DAFTAR ISI RENCANA KERJA BPKAD

DAFTAR ISI RENCANA KERJA BPKAD Hal DAFTAR ISI

i

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.4 Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

6

BAB II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

BAB III

BAB IV

selaku SKPD maupun SKPKD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

36

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

3.3 Program dan Kegiatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

PENUTUP

50

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 i

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan

meningkatkan

daya

pelayanan saing

dan

dengan

pemberdayaan memperhatikan

masyarakat prinsip

serta

demokrasi,

pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi : a.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional ;

b.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;

c.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja-SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

dan

Peraturan

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai

upaya

penganggaran,

untuk

mewujudkan

pelaksanaan

dan

sinergitas

antara

pertanggungjawaban,

perencanaan, maka

Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan

yang

berkembang

dan

kebutuhan

masyarakat.

Dalam

menyusun Renja-SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya

mensinergikan

pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. perencanaan

Renja-SKPD daerah,

mempunyai

karena

fungsi

Renja-SKPD

penting

dalam

menerjemahkan

sistem

perencanan

strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

2

lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD. Secara singkat, tahapan penyusunan Renja-SKPD dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

1. 2. Landasan Hukum Bahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, mengacu : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421) ; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

3

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 2025 ; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. 1. 3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, antara lain : a. Membantu

meningkatkan

konsistensi

antara

kebijakan

dengan

pelaksanaannya ; b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ; c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ; d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ; e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD. Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

4

Sedangkan, tujuannya adalah : a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran ; b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur ; c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Provinsi Jawa Timur. 1. 4. Sistematika Penulisan Bab I

:

Pendahuluan

Bab II

:

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III

:

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV

:

Penutup

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran,

maka

dalam

menyusun

perencanaan

anggaran

perlu

menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur

penting

penganggaran

dalam berbasis

penyusunan kinerja

anggaran

(performance

dengan based

metode

budgetting).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan SKPD BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun program kegiatan.

BPKAD

Provinsi

Jawa

Timur,

selain


mempunyai

tugas 6

pokok dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi 9 (sembilan) agenda utama

pembangunan

yang

akan

dicapai

secara

bertahap

dan

berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 - 2014, yaitu : a. Tingkat Pengangguran Terbuka ; b. Tingkat Kemiskinan ; c.

Pertumbuhan Ekonomi ;

d. Indeks Pembangunan Manusia ; e. Indeks Disparitas Wilayah ; f.

Environment/Lingkungan.

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 2.1 :


7

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur

Kode

1 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014

2

3

4

Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Barang cetakan

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Target program dan kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2013) Realisasi Capaian Tingkat Program Capaian dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun Renstra berjalan (%) (2013)

Target Renja SKPD tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun (2012)

Tingkat Realisasi (%)

(Renja SKPD tahun 2013)

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

72 SKPD

70 SKPD

70 SKPD

70 SKPD

100

72 SKPD

72 SKPD

100

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

12 bulan

100

Urusan Wajib

1

20

1

20

01

1

20

01

007

1

20

01

011

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


8

Kode

1 1

20

01

1

20

02

1

20

02

1

20

05

1

20

05

099

049

099




2

3

4

Sarana dan Sumber Daya penunjang operasional kantor

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur









5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

12 bulan

100

Peningkatan sarana dan prasarana

7 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

100

7 bidang

7 bidang

100

Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

100

6 bidang

6 bidang

100


9

Kode

1




2

3

4

1

20

17

1

20

17

003

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Rumusan

1

20

17

006

Perda APBD

1

20

17

008

1

20

17

010

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD









5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 Rumusan

3 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

100

1 Rumusan

5 Rumusan

500

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

dan

Pergub

1 Perda 1 Pergub

3 Perda 3 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

100

1 Perda 1 Pergub

5 Perda 5 Pergub

500

Perda dan PAPBD

Pergub

1 Perda 1 Pergub

3 Perda 3 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

100

1 Perda 1 Pergub

5 Perda 5 Pergub

500

1 Perda

3 Perda

1 Perda

1 Perda

100

1 Perda

5 Perda

500

Perda


10

Kode

1




2

3

4









5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

20

17

015

Bimbingan teknis implementasi paket tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah

Bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan daerah

-

1.650 Orang

550 Orang

550 Orang

100

550 Orang

2.750 Orang

-

1

20

17

016

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

61 SKPD

69 SKPD

69 SKPD

69 SKPD

100

61 SKPD

61 SKPD

100

1

20

17

018

Rekonsiliasi Pengelolaan Asset/Barang Daerah

Data Barang Milik Daerah yang akurat untuk penyusunan neraca Data barang milik daerah dan data kelengkapan tanah yang akuntabel

-

69 SKPD

69 SKPD

69 SKPD

100

61 SKPD

61 SKPD

0

1

20

17

043

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Fasilitasi pembinaan sistem penggajian SKPD di lingkungan Pem. Prov. Jatim

100 %

61 SKPD

61 SKPD

61 SKPD

100

63 SKPD

63 SKPD

100


11

Kode

1




2

3

4

Koordinasi, sinkronisasi terhadap verifikasi Rekap SPJ dan pelaksanaan program kegiatan serta pengelolaan keuangan daerah Fasilitasi Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah

1

20

17

250

Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

17

251

Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1

20

17

253

Optimalisasi Pengelolaan Aset

1

20

17

254

Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

Perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan barang milik negara Bukti kepemilikan aset tetap tanah









5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

74 SKPD

72 SKPD

72 SKPD

72 SKPD

100

74 SKPD

74 SKPD

100

7 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

100

7 bidang

7 bidang

100

65 berkas

80 berkas

90 berkas

67 berkas

74,44

65 berkas

65 berkas

100

200 bidang

22 Kab/Kota

300 bidang

105 bidang

35,00

145 bidang

145 bidang

100


12

Kode

1 1

20

18

1

20

18

105

1

20

18

106




2

3

4

Evaluasi Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim

Evaluasi Raperda dan Raper KDH Kab/Kota se Jatim

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota









5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100 %

38 Kab/Kota

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

100 %

38 Kab/Kota

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100


13

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, 2.2.1. Strength (kekuatan), 1. Memiliki

posisi

strategis

sebagai

koordinator

pengelolaan

keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang

APBD/Perubahan

APBD

dan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran

APBD/Perubahan

APBD

dan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ; 2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; 3. Memiliki salah satu fungsi mediator dan distribusi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan belanja bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah ; 4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi (sebagian besar S1 dan S2) ; 5. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD. 2.2.2. Weaknes (kelemahan), 1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi ; 2. Adanya

lembaga/instansi

yang

masih

memiliki

keinginan

(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;


14

3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja ; 4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ; 5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat

kemauan

pegawai

untuk

meningkatkan

keahlian,

kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2.2.3. Opportunity (peluang), 1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah ; 2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan

sinkronisasi

penyusunan

APBD/Perubahan

APBD

dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab./Kota disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi ; Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

15

3. Sesuai Pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, ditegaskan bahwa kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

yang

terkonsentrasi

pada

Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat ; 4. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan

pendampingan

kepada

SKPD

dilingkungan

Pemerintah

Provinsi Jawa Timur terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2.2.4. Treath (ancaman), 1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi

sesuai

latar

belakang

pendidikannya

dalam

rangka

menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD ; 2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif dan

Legislatif,

namun

kurang

memperhatikan

dan

mempertimbangkan dinamika yang berkembang ; 3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.


16

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur

Target Renstra SKPD NO

Indikator

SPM

3

IKK

4

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 (thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

5

6

7

8

9

10

12

13

1

2

1

Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

70 SKPD

72 SKPD

72 SKPD

72 SKPD

70 SKPD

72 SKPD

72 SKPD

72 SKPD

2

Barang cetakan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3


12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4


6 bidang

7 bidang

7 bidang

7 bidang

6 bidang

7 bidang

7 bidang

7 bidang

5


6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6

Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

1 Rumusan

Jumlah rumusan yang ditetapkan


Catatan Analisis

14

17


Indikator

1

2

7

Perda dan Pergub APBD

8

Perda dan Pergub PAPBD

9

Perda

10

Bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan daerah

11

Data Barang Milik Daerah yang akurat untuk penyusunan neraca

SPM

3

IKK

4 Jumlah perda dan pergub ttg APBD yang ditetapkan Jumlah perda dan pergub ttg PAPBD yg ditetapkan Jumlah perda dan pergub ttg Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD yg ditetapkan Jumlah orang yang mengikuti bintek Jumlah berkas yang dihasilkan

