Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

Memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 untuk diketahui oleh masyarakat dengan harapan dapat memberikan feed back kepada pemerintah daerah berupa masukan, saran dan perbaikan guna penyelenggaraan pemerintahan di tahun yang akan datang. Substansi utama dari Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 ini yaitu gambaran dari pelaksanaan penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

SEJARAH KOTA PAYAKUMBUH Secara de jure Kotamadya Payakumbuh telah ada dan terbentuk pada tahun 1956 bersamaan dengan empat kota lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah yaitu Kotamadya Pekanbaru, Sawahlunto, Padang Panjang dan Solok melalui Undang-undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Namun, peresmian Kota Payakumbuh sebagai daerah Kotamadya baru dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Amir Machmud yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang berdirinya Kotamadya Payakumbuh. Keterlambatan perealisasian Kotamadya Payakumbuh disebabkan karena adanya aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa Payakumbuh dan Solok harus menunggu terlebih dahulu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah. Sementara, peraturan dimaksud bisa dilahirkan apabila Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan Propinsi Sumatera Tengah sudah menyampaikan bahanbahan usulan. Dalam kenyataannya, bahan-bahan usulan dimaksud cukup sulit untuk dihadirkan dikarenakan berbagai dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan disusul kemudian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 membawa angin segar terhadap upaya percepatan perealisasian Kotamadya Payakumbuh. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I Sumatera Barat adalah sebanyak 14 orang. Sementara Daerah Tingkat I Sumatera Barat saat itu hanya memiliki 8 Kabupaten dan 4 Kotamadya. Hal ini menjadi peluang bagi Payakumbuh dan Solok untuk segera diresmikan sebelum Pemilu Tahun 1971. Pada tahun 1970 terbentuklah Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh yang dipimpin oleh H. C. Israr berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 95/GSB/70 Tanggal 08 Juli 1970 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 16/Blk 70 Tanggal 1 Agustus 1970. Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh bertugas menentukan batas Kota, menyusun profil nagari yang akan bergabung ke Kota dan menginventarisir bangunan untuk sarana pemerintahan dan rumah Walikota termasuk masalah

keuangan. Segera setelah Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh menyelesaikan tugas-tugasnya, dibentuklah Panitia Peresmian Kotamadya Payakumbuh. Sesuai dengan radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor SDP.9/6/181, peresmian Kotamadya Payakumbuh dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Kota Payakumbuh hanya terdiri atas tiga kecamatan dan 73 kelurahan yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 kelurahan, Kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan dan Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan. Dalam upaya mempercepat pelayanan dan mempermudah jangkauannya serta sejalan dengan usulan masyarakat Nagari Lamposi, Nagari Aua Kuniang dan Nagari Limbukan untuk mengusulkan pemekaran kecamatan maka pada tahun 2008 dilakukanlah pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan serta pemekaran kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2008 Tanggal 16 September 2008 tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 Tanggal 16 September 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan. Selanjutnya dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan penataan Kelurahan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Pada tahun 2014 dilakukan penataan terhadap 25 Kelurahan menjadi 11 Kelurahan yang ditetapkan melalui 11 Peraturan Daerah, yaitu: 1.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang. 2. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan. 3. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Padang Alai Bodi. 4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Nunang Daya Bangun. 5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Padang Tinggi Piliang. 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Padang Tiakar. 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Sicincin. 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Tiakar. 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Ompang Tanah Sirah. 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Taratak Padang Kampuang. 11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah. Dengan ditetapkannya 11 Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas, pada akhir tahun 2014 yang lalu, jumlah kelurahan di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 62 Kelurahan, yaitu 20 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat, 20 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Utara, 9 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Timur, 7 Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Selatan dan 6 Kelurahan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh – Tahun 2014

1

Pemerintah Kota Payakumbuh GAMBARAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

7.

11 Tahun 2014

Sicincin (Penggabungan Kelurahan Sicincin Mudik dan Kelurahan Sicincin Hilir)

1.

Kondisi Geografis Daerah

8.

Luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 8.043 hektar (80,43 km²) yang setara dengan 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi 100 35' 100 48' Bujur Timur dan 0 10' – 0 17' Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Limapuluh Kota yaitu: a.

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.

b.

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota.

c.

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota.

d.

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.

Kondisi topografi wilayah Kota Payakumbuh dapat dikatakan bervariasi yaitu antara datar, curam dan sangat curam. Kota Payakumbuh berada pada ketinggian sekitar 500-825 meter di atas permukaan laut. Kota Payakumbuh dilalui oleh lima buah sungai yaitu Batang Agam (14,6 km), Batang Pulau (11,4 km), Sungai Talang (11,4 km), Batang Sikali (10 km) dan Batang Lampasi (11,6 km).

2.

12 Tahun 2014

Tiakar (Penggabungan Kelurahan Ranah, Kelurahan Balai Batimah dan Kelurahan Balai Nan Tuo)

9.

13 Tahun 2014

Ompang Tanah Sirah (Penggabungan Kelurahan Talawi, Kelurahan Balai Batuang dan Kelurahan Tanjuang Anau)

10.

14 Tahun 2014

Taratak Padang Kampuang (Penggabungan Kelurahan Payonibung dan Kelurahan Tambago)

11.

15 Tahun 2014

Tigo Koto Dibaruah (Penggabungan Kelurahan Nan Kodok, Kelurahan Payolinyam dan Kelurahan Kaniang Bukik)

Sumber: Bagian Hukum Setdako Payakumbuh Berikut diuraikan nama kecamatan dan nama kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh setelah penggabungan dan pembentukan kelurahan baru pada tahun 2014. No. A.

Kecamatan Kecamatan Payakumbuh Barat

Kelurahan 1

Balai Nan Duo

Suhu udara rata-rata Kota Payakumbuh yaitu 26°C dengan kelembaban udara berkisar antara 45-50%. Curah hujan di Kota Payakumbuh tergolong sedang yaitu rata-rata 2.210 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 156 hari setahun. Musim hujan pada umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan September.

2

Bulakan Balai Kandi

3

Nunang Daya Bangun

4

Ibuah

5

Koto Tangah

Kondisi Administrastif Daerah

6

Kubu Gadang

7

Labuah Basilang

8

Padang Datar

Secara administrasi pemerintahan, Kota Payakumbuh terdiri dari 5 Kecamatan dan 62 Kelurahan, yang sebelumnya terdiri dari 76 Kelurahan. Penggabungan kelurahan ini terjadi dari 25 kelurahan menjadi 11 kelurahan pada empat Kecamatan di Kota Payakumbuh, kecuali Kecamatan Lamposi Tigo Nagari. Berikut daftar nama kelurahan baru dan Peraturan Daerah yang mendasari pembentukannya. No 1.

Nomor Perda 5 Tahun 2014

19

Padang Tangah

10

Padang Tinggi Piliang

11

Payolansek

12

Pakan Sinayan

13

Parak Batuang

14

Parik Rantang

15

Subarang Batuang

16

Sungai Pinago

Padang Alai Bodi

17

Talang

(Penggabungan Kelurahan Padang Alai dan Kelurahan Bodi)

18

Tanah Mati

Nunang Daya Bangun

19

Tanjuang Gadang

(Penggabungan Kelurahan Nunang dan Kelurahan Daya Bangun)

20

Tanjuang Pauh

Nama Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang (Penggabungan Kelurahan Koto Tuo dan Kelurahan Limo Kampuang)

2.

6 Tahun 2014

Kapalo Koto Ampangan (Penggabungan Kelurahan Kapalo Koto dan Kelurahan Ampangan)

3.

4.

5.

7 Tahun 2014

8 Tahun 2014

9 Tahun 2014

10 Tahun 2014

Kecamatan Payakumbuh Utara

1

Balai Baru

2

Balai Cacang

Padang Tiakar

3

Balai Gadang

(Penggabungan Kelurahan Padang Tiakar Hilir dan Kelurahan Padang Tiakar Mudik)

4

Balai Gurun

5

Balai Jariang

(Penggabungan Kelurahan Tinggi dan Kelurahan Piliang) 6.

B.

Padang Tinggi Piliang Padang


2

Pemerintah Kota Payakumbuh

C.

D.

E.

Kecamatan Payakumbuh Timur

Kecamatan Payakumbuh Selatan

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

6

Balai Kaliki

7

Bunian

8

Cubadak Aia

9

Koto Baru

10

Kubu Gadang

11

Labuah Baru

12

Muaro

13

Tigo Koto Dibaruah

14

Napar

15

Taratak Padang Kampuang

16

Padang Kaduduak

17

Pasia

18

Ompang Tanah Sirah

19

Tarok

20

Taruko

1

Tiakar

2

Balai Jariang

3

Koto Baru

4

Koto Panjang

5

Padang Alai Bodi

6

Padang Tiakar

7

Padang Tangah Payobada

8

Payobasuang

9

Sicincin

1

Aua Kuniang

2

Balai Panjang

3

Kapalo Koto Ampangan

4

Koto Tuo Limo Kampuang

5

Limbukan

6

Padang Karambia

7

Sawah Padang

1

Koto Panjang Dalam

2

Koto Panjang Padang

3

Padang Sikabu

4

Parambahan

5

Parit Muko Aie

6

Sungai Durian

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh Pembagian wilayah administratif, lokasi ibukota kecamatan dan luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut.

No.

Kecamatan

Ibukota Kecamatan

Luas (Km2)

1.

Payakumbuh Barat

Tanjung Pauh

19,06

2.

Payakumbuh Utara

Padang Kaduduak

14,53

3.

Payakumbuh Timur

Tiakar

22,73

4.

Payakumbuh Selatan

Sawah Padang

14,68

5.

Lamposi Tigo Nagari

Sungai Durian

TOTAL

9,43 80,43

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh

3.

Gambaran Umum Demografis Pandangan terhadap penduduk seperti pisau bermata dua, satu sisi sebagai asset dan sisi lain sebagai beban. Penduduk merupakan aset jika pertambahannya akan meningkatkan daya saing atau nilai tambah, sebaliknya merupakan beban jika kehadirannya mengurangi daya saing. Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah. Data ini akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur ruang daerah. Selain itu, informasi mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan target pemasukan melalui pajak/retribusi di masa yang akan datang. Masalah kependudukan yang terdapat di setiap daerah bukan hanya menyangkut masalah kelahiran, kematian, dan migrasi tetapi menyangkut pula masalah sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan yang dapat menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan sumberdaya manusianya. Jika pertumbuhan dilihat dari data Susenas, untuk Kota Payakumbuh laju pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 tercatat 1,79. Angka tersebut lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk Sumatera Barat pada periode yang sama pada kisaran 1,14. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik diperoleh jumlah penduduk Kota Payakumbuh tahun 2013 sebanyak 123.654 jiwa, yang terdiri dari 61.379 laki-laki dan 62.275 perempuan, dengan sex ratio 99. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya perbedaan cara hitung, dimana penduduk yang ditampilkan merupakan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian didapatkan pertumbuhan penduduk sebesar 0,98% dibandingkan dengan tahun 2012. Peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung kepada peningkatan kepadatan yaitu dari 1.522 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2012, menjadi 1.537 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2013. Kecamatan yang paling padat penduduknya tetap Kecamatan Payakumbuh Barat, sama dengan tahun sebelumnya dan yang paling kecil adalah Kecamatan Payakumbuh Selatan. Penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2013 berjumlah 123.654 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,98% selama 2012-2013. Pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat yaitu 1,32% tahun 2013. Komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut jenis kelamin tahun 2007-2012menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.


3

Pemerintah Kota Payakumbuh Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun

Sex Ratio Laki-laki

Perempuan

2009

52.906

54.005

106.911

98

2010

58.333

59.543

117.876

98

Jumlah Penduduk

Tahun

(jiwa)

Total

2011

59.493

60.558

120.051

98

2012

60.650

61.800

122.450

98

2013

61.379

62.275

123.654

99

Pertambahan Penduduk per Tahun (%)

2009

106.911

0,87

2010

117.876

10,26

2011

120.051

1,85

2012

122.450

1,99

2013

123.654

0,98

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2014

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2014 Kemudian dari komposisi penduduk Kota Payakumbuh berdasarkan kelompok umur menunjukkan proporsi yang baik dimana penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar bila dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan 64 tahun>). Jumlah penduduk menurut kelompok umur per jenis kelamin di Kota Payakumbuh tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. Tahun 2013

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

0-4

7.008

6.808

13.816

5-9

6.235

5.943

12.178

10-14

5.606

5.510

11.116

15-19

5.463

5.541

11.004

20-24

4.530

4.594

9.124

25-29

5.153

5.041

10.194

30-34

4.856

4.866

9.722

35-39

4.715

4.479

9.194

40-44

3.982

4.269

8.251

45-49

3.586

3.587

7.173

50-54

3.264

3.275

6.539

55-59

2.538

2.633

5.171

60-64

1.687

1.705

3.392

65+

2.756

4.024

6.780

Jumlah

61.379

62.275

123.654


Berdasarkan data tabel 1.5 diatas terlihat bahwa proporsi penduduk usia < 15 tahun adalah 30,011%; jumlah usia produktif 15-64 tahun adalah 64,506%; dan jumlah penduduk usia tidak produktif > 64 adalah 5,483% pada tahun 2013. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Payakumbuh berada pada struktur umur transisi. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara itu penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat produktivitas penduduk tinggi, mengingat persentase penduduk usia produktif yang relatif besar. Pertambahan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun di Kota Payakumbuh. Angka ini dapat dinyatakan dalam persentase seperti terlihat pada tabel berikut.

Peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung kepada peningkatan kepadatan yaitu dari 1.552 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2012, menjadi 1.537 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2013. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Payakumbuh Barat yaitu 2.496 jiwa per kilometer persegi dan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Payakumbuh Selatan yaitu 712 jiwa per kilometer persegi. Sementara kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 adalah sebesar 120 orang per kilometer persegi dan Kota Payakumbuh merupakan kota terpadat ketiga setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kehidupan sosial masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin kompleks permasalahan sosial yang akan dihadapi oleh suatu daerah. Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu dibandingkan dengan luas wilayah yang dihuninya, dengan kata lain banyaknya penduduk di suatu wilayah untuk setiap kilometer persegi. Tingkat kepadatan yang ideal di suatu daerah tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena tergantung dari potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di daerah tersebut untuk memanfaatkan potensi yang ada. Tingkat kepadatan yang tinggi di daerah perkotaan sangat rawan terhadap terjadinya konflik sosial yang muncul di masyarakat, seperti banyaknya pengangguran dan munculnya lingkungan kumuh atau lingkungan yang tidak memadai. Hal ini akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebaliknya jika tingkat kepadatan penduduk terlalu rendah akan menyebabkan penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat relatif mahal. Sehingga ukuran kepadatan penduduk akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensi yang ada dalam suatu daerah. Jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan di Kota Payakumbuh tahun 2013 seperti pada tabel berikut. No.

Kecamatan

Luas (Km2)

1

Payakumbuh Barat

19,66

2

Payakumbuh Utara

14,53

3

Payakumbuh Timur

22,73

4

Payakumbuh Selatan

14,09

5

Lamposi Tigo Nagori

9,42

Kota Payakumbuh

80,43

Jumlah Penduduk (Jiwa) Penduduk

RT

48.537

11.807

30.063

7.145

25.904

6.217

10.028

2.409

9.122

2.117

123.654

29.695

Kepadatan Penduduk

2.496 2.069 1.140 712 968 1.537



4

Pemerintah Kota Payakumbuh Karakteristik penduduk yang paling penting dan berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut komposisi penduduk dan jenis kelamin. Sex ratio penduduk Kota Payakumbuh adalah 99 atau setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan di Kota Payakumbuh tahun 2013 digambarkan pada tabel berikut.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan diupayakan dengan menambah sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah dan penambahan tenaga pengajar baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang dapat mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kualitas pendidikan ditingkatkan dengan maksud untuk menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksud agar pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penduduk No.

Lk

Kecamatan

Pr

Lk + Pr

Sex Ra tio

1

Payakumbuh Barat

24.060

24.477

48.537

98

2

Payakumbuh Utara

15.004

15.059

30.063

100

3

Payakumbuh Timur

12.826

13.078

25.904

98

4

Payakumbuh Selatan

4.962

5.066

10.028

98

5

Lamposi Tigo Nagori

4.527

4.595

9.122

99

61.379

62.275

123.654

99

Kota Payakumbuh

Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menunjang keberhasilan di bidang pendidikan, maka peningkatan jumlah sarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar. Disamping kelengkapan prasarana pendidikan yang memadai, banyaknya kelas dan guru sangat menentukan bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik. Berikut jumlah sarana dan prasarana pendidikan tahun 2012-2013 di Kota Payakumbuh.

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2014 Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perubahan penduduk adalah tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Fertilitas menunjukkan banyaknya kelahiran yang dialami oleh seorang wanita yang dinyatakan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup. Fertilitas sebagai bagian yang turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk telah diupayakan oleh Pemerintah untuk dikendalikan agar pertumbuhan penduduk dapat menurun. Hal ini dicerminkan oleh salah satu program pemerintah untuk menciptakan keluarga berkualitas dengan 2 orang anak lebih baik. Jumlah anak yang banyak akan berpengaruh pada resiko kesehatan ibu dan anaknya, serta beban ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga tersebut. Pada tahun 2013 di Kota Payakumbuh, rata-rata anak lahir hidup 1,60 anak per wanita dan rata-rata yang pernah lahir dan sekarang masih hidup sebesar 1,57. Artinya rata-rata anak yang pernah dilahirkan oleh wanita usia subur (15-49) berkisar 1-2 orang dan anak tersebut sekarang masih hidup. Berikut tabel rata-rata anak yang pernah dilahirkan per wanita yang pernah kawin dan sekarang masih hidup tahun 2013. Jumlah Anak Kelompok Umur Ibu

Yang Pernah Dilahirkan

Sekarang Masih Hidup

20-24

0,39

0,37

25-29

1,52

1,46

30-34

1,87

1,86

35-39

2,77

2,75

40-44

2,23

2,20

45-49

3,10

3,01

Sumber: INKESRA Kota Payakumbuh Tahun 2013

Kementerian yang membawahi No .

Jenis Sekolah

2012

2013

Diknas

Agama

Jml.

Diknas

Agama

Jml.

1

TK

38

12

50

38

12

50

2

SD/MI

71

3

74

73

3

76

3

SMP/MT s

15

6

21

15

6

21

4

SMA/SM K/MA

17

5

22

17

5

22

5

Akademi/ Univ

6

20

8

6

2

8

147

46

175

149

28

177

Jumlah

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Ukuran lain yang biasanya digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APS dibagi dalam 3 kelompok umur yaitu 7-12 tahun mewakili usia sekolah SD, 12-15 tahun mewakili SLTP dan 16-18 tahun mewakili SLTA. Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan pada tahun 2012, sekitar 20,06% menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Sementara itu penduduk yang menamatkan pendidikan SMP/MTs (20,45%), SMA/SMK/MA (29,75%) dan perguruan tinggi (11,68%) menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2011. Perubahan ini menunjukkan suatu perkembangan yang baik. Berikut persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki pada tahun 2011-2013.

Untuk menggambarkan sejauh mana program Pemerintah dalam bidang pendidikan tercapai di Kota Payakumbuh digunakan berbagai indikator di bidang pendidikan antara lain jumlah sarana pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah, tingkat pendidikan penduduk dan Angka Melek Huruf penduduk.


5

Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun No

Angka Putus Sekolah adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata.

Provinsi Sumbar

Tingkat Pendidikan 2011

2012

2013

2013

1

Tidak punya ijazah

19,46

18,05

18,39

26,23

2

SD / MI

22,63

20,06

22,72

24,44

3

SMP/MTs

19,22

20,45

18,16

18,82

4

SMA/SMK/MA

28,60

29,75

30,38

23,59

5

Akademi/Univ.

10,10

11,68

-

-

6

D1 s.d D3

-

-

3,61

2,24

7

D4/S1

-

-

5,76

4,17

8

S2/S3

-

-

0,98

0,51

Pada tahun 2013, Angka Putus Sekolah pada jenjang SD adalah 0%, SMP/MTS adalah 1,54% dan SMA/SMK/MA adalah 10,03%. Bila dibandingkan dengan angka rata-rata Provinsi Sumatera Barat, Angka Putus Sekolah di Kota Payakumbuh masih lebih rendah untuk semua jenjang pendidikan. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu daerah. Namun, tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk berusia kerja lah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha. Sedangkan yang masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.


Rata-rata lama sekolah adalah indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat rata-rata jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Bila dilihat dari ratarata lama sekolah penduduk Kota Payakumbuh yang berumur 15 tahun keatas pada tahun 2013 adalah 9,91 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Payakumbuh baru sampai level tamat Sekolah Lanjutan Atas kelas satu. Kondisi ini masih sama dengan Tahun 2012. Rata-rata Lama Sekolah Kota Payakumbuh ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang tercatat hanya 8,63 pada tahun 2013. Berikut rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas Kota Payakumbuh tahun 2011-2013. Tahun

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

2011

9,72

2012

9,91

2013

9,91

Sumbar 2013

8,63

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013 dapat memberikan gambaran umum tentang keadaan ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh yang meliputi komposisi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja lebih banyak dari pada penduduk yang bukan angkatan kerja. Pada tahun 2013, proporsi angkatan kerja adalah 66,75% dari jumlah penduduk 15 tahun keatas dan bukan angkatan kerja adalah 33,24%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Payakumbuh Tahun 2013 adalah 66,8%. Ini lebih tinggi dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 yaitu 66,6%. Tahun 2013 TPAK laki-laki sebesar 82,5 lebih tinggi dari pada TPAK perempuan sebesar 51,6 karena penduduk laki-laki umumnya pencari nafkah utama di keluarga. Rendahnya TPAK perempuan disebabkan kegiatam utama perempuan masih banyak bertumpu pada mengurus rumah tangga dibandingkan menjadi angkatan kerja (bekerja atau mencari kerja). Bila ditinjau dari jenis kelamin, pada penduduk laki-laki persentase angkatan kerjanya jauh lebih tinggi dari bukan angkatan kerja. Berbeda dengan penduduk perempuan, dimana proporsi antara angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja sangat tipis bedanya. Hal ini disebabkan penduduk perempuan banyak kegiatannya mengurus rumah tangga.

Sumber: INKESRA Kota Payakumbuh Tahun 2013 Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup yang lebih sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari Angka Melek Huruf yang dalam hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Angka Melek Huruf di Kota Payakumbuh pada tahun 2013 sebesar 99,36%. Ini artinya dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas terdapat 99 orang yang bisa membaca dan menulis, sedangkan yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin 1 orang. Bila dibandingkan dengan angka Provinsi Sumatera Barat yaitu 97,38% maka Kota Payakumbuh masih berada di atas Provinsi Sumatera Barat.

Tahun

Angka Melek Huruf

2011

99,19

2012

99,20

2013

99,36

Sumbar 2013

97,38


Tahun Jenis Kegiatan

2013 2011

2012

Angkatan Kerja

55.468

56.569

35.078

22.692

57.770

-

Bekerja

51.710

52.736

32.880

20.774

53.654

-

Mencari Kerja/ Pengangguran

3.758

3.833

2.198

1.918

4.116

27.108

27.658

7.452

21.322

28.774

Lk

Bukan Angkatan Kerja

Pr

Total

-

Sekolah

6.677

6.811

2.893

3.611

6.504

-

Lainnya

20.431

20.847

4.559

17.711

22.270

JUMLAH

82.576

84.227

42.530

44.014

86.554

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2014


6

Pemerintah Kota Payakumbuh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memberikan informasi tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, dimana gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut.

disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Rendahnya pendapatan penduduk miskin mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktivitas mereka yang sudah rendah dan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan sangat rendah, tidak berpendapatan tetap, atau tidak berpendapatan sama sekali.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tahun Laki-laki

Perempuan

Jumlah

2011

84,9

50,3

67,2

2012

84,9

50,6

67,2

2013

82,5

51,6

66,8

Sumbar 2013

82,5

51,5

66,6

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur melalui penilaian terhadap indikator pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Wiliamson, persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas. Namun karena keterbatasan data, maka pada fokus ini hanya diulas beberapa indikator yang terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan data PDRB, diantaranya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan PDRB per kapita. Sementara pada fokus pemerataan ekonomi belum bisa diulas karena di kota Payakumbuh belum ada hasil survey atau penelitian yang menyangkut dengan angka Indeks Gini dan Indeks Ketimpangan Wiliamson.

Sumber: INKESRA Kota Payakumbuh 2013 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Payakumbuh tahun 2013 sebesar 66,8%. Ini berarti bahwa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi (bekerja dan mencari kerja) sekitar 66-67 orang dari setiap 100 orang penduduk usia kerja. Dibandingkan dengan keadaan angkatan kerja tahun sebelumnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2013 mengalami sedikit perubahan dari tahun 2012. Tahun 2013, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja lakilaki sebesar 82,5% lebih tinggi dari pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan sebesar 51,6% karena penduduk lakilaki umumnya pencari nafkah utama di keluarga.

Kondisi perekonomian Kota Payakumbuh yang digambarkan melalui data PDRB tahun 2012-2013 menunjukkan bahwa terdapat 3 sektor yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap perekonomian kota Payakumbuh, yaitu; sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan disebabkan kegiatan utama perempuan masih banyak bertumpu pada mengurus rumah tangga dibandingkan menjadi angkatan kerja (bekerja atau mencari kerja). Bila dibanding dengan angka rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu 66,6%, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Payakumbuh masih lebih tinggi.

PERINCIAN

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan tersebut disederhanakan menjadi lima kelompok besar, yaitu pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa dan lain-lain. Pada Tahun 2013, jasa kemasyarakatan merupakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 29,50%, sektor ini didominasi oleh penduduk perempuan yaitu 37,10% sedang laki-laki hanya 24,30%. Sektor kedua yang menyerap tenaga kerja cukup banyak adalah perdagangan yaitu 28,80% dan sektor ketiga adalah pertanian yaitu 19%, sektor ini juga didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 20,40%.

Lapangan Usaha

No. 1

Pertanian

2

Industri

2012

2013

1.

a. Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.

L

P

(L+P)

L

P

(L+P)

Sumb ar 2013

25,80

19,24

40,66

18,20

20,40

19,00

39,3

6,14

13,85

7,80

6,80

8,60

7,50

6,5

Perdagangan

26,03

33,48

21,19

27,40

31,20

28,80

22,9

4

Jasa Kemasyarak atan

17,34

26,52

16,00

24,30

37,10

29,50

17,4

Lainnya

24,69

3.

