RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DAFTAR ISI

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

2017

DAFTAR ISI HAL DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

I-1

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

I-3

1.3

Hubungan Antar Dokumen

I-6

1.4

Sistematika Dokumen RKPD

I-7

1.5

Maksud dan Tujuan

I-9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH. 2.1

2.2 2.3.

II-1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

II-1

2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi

II-1

2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II-39

2.1.3

Aspek Pelayanan Umum

II-51

2.1.4

Aspek daya Saing Daerah

II-126

Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

II-143

Permasalahan Pembangunan Daerah

II-153

2.3.1

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2

II-153

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

II-154

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN III-1 KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1

III-4

Kondisi Ekonomi Daerah 2015 dan Perkiraan Tahun III-4 2016

3.1.2

Tantangan dan Prospek Perekomian Daerah Tahun III-12 2017 dan Tahun 2018

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka

III-15 III-15

Pendanaan DAFTAR ISI

Page ii


Tahun


2017

3.2.2

BAB IV

Arah Kebijakan keuangan Daerah

III-19

3.2.2.1 Arah kebijakan Pendapatan Daerah

III-19

3.2.2.2 Arah kebijakan Belanja Daerah

III-26

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

III-31

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

VI-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VI-1

4.2 Prioritas dan Pembangunan

VI-20

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

V-1

BAB VI

PENUTUP

VI-1

DAFTAR ISI

Page iii


Tahun


2017

DAFTAR ISI

Page iv


Tahun


2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupate Minahasa Tenggara Tahu 2017 ini dapat dirampungkan. RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini disusun berdasarkan 4 (empat) pendekatan, yakni: Teknokratik, Politik, top-down and bottom-up, serta partisipatif, yang mana rangkaian penyusunannya telah dimulai sejak akhir tahun 2015 hingga selesainya penyusunan RKPD pada akhir bulan Mei 2016. Dalam prosesnya, penyusunan RKPD Tahun 2017 ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik itu dari tingkat desa, kecamatan hingga ke tingkat pusat yang semuanya bertujuan untuk membuat dokumen perencanaan yang paripurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk penghargaan, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak James Sumendap, SH, selaku Bupati Minahasa Tenggara 2. Bapak Ronald Kandoli, selaku Wakil Bupati Minahasa Tenggara 3. Bapak Ir. Farry F. Liwe, M.Sc selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 4. Semua pihak yang tidak apat kami sebutkan satu demi satu yang turut serta berperan dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2017 ini. Akhirnya, kami menyadari bahwa dokumen RKPD Tahun 2017 ini belumlah sempurna. Untuk itu, segala masukan, saran, kritik yang membangun terutama dalam penyempurnaannya nanti akan menjadi perhatian kami. Ratahan, Mei 2016 Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

Page i


Tahun


2017

BAB I PENDAHULUAN Otonomi Daerah menuntut semua daerah otonom untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan yang tepat dan benar, Rencana Tahunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan,

Sumber

Daya

Manusia

(SDM),

Sumber

Daya

Alam

(SDA)

dan

potensi sumber pendapatan yang ada.

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara disusun

sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. Dimana RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Bidang Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja, Pendanaan dan Prakiraan Maju Pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.RKPD disusun oleh Tim Penyusun sesuai Keputusan Bupati

Nomor

......tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD Tahun 2017 Kabupaten Minahasa Tenggara. Acuan yang dipakai dalam proses perumusan RKPD 2017 Tenggara

Kabupaten Minahasa

adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019,Rencana Kerja Pemerintah 2017, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara tahun , Rancangan

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2017, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Minahasa Tenggara tahun,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahaa Tenggara tahun 2013-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta anggaran/pendanaannya, BAB I

dilaksanakan Page I-1


Tahun


2017

langsung oleh Pemerintah Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. Sesuai RPJMD tersebut,

tujuan besar yang ingin kita capai adalah

“Minahasa Tenggara YANG

BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”. Kita menyadari, diperlukan sinergitas

pusat-provinsi-daerah

dan

antar

daerah

serta

antar

stakeholders

pembangunan.Kebijakan Pembangunan yang diimplementasikan pada rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 disusun berdasarkan pendekatan-pendekatan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus pendekatan partisipatif, penyusunan dokumen RKPD ini melalui beberapa kegiatan yang melibatkan peran para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain :  Pembentukan Tim Penyusun Melalui Keputusan Bupati

Dengan Penanggungjawab

Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggaraa Dan Ketuanya Adalah Kepala Bappeda Kabupaten.  Musrenbang Desa Oleh Pemerintah Desa se-Kabupaten Minahasa Tenggara dengan dikoordinasikan oleh Kecamatan dilaksanakan Bulan Januari 2016  Musrenbang Kecamatan Oleh Pemerintah Kecamatan dilaksanakan Bulan Pebruari 2016.  Focus Group Diskusi dilaksanakan pada bulan Februari 2016  Konsultasi Publik dilaksanakan pada bulan Maret 2016  Forum SKPD pada tanggal 24 Maret 2016.  Musrenbang Kabupaten pada tanggal 31 Maret 2016  Bimbingan Teknis e-musrenbang dalam rangka RKP 2017 yang difasilitasi oleh Bappenas

BAB I

Page I-2


Tahun


2017

Gambar 1.1 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

1.2. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); BAB I

Page I-3


Tahun


2017

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685)

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); BAB I

Page I-4


Tahun


2017

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Infomasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

24. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah Tahun 2017

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2017; BAB I

Page I-5


Tahun


2017

31. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor

Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017.

32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005 -2025

33. Peraturan Daerah

Nomor 9

Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 -2018;

1.3

Hubungan Antar Dokumen Hubungan antar dokumen dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

dapat dijelaskan sebagai berikut : RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara mengacu pada RPJPD, RPJMD,RKP dan RPJPD dan RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya RKPD Minahasa Tenggara tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dan memperhatikan arahan dalam RTRW Kabupaten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 dan RTRW Provinsi. Rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan yang dijadikan acuan penyusunan Renja SKPD dengan memperhatikan Rencana Strategis SKPD. Penyusunan

RKPD

ditujukan

sebagai

upaya

untuk

mewujudkan

perencanaan

pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2017 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota sehingga terwujud sinergi perencanaan. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat diilustrasikan seperti pada gambar 1.2 berikut :

BAB I

Page I-6


Tahun


2017

Gambar 1.2 Sinergi Perencanaan Pusat Dan Daerah

SINERGI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

RPJPD K/K

PEDOMAN

RENSTRA K/L

RPJMD PROV

PEDOMAN

RKPD PROV

DIJABARKAN

RPJMD K/K

RENJA K/L

PEDOMAN

RAPBD PROV

DIACU

PEDOMAN RENSTRA SKPD PROV

RAPBN

DIACU

DIACU DAN DISERASIKAN

PEDOMAN

PEDOMAN

RKP

DIACU DAN DISERASIKAN

PEDOMAN

DIACU

RPJPD PROV

DIJABARKAN

RPJMN DIPERHATIKAN

DIACU

RPJPN

1 TAHUN

5 TAHUN

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

20 TAHUN

DIJABARKAN

PEDOMAN

RKPD K/K

PEDOMAN

RAPBD K/K

DIACU

PEDOMAN RENSTRA SKPD K/K

RENJA SKPD PROV

PEDOMAN

RENJA SKPD K/K

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Rancangan Awal RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dibagi menjadi enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut: BAB I Pendahuluan 1.1.

Latar Belakang Menggambarkan proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2017 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2.

Dasar Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3.

Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

1.5.

Maksud dan Tujuan Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2017 di daerah.

BAB I

Page I-7

BAB II


Tahun


2017

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum

kondisi

daerah

serta

indikator

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. 2.2.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I (Satu ) Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Memuat uraian dari hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu menurut urusan wajib dan pilihan.

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah Menjelaskan mengenai isu permasalahan daerah menurut bidang-bidang pembangunan.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. 3.1.

Kerangka Ekonomi Daerah Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Minahasa Tenggara.

BAB IV

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Mengemukakan sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2017 baik yang merupakan sasaran indikator makro pembangunan maupun sasaran-sasaran berdasarkan bidangbidang pembangunan.

BAB V BAB I

Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Page I-8


Tahun


2017

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016. BAB VI

Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan 1.5.1. Maksud 1. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan,

mewujudkan sinergi

antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 2. Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBD Tahun 2017 3. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) 1.5.2.