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

5

6

7

8

9

10

12

13

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda 1 Pergub

1 Perda

1 Perda

1 Perda

1 Perda

1 Perda

1 Perda

1 Perda

1 Perda

550 Orang

550 Orang

-

-

550 Orang

550 Orang

-

-

69 SKPD

61 SKPD

61 SKPD

61 SKPD

69 SKPD

61 SKPD

61 SKPD

61 SKPD



Catatan Analisis

14

18


Indikator

SPM

IKK

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

4

5

6

7

8

9

10

12

13

12


Ketepatan waktu penyampaian SPM dan data pendukung pencairan gaji

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

13

Koordinasi, sinkronisasi terhadap verifikasi Rekap SPJ dan pelaksanaan program kegiatan serta pengelolaan keuangan

Jumlah SKPD yang menyampaika n rekap SPJ dan SPM

72 SKPD

74 SKPD

74 SKPD

74 SKPD

72 SKPD

74 SKPD

74 SKPD

74 SKPD

14

Fasilitasi Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah

Bidang yg terfasilitasi

6 bidang

7 bidang

7 bidang

7 bidang

6 bidang

7 bidang

7 bidang

7 bidang

15

Perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan barang milik negara

Jumlah berkas pengelolaan aset

90 berkas

65 berkas

65 berkas

65 berkas

67 berkas

65 berkas

65 berkas

65 berkas

16

Bukti kepemilikan aset tetap tanah

Jumlah aset tetap tanah yg dpt disertifikatkan

300 bidang

145 bidang

200 bidang

100 bidang

105 bidang

145 bidang

200 bidang

100 bidang

1

2

3



Catatan Analisis

14

19


1

Indikator

2

17


18


SPM

3

IKK

4 Persentase Raperda ttg Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD yg dievaluasi tepat waktu Persentase Raperda ttg APBD dan PAPBD yg dievaluasi tepat waktu

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

5

6

7

8

9

10

12

13

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %



Catatan Analisis

14

20

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dijelaskan

bahwa

kekuasaan

pengelolaan

keuangan

daerah

dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain : a.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;

b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ; c.

Penyusunan

Raperda

APBD/Perubahan

APBD

dan

Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ; e.

Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut, dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana program dan kegiatan, belanja daerah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup yang dijabarkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain : 1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan ; 2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah

dan

memadai,

meningkatkan

jumlah

jaringan

pelayanan

kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih ; Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

21

3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan

lapangan

kerja

di

sektor

informal

maupun

formal,

meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan ; 4. Penanggulangan

Kemiskinan,

diarahkan

meningkatkan

upaya

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin ; 5. Kesejahteraan

Sosial

Rakyat,

diarahkan

untuk

memberdayakan

kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana ; 6. Pertanian,

diarahkan

untuk

meningkatkan

pemberdayaan

petani,

meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan ; 7. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha

skala

mikro,

memperbaiki

lingkungan

usaha

dan

menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi ; 8. Investasi,

Ekspor

Non-Migas,

dan

Pariwisata,

diarahkan

untuk

menyederhanakan prosedur perijinan investasi, menciptakan kepastian hukum, menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing serta meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah ; 9. Industri Manufaktur, diarahkan untuk meningkatkan utilitas kapasitas terpasang, memperkuat struktur industri dan basis produksi ; 10. Pembangunan

dan

Pemeliharaan

Infrastruktur,

diarahkan

untuk

meningkatkan

dan

mempercepat

perbaikan

infrastruktur,

serta

meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur ; 11. Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

22

dan pemanfaatan sumber daya alam, mencegah terjadinya perusakan hutan, pencemaran lingkungan, memulihkan kondisi sumber daya alam yang

rusak,

mengembangkan

manajemen

dan

mekanisme

penanggulangan bencana alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang ; 12. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik ; 13. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat ; 14. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender, diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring

dan

evaluasi,

meningkatkan

perbaikan

angka

indeks

pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi ; 15. Peran

Pemuda

dan

Pengembangan

Olahraga,

diarahkan

untuk

meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.


