KUISIONER LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) 5 (LIMA) TAHUNAN KOTA MATARAM PERIODE

KUISIONER LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) 5 (LIMA) TAHUNAN KOTA MATARAM PERIODE 2011-2015

A. URUSAN DESENTRALISASI

I. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram adalah - Bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram adalah Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Dalam melaksanakan urusan wajib selama periode 2011-2015, dijelaskan bahwa: a. Rincian program yang dilaksanakan berdasarkan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2011-2015 adalah sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran (2011-2015) 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (2011-2015) 3. Program peningkatan disiplin aparatur (2011-2015) 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (20112015) 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (2015) 6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (2011-2015) 7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (2011-2015) 8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan (2013-2015) 9. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (2013-2015)

1

b. Rincian alokasi dan realisasi anggaran (% fisik & % keuangan) selama periode 2011-2015, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : PROSENTASE REALISASI ANGGARAN

TAHUN

ALOKASI ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

(RP.)

ANGGARAN (RP.)

1

2

3

4

5

6

1.

2011

6.153.912.394

5.856.342.769

95.16

95.16

2

2012

7.140.438.492

6.027.678.462

84.42

84.42

3.

2013

8.486.201.921

8.169.536.003

96.27

96.27

4.

2014

9.932.514.308

9.738.998.182

98.05

98.06

5.

2015

10.750.409.079

10.567.957.639

98,30

103,23

NO

KEUANGAN (%)

FISIK (%)

c. Capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD, renstra dan renja SKPD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : CAPAIAN INDIKATOR KINERJA N O 1

2011

INDIKATOR KINERJA

2012

TAR GET

REALI SASI

TAR GET

2013

REALI SASI

TAR GET

2014

REALI SASI

TAR GET

2015

REALI SASI

TAR GET

REALI SASI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban

-

-

427.640 pen duduk

270 Pener tiban

427.640 Pen duduk

270 Pener tiban

427.640 pen duduk

222 pener tiban

427.640 pen duduk

270 Pener tiban

2.

Jumlah Patroli Pol PP

-

-

1095 Kali

365 Kali

1440 Kali

1440 Kali

1440 kali

1440 kali

1440 kali

1440 Kali

3.

Persentase petugas Pol PP yang telah mendapatkan Diklat

-

-

82 org Anggota Satpol PP

50 org Anggota Satpol PP

76 org Anggota Satpol PP

76 org Anggota Satpol PP

80 org Anggota Satpol PP

77 org Anggota Satpol PP

80 org Anggota Satpol PP

77 org Anggota Satpol PP

4.

Angka Kriminalitas

-

-

24 Kasus

12 Kasus

24 Kasus

11 Kasus

24 Kasus

11 Kasus

24 Kasus

11 Kasus

5.

Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun / 10.000 penduduk

-

-

194 Kali

169 Kali

194 Kali

169 Kali

194 Kali

182 kali

194 Kali

185 Kali

6.

Jumlah konflik vertical dan konflik horizontal yang terjadi dalam satu tahun

-

-

-

-

48 Kasus

21 Kasus

48 Kasus

25 Kasus

48 Kasus

30 Kasus

7.

Jumlah pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan/ jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun berkenaan x 100

-

-

21 Kali

138 Kali

300 Kali

276 Kali

300 kali

250 kali

300 kali

280 kali

2

3. Berdasarkan Pasal 8 Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, dalam penyelenggaraan urusan wajib, tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini :

N O

PELAYANAN DASAR

1 1

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2014 – INDIKATOR 2015 (%) 3 4

2 Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daeah di Kab/Kota Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) Kab/ Kota

2

3

TARGET TAHUNAN ( % )

