LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) KECAMATAN TALUN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 SEJARAH PEMBENTUKAN KECAMATAN Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berfungsi sebagai Pelaksana Teknis lini Kewilayahan, karakteristik pekerjaan Camat bersifat operasional yakni melayani masyarakat secara langsung dalam batas wilayah kerjanya dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. 1.2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIREBON YANG MENYANGKUT BIDANG KEWENANGAN KECAMATAN 1.2.1 Luas Wilayah Kecamatan No

Desa

Luas Wilayah Km2

%

1.

Cirebon Girang

169.702

7,83

2.

Kecomberan

120.600

5,56

3.

Sampiran

330.727

15,24

4.

Kepongpongan

133.000

6,13

5.

Ciperna

399.424

18,41

6.

Cempaka

163.000

7,51

7.

Kerandon

130.000

5,99

8.

Wanasaba Kidul

154.346

7,11

9.

Wanasaba Lor

71.950

3,32

10.

Kubang

285.000

13,13

11.

Sarwadadi

212.100

9,77

1.2.2 Rencana Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Kecamatan No 1

Komponen Pola Ruang Hutan Produksi

Luas (Ha) -

a. Hutan Produksi Tetap (HP)

-

b. Hutan Produksi Terbatas (HPT)

-

2

Hutan Rakyat

-

3

Pertanian Tanaman Pangan

-

4

Pertanian Hortikultura

-

5

Perkebunan

-

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

6

Perikanan

3,5

7

Peternakan

2

8

Pertambangan

-

9

Industri

-

10

Pariwisata

4,5

11

Permukiman

67

12

Budidaya lainnya :

-

a. Perdagangan dan jasa

-

b. Kawasan Pesisir dan laut

-

c. Kawasan Pertahanan

-

d. Kawasan fasilitas sosial dan fasilitas

-

umum 1.2.3 Kondisi Infrastruktur Wilayah No

Uraian

Volume

1.

Jalan Nasional (km)

-

2.

Jalan Provinsi (km)

5

3.

Jalan Kabupaten (km)

4.

Jalan Desa (km)

5.

Rasio panjang jalan (%)

-

6.

Panjang jalan desa kondisi baik (km)

-

7.

Panjang Saluran irigasi (km)

8.

Luas Wilayah Produksi (kawasan budidaya)

9.

Rasio RT yang menggunakan air bersih (ledeng %)

10.

Jumlah rumah yang menggunakan listrik (unit)

14,3 13,95

15,706 7,6 30% 16.655

1.2.4 Jumlah Bangunan Rumah Tinggal menurut Desa No

Desa

Jumlah Bangunan Rumah

Keterangan

1

Cirebon Girang

3.763 Jumlah

2

Kecomberan

1.347 Bangunan Rumah

3

Sampiran

2.292 per desa sesuai

4

Kepongpongan

1.641 dgn kondisi pada

5

Ciperna

1.250 Desember

6

Cempaka

1.966 2014

7

Kerandon

8

Wanasaba Kidul

9

Wanasaba Lor


834 1.462 972

total

tahun

10

Kubang

696

11

Sarwadadi

549

TOTAL

16.772

1.2.5 Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Talun No

Desa

1

Cirebon Girang

2

Kecomberan

3

Sampiran

4

Jumlah Penduduk 2013

Pertumbuhan (%)

2014

11.989

12.169

1,50

6.795

6.892

1,42

10.226

10.373

1,44

Kepongpongan

7.199

7.298

1,37

5

Ciperna

5.960

6.047

1,46

6

Cempaka

5.690

5.769

1,39

7

Kerandon

3.516

3.606

2,56

8

Wanasaba Kidul

6.383

6.523

2,19

9

Wanasaba Lor

4.373

4.468

2,17

10

Kubang

2.852

2.912

2,10

11

Sarwadadi

2.472

2.521

1,98

TOTAL

67.455

68.578

1.2.6 Kepadatan Penduduk

No

Desa

Jumlah Penduduk (jiwa) 12.169

Luas Wilayah (km2) 169.702

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 7,17

6.892

120.600

5,71

10.373

330.727

3,14

1.

Cirebon Girang

2.

Kecomberan

3.

Sampiran

4.

Kepongpongan

7.298

133.000

5,49

5.

Ciperna

6.047

399.424

1,51

6.

Cempaka

5.769

163.000

3,54

7.

Kerandon

3.606

130.000

2,77

8.

Wanasaba Kidul

6.523

154.346

4,23

9.

