LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014 i

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

i


ii


iii

KATA PENGANTAR KATA KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabillitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2014 dapat tersusun. LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka

mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya memuat gambaran mengenai

pencapaian

sasaran-sasaran

strategis

tahunan

yang

diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2108. Dalam mencapai visi, menetapkan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3 (tiga) misi, yaitu misi pertama,meningkatkan profesionalisme

aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; misi kedua mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah; misi ketiga meningkatkan


iv

KATA PENGANTAR KATA sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2013 - 2018 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014. Semoga LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Malang,

27 Februari 2015

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

Ir. SAPTO P. SANTOSO M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005


v

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 20132018.Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2014 yang

diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Akan tetapi Indikator Kinerja Utama tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang, namun demikian tetap mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang termaktub dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018. LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 ini lebih menekankan pada analisis di tataran atau dimensi outcome daripada output. Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan 3 ( tiga) sasaran strategis , dengan 20 ( dua puluh ) indikator kinerja ( terdiri 10 Indikator Kinerja Utama dan 10 Indikator Kinerja Sasaran ). 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan.


vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2014dari hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa dari

3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Tahun 2014 menunjukkantelah berhasil dilaksanakan dengan predikat sangat berhasil, karena nilai capaiannya rata-rata mencapai 103,12% diuraikan sebagai berikut :  Sasaran 1 : Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, mencapai rata-rata 100%, predikat sangat berhasil;  Sasaran 2 :

Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan

laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang, mencapai rata-rata 109,36% predikat sangat berhasil;  Sasaran 3 :

Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi

pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah, mencapai rata-rata 100% predikat sangat berhasil. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut: CAPAIAN SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI Tercapai

Tidak Tercapai

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Frekuensi Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi Daerah

Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelaksanaan Administrasi Capaian Kinerja Kuangan

150 kali dalam daerah 36 kali luar daerah

100%

132 kali dalam daerah dan 36 kali luar daerah 100%

100%

100%

100%

100%


90,86%

100% 100% 100%

vii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik

72

76,37

Ada

Ada

106% 100%

Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta proses APBD Kota Malang Jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang Diterbitkan Jumlah Terbitnya Surat Penyediaan Dana Jumlah SP2D yang terbit Jumlah Daftar Gaji yang terbit Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan Benar Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

135

895

282

316

25.000 475

28.481 432

113,92% 90,95%

50

50

100%

662,96% 112,05%

WTP

Terlaksananya Tertib Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah dan Barang Milik Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan Aset Daerah Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Penyumbang Pendapatan Asli Daerah Jumlah Benda Berharga yang Terporforasi Adanya Hasil Inventarisasi Tanah dan Bangunan Aset Daerah Jumlah Dokumen benda berharga dan Aset Daerah yang Dilestarikan Jumlah SKPD yang melakukan Asistensi Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Lahan yang Bersertifikat ( bidang dan luas) Persentase Lahan Aset yang Sudah Bersertifikat

Rp 3.600.000.000 ,00

Rp 3.250.451.89 5,00

100%

66,66%

51,13%

58,95%

100%

17.000.950

15.905.781

93,56%

Ada/1.200 obyek

Ada/1.500 obyek

125%

1.500

9.923

661,53%

100 SKPD

100 SKPD

100%

20 bidang/27.322 m2 40%/ 40 bidang

27 bidang/70.70 6 m2 31,62%/27 bidang

90,29% 66,66%

100% 67,5%

Mengacu pada 3 (tiga) sasaran yang dijabarkan dalam 20 indikator kinerja telah berhasil dicapai 18(delapanbelas ) sesuai bahkan 5 ( lima ) indikator melebihi target, sedangkan 2 indikator lainnya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran

pada tahun 2014sebesar Rp 8.714.82.024,00 atau 89,31%.


viii

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR Tabel 2.1.

i

Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Badan Pengelola

24

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014-2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

vi

DAFTAR TABEL

vii

DAFTAR GAMBAR

ix

DAFTAR LAMPIRAN

x

BAB I. PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia

2

1.3 Isu Strategis

15

1.4 Sistematika Laporan

17

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

19

2.1 Perencanaan Kinerja

19

2.2 Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

21

Tahun 2013-2018 2.3 Perjanjian Kinerja

27

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

29

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

29

3.2 Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

32

3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 (lima) Tahun Dalam Rencana Strategis

56

3.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja 3.5 Realisasi Anggaran

58

3.6 Analisis Capaian Program/Kegiatan

74 83

BAB IV. PENUTUP

88

DAFTAR TABEL


ix


Tabel 2.2.

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2014

26

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Malang Tabel 2.3.

Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

92

Tahun 2014 Tabel 3.1.

Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target,

29

Realisasi dan Capaiannya Tahun 2014 Tabel 3.2.

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2009 - 2013

34

Tabel 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran

34

Tahun 2013 dengan Tahun 2014 Tabel 3.4

Kasus Tanah Aset dan Bangunan Milik Daerah Tahun 2014

42

Tabel 3.5.

Rekapitulasi

44

Lahan Aset Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Kota

Malang Tahun 2014 Tabel 3.6.

Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang Yang Bersertifikat sampai

48

dengan Tahun 2014 Tabel 3.7.

Indikator Kinerja Sasaran, Target, Realisasi dan Capaiannya Tahun

49

2014 Tabel 3.8.

Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset

55

Daerah Tahun 2014 Tabel 3.9.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan

56

Aset Daerah Tahun 2014 dibandingkan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah 5 ( lima ) tahun sesuai Rencana Strategis Tabel 3.10.

Pengukuran Kinerja Sasaran 1 : Terwujudnya Pelaksanaan Tugas dan

58

Fungsi Pelayanan Publik Yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tabel 3.11

Program

dan

Kegiatan

Pencapaian

Sasaran

Terwujudnya

59

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik Yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tabel 3.12.

Pengukuran Kinerja Sasaran2 :Terlaksananya Pelayanan Administrasi

63

dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Proses APBD Kota Malang

Tabel 3.13.

Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Terlaksananya Pelayanan

64

Administrasi dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Proses APBD Kota Malang


x


Tabel 3.14.

Pengukuran Kinerja Sasaran 3: Terlaksananya Tertib Administrasi dan

70

Sistem Informasi pengelolaan Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah

Tabel 3.15.

Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran

Terlaksananya Tertib

71

Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah Tabel 3.16.

Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

75

Tabel 3.17

Penyerapan Terhadap Pagu Anggaran Per Program Tahun 2014

76

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

76

Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tabel 3.19

Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan Tahun 2014

78

Tabel 3.20

Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset

84

Daerah Tahun 2014


xi


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

12

Daerah Pemerintah Kota Malang Gambar 1.2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan

13

Aset Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Gambar 1.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Aset

14

Daerah Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana Gambar 1.4

Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu

15

Gambar 3.1.

Perkembangan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset

75

Daerah Gambar 3.2.

Target

dan

Realisasi

Penyerapan

Anggaran

Badan

Pengelola

77

Persentase Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset

77

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Gambar 3.3

Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

Lampiran 2

Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per Unsur Pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2014

Lampiran 3

Foto-Foto Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Malang Tahun 2014 Lampiran 4

Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin Tahun 2014


xii

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS

BAB III I

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2014, yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan LAKIP 2014. Selain itu, pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas, fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan. 1.1.

LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran.

Dalam dunia

birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut,seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.


1


BAB III I

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang (BPKAD) sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Walikota Malang. Penyampaian LAKIP BPKAD tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilah atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 – 2018, yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2014. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. 1.2. TUGAS, FUNGSI DAN SUMBERDAYA MANUSIA 1.2.1

Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 7 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah,

Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu,

Badan

Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata


2


BAB III I

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,memiliki tugas pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Dan sebagai pelaksana sebagian

kegiatan teknis operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Perkantoran Terpadusesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Berikut ini tugas pokok dan fungsi Badang Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kota Malang : TUGAS POKOK : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmelaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. FUNGSI : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b.

penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c.

pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, meliputi : 1.

penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2.

pengesahan Perangkat

Dokumen Daerah

(

Pelaksanaan DPA-SKPD)

Anggaran dan


Satuan

Dokumen

Kerja

Perubahan

3


BAB III I

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPASKPD); 3.

pengendalian pelaksanaan APBD;

4.

pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

5.

pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;

6.

pengusahaan

dan

pengaturan

dana

yang

diperlukan

dalam

pelaksanaan APBD; 7.

penyimpanan uang daerah;

8.

penetapan SPD;

9.

pelaksanaan

penempatan

uang

daerah

dan

pengelolaan/penatausahaan invenstasi; 10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah; 12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; 13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah; 14. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 15. penyajian informasi keuangan daerah; 16. pelaksanaan

kebijakan

dan

pedoman

pengelolaan

serta

penghapusan barang milik daerah; 17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD. d.

penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

e.

pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD );


4


BAB III I

f.

pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;

g.

penyusunan

laporan

keuangan

daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan; h.

pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola meliputi : 1.

mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

2.

pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;

3.

pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

4.

pelaksanaan

analisis

pemanfaatan,

penghapusan

dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota; 5.

penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

6.

penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

7.

pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

i.

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

j.

pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;


5


k.

BAB III I

pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;

l.

pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;

m.

pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;

k.

pelaksanaan

penyelesaian

sengketa

pemanfaatan

tanah

dan/atau

bangunan; l.

pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;

m.

pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n.

pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

o.

pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p.

pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

q.

pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

r.

pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

s.

pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

penyusunan

program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; t.

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

u.

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);


6


v.

BAB III I

pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

w.

pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

x.

penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

y.

pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

z.

penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

aa.

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

bb.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya. Adapun struktur organisasi perangkat Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah terdiri atas : a.

Kepala Badan, mempunyai tugas menyelenggarakantugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

b.

Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaanadministrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Sekretariat terdiri dari:

1.

Subbagian Penyusunan Program;

2.

Subbagian Keuangan;

3.

Subbagian Umum.


7


c.

BAB III I

Bidang Anggaran, melaksanakan tugas pokok pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian Anggaran Daerah. Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; 2. Subbidang Administrasi Anggaran. d.

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi,melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perbendaharaan dan pengelolaan kas serta akuntansi, yang terdiri dari :

e.

1.

Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;

2.

SubbidangAkuntansi dan Pelaporan.

Bidang

Penatausahaan

Aset

Daerah,melaksanakan

tugas

pokok

pendataan dan evaluasi aset daerah serta penyimpanan benda berharga dan aset daerah, terdiri dari :

1. SubbidangPendataan dan Evaluasi Aset Daerah; 2. Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah. f.

Bidang

Pemanfaatan

Aset

Daerah,

melaksanakan

tugas

pokok

pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah terdiri dari:

g.

1.

Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah;

2.

Subbidang Pengendalian Aset Daerah.

UPT Perkantoran Terpadu, merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional BPKAD.

UPT Perkantoran Terpadu dipimpin

oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan TUGAS POKOK


8


BAB III I

UPT Perkantoran Terpadu melaksanakan tugas pokok pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan di area perkantoran terpadu FUNGSI Untuk

melaksanakan

tugas

pokoknya,

UPT

Perkantoran

Terpadu

mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

penyusunan program kerja UPT Perkantoran Terpadu;

b.

pemeliharaan eksterior bangunan gedung di area perkantoran terpadu yang

pemanfaataannya

diperuntukkan

sebagai

ruangan

kantor

prasarana

yang

perangkat daerah; c.

pelaksanaan

pemeliharaan

sarana

dan

pemanfaatannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum; d.

pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sanitasi di area perkantoran terpadu yang pemanfaataannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum;

e.

pelaksanaan pengamanan di area perkantoran terpadu;

f.

pelaksanaan penataan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di area perkantoran terpadu yang pemanfaataannya diperuntukkan bagi beberapa atau seluruh perangkat daerah, atau sebagai fasilitas umum;

g.

pelaksanaan

pengaturan

dan

pemeliharaan

mekanikal

elektrik,

jaringan kelistrikan, telekomunikasi dan ketersediaan air bersih di area perkantoran terpadu; h.

pemeliharaan taman di area perkantoran terpadu;

i.

pelaksanaan upaya peningkatan kenyamanan pengguna layananan di area perkantoran terpadu;


9


j.

BAB III I

pelaksanaan pemeliharaan ruangan di area perkantoran terpadu yang belum ditetapkan penggunanya;

k.

pelaksanaan koordinasi teknis dengan aparatur yang bertugas di area perkantoran terpadu;

l.

pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Perkantoran Terpadu;

m. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah; n.

pengelolaan pengaduan masyarakat;

o.

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA );

p.

penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

q.

pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP );

r.

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI );

s.

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM );

t.

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

u.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Adapun susunan organisasi UPT Perkantoran Terpadu, terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Subbagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum


10


BAB III I

Sebagai pelaksana tugas dibentuk Rumpun- rumpun Tugas antara lain : 1.

Rumpun

Tugas

Pemeliharaan,

melaksanakan

tugas

pokok

pemeliharaan bangunan, kebersihan lingkungan dan sanitasi, taman, serta sarana dan prasarana lainnya yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum; 2.

Rumpun Tugas Teknis Jaringan, melaksanakan tugas pemasangan pemeliharaan, perbaikan dan pengaturan mekanikal elektrik, jaringan kelistrikan, telekomunikasi dan ketersediaan air bersih;

3.