2011

2012

2013

2014

2015

SKPD PENANG GUNG JAWAB

5

6

7

8

9

10

100 %

-

92,00

85,00

81,82

94,63

Satuan Polisi Pamong Praja

4 kali patroli dalam sehari

4,00

5,33

5,33

6,67

6,67

Satuan Polisi Pamong Praja

186 orang 321 Lingkung an

26,00

3,72

3,72

3,72

3,72

KETERANGAN

11

…. Regu ------- = ... x patroli 6 Kecamatan

… anggota Linmas ----------------- = …. 50 Kelurahan

4. Dukungan personalia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram periode 31 Desember 2015 dalam penyelenggaraan urusan wajib dapat dilihat pada tabel berikut :

Jum Peg 117

Kualifikasi pendidikan SD SMP SLTA S1 S2

: : : : :

1 1 80 33 2

Pangkat dan golongan

Juru (I/a) : 1 Juru Tk. I (I/d) : 1 Pengatur muda (II/a) : 6 Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 30 Pengatu (II/c) : 25 Pengatur Tk. I (II/d) : 14 Penata Muda (III/a) : 7 Penata Muda Tk. I (III/b) : 15 Penata (III/c) : 5 Penata Tk. I (III/d) : 7 Pembina (IV/a) : 5 Pembina Utama Muda (IV/c) : 1

Pejabat struktural

Eselon II/b Eselon III/a Eselon III/b Eselon IV/a

: : : :

Pejabat fungsional

1 5 11

Keterangan : Tidak ada Pejabat Fungsional

3

5. Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan selama periode 2011-2015,

ada beberapa

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sangat berpengaruh pada upaya pencapaian target indicator kinerja daerah pada level outcome/hasil. Beberapa permasalahan dan bagaimana solusinya dapat dilihat pada table berikut ini :

NO. 1.

PERMASALAHAN

SOLUSI

Masih kurangnya jumlah personil anggota

- Penambahan personil/anggota Sat Pol PP

Satuan Polisi Pamong Praja, akibatnya

segera kiranya dapat dipenuhi oleh BKD.

pelaksanaan tugas berjalan kurang optimal. 2.

Kualitas

SDM

aparatur

masih

harus

- Mengoptimalkan Sumber Daya yang ada dan

ditingkatkan karna sebagian belum mengikuti

merencanakan

serta

diklat Teknis Pol PP dan Diklat Penyidik

bimbingan teknis untuk penyegaran PPNS

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik Pejabat

Kota

maupun Staf/Anggota

meningkatkan

Mataram

menganggarkan

secara

dukungan

bertahap sarana

dan

prasarana 3.

Belum optimalnya tugas penegakan perda karena kendala

koordinasi dan minimnya

sinergitas instansi terkait untuk melibatkan

- Penambahan personil/anggota Sat Pol PP segera kiranya dapat dipenuhi oleh BKD - Mengoptimalkan Sumber Daya yang ada dan

Pol PP dan terbatasnya serta masih

merencanakan

tersebarnya

instansi

bimbingan teknis untuk penyegaran PPNS

(SKPD) sehingga sulit dimobilisasi untuk

Kota Mataram secara bertahap meningkatkan

menyidik pelanggaran perda

dukungan sarana dan prasarana

PPNS

diberbagai

serta

- Meningkatkan sinergitas dalam

sosialisasi

menganggarkan

dengan SKPD

Perundang-undangan

Daerah yang terkait langsung dengan program SKPD yang bersangkutan. - Meningkatkan

Koordinasi

dalam

penyelenggaraan Trantibum secara lebih intens dengan instansi terkait dan seluruh unsur masyarakat. - Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS POLRES Mataram bagi upaya pembinaan dan pemberdayaan PPNS 4.

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional

- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana

penunjang

untuk

kelancaran

operasional

4

6. Program dan kegiatan unggulan dalam penyelenggaraan urusan wajib pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram selama periode 2011-2015? Termasuk ke dalam bidang program unggulan manakah program tersebut jika dikaitkan dengan 3 (tiga) program unggulan Pemerintah Kota Mataram? Bagaimana tingkat pencapaiannya? Apakah ada kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan? 1.

