LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) GUBERNUR ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) GUBERNUR ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

(BAPEDAL) PEMERINTAH ACEH

BAB III URUSAN DESENTRALISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL ) ACEH Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Aceh dengan program dan kegiatan sebagai berikut : A. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi e. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) c. Peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura b. Pemantauan Kualitas Lingkungan c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 d. Pengkajian Dampak Lingkungan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015

III - 1

e. Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 8. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam a. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan c. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah d. Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah 10. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut a. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a. Pengawasan dan Pengendalian RTH B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh terdiri atas : 1. Informasi Status Mutu Air 2. Informasi Status Mutu Udara Ambien 3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Sampai saat ini, Bapedal Aceh belum mempunyai Dokumen Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), jadi masih mengacu pada pencapaian SPM Nasional 100%. 1. Informasi Status Mutu Air Tahun 2015, pelayanan informasi status mutu air dilakukan melalui kegiatan pemantauan kualitas air sungai dengan sumber dana Dekonsentrasi TA 2015 yaitu Kr. Tamiang dan Kr. Baro, sedangkan untuk sumber dana APBA pemantauan kualitas air dilakukan pada sungai dan danau yaitu Kr. Sabee, Kr. Meurebo, Kr. Peusangan, Kr. Meuriam, Danau Aneuk Laot dan Danau Laut Tawar. Sampai dengan bulan Desember 2015, Pemantauan air sungai Kr. Tamiang telah dilakukan 5 kali pemantauan yang telah ditetapkan dengan 7 titik sampling. Sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBA telah dilakukan 2 kali pemantauan dengan 5 titik sampling.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015

III - 2

a. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kr. Tamiang Kab. Aceh Tamiang Pemantauan kualitas air sungai Kr. Tamiang telah dilaksanakan 5 kali yaitu bulan Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2015, pemantauan dilakukan pada 7 titik pantau di lokasi-lokasi terpilih yaitu : Titik I : Desa Kaloy Kec. Tamiang Hulu – Aceh Tamiang Titik II : Seumadam Kec. Kejuruan Muda – Aceh Tamiang Titik III : Kebon Tengah Kec. Kejuruan Muda – Aceh Tamiang Titik IV : Jembatan Sekerak Kec. Sekerak – Aceh Tamiang Titik V : Jembatan Kota Lintang Kec. Kuala Simpang – Aceh Tamiang Titik VI : Jembatan Alur Manis Kec. Rantau – Aceh Tamiang Titik VII : Pekan Seureway Kec. Seureway – Aceh Tamiang Berdasarkan analisa hasil pemantauan air sungai Kr. Tamiang pada tahun 2015, didapatkan bahwa status sungai Kr. Tamiang diklasifikasikan ke dalam “tercemar ringan”. b. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kr. Baroe Kab. Pidie Pemantauan kualitas air sungai Kr. Baroe dilaksanakan 5 kali yaitu bulan Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2015, pemantauan dilakukan pada 7 titik pantau di lokasi-lokasi terpilih yaitu : Titik I : Krueng Baro Desa Blang Bubue Kec. Tangse Pidie Titik II : Jembatan Lhok Keutapang Desa Beungga Kec. Tangse Pidie Titik III : Inlet PDAM Keumala Desa. Keumala Dalam Kec. Keumala Pidie Titik IV : Meetareum Desa Meetareum Kec. Mila Pidie Titik V : Desa Mesjid Ilot Kec. Mila Pidie Titik VI : Jembatan Gantung Kuning Desa Pante Garut Kec. Indra Jaya Pidie

Titik VII : Jembatan Gantung Blang Asan Ds. Blang Asan Kec. Kota Sigli Pidie

Berdasarkan analisa hasil pemantauan air sungai Kr. Baroe pada tahun 2015, didapatkan bahwa status sungai Kr. Tamiang diklasifikasikan ke dalam “tercemar ringan”. c. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kr. Sabee Kab. Aceh Jaya Pemantauan kualitas air sungai Kr. Sabee dilaksanakan 2 kali yaitu bulan April dan Oktober 2015, pemantauan dilakukan pada 5 titik pantau di lokasi-lokasi terpilih yaitu : Titik I : Desa Genie (Hulu) Kec. Kr. Sabee – Aceh Jaya Titik II : Jembatan Gantung Gumtha Kec. Kr. Sabe Calang Aceh Jaya Titik III : Intake PDAM Ranto Kec. Kr. Sabee – Aceh Jaya Titik IV : Desa Datar WAS Kec. Kr. Sabee – Aceh Jaya Titik V : Desa Keude Kr. Sabee – Aceh Jaya Berdasarkan analisa hasil pemantauan air sungai Kr. Sabee pada tahun 2015, didapatkan bahwa status sungai Kr. Tamiang diklasifikasikan ke dalam “tercemar ringan”. d. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kr. Meurebo Kab. Aceh Barat Pemantauan kualitas air sungai Kr. Meurebo dilaksanakan 2 kali yaitu bulan April dan Oktober 2015,, pemantauan dilakukan pada 5 titik pantau di lokasi-lokasi terpilih yaitu : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015

