32) Dokumen Perencanaan

: RPJMD di Kota Probolinggo

dengan capaian kinerja Ada, PERDA Nomor : 16 Tahun 2009 Tentang RPJMD Kota Probolinggo TAHUN 2010 - 2014 ; IKK (33) Dokumen Perencanaan

: RKPD di Kota Probolinggo

dengan capaian kinerja Ada, PERWALI Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang RKPD Kota Probolinggo Tahun 2012; IKK (34) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, dengan jumlah Program RKPD tahun berkenaan sebanyak 172 dan yang harus dilaksanakan sebanyak 172 dengan capaian kinerja 100%; Urusan Perumahan, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (35) Rumah tangga pengguna air bersih di Kota Probolinggo dengan jumlah 17.042 dari jumlah seluruh rumah tangga 59.538 , maka Capaian Kinerja sebesar 28,62%; IKK (36) Luas lingkungan pemukiman kumuh Kota Probolinggo adalah 0,02 dari luas wilayah 56,667 km2, maka Capaian Kinerja sebesar 0,03%;


BAB III - 195

IKK (37) Rumah layak huni di Kota Probolinggo adalah sebanyak 60.366 dari jumlah seluruh rumah sebanyak 61.687 maka Capaian Kinerja sebesar 97,86%;

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (38) Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kota Probolinggo

adalah

5

dengan

jumlah

penduduk

219.139, maka Capaian Kinerja sebesar 0,02%; IKK (39) Lapangan Olahraga di Kota Probolinggo adalah 177 dengan jumlah penduduk 219.139, maka Capaian Kinerja sebesar 0,81%; Urusan Penanaman Modal, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (40) Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dari Tahun 2011 s/d Tahun 2012 sebesar 51,60%; Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (41) Koperasi aktif di Kota Probolinggo adalah 141 dengan jumlah seluruh koperasi 270 maka Capaian Kinerja sebesar 52,22%; IKK (42) Jumlah usaha Mikro kecil di Kota Probolinggo adalah 5.273 dengan jumlah seluruhn UKM 5.273 maka Capaian Kinerja sebesar 100,00%; Urusan Kependudukan dan Catatan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut: IKK (43) Kepemilikan KTP pada Kota Probolinggo dengan jumlah penduduk yang memiliki KTP 156.556 dengan jumlah penduduk wajib KTP 168.547, maka Capaian Kinerja sebesar 92,89%; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 196

IKK (44) Kepemilikan Akta Kelahiran (per 1000 penduduk) pada Kota

Probolinggo

dengan jumlah

penduduk

yang

memiliki Akta Kelahiran 2.756 dengan jumlah penduduk 2.762, maka Capaian Kinerja sebesar 99,78%; IKK (45) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK pada Kota Probolinggo sudah diterapkan, maka Capaian Kinerja adalah sudah; Urusan Ketenagakerjaan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (46) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Probolinggo dengan jumlah penduduk angkatan kerja 113.966 dibanding dengan jumlah penduduk usia kerja 149.710, maka Capaian Kinerja sebesar 76,12%; IKK (47) Pelayanan

kepersetaan

Jaminan

Sosial

bagi

pekerja/buruh Kota Probolinggo dengan pekerja/buruh aktif

dalam

Program

Jamsostek

sejumlah

9.047

dibanding dengan jumlah pekerja/buruh 26.146, maka Capaian Kinerja sebesar 34,60%; Urusan Ketahanan Pangan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (48) Regulasi Ketahanan Pangan yang tersedia di Pemerintah Kota Probolinggo, dengan capaian kinerja Ada (Perwali No 34 Tahun 2010 ttg Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

berbasis Sumber Daya Lokal kota Probolinggo) ; IKK (49) Ketersediaan Pangan Utama di Kota Probolinggo dengan rata-rata jumlah per tahun (padi & jagung) 13.802.150 kg dengan jumlah penduduk 219.139, maka Capaian Kinerja sebesar 62.984 kg;


BAB III - 197

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (50) Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah sebanyak 2.410 orang dari 12.632 pekerja Perempuan, dengan Capaian Kinerja sebesar 19,08%; IKK (51) Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas di Kota Probolinggo sebanyak 360 dari 403 anak perempuan usia

15th

keatas,

maka

Capaian

Kinerja

sebesar

89,33%; IKK (52) Partisipasi

angkatan

kerja

Probolinggo sebanyak kerja

perempuan,

perempuan

di

Kota

18.235 dari 45.586 angkatan

maka

Capaian

Kinerja

sebesar

40,00%; Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera I dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (53) Tingkat

Prevalensi

peserta

KB

aktif

oleh

Kota

Probolinggo dengan sejumlah 36.745 dari 49.018 pasangan usia subur, maka Capaian Kinerja sebesar 74,96%; IKK (54) Rasio

petugas

lapangan

KB/penyuluh

KB

setiap

kelurahan di Kota Probolinggo sebanyak 19 PLKB/KB untuk 29 kelurahan, maka Capaian Kinerja sebesar 65,52%; Urusan Perhubungan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (55) Angkutan Darat di Kota Probolinggo sejumlah 90.960 dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 219.139, maka Capaian Kinerja sebesar 41,51%;


BAB III - 198

Urusan Komunikasi dan Informatika dengan Capaian Kinerja sebagai berikut: IKK (56) Web site milik Pemerintah Kota Probolinggo, capaian kinerja

Ada

dengan

nama

http://www.probolinggokota.go.id/ IKK (57) Pameran/expo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebanyak 2 Kali. Urusan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut : (Bukan Urusan

Wajib Daerah (BUW), masih kewenangan Pemerintah Pusat) IKK (58) Luas lahan bersertifikat di Kota Probolinggo seluas 3.400 ha dari 5.667 ha luas lahan yang harus bersetifikat, maka Capaian Kinerja sebesar 60,00%; IKK (59) Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Probolinggo sejumlah 94 kasus dari 106 kasus yang terdaftar, maka Capaian Kinerja sebesar 88,68%; IKK (60) Penyelesaian Ijin Lokasi di Kota Probolinggo sejumlah 1 ijin dari 1 ijin lokasi yang terdaftar, maka Capaian Kinerja sebesar 100,00%; Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (61) Kegiatan

pembinaan

Politik

Daerah

sebanyak

4

kegiatan; IKK (62) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 4 kali ;


BAB III - 199

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (63) Sistem

Informasi

Probolinggo

Manajemen

sebanyak 9

Perencanaan

Pemerintahan

Sistem, yaitu

Pembangunan

Kota

Kota

1) Sistem Kita/SP2K2

(http://sp2k2.probolinggokota.go.id/) – Web Based SMS Center:, 2) Sistem Informasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan (http://gakin.probolinggokota.go.id/), 3) Sistem

Informasi

Musrenbang

(http://musrenbang.probolinggokota.go.id/), 4) Sumber Taman

Kampung

Cyber

(http://sumbertaman.kampungcyber-probolinggo.net/), 5)

Citarum

Kampung

Cyber

(http://citarum.kampungcyber-probolinggo.net/),

6)

Mail Server Intranet (http://server-pemkot:3000/), 7) Bank

Data

Server

Intranet

(http://server-

pemkot:4000/), 8) SMS Center Layanan Pengaduan Masyarakat (Screenshot SMS Gateway), 9) Chating Online Pengaduan Masyarakat (via Yahoo Messenger) IKK (64) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, dengan Capaian Kinerja sebesar ada;

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (65) PKK aktif di Kota Probolinggo sejumlah 35 dari 35 jumlah PKK, maka Capaian Kinerja sebesar 100,00%; IKK (66) Posyandu aktif di Kota Probolinggo sejumlah 216 dari 216 jumlah PKK, maka Capaian Kinerja

sebesar

100,00%;


BAB III - 200

Urusan Sosial dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (67) Sarana sosial seperti Panti Asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 14 Unit, yaitu : (1) Panti

Werdha

Muhammadiyah;

(2)

Panti

Muhammadiyah Putri; (3) Panti Muhammadiyah Putra; (4) Panti Nahdlatul Ulama; (5) Panti Sint Jan; (6) Panti Santo Yoseph; (7) Panti Riyadlus Sholihin; (8) Panti Al Manshuri; (9) Panti Asih Asuh; (10) Panti Nurul Hidayah; (11) Panti Badruttamam Ashulthon; (12) Panti Al-Ihsan PPAS Al-Ihsan; (13) Panti Nurul Jannah; (14) Panti Nurus Salafiyah. IKK (68) Dari 8.447 PMKS yang seharusnya ditangani terdapat 1.097 PMKS yang tertangani, maka Capaian Kinerja sebesar 12,99%; IKK (69) Dari 1.675 jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun terdapat 1.042 yang telah menerima jaminan sosial, maka Capaian Kinerja sebesar 62,21%; Urusan Budaya dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (70) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Probolinggo sebanyak 15 Kali; IKK (71) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya sebanyak 29 Sarana; IKK (72) Benda,

Situs

dan

Kawasan

Cagar

Budaya

yang

dilestarikan sebanyak 558 dari 558 total yang dimiliki daerah; Urusan Statistik (Masih Kewenangan Pemerintahan Pusat) dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (73) Buku ”Provinsi dalam Angka”, capaian Kinerja Ada LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB III - 201

IKK (74) Buku ”PDRB Provinsi”, capaian Kinerja Ada Urusan Kearsipan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (75) SKPD yang menerapkan pengelolaan arisp secara baku sebanyak 35, dari 42 SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Capaian Kinerja sebesar 83,33%; IKK (76) Kegiatan peningkatan peningkatan SDM pengelola Kearsipan sebanyak 40 kali; Urusan Perpustakaan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (77) Koleksi Judul Buku yang tersedia di Perpustaan Daerah sebanyak 22.993 Buku, dari persediaan

sebanyak

45.985 Eksemplar, maka Capaian Kinerja

sebesar

50,00%; IKK (78) Pengunjung

perpustakaan sebanyak 28.756

orang

selama 1 tahun dan yang harus dilayani sebanyak 147.328 orang, capaian kinerja sebesar 19,52%;

Urusan Pilihan. Urusan Kelautan dan Perikanan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (1) Produksi perikanan Kota Probolingo sejumlah 10.395 ton dari 11.000 ton target daerah, maka Capaian Kinerja sebesar 94,50%; IKK (2) Konsumsi ikan di Kota Probolinggo sebanyak 26,85 kg dari 27 kg target daerah, maka Capaian Kinerja sebesar 99,44%; Urusan Pertanian dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (3) Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnnya (jagung) sebanyak 48.172 ton dengan areal


BAB III - 202

tanaman seluas 6.699 hektar, maka Capaian Kinerja sebesar 7,19 ton per hektar; IKK (4) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Pertanian (dlm juta Rp.) 376.000 dari 5.312.870 total PDRB (dlm juta Rp.), maka Capaian Kinerja sebesar 7,09%;

Urusan Kehutanan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (5) Luas hutan (kota dan mangrove) dan lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 113 Ha, dari Luas Total Hutan (kota dan mangrove) dan Lahan Kritis sebesar 134 Ha, maka Capaian Kinerja sebesar 84,51%; IKK (6) Luas Kerusakan Kawasan Hutan (kota dan mangrove) 22 Ha, dari Luas Kawasan Hutan (kota dan mangrove) sebesar 134 Ha, maka Capaian Kinerja sebesar 16,48%; Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (7) Luas Penambang Liar yang ditertibkan sebesar 0 Km2, dari area pertambangan liar sebesar 0 Km2, maka Capaian Kinerja sebesar 0%; (karena

tidak ada

penambangan liar) IKK (8) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Pertambangan (dlm juta Rp.) 53,32 dari 5.312.870 total PDRB (dlm juta RP.), maka Capaian Kinerja sebesar 0,001%; Urusan Pariwisata dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (9) Kunjungan Wisatawan di Kota Probolinggo per tahun sebanyak 552.716 orang, maka Capaian Kinerja sebesar 552.716 orang;


BAB III - 203

IKK (10) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Pariwisata (dlm juta Rp.) 3.866 dari 5.312.870 total PDRB (dlm juta RP.), maka Capaian Kinerja sebesar 0,07%; Urusan Industri, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut: IKK (11) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Industri (dlm juta Rp.) 725.355 dari 5.312.870 total PDRB (dlm juta Rp.), maka Capaian Kinerja sebesar 13,65%; IKK (12) Pertumbuhan Industri di Kota Probolinggo tahun 2012 630, dan jumlah penambahan industri sebesar 61, maka Capaian Kinerja sebesar 10,72%; Urusan Perdagangan dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (13) Kontribusi PDRB Tahun 2012 dari sektor Perdagangan (dlm juta Rp.) 2.167.502 dari 5.312.870 total PDRB (dlm juta Rp.), maka Capaian Kinerja sebesar 40,80%; IKK (14) Nilai Ekspor Bersih sebesar US$ 98.747,44 dari nilai ekspor sebesar US$ 107.867.831,76 dikurangi Nilai Impor sebesar US$ 9.120. 392,73; Urusan Transmigrasi dengan Capaian Kinerja sebagai berikut : IKK (15) Transmigrasi Swakarsa pada Kota Probolinggo dengan Capaian Kinerja sebanyak 0, maka Capaian Kinerja sebesar 0%. (Tidak ada Transmigrasi Swakarsa)


BAB III - 204

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemahaman tersebut dipertegas pula dalam Peraturaan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dalam Peraturan yang sama disebutkan juga pada pasal 15 yaitu Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sebagaimana

Undang-undang

32/2004

yang

mengatur

Sistem

Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana Undang-Undang 17/ 2003, UU 1/2004, UU 15/2004, dan UU 33/2004, serta aturan dalam Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

sebagaimana UU 25/2004, dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian Negara seperti yang termuat di UU 39/2008 adalah rangkaian peraturan yang terus diupayakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan

mengacu

kepada

seluruh

aturan

perundang-undangan

tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas pembantuan dan dekonsentrasi di Kota Probolinggo dengan total anggaran sebesar Rp

30.468.389.500,00

dengan realisasi Rp. 30.180.614.067,00 atau 99,00 % selain dapat mendukung upaya

terwujudnya

pe m b a nguna n

ke se ja h te ra a n

dan

pe l a ya na n

m asya ra ka t di

m e l a l ui

b e rb a ga i

ke gi at a n

b i da ng ,

juga

pelaksanaannnya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB IV – 205

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah

melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi

dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya sesuai Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, seluruh dana APBN juga disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. A. TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI YANG DITERIMA 1.

Dasar Hukum Dasar Hukum Peraturan yang digunakan didalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan yang dibiayai dari sumber dana APBN adalah sebagai berikut: 

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah

Daerah; 

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah; 

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



Peraturan

Pemerintah

nomor

52

Tahun

2001

tentang

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; 

Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; 

Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan


BAB IV – 206

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat ; 

Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;

2.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Sebagaimana dimaklumi, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Peraturan

Menteri

Keuangan Nomor

7

Tugas Pembantuan, dan 156 Tahun

2008

yang

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

248

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan

Dana

Tugas Pembantuan,

telah

mengatur

tentang

hal-hal

terkait dengan pola dan mekanisme pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Adapun Pendanaan Tugas Pembantuan melalui Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan dana Tugas Pembantuan di Kota Probolinggo Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 KEMENTRIAN/LEMBAGA YANG MENGALOKASIKAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 (Rupiah) N O

KEMENTRIAN/ LEMBAGA

1

Kementerian Kelautan dan Perikanan


2

Kementerian Kesehatan RI

Dinas Kesehatan Kota Probolinggo

568.450.000

548.857.280

3

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo

863.740.000

859.683.287

4

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

NAMA SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo


PAGU

REALISASI

%

2.500.000.000

24.98.984.000

99,96

515.568.000

515.568.000

96,55 99,53

100,00

BAB IV – 207

N O

KEMENTRIAN/ LEMBAGA

5

Kementrian Sosial

NAMA SKPD

PAGU

Dinas Sosial Kota Probolinggo

6

Kementrian PU

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo

7

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kota Probolinggo

JUMLAH

REALISASI

1.820.475.000

1.820.475.000

%

100,00

4.837.500.000

4.627.500.000

95,66

19.380.656.500

19.309.546.500

99,63

30.486.389.500

30.180.614.067

99,00

Sumber : SKPD Pengelola Dana APBN , 31 Desember 2012

Adapun Alokasi dana Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi yang tertinggi adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar Rp 19.380.656.500,- atau 63,57% dari total pagu dana Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi di Kota Probolinggo. Sebagaimana

tertuang dalam target pembangunan ekonomi

Rencana Pembangunana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, maka Kementerian/Lembaga dalam mengalokasikan anggaran untuk program kegiatan yang akan d idekonsentrasikan dan/atau ditugaskan disusun dengan memperhatikan negara,

keseimbangan

pendanaan

di

kemampuan keuangan daerah

dan

kebutuhan

pembangunan daerah sehingga nantinya dapat memberi dampak positif bagi pencapaian tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

3.