Tujuan 1. Untuk menjaga konsistensi dan integritas antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dengan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. 2. Menjadi sarana penyampaian informasi perencanaan pembangunan secara transparan

kepada

masyarakat

tentang

pelaksanaan

program/kegiatan

pembangunan yang akan dilaksanakan atau dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tahun 2017.

BAB I

Page I-9

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi a) Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup

1. Luas dan batas wilayah administrasi; Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 730,62 Km2 atau 73.062 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha, sedangkan Kecamatan Tombatu Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha serta Kecamatan Tombatu Utara dengan luas 3.717 Ha. Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan yang berjarak 80 km dari Manado Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara dengan batas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:  Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku.  Sebelah Selatan barbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari: o Posisi astronomis; Secara astronomis, Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara : 1240 30’24” - 1240 56’24” 10 08’19” - 00 50’46” o

BT LU

Posisi geostrategis; Posisi wilayah Minahasa Tenggara yang terletak di tepian samudra Pacific, diapit oleh dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Minahasa Tenggara. Kondisi ini yang membuat posisi Minahasa

BAB II

Page II-1

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tenggara yang sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik, dan relatif sulit untuk ditandingi oleh daerah lainnya di Indonesia. Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki Posisi geostrategis yang baik karena mengandung sumber daya Perikanan, Pertanian, Pertambangan dan Pariwisata, Perkebunan serta Kehutanan Minahasa Tenggara memiliki keunggulan dari segi geoposisi. Posisi strategis yang dimiliki dapat menciptakan lokasi suatu daerah semakin menarik dan aman untuk dapat dikunjungi para wisatawan, pelaku bisnis, dan investor domestik serta internasional. Semakin unggul lagi, lokasi suatu daerah jika terletak pada posisi strategis di sekitar pusat beredarnya perdagangan dunia dan pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya MP3EI dan pengembangan teluk Tomini menjadikan posisi Minahasa Tenggara menjadi lebih menguntungkan. Gambar 2.1 Peta Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN 2013-2031 o

Kondisi/kawasan, antara lain meliputi: 

Pedalaman; Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki kawasan pedalaman yang berada di Kecamatan Tombatu : Tonsawang, Tonsawang Satu, Pisa; Kecamatan Touluan Selatan : Lowatag, Bunag, Banga, Tambelang, Ranoako, Suhuon;

BAB II

Page II-2

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Kecamatan Ratatotok : Morea, Morea Satu dan Suyowan. Kecamatan Ratahan Timur : Wioi Timur

 Terpencil; Karena sudah ada jalan akses menuju ke desa tersebut maka daerah tersebut tidak terpencil dan sudah terbuka untuk akses ke desa/daerah lain. 

Pesisir; Kawasan Pesisir Minahasa Tenggara berada di Kecamatan Posumaen : Tumbak, Tumbak Madani Bentenan, Bentenan I, Bentenan Indah, Minanga Tiga; Kecamatan Belang : Molompar, Buku,Buku Tenggara, Buku Tengah, Buku Utara,

Borgo, Borgo I, Ponosakan Belang, Molompar

Timur, Molompar, Ponosakan Indah, Belang, Mangkit; Kecamatan Ratatotok : Muara,Basaan I, Basaan , Ratatotok Timur Tabel 2.1 Jumlah Desa menurut Letak Geografi dan Kecamatan Tahun 2014 Bukan No Kecamatan Pantai Jumlah Pantai (1)

BAB II

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Ratatotok

5

10

15

2

Pusomaen

4

9

15

3

Belang

8

12

20

4

Ratahan

0

11

11

5

Pasan

0

11

11

6

Ratahan Timur

0

10

10

7

Tombatu

0

11

11

8

Tombatu Timur

0

11

11

9

Tombatu Utara

0

10

10

10

Touluaan

0

10

10

11

Touluaan Selatan

0

10

10

12

Silian Raya

0

10

10

Page II-3

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

No

Kecamatan Jumlah

Pantai

Bukan Pantai

Jumlah

17

127

144

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2033 Pegunungan; Kabupaten Minahasa Memiliki desa yang berada didaerah pegunungan  Kepulauan Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki 25 Pulau



Tabel 2.2 Nama, Luas dan Lokasi Pulau Kecil di Kabupaten Minahasa Tenggara LUAS NO NAMA PULAU LOKASI (Ha) 1. Pulau Bentenan 122,65 Kecamatan Pusomaen 2. Pulau Tikus 2,10 Kecamatan Pusomaen 3. Pulau Pakolor 1,62 Kecamatan Pusomaen 4. Pulau Kukusan 1,39 Kecamatan Pusomaen 5. Pulau Sepatu 0,46 Kecamatan Pusomaen 6. Pulau Tatapan 0,37 Kecamatan Pusomaen 7. Pulau Belakang Kuda 0,28 Kecamatan Pusomaen

BAB II

8.

Pulau Bangkoang

0,14

Kecamatan Pusomaen

9.

Pulau Putih

0,12

Kecamatan Pusomaen

10

Pulau Putus

0,12

Kecamatan Pusomaen

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Pulau Baling-baling Pulau Punten Pulau Dokokayu Pulau Hagow Pulau Bohoi Besar Pulau Babi Pulau Babi Kecil Pulau Racun Pulau Strat Besar Pulau Putus-putus Pulau Strat Kecil Pulau Bohoi Kecil

0,03 0,02 51,43 20,40 17,50 12,58 6,95 2,99 0,97 0,65 0,59 7,51

Kecamatan Pusomaen Kecamatan Pusomaen Kecamatan Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kecamatan Belang Kecamatan Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kecamatan Belang

23.

Pulau Keramat

5,04

Kecamatan Belang

24.

Pulau Salimburung

0,93

Kecamatan Belang

25.

Pulau Sangkeles

0,80

Kecamatan Belang

Page II-4

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel 2.3 Data Desa/Kelurahan Di Kabupaten Minahasa Tenggara

NO

DESA/ KELURAHAN

LUAS WILAYAH (Km²)

JUMLAH Jaga/ Lingk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rasi Rasi Satu Tosuraya Tosuraya Barat Tosuraya Selatan Wawali Wawali Pasan Lowu Satu Lowu Utara Lowu Dua Nataan

5,65 3,8 5,91 5,46 5,79 9,49 9,49 7,48 7,52 10,1 10,03

5 4 5 6 4 5 5 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Towuntu Towuntu Timur Towuntu Barat Tolombukan Tolombukan Satu Tolombukan Barat Liwutung Liwutung Satu Liwutung Dua Poniki Maulid

10,75 8,81 5 4,15 4,25 1,5 4,75 4,75 4,73 5,17 3,6

4 6 3 4 5 3 4 4 4 3 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wioi Wioi Satu Wioi Dua Wioi Tiga Wioi Timur Pangu Pangu Satu Pangu Dua Wongkay Wongkay Satu

4,01 4,01 4 4,2 4,08 3,16 3,17 3,16 6 6,02

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Toundanouw Reanoketang Atas Lobu Satu Lobu Dua Lobu Kota Lobu Atas Lobu Toundanouw Atas Toundanouw Satu

10 10 4,37 8,52 3,89 3,1 10 10 10

4 4 4 4 4 4 4 4 3

KECAMATAN

1

Ratahan

2

Pasan*

3

Ratahan Timur*

4.

Touluaan

BAB II

KET

Page II-5

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

5.

Touluaan Selatan*

6.

Silian Raya*

7.

Tombatu

8.

Tombatu Timur*

9.

Tombatu Utara*

BAB II

10

Ranoketang Atas Satu

8

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kalait Kalait satu Kalait Dua Kalait Tiga Lowatag Bunag Banga Tambelang Ranoako Suhuyon

2,9 2,8 2,7 2,54 9,82 8,8 1,3 6 8,08 4,81

4 4 4 4 2 2 2 4 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Silian Silian Utara Silian Satu Silian Selatan Silian Dua Silian Tengah SilianTiga Silian Barat Silian Kota Silian Timur

10,25 11,39 10,25 8,75 4,96 4,8 6,9 5,3 4,8 4,7

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tombatu Tombatu Satu Tombatu Tiga Timur Tombatu Tiga Selatan Betelen Betelen Satu Kali Kali Oki Tonsawang Tonsawang Satu Pisa

14,15 7,82 3 3,1 3,08 4,8 8,4 4 6 7,15 34,06

4 6 4 4 5 4 4 4 4 5 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Molompar Molompar Satu Molompar Atas Molompar Dua Molompar Dua Utara Molompar Dua Selatan Mundung Mundung Satu Esandom Esandom Satu Esandom Dua

7,10 8,10 7,13 5,00 6,50 4,00 3,00 2,38 2,26 2,05 2,34

4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4

1

Tombatu Dua

3,7

4

Page II-6

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

10.