Wanasaba Lor

4.468

71.950

6,20

10. Kubang

2.912

285.000

1,02

11. Sarwadadi

2.521

212.100

1,19

68.578

2.169.849

TOTAL


1.2.7 Penduduk Kecamatan Talun Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur

0–5

4.164

3.865

Jumlah Penduduk (jiwa) 8.029

6–9

2.954

2.534

5.488

8,00

10 - 14

3.383

3.322

6.705

9,78

15 – 19

3.201

3.643

6.844

9,98

20 – 24

3.027

2.890

5.917

8,63

25 – 29

2.708

2.726

5.434

7,92

30 – 34

2.854

2.750

5.604

8,17

35 – 39

2.562

2.432

4.994

7,28

40 – 44

2.284

2.240

4.524

6,60

45 - 49

2.001

1.744

3.745

5,46

50 – 54

1.586

1.412

2.998

4,37

55 – 59

1.219

1.126

2.345

3,42

60 – 64

921

805

1.726

2,52

65 – 69

742

678

1.420

2,07

70 – 74

598

601

1.199

1,75

75 keatas

810

798

1.608

2,34

35.012

33.566

68.578

100

Jumlah

Laki-laki (jiwa)

Perempuan (jiwa)

Persentase (%) 11,71

1.2.8 Jumlah Penduduk Kecamatan Talun Menurut Desa dan Jenis Kelamin

6.030

Perem puan 49,55 6.139

50,45

1.269

100

Kecomberan

3.572

51,83

3.320

48,17

6.892

100

3.

Sampiran

5.452

52,56

4.921

47,44

10.373

100

4.

Kepongpongan

3.688

50,53

3.610

49,47

7.298

100

5.

Ciperna

3.211

53,10

2.836

46,90

6.047

100

6.

Cempaka

2.806

48,64

2.963

51,36

5.769

100

7.

Kerandon

1.880

52,14

1.726

47,86

3.606

100

8.

Wanasaba Kidul

3.307

50,70

3.216

49,30

6.523

100

9.

Wanasaba Lor

2.257

50,51

2.211

49,49

4.468

100

10. Kubang

1.466

50,34

1.446

49,66

2.912

100

11. Sarwadadi

1.343

53,27

1.178

46,73

2.521

100

35.012

51,05

33.566

48,95

68.578

100

No

Desa

1.

Cirebon Girang

2.

TOTAL

Laki-laki (jiwa)

%


%

Jumlah (jiwa)

%

Sex ratio

1.2.9 Penduduk Umur 10 Tahun keatas menurut jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Jenjang Pendidikan

Jenis Kelamin (jiwa) Laki-laki

Blm/tdk pernah sekolah

Perempuan

Jumlah

%

283

307

590

1,04

Blm/tdk tamat sekolah

4.633

5.020

9.653

17,00

SD/MI/sederajat

6.269

6.792

13.061

23,00

SLTP/MTs sederajat

5.451

5.906

11.357

20,00

SLTA/MA sederajat

4.906

5.315

10.221

18,00

SMK sederajat

4.088

4.430

8.518

15,00

Perguruan Tinggi

1.624

1.760

3.384

5,96

27.254

29.533

Jumlah

56.787 100,00

1.2.10 Penduduk Umur 10 Tahun keatas Menurut Lapangan Kerja No

Lapangan Pekerjaan

1

Pertanian

2

Pertambangan

3

Industri

4

Jiwa

% 17.036

30,00

283

0,50

1.135

2,00

Listrik, Gas dan Air

397

0,70

5

Konstruksi

170

0,30

6

Perdagangan

22.714

40,00

7

Transportasi

397

0,70

8

Keuangan

607

1,07

9

Jasa

5.110

9,00

10

Lainnya

8.932

16,73

56.787

100,00

JUMLAH

1.3 GAMBARAN UMUM KECAMATAN 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam kerja kecamatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kecamatan mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Pengkoordinasian

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-

undangan; 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 6. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintah

di

tingkat

kecamatan; 7. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa; 8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

1.3.2 Tugas Pokok dan fungsi setiap unsur Uraian tugas dari masing-masing pejabat stuktural di lingkungan Kecamatan Talun adalah sebagai berikut : 

Camat

Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan; 2. Mengelola rencana dan program kerja kecamatan, pelaksanaan tugas sesuai kebijakan pemerintah daerah;

sebagai

pedoman

3. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di wilayah kecamatan; 4. Menyusun dan melaporkan, serta mempertanggungjawabkan tugas kedinasan secara operasional dan administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 5. Membagi tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Seksi, tugasnya;

sesuai bidang

6. Membina dan memotivasi bawahan serta memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di kecamatan, dalam rangka peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai; 7. Mendistribusikan dan member petunjuk serta arahan kepada Sekeretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; 8. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; 9. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

10. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 11. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 12. Mengkoordinasikan dan memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 13. Mengkoordinasikan kecamatan;

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat

14. Mengelola pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 15. Mengelola pelaksanaan pelayanan masyarakat yang meliputi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; 16. Mengelola pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; 17. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; 18. Melaksanakan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan program kecamatan; 19. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas operasional perangkat otonom di kecamatan yang menangani bidang-bidang pekerjaan umum, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan; 20. Menyelenggarakan pembinaan dalam bidang pertanahan, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja di wilayah kerjanya; 21. Menyelenggarakan pemerintahan bidang tertentu lainnya, yaitu informasi dan komunikasi, kesejahteraan sosial, penanaman modal, pertambangan, pemukiman, perimbangan keuangan dan penataan ruang; 22. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, dengan satuan kerta terkait; 23. Mengkoordinasikan UPT, di wilayah kerjanya; 24. Memberikan rekomendasi dalam rangka melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) para Kepala UPT di wilayah kerjanya; 25. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; 26. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 27. Mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran kecamatan; 28. Melaporkan secara rutin, baik tertulis maupun lisan kepada Bupati, setiap kegiatan yang dilakukan atau kejadian di wilayah kerjanya; 29. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan


30. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan; 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan; 3. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, pedoman pelaksanaan tugas;

sebagai

4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya; 5. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

tugas,

6. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; 7. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas kecamatan; 8. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar; 9. Mengoreksi dan memaraf surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan; 10. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan; 11. Menyusun dan menelaah yang berhubungan dengan keputusan Camat; 12. Memantau kegiatan bawahan lingkup Sekretariat; 13. Melaksanakan pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan; 14. Melaksanakan penatausahaan keuangan kecamatan; 15. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kecamatan; 16. Melaksanakan urusan umum yang meliputi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan administrasi lainnya; 17. Menyusun dan mengolah data kepegawaian kecamatan; 18. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan; 19. Mengadministrasikan semua urusan surat keterangan, rekomendasi, dan perizinan yang ada di wilayah kecamatan; 20. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara; 21. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara; 22. Memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan kedinasan kepada Camat; 23. Mengelola perencanaan dan program kecamatan; 24. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran lingkup kecamatan;

dan pelaksanaan

25. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan kecamatan termasuk urusan administrasi umum, kepegawaian, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat, perencanaan dan program kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 26. Melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 27. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Subbagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

dalam urusan administrasi

2. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 4. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; 5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; 6. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan; 7. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan; 8. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku; 10. Melaksanakan pencatatan aset/inventaris, pengadaan kebutuhan administrasi dan pemeliharaan bangunan, penataan ruangan/halaman serta pekarangan kecamatan; 11. Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan; 12. Mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian; 13. Menyusun, menyimpan, dan memelihara data-data kepegawaian di lingkup kecamatan; 14. Membuat konsep rekomendasi pemberian izin belajar, tugas belajar dan ujian dinas serta mengusulkan pemberian tanda penghargaan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 15. Melaksanakan kegiatan pengusulan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengenaan sanksi hukum disiplin pegawai di lingkup kecamatan; 16. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang urusan kepegawaian dengan satuan kerja terkait; 17. Melaksanakan layanan di bidang keuangan di lingkup kecamatan; 18. Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan; 19. Menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara dan pembantu bendahara kepada atasan; 20. Membina mengawasi bendahara dan para bendahara pembantu; Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

21. Melaksanakan pengadministrasian dan pembayaran gaji; 22. Menkgoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 23. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gantu rugi (TPTGR); 24. Membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); 25. Melaksanakan pembinaan/bimbingan/pengarahan kegiatan pekerjaan bendahara dan bendahara pembantu; 26. Merencanakan kebutuhan barang inventaris; 27. Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan kecamatan; 28. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris; 29. Melaksanakan penyusunan/pengusulan Sekretaris Kecamatan;

kebutuhan

perlengkapan

kepada

30. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai kebijakan pimpinan; 31. Melaksanakan pengelolaan kebersihan dan keamanan kantor dan lingkungannya; 32. Melaksanakan usulan administrasi penghapusan/DUM barang inventaris sesuai dengan aturan yang berlaku; 33. Melaksanakan pengamanan dan penyimpanan perlengkapan yang rusak; 34. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan yang berkaitan dengan urusan umum dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 35. Melaporkan kepada Sekretaris Kecamatan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 36. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Subbagian Umum; 37. Bersama-sama dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Subbagian Umum dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran; 38. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 39. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Subbagian Program

Mempunyai Tugas sebagai berikut : 1. membantu Sekretaris Kecamatan, dalam melaksanakan tugas perencanaan dan program; 2. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 4. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas; 5. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; 6. menyusun program dan anggaran kecamatan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

7. mengoreksi konsep naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh camat; 8. mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup kecamaran; 9. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana strategis kecamaran; 10. menyusun perencanaan tahunan kecamaran dan perencanaan lainnya; 11. menyusun usulan rencana anggaran sesuai perencanaan dan program kecamatan; 12. menyajikan data pelaksanaan kegiatan kecamatan; 13. meremajakan data dalam sistem informasi masalah kecamatan; 14. menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 15. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Program, sesuai ketentuan yang berlaku; 16. menyusun laporan tahunan kegiatan kecamatan; 17. menyusun konsep pembuatan profil kecamatan; 18. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kecamatan; 19. melaksanakan revitalisasi bottom up planning kegiatan program kecamatan; 20. melaksanakan konsolidasi dalam perencanaan program kecamatandengan satuan kerja terkait; 21. mengumpulkan dan mengolah hasil kegiatan program kecamatan; 22. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan program kecamatan; 23. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan, yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 24. melaporkan kepada Sekretaris Kecamatan, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 25. mengkoordinasikan, mengoreksi, menyusun rencana anggaran kecamatan; 26. melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran kecamatan bersama dengan para Kepala Seksi dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia anggaran; 27. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku; 28. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Seksi Pemerintahan