III - 3

: Jembatan gantung Desa Keutambang Kec. Kr. Pantai – Aceh Barat Titik II : Jembatan Desa Sawang Tubei Kec. Kaway XVI – Aceh Barat Titik III : Desa Gunong Berghang (Intake PDAM) Kec. Kaway XVI – Aceh Barat Titik IV : Desa Pasie Aceh Tunong Kec. Meurebo – Aceh Barat Titik V : Desa Jembatan Besi Kec. Meurebo – Aceh Barat Berdasarkan analisa hasil pemantauan air sungai Kr. Meurebo pada tahun 2015, didapatkan bahwa status sungai Kr. Tamiang diklasifikasikan ke dalam “tercemar ringan”. Titik I

e. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kr. Peusangan Kab. Bireuen Pemantauan kualitas air sungai Kr. Peusangan dilaksanakan 2 kali yaitu bulan April dan nopber 2015, pemantauan dilakukan pada 5 titik pantau di lokasi-lokasi terpilih yaitu : Titik I : Desa Suka Tani Kec. Juli Titik II : Simpang Jaya Kec. Juli Titik III : Teupin Mane Kec. Juli Titik IV : Pante Lhong Kec. Peusangan Titik V : Kec. Matang Berdasarkan analisa hasil pemantauan air sungai Kr. Peusangan pada tahun 2015, didapatkan bahwa status sungai Kr. Tamiang diklasifikasikan ke dalam “tercemar ringan”. f. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kr. Mariam Kab. Pidie Pemantauan kualitas air sungai Kr. Mariam dilaksanakan 2 kali yaitu bulan April dan Oktober 2015, pemantauan dilakukan pada 5 titik pantau di lokasi-lokasi terpilih yaitu : Titik I : Kr. Mariam Tangse Titik II : Kr. Marian Kp. Kr. Mariam Tangse Titik III : Dusun Alue Lhok Tangse Titik IV : Desa Lrue Kp. Kr. Mariam Tangse Titik V : Jembatan Desa Ireu Tangse Berdasarkan analisa hasil pemantauan air sungai Kr. Mariam pada tahun 2015, didapatkan bahwa status sungai Kr. Tamiang diklasifikasikan ke dalam “tercemar ringan”. g. Pemantauan Kualitas Air Danau Aneuk Laot Kota Sabang Pemantauan kualitas air danau Aneuk Laot dilaksanakan 2 kali yaitu bulan Mei dan Oktober 2015, pemantauan dilakukan pada 5 titik pantau di lokasi-lokasi terpilih yaitu : Titik I : Danau Aneuk Laot (Lingk Putroe Ijo) Suka Karya Sabang Titik II : Inlet (Lingk Putroe Ijo) Aneuk Laot Suka Karya Sabang Titik III : Intake PDAM Aneuk Laot Desa Suka Karya Sabang Titik IV : Kompleks mata air Anuek Laot Suka Karya Sabang Titik V : Pasiran Suka Karya Sabang Berdasarkan analisa hasil pemantauan Air Danau Aneuk Laot pada tahun 2015, didapatkan bahwa status sungai Kr. Tamiang diklasifikasikan ke dalam “tercemar ringan”. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015

III - 4

h. Pemantauan Kualitas Air Danau Laut Tawar Kab. Aceh Tengah Pemantauan kualitas air danau Aneuk Laot dilaksanakan 2 kali yaitu bulan Mei dan Nopember 2015, pemantauan dilakukan pada 6 titik pantau di lokasi-lokasi terpilih yaitu : Titik I : Kr. Peusangan Desa BOM Kec. Lut Tawar - Aceh Tengah Titik II : Danau Laut Tawar Desa Kelitu Kec. Lut Tawar – Aceh Tengah Titik III : Dana Laut Tawar Desa Mendele Kec. Kebayakan - Aceh Tengah Titik IV : Inlet Danau Desa Kelitu Bintang - Aceh Tengah Titik V : Inlet Danau Desa Toweran Kec. Lut Tawar - Aceh Tengah Titik VI : Danau Laut Tawar Desa Pante Menye Kec. Bintang - Aceh Tengah Berdasarkan analisa hasil pemantauan Air Danau Laut Tawar pada tahun 2015, didapatkan bahwa status sungai Kr. Tamiang diklasifikasikan ke dalam “tercemar ringan”. Indikator dan Penilaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Indikator yang digunakan adalah : Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya di Aceh, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya. Penilaian SPM adalah sebagai berikut :