Rumpun Tugas Pengamanan, melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan di area perkantoran terpadu.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang digambarkan sebagai berikut :


11


BAB III I Gambar 1.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG KEPALA

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

BIDANG ANGGARAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS

SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH

SUB BIDANG PENGGUNA USAHAAN ASET DAERAH

SUB BIDANG ADMINISTRASIANGGARAN

SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET DAERAH

SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH

UPT


12


BAB III I

1. Sumber Daya Manusia Untung mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Malang didukung oleh 69 orang pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA/ SLTP, D-3, S1 dan S-2. Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2014

S2 S1 D3 SLTA/SLTP

Berdasarkan gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan SLTA/SLTP yaitu sebanyak 29 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan S-1 dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang, dan golongan pendidikan selanjutnya adalah S-2 dengan jumlah pegawai sebanyak9 orang dan D3 sebanyak 5 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang cukup baik.

Hal ini didapat dari proporsi

jumlah pegawai yang

berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 35 orang , atau 50,72% dari total pegawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2014.

Gambaran tentang kekuatan sumber daya manusia Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3 sebagai berikut : Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana Tahun 2013 dan Tahun 2014


13


BAB III I

120 100 80 Tahun 2014

60

Tahun 2013

40 20 0 S2/S1

D3

SLTA/SLTP

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, menunjukkan bahwa dari awal terbentuknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai. Namun demikian khusus untuk UPT Perkantoran Terpadu, hanya didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang, sehingga pelaksana tugas/ rumpun tugas dilakukan oleh tenaga Non PNS, tergambar pada gambar 1.4 berikut ini :

PNS NON PNS

Gambar 1.4. Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu 1.3.

ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

14

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS 1. Metode forum

BAB III I

Foccussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh para

stakeholder; dan atau 2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini. Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

 Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah 

Mekanisme/ sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dalam satu sistem yang terpadu sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;



Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

 Lingkup Pengelolaan Aset Daerah 

Pengelolaan aset dan barang daerah belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan

sistem

informasi

pengelolaan

barang

daerah

yang

transparan,akuntabel, efektif dan efisien; 

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi;



Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat, masih sangat kecil; yang pada akhir tahun 2013 mencapai 10% ( 810 bidang dari jumlah bidang seluruh aset daerah sebanyak 8.256 ).

Selain keterbatasan penganggaran, masih

banyak tanah dan bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/ status hukum asetnya. 

Sehingga dalam rangka pengamanan aset, bagi tanah dan atau bangunan yang belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan papan nama aset milik Pemerintah Kota Malang.


15

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS 1.4.

BAB III I

SISTEMATIKA LAPORAN Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LAKIP Tahun 2014 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014,Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun Pemerintah Kota Malang di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 BAB I – PENDAHULUAN, menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi , isu-isu strategis yang dihadapi/di lingkup organisasi serta sistematika penulisan ; BAB II – PERENCANAAN

KINERJA, menguraikan muatan Rencana Strategis Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk periode Tahun 2013 – 2018, ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2014 yang tercantum pada Rencana Kinerja Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja 2014. BAB III –

AKUNTABILITAS KINERJA,

menguraikan analisis pencapaian kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2014.

Dalam bab ini juga diinformasikan analisis

capaian kinerja masing-masing indikator sasaran, kegiatan-kegiatan lainnya yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen penetapan kinerja 2014 dan realisasi anggaran tahun 2014 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 BAB IV –

PENUTUP,

menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan

dengan hasil pengukuran dan evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

16

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS PERENCANAAN

BAB IIIII I BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2.1.

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013-2018 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018, yakni misi ke-2 (dua) dan misi ke 3 (tiga) dari RPJMD Kota Malang tahun 2013 2018, maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Misi 2

: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel;

Tujuan

: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima.

Sasaran : a) Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat; b) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah c) Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah Misi 3

: Mengembangkan Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan yang Berkesinambungan, Adil dan Ekonomis,

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup Sasaran : a) Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan perusakan lingkungan hidup; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

17


BAB IIIII I

b) Meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merujuk pada tujuan ke-2 misi 2

yaitu meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan

Kinerja Daerah dan tujuan ke-2 misi 3 yaitu meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembangunan, yang kemudian disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan. Tujuan, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kota Malang untuk misi 2 dan misi 3 secara lengkap tersaji sebagai berikut : Misi 2

:

Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel

Tujuan

:

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Strategi

:

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Kinerja

Daerah Arah Kebijakan

:

Peningkatan

akuntabilitas

dan

transparansi

pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

Misi 3

:

Mengembangkan potensi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan

yang

Berkesinambungan,

Adil

dan

Ekonomis Tujuan

:

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

Strategi

:

Optimalisasi

pemanfaatan

lahan

perkotaan

guna

pembangunan Arah Kebijakan

:

Peningkatan pemanfaatan lahan yang merupakan aset daerah

2.2.

RENCANA STRATEGIS BPKAD TAHUN 2013 - 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

18


BAB IIIII I

2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmerupakan lembaga teknis pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut di atas, BPKAD yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 2012 telah menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2009 – 2013. Dan selanjutnya menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 - 2018 yang berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD untuk periode 5 (lima) tahun, merujuk kepada RPJMD Kota Malang Tahun 2013 - 2018 sebagaimana Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/250/35.73.112/2014 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Secara ringkas substansi Rencana Strategis Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 – 2018 dapat diilustrasikan sebagai berikut : a.

Visi

Visi BPKAD untuk 5 (lima) tahun mendatang yang menggambarkan peranan dan fungsi organisasi BPKAD adalah : “Menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahSebagai Lembaga yang Amanah Dalam Pelayanan Publik“. b.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah telah menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilakukan secara berkesinambungan yaitu : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah 3. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah c. Penetapan Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2018.

Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan


19


BAB IIIII I

misi.Tiga tujuan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Menerapkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.

Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien.

3.

Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan

sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek.

Dalam tabel 2.1 berikut ini disajikan hubungan

antara misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2014 - 2018 Tabel 2.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program BPKAD Tahun 2014 –2018 Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Lembaga di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. : MenerapkanTata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Tujuan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, Sasaran transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Strategi

:

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Kebijakan

:

Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

: Program

Misi 2 : Mengembangkan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Terciptanya Misi 3 : Akuntabilitas Keuangan Meningkatkan Sistem Daerah. Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Terciptanya Akuntabilitas Aset Daerah Tujuan Sistem Informasi Informasi AsetKeuangan Daerah Lebih Handal, Tujuan :: Meningkatkan Meningkatkan Sistem Daerah yang Lebih yang Handal, Transparan, Transparan, Akuntabel sertaAset Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Efektif Akuntabel serta Pengelolaan Daerah yang Lebih Efektif danyang Efisien Efisien Sasaran : dan Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah Sasaran : Terlaksananya dan barang milikpelayanan daerah administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang Strategi : Mengembangkan manajemen aset daerah Kebijakan Strategi Kebijakan

: : :

Program Program

:

1. Merumuskan pengelolaan barang milik daerah ( BMD ) Mengembangkan keuangan daerah 2. Meningkatkanpenetapan manajemen aset/ barang milik daerah 1. Merumuskan pengelolaan keuangan daerah 1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah. 2. Pertanahanlaporan keuangan dan pertanggung 3. Penyelesaian Merumuskan Konflik-konflik pedoman penyusunan 3. Peningkatan Statusdaerah. Hukum Aset jawaban keuangan 4. Peningkatan Aset/ Barang Milik Daerah daerah Peningkatan dan Manajemen pengembangan pengelolaan keuangan 5. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 6. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


20

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS PERENCANAAN d.

BAB IIIII I

Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah

disusun.

Sesuai dengan

PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaituTahun 2014. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2014. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2014 adalah sebagaimana tabel 2.2. sebagai berikut : Tabel 2.2. Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2014Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKAD (SESUAI RPJMD 2013-2018)

TARGET 2014

Tujuan 1 : Menerapkan Tata Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase Frekuensi Terwujudnya 150 kali dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan pelaksanaan tugas 100% daerah 36 kali Administrasi Konsultasi dan dan fungsi luar daerah Perkantoran Koordinasi Daerah pelayanan publik Persentase yang berkualitas, Pelaksanaan 100% transparan, Administrasi Capaian akuntabel, efektif Kinerja Keuangan dan efisien di Nilai Pengukuran Nilai Pengukuran Indeks Kepuasan Nilai 72 Indeks Kepuasan Nilai 72 bidang pengelolaan Masyarakat ) Masyarakat ) keuangan dan aset Adanya SOP Adanya SOP daerah Pelayanan Informasi Ada Pelayanan Informasi Ada Publik Publik Tujuan 2 : Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien Terlaksananya pelayanan administrasi dan

Jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang

135


21

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS PERENCANAAN penyusunan Laporan Keuangan sertaproses APBD Kota Malang

Diterbitkan Jumlah Terbitnya Surat Penyediaan Dana Jumlah SP2D yang terbit Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

BAB IIIII I 282 25.000

50

WTP

Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

50

WTP

Tujuan 3 : Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan Aset Daerah

Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Penyumbang Pendapatan Asli Daerah Jumlah Benda Berharga yang Terporforasi Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah Jumlah Dokumen benda berharga dan Aset Daerah yang dilestarikan Jumlah SKPD yang melakukan asistensi Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Lahan yang Bersertifikat ( bidang dan luas ) Persentase lahan aset daerah yang sudah bersertifikat

2.3.

Rp 3.400.000.000,00

100%

51,13%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan Aset Daerah

Rp 3.600.000.000,00

100%

Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Penyumbang Pendapatan Asli Daerah

51,13%

17.000.950

Ada/1.200 obyek

Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah

Ada

Persentase lahan aset daerah yang sudah bersertifikat

40%

1500

100 SKPD 40 bidang/27.322 m2 40%

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.


22


BAB IIIII I

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilah/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang telah membuat penetapan kinerja tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan.

Secara

ringkas, tabel penetapan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 disajikan sebagaimana pada lampiranLaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 ini.


23


BAB III I BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2013– 2018, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang

diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 3.1.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilah dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja masingmasing indikator kinerja. Membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 ( lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD. Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :


24

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS 1.

BAB III I

Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

2.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

Capaian Indikator Kinerja = 3.

Realisasi / Target x 100 %

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran

4.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100

: Sangat Berhasil

70 s/d < 85

: Berhasil

55 s/d < 70

: Cukup Berhasil

0 s/d < 55

: Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Oleh karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang merupakan gabungan dari unit kerja Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan, maka pengukuran capaian indikator kinerja utama pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Tahun 2013 BPKAD merujuk pada Indikator Kinerja Utama Bagian Keuangan (lampiran 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011) dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan (lampiran 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011).

Pada Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014


25


BAB III I

BPKAD masih merujuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Penetapan Kinerja, Rencana Strategis BPKAD tahun 20132018 dan RPJMD tahun 2013-2018.

Indikator Kinerja Sasaran Indikator sasaran adalahukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tabel 3.1. berikut ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ditabulasikan sebagai berikut : Tabel 3.1.

Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target, Realisasi dan Capaiannya Tahun 2014 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI Tercapai

Tidak Tercapai


Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelaksanaan Administrasi Capaian Kinerja Kuangan

150 kali dalam daerah 36 kali luar daerah

100%

132 kali dalam daerah dan 36 kali luar daerah 100%

100%

100%

100%

100%


90,86%

100% 100% 100%

26


BAB III I

Nilai Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik

72

76,37

Ada

Ada

106% 100%


135

895

282

316

25.000 475

28.481 432

113,92% 90,95%

50

50

100%

662,96% 112,05%

WTP


Rp 3.600.000.000 ,00

Rp 3.250.451.89 5,00

100%

66,66%

51,13%

58,95%

100%

17.000.950

15.905.781

93,56%

Ada/1.200 obyek

Ada/1.500 obyek

125%

1.500

9.923

661,53%

100 SKPD

100 SKPD

100%

20 bidang/27.322 m2 40%/ 40 bidang

27 bidang/70.70 6 m2 31,62%/27 bidang

90,29% 66,66%

100% 67,5%

Dari uraian tabel diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan RPJMD 2013-2018, tergambarkan bahwa dari 10 ( sepuluh) indikator kinerja Utama tersebut, secara umum berhasil dicapai 5 indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, terdapat 3 indikator yang dapat melebihi target, sedangkan 2 indikator yang belum tercapai targetnya. Berikut tabel 3.2 adalah jika diperbandingkan terhadap realisasi per indikator kinerja pada tahun 2009 – 2013, tahun 2013 dan tahun 2014: Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2009 - 2013

No. 1.

Indikator Kinerja Frekuensi Konsultasi

Penyelenggaraan dan Koordinasi

2009

Realisasi Indikator 2010 2011 2012

Bagian Perlengkapan,Bagian Keuangan,Dinas Perumahan Belum 99.55% 99.45% 60% ada (132 kali) (130 kali) (82 kali)


2013 BPKAD 51% kali)

(90

27

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS Daerah 2.

Lamanya proses penerbitan SP2D setelah berkas lengkap

3.

Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu Jumlah SKPD yang menyerahkan SPJ di atas tanggal 10 Jumlah penerbitan Ijin Pemakaian Kekayaan dan tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang Persentase penyelesaian kasus tanah negara

4.

5.

6.

7.

Persentase bersertifikat

luas

lahan

BAB III I

pengukur an 100 % 2 hari (9.147) 100 % 4 dokumen

100 % 2 hari (11.460) 100 % 4 dokumen

100 % 2 hari (17.040) 100 % 4 dokumen

100 % 2 hari (21.559) 100 % 4 dokumen

100 % 2 hari (23.207) 100 % 4 dokumen

100 % 0 SKPD

100 % 0 SKPD

100 % 0 SKPD

100 % 0 SKPD

100 % 0 SKPD

100% (128 obyek)

100% (224 obyek)

100% ( 254 obyek)

100% (278 obyek)

110,67% (83 obyek)

100% (7 kasus)

100% (5 kasus)

100% (5 kasus)

166% (8 kasus)

100% (20bidang =44.816 m2)

87.23% (41 bidang)

28.21% (11 bidang =14.005 m2)

20% (1 kasus dari 5 kasus) 87.9% (168.345m 2)

38% (810bid = 2.819.417 m2)

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikartor Kinerja Sasaran Tahun 2013 dengan Tahun 2014

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18. 19. 20. 21.

Indikator Kinerja Frekuensi Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi Daerah Lamanya proses penerbitan SP2D setelah berkas lengkap Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu Jumlah SKPD yang menyerahkan SPJ di atas tanggal 10 Jumlah penerbitan Ijin Pemakaian Kekayaan dan tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang Persentase penyelesaian kasus tanah negara Persentase luas lahan bersertifikat Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelaksanaan Administrasi Capaian Kinerja Kuangan Nilai Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik Jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang Diterbitkan Jumlah Terbitnya Surat Penyediaan Dana Jumlah SP2D yang terbit Jumlah Daftar Gaji yang terbit Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan Benar Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan Aset Daerah Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Penyumbang Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2013 51% (90 kali)

Tahun 2014 58,04%(132 dan 37 = 169 kali)

100 %

2 hari (23.207)

-

100 %

4 dokumen

-

100 %

0 SKPD

-

110,67% (83 obyek) 166% (8 kasus)

-

38% m2) -

100%

(810bid = 2.819.417

-

100%

-

100%

75,875

76,37

Ada

Ada

135

895

282

316

23.207 475 50

28.481 432 50

WTP Rp 3.477.835.000,-

Rp 3.250.451.895,-

100%

66,66%(10 kasus)

51,13% (3.764.763M2:

58,95% (5.389.035,08;


28

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS 22. 23.

24.

25. 26.

27.

BAB III I

Jumlah Benda Berharga yang Terporforasi Adanya Hasil Inventarisasi Tanah dan Bangunan Aset Daerah Jumlah Dokumen benda berharga dan Aset Daerah yang Dilestarikan

Jumlah SKPD yang melakukan Asistensi Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Lahan yang Bersertifikat ( luas) Persentase Bidang Lahan Aset yang Sudah Bersertifikat

7,362.514,25M2) Belum terukur

9.141.330,48) 15.905.781

Belum terukur

Ada/ 1.500

Belum terukur

Sertifikat= 812 dokumen, Ijin Pemakaian= 8.163 obyek, BPKB= 861 dokumen 100 SKPD

100 SKPD 2.819.417 M2 30,84% (810 2,819.417 M2)

bidang=

2.890.123 M2 74,66% dari 837/1.121x100%) atau 84,7% dari 2.890.123/3.412.329x10 0%

Dari tabel di atas menunjukkan realisasi indikator kinerja pada tahun 2013 dan 2014 masih belum dapat diperbandingkan, dikarenakan penetapan Indikator Kinerja ( Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama ) berubah merujuk pada Rencana Strategis ( Renstra ) yang disusun sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2018, dimana terdapat 10 ( sepuluh ) Indikator Kinerja Utama dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran.

Dari masing-

masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Frekuensi Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi Daerah Konsultasi dan koordinasi

ditargetkan sebanyak 150 kali kedalam daerah dan 36 kali

keluar daerah. Pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 132 kali kedalam daerah dan 37 kali keluar daerah. Konsultasi dan koordinasi dilaksanakan selain untuk memenuhi surat undangan rapat-rapat koordinasi, rapat kerja, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya, termasuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi lainnya serta Pemerintah Pusat di Jakarta.



Nilai Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumens untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalm memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran atas

pendapat masyarakat yang memperoleh pelayanan. Pengukuran atas 14 (empatbelas) unsur pelayanan sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat melalui kuisioner yang disebar oleh BPKAD tahun 2014 diperoleh nilai IKM sebesar 76,37, nilai LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

29


BAB III I

interval IKM 62,51 – 81,25 Mutu Pelayanan B, kategorisasi “BAIK”.Pada Tahun 2013 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) dicapai BPKAD sebesar 75,875.

Sehingga jika

dibandingkan dengan capaian indikator pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,495%.

Pada Tahun 2014, Unsur pelayanan yang memperoleh penilaian baik akan

diupayakan untuk ditingkatkan lagi menjadi sangat baik atau paling tidak dipertahankan untuk memperoleh penilaian baik. Unsur kesopanan dan keramahan pelayanan mendapat nilai rata-rata tertinggi diantara unsur pelayanan yang lain, yakni sebesar 3,160. Unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah adalah unsur kecepatan pelayanan, yakni sebesar 2,980. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengamatan, rendahnya nilai unsur ini pada umumnya disebabkan oleh : 1. Kurangnya pemahaman SKPD terhadap prosedur pengelolaan keuangan daerah sehingga masih terjadi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tidak tepat( PPK SKPD belum optimal sebagai fungsi verifikator, sehingga pengajuan dana yang belum tepat ( baik secara penganggaran dan prosesnya masih lolos ke BUD ). 2. Pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh SKPD tidak dilengkapi data/berkas kelengkapan pengajuan SPP, SPM oleh PPK SKPD 3. Pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh SKPD diserahkan/ dilakukan menjelang akhir anggaran, sehingga menumpuk di BPKAD dan membutuhkan waktu relatif lama, mengingat volume SPM yang tinggi dan proses verifikasi yang harus berjalan. Hal demikian yang menimbulkan penafsiran bahwa pelayanan BPKAD kurang cepat. 4. Kurang tertibnya SKPD melakukan penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditentukan.



Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik Bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki integritas, produktivitas dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima, maka ditetapkan Standar Operasional Prosedur ( SOP ). SOP ini menjadi standarisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar, efektif dan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

30


BAB III I

efisien serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya. Namun demikian khusus untuk UPT Perkantoran Terpadu yang dibentuk sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang belum disusun SOP-nya, dan akan disusun dan ditetapkan bersamaan dengan evaluasi dan penyempurnaan SOP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 setelah keluar Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 65 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.



Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan Benar Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,

bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan,

belanja,

dan

pembiayaan

dalam

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

pelaporan

pelaksanaan

anggaran

Menuju pada itu telah ditetapkan

Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

Peraturan Walikota tersebut menjadi pedoman bagi SKPD untuk

melaksanakan akuntansi keuangan daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijaksanaan akuntansi berbasis akrual, dilaksanakan pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dengan Web Based (e-finance) sebagai penyempurnaan aplikasi yang lama menggunakan Dekstop Based. sosialisasi,

Selanjutnya

bimbingan teknis/pelatihan tentang Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan

Daerah Berbasis Akrual dilaksanakan kepada 100 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, masing-masing diikuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD. Pendampingan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual SKPD dilakukan selama 12 bulan, sehingga diharapkan Pejabat LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

31


BAB III I

Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD dengan Benar sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Pada tahun 2014, ditargetkan 50 PPK-SKPD dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD dengan benar sesuai Standar Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual, yang akan lebih meningkat pada tahuntahun berikutnya.



Opini Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) terhadap Laporan Keuangan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. BPK sesuai peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan

juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang, penilain atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Hal-hal tersebut diatas menjadi dasar

memadai bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyatakan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Tahun 2014 ditargetkan opini Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian

( WTP ) sama seperti

2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Beberapa kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan menjadi point penilaian BPK dalam rangka mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) antara lain : 1. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

32


BAB III I

Akrual. Pada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi; 2.

Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual;

3. Peningkatan penatausahaan aset daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah ( SIMBADA ); 4. Penerapan aplikasi berbasis web based.



Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Pemanfaatan Bidang Lahan Aset Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pemanfaatan bidang lahan aset daerah pada tahun 2014 ditargetkan sebesar

Rp 3.600.000.000,00 terealisasi

sebesar Rp 3.250.451.895,00 atau sebesar 90,29%. Selisih kurang capaian target PAD dari pemanfaatan bidang lahan aset sebesar Rp 349.548.105,00 atau sebesar 9,71%. Dijelaskan bahwa PAD dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah terdiri dari Retribusi ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang dan tanah aset/pertanian Namun terjadi perubahan peng-kode rekening-an khusus tanah aset/pertanian yang semula masuk kedalam retribusi ijin pemakaian tempat-tempat tertentu berubah menjadi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu di kode rekening 4.1.20.72.1.4.11.02 Fasilitas Umum, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah/ sewa., terealisasi sebesar Rp 421.713.395.00 ( Empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah ). Sehingga total

PAD dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah terealisasi sebesar

(

3.250.451.895,00 + 421.713.395,00 = 3.672.165.290,00 ) atau 102 %.



Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan Aset Daerah Penyelesaian sengketa terkait lahan aset dan bangunan milik daerah mencapai 66,66 %. Dari ditargetkan 15 kasus, terjadi sengketa sebanyak 20 kasus, namun yang terselesaiakan 10 kasus. Penyelesaian kasus tanah negara dalam hal ini adalah penanganan proses fasilitasi penyelesaian kasus tanah negara dengan lembaga-lembaga terkait baik secara hukum ataupun secara kekeluargaan. Keseluruhan 20 ( dua puluh ) kasus tersebut meliputi : Tabel 3.4. Kasus Tanah Aset dan Bangunan Milik Daerah Tahun 2014


33

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS No.



BAB III I

Uraian

Keterangan

1.

Kasus tanah sewa jalan Kecapi 7

Sudah terfasilitasi

2.

Kasus tanah SIP Jalan Hamid Rudi

Sudah terfasilitasi

3.

Kasus tanah sewa KCVRI Jalan Tumbalnegara

Sudah terfasilitasi

4.

Kasus tanah sewa KCVRI Jalan Sawunggaling

Sudah terfasilitasi

5.

Kasus tanah bengkok Jalan Majyen Sungkono

Dalam proses fasilitasi

6.

Kasus tanah sewa Jalan Delima

7.

Kasus tanah sewa Jalan Dieng 23 dan 23a

Sudah terfasilitasi

8.

Kasus tanah sewa Jalan Mergosono 3b

Sudah terfasilitasi

9.

Kasus tanah Jalan Raden Intan

Sudah terfasilitasi

10.

Kasus tanah sewa Jalan Arjosari


11.

Kasus SMP Negeri 26


12.

Kasus tanah Jalan Jakarta 36


13.

Kasus tanah Jalan Jakarta 48

Sudah terfasilitasi

14.

Kasus PT SADEAN ( Ramayana/Alun-Alun Mall )

Sudah terfasilitasi

15.

Kasus SDN Sukun 2

Sudah terfasilitasi

16.

Kasus PT Dinar Regency Cemorokandang


17.

Kasus tanah a.n. Ny Mashuda Samsul Zaki, Jalan Sulfat


18.

Kasus SMK 6


19.

Kasus PKPN Jalan Bondowoso


20.

Kasus tanah Jalan Kediri


Bidang Lahan Aset Daerah Penyumbang Pendapatan Asli Daerah Bidang lahan aset daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi ijin pemakaian kekayaan dan tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebanyak 6.799 bidang ( 6.221 bidang + 578 bidang ) dengan luas 5.389.035,08 m2 ( 1.865.296,58 m2 + 3.523.738,50 m2 )

dari seluruh bidang dan lahan aset yang dimiliki Pemerintah Kota

Malang sebanyak 8.256 bidang dan 9.141.330,48 m2. Tahun 2014 ditargetkan sebesar 51,13% atau seluas 3.764.763 m2 dari total luas aset 7.362.514,25 m2 sesuai renstra BPKAD 2013-2018, namun terealisasi sebesar 5.389.035,08 dari seluruh lahan aset seluas 9.141.330,48 m2 atau sebesar 58,95 %.

Hal ini dapat dijelaskan , bahwa setelah

dilakukan pendataan ulang dan verifikasi jumlah aset tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang, terdapat selisih antara

tahun 2013 dan sampai dengan tahun 2014


34


BAB III I

sebagaimana data yang dikemukan di atas.

Jumlah lahan aset tanah yang dikuasai

Pemerintah Kota Malang sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 9.141.330,48 m2 Rekapitulasi jumlah

lahan aset tanah yang dikuasai pemerintah Kota Malang

disajikan tabel berikut ini : Tabel 3.5. Rekapitulasi Lahan Aset Tanah yang Dikuasai Pemerintah Kota Malang Tahun 2014 Jumlah Lahan Aset Tanah Daerah No.

Tahun 2013

Uraian

Bidang 1.