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program ini termasuk program unggulan di bidang urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan tingkat capaian sampai dengan akhir periode Desember 2015 adalah sebesar 99.49%.

2.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal Kegiatan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal dengan tingkat capaian sampai dengan akhir periode Desember 2015 adalah sebesar 87,22 %.

3.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program ini termasuk program unggulan di bidang urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Kegiatan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan tingkat capaian sampai akhir periode Desember 2015 sebesar 99,50 %.

4.

Program penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan tingkat capaian sampai akhir periode Desember 2015 sebesar 96,49 %.

B. TUGAS PEMBANTUAN I. Tugas Pembantuan yang Diterima - Tidak Ada

II. Tugas Pembantuan yang Diberikan - Tidak Ada C. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN I. Kerjasama Antar Daerah - Tidak Ada II. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga - Tidak Ada

5

III. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Selama periode 2011-2015, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah a. Dasar hukum (untuk kegiatan yang telah di SK kan) 1. Dasar Hukum kegiatan yang telah di SK kan Pada Tahun 2012 

Keputusan Walikota Mataram Nomor : 374/IV/2012 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pemantau dan Informasi Gejala-Gejala Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Mataram



Keputusan Walikota Mataram Nomor : 376/IV/2012 tentang Tim Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Mataram



Keputusan Walikota Mataram Nomor 377/IV/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Dasar Hukum kegiatan yang telah di SK kan pada Tahun 2013 

Keputusan Walikota Mataram Nomor 26/I/2013 tentang pembentukan tim operasional penegakan peraturan daerah (Yustisi) Kota Mataram



Keputusan Walikota Mataram Nomor : 27/I/2013 tentang

tim pengarah penegakan

peraturan daerah Kota Mataram 

Keputusan Walikota Mataram Nomor : 161/II/2013 tentang pembentukan tim pembinaan, pemantau dan informasi gejala-gejala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kota Mataram



Keputusan Walikota Mataram Nomor : 821/IX/2013 tentang pembentukan tim pengamanan terpadu ex pelabuhan pantai ampenan

3. Dasar Hukum kegiatan yang telah di SK kan pada Tahun 2014 

Keputusan Walikota Mataram Nomor : 144/II/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Perda Kota Mataram



Keputusan Walikota Mataram Nomor 145/II/2014 tentang Pembentukan Tim Operasional Penegakan Peraturan Daerah (Yustisi) Kota Mataram



Keputusan Walikota Mataram Nomor 244/III/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kota Mataram



Keputusan Walikota Mataram Nomor 245/III/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kota Mataram



Keputusan Walikota Mataram Nomor 247/III/2014 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Mataram Tahun 2014



Keputusan Walikota Mataram Nomor 248/III/2014 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Terpadu Eks Pelabuhan Pantai Ampenan Tahun 2014 6



Keputusan Walikota Mataram Nomor 249/III/2014 tentang Pembentukan Tim Pembina, Pemantau dan Informasi Gejala Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kota Mataram Tahun 2014

4. Dasar Hukum kegiatan yang telah di SK kan pada Tahun 2015 

Keputusan Walikota Mataram Nomor 255/II/2015 tentang Pembentukan Tim Patroli Wilayah dengan Instansi Terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2015



Keputusan Walikota Mataram Nomor 256/II/2015 tentang Pembentukan Tim Pengarah Operasional Pengaturan, Penjagaan, dan Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2015



Keputusan Walikota Mataram Nomor 257/II/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Pelaksana Pemeriksaan, Penyidikan, dan Pemberkasan Kasus-Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Mataram Tahun 2015



Keputusan Walikota Mataram Nomor 258/II/2015 tentang Pembentukan Tim Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Penegak Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Mataram Tahun 2015



Keputusan Walikota Mataram Nomor 259/II/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2015