Prosentase (%) jumlah sumber air yang dipantau = kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya

Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status x 100 % mutu airnya Jumlah sumber air yang telah ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi provinsi

Pada Tahun 2015, jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya sebanyak 6 sungai dan 2 danau. Jumlah sumber air yang telah ditetapkan oleh BAPEDAL Aceh pada tahun 2015 ini sebanyak 8 sumber air, dan capaian SPM untuk Indikator Informasi Status Mutu Air Tahun 2015 sebesar 100%. 2. Informasi Status Mutu Udara Ambien Tahun 2015, pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dilakukan melalui kegiatan pemantauan kualitas udara ambien di 22 kab/kota, dengan parameter yang telah ditetapkan. Lokasi titik sampling (titik pantau) di masingmasing kab/kota sebagai berikut : No 1.

Kabupaten/Kota Banda Aceh

Lokasi Titik Pantau Depan Kantor PLN Jl. T. Nyak Arief, Depan Gedung Sosial Jl. T. Cik Ditiro dan Depan Gedung Taman Budaya Jl. Teuku Umar


Hasil pengujian Parameter Kondisi baik

III - 5

2.

Kab. Aceh Besar

3.

Kab. Pidie

4.

Kab. Pidie Jaya

Depan Kantor Pegadaian Jln Iskandar Muda No. 6 Meureudu

5.

Kab. Bireuen

6.

Kota Lhokseumawe

7.

Kab. Aceh Utara

8.

Kab. Aceh Timur

9.

Kota Langsa

10.

Kab. Aceh Tamiang

11.

Kab. Bener Meriah

Jl. Sultan Iskandar Muda No.13-15 Kota Bireuen Jl. Merdeka No. 1 depan Gedung Grapari Telkomsel Depan Terminal antar kota di jalan Banda Aceh – Medan Lhoksukon Depan Mapolsek Idie Rayeuk Desa Kp. Jawa di Jalan Banda Aceh – Medan Depan SMA 1 Jalan Jend. Ahmad Yani Langsa Depan Mess Mahkamah Syariah Jln Ir. H. Juanda No. 63 Karang Baru Desa Pante Raya Jln. BireuenTakengon

12.

Kab. Aceh Tengah

13.

Kab. Gayo Lues

14.

Kab. Aceh Tenggara

15.

Kota Sabang

16.

Kab. Aceh Selatan

17.

Kab. Nagan Raya

18.

Kab. Aceh Singkil

19.

Kab. Aceh Jaya

Persimpangan Tugu Calang jalan Teuku Umar Simpang Tugu Kec. Krueng Sabee Calang

20.

Kab. Aceh Barat

Depan Masjid Agung Baitul Makmur Jalan Imam Bonjol Kota Meulaboh

21.

Kab. Aceh Daya

Depan Bundaran Bank Aceh jalan Sentral (Alun-alun Kota Blang Pidie) Blang Pidie

Barat

Lambaro Jln Banda Aceh-Medan Km. 9 Depan Mesjid Agung Al-Falah Jln Prof. A. Majid Ibrahim Kota Sigli

Jalan Lebe Keder No. 49 perempatan Depan Bank Aceh Takengon Depan bundaran Kota Blangkejeren (Depan Bank Aceh/Depan Mapolres) Jln Kutacane – Medan Depan Stadion H. Syahadat Kutacane Jln. Jendral Ahmad Yani Persimpangan Pujasera Kota Sabang, Jl. Cut Nyak Dhien, Gampong Kuta Timu, Suka Karya Kota Sabang Depan Mesjid Agung Istiqamah Tapaktuan Dpn Masjid Besar Baiturrahim Jl. Nasional Sp. Peut Kec Kuala Kab. Nagan Raya Dekat Stasiun Pengisian BBM Kota Singkil


Kondisi baik Hidrokarbon tergolong tinggi namun masih di bawah ambang batas Hidrokarbon tergolong tinggi namun masih di bawah ambang batas Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Hidrokarbon tergolong tinggi namun masih di bawah ambang batas Kondisi baik Kondisi baik Hidrokarbon tergolong tinggi namun masih di bawah ambang batas Kondisi baik

Kondisi baik Kondisi baik Hidrokarbon tergolong tinggi namun masih di bawah ambang batas Kondisi baik

TSP tergolong tinggi namun masih di bawah ambang batas TSP tergolong tinggi namun masih di bawah ambang batas

III - 6

22.