Mempunyai Tugas sebagai berikut : 1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam urusan pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa dan atau kelurahan; 2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan; 4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; 6. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 7. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

konsultasi

pelaksanaan

8. Melaksanakan fasilitasi pemilihan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; 10. Mengumpulkan dan mengolah data pemerintahan di tingkat kecamatan; 11. Menyajikan data situasi/kondisi pemerintahan di tingkat kecamatan; 12. Melaksanakan administrasi pemerintahan; 13. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan preventif memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

serta

14. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; 15. Melaksanakan kegiatan administrasi bidang pertanahan; 16. Melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 17. Melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas urusan pemerintahan; 18. Melaksanakan penelaahan dan kajian terhadap rancangan Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kuwu; 19. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemerintahan tingkat desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan; 20. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan di kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 21. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada Camat; 22. Melaksanakan kelurahan;

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan

23. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

penyelenggaraan desa

dan/atau

tugas/kegiatan

Seksi

24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Seksi Ketertiban dan Ketenteraman Mempunyai Tugas sebagai berikut : 1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan;

dalam tugas pembinaan

2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; 6. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. Mengumpulkan dan mengolah data bidang ketenteraman, perlindungan masyarakat;

ketertiban dan

8. Menampilkan data situasi/kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan masyarakat; 10.Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka operasional penegakan terhadap kegiatan pelanggaran Peraturan Daerah; 11.Melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan keramaian di wilayah kecamatan; 12.Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan bidang pertambangan dan energi; 13.Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan; 14.Melaksanakan perencanaan dan pengendalian usaha-usaha preventif dan represif serta memfasilitasi penyelesaian perselihan antar warga masyarakat, suku, agama, dan ras; 15.Merumuskan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis; 16.Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 17.Melaksanakan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masalah perizinan, sesuai ketentuan yang berlaku; 18.Melaksanakan pemantauan terhadap situasi ketenteraman dan ketertiban di kecamatan; 19.Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dalam menjaga situasi ketenteraman dan ketertiban di kecamatan; 20.Melaksanakan konsultasi vertikal dalam upaya perlindungan masyarakat di kecamatan; 21. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 22. Melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 23. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

Seksi

24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


 Seksi Ekonomi dan Pembangunan Mempunyai Tugas sebagai berikut : 1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas dalam tugas di bidang ekonomi dan pembangunan tingkat kecamatan; 2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan; 4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; 6. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; 7. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum; 8. Mengumpulkan dan mengolah data bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan; 9. Menampilkan data situasi/kondisi ekonomi dan pembangunan di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku; 10.Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa; 11.Melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan kecamatan; 12.Melaksanakan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat kecamatan dan koordinasi horizontal terutama dengan Kepala UPT dan satuan kerja lainnya, dalam rangka usulan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan; 13.Melaksanakan kegiatan latihan keterampilan bagi masyarakat tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 14.Melaksanakan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat desa; 15.Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi; 16.Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pekerjaan umum; 17.Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pembangunan budaya dan pariwisata; 18. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ekomnomi dan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 19. Melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 20. Melaksanakan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan; 21. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan


22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Seksi Kesejahteraan Rakyat Mempunyai Tugas sebagai berikut : 1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan;

dalam tugas di bidang

2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan; 4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; 6. Mengendalikan dan mengoreksi pelaksanaan tugas pelaksana/bawahan; 7. Mengumpulkan dan mengolah data kesejahteraan rakyat termasuk data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan; 8. Melaksanakan pengolahan data kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan; 9. Menampilkan data peta situasi/kondisi kesejahteraan social di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku; 10.Melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan; 11.Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotong-royongan dan keswadayaan masyarakat; 12.Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan; 13.Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat; 14.Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenagakerjaan; 15. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 16. Melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 17. Melaksanakan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan; 18. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Kesejahteraan Rakyat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

Seksi

19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


 Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum Mempunyai Tugas sebagai berikut : 1. Membantu Camat, dalam melaksanakan tugas pelayanan umum tingkat kecamatan;

dalam tugas pendapatan dan

2. Menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas dan pengembangan karier bawahan; 4. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 5. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; 6. Melaksanakan penghimpunan dan mengolah data pendapatan dan pelayanan umum di kecamatan; 7. Menampilkan data situasi pendapatan dan pelayanan umum di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku; 8. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 9. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum; 10. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan bidang pelayanan umum tingkat kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 11. Melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sesuai dengan APBD Perubahan Tahun 2014 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Belanja Tidak Belanja Tidak % Belanja Belanja % Langsung langsung Langsung Langsung 1.566.309.000,- 1.551.082.235,- 99,03 351.421.400,- 343.725.503,- 97,81