Permasalahan dan Solusi Pemecahan Beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di tahun mendatang adalah : Aspek Perencanaan dan Penganggaran : 

Belum optimalnya fungsi koordinasi antara SKPD Kota, dan antara Kota-Provinsi dan instansi vertikal pengelola dana APBN ;


BAB IV – 208



Masih kurang terintegrasinya Dana APBN

ke dalam siklus dan

mekanisme perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah ; 

Masih adanya usulan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dialokasikan, atau kegiatan tidak diusulkan tapi dialokasikan;

Aspek Evaluasi dan Pelaporan : 

Secara

umum

menyampaikan

SKPD

pengelolan

laporan

dana

pelaksanaan

APBN

masih

selama

ini

banyak langsung

ke Kementerian/ Lembaga teknis terkait dan tidak menyampaikan tembusan Laporan Triwulan kepada Walikota, sehingga berakibat pula pada penyampaian laporan dari Walikota kepada Gubernur (Bappeda Provinsi) tidak ada ; 

Keterbatasan SDM yang menguasai aplikasi pelaporan (SAI dan PP 39/2006) krn terjadinya mutasi pada personil Pengelola Kegiatan, sedangkan penggantinya belum menguasai sistem aplikasi pelaporan sehingga

implikasinya

penyampaian

pelaporan

mengalami

keterlambatan ; 

Mekanisme pengendalian dan evaluasi belum dapat berjalan dengan optimal, sehingga belum dapat memberikan rekomendasi tentang keberlangsungan program/kegiatan yang berakibat belum efektifnya capaian program yang dilaporkan, oleh karena itu hasil evaluasi belum maksimal digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pemecahan Masalah 

Memantapkan koordinasi antara Pusat-Daerah, antar SKPD Kota, dan antara Kota-Provinsi pengelola APBN secara berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien;



Seluruh kegiatan agar dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan Jadwal kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk penetapan SK pengelola kegiatan;


BAB IV – 209



Regulasi yang akan disusun Tim Pusat dalam konteks perencanaan dan

penganggaran

dana

APBN

agar

tetap

merujuk

mengintegrasikan PP.7/2008 tentang Dekonsentrasi Pembantuan

serta

PP.8/2008 tentang

dan

dan Tugas

tahapan penyusunan

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat terpadu dan terintegrasi serta saling terkait dalam satu kesatuan antara APBN dengan APBD nya; 

Memantapkan peran Bappeda sebagai koordinator penyelenggaraan Kegiatan APBN lingkup Kementran/Lembaga terutama dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan;



Dalam proses perencanaan, Bappeda Kota hendaknya dilibatkan sehingga hasilnya dapat dibahas sebagai bahan pada

rapat

koordinasi; 

Konsistensi Tim Pusat terhadap pemberian insentif dan disentif sesuai aturan yang berlaku kepada pengelola

APBN dalam

menyampaikan laporan. 

SKPD Kota dan Bappeda Kota, serta instansi vertikal, sesuai ketentuan yang ada harus tertib dan konsisten dalam menyampaikan laporan kinerjanya secara triwulan kepada Gubernur Cq Bappeda Provinsi.


BAB IV – 210

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH Pada

prinsipnya

penyelenggaraan

Otonomi

Daerah

harus

selalu

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Sejak adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Demikian pula terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dapat dikelola bersama dengan daerah terkait, untuk itu diharapkan setiap Pemerintahan Daerah dapat melakukan upaya-upaya untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan hasil nyata yang beragam di beberapa daerah, khususnya Kabupaten dan Kota. Namun demikian, munculnya ego kedaerahan yang berlebihan telah memunculkan permasalahan-permasalahan baru, antara lain konflik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, masalah perbatasan, tata ruang wilayah, keterbatasan jangkauan pelayanan, masalah lintas batas dan globalisasi. Dalam lingkup internasional, era pasar bebas akan memberikan warna tersendiri dalam pola hubungan antar

negara . Globalisasi akan menjadikan

daerah sebagai suatu “desa dunia” (village world), karena daerah daerah tersebut seolah-olah tidak mempunyai batas wilayah administrasi (borderless world), khususnya bagi kegiatan bisnis. Tentunya hal ini akan menjadi mimpi buruk bagi daerah yang tidak siap dengan kondisi demikian. Kedua kondisi yang sangat bertolak belakang tersebut di atas kiranya harus diatasi secara arif dan bijak dengan memperhatikan prinsip-prinsip hubungan

internasional

agar

masyarakat

khususnya

Kota

Probolinggo

mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan dapat berhubungan sejajar dengan bangsa-bangsa

lain

didunia.

Keinginan

tersebut

dapat

dicapai

dengan

mengerahkan segala daya dan upaya serta komitmen dari seluruh pihak terkait LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB V - 211

dengan memanfaatkan dan meningkatkan kerjasama (cooperation) dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan terobosan yang kreatif dan inovatif, kerjasama antar daerah di dalam negeri maupun luar negeri juga dengan pihak ketiga, diharapkan dapat meningkatkan perbaikan ekonomi dan mendorong terciptanya iklim investasi yang pada gilirannya akan membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat di Kota Probolinggo. Berbagai potensi yang ada di Kota Probolinggo baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, budaya, pariwisata maupun industri sangat beragam. Namun disatu pihak adanya keterbatasan dalam permodalan yang dapat digunakan untuk mengolah potensi-potensi tersebut. Untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, kerjasama daerah merupakan sarana menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerjasama daerah dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan

antar

daerah

dan

daerah

tertinggal,

untuk

meningkatkan

kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerjasama daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD. Obyek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan. Obyek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, asset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaannya harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Hasil kerjasama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetorkan ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai asset daerah. Adanya penggantian Kepala Daerah pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati oleh Kepala Daerah sebelumnya.


BAB V - 212

1.

Kebijakan dan Kegiatan. a. Kebijakan Dalam rangka percepatan dan upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri, Luar Negeri, dengan Pihak Ketiga Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sedangkan pelaksanaan Kerjasama dengan para pihak berdasarkan peraturan-peraturan, sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;


BAB V - 213

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

b. Kegiatan Pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, keadaan tersebut nampak dari data yang ada. Keadaan ini sejalan dengan adanya kesadaran dari Pemerintah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada melalui upaya-upaya kerjasama, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Guna meningkatkan SDM, transfer tehnologi, transfer knowledge dan peningkatan ekonomi/usaha, mengingat adanya keterbatasan dana APBD

Kota

Probolinggo

untuk

memenuhi

program-program

pembangunan di Kota Probolinggo. Sejalan dengan

strategi untuk

melaksanakan program-program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kota Probolinggo dengan melibatkan seluruh stake holders yang ada, melalui kerjasama yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama. Tujuan dari kesepakatan agar stake holders yang telah melakukan kerjasama dalam melakukan kegiatannya dapat bersinergi dan sejalan dengan program dan kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo. Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Probolinggo di dalam pelaksanaan pembangunan daerah melaksanakan kerjasama daerah antara lain: a. Dalam rangka meningkatkan dan mendorong pencapaian efisiensi dan efektifitas pelayanan umum serta pemanfaatan potensi daerah dengan prinsip saling menguntungkan guna meningkatkan kesejahteraan bersama,

maka

Pemerintah

Kota

Probolinggo

telah

menjalin

kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo antara lain dalam rangka pemungutan retribusi parkir bagi kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Hal ini telah disepakati berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor 420/4/425.012/2005. b. Pemerintah Kota Probolinggo juga menjalin kerjasama dengan daerah-daerah lain khususnya sesama kota seluruh Indonesia yaitu LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB V - 214

dalam Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI ), Kota Probolinggo termasuk dalam Komisariat Wilayah IV di tahun 2012, salah satu agenda APEKSI yaitu pertemuan tanggal 31 Mei s/d 1 Juni 2012 bertempat di Menado dalam kegiatan MUNAS APEKSI IV yang melahirkan Deklarasi Menado yang merupakan dukungan Walikota dalam akselerasi pengendalian masalah kesehatan akibat tembakau dan penyakit tidak menular, yang melahirkan kesepakatan dan bertekad untuk menerapkan :  Kebijakan kawasan tanpa rokok;  Mengupayakan pengurangan iklan rokok;  Mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular;  Mendukung strategi upaya pengendalian penyakit tidak menular;  Mendesak pemerintah untuk segera menandatangani rancangan peraturan

pemerintah

tentang

pengamanan

bahan

yang

mengandung zat adiaktif tembakau bagi kesehatan;  Serta mengajak Gubernur/Bupati/Walikota dan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung Deklarasi Menado. Sebagai wujud tindak lanjut dari MUNAS APEKSI IV, Kota Probolinggo dan Palu dijadikan sebagai pilot project program Symbiocity pada kegiatan Program Symbiocity pada tanggal 28 Januari s/d 8 Pebruari 2012

yang

bertempat

di

Kota

Probolinggo.

Diharapkan

Kota

Probolinggo dan Kota Palu akan menjadi role model Kota Berkelanjutan bagi kota-kota di Indonesia. Sebelumnya pada tanggal 20 – 21 Maret 2012 di Bali sudah diadakan Workshop Symbiocity dalam rangka Perwujudan Kota Hijau. c. Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan terjalin juga kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Kesepakatan Kerjasama Nomor 120.1.62/012/2004 dan Nomor 420/4/425.012/2004 tentang Pengembangan Potensi Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Sumber Daya Manusia. d. Demi menunjang peningkatan perlindungan kepada masyarakat maka Bekesbangpol dan Linmas Kota Probolinggo mengadakan kegiatan dan kerjasama dengan : 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)



Badan Narkotika Kota Probolinggo


BAB V - 215

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota,

dinyatakan

bahwa

Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten /kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Kerjasama Antar Daerah - Nota Kesepahaman antara Bupati Probolinggo, Walikota Probolinggo, Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, Kapolres Probolinggo, Kapolres Probolinggo Kota tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Parkir Berlangganan Setiap Tahun Kendaraan Bermotor di Kabupaten dan Kota Probolinggo. - Dalam rangka pengembangan potensi sumber daya manfaat yang dapat diambil adalah meningkatkan produksi perikanan sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka pengentasan kemiskinan. 

Peningkatan perlindungan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -

Sosialisasi HAM;

-

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba di sekolah – sekolah

-

-

Peringatan Hari Antir Narkotika Internasional (HANI)

-

Pembentukan satgas anti narkoba; Operasi

yustisi

peredaran/penggunaan

minuramn

keras

dan

narkoba

3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Pemahaman tentang keterbatasan kemampuan daerah dan keberadaan potensi daerah yang sangat beragam mendorong daerah melakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dengan pemanfaatan mekanisme pelaksanaan kerjasama daerah yang menjadi isu yang sangat


BAB V - 216

populer terutama pasca implementasi kebijakan desentralisasi otonomi daerah. Namun walaupun keberadaan konsepsi regionalisasi kerjasama daerah belum dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, mengingat masih cukup banyak kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala itu antara lain : -

Sikap sebagian Kepala Daerah dan aparaturnya yang masih terlalu egosentris, tidak peka terhadap masalah dan kebutuhan bersama. Kondisi ini dibuktikan dengan masih sangat terbatasnya Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mempunyai lembaga yang secara khusus membidangi masalah kerjasama. Sehingga perhatian terhadap pentingnya kerjasama menjadi sangat rendah;

-

Belum terpetakannya data potensi kerjasama di masing-masing daerah Kota sehingga kurang mengangkat daya saing dan nilai jual daerah;

-

Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD Kota untuk menunjang kegiatan yang mendorong kerjasama daerah;

-

Adanya keengganan sebagian daerah untuk bekerja sama sebab dengan kerjasama dikhawatirkan akan membuka kelemahan yang dimiliki oleh suatu daerah;

-

Adanya kekhawatiran timbulnya konflik antar daerah, kalau sewaktuwaktu timbul pengingkaran terhadap perjanjian yang ada;

-

Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang ada, sehingga timbul penafsiran yang beragam terhadap peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama.

-

Masih kurangnya daya dukung dari sumberdaya manusia yang menangani kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas.

-

Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan program yang matang dan konsisten tentang rencana pelaksanaan kerjasama.

-

Ketidaksiapan aparatur pelaksana dalam penguasaan bahasa asing.

-

Adanya image kerjasama luar negeri identik dengan hibah.


BAB V - 217

b. Solusi -

Melalui koordinasi Bappeda Kota, secara bertahap daerah kota sudah mulai menyusun atau membuat peta potensi daerah yang bisa diakses lewat website maupun secara manual.

-

Dilakukan sosialisasi tentang kerjasama daerah baik dari substansi manfaat kerjasama maupun Peraturan-peraturan (pijakan hukum) yang mengatur tentang kerjasama daerah.

-

Perlu dukungan dan dorongan Pemerintah Kota untuk membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan bagian khusus yang menangani kerjasama.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA a. Kebijakan dan Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga merupakan Kerjasama Daerah Kementrian/Lembaga

Pemerintah

Non Kementrian dan semua

yang

berbadan hukum seperti : BUMN, BUMD, Koperasi dan lain-lainya serta dengan Luar Negeri yaitu Lembaga Internasional untuk menggali potensi yang sekiranya bisa dikerjasamakan untuk meningkatkan investasi daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan pelayananan umum melalui kegiatan : Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementrian; koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) / Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP);  Kerjasama dengan Perguruan Tinggi;  Kerjasama Perusahaan Negara/Lembaga Keuangan/ Perbankkan;  Kerjasama dengan lembaga Internasional;  Kerjasama dengan Polda, Kodam dan BAKN.


BAB V - 218

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:  Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri.

a) No.

Kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi antara lain :

MITRA KERJASAMA

KEBIJAKAN

REALISASI

1.

Universitas Negeri Malang

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 1672.a/H32/PM/2008

1. Melaksanakan Workshop / Bimbingan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional sehubungan dengan sulitnya memperoleh Angka Kredit sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b. 2. Peningkatan Pengembangan SDM Aparatur dalam bentuk : a. Uji kompetensi (Psikotest) bagi Pejabat yang akan dipromosikan; b. Evaluasi kinerja bagi Pejabat Fungsional maupun Struktural; c. Penerbitan Jurnal Ilmiah yang telah memperoleh sertifikat ISSN; d. Pelaksanaan psikotest dalam rangka Penilaian Pegawai Teladan.

2.

Universitas Negeri Surabaya

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 029/H38/PP.04.12/2008

Mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari Pihak Pemerintah Kota Probolinggo dengan Universitas Negeri Surabaya

3.

Universitas Indonesia

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 102/KS/UI/2010

a.


Pelaksanaan proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2010 dan/atau tahun-tahun selanjutnya. b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan c. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, seminar Lokakarya dan Pengabdian kepada Masyarakat d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia e. Bantuan pembangunan infrastruktur untuk mendukung program kerja sama melalui mekanisme hibah lepas; dan Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua pihak

BAB V - 219

No.

MITRA KERJASAMA

KEBIJAKAN

REALISASI

4.

Universitas Merdeka Malang

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor KS-18/UM/X/2008

Melaksanakan semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

5.

Universitas Brawijaya Malang

(Memorandum of Understanding) Nomor 72.A/J.10/KS/2007.

Kerjasama Pembangunan Daerah

6.

Universitas Negeri Jakarta

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 35/H.39/HM/2010

a. Bidang Pendidikan, Pelatihan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Peningkatan kompetensi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. c. Pelaksanaan Riset oleh Dosen dan Mahasiswa Khususnya Mahasiswa Program Pasca Sarjana Pelaksanaan proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

7.

Akademik Teknik Radiodiagnostik & Radiotherapi Bali (ATRO BALI) Stikes Nurul Jadid Paiton

445/159/425.208/2010 067/Antro-Bali/P/IX/2010 21 September 2010

Praktek Lapangan bidang Radiologi

140/STIKESNJ/KER/A.IV/05.2011 445/201/425.208.2011 04 Mei 2011

Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi keperawatan

9.

Stikes Bhakti Medika Probolinggo

118/B/STIKES BBM/V/2011 445/196/425.208/2011 Mei 2011


10.