23

16. Penegakan Hukum dan HAM, diarahkan untuk meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, terjaminnya konsistensi

peraturan

perundang-undangan,

serta

meningkatkan

pemahaman dan penghormatan terhadap HAM. 17. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan untuk

meningkatkan

peran

serta

masyarakat

untuk

mencegah

kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,

meningkatkan

pencegahan

dan

pemberantasan

penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat. 18. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Lumpur Panas Lapindo, diarahkan untuk mengurangi keresahan sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat akibat semburan lumpur lapindo serta mempercepat infrastruktur fisik untuk stabilisasi dan normalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan.


24

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur Rancangan Awal RKPD No (1)

Program/ Kegiatan (2)

Lokasi (3)

Indikator kinerja (4)

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian (5)

Pagu indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

(6)

(7)

Urusan Wajib

Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1

Penyediaan administrasi keuangan

2

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

jasa

Indikator kinerja

(Rp.000)

Provinsi


72 SKPD

7.222.000

1


Provinsi

Barang cetakan

12 bulan

2.350.000

2



jasa

Target capaian

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

(Rp.000)

(8)

(9)

(10)

(11)

Provinsi


72 SKPD

7.222.000

Provinsi

Barang cetakan

12 bulan

2.350.000

(12)

25

Rancangan Awal RKPD No (1)


3

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Lokasi

Indikator kinerja

(3)

(4)

Provinsi



12 bulan

Pagu indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(Rp.000) (6)

7.490.000

(7)

3


Target capaian

(8)

(9)

(10)

Provinsi


12 bulan

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

(Rp.000) (11)

(12)

7.490.000


Provinsi


7 bidang

11.875.623

1


Provinsi


7 bidang

62.793.442

Provinsi


6 bidang

4.370.000

Tambahan 50,000,000 untuk pembangunan gedung kantor BPKAD dan gudang arsip kantor BPKAD


Provinsi


6 bidang

4.370.000


1


26

Rancangan Awal RKPD No

Program/ Kegiatan

(1)

(2)

IV


1


2

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Lokasi

Indikator kinerja

(3)

(4)


Pagu indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(Rp.000) (6)

(7)

(8)

(9)

Target capaian (10)

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

(Rp.000) (11)

(12)


Provinsi

Provinsi

1 Rumusan

Rumusan

Perda APBD

dan

Pergub

1 Perda 1 Pergub

2.168.650

3.701.815


1

2



Provinsi

Provinsi

1 Rumusan

Rumusan

Perda APBD

dan

Pergub

1 Perda 1 Pergub

1.746.870

3.803.610

Tambahan 101.795 dipergunakan untuk fasilitasi rapat perubahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah

27



3

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

4

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

5


Lokasi

Indikator kinerja

(3)

Provinsi

Provinsi

Provinsi

(4)

Perda dan PAPBD


Pergub

Perda


1 Perda 1 Pergub

1 Perda

61 SKPD

Pagu indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(Rp.000) (6)

2.072.445

2.121.350

989.471


(7)

(8)

(9)

3


Provinsi

Perda dan PAPBD

4


Provinsi

Perda

5


Provinsi

Target capaian (10)

Pergub


Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)

1 Perda 1 Pergub

2.962.390

1 Perda

3.023.130

61 SKPD

Catatan Penting

1.995.445

(12) Tambahan 889.945 dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan rapat penghitungan kebutuhan belanja daerah dan perencanaan anggaran

Tambahan 1.005.974 dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan rekonsiliasi penyusunan neraca aset daerah

28


6

7




Lokasi (3)

Provinsi

Provinsi



Koordinasi, sinkronisasi terhadap verifikasi Rekap SPJ dan pelaksanaan program kegiatan serta pengelolaan keuangan daerah


100%

74 SKPD

Pagu indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(Rp.000) (6)

2.113.264

1.721.736


(7)

6

7



(8)