Kota Subulussalam

Dpn Motel dan Bengkel Maulida Citra Grup Jl. Teuku Umar No. 130

TSP tergolong tinggi namun masih di bawah ambang batas

Parameter pengujian kualitas udara ambient mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 1999. Parameter analisa yang diukur adalah Sulfur Dioksida, Karbon Dioksida, Nitrogen Dioksida, Oksidan, Timah hitam (Pb), Hidrokarbon, dan Debu Total (TSP). Analisa dilakukan oleh laboratorium Anugrah Analisis Sempurna, Jakarta. Pada pengukuran terdapat beberapa kota tinggi nilai ambang batasnya. Adapun parameternya yang tergolong tinggi namun masih dibawah ambang batas yang ditentukan adalah Hidrokarbon pada Kabupaten Pidie jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Singkil. Parameter TSP tergolong tinggi terukur pada Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam. Hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa berdasarkan parameter pengujian yang merujuk pada lampiran 1 PP No. 41 mengenai Pengendalian pencemaran Udara, kondisi kualitas udara pada lokasi-lokasi pengujian masih dalam kondisi baik karena berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan. Indikator dan Penilaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Indikator yang digunakan adalah : Jumlah kabupaten/kota yang terdapat di Aceh dipantau kualitas udara ambiennya dan informasikan mutu udara ambiennya. Penilaian SPM adalah sebagai berikut :

Prosentase (%) jumlah kabupaten/kota yang = dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan status mutu udara ambiennya

Jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dilokasi/kawasan pemukiman dan kawasan x 100 % industri dalam 1 tahun dan diinformasikan mutu udara ambiennya Jumlah kab/kota yang ada di wilayah provinsi

Dari 23 kab/kota yang ada di Aceh pemantauan /pengujian kualitas udara ambien dilaksanakan di 22 kab/kota, capaian SPM untuk Informasi Status Mutu Udara Ambien pada Tahun 2015 adalah sebesar 95,65 %. 3. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2015, Bapedal Aceh menerima 9 pengaduan masalah lingkungan yaitu : 1) Popping (kebocoran) Ammonia oleh PT. PIM Krueng Geukueh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara sehingga menyebabkan bau dan terganggunya aktifitas warga setempat (berita Haria Serambi Indonesia, 28 Maret 2015): mengakibatkan 59 warga Tambon Baroh kec. Dewantara terpapar ammonia sehingga pingsan dan masuk rumah sakit dan Surat Laporan Paparan Amonia PT. PIM No. 337/OT.0302/4000 tanggal 30 Maret 2015. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015

III - 7

Penanganan Masalah/Kasus : Sudah dilakukan pemantauan lapangan pada tanggal 09-11 April 2015 dan tindak lanjut sebagai berikut : a. Secara teknis; menurunkan tekanan operasi, memperbaiki safety valve dan menghentikan produksi pabrik urea-2 untuk perbaikan safety valve, Semua warga yang terkena paparan ammonia sudah diberikan pengobatan sesuai dengan kebutuhan oleh pihak PT. PIM, c. PT.PIM segera melakukan sosialisasi tanggap darurat untuk masyarakat sekitar pabrik secara periodik, terutama pada saat akan beroperasi (start up) dan membagikan alat pengaman seperti masker kepada warga, d. PT. PIM segera memperbarui rambu-rambu peringatan bahaya paparan gas ammonia di sekitar lingkungan pabrik, e. PT. PIM segera memperbarui poster-poster dan petunjuk pada assambly meeting, f. PT. PIM segera memasang alat penyerap gas ammonia di sekitar katup pengaman dan tanda-tanda terjadinya bahaya di sekitar pabrik. 2) Kasus Limbah perusahaan sawit (PKS) PKS. Koperasi Prima Jasa Kab. Aceh Timur di badan Sungai Bayeun (berita Harian Serambi pada tanggal 19 Mei 2015 dan laporan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)). Penanganan Masalah/Kasus : Bapedal Aceh sudah melakukan pemantauan lapangan pada tanggal 22-25 Mei 2015 dengan tindak lanjut bahwa PKS. Koperasi Prima Jasa harus memperbaiki posisi kondisi kolam yang berdampingan dengan sungai (kolam 13) untuk menghindari terjadinya longsor, melakukan perawatan pada kolam-kolam IPAL dan meningkatkan efesiensi IPAL sehingga kualitas air limbah yang akan dibuang ke Badan Lingkungan dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Dan tetap melakukan pengujian air limbah yang telah dilakukan pengelolaan ke media lingkungan setelah Kolam 13(tiga belas) setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter sesuai dengan Kepmen LH nomor 51 Tahun 1995 di laboratorium terakreditasi. 3) Kasus Limbah perusahaan sawit (PKS) PKS. PT. Ensem Sawita Kab. Aceh Timur di badan Sungai Bayeun (berita Harian Serambi pada tanggal 19 Mei 2015 dan laporan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)) Penanganan Masalah/Kasus : Bapedal Aceh melakukan pemantauan ke lapangan pada Tanggal 22-25 Mei 2015 dengan tindak lanjut sebagai berikut : a). Untuk dapat diperbaiki posisi dan kondisi kolam yang berdampingan dengan sungai agar terhindar dari terjadinya kelongsoran. b). Melakukan perawatan pada kolam-kolam IPAL dan meningkatkan efesiensi IPAL sehingga kualitas air limbah yang akan dibuang ke Badan Lingkungan dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. c). Tetap melakukan pengujian air limbah yang telah dilakukan pengelolaan ke media lingkungan setelah Kolam 12 setiap 1 (satu) bulan dengan parameter sesuai dengan Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995 di Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015