14,41

23,30

2,70

15,50

13,9

Kondisi Ekonomi Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian rakyat, memperkukuh kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul. Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan dari penduduk yang

6.

9,99

6,42

180.635,77

6,42

0,30

7.925,06

0,28

2,55

73.440,11

2,61

d. Kehutanan

X

Pertambangan dan Penggalian a. Migas dan Gas Bumi

X

17.153,85

0,71

19.436,89

0,69

11.919,14

0,49

12.777,10

0,45

X

X

b. Non Migas

X

X

c. Penggalian

11.919,14

Industri Pengolahan

b. Industri Tanpa Migas Listrik, Gas dan Air Bersih

c. Air Bersih 5.

4.

155.303,02

%

281.437,83

7.140,86

b. G a s


241.282,57

2013*)

9,97

61.684,85

a. Listrik 6,91

%

c. Peternakan

a. Industri Migas

4.

2012

b. Perkebunan

e. Perikanan

3

5

Pertanian

Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Perdagangan Besar dan Eceran

181.224,76

0,49

12.777,10

0,45

7,49

208.335,85

7,40

X

X 7,49

208.335,85

7,40

40.521,41

1,67

45.354,78

1,61

27.811,45

1,15

31.522,88

1,12

181.224,76

X 12.709,96 225.073,62 488.876,59 465.244,29

X 0,53

13.831,91

0,49

9,30

258.528,81

9,18

20,20

582.441,97

20,68

19,22

554.410,64

19,69

b. H o t e l

1.737,35

0,07

2100,95

0,07

c. Restoran

21.894,95

0,90

25.930,38

0,92


7

Pemerintah Kota Payakumbuh PERINCIAN 7.

Pengangkutan dan Komunikasi a. Angkutan Kereta Api

2.

Jalan Raya (Darat) Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeb. Ang.kutan Udara Jasa Penunjang Angkutan

4. 5.

b. Komunikasi 8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan a. Bank

9.

%

481.587,95 411.654,54

1.

3.

2012

2013*)

%

19,90

555.637,07

19,73

17,01

471.808,65

16,75

X

X 16,61

401.869,60

461.182,21

X

X

X

X

16,38

Distribusi (%) 9.784,93

0,40

10.626,44

0,38

69.933,42

2,89

83.828,42

2,98

9,11

260.364,23

9,25

4,58

133.957,49

4,76

220.359,05 110.924,90

b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang / Keuangan

13.129,72

c. Sewa Bangunan

94.071,57

3,89

109.131,21

3,88

d. Jasa Perusahaan

2.232,86

0,09

2.471,63

0,09

21,87

611.216,22

21,70

14,47

404.680,90

14,37

7,40

206.535,31

7,33

52.558,38

2,17

60.557,75

2,15

6.566,69

0,27

7.402,52

0,26

4,95

138.575,04

4,92

100,00

2.816.093,86

100,00

Jasa-Jasa / Services a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan b. Swasta 1.

2. 3.

0,54

529.240,25 350.250,80 178.989,45

Sosial Kemasyarakat an Hiburan dan Rekreasi Perorangan dan Rumah Tangga

PDRB

119.864,38 2.420.085,35

14.803,90

0,53

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh 2014 x): Data sementara PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 nilai PDRB ADHB adalah sebesar Rp 2.420.085,35 (dalam jutaan rupiah) naik menjadi Rp 2.816.093,86 (dalam jutaan rupiah) pada tahun 2013. Sementara PDRB ADHK pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 994.371 (dalam jutaan rupiah) dan meningkat menjadi Rp. 1.061.214 (dalam jutaan rupiah) pada tahun 2013, sebagaimana tertuang pada tabel berikut. No .

Tahu n

Berdasarkan kelompok sektor, selama tiga tahun terakhir (20112013) perekonomian kota Payakumbuh masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi rata-rata 71,36% dari nilai PDRB yang mencakup aktivitas jasa-jasa secara umum (meliputi lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi; lapangan usaha keuangan, sewa dan jasa perusahaan; dan lapangan usaha jasa-jasa), kemudian diikuti oleh kelompok sektor sekunder dengan kontribusi rata-rata sebesar 18,19% dari nilai PDRB (meliputi lapangan usaha industri; dan lapangan usaha listrik, gas dan air minum, dan lapangan usaha bangunan); dan kelompok sektor primer dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,44% dari PDRB (mencakup Lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian).

PDRB (Juta Rupiah) ADHB

ADHK

Jumlah pendudu k

PDRB per kapita (Rupiah) ADHB

ADHK

1.

2009

1.655.832

819.397

106.911

14.417.218

7.134.431

2.

2010

1.885.987

871.662

117.876

16.114.180

7.447.618

3.

2011

2.157.360

930.856

120.051

18.123.709

7.820.284

4.

2012

2.423.142

994.371

122.450

20.202.614

8.290.433

5.

2013* )

2.816.094

1.061.214

124.694

23.151.622

8.724.441

Sumber : PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014 *) data sementara

No.

Klp. Sektoral

1

Primer

2

Sekunder

3

Tersier Total

2009

2010

2011

2012

2013*)

Ratarata

10,60

10,55

10,47

10,46

10,44

10,50

17,56

17,88

18,57

18,46

18,19

18,13

71,84

71,57

70,96

71,07

71,36

71,36

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh 2014 *) data sementara Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir sektor sekunder mengalami peningkatan dari 17,88% pada tahun 2010 menjadi 18,57% pada tahun 2011 setelah itu mengalami penurunan kembali yaitu 18,46 pada tahun 2012 dan tahun 2013 kembali mengalami penurunan menjadi 18,18%. Kemudian sektor primer justru mengalami penurunan peranan terhadap PDRB, masing-masing sektor primer turun dari 10,55% tahun 2010 menjadi 10,47% pada tahun 2011, tahun 2012 sebesar 10,46 dan tahun 2013 sebesar 10,44% di mana penurunannya tidak signifikan dan sektor tersier turun dari 71,57% tahun 2010 menjadi 70,96% pada tahun 2011, setelah itu terjadi kenaikan pada tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu 71,07% dan 71,36%. Hal ini terjadi karena sektor ekonomi di kota Payakumbuh masih banyak berskala UMKM dan non formal sehingga rentan untuk beralih usaha ke sektor lainnya. Jika dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, maka perekonomian kota Payakumbuh mampu berkembang dengan baik, meskipun akibat krisis ekonomi global di tahun 1998 juga turut dirasakan dampaknya, di mana perekonomian kota Payakumbuh pernah mengalami penurunan hingga mencapai 4,32% pada tahun 1998. Sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional, maka sejak tahun 2002, pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh terus naik dengan peningkatan yang relatif stabil hingga mencapai 6,42 % pada tahun 2008. Namun memasuki tahun 2009 kinerja perekonomian kota Payakumbuh mengalami kontraksi dan perlambatan pertumbuhan akibat dunia kembali dilanda krisis ekonomi yang diawali oleh krisis keuangan di Amerika Serikat sejak pertengahan tahun 2008. Dampak dari kondisi tersebut, memperlambat pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh pada tahun 2009 dengan capaian sebesar 5,80%, turun sebesar 0,62% dari pertumbuhan tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2010 ekonomi kota Payakumbuh tumbuh sebesar 6,38%, lebih baik dari pertumbuhan tahun 2009 tapi masih di bawah pertumbuhan tahun 2008. Yang mencapai 6,42%.Kemudian pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Payakumbuh terus naik mencapai 6,79%,namun masih di bawah target pertumbuhan sesuai asumsi makro ekonomi pada APBD kota Payakumbuh tahun 2011 sebesar 6,82%. Pada tahun 2012 baru bisa dicapai pertumbuhan sebesar 6,82% yang mana telah melampaui target RPJMD sebesar 6,81%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh sebesar 6,72% lebih kecil dari tahun 2012.


8

Pemerintah Kota Payakumbuh Dari tabel terlihat bahwa berdasarkan PDRB harga konstan pada tahun 2013, lapangan usaha yang pertumbuhannya paling tinggi adalah lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,20%; diikuti oleh lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 8,45%; lapangan usaha bangunan tumbuh sebesar 7,30%; dan lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 6,86% serta diikuti oleh lapangan usaha lainnya.

No.

2009

2010

2011

2012

2013*)

a. Penggalian

4,28

5,61

5,48

4,71

2,72

Industri

6,97

5,98

5,95

6,52

6,86

a. Industri Tanpa Migas

6,97

7,18

5,95

6,52

6,86

Listrik, Gas dan Air Minum

7,89

4,65

7,11

6,12

4,73

10,16

10,61

6,42

7,06

6,21

b. Air Bersih

3,27

1,73

8,92

3,72

0,82

5.

Bangunan

6,17

8,53

8,35

7,13

7,39

6.

Perdagangan, hotel dan restoran

6,88

7,41

7,85

8,71

8,45

a. Perdagangan Besar dan Eceran

6,96

7,50

7,82

8,66

8,35

b. Hotel

5,55

5,94

8,54

8,11

10,11

c. Restoran

5,41

5,76

8,55

9,91

10,40

Angkutan dan Komunikasi

4,95

4,88

5,16

4,29

3,95

a. Angkutan

3,60

3,50

3,66

2,79

2,77

3.

Sementara berdasarkan PDRB harga berlaku, lapangan usaha yang paling tinggi pertumbuhannya adalah perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 19,14%; diikuti oleh keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 18,15%; pertanian sebesar 16,64%; jasa-jasa sebesar 15,49%, angkutan dan komunikasi sebesar 15,38%, bangunan sebesar 14,86%; industri pengolahan sebesar 13,04% dan diikuti oleh lapangan usaha lainnya.

4.

a. Listrik

Pertumbuhan (%)

No.

Lapangan Usaha

2011 ADH B

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

Pertanian Pertambanga n dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa jasa PDRB

14,45

2012

ADH K 6,20

ADH B 12,20

2013*)

ADH K 6,07

ADH B 16,64

ADH K

15,86

5,48

8,76

7,75

11,60

17,05 17,04 15,97

12,29

14,95 12,40 14,25

4,71

7,20

6,52

13,04

10,73

10,16

8,35

12,87

7,75

16,09

5,31

9,08 5,58 6,79

8,13

15,77 11,86 12,18

b. Komunikasi

14,35

13,61

13,76

12,19

9,64

6,12

11,98

4,73

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

8,43

9,47

9,00

8,76

9,20

7,13

14,86

7,39

a. Bank

11,49

12,20

11,18

11,09

11,60

8,71

19,14

8,45

b. Lembaga Keu. Tanpa Bank

5,39

6,39

6,22

6,46

5,48

c. Sewa Bangunan

5,72

7,00

6,98

6,34

6,81

d. Jasa Perusahaan

7,27

5,86

5,11

6,99

5,89

Jasa – Jasa

5,00

5,38

6,46

7,06

7,04

a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan

5,49

5,72

7,11

7,78

7,24

b. Swasta

4,07

4,72

5,17

5,63

6,63

5,80

6,38

6,79

6,82

6,72

8,76 7,06 6,82

15,38

18,15 15,49 16,22

8.

3,95

9.

9,20 7,04 6,72

Sumber: PDRB Kota PayakumbuhTahun 2014 *) data sementara

Pertumbuhan PDRB

1.

2.

Sektor / Lapangan usaha

2009

2010

2011

2012

2013*)

Pertanian

3,83

5,18

6,20

6,07

5,47

a. Tanaman Pangan

3,41

4,98

6,25

5,68

4,18

b. Perkebunan

4,63

5,65

5,82

7,11

4,19

c. Peternakan

4,78

5,80

6,77

7,31

9,16

d. Perikanan

4,02

4,53

3,66

4,6

4,29

Pertambangan dan penggalian

4,28

5,61

5,48

4,71

2,73

6,46 6,70 6,10 8,09 3,69 7,51 7,86 7,86 7,65 8,01 4,65 3,26 12,69

8,97 11,51 5,99 6,57 6,22 6,19 6,67 5,24 6,42

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014 *) data sementara

Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut sub sektor atau sub lapangan usaha, maka laju pertumbuhan yang tertinggi pada tahun 2013 adalah sub sektor Bank dengan pertumbuhan sebesar 11,60% dan diikuti oleh sub sektor restoran sebesar 11,40%. Selanjutnya yang ke tiga dan seterusnya berturut turut adalah sub sektor hotel (10,11%), sub sektor komunikasi (9,64%), sub sektor peternakan (9,16%), sub sektor bangunan (7,39%) sub sektor pemerintahan umum dan pertahanan (7,24) sub sektor industry tampa gas (6,86%0 sub sektor sewa bangunan (6,81%)sub sektor swasta (6,63%) sub sektor listrik (6,21%), dan diikuti oleh sub sektor lainnya dengan pertumbuhan dibawah 6%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. No.

4,56

2,73 6,86

4,29

Rata rata

5,47 7.

10,51

Sektor / Lapangan usaha

Rata rata 5,35 4,90 5,48 6,76 4,22 4,56

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi selama lima tahun terakhir adalah sub sektor komunikasi sebesar 12,69%, diikuti oleh sub sektor bank sebesar 11,51% dan sub sektor listrik sebesar 8,09%. Dengan memperhatikan pertumbuhan sektor lapangan usaha di atas menunjukkan bahwa Payakumbuh sedang giatnya melaksanakan pembangunan ekonomi yang berbasiskan UMKM, dicerminkan oleh tingginya pertumbuhan lapangan usaha dalam kelompok sektor jasa-jasa (sektor tersier) terutama jasa perbankan dan lembaga keuangan, jasa sewa bangunan, jasa perseorangan dan rumah tangga, jasa angkutan serta jasa perdagangan dan restoran. Kemudian juga terjadi peningkatan pertumbuhan lapangan usaha kelompok industri (sektor sekunder) seperti lapangan usaha bangunan, air bersih dan industri pengolahan. Potensi masing-masing sektor ekonomi di Kota Payakumbuh dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Sektor Pertanian Pembangunan pertanian di Kota Payakumbuh merupakan faktor yang dominan dan potensial dalam menentukan perekonomian masyarakat. Luas kota Payakumbuh 8043,13 Ha. Potensi lahan yang bisa dikembangkan saat ini untuk budidaya tanaman pangan yaitu lahan kering seluas 2.097 Ha dan lahan persawahan 2,751 Ha. Pengembangan agribisnis


9

Pemerintah Kota Payakumbuh sangat dimungkinkan dengan kondisi Kota Payakumbuh yang terbatas lahan pertaniannya, bahkan semakin lama akan berkurang dengan tumbuhnya kota sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.

No.

6.

Pengembangan dan pembangunan pertanian tanaman pangan diharapkan selain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dalam rangka ketahanan pangan, juga diperdagangkan untuk kebutuhan industri makanan dan kerajinan serta kebutuhan konsumsi luar daerah. Jumlah kelompok tani pada tahun 2014 sebanyak 257 kelompok. Luas area tanam dan produksi tanaman pangan Kota Payakumbuh periode 2011 s.d. 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.

1.

2.

3.

4.

5.

Komoditi

Tahun 2013

2011

2012

2014*

Satu an

Padi Luas area tanam

7.290

7.136

6.536

5.150

Ha

b.

7.007

6.869

6.506

5.110

Ha

c.

Luas area panen Produksi

38.881

35.334

33.123

24.748

Ton

d.

Produktivitas

5,55

5,14

5,09

4,84

Ton/ ha

Jagung Luas area tanam

450

370

348

227

Ha

b.

Luas area panen

285

314

304

250

Ha

c.

Produksi

1.531

1.959

1.689

1.432, 55

Ton

d.

Produktivitas

5,37

6,24

5,55

5,73

Ton/ ha

Luas area tanam

296

224

196

129

Ha

b.

Luas area panen

299

235

157

62

Ha

c.

Produksi

10.867

9.163

6.605

444,93

Ton

d.

Produktivitas

36,34

38,99

42,07

7,18

Ton/ ha

Ubi Jalar a.

Luas area tanam

11

5

4

-

Ha

b.

Luas area panen

8

5

2

-

Ha

c.

Produksi

100

90

160

-

Ton

d.

Produktivitas

12,5

18

80

-

Ton/ ha

Kacang Tanah a.

Luas area tanam

5

-

-

-

Ha

b.

Luas area panen

7

-

-

-

Ha

c.

Produksi

10

-

-

-

Ton

d.

Produktivitas

1,43

-

-

-

Ton/ ha

53

53

Ha

60

56

56

Ha

264,5

234,5

218,8

218,8

Ton

3,08

3,91

3,91

3,91

Ton/ ha

54

65

86

c.

Produksi

d.

Produktivitas

7.

Cabe

8.

a.

Luas area tanam

87

63

52

42

Ha

b.

131

88

73

73

Ha

c.


377,8

283,8

236,9

48

Ton

d.

Produktivitas

2,88

3,23

3,25

3,25

Ton/ ha

Terung a.

Luas area tanam

67

51

51

51

Ha

b.

Luas area panen

109

58

44

44

Ha

c.

Produksi

521,2

363,8

276

276

Ton

d.

Produktivitas

4,78

6,27

6,72

6,72

Ton/ ha

91

98

91

91

Ha

122

102

82

82

Ha

Ketimun a. b.

Luas area tanam Luas area panen

c.

Produksi

969,7

673,9

471,9

471,9

Ton

d.

Produktivitas

7,95

6,61

5,75

5,75

Ton/ ha

Kangkung a.

Luas area tanam

122

62

59

59

Ha

b.

130

66

55

55

Ha

c.


547,8

337

280,8

280,8

Ton

d.

Produktivitas

4,21

5,11

5,11

5,11

Ton/ ha

Ubi Kayu a.

Satu an

Luas area tanam Luas area panen

b.

10.

a.

2014*

2012

a.

9.

a.

Tahun 2013

2011

Kacang panjang

Dilihat dari penggunaan tanah di Kota Payakumbuh, 2.751 Ha merupakan lahan sawah; 1.467 Ha kolam; dan sisanya berupa tanah kering. Sebagian besar tanah kering dimanfaatkan untuk bangunan yaitu sebesar 2.902 Ha. Sisanya digunakan untuk kebun, hutan rakyat, penggembalaan dan lainnya (hutan negara,semak belukar,dll) sebesar 2.383 Ha. Berdasarkan penggunaan tanah di atas, tanah untuk bangunan dan sekitarnya merupakan areal terluas yaitu 36,08%. Jumlah ini telah melebihi areal tanah untuk sawah yang tercatat hanya 34,20%.

Komoditi

Kebijakan pembangunan bidang perikanan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat petani ikan dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha perikanan sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha perikanan. Untuk itu pembangunan bidang perikanan diarahkan untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, pengembangan agribisnis perikanan, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan. Pada tahun 2013 luas kolam yang diusahakan masyarakat untuk budidaya ikan tidak mengalami perkembangan bahkan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya infrastruktur kota sehingga banyak terjadi perubahan fungsi lahan. Jika dilihat dari kebutuhan konsumen akan ikan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bila diambil angka rata-rata konsumsi ikan oleh masyarakat yaitu sebesar 18 kg/kapita/tahun maka kebutuhan ikan di Kota Payakumbuh sebanyak lebih kurang 1.827 ton. Untuk memenuhi jumlah tersebut dibutuhkan bibit sebanyak lebih kurang 26,1 juta ekor setahun dengan asumsi keberhasilan hidup (survive rate) 70%. Lahan yang berpotensi untuk kegiatan budidaya perikanan yang telah


10

Pemerintah Kota Payakumbuh dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun 2013 adalah kolam seluas 200 Ha. Adapun jumlah produksi perikanan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut No.

Jenis Usaha

No.

Jumlah (Unit) 1,5

2012 Pro duksi 305

Luas (Ha) 192,57

Jumlah (Unit) 1,5

2013 Pro duksi 349,1

Luas (Ha) 200

9.

1

Kolam

2

Keramba

10

1,5

-

10

1,5

-

3

Perairan

45

4,2

38,95

45

4,3

38,95

Sumber data : Dinas Perikanan dan Peternakan

No.

Jenis Data

2012

3

No.

1.

Satuan 2014

3

3

buah

Hutan

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan dan Bunhut Pembangunan peternakan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan pengembangan peternakan rakyat, salah satunya yaitu dengan penguatan modal masyarakat. Disamping itu juga dilakukan pelayanan kesehatan ternak secara intensif, bimbingan usaha, temu agribisnis dan berbagai bentuk penyuluhan lainnya. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut terjadi peningkatan minat usaha di bidang peternakan, sehingga usaha ini secara berangsurangsur mengalami perubahan paradigma dari usaha sampingan kepada usaha utama.

Jenis Ternak dan Unggas (ekor)

2.

Tahun 2011

2012

2013

2014*

1.

Sapi

6.709

5.164

4.075

4.075

2.

Kerbau

361

432

538

538

3.

Kuda

603

536

551

551

4.

Kambing

5.294

5.995

5.875

5.875

5.

Ayam Kampung

80.412

82.952

89.588

89.588

6.

Puyuh

309.85

268.950

232.000

232.000

7.

Itik

56.470

66.215

67.855

67.855

8.

Ayam Ras Petelur

624.085

679.000

737.500

737.500

Jenis Ternak dan Unggas (ekor) Daging a. Daging Sapi

1.192.950

966.800

2013

2014*

1.127.000

1.127.000

Tahun 2012

2013

2014*

2.903.727

2.692.273

3.006.108

3.006.108

917.146,99

947.208

1.031.766

1.031.766

b. Daging Kerbau

208.862,50

113.169

105.923

105.923

c. Daging kambin g

45.629,39

81.665

105.862

105.862

d. Daging Kuda

20.790

5.460

13.440

13.440

e. Daging ayam buras

86.684,14

89.422

96.576

96.576

f.

Peternakan yang ada di Kota Payakumbuh umumnya berskala kecil yang terdiri dari peternakan ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak yang diusahakan oleh masyarakat adalah sapi, kerbau, kuda kambing, ayam, puyuh dan itik. Perkembangan populasi ternak dan unggas dari tahun 20112014 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.

Ayam Ras Pedaging

2012

Untuk ternak kambing, dari tahun 2012 sampai tahun 2014 jumlah populasi kambing relatif tetap yaitu 5.294 ekor pada tahun 2011, 5.995 ekor pada tahun 2012 dan 5.875 ekor pada tahun 2013 dan 2014.

Industri Pengolahan Hasil 1.

2011

Diharapkan populasi dari sapi potong akan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan masyarakat konsumen akan daging sapi, dan dengan perkembangan fasilitas pembangunan infrastruktur RPH dan Pasar Ternak dengan laju pertumbuhan populasi sapi potong sebesar 1% pertahun pada tahun 2013.

Kerusakan hutan dan lahan akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan, baik frekuensi kejadiannya maupun besar bencana alam yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya sekedar merusak ekosistem hutan tetapi juga kelangsungan berbagai flora dan fauna serta sosial kemasyarakatan. Melihat laju kerusakan lingkungan dan luasnya dalam dekade terakhir ini maka sudah sangat perlu dilakukan tindakan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung lingkungan, mencegah banjir, tanah longsor, erosi, dan sekaligus untuk mendukung produktivitas sumber daya hutan dan lahan serta melestarikan keragaman hayati. Adapun potensi kehutanan di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tahun

Program pembangunan ditujukan pada pengembangan sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan ayam buras. Untuk ternak sapi potong telah terjadi penurunan populasi dari 6.709 ekor pada tahun 2011, turun menjadi 5.164 ekor pada tahun 2012, dan turun lagi menjadi 4.075 ekor pada tahun 2013 dan tahun 2014.

Umum

Tahun 2013

Jenis Ternak dan Unggas (ekor)

Daging Ayam ras pedagin g

2011

kg

kg kg

kg 1.121.372,98

519.243

1.059.380

1.059.380

478.880,77

908.792

565.171

565.171

h. Daging itik

24.360,19

27.314

27.990

27.990

4.883.460

5.353.936

5.729.653

5.729.653

4.507.885

4.937.430

5.299.905

5.299.905

b. Telur ayam buras

51.363,17

52.986

57.224

57.224

c. Telur itik

324.211,95

363.520

372.524

372.524

kg

kg kg kg

kg

kg

Sumber Data: Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh * Data Sementara


kg kg kg

g. Daging ayam ras petelur

Telur a. Telur ayam ras

Sat .

11

Pemerintah Kota Payakumbuh Produksi daging dan telur mengalami peningkatan pada tahun 2014, hal ini disebabkan semakin stabilnya harga pakan, harga jual daging sapi, ayam dan telur dan juga seiring dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat konsumen terhadap daging dan telur.

2) Sektor Industri Sektor industri saat ini belum menjadi basis ekonomi Payakumbuh karena kontribusinya masih kecil terhadap perekonomian daerah. Namun kedepan sektor industri akan menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal ini merupakan tuntutan sebuah kota yang terus berkembang dimana sektor pertanian terus terdesak dan bertransformasi menjadi kota industri dan jasa. Kondisi ini telah disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan penetapan kawasan industri di dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Payakumbuh di sepanjang koridor jalan arteri primer Lingkar Utara tepatnya di Kelurahan Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Tanaman perkebunan di Kota Payakumbuh merupakan usaha perkebunan rakyat, dengan lahan yang terbatas. Dari tahun 2011-2014 produksi tanaman perkebunan dan buah-buahan di kota Payakumbuh berfluktuasi. Data luas area dan produksi serta produktivitas tanaman perkebunan dan buah-buahan tahun 2011 s.d 2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tahun No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Komoditi Kelapa a. Luas area panen b. Produksi c. Produktivitas Tebu a. Luas area panen b. Produksi c. Produktivitas Tembakau a. Luas area panen b. Produksi c. Produktivitas Kopi a. Luas area panen b. Produksi c. Produktivitas Cengkeh a. Luas area panen b. Produksi c. Produktivitas Aren a. Luas area panen b. Produksi c. Produktivitas Kakao a. Luas area panen b. Produksi c. Produktivitas Alpukat a. Produksi Belimbing a. Produksi Duku/langsat a. Produksi Nenas a. Produksi Pepaya a. Produksi Pisang a. Produksi Rambutan a. Produksi Salak a. Produksi Sawo a. Produksi Durian a. Produksi Jambu biji a. Produksi Jeruk a. Produksi Mangga a. Produksi Manggis a. Produksi

Pada umumnya industri yang ada di Payakumbuh tergolong menengah ke bawah dan kecil. Mayoritas dari usaha kecil menengah (UKM) ini didominasi oleh usaha rumah tangga (home industry). Jumlah industri kecil yang tercatat pada tahun 2014 adalah sebanyak 1.569 unit, dan usaha rumah tangga (home industry) sebanyak 1.256 unit. Berikut pada tabel 1.26 ditampilkan perkembangan sektor industri dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja pada empat tahun terakhir.