1.3.4 Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Kecamatan

sesuai

dengan

Urusan

Pemerintah

Daerah

yang

dilaksanakan Anggaran Belanja Urusan Otda,Pemum

Realisasi Belanja

Barang jasa

Modal

Pemeliha raan

Barang jasa

Modal

Pemeliha raan

270.505.400

41.502.000

39.414.000

263.893.053

40.418.450

39.414.000


1.3.5 Penggunaan Aset Kecamatan dapat dibuat dalam tabel sebagai berikut : Rincian Aset

Nilai Aset 2013

Aset Tetap

Nilai Aset 2014

1.045.860.414

1.121.989.388

-

-

Peralatan dan mesin

683.611.414

759.740.388

Gedung dan bangunan

361.099.000

361.099.000

Jalan, instalasi & jaringan

-

-

Aset tetap lainnya

-

-

Konstruksi dlm pengerjaan

-

-

1.150.000

1.150.000

32.322.099

23.127.099

Tanah

Aset Lainnya Aset rusak berat

1.3.6 Susunan Organisasi Kecamatan (Bagan SOTK Kecamatan) Struktur Organisasi Kecamatan Talun disusun dengan kelengkapan Organisasi adalah sebagai berikut :

CAMAT

INSTANSI VERTIKAL

SEKRETARIS KECAMATAN

SUBBAG UMUM

UPT

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI TIBTRAM

11 DESA DESA DESA


SUBBAG PROGRAM

SEKSI EKBANG

SEKSI KESRA

SEKSI YANUM

1.3.7 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Kecamatan (per 31 Desember 2014)

NO

NAMA/NIP

PANGKAT / GOL

JABATAN

1.

M. IMAM SUBERANI, S.IP 19680410 198803 1 003 Drs. DODON MAHARGONO, MM 19580427 198608 1 001 Hj. YUYUM SETIANINGRUM, B.Sc 19620807 198603 2 007 YANDI BUDI RISWANDI, S.Sos 19680728 199702 1 001

Pembina Tk.I / (IV/b)

Camat

Pembina Tk.I / (IV/a)

Sekretaris Camat

Penata Tk.I (III/d)

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

2. 3. 4.

Penata Tk.I (III/d)

5.

AKHMAD SIFAA, S.STP 19830625 200112 1 002

Penata Tk.I (III/d)

6.

Hj. MAUNAH, SE 19590116 198308 2 001

Penata Tk.I (III/d)

7.

NENENG HERIYETI 19580503 198402 2 001 RUSLAN SETIADI 19580412 198001 1 003 ANDRI MELASA, S.Sos, M.Si 19820511 201001 1 009 H. BATUBARA, S.Sos 19620101 198003 1 003 SUMANA 19640408 198808 1 002 M. SOLEKH S. 19790309 200901 1 001 M. HAFID 19790217 200701 1 003 RATONO 19650606 200701 1 037 Hj. YAYAH SUNARIAH 19591208 200701 2 002 TANAIM 19680310 200701 1 057 SUPRIA BUDI TAKARI 19670315 200701 1 053 WARYONO 19590612 198212 1 003 SUWAMIN 19770613 200906 1 002

Penata Tk.I (III/d)

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Penata (III/c)

Kepala Seksi Pelayanan Umum Kasubag Umum

Penata Muda Tk.I (III/b)

Kasubag Program

Penata (III/c)

Pelaksana

Pengatur Tk.I (II/d)

Pelaksana

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Pelaksana


Pelaksana


Pelaksana


Pelaksana


Pelaksana


Pelaksana

Pengatur Muda (II/a)

Pelaksana


Sekretaris Desa

20.

NURDIN 19740928 200906 1 001


Sekretaris Desa

21.

KADIMA 19751110 200906 1 003


Sekretaris Desa

22.

ADING SUHAEDI 19620213 200701 1 009


Sekretaris Desa

23.

UCUP SUCIPTO 19690712 200906 1 006 SARONI 19640103 200701 1 019


Sekretaris Desa


Sekretaris Desa

24.


1.3.8 Jumlah Pegawai menurut lingkup kerja berdasarkan Golongan (Sekretariat, Seksi per 31 Desember 2014) Golongan Lingkup Kerja

Jumlah IV

III

II

I

Non PNS

Camat

1

1

Sekretariat

1

1

Kepala Seksi

5

5

Kepala Sub Bagian

2

2

Pelaksana

1

14

15

8

14

24

Jumlah

2

1.3.9 Jumlah Pegawai menurut lingkup kerja berdasarkan Pendidikan ( per 31 Desember 2014) Pendidikan Lingkup Kerja S2 Camat Sekretariat