III - 8

laboratorium terakreditasi. d). Melaporkan progres perbaikan temuan lapangan pengelolaan limbah cair kepada BLHKP Kabupaten Aceh Timur, tembusannya ke Bapedal Aceh selambat-lambatnya bulan Agustus 2015. e). Melakukan pelaporan secara khusus kegiatan pengelolaan limbah cair setiap tiga bulan secara periodik kepada kepada Bapedal Aceh dengan tembusan kepada BLHKP Kabupaten Aceh Timur. 4) Kasus Limbah perusahaan sawit (PKS) PKS. PT. Anugerah Fajar Rezeki Kab. Aceh Timur di badan Sungai Bayeun (berita Harian Serambi pada tanggal 19 Mei 2015 dan laporan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)) Penanganan Masalah/Kasus : Bapedal Aceh sudah melakukan pemantauan lapangan pada Tanggal 22-25 Mei 2015 , dengan tindak lanjut sebagai berikut : a). Segera melaksanakan penerapan yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan (UKL-UPL). b). Segera mengurus izin-izin lain terkait dengan izin pengelolaan lingkungan (izin pembuangan limbah cair, izin TPS Limbah B3, izin Pengelolaan Limbah B3). c). Untuk dapat diperbaiki posisi dan kondisi kolam yang berdampingan dengan alur pengairan sawah agar terhindar dari terjadinya kelongsoran. d). Melakukan perawatan pada kolam-kolam IPAL dan meningkatkan efesiensi IPAL sehingga kualitas air limbah yang akan dibuang ke badan lingkungan dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. e). Tetap melakukan pengujian air limbah yang telah dilakukan pengelolaan ke media lingkungan setelah Kolam 13 setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter sesuai dengan Kepmen LH nomor 51 Tahun 1995 di laboratorium terakreditasi. f). Melaporkan setiap 6 (enam) bulan hasil pemantauan air limbah per bulan, debit harian, pH harian produksi senyatanya dan seluruh penrapan yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan kepada BLHKP Kabupaten Aceh Timur, tembusannya ke Bapedal Aceh secara rutin. g). Melaporkan progres perbaikan temuan lapangan pengelolaan limbah cair kepada BLHKP Kabupaten Aceh Timur, tembusannya ke Bapedal Aceh selambat-lambatnya bulan Agustus 2015. h). Melakukan pelaporan secara khusus kegiatan pengelolaan limbah cair setiap tiga bulan secara periodik kepada kepada Bapedal Aceh dengan tembusan kepada BLHKP Kabupaten Aceh Timur. 5) Dugaan kasus akibat kebocoran pembuangan penampungan limbah sawit PKS. PT. Raja Marga Gp. Alue Rambot Kec. Darul makmur Kab. Nagan Raya. Penanganan Masalah/Kasus : Hasil tindak lanjut sebagai berikut : a). Segera mengurus izin-izin terkait dengan izin IPAL, TPS LB3 dan izin Pengelolaan LB3, b). Dinding IPAL perlu segera dibuat permanen agar tidak merembes dan kelonsoran pada musim hujan. c). Meredam