Pusomaen

11.

Ratatotok

12.

BELANG

BAB II

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tombatu Dua Utara Tombatu Dua Barat Tombatu Dua Tengah Tombatu Tiga Tombatu Tiga Tengah Kuyanga Kuyanga Satu Winorangiaan Winorangiaan Atas

3,3 2,6 2,4 3,3 3,2 3,4 2,63 10,05 8,2

4 4 4 4 4 4 4 5 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Minanga Minanga Timur Minanga Satu Minanga Dua Minanga Tiga Makalu Makalu Selatan Tatengesan Tatengesan Satu Bentenan Bentenan Satu Tumbak Tumbak madani Bentenan Indah Wiau

4 4 3,5 3 1,5 5 3 3,5 4 4,2 1,2 5 3 2,92 0,86

4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Basaan Basaan Dua Basaan Satu Ratatotok Satu Ratatotok Utara Ratatotok Selatan Ratatotok Tenggara Ratatotok Dua Ratatotok Tengah Ratatotok Ratatotok Timur Ratatotok Muara Moreah Moreah Satu Soyowan

7 5 12,62 7 5,2 20 11,2 5,75 5 4,25 4,5 4,5 58 11,4 10

6 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4

1

Watuliney

7,6

5

2

Watuliney Tengah

6,55

4

3

Watuliney Indah

6,82

4

4

Molompar

8

5

5

Molompar Utara

5,3

4

6

Molompar Timur

5,2

4

7

Tababo

6

4

8

Tababo Selatan

2

4

9

Buku

6

4

10

Buku Tengah

2

4

Page II-7

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] 11

Buku Utara

1,8

5

12

Buku Selatan

1,95

4

13

Buku Tenggara

1,69

4

14

Belang

3,34

6

15

Ponosakan Belang

3,44

3

16

Borgo

14,27

5

17

Borgo Satu

8,28

5

18

Beringin

9

5

19

Mangkit

9

3

20 Ponosakan Indah 1,8 3 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015

2. Topografi, Topografi sebagaian besar wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang membentang dari Utara sampai ke selatan. Diantaranya terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang, salah satu gunung yang masih aktif tersebut adalah gunung api Soputan dengan tinggi 1.780 m yang terletak di antara perbatasan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan serta Kabupaten Minahasa. Topografi Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain terdiri dari: a)

Kemiringan lahan; Untuk lereng antara 0 – 2 % yang relatif datar hanya terdapat di sepanjang pantai selatan yang meliputi Kec. Ratatotok, Belang dan Pusomaen. Juga terdapat di Sekitar daerah Rasi, Tosuraya, Wawali, Pasan di Kec. Ratahan, Molompar dan Tombatu di Kec. Tombatu . Lereng antara 0 – 2 % juga terdapat disekitar Ranoketang Atas, Lobu Kec. Touluaan dan Silian di Kecamatan Silian Raya.

b)

Ketinggian lahan; Ketinggian lahan Kabupaten Minahasa Tenggara antara 0 m (pantai Kecamatan Ratatotok, Belang, Posumaen) hingga ketinggian 1.750 m (lereng Gunung Soputan di Kecamatan Ratahan dan Kecamatan Silian Raya. Lereng wilayah Minahasa Tenggara sebagain besar adalah antara 15 – 25 % yakni sebanyak 35 % dari luas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi hampir di seluruh Kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara. Juga lereng antara 25 – 40 % yakni sebanyak 31 %.

4. Geologi, antara lain terdiri dari: a. Struktur dan karakteristik; Dari Peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Sulawesi Utara (Dep. Pertambangan dan Energi, Tahun 1995) berdasarkan formasi batuan wilayah Minahasa Tenggara terdiri dari :

BAB II

Page II-8

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]



Formasi Aluvium dan endapan pantai (Qa)



Formasi Batuan Gunung Api Muda (Tmv, Qv)



Formasi Batuan Gunung api Bilungala (Tmbv)



Formasi Batuan Gunung Api Pinogu (TQpv)



Batuan Gunung api (Tmv)



Formasi Batugamping Ratatoto (Tml)



Formasi Endapan danau dan sungai (Qs)



Formasi Tufa Tondano (QTv)

BAB II

Page II-9

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel 2.4 Luas Wilayah Menurut Formasi Batuan Kec. Tombatu,

Kec. Ratahan, JENIS BATUAN

Kec. Belang

Kec. Pusomaen

Kec. Ratatotok

Kec. Pasan

No

SIMBOL

1

Kec. Ratahan Timur,

Qs

Luas (Ha)

%

Endapan Danau & Endapan Danau & Sungai Sung

1472.947

17.563

1236.440

14.743

1227.465

21.459

1400.824

16.703

4255.811

74.400

FORMASI

KETERANGAN

2

Qa

Aluvium & Endapan pantai

3

Qs

Endapan Danau & Endapan Danau & Sungai Sung

4

QTv

Tufa Tondano

Batuan gunungapi

5

Tml

Batugamping Ratatoto

Konglomerat, batupasir, serpih dan setempat kalkarenit

6

Tmv

Batuan Gunungapi

breksi,lava, dan tuf

7

Qv

Batuan GA Muda lava, bom, lapili dan abu

8

TQpv

Batuan Gngapi Pinogu

BAB II

Pasir, lempung, lanau, lumpur, kerikil dan kerakal

Luas (Ha)

236.824

%

4.140

Tuf, tuf lapili, breksi dan lava

Page II-10

Luas (Ha)

12266.780

%

67.434

1251.499

6.880

2894.735

15.913

Kec. Tombatu Utara,

Kec. Touluaan,

Kec Tombatu Timur

Kec. Touluaan Selatan

Kec. Silian Raya Luas (Ha)

%

Luas (Ha)

%

Luas (Ha)

%

377.578

4.6

0.002

0.00

321.732

3.9

0.010

0.00

189.910

2.3

241.048

1.41

2903.660

35.6

91.015

0.53

902.403

11.1 661.65

3.87

62.643

0.37

3012.285

2399.961

22.24

17.72

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] 9

Tmbv

Batuan Gngapi Bilungala

Breksi, tuf dan lava bersusunan andesit, dasit dan riolit. Zeolit & kalsit sering 4276.196 dijumpai sbg fragmen pada breksi

TOTAL

8,386.4

50.989

100

5,720.1

100

Sumber : Analisis dari Peta Geologi Skala 1 : 250.000

BAB II

Page II-11

1777.787

9.773

3460.625

42.4

8134.954

60.05

16023.036

93.81

18,190.8

100

8,155.9

100

13,547.2

100

17,079.4

100

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

b. Potensi; Dari Peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Sulawesi Utara (Dep. Pertambangan dan Energi, Tahun 1995) berdasarkan faktor Lithologi, wilayah Minahasa Tenggara terdiri dari jenis batuan: Alluvium, Basalt, Tefra, Andesit. Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Jenis Batuan JENIS BATUAN HEKTAR

NO.

Km2

%

1

Alluvium

7421.16

74,21

10,44

2

Basalt

41092.45

410,92

57,81

3

Tefra

2480.07

24,80

3,49

4

Andesit

20086.75

200,87

28,26

71080,43

710,80

100,00

JUMLAH

Sumber : Analisis dari Peta Geologi skala 1 : 250.000 5. Hidrologi, antara lain terdiri dari: a.

Daerah aliran sungai; Daerah aliran sungai yang ada di Minahasa Tenggara adalah : DAS Sosoan, DAS Ranoako, DAS Kayuuling, DAS Kalait, DAS Ranoyapo, DAS Suhuyon, DAS Sasano, DAS Lamangi, DAS Lowatag, DAS Surat Kedong, DAS Limbole, DAS Sue, DAS Pangasu, DAS Mamaya, DAS Kalewaha, DAS Limbale, DAS Tutua, DAS Tiwalako, DAS Malebu, DAS Yarorongan, DAS Katawae, DAS Pinamangkulan, DAS Lahaus, DAS Konga, DAS Waasu, DAS Pantua, DAS Palaus, DAS Kawira, DAS Puta, DAS Makalu, DAS Konde, DAS Nipung, DAS Kosal, DAS Tawang, DAS Abuang, DAS Hais, DAS Nunuk, DAS Kawiwi, DAS Poniki, DAS Minanga, DAS Paderen, DAS Toulunik, DAS Wawesan, DAS Kaanon, DAS Binuang, DAS Koker, DAS Tonsawang, DAS Totok, DAS Matuahtua, DAS Koserangan,

DAS

Tembaga,

DAS

Limpoda,

DAS

Ropada,

DAS

lahendung, DAS Wongangaan, DAS Mongawo, DAS Wawesen II, DAS Mopsalkaw, DAS Mopsaleleng, DAS Basaan dan DAS Morea. b.