Provinsi

Provinsi

(9)



Target capaian (10)

100%

74 SKPD

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

(Rp.000) (11)

(12)

2.150.000

Tambahan 36.736 dipergunakan untuk peningkatan pembinaan sistem penggajian pada SKPD

2.350.000

Tambahan 628.264 dipergunakan untuk peningkatan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD

29


8

9




Lokasi (3)

Provinsi

Provinsi





7 bidang

65 berkas

Pagu indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(Rp.000) (6)

8.622.225

2.761.079


(7)

8

9



(8)

Provinsi

Provinsi

(9)



Target capaian (10)

7 bidang

65 berkas

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

(Rp.000) (11)

(12)

7.506.225

Pengurangan 1.116.000 dialihkan untuk mensupport kegiatan penyusunan rancangan perda tentang APBD/PAPBD dan percepatan sertifikasi aset daerah

2.216.810

Pengurangan 544.269 dialihkan untuk mensupport kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah

30



Lokasi (3)



Pagu indikatif

Program/Kegiatan

(6)

(7)

V

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


1

Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota


Jawa Timur



200 bidang

100 %

1.620.375

10

1.208.340


1

Percepatan Sertifikasi Daerah

(8)


Provinsi

Indikator kinerja

(Rp.000)

10

Aset

Lokasi

Aset

Provinsi

Jawa Timur

(9)



Target capaian (10)

200 bidang

100 %

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

(Rp.000) (11)

(12)

3.087.745

Penambahan 1.467.370 dipergunakan untuk fasilitasi percepatan sertifikasi aset tetap tanah

1.890.000

Tambahan 681.660 dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan Kab/kota

31


2


Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

Lokasi (3)

Jawa Timur




100 %

Pagu indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(Rp.000) (6)

1.873.900

64.282.273


(7)

2


(8)

Jawa Timur

(9)


Target capaian (10)

100 %

Kebutuhan Dana

Catatan Penting

(Rp.000) (11)

2.110.000

(12) Tambahan 236.100 dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan evaluasi Raperda dan Raper KDH APBD/PAPBD Kab/Kota se Jatim

119.067.667

32

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur

No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Besaran / Volume 5

Catatan 6

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian I


1

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Provinsi


72 SKPD

2


Provinsi

Barang cetakan

12 bulan

3


Provinsi


12 bulan

II


1


Provinsi

Peningkatan prasarana

7 bidang

III


1


Provinsi



sarana

dan

6 bidang

33

No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

IV


1


Provinsi

Rumusan

2


Provinsi

Perda dan Pergub APBD

1 Perda 1 Pergub

3

Penyusunan rancangan Perubahan APBD

daerah

tentang

Provinsi

Perda dan Pergub PAPBD

1 Perda 1 Pergub

4

Penyusunan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

tentang

Provinsi

Perda

5


Provinsi


61 SKPD

6


Provinsi


100 %

Provinsi


74 SKPD

7

Penataan, Pengembangan Keuangan Daerah

peraturan

Sistem

dan

Pengelolaan


Besaran / Volume 5

Catatan 6

1 Rumusan

1 Perda

34

No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Besaran / Volume 5

6

8


Provinsi


7 bidang

9


Provinsi


65 berkas

10


Provinsi


200 bidang

V


1


Jawa Timur


100 %

2


Jawa Timur


100 %


Catatan

35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Untuk

mendorong

pelaksanaan

fungsi

tersebut

perlu

adanya

desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran

pemerintah

daerah

yang

dapat

menunjang

tugas-tugas

desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan

keselarasan

antara

kebijakan

Pemerintah

Pusat

dengan

Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan

serta

meningkatkan

pembangunan


daerah.

Untuk 36

program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional No.