III - 9

kebisingan sesuai dengan tuntutan masyarakat perlu menanam pohon di sekitar lokasi pabrik. d). Pihak PKS wajib melakukan pemulihan terhadap lingkungan, baik fisik, sosial dan biologis, e). Jika terjadi kelalaian di sekitar pabrik pihak perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan berlaku. f). Jika terjadi pencemaran terhadap lingkungan maka pihak perusahaan wajib memulihkan fungsi LH sesuai dengan fungsi dan/atau peruntukannya, dan membayar ganti kerugia sesuai dengan pasal 5 Permen LH No. 13 Tahun 2013 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, tetap memberikan kompensasi kepada warga sekitar pabrik sesuai hasil kesepakatan (BAP). 6) Dugaan kasus limbah ke sungai oleh PKS. PT. Ensem Lestari Kab. Aceh Singkil. Penanganan Masalah/Kasus : Sudah dilakukan pemantauan lapangan pada tanggal 02-06 Juni 2015, dengan tindak lanjut sebagai berikut : a). Untuk dapat merawat kondisi kolam agar tidak terjadi hal-hal yang merusak lingkungan. b). Melakukan perawatan pada kolam-kolam IPAL dan meningkatkan efesiensi IPAL sehingga kualitas air limbah yang akan dibuang ke badan lingkungan dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. c). Tetap melakukan pengujian air limbah yang telah dilakukan pengelolaan ke media lingkungan setelah Kolam 11 setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter sesuai dengan PermenLH No. 5 Tahun 2014 di laboratorium terakreditasi. d). Melakukan pencatatan debit harian air limbah. e). Melakukan pencatatan pH harian air limbah. f). Memaksimalkan fungsi kerja alat pengukur debit pada titik outlet yang telah ditentukan, sesuai dengan tiik koordinat. g). Melaporkan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan hasil pemantauan air limbah per bulan, debit harian, pH harian produksi senyatanya ke BLHKP Kabupaten Aceh Singkil, tembusannya ke Bapedal Aceh secara rutin. h). Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi setiap orang di lingkungan PT. Ensem lestari secara optimal. i). Pihak PKS. PT. Ensem Lestari wajib melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak akibat dari kegiatan dari pabrik baik fisik, sosial dan biologis di Kabupaten Aceh Singkil. j). Akibat dari kelalaian pihak perusahan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku jika terjadi sesuatu disekitar lingkungan pabrik. k). Melakukan tindakan- tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak sesuai dengan fungsi dan/atau peruntukannya Kabupaten Aceh Singkil. l). Membayar ganti kerugian sesuai dengan Pasal 5 PermenLH No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 7) Dugaan Kasus Pencemaran Tambak Masyarakat oleh PKS. PT. Mapoli Raya Kab. Aceh Tamiang Penanganan Masalah/Kasus : Sudah dilakukan pemantauan lapangan pada tanggal 03-06 Juni 2015 dengan tindak lanjut sebagai berikut : a). PKS PT. Mopoli Raya harus melakukan perbaikan kinerja IPAL agar air limbahnya dapat memenuhi baku mutu dan wajib melaksanakan rekomendasi dari BLHK Aceh Tamiang untuk kelancaran proses permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair. Selain itu perusahaan tidak Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015

III - 10

boleh membuang air di alur disekitar kebun ke badan air apabila belum dilakukan pengujiam laboratorium sesuai parameter yang ada dalam peraturan perundangan. Untuk menghindari tergenangnya kebun saat hujan, maka dapat dibuat sumur resapan disekitar kebun. b). Terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik PKS PT. Mopoli Raya terhadap tambak masyarakat di Kampung Tualang, Matang Sentang, Lubuk Damar, Sidodadi dan Kampung Air Masin, diharapkan saudara dapat melakukan kajian daya dukung dan daya tampung sungai Tamiang, guna untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Hal ini disebabkan parameter yang melampaui Baku Mutu diperkirakan diakibatkan adanya kegiatan lain selain pabrik kelapa sawit tersebut. c). BAPEDAL Aceh juga secara rutin melakukan sampling air Sungai Tamiang sejak tahun 2010. Dari hasil uji laboratorium hasil pemantauan tahun 2014 dapat dilihat bahwa parameter COD, Nitrit, Amoniak, Phospat Klorin, Sulfida, Phenol, Minyak lemak telah melebihi baku mutu yang diizinkan dan status Sungai Tamiang adalah Tercemar Berat. 8) Paparan Uap Karbamat PT. PIM Kab. Aceh Utara (Koran Serambi Indonseia Tgl 27 Oktober 2015 serta surat Laporan Paparan Uap karbamat PT.PIM No. 475/OT0203/2000 tgl 28 Okt 2015. Penanganan Masalah/Kasus : Sudah dilakukan pemantauan lapangan pada tanggal 29 Oktober - 1 November 2015 dengan tindak lanjut sebagai berikut : a). Menjaga level tangki maksimum 80% (karena semakin tinggi volume tangki semakin banyak uap yang dikeluarkan). b). Membuat desain ulang terhadap venting system yang dapat mengarahkan uap karbamat ke scrubber.. 9) Dugaan Kasus Pencemaran Udara oleh PKS PT.PN I Tanjong Seumantoh Kab. Aceh Tamiang. Penanganan Masalah/Kasus : Sudah dilakukan pemantauan lapangan pada tanggal 17-19 Desember 2015, dengan tindak lanjut Pihak PT. PN I Tanjong Seumantoh harus membuat langkah-langkah yang lebih kongkrit apa yang menjadi tuntutan masyarakat dapat diperoleh untuk kesepakatan : a). Perusahaan segera menghentikan operasional boiler Fresser yang tidak berfungsi secara optimal dan harus melakukan kegiatan swapantau kualitas udara ambient pada parameter TSP (debu) sesuai dengan PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (menggunakan High Volume Air Sampler selama 24 jam), b). Harus memastikan bahwa pembangunan boiler sesuai dengan Kepka Bapedal 205 Tahun 19996 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Tidak Bergerak. c). Perusahaan segera mengevaluasi kembali kondisi IPAL, sehingga air limbah yang dibuang ke badan air memenuhi baku mutu air sesuai dengan Permen LH No. 05 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. d). Mengalokasikan dana CSR kepada masyarakat disekitar lingkungan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. e). Sengketa lahan Lapangan sepak bola antara pihak I Tj. Seumantoh dengan masyarakat, Pihak PKS Tj Seumantoh masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar lapangan sepak bola tersebut dapat dikeluarkan dari asset PT. PN I