Akbid Wijaya kusuma Malang

315/MOU/WK/IV/2011 445/158/425.208/2011 19 April 2011

Praktek Lapangan bidang Kesehatan dan akademi kebidanan

11.

Stikes Widya Cipta Husada Malang

946.U/S.WCH/X/2011/ 445/284/425.208/2011 03 Oktober 2011


12.

Akbid Sakinah Pasuruan


13.

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

445/195/425.208/2010 138/Akbid Sakinah/X /2010 30 september 2010 445/49.a/425.208/2010 PK.01/FK/UWKS/III/2010 22 Maret 2010

14.

Akademi Farmasi Jember

420/07/425.208/2012 04/C.1/AKFAR/I/2012 10 Januari 2012

Praktek Lapangan bidang Kefarmasian

8.



BAB V - 220

No.

MITRA KERJASAMA

KEBIJAKAN

REALISASI

15.

Stikes Mitra Husada Jember

175/MOU/MH/III/2012 188/73/425.208/2012 07 Maret 2012


16.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

HK.06.01/1.5/3006/2011 445/09/425.208/2011 28 Januari 2011

Praktek Lapangan bidang Teknik Kesehatan

17.

Akper Hafshawati Zainul Hasan Genggong

420/160/425.208/2010 191/AKPERHAFSHAWATI/IX/2010 27 September 2010


18.

Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Jember

420/172/425.208/2010 471/SMKF JR/D/2010 5 Oktober 2010

Praktek Lapangan bidang Kefarmasian

19.

Stikes Widya Cipta Husada Malang

946.U/S.WCH/X/2011 445/284/425.208/2011 3 Oktober 2011


20.

Akbid Ar Rahma Gempol Pasuruan

445/28/425.208/2010 025/096 – SK/AKBIDAR/IV/2010 28 April 2010


21.

Akbid Bina Husada Jember

445/III/425.208/2009 020.MOU.AKBH.JBR/IX/ 2009 12 Desember 2009


b) Kerjasama dengan Lembaga Pihak III/Perusahaan Negara/ Lembaga Keuangan/Perbankan antara lain : No.

MITRA KERJASAMA

KEBIJAKAN

1.

PT.BPD Jatim Cabang Probolinggo

Kebijakan Nomor 7 Tahun 2009 dan Perda Nomor 8 Tahun 2009

2.

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Probolinggo PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Probolinggo dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo PT. TASPEN MALANG

Perwali Nomor 15 Tahun 2011

3.

4.


REALISASI

Penyaluran dana bergulir APBD Kota Probolinggo kepada Pelaku UKM berdasarkan hasil analisa kelayakan oleh Bank pelaksana Mengadministrasikan pengelola dana bergulir APBD Kota Probolinggo

Nomor : 420/112/425.012/2011 047/1746/Pmsr & KK/2011 Nomor : 420/113/425.012/2011 003/Dua/906/2011

Mengadakan pemantauan pengelolaan dana bergulir bersama dengan pihak ke III ( Bank Pelaksana )

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 0001/C.5.1/032012

1. Pelayanan proaktif dalam pemberian dan penyebaran informasi tentang hak dan kewajiban peserta dari Asuransi

BAB V - 221

No.

MITRA KERJASAMA

KEBIJAKAN

REALISASI

tanggal 17 Maret 2012

Sosial Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 2. Penerbitan Kartu Peserta TASPEN (KPT) dan pengiriman data kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 3. Penyediaan formulir permohonan klim Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 4. Pengajuan dan pembayaran permohonan klim Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Perjanjian Kerjasama Nomor : 445/296/ 425.208/2011 Nomor : 707C/KTR/ 0311 Kesepakatan Bersama Nomor : B/582/VI/2010 Nomor : 370/125/425.208/ 2010 Nomor : P/R/03/2010 455/120/425.208/ 2012 V/KTIP/S.PERJ/2012 Desember 2012

Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Asuransi Jiwa In Health Indonesia

5.

PT. Asuransi Jiwa In Health Indonesia

6.

Kepolisian Resor Probolinggo dan Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero)

7.

PT Kutai Timber Indonesia (KTI)

8.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur area pelayanan dan Jaringan Pasuruan

113.KJS/641/BID.SSDM dan ORG/ 2012 31 Desember 2012

a. Menempati pasien b. Karyawan, keluarga

9.

PT Kertas Leces

445/02/425.208/2012 19/A-UP/PERJBPKL/XII/2012 31 Desember 2012

a. Yang mendapat tanggungan karyawan & keluarga b. Menempati pelayanan kelas II

10.

Dinas Kesehatan Kota Probolinggo

31 Desember 2012

a. Menempati kelas sesuai hak pasien b. Yang mendapat tanggungan peserta JAMKESMAS

11.

RSU Wonolangan

445/528/425.208/2012 4a-INCIP/11.003 20 April 2012

a. Yang mendapat tanggungan pasien b. Menempati kls sesuai hak pasien

12.

RS. Jiwa Radjiman Wediodiningrat Lawang

HK.60.01/IV/006/2012 445/26/425.208/2012 02 Januari 2013

a. Yang mendapat masyarakat yang gangguan kejiwaan

13.

RSAB Muhammadiyah Kota Probolinggo

1196/111.6.AU/B/2011 445/324/425.208/2011 31 Mei 2013

a. Pasien menempati kls III b. Yang mendapat tanggungan pasien


Penanganan Korban dan Penyelesaian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara Terpadu

a. Menempati pelayanan kelas II b. Yang ditanggung karyawan & keluarga Kelas

sesuai

pensiunan

hak dan

tanggungan mengalami

BAB V - 222

No.

MITRA KERJASAMA

KEBIJAKAN

REALISASI

14.

PT Sasa Gending

445/115/425.208.2012 66/516/PERS/IKS/VIII/ 2012 Sept 2012 -Agust 2013


15.

PT Bisnis Halo Dokter

39/HD-RS/VI/2012 445/126/425.208/2012 25 Juni 2012 s/d 24 Juni 2013


16.

PT Kapinis Indonesia

445/206/425.208/2012 1 Mei 2012 s/d 30 April 2013


17.

RS Dharma Husada

445/84/425.208/ 2012 26 April 2012 s/d 26 April 2013

c. Yang mendapat tanggungan pasien d. Menempati kls sesuai hak pasien

18.

PT Askes (Persero) Cabang Pasuruan

167/PKSRS/VII.06/0411 01 Mei 2011 s/d 30 April 2013

a. Yang mendapat tanggungan pasien b. Menempati kls sesuai hak pasien

c) Kerjasama dengan Lembaga Internasional Kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan Lembaga Internasional ini pada dasarnya kegiatannya hampir sama dengan lembaga dalam negeri yaitu melakukan fasilitasi terhadap SKPD pemrakarsa kerjasama di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, mulai dari rapat koordinasi untuk inventarisasi obyek dan keberadaan mitra kerja sama, analisis manfaat kerja sama, sampai dengan penyusunan naskah kerja sama (jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan kerja sama daerah). Realisasi pelakasanaan kegiatan sebagai berikut : No.

MITRA KERJASAMA

KEBIJAKAN

REALISASI

Pencapaian target MDG’S berupa : 1. Peningkatan pelayanan air minumyang dikelola oleh PDAM dan tandon air minum rumah tangga; 2. Sanitasi perkotaan pada air limbah domestik dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) a. Rapat koordinasi Tim KINERJA, Tim Teknis dan Tim Pokja; b. Menghadiri lokakarya yang diadakan pihak USAID di luar Kota Probolinggo; c. Sosialisasi Program KINERJA kepada 20 sekolah mitra dan

1.

USAID – IUWASH (2011 – 2015)

067/305a/425.012/2011 0014/IUWASH-MoU/X/11

2.

Program KINERJAUSAID (United Stated Agency For International Development)

Perjanjian Kerjasama Nomor : 067/123/ 425.012/2011 Nomor : 025/VII/ KINERJA-EJ/ 2011


BAB V - 223

No.

MITRA KERJASAMA

KEBIJAKAN

REALISASI

Dinas Kesehatan; Sharing anggaran dengan KINERJA USAID untuk pelaksanaan lokakarya yang diadakan di Kota Probolinggo

c.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ditemukan antara lain adalah sebagai berikut : a) Masih kurang pahamnya SKPD tentang sistim dan prosedur Penyusunan Naskah Kerjasama dimana usulan pembuatan naskah yang mendadak, banyak dan belum berkoordinasi dan atau menghadirkan semua pihak yang akan melakukan kerjasama. b) Kurang Pahamnya SKPD terhadap keberadaan Sub Bagian Kerjasama sehingga sering kali pada saat rencana awal Pembahasan MoU Sub Bagian Kerjasama tidak dilibatkan. c)

Penyusunan dan Pembuatan MoU banyak yang belum di telaah/ dilakukan kajian secara cermat, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kebingungan/kerancuan dan substansi hasil yang diinginkan sering tidak tercapai.

d) BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta sudah punya sasaran dan policy sendiri dalam penggunaan dana CSR/PKBL namun masih diperlukan sinergi dengan program prioritas pemerintah daerah. e) Kurangnya koordinasi tentang kebutuhan kerja sama yang optimal sehingga perlu pembahasan dengan dinas instansi terkait di Kota Probolinggo yang menangani kerja sama dengan Lembaga Nasional dan Internasional . f)

Kurangnya pendanaan bagi kerja sama sehingga perlu koordinasi untuk menjembatani kegiatan.

Solusi yang dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut : 

Semua bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh SKPD dengan pihak ketiga akan dikoordinasikan dengan Sub Bagian Kerjasama dan Bagian Hukum serta pihak yang terkait lainnya;



Sebelum penyusunan / pembuatan MoU, penyusunan/ pembuatan Perjanjian Kerjasama, sebaiknya dilakukan telaah dan kajian sehingga substansi hasil yang diinginkan dapat tercapai;


BAB V - 224

Tata kelola keuangan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan



program dan kegiatan, terkait dengan peningkatan kerja sama dengan Lembaga Nasional dan Internasional

didiskusikan lebih

mendalam kepada para pihak.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1) Kebijakan dan Kegiatan Sebagai Sub Bagian Kerjasama tentunya sangat memerlukan koordinasi secara intensif dengan semua pihak sebagai mitra kerja termasuk didalamnya instansi vertikal, antara lain : 1.1.

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol dengan instansi vertikal antara lain, yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Timur, berupa :

 Memfasilitasi

kegiatan

Pembinaan

KIM

(Kelompok

Informasi

Masyarakat) Kota Probolinggo berupa pelatihan internet.  Memfasilitasi kegiatan Sosialisasi UU no. 14/2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) bagi pimpinan satuan kerja di Kota Probolinggo. 1.2. Kegiatan koordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan instansi vertikal di daerah adalah :  Dengan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, dalam kegiatan pengamanan kegiatan walikota dan pejabat daerah.  Dengan Polresta dalam masalah penanganan anjal dan gepeng  Dengan CPM, Kodim dan Polresta dalam operasi gabungan dalam menanggulangi penyakit masyarakat ( Miras, PSK dan Waria )  Dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo dalam hal Pengamanan Eksekusi Tanah, Penyelesaian permasalahan stren kali, Aset Pemerintah Daerah 1.3. Kegiatan koordinasi dari Bakesbangpol dan Linmas secara vertikal di daerah adalah :  Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);  Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);  Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB);  Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 1.4. Kegiatan koordinasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) secara vertikal di daerah adalah : LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB V - 225

Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan



(BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur dibidang Pengelolaan Manajemen Keuangan Keuangan Daerah (asistensi). Kerjasama ini dimulai sejak tahun 2005.  Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rangka pelatihan aplikasi SimDa pada bulan Desember 2012.  Kerjasama / koordinasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi dan peralihan PBB.  Koordinasi

dan

konsultasi

secara

rutin

dengan

Departemen

Keuangan RI dibidang pengelolaan keuangan. 1.5 Kegiatan Bagian Pemerintahan dengan BPN dalam kegiatan pensertifikatan pertanahan daerah ( khusus untuk masyarakat yang kurang mampu ), serta pensertifikatan aset-aset daerah.

2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 2.1. - Kegiatan Pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kota Probolinggo berupa pelatihan internet -

Kegiatan Sosialisasi UU no. 14/2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) bagi pimpinan satuan kerja di Kota Probolinggo.

2.2.

Pengamanan kegiatan walikota dan pejabat daerah, agar kegiatan walikota atau pejabat daerah bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan.

2.3.- Rapat koordinasi triwulan; - Sosialisasi HAM bagi tenaga pendidik tingkat SMA dan SMP; - Silaturahmi dan Sosialisasi tentang adanya beberapa agama / aliranaliran di Indonesia dengan sasaran terutama Pemuka – Pemuka agama dan anak didik sebagai generasi muda penerus bangsa. - Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kecamatan. 2.4. -

Pengelolaan Manajemen Keuangan Keuangan Daerah (asistensi BPKP)

- Pelatihan aplikasi Simbada pada bulan Desember 2012 pada bulan desember 2012 dengan BPKP - Intensifikasi dan ekstensifikasi dan peralihan PBB LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB V - 226

- Konsultasi secara rutin dengan Departemen Keuangan RI dibidang pengelolaan keuangan 3) Permasalahan dan Solusi Identifikasi dan penentuan obyek kerjasama kurang dilakukan melalui suatu kajian yang mendalam sehingga obyek kerjasama yang dituangkan dalam rencana aksi kurang mencerminkan keadaan serta kebutuhan dari para pihak yang akan bekerjasama dan juga kurangnya komitmen dalam mengawal pelaksanaan kerjasama proses monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1) Kebijakan dan Kegiatan Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota

ditetapkan

dengan

Undang-Undang,

yang

mencakup Nama, Wilayah dan Batas Wilayah. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, diminta agar Provinsi, Kabupaten/Kota, mengambil langkahlangkah penetapan/penegasan batas daerah. Dalam hal penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, adalah sangat strategis, karena batas administrasi yang jelas akan memudahkan menentukan Yurisdiksi penyelenggaraan kewenangan daerah otonom dan penetapan alokasi dana bagi daerah otonom. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 198

(1)

menyatakan

bahwa

apabila

terjadi

perselisihan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan tersebut dan ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan tersebut. Mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Program Penegasan Batas Daerah melalui 5 (lima)


BAB V - 227

tahapan kegiatan, yakni penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan peta batas. Dilihat dari letaknya, posisi Kota Probolinggo terletak di tengah – tengah Kabupaten Probolinggo, pada sisi barat, selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo sedangkan

sisi sebelah utara berbatasan

dengan laut Jawa. Dengan kondisi demikian, pembinaan batas wilayah di kota Probolinggo diarahkan pada penciptaan

keamanan dan ketertiban

umum, agar tercipta suasana kondusif di daerah perbatasan.

2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dalam pelaksanaanya, kegiatan pembinaan batas wilayah di kota Probolinggo baru berlangsung pada tahun mulai tahun 2008, disebabkan karena sebelumnya tidak ada produk hukum yang membidangi masalah ini secara khusus. Pada Tahun 2008 telah dicapai kesepakatan Pilar Batas Permanen Antara Kota Probolinggo dengan Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan bekerjasama dengan TOPOGRAFI KODAM V / Brawijaya Malang. Dan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Dan juga didukung oleh Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Probolinggo tahun 20092028 yang secara jelas menyatakan batas wilayah Kota Probolinggo. Pagu kegiatan penataan batas antar daerah, perselisihan, kode dan data

administrasi

wilayah

pemerintahan pada

Bagian

Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 4.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 (100,00%).

3) Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan 

Belum optimalnya peran Pemerintah Kota Probolinggo dan Pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program rupabumi nasional.



Belum

optimalnya

dukungan

anggaran

untuk

merealisasikan

kerjasama antar SKPD dan antar daerah.


BAB V - 228

b. Solusi 

Mengidentifikasi dan menyeleksi

usulan-usulan SKPD (misalkan

Bidang Aset DPPKA Kota Probolinggo, Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo) untuk dibawa dalam Rapat Koordinasi sesuai dengan kebutuhan di tingkat lapang. 