Kebijakan Nasional

Sumber

1

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

APBN

Keterangan

Pemerintah Daerah 2

Peningkatan

Profesionalisme

APBN

Aparatur Pemerintah Daerah 3

Kapasitas Keuangan Daerah

APBN

4

Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

APBN

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada kebijakan nasional “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana KerjaBPKAD pada tahun-tahun sebelumnya. 3. 2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

tertentu.

memperhatikan

Penetapan dinamika

tujuan

kebutuhan

didasarkan

pada

masyarakat

visi,

serta

misi

isu-isu

dan yang

berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas,

efektifitas

serta

efisiensi


pelaksanaan

37

pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain : a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ; b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ; c. Meningkatkan

kualitas

dan

intensitas

koordinasi

antar

SKPD,

Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat ; d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ; e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari DAU, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu : a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD ; b. Meningkatnya

aspek

transparansi,

partisipatif,

responsibilitas

dan

akuntabilitas pengelolaan belanja daerah. c.

Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

3. 3. Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur. Sesuai Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

38

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini

BPKAD)

mempunyai

APBD/Perubahan

tugas,

APBD,

antara

Rancangan

lain

menyusun

Peraturan

Rancangan

Daerah

tentang

APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam

menyusun

programnya

bersifat

reguler,

mengkoordinir

dan

memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran ; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ; 3. Program perningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output)

dalam

bentuk

barang/jasa.

Secara

keseluruhan

alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur pada

Tahun

Anggaran

2014

mengajukan

usulan

anggaran

sebesar

Rp. 156.772.667.000,00, terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 37.705.000.000,00, dipergunakan

untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan daerah, uang makan dan iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Belanja Langsung, sebesar Rp. 119.067.667.000,00, sebagaimana tabel

3.3. Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

39

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1

Urusan Wajib

1

20


1

20

01

1

20

01

007


1

20

01

011


Indikator

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)

Sumber Dana

3

4

5

6

7


Provinsi

72 SKPD

7.222.000

Barang cetakan

Provinsi

12 bulan

2.350.000

Kinerja Program /Kegiatan

Catatan Penting



9

10

APBD Prov.

72 SKPD

8.305.300

APBD Prov.

12 bulan

2.702.500

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran jasa


40

1

1

1

1

Kode


1

2

20

20

20

20

01

099

05


Rencana Tahun 2014

Lokasi



Sumber Dana

3

4

5

6

7


Provinsi

12 bulan


7.490.000

Catatan Penting

8

APBD Prov.



9

10

12 bulan

8.613.500

7 bidang

72.212.458


02

02


Indikator

049



Provinsi

7 bidang

62.793.442

APBD Prov.

Tambahan 50,000,000 untuk pembangunan gedung kantor BPKAD dan gudang arsip kantor BPKAD



41

1

Kode


1

20

05

1

20

17

1

20

17

1

20

17

099

Indikator


Rencana Tahun 2014

Lokasi



Sumber Dana

3

4

5

6

7


Provinsi

6 bidang

4.370.000

Rumusan

Provinsi

1 Rumusan

1.746.870


2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Catatan Penting



9

10

APBD Prov.

6 bidang

5.025.500

APBD Prov.

1 Rumusan

2.008.901

1 Perda 1 Pergub

4.374.152

8

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 003

006



Perda APBD

dan

Pergub

Provinsi


1 Perda 1 Pergub

3.803.610

APBD Prov.

Tambahan 101.795 dipergunakan untuk fasilitasi rapat perubahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah

42

1

1

Kode


1

2

20

20

17

17

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan 3

008


Perda dan PAPBD

010


Perda

Pergub


Rencana Tahun 2014

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting



8

9

10

1 Perda 1 Pergub

3.406.749

1 Perda

3.476.600

Provinsi

1 Perda 1 Pergub

2.962.390

APBD Prov.

Tambahan 889.945 dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan rapat penghitungan kebutuhan belanja daerah dan perencanaan anggaran

Provinsi

1 Perda

3.023.130

APBD Prov.

0


43

1

1

Kode


1

2

20

20

17

17

016

043



Indikator





Rencana Tahun 2014

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Provinsi

Provinsi


61 SKPD

100 %

1.995.445

2.150.000

Catatan Penting



8

9

10

APBD Prov.

Tambahan 1.005.974 dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan rekonsiliasi penyusunan neraca aset daerah

61 SKPD

2.294.762

APBD Prov.