Sungai, danau dan rawa; Kabupaten Minahasa Tenggara secara Hidrologi memiliki 12 sungai dan 26 danau

BAB II

Page II-12

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel. 2.6 Sungai- sungai di Kabupaten Minahasa Tenggara No

Nama Kecamatan

Nama Sungai

1

Kec. Ratahan

Kuala Lahendang,

2

Kec. Pusomaen

Kuala Makalu

3

Kec. Tombatu

Dungusan Keleweng, Londola Ranoako, Kuala Kokor, Dungusan Dahera.

4.

Kec. Touluaan

Dungusan Dokoliuan, Kuni Lomanggi.

5.

Kec. Belang

Sekitar gunung Kaanom, gunung Walintang, kuala binuang, dan mangkit.

6.

Kec. Ratatotok

Kuala Wawesan, Gunung manembo, Gunung Hais, Limpoga, Gunung Pasoloilobogan

7.

Kec. Silian Raya

Londola Mamaya, Kuala Kelewaha

8.

Kec. Tombatu Timur

Kuala Kasarengan, Londola Solasang

9.

Kec. Tombatu Utara

Kuala Londolimbale, Kuala Teponga

10.

Kec. Ratahan Timur

Kuala Kaluya

11.

Kec. Ratahan Timur

Kuala Poniki

12.

Kec.Touluaan Selatan

Londola Ranoako

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 Tabel. 2.7 Danau di Kabupaten Minahasa Tenggara NAMA DANAU LOKASI REALISASI (HA)

NO 1

Lumpias

Ratahan

25

2

Wongangaan

Ratahan

15

3

Mongawo

Ratahan

15

4

Kalowenan

Pusomaen

3

5

Bulilin

Tombatu

10

6

Sosongkasa

Tombatu

5

7

Pomubuan

Tombatu

5

8

Lolos

Tombatu

2

BAB II

KET

Page II-13

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

9

Usebau

Tombatu

1,5

10

Kuyanga

Tombatu

0,75

11

Tutud

Tombatu

4

12

Selek dan

Touluaan

4

13

Derel

Touluaan

3

14

Kawelaan

Touluaan

5

15

Belang

Touluaan

5

16

Pakioan

Touluaan

15

TOTAL

123,1

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Minahasa Tenggara Tahun 2015 c.

Debit; Debit air di kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas : - Sumber Mata Air (SPMA) di kalatin Ratahan de4ngan debit kurang lebih 60 l/dtk - Sumber Air Sungai dan Danau ( SASD) di sungai Makalu dengan debit kurang lebih 250 l/dtk dan sungai belang dengaqn debit kurang lebih 200 l/dtk - Instalasi Pengolahan Air di sungai Makalu dengan debit kurang lebih 250 l/dtk dan sungai belang dengan debit kurang lebih 200 l/dtk.

6. Klimatologi, antara lain terdiri dari: a.

Tipe; Secara Klimatologi

Iklim di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara

tergolong iklim tropis basah. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman, oleh karena itu iklim

merupakan

salah

satu

data

yang

sangat

diperlukan

dalam

perencanaan wilayah terutama keperluan pertanian. Data iklim Kabupaten Minahasa Tenggara diambil dari Stasiun Klimatologi Bandara Samratulangi Manado Propinsi Minahasa Tenggara tahun 1998 – 2002. b.

Curah hujan; Curah hujan; Dari data yang diperoleh dari stasiun Klimatologi Bandara Sam Ratulangi Manado, Provinsi Minahasa Tenggara, diketahui bahwa curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 3.839.60 mm, dengan penyebaran curah hujan rata-rata bulanan 319.97 mm yaitu berkisar antara

BAB II

Page II-14

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

107.32 – 604.86 mm dan jumlah hari hujan rata-rata bulanan sebanyak 19 hari hujan yaitu berkisar antara 11 – 26 hari hujan. Data data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara tidak mempunyai bulan kering (curah hujan rata-rata bulanan < 100 mm) dari stasiun pengamatan tersebut. Oleh karena itu iklim Kabupaten Minahasa Tenggara menurut Koppen diklasifikasikan Af dimana total curah hujan tahunan > 2,500 mm/tahun dan curah hujan bulan terkering > 60 mm, dan menurut Schmidt Pergusson Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Minahasa Tenggara termasuk tipe A dengan nilai Q (quotien) 0 %, sedangkan menurut zona agroklimat Oldeman Kabupaten Minahasa Tenggara termasuk dalam zona A1 yaitu

dengan jumlah bulan basah

berturut-turut lebih dari sembilan bulan dan jumlah bulan kering kurang dari dua bulan dalam setahun. c.

Suhu; Dari data yang ada menunjukkan bahwa suhu rata-rata tahunan Kabupaten Minahasa Tenggaraadalah 26.33

o

C dengan suhu rata-rata maksimum

30.23 oC dan suhu rata-rata minimum 22.98 oC.Ketinggian suatu tempat di atas permukaan laut di daerah katulistiwa merupakan faktor yang paling penting mempengaruhi suhu udara.

Udara yang bebas bergerak akan

turun temperaturnya pada umumnya dengan 1 oC untuk setiap 100 m naik di atas permukaan laut, untuk pulau Sumatera - Kalimantan penurunan ini rata-rata 0,61

o

C (Arsyad, 1989).

Ketinggian Kabupaten Minahasa

Tenggara hampir sama dengan ketinggian kedua stasiun Klimatologi tersebut maka berdasarkan perhitungan Arsyad suhu rata-rata Kabupaten Minahasa Tenggara tetap sama yaitu sebesar 26,33

o

C dengan suhu rata-

rata maksimum 30,23 oC dan suhu rata-rata minimum 22.98 oC. Tabel 2.8 Suhu Rata-Rata Bulanan Di Kabupaten Minahasa Tenggara Suhu (Oc) No Bulan Maksimum Minimum Rata-Rata 29.70 22.88 25.64 1 Januari

BAB II

2

Februari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

30.04

22.87

25.65

30.51

22.84

25.95

30.74

23.22

26.29

31.74

23.00

26.72

31.28

22.77

26.27

Page II-15

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

No

Bulan

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

Nopember

12

Desember Jumlah

Maksimum 31.86

Suhu (Oc) Minimum 21.95

Rata-Rata 26.50

32.17

22.53

26.85

32.47

22.16

26.62

31.83

22.65

26.70

31.18

23.11

26.39

30.49

23.23

26.44

374.02

273.20

313.55

31.17

22.77

26.13

Raat-rata

Sumber : RTRW Minahasa Tenggara 2013-2033 d.

Kelembaban Kelembaban udara merupakan salah satu komponen iklim yang berpengaruh abupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Minahasa Tenggara mempunyai kelembaban udara relatif rata-rata yaitu sebesar 82,69 % atau berkisar antara 73.76 – 87.92 %. Kelembaban udara ini cocok untuk mendukung pertumbuhan makluk hidup dan sekaligus tidak terhadap laju evapotranspirasi dan perkembangan penyakit.

Dari data yang ada

menunjukkan bahwa Kcukup basah untuk perkembangan penyakit. Tabel 2.9 Data Kelembaban Udara Nisbi Rata-rata di Kabupaten Minahasa Tenggara No

BAB II

Bulan

1

Januari

2

Februari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni

7

Juli

8

Agustus

9

September

Kelembaban Nisbi (%)

87.92 85.92 85.28 84.88 83.92 84.03 77.76 73.76 78.15

Page II-16

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] No

Bulan

Kelembaban Nisbi (%)

81.17

10

Oktober

11

Nopember

12

Desember

84.24 85.19 992.23

Jumlah

82.69

Rata-rata

Sumber : RTRW Minahasa Tenggara 2013-2033 7. Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari: a.

Kawasan budidaya; Penetapan

kawasan

ini

dititik

beratkan

pada

usaha

untuk

memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya terdiri dari; kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industrim pariwisata, permukiman dan lainnya. b.