III - 11

Tanjong Seumantoh. f). PT. PN I Tanjong Seumantoh juga masih berkoordinasi dengan pihak Dinas PU Kabupaten Aceh Tamiang untuk memenuhi tuntutan warga dalam hal penutupan parit di jalan Medan – Banda Aceh. g). Pabrik tetap beroperasi dan tenaga bongkar muat tetap bekerja seperti mana biasa. Indikator dan Penilaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Indikator yang digunakan adalah : Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Penilaian SPM adalah sebagai berikut : Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat = akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup x 100 % yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup provinsi dalam 1 tahun

Jumlah pengaduan yang diterima oleh masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 9 kasus, dan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun ini sebesar 9 kasus, jadi capaian SPM untuk Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2015 sebesar 100%. C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Urusan Wajib Pelaksana Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Aceh. D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Rincian Pendidikan

Eselon

Uraian S-3 S-2 S-1 D-4 D-3 D-2 D-1 SLTA SLTP SD II III IV Fungsional Non Struktural


Jumlah PNS 24 59 6 11 1 1 1 6 12 83

III - 12

Golongan

IV III II I Jumlah Total PNS

13 75 12 2 102

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi keuangan Rp. 10.000.000,- atau 100% dan fisik 100%. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Alokasi anggaran sebesar Rp. 382.404.000,- realisasi keuangan Rp. 339.886.310,- atau 88,88% dan fisik 100%. c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp. 28.581.000,- realisasi keuangan Rp. 28.565.000,- atau 99,94% dan fisik 100%. d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.053.294,- realisasi keuangan Rp. 15.053.144,- atau 100% dan fisik 100%. e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.181.000,- realisasi keuangan Rp. 11.181.000,- atau 100% dan fisik 100%. f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.003.700,- realisasi keuangan Rp. 6.003.600,- atau 100% dan fisik 100%. g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp. 133.688.000,- realisasi keuangan Rp. 133.633.000,- atau 99,96% dan fisik 100%. h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Alokasi anggaran sebesar Rp. 13.320.000,- realisasi keuangan Rp. . 13.320.000,- atau 100% dan fisik 100%. i. Penyediaan Makanan dan Minuman Alokasi anggaran sebesar Rp. 45.900.000,- realisasi keuangan Rp. 45.675.000,- atau 99,51% dan fisik 100%. j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


III - 13

Alokasi anggaran sebesar Rp. 485.830.000,- realisasi keuangan Rp. 397.331.447,- atau 81,78% dan fisik 95%. k. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.327.515.950,- realisasi keuangan Rp. 1.327.515.000,- atau 100% dan fisik 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur a. Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.600.000,- realisasi keuangan Rp. 35.480.000,- atau 99,66%.dan fisik 100%. b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Alokasi anggaran sebesar Rp.195.400.000,- realisasi keuangan Rp. 189.925.240,- atau 92,20% dan fisik 97,50%. c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- realisasi keuangan Rp. 27.950.550,- atau 99,82% dan fisik 100%. d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- realisasi keuangan Rp. 27.950.550,- atau 99,82% dan fisik 100%. e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp. 240.140.000,- realisasi keuangan Rp. 240.140.000,- atau 100% dan fisik 100%. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Alokasi anggaran sebesar Rp. 86.101.000,- realisasi keuangan Rp. 86.065.000,- atau 99,96% dan fisik 100%. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Alokasi anggaran sebesar Rp. 267.770.540,- realisasi keuangan Rp. 216.864.140,- atau 80,99% dan fisik 97,50%. b. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.536.400,- realisasi keuangan Rp. 6.536.400,- atau 100% dan fisik 100%. c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Alokasi anggaran sebesar Rp. 17.530.000,- realisasi keuangan Rp. 17.530.000,- atau 100% dan fisik 100%.