Mereview usulan kerjasama antar SKPD serta memfasilitasi untuk merealisasi usulan kerjasama.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya Penanganan bencana dan penanggulangannya di Kota Probolinggo pada tahun 2012 tidak terjadi bencana alam, hal ini dikarenakan letak geografis Kota Probolinggo relatif landai dan tidak dilewati oleh sungai besar. Akan tetapi bencana banjir tetap mengancam Kota Probolinggo. Oleh karena itu telah dilakukan upaya – upaya pencegahannya antara lain dengan normalisasi saluran – saluran, meningkatkan kualitas lingkungan dengan penghijauan, menggiatkan kebersihan di segala bidang. Adapun penanggulangan dari kejadian tersebut di atas antara lain melalui : a. Tindakan

preventif

penanggulangan

bencana

berupa

latihan

penanggulangan bencana (simulasi) yang melibatkan instansi terkait telah dilakukan sebagai antisipasi apabila sewaktu – waktu terjadi bencana utamanya banjir dan tsunami b. Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis atau Tim Satlak. c.

Bersama aparat terkait memantau titik-titik rawan bencana.

d. Dilakukan perbaikan secara gotong royong oleh masyarakat, Pemda, TNI dan POLRI serta Muspika. e. Pemberian bantuan bahan pangan dan penyediaan tempat pengungsian. f.

Mengevakuasi korban dan membuka Posko pengobatan.

g.

Menghimbau kepada masyarakat jika terjadi hujan diseratai angin kencang agar tidak di dalam rumah.

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi, Lokal/Kab/Kota) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status bencana" adalah Pemerintah (Presiden) LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB V - 229

dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota). Penetapan "status bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB/BPBD. "Status bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat , Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke pemulihan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat. 3. Sumber Dan Jumlah Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo dalam pelaksanaan

Program

dan

kegiatan,

juga

melaksanakan

tugas-tugas

Pemerintah sesuai peran dan fungsi dibidang Kebencanaan, mendapatkan alokasi Anggaran

APBD Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp. 2.048.912.210,98 terdiri atas Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 815.912.210,98 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.233.000.000,00. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana maka proses inventarisasi kejadian bencana sangat penting sebagai bahan dalam penyusunan

standart

prosedur

penanggulangan dan pencegahan

tindakan

darurat

dan

rehabilitasi

bencana di Kota Probolinggo, uraian

Rekapitulasi dari kejadian bencana di kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut : a. Bencana yang terjadi dan penanggulangan Bencana Banjir terjadi pada tgl 09 Maret 2012 cakupan wilayah yang terkena di 16 kelurahan b. Status Bencana Status bencana merupakan status bencana lokal Kota Probolinggo c. Guna mengantisipasi terjadinya bencana, maka beberapa langkah yang telah dan akan ditempuh antara lain:  Sosialisasi penanggulangan bencana;  Mengoptimalkan peran satgas penanggulangan bencana alam;  Pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor;  Normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir; LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB V - 230

 Pembuatan sumur tandon air untuk darurat kebakaran;  Rehabilitasi hutan dan penghijauan lingkungan;  Meningkatkan koordinasi antar instansi, melalui penyelenggaraan Rakor di setiap perubahan musim dan upaya tindakan menyatu dalam antisipasi kemungkinan bencana yang timbul;  Pelatihan penanggulangan bencana alam;  Peningkatan kemampuan masyarakat wilayah rawan bencana melalui simulasi/gladi; dan  Peningkatan kesiapsiagaan mulai dari kelompok masyarakat sampai pada kelembagaan / organisasi penanganan bencana. 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Kota Probolinggo telah melaksanakan : a. Menyusun Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RADPRB), yang merupakan prioritas kegiatan pengurangan resiko bencana. b. Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Kota Probolinggo, sebagai bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana. c.

Menyelenggarakan Sosialisasi, tingkat

dan

Pelatihan

masyarakat, untuk meningkatkan

Mitigasi

kemampuan

Bencana

di

masyarakat

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman dengan membentuk Desa tangguh dan Pena Sekolah ( Sekolah Peduli Bencana). d. Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait, TNI/POLRI/ SAR (Relawan) dan swasta dalam Kegiatan Mitigasi Bencana.

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah bahaya bencana banjir dan angin, karena Kota Probolinggo terletak di daerah pesisir dan adanya angin gending yang bertiup kencang pada bulan Juli, Agustus dan September serta angin puyuh serta tsunami karena letaknya di daerah pantai Dilihat dari potensi bencana yang ada, Kota Probolinggo memliki potensi bahaya (hazard potency) antara lain adalah tsunami, banjir, letusan gunung api, dan angin ribut. Secara umum potensi bencana tersebut dapat LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB V - 231

dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu Potensi Bahaya Utama (main hazard) dan Potensi Bahaya Ikutan (collateral hazard). Potensi Bahaya Utama (main hazard) ini dapat dilihat antara lain pada peta potensi bencana gempa yang menunjukkan bahwa Kota Probolinggo adalah wilayah dengan zona-zona bencana tsunami, bencana banjir, dan lain-lain. Disamping potensi bahaya utama, Kota Probolinggo juga memiliki potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency) dapat dilihat dari

kepadatan,

presentase

bangunan

kayu

(utamanya

di

daerah

permukiman kumuh perkotaan), dan jumlah industri berbahaya yang tinggi. Secara keseluruhan, berbagai potensi bencana yang terdapat di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut : a.

Bencana Kebakaran Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat rnengganggu cuaca.

b. Bencana Kekeringan Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan baik langsung maupun tidak langsung. Kekeringan menyebabkan pepohonan akan mati dan tanah menjadi gundul yang pada saat musim hujan menjadi mudah tererosi dan banjir. Dampak dari bahaya kekeringan ini seringkali secara gradual/lambat, sehingga jika tidak dimonitor secara terus menerus akan mengakibatkan gagal panen dan petani kehilangan mata pencaharian. c.

Gunung Berapi Terdapat Gunung Bromo sebagai gunung aktif secara vulkanis, di wilayah Kabupaten Probolinggo, menjadikan Kota Probolinggo agar lebih antisipatif dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin akan ditimbulkannya.


BAB V - 232

Bahaya letusan gunung api dibagi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu bahaya utama (primer) dan bahaya ikutan (sekunder). Kedua jenis bahaya tersebut masing-masing mempunyai resiko merusak dan mematikan. Bahaya Utama (primer). Bahaya utama (sexing juga disebut bahaya langsung) letusan gunung api adalah bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan panas (piroclastk flow), lontaran batu (pijar), hujan abu tebal, teleran lava (lava flow), dan gas beracun. Bahaya Ikutan (sekunder). Bahaya ikutan letusan gunung api adalah bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu gunung api metetus akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjir tersebut disebut lahar dingin. d. Bencana Banjir Penentuan zona

daerah

rawan banjir menggunakan satelit

penginderaan jauh dan system informasi geografis dapat dilakukan dengan memadukan antara fenomena banjir dan kemampuan data satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa citra Landsat atau citra Spot dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis fenomena alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG (Sistem

Informasi

Geografis)

dan

diuji

keakuratannya

dengan

menggunakan data sekunder seperti data daerah genangan dan data hasil survei lapangan. Variabel

indikator

yang

mempunyai

pengaruh

besar

atau

berpotensi terjadinya banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan terbuka hasil dari pembukaan lahan atau adanya konversi lahan dari lahan /daerah yang digunakan untuk resapan menjadi lahan terbangun. Di Kota Probolinggo lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran Sungai Brantas dan Sungai Banger.


BAB V - 233

e. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa Epidemi, wabah dan kejadian luar biasa (KLB) merupakan ancaman yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah. Pada skala besar, epidemi/wabah/KLB dapat

mengakibatkan

korban

jiwa

dan meningkatnya jumlah

penderita penyakit. f.

Kecelakaan Transportasi Beberapa transpotasi

kecelakaan

darat,

yang

terjadi

laut maupun

udara,

pada

berbagai

terutama

pada

mode sarana

transportasi umum (kapal laut, pesawat terbang dan angkutan darat termasuk kereta api) dapat mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Sektor utama dalam penanganan bencana akibat kecelakaan transportasi adalah sektor perhubungan.

H. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS 1) Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kawasan khusus adalah kawasan yang karena fungsi dan penanganannya memerlukan penanganan khusus, seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan yang terlibat konflik atau berpotensi konflik, serta kawasan yang tertimpa bencana atau rawan bencana. Berdasar pengertian di atas maka Kota Probolinggo tidak mempunyai kawasan khusus, baik dalam konteks perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, konflik atau berpotensi konflik, bencana atau rawan bencana sehingga pengelolaan, alokasi dana dan hal – hal yang berhubungan dengan kawasan khusus tidak ada.

I.

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemsyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan

wajib,

sebagaimana

tersebut

pada

pasal

13

ayat

(1) c yaitu

“Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”, yang dalam penjelasan pasal dimaksud menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena urgennya urusan maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan LPPD Kota Probolinggo Tahun 2012

BAB V - 234

salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam

konteks

pelaksanaan

kewajiban

daerah

tersebut

didalam

masyarakat yang pluralistik dengan kondisi budaya masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran nilai, dalam aspek kultur maupun struktur masyarakat di tingkat makro, sehingga hubungan antar warga dan antar elit banga juga telah mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertikal maupun horisontal. Masyarakat Kota Probolinggo yang pluralistik dan dinamis mempunyai potensi rawan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, khusunya dalam konteks IPOLEKSOSBUD, oleh karena diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga kerukunan, toleransi, solidaritas sosial dan partisipasi guna tercapainya masyarakat Kota Probolinggo Sejahtera, Berakhlak, Aman dan Tentram. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kota Probolinggo pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut: 1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Sparatisme, Atau

Lainnya) Kehidupan masyarakat Kota Probolinggo relatif rukun, toleran dan terbuka merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan dan merealisasikan tujuan reformasi. Sikap menghargai perbedaan pendapat secara kritis yang telah membudaya di masyarakat juga merupakan modal dasar untuk mengembangkan pemerintahan yang dan bersih. Demikian pula karakteristik utama masyarakat Kota Probolinggo yang ulet, tegas, terbuka dan lugas bila dikelola dan disalurkan dengan baik merupakan modal dasar yang cukup besar perannya dalam pembangunan. Dengan kondisi masyarakat Kota Probolinggo seperti yang telah dijelaskan di atas, maka selama tahun 2008 tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Probolinggo yang bersifat major, sehingga penanganan masalah ini lebih ditekankan pada pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta penertiban – penertiban yang bersifat minor.


BAB V - 235

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani

Satuan kerja perangkat daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum adalah : a. Satuan Polisi Pamong Praja. b. Bakesbangpol & Linmas Kota Probolinggo. c.

Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat dan Golongan

Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 53 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural 5 orang, Staf Administrasi 8 orang, tenaga operasional lapangan sebanyak 48 orang meliputi: Kantor Walikota : 9 orang; Rumah Dinas Walikota : 3 orang; Rumah Dinas Wakil Walikota 3 orang; dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota 3 orang. Adapun kualifikasi pendidikan untuk Pendidikan formal meliputi S-2 3 orang; S-1 3 orang; D-III 1 orang; SLTA 28 orang; SLTP 11 orang dan SD 7 orang. Bakesbangpol Kota Probolinggo dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 30 orang dengan tingkat Pendidikan S 2 (3 orang); S 1 (9 orang) SMA (14 orang) dan SMP (1 orang), dengan Satgas Linmas (Non PNS, 87 orang) a. Golongan I

:

b. Golongan II

: 13 orang

c.

: 12 orang

Golongan III

d. Golongan IV

:

1 orang

4 orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran APBD Kota Probolinggo pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 4.661.005.730,00 dengan realisasi Rp. 4.448.645.229,00. Sedangkan

Anggaran

Bakesbangpol

Kota

Probolinggo

sebesar

Rp.

4.271.763.563,00 dengan realisasi Rp. 4.127.604.985,00.

5. Penanggulangan dan Kendalanya

a.

Penanggulangannya Adapun solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu


BAB V - 236

membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 

Peningkatan kualitas SDM Pol PP, Linmas dan PPNS.



Pengadaan sarana mobilitas dan komunikasi.



Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional.



Perlu merevitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga trantibum.



Dalam penyusunan produk–produk Perda Kota Probolinggo yang bersangsi pidana hendaknya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegak

Perda

dan

Peraturan

Perundang–undangan

lainnya

dilibatkan agar tumbuh sense of belonging (rasa memiliki) dan pengertian yang benar–benar jelas tentang isi

isi pasal Peraturan

Daerah. 

Menjaga dan memelihara efektifitas koordinasi antar pimpinan daerah melalui Forpimda maupun dengan jajaran instansi terkait melalui Forum Forpimda di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.



Melaksanakan Penggalangan kepada para tokoh/pemimpin informal, pemimpin Ormas dan Parpol.



Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui forum-forum yang sudah dibentuk, yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

b. Kendala Dalam penyelenggaraan pemeliharaan tramtibum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, antara lain: 

Rekruitmen anggota Satpol PP dan Linmas belum dilaksanakan secara khusus.



Tingkat pendidikan anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas bervariasi.



Anggota Satpol PP organik, sebagian besar eks pegawai Hansip dan limpahan dari SKPD lainnya.


BAB V - 237



Prosedur Tetap (Protap) belum dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota.



Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu instruksi atau perintah.



Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota.



PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.



Kendala yang menonjol adalah kondisi masyarakat yang cenderung labil dan banyaknya elemen atau kelompok masyarakat, seperti Ormas dan LSM yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memprovokasi. Sedangkan regulasi untuk membendung kegiatan dimaksud sangat kurang. Mencermati kondisi aparatur Satpol PP, PPNS dan Linmas seperti

yang telah diuraikan di atas, jumlah Satpol PP, PPNS dan Linmas di Kota masih kurang memadai. Hal ini merupakan tantangan yang perlu ditindaklanjuti, artinya anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas di Kota Probolinggo perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Aparat

keamanan

yang

ikut

terlibat

dalam

penanggulangan

ketentraman dan ketertiban umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Bakesbangpol, TNI/Polri dan SKPD Pemerintah Daerah.


BAB V - 238

BAB VI PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan tahun 2012, sedapat mungkin didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan masyarakat, mengerahkan segala kemampuan sumber daya dengan mencermati dan melaksanakan saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo. Kendatipun

demikian

dengan

mencermati

hasil

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo pada tahun 2012, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun 2012 disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penanganannya pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penyelesaian permasalahan dan perolehan hasilnya semakin maksimal. Demikian

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kota

Probolinggo dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Akhir kata, semoga Laporan ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan pembangunan Kota Probolinggo pada umumnya serta derajat kehidupan masyarakat Kota Probolinggo pada khususnya.

Probolinggo,


Maret 2013

BAB VI - 239

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO

(1)

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

No. (4)

1 Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

2

3

4 Peraturan ttg kependudukan 5 Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

6

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

7

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

(5)

(6)

Keberadaan PERDA IMB

Ada/tidak ada PERDA

Jenis Data (Tahun 2012)

Capaian KInerja

Keterangan

(7)

(8)

(9)

Apabila ADA: PERDA Nomor : 4 Tahun 2006 tentang IMB. PERDA Nomor 9Tahun 2008 tentang Retribusi IMB Nomor : 5 ahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertunda -

Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak 1.869unit. Rasio Rumah ber IMB - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2012, sebanyak 61.687Unit. Apabila ADA: PERDA Nomor : 2 Tahun 2010 Ada/tidak ada PERDA Keberadaan PERDA RTRW tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009RTRW 2028. Jumlah penduduk yang Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam sudah terekam dalam E-KTP : 151.513 Pengurusan E-KTP E-KTP dibagi Jumlah Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP : penduduk yang wajib ber- 168.547 KTP Dasar hukum: PERDA Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2012 Rasio personil SatpoL PP Rasio personil Satpol PP sebanyak = 53 Orang terhadap jumlah terhadap jumlah - Penduduk pada akhir tahun 2012, penduduk penduduk berjumlah = 219.139 Orang Apabila ADA: Keberadaan PERDA Sebutkan dasar hukumnya. tentang PSK, PKL, atau Ada atau tidak ada PERDA PERDA Nomor : 16 Tahun 2002 Tentang PMKS PSK dan PKL Pedagang Kaki Lima. PERDA Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya

Ada

3.03 %

Ada

89.89

gratis

2.42

Ada

ASPEK

FOKUS

Peraturan tentang Kebersihan Kota 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerintah

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Pedagang Kaki Lima. PERDA Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. PERDA Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Pekerja Sek Komersial (PSK). Apabila ADA: Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : 5 Kebersihan Kota Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota

9

Tepat atau tidak tepat Ketepatan waktu penyampaian sesuai penyampaian LPPD jadwal yang telah berdasarkan PP Nomor 3 ditetapkan oleh peraturan tahun 2010, perundangan

10

11

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.


Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 26 Maret 2013 sesuai surat pengantar Nomor 050/809/425.011/2013 Tanggal 26 Maret 2013 Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2012, disampaikan pada tanggal 25 Maret 2013 sesuai surat pengantar Nomor 900/797/425.110/2013 Tanggal 25 Maret 2013

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan - Laporan Kinerja tahun 2012, disampaiakan perundangan pada tanggal 26 Maret 2013 sesuai surat pengantar Nomor 065/808/425.022/2013 Tanggal 26 Maret 2013 Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 6 urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pendidikan Jumlah urusan wajib yang 2) Urusan Kesehatan sudah diterapkan SPM nya 3) Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Penetapan 4) Urusan Sosial oleh Menteri/ Pimpinan 5) Urusan Pemberdayaan Perempuan & LPND. Perlindungan Anak 6) Urusan Ketenagakerjaan 7) Urusan Pekerjaan Umum & Tata Ruang 8) Urusan Perumahan

Capaian KInerja

Ada

Tepat

Tepat

Tepat

6 Urusan

Keterangan

ASPEK

FOKUS

Hubungan antar daerah

3 KESELARASAN ANTARA Sinkronisasi KEBIJAKAN PEMERINTAHAN Pelaksanaan DAERAH DENGAN pembangunan KEBIJAKAN PEMERINTAH nasional dan daerah

Kewenangan

No.

12

13

14

15 Keuangan 16

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah MOU yang masih Kerjasama dengan daerah berlaku per tahun 2011 lain

Kesesuaian prioritas pembangunan

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional

Jenis Data (Tahun 2012) 9) Urusan Komunikasi & Informatika 10) Urusan KB & KS 11) Urusan Pemb. Perempuan & Perlind. Anak 12) Urusan Ketahanan Pangan 13) Urusan Pariwisata Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010, sebanyak 7 MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo 2) MOU dengan RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo Dst... (Terlampir di narasi) 3) MOU dengan USAID Nomor 067/123/425.012/2011 4) MOU dengan .... (terlampir di narasi) - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 11 program.

Keterangan

7 MOU

100 %

- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun dibagi 26 (Jumlah urusan 2011 (APBD) = 26 urusan. wajib di PP 38/2007) X 100%

Tepat atau tidak tepat Waktu penetapan PERDA waktu penetapan PERDA APBD 2010 APBD 2012 Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya tentang pengelolaan PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Capaian KInerja

Apabila TEPAT: PERDA Nomor 1 Tahun 2012 Tentang APBD 2012 tgl 17-01-2012 Apabila ADA: PERDA Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah

100 %

Tidak tepat, apabila APBD Tidak tepat ditetapkan setelah 31 Desember 2011. Ada

ASPEK

FOKUS

No.

17

18

Pelayanan Publik

19

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2011. 1) Urusan Pendidikan Rp. 201.202.045.264,00,2) Urusan Kesehatan Rp. 86.843.196.839,71,3) Urusan Lingkungan hidup Rp. 18.414.207.225,5 4) Urusan PU Rp. 28.655.105.956,91 Jumlah belanja untuk 5) Urusan Sosial Rp. 14.415.398.229,38 Belanja untuk pelayanan pelayanan dasar dibagi 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. dasar Jumlah total belanja X 6.285.080.364,00,100% 7) Urusan Koperasi Rp. 4.763.047.902,00,8) Urusan Urusan Kesbang & Pol : Rp. 13.691.613.503,98,9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. 5.932.711.908,00 Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012 : Rp. 374.269.695.285,48 Total Belanja APBD 2012, sebesar : Rp. 646.967.530.034,77 Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2011. 1) Urusan Pendidikan Rp. Jumlah belanja untuk 201.202.045.264,Belanja untuk urusan kesehatan dan pendidikan 2) Urusan Kesehatan Rp. pendidikan dan kesehatan dibagi Jumlah total belanja 86.843.196.840,X 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. 288.045.242.104,-

Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Apabila ADA: Ada atau tidak adanya Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor -----standar pelayanan publik Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan publik’)

Capaian KInerja

57,85 %

44,52 %

Tidak

Keterangan

ASPEK

FOKUS

No.

20

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Kelembagaan

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA Keputusan DPRD TINDAK LANJUT yang PELAKSANAAN KEPUTUSAN ditindaklanjuti

Jumlah PNS Kota tahun 2011 sebanyak 4.851 orang.

Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk

Sistem Informasi Kepegawaian

Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Apabila ADA, Sistem database: SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) 2) Dinas 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Lembaga Teknis lainya 7) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2012, sebanyak 9 Perda ( Daftar terlampir)

22

Penataan SKPD

. Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

23

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2010

24

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010

25

Capaian KInerja

Ratio PNS terhadap penduduk

Kepegawaian 21


Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .

2,21 Jumlah penduduk Kota tahun 2011 sebanyak 219.139 orang.

= 8 unit = 15 unit = 6 unit = 3 unit = 1 unit = 4 unit = 5 unit = 42 unit

Jumlah RAPERDA yang - RAPERDA yang diusulkan tahun 2012, disetujui DPRD tahun 2011 sebanyak 9 RAPERDA. dibagi Jumlah RAPERDA - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011, yang diusulkan tahun 2011 sebanyak 9 PERDA. - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Jumlah keputusan DPRD DPRD dalam tahun 2012, sebanyak 24 yang ditindaklanjuti oleh keputusan. DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang - Keputusan DPRD dalam tahun 2012, dihasilkan dalam tahun sebanyak 24 keputusan. 2011 x 100%

Ada

42 unit

9 PERDA

100 %

100 %

Keterangan

ASPEK

FOKUS

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Tindaklanjut OLEH KEPALA DAERAH keputusan BESERTA TINDAK LANJUT Walikota PELAKSANAAN KEPUTUSAN

7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

No.

26

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi Keputusan Walikota yang jumlah keputusan ditindaklanjuti Walikota dalam tahun 2011 x 100%

27

Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti

PERDA yang dibatalkan

28

Jumlah PERDA yang dibatalkan

PERDA tentang konsultasi publik

29

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

30

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses Ada atau tidak ada media oleh publik (website Kota , Informasi yang ditetapkan pos, bag/biro humas, dengan PerBup leaflet/brosur)

Serapan dana perimbangan

31

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

- Keputusan Walikota tahun 2012, sebanyak 354 keputusan. - Keputusan Walikota tahun 2012 yang ditindaklanjuti, sebanyak 354 keputusan.

Jumlah Peraturan - Peraturan Walikota dalam tahun 2012, Walikota yang ditindaksebanyak 42 PerWali. lanjuti dibagi jumlah - Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, Peraturan WaliKota dalam sebanyak 42 PerWali. tahun 2011 x 100% Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri dari: Jumlah PERDA yang 1) Perda Nomor -------- Tahun 2011 tentang dibatalkan dibagi Jumlah ---PERDA yang dikirim ke 2) Perda Nomor -------- Tahun 2011 tentang pemerintah untuk ---dievaluasi x 100% 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 9 . Apabila ADA, PerWalikota Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Ada/tidak PERDA/PerBup Penyelenggaraan Rembug Masyarakat Kota Probolinggo.

Tindaklanjut Peraturan Walikota

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik


Apabila ADA, PerWalikota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo. Perda Nomor 6 Tahun 2010 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Probolinggo

Capaian KInerja

100 %

100 %

0 %

Ada

Ada

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2012

Jumlah dana perimbangan sebesar Rp. 458.387.348.223,00,yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2012 sebesar Rp. x 100% 450.125.875.379,00

101,84 %

Keterangan

ASPEK

FOKUS

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Alokasi Belanja pada APBD

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

No.

32

IKK

Belanja Publik terhadap DAU

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%

Belanja Langsung terhadap total APBD

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%

34

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%

35

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

33


Capaian KInerja

- Belanja langsung APBD tahun 2012, sebesar Rp. 319.848.740.775,43 87.01 % - DAU Tahun 2011, sebesar Rp. 367.601.263.000,00 -

Total Belanja langsung APBD tahun 2012, sebesar Rp. 319.848.740.775,43

-

Total Belanja APBD Tahun 2012, sebesar Rp. 646.967.530.034,77

-

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2012, sebesar Rp. 70.907.946.773,3 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2012, sebesar Rp. 615.856.339.215,3

49.44 %

-

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011, dengan opini : WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, dengan opini: -----

11,51 %

Opini tahun 2011 = WTP

-

Besaran SILPA

36

Rasio SILPA thdp total pendapatan

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

SILPA Tahun 2012, sebesar Rp 47.612.335.759,73 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2012, sebesar Rp. 615.856.339.215,3

7.73 %

Keterangan

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

-

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

Realisasi belanja

37

Pengawasan Inspektorat Kota

38

Peta potensi daerah

39

Realisasi Belanja Tahun 2012, sebesar Rp. 611.195.991.270,42 - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2012, sebesar Rp. 646.967.530.034,77 Jumlah temuan BPK RI - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun yang ditindaklanjuti dibagi 2011 sebanyak 11 temuan. Rasio temuan BPK RI yang dengan temuan BPK RI ditindaklanjuti sampai dengan akhir - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai tahun 2011 dengan Tahun 2012, sebanyak 11 temuan. - Realisasi PAD Tahun 2012, sebesar Rp. Jumlah realisasi PAD 2011 Rasio realisasi PAD 2012 70.907.946.773,3 dibagi dengan potensi PAD terhadap potensi PAD - Potensi PAD pada APBD Tahun 2012 X 100% APBD Rp. 41.434.025.000,Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi anggaran belanja total anggaran belanja APBD X 100%

94.47 %

100 %

171,13 %

- Total PAD pada Tahun 2012 sebesar Rp. 70.907.946.773,3,Peningkatan PAD

40

Peningkatan PAD

23.41 % - Total PAD pada Tahun 2011 sebesar Rp. 57.455.035.686,11

13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan

41

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2012.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2012

Penghargaan yang diterima, sebanyak 27 yang terdiri dari 1) Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur kategori Dukungan Pemerintah Kota Terhadap Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Jawa Timur. 2) School of Future in Vocational 27 Educational Education dan The Best Penghargaan Excellent Education of the Years (SMKN 2 Kota Probolinggo) dalam Companies & School of Future Awards 2012 3) Piala Adipura ke-6 Tahun 2012 dalam Hari Lingkungan Hidup 2012 4) Dst (terlampir di narasi)

Keterangan

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Penerapan E-Procurement mulai operasi pada bulan Maret Tahun 2012 (http://lpse.probolinggokota.go.id/eproc/)

Ada

Pengadaan barang dan jasa

42

Keberadaan E-procurement

Ada/Tidak

Daya saing daerah

43

Jumlah persetujuan investasi

Jumlah ijin investasi dalam Persetujuan ijin Investasi (>200jt) pada Tahun tahun 2012 2012, sebanyak 630 Ijin.

630 ijin

Keterangan

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Pendidikan

ASPEK (1)

(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 1 yang harus dilaksanakan oleh SKPD

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 6 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak -program Nasional x 100% 7 program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari:

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut 3 Peraturan Menteri (PERMEN)

1. SOP ttg tentang legalisir keteranga lulus 2. SOP ttg rekomundasi muasti masuk/keluar 3. SOP ttg ijin pendirian sekolah 4. SOP ttg surat masuk dan keluar 5. SOP ttg ujian kesetaraan - PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan sebanyak 1 pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi - PERDA yang sehatusnya, terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus sebanyak 1 harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

85.71 %

Ada 5 SOP / Tidak Ada :

Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)

100 %

1

ASPEK

FOKUS

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

NO

4 Pengisian struktur jabatan 5

IKK

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan 7 tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

8

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan 9 yang dimiliki oleh SKPD

Jenis Data

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak --dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 38 terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 38 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional 2

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6

Rumus

Rasio PNS kabupaten

Jumlah PNS terhadap Total Kabupaten

SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 % Ada

- PNS SKPD , sebanyak 2.344 personil 48,32 - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851personil

Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah kepangkatan total pejabat SKPD yang ada x 100%

Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 38 org.

100 %

Pejabat yang ada, sebanyak 38 org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 38 org. 100% Jabatan yang ada, sebanyak 38 jbt.

Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya 1. RENSTRA-SKPD -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD

2

ASPEK

FOKUS

NO

Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA 11 SKPD

Perencanaan Pelaksanaan 12 Program dan Anggaran

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran

13

Besaran belanja modal

14

Besaran belanja pemeliharaan 15

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah yang tidak diakomodir program dalam RENJA dalam RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 5 program.

Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi dalam RKA SKPD jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi dalam DPA SKPD jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 5 program.

Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 201.202.045.264,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 17.177.981.497,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 201,202,045,264,Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Total Belanja dari total belanja barang Rp. 600.500.000,pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 10.892.450.175,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

31,10 %

8,54 %

5,51%

3

ASPEK

FOKUS

NO

16

Laporan keuangan SKPD

17

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD

18

Penggunaan Asset SKPD

19

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk MASYARAKAT prasarana masyarakat

fasilitas / partisipasi 20

Responsivitas terhadap 21 partisipasi masyarakat

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar 0,30 % dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total Rp. 600.500.000,100% belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 201.202.045.264,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 1. Neraca jenis : 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD - Asset yang tidak digunakan, Jumlah asset yang tidak sebanyak 0 asset. Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi - Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai sebanyak Rp. 91.931.767.552,SKPD x 100 % asset. Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Pengumuman 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, survey ……. Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat tidak ada Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

4

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Kesehatan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






Pengisian struktur jabatan

4

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 10 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak program Nasional x 100% 12 program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. Jamkesmas, Jamkesda, Non Keberadaan Standard Jamkesmas dan Jamkesda Operating Procedure Ada atau tidak ada 2. Perijinan Tenaga Kesehatan (SOP) 3. Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan 4. Penyemprotan / Fogging 5. Sertifikasi Produk Pangan Industri - PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan sebanyak 3 pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 3 menurut PERMEN PERMEN x 100% Jumlah jabatan yang ada Rasio struktur jabatan (yang diisi) dibagi dan eselonering yang jumlah jabatan yang ada terisi x100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

83,33%


100 %

Jabatan yang ada sebanyak 71 Jabatan yang harus ada, sebanyak 71

100 % 5

ASPEK

FOKUS

NO

5

IKK


8

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan 9 yang dimiliki oleh SKPD

Jenis Data

Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional 11


Rumus

Rasio PNS kabupaten


SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

- PNS SKPD , sebanyak 762 personil 15,71 - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil



100 %


Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen Keberadaan dokumen tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg perencanaan Ada atau tidak ada terdiri dari: pembangunan di SKPD dokumen perencanaan 1. RENSTRA-SKPD -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya 2. RENJA-SKPD -RENJA SKPD 3. RKA-SKPD -RKA-SKPD

6

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data






- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 86.843.196.839,71 terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 11.063.661.796,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 86.843.196.839,71 Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Total Belanja dari total belanja barang Rp. 1.747.782.501,pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 27.708.139.541,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

13,42 %

12,74 %

6,31%

7

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2,01% dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 1.747.782.501,100% belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 86.843.196.839,71 Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 1. Neraca jenis : 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD - Asset yang tidak digunakan, Jumlah asset yang tidak sebanyak 0 asset. Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi - Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai sebanyak Rp. 86.423.828.782,SKPD x 100 % - asset. Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Pengumuman 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Ada Hasil Survei Pembinaan dan

Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat rekomendasi perijinan bidang kesehatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik dan pelaksanaan pelayanan umum

Ada

8

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Lingkungan Hidup

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)







4

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 3 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Nasional x 100% program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang Keberadaan Standard terdiri dari: Operating Procedure 1. SOP IPAL TPA Kualitas Air Ada atau tidak ada (SOP) 2. SOP ttg Pelayanan Sedot Tinja & WC 3. SOP Sel 3 TPA 4. SOP jembatan timbang 5. SOP ......... (terlampir di narasi) - PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan sebanyak 2 pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 3 menurut PERMEN PERMEN x 100% Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang ada x 100%

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 14 SOP

1. 66,67 %


100 %

9

ASPEK

FOKUS

NO

5 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6


8


IKK

Rumus

Jenis Data

Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional 0 - PNS SKPD , sebanyak 163 personil Jumlah PNS SKPD Rasio PNS kabupaten terhadap Total PNS - Total PNS Kabupaten, Kabupaten sebanyak 4.851 personil Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah kepangkatan total pejabat SKPD yang ada x 100%


Capaian Kinerja

KETERANGAN

Tidak ada

3,36

100 %


Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen tahun 2012, sebanyak 3 jenis, yg Keberadaan dokumen terdiri dari: perencanaan Ada atau tidak ada 1. RENSTRA-SKPD pembangunan di SKPD dokumen perencanaan -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya 2. RENJA-SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD .

10

ASPEK

FOKUS

NO




6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah yang tidak diakomodir program dalam RENJA dalam RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi dalam RKA SKPD jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi dalam DPA SKPD jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 12 program. 100% Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12 Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 12 program. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 12 program.

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 18.414.207.225,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 2.636.201.125,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 18.414.207.225,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Total Belanja dari total belanja barang 100.350.000,pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.649.638.363,-

100 %

100 %

2,85 %

14,32 %

1,51%

11

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk prasarana masyarakat

IKK

Rumus

total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD

Jenis Data total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 100.350.000,Total belanja SKPD, sebesar Rp. 18.414.207.225,-

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, Ada atau tidak ada laporan sebanyak 3 jenis, sbb: Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD - Asset yang tidak digunakan, Jumlah asset yang tidak sebanyak 0 asset. Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi Asset yang dikuasai SKPD digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai sebanyak Rp. 42.348.447.020,SKPD x 100 % asset.

Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,54 %

Ada Ada sebanyak 3 jenis

Ada

0,00 %

Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. fasilitas / Pengumuman 3. Leaflet partisipasi 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 5. Websites 20 4. Mobil keliling partisipasi 5. Pengumuman di Mass Media

12

ASPEK

FOKUS

NO


IKK

Rumus

Jenis Data

Ada Hasil Survei Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PengolahanSampah Ada atau tidak adanya Hasil Keberadaan Survey Organik, Penyediaan Informasi Survey Kepuasan Masyarakat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Lingkungan, Magang Pembuatan Kompos, Pengambilan Sampah, Pemasangan LPJU, dan Penebangan Pohon

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

13

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pekerjaan Umum

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)


Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN




Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 5 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 8 program Nasional x 100% program Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)

Apabila Ada, sebutkan ada banyak … yang terdiri dari:

Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100%

PERDA pelaksanaan sebanyak 1 PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak 16 dan eselonering yang (yang diisi) dibagi - Jabatan yang harus ada, terisi jumlah jabatan yang ada x sebanyak 16 100% Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional 0

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

50 %


100 %

100 % Tidak ada

14

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN




100 %


Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen Keberadaan dokumen tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg perencanaan Ada atau tidak ada terdiri dari: pembangunan di SKPD dokumen perencanaan 1. RENSTRA-SKPD -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD



Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 18 program. 100% Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 18 15

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14

15

Besaran belanja pemeliharaan

16

IKK

Rumus


Jenis Data Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 18 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 18 program. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 18 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 18 program.

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 28.655.105.957,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD 646.967.530.035,Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 20.338.903.226,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 28.655.105.956,Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Total Belanja dari total belanja barang Rp. 322.150.000,pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar - Rp. 3.821.956.895,- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Total Belanja dibagi total belanja SKPD x Rp. 322.150.000,pemeliharaan dari total 100% Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. 28.655.105.956,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

4.43 %

70,98 %

8,43%

1,12 %

16

ASPEK

FOKUS

NO


17


18


19

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk prasarana MASYARAKAT masyarakat

IKK

20


Jenis Data

Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Calk) (Neraca, Calk) 1. Neraca 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Jumlah asset yang tidak - Asset yang dikuasai SKPD, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak Rp. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai 468.610.308.026,SKPD x 100 % asset. Jumlah fasilitas / prasarana informasi :

fasilitas / partisipasi

Rumus

1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Capaian Kinerja

KETERANGAN


Ada

0,00 %

Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Jumlah fasilitas / prasarana 3. Leaflet partisipasi 4. Pengumuman di Media massa 5. Websites

Apabila Ada, survey kepuasan Ada atau tidak adanya Hasil tentang tentang perumusan Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat kebijakan operasional dalam rangka Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik pelestarian dan pengendalian pencemaran lingkungan

Ada

17

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Tata Ruang

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)



Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 1 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak -program Nasional x 100% 1 program Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)

Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang terdiri dari: 1.

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %


2. Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut 3 Peraturan Menteri (PERMEN)






100 %

100 % Tidak ada

18

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN




100 %


Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen Keberadaan dokumen tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg perencanaan Ada atau tidak ada terdiri dari: pembangunan di SKPD dokumen perencanaan 1. RENSTRA-SKPD -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD .

19

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data


Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2



- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 1.143.650.000,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 0 total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.143.650.000,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 Total Belanja dari total belanja barang - Total belanja barang dan jasa pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% SKPD, sebesar Rp. belanja barang dan jasa 972.760.000,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

0,18 %

0,00 %

0.00%

20

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19



IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0 0,00 % pemeliharaan dari total 100% Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. 1.143.650.000,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak 0 Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 6 jenis. Jumlah fasilitas / prasarana 3. Leaflet 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet partisipasi 4. Pengumuman di Media massa 4. Mobil keliling 5. Websites 5. Pengumuman di 6. Radio Mass Media


Ada atau tidak adanya Hasil Ada Hasil Survei pelaksanaan

Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat monitoring dan evaluasi kegiatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik perencanaan pembangunan

Ada

21

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perencanaan Pembangunan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)







Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 0 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program Nasional x 100% program

Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)

Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. Administrasi Keuangan 2. Administrasi Surat Menyurat 3. Administrasi Kepegawaian




Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

0,00%

Ada 3 SOP

3. 0,00 %

100 %

Tidak ada

22

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN




100 %



23

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14

15 Besaran belanja pemeliharaan 16

IKK

Rumus


Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN


- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 11.061.402.664,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 467.446.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.061.402.664,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0 dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.577.874.500,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0 pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. 11.061.402.664,-

100 %

100 %

1,71 %

4,23 %

0,00%

0,00 %

24

ASPEK

FOKUS

NO


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 1. Neraca jenis 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 3.274.442.163,Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 4. Papan 2. Pos Pengaduan 6 jenis. Pengumuman 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 5. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 6. Leaflet 5. Websites 7. Mobil keliling 6. Radio 8. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, sebutkan survey

Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat perencanaan pembangunan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Ada

25

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perumahan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






Jenis Data


Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang terdiri dari:




Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %


4. 0,00 %

100 % Tidak ada

26

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN




100 %



27

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data






- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 7.448.428.233,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 6.986.287.233,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.448.428.233,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 Total Belanja dari total belanja barang - Total belanja barang dan jasa pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% SKPD, sebesar Rp. belanja barang dan jasa 360.195.000,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

1,15 %

93,80 %

0.00%

28

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19



IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0 0.00% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. 7.448.428.233,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 1. Neraca jenis 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 0 Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Jumlah fasilitas / prasarana 3. Leaflet 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet partisipasi 4. Pengumuman di Media massa 4. Mobil keliling 5. Websites 5. Pengumuman di Mass Media


Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, sebutkan survey

Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat Pengembangan perumahan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik permukiman

Ada

29

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kepemudaan & Olahraga

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)



Jenis Data


Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP Kolam Renang 2. SOP Tennis Indoor .

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

33,33 %


5. Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut 3 Peraturan Menteri (PERMEN)






0,00 %

100 %

Tidak ada

30

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN




100 %



Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya 1. RENSTRA-SKPD -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD



Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. 100% Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8

31

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

- Total Anggaran SKPD, sebesar 1,12 % Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 7.257.665.123,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 1.989.904.321,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar 27,42 % Rp. 7,257,665,123 - Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 216,470,500 dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa 7,48% dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.895.139.500,- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2,98% dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 216.470.500,100% belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.257.665.123,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK 32

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 1.929.694.052,8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya TERHADAP PARTISIPASI prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak Bentuk-bentuk fasilitas / MASYARAKAT 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. prasarana partisipasi Pengumuman 3. Leaflet masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana 20 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 18


Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, sebutkan survey

Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik Olahraga

Ada

33

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Penanaman Modal

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)







4

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 3 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Nasional x 100% program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: Keberadaan Standard 1. SOP Penerbitan ijin Hiburan Operating Procedure Ada atau tidak ada 2. SOP Penerbitan ijin (SOP) Pemakaman 3. SOP Penerbitan ijin lokasi 4. SOP Penerbitan IMB 5. SOP Penerbitan ijin gangguan (HO) - PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan sebanyak 26 pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi - PERDA yang sehatusnya, terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus sebanyak 26 harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100% Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang ada x 100%


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 5 SOP

6. 100 %

100 %

34

ASPEK

FOKUS

NO



8


IKK

Rumus

Jenis Data



Capaian Kinerja

KETERANGAN

Tidak ada

0,62

100 %



35

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data





- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 4.609.291.280,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 213.400.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.609.291.280,- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja pemeliharaan Total Belanja 206.950.000,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.083.556.010,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

0,71 %

4,63 %

9,93%

36

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 4,49 % 206.950.000,Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.609.291.280,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 1. Neraca jenis 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 1.878.643.386,Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Pengumuman 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD -

Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, sebutkan survey Hasil

Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat pelayanan satu pintu kegiatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik perijinan

Ada

37

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Koperasi & UKM

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) 1 yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK





Jenis Data


Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP Pengajuan Dana bergulir 2. SOP Pendirian Koperasi - PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan sebanyak 2 pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi - PERDA yang sehatusnya, terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus sebanyak 5 harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100% Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak 19 dan eselonering yang (yang diisi) dibagi - Jabatan yang harus ada, terisi jumlah jabatan yang ada x sebanyak 19 100% Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional 0

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 2 SOP

40.00 %

100 % Tidak ada

38

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN




100 %



39

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data





- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 4.734.777.902,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 90.717.700,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 4.734.777.902,- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja pemeliharaan Total Belanja 145.260.300,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.943.063.075,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

0,73%

1.92 %

7,48%

40

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 3,05% 145.260.300,Total belanja SKPD, sebesar Rp. 4.734.777.902,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 1. Neraca jenis 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 2.756.811.600,Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 3. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Pengumuman 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 4. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 5. Leaflet 5. Websites 6. Mobil keliling 7. Pengumuman di Mass Media total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD -

Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, sebutkan survey tentang

Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat pengembangan koperasi dan UMKM Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Ada

41

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kependudukan & Capil

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)







4

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 1 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program Nasional x 100% program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: Keberadaan Standard 1. SOP ttg tentang Pencatatan Operating Procedure Ada atau tidak ada Kelahiran (SOP) 2. SOP tentang Pencatatan Kematian 3. SOP tentang Perceraian 4. SOP tentang Perkawinan 5. SOP tentang Pengesahan Anak - PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan sebanyak 2 pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi - PERDA yang sehatusnya, terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus sebanyak 2 harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100% Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang ada x 100%


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

50 %

Ada 5 SOP

40,00 %

100 % 42

ASPEK

FOKUS

NO



8


IKK

Rumus

Jenis Data



Capaian Kinerja

KETERANGAN

Tidak ada

0,66

100 %



43

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus


Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN


- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 5.932.711.908,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 491.500.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.932.711.908,- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja pemeliharaan Total Belanja 356.677.500,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.945.489.500,-

100 %

100 %

0,92 %

8,28 %

12,11%

44

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 6,01% 356.677.500,Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.932.711.908,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 1. Neraca jenis 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 2.412.472.664,Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 8. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Pengumuman 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 9. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 10. Leaflet 5. Websites 11. Mobil keliling 12. Pengumuman di Mass Media total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD -


Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat pelayanan pembuatan KTP dan KK Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Ada

45

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketenagakerjaan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)







4

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 3 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Nasional x 100% program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: Keberadaan Standard 1. SOP Pelayanan Pelatihan Operating Procedure 2. SOP Lembaga Pelatihan Kerja Ada atau tidak ada (SOP) 3. SOP Pemerataan mediasi perselisihan hubungan industrial 4. SOP Pembuatan kartu AK 1 5. SOP Bursa kerja On Line - PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan sebanyak 9 pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi - PERDA yang sehatusnya, terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus sebanyak 9 harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100% Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang ada x 100%

Jabatan yang ada sebanyak --17 Jabatan yang harus ada, sebanyak 17

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 5 SOP

100 %

100 %

46

ASPEK

FOKUS

NO



8


IKK

Rumus

Jenis Data



Capaian Kinerja

KETERANGAN

Tidak ada

0,93

100 %



47

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus


Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN


- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 6.285.080.364,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 756.118.002,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 6.285.080.364,- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja pemeliharaan Total Belanja 231.473.200,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.232.938.700,-

100 %

100 %

0,97%

12,03 %

10,37%

48

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 3,68% 231.473.200,Total belanja SKPD, sebesar Rp. 6.285.080.364,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 1. Neraca jenis 2. LRA 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 4,274,065,724 Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Pengumuman 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD -


Keberadaan Survey Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan surat pencari kerja Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Ada

49

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketahanan Pangan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 1 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak – program Nasional x 100% 1 program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang Keberadaan Standard terdiri dari: Operating Procedure Ada atau tidak ada 1. (SOP)



Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 1 terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 1 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional 1

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %


100 %

100 % ada

50

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS

- PNS SKPD , sebanyak 2 personil

Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,04

- Total PNS Kabupaten, sebanyak 4.851 personil



100 %






ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

- Total Anggaran SKPD, sebesar 0,15% Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp, 960,030,000 terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD 646,967,530,034 - Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 124.400.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar 12,96% Rp. 960.030.000,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0,00 dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa 0,00% dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 682.940.000,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0,00 0,00% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. 960.030.000,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK 52

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 0 8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya TERHADAP PARTISIPASI prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak Bentuk-bentuk fasilitas / MASYARAKAT 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. prasarana partisipasi Pengumuman 3. Leaflet masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana 20 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 18


Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, survey tentang Survey Pembinaan dan Konsumsi Pangan Masyarakat Keberadaan Survey rekomendasi perijinan bidang Kepuasan Masyarakat kesehatan dan pelaksanaan pelayanan umum

Ada

53

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 3 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Nasional x 100% program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang Keberadaan Standard terdiri dari: Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)




Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %


0,00 %

100 % ada

54

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,92




100 %






ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14

15


16

IKK

Rumus



- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 5.478.930.668,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 54.900.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.478.930.668,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Total Belanja dari total belanja barang 122.332.767,pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.636.481.767,- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Total Belanja dibagi total belanja SKPD x 122.332.767,pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. 5.478.930.668,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

0,85%

1,00%

7,48%

2,23%

56

ASPEK

FOKUS

NO


17


18


19

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk-bentuk prasarana masyarakat



IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak Rp. 3.331.818.000,Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Pengumuman 3. Leaflet 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana 4. Pengumuman di Media massa 3. Leaflet partisipasi 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, survey tentang

Keberadaan Survey Survey penyuluhan penyuluhan pengetahuan tentang Kepuasan Masyarakat pengetahuan tentang KDRT KDRT

Ada

57

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KB & KS

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 4 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program Nasional x 100% program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang Keberadaan Standard terdiri dari: Operating Procedure Ada atau tidak ada 1. (SOP)




Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %


100 %

100 % ada

58

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

1.20




100 %






ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 1.542.129.013,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 995.697.804,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.542.129.013,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0,00 dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 447.131.209,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0,00 pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. 1.542.129.013,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA 3. CALK

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

0,24%

64,57%

0,00%

0,00%


60

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 0 8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya TERHADAP PARTISIPASI prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak Bentuk-bentuk fasilitas / MASYARAKAT 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. prasarana partisipasi Pengumuman 3. Leaflet masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana 20 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 18


Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, survey tentang

Keberadaan Survey Survey pelayanan tentang uji pelayanan alat kontrasepsi Kepuasan Masyarakat KIR

Ada

61

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perhubungan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)







4

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 5 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program Nasional x 100% program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: Keberadaan Standard 1. sop pengujian kendaraan Operating Procedure bermotor Ada atau tidak ada (SOP) 2. sop penyusunan lakip 3. sop penyusunan lkpj 4. sop penyusunan kua ppas 5. sop penyusunan rencana kerja tahunan - PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan sebanyak 1 pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus - PERDA yang sehatusnya, harus dilaksanakan dilaksanakan menurut sebanyak 1 menurut PERMEN PERMEN x 100% Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang ada x 100%


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

83,33 %


100 %

100 %

62

ASPEK

FOKUS

NO

5

IKK


8


Jenis Data

Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional 1


Rumus

Rasio PNS kabupaten


SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

ada

1,42




100 %



63

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data






- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 10.608.694.922,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 1.652.137.200,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 10.241.194.922,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Total Belanja dari total belanja barang 1.913.026.550,pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.529.603.211,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

1,64%

16,13%

54,20%

64

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 18,68% 1.913.026.550,Total belanja SKPD, sebesar Rp. 10.608.694.922,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak Rp. 18.727.579.954,Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Pengumuman 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD -

Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, survey tentang uji KIR

Keberadaan Survey Survey Pelayanan tentang Kepuasan Masyarakat pemasangan alat kontrasepsi

Ada

65

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Komunikasi & Informatika

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 2 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program Nasional x 100% program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 0 yang Keberadaan Standard terdiri dari: Operating Procedure Ada atau tidak ada 1. (SOP)




Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %


100 %

100 % ada

66

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,16%




100 %






ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 2.512.991.000,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 180.900.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.512.991.000,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0 dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.026.851.000,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0 pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. 2.512.991.000,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA 3. CALK

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

0,39%

7,20%

0,00%

0,00%

Ada Ada sebanyak 3 jenis :

68

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 0 8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya TERHADAP PARTISIPASI prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak Bentuk-bentuk fasilitas / MASYARAKAT 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. prasarana partisipasi Pengumuman 3. Leaflet masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana 20 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, survey tentang 21 Ada Pelayanan di kegiatan Laporo Rek partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Survey 18

69

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO ` URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pertanahan (Kewenangan Pusat)

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak .... program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak – program Nasional x 100% .. program Keberadaan Standard Apabila Ada, Operating Procedure sebutkan ada banyak ... yang Ada atau tidak ada (SOP) terdiri dari:


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

PERDA pelaksanaan sebanyak .... PERDA yang sehatusnya, sebanyak ....