Kawasan lindung; Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi

kelestarian

lingkungan

hidup

yang

mencakup

sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan yang

terdiri

atas: 1) Kawasan Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya

maupun

bawahannya

sebagai

pengatur

tata

air,

pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 2) Kawasan

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan

bawahannya, meliputi: kawasan resapan air; 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air; 4) Kawasan suaka alam, adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas

BAB II

Page II-17

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam, pelestarian

alam

dan

cagar

budaya

Kawasan

Suaka

Alam,

Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 5)

Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah,

meredam,

mencapai

kesiapan,

dan

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentumeliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; 6)

Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

c. Potensi pengembangan wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan: 1. Kawasan Permukiman Untuk penggunaan tanah permukiman eksisiting, umumnya pusatpusat

permukiman

terdistribusi

pada

wilayah-wilayah

datar

dan

permukiman nelayan di pesisir selatan Kabupaten Minahasa Tenggara seperti : Tosuraya, Wawali, Pasan, Rasi, Liwutung (Kec. Ratahan) dan Pangu (Kec. Ratahan Timur); Minanga, Kuala Makalu, Tatengesan , Sompini (Kec. Pusomaen) ; Kuala Binuang, Buku, Kuala Kaanon, Malompar, Tababo (Kec. Belang), Basaan, Ratatotok, Morea (Kec. Ratatotok), Tonsawang, Banga, Bunag, Tambelang, Tombatu (Kec. Tombatu) ; Ranoketang, Lobu, Silian (Kec. Touluaan). Dari survey lapangan, perkembangan permukiman juga terlihat di sepanjang jalur jalan utama lintas tengah yang menghubungkan Manado – Tomohon – Ratahan – Amurang. Dari hasil perhitungan luas penggunaan tanah, luas permukiman adalah 759,17 Ha. atau 1,07 % dari total luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. 2. Kawasan Pariwisata Minahasa Tenggara sebagai Kabupaten baru di Minahasa Tenggara, gencar mempromosikan daerahnya, khususnya dalam sektor wisata.

BAB II

Page II-18

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Walupun infrastruktur yang menunjang sektor wisata di Minahasa Tenggara masih sangat minim, namun promosi obyek-obyek wisata yang terdapat di Minahasa Tenggara gencar dilakukan. Obyek-obyek wisata yang terdapat di Minahasa Tenggara terutama adalah wisata laut seperti : Jembatan Karang di Teluk Buyat (Kec. Ratatotok), Pantai Bentenan (Kec. Pusomaen), Pantai Hais (Kec. Belang). Disamping itu ada obyek wisata lain adalah : Danau Bulilin (Kec. Tombatu), Gunung Soputan (Kec. Touluaan). Untuk kegiatan pariwisata luasan yang saat ini digunakan belum dapat diidentifikasi karena kegiatan yang dilakukan masih bersifat kunjungan singkat yang tidak memerlukan sarana pendukung.

3. Potensi Pertambangan Minahasa Tenggara kaya akan bahan tambang seperti Emas, pasir besi, tembaga. Bahakan terdapat Perusahaan besar yang menambang Emas di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Walaupun sejak tahun 2004 pertambangan Emas tersebut telah ditutup, namun kekayaan bahan mineral di Minahasa Tenggara masih berpotensi untuk di eksploetasi.Terakhir menurut data Dinas Pertambangan

Minahasa

Tenggara, di Pesisir selatan terdapat kandungan pasir besi yang besar. 4. Kawasan Pertanian Kawasan Pertanian dan perkebunan di Minahasa Tenggara meliputi lahan seluas 43.852,1 Ha. hampir 62 % dari keseluruhan luas wilayah Minahasa Tenggara (Hasil analisa dari peta Penggunaan Tanah). Hasil pertanian yang utama adalah Padi, jagung dan Kacangkacangan , sayur-sayuran serta buaha-buahan seperti Salak, nanas. Sedangkan hasil utama perkebunan adalah : Cengkeh, Kopi , Kelapa dan Vanili. Daerah utama pertanian misalnya di Kecamatan Ratahan, dan Touluaan. Sedangkan Sentra utama perkebunan Cengkeh dan Kopi misalnya : Salingguat , Soyoan, Morea (Kec. Ratatotok), Basaan, Belang (Kec. Belang). 5. Kawasan Industri Minahasa Tenggara sebagai Kabupaten Baru, belum memiliki kawasan khusus industri. Namun untuk mengantisipasi perkembangan wilayah, telah diwacanakan beberapa alternatif lokasi sebagai kawasan industri, misalnya di Kec. Belang dan Kec. Touluaan. Industri yang akan dikembangkan adalah industri-industri yang mendukung sektor Perikana

BAB II

Page II-19

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

6. Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi Kawasan Hutan, seperti pertanian dan perkebunan, tanamantanaman yang dapat berfungsi ganda, misalkan: sebagai penghasil buah, penghasil kayu, dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis.

Saat ini, kawasan Hutan Rakyat telah dikembangkan dan

dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dari instansi kehutanan seperti Dinas Kehutanan dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). 7. Kawasan Perkebunan Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Maka daerah yang berpotensi, yaitu:kecamatan Belang, Ratatotok, Pusomaen, Tombatu dan Touluaan dengan komoditi kelapa dan turunannya sedangkan komoditi kakao, cengking, kopi, panili, aren berpotensi di semua kecamatan di kabupaten Minahasa Tenggara. 8. Kawasan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara terkenal dengan daerah laut yang besar sebagai pusat kawasan perikanan, untuk kawasan perikanan tangkap daerah yang berpotensi adalah kecamatan Belang, Ratatotok dan Pusomaen, untuk budidaya rumput laut, dan kerapu di daerah Belang, sampai daerah pusomaen (Bentenan-Tumbak), untuk budidaya kepiting di kecamatan Pusomaen. Sedangkan untuk perikanan budidaya air tawar di semua kecamatan di kabupaten Minahasa Tenggara. d. Wilayah rawan bencana Berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam yaitu bencana longsor, bencana Letusan Gunung Berapi dan Gempa bumi, bencana Banjir, Bencana Pesisir 1. Rawan bencana longsor Dengan topografi bergunung dan berbukit-bukit, juga faktor geologi dan jenis tanahnya, Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki beberapa wilayah yang rawan bencana longsor.Gerakan longsor diartikan proses berpindahnya sejumlah besar massa batuan dan atau tanah dari lereng bagian atas ke bagian lereng yang letaknya lebih

BAB II

Page II-20

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

rendah karena pengaruh gravitasi bumi (Sartohadi, 2005). Adanya halhal lain yang menumpang dan atau terdapat di dalam massa batuan dan atau tanah seperti vegetasi, timbunan material tambang, pemukiman, dan lain-lain dapat meningkatkan kerawanan longsor. Hal lain yang tidak kalah penting dalam longsor adalah karakteristik material yang mencakup jenis batuan, karakteristik tanah, dan kondisi geologis (Wilopo, 2005). Terakhir pada Juli 2007 terjadi banjir dan tanah longsor di Kec. Belang, Ratatotok dan Ratahan, yakni di SubDAS Molompar (Belang), dan sub-DAS Ratatotok

2. Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi Dan Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Tenggara terletak dekat dengan Gunung berapi Soputan (1783 m). Gunung soputan adalah salah satu Gunung berapi Aktif Tipe A dari 10 Gunung Api aktif di Provinsi Minahasa Tenggara. Terakhir kali Gunung Soputan meletus tahun 2004 dan 2007. Walaupun tidak terjadi erupsi magmatik yang besar, namun pada tahun 2007 letusan G. Soputan mengeluarkan hawa panas dan menyemburkan debu yang mencapai radius 6 Km. Letusan tahun 2007 juga menimbulkan gempa bumi vulkanik serta guguran lava. Daerahdaerah yang rawan terkena dampak jika terjadi letusan Gunung Soputan adalah Kec. Ratahan dan Kec. Touluaan. 3.

Rawan Bencana Banjir Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang tidak bisa dilihat dari satu sisi penyebab. Banjir merupakan akumulasi dari surface run off yang ada di hulu akibat dari penyebab multi faktor. Penyebab multi faktor ini memberikan kontribusi banjir yang berbeda satu sama lain. Terdapat berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya banjir, yaitu : curah hujan harian yang tinggi, perubahan penggunaan lahan di hulu dari hutan menjadi non hutan, adanya perambahan hutan dan penebangan hutan secara liar. Di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara juga terdapat daerah-daerah rawan banjir. Diantaranya di Daerah Aliran sungai Molompar (Kec. Belang) dan Daerah Aliran Sungai Ratatotok (Kec. Ratatotok). Kejadian banjir terjadi bulan juli 2007 yang terjadi di Molompar, Buku, Borgo, Belang (Kec. Belang) dan di Ratatotok (Kec. Ratatotok).