III - 14

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Alokasi anggaran sebesar Rp. 268.398.610,- realisasi keuangan Rp. 258.040.610,- atau 96,14% dan fisik 98,50%. 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Alokasi anggaran sebesar Rp. 147.643.100,- realisasi keuangan Rp. 134.629.750,- atau 91,19% dan fisik 92%. b. Pemantauan Kualitas Lingkungan Alokasi anggaran sebesar Rp. 454.325.650,- realisasi keuangan Rp. 438.287.755,- atau 96,47% dan fisik 98,33%. c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Alokasi anggaran sebesar Rp. 112.283.300,- realisasi keuangan Rp. 112.283.300,- atau 100% dan fisik 100%. d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Alokasi anggaran sebesar Rp. 63.210.200,- realisasi keuangan Rp. 61.998.560,- atau 98,08% dan fisik 100%. e. Pengkajian Dampak Lingkungan Alokasi anggaran sebesar Rp. 246.361.850,- realisasi keuangan Rp. 223.714.250,- atau 90,81% dan fisik 96,36%. f. Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Alokasi anggaran sebesar Rp. 66.064.400,- realisasi keuangan Rp. 59.557.400,- atau 90,15% dan fisik 95,00%. 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air Alokasi anggaran sebesar Rp. 395.670.000,- realisasi keuangan Rp. 391.408.000,- atau 98,92% dan fisik 99,40%. b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Alokasi anggaran sebesar Rp. 122.390.000,- realisasi keuangan Rp. 107.194.800,- atau 87,58% dan fisik 98,18%. c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Alokasi anggaran sebesar Rp. 52.457.300,- realisasi keuangan Rp. 51.878.300,- atau 98,90% dan fisik 100%.


III - 15

8. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam a. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Alokasi anggaran sebesar Rp. 522.847.750,- realisasi keuangan Rp. 459.884.539,- atau 87,96% dan fisik 90,00%.

9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Alokasi anggaran sebesar Rp. 161.831.600,- realisasi keuangan Rp. 157.212.300,- atau 97,15% dan fisik 98,00%. b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Alokasi anggaran sebesar Rp. 863.168.500,- realisasi keuangan Rp. 846.787.855,- atau 98,1% dan fisik 100%. c. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 135.946.000,- realisasi keuangan Rp. 130.791.400,- atau 96,21% dan fisik 99%. d. Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.041.341.900,- realisasi keuangan Rp. 1.034.037.900,- atau 99,30% dan fisik 99,70%.

10. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut a. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.551.643.900,- realisasi keuangan Rp. 1.551.432.800,- atau 99,99% dan fisik 100%. 11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a. Pengawasan dan Pengendalian RTH Alokasi anggaran sebesar Rp. 68.002.350,- realisasi keuangan Rp. 67.580.143,- atau 99,38% dan fisik 100%. Total Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Aceh Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut : No

Belanja / Kegiatan

Total Anggaran SKPA

Realisasi Keuangan (Rp) (%) 18.854.853.800 18.315.779.662 97,14 Anggaran (Rp)


Fisik (%) 99,37

III - 16

F.

Proses Perencanaan Pembangunan -

G. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung program dan kegiatan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Aceh masih cukup memadai. H. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Program/kegiatan Bapedal yang sesuai wewenang atau tupoksi utamanya masih belum terangkum secara penuh dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk menentukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tiap tahunnya, sehingga memberikan pengaruh terhadap nilai capaian kinerja yang diperoleh. 2.

Penegakan hukum lingkungan yang melibatkan unsur-unsur Kepolisian dan Kejaksaan masih belum berjalan sementara berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjadi

3.

Masih kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk meminimalisir pencemaran serta menjaga kelestarian lingkungan

4.

Masih rendahnya komitmen para pengambil kebijakan terhadap sektor lingkungan hidup mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana berupa dana, peralatan dan sumber daya manusia pengelola lingkungan.

5.

Alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, belum proporsional apabila dibandingkan dengan permasalahan dan isu lingkungan yang semakin komplek, sehingga pengelolaan lingkungan hidup belum bisa dilakukan secara optimal.

Solusi 1.

Koordinasi perencanaan program/kegiatan perlu ditingkatkan sehingga kewewenangan atau tupoksi utama Bapedal dapat menjadi prioritas karena anggaran yang terbatas.

2.

Kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang selama ini terjadi diharapkan dapat ditindaklanjuti ketingkat yang lebih tinggi. Selain itu


III - 17

kerjasama dan koordinasi antar sektor, baik lintas sektor maupun lintas kabupaten/kota perlu ditingkatkan. 3.

Perlunya adanya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan.

4.

Perlu adanya perekrutan pegawai dari latar belakang pendidikan lingkungan untuk ditempatkan di Bidang Lingkungan Hidup dan menerapkan prinsip the right man in the right place.

5.

Sesuai dengan UU No. 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota wajib menganggarkan dana yang memadai untuk sektor lingkungan hidup maka alokasi anggaran dana terhadap sektor lingkungan hidup perlu mendapat perhatian khusus. Disamping itu juga perlu mengupayakan kerjasama dan pemanfaatan CSR perusahaan untuk sektor lingkungan perlu dilakukan.


III - 18

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) GUBERNUR ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL)

Recommend Documents