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi .... terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak .... Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur struktur organisasi SKPD organisasi SKPD

70

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN

- PNS SKPD , sebanyak .... personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak .... personil


Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak .... org. Pejabat yang ada, sebanyak ... org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ... org. Jabatan yang ada, sebanyak ... jbt.


Apabila Ada. Keberadaan dokumen . perencanaan Ada atau tidak ada pembangunan di SKPD dokumen perencanaan -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD -RKA-SKPD



Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ... program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ...

71

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14

15

IKK

Rumus


Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ... program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak ... program. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ... program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak ... program.

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp, ... terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD ... - Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. ... total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ... - Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. .... dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ...



17

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. .... pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. ... Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Calk) (Neraca, Calk)

72

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak ... asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak .... 8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya TERHADAP PARTISIPASI prasarana informasi : Bentuk-bentuk fasilitas / MASYARAKAT 1. Papan prasarana partisipasi Pengumuman masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana 20 2. Pos Pengaduan partisipasi 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Responsivitas terhadap Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, 21 partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Survey 18

73

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kesbangpol & linmas

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)



Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 2 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak – program Nasional x 100% 2 program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP Surat ijin Kepala BAKESBANG POL & LINMAS perihal Permohonan Keberadaan Standard IjinvPenelitian di Kota Prob. Operating Procedure 2. SOP Surat Keterangan Terdaftar Ada atau tidak ada (SOP) (SKT) bagi ORMAS dan LSM di Kota . 3. SOP Surat Keterangan Laporan Pendirian Parpol di Kota Prob. 4. SOP Pemahaman Regulasi Perpolitikan Nasional 5. SOP Budaya Kepatuhan Regulasi

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 5 SOP

74

ASPEK 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN


FOKUS

NO



4

5

IKK


8

Jenis Data





Rumus

Rasio PNS kabupaten


SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 % ada

3,53




100 %

Pejabat yang ada, sebanyak 49 org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 49 org. Jabatan yang ada, sebanyak 49 jbt.

100%

75

ASPEK 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

FOKUS

NO






Alokasi anggaran

13


14

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD 1. RENSTRA-SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD - Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, diakomodir dalam RENJA sebanyak 13 program. Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah yang tidak diakomodir program dalam RENJA 100% - Program Renja SKPD yang dalam RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan ditetapkan dalam RPJMD, pada RPJMD x 100% sebanyak 13 Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi dalam RKA SKPD jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi dalam DPA SKPD jumlah program dalam DPA SKPD x 100%


- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 13.691.613.503,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 378.614.002,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 13.691.613.503,-

100 %

100 %

2,12%

2,77%

76

ASPEK

FOKUS

NO

15 Besaran belanja pemeliharaan

16


17


18


19



IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 404.687.250,6,68% Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.054.088.773,- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2,96% dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 404.687.250,100% belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 13.691.613.503,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 2.762.359.067,Jumlah fasilitas / prasarana Sebutkan jenisnya informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Jumlah fasilitas / prasarana 3. Leaflet 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet partisipasi 4. Pengumuman di Media massa 4. Mobil keliling 5. Websites 5. Pengumuman di Mass total belanja pemeliharaan Total Belanja dari total belanja barang pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa

Media


Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, survey tentang Tentang

Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan pelayanan Pendirian Parpol Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol

Ada

77

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Otonomi Daerah, Keuangan, Administrasi, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Sandi

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)





Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 3 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Nasional x 100% program Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. Keberadaan Standard 2. SOP SOP tentang Pengajuan Operating Procedure Sertifikasi Tanah bagi Ada atau tidak ada (SOP) Masyarakat Kurang Mampu (Proda);. 3. SOP tentang Kerjasama antar Pemerintah Daerah. 4. SOP tentang Kerjasama dengan Lembaga 5. SOP tentang Surat Masuk Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100%


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 5 SOP

100 %

78

ASPEK 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

FOKUS


NO

4

5

IKK


8



Jenis Data



Rumus

Rasio PNS kabupaten


SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

ada

14,86




100 %

Pejabat yang ada, sebanyak 256 org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 256 org. Jabatan yang ada, sebanyak 256 jbt.

100%

Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD 1. RENSTRA-SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD 79

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data





- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 177.403.761.737,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 15.722.130.662,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 177.403.761.737,- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja pemeliharaan Total Belanja 5.694.877.251,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 55.546.984.625,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

27,42%

8,86%

10,25%

80

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 3,21% 5.694.877.251,Total belanja SKPD, sebesar Rp. 177.403.761.737,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 606.169.204.346,Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan 2. Pos Pengaduan 5 jenis. Pengumuman 3. Leaflet Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan 4. Pengumuman di Media massa partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, sebutkan Survey Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan tentang pelaksanaan otonomi Ada Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol daerah total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD -

81

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 3 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Nasional x 100% program Apabila Ada, Keberadaan Standard sebutkan ada banyak 0 yang Operating Procedure terdiri dari: Ada atau tidak ada (SOP) 1



Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 7 terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 7 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada … SOP

0%

100 % Tidak Ada

82

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8




Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,72




100 %


Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2010, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD 1. RENSTRA-SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD - Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, 100% diakomodir dalam RENJA sebanyak 11 program. Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah - Program Renja SKPD yang yang tidak diakomodir program dalam RENJA ditetapkan dalam RPJMD, dalam RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan sebanyak 11 pada RPJMD x 100%

83

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 5.451.440.216,0,84% terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 176.500.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar 3,24% Rp. 5.451.440.216,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 80.090.000,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa 2,21% dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.617.844.000,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 80.090.000,1,47% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 5.451.440.216,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK 84

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 1.027.983.718,8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya TERHADAP PARTISIPASI prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak Bentuk-bentuk fasilitas / MASYARAKAT 1. Papan 2. Pengumuman di Media massa 5 jenis. prasarana partisipasi Pengumuman 3. Leaflet masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana 20 2. Pos Pengaduan 4. Brosur partisipasi 3. Leaflet 5. Websites 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey Pemberdayaan Responsivitas terhadap Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Masyarakat 21 Ada partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat 18

Pendirian Parpol

85

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Sosial

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 5 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program Nasional x 100% program Apabila Ada, terdiri dari: Keberadaan Standard 1. Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)




Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 5 SOP

100 %

100 % Tidak Ada

86

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8




Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

1,05




100 %


Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD 1. RENSTRA-SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD - Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, diakomodir dalam RENJA sebanyak 12 program. Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah - Program Renja SKPD yang yang tidak diakomodir 100% program dalam RENJA ditetapkan dalam RPJMD, dalam RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan sebanyak 12 pada RPJMD x 100%

87

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14

15


16

IKK

Rumus



- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 14.415.398.229,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 227.500.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 14.415.398.229,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Total Belanja dari total belanja barang 302.673.000,pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 9.694.030.000,- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Total Belanja dibagi total belanja SKPD x 302.673.000,pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 14.415.398.229,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

2,23%

1,58%

3,12%

2.10%

88

ASPEK

FOKUS

NO


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 1.157.540.880,Jumlah fasilitas / Jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 5 jenis. 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana 3. Pengumuman di Media massa 3. Leaflet partisipasi 4. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Brosur 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey Rehabilitasi Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Orang Terlantar Ada Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol

89

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Budaya

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data





Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

50,00 %

Ada 5 SOP

100 %

100 %

Tidak Ada

90

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8




Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,12




100 %


Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD 1. RENSTRA-SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD - Program RKPD yang 100% Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, diakomodir dalam RENJA sebanyak 2 program. Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah - Program Renja SKPD yang yang tidak diakomodir program dalam RENJA ditetapkan dalam RPJMD, dalam RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan sebanyak 2 pada RPJMD x 100%

91

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 1.442.906.000,0,22% terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 321.680.000,22,29% total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 1.442.906.000,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa 0% dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar - Rp. 978.621.000,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp.0,0% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 1.442.906.000,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis : 3. CALK 92

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak 0 8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Jenisnya TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman; 2. Pos MASYARAKAT prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman Pengaduan; 3. Leaflet; 4. masyarakat 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana Pengumuman di Mass Media; 5. 20 3. Leaflet partisipasi Websites. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

18


0,00 %

Jumlah sebanyak 5 jenis.

Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survei Tentang

Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Pengembangan Kebudayaan Daerah Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol

Ada

93

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Statistik (Kewenangan Pusat)

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak ... program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak program Nasional x 100% ... program Keberadaan Standard Apabila Ada, terdiri dari: Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

PERDA pelaksanaan sebanyak ... PERDA yang sehatusnya, sebanyak ...

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi ... terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak ... Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional

94

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8




Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS

Capaian Kinerja

KETERANGAN

- PNS SKPD , sebanyak ... personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ... personil


Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ... org. Pejabat yang ada, sebanyak ... org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ... org. Jabatan yang ada, sebanyak ... jbt.

Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD -RKA-SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah yang tidak diakomodir program dalam RENJA dalam RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ... program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak ...

95

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14

15

IKK

Rumus


Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ... program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak ... program. Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ... program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak ... program.

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. ... terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD ... - Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. ... total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ... - Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ...



17

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp.0,pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD ... Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Calk) (Neraca, Calk)

96

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak 0 8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Jenisnya TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana informasi : MASYARAKAT prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman masyarakat 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana 20 3. Leaflet partisipasi 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media 18


Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada,

Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol

97

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kearsipan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 0 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program Nasional x 100% program Apabila Ada, terdiri dari: 1. SOP tentang Pelayanan akuisisi Keberadaan Standard arsip; 2. SOP tentang peminjaman Operating Procedure Ada atau tidak ada arsip satis; 3. SOP jasa layanan (SOP) kearsipan; 4. SOPTentang pengolahan arsip 5. SOP tentang pembinaan kearsipan; Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100%


Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 3 terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 3 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur Yaitu Jabatan Fungsional Arsiparis struktur organisasi SKPD organisasi SKPD

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

0,00 %

Ada 5 SOP

100 %

100 %

Ada

98

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,14




100 %



Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD 1. RENSTRA-SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD




100%

99

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 282.530.000,0,04% terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 83.500.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar 29,55% Rp. 282.530.000,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 51.580.000,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa 40.49% dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 127.385.000,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 51.580.000,18,26% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 282.530.000,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis : 3. CALK 100

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 0 8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Jenisnya TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Jumlah sebanyak MASYARAKAT prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil tidak ada jenis. masyarakat 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana Keliling; 5. Pengumuman di media 20 3. Leaflet partisipasi massa. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey Tentang Responsivitas terhadap Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Pengelolaan Kearsipan 21 tidak partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat 18

Pendirian Parpol

101

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Perpustakaan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)







4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 1 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program Nasional x 100% program Apabila Ada, terdiri dari: 1. SOP tentang menjadi anggota Keberadaan Standard perpustakaan; 2. SOP tentang Operating Procedure peminjaman koleksi; 3. SOP Ada atau tidak ada (SOP) tentang pengembalian koleksi; 4. SOP tentang pelayan refrensi; 5. SOP pelayanan paket pustaka dan mobil perpustakaan; Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x 100%


Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 4 terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 4 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur Yaitu Jabatan Pustakawan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

50 %

Ada 5 SOP

100 %

100 %

Ada

102

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8


Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,47




100 %







100%

103

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14

15


16

IKK

Rumus



- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 2.533.070.190,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 396.250.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 2.533.070.190,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Total Belanja dari total belanja barang 106.040.000,pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 831.832.000,- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. Total Belanja dibagi total belanja SKPD x 106.040.000,pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 2.533.070.190,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

0,39%

15,64%

12,75%

4,19%

104

ASPEK

FOKUS

NO


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis : 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 5.329.181.733,Jumlah fasilitas / Jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Jumlah sebanyak 6. Papan Pengumuman Pengaduan; 3. Leaflet; 4. Mobil 5 jenis. 7. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana Keliling; 5. Pengumuman di Media 8. Leaflet partisipasi Massa. 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey Tentang Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Pelayan Peminjaman Buku Ada Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol

105

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kelautan dan Perikanan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)





Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 2 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program Nasional x 100% program Apabila Ada, terdiri dari: 1. SOP tentang Pengujian di Laboratorium Perikanan; 2. Keberadaan Standard Pemantauan Susut Hasil Operating Procedure Perikanan; 3. SOP Pengajuan Ada atau tidak ada (SOP) Surat Rekomendasi Pembuatan SIUP/SIPI/SIKPI 4. SOP tentang Pengajuan Surat rekomendasi BBM bersubsidi; 5. SOP tentang Surat Masuk.





Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang ada x 100%


4

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 5 SOP

100 %

100 %

106

ASPEK

FOKUS

NO

5

IKK


8



Jenis Data

Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional


Rumus

Rasio PNS kabupaten


SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

Tidak Ada

0.97




100 %



107

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data





- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 11.973.579.529,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 3,951,060,518,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.973.579.529,- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja pemeliharaan Total Belanja 399.535.891,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 4.451.610.786,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

1.85%

33,00%

8,98%

108

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 3,34% 399.535.891,Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.973.579.529,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 0 Jumlah fasilitas / Jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; Jumlah sebanyak 1. Papan Pengumuman 3. Pengumuman di Mass Media; 5 jenis. 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana 4. Radio; 5. Websites. 3. Leaflet partisipasi 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey Tentang Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Pembenihan ikan Ada Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD -

109

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Pertanian

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)





Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 2 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program Nasional x 100% program Apabila Ada, terdiri dari: 1. SOP tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan & Penyedian Fasilitas Pemotongan di UPT RPH; Keberadaan Standard 2. SOP tentang surat Operating Procedure Ada atau tidak ada keteranganhasil uji lab; 3. SOP (SOP) tentang Pelayanan Kesehatan hewan ; 4. SOP tentang Tanda daftar Peternanakan rakyat; 5. SOP tentang keterangan kesehatan hewan (SKKH).







4

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 5 SOP

100 %

100 %

110

ASPEK

FOKUS

NO

5

IKK


8



Jenis Data

Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur Jabatan Fungsional Penyuluh struktur organisasi SKPD organisasi SKPD Peternakan.