4. Rawan Bencana Pesisir Pesisir selatan Kabupaten Minahasa Selatan, yang mencakup Kec. Ratatotok, Belang dan Pusomaen, memang rawan terhadap

BAB II

Page II-21

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

bencana gelombang pasang. Karena pesisir pantai tersebut langsung menghadap laut lepas (Laut Maluku) , tidak ada bentang alam penghalang dan pemukiman nelayan yang ada di 3 kecamatan tersebut umumnya dekat dengan garis pantai.Pada bulan Juni 2007 telah terjadi gelombang pasang yang merusak beberapa rumah di Desa Molompar dan Desa Buku (Kec. Belang). Gelombang setinggi 3 – 4 meter tersebut disertai angin kencang dan badai, terjadi dua hari berturut-turut. Gelombang pasang akibat kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang-surut disamping itu juga diakibatkan oleh faktor-faktor lain atau eksternal force seperti dorongan air, swell (gelombang yang ditimbulkan dari jarak jauh), badai dan badai tropis yang merupakan fenomena yang sering terjadi di laut.

5. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang di pesisir selatan Kabupaten

Minahasa

Tenggara

meliputi

pesisir

pantai

dasar

untuk

kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen. Aspek Demografi a. Jumlah Penduduk Informasi

data

kependudukan

merupakan

kebutuhan

melakukan sebuah perencanaan dalam sebuah masyarakat. Dari data kependudukan tersebut dapat

dibuat

sebuah

proyeksi

beberapa

tahun

kedepan,

sehingga

perencanaan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sesaat saja namun dapat diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi penduduk tersebut bukan merupakan ramalan, tetapi perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi – asumsi tertentu berdasarkan komponen – komponen laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Minahasa Selatan Pada tahun 2014 Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah

103.808 jiwa mengalami laju

pertumbuhan 1,01 % dari tahun 2013 yang baru berjumlah 121.226 jiwa. Sedangkan menurut Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Penduduk Minahasa Tenggara pada akhir tahun 2015 berjumlah 118.927 Jiwa

dengan perbandingan 48% perempuan dan

52% laki-laki. Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2015 LAJU PERTUMBUHAN TAHUN JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK

BAB II

Page II-22

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2011

101,557

1.09

2012

101,761

0.2

2013

102, 226

0,45

2014

103.818

1,01

2015

118,927

1,14

Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk

0,83

Sumber : BPS Minahasa Selatan dan Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil 2015 Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pertambahan dan laju Pertumbuhan Penduduk terbanyak kabupaten Minahasa Tenggara terjadi pada tahun 2015 Tabel 2.11

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan KECAMATAN

2013 Perempuan

Laki-Laki n (jiwa)

%

n (jiwa)

%

2014 P

L Total

RJK

n(jiwa)

%

n(jiwa)

6672

52

109,82

4394

53

15.906

107,43

8443

52

48

12.460

108,96

6623

4.258

48

8.840

107,61

51

3.040

49

6.324

2.054

53

1.868

47

SILIAN RAYA TOMBATU TIMUR TOMBATU UTARA

2.758

52

2.609

4.403

52

3.951

PASAN RATAHAN TIMUR

Total

48

12981

47

8392

7847

48

16290

52

6073

48

12696

4599

52

4271

48

8870

108,03

3336

51

3084

49

6420

3.922

109,96

2048

53

1862

47

3910

48

5.367

105,71

2822

52

2665

48

5487

4.162

48

8.565

105,79

4469

52

4221

48

8690

52

3.741

48

7.692

105,61

3995

52

3778

48

7773

3.319

51

3.190

49

6.509

104,04

3339

51

3207

49

6546

2.909

52

2.758

48

5.667

105,47

2960

52

2803

48

5763

52.849

52

49.377

48

102.226

107,03

52

50118

48

103818

RATAHAN

6.515

52

6.169

48

12.684

105,61

PUSOMAEN

4.339

52

3.951

48

8.290

BELANG

8.238

52

7.668

48

RATATOTOK

6.497

52

5.963

TOMBATU

4.582

52

TOULUAAN TOULUAAN SELATAN

3.284

Jumlah

6309

%

53700

3998

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Minahasa Tenggara Berdasarkan Luas dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014 NO

BAB II

KECAMATAN

Luas (Ha)

Penduduk

Kepadatan Penduduk

Rumah Tangga

Page II-23

RJK

105,75 109,90 107,60 109,06 107,68 108,17 109,99 105,89 105,88 105,74 104,12 105,60 107,15

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] 1

Ratatotok

10.418

12696

121,87

3.158

2

Tombatu

6.795

8.870

130,54

2.194

3

Touluaan

10.180

6.420

63,06

1.628

4

Belang

7.517

16.290

216,71

3.815

5

Ratahan

6.163

12.981

210,63

3.253

6

Pusomaen

5.362

8.392

156,51

2.152

7

Pasan*

4.979

6.546

131,47

1.844

8

Ratahan Timur*

6.399

5.763

90,06

1.577

5.276

3.910

74,11

Touluaan Selatan*

9

1.084

10

Silian Raya*

4.375

5.487

125,42

1.231

11

Tombatu Timur*

1.881

8.690

461,99

2.318

12

Tombatu Utara*

3.717

7.773

209,12

2.028

JUMLAH

73.062

103.818

142,10

139,92

Sumber BPS Minahasa Selatan 2015 Tabel 2.11 dan Tabel 2.12 memperlihatkan bahwa di tahun 2014 kecamatan Ratahan memiliki jumlah Penduduk yang terbanyak yaitu 12.981 dan Kecamatan Touluaan selatan memiliki penduduk paling sedikit yaitu 3.910. Penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan dengan ratio 52% : 48%. Sedangkan Rasio Kelamin Penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara dimana Kecamatan Touluan Selatan memiliki Rasio Kelamin yang terbesar sedangkan Kecamatan Pasan memilikin Rasio Kelamin yang terkecil. b. Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2007 s.d 2015 sebesar 0,83%. Angka ini lebih rendah dari Nasional yakni 1,72% dan lebih rendah dari Provinsi yakni 1,40%.

2.1.2. Gambaran dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran terhadap kualitas sumberdaya manusia. Pengukuran nilai IPM didasarkan pada tiga komponen yaitu : (a)

BAB II

Page II-24

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup pada saat kelahiran, (b) Pengetahuan yang diukur dengan angka harapan lama sekolah pada orang dewasa (bobotnya dua pertiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga), (c) standard kehidupan yang layak diukur dengan PNB perkapita Produk Nasional Br uto dalam paritas kekuatan beli atau purchasing power parity (dollar US). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terus berupaya meningkatkan pembangunan disegala sektor, termasuk pembangunan sumberdaya manusia. Ini tercermin dari nilai IPM yang terus mengalami peningkatan, dan

harus lebih kerja

keras karena walaupun IPM Kabupaten Minahasa Tenggara naik, tetapi dari segi peringkat diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara berada pada peringkat ke-8. Tabel 2.13 Komponen pembentuk IPM per Kabupaten Minahasa Tenggara IPM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Rata- Pengeluaran rata per Kapita Lama Disesuaikan Sekolah (ribu (Tahun) rupiah)

Tahun

Angka Harapan Hidup (Tahun)

Harapan Lama Sekolah (Thn)

2010

69,22

10,47

8,07

2011

69,30

10,62

8,12

69,37

11,21

69,44

11,22

69,48

11,48

2012 2013 2014

8,18 8,24 8,37

IPM

Peringkat Provinsi IPM

8960

65,66

8

9088

66,07

8

67,10

8

67,86

8

67,86

8

9361 9472 9528

Perhitungan IPM pada tahun 2014 telah menggunakan metodologi baru dengan memasukkan harapan lama sekolah dalam komponen IPM menganti angka Melek huruf dan produk domestik bruto perkapita diganti dengan Produk Nasional Bruto perkapita. Berdasarkan komponen penyusun IPM, angka harapan hidup rata-rata masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun 2010 adalah 69,22 tahun meningkat naik menjadi 69,48 tahun di 2014, angka harapan lama sekolah adalah 10,47 tahun di tahun 2010 meningkat menjadi 8,37 tahun di tahun 2014, sedangkan pengeluaran per kapita rata-rata adalah Rp.8960 di tahun 2010 meningkat 9528 di tahun 2014. Secara keseluruhan, IPM Minahasa Tenggara pada Tahun 2010 menempati

BAB II

menyentuh point 65,66%

peringkat delapan se Kabupaten/ Kota se Sulawesi Utara. Sedangkan

Page II-25

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tahun 2014 menyentuh point 67,86% menempati prikat delapan se Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator : pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

A. Pertumbuhan PDRB Pada Tahun 2014 perhitungan PDRB mengalami perubahan disesuaikan dengan tahun dasar yaitu Tahun dasar tahun 2010. Gambaran tentang nilai dan kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Minahasa Tenggara pada periode 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, disajikan dalam Tabel 2.14 di bawah ini:

Tabel 2.14 PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN PDRB ADHB PDRB ADHK 2010

2.131.968,2

2.131.968,2

2011

2.321.257,1

2.234.172,4

2012

2.567.702.1

2.375.259,4

2013

2.858.339,9

2.528.569,5

2014

3.200.747,2

2.695.654,9

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015 PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2010

yaitu 2.131.968,2, meningkat di tahun 2014 menjadi

3.200.747,2. PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara menurut harga konstan mencapai 2.695.654,9 di 2014 dari 2.131.968,2 pada 2010. Selama lima tahun (2010-2014), sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku adalah sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Konstruksi, dan Transportasi dan Pergudangan.