Sat.

2011

2012

2013

2014*

596,60 444 0,74

581,60 425,15 0,75

569,85 475 0,83

636 435 0,68

Ha Ton Ton/ha

10,5 40 3,81

11,85 30,50 2,57

7,90 58,50 7,40

7,95 59,4 7,47

Ha Ton Ton/ha

17,25 13,80 0,8

-

1 0,8 0,8

-

Ha Ton Ton/ha

7,50 9,75 1,3

6,75 6,75 1

6,75 6,75 1

7,75 8,70 1,12

Ha Ton Ton/ha

9,00 9,25 1,02

8,9 6,40 0,72

7,5 3,95 0,53

7,5 3,75 0,5

Ha Ton Ton/ha

8,00 6,10 0,76

7,5 5,4 0,72

7,5 6,00 0,8

7,5 6,00 0,8

Ha Ton Ton/ha

769

920

949

Ha

722 0,94

920 1

920 0,97

1.171, 87 854,51 0,73

Ton Ton/ha

249,40

237,24

269,40

245,9

Ton

13,21

11,90

12,80

14,7

Ton

9,60

8,40

6,80

3,41

Ton

1,70

1,20

1,40

3

Ton

186,10

174,10

180,50

93,48

Ton

389,41

383,90

380,40

2031,2

Ton

88,98

74,81

75,80

75,80

Ton

0,6

0,5

0,5

1

Ton

49

84,39

84,39

58,8

Ton

40,20

35,30

33,12

175,2

Ton

21,46

19,60

19,50

22,2

Ton

30,05

23,90

23,90

17,5

Ton

8,34

8,30

8,90

45

Ton

5,47

4,90

4,80

6,67

Ton

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan, Bunhut Kota Payakumbuh * Data Sementara

No.

Tahun

Jenis data 2011

2012

2013

1.

Unit usaha

1.616

1.614

1.614

2.

Tenaga kerja

9.063

9.063

9.063

Satuan 2014 1.569

5.724

unit orang

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kota Payakumbuh Pada tahun 2014 terdapat 1.569 unit usaha baik formal maupun non formal, jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 5.724 orang. Pada bidang usaha hasil pertanian, kimia dan kehutanan, jenis industri yang paling banyak adalah industri kerupuk dan sejenisnya yaitu sebanyak 246 unit, atau naik 6,9 persen dibandingkan tahun 2011 sementara pekerja ada 1.616 orang. Selanjutnya industri roti dan sejenisnya sebanyak 108 unit usaha dengan 371 pekerja. Pada industri bidang logam, mesin dan aneka didominasi oleh industri bordir/sulaman sebanyak 125 unit dengan jumlah pekerja 250 orang. Dibandingkan tahun 2012, telah terjadi penurunan yang cukup tajam yaitu sebanyak 66,4%. Hal ini berdampak terhadap penurunan tenaga kerja yang berkurang sebanyak 366 orang. 3) Sektor Listrik dan Air Bersih Ketersediaan energi listrik di Kota Payakumbuh dikelola oleh PLN cabang Payakumbuh. Jangkauan listrik telah meliputi 76 kelurahan atau 100% wilayah Kota Payakumbuh. Adapun ketersediaan air bersih di Kota Payakumbuh dikelola oleh PDAM Payakumbuh dengan cakupan pelayanan meliputi 76 kelurahan atau 98%. Sektor listrik dan air bersih merupakan sektor basis di Kota Payakumbuh tetapi secara sub sektor, kapasitas listrik masih kurang untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, perkantoran dan dunia usaha yang terus berkembang. Untuk itu kedepan tenaga listrik yang merupakan infrastruktur kota yang penting untuk mendukung perkembangan semua sektor ekonomi mesti tersedia dalam jumlah yang cukup untuk keperluan aktivitas kehidupan semua entitas sepanjang masa. Di Kota Payakumbuh listrik dikelola oleh PT. PLN. Sumber tenaga listrik Kota Payakumbuh berasal dari PLTA Maninjau dan PLTA Singkarak yang diistribusikan melalui gardu induk dengan kapasitas tegangan 20 KV dengan daya 200 KVA. Jumlah pelanggan listrik selama lima tahun ini terus meningkat dari 20.479 pelanggan pada tahun 2010 menjadi 25.196 pelanggan pada tahun 2014 dengan pelanggan terbanyak adalah rumah tangga dan perdagangan.


12

Pemerintah Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh disuplai dari 3 sumber, yaitu Batang Tabik, Sungai Dareh dan Batang Sikamarunciang. Produksi air dari ketiga sumber tadi adalah 6.980.477 M. Kapasitas produksi air bersih yang ada saat ini telah mampu melayani sekitar 94,1% jumlah penduduk. 4) Sektor Bangunan Sebagai wilayah perkotaan, kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan terhadap bangunan untuk perumahan, perkantoran dan berbagai jenis usaha lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah pedesaan. Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang relatif cukup tinggi di Provinsi Sumatera Barat maka perkembangan bangunan selama lima tahun terakhir juga cukup tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sepanjang tahun 2010-2014 tumbuh rata-rata sebesar 21,95% dan Advice Planning tumbuh rata-rata sebesar 25,67%. Sektor bangunan kontribusinya mengalami penurunan dari 9,29% (2012) menjadi 9,18% (2013). Pembangunan ruko yang sedikit menurun menjadi salah satu sebabnya. Meskipun 5 tahun sebelumnya konstribusinya selalu mengalami kenaikan dari 8,67% (2009) menjadi 9,29% (2012). 5) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

a.

Perdagangan dengan modal senilai Rp 0.00,- s/d Rp 200.000.000,- tergolong kecil; b. Perdagangan dengan modal senilai Rp 200.000.000,- s/d Rp 500.000.000,- tergolong menengah; c. Perdagangan dengan modal lebih besar dari Rp 500.000.000,- tergolong besar; Tercatat data pengusaha kecil pada tahun 2014 adalah 3.963 orang, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10.836 orang. Pengusaha menengah adalah 198 orang, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2.036 orang. Infrastruktur pendukung perdagangan seperti pasar tersedia dalam kategori pasar tradisional yaitu Pasar Ibuh Barat dan Ibuh Timur, kategori pasar lokal yaitu Pusat Pertokoan Blok Barat dan Blok Timur. Disamping itu juga tersedia pasar swalayan sebanyak 4 buah, toko serta kios yang tersebar di sekitar pusat keramaian di kota Payakumbuh, seperti tertera pada tabel berikut.

1.

Jenis Data

Tahun 2011

2012 2

2013 2

6) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Selama periode lima tahun terakhir kontribusi sektor angkutan dan komunikasi mengalami penurunan dari 21,80% tahun 2009 menjadi 19,73% tahun 2013. Menurunnya jumlah penumpang angkutan darat akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan penurunan pertumbuhannya. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan di Kota Payakumbuh. Perkembangan sektor ini terutama sub sektor pengangkutan cukup pesat di Kota Payakumbuh. Terbukti dari Kontribusi terbesar struktur ekonomi Kota Payakumbuh yang masih disumbangkan oleh sektor jasa-jasa. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi kedua terbesar, yang diikuti oleh Sektor angkutan dan komunikasi di urutan ketiga. 7) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor perdagangan dikategorikan kecil, menengah dan besar didasarkan jumlah modal, yaitu;

No.

Pasar Tradisional Ibuh, Pasar Pusat Pertokoan, Pasar Modern (Mall Payakumbuh) maupun yang tersebar di sepanjang ruas jalan utama dan tersebar di berbagai kelurahan di Kota Payakumbuh. Walaupun usaha perdagangan cukup pesat berkembang namun datanya belum tercatat di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh, kecuali yang berada di kawasan Pasar Payakumbuh.

2014 2

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan termasuk sektor basis di Kota Payakumbuh, namun yang lebih dominan dan pesat perkembangannya adalah sub sektor keuangan terutama dari jasa perbankan. Lembaga perbankan yang ada di Kota Payakumbuh antara lain BPD (Bank Nagari) sebanyak 1 unit dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 2 unit. Sementara itu Perbankan Nasional yang beroperasi di Kota Payakumbuh antara lain BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri serta bank swasta nasional yakni, Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank Bukopin, Bank Mega, BCA, BTPN dan Bank Pundi. Lembaga keuangan yang terdapat di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut. No.

Nama Bank

Jumlah (unit)

1.

Bank Nagari (BPD)

1

2.

BPR

2

3.

BNI 1946

1

4.

BRI

1

Satuan

5.

Bank Mandiri

1

buah

6.

Bank Syariah Mandiri

1

7.

Bank Danamon

1

8.

Bank BCA

1

9.

Bank Simpan Pinjam Danamon

1

10.

Bank Muamalat Indonesia

1

11.

Bank Bukopin

1

12.

BTPN

1

Pasar tradisional (Ibuh Barat dan Ibuh Timur)

2

2.

Pasar lokal (Pertokoan Blok Barat dan Timur)

1

1

1

1

buah

3.

Pasar swalayan

4

4

4

12

buah

4.

Toko

1.126

1.206

1.935

1.935

Petak

5.

Kios

319

391

391

391

Petak

6.

Mall

1

1

1

1

Buah

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kota Payakumbuh

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kota Payakumbuh Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor basis dalam perekonomian Kota Payakumbuh, kecuali subsektor hotel belum cukup berkembang. Namun kedepan, sektor perhotelan punya prospek untuk dapat dikembangkan mengingat Kota Bukittinggi sebagai daerah wisata sudah jenuh karena keterbatasan lahan. Usaha perdagangan cukup berkembang di Kota Payakumbuh yang lokasinya menyebar di berbagai wilayah kota, baik di

Perkembangan lembaga perbankan ini merupakan konsekwensi dari pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh. Lembaga perbankan ini diharapkan mampu menyalurkan kredit baik kepada masyarakat konsumen maupun pada pelaku usaha khususnya UMKM guna pengembangan usaha industri kecil dan UMKM di Kota Payakumbuh serta mendorong perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh dalam arti luas. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan representasi rakyat dalam kehidupan ekonomi sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam


13

Pemerintah Kota Payakumbuh pembangunannya. Koperasi dan UMKM diunggulkan dalam penyerapan tenaga kerja dan belum penuh mekanisasi.

Laju Pertumbuhan (%)

Pertumbuhan koperasi selama dua tahun terakhir, tahun 2013 dan 2014 adalah relatif stagnan. Kondisi ini terjadi, dikarenakan pemerintah berkonsentrasi kepada kualitas manajemen perkoperasian. Kegiatan Sosialisasi perundangundangan koperasi dan pelatihan manajemen diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan pengurus dan anggota koperasi. Kelemahan koperasi saat ini adalah pengelolaannya yang masih manual dan pada umumnya belum tersentuh teknologi. Hal ini membuat peranannya dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah belum optimal. Selain itu masih adanya kredit yang pengembaliannya macet, akibat supervisi terhadap pemberian pinjaman tidak optimal dilaksanakan.

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Koperasi Unit Desa (KUD)

5

5

5

5

5

2.

Koperasi fungsional (KPRI)

45

48

44

44

44

3.

Koperasi karyawan (Kopkar)

9

8

7

7

7

4.

Koperasi serba usaha

33

44

47

48

48

5.

Koperasi wanita (Kopwan)

4

3

8

8

9

6.

Koperasi tani (Koptan)

17

21

24

24

24

7.

Koperasi pondok pesantren/kopontren

3

2

2

2

2

8.

Koperasi angkutan

2

1

1

1

1

9.

Koperasi pasar (Koppas)

2

2

2*

2

2

10

Koperasi simpan pinjam (KSP)

6

4

8

9

2009

5,80

4,16

4,50

2010

6,38

5,93

6,10

2011

6,79

6,22

6,50

2012

6,82

6,35

6,23

2013

6,72

6,20

5,70

Laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh pada tahun 2013 mencapai 6,72%; Propinsi Sumatera Barat mencapai 6,20% dan nasional mencapai 5,70%. Dibanding tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh mengalami penurunan sebesar 0,4%, penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, yang disebabkan karena faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia itu berupa ketidakpastian perekonomian global. Isu penghentian penggelontoran stimulus perekonomian AS oleh bank sentral AS, Federal Reserve, akan tetapi sejumlah indikator perekonomian menunjukkan perbaikan. Banyak negara yang goyah atas kebijakan bank sentral AS itu. Indonesia menjadi salah satunya.

9

143

148

148

150

151

1.

Koperasi aktif

101

111

117

120

121

2.

Koperasi tidak aktif

25

33

31

30

30

3

Koperasi Primer 143

148

148

150

151

138

143

143

145

146

Koperasi Non KUD

Sumber data: Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Kota Payakumbuh Keterangan : * : Tidak aktif # : Data belum tersedia

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh lebih baik sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Pertu mbuh an Ekono mi (% )

PDRB Perka pita (juta Rp)

Peran an Thd PDRB Propi nsi (% )

PDRB Berlaku (Milyar Rp)

PDRB Konstan (Milyar Rp)

Kabupaten a. Mentawai

2,077.05

622.48

5.51

25.38

1.65

b. Pesisir Selatan

6,649.04

2,487.51

5.87

15.02

5.28

c. Solok

7,820.56

2,602.07

6.29

21.82

6.21

d. Sijunjung

4,360.89

1,599.14

6.13

20.32

3.47

e. Tanah Datar

7,715.23

3,098.43

5.93

22.50

6.13

f. Padang Pariaman

9,144.45

3,454.10

6.67

22.81

7.27

g. Agam

9,760.14

3,725.54

6.36

20.81

7.76

h. Limapuluh Kota

9,226.50

3,421.61

6.27

25.51

7.33

i. Pasaman

4,864.88

1,636.52

6.13

18.84

3.87

j. Solok Selatan

2,146.98

787.26

6.36

13.95

1.71

k. Dharmasraya

3,942.08

1,402.41

6.55

18.71

3.13

l. Pasaman Barat

9,453.00

3,268.01

6.54

24.06

7.51

Kabupaten/Kota

Jumlah

4

Nasional

Dari tabel berikut tampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh pada kurun waktu tersebut. Ekonomi kota Payakumbuh tumbuh sebesar 5,80% pada tahun 2009 naik menjadi menjadi 6,38% pada tahun 2010. Demikian halnya dengan ekonomi Sumatera Barat dan nasional yang juga tumbuh sebesar 4,16% dan 4,5% pada tahun 2009, mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga tumbuh sebesar 5,93% dan 6,1%. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah terus meningkat dari tahun 2010 sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional serta perekonomian Sumatera Barat pasca gempa bumi diakhir tahun 2009 yang lalu.

Jenis koperasi

1.

Propinsi Sumatera Barat

Sumber: BPS Kota Payakumbuh Tahun 2014

Diharapkan dengan adanya kegiatan restrukturisasi kelembagaan pada koperasi, maka koperasi yang tidak aktif dapat diciutkan dengan pembubaran atau penataan kembali kelembagaannya sehingga menjadi koperasi aktif lagi. tabel berikut menampilkan perkoperasian di Kota Payakumbuh dalam empat tahun terakhir.

No.

Kota Payakumbuh

Tahun


14

Pemerintah Kota Payakumbuh Kota a. Padang

35,860.56

14,516.71

6.45

40.91

28.50

b. Solok

1,572.57

632.75

6.40

24.75

1.25

rata

c. Sawahlunto

1,630.89

617.98

6.01

27.66

1.30

Pertum

d. Padang Panjang

1,347.64

503.72

6.14

27.21

1.07

e. Bukittinggi

3,102.68

1,235.50

6.22

26.24

2.47

f. Payakumbuh

2,816.09

1,061.21

6.72

22.77

2.24

g. Pariaman

2,343.68

859.89

6.05

28.36

1.86 100.00

Jumlah Kab/Kota

125,834.93

47,518.86

6.30

24.84

Propinsi

127,099.95

46,640.24

6.18

25.09

Uraian

Inflasi (%)

2011

2012

2013*)

Rata-

2,05

7,84

5,37

4,16

10,87

6,06

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014 *) Data Sementara Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah perkembangan pendapatan per kapita per tahun yang diukur dengan data PDRB per kapita. Pada tahun 2009 PDRB per kapita masyarakat Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku mencapai Rp 14.417.218,- Angka ini terus meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, hingga mencapai Rp 22.151.662,- pada tahun 2013. Secara keseluruhan perkembangan PDRB perkapita kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Kondisi internal yang buruk yaitu berupa melemahnya ekspor Indonesia, yang selama ini didominasi ekspor sumber daya alam, dan meningkatnya impor yang didominasi jasa dan barang modal, telah menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan, defisit ini akhirnya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi turun.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 juga disebabkan tingkat inflasi secara nasional yang mengalami peningkatan, dimana tingkat inflasi mencapai 8,38% pada tahun 2013, naik dari tahun 2012 yang mana laju inflasi hanya 4,30%. Akibatnya proses produksi lapangan usaha mengalami kenaikan biaya, yang membuat beberapa usaha menekan produksi barang dan jasa guna antisipasi kenaikan biaya produksi. Penyebab terjadinya kenaikan inflasi adalah pertama karena kenaikan tingkat harga barang impor karena semakin melemahnya nilai rupiah; kedua karena adanya kenaikan tingkat upah tenaga kerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktifitasnya. Kenaikan upah tenaga kerja menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga memicu kenaikan harga jual di dalam negeri. Terlebih lagi jika tidak diimbangi oleh peningkatan produktifitas dengan peningkatan jumlah produksi. Jika kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi terjadi kenaikan harga juga tidak bisa dielakkan; dan ketiga karena adanya kenaikan harga BBM yang dewasa ini sudah mencapai seperlima dari pengeluaran pemerintah pusat.

2010

buhan

Sumber: BPS Kota Payakumbuh Tahun 2014

Untuk Provinsi Sumatera Barat, terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan antara lain karena kenaikan harga BBM sehingga konsumsi rumahtangga melemah akibat tingkat inflasi yang cukup tinggi, di samping juga aktivitas perdagangan melambat, dan juga disebabkan karena kurangnya pasokan pangan, struktur pasar yang kurang sehat, dan jalur transportasi angkutan yang sangat panjang. Sejalan dengan hal tersebut kondisi ini juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh juga menurun menjadi 6,72 dibanding tahun 2012 yang tercatat 6,82.

2009

PDRB (juta rupiah) No

Tahun

Jumlah

PDRB per kapita

pendu-

(rupiah)

ADHB

ADHK

duk

ADHB

ADHK

1.

2009

1.655.832

819.397

106.911

14.417.218

7.134.431

2.

2010

1.885.987

871.662

117.876

16.114.180

7.447.618

3.

2011

2.157.360

930.856

120.051

18.123.709

7.820.284

4.

2012

2.423.142

994.371

122.450

20.202.614

8.290.433

5.

2013*)

2.816.094

1.061.214

123.654

22.773.982

8.582.124

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2014 *) data sementara Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa PDRB per kapita kota Payakumbuh setiap tahunnya terus meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, dimana pertumbuhan menurut harga berlaku jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan menurut harga konstan. Hal ini disebabkan harga konstan menggunakan harga pada tahun 2000 yang tentunya untuk menghilangkan pengaruh inflasi guna mendapatkan angka riil.

Tingkat inflasi kota Payakumbuh pada tahun 2009 yang dihitung menggunakan angka inflasi ibu kota propinsi Sumatera Barat (Kota Padang) adalah sebesar 2,05% lebih rendah dari inflasi tahun 2008 sebesar 11,02% dan nasional sebesar 2,78%, juga lebih rendah dari target inflasi yang tertuang di dalam RKPD tahun 2009 (<10%) dan RPJMD 2008-2012 tahun ke dua sebesar 6,6%. Pada tahun 2010 tingkat inflasi kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2009 mencapai 7,84%, namun pada tahun 2011 tingkat inflasi kota Payakumbuh mengalami penurunan menjadi 5,37% dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 4,16%. Seiring dengan kenaikan inflasi nasional pada tahun 2013 terjadi kenaikan inflasi yang cukup besar di Kota Payakumbuh jika dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 10,87%. Secara keseluruhan capaian indikator laju inflasi dapat dilihat pada tabel berikut.


15

Pemerintah Kota Payakumbuh RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH (RPJMD)

A.

VISI DAN MISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 adalah rencana pelaksanaan tahap kedua (2010-2015) dan ketiga (2016-2020) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 adalah ”Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Payakumbuh telah menetapkan pula 6 misi utama pembangunan daerah, meliputi 1) Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; 2) Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif; 3) Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial; 4) Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global; 5) Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik; dan 6) Mewujudkan lingkungan hidup Kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Payakumbuh pada Tahap ke-2 Tahun 2011-2015, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Arah pembangunan pembangunan yaitu:

ini

mencakup

beberapa

bidang

1. Bidang agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur dan berakhlak mulia; 2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan, penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik yang prima dan terbangunnya sistem pengelolaan tanah ulayat yang mempunyai kepastian hukum;

Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran ringkas visi, misi dan prioritas pembangunan nasional. Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Sejahtera mencerminkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi mencerminkan terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia dan keadilan mencerminkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional tersebut diatas serta mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 adalah: “Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota yang Maju, Sejahtera dan Religius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan yang Berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” Kota yang maju yang dimaksudkan disini adalah Kota yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat kegiatan sosial budaya dan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sejahtera dan religius yang dimaksudkan disini adalah sejahtera mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yaitu rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang. Religius yaitu mempunyai keyakinan tentang adanya Tuhan dan adanya aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam dan keyakinan tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pro rakyat dalam hal ini dimaksudkan adalah mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berpihak kepada rakyat untuk meningkatkan kesejateraan rakyat. Kegiatan ekonomi juga digerakkan oleh ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.

3. Bidang ekonomi dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk kawasan industri, memfasilitasi terwujudnya agribisnis maju dan efisien, pengembangan usaha wisata dan terbangunnya beberapa lokasi pusat kegiatan sektor ekonomi;

Berbasis ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam hal ini dimaksudkan sebagai meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat untuk mencapai taraf yang lebih tinggi untuk dapat bersaing secara global. Dengan pengetahuan dan pendidikan yang baik, masyarakat akan dapat melakukan aktivitas dan usahanya berdasarkan pertimbangan dan kajian yang matang.

4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus pada pengembangan sistem jaringan jalan untuk kelancaran lalu lintas, penyediaan prasarana tenaga listrik ke seluruh wilayah Kota, penyediaan air bersih bagi penduduk Kota, mewujudkan sistem drainase yang representatif dan menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga Kota;

Berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam hal ini dimaksudkan bahwa dalam segala aktifitas kehidupan dan kegiatannya selalu bertolak dari kesadaran dan ketentuan yang bersumber dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat yang berdaulat, aman dan tentram.

5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus mewujudkan penataan ruang yang serasi, efektif dan efisien, terpeliharanya kawasan konservasi alam dan jalur hijau dan mewujudkan masyarakat sadar lingkungan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah.

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut: Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik,


16

Pemerintah Kota Payakumbuh demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif; mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial; mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global; mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik; dan mewujudkan lingkungan hidup Kota yang tertata baik, bersih dan hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2012-2017 ditetapkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh tersebut, sebagai berikut:

B.

1.

Menjadikan Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat;

2.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bebas KKN;

3.

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama di tengah masyarakat sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;

4.

Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral;

5.

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;

6.

Melakukan revitalisasi nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal dalam membangun masyarakat dan Kota Payakumbuh;

7.

Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh.

kesehatan

dan

pelayanan

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN I.

Strategi Pembangunan Daerah Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh pada Tahap ke-2 Tahun 2011-2015, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Arah pembangunan pembangunan yaitu:

ini

mencakup

beberapa

bidang

a.

Bidang agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia;

b.

Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan, penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik yang prima dan terbangunnya sistem pengelolaan tanah ulayat yang mempunyai kepastian hukum;

c.

Bidang ekonomi dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk kawasan industri, memfasilitasi terwujudnya agribisnis maju dan efisien, pengembangan usaha wisata dan terbangunnya beberapa lokasi pusat kegiatan sektor ekonomi;

d.

Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus pada pengembangan sistem jaringan jalan untuk kelancaran lalu lintas, penyediaan prasarana tenaga listrik ke seluruh wilayah Kota, penyediaan air bersih bagi penduduk Kota, mewujudkan sistem drainase yang representatif, menyediakan sarana dan prasarana

perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga Kota; e.

Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus mewujudkan penataan ruang yang serasi, efektif dan efisien, terpeliharanya kawasan konservasi alam dan jalur hijau dan mewujudkan masyarakat sadar lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, juga diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah dengan memperhatikan visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Untuk itu, strategi yang dilaksanakan dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 adalah: Misi 1:

Menjadikan Payakumbuh sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran pada Misi ini maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut: a.

Menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat; b. Membangun image kota (city branding) Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat; c. Mengembangkan kota wisata yang terintegrasi dan didukung oleh produk UMKM; d. Menciptakan iklim kreatif berbasis ekonomi untuk mendukung pengembangan pariwisata; e. Mengembangkan sentra pemasaran pertanian terpadu; f. Mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah; g. Meningkatkan daya saing komoditi daerah; h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat; i. Meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing; j. Meningkatkan produktifitas, kuantitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas; k. Mengembangkan gerakan terpadu dalam menfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya; l. Mengembangkan kelembagaan petani dan pemasaran hasil pertanian; m. Mengembangkan kewirausahaan daerah; n. Meningkatkan kualitas SDM dan kompetensi pelaku UMKM; o. Mewujudkan prosedur perizinan yang dibangun dari kesepakatan dengan dunia usaha; p. Membaiknya kemudahan berusaha dan meningkatnya daya saing Kota Payakumbuh; q. Mewujudkan integrasi sistem, konektivitas yang mendukung perpindahan komoditi secara efektif dan efisien; r. Meningkatkan kerjasama promosi dan investasi. Misi 2:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Bebas KKN.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan salah satu prasyarat penting untuk mencapai sasaran pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih juga dapat meningkatkan daya saing dalam pelaksanaan pembangunan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat ditandai dengan adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Dengan penerapan tata kelola yang baik dan bersih dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


17

Pemerintah Kota Payakumbuh Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan bebas KKN dilakukan strategi sebagai berikut 1) penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2) mengembangkan sistem bentuk dan peran serta masyarakat yang bersifat aspiratif, partisipatif, responsif, dan akuntabel berbasis TIK, 3) membangun hubungan kerjasama antar pemerintah, 4) menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar unit layanan publik dalam pemberian pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya, 5) meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam pelayanan publik, 6) melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi berdasarkan analisis objektif sesuai tupoksi, 7) menyediakan dan mengembangkan sistem rekruitmen, promosi dan mutasi yang transparan dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan organisasi, 8) meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya, 9) meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan, 10) meningkatkan kompetensi aparatur, 11) menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, 12) meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas, 13) meningkatkan efisiensi, transparansi, efektifitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pengelolaan barang milik daerah, 14) melakukan pengkajian dan penyusunan materi hukum yang aspiratif dan akomodatif melalui pengkajian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, 15) peningkatan koordinasi pemahaman hukum bagi masyarakat, aparatur dan penegakan hukum; dan 16) menyediakan fasilitas sarana prasarana hukum. Misi 3:

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Agama di Tengah Masyarakat.