Ijin Sewa Tempat-tempat tertentu

2.

Tanah dan Gedung Instansi

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tanah Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial Tanah Pasar Tanah Taman Tanah Makam Tanah TPA Tanah TPS Tanah Rumah Dinas

10.

Penyerahan Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum

11.

Tanah Ex. Bengkok/pertanian

JUMLAH

Luas (M2)

s/d Tahun 2014 Bidang

Luas (M2)

6.221

1.265.297,50

6.221

1.865.296,58

141

287.359,50

141

315.560,50

496

1.207.353,24

496

1.507.352,82

141

271.560,50

141

315.560,50

76

140.284,50

76

190.271,50

20

493.778,00

20

493.778,00

11

355.309,00

11

355.309,00

44

5.814,00

44

7.814,00

518

48.725,80

518

56.725,80

10

309.928,25

10

509.923,28

578

3.341.538,00

578

3.523.738,50

8.256

7.726.948,29

8.256

9.141.330,48

Dengan demikian capaian target mencapai 58,95 % dari luas aset 5.389.035,08 m2/ 9.141.330,48 m2. Bidang lahan aset daerah penyumbang PAD akan dapat lebih optimal, bilamana kepastian status tanah aset daerah lebih jelas. Inventarisasi/sensus dan kodefikasi terhadap tanah dan bangunan aset daerah terus dilakukan. Selanjutnya untuk menjamin kepastian status kepemilikan, dilaksanakan sertifikasi atas tanah aset Pemerintah Kota Malang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah/lahan aset daerah yang

masih

kosong/belum

ada

pemanfaatannya,

dilaksanakan

indentifikasi

dan

pengamanan dengan jalan pemberian/pemasangan papan himbauan yang menjelaskan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

35


BAB III I

kepemilikannya oleh Pemerintah Kota Malang. Selain itu intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan melakukan penyesuaian tarif/ retribusi sewa/ijin pemakaian kekayaan dan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang.



Adanya Hasil Inventarisasi Tanah dan Bangunan Aset Daerah Bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah sangat diperlukan manajemen aset yang baik. Manajemen aset yang baik diawali dengan adanya data yang akurat. Untuk menyiapkan data yang akurat maka inventarisasi data mutlak diperlukan.

Pada tahun 2014, dilaksanakan kegiatan inventarisasi/sensus dan

kodefikasi terhadap aset dan bangunan milik daerah.

Sebagaimana disampaikan

terdahulu bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan peleburandari Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Perumahan. Sehingga inventarisasi data-data aset dan bangunan milik daerah yang ada, dilakukan melalui sistem penataan arsip yang baik, handal dan akuntabel. sebanyak 1.500 obyek. daerah,

Pada tahun 2014 telah diinventarisasikan

Disampaikan pula bahwa dalam rangka penatausahaan aset

pada tahun 2014 dilaksanakan pengembangan sistem informasi aset daerah

dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Kota Malang untuk inventarisasi/ mapping aset daerah dan memastikan apakah data barang milik daerah sudah sesuai dengan Neraca

masing-masing SKPD. Untuk

memberikan pemahaman dan pelatihan aplikasi sistem SIMBADA dilaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Sistem Aplikasi SIMBADA, diikuti 100 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan peserta masing-masing Kepala Subag Umum dan Pengurus Barang SKPD.

Selanjutnya

pendampingan/ asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD dilaksanakan kepada 100 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.



Jumlah Dokumen Benda Berharga dan Aset Daerah yang Dilestarikan Dokumen benda-benda berharga dan aset daerah yang diinventarisasi, disimpan melalui sistem penataan arsip. Pada tahun 2013 telah dilakukan update data SIGMA ( Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) , dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

36


BAB III I

tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapi titik-titik ordinat pada masing-masing obyek. Selanjutnya di tahun 2014 disempurnakan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan ijin Pemakaian Tanah ( SIPIPT) dimana tanah aset daerah terarsipkan per obyek dan diharapkan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta). Pada Tahun 2014 target lokasi adalah 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru. Selain dengan aplikasi SIPIPT, arsip data obyek tanah dan bangunan milik daerah, tertata rapi dalam rak/lemari arsip yang di tahun depan akan terus lebih ditingkatkan penataannya dan dilakukan pengembangan/pemeliharaan sofware aplikasinya.

Pada Tahun 2014, telah diarsipkan

Sertifikat sebanyak 812 dokumen, Ijin Pemakaian Kekayaan dan Tempat-Tempat Tertentu yang Dilkuasai Pemerintah Kota sebanyak 8.163 obyek dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB ) sebanyak 948 dokumen.



Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Yang Sudah Bersertifikat Target indikator ini pada tahun 2014 adalah sebanyak 20 bidang dengan luas 27.322 m2,

terealisasi sebanyak 27 bidang dengan luas 70.706 m2. Realisasi target

indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaiannya secara parsial, karena sepenuhnya dipengaruhi oleh proses sertifikasi yang dilakukan di BPN, artinya dari 307 bidang lahan yang diajukan proses sertifikasinya sampai pada tahun 2018, kecepatan dan realisasi sertifikasi atas bidang lahan tidak dapat ditentukan.

Namun demikian capaian target

indikator ini mencapai 100%, dari ditargetkan 20 bidang terealisasi 27 bidang. Dikemukakan bahwa target capaian jumlah bidang lahan aset yang telah diajukan proses sertifikasinya sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.121 bidang atau luas 3.412.329 m2. Sampai dengan tahun 2014 bidang lahan aset yang bersertifikasi sebanyak 837 dengan luas 2.890.123 m2. Perhitungan persentase capaian indikator sampai dengan tahun ke 5 (lima ) sebesar

837: 1.121 x 100% = 74,66% untuk bidang lahan atau 2.890.123:

3.412.329 x 100% = 84,69% untuk luas lahan aset daerah.

Prosentase lahan aset

bersertifikat sebesar 2.890.123: 9.131.330,48 x 100 % = 31,65% untuk luasan aset dan 837: 8.256 x 100%= 10,13 % untuk bidang lahan, didapat dari membandingkan bidang luas aset daerah yang sudah bersertikat dibanding bidang luas aset seluruh yang dimiliki LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

37


BAB III I

Pemerintah Kota Malang. Adapun luas lahan yang bersertifikat disajikan pada tabel 3.6. berikut ini.

Tabel 3.6. Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat sampai dengan Tahun 2014 Jumlah Bidang No.

Peruntukan

Tahun 2013

Luas Tanah ( m2 )

s/d Tahun 2014

s/d Tahun

Tahun 2013

2014

1.

Pertanian

320

5

1.296.948

1.311.609

2.

Pendidikan

205

10

619.733

642.777

3.

Taman

62

2

143.469

155.336

4.

Puskesmas

26

1

18.568

18.951

5.

Kantor

71

3

152.106

154.763

6.

Pasar

29

1

142.753

144.634

7.

Terminal

12

12

72.689

72.689

8.

Makam

18

1

83.896

85.580

9.

Fasilitas Umum

7

4

2.816

17.345

10.

Gedung

14

14

53.669

53.669

11.

Jalan

12

12

12.587

12.587

12.

Lapangan

20

20

178.592

178.592

13.

Rumah Dinas

4

4

5.917

5.917

14.

TPA/TPS

6

6

15.964

15.964

15

Lain-lain

4

4

19.710

19.710

810

837

2.819.417

2.890.123

JUMLAH

Berikut adalah capaian indikator kinerja sasaran yang digambarkan dalam Pengukuran Pencapaian Sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7. Indikator Kinerja Sasaran, Target, Realisasi dan Capaiannya tahun 2014 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI Tercapai

Tidak Tercapai

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelaksanaan Admnistrasi Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang Jumlah

Naskah

Perjanjian

Hibah

135

895


662,9%

38

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS Daerah Yang Diterbitkan Jumlah Terbitnya Surat Penyediaan Dana Jumlah SP2D Yang Terbit

Jumlah Daftar Gaji Yang Terbit

BAB III I 282

316

112,06%

25.000 SP2D, 8.000 Daftar Penguji 475

28.481 SP2D/8.516 Daftar penguji 432

113,9% 90,95%

Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah Jumlah Benda Berharga Yang Terporforasi Jumlah SKPD Yang Melakukan Asistensi Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Lahan Yang Bersertifikat (bidang dan luas )

17.000.950 100 SKPD

15.905.781

93,56%

100 SKPD

100%

837 bidang; 2.890.123 m2

100%

810 bidang; 2.819.417 m2

Berdasarkan tabel yang telah diuraikan tersebut di atas, nampak pencapaian 10 (sepuluh) indikator kinerja termasuk katagori tercapai, bahkan terdapat 3 ( tiga ) indikator kinerja yang melebihi target yakni pencapaian indikator Jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah Yang Diterbitkan mencapai 132 %, Jumlah Terbitnya Surat Penyediaan Dana mencapai 112,06% dan indikator Jumlah SP2D Yang Terbit mencapai 113,9 %.

Indikator

Jumlah Lahan Yang Bersertifikat mencapai 100%, ditargetkan 20 bidang bersertikat, realisasinya sebanyak 27 bidang, namun dari luasan yang ditargetkan belum dapat tercapai. Dengan demikian secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2013 - 2018. Masing-masing indikator kinerja sasaran diatas, dapat dijelaskan berikut ini :



Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase capaian indikator ini mencapai 100%.

Pelaksanaan tugas dan pelayanan

administrasi perkantoran seluruhnya mendukung pelayanan publik dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Keseluruhan pelaksanaan administrasi

perkantoran meliputi : a. Layanan penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air; c. Penyediaan jasa kebersihan kantor dan lingkungan kantor; d. Penyediaan sarana prasarana administrasi perkantoran ( ATK, Barang Cetakan dan kebutuhan makanan dan minuman rapat/tamu); e. Pelaksanaan operasional UPT Perkantoran Terpadu. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

39

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS 

BAB III I

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sangat diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai. Capaian indikator kinerja ini mencapai 100% dimana kebutuhan sarana dan prasarana telah terpenuhi seluruhnya. Pengadaan sarana prasarana pada tahun 2014 adalah : a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 14 jenis, yaitu:

alat

kelengkapan komputer ( mouse ,keyboard, hardisk external ), 1 unit genset, 8 unit lemari arsip, 1 unit brankas, 6 unit filling kabinet, 7 bh papan nama/papan tulis, 19 unit komputer PC, 9 unit komputer notebook, 17 unit printer, 7 unit UPS, 2 unit meja kerja, 1 unit kipas angin dan 1 unit overhead proyektor. b. Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 ( dua ) sebanyak 2 ( dua ) unit; c. Pengadaan 1 unit fingerscan, 1 unit komputer notebook, 1 unit kamera digital, 1 unit handycam dan

4 unit Handytalkie untuk penyediaan sarana prasarana di UPT

Perkantoran Terpadu.



Persentase Pelaksanaan Administrasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan administrasi capaian kinerja dan keuangan seluruhnya telah dilakukan dengan baik. Capaian indikator ini sebesar 100%, dimana pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD seluruhnya telah dilaksanakan. Pelaporan kinerja dan keuangan yang telah dipenuhi adalah sebagai berikut : a.

Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja yaitu PK, RKT dan LAKIP;

b. Laporan Keuangan Akhir Tahun yaitu Neraca, LRA, Laporan Arus Kas dan CALK; c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); d. Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan IKM; e. Penyusunan Renja, P-KUA PPAS, P-RKA, DPPA, KUA PPAS, RKA dan DPA; serta f. Laporan Penatausahaan Keuangan PPKD meliputi pembayaran Hibah, Bantuan Sosial, Pembiayaan, Utang Piutang dan Belanja Tidak Terduga.



Jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah Yang Diterbitkan


40


BAB III I

Pada tahun 2014, Naskah Perjanjian Hibah Daerah diterbitkan sesuai dengan pengajuan proposal bantuan/hibah daerah yang telah memenuhi persyaratan. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) ini menjadi dasar pemberian hibah daerah Tahun Anggaran 2014 setelah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Malang tentang Penerima Hibah bagi Lembaga/Kelompok Masyarakat.

Capaian indikator ini mencapai 662,96%,

dimana ditargetkan sebanyak 135 naskah terealisasi sebanyak 895 naskah.



Jumlah Terbitnya Surat Penyediaan Dana Pada Tahun 2014, Penerbitan Surat Penyediaan Dana ( SPD ) ditargetkan sebanyak 282, terealisasi sebanyak 316, sehingga capaian indikator ini mencapai 112,06 %. Surat Penyediaan Dana diterbitkan setiap semester pada tahun anggaran berjalan, per jenis belanja ( Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung ) SKPD, kecuali SKPD Kelurahan.

Apabila terjadi perubahan anggaran ( pengurangan dan atau penambahan ),

diterbitkan Perubahan Surat Penyediaan Dana.



Jumlah SP2D Yang Terbit Pada tahun 2014 capaian indikator Jumlah SP2D yang diterbitkan sebesar 113,9%, dari yang ditargetkan sebanyak 25.000 SP2D, dan 8.000 Daftar Penguji terealisasi sebanyak 28.481 SP2D dan 8.516 Daftar Penguji. Penerbitan SP2D didasarkan atas SPM yang diajukan PPK SKPD sesuai jenis belanja per kegiatan. Untuk pengendalian penerbitan SP2D diterbitkan Daftar Penguji.