BAB II

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar

Page II-26

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

harga konstan serta kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2014 Kabupaten Minahasa Tenggara Atas dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) 2010

2011

2012

2013

2014

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

763279,5

764157,4

838726,4

898193,4

987374,2

2

Pertambangan & Penggalian

164278,0

179140,7

184078,4

205801,4

226157,0

3

Industri Pengolahan

104099,3

112248,4

125692,3

140341,3

158188,4

4

Pengadaan Listrik,Gas

1613,3

1711,7

2056,0

2595,8

2787,9

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

1775,6

1920,6

2021,8

2121,2

2273,3

6

Konstruksi

405306,5

465547,7

514536,0

582862,3

650863,1

7

Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

405306,5

179295,8

200873,1

221653,4

247580,5

8

Transportasi dan Pergudangan

174316,9

202742,7

229343,8

262670,1

299146,5

9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

6577,1

7284,1

8055,2

8874,6

9653,3

10

Informasi dan Komunikasi

10597,7

12540,1

14078,5

15729,0

11

Jasa Keuangan dan Asuransi

2654,5

3115,0

3490,5

3905,9

4274,3

12

Real Estate

113577,8

126075,6

141656,2

158701,6

179587,8

13

Jasa Perusahaan

239,2

184663,5

219511,1

215,0

293,9

NO

Sektor

1

BAB II

16937,8

Page II-27

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] 14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajub

138043,5

159551,3

184663,5

219511,1

261969,3

15

Jasa Pendidikan

31144,5

34651,6

38187,6

44808,8

53272,4

16

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

50443,9

57744,0

65280,9

73575,6

81418,1

17

Jasa lainnya

11632,0

13315,4

14822,7

16735,4

18969,3

2131968,2

2321257,1

2567702,1

2858339,9

3200747,2

PDRB

Tabel 2.16

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2014 Kabupaten Minahasa Tenggara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Jutaan Rupiah ) 2010

2011

2012

2013

2014

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1


763279,5

747185,6

784402,7

821387,6

863779,2

2


164278,0

179026,5

189691,6

202819,3

215937,1

3

Industri Pengolahan

104099,3

108666,4

115942,3

126119,3

136886,1

4


1613,3

2033,0

2386,4

3095,3

3396,4

5


1775,6

1857,6

1907,1

1936,1

1956,7

6

Konstruksi

405306,5

441576,3

478654,2

519750,9

563624,8

7


152437,0

169475,4

180675,9

190720,3

202748,5

8


174316,9

189145,1

202783,5

216533,7

231500,1

9


6577,1

7067,0

7540,9

8008,9

8587,8

NO

Sektor

BAB II

Page II-28

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] 10


10597,7

12047,2

12893,7

13714,5

14617,3

11


2654,5

3047,1

3227,0

3547,4

3688,7

12

Real Estate

113577,8

121807,1

130479,8

138412,9

147874,9

13

Jasa Perusahaan

191,3

208,1

222,6

231,8

247,5

14


138043,5

148728,0

156537,4

167023,5

177491,0

15

Jasa Pendidikan

31144,5

34397,7

36587,9

38984,1

41547,8

16


50443,9

54463,1

58082,4

62039,5

66474,3

17

Jasa lainnya

11632,0

12441,1

13244,0

14244,2

15296,7

2131968,2

2234172,4

2375259,4

2528569,5

2695654,9

PDRB

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015 Distribusi Sektor untuk PDRB ADHK dan ADHB terbesar adalah sektor pertanian diikuti sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi ketiga terbesar. Tabel 2.17 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

NO

Sektor

1


35,80

32,92

32,66

31,42

30,85

2


7,71

7,72

7,17

7,20

7,07

3

Industri Pengolahan

4,88

4,84

4,90

4,91

4,94

4


0,08

0,07

0,08

0,09

0,09

5


0,08

0,08

0,08

0,07

0,07

BAB II

Page II-29

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] 6

Konstruksi

19,01

20,06

20,04

20,39

20,33

7


7,15

7,72

7,82

7,75

7,74

8


8,18

8,73

8,93

9,19

9,35

9


0,31

0,31

0,31

0,31

0,30

10


0,50

0,54

0,55

5,55

0,53

11


0,12

0,13

0,14

0,14

0,13

12

Real Estate

5,33

5,43

5,52

5,55

5,61

13

Jasa Perusahaan

0,01

0,01

0,01

0,01

14


6,47

6,87

7,19

7,68

8,18

15

Jasa Pendidikan

1,46

1,49

1,49

1,57

2,54

16


2,37

2,49

2,54

2,57

2,54

17

Jasa lainnya

0,55

0,57

0,58

0,59

0,59

100

100

100

100

100

PDRB

0,01

PDRB Minahasa Tenggara tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 6,3% per tahun yaitu dari Rp 2.131.968,2 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 3.200.747,2 milyar pada tahun 2014. Selama tahun 2010-2014, sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Konstruksi, dan Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 tahun terakhir seperti pada tabel berikut : Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 NO

BAB II

Sektor

2010

2011

2012

2013

2014

Page II-30

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1


10,10

-1,98

4,84

4,72

5,16

2


4,91

8,98

5,96

6,92

6,47

3

Industri Pengolahan

4,03

4,39

6,70

8,78

8,54

4


10,91

26,02

17,38

29,70

9,73

5


3,92

4,62

2,66

1,52

1,06

6

Konstruksi

5,83

8,95

8,40

8,59

8,44

7


6,20

11,18

6,61

5,56

6,31

8


5,38

8,51

7,21

6,78

6,91

9


6,94

7,45

6,71

6,21

7,23

10


11,61

13,68

7,03

6,37

6,58

11


4,73

14,79

5,90

9,93

3,98

12

Real Estate

7,83

7,25

7,12

6,08

6,84

13

Jasa Perusahaan

5,32

8,76

6,98

4,13

6,77

14


5,55

7,74

5,25

6,70

6,27

15

Jasa Pendidikan

8,66

10,45

6,37

6,55

6,58

16


7,71

7,97

6,65

6,81

7,15

17

Jasa lainnya

7,79

6,96

6,45

7,55

7,39

BAB II

Page II-31

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] PDRB

7,34

4,79

6,31

6,45

6,61

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015

B, Laju Inflasi Salah

satu

indikator

utama

keberhasilan

pemerintah

dalam

mengatur

perekonomiannya dapat terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya.

Inflasi (%)

Tabel 2.19 Inflasi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2009 s.d 2013 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2.31

9,67

3,35

6.28

0.96

5.23

8.12

Sumber: BPS Sulut, 2015

Inflasi Kota Manado tahun 2009-2011 mengalami fluktuatif dari 2,31 tahun 2009 menjadi 6,28 tahun 2010, menurun menjadi 0,96 di tahun 2011. Sejak tahun 2012-2014 inflasi kota Manado mengalami kenaikan berturut-turut dari 5,23 menjadi 8,12 lalu meningkat menjadi 9,67. Tahun 2015 Inflasi tahun 2015 adalah 3,35% Relatif tingginya inflasi mengindikasikan adanya kenaikan harga barang yang disebabkan antara lain oleh kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) yang berdampak domino dan mempengaruhi bidang kehidupan yang lain misalnya transportasi, harga kebutuhan pokok, serta mempengaruhi daya beli masyarakat karena bertambahnya pengeluaran masyarakat untuk dapat membeli barang atau mempergunakan transporasi, disamping itu juga bisa membah beban kepada masyarakat miskin. c.