Dalam hal menerapkan strategi mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama ditengah masyarakat merupakan landasan utama kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan masyarakat yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, rukun dengan agama lain serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan. Untuk mencapai sasaran pada Misi 3, diperlukan strategi sebagai berikut: 1) peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat, 2) penguatan fungsi masjid dan tempat ibadah sebagai pusat kegiatan masyarakat, 3) peningkatan syiar Islam dan kegiatan keagamaan dalam upaya penguatan akidah dan akhlak serta pemberantasan pelanggaran norma agama dan budaya, 4) membangun suasana beragama dan berbudaya dalam berbagai kegiatan dan agenda, 5) penguatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat; dan 6) meningkatkan komunikasi antar umat beragama. Misi 4:

Mewujudkan Pendidikan yang Merata, Berkualitas dan Berkarakter untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh yang Berilmu dan Bermoral.

Dalam menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang maju dan sejahtera. Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi 4, diperlukan strategi sebagai berikut 1) peningkatan pemerataan dan akses pelayanan pendidikan 2) perluasan layanan pendidikan non-formal yang bermutu dan berkualitas; 3) pemantapan dan penerapan pendidikan sesuai

dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP); 4) pemantapan kurikulum dan pendidikan akhlak mulia; 5) peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik/guru dan tenaga kependidikan; 6) meningkatkan kapasitas tenaga pendidik; 7) meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama tenaga pendidik dan 8) meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran dan pembangunan. Misi 5:

Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting untuk semua lapisan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara berkualitas, mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga akan tercapai produktifitas yang lebih tinggi, berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan baik program yang bersifat promotif, preventif maupun kuratif. Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi 5, diperlukan strategi sebagai berikut: 1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat; 2) peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 3) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar; 4) peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih; 5) meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan; 6) peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan kondisi kesehatan; 7) memasyarakatkan pola hidup sehat dan seimbang; dan 8) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk penurunan prevalensi balita kurang gizi. Misi 6:

Melakukan Revitalisasi Nagari dan memberdayakan Kelembagaan Masyarakat Adat Lokal dalam Membangun Masyarakat dan Kota Payakumbuh.

Lembaga masyarakat adat lokal merupakan sistem organisasi kemasyarakatan asli yang telah ada secara turun temurun yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan tidak termasuk ke dalam lembaga pemerintahan vertikal. Yang termasuk ke dalam lembaga masyarakat lokal di Kota Payakumbuh sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 adalah Nagari dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007, dari enam unsur komponen Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 7), yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan lokal adalah lembaga adat serta lembaga lainnya. Maka lembaga adat di Nagari yang dimaksud itu adalah Lembaga Kaum (Pangulu Kaum dan Perangkatnya), Lembaga Kampuang (Tuo Kampuang dan perangkatnya), Lembaga Suku (Pangulu Suku dan Perangkatnya) serta Lembaga Nagari (Pucuak dan atau Kaampek Suku dan perangkatnya). Sedangkan lembaga kemasyarakatan lainnya adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Bundo Kanduang sebagai lembaga penunjang eksistensi lembaga adat yang asli. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Misi 6 ini dilaksanakan strategi sebagai berikut: 1) peningkatkan vitalitas lembaga adat asli masyarakat nagari yang berada di Kota Payakumbuh; 2) peningkatan peran serta lembaga adat masyarakat lokal di nagari dalam mencari solusi permasalahan di tengah masyarakat; 3) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan perangkat lembaga adat masyarakat lokal; 4) peningkatan pembiayaan bagi operasional lembaga adat masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan 5) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lembaga adat masyarakat lokal.


18

Pemerintah Kota Payakumbuh Misi 7:

Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Fasilitas Umum sesuai RTRW Kota Payakumbuh

Dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, Kota Payakumbuh tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang bersih serta menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan pengotoran air, polusi udara, penataan pembangunan yang merata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi 7 dilaksanakan strategi sebagai berikut: 1) peningkatan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukkannya; 2) membangun kawasan yang menjadi ikon kota; 3) pengembangan prasarana dan sarana perdagangan dan perekonomian; 4) pengembangan dan penataan SPPK; 5) meningkatkan aksesibilitas ke seluruh kawasan di wilayah Kota Payakumbuh; 6) peningkatan infrastruktur air bersih, listrik, telepon, air limbah, drainase dan persampahan; 7) meningkatkan struktur jaringan jalan yang sistematis; 8) peningkatan ketersediaan sumber-sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan irigasi; 9) peningkatan dan pemeliharaan kualitas prasarana dan sarana sistem irigasi; 10) pembangunan prasarana dan sarana pengamanan tebing sungai dan pengendalian banjir; 11) pembangunan prasarana dan sarana perhubungan yang berkesinambungan; 12) peningkatan pelayanan transportasi umum; 13) pembenahan pelayanan dan fasilitas perparkiran; 14) penataan kawasan yang berwawasan lingkungan; 15) pembangunan dan peningkatan sarana pengelolaan limbah yang dapat merusak kualitas lingkungan; 16) mewujudkan RTH yang berkualitas; 17) peningkatan sarana dan prasarana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana; 18) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pemerintahan; 19) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana keagamaan; 20) peningkatan prasarana dan sarana olahraga yang representatif; 21) peningkatan peran organisasi keolahragaan; 22) peningkatan kualitas bibit olahragawan dan prestasi olahraga; 23) pelestarian bangunan bersejarah dan cagar budaya; 24) penguatan budaya daerah dan kearifan lokal dalam mendukung terwujudnya wisata budaya; 25) penguatan nilai-nilai budaya daerah; dan 26) peningkatan kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya daerah. II.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Misi 1:

Menjadikan Payakumbuh sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Sumatera Barat.

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 1 adalah 1) membangun dan mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi Kota atau Sub Pusat Pengembangan Kota sesuai RTRW Kota Payakumbuh; 2) membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian Kota Payakumbuh; 3) menumbuhkembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa; 4) mengembangkan industri pariwisata yang religius berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; 5) peningkatan kualitas promosi wisata; 6) menyelenggarakan event-event pariwisata, seni dan budaya dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang berskala daerah, nasional dan internasional; 7) mengembangkan wisata kuliner dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata; 8) membangun pusat distribusi logistik untuk produk pertanian dalam arti luas; 9) pembentukan Perusahaan Daerah sebagai pengelola aset daerah yang dipisahkan; 10) memastikan dan membangun wawasan kedaulatan dan supply chain produk unggulan; 11) membangun dan mengembangkan kawasan industri dan pergudangan serta Rest Area; 12) meningkatkan keterampilan dan manajemen pelaku usaha UMKM; 13) pelatihan

pemanfaatan teknologi bagi pengusaha industri; 14) membangun sarana dan prasarana pendukung yang membuka akses lebih luas dan membangun sistem logistik yang efisien dan bisa menumbuhkan keunggulan, 15) meningkatkan SDM petani; 16) mengembangkan sistem pertanian dan kelembagaan pasar pertanian; 17) optimalisasi Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Terminal Agribisnis (TA); 18) meningkatkan SDM angkatan kerja; 19) memfasilitasi penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri; 20) meningkatkan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar; 21) mengoptimalkan Balai Latihan Kerja dan lembaga sejenis; 22) meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; 23) memfasilitasi calon investor yang masuk ke Kota Payakumbuh; 24) pemberian insentif bagi penanam modal/investor; 25) meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa; 26) membangun kemitraan antara Pemerintah Kota dengan dunia usaha; dan 27) meningkatkan kemitraan bisnis bagi UKM dengan pengusaha dalam negeri/asing. Misi 2:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional dan Bebas KKN.

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi dari Misi 2 tersebut adalah: 1) menyusun rencana penerapan egovernment yang konkret dan terukur; 2) membangun sistem jaringan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan stakeholder lainnya; 3) menerapkan sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 4) menerapkan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi berbasis TIK; 5) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan; 6) mengembangkan kualitas penyelenggaraan musrenbang daerah; 7) mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakankebijakan strategis di Kota Payakumbuh; 8) mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana sosialisasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat; 9) menyusun dan menyediakan instrumen hukum beserta SOP penyelenggaraan pemerintahan daerah; 10) memperkuat sistem penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara responsif, obyektif, transparan dan akuntabel; 11) membangun sinergisitas dan penguatan lembaga kemasyarakatan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; 12) mengembangkan dan meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan dengan pers, LSM, lembaga kemasyarakatan dan stakeholder lainnya; 13) meningkatkan kerjasama antar pemerintah; 14) menyusun dan menyediakan regulasi dan SPM pelayanan publik; 15) mengembangkan sistem dan manajemen pelayanan publik berbasis pemanfaatan dan pengembangan TIK; 16) meningkatkan kualitas SDM personil pemberi layanan publik; 17) pemberian reward bagi personil dan SKPD yang memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas; 18) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik secara berkala dan berkesinambungan, 19) pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis TIK (egovernment); 20) melaksanakan revitalisasi/penataan kelurahan secara proporsional; 21) menyediakan dan mengembangkan sistem penegakan disiplin aparatur yang efektif disertai dengan pemberian reward dan punishment; 22) meningkatkan pemahaman hukum para aparatur terhadap bidang tugas pokok dan fungsinya; 23) penerapan pakta integritas bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh; 24) melakukan perekrutan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; 25) menyediakan sistem penilaian kinerja aparatur yang terukur, objektif dan berbasis kinerja, 26) menempatkan personil aparatur sesuai dengan kompetensinya; 27) mengembangkan, menyediakan dan memfasilitasi diklat yang berbasis kompetensi untuk para aparatur; 28) menyelenggarakan pemerintahan daerah yang profesional dan bebas KKN; 29) melaksanakan monitoring maupun pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur; 30) pemberian penghargaan/reward bagi aparatur Pemerintah Daerah; 31) pembentukan Holding


19

Pemerintah Kota Payakumbuh BUMD dan kerjasama dengan BUMN dan dunia usaha; 32) meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah; 33) menerapkan dan mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); 34) melakukan pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efisien, efektif dan akuntabel melalui penerapan aplikasi sistem informasi manajemen barang milik daerah; 35) menuntaskan status hukum kepemilikan barang milik daerah Kota Payakumbuh; 36) penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa; 37) mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dan pemanfaatan barang milik daerah berbasis TIK; 38) mengembangkan dan pengelolaan keuangan berbasis TIK; 39) peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD; 40) penetapan dan penyampaian Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu; 41) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan hasil temuan BPK dan instansi pengawas lainnya; 42) menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) secara terencana sesuai dengan aspirasi masyarakat, perencanaan pembangunan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 43) menegakan pelaksanaan Perda dan peraturan perundangundangan lainnya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM; dan 44) menyediakan database dan publikasi peraturan daerah dalam sistem informasi peraturan daerah.

pelayanan kesehatan yang merata; 7) meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan; 8) meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara intensif; 9) peningkatan penyehatan lingkungan dan pencegahan serta pemberantasan penyakit menular dan tidak menular; 10) peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan 11) meningkatkan status gizi balita.

Misi 3:

Misi 7:

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Agama di Tengah Masyarakat.

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut 1) peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan; 2) meningkatkan peran dan fungsi ulama dan majelis ulama ditengah masyarakat; 3) meningkatkan standarisasi minimal prasarana dan sarana ibadah dan pengelolaannya; 4) meningkatkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat kegiatan dan informasi bagi masyarakat; 5) menerapkan ABS-SBK dalam berbagai kegiatan di Kota Payakumbuh; 6) menghapus pornografi dan pornoaksi dalam berbagai kegiatan masyarakat; 7) meningkatkan pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga adat dan 8) mengembangkan forum komunikasi antar umat beragama. Misi 4:

Mewujudkan Pendidikan yang Merata, Berkualitas dan Berkarakter untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh yang Berilmu dan Bermoral.

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah 1) meningkatkan pemerataan dan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 2) meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan; 3) meningkatkan layanan pendidikan non formal; 4) meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan manajemen pendidikan; 5) meningkatkan kualitas lulusan sekolah; 6) fasilitasi pendidikan tinggi 7) penerapan pendidikan akhlak mulia sebagai bidang studi tambahan di semua jenjang pendidikan; 8) peningkatan kualifikasi guru; 9) fasilitasi sertifikasi guru; 10) pelatihan keislaman dan akhlak mulia bagi tenaga pendidik dan kependidikan; 11) meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan; dan 12) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan penelitian dan pengembangan. Misi 5:

Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah 1) sosialisasi kesehatan kepada masyarakat; 2) peningkatan kualifikasi RSUD dr. Adnaan WD; 3) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; 4) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 5) meningkatkan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan yang merata dan bermutu; 6) meningkatkan akses dan

Misi 6:

Melakukan Revitalisasi Nagari dan Memberdayakan Kelembagaan Masyarakat Adat Lokal dalam Membangun Masyarakat dan Kota Payakumbuh.

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah 1) pembinaan lembaga adat masyarakat lokal di nagari yang berada dalam Kota Payakumbuh; 2) optimalisasi peran dan fungsi lembaga adat masyarakat lokal di nagari yang berada dalam Kota Payakumbuh; 3) pengadaan dan atau melengkapi prasarana dan sarana lembaga sosial kemasyarakatan lokal di nagari yang berada dalam Kota Payakumbuh; 4) inventarisasi perangkat lembaga adat lokal dan potensi kekayaan adat masyarakat lokal di masing-masing nagari; 5) pendampingan dan penguatan terhadap perangkat lembaga masyarakat lokal di nagari; 6) mengembangkan pelatihan yang berkualitas; 7) mengembangkan pola insentif yang efektif dan 8) mengembangkan pola pengawasan berbasis masyarakat. Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Fasilitas Umum Sesuai RTRW Kota Payakumbuh.

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi sebagai berikut: 1) penataan kawasan pusat kota; 2) pembangunan pusat-pusat pengembangan baru (new development point); 3) menetapkan ikon Kota Payakumbuh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat; 4) pembangunan prasarana dan sarana perdagangan dan perekonomian; 5) pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pada SPPK; 6) pengembangan jaringan jalan baik peningkatan maupun pembangunan baru, terutama pada poros barat timur kota, khusus pengembangan boulevard baru sebagai jalan utama kota yang baru; 7) membangun infrastruktur air bersih, listrik, telepon, air limbah, drainase dan persampahanKota Payakumbuh; 8) meningkatkan kualitas prasarana dan sarana jalan Kota Payakumbuh; 9) pembangunan sumber-sumber air baku baru; 10) konservasi terhadap sumber air baku yang telah ada; 11) rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap prasarana dan sarana sistem irigasi; 12) pembangunan pengamanan tebing di sepanjang aliran sungai, pembuatan bangunan pengendalian aliran sedimen dan banjir; 13) pembangunan prasarana dan sarana transportasi massal; 14) pengendalian disiplin operasional angkutan jalan raya; 15) pembangunan fasilitas perparkiran; 16) menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup; 17) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 18) meningkatkan teknologi pengelolaan pencemaran lingkungan; 19) meningkatkan infrastruktur pengendalian dampak lingkungan; 20) pembangunan dan peningkatan fasilitas RTH; 21) pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana; 22) pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan prima; 23) pembangunan prasarana dan sarana agama guna mendukung kegiatan keagamaan; 24) peningkatan prasarana dan sarana olahraga (Gedung Olahraga, Stadion dan sarana penunjang lainnya); 25) meningkatkan pembinaan olah raga yang intensif dan konsisten; 26) Pemberian insentif kepada organisasi keolahragaan dan olahragawan yang berprestasi; 27) revitalisasi bangunan bersejarah dan cagar budaya; 28) meningkatkan promosi budaya dan adat istiadat baik skala lokal, regional, nasional dan internasional dalam menunjang kepariwisataan; 29) meningkatkan dan mengembangkan lembaga adat, seni dan budaya daerah; 30) meningkatkan sosialisasi dan pendidikan adat dan budaya kepada generasi


20

Pemerintah Kota Payakumbuh muda dan 31) meningkatkan dan mengembangkan lembaga adat, seni dan budaya daerah.

C. 1.

menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar pula. Pemberdayaan usaha kecil diupayakan berkelompok untuk memudahkan pembinaan. Kelompok masyarakat (Pokmas) jika membentuk wadah disebut kelembagaan, jika di sektor pertanian terdapat kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Poktan dan Gapoktan), maka di sektor industri dan perdagangan dinamakan asosiasi, dan berbagai nama kelembagaan ekonomi lainnya. Pemberdayaan kelembagaan dan pelaku ekonomi ini di Kota Payakumbuh dilakukan secara komprehensif dan terpadu, artinya semua permasalahan yang di hadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, difasilitasi oleh pemerintah dari hulu (up stream) sampai ke hilir (down stream) baik disisi produksi, distribusi, permodalan, maupun pemasaran. Namun tentu saja dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah maupun dukungan pemerintah pusat dan propinsi.

PRIORITAS DAERAH Peningkatan Pembangunan Berbasiskan UMKM

Ekonomi

Kerakyatan

Pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa berkembang secara bersama, disektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa. Pembangunan ekonomi kerakyatan dilakukan pemerintah dengan beberapa tingkatan melalui strategi berikut: a.

Perlindungan UMKM Ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh lapangan usaha yang pada umumnya digeluti oleh masyarakat banyak dalam rangka memenuhi kelangsungan hidupnya. Usaha tersebut umumnya berskala kecil, bersifat perorangan, menggunakan tenaga kerja upahan (buruh), seperti petani tradisional, pedagang kecil, buruh, pengrajin, jasa perorangan dan sebagainya yang kemudian sering kita dengar dengan sebutan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Pengalaman krisis ekonomi menunjukkan bahwa yang ambruk bersama ekonomi kita atau bahkan yang menyebabkan ambruknya ekonomi negara kita pada waktu itu bukanlah ekonomi rakyat, tetapi usaha besar, kaum konglomerat yang besarnya ditopang oleh fasilitas serta kebijakan yang berpihak dan menguntungkan mereka, terutama dalam penyediaan modal melalui perbankan. Usaha ekonomi rakyat dan usaha kecil yang sedikit sekali menikmati fasilitas dan perlindungan, justru yang menjadi penopang ekonomi kita selama krisis. Bahkan banyak diantaranya yang justru berkembang selama krisis. Berdasarkan kenyataan itu maka Kota Payakumbuh dengan luas wilayah 8.043 Ha dan jumlah penduduk 124.694 jiwa, memprioritaskan pembangunan ekonominya pada ekonomi kerakyatan. Hal ini sangat dimungkinkan karena ekonomi Payakumbuh dimotori oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan potensi mencapai ± 19.869 unit usaha. Dari jumlah tersebut 73,44% diantaranya adalah usaha mikro; 25,54% adalah usaha kecil; dan 1,02% merupakan usaha menengah-besar. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai dampak krisis moneter dan krisis ekonomi global, maka pemerintah Kota Payakumbuh, sejak tahun 2003 telah menyiapkan lembaga pembiayaan yang didanai oleh APBD. Kelembagaan tersebut diberi nama Badan Pinjaman Dana Bergulir (BPDB) dengan sasaran usaha mikro dan koperasi Simpan Pinjam. Dengan program ini pula pedagang garendong yang menjual kebutuhan harian rumah tangga dari pasar tradisional Ibuh bisa berkembang, mulai dari gerobak ke sepeda dan sepeda motor. Dengan bersepeda motor pedagang garendong lebih mampu menjangkau ibu rumah tangga hingga ke daerah hinterland seperti Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota.

b. Pemberdayaan UMKM Usaha kecil (industri, petani agribisnis, pedagang, peternak ayam petelur, rumah makan, perbengkelan, usaha bordir dan sebagainya) yang mempekerjakan beberapa orang dengan usaha yang bersifat informal, perlu diberdayakan oleh pemerintah melalui pelatihan kewirausahaan, pinjaman dana bergulir, fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha. Dengan pemberdayaan tersebut maka ke depan diharapkan usaha kecil bisa berkembang menjadi usaha

c.

Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) UMKM perlu penguatan untuk kepemilikan aset dan peningkatan kapasitas sehingga berdaya saing. Untuk itu perlu difasilitasi akses ke perbankan untuk mendapatkan kredit, pemberian insentif, subsidi, dan penciptaan iklim usaha yang sehat. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah juga perlu difasilitasi untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan, baik dengan usaha besar maupun usaha sejajar dalam bentuk kegiatan yang saling melengkapi dan mendukung sehingga saling menguntungkan Akhirnya dengan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilindungi, diberdayakan, dan diperkuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah sehingga produksi dan produktifitasnya meningkat baik disektor pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa maka perekonomian daerah akan tumbuh lebih cepat dan tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas sehingga akan lebih banyak menyerap angkatan kerja. Dengan demikian masalah pengangguran dan kemiskinan akan dapat ditekan dan di atasi. Selain itu upaya untuk mendorong investasi dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah juga terus dikembangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan bersaing, penataan regulasi perizinan, pengembangan pola kemitraan dan kerjasama daerah serta pengembangan kawasan dan peningkatan infrastruktur perekonomian. Dengan kondisi tersebut di atas, maka tujuan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasiskan UMKM pada tahun 2014 adalah meningkatkan kapasitas UMKM dalam peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan di kota Payakumbuh. Sasaran yang akan dicapai dari prioritas ini adalah: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 mencapai 6,89 % dan peningkatan pendapatan perkapita menjadi Rp 22.773.981.14,- dengan menerapkan arah kebijakan: 1) Mewujudkan stabilisasi harga kebutuhan pokok agar penghidupan masyarakat tidak semakin memburuk, dengan fokus kegiatan: a) Penyelenggaraan pasar murah dan bazaar pada waktu dan tempat yang tepat. 2) Pengembangan lapangan usaha dan kelembagaan yang mendukung pertumbuhan komoditi unggulan daerah, dengan fokus kegiatan:


21

Pemerintah Kota Payakumbuh 

a) Melanjutkan pembangunan dan pemanfaatan sarana pemasaran yang masih terbengkalai seperti pembangunan pondok promosi, sentra pemasaran peternakan terpadu. b) Penguatan kelembagaan, jaringan informasi pasar dan promosi produk unggulan. c) Menjalin dan penguatan kemitraan usaha.

 

9) Meningkatnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri dan kerajinan rakyat dengan menerapkan arah kebijakan

3) Membangun dan Mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi kota atau Sub Pusat Pengembangan Kota (SPPK) sesuai RTRW Kota Payakumbuh dengan fokus kegiatan:

a) Pemberdayaan usaha dan peningkatan kualitas hasil industri dan kerajinan rakyat dengan fokus kegiatan.

a) Pengembangan sentra-sentra/outlet perdagangan b) Penataan pedagang kaki lima dan pedagang kuliner malam.



4) Membangun dan Mengembangkan kawasan industri dan pergudangan serta Rest Area dengan fokus kegiatan:

 

a) Pengembangan dan pemberdayaan usaha pertanian dengan fokus kegiatan:

6) Meningkatnya produksi pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan, dengan menerapkan arah kebijakan: a) Revitalisasi pertanian dengan fokus kegiatan:    

Pengembangan kawasan sentra agribisnis dengan pola agropolitan Pengembangan kawasan sentra agrowisata Pembinaan dan penguatan kelembagaan petani Peningkatan populasi ternak

7) Meningkatnya investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 12,08% dengan menerapkan arah kebijakan: a)

Kerjasama antar daerah dan luar negeri dengan fokus kegiatan: 

b)

Kerjasama daerah untuk mengembangkan aktivitas ekonomi bersama secara adil, proporsional dan sehat.

Peningkatan iklim usaha untuk investasi dengan fokus kegiatan:  

mendorong

Peningkatan regulasi dan promosi investasi. Pengembangan usaha penginapan dan perhotelan serta turunan usaha pendukungnya.

8) Meningkatnya akses ke permodalan dan pemasaran untuk peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi, dengan menerapkan arah kebijakan: a) Pengembangan dan peberdayaan UMKM dan Koperasi dengan fokus kegiatan: 

Fasilitasi peningkatan akses ke permodalan bagi pelaku ekonomi

b) Pengembangan kelembagaan ekonomi dan pembiayaan untuk mendukung akses ke permodalan dan pemasaran dengan fokus kegiatan

penataan

kawasan

pengembangan

a) Penataan kawasan ekonomi yang jelas, tegas dan konsisten guna menjamin kelangsungan usaha dengan fokus kegiatan:

5) Meningkatnya pemanfaatan lahan dan potensi pertanian dengan menerapkan arah kebijakan:

Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian

Peningkatan produktivitas dan kualitas (daya saing) produk industri dan kerajinan menggunakan TTG.

10) Meningkatnya ekonomi

a) Pengembangan pergudangan dan bongkar muat b) Menyiapkan terminal khusus barang c) Pembenahan sistem jaringan transportasi perkotaan



Mendorong aktivitas Koperasi, BLUD, STA, LKMA, KMN dan TA. Peningkatan fungsi STA menjadi TA berskala regional. Peningkatan keterampilan kewirausahaan dan manajemen usaha.

2.

Lanjutan revitalisasi Pasar Ibuh menuju pasar sehat; Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat perdagangan modern maupun pasarpasar tradisional.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Upaya mewujudkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, rule of law, kompetensi, partisipasi dan social justice dalam mengelola pemerintahan di Kota Payakumbuh dimulai dari lingkungan Pemerintah Kota. Langkah-langkah yang diambil antara lain adalah: a.