Rumus

Rasio PNS kabupaten


SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

0,82




100 %



111

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data





- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 11.343.151.386,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 2.133.251.440,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 11.343.151.386,- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja pemeliharaan Total Belanja 229.442.500,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 5.642.549.600,-

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100%

100 %

100 %

1,75%

18,81%

4,07%

112

ASPEK

FOKUS

NO

16


17


18


19




IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 2,02% 229.442.500,Total belanja SKPD, sebesar Rp. 11.343.151.386,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. 0,00 % digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak Rp. 27.145.505.864,Jumlah fasilitas / Jenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; Jumlah sebanyak 1. Papan Pengumuman 3. Radio; 4. Pos Pengaduan; 5. 5 jenis. 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana Pengumuman di media massa. 3. Leaflet partisipasi 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey Tentang Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Konsumsi Pelayanan Inseminasi Ada Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol Buatan. total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD -

113

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kehutanan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data

(7) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak 2 program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program Nasional x 100% program Apabila Ada, terdiri dari: Keberadaan Standard 1. SOP ttg Perijinan Kayu; Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)



Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 2 terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 2 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur Jabatan Fungsional struktur organisasi SKPD organisasi SKPD

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

66,67 %

Ada 5 SOP

100 %

100 %

Tidak Ada

114

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8




Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,08




100 %



115

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 207.500.000,0,03% terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 0,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar 0,00% Rp. 207.500.000,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa 0,00% dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 155.700.000,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0,0,00% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 207.500.000,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK 116

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak 0 8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Jenisnya TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman; 2.Mobil MASYARAKAT prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman penyiraman; 3. Leaflet; 4. Pos masyarakat 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana Pengaduan; 5. Pengumuman di 20 3. Leaflet partisipasi media massa. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, survey tentang Responsivitas terhadap Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Rehabilitasi Hutan Mangrove 21 partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

18

0,00 %


Ada

Pendirian Parpol

117

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Energi dan SDM

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data




Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 1 terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 1 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur Jabatan Fungsional struktur organisasi SKPD organisasi SKPD

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 5 SOP

100 %

100 %

Tidak Ada

118

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8




Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,06




100 %



119

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 648.275.000,0,10% terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 18.300.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar 2,82% Rp. 648.275.000,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa 0,00% dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 509.975.000,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp.0,0,00% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 648.275.000,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK 120

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak 0,8 PEMBERIAN FASILITASI Jumlah fasilitas / Jenisnya TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana informasi : 1. Leaflet; 2. Pos Pengaduan; MASYARAKAT prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman 3.Papan pengumuman; 4. masyarakat 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / prasarana Website; 5. Radio. 20 3. Leaflet partisipasi 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey tentang Responsivitas terhadap Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Perijinan Bagi Usaha Eksplorasi 21 partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Ada

18

0,00 %


Ada

Pendirian Parpol

121

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Pariwisata

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data




Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 1 terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 1 Keberadaan jabatan Apabila Ada, Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam fungsional dalam struktur struktur organisasi SKPD organisasi SKPD

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 0 SOP

100 %

100 %

Tidak Ada

122

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8




Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,06




100 %


Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD 1. RENSTRA-SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD - Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, diakomodir dalam RENJA sebanyak 3 program. 100% Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah - Program Renja SKPD yang yang tidak diakomodir program dalam RENJA ditetapkan dalam RPJMD, dalam RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 pada RPJMD x 100%

123

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 1.388.085.000,0,21% terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 24.500.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar 1,77% Rp. 1.388.085.000,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa 0,00% dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.240.570.000,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0,0.00% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 1.388.085.000,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK 124

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 0,Jumlah fasilitas / prasarana 8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk Jenisnya fasilitas / informasi : TERHADAP PARTISIPASI prasarana 1. Papan Pengumuman; 2. Pos Jumlah sebanyak partisipasi 1. Papan Pengumuman MASYARAKAT Pengaduan; 3. Leaflet; 4. 5 jenis. 2. Pos Pengaduan masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana 20 3. Leaflet Pengumuman di media massa; 5. partisipasi 4. Mobil keliling Websites. 5. Pengumuman di Mass 18

Media


Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey tentang Keberadaan Survey Survey Pelayanan pelayanan Rekomendasi Usaha Jasa dan Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol Sarana Pariwisata.

Ada

125

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Industri

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)






4

5

Jenis Data




Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak dan eselonering yang (yang diisi) dibagi 1 terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 1 Keberadaan jabatan Apabila Ada, Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam fungsional dalam struktur struktur organisasi SKPD organisasi SKPD

Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 0 SOP

0%

100 %

Tidak Ada

126

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8




Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,06




100 %


Apabila Ada. Keberadaan dokumen Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen perencanaan Ada atau tidak ada tahun 2012, sebanyak 3 jenis, yg pembangunan di SKPD dokumen perencanaan terdiri dari: -RENSTRA SKPD 1. RENSTRA-SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA SKPD 2. RENJA-SKPD -RKA-SKPD 3. RKA-SKPD - Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, diakomodir dalam RENJA sebanyak 3 program. Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah - Program Renja SKPD yang yang tidak diakomodir 100% program dalam RENJA ditetapkan dalam RPJMD, dalam RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan sebanyak 3 pada RPJMD x 100%

127

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14



17

IKK

Rumus



Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 1.069.075.000,0,17% terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 21.500.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar 2,01% Rp. 1.069.075.000,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa 0,00% dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 905.190.000,total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0,0,00% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 1.069.075.000,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis : 3. CALK 128

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 0,Jumlah fasilitas / prasarana 8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk Jenisnya fasilitas / informasi : TERHADAP PARTISIPASI prasarana 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; Jumlah sebanyak partisipasi 1. Papan Pengumuman MASYARAKAT 2. Pos Pengaduan masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana 3. Website; 4. Pos Pengaduan; 5. 5 jenis. 20 3. Leaflet Radio. partisipasi 18

4. Mobil keliling 5. Pengumuman Media


di

Mass

Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey Tentang Survey Pelayanan pelayanan pembinaan Pabrik Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol

Ada

129

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA PROBOLINGGO URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Perdagangan

ASPEK (1)


FOKUS

NO

IKK

Rumus

(3)

(4)

(5)

(6)



Jenis Data






4



5

Keberadaan jabatan Apabila Ada, Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam fungsional dalam struktur struktur organisasi SKPD organisasi SKPD


Capaian Kinerja

KETERANGAN

(8)

(9)

100 %

Ada 5 SOP

100 %

100 %

Tidak Ada

130

ASPEK

FOKUS

NO

IKK



8




Rasio PNS kabupaten

Rumus


Jenis Data

SKPD PNS


Capaian Kinerja

KETERANGAN

0,14




100 %



131

ASPEK

FOKUS

NO




Alokasi anggaran

13


14

15

IKK

Rumus



- Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp. 398.535.877,terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar APBD Rp. 646.967.530.034,- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total Rp. 9.000.000,total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 398.535.877,- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 0,dari total belanja barang pemeliharaan dari total - Total belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 289.960.877

Capaian Kinerja

KETERANGAN

100 %

100 %

0,06%

2,26%

0%



17

total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan Total Belanja dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar Rp. 0,0% pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. belanja SKPD 398.535.877,Apabila Ada, Ada atau tidak ada laporan Lapaoran keuangan ada, Ada Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada 1. Neraca Ada sebanyak 3 Calk) (Neraca, Calk) 2. LRA jenis 3. CALK 132

ASPEK

FOKUS


NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

KETERANGAN

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Ada inventarisasi barang inventarisasi barang atau atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi sebanyak 0 asset. Penggunaan Asset SKPD 19 digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai Asset yang dikuasai SKPD, 0,00 % SKPD x 100 % sebanyak 0,Jumlah fasilitas / prasarana 8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk Jenisnya fasilitas / informasi : TERHADAP PARTISIPASI prasarana 1. Papan Pengumuman; 2. Leaflet; Jumlah sebanyak partisipasi 1. Papan Pengumuman MASYARAKAT 2. Pos Pengaduan masyarakat Jumlah fasilitas / prasarana 3. Website; 4. Pos Pengaduan; 5. 5 jenis. 20 3. Leaflet Radio. partisipasi 18

4. Mobil keliling 5. Pengumuman Media


di

Mass

Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, Survey tentang Survey Pelayanan pelayanan Tentang Pameran dagang Kepuasan Masyarakat Pendirian Parpol

Ada

133

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KOTA : PROBOLINGGO NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun

81.65%

8.903 x 100 10.904

2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas

98,45%

160.189 x 100 162.718

3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn

100,64%

22.832x 100 22.687

4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn

86,56%

9.873x 100 11.406

5

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn

96.17%

10.120x 100 10.523

6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya

0,07%

17 x 100 24.857

1

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs

0,13%

17 x 100 12.856

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya

1,55%

205 x 100 13.259

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

99,57%

3.918 x 100 3.935

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya

11

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

12

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

7

8

9

10

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

99.93%

99,18%

101.10%

4.027 x 100 4.030

3.630 x 100 3.660

3.961 x 100 3.918

2

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

13

14

2

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya

115,45%

4.649x 100 4.027

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

74,95%

2,406x 100 3.210

73.19%

606 x 100 828

98,26%

3.734x 100 3.800

Kesehatan

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama

15

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

16

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

17

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan

18

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama

19

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama

89.66%

100%

98.12%

26 x 100 29 303x 100 303

209 x 100 213

3

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3

4

Lingkungan Hidup

Pekerjaan Umum

20

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

21

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

22

Cakupan kunjungan bayi

23

Penanganan sampah

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn -----------------------------------------------------------x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama Volume sampah yang ditangani (m3) ------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3)

100%

82,36%

89,18%

19,65 m3

24

Kebersihan

Jumlah pasar tradisional tergolong baik ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional

25

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Jumlah daya tampung TPS (m3) ------------------------------------------------ x 1000 Jumlah penduduk

26

Penegakan hukum lingkungan

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada

100%

27

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik ------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut

33,35%

23 x 100 23

36.546x 100 44.376

3,355x 100 3.762

12.515.063 x 100 63.673.812

90,91%

10 x 100 11

4,41 m3

967 x 1000 219.139 17 x 100 17 42.805 x 100 128.351

4

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

28

Rumah Tangga Per Sanitasi

Jumlah rumah tangga ber sanitasi ------------------------------------------------------ x 100 %

70.67%

43.595 x 100 61.687

0,04%

0,02 x 100 56,667

29,82%

4.225 x 100 14.166

Jumla total rumah tangga 29

Kawasan Kumuh

Luas Kawasan Kumuh ---------------------------------------------------- x 100 % Luas Wilayah

5

Tata Ruang

6


7

Perumahan

30

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Luas ruang terbuka hijau ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

31

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada, PERDA Nomor 10 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2006-2025.

Ada

32

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada, PERDA Nomor 16 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2010-2014.

Ada

33

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada, PERWALI Nomor 20 Tahun 2010 tentang RPKD Tahun 2011.

Ada

34

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

35

Rumah tangga pengguna air bersih

Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga

100%

172 172

x 100

28,62%

17.042x 100 59.538

0,03%

0,02 x 100 56,667

Luas lingkungan permukiman kumuh 36

Lingkungan pemukiman kumuh

---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah

5

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah rumah layak huni 37

Rumah layak huni

---------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.

97,86%

60.366x 100 61.687

0,02

5 x 1000 219.139

Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota 8

Kepemudaan & Olahraga

38

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

--------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk Jumlah lapangan olahraga di Kota --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

39

Lapangan olahraga .

40

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = 15 lap 2. lap basket, = 20 lap 3. lap volley, , = 127 lap 4. lap. bulu tangkis, lap. tenis = 3 lap 5. kolam renang. Panjat tebing , = 2 lap 6. Lap Tenis = 8 Lap 7. Panjat tebing = 2 Lap 8. Atletik = ... Lap Jumlah = 177 lap

177 x 1000 219.139 0,81

Realisasi PMDN thn 2011 – Realisasi PMDN 2012 9

10

Penanaman Modal

Koperasi & UKM

-------------------------------------------------------- x 100 %

51,60%

275-807 x 100 532

52,22%

141 270

Realisasi PMDN 20102 Jumlah Koperasi aktif

41

Koperasi aktif

42

Usaha Mikro dan Kecil

---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi Jumlah usaha mikro dan kecil --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM

100%

5.273 5.273

x 100

x 100

6

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

11

12

13

Kependudukan & Catatan Sipil

Ketenagakerjaan

Ketahanan Pangan

43

Kepemilikan KTP

44

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

----------------------------------------------------Jumah penduduk

45

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

46

Tingkat partisipasi angkatan kerja

sudah/belum Jumlah penduduk angkatan kerja ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)

47

Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh

48

49

14


Jumlah Penduduk yang memiliki KTP ----------------------------------------------------x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran

50

x 1000

92,89%

99,78

2.756 2.762

Sudah

Sudah

76,12%

113.966 x 100 149.710

34,60%

9.047 x 100 26.146

Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja/buruh

Regulasi ketahanan pangan

Ada, PERWALI Nomor 34 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Probolinggo.

Ada

Ketersediaan pangan utama

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) -------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

62.984 kg

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan

Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun

x 1000

Ada

13.802 x 1000 219.139

19,08%

2.410 x 100 12.632

89.33%

360 x 100 403

Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf 51

156.556 x 100 168.547

7

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 52

Partisipasi angkatan kerja perempuan

------------------------------------------------ x 100 %

40.00%

18.235 x 100 45.586

74,96%

36.745 x 100 49.018

65,52%

19 29

Jumlah angkatan kerja perempuan Jumlah peserta program KB aktif 15

KB & KS

16

Perhubungan

17

Komunikasi & Informatika

18

Pertanahan

53

Prevalensi peserta KB aktif

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap kelurahan

Jumlah kelurahan

54

------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah PLKB/PKB Jumlah kelurahan

55

Angkutan darat

-----------------------------------------------PLKB/PKB

56

Web site milik pemerintah daerah

Ada, dengan nama : http://www.probolinggokota.go.id/

Ada

57

Pameran/expo

Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun

2 kali

58

Luas lahan bersertifikat

Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------------------------------------------------------------- x 100 %

41,51

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan ------------------------------------------------ x 100 %

90.960 x 100 219.139

60,00%

3,400 x 100 56,667

88,68%

94 x 100 106

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 59

x 100

Jumlah kasus yang terdaftar 60

Penyelesian Ijin Lokasi

Jumlah Ijin Lokasi -------------------------------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi

100%

1 1

x 100

8

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

19

20

21

22

Kesbang & Politik

Otonomi Daerah

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Sosial

61

Kegiatan pembinaan politik daerah

Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

4 Keg.

62

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

4 Keg.

63

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

9 buah

64

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

65

PKK aktif

Jumlah PKK aktif -------------------------------- x 100 % Jumlah PKK

100%

35 35

66

Posyandu

Jumlah Posyandu Aktif -------------------------------- x 100 % Total Posyandu

100%

216 216

67

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

68

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

69

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah PMKS yang tertangani ---------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yang ada Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun

Ada

x 100

x 100

14 buah

12,99%

1.097x 100 8.447 1.042 x 100 1.675

62.21%

9

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

23

24

25

26

Budaya

Statistik

Kearsipan

70 71

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

72

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

73

Buku ”Kota dalam angka”

Ada atau tidak

Ada

74

Buku ”PDRB Kota”

Ada atau tidak

Ada

75

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

76

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Perpustakaan 77

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

78

Pengunjung perpustakaan

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya ( 13 kali ) Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (5 buah)

15 29

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah

100%

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah -------------------------------------------------------------Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ------------------------------------------------------------------------Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani

83.33%

558 558

35 42

x 100

x 100

40

50,00

22.993 45.985

19,52

28.756 147.328

94,50%

10.395 11.000

URUSAN PILIHAN. 1

Kelautan dan Perikanan

1

Produksi perikanan

Jumlah Produksi Ikan (ton) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton)

x 100

10

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2

2

3

Pertanian

Kehutanan

Konsumsi ikan

3

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

4

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2010**)

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Kg) Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) --------------------------------------------Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian (Juta Rp.) --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

5

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi --------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis

6

Kerusakan Kawasan Hutan

Luas Kerusakan Kawasan Hutan -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan

99,44%

7,19 ton

26,85 27.00

x 100

48.172 6.699

7,09%

376.900 x 100 5.312.879

84,51%

113 134

16,48%

22 x 100 134

x 100

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 4

5

Energi dan SDM

7

Pertambangan tanpa ijin

8

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2011**)

9

Kunjungan wisata

------------------------------------------------------- x 100% luas area penambangan yang liar Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

0%

0,001 %

53,32 x 100 5.312.870

Pariwisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun

552.716 orang

11

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6

7

8

Industri

Perdagangan

Transmigrasi

10

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2010**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

0,07%

3.886 x 100 5.312.870

11

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2012**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

13,65%

725.355 x 100 5.312.870

12

Pertumbuhan Industri

Jumlah Industri tahun 2012- Jumlah Industri tahun 2011 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2011

10,72%

630-569 630

13

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2010**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

40,80%

2.167.502 5.312.870

14

Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor (Ribu US$)

15

Transmigran swakarsa

Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran

US$ 98.747,44 0%

x 100

x 100

107.867- 9.120

0 0

x 100

Keterangan *) Pilih salah satu **) Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2011.

12

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Recommend Documents