Tambahan 36.736 dipergunakan untuk peningkatan pembinaan sistem penggajian pada SKPD

100 %

2.472.500

44

1

1

Kode


1

2

20

20

17

17

250

251



Indikator





Rencana Tahun 2014

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Provinsi

Provinsi


74 SKPD

7 bidang

2.350.000

7.506.225

Catatan Penting



8

9

10

APBD Prov.

Tambahan 628.264 dipergunakan untuk peningkatan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD

74 SKPD

2.702.500

APBD Prov.

Pengurangan 1.116.000 dialihkan untuk mensupport kegiatan penyusunan rancangan perda tentang APBD/PAPBD dan percepatan sertifikasi aset daerah

7 bidang

8.632.159

45

1

1

1

Kode


1

2

20

20

20

17

17

18

253

254



Aset

Indikator





Rencana Tahun 2014

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Provinsi

Provinsi

65 berkas

200 bidang

2.216.810

3.087.745

Catatan Penting



8

9

10

APBD Prov.

Pengurangan 544.269 dialihkan untuk mensupport kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah

65 berkas

2.549.332

APBD Prov.

Penambahan 1.467.370 dipergunakan untuk fasilitasi percepatan sertifikasi aset tetap tanah

100 bidang

3.550.907



46

1

1

Kode


1

2

20

20

18

18

105

106



Indikator





Rencana Tahun 2014

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Jawa Timur

Jawa Timur

100 %

100 %

1.890.000

2.110.000

119.067.667


Catatan Penting



8

9

10

APBD Prov.

Tambahan 681.660 dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan Kab/kota

100 %

2.173.500

APBD Prov.

Tambahan 236.100 dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan evaluasi Raperda dan Raper KDH APBD/PAPBD Kab/Kota se Jatim

100 %

2.426.500

136.927.820 47

Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut, terdapat 2 (dua) katagori belanja yaitu : A. Program dan Kegiatan Prioritas, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 67.116.875.000,00, sebagaimana tabel 3.3, Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas PROG.

NAMA KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

2

3

1

A

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

50.000.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor

50.000.000.000

dan Rumah Tangga B

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

15.226.875.000

Keuangan Daerah 1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

3.803.610.000

tentang APBD 2

Penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

2.962.390.000

peraturan

daerah

3.023.130.000

tentang Perubahan APBD 3

Penyusunan tentang

rancangan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD 4

Penataan,

Pengembangan

Sistem

dan

2.350.000.000

Pengelolaan Keuangan Daerah 5 C


3.087.745.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1 Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan

1.890.000.000

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD

Rancangan

Peraturan

Pertanggungjawaban

1.890.000.000

Kabupaten/Kota KDH

Pelaksanaan

Dan

Tentang APBD

Kabupaten/Kota


48

B. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Reguler, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 51.950.792.000,00, sebagaimana tabel 3.4, Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Reguler PROG.

NAMA KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

2

3

1

Belanja A

51.950.792.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2

Penyediaan penggandaan Peningkatan Perkantoran

3 B

barang

cetakan

Pelayanan

7.222.000.000 dan

2.350.000.000

Administrasi

7.490.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

C

17.062.000.000


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1

D

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 3 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 4 5

E

Manajemen Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Optimalisasi Pengelolaan Aset

Program Pembinaan dan Keuangan Kabupaten/Kota 1 Analisa dan Kabupaten/Kota

Fasilitasi Evaluasi

dan

12.793.442.000 12.793.442.000 4.370.000.000 4.370.000.000 15.615.350.000 1.746.870.000 1.995.445.000 2.150.000.000 7.506.225.000 2.216.810.000

Pengelolaan

2.110.000.000

Raperda

2.110.000.000


49

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2014 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu, Renja-SKPD BPKAD Provinsi Jawa Timur juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana tindak masa depan yang tepat sesuai urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014. Renja-SKPD selain merupakan rencana kerja tahunan juga sebagai salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang berfungsi merencanakan tindakan yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk : a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ; b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ; c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ; d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis. Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta terwujudnya komunikasi dan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain. Surabaya,

Juni

2013

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Drs . NURWIYATNO, MSi. Pembina Utama Madya NIP. 19590910 198303 1 016 Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

50

DAFTAR ISI RENCANA KERJA BPKAD

Recommend Documents