Keputusan Walikota Mataram Nomor 260/II/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantau dan Informasi Gejala-Gejala Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram Tahun 2015



Keputusan Walikota Mataram Nomor 1005/X/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2015 di Kota Mataram

b. Forum koordinasi 1. Pada Tahun 2012 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selaku Pembina dalam Tim Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Mataram dan Tim Pembinaan, Pemantau dan Informasi Gejala-Gejala Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Mataram. 2. Pada Tahun 2103 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selaku pembina dalam tim koordinasi penegakan perda di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, tim koordinasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Mataram dan tim pembinaan, pemantau dan informasi gejala-gejala gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Mataram dan tim pengamanan terpadu ex pelabuhan pantai ampenan. 3. Pada Tahun 2014 forum Koordinasi Pimpinan Daerah selaku Pengarah Tim Terpadu Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Peraturan Daerah, Tim Operasional Penegakan 7

Peraturan Daerah (Yustisi), Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden, Tim Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap gangguan

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Tim Pembina, Pemantau dan

Informasi Gejala Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. c. Materi koordinasi Dalam rangka lebih meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan Perda dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di kota mataram. d. Instansi vertikal yang terlibat a. Pengadilan Negeri Mataram b. Kejaksaan Negeri Mataram c. Polres Mataram d. Polsek se-Kota Mataram e. Dandim 1606 Lombok Barat f. Danramil se-Kota Mataram g. Balai POM Mataram h. Koramil Ampenan i. Babinmaspol e.

Sumber dan jumlah anggaran : 1. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2012 terdiri dari: 

Pembentukan Tim Pembinaan, Pemantau dan Informasi Gejala-Gejala Gangguan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Kota Mataram sejumlah Rp. 90.300.000



Pemberian Honor Tim Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Mataram sejumlah Rp. 57.300.000,-



Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sejumlah Rp.60.900.000,-

2. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2013 terdiri dari : 

Pembentukan Tim Operasional Penegakan Peraturan Daerah (Yustisi) Kota Mataram sejumlah Rp.15.000.000



Pembentukan Tim Pengarah Penegakan Peraturan Daerah Kota Mataram

sejumlah

21.150.000 

Pembentukan Tim Pembinaan, Pemantauan dan Informasi Gejala-Gejala Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Mataram sejumlah Rp. 55.350.000



Pembentukan Tim Pengamanan Terpadu EX Pelabuhan Pantai Ampenan sejumlah 63.750.000,- dan Tim Pelaksana Pengamanan Terpadu EX Pelabuhan Ampenan sejumlah 16.985.000 8

3. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2014 terdiri dari : 

Pembentukan Tim Terpadu dan Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Perda Kota Mataram dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.300.000



Pembentukan Tim Operasional Penegakan Peraturan Daerah (Yustisi) Kota Mataram dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.000.000



Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kota Mataram dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.075.000



Pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kota Mataram dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.075.000



Pembentukan Tim Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Mataram Tahun 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.700.000



Pembentukan Tim Pengamanan Terpadu Eks Pelabuhan Pantai Ampenan Tahun 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.300.000



Pembentukan Tim Pembina, Pemantau dan Informasi Gejala Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kota Mataram Tahun 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 65.400.000

4. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 terdiri dari : 

Pembentukan Tim Terpadu dan Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Perda Kota Mataram dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 81.000.000



Pembentukan Tim Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Mataram Tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.800.000



Pembentukan Tim Pembina, Pemantau dan Informasi Gejala Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kota Mataram Tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 491.400.000

f.

Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 1. Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan pada tahun 2012 adalah : 

Tim Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum selama 9 (sembilan) bulan.



Tim Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Mataram 9 (sembilan) bulan.

9



Tim Pembinaan, Pemantau dan Informasi Gejala-Gejala Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Mataram selama 9 (sembilan) bulan.

2. Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan pada tahun 2013 adalah : 

Tim pengarah penegakan peraturan daerah Kota Mataram selama 3 kegiatan



Tim operasional penegakan peraturan daerah (Yustisi) Kota Mataram selama 3 Kegiatan



Tim pembinaan, pemantauan dan informasi gejala-gejala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Mataram selama 9 (sembilan) bulan



Tim pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum selama 9 (sembilan) bulan.



Tim koordinasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kota Mataram 9 (sembilan) bulan.



Tim pengamanan dan pelaksana terpadu EX Pelabuhan Pantai Ampenan selama 6 (enam) bulan.

3. Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan pada tahun 2014 adalah : 

Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Perda Kota Mataram sebanyak 12 bulan



Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah (Yustisi) Kota Mataram sebanyak 1 kegiatan



Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kota Mataram sebanyak 1 kegiatan



Pengamanan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kota Mataram sebanyak 1 kegiatan



Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Mataram Tahun 2014 sebanyak 4 kegiatan



Kegiatan Pengamanan Terpadu Eks Pelabuhan Pantai Ampenan Tahun 2014 sebanyak 6 bulan



Kegiatan Pembina, Pemantau dan Informasi Gejala Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kota Mataram Tahun 2014 sebanyak 12 bulan

4. Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan pada tahun 2015 adalah : 

Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Perda Kota Mataram sebanyak 12 bulan



Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah (Yustisi) Kota Mataram sebanyak 1 kegiatan



Kegiatan Pengamanan Pilkada Kota Mataram Tahun 2015 di Kota Mataram sebanyak 1 kegiatan



Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Mataram Tahun 2015 sebanyak 4 kegiatan



Kegiatan Pembina, Pemantau dan Informasi Gejala Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Kota Mataram Tahun 2015 sebanyak 12 bulan

10

g. Hasil dan manfaat koordinasi Terciptanya Sinergitas/Kesepahaman di lapangan terutama dalam mengantisipasi Isu/Aksi Sporadik Masyarakat guna menciptakan Kondusifitas Daerah melalui Akselerasi/Percepatan penanganan gejala-gejala gangguan ketentaraman dan ketertiban masyarakat di Kota Mataram. h. Tindak lanjut koordinasi  Penanganan bersama aksi-aksi masyarakat dan dampaknya  Koordinasi berkelanjutan dalam informasi dan data IV.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Selama periode 2011-2015, berkaitan dengan bencana dan penanggulangannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah (BPBD) Kota Mataram ikut melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini : a. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya setiap tahunnya selama periode 2011-2015 1. Pada Tahun Anggaran 2012, berkaitan dengan bencana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram ikut terlibat dalam upaya pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana, dimana dalam setiap pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram menurunkan 1 regu atau 12 orang anggota Sat Pol PP yang dipimpin oleh Komandan Regu. Pada tahun 2012 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram mengamankan sedikitnya 17 bencana yang terjadi diwilayah Kota Mataram diantaranya adalah pengamanan bencana banjir, pohon tumbang dan kebakaran. 2. Pada Tahun Anggaran 2013, berkaitan dengan bencana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram ikut terlibat dalam upaya pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana, dimana dalam setiap pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram menurunkan 1 regu atau 12 orang anggota Sat Pol PP yang dipimpin oleh Komandan Regu. Pada tahun 2013 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram mengamankan sedikitnya 18 bencana yang terjadi diwilayah Kota Mataram diantaranya adalah pengamanan bencana banjir, pohon tumbang dan kebakaran. 3. Pada tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram ikut terlibat dalam upaya pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana, dimana dalam setiap penanggulangan bencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram menurunkan 1 regu atau 12 orang anggota Sat Pol PP yang dipimpin oleh Komandan Regu. Bencana yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 21 kasus diantaranya adalah kebakaran sebanyak 11 kasus, banjir sebanyak 1 kasus, gelombang pasang sebanyak 3 kasus, pohon tumbang sebanyak 6 kasus. Bencana kebakaran yang melanda wilayah Kota Mataram di sebakkan karna arus pendek sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta benda. Selain kebakaran, banjir, gelombang pasang dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa wilayah Kota Mataram. 4. Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram ikut terlibat dalam upaya pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana, dimana dalam setiap 11