Peningkatan komitmen pelayanan dan disiplin aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, termasuk meningkatkan etos kerja serta efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia dan jaminan adanya pelayanan pemerintahan yang bebas dari unsur-unsur KKN; b. Penetapan petunjuk dan prosedur pelayanan secara jelas dan transparan serta peningkatan frekunesi sosialisasi peraturan-peraturan dan perizinan; c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan peningakatn semangat pegabdian aparatur pemerintah kota payakumbuh; d. Penetapan tindakan tegas bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pejabat dan staf sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu berbagai langkah-langkah yang sama juga akan diberlakukan bagi masyarakat luas. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dapat menyebabkan lemahnya perilaku dan kesadaran masyarakat akan hukum. Karena itu sosialisasi dan penyuluhan produk hukum perlu digalakkan malalui pelaksanaan kegiatan: a.

Peningkatan kegiatan penyuluhan hukum terpadu antar instansi terkait; b. Peningakatan kegiatan produk hukum daerah (operasi yutisi) untuk menghindari kemungkinan terjadinya diskriminasi perlakuan hukum, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang dapat memicu kemarahan masyarakat; c. Sosialisasi yang mengarah kepada pembentukan sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk penyelenggaraan negara yang menghomati dan menjunjung tinggo hukum yang berlaku; d. Mewujudkan sistem hukum daerah yang serasi dengan sistem hukum nasional melalui legislasi terpadu;


22

Pemerintah Kota Payakumbuh e.

f.

Membangun momentum bagi berlangsungnya perubahan paradigma kekuasaan menjadi paradigma moral dan akal budi; Peningkatan kualiatas aparatur pendukung produk-produk hukum daerah.

analisis beban kerja, menyediakan sistim penilaian kinerja aparatur yang terukur, obyektif dan berbasis kinerja dan menempatkan personal apartur sesuai dengan kompetensinya; f. Meningkatkan kemampuan profesional, integritas, kepribadian dan disiplin aparatur dengan kebijakan mengembangkan, menyediakan dan memfasilitasi diklat yang berbasis kompeteni untuk aparatur; g. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah dengan kebijakan pembrntukan holding BUMD dan kerjasama dengan BUMN dan dunia usaha, meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah; h. Optimalisasi pengelolaan keuangan daertah dengan kebijakan menerapkan dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD); i. Diraihnya laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI dengan kebijakan melakukan pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efisien, efektif dan akuntabel. Menuntaskan status hukum barang milik daerah, penerapan eprocurement, mengembangkan sistim pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dan pemanfaatan barang milik daerah berbasis TIK, peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD, penetapan dan penyampaian rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menindak lanjuti laporan pengaduan masyarakat dan hasil temuan BPK RI serta instansi pengawasan.

Selanjutnya Pemerintah Kota Payakumbuh juga melaksanakan kegiatan lain yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak azazi manusia melalui kegiatan seperti: a.

Meningkatkan pemahaman dan penghargaan hak azazi manusia di kalangan aparatur pemerintah, aparatur keamanan dan masyarakat luas; b. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang melawan terhadap Hak Azazi Manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, sasaran pembangunan yang ditetapkan adalah: a.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel melalui penerapan e-governance dengan kebijakan penerapan egovernment, membangun sistem sistem jaringan informasi di lingkungan pemerintah kota payakumbuh dan stake holder lainnya, menerapkan sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, menerapkan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis TIK; b. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kebijakan menyusun program legislasi daerah secara terencana, perencanaan pembangunan dan penjabaran lebih lanjut, peraturan perundangan yang lebih tinggi, menegakkan pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan penghormatan terhadap HAM, selain itu kebijakan yang dilaksanakan adalah menyediakan data base dan publikasi peraturan daerah dalam sistem informasi daerah; c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dalam pelaksanaan dan pengawasan pemerintah daerah dengan kebijakan menyumbangkan dan meningkatkan kualitas penyelenggraan Musrenbang daerah, mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian sebagai dasar engambil kebijakan strategis, mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, memperkuat sistem penanganan pengaduan masyarakat, membangun sinergitas dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan berdasarkan ABS-SBK, mengembangkan dan meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan dengan pers, LSM, lembaga kemasyarakatan dan stakeholder. Selanjutnya kebijakan yang akan dilaksanakan adalah menyusun dan menyediakan instrumen hukum beserta SOP mengenai bentuk dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah; d. Sasaran selanjutnya adalah terciptanya sistem dan manajemen pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparansi, pasti dan terjangkau serta berbasis TIK dengan kebijakan menyusun dan menyediakan SOP pelayanan publik, mengembangkan sistem dan manajemen pelayanan publik berbasis pemanfaatan TIK, meningkatkan kualitas SDM personil pemberi layanan publik; e.

Tersusunnya struktur kelembagaan pemerintahan Kota Payakumbuh yang proporsional, efektif dan efisien melalui kebijakan melalui pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis TIK, menyediakan dan mengembangkan sistem penegakan disiplin aparatur yang efektif disertai dengan pemberian reward dan punishment, meningkatkan pemahaman hukum para aparatur terhadap tupoksinya, penerapan pakta integritas bagi aparatur, melakukan perekrutan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan

3.

Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Menurunkan angka kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih layak dan bermartabat. Terkait dengan permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada bab 2 dan belum diterimanya data yang lebih detail mengenai hasil PPLS 2011 (by name by address) maka sasaran dari prioritas Penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2013 sebagai berikut: a. Berkurangnya jumlah masyarakat miskin sebanyak 458 RTS (6,5%) dari 6.981 RTS pada tahun 2011 menjadi 6.523 RTS pada tahun 2014; b. Berkurangnya jumlah pengangguran terbuka dari 6,77% pada tahun 2011 menjadi 6% pada tahun 2014 ; c. Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan peningkatan daya beli masyarakat; d. Terpenuhinya tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan klinik spesialis yang representatif. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan cara, melalui: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Mengembangkan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat Penyediaan dana bergulir dan pendampingan masyarakat Peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan semangat kewirausahaan pemuda Pengendalian distribusi dan ketersediaan bahan pokok. Memfasilitasi Berkembangnya fasilitas pelayanan kesehatan Adapun fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah: Memberikan bantuan dan perlindungan social Pemberian beasiswa untuk keluarga miskin Pemberian kemudahan berobat bagi keuarga miskin Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat Pengembangan fasilitas kredit perbankan bagi UKM dan dunia usaha khususnya UMKM Meningkatkan pendidikan dan keterampilan


23

Pemerintah Kota Payakumbuh q. Pengendalian harga dan pembinaan ketahanan pangan. r. Pembinaan dan pengawasan. 4.

Dampak dari peningkatan iman dan taqwa memang tidak dapat diukur secara langsung karena berkaitan dengan perubahan perilaku seseorang, namun secara umum dampaknya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat dan lingkungan seperti menurunnya angka kejahatan, berkurangnya kegiatan-kegiatan yang merupakan penyakit masyarakat (pekat) serta meningkatnya keamanan ditengah masyarakat.

Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah merupakan prioritas agar mendapat perhatian yang lebih serius, karena dengan adanya peningkatan di sektor wisata akan dapat menggerakan sektor lainnya seperti perdagangan, telekomunikasi dan komunikasi, transportasi, industri serta sektor informal yang berkembang di masyarakat.

Semakin derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya. Proses interaksi ini di satu sisi bisa berpengaruh positf terhadap perkembangan karakter SDM dan perubahan orientasi tata nilai dan perilaku, namun di sisi lain dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti munculnya identitas dan prilaku yang tidak sesuai dengan nilai tradisi, budaya, serta norma adat dan agama yang dianut masyarakat khususnya di kota Payakumbuh.

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang dierencakan dalam RPJMD, maka sasaran pembangunan pengembangan pariwisata dan budaya daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut: a.

Meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Payakumbuh dengan menerapkan arah kebijakan: 1) Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana wisata dengan fokus kegiatan: a) Peningkatan objek wisata unggulan sejalan dengan pembinaan seni dan pelestarian budaya daerah b) Mendorong dan memfasilitasi peran swasta dalam pengembangan wisata seperti hotel, restoran dan sebagainya.

Oleh sebab itu perlu adanya dukungan berupa kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat masyarakat kota Payakumbuh khususnya generasi muda dalam membentengi diri agar tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, adat, dan aturan serta nilai yang berlaku. Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari prioritas peningkatan iman dan taqwa ini di tahun 2014 adalah:

b. Meningkatnya perekonomian masyarakat sejalan dengan berkembangnya pariwisata, seni dan budaya daerah dengan menerapkan arah kebijakan: 1) Meningkatkan manajemen pengelolaan pariwisata secara professional dengan fokus kegiatan: a) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pariwisata dan menggiat kan promosi wisata melalui berbagai media b) Pengembangan Pusat Promosi Pariwisata c.

a.

Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan secara terintegrasi dalam pembinaan akhlak ditengah masyarakat; b. Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama; c. Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Payakumbuh; d. Menurunnya angka kejahatan/kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya; e. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

Berkembangnya wisata kuliner, dengan menerapkan arah kebijakan: 1) Mendorong dan menggerakkan industri pariwisata

Arah Kebijakan:

a) Peningkatan koordinasi, kerjasama daerah dan sinergitas pembangunan kepariwisataan dengan pelaku usaha b) Pengintegrasian Pariwisata Payakumbuh dengan Pariwisata Sumatera Barat beserta sistemnya c) Pengembangan Industri Cinderamata

a. b. c. d.

d. Meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat untuk menghargai serta melestarikan seni dan budaya daerah dengan menerapkan arah kebijakan: 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah a) Peningkatan pembinaan seni dan budaya daerah b) Mengembangkan Jasa Hiburan dan Rekreasi bagi masyarakat seperti Sarana Olahraga/ Klub Olahraga, Stasiun Pemancar Radio, Sasana Budaya, dan sebagainya. 5.

e. f. g. h. i. j. k.

Peningkatan Iman dan Taqwa Pembangunan sumberdaya manusia memerlukan keseimbangan antara intelegensia, emosional dan spiritual sebagai pembentuk kepribadian dan karakternya. Oleh sebab itu peningkatan nilainilai keimanan dan ketaqwaan masyarakat juga diperlukan untuk membentengi diri dari perbuatan yang dilarang agama yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas dan peran lembaga-lembaga keagamaan, tenaga pengajar dan kelompok pengajian ditengah masyarakat. Kebijakan ini didukung oleh kebijakan anggaran dengan memberikan bantuan kepada organisasi keagamaan, guru-guru TPA/TPSA, garin mesjid dan kelompok-kelompok Yasin yang tersebar di setiap kelurahan sehingga dapat lebih berperan aktif dalam mensyiarkan agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

l. m. 6.

Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan; Peningkatan pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama; Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan Peraturan perundan-undangan; Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemuda dan generasi muda; Fokus Kegiatan: Pembinaan dan peningkatan fungsi, peran adat dan agama serta koordinasi stakeholder; Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam membina kerukunan kehidupan beragama; Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan; Penyuluhan, pembinaan dan penanggulangan masalah penyakit masyarakat; Pelaksanaan gerakan terpadu pengamalan ABS-SBK; Pembinaan bagi eks penyandang masalah sosial (napi, PSK, Narkoba dan pekat lainnya); Pemberantasan Pekat; Gerakan terpadu pembinaan terhadap pemuda dan generasi muda.

Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang


24

Pemerintah Kota Payakumbuh berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini. Dalam menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan diperlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki kompentensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang maju dan sejahtera. Berdasarkan evaluasi dan permasalahan yang dihadapi, maka sasaran yang akan dicapai pada prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan tahun 2014 adalah: a. Meningkatnya mutu/kualitas untuk semua jenjang pendidikan, yang ditandai dengan: 1) Meningkatnya APM dan APK pada semua jenjang pendidikan , APM SD 124% SMP 91% SMA 110% APK SD sebesar 138% , SMP 120% dan SMA 138% pada tahun 2014 2) Meningkatnya jumlah lulusan SD menjadi 100%, SMP menjadi 97,6%, SMA menjadi 99,50% dan SMK menjadi 83% dan Berkurangnya angka mengulang SD menjadi 6,71%, SMP menjadi 1,3%, SMA menjadi 0,37% dan SMK menjadi 1,5%. 3) Meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 dan S2 4) Meningkatnya persentase guru yang memiliki sertifikasi 5) Menurunnya angka putus sekolah, SD menjadi 0%, SMP menjadi 0,8% SMA menjadi 0% dan SMK menjadi 3,41% 6) Meningkatnya daya saing lulusan sekolah kejuruan 7) Meningkatnya angka melek huruf menjadi 99,7% 8) meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 9,7 menjadi 9,96 9) Terpenuhinya rasio buku pokok SD 1:3, SMP 1:5 dan SMA/K 1:8 10) Ketersediaan laboratorium biologi dan Fisika untuk SMP, biologi,fisika , Kimia,bahasa,multimedia untuk SMA 11) Terpenuhinya rasio siswa/kelas SMP: 1: 32, MTs: 1: 32, SMA: 1: 32, MA: 1: 32, SMK: 1: 32 b. Terbentuknya anak didik yang sehat, bersikap mental baik, bermoral, berakhlak mulia, cerdas, cakap dan terampil c. Terlaksananya pemerataan kualitas tenaga pendidik dan sarana penunjang pendidikan di seluruh sekolah pada semua jenjang pendidikan d. Meningkatnya minat baca masyarakat dengan pemanfaatan perpustakaan daerah e. Terbukanya peluang usaha baru bagi masyarakat f. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan g. Menurunkan Angka Putus Sekolah h. Meningkatnya jumlah lulusan SMA/SMK yang diterima di PTN (2 Besar Sumbar) i. Berkembangnya pendidikan tinggi yang ditandai dengan penambahan program studi, peningkatan penerimaan mahasiswa dan kualitas dosen, sarana prasarana dan lainlain Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan yang ditempuh pada tahun 2014 adalah: a.

Peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan b. Penerapan pendidikan berkarakter c. Pemetaan kebutuhan tenaga pendidik d. Peningkatan pembinaan terhadap perpustakaan dan taman bacaan masyarakat e. Peningkatan pembinaan pendidikan non formal f. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan g. Mewujudkan Pendidikan yang murah, merata dan bermutu (3M) h. Fasilitasi pendidikan tinggi

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah: a.

Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan 1) Peningkatan pendidikan bagi anak usia dini/informal 2) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program belajar 12 tahun 3) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah b. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan c. Penambahan kurikulum dalam muatan lokal untuk pembentukan akhlak mulia d. Memberikan pemahaman tentang pedidikan berkarakter e. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan f. Peningkatan kulitas layanan perpustakaan daerah g. Pengembangan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat h. Memfasilitasi pengembangan pembinaan pendidikan non formal (kewirausahaan, keterampilan, kecakapan hidup) i. Pemberian beasiswa j. Peningkatan Fasilitasi pendidikan bagi siswa kurang mampu 7.

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Sasaran yang akan dicapai pada prioritas Peningkatan Kualitas Kesehatan tahun 2014 adalah: a. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu & anak yang diukur dari: 1) Menurunnya angka kematian bayi menjadi maksimal 10 kasus pada tahun 2017. 2) Meningkatnya persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 minimum 90% pada tahun 2017. 3) Dipertahankannya persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani minimum 95% pada tahun 2014. 4) Tercapainya Standar Minimal angka persalinan oleh tenaga kesehatan minimal 90 % pada tahun 2014 5) Angka persentase cakupan pelayanan nifas minimum 95 % pada tahun 2014. 6) Angka persentase cakupan neonatus dengan komplikasi pada tahun 2014 diperkirakan 100%. 7) Meningkatnya persentase cakupan kunjungan bayi minimum 90% pada tahun 2014. 8) Meningkatnya persentase cakupan pelayanan anak balita minimal 75% pada tahun 2014. 9) Meningkatnya persentase desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization) minimal 90% pada tahun 2014. 10) Meningkatnya pencapaian keluarga PHBS diatas 75%pada tahun 2014. 11) Menurunnya persentase balita BGM menjadi 0,2% pada tahun 2014. 12) Meningkatnya angka D/S menjadi 86% pada tahun 2014. b. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1) Meningkatnya kesembuhan penderita TBC diatas 90% pada tahun 2014; dan 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. c. Meningkatnya fungsi rumah sakit umum dalam melayani kesehatan masyarakat. d. Terpenuhinya tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan klinik spesialis yang representatif. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan yang ditempuh pada tahun 2014 adalah: 1) 2) 3) 4)

Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat; Peningkatan pelayanan preventif dan kuratif; Peningkatan ketersediaan obat dan sarana kesehatan; Peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 5) Peningkatan kualitas sanitasi masyarakat; 6) Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit;


25

Pemerintah Kota Payakumbuh 7) Fasilitasi berkembangnya fasilitas pelayanan kesehatan;

f.

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah:

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah:

1) Peningkatan kualitas SDM dan tenaga kesehatan

a.

2) Perbaikan gizi masyarakat;

c.

4) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

7) Pengadaan obat essensial dan sangat essensial;

Fasilitasi pembangunan WC dengan sistem septictank komunal pada kawasan kumuh;

f.

Pengembangan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan aturan yang telah diterapkan;

g.

Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian; dan

8) Penanggulangan penyakit menular; 9) Penanggulangan penyakit tidak menular;

13) Peningkatan kualitas dan kuantitas dokter spesialis; dan 14) Pembinaan dan pengawasan. 8.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan prioritas karena kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pencemaran sungai dan tanah oleh industri pertanian dan rumah tangga memberikan dampak negatif yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan secara keseluruhan, maka sasaran pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup tahun 2014 adalah: a.

Terkelolanya sampah dengan baik, sehingga dapat bernilai ekonomis;

Pengendalian pemanfaatan sumber daya air sungai;

e.

6) Penanggulangan KEP, KVA dan Anemia gizi lainnya;

12) Pemenuhan sarana dan prasarana Layanan Spesialis;

dan

d. Pengelolaan DAS terpadu;

5) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

11) Peningkatan pelayanan kesehatan di RSU menuju kualitas sesuai Klasifikasi Tipe B;

Pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan optimalisasi pemanfaatan TPA Regional;

3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rumah sakit;

10) Melakukan penyuluhan kesehatan dan lingkungan, meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui penerapan Kawasan Bebas Merokok dan Car Free Day;

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan konservasi;

h. Penerapan Perda RTRW. 9.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan Prasarana perkotaan merupakan prioritas karena dilihat dari kondisi sarana dan prasarana saat ini masih ditandai dengan belum optimalnya aksebilitas,kualitas ataupun cakupan pelayanan. Di sisi lain pembangunan sarana dan prasarana diharapkan mampu menjadi pendukung pembangunan sektor rill, pengembangan wilayah, pendukung sektor produksi, mempercepat perkembangan perekonomian dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kota Payakumbuh dan wilayah sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, maka sasaran pembangunan sarana dan prasarana perkotaan tahun 2014 adalah sebagai berikut: a.

Terwujudnya aksebilitas yang merata diseluruh wilayah kota;

b. Meningkatnya rasa aman dan nyaman pemakai lalulintas; c.

Terpenuhinya kebutuhan perumahan masyarakat yang memenuhi standar;

d. Meningkatnya pembangunan drainase sepanjang 5,4 km (dari 68,7km tahun 2013 menjadi 74,1km pada tahun 2014);

b. Terpenuhinya kualitas air sungai sesuai dengan baku mutu air;

e.

Meningkatnya permukiman;

c.

f.

Terlaksananya pemanfaatan peruntukannya;

g.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas saluran irigasi dari 161 km tahun 2013 menjadi 171 km tahun 2014;

Terciptanya air tanah yang berkualitas bebas dari pembuangan air limbah rumah tangga;

d. Terciptanya udara yang bersih dan bebas polusi; e.

Terpeliharanya kawasan konservasi.

kualitas

lingkungan ruang

perumahan sesuai

dan

dengan

h. Berkurangnya bencana banjir dan kerusakan sungai;

Untuk mendukung sasaran peningkatan kualitas lingkungan tersebut diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

i.

Meningkatnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga;

a.

j.

Meningkatnya ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 150 titik pada tahun 2014;

Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. Penerapan pengelolaan sampah melalui sistem 3 R yaitu Reduce, Reuse dan Recycle (mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang);

k. Tertibnya penempatan dan pembangunan tower; dan

c.

Sedangkan arah kebijakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana adalah:

Pemeliharaan sumber daya air sungai yang berwawasan lingkungan;

l.

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih sebesar 3,6% dari 97% tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2014.

d. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan;

a.

e.

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan serta bangunan pelengkap jalan;

Pengendalian dan pengawasan faktor pemicu polusi udara;

Peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana transportasi;


26

Pemerintah Kota Payakumbuh c.

Pengembangan alternatif-alternatif pembiayaan pengadaan perumahan;

d. Perencanaan dan pembangunan drainase yang sesuai dengan master plan; e.

Penataan lingkungan perumahan dan pemukiman;

f.

Peningkatan pengendalian dan pemanfaatan ruang;

g.

Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi;

h. Normalisasi aliran sungai; i.

Meningkatnya ketersedian sarana dan prasarana olah raga;

j.

Penambahan daya dan perluasan jaringan listrik;

k. Pengaturan penempatan tower; dan l.

Optimalisasi potensi sumber air bersih.

Fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah: a.

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan;

b. Pemeliharaan jalan dan jembatan; c.

Penambahan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan (trotoar, marka dan rambu-rambu jalan);

d. Memfasilitasi pengembangan perumahan oleh investor; e.

Pembangunan dan rehabilitasi drainase kota;

f.

Pemberdayaan masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan permukiman;

g.

Penataan kawasan sesuai dengan RTRW;

kawasan

h. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi (Zoning Regulation); i.

Optimaliasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;

j.

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

k. Pengamanan daerah aliran sungai; l.

Pengembangan dan pemeliharaan sarana olah raga/stadion olahraga;

m. Memfasilitasi pengembangan pemasangan lampu jalan;

jaringan

listrik

dan

n. Pembentukan regulasi tentang penempatan tower; o.

Meningkatkan manajemen pengelolaan air bersih; dan

p. Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta atau masyarakat.


27

Pemerintah Kota Payakumbuh PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada prinsip sebagai berikut: 1.

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;

2.

Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3.

Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

4.

Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;

5.

Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

6.

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya

Kondisi umum pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Payakumbuh pada ABPD Tahun 2014 dan Perubahan APBD Tahun 2014 mengalami peningkatan, sedangkan pembiayaan daerah terjadi penurunan karena target penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2013 ternyata lebih besar dari realisasi SILPA setelah dilakukan audit oleh BPK RI. Secara lebih rinci hal tersebut dapat dilihat pada pada grafik dan tabel dibawah ini.

Sumber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh- DB 2014 I. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a.

Pendapatan Asli Daerah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. 3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agar memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah

Sumber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh- DB 2014

A.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Berdasarkan grafik dibawah ini dapat terlihat perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan namun pada waktu berjalan, pengelolaa pendapatan Kapitasi BPJS diubah sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS pada FKTP 5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud. 6) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.


28

Pemerintah Kota Payakumbuh b.

Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014. 2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBHPertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumi dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014. 3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014.

c. Penyederhanaan sistim dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya kejelasan, kepastian dan kesederhanaan berbagai regulasi yang ada serta pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat karena didorong dengan sumber pendanaan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian. d. Peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan serta memberikan reward dan punishment bagi pengelola, pemungut maupun wajib pajak dan wajib retribusi. e. Melakukan sosialisasi dan pendekatan formal dan informal kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak/Retribusi khususnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sepanjang tahun agar semakin meningkat peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah. f. Meningkatkan intensitas koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menghasilkan PAD sehingga memberikan kontribusi dari masing-masing bagian pendapatan daerah. g. Kebijakan dalam penetapan PDRD yang tadinya open-list system menjadi closed-list system diharapkan dapat mendukung kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan regulasi. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

c.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2014.

Secara umum target dan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

2) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2014. 3) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat dalam rangka memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan daerah setempat. Kebijakan ini menganut prinsip “money follows function” dimana pendanaan mengikuti fungsi atau urusan yang diserahkan kepada daerah baik yang meliputi kebijakan expenditure dan revenue assignment. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pemenuhan sumber-sumber pendapatan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk penggalian potensi pungutan pajak dan retribusi. Disamping kebijakan tersebut diatas, adapun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah secara riil sebagai berikut:

Sumber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh- DB 2014 Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 100,29% atau sebesar Rp 65.900.626.216,33 dan Dana Perimbangan mencapai 100,02% atau sebesar Rp 458.987.086.435,00 serta Lain lain Pendapatan yang Sah sebesar 99,74% atau sebesar Rp 78.754.449.530,00 dari target yang telah ditetapkan. Khusus untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2014, pada masing masing SPKD dapat dilihat pada grafik berikut:

a. Penerapan closed-list system untuk Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan closed-list system, pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang. b. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif. Melalui peningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Daerah.


29

Pemerintah Kota Payakumbuh B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja Daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Komposisi langsung dan belanja tidak langsung pada Belanja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Sumber: Data diolah DPPKA Kota Payakumbuh 2014 3.

Permasalahan dan Solusi Berdasarkan grafik diatas secara umum pencapaian target Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh relatif tidak menemui masalah yang berarti. Ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 603.642.162.181,33 atau 100,01% dari target sebesar Rp 603.584.940.786,00. Namun demikian tentu hal ini bukan berarti tanpa ada kendala dalam pencapaian target tersebut. Masalah yang dihadapi cendrung yang bersumber dari pengelolaan PAD, antara lain sebagai berikut: a. Masih ada Wajib Pajak belum paham dengan kewajibannya, seperti Wajib Pajak Reklame yang tidak melaporkan pemasangan reklame yang telah mereka lakukan, dan belum memadai kemampuan Wajib Pajak untuk menghitung sendiri (self assesment). b. Belum semua Wajib Pajak dengan menggunakan alat pungut sebagai mana mestinya, seperti pengelola hotel dan restoran penetapan pajaknya masih berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, belum menggunakan Bill yakni 10% dari transaksi Hotel dan restoran.