SMP/

SD/

Sederajat

Sederajat

Sederajat

1 4

1

2

Jumlah

1

1

Pelaksana Jumlah

SMA/

1

Kepala Seksi Kasubag

S1

1

5

1

2

1

13

1

15

6

15

1

24


BAB II RENJA KECAMATAN

2.1 VISI DAN MISI KECAMATAN Visi, dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999, didefinisikan sebagai cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Lebih lanjut dinyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, maka rumusan Visi Kecamatan Talun adalah: “TERWUJUDNYA KECAMATAN TALUN YANG MAJU DALAM PELAYANAN DENGAN DIDUKUNG OLEH APARATUR YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL ”. Sebagai operasional dari visi tersebut, perlu ditetapkan misi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar seluruh pihak yang berkepentingan serta seluruh pegawai di Kecamatan Talun mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang, maka ditetapkan Misi Kecamatan Talun, sebagai berikut :

 Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional.  Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN Misi Kecamatan Talun adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan mayarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi. Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, adalah sebagai berikut : 1. Dalam

mencapai

sasaran

terlaksananya

Pelimpahan

sebagian

Kewenangan

Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Publik, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dengan memperhatikan situasi dan potensi yang ada di wilayah Kecamatan. 2. Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan perizinan, Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.


2.3 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN No

Program

Kegiatan

1

2

3

1 Program Pelayanan 1. Penyediaan jasa Administrasi komunikasi, sumber daya air & Perkantoran Lisrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan ATK 5. Penyediaan barang cetakan & Penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Pagu 4

Realisasi 5

Sisa Anggaran

%

6

7

15.000.000

9.587.853

5.412.147 63,92

2.500.000

1.299.800

1.200.200 51,99

6.150.000

6.150.000

0 100,00

12.471.600 9.631.800

12.471.600 9.631.800

0 100,00 0 100,00

2.610.000

2.610.000

0 100,00

41.502.000

40.418.450

1.083.550 97,39

2.460.000

2.460.000

0 100,00

16.730.000

16.730.000

0 100,00

10. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

14.200.000

14.200.000

0 100,00

2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

69.441.500

69.441.500

0 100,00

33.264.000

33.264.000

0 100,00

7.080.000

7.080.000

0 100,00

1. Penyusunan laporan Capaian kinerja & ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.000.000

6.000.000

0 100,00

2.080.000

2.080.000

0 100,00

2.000.000

2.000.000

0 100,00

5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Penyusunann Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka Menengah (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) 1. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Pelayanan Umum (Yanum) 2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

8.300.500

8.300.500

0 100,00

15.000.000

15.000.000

0 100,00

20.000.000

20.000.000

0 100,00

15.000.000

15.000.000

0 100,00


Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) 4. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) 5. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Pemerintahan

35.000.000

35.000.000

0 100,00

15.000.000

15.000.000

0 100,00

2.4 PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN Program Nasional pada Kabupaten

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan

PNPM MP

PNPM MP

RASKIN

RASKIN

RUTILAHU

RUTILAHU

PSKS

PSKS

2.5

PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD, RENJA, RKA DAN DPA KECAMATAN TAHUN 2014 Tabel Perbandingan Program dan Kegiatan Kecamatan URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

RENJA

RKA

DPA

Urusan Otda, Pemerintahan Umum

√

√

√

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

√

√

√

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & lisrik

√

√

√

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan

√

√

√

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

√

√

√

Kegiatan Penyediaan ATK

√

√

√

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

√

√

√

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

√

√

√

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

√

√

√

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

√

√

√

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Kegiatan Penyusunan laporan Capaian kinerja & ikhtisar Realisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

RKPD

kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran

√

√

√

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

√

√

√

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral – Rencana Jangka Menengha (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Pelayanan Umum (Yanum) Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Trantib Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Ekbang Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelakanaan Kebijakan KDH Bidang Pemerintahan

2.6 DAFTAR PERATURAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat 2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuwu 3. Undang – Undang RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisai Kecamatan dan Kelurahan 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa 9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 10. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa


2.7 PERATURAN DAERAH YANG DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN

Tidak Ada


BAB III URUSAN DESENTRALISASI 3.1

RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI YANG DILAKSANAKAN Anggaran, Realisasi dan Pelaksana urusan wajib Jenis Belanja

No

Urusan

1

Urusan Wajib

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

3.2

Pegawai

Barang & jasa

Modal

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi

%

Pelaksana Urusan

1.551.082.235

303.307.053

40.418.450

1.917.730.400

1.894.807.738

98,80

Kec. Talun

PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

3.2.1 Program dan Kegiatan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Urusan Wajib No

Jumlah alokasi

Jumlah Realisasi

%

Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kecamatan Talun 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & lisrik Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan Penyediaan ATK

123.255.400

115.59.503

93,76

15.000.000

9.587.853

63,92

2.500.000

1.299.800

51,99

6.150.000

6.150.000 100,00

12.471.600

12.471.600 100,00

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

9.631.800

9.631.800 100,00

2.610.000

2.610.000 100,00

10 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014

41.502.000

40.418.450

97,39

2.460.000

2.460.000 100,00

16.730.000

16.730.000 100,00

14.200.000

14.200.000 100,00

102.705.500

102.705.500 100,00

69.441.500

69.441.500 100,00

33.264.000

33.264.000 100,00

3

Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 1 Kegiatan Penyusunan laporan Capaian kinerja & ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 2 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 3 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral – Rencana Jangka Menengha (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) 6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Pelayanan Umum (Yanum) 2 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 3 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Trantib 4 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Ekbang 5 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelakanaan Kebijakan KDH Bidang Pemerintahan 3.3