Jumlah Daftar Gaji Yang Terbit Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan gaji Pegawai Negeri Sipil ( PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang diperlukan pengendalian pelayanan gaji.

Capaian

indikator ini mencapai 90,95% dari target daftar gaji yang diterbitkan sebanyak 475 terealisasi sebanyak 432 daftar.



Jumlah Benda Berharga Yang Terporforasi Benda-benda berharga yang terporforasi sebanyak 15.905.781 Capaian indikator ini mencapai 93,56 % dari yang ditargetkan sebanyak 17.000.950. Untuk penatausahaan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

41


BAB III I

dan ketertiban pelaksanaan perforasi terhadap benda-benda berharga, maka disusun mekanisme kegiatan perforasi benda-benda berharga, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 188.48/41/35.73.408/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Benda Berharga Retribusi Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dimana petunjuk teknis ini sebagai alat kendali dan alat ukur terhadap proses dan hasil kerja yang ingin dicapai dan menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah serta SKPD penghasil lainnya telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.



Jumlah SKPD Yang Melakukan Asistensi Laporan Barang Milik Daerah Bahwa dalam rangka penatausahaan aset/ barang milik daerah, SKPD wajib menyusun Laporan Barang Milik Daerah.

Dokumen Laporan Barang Milik Daerah, meliputi

penjelasan dan uraian mengenai barang milik daerah di masing-masing SKPD di lingkungan Kota Malang.

Bilamana pada penyusunan Laporan Barang Milik Daerah,

terdapat permasalahan terkait penatausahaan aset daerah, maka difasilitasi untuk pemecahannya.

Capaian indikator ini sebesar 100% dari target 100 SKPD yang

melakukan asistensi Laporan Barang Milik Daerah, terealisasi seluruhnya. Dari 100 SKPD yang melakukan asistensi Laporan Barang Milik Daerah, jika ada SKPD yang mengalami masalah/kesulitan, sehingga harus difasilitasi pemecahannya.



Jumlah Lahan Aset Daerah Yang Bersertifikat Sebagaimana dalam tabel 3.6 di atas, sampai dengan tahun 2013 jumlah lahan aset daerah yang telah bersertifikat sebanyak 810 bidang dengan luas 2.819.417 m2. Pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 20 bidang atau luas 27.322 m2 terealisasi sebanyak 27 bidang atau luas 70.706 m2 atau sebesar 100% ( sesuai bidang lahan aset ). Sehingga sampai dengan tahun 2014 jumlah lahan aset daerah yang bersertifikat sebanyak 837 bidang atau luas 2.890.123 m2. Sampai dengan tahun ke 5 (lima) ditargetkan lahan aset daerah yang bersertifikat sebanyak 1.121 bidang dengan luas aset 3.412.329 m2.


42


BAB III I

Dari 3 ( tiga) sasaran strategis dengan indikator sebanyak 20 ( dua puluh) indikator kinerja termasuk di dalamnya 10 ( sepuluh ) Indikator Kinerja Utama dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel 3.8. Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

Predikat No.

Sasaran/Indikator Kinerja Sasaran

Persentase Capaian

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 1. Persentase Pelaksanaan Administrasi 100% Perkantoran 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan 100% Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Persentase Pelaksanaan Admnistrasi 100% Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang 4. Jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah 662,96% Yang Diterbitkan 5. Jumlah Terbitnya Surat Penyediaan 112,06% Dana 6. Jumlah SP2D Yang Terbit 113,9% 7. Jumlah Daftar Gaji Yang Terbit 90,95,% Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah 8. Jumlah Benda Berharga Yang 100% Terporforasi 9. Jumlah SKPD Yang Melakukan Asistensi 100% Laporan Barang Milik Daerah 10. Jumlah Lahan Aset Daerah Yang 100% Bersertifikat

3.3. CAPAIAN INDIKATOR

Rata-rata % Capaian

85-100

70 s/d <85

Sangat Berhasil

Berhasil

55s/d< 70 Cukup Berhasil

0s/d < 55 Kurang Berhasil

100% √ √ √ √ 109,36% √ √

100%

√ √ √ √ √ √

KINERJA SASARAN DAN PERBANDINGAN CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN 5 (LIMA) TAHUN DALAM RENSTRA

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 – 2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 sebanyak 3 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja yang ditetapkan yang meliputi 10 Indikator Kinerja Utama dan 10 Indikator Kinerja Sasaran.

Berikut disajikan capaian indikator sasaran dan perbandingan capaian


43


BAB III I

indikator kinerja sasaran 5 ( lima ) tahun sesuai Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018: Tabel 3.9 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2014 dibandingkan Capaian Indikator Sasaran Jangka Menengah 5 ( lima ) tahun sesuai Rencana Strategis SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR SASARAN

TARGET 5 TAHUN

REALISASI TAHUN 2014

REALISASI 2014 DIBANDING TARGET 5 TAHUN


100%

Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelaksanaan Administrasi Capaian Kinerja Kuangan Nilai Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik

90,86%

100%

90,86% (132 kali dalam daerah dan 36 kali luar daerah) 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80

76,37

95,46%

Ada

Ada

100%

100%


675

895

1.410

316

100.850 2.450

28.481 432

28,24% 17,63%

316

50

15,82%

132,59% 22,41%

WTP


Rp 22.493.074.000, 00

Rp 3.250.451.895, 00

14,45%

100%

66,66%

66,66%

51,13% ( 3.764.763 m2: 7.362.514,25 m2)

58,95% ( 5.380.035,08:9 .141.330,48)

115,29%

85.007.950

15.905.781

18.71%

Ada/6.000 obyek

Ada/1.500 obyek

Ada/25%

7.500

9.923

132,3%

100 SKPD

100 SKPD

100%

120 bid/3.147.889 m2 60% (5.484.798,29

27 bidang/70.706 m2 31,62% ( 2.890.123


22,5%/2,25% 52,69%

44


BAB III I :9.141.330,48m 2)

3.4.

m2:9.141.330, 48m2 )

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan

dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut.

 SASARAN 1 : Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidangpengelolaan keuangan dan aset daerah Tahun 2014

Misi 1: Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Tujuan 1: Menerapkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publik

yang

Berkualitas,

Transparan,

Akuntabel,

Efektif

dan

Efisien

di

Bidang

PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidangpengelolaan keuangan dan aset daerah

Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pelaksanaan Admnistrasi Capaian Kinerja dan Keuangan

Rata - rata

100%

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan

publik

yang

berkualitas,

transparan,

akuntabel,

efektif

dan

efisien

di

bidangpengelolaan keuangan dan aset daerahdengan 3 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat berhasil, dengan uraian masing-masing pencapaian indikator pada tabel 3.2


45


BAB III I

dan 3.3, capaian indikator kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja 5 (lima) tahun dalam renstra. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan, dan sasaran ini maka

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah menuangkan ke dalam 3 ( tiga ) program dan 23 ( dua puluh tiga ) kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.11 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidangpengelolaan keuangan dan aset daerah

No.

Program/Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Input Output : Outcome Lancarnya kegiatan surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input Output : Pembayaran rekening telepon Outcome Kelancaran operasional kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input

A 1.

2.

3.

Output : Lancarnya proses administrasi keuangan Outcome : Administrasi keuangan terlaksana dengan baik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Output : Kebersihan lingkungan kerja

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Outcome : Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input Output : Perbaikan peralatan kerja Outcome : Kondisi peralatan kerja yang memadai Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Output : tersedianya alat tulis kantor Outcome : proses administrasi lancar Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : proses administrasi lancar Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input Output : terpenuhinya sarana kantor Outcome : terpenuhinya sarana kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input Output : tersedianya bahan bacaan Outcome : meningkatnya wawasan aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman

Target

Realisasi

%

Rp 40.433.000,7000 surat 12 bulan

Rp 40.402.375,3.500 surat 12 bulan

99,92% 50% 100 %

Rp 36.000.000,-12 bulan 12 bulan

Rp 34.957.653,12 bulan 12 bulan

36.41 100 % 100 %

Rp 114.884.000,-

Rp106.756.500,-

92,92%

12 bulan

12 bulan

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 42.764.086,-10 ruangan/16 jenis 12 bulan

Rp 42.764.086,10 ruangan/16 jenis 12 bulan

100% 100 %

Rp 84.600.000,-5 jenis alat 12 bulan

Rp 81.348.000,5 jenis alat 12 bulan

96.16% 100 % 100 %

Rp 65.000.000,-55 jenis 12 bulan

Rp 61.126.300,55 jenis 12 bulan

94.04% 100 % 100 %

Rp 63.409.300,17 jenis

Rp 62.659.750,17 jenis

98,81% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp655.471.600,14 jenis 12 bulan

Rp 579.361.000 14 jenis 12 bulan

88,39% 100 % 100 %

Rp 14.000.000,12 bulan 12 bulan

Rp 14.000.000,12 bulan 12 bulan

100% 100 % 100 %


100 %

46


11.

12.

B. 13.

14.

15.

16.

17.

Input Output : tersedianya makanan minuman rapat dan tamu Outcome : terpenuhinya jamuan makan minum tamu dan rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input Output : lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Outcome : lancarnya rapat rapat koordinasi dan konsultasi Operasional UPT PerkantoranTerpadu Input Output : lancarnya operasional UPT Outcome : tugas pemerintahan perkantoran terpadu berjalan lancer PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Input Output : kendaraan dinas operasional Outcome : meningkatnya operasional kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Pelayanan Terpadu Input Output : terawatnya gedung kantor Outcome :tugas pemerintahan lancar Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input Output : terpeliharanya gedung kantor Outcome :tugas pemerintahan lancar Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Input Output : terpeliharanya kendaraan dinas Outcome : kelancaran operasional dan mobilitas kantor Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran Terpadu Input Output : terpeliharanya kendaraan dinas Outcome : kelancaran operasional dan mobilitas kantor

C.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Output : LAKIP TA 2013 Outcome : Terealisasinya pelaporan kinerja dan keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Input Output : Laporan Keuangan SKPD Tahun 2014 Outcome : Terealisasinya kinerja19 Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM Input Output : Tersusunnya SPP dan IKM

19.

20.

21.

Outcome : Peningkatan pelayanan publik Penyusunan RKA dan DPA Input Output : RKA , DPA tahun 2015 dan PRKA, DPPA tahun 2014

BAB III I Rp 86.425.000,12 bulan

Rp 82.158.000,12 bulan

95,06% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 401.623.511,150 kali dalam daerah, 36 kali keluar daerah 12 bulan

Rp 234.557.371,132 kali dalam daerah, 37 kali keluar daerah 12 bulan

58,04% 100 %

Rp 971.670.00012 bulan 12 bulan

Rp 970.235.000,12 bulan 12 bulan

99,85% 100 % 100 %

Rp 33.930.000,2 unit sepeda motor 12 bulan

Rp 32.010.000,2 unit sepeda motor 12 bulan

94,34% 100 %

Rp 152.250.000,1 paket 12 bulan

Rp 150.906.500,1 paket 12 bulan

99,11% 100 % 100 %

Rp 25.000.000,20 ruang 12 bulan

Rp 24.777.500,20 ruang 12 bulan

99.11% 100 % 100 %

Rp 88.500.000,4 mobil , 3 sepeda motor 12 bulan

Rp 87.614.482,4 mobil , 3 sepeda motor 12 bulan

99% 100 %

Rp 300.000.000,5 jenis 12 bulan

Rp 294.301.500,5 jenis 12 bulan

98,10% 100 % 100 %

Rp 15.353.000,15 buku/2 bulan 12 bulan

Rp 10.207.500,15 buku/2 bulan 12 bulan

66,48% 100 % 100 %

Rp 14.026.000,9 buku

Rp 13.876.000,9 buku

98,93% 100 %

100 %

100 %

100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 20.000.000,10 bk SPP dan 8 bk IKM 12 bulan

Rp 18.461.000,10 bk SPP dan 8 bk IKM 12 bulan

92,30% 100 %

Rp 20.000.000,15 PRKA,15 DPPA; 15 RKA, 15 DPA

Rp19.970.250,15 PRKA,15 DPPA; 15 RKA, 15 DPA

99.85% 100 %


100 %

47


23.

BAB III I

Outcome : Tersusunnya rencana kegiatan dan anggaran Penyusunan Standard Operasional Prosedur Input Output : Tersusunnya SOP Outcome : Tersusunnya SOP Penata usahaan keuangan PPKD Input Output: Teralisasinya pembayaran hibah, Bantuan Sosial, Pembiayaan, Utang Piutang dan belanja tidak terduga Outcome : Terwujudnyapelayanan penatausahaan pengelola keuangan daerah pada PPKD dan terlaksananya fungsi BUD

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 216.443.00020 buku SOP, 1 kl Bimtek 1 tahun

Rp 211.006.150,20 buku SOP, 1 kl Bimtek 1 tahun

97,49% 100 %

Rp 767.933.60012 bulan

Rp 744.557.550,12 bulan

96,96% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

100 %

Berdasarkan uraian tabel program dan kegiatan tersebut di atas, nampak capaian program dan kegiatan rata-rata sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, pada proses pencapaian sasaranterwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidangpengelolaan keuangan dan aset daerah, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan kegiatan, secara umum aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih sangat membutuhkan wawasan terkait pengelolaan keuangan dan aset, terlebih mengingat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang baru terbentuk. Sebagai gambaran beberapa masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah : 1. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kantor dibandingkan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tinggi.