Sumber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh – DB 2014

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2014, maka kebijakan belanja daerah dapat sebagai berikut: a.

c. Masih terdapat Wajib pajak “nakal”, yakni data yang disampaikan belum sesuai dengan data yang sebenarnya, seperti pada data transaksi perolehan hak atas tanah untuk penetapan BPHTP.

Kebijakan terhadap Belanja Tidak Langsung, terdiri dari: 1) Belanja Pegawai 

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.



Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan dan mempertimbangkan kebutuhan penggankatan CPNS tahun 2014.



Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.



Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.



Penganggran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

d. Masih terbatasnya kemampuan SDM pengelola Pendapatan daerah baik dari sisi kualitas maupun kuantitas Berkaitan dengan masalah tersebut diatas, maka berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya sebagai berikut: a. Melaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan dan pendekatan formal dan informal oleh SKPKD dan SKPD terkait, kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Kegiatan ini berupa pertemuan/rapat dan dialog serta kunjungan ke lapangan. b. Melakukan pembekalan kepada petugas pemungut, berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh SKPKD ataupun instansi lain yang relevan, serta bimbingan teknis di lapangan. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/pengelolaan pendapatan daerah pada SKPD inner. Kegiatan ini berupa rapat intensifikasi yang membahas masalah yang dihadapi oleh SKPD dan mencarikan solusi jangka panjang dan jangka pendeknya serta kegiatan monitoring langsung ke lapangan terhadap objek/wajib pajak dan retribusi maupun SKPD pengelola PAD. d. Meningkatkan pengawasan internal Pengguna Anggaran terhadap masing-masing petugas pemungut agar dalam melaksanakan tugas selalu taat dan patuh pada prosedur dan ketentuan yang belaku dalam pemungutan PAD. e. Meningkatan pengawasan fungsional, seperti melakukan uji petik oleh Tim Khusus, Verifikasi data Objek Pajak/Retribusi serta pegawasan oleh Inspektorat.


2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah 30

Pemerintah Kota Payakumbuh disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

3) Alokasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan direncanakan oleh SKPD harus terukur serta harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat luas.

3) Belanja Bantuan Keuangan Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus harus mempedomani petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait dan mengaju pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Komposisi belanja pegawai, belanja barang /jasa dan belanja modal pada Belanja Langsung dapat di lihat pada grafik dibawah ini:

4) Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan adanya kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Komposisi Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja non pegawai pada tahun 2014, didominasi oleh belanja gaji pokok dan tunjangan serta dana penyesuian untuk tunjangan sertifikasi guru/tambahan penghasilan guru, sebagaimana yang ditampilkan pada grafik dibawah ini.

b.

Sumber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh – DB 2014 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Target Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 direncanakan sebesar Rp 653.771.350.803,00, dengan realisasi sebesar 88,02% atau sebesar Rp 575.438.011.879,00. Belanja Daerah tersebut bersumber dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp 320.539.283.713,00 atau 87,18% dari Rp 351.476.732.558,00 anggaran yang dialokasikan. Sedangkan prosentase realisasi belanja langsung / belanja untuk pencapian program dan kegiatan sebesar 89.00%. Jika ditampilkan dalam bentuk grafik, data realisasinya dapat dilihat pada grafik berikut:

Kebijakan terhadap Belanja Langsung, terdiri dari:

Sumber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh- BD 2014

1) Kebijakan belanja langsung diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan wajib penyelenggaran kantor pemerintahan seperti rekening listrik, telepon dan air serta untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah, yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Penyusunan Anggaran Belanja mempedoman SPM yang telah ditetapkan, dan Standar Biaya serta Standar Satuan harga Barang dan Jasa yang telah ditetapkan

Total realisasi belanja langsung untuk pelakasanaan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah Kota Payakumbuh, adalah sebesar Rp 273.101.443.683,00 atau 89,00% dari target sebesar Rp 302.294.618.245,00. Belanja tersebut digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegaitan pada masing-masing SKPD, untuk lebih jelas realisasi belanja langsung daerah dapat dilihat pada tabel berikut;

2) Kedua urusan diatas diterjemahkan kedalam program dan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan senatiasa berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang.


31

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memahami dan bergerak cepat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan.

Sumber: Data diolah DPPKA Kota Payakumbuh 2014 Berdasarkan grafik diatas pada umumnya realisasi Belanja langsung pada masing masing SKPD tidak menemui masalah yang berarti, ini terlihat dari realisasi anggaran mendekati target anggaran yang dialoksikan terhadap SKPD yang bersangkutan. Serapan anggaran diatas 80% dan merata di seluruh SKPD ini dan hal ini mencerminkan peningkatan dari tahun 2013. Untuk lebih jelas persentase realisasi anggaran belanja program kegiatan pada masing- masing SKPD dapat dilihat pada grafik berikut.



Masih terbatasnya Sumber Daya aparatur yang memahami alur proses dalam pengelolaan keuangan, baik dari sisi penyusunan anggaran, proses penata usahaan dan pertanggungjawab. Solusi untuk hal ini yang telah dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi, pembinaan baik secara formal maupun informal. Melakukan peningkatan kemampuan aparatur pengelola keuangan dalam bentuk peningkatan pendidikan formal maupun Bimbingan Teknis



Pemanfaat Teknologi informasi yang belum optimal, aplikasi yang teritegrasi baru pada tahapan penyusunan anggaran, penatausahan, dan laporan realisasi anggaran, sedangkan kebutuhan pemanfaat TI dapat memungkinkan pada setiap proses pengelolaan keuangan dan aset. Secara bertahap pengembangan TI terus dilakukan berdasarkan analisa regulasi dan kebutuhan.



Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan keuangan, seperti akses jaringan internet pada beberapa SKPD, sehingga menjadi kendala dalam input transaski keuangan, secara bertahap dilakukan pembenahan jaringan dalam bentuk VPN-IP dan jaringan nirkabel (gelombang Radio).

B. Pembiayaan Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal masih terdapat program dan kegiatan yang dibutuhkan serta target atau sasaran yang belum terpenuhi, Pemerintah Daerah agar menghindari terjadinya dana yang menganggur (Idle Money), dalam bentuk penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBD.

3. Permasalahan dan Solusi Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, secara umum pencapaian target Belanja Daerah Kota Payakumbuh relatif tidak menemui masalah yang berarti. Namun jika ditinjau lebih dalam maka masih ada target Belanja Daerah yang belum mencapai terget yang telah ditetapkan yakni pada: a.

Belanja Tidak Langsung; anggarannya sebesar Rp 351.476.732.558,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp 320.539.283.713,00. Sebagaian besar sisa anggaran tersebut bersumber dari sisa anggaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP PNS) yakni sebesar Rp 25.245.012.109, karena pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kinerja PNS serta stardar pembayaran Dana Sertifikasi Guru.

b.

Belanja Langsung; berdasarkan data sebelumnya realisasi anggarannya Belanja Langsung dapat diserap dengan baik oleh SKPD. Namun, dalam proses pengelolaan keuangan daerah tentu mengalami kendala dan masalah antara lain sebagai berikut: 

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2014 bersumber dari SILPA Tahun 2013 adalah sebesar Rp 59.726.410.017,00. Sedangkan Pengeluaran Pembiyaan dialokasikan untuk sebagai penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat dianggarkan sebesar Rp 9.540.000.000,00 dan seluruhnya dapat direalisasikan, Target dan realisasi pembiayaan daerah separti yang disajikan pada grafik dan tabel berikut ini.

Sumber: SIE SIPKD Kota Payakumbuh- BD 2014

Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan pengelolan Dana Alokasi Khusus, serta perubahan pengelolaan dana Kapitasi BPJS. Untuk mengatasi hal ini aparatur terkait senantiasa proaktif


32

Pemerintah Kota Payakumbuh PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh adalah terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pertanahan, Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Sosial, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kebudayaan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Kearsipan, Urusan Perpustakaan, Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Statistik. Sementara untuk pelaksanaan Urusan Pilihan didasarkan pada kondisi, potensi dan karakteristik daerah. Berdasarkan kondisi, potensi dan karakteristik daerah Kota Payakumbuh, maka Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Pariwisata, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Perdagangan dan Urusan Industri. Guna menyelenggarakan Urusan Wajib dan Pilihan, Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02, 05 dan 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, di bawah ini disajikan atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari satu urusan, termasuk program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD disajikan pada bagian urusan utama (prioritas) yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan alokasi anggaran yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014.

Pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan Urusan Wajib sebanyak 26 urusan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp 277.983.535.645,- dan terealisasi sebesar Rp 250.929.811.855,- atau 90,27%, dengan rincian sebagai berikut: 1.

URUSAN PENDIDIKAN Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dengan alokasi dana 11,32% dari total Belanja Langsung yaitu Rp 34.232.716.920,- dan terealisasi sebesar Rp 29.730.715.197,- atau 86,85%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 93,29% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pendidikan Anak Usia Dini  Pembangunan Gedung Sekolah;  Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;  Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah;  Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;  Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;  Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. 5) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun  Pembangunan Gedung Sekolah;  Penambahan Ruang Kelas Sekolah;  Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain;  Pembangunan Ruang Ibadah;  Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi;  Pengadaan Buku-Buku SD/SMP (DAK);  Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;  Pengadaan Meubeleur Sekolah;  Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar;  Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;  Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP;  Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS;  Penyelenggaraan Paket A Setara SD;  Pembelajaran Kejar Paket B;  Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;  Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi dan Pendidikan;  Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah;  Pengadaan Mobiler Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi);  Implementasi Pendidikan Karakter pada SDN 21 Payakumbuh;  Implementasi Pendidikan Karakter pada SMPN 1 Payakumbuh. 6) Pendidikan Menengah  Pembangunan Gedung Sekolah;  Penambahan Ruang Kelas Sekolah;  Penambahan Ruang Guru Sekolah;  Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dll);  Pembangunan Perpustakaan Sekolah;  Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi;  Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa;  Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa;  Pengadaan Meubeleur Sekolah;  Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;  Pelatihan Penyusunan Kurikulum;  Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM);  Penyelenggaraan Paket C Setara SMU;


33

Pemerintah Kota Payakumbuh 

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Pendidikan Anak Usia Dini Pada tahun 2014 dari 7.604 orang anak usia 4-6 tahun di Kota Payakumbuh, sebanyak 39,94% atau 3.037 orang diantaranya adalah siswa jenjang pendidikan TK/RA/Penitipan Anak.

b.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Pada tahun 2014, dari 16.271 orang penduduk kelompok usia 7-12 tahun, sebanyak 94,92% atau 15.445 orang adalah siswa usia 7-12 tahun jenjang pendidikan SD/MI/Paket A.

c.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, MTS/Paket B Pada tahun 2014, dari 7.594 orang penduduk kelompok usia 13-15 tahun, sebanyak 109,55% atau 6.932 orang adalah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTS/Paket B.

d.

Pada tahun 2014, dari 7.119 orang penduduk kelompok usia 16-18 tahun, sebanyak 119,17% atau 8.484 orang adalah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C.

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan;  Lomba Cerdas Cermat, Olimpiade dan Siswa Berprestasi;  Pengadaan Bbahan Praktik dan Peraga Siswa;  Perencanaan Pengadaan Tanah;  Persiapan Pengadaan Tanah;  Pelaksanaan Pengadaan Tanah;  Penyerahan Pengadaan Tanah. Pendidikan Non Formal  Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan;  Pengembangan Pendidikan Keaksaraan;  Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup;  Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal;  Publikasi dan Ssosialisasi Pendidikan Non Formal;  Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal;  Rehabilitasi Gedung SKB;  Pendidikan Karakter;  Peningkatan Kemampuan Baca Al-Qur‟an. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik;  Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);  Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi;  Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;  Pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh;  Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar (Subsidi). Manajemen Pelayanan Pendidikan  Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan;  Pelaksanaan Kerja Sama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan;  Pembinaan Dewan Pendidikan;  Pembinaan Komite Sekolah;  Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;  Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar  Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga;  Pelaksanaan Turnamen ISSB Kota Payakumbuh. Pendidikan Luar Biasa  Pembangunan Gedung Sekolah;  Penambahan Ruang Kelas Sekolah;  Pengadaan Mobiler Sekolah. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Terwujudnya Masyarakat Pembelajar;  Penegmbangan Minat dan Budaya Baca.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C

e.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Pada tahun 2014, dari 17.592 orang siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 0,001% atau 2 orang adalah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI.

f.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Pada tahun 2014, dari 9.740 orang siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs, sebanyak 0,66% atau 65 orang adalah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs.

g.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Pada tahun 2014, dari 11.199 orang siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 1,2% atau 139 orang adalah siswa putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA.

h.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Pada tahun 2014, dari 2.602 orang siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 99,70% atau 2.594 orang adalah lulusan pada jenjang SD/MI.

i.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Pada tahun 2014, dari 2.177 orang siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 115,06% atau 2.505 orang adalah lulusan pada jenjang SMP/MTs.

j.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Pada tahun 2014, dari 3.673 orang siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 99,99% atau 3.672 orang adalah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA.

k.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Pada tahun 2014, dari 2.594 orang lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 128,56% atau 3.335 orang adalah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs.

l.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Pada tahun 2014, dari 2.505 orang lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 121,80% atau 3.051 orang adalah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA.

m. Guru PNS yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Pada tahun 2014, dari 2.968 orang guru PNS SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, sebesar 37,02% atau 1.099 orang adalah guru PNS berijazah kualifikasi S1/DIV. 2.

URUSAN KESEHATAN Urusan Kesehatan dialokasikan dana 15,40% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 46.559.979.255,- dan terealisasi sebesar Rp 42.691.797.829,- atau 89,32%. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan alokasi dana 5,35% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 16.182.555.805,- dan terealisasi sebesar Rp 13.194.245.186,- atau 81,53%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,60% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Dsiplin Aparatur Obat dan Perbekalan Kesehatan


34

Pemerintah Kota Payakumbuh   5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13) 14) 15) 16)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Upaya Kesehatan Masyarakat  Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan;  Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan  Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  Pengembangan Media Promosi dan Infromasi Sadar Hidup Sehat;  Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat. Perbaikan Gizi Masyarakat  Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. Pengembangan Lingkungan Sehat  Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;  Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan Sehat. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  Penyemprotan (fogging) Sarang Nyamuk;  Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;  Peningkatan Imunisasi;  Peningkatan Surveillance Epidemilogi dan Penanggulangan Wabah; Standarisasi Pelayanan Kesehatan  Monitoring Evalusasi dan Pelaporan;  Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;  Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya  Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas;  Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita  Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia  Pelayanan Kesehatan Lansia. Pengendalian Penyakit Tidak Menular  Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan juga dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh, dengan alokasi dana 10,05% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 30.377.423.450,- dan terealisasi sebesar Rp 29.497.552.643,- atau 97,10% sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,95%. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada RSUD dr. Adnaan WD dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Disiplin Aparatur 3) Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata  Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II III)  Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit;  Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah;  Pengadaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;  Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit. 4) Peningkatan Pelayanan BLUD  Pelayanan.


Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Selama tahun 2014 jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif yaitu sebesar 100% dari 312 orang ibu dengan komplikasi kebidanan di Kota Payakumbuh.

b.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Payakumbuh tahun 2014 adalah sebesar 2.568 orang atau 94,07% dari jumlah seluruh sasaran ibu bersalin yaitu sebanyak 2.730 orang.

c.

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Payakumbuh tahun 2014 adalah sebesar 94,74%, yaitu 72 kelurahan dari 76 kelurahan yang ada.

d.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Pada tahun 2014 di Kota Payakumbuh 16 orang balita gizi buruk telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Payakumbuh sebanding dengan jumlah seluruh balita gizi buruk orang yang ada.

e.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Payakumbuh tahun 2014 adalah sebesar 55,50% dengan perhitungan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati selama 1 tahun (111 orang) dibagi jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama (200 orang).

f.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Selama tahun 2014 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah sebesar 100% dengan perhitungan jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun (9 orang) dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama (9 orang).

g.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Selama tahun 2014 di Kota Payakumbuh jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan S1 adalah sebanyak 8.120 kunjungan untuk 34.128 masyarakat miskin di Kota Payakumbuh atau 23,80%.

h.

3.

Cakupan kunjungan bayi selama tahun 2014 sebanyak 2.557 bayi lahir dari 2.492 bayi lahir hidup di Kota Payakumbuh telah memperoleh pelayanan sesuai standar.

URUSAN PEKERJAAN UMUM Urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi dana 22,89% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 69.207.160.446,- dan terealisasi sebesar Rp 66.150.105.982,- atau 95,58% sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 90,40% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah;  Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM). 5) Pembangunan Jalan dan Jembatan  Pembangunan Jalan;  Pembangunan Jembatan;  Perencanaan Pengadaan Tanah;  Persiapan Pengadaan Tanah;  Pelaksanaan Pengadaan Tanah;  Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.


35

Pemerintah Kota Payakumbuh 6) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong  Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong;  Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;  Persiapan Pengadaan Tanah;  Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;  Peningkatan Jalan;  Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum. 8) Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan  Inspeksi Kondisi Jalan. 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan  Pengadaan Alat-alat Berat. 10) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya  Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai;  Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah Dibangun;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Petani Pemakai Air. 11) Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya  Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;  Perencanaan Pengadaan Tanah;  Persiapan Pengadaan Tanah;  Penyerahan Pengadaan Tanah. 12) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah  Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah. 13) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  Perencanaan Pengembangan Infrastruktur;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum  Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum. 3) Pengembangan Perumahan  Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Dari 31.644 rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh, sebanyak 31.474 rumah tangga adalah rumah tangga pengguna air bersih. b.

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik yaitu sepanjang 92,722 km dari 236,903 km atau 39,14% dari panjang jalan Kota yang ada di Kota Payakumbuh.

b.

Rumah Tangga bersanitasi Dari 31.644 rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh, 26.174 rumah tangga diantaranya atau 82,71% telah bersanitasi.

c.

Kawasan Kumuh Dari 80,43 km persegi luas Kota Payakumbuh, 0,67% diantaranya atau 0,058 km persegi merupakan kawasan kumuh.

4.

URUSAN PERUMAHAN Selain penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, pada tahun anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum juga menyelenggarakan Urusan Perumahan dengan alokasi dana 0,54% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.627.994.200,- dan terealisasi sebesar Rp 1.273.271.080,- atau 78,21% sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 71,13% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan  Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan.

Lingkungan Pemukiman Kumuh Pada tahun 2014 dari luas wilayah kota Payakumbuh terdapat 0,07% lingkungan pemukiman kumuh di Kota Payakumbuh atau seluas 0,05875 km persegi.

5.

URUSAN PENATAAN RUANG Urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, dengan alokasi dana 2,60% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 7.853.331.070,- dan terealisasi sebesar Rp 7.050.450.314,- atau 89,78%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 88,83% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasaana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Perencanaan Tata Ruang  Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL;  Penyusunan Rencna Teknis Ruang Kawasan;  Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang. 5) Pemanfaatan Ruang  Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang;  Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang;  Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang. 6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang  Pengawasan Pemanfaatan Ruang;  Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.


Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

6.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan Perencanaan Pembangunan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi dana 1,27% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 3.826.376.925,- dan terealisasi sebesar Rp 3.216.355.967,- atau 84,06%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 92,94% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengembangan Data/Informasi  Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan;  Penyusunan Profil Daerah;  Penyusunan Profil Program Penanggulangan Kemiskinan;  Penyusunan Indikator Kesra. 6) Kerjasama Pembangunan  Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.


36

Pemerintah Kota Payakumbuh 7) Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Strategis dan Cepat Tumbuh. 8) Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar  Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan;  Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan;  Koordinasi PNPM/P2KP. 9) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah  Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. 10) Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik;  Penyusunan Rancangan RKPD;  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;  Penetapan RKPD;  Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana;  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);  Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)  Perubahan RKPD;  Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014;  Penyusunan Kebiijakan Umum Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2015;  Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Serta Prioritasdan Plafon Anggaran Tahun 2014. 11) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 12) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya  Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan Pendidikan

1) 2) 3) 4) 5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)


Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

b.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Payakumbuh telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025. b.

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh ditetapkan melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2014.

7.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2014 Kota Payakumbuh memperoleh Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk kategori kota sedang dari Menteri Perhubungan RI. WTN adalah penghargaan yang diberikan untuk kota-kota yang melakukan penataan angkutan umum dan lalu lintas dengan baik dalam kurun waktu setahun terakhir, mendorong Pemda untuk meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan kota, mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas, mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan jasa angkutan umum, dan mendorong terciptanya sistem transportasi kota yang efektif, berkualitas, tertib, aman, lancar, cepat, teratur, selamat, nyaman dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 20122017. c.

Angkutan darat Jumlah angkutan darat di Kota Payakumbuh adalah 381 unit dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 487.956 orang.


Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas. Peningkatan Pelayanan Angkutan  Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan  Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal  Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan  Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;  Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal dan Pos Jaga Lalu Lintas Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas  Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas  Pengadaan Marka Jalan  Pengadaan Pagar Pengaman Jalan;  Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL);  Pengadaan Media Jalan. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor  Penyediaan Bahan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor. Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir  Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Parkir.

URUSAN PERHUBUNGAN Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan alokasi dana 1,75% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 5.301.760.430,- dan terealisasi sebesar Rp 5.056.021.023,- atau 95,36%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 97,75% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

8.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Untuk penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dialokasikan dana 1,81% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 5.475.902.295,- dan terealisasi sebesar Rp 4.877.264.527,- atau 89,57%. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dan Kantor Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dilaksanakan dengan alokasi dana 1,15% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 3.475.232.750,- dan terealisasi sebesar Rp 3.048.041.350,- atau


37

Pemerintah Kota Payakumbuh 87,71%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 92,80% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah  Penyusunan Kabijakan Manajemen Pengelolaan Sampah;  Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;  Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan;  Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan;  Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan;  Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan. 2) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; 3) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 4) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Selain dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup juga dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup dengan alokasi dana 0,66% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 2.000.669.545,- dan terealisasi sebesar Rp 1.829.223.177,- atau 91,43%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 93,78% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

5)

6)

7)

8)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan  Bimbingan Teknis Persampahan Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura  Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air;  Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan;  Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan;  Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah Peningkatan Pengendalian Polusi  Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair  Pembangunan Tempat, Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi.


Penanganan sampah Sampah kota telah tertangani sebesar 75,09% dari 283,68 m³ sampah, dengan volume produksi sampah sebesar 377,78 m³.

b.

c.

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Daya tampung TPS di Kota Payakumbuh yaitu 0,49 m3 per penduduk.

d.

Penegakan hukum lingkungan Selama tahun 2014 Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyelesaikan 5 kasus lingkungan dari 5 kasus lingkungan yang ada.

e.

Program Adiwiyata Tujuan program ini adalah untuk mendorong peranan dunia pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup sehingga mampu menciptakan anak didik yang memahami pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Tahun 2014 Kota Payakumbuh memperoleh Juara III Nasional Adiwiyata (Sekolah Berwawasan Lingkungan) yang diwakili oleh SMU Negeri 2 Payakumbuh.

9.

URUSAN PERTANAHAN Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Kebersihan pada tahun 2014 dengan alokasi dana 0,04% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 112.038.500,dan terealisasi sebesar Rp 98.779.050,- atau 88,17%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 95,57% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah.  Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah;  Penyuluhan Hukum Pertanahan. 2) Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan  Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

dan dan


Penyelesaian kasus tanah negara Selama tahun 2014 di Kota Payakumbuh tercatat 1 kasus tanah negara yang sudah terselesaikan dari 2 kasus yang terdaftar.

b.

Penyelesaian Ijin Selama tahun 2014 dari 8 buah permohonan Izin Lokasi semuanya telah dikeluarkan izinnya.

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi dana 0,54% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.634.423.600,- dan terealisasi sebesar Rp 1.437.827.394,- atau 87,97%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 94,02% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Penataan Administrasi Kependudukan  Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu  Pengembangan Data Base Kependudukan  Penyusunan Kebijakan Kependudukan;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;  Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil;  Sosialisasi Administrasi Kependudukan.

Kebersihan Berdasarkan kriteria Adipura, Kota Payakumbuh mempunyai 6 pasar tradisional yang tergolong berklasifikasi baik.


38

Pemerintah Kota Payakumbuh Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Dari keseluruhan penduduk Kota Payakumbuh yang wajib KTP (berusia lebih dari 17 tahun dan atau pernah atau sudah menikah), 87,59% sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk.

b.

Kepemilikan akta kelahiran Selama tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah menerbitkan 44.234 akta kelahiran.

c.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Pada tahun 2014 di Kota Payakumbuh sudah diterapkan KTP berbasis NIK.

d.

Perekamanan e-KTP Dari 89.679 penduduk wajib ber-KTP, 93,02% telah terekam dalam e-KTP.

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK

PEREMPUAN

DAN

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana 0,43% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.308.676.300,- dan terealisasi sebesar Rp 1.300.912.460,- atau 99,41%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 99,63% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Keluarga Berencana  Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;  Pelayanan KIE;  Pembinaan Keluarga Berencana;  Pengadaan Sarana Mobilitas KB Keliling. 2) Pelayanan Kontrasepsi  Pelayanan Konseling KB 3) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga  Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana 0,18% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 543.990.050,dan terealisasi sebesar Rp 517.442.928,- atau 95,12% sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 98,55% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

1) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;  Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 4) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan  Pembinaan Organisasi Perempuan;  Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender. 5) Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak  Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

b.


Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah di Kota Payakumbuh tercatat sebesar 2.635 orang dari 18.404 orang pekerja perempuan atau sebesar 14,32%;

b.

Jumlah anak perempuan usia lebih dari 15 tahun yang melek huruf sebanyak 29.713 orang dari 29.878 orang jumlah anak perempuan usia lebih dari 15 tahun atau sebesar 99,45%;

c.

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Payakumbuh sebanyak 22.338 orang dari jumlah angkatan kerja perempuan yaitu sebanyak 24.668 orang atau sebesar 90,55%.

a.

Prevalensi Peserta KB Aktif Jumlah peserta program KB aktif selama tahun 2014 tercatat sebanyak 15.169 orang dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 19.896 orang atau sebesar 76,24%; Rasio petugas lapangan KB di setiap kelurahan yaitu 0,17%, dimana dari 76 kelurahan yang ada terdapat 13 orang PKB/PLKB.

13. URUSAN SOSIAL Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dengan alokasi dana 0,80% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.406.199.950,- dan terealisasi sebesar Rp 2.125.526.522,- atau 88,34%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 89,26% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 6) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin;  Penanganan Kemiskinan, Pelayanan Terpadu, Kesejahteraan Sosial dan Pengaduan Masyarakat;  Sistem Informasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu (PKST);  Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) 7) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal  Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kecacatan Masalah Sosial  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  Peningkatan Kualitas Hidup Bagi Lanjut Usia Pemberian UEP.