7.080.000

7.080.000 100,00

7.080.000

7.080.000 100,00

10.080.000

10.080.000 100,00

6.000.000

6.000.000 100,00

2.080.000

2.080.000 100,00

2.000.000

2.000.000 100,00

8.300.500

8.300.500 100,00

8.300.500

8.300.500 100,00

100.000.000

100.000.000 100,00

15.000.000

15.000.000 100,00

20.000.000

20.000.000 100,00

15.000.000

15.000.000 100,00

35.000.000

35.000.000 100,00

15.000.000

15.000.000 100,00

INDIKATOR KINERJA KUNCI Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Talun terlihat dalam lampiran IKK 3.2.


BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

4.1

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tidak Ada

4.2

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Tidak Ada


BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1.1 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Tidak Ada Kerjasaman dengan Pihak Ketiga 1.2 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Koramil dan Polsek 2. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya (KUA, BPS), pada rapat dinas maupun pertemuan lain 3. Melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung, melalui pelaporan dan evaluasi. 1.3 PEMBINAAN BATAS WILAYAH Tidak Ada Sengketa Batas Wilayah Desa/Kecamatan/Kabupaten 1.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Tidak Ada Bencana 1.5 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Data Ketenteraman dan Ketertiban a. Jumlah Anggota Pol PP : 3 b. Jumlah Linmas : 121 c. Jumlah Kasatgas : 11 d. Jumlah Pos Kamling : 115

Orang Orang Orang Pos

2. Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban a. Melakukan koordinasi dengan Polsek dan Koramil b. Kegiatan Piket di Kantor Kecamatan c. Pembinaan terhadap Mandor Desa d. Monitoring pelaksanaan perizinan e. Kegiatan Yandu (Pelayanan SKCK Keliling) 1.6 PRESTASI – PRESTASI Tidak Ada


BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN Pelaksanaan Otonomi Daerah berdampak pada Kewenangan Camat, dimana Camat sebagai Kepala Wilayah diubah menjadi Kepala Kantor Kecamatan.

Dimana kecamatan sekarang mengelola anggaran sendiri yang

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kecamatan masih menemui kendala diantaranya terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan. Anggaran kecamatan secara umum di Kabupaten Cirebon pada dasarnya tidak

jauh

berbeda,

seharusnya

guna

menunjang

pelaksanaan

dan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kecamatan harus didukung dengan anggaran yang memadai.

B. S A R A N Kantor Kecamatan sebagai tonggak keberhasilan pembangunan ditingkat bawah perlu adanya dukungan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan pemerintahan ,pembangunan dan kemasyarakatan.

Talun,

Februari 2015

CAMAT TALUN

M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I NIP. 19680410 198803 1 003


LAMPIRAN IKK 3.2

INDIKATOR KINERJA KUNCI LPPD TAHUN 2014 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN OPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN No 1 1

2

Aspek

: : :

CIREBON KECAMATAN TALUN

Fokus

No

2 3 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional PENYELENGGARAAN Pemberdayaan URUSAN Masyarakat PEMERINTAHAN Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah cq.Departemen/LPND

4 1

KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

3

Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

2

IKK 5 Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Keberadaan Standar Operating Prosedure (SOP)

Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

Rumus Perhitungan 1 program 5 kegiatan 5/5 x 100%

6

Jenis Data 7 Kegiatan fisik : 5 kegiatan

Capaian Kinerja

Ket

8 100%

9 -

Ada

SOP Unit Pelayanan Kecamatan.

Ada

-

1 Perda 1/1 x 100%

Perda No.15 Tahun 2007

100%

Perda No.15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

No 1 3

Aspek 2 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

        

Fokus

No

3

4 4

Camat Sekretaris Camat Kasi Yanum Kasi Kesra Kasi Trantib Kasi Ekbang Kasi Pemerintahan Kasubag Umum dan Keuangan Kasubag Program

IKK 5 Rasio struktur jabatan dan eselonering

Rumus Perhitungan 9/9 x 100%

Jenis Data

6         

7 Jabatan yang ada : Camat Sekretaris Camat Kasi Yanum Kasi Kesra Kasi Trantib Kasi Ekbang Kasi Pemerintahan Kasubag Umum dan Keuangan Kasubag Program

Capaian Kinerja

Ket

8 100%

9 -

-

Jabatan yang harus ada : 9 Jabatan

4

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

5

Keberadaan jabatan fungsional dan struktur organisasi

Tidak ada jabatan fungsional

Fungsional bidang : Tidak ada

Tidak

6

Rasio PNS Kabupaten

24/15.871 x 100

PNS SKPD 24 orang Total PNS Kabupaten 15.871 pegawai

0,15%

7

Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikaan pelatihan kepemimpinan