penanggulangan bencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram menurunkan 1 regu atau 12 orang anggota Sat Pol PP yang dipimpin oleh Komandan Regu. Bencana yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 15 kasus diantaranya adalah kebakaran sebanyak 8 kasus, banjir sebanyak 3 kasus, gelombang pasang sebanyak 1 kasus, pohon tumbang sebanyak 3 kasus. Bencana kebakaran yang melanda wilayah Kota Mataram di sebabkan karena arus pendek sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta benda. Selain kebakaran, banjir, gelombang pasang dan pohon tumbang juga terjadi di beberapa wilayah Kota Mataram. b. Status Bencana Status Bencana yang terjadi di wilayah Kota Mataram selama 2015 digolongkan status bencana regional yang lingkup dampaknya pada tingkat kelurahan dan kecamatan. c. Sumber Anggaran 1. Pada Tahun 2012 Sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 9.990.000 2. Pada Tahun 2013 Sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 35.000.000 3. Pada Tahun 2014 Sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 20.000.000 4. Pada Tahun 2015 Sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 50.000.000 d. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana Langkah antisipasi dan kesiapsiagaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja terhadap bencana perlu disiapkan. Langkah-langkah antisipasi yang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram antara lain sebagai berikut : a. Memaksimalkan koordinasi dengan instasi terkait yaitu dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kota Mataram. b. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberi informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana. c. Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. d. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan guna meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan lingkungan. e. Pembuatan peta kawasan rawan bencana dan peta rencana evakuasi. 12

f.

Pembuatan Regu Tanggap Darurat, maupun pelatihan penanggulangan bencana/Gladi Posko / Lapangan Bencana.

g. Mengoptimalkan potensi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. h. Memantau dan mengantisipasi seluruh kejadian bencana di Kota Mataram. e. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi yaitu : Becana banjir, pohon tumbang yang disebabkan angin kencang dan tanah longsor. V.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Selama periode 2011-2015, berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum beragam kejadian yang terjadi di wilayah Kota mataram diantaranya adalah konflik yang berbasi SARA, anarkisme, pencurian, penganiayaan sehingga meresahkan masyarakat di wilayah Kota Mataram. a.

Gangguan yang terjadi 1.

Pada Tahun 2012, gangguan yang disebabkan oleh Konflik yang berbasis SARA, anarkisme bahkan separatisme yang terjadi di wilayah Kota Mataram sebanyak 3 kasus diantaranya adalah tawuran antar warga getap dan seganteng cakranegara, perkelahian antar warga gapuk dengan warga otak desa kecamatan selaparang, perkelahian antar warga topati dengan warga karang waates karang mas-mas cakranegara. Untuk gangguan-gangguan lain

seperti pencurian,

curanmor, copet/jambret, penganiayaan frekwensinya sangat menonjol sehingga sangat meresahkan masyarakat di wilayah Kota Mataram. Adapun laporan Kamtibmas Satlinmas pada tahun 2012 dapat dilihat pada data berikut ini :

2.

1.

Pencurian

:

kasus

2.

Curanmor

:

kasus

3.

Copet/jambret

:

kasus

4.