39

Pemerintah Kota Payakumbuh 8) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat;  Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial;  Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan. 9) Pengelolaan Areal Pemakaman  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Sarana sosial Di Kota Payakumbuh terdapat 3 panti asuhan yaitu Panti Asuhan Muhammadiyah Putra, Panti Asuhan Muhammadiyah Putri dan Panti Asuhan „Aisyah;

b.

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yaitu sebesar 23,91%.

c.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial Pemerintah Kota Payakumbuh telah memberikan bantuan kepada 1.787 orang PMKS atau 45,45% dari 3.932 orang PMKS.

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dengan alokasi dana 0,11% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 347.200.200,- dan terealisasi sebesar Rp 332.624.700,- atau 95,80%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 96,70% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan berikut: 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah  Penyusunan Data Base PMKS danTenaga Kerja Daerah  Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja. 2) Peningkatan Kesempatan Kerja  Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja  Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 3) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan  Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Pencari Kerja yang Ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 492 orang dari 874 orang jumlah pencari kerja yang mendaftar.

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi dana 0,71% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.131.631.566,- dan terealisasi sebesar Rp 2.034.322.715,- atau 95,44%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 98,15% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah  Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag;  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

5) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. 6) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM  Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;  Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;  Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM. 7) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi;  Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian  Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Koperasi aktif Jumlah koperasi aktif di Kota Payakumbuh pada tahun 2014 adalah sebanyak 123 unit atau 80,39% dari 153 unit jumlah koperasi yang ada.

b.

Usaha mikro dan kecil Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Payakumbuh pada tahun 2014 adalah sebanyak 20.152 unit atau 98,98% dari 20.359 unit jumlah usaha kecil menengah yang ada.

16. URUSAN PENANAMAN MODAL Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan alokasi dana 0,82% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.480.353.907,- dan terealisasi sebesar Rp 2.314.274.010,- atau 93,30%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 95,83% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah  Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja. 5) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintahan dan Dunia Usaha  Penyelenggaraan Promosi dan Pameran Investasi  Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;  Penyusunan Profil Penanaman Modal dan Perizinan. 6) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  Penyusunan RUPM. 7) Optimalisasi Pelayanan Publik  Fasilitasi dan Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan/Non Perizinan  Pengembangan Sistem Informasi dan Penyusunan Data Base Perizinan  Penyusunan Regulasi Penyederhanaan Sistem Pelayanan Perizinan  Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan  Fasilitasi Penunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan  Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;  Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.


40

Pemerintah Kota Payakumbuh 17. URUSAN KEBUDAYAAN Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi dana 0,31% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 949.030.100,- dan terealisasi sebesar Rp 904.260.911,- atau 95,28%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,39% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan: 1) Pengembangan Nilai Budaya  Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2) Pengelolaan Keragaman Budaya  Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;  Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Selama tahun 2014, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyelenggarakan sebanyak 8 kali festival seni dan budaya.

b.

Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Untuk mendukung pengembangan seni dan budaya, Kota Payakumbuh telah memiliki 10 buah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

c.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Untuk menjaga kelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan pelestarian sebanyak 18 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang sebanding dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada.

18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi dana 1,10% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 3.315.758.900,- dan terealisasi sebesar Rp 2.981.604.878,- atau 89,92%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 88,37% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan: 1) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda  Pendataan Potensi Kepemudaan. 2) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  Pembinaan Organisasi Kepemudaan;  Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda;  Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda;  Pembinaan Pemuda Pelopor Kemananan Lingkungan. 3) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda  Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda 4) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga  Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi. 5) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah;  Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;  Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga  Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana;  Persiapan Pengadaan Tanah;  Pengadaan Peralatan Olahraga atau Pembuatan Alat Latihan Lomba.


Gelanggang atau Balai Remaja Jumlah gelanggang atau balai remaja yang ada di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 2 unit.

b.

Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga yang ada di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 80 unit, yang terdiri dari 18 unit lapangan sepak bola, 13 unit lapangan basket, 31 unit lapangan voly, 17 unit lapangan bulu tangkis dan 1 kolam renang.

Kota Payakumbuh memiliki sebuah gelanggang olah raga yaitu GOR Muhammad Yamin yang berlokasi di Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur dan lapangan olah raga yang tersebar hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh. 19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dialokasikan dana 2,05% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 6.184.868.500,- dan terealisasi sebesar Rp 5.234.576.881,- atau 85,43%. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 0,78% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 2.359.441.050,- dan terealisasi sebesar Rp 2.170.764.250,- atau 92,00%, sementara Capaian Kinerja Urusan mencapai 95,23% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

5)

6)

7)

8)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan;  Pengendalian Keamanan Lingkungan. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal  Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. Pengembangan Wawasan Kebangsaan  Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama;  Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat;  Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)  Penyuluhan Pencegahan Peredaran atau Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Pendidikan Politik Masyarakat  Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Selain dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri juga diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi dana 1,27% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 3.825.427.450,- dan terealisasi sebesar Rp 3.063.812.631,- atau 80,09%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 75,64% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan: 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Peningkatan Disiplin Aparatur


41

Pemerintah Kota Payakumbuh 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 6) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  Penyiapan Tenaga Kerja Pengendalian Keamanan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan 7) Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal  Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja  Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;  Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Kegiatan pembinaan politik daerah selama tahun 2014 telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan;

b.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP selama tahun 2014 telah dilakukan sebanyak 4 kali.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dialokasikan dana 24,94% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 75.407.375.998,- dan terealisasi sebesar Rp 65.336.305.151,- atau 90,36%. Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh beberapa SKPD, dengan alokasi dana dan realisasi masing-masingnya yaitu:  Sekretariat Daerah Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 4,82% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 14.581.943.151,- dan terealisasi sebesar Rp 12.104.770.092,atau 83,01%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 93,89% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Produksi Daerah  Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah;  Evaluasi dan Verifikasi SOP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;  Penyusunan Laporan SPM. 6) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.  Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan  Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah  Kunjungan Kerja/Inpeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lainnya

7) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah  Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;  Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004;  Pengelolaan dan Sosialisasi LHKPN;  Kajian Pembentukan Perusahaan Daerah. 8) Penataan Peraturan Perundang-undangan  Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan  Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan  Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  Publikasi Peraturan Perundang-undangan  Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru 9) Penataan Daerah otonomi Baru  Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD Pemerintah Kota;  Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. 10) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 11) Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah  Fasilitasi Pembentukan Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan 12) Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan  Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Administrasi Pembangunan (DAU) dan Non DAU;  Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan. 13) Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi  Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;  Operasional Penyelenggaraan Layanan pengadaan Secara Elektronik (LPSE);  Operasional Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP). 14) Optimalisasi Pelayanan Publik  Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Lurah Tingkat Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat;  Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Kelurahan;  Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Camat Tingkat Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat;  Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;  Penyediaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan;  Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 15) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama  Pelayanan Ibadah Haji;  Operasional Tim Ramadhan Tahun 2012;  Operasional Wirid Pengajian;  Pelatihan Adat Bagi Generasi Muda di Kota Payakumbuh;  Peringatan Hari Besar Islam;  Perlombaan Guru TPA, TPSA, MDA Berprestasi; 16) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi/Perlengkapan Produksi Daerah Bidang Ekonomi. 17) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan  Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi  Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Ekonomi Daerah;  Koordinasi dan Pengendalian Iflasi Daerah. 18) Perencanaan Pembangunan Daerah  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan


42

Pemerintah Kota Payakumbuh

19)

20)

21) 22)

23)

Pertanggung Jawaban (LKPJ);  Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (EKPPD);  Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);  Koordinasi Penyusunan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD);  Koordinasi Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);  Penyusunan Data Rupabumi Kota Payakumbuh; Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Payakumbuh Tahun 2013;  Penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2015;  Penyusunan Penetapan Kinerja Pemeirntah Kota Payakumbuh Tahun 2014;  Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Payakumbuh;  Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial Keagamanan  Sertifikasi Guru TPA, TPAS, MDA se-Kota Payakumbuh;  Lomba KAN Terbaik Kota Payakumbuh;  Lomba LDS Tergiat Kota Payakumbuh;  Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Hibah 2013;  Peningkatan Kompetensi Imam Mesjid;  Lomba Pengelolaan Mesjid Terbaik;  Pekan Remaja Muslim Kota Payakumbuh. Peningkatan Pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah  Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Adat dan Budaya  Fasilitasi Pembinaan Adat dan Budaya Penguatan Akuntabilitas Kinerja  Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013

 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 7,13% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 21.544.176.675,- dan terealisasi sebesar Rp 17.656.599.716,- atau 81,96%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 89,79% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;  Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama;  Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;  Rapat-rapat Paripurna;  Reses;  Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5) Kerjasama Informasi dengan Media Massa  Penyebarluasan Informasi Pemabngunan Daerah.

 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dilaksanakan dengan alokasi dana 7,16% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 21.646.257.322,- dan terealisasi sebesar Rp 19.338.004.149,- atau 89,34%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 89,44% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan Standar Satuan Harga;  Penyusunan Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah;  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD;  Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;  Pengembangan dan Keberlanjutan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;  Sosalisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;  Pendataan PAD dan PBB;  Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan;  Penyelesaian TP-TGR Keuangan Daerah;  Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah;  Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Aset Daerah;  Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran;  Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD;  Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kota Payakumbuh;  Verifikasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;  Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2014;  Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015;  Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual;  Sosialisasi PBB P2;  Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru;  Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);  Fasilitasi dan Pemutakhiran Data Agen Konsolidator Elektronik Audit (e-Audit);  Pengembangan dan Keberlanjjutan Sistem informasi Manajeman Informasi Objek Pajak;  Penyediaan Dokumen Pelayanan PBB P2;  Penyusunan Stnadar Biaya;  Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keungan Daerah;  Inventarisasi Aset Daerah. 6) Optomalisasi Pelayanan Publik  Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah;


43

Pemerintah Kota Payakumbuh 7) Peningkatan Pelayanan  Pelayanan Fasilitasi Pembiayaan Daerah.

7) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh  Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;  Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kota Payakumbuh;  Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Data Pegawai.

 Inspektorat Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Inspektorat dilaksanakan dengan alokasi dana 0,52% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.583.940.800,- dan terealisasi sebesar Rp 1.466.314.274,- atau 92,57%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 100,81% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 1,28% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 3.871.510.550,dan terealisasi sebesar Rp 3.283.324.009,- atau 84,81%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 93,76% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH  Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkal;  Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;  Inventarisasi Temuan Pengawasan;  Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;  Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif;  Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan. 6) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 7) Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum  Implementasi SPIP.

1) 2) 3) 4)

5) 6)

7)  Badan Kepegawaian Daerah 8)

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 1,28% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 3.873.544.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.711.454.833,atau 95,82% sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,30% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Fasilitasi Pindah/Purna Tugas  Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas. 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah;  Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah. 6) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;  Seleksi Penerimaan CPNS;  Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;  Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS;  Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;  Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN;  Penyelenggaran Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;  Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan Pembuatan Karpeg/Kartu Taspen, Karis/Karsu;  Bimbingan dan Konseling terhadap PNS yang akan Melakukan Perkawinan dan Perceraian;  Pengurusan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Tahun 2012;



Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana  Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana  Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana Pengelolaan dan PenangananDampak Bencana Alam  Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana;  Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana  Pencegahan dan Pengendalian Bencana;  Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana;  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana;  Penyuluhan Pencegahan Bencana;  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bencana;  Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pencegahan Bencana.

Kecamatan Payakumbuh Barat Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Payakumbuh Barat dilaksanakan dengan alokasi dana 0,75% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 2.281.440.920,- dan terealisasi sebesar Rp 2.168.835.665,atau 95,06%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,08% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kemanaan dan Kenyamanan Lingkungan  Pengendalian Keamanan Lingkungan 6) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 7) Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah  Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Keluraan 8) Optimalisasi Pelayanan Publik  Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


44

Pemerintah Kota Payakumbuh 9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama  Peningkatan Kehidupan Beragama;  Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Payakumbuh. 10) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. 11) Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Layanan Publik.  Kecamatan Payakumbuh Utara Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Payakumbuh Utara dilaksanakan dengan alokasi dana 0,63% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.895.374.540,- dan terealisasi sebesar Rp 1.817.396.966, atau 95,89%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 92,63% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)



Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 6) Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah  Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Keluraan 7) Optimalisasi Pelayanan Publik  Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama  Peningkatan Kehidupan Beragama; 5) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah. 9) Peningkatan Masyarakat dan Desa  Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan . Kecamatan Payakumbuh Timur Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Payakumbuh Timur dilaksanakan dengan alokasi dana 0,47% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.419.680.400,- dan terealisasi sebesar Rp 1.317.518.884,atau 92,80%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,75% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan dan Kebijakan Layanan Publik;  Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja. 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6) Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah  Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Keluraan 7) Optimalisasi Pelayanan Publik  Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama  Peningkatan Kehidupan Beragama; 9) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 10) Peningkatan Kemanaan dan Kenyamanan Lingkungan  Pengendalian Keamanan Lingkungan 11) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan  Kecamatan Payakumbuh Selatan Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Payakumbuh Selatan dilaksanakan dengan alokasi dana 0,47% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.411.186.340,- dan terealisasi sebesar Rp 1.241.334.566,atau 87,96%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 93,74% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5) Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah  Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Keluraan 6) Optimalisasi Pelayanan Publik  Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama  Peningkatan Kehidupan Beragama; 8) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah 9) Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik. 10) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal  Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Keamanan dan Bencana Alam  Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dilaksanakan dengan alokasi dana 0,43% dari total Belanja Langsung, yaitu sebesar Rp 1.298.321.300,dan terealisasi sebesar Rp 1.230.751.997,- atau 94,80%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,37% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 5) 6)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 7) Optimalisasi Pelayanan Publik  Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama  Peningkatan Kehidupan Beragama; 9) Pengembangan Data/Informasi/Statistik  Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah


45

Pemerintah Kota Payakumbuh 10) Perencanaan Pembangunan Daerah  Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik. 11) Peningkatan Kemanaan dan Kenyamanan Lingkungan  Monitoring, Evaluasi Ketertiban, Keamanan dan Bencana Alam. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang otonomi daerah ditandai dengan beberapa indikator sebagi berikut: a.

Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh telah memiliki 8 unit Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yaitu SIPKD, SIAK, SAPK, SPIP, LPSE, SISMIOP, SIMBADA dan SIPPD.

b.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Selama tahun 2014, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada masing-masing SKPD.

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN Urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, dengan alokasi dana 0,31% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 931.599.480,- dan terealisasi sebesar Rp 874.164.772,- atau 93,83%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 93,66% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Monitoring Dana Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan 5) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan  Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan;  Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;  Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok;  Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;  Pengembangan Desa Mandiri Pangan;  Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;  Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan;  Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu;  Koordinasi Pengawalan Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut: a.

Regulasi Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Payakumbuh telah membentuk SKPD Kantor Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Eselon IV Kantor Ketahanan Pangan dan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 521.1/236/WK-PYK/2014 tentang Pembentukan

Pengurus Dewan Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Periode 2014-2016. b.

Ketersediaan Pangan Utama Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun di Kota Payakumbuh adalah sebesar 172,45 kg/jiwa.

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana 0,65% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.976.715.628,- dan terealisasi sebesar Rp 1.903.976.164,- atau 96,32%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 97,68% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin paratur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Masyarakat dan Desa  Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 6) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa  Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aliran Sungai 7) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan  Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Perdesaan 8) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

PKK aktif Jumlah PKK aktif di Kota Payakumbuh selama tahun 2014 adalah sebanyak 76 unit yang dilaksanakan di seluruh kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh.

b.

Posyandu Jumlah Posyandu aktif di Kota Payakumbuh selama tahun 2014 adalah sebanyak 165 pos yang dilaksanakan diseluruh kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh.

23. URUSAN KEARSIPAN Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan, dengan alokasi dana 0,24% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 732.562.150,- dan terealisasi sebesar Rp 645.579.960,- atau 88,13%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 86,35% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan  Pembangunan Database Informasi Kearsipan  Pengadaan Sarana Penyimpanan 5) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen atau Arsip Daerah  Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah;  Penyusutan Arsip In aktif 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan  Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah;  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Penerapan pengelolaan arsip secara baku


46

Pemerintah Kota Payakumbuh Pada tahun 2014 sebanyak 31 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerapkan arsip secara baku dari 39 SKPD yang ada atau sebesar 93,55%.


Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki web site yaitu www.payakumbuhkota.go.id yang menampilkan informasi umum Kota Payakumbuh dengan 11 subdomain dan www.lpse.payakumbuhkota.go.id yang melayani pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

24. URUSAN PERPUSTAKAAN Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan, dengan alokasi dana 0,03% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 100.374.050,- dan terealisasi sebesar Rp 98.119.350,- atau 97,75%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 98,72% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat  Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca  Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

b.

26. URUSAN STATISTIK Urusan Statistik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 0,09% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 267.763.930,- dan terealisasi sebesar Rp 201.429.950,- atau 75,23%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 90,30% melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

1) Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah  Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah  Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB  Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh

Perpustakaan Kota Payakumbuh telah memiliki 4.082 buah judul buku dengan 12.070 buah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. b.

Pengunjung perpustakaan Tercatat pengunjung perpustakaan Kota Payakumbuh selama tahun 2014 yaitu sebanyak 4.765 orang.

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang statistik ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah (Bagian Humas) dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dengan alokasi dana 1,01% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 3.067.751.295,- dan terealisasi sebesar Rp 2.542.102.140,- atau 91,55%. Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan alokasi dana 0,69% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.071.943.795,- dan terealisasi sebesar Rp 1.958.066.780,- atau 94,50%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,09% melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Kerjasama Informasi dan Media Masa  Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah  Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Sementara untuk penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan alokasi dana 0,33% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 995.807.500,- dan terealisasi sebesar Rp 584.035.360,- atau 58,65%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 87,01% melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi  Pengembangan Infrastruktur e-Government Kota  Sosialisasi e-Government Kota Payakumbuh;  Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (masterplan e-Government)  Sosialisasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Pameran/expo Selama tahun 2014 jumlah pameran/ekspo yang diikuti Kota Payakumbuh adalah sebanyak 8 kali.


Website milik pemerintah daerah

a.

Kota Payakumbuh telah melaksanakan penyusunan Buku Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2014;

b.

Payakumbuh telah melaksanakan penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2014.

Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melaksanakan Urusan Pilihan sebanyak 6 urusan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp 24.311.082.600,- dan terealisasi sebesar Rp 22.171.631.828,- atau 91,20%, dengan rincian sebagai berikut: 1.

URUSAN PERTANIAN Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan alokasi dana 3,22% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 6.426.239.500,- dan terealisasi sebesar Rp 4.870.987.299,- atau 75,80%. Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dilaksanakan dengan alokasi dana 2,46% dari total belanja langsung yaitu sebesar Rp 7.449.547.067,- dan terealisasi sebesar Rp 6.601.940.054,- atau 88,62%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 92,79% melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur; Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi  Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah 5) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan  Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian 6) Pananganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian  Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija. 7) Peningkatan Kesejahteraan Petani  Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;  Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.


47

Pemerintah Kota Payakumbuh 8) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan  Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Perkebunan Unggul Daerah;  Pembangunan Pusat-Pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian atau Perkebunan Masyarakat yang akan Dipasarkan;  Pelaksanaan Pengadaan Tanah;  Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan;  Operasional Terminal Agribisnis (TA). 9) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan  Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perrtanin Perkebunan Tepat Guna;  Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna 10) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan  Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;  Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan;  Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan;  Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian;  Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. 11) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan  Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan  Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;  Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

Pada tahun 2014 produktivitas tanaman padi/bahan pangan lainnya di Kota Payakumbuh adalah sebesar 12,15 ton/ha yaitu sebanyak 33.427 ton dari 2.751 hektar luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya. b.

4) Peningkatan Produksi Hasil Ternak  Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak;  Pembibitan dan Perawatan Ternak;  Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak; 5) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan  Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Peternakan Komplementer;  Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan;  Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan;  Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah;  Pengembangan Agribisnis Peternakan;  Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Pendukung Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U).

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2014 Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah sebanyak Rp 127.771.000.000,- atau sebesar 10% dari total PDRB Kota Payakumbuh tahun 2014.

2.

URUSAN KEHUTANAN Urusan Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, dengan alokasi dana 0,09% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 282.451.400,- dan terealisasi sebesar Rp 249.008.740,- atau 88,16%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,02% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu;  Pengembangan Hasil Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan;  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan

Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Perikanan dan Peternakan dilaksanakan dengan alokasi dana 0,96% dari total belanja langsung yaitu sebesar Rp 2.886.920.220,- dan terealisasi sebesar Rp 2.672.184.988,- atau 92,56%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 95,37% melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani  Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis  Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 2) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan  Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;  Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;  Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan; 3) Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Ternak  Pendataan Masalah Peternakan;  Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;  Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik;  Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar


Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Selama tahun 2014, Pemerintah Kota Payakumbuh telah merehabilitasi seluas 924,98 hektar hutan dan lahan kritis dari 1.105,28 hektar luas total hutan dan lahan kritis yang ada.

b.

Kerusakan kawasan hutan Selama tahun 2014 tidak terjadi kerusakan kawasan hutan.

3.

URUSAN PARIWISATA Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi dana 1,71% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 5.180.167.650,- dan terealisasi sebesar Rp 4.853.374.762- atau 93,69%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 96,09% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 5) Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata  Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri;  Pelaksanaan Tour de Singkarak;  Pengadaan Media Promosi Pariwisata;  Pelaksanaan Acara Payakumbuh World Musik Festival (PWF);  Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;  Pembangunan Icon Pariwisata Payakumbuh. 6) Pengembangan Destinasi Pariwitasa  Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan  Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata


48

Pemerintah Kota Payakumbuh 7) Pengembangan Kemitraan  Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base  Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya;  Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;  Monitoring, Evaluasi Program Kemitraan.

1) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen  Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 2) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri  Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha;  Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk;  Pengembangan Pasar Lelang Daerah;  Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;  Peningkatan Efisiensi Kebijakan dan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah;  Pengembangan Pasar/Revitalisasi Pasar;  Peningkatan/Optimalisasi Manajemen perasional Pasar;  Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan. 3) Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan  Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan


Pertumbuhan kunjungan wisata Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2014 adalah sebanyak 116.648 orang.

b.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Payakumbuh tahun 2014 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha adalah Rp 3.543.385,- atau sebesar 1,26% dari total PDRB Kota Payakumbuh tahun 2014.

4.

Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a.

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan, dengan alokasi dana 1,32% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 4.004.150.210,- dan terealisasi sebesar Rp 3.531.729.839,- atau 88,20%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 94,28% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

5)

6)

7) 8)

Pelayanan Administrasi Perkantoran; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Peningkatan Disiplin Aparatur; Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;  Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pengembangan Budidaya Perikanan  Pengembangan Bibit Ikan Unggul  Pembinaan dan Pengembangan Perikanan  Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan;  Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan  Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan Pengembangan Kawasan Budaya Perikanan Air Laut, Payau dan Air Tawar  Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar  Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar;  Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.


Produksi perikanan Jumlah produksi ikan tahun 2014 adalah sebesar 485,74 ton atau melebihi dari target produksi ikan daerah sebesar 410 ton.

b.

Jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Payakumbuh tahun 2014 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha adalah Rp 554.410.640.000,- atau sebesar 19,82% dari total PDRB Kota Payakumbuh tahun 2014. b.

6.

URUSAN INDUSTRI Urusan Industri diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi dana 0,56% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 1.679.359.045,- dan terealisasi sebesar Rp 1.600.436.828,- atau 95,30% sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 95,77% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri;  Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah;  Penyelenggaraan Payakumbuh Fashion Week 2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri  Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri; 3) Penataan Struktur Industri  Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri; 4) Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi  Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas. Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut: a.

b.

Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi dana 0,94% dari total Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 2.828.487.008,- dan terealisasi sebesar Rp 2.662.956.617,- atau 94,15%, sementara Capaian Kinerja Urusan sebesar 95,97% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Jumlah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku dari sektor industri adalah Rp 208.335.850.000,- atau sebesar 7,40% dari total PDRB Kota Payakumbuh tahun 2014.

Konsumsi ikan

URUSAN PERDAGANGAN

Ekspor bersih perdagangan Selama tahun 2014 Kota Payakumbuh tidak ada melakukan kegiatan ekspor.

Jumlah konsumsi ikan tahun 2014 adalah sebesar 28,15 kg dari target konsumsi ikan daerah sebesar 28 kg. 5.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Pertumbuhan industri secara keseluruhan Jumlah industri di Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 1.617 industri sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1.569 industri atau bertambah sebanyak 48 industri atau meningkat sebesar 3,06%.


49

Pemerintah Kota Payakumbuh pemerintahan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya secara efesien dan efektif.

TUGAS PEMBANTUAN

A.

Secara filosofis Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan untuk dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Sebagai konsekwensinya, praktek pendanaan tersebut cenderung mengalami duplikasi dan in-efisiensi Belanja Pemerintah Pusat di Daerah. Mengingat Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintah di daerah maka sistem pengalokasiannya juga harus mempertimbangkan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja yang mengacu pada RKP. Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan sub sistem keuangan negara sebagai konsekwensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuannya adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaran asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan itu maka penyerahan dan pelimpahan wewenang

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentraliasasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada tahun 2014 ini besarnya alokasi dana Tugas Pembantuan untuk Kota Payakumbuh adalah sebesar Rp 10.214.894.000,- yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu sebagai berikut:

1.

1.

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh;

2.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh

3.

Dinas Kependudukan Payakumbuh

4.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh

dan

Pencatatan

Sipil

Kota

Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut: a.

Undang-Undang Nomor Keuangan Negara;

b.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

c.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;


17

Tahun

2003

tentang

50

Pemerintah Kota Payakumbuh i.

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.

Kementerian Dalam Negeri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. DIPA 01008/085626/010.08.10/10.1267

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Kota Payakumbuh untuk tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

3.

a.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

b.

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia

c.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

d.

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

4.

Dinas Pekerjaan Umum No. DIPA 03305/501849/033.05.07/07.2413

a.

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mengelola Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;

b.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh mengelola Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;

c.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh mengelola Program Penataan Administrasi Kependudukan;

d.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh mengelola Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman

5.

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Program/ Kegiatan 1.

Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh No. DIPA 02403/089383/024.03.06/06.2093

2.

Kementerian Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja No. DIPA 02604/085626/026.04.07/07.2175

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.

oleh

Dinas

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan ini adalah terlambatnya DIPA yang diterima oleh Satker Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan terbatasnya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang ketersediaan alat kesehatan.

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tugas Pembantuan yang diterima Kesehatan Kota Payakumbuh.