9/9 x 100%

Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim 9 orang

100%

Jabatan yang ada : 9 jabatan

-

9 Jabatan Camat : M. Imam Suberani, S.IP Diklat Pim III  Sekretaris Camat : Drs. Dodon Mahargono, M.Si 

No

Aspek

Fokus

No

IKK

Rumus Perhitungan

Jenis Data

Capaian Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

8

Ket

   







8

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

9/9 x 100%

9 orang     

Camat Sekretaris Camat Kasi Yanum Kasi Kesra Kasi Trantib

100%

9 Diklat Pim III Kasi Yanum : Neneng Heriyeti Diklat Pim IV Kasi Kesra : Hj. Maunah, SE Diklat Pim IV Kasi Trantib : Yandi Budi Riswandi, S.Sos Diklat Pim IV Kasi Ekbang : Akhmad Sifaa, S.STP Diklat Pim IV Kasi Pemerintahan : Hj. Yuyum Setianingrum, B.Sc Diklat Pim IV Kasubag Umum dan Keuangan : Ruslan Setiadi Diklat Pim IV Kasubag Program : Andri Melasa, S.Sos, M.Si 9 Jabatan



Camat : M. Imam Suberani, S.IP Pangkat : Pembina Tk. I

No

Aspek

Fokus

No

IKK

Rumus Perhitungan

1

2

3

4

5

6

Jenis Data    

7 Kasi Ekbang Kasi Pemerintahan Kasubag Umum dan Keuangan Kasubag Program

Capaian Kinerja

Ket

8

9 















Sekretaris Camat : Drs. Dodon Mahargono, M.Si Pangkat : Pembina Kasi Yanum : Neneng Heriyeti Pangkat : Penata Tk.I Kasi Kesra : Hj. Maunah, SE Pangkat : Penata Tk. I Kasi Trantib : Yandi Budi Riswandi , S.Sos Pangkat : Penata Tk. I Kasi Ekbang : Akhmad Siffa, S.STP Pangkat : Penata Kasi Pemerintahan : Hj. Yuyum Setianingrum, B.Sc Pangkat : Penata Tk. I Kasubag Umum dan Keuangan : Ruslan Setiadi Pangkat : Penata Kasubag Program : Andri Melasa,

No

Aspek

Fokus

No

IKK

Rumus Perhitungan

Jenis Data

Capaian Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD

9

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD

Ada dokumen Jumlah 3 dokumen

  

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD Sinkronisasi Program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD

Renstra Renja RKA

10

6 Program

6/6 x 100%

6 Program

100%

11

6 Program

6/6 x 100%

6 Program

100%

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12

6 Program

6/6 x 100%

6 Program

100%

Alokasi Anggaran

13

Anggaran SKPD thd total belanja APBD

1.894.807. 738,/1.917.730.400,- x 100%

Total belanja SKPD 1.894.807.738,Total belanja APBD 1.917.730.400,-

98,80%

Besaran belanja modal

14

Belanja modal thd total belanja SKPD

40.418.450,/1.894.807.738,-x100%

Total belanja modal SKPD 40.418.450,-

2,13%

  

Ada Ada Ada

Ket 9 S.Sos, M.Si Pangkat : Penata Muda Tk. I -

-

-

-

-

No

Aspek

Fokus

No

IKK

Rumus Perhitungan

1

2

3

4

5

6

15

Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

39.414.000/263.893.053,x 100%

Total belanja pemeliharaan SKPD : 39.414.000,Total belanja barang dan jasa SKPD : 263.893.053,-

14,93%

16

Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

39.414.000,- / 1.894.807.738,- x 100%

Total belanja pemeliharaan SKPD : 39.414.000,Total belanja SKPD : 1.894.807.738,-

2,08%

17

Keberadaan laporan Ada keuangan SKPD (Neraca, CALK)

Laporan Keuangan 1. Neraca 2. CALK 3. LRA

Ada

18

Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD

Ada

Jenis dokumen : KIB, RKBU, KIR, Buku INV. Barang, Lap. Mutasi Barang

Ada

19

Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD

0/164 x100%



Aset yang tidak digunakan : 0 unit Aset yang dikuasai SKPD 164 unit

0%

Besarnya belanja pemeliharaan

Laporan Keuangan SKPD

7

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Jenis Data

Capaian Kinerja

Ket

8

9

7 Total belanja SKPD 1.894.807.738,-



100%

-

-

-

-

-

No

Aspek

Fokus

No

IKK

Rumus Perhitungan

Jenis Data

Capaian Kinerja

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

Jumlah fasilitas/prasarana 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman Media Masa

8

PEMBERIAN

Bentuk-bentuk

Responsivitas terhadap

21

Keberadaan survey

1 unit 1 unit 1 berkas 3 surat kabar

Ada

1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman Media Masa

Ada Ada Ada Tidak Ada Ada

Ada

Survey IKM terhadap pelayanan masyarakat sebanyak 150 responden Talun,

Februari 2015

CAMAT TALUN

M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I NIP. 19680410 198803 1 003

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) KECAMATAN TALUN

Recommend Documents