Mengupayakan secara

maksimal segala sumber daya yang ada agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Pengetahuan dan wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dimiliki masih belum memadai untuk struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang masih baru saja terbentuk. Sehingga kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur, yang didalamnya telah diselenggarakan bimbingan teknis tentang Standar Operasional Prosedur, diharapkan mampu

menambah

wawasan

dan

pengetahuan

terhadap

tugas

pokok

dan

fungsinya.Dengan demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi demi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


48


BAB III I

3. Disamping itu pula, perlu ditingkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain ataupun lembaga-lembaga terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

 SASARAN 2 :

Terlaksananya

pelayanan administrasi dan

penyusunan laporan

keuangan serta proses APBD Kota Malang

Tabel 3.12. Pengukuran Kinerja Sasaran 2: Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang Tahun 2014

Misi 2:

Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka

terciptanya akuntabilitas keuangan daerah Tujuan 2 : Meningkatkan sistem informasi keuangan daerah yang lebih handal, transparan, akuntabel serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang

Jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah Yang Diterbitkan Jumlah Terbitnya Surat Penyediaan Dana

Target 135

Realisasi

%

895

132,6%

282

Jumlah SP2D Yang Terbit

25.000 SP2D, 8.000 Daftar Penguji

Jumlah Daftar Gaji Yang Terbit

475

100%

28.481 SP2D, 8.516 Daftar Peguji

113,9%

432

90,95,%

Rata-rata

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran

109,36%

Terlaksananya pelayanan administrasi

penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malangdengan

dan

4( empat ) indikator

kinerja sasaran menunjukkan predikat “ sangat berhasil”, dengan uraian masing-masing pencapaian indikator pada tabel 3.2 dan 3.3, capaian indikator kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja 5 (lima) tahun dalam renstra. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan, dan sasaran ini maka

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah menuangkan ke dalam 1( satu ) program dan 26 ( dua puluh enam ) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.13 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

49


BAB III I Program dan Kegiatan

Pencapaian Sasaran Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang

No. A

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

%

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 Input Output : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Ta hun Anggaran 2015 Outcome: Buku Rancangan APBD dan Penjabaran TA 2015 sebagai bahan pembahasan dan penetapan bersama DPRD

Rp 506.407.000,200 buku

Rp 418.576.114,200 buku

82,66% 100%

200 buku

200 buku

100 %

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Input: Output : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TAhun Anggaran 2014 Outcome Buku Rancangan Perubahan APBD dan Penjabaran TA 2013 sebagai bahan pembahasan dan penetapan bersama DPRD Sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Input Output : Terlaksananya sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Outcome : Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Input Output : Tersedianya Perwal tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Input Output : Tertatanya arsip administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Outcome : Arsip tertata dengan rapi dan tertib serta mudah ditemukan Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Input Output : Tercetaknya SP2D dan Daftar Penguji Outcome Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD Pemerintah Kota Malang Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dengan Web based ( efinance) Input

Rp 373.338.000,200 buku

200 buku

Rp 149.436.000,1kl/100 SKPD, 3 BUMD

Rp 361.015.300,200 buku

200 buku

Rp 143.062.000,1kl/100 SKPD, 3 BUMD

96,69% 100 %

100 %

95,73% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 131.823.000,1 kl kegiatan/150 bk

Rp 119.439.980,1 kl kegiatan/150 bk

90,61% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 56.760.000,100 SKPD

Rp 56.495.000,100 SKPD

99,53% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 264.237.500,25.000 SP2D, 8.000 Daftar Penguji/12 bulan 12 bulan

Rp 253.833.400,28.481 SP2D, 8.516 Daftar Penguji/12 bulan 12 bulan

96,06% 100 %

Rp 205.685.000,-

Rp 205.185.000,-

99,76%


100 %

50


8.

9.

10.

11.

12.

13.

14..

15.

Output : Tersedianya aplikasi sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual dengan Web based ( efinance) Outcome : Terlaksananya Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pelatihan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dengan Web Based ( e-finance) Input Output : Terlaksananya pelatihan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dengan web based ( e-finance) Outcome : Terlaksananya Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pendampingan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dengan Web Based ( e-finance) Input Output : Terlaksananya pendampingan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dengan web based ( e-finance) Outcome : Terlaksananya Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Input Output : Terlaksananya pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi yang purna tugas Outcome : Terwujudnya pelayanan gaji PNS yang tertib dan lancar Penghitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Input Output : Tercetaknya tagihan wajib retribusi daerah Outcome :Data pembayaran wajib retribusi yang akurat Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Input Output : Tersusunnya NPHD Outcome : Sebagai dasar pemberian hibah daerah TA 2014 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Input Output : Tersusunnya RKA/DPA SKPD Outcome : Pelaksanaan perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Input Output : tersusunnya buku laporan pembukuan penerimaan dan belanja daerah Outcome : Tersedianya data realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Input Output : terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD Outcome : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dapat menyajikan

BAB III I 1 paket

1 paket

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Rp 92.977.900,1 kl/ 100 SKPD

12 bulan

Rp 63.075.000,1 kl/ 100 SKPD

Rp 90.231.115,1 kl/ 100 SKP

12 bulan

Rp 62.992.500,1 kl/ 100 SKP

97,05% 100%

100%

99,87% 100%

12 bulan

12 bulan

Rp 196.682.500,100 Daftar Gaji, 750 SKPP/12 bulan

Rp 186.348.638,432 Daftar Gaji, 271 SKPP/12 bulan

94,75% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 60.800.000,5.239 SKRD 12 bulan

Rp 58.977.500,4.147 SKRD

100%

97% 100 %

12 bulan

100 %

Rp 70.000.000,1 tahun 1 tahun

Rp 69.971.000,895 NPHD/ 1 tahun 1 tahun

99,96% 100 % 100 %

Rp 70.000.000,100 SKPD 100 SKPD

Rp 68.976.000,100 SKPD 100 SKPD

98,54% 100 % 100 %

Rp 87.337.500,275 buku

Rp 82.384.500,275 buku

94,32% 100 %

12 bulan

Rp 47.808.000,-

12 bulan

Rp 47.609.000,-

100 %

99,58%

2 kali /100 SKPD

2 kali /100 SKPD

100 %

50 PPK SKPD

50 PPK SKPD

100 %


51


16.

17.

18.

19

20

21

22

23.

24

Laporan Keuangan SKPD dengan benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Input Output : Tertagihnya Wajib Retribusi Outcome : meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Input Output : Terlaksananyapengendalian terhadap pelaksanaan APBD Outcome : Pelaksanaan APBD yang tertib dan sesuai ketentuan Penyusunan Pedoman APBD Tahun Anggaran 2015 Input Output : Tersusunnya pedoman APBD Tahun Anggaran 2015 Outcome : Penyusunan RKA SKPD yang optimal Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Output : Terlaksananya pemberian ijin pemakaian tempat yang dikuasai oleh Pemkot Malang Outcome : Legalitas pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Input Output : Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan Software SIP SKPD Outcome : pengelolaan keuangan SKPD dilingkungan Pemkot Malang berjalan lebih tertib dan sesuai aturan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Input Output : Pengembangan dan pemeliharaan software SIP PPKD Outcome : Pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih tertib dan lancar Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Input Output : Terlaksananya validasi dan entry data penerimaan dan pengeluaran kas dan rekonsiliasi data Outcome :Penatausahaan dan pelaporan pengelolaan kas daerah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 Input Output : Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Daerah ( LRA,Neraca, LAK, CALK) Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Input Output : Terlaksananya penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Outcome : Tersedianya informasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

BAB III I

Rp 100.000.000,5239 WR 12 bulan

Rp 47.160.000,5239 WR 12 bulan

47,16% 100% 100 %

Rp 50.000.000,12 bulan

Rp 49.322.000,12 bulan

98,65% 100 %

12 bulan

Rp 35.000.000,200 buku 100 SKPD

Rp 124.420.000,300 ijin

60 bulan

Rp 168.625.000,100 SKPD 12 bulan

Rp 65.325.000,1 software 12 bulan

Rp 107.807.000,302 laporan/12 bulan 12 bulan

Rp 109.251.500,128 buku

12 bulan

Rp 133.240.500,375 buku

12 bulan


12 bulan

Rp 34.964.000,200 buku 100 SKPD

100 %

99,9% 100 % 100 %

Rp 120.928.500,279 ( 183 ijin perpanjangan, 96 ijin Balik Nama ) 60 bulan

97,19% 100 %

Rp 167.815.000,100 SKPD

99,5% 100 %

12 bulan

Rp 62.965.000,1 software 12 bulan

Rp 105.620.245,302 laporan/12 bulan 12 bulan

Rp 108.876.500,128 buku

12 bulan

Rp 124.822.030,375 buku

12 bulan

100 %

100 %

96.34% 100 % 100 %

97,97% 100%

100%

99,66% 100%

100%

93,68% 100 %

100 %

52

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS 25

26

2013 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Input Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas PAD Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah Penyusunan Bahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Input Output : Terlaksananya penyusunan Bahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Outcome : Terlaksananya Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

BAB III I

Rp 59.326.100,15 SKPD dan 3 BUMD 12 bulan

Rp 36.122.710,15 SKPD dan 3 BUMD 12 bulan

60,89% 100 %

Rp 67.189.600,1 paket

Rp 64.639.500,1 paket

96,20% 100%

12 bulan

12 bulan

100 %

100%

Pencapaian Sasaran kedua,Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang telah tercapai dengan predikat “ Sangat Berhasil “. Akan tetapi, hasil evaluasi dari pelaksanaan program ini masih terdapat beberapa kendala. Berikut ini uraian masalah dan pemecahan yang akan dilakukan : 1.

Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan sebagai amanat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Namun demikian pencapaian inovasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Pemecahannya adalah secara intensif meningkatkan koordinasi, melakukan kerja sama dengan konsultan/rekanan penyedia jasa pengembangan aplikasi kedalam bentuk pendampingan dan maupun pemeliharaan softwarenya.

2.

Secara terus menerus melakukan update sofware dan aplikasinya dalam rangka penyempurnaan, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

3.

Belum optimalnya kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD ) dalam pemahaman software aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

Pemecahannya adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta

asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. 4.

Beberapa SKPD penghasil masih kurang optimal dalam pencapaian target penerimaan daerah, sehingga perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah agar


53


BAB III I

SKPD penghasil dapat mengkomunikasikan hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian target penerimaan daerah.

 SASARAN 3 : Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah

Tabel 3.14. Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah Tahun 2014 Misi 3:

Meningkatkan Sistem Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka

Terciptanya Akuntabilitas Aset Daerah

Tujuan 3 : Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien Sasaran Strategis Terlaksananya administrasi informasi daerah daerah

tertib dan

pengelolaan dan

Indikator Kinerja

barang

sistem aset milik

Target

Jumlah Benda Berharga Yang Terporforasi Jumlah SKPD Yang Melakukan Asistensi Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Lahan Aset Daerah Yang Bersertifikat

Realisasi

%

17.000.950

100 SKPD

100%

100 SKPD

100%

27 bidang/ 20 bidang/ 27.

100%

70.706 m2 Rata-rata

100%

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 3 ( tiga ) indikator kinerja sasaran Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik

daerahmenunjukkan

predikat

“sangat

berhasil”dengan

uraian

masing-masing

pencapaian indikator pada tabel 3.2 dan 3.3, capaian indikator kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja 5 (lima) tahun dalam renstra. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan, dan sasaran ini maka

Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah menuangkan ke dalam 5( lima ) program dan 14 ( empat belas ) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15 Program dan Kegiatan


54


BAB III I

Pencapaian Sasaran Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah No. A

1.

B 2.

C. 3.

D. 4.

Program/Kegiatan PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Pemberian/Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Input Output : Terlaksananya pemberian/pemasangan papan himbauan Outcome :Identifikasi dan pengamanan aset Daerah PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIKKONFLIK PERTANAHAN Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Input Output : Terlaksananya fasilitasi/penyelesaian konflik-konflik pertanahan Outcome : Sebagai bahan pertimbangan keputusan Atasan PROGRAM PENINGKATAN STATUS HUKUM ASET Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : terlaksananya pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Malang Outcome :memberikan kepastian atas hak penguasaan aset tanah dan sekaligus peningkatan status hukum PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : Data nilai taksir sewa aset dan Barang Milik Daerah Outcome :Nilai taksiran sewa/penghapusan aset dan barang yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

5.

6.

7.

8.