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada tahun anggaran 2014 mendapatkan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 725.120.000,- dengan program dan kegiatan sebagai berikut: Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, yang dilakasanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 725.120.000,-. Sasaran yang dicapai adalah meningkatnya akses serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yaitu melalui Bantuan Operasional Kesehatan. Kegiatan ini terealisasi sebesar 97,99% dengan realisasi keuangan Rp 710.570.000,- atau 97,99%;

Program/kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima Kota Payakumbuh pada tahun 2014 pada tabel dibawah ini.

Kementerian/SKPD/No. DIPA

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksana

No.

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

Kegiatan Pengaturan, Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

a. 4.

Kementerian Pekerjaan Umum

Program Penataan Administrasi Kependudukan

b.

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh pada tahun anggaran 2014 mendapatkan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 524.320.000,- melalui Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Sasaran yang dicapai adalah tersedianya sarana, prasarana dan infrastruktur bagi masyarakat di kelurahan dengan memanfaatkan potensi lokal, yang dapat menunjang usaha ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan pembangunan daerah setempat. Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 495.817.000,- atau 94,52%. Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan di Kota Payakumbuh secara umum kondisi dan jumlah sarana dan


51

Pemerintah Kota Payakumbuh prasarana yang digunakan sudah cukup memadai dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Payakumbuh.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

c.

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Payakumbuh.

Sesuai dengan amanat Pasal 195 s/d 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengembangkan kerjasama dengan daerah lainnya dan dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan yang diatur dengan keputusan bersama. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Dinas Kota

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh pada tahun anggaran 2014 mendapatkan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 401.704.000,- melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kegiatan ini terealisasi sebesar 75% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 270.383.304,- atau 67,31%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan ini adalah terlambatnya DIPA yang diterima oleh Satker Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, singkatnya waktu yang tersedia (hanya 3 bulan yaitu dari Bulan Oktober s/d Desember 2014) serta kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan ini.

d.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, pengertian Kerjasama Antar Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kawajiban. Berpedoman kepada Peraturan Menteri tersebut maka Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2014 diantaranya adalah:

Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh. Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh pada tahun anggaran 2014 mendapatkan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp 8.563.750.000,- melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman dengan Kegiatan Pengaturan, Pembinaan Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung. Keluaran dari kegiatan ini adalah keswadayaan masyarakat dalam pengaturan, pembinaan pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung. Kegiatan ini terealisasi sebesar 95% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 8.551.250.000,- atau 99,85%.

B.

1.

Kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air di Desa Padang Ambacang Kecamatan Perwakilan Luak Situjuah Kabupaten Limapuluh Kota Tanggal 10 Maret 1994;

2.

Surat Kesepakatan Bersama 6 (enam) Kepala Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 7 Desember 2009 tentang Kerjasama Pengelolaan Tempat Pemprosesan Sampah Regional. Enam daerah yang menandatangani kesepakatan kerjasama tersebut adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh. Saat ini TPA Sampah Regional Payakumbuh dikelola oleh UPTD Provinsi Sumatera Barat dan sudah beroperasi. TPA Sampah Regional Payakumbuh telah melayani pengolahan sampah yang berasal dari Kota Payakumbuh sendiri maupun sampah yang berasal dari kabupaten/kota sekitar;

3.

Nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota No. 1/Mou/2014;130/01/BLK/2014 Tanggal 6 Januari 2014 tentang Kerjasama Antar Daerah dalam Pembangunan, pelayanan masyarakat dan pendayagunaan potensi daerah.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Payakumbuh tidak memberikan Tugas Pembantuan.

Tabel 6.1 Bidang Pembangunan Yang Akan Dikerjasamakan Dalam Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Payakumbuh Dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota No

Bidang

Penjabaran Program / Kegiatan

1.

Pemerintahan



Peningkatan kualitas aparatur

2.

Infrastruktur



Pelayanan pemerintahan



Tata ruang dan perbatasan



Informasi kepemerintahan



Sarana dan prasarana untuk optimalisasi pelayanan dan


52

Pemerintah Kota Payakumbuh No

Bidang

Penjabaran Program / Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Pengalihan aset secara bersama



contoh : Eks. Kantor Bupati Limapuluh Kota



Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan



Sarana air bersih



Kelistrikan



Sarana komunikasi



Sarana transportasi



Menggali, mengembangkan serta melakukan revitalisasi seni budaya lokal



Bidang pariwisata



Bidang olah raga



Penataan kawasan hutan.



Pengamanan dan pengawasan hutan



Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan RHL



Pengawasan pencemaran lingkungan hidup



Peningkatan aktivitas perekonomian



Peningkatan investasi



Peningkatan pelayanan kesehatan termasuk rujukan



Pengamatan dan penanggulangan wabah



Peningkatan sarana prasarana pendidikan



Peningkatan mutu pendidikan



Perluasan kesempatan pendidikan

Ketentraman dan



Ketertiban Masyarakat

Mewujudkan ketentraman masyarakat



Mewujudkan ketertiban masyarakat



Pencegahan dan penanggulangan bencana

Budaya,Pariwisata dan Olahraga

Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Ekonomi dan Investasi

Kesehatan

Pendidikan

Penanggulangan Bencana

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain dan Badan Hukum. Kemudian yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan masih berlaku pada tahun 2013 diantaranya adalah: 1.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan PT. Mitra Utama Payakumbuh dalam Pembangunan Sarana Pasar Kota Payakumbuh dengan MoU Nomor 01/MoU/Tahun 2003 dan 02/MoU/Mu-Pyk/II/2003 Tanggal 10 Februari 2003. Objek yang dikerjasamakan adalah bidang perdagangan dalam hal pembangunan ruko, kios, Los Pasar Ibuh dan Pasar Pusat Pertokoan;

2.

Kerjasama Pembangunan Pasar Modern (Plaza Payakumbuh) antara Walikota Payakumbuh dengan PT. Minang Indo Perkasa, MoU Nomor 03/MoU/2008 dan Nomor 01.A/MP-Pdg/SPK/Pemko/Pyk-II/2008 Tanggal 9 Februari 2008. Objek yang dikerjasamakan adalah bidang perdagangan dengan ruang lingkup pembangunan pusat perbelanjaan (Pasar Modern). Hasil kerjasama adalah Pasar Modern dengan nama Plaza Payakumbuh yang telah dibangun di Eks. Kantor Balai Kota Payakumbuh di dalam lahan seluas 3.760 m² yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 17 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

3.

Kerjasama dengan Universitas Andalas, yaitu Piagam Kesepahaman antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Universitas Andalas Tanggal 18 Maret 2003. Ruang lingkup kerjasama adalah bidang pendidikan dan bidang pembangunan. Di bidang pendidikan menyangkut peningkatan pendidikan dan pengetahuan aparatur Kota Payakumbuh dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Kota Payakumbuh. Sementara di bidang pembangunan terkait dengan penelitian perencanaan dan pengembangan Kota Payakumbuh. Implementasi dari piagam kesepahaman tersebut adalah Pendirian Kampus II Universitas Andalas di Kota Payakumbuh setelah Universitas Andalas berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/D/O/2009 Tanggal 12 November 2009 tentang Izin Operasional Kampus II Universitas Andalas Payakumbuh maka sejak tahun 2009 telah dilakukan penerimaan mahasiswa pada fakultas ekonomi dengan jurusan/program studi ekonomi pembangunan dan manajemen;

4.

Nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Institut Teknologi Bandung No. 2/MoU/2014;/01/012/II.A/DN/2014 Tanggal 30 April 2014 tentang bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kota Payakumbuh;

dan

Berdasarkan pertimbangan jangka waktu kesepakatan dan urgensi kegiatan tahun 2014 maka prioritas kerja sama tahun 2014 ini difokuskan pada 3 kegiatan: a)

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bidang pemerintahan terkait kerjasama sarana dan prasarana pemerintahan untuk optimalisasi pelayanan dan penyelenggaraan kepemerintahan meliputi; Pengalihan aset secara bersama, contoh : Eks. Kantor Bupati Limapuluh Kota;

b)

Bidang Infrastruktur meliputi kerjasama sarana komunikasi dan transportasi;

c)

Bidang Infrastruktur meliputi kerjasama sarana air bersih.


Ruang lingkup kesepahaman bidang pendidikan meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, bidang penelitian meliputi upaya mengakomodir objek dan lokasi penelitian menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bidang pengabdian kepada masyarakat adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat kota Payakumbuh dalam perencanaan dan pengembangan kota

53

Pemerintah Kota Payakumbuh Payakumbuh dengan perguruan tinggi.

mempedomani

kaedah-kaedah

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

rapat koordinasi secara periodik guna percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh. 2.

Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk konsultasi dan rapat-rapat koordinasi secara periodik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah menyebutkan bahwa pengertian koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Sementara pengertian instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat setiap bulan. Forum ini bermanfaat dalam rangka mentransformasikan program-program Pemerintah Pusat yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, membuka peluang kerjasama antar daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat serta membahas masalah yang ditemui dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan baik yang terjadi di kabupaten/kota maupun provinsi serta nasional yang akan berdampak kepada daerah.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di Kota Payakumbuh selama tahun 2014 sebagaimana mestinya. Koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan melalui rapatrapat koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan programprogram Pemerintah dan instansi vertikal yang ada di daerah. Adapun koordinasi yang telah dilaksanakan antara lain dengan Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan kabupaten/kota lainnya, pimpinan daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Kota Payakumbuh seperti dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, Kementerian Agama Kota Payakumbuh, Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Payakumbuh, Badan Nasional Narkotika Kota Payakumbuh dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Payakumbuh dan instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi Kota Payakumbuh seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya untuk penyelenggaraan koordinasi dengan pimpinan daerah lainnya di Kota Payakumbuh, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Payakumbuh diketuai oleh Walikota dengan anggotanya terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Payakumbuh melaksanakan koordinasi dengan pimpinan daerah lainnya dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah dalam bentuk Komunitas Intelijen Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, Tim Tujuh dan Tim Advokasi.

Disamping itu, juga dilaksanakan koordinasi dengan beberapa UPTD SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kota Payakumbuh, seperti dengan UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat di Kota Payakumbuh dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi guna kelancaran operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan di Kota Payakumbuh dan UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi penyelengaraan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan di Kota Payakumbuh. 3.

Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi urusan pertanahan. Adapun bentuk kegiatannya yaitu berupa penyuluhan dan sosialisasi mengenai kegiatan Prona ke kecamatan se-Kota Payakumbuh, fasilitasi konflik-konflik pertanahan, penyelenggaraan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penyelenggaraan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah.

4.

Koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat, pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pemberdayaan masjid/mushalla, pendidikan agama dan keagamaan, termasuk monitoring bersama pelaksanaan Ujian Akhir di sekolah-sekolah negeri/agama serta pendidikan agama Islam pada masyarakat berupa sosialisasi Gerakan Magrib Mengaji dan penegakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pandai Tulis Baca Alqur‟an. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi muncul dan berkembangnya gerakan-gerakan/sekte-sekte aliran sesat di Kota Payakumbuh dalam rangka penciptaan ketertiban dan kenyamanan warga Kota.

5.

Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi penyediaan data-data daerah bagi kebutuhan masing-masing pihak.

Berikut digambarkan pelaksanaan masing-masing bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh baik dengan Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pimpinan daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Kota Payakumbuh dan instansi vertikal yang wilayah kerjanya meliputi Kota Payakumbuh sebagai berikut: 1.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga)

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat ini dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh dengan kementerian/lembaga pemerintah terkait dalam bentuk konsultasi dan rapat-


54

Pemerintah Kota Payakumbuh 6.

Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2014.

7.

Koordinasi dengan Badan Nasional Narkotika Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif lainnya di Kota Payakumbuh.

8.

Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Payakumbuh dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi serta sosialisasi/penyuluhan perpajakan yang melibatkan aparatur pemerintah daerah dan dunia usaha, serta dalam rangka persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan P2 menjadi Pajak Daerah pada tahun 2014.

9.

Koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dilakukan dalam bentuk koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan action plan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan.

D. PEMBINAAN DAN BATAS WILAYAH E.

Kebijakan dan Kegiatan Untuk meghindari terjadinya konflik di wilayah perbatasan perlu adanya penegasan batas daerah yang jelas. Batas yang jelas selain untuk menghindari terjadinya konflik di wilayah tersebut juga untuk menentukan sejauh mana jangkauan dan kewenangan pemerintah daerah untuk membangun wilayah demi kepentingan masyarakat. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sepanjang 15 km sebanyak 30 patok yang dimulai dari Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan sampai ke Kelurahan Koto Baru Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur dengan dana APBD Kota Payakumbuh dan berjalan dengan lancar.

Dalam Negeri tentang batas daerah Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Limapuluh Kota. G.

Permasalahan dan Solusi Pada umumnya pelaksanaan penegasan batas daerah berjalan baik dan lancar, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2006 maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui konsultan (PT. Karvak Nusa Geomatika) pada tahun 2011. Penetapan penegasan Tapal Batas antara Pemerintah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota terkendala belum ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Penetapan Titik koordinat, sementara itu untuk penerbitan Permendgari tentang Tapal Batas Kota Payakumbuh denngan Kabupaten Lima Puluh Kota dibutuhkan Berita Acara Kesepakatan tersebut. Agar Berita Acara tersebut dapat terealisasi diperlukan duduk bersama kembali antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan hasilnya akan diserahkan kepada Kementrian Dalam Negeri melalui Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

H. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Sebagaimana kita ketahui bahwa ada empat tugas pemerintah daerah yaitu: pertama, melayani masyarakat, kedua, memberdayakan masyarakat, ketiga, melindungi masyarakat dan keempat, menyiapkan infrastruktur. Keempat tugas pemerintah daerah tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak ada keterjaminan ketentraman dan ketertiban umum di tengahtengah masyarakat yang betujuan untuk melindungi masyarakat dengan berkoordinasi dengan instansi vertikal di daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2014 telah melakukan berbagai upaya bersama dengan masyarakat dan pihak terkait dalam usaha perlindungan masyarakat dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan bencana, diantaranya yaitu: 1.

Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam bentuk pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Kegiatan ini berupa sosialisasi aksi pengurangan resiko dan penyusunan SOP sehingga meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam dan tersedianya SOP;

2.

Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam

Pada tahun 2011 kegiatan ini dilanjutkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sepanjang lebih kurang 42 km sebanyak 24 patok dengan dana APBN yang dilaksanakan oleh PT. Karvak Nusa Geomatika dan berjalan dengan lancar. F.

a.

Pengkajian Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana berupa penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana sehingga terlaksananya pemulihan pasca bencana;

b.

Koordinasi dan Survey Lokasi Potensi Bencana Alam berupa pembentukan Tim yang melakukan survey rawan bencana pada 5 Kecamatan dan melakukan tindakan pencegahan awal kemungkinan terjadinya bencana di 5 kecamatan.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Payakumbuh tidak menganggarkan dana untuk kegiatan penegasan batas daerah, karena sesuai dengan Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tentang batas Daerah berada pada Pemerintah Propinsi, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan batas daerah pada tahun 2014 hanya lah memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang tentang klarifikasi dan penyatuan persepsi tentang penetapan koordinat titik patok yang telah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011 maupun oleh Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2006 untuk dituangkan dalam Keputusan Menteri

3.

Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana melalui kegiatan Koordinasi Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat sehingga terlaksana peningkatan koordinasi penanganan (siaga, tanggap, transisi) darurat;

4.

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana


a.

Pencegahan dan pengendalian bencana berupa pemeriksaan tabung pemadam kebakaran sebanyak 750 set;

b.

Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana berupa pembayaran honorarium piket siaga pemadam kebakaran, uang makan harian dan uang operasional penanganan bencana kebakaran yang 55

Pemerintah Kota Payakumbuh terjadi di Kota Payakumbuh dan kabupaten/ kota tetangga se-Provinsi Sumatera Barat; c.

5.

I.

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bencana berupa pengadaan 1 unit mesin genset, 1 unit genset perahu tempel, 5 unit perahu karet, 1 unit chainsaw, 5 unit kapak, 10 unit fledbed(tempat tidur lapangan), 1 unit HT, 55 bh masker, 12 unit lampu sorot kepala, 35 buah kantong mayat, 2 unit selang hisap 1,5 inchi, 2 unit selang hisap 4 inchi;

d.

Penyuluhan pencegahan bencana berupa penyuluhan tentang penanganan dini dan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat;

e.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bencana dalam bentuk pengecatan 3 unit mobil pemadam kebakaran;

f.

Pendidikan dan pelatihan teknis pencegahan bencana penanggulangan bencana kebakaran untuk 2 orang aparatur pemadam kebakaran.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana secara berkala.

di

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada empat tugas pemerintah daerah yaitu: pertama, melayani masyarakat, kedua, memberdayakan masyarakat, ketiga, melindungi masyarakat dan keempat, menyiapkan infrastruktur. Keempat tugas pemerintah daerah tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak ada keterjaminan ketentraman dan ketertiban umum di tengahtengah masyarakat. Disamping itu, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu bagian dari tugas umum pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2014 telah melakukan berbagai upaya bersama dengan masyarakat dan pihak terkait untuk menciptakan dan menjaga situasi yang kondusif agar sasaran pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, diantaranya yaitu: 1.

2.

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dalam bentuk operasional pemberantasan penyakit masyarakat, sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, penertiban pedagang kaki lima, cafe-cafe liar, pelajar dan anak sekolah yang berkeliaran pada jam belajar, anak punk dan pengamanan kegiatan-kegiatan penting lainnya, serta penertiban terhadap baliho dan pamplet tanpa izin yang dipasang pada tempat-tempat terlarang serta di batang-batang pohon pelindung; Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal berupa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui peradilan cepat dan penindakan atas pelanggaran tindak pidana ringan terhadap: a.

Pedagang kaki lima yang memakai badan jalan dan trotoar;

b.

Membangun tanpa memiliki izin (IMB);

c.

Tempat usaha yang tidak punya HO;

d.

Cafe-cafe liar;

Penjualan minuman keras yang tidak punya izin;

f.

Pangkalan ojek yang memakai badan jalan;

g.

Tempat-tempat usaha yang tidak punya tabung racun;

h.

Pemasangan reklame yang tidak punya izin;

i.

Penggalian badan jalan, trotoar dan bahu jalan tanpa terlebih dahulu mendapat izin.

3.

Operasional penjagaan tempat-tempat penting di Kota Payakumbuh antara lain rumah dinas pejabat pemerintah daerah, gedung kantor Pemerintah Kota Payakumbuh dan tempat-tempat penting lainnya;

4.

Pengadaan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP);

5.

Pengadaan tenaga Bantuan Polisi Pamong dimaksudkan untuk mendapatkan tenaga-tenaga memiliki keterampilan dan loyalitas serta disiplin pelaksanaan tugas-tugas operasional termasuk penjagaan;

6.

Optimalisasi peran dan fungsi Tim Tujuh Kota Payakumbuh, yang terdiri dari unsur Muspida maupun dari Pemerintah Kota Payakumbuh dalam upaya penegakan Peraturan Daerah maupun dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban, pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;

7.

Peningkatan sistem informasi dan komunikasi seta kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan;

8.

Peningkatan kegiatan siskamling/ronda, baik pada tingkat kelurahan maupun tingkat RT/RW serta di kantor-kantor pemerintah;

9.

Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta penegakan hukum secara terpadu terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

bidang

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

e.

Praja yang untuk tugas

10. Patroli Wilayah secara berkala, terutama pada malam hari, yaitu pada malam minggu dan melakukan razia terhadap remaja yang melakukan balapan liar dan pelanggaran Peraturan Daerah lainnya; 11. Melaksanakan pengamanan tempat-tempat penting dalam rangka kegiatan acara pemerintah, seperti PAM Penyambutan Piala WTN, PAM Idul Fitri, PAM Operasi Ketupat, PAM Idul Adha, PAM Malam Takbiran, PAM Operasi Lalin, PAM Malam Natal dan Tahun Baru dan lain-lain. Disisi lain, upaya peningkatan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2014 mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain kepada kebijakan politik dalam negeri yang diselaraskan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan bernegara dengan cara memberikan bimbingan dan dorongan serta fasilitas politik dan keamanan daerah. Selanjutnya terhadap upaya berupa gangguan, ancaman, tantangan serta hambatan yang mengarah kepada konflik SARA yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa atau memecah belah persatuan dan kesatuan di Kota Payakumbuh sepanjang tahun 2014 tidak ditemui. Adanya demonstrasidemonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap Pemerintah Daerah hanya bersifat meminta penjelasan terhadap kebijakan pemerintah. Itu pun hanya dalam bentuk aksi damai dan setelah diadakan pertemuan antara wakil demonstran dengan Pemerintah Kota Payakumbuh permasalahan dapat diselesaikan.


56

Pemerintah Kota Payakumbuh PENUTUP

PENGHARGAAN YANG DITERIMA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

Demikianlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tingkat Nasional 1. Penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wistara dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2. Anugrah Parahita Eka Praya 3. Piala Lomba Wahana Tata Nugraha Tahun 2014 4. Terbaik I Kategori Kota Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Penghargaan Pekerjaan Umum Tahun 2014 dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. Terbaik I Penghargaan Pekerjaan Umum Kategori Kota Sedang/Kecil Sub Bidang Penyelenggaraan Pemukiman Tahun 2014 dari Ment. PU & Pem 6. Arsiparis Teladan Tingkat Nasional Tahun 2014 (Stevani Wina Laura, A.Md) 7. Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Terbaik I Pelaku Pembangunan Katahanan Pangan/Kelompok Pengembangan Industri Pangan Olahan (an. KWT Semanggi) 8. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2014 (an. SMA Negeri 2 Payakumbuh) 9. Juara III Lomba Sekolah Sehat Kategori Karya Terbaik (an. SMA Negeri 2 Payakumbuh) 10. Harapan II Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tahun 2014 11. Harapan III Karang Taruna Berprestasi Tahun 2014 (Karang Taruna PERISAI Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamposi Tigo Nagori) 12. Rangking 5 Olimpiade Matematika 13. Juara 2 Sekolah Budaya Mutu 14. Medali Perunggu Atlit Judo Putri pada Kejuaraan PON Remaja di Surabaya (an. Sakinah) 15. Medali Perunggu Atlit Senam Putri pada Kejuaraan PON Remaja di Surabaya (an. Aulia Safitri) 16. Medali Perunggu pada Kejuaraan Nasional Atletik di Jakarta Tahun 2014 (an. Fuji Rahmami ) 17. Juara III Tingkat SMA Sekolah Pengembangan Pendidikan Agama Islam Tahun 2014 (an. SMA Negeri 2 Payakumbuh) 18. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 (an. SD Negeri 02 Payakumbuh) 19. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 (an. SD Negeri 44 Payakumbuh) 20. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 (an. SMA Negeri 02 Payakumbuh)

Tingkat Provinsi Sumatera Barat 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9 10.

11. 12. 13. 14.

Nominasi 10 Kota Penyelenggara PTSP-PM Terbaik Peringkat I Lomba Adhikarya Pangan Nusantara Kategori Kelompok Pengembangan Industri Pangan Olahan (an. KWT Semanggi) Peringkat I Lomba Cipta Menu B2SA Juara II Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ (an.Syahruni Wati) Juara I Lomba KAN Terbaik (KAN Aur Kuning) Terbaik III Institut Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Teladan (an. Darmayanti) Terbaik III Keluarga Harmonis (an. Keluarga Nurfaisal dan Afrida) Terbaik I Karang Taruna Berprestasi Tahun 2014 (Karang Taruna Perisai Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamposi Tigo Nagori) Terbaik I Organisasi Sosial (Yayasan Jalinan Kasih Bunda) Nominasi 6 Besar Sekretaris Lurah Terbaik Tahun 2014 (an. Yetti Patrio Hilya, SP / Sekretaris Lurah Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat) Juara I Pekerja Sosial Masyarakat Juara II Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Medali Emas Lomba Atletik dengan jarak 200 m Medali Emas Lomba Atletik dengan jarak 400 m


57

Pemerintah Kota Payakumbuh 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Medali Emas Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Juara I Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Bidang Matematika Juara II Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Bidang Ilmu Pengetahuan Alam Juara III Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Juara II Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Juara II Lomba Poster Sanitasi Juara I Lomba Seni Siswa Nasional Juara III Lomba Desain Batik Seni Siswa Nasional Juara III Festival dan Lomba Seni Lukis Seni Siswa Nasional Juara I Lomba Vokal Grup Tingkat SMP Juara I Pemilihan Sekolah Model Tingkat SD Juara 5 Pemilihan Sekolah Model Tingkat SD Juara 5 Pemilihan Sekolah Model Tingkat SMP Juara 3 Pemilihan Sekolah Model Tingkat SMA Juara 5 Pemilihan Sekolah Model Tingkat SMA Juara I Kepala Sekolah SMP Berprestasi Juara II Pengelolaan Dana BOS Juara II Lomba Pantun Tingkat SD Juara II Lomba Cerpen Tingkat SD Juara III Guru SLB Berprestasi Juara II Kepala SLB Berprestasi Juara I Olimpiade Sains Guru Medali Perunggu Lomba Lempar Lembing Medali Perunggu Lomba Lompat Jauh Juara I Lomba Renang Gaya Dada Juara III Lomba Karate Juara III Lomba Lari Gawang Medali Emas Lomba Renang Gaya Dada dan Kupu-kupu Medali Perak Lomba Renang Gaya Punggung Juara I Lomba Senam tingkat SD Juara I Lomba Renang tingkat SMP Juara II UKM Award (a.n UKM Dapoer Rendang Riri) Juara III Lomba Kecamatan Sayang Ibu (Kecamatan Payakumbuh Selatan) Juara II Lomba Kelurahan Berprestasi (Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Payakumbuh Selatan) Juara I Lomba Pelaksanaan Kegiatan PMT-AS (SDN 07 Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori) Juara II Lomba Kader Posyandu Berprestasi Juara II Penilaian PIK Remaja Mahasiswa Unggulan (MAN 1 Payakumbuh) Juara II Lomba UPPKS (an. Serumpun Sarai Kecamatan Payakumbuh Barat) Motivator KB Pria Terbaik (an. Hendizon Kecamatan Payakumbuh Timur) Lomba Pasangan KB Lestari 10 Tahun (an. Irfendi dan Dewi Yusmarni)

Luar Provinsi Sumatera Barat 1. 2 Perak dan Perunggu pada Open Turnamen Taekwondo seSumatera STFC Cup 1 Kabupaten Siak Provinsi Riau


58

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh Tahun

Recommend Documents