Penganiayaan

:

kasus

Pada Tahun 2013, gangguan yang disebabkan oleh Konflik yang berbasis SARA, anarkisme bahkan separatisme yang terjadi di wilayah Kota Mataram sebanyak 7 kasus diantaranya adalah keributan warga pejeruk/karang baru yang disebabkan kesalahpahaman antar anak muda yang terjadi pada tanggal 07 Februari 2013, perkelahian antar dua kelompok warga yang mana penyebabnya karna adat nyongkolan antara warga jeringgo dan warga gerimak yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2013, perkelahian antara 2 orang warga diperumahan permata indah selagalas yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2013, perkelahian antara warga Pandan alas dan Tohpati yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2013, perkelahian antara warga seganteng dan getap yang terjadi pada tanggal 22 September 2013, perkelahian antar warga mapak dan mapak reong yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2013, perkelahian yang terjadi antar 2 orang warga karang sukun yang mengakibatkan keresahan masyarakat yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2013. Untuk gangguan-gangguan lain

seperti pencurian, curanmor, copet/jambret, penganiayaan

frekwensinya sangat menonjol sehingga sangat meresahkan masyarakat di wilayah Kota Mataram. 13

Adapun laporan Kamtibmas Satlinmas pada tahun 2013 dapat dilihat pada data berikut ini :

3.

1. Pencurian

: 345 kasus

2. Curanmor

: 1005 kasus

3. Copet/jambret

:

4. Penganiayaan

: 128 kasus

87 kasus

Pada Tahun 2014, gangguan yang disebabkan oleh Konflik yang berbasis SARA, anarkisme bahkan separatisme tidak terjadi di wilayah Kota Mataram. Untuk gangguan-gangguan lain seperti pencurian, curanmor, copet/jambret, penganiayaan frekwensinya sangat menonjol sehingga sangat meresahkan masyarakat di wilayah Kota Mataram. Adapun laporan Kamtibmas Satlinmas pada tahun 2014 dapat dilihat pada data berikut ini :

4.

1. Pencurian

: 313 kasus

2. Curanmor

: 681 kasus

3. Copet/jambret

: 62 kasus

4. Penganiayaan

: 105 kasus

Pada Tahun 2015, gangguan yang disebabkan oleh Konflik yang berbasis SARA, anarkisme bahkan separatisme tidak terjadi di wilayah Kota Mataram. Untuk gangguan-gangguan lain seperti pencurian, curanmor, copet/jambret, penganiayaan frekwensinya sangat menonjol sehingga sangat meresahkan masyarakat di wilayah Kota Mataram. Adapun laporan Kamtibmas Satlinmas pada tahun 2015 dapat dilihat pada data berikut ini :

b.

1. Pencurian

: 250 kasus

2. Curanmor

: 550 kasus

3. Copet/jambret

: 75 kasus

4. Penganiayaan

: 90 kasus

Penanggulangannya Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani masalah ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Mataram adalah : 1. Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait dalam rangka koordinasi pembina wilayah yang dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari anggota forum koordinasi pimpinan umat beragama. 2. Penyiapan SDM yang memiliki kapasitas yang memadai melaluipelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. 3. Membangun forum-forum diskusi. 4. Melakukan tindakan sesuai aturan/regulasi dalam rangka supremasi hokum secara tegas dan konsisten. 5. Melakukan penyuluhan Perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum 6. Melakukan fasilitasi pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan, di tingkat kelurahan dan kecamatan.

14

7. Melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring di wilayah sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin bias terjadi. 8. Melaksanakan aktifitas patrol wilayah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. c.

Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram selalu melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat keamanan yaitu dengan Kepolisian Sektor (Polsek) dan atau Komando Rayon Militer, anggota linmas yang tersebar dimasing-masing lingkungan dan anggota informan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sehingga mampu meredam seluruh isu-isu dan potensi konflik yang muncul.

d.

Sumber dan jumlah anggaran 1. Pada tahun 2012 Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah Anggaran sebesar

Rp. 177.750.000.

2. Pada tahun 2013 Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah Anggaran sebesar

Rp. 20.000.000

3. Pada tahun 2014 Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah Anggaran sebesar

Rp. 409.600.000

4. Pada tahun 2015 Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Mataram melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 361.210.000

Mataram, Februari 2016 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram

CHAERUL ANWAR, SIP NIP. 1960 1202 198003 1 003

15