Penghapusan Barang Milik Daerah Input Output : Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah Outcome :Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Inventarisasi /Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah Input Output : Terlaksananya inventarisasi/sensus dan kodefikasi asest /Barang Milik Daerah Outcome :Inventarisasi Aset Milik Daerah Kota Malang Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Input Output : Terselenggaranya kegiatan bimtek penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA bagi bendahara barang Kota Malang Outcome :Pengelolaan aset daerah Kota Malang lebih tertib dan lebih baik Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Input Output : Terwujudnya Sistem Informasi

Target

Realisasi

%

Rp 115.000.000,20 papan himbauan 12 bulan

Rp 98.360.000,45 papan himbauan 12 bulan

85,53% 100 %

Rp 110.537.014,15 kasus

Rp 101.508.625,15 kasus

91,83%

12 bulan

12 bulan

Rp 224.248.986,20 bidang/100 bidang dalam proses 45 bidang

Rp 151.397.440,27 bidang ( 70.706 m2)

67,51%

45 bidang

100 %

Rp 195.000.000,20 buku

Rp 129.099.900,20 buku

66,20% 100 %

5 lokasi

5 lokasi

100 %

27,38% 100 %

12 bulan

Rp 20.535.000,33 kend ( 12 unit kend. Roda 4, 21 unit roda 2) 12 bulan

Rp 230.250.000,1.200 obyek

Rp228.871.000,1.500 obyek

99,40% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 140.000.000,1 kali / 100 SKPD

Rp136.672.000,1 kali / 100 SKPD

97,62% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 348.351.000,12 bulan

Rp 345.980.160,12 bulan

99,32%

Rp 75.000.000,5 kegiatan


100 %

100 %

55


9.

10.

11.

12.

E. 13.

14.

BAB III I

Barang Milik Daerah Outcome : Barang Milik Daerah tercatat dalam Sistem Informasi BMD Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Input Output : Terlaksananya penyusunan mekanisme kegiatan perforasi Benda-benda Berharga Outcome :Tertibnya pelaksanaan perforasi benda-benda berharga Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Input Output : Permasalahan terkait penatausahaan aset daerah dapat difasilitasi untuk pemecahannya Outcome : Meningkatnya manajemen aset/barang milik daerah Verifikasi dan Validasi Data Aset dlaam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Input Output : Terlaksananya kegiatan verifikasi dan validasi data aset dalam rangka pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA Outcome : Meningkatnya manajemen aset/Barang Milik Daerah Pengadaan Tanah Input Output : Terlaksananya pengadaan aset tanah Pemerintah Kota Malang Outcome : Peningkatan Jumlah Aset Daerah PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda Berharga Input Output : Terlaksananya penyediaan sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda Berharga Outcome : Penataan arsip dan penyimpanan Benda-benda Berharga Milik Daerah

12 bulan

12 bulan

Rp 25.744.803,30 buku dan benda berharga

Rp 25.689.500,30 buku dan benda berharga

99,79% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 35.499.800,12 bulan

Rp 29.880.900,12 bulan

84,17% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 150.000.000,100 SKPD

Rp 149.990.000,100 SKPD

100% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Rp 250.000.000,1 bidang

Rp 0 0

0% 0%

1 bidang

0

0%

Rp 132.000.000,1 ruangan

Rp 131.416.000,1 ruangan

99,56% 100 %

12 bulan

12 bulan

100 %

Pelestarian Data Arsip/Dokumen Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah

Input Output : Dokumen Ijin pemakaian Barang Milik Daerah tertata dalam bentuk per obyek

Outcome :Penataan arsip daerah

Rp 100.000.000,12 bulan

12 bulan

Rp 99.073.500,Sertifikat: 812; Ijin Pemakaian BMD: 8.163 obyek; BPKB: 948 dokumen 12 bulan

99,07% 100 %

100 %

Rata-rata pencapaian sasaran ketiga sebagaimana tersebut pada tabel 3.13 adalah 100% dengan predikat “sangat berhasil”.

Pada pencapaian sasaran ini, berdasarkan hasil

evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai beberapa permasalahan dan hambatan.

Berikut permasalahan yang ditemui dan

pemecaahannya antara lain adalah : 1.

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA, memerlukan penyempurnaan.

Mapping yang dilakukan

SKPD banyak

masih

mengalami

kesulitan pada pencatatan persediaan terutama pada barang habis pakai yang LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

56


BAB III I

teranggarkan pada masing-masing kegiatan. Hasil mapping memastikan data barang milik daerah telah sesuai dengan Neraca. Untuk itu segera diadakan pengembangan data base / aplikasi SIMBADA. 2.

Belum optimalnya kemampuan SKPD dalam hal ini Subag Umum dan Pengurus Barang SKPD dalam pemahaman software aplikasi penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah.

Pemecahannya adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta

asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Malang

3.5.

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 sebesar Rp 9.757.900.000,00 ( Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ). Perbandingan pagu tahun 2014 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya diawali dari jumlah pagu dari pagu anggaran yang diterima oleh Dinas Perumahan, Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan dari tahun 2009 sampai dengan 2012. Baru pada tahun 2013 setelah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbentuk sebagai peleburan dari Dinas Perumahan, Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan jumlah pagu yang ditetapkan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2009 – 2012, maka pada tahun 2014 ini pagu anggaran yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengalami penurunan. Namun jika perbandingan pagu anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2013. Perkembangan pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap dari tahun 2009 sampai dengan 2014 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 3.16 Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


57

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS 2009 (Rp)

2010 (Rp)

BAB III I 2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

Bagian Perlengkapan, Bagian Keuangan, Dinas Perumahan 22.813.786.703,68

31.164.599.868,66

16.749.419.251,00

2014 (Rp) BPKAD

51.417.414.479,18

7.668.772.740

9.757.900.000,-

Gambar 3.1. Perkembangan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

60 50 40 Tahun

30

Pagu Anggaran

20 10 0 2009 2010 2012 2013 2014

Dari pagu anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014sebesar Rp 9.757.900.000,00 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 9 (sembilan) program yang tertuang di

63(enam puluh tiga) kegiatan. Alokasi pagu

anggaran dan realisasi per program Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17 Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Per Program Tahun 2014

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6 7.

PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Peningkatan Status Hukum Aset

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

%

2.576.280.697,00

2.310.326.035,00

89,68

599.680.000,00

589.609.982,00

98,32

1.053.755.600,00

1.018.078.450,00

96,61

3.396.552.100,00

3.148.332.532,00

92,69

115.000.000,00

98.360.000,00

85,53

110.537.014,00

101.508.625,00

91,83

224.248.986,00

151.397.440,00

67,51


58

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS 8. 9

BAB III I

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

JUMLAH

1.449.845.603,00

1.066.718.460,00

73,57

232.000.000,00

230.489.500,00

99,34

8.714.821.024,00

89,31

9.757.900.000,00

Terlihat pada tabel di atas, realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 8.714.821.024,00 atau sebesar 89,31 %. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2013, penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 terjadi penurunan. Lebih jelasnya untuk realisasi anggaran disajikan pada tabel dan gambar sebagai berikut : Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014

TAHUN 2013 Target 7.668.772.740

TAHUN 2014

Realisasi 6.979.744.193,-

% 91,01%

Target 9.757.900.000,-

Realisasi 8.714.821.024,-

% 89,31

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014

10.000.000.000 9.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000

Tahun 2013

5.000.000.000

Tahun 2014

4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 0 Target

Realisasi

Gambar 3.3 Persentase Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

59


BAB III I Tahun 2013 dan Tahun 2014

Presentase Realisasi Anggaran 91,01% 89,31%

Tahun 2013

Tahun 2014

Tabel 3.19 Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan Tahun 2014

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN %)

NO

URAIAN

1.

Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

115.000.000

98.360.000

85,53%

2.

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

110.537.014

101.508.625

91,83%

3.

Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Penyediaan jasa surat menyurat

224.248.986

151.397.440

67,51%

40.433.200

40.402.375

99,99%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

36.000.000

34.957.653

97,10%

114.884.000

106.756.500

92,92%

4. 5.

6. 7.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

42.764.086

42.764.086

100%

8.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor

84.600.000

81.348.000

96,15%

65.000.000

61.126.300

94,04%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

63.409.300

62.659.750

98,82%

655.471.600

579.361.000

88,38%

9. 10.

11.


(

60


BAB III I

12.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

14.000.000

14.000.000

100%

13.

Penyedian makanan dan minuman

86.425.000

82.158.000

95,06%

14.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Operasional UPT Perkantoran Terpadu

401.623.511

234.557.371

58,40%

971.670.000

970.235.000

99,85%

16.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

33.930.000

32.010.000

94,34%

17.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelayanan Terpadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan sarana prasarana Perkantoran Terpadu Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

152.250.000

150.906.500

99,11%

25.000.000

24.777.500

99,11%

88.500.000

87.614.482

98,99%

300.000.000

294.301.500

98,10%

15.353.000

10.207.500

65,70%

14.026.000

13.876.000

98,93%

Penyusunan Standart Pelayanan Publik dan IKM Penyusunan RKA dan DPA

20.000.000

18.461.000

92,30%

20.000.000

19.970.250

99,85%

25.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

216.443.000

211.006.150

97,49%

26.

Penatausahaan keuangan PPKD

767.933.600

744.557.550

96,96%

27.

Penyusunan Rrancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2015 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2014 Sosialisasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Penyusunan dan sosialisasi Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penataan arsip administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan kas Peningkatan pelayanan dan penatausahaan

506.407.000

418.576.114

82,66%

373.338.000

361.015.300

96,70%

149.436.000

143.062.000

95,73%

131.823.000

119.439.980

90,60%

56.760.000

56.495.000

99,53%

264.237.500

253.833.400

96,06%

15.

18.

19.

20.

21.

22. 23.

24.

28.

29.

30.

31.

32.


61


34.

35.

36. 37.

38.

39. 40.

41.

42.

43. 44.

45.

46.

47.

48.

Perbendaharaan Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis akrual dengan web based ( efinance) Pelatihan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis akrual dengan web based ( efinance) Pendampingan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis akrual dengan web based ( efinance) Peningkatan pelayanan gaji PNS

BAB III I 205.685.000

205.185.000

99,76%

92.977.900

90.231.115

96,93%

63.075.000

62.992.500

99,86%

196.682.500

186.348.638

94,75%

Perhitungan, Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD

60.800.000

58.977.500

97%

70.000.000

69.971.000

99,96%

70.000.000

68.976.000

98,54%

Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

87.337.500

82.384.500

94,32%

47.808.000

47.609.000

99,58%

100.000.000

47.160.000

47,16%

50.000.000

49.322.000

98,64%

35.000.000

34.964.000

99,89%

124.420.000

120.928.500

97,19%

168.625.000

167.815.000

99,52%

65.325.000

62.965.000

96,38%

107.807.000

105.620.245

97,97%

Penyusunan Pedoman APBD Tahun Anggaran 2015 Pemberian Ijin Sewa Tenpat-Tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas


62


50.

51.

52.

53.

54. 55.

56.

57.

58.

59.

60.

61. 62.

63.

BAB III I

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Penyusunan Bahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Penghapusan Barang Milik Daerah

109.251.500

108.876.500

99,66%

133.240.500

124.822.030

93,68%

59.326.100

36.122.710

60,88%

67.189.600

64.639.500

96,20%

195.000.000

129.099.900

66,20%

75.000.000

20.535.000

27,38%

Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update data dengan SIMBADA Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Verifikasi dan Validasi Data Aset dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA di Kota Malang Pengadaan Tanah

230.250.000

228.871.000

99,40%

140.000.000

136.672.000

97,62%

348.351.000

345.980.160

99,32%

25.744.803

25.689.500

99,78%

35.499.800

29.880.900

84,17%

150.000.000

149.990.000

99,99%

250.000.000

0

Pengadaan sarana pengolahan dan Penyimpanan Benda Berharga Pelestarian Data Arsip/Dokumen Bukti Kepemilikan Barang Milik Daerah

132.000.000

131.416.000

99,56%

100.000.000

99.073.500

99,07%

0%

Sebagaimana daftar tabel diatas, realisasi anggaran masing-masing kegiatan per program rata-rata tercapai 95% keatas. Namun beberapa kegiatan terserap kurang dari 50% bahkan 1 kegiatan terserap 0%, antara lain dijelaskan sebagai berikut : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

63


BAB III I

Kegiatan Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi, terserap sebesar 47,61%. Dari sebanyak 5.239 Wajib Retribusi (WR) yang dibuatkan pemanggilan dan penagihan, banyak dijumpai nama penyewa/pemakai/ yang memanfaatkan tanah aset daerah yang sudah tidak sama/sesuai dengan data penyewa aset/pemakai kekayaan tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang.

Sehingga Surat Pemanggilan Wajib

Retribusi tidak diterima tepat sesuai alamat. 2.

Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah, terserap sebesar 27,38% dikarenakan pada proses

penghapusan

barang

milik

daerah

khususnya

penghapusan

kendaraan

operasional, data barang/kendaraan yang diajukan penghapusan belum masuk dalam Neraca, sehingga proses penghapusan tidak dapat dilakukan.

Sehingga SKPD

bersangkutan harus melakukan penelusuran data aset dan pencatatan pada Neraca, yang selanjutnya diajukan kembali penghapusan aset tersebut pada tahun mendatang. 3.

Kegiatan Pengadaan Tanah, terserap anggaran sebesar 0% atau kegiatan tidak dapat dilakukan, dikarenakan aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi dekat jembatan Madyopuro sesungguhnya adalah dampak pembangunan jembatan tersebut, yang mana harus dibebaskan/dibeli oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun sebelumnya.

Namun

terdapat

setelah

1(satu)

obyek

yang

belum

tuntas

proses

pembebasannya,

dikonsultasikan dengan MAPI( Masyarakat Aliansi Penilai Indonesia ) di Surabaya, tanah dan bangunan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan azas kemanfaatannya. Selain itu tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dilakukan pembelian, karena tidak ada harga pembandingnya.

3.6.

ANALISIS CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan yang terlah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2013-2018, telah ditentukan

sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek dan dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi melalui penentuan program, yaitu penjabaran dalam bentuk upaya yg berisi satu atau lebih beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

64


BAB III I

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran capaian program dengan

menggunakan indikator program yaitu ukuran atas hasil ( outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut ini pengukuran capaian program tahun 2014 :

Tabel 3.20 Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2014 :

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

:

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

:

Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah

Sasaran 1: Strategi Kebijakan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Frekuensi Penyelenggaraan Konsultasi dan Koordinasi Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pelaksanaan Administrasi Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Anggaran

Capain Indikator

Program/Indikator

Kinerja

Target (Rp) 2.576.280.697,00

Realisasi (Rp)

%

2.310.326.035,00

89,68

589.609.982,00

98,32

1.018.078.450,00

96,61

100% 132 kali kedalam daerah dan 36 kali keluar daerah 599.680.000,00 100%

1.053.755.600,00 100%

76,37

Adanya SOP Pelayanan Ada Informasi Publik Jumlah

Sasaran 2 :

:

Strategi

: :

4.229.716.297,00

3.918.014.467,00

92,63

Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah 2. Merumuskan penetapan pengelolaan keuangan daerah 4.

Kebijakan

Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah. 5. Merumuskan pedoman penyusunan laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Anggaran

Capain Indikator Kinerja

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

3.396.552.100,00

3.148.332.532,00


%

92,69

65

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS Jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah Yang 895 NPHD Diterbitkan Jumlah Terbitnya Surat 316 SPD Penyediaan Dana Jumlah SP2D Yang Terbit 28.481 SP2D Jumlah Daftar Gaji Yang 432 Daftar Terbit Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan 50 PPK-SKPD Benar Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan Opini BPK terhadap WTP Laporan Keuangan Daerah Jumlah

Sasaran 3 :

:

Strategi

:

Kebijakan

:

Persentase Penyelesasian Sengketa Lahan Aset Daerah Program Peningkatan Status Hukum Aset Jumlah Lahan yang Bersertifikat ( bidang dan luas ) Persentase Lahan Aset yang Sudah Bersertifikat Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah Jumlah SKPD Yang Melakukan Asistensi Laporan Barang Milik Daerah Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Jumlah Benda Berharga Yang Terporforasi Adanya Hasil

3.396.552.100,00

3.148.332.532,00

92,69

Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah Mengembangkan manajemen aset daerah 3. Merumuskan pengelolaan barang milik daerah ( BMD ) 4.

Meningkatkan manajemen aset/ barang milik daerah Anggaran

Capaian Indikator

Program Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Pemanfaatan Bidang Lahan Aset Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Penyumbang Pendapatan Asli Daerah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

BAB III I

Kinerja

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

115.000.000,00

98.360.000,00

85,53

110.537.014,00

101.508.625,00

91,83

224.248.986,00

151.397.440,00

67,51

1.449.845.603,00

1.066.718.460,00

73,57

0

0

232.000.000,00

230.489.500,00

Rp 3.250.451.895,00

58,95%

66,66%

27 bidang/70.706 m2 31,62%

100 SKPD

0

99,34

15.905.781 Ada/1.500 obyek


66

PENDAHULUAN KINERJA AKUNTABILITAS Inventarisasi Tanah dan Bangunan Aset Daerah Jumlah Dokumen Benda Berharga dan Aset 1.500 Daerah yang Dilestarikan Jumlah

BAB III I

2.131.631.603,00

1.648.474.025,00

77,33%

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2014 dari

9 ( sembilan ) Program

yang dilaksanakan tercapai : 

6 ( enam ) program predikat “ Sangat Berhasil” yaitu : 1)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 3)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4)Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5)Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6)Program Penyelamatan dan Pelstarian Dokumen/Arsip Daerah



1 ( satu ) program predikat “Berhasil” yaitu : 1) Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah



2 (dua ) program predikat “Cukup Berhasil” yaitu : 1) Program penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 2) Program Peningkatan Status Hukum Aset

Namun demikiandari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2014 dikategorikan “ Sangat Berhasil “ dicapai karena nilai capaiannya rata-rata mencapai 103,12%.


67

PENUTUP AKUNTABILITAS PENDAHULUAN KINERJA

BAB III IIV BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014disusun sebagaibentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013-2018.

Di dalamnya diuraikan tentang capaian

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2014.. Mengacu pada 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan dalam

20 ( dua puluh )

indikator kinerja, 18 ( delapan belas ) telah berhasil dicapai, bahkan 3 ( tiga) indikator melebihi target yang ditetapkan.

2 ( dua ) indikator belum tercapai yaitu persentase penyelesaian

sengketa lahan aset daerah, dari yang ditargetkan 15 ( limabelas ) kasus, masuk sebesar 20 (duapuluh) kasus dan yang telah difasilitasi sebanyak 10 (sepuluh) kasus, sisanya 10 (kasus) dalam proses fasilitasi.

Selain itu adalah indikator persentase lahan aset yang sudah

bersertifikat, masih mencapai 67,5%.

Persentase lahan aset yang sudah bersertifikat

sesungguhnya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu jumlah bidang namun dari luasannya tidak sesuai yang ditargetkan.

Target indikator ini pada tahun 2014 adalah

sebanyak 20 bidang dengan luas 27.322 m2, terealisasi sebanyak 27 bidang dengan luas 70.706 m2. Realisasi target indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaiannya secara parsial, karena sepenuhnya dipengaruhi oleh proses sertifikasi yang dilakukan di BPN, artinya dari 307 bidang lahan yang diajukan proses sertifikasinya sampai pada tahun 2018, kecepatan dan realisasi sertifikasi atas bidang lahan tidak dapat ditentukan. Namun demikian capaian target indikator ini mencapai 100%, dari ditargetkan 20 bidang terealisasi 27 bidang. Dikemukakan bahwa target capaian jumlah bidang lahan aset yang telah diajukan proses sertifikasinya sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.121 bidang atau luas 3.412.329 m2. Sampai dengan tahun 2014 bidang lahan aset yang bersertifikasi sebanyak 837 dengan luas 2.890.123 m2. Perhitungan persentase capaian indikator sampai dengan tahun ke 5 (lima ) sebesar 837: 1.121 x 100% = 74,66% untuk bidang lahan atau 2.890.123: 3.412.329 x 100% = 84,69% untuk LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

68

AKUNTABILITAS PENDAHULUAN KINERJA PENUTUP

BAB III IIV

luas lahan aset daerah. Prosentase lahan aset bersertifikat sebesar 2.890.123: 9.131.330,48 x 100 % = 31,65% untuk luasan aset dan 837: 8.256 x 100%= 10,13 % untuk bidang lahan, didapat dari membandingkan bidang luas aset daerah yang sudah bersertikat dibanding bidang luas aset seluruh yang dimiliki Pemerintah Kota Malang. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan “ Sangat Berhasil “ dicapai karena nilai capaiannya rata-rata mencapai103,12%. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian Indikator Kinerja Utama dan atau Indikator Kinerja Sasaran, pengukuran kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :  Sasaran 1 :

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang

berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, mencapai rata-rata 100%, predikat sangat berhasil;  Sasaran 2 : Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang, mencapai rata-rata 109,36% predikat sangat berhasil;  Sasaran 3 :

Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset

daerah dan barang milik daerah, mencapai rata-rata 100% predikat sangat berhasil. Sementara pada kinerja keuangan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp 8.714.821.024,00 ( Delapan milyar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus duapuluh satu ribu duapuluh empat rupiah ) atau sebesar 89,31 %. Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah lebih baik lagi, yaitu : (1) Penguatan kualitas aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai badan yang baru saja terbentuk; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasidan pengembangan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah; dan (3) Peningkatan kualitas,tertib administrasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah . Sebagai

sebuah

gambaran

kinerja,

LAKIP

diharapkan

dapat

menyajikan

keseluruhan profil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara utuh. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014

69

PENUTUP AKUNTABILITAS PENDAHULUAN KINERJA

BAB III IIV

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja, dimana Indikator Kinerja Utamabelum ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang, namun masih tetap merujuk Indikator Kinerja Utama yang termaktub dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018. Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur. Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

Ir. SAPTO P.SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005


70

ASET PEMERINTAH KOTA MALANG AKUNTABILITAS PENDAHULUAN KINERJA


LAMPIRAN BAB I III

71

PENDAHULUAN AKUNTABILITAS KINERJA ASET PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB III I

LAMPIRAN

ASET PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2013 TANAH DAN BANGUNAN ASET DAERAH

N O

KECA MATA N

RUMAH DINAS BID ANG

1

LUAS

PERTANIAN

MAKAM BI D A N G

BI DA NG

LUAS

1,673,435. 00

0

-

351,405.00

0

-

Kedun gkand ang

91

8,936.95

14 9

Sukun

81

9,177.69

86

Lowok waru

100

10,761.5 0

22 7

887,595.00

0

Klojen

143

13,126.3 0

11

47,560.00

Blimbi ng

103

6,723.36

10 5

381,543.00

LUAS

PASAR BID ANG

4

5

6

Kota Malan g

JUMLAH 518

48,725.8 0

57 8

3,341,538. 00

BIDA NG

LUAS

BI DA NG

LUAS

TPA/TPS BID AN G

LUAS

21,61 7.00

0

-

-

-

227

553,0 35.69

-

8

18,18 1.00

0

-

-

-

433

1,026, 519.5 0

-

-

42

85,13 2.50

0

-

-

-

218

194,7 16.80

-

-

12

10,95 4.00

0

-

-

-

288

562,9 18.36

55

361,1 23.00

49 6

1,207, 353.24

6,2 21

1,265, 297.50

6,80 2

3,637, 479.9 9

55

361,1 23.00

49 6

1,207, 353.24

6,2 21

1,265, 297.50

8,25 6

7,726, 948.2 9

85,418. 00

24

85,418.00

0

-

-

-

-

49

52,591. 00

49

57,391.00

0

-

-

0

-

11

25,949. 00

11

22,949.00

0

-

0

-

34

74,349. 00

34

89,349.00

0

-

141


141

287,359.50

72

10

LUAS

12

24

20

BID AN G

288

-

309,9 28.25

LUAS

-

-

271,56 0.50

BID AN G

-

-

493,77 8.00

LUAS

-

0

10

BI DA NG

0

32,252.50

20

LUAS

2

23

309,9 28.25

BI DA NG

JUMLAH

1,752, 277.9 5

23

493,77 8.00

TAMAN

IJIN TEMPATTEMPAT

SDKESFAS OS

4,400. 00

33,253. 50

2

3

LUAS

KANTOR

PENYERAH FASUM

76

140,2 84.50

AKUNTABILITAS PENDAHULUAN KINERJA ASET PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB III I

LAMPIRAN

ASET PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2014 TANAH DAN BANGUNAN ASET DAERAH N O

KECAMA TAN

RUMAH DINAS BIDAN G

1

Kedungka ndang

91

2

Sukun

81

3

Lowokwar u

100

4

Klojen

143

5

Blimbing

103

LUAS

9,936.95

10,177.69

11,761.50

16,126.30

8,723.36

PERTANIAN BID AN G 149

86

227

11

105

LUAS

1,840,435.0 0

468,605.00

755,595.50

53,560.00

405,543.00

Kota Malang

JUMLAH

518

56,725.80

578

3,523,738.5 0

MAKAM BIDA NG

0

0

0

0

0

LUAS

-

-

-

-

-

20

493,778 .00

20

493,778 .00


PASAR BIDA NG

LUAS

KANTOR BI DA NG

LUAS

PENYERAH FASUM BI DA NG

23

37,253. 50

23

37,25 3.50

0

24

90,418. 00

24

90,41 8.00

0

49

57,591. 00

49

57,59 1.00

0

11

25,949. 00

11

25,94 9.00

0

34

104,34 9.00

34

104,3 49.00

0

141

315,56 0.50

14 1

73

315,5 60.50

LUAS

TPA/TPS BID AN G

LUAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

50,92 3.28

55

363,1 23.00

10

50,92 3.28

55

363,1 23.00

TAMAN BI DA NG

LUAS

SDKESFAS OS BI DA NG

2

5,400. 00

0

12

23,61 7.00

0

8

23,16 8.00

0

42

125,1 32.50

0

12

12,95 4.00

0

49 6

76

190,2 71.50

49 6

LUAS

UJIN TEMPATTEMPAT BID AN LUAS G

JUMLAH BID AN G

LUAS

-

-

-

288

1,930, 278.9 5

-

-

-

227

683,2 35.69

-

-

-

433

905,7 07.00

-

-

-

218

246,7 16.80

-

-

-

288

635,9 18.36

1,507, 352.82

6,2 21

1,865, 296.58

6,80 2

4,280, 473.6 8

1,507, 352.82

6,2 21

1,865, 296.58

8,25 6

8,682, 330.4 8

LAMPIRAN BAB I III

ASET PEMERINTAH KOTA MALANG AKUNTABILITAS PENDAHULUAN KINERJA


74

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2014 i

Recommend Documents