PDRB PER KAPITA PDRB perkapita

atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan

selama 5 tahun terus meningkat per tahun, sebagaimana tabel berikut ini:

Uraian

Tabel 2.20 PDRB Perkapita ADHB Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Nilai PDRB (Rp)

2131968,2

2321257,1

2567702,1

2858339,9

3200747,2

Jumlah Penduduk

100443

101575

101761

102228

103818

BAB II

Page II-32

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

PDRB perkapita (Rp/jiwa)

21,225,652

22,852,641

25,232,673

27,960,440

30,830,378

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015 PDRB perkapita di Minahasa Tenggara atas dasar harga berlaku dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus meningkat. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 21,225,652

meningkat Rp. 22,852,641 tahun 2011, di tahun 2012 naik menjadi Rp. 25,232,673,

tahun 2013

naik lagi menjadi 27,960,440 kemudian pada tahun 2015 meningkat

sebesar Rp. 30,830,378. Tabel 2.21 PDRB Perkapita ADHK Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Nilai PDRB (Rp)

2131968,2

2234172,4

2375259,4

2528569,5

2695654,9

Jumlah Penduduk

100443

101575

101761

102228

103818

PDRB perkapita (Rp/jiwa)

21,225,652

21,995,298

23,341,549

24,734,607

25,965,197

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015 PDRB

perkapita

di

Minahasa

Tenggara

atas

dasar

harga

konstan

memperlihatkan perkembangan yang meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2014, dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 21,225,652 meningkat Rp. 21,995,298 tahun 2011, di tahun 2012 naik menjadi Rp. 23,341,549, tahun 2013 naik lagi menjadi 24,734,607 kemudian pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 25,965,197.

2.2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan pertumbuhan ekonomi Minahasa Tenggara tahun 2010–2014, menunjukkan trend fluktuatif pada tahun 2010 dan tahun 2011, tetapi tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan.

Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi

Minahasa Tenggara berada pada angka 7,34%, yang kemudian turun menjadi 4,79% pada tahun 2011, dan naik lagi pada tahun 2012 mencapai angka 6,31%, naik lagi di tahun ditahun 2013 yang menyentuh, 6,45, lalu di tahun 2014 menjadi 6,61%. Tabel 2.22 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara, Tahun 2010-2014

BAB II

Page II-33

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

Pertumbuhan Ekonomi

7,34

4,79

6,31

6,45

6.61

Sumber: BPS Minahasa Selatan, 2015 Pertumbuhan infrastruktur dasar dan perdagangan dan jasa serta investasi yang cukup signifikan menjadi modal utama untuk pembangunan ekonomi Minahasa Tenggara lebih lanjut karena menjadi daya tarik investasi Minahasa Tenggara di masa mendatang. Namun demikian, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah penyediaan listrik secara memadai dan pemeliharaan jalan untuk mengantisipasi peningkatan investasi di masa mendatang. d.

Indeks Gini/Koefisien Gini Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini.

Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Untuk melihat ketimpangan/pemerataan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah koefisien Gini. Nilai koefisien ini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati angka nol maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin merata atau sebaliknya. Pemerataan

hasil

pembangunan

biasanya

dikaitkan

dengan

masalah

kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G<0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Dengan semakin mendekati angka nol diharapkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat miskin dengan masyarakat tidak miskin semakin mengecil sehingga Ratio Koefisien Gini penduduk Minahasa Tenggara tahun 2015 diharapkan turun .

BAB II

Page II-34

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang

dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40%

penduduk

berpendapatan

menengah,

dan

20%

berpendapatan

tinggi.

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut: 1. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi. 2. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah. 3. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah. f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar kecamatan di suatu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di suatu provinsi dalam waktu tertentu. g. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Jumlah Penduduk di atas garis kemiskinan Tabel 2.23

Tahun

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase Jumlah Persentase penduduk di Jumlah penduduk di Garis penduduk di bawah garis Penduduk di bawah garis Jumlah Kemiskinan atas garis kemiskinan atas garis kemiskinan Penduduk (Rp) (Penduduk (Penduduk kemiskinan kemiskinan Miskin) Miskin)

2008

191.315

81.70

18.30

77.607

17.538

95.145

2009

220.945

82.51

17.49

78.644

16.881

95.525

2010

242,046

82.35

17.65

82.770

17.673

100.443

2011

250,591

84.65

15.35

85.575

15.800

101.557

2012

259.438

85.76

14.24

87.171

14.600

101.761

BAB II

Page II-35

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] 2013 257.210

83,90

16,10

85.625

16.600

102.226

2014

84,16

15,84

87.477

16.341

103.818

Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2008-2014 berfluktuaktif, dimana tahun 2008 persentasenya mencapai 81.70%, lalu naik menjadi 82.51% ditahun 2009, kemudian turun ditahun 2010 menjadi 82.35%, selanjutnya naik lagi menjadi 84.65% ditahun 2011, lalu di tahun 2012 naik lagi menjadi 85.76, dan ditahun 2013 turun menjadi 83,90, dan naik lagi menjadi 84.16 tahun 2014. Jumlah penduduk miskin di Minahasa Tenggara pada 2008-2013 berfluktuatif juga dimana tahun 2008 jumlahnya mencapai 17.538(18.30%) lalu turun menjadi 16.881 jiwa (17.49%) ditahun 2009, kemudian naik ditahun 2010 menjadi 17.673 jiwa (17.65%), selanjutnya turun lagi menjadi 15.800 jiwa (15.35%) ditahun 2011, lalu di tahun 2012 turun lagi menjadi 14.600 jiwa (14.24%).Di tahun 2013 naik menjadi 16.600 (16,10%) dan turun menjadi 16.341 (15,84%) ditahun 2014. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2008-2013 berturut-turut dari Rp.191.315 di tahun 2008 naik

jadi Rp 220.945 tahun 2009, tahun 2010 menjadi Rp 242,046,

selanjutnya tahun 2011 naik menjadi Rp. 250,591, pada tahun

2012 menjadi

Rp.259.438.Dan ditahun 2013 menjadi 257.210, Tahun 2014 naik menjadi Grafik 2.1 Perkembangan Angka Kemiskinan

BAB II

Page II-36

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, 2015

Walaupun terjadi peningkatan nilai Garis Kemiskinan, faktanya tingkat kemiskinan mengalami penurunan  mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan dgn laju yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan sehingga beberapa penduduk dapat keluar dari kemiskinan dan mengkonsumsi komoditi makanan dan non makanan dgn kualitas atau volume yang lebih tinggi. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Naiknya Garis Kemiskinan lebih disumbangkan oleh kenaikan harga pada komoditi Pengurangan angka kemiskinan perlu adanya kebijakan yang berkelanjutan dengan pendekatan dari sisi keluarga miskin itu sendiri yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan sosial (social mapping) masyarakat di wilayah pemerintahan yang paling rendah minimal di tingkat kecamatan sehingga akan mendapatkan data riil keadaan keluarga miskin, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan program-program penanggulangan keluarga miskin. H. Angka kriminalitas yang tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik BAB II

Page II-37

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

KASUS

Tabel 2.24 Angka Kriminalitas Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012-2015 TAHUN 2012

2013

2014

2015

Pembunuhan

1

3

1

1

Penganiayaan

39

44

37

16

Pencurian

5

9

9

4

Penipuan

2

10

4

-

Pemalsuan Uang

-

-

-

-

Narkoba

-

-

-

-

Kejahatan Seksual

4

5

6

3

Jumlah

51

71

57

24

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa tindak kriminalitas terbanyak terjadi pada tahun 2013, sedangkan bentuk kriminalitas yang terbanyak yang dilakukan oleh masyarakat adalah penganiayaan, yang diikuti oleh pencurian dan kejahatan seksual.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat A. PENDIDIKAN A. 1. Angka Melek Huruf Angka

Melek

Huruf

digunakan

untuk

mengetahui

atau

mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk

BAB II

Page II-38

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Tabel 2.25 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013 2014

NO 1

Angka melek huruf

99.48

99.5

99.5

99,6

2015 99,7

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2016 Jika dibandingkan tahun 2011, angka melek huruf

Kabupaten Minahasa

Tenggara tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 angka melek huruf sebesar 98,48% artinya bahwa di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2013

masih

ada

0,5%

penduduk

usia

15

tahun

ke

atas

yang

masih

buta huruf. Sedangkan untuk tahun 2015 angka melek huruf sebesar 99,7%. A.2 Angka rata-rata lama sekolah Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Tabel 2.26 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara URAIAN Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

2015

8,07

8,12

8,18

8,60

9

9,5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Rata-rata lama sekolah Penduduk Minahasa Tenggara tahun 2011- 2015 telah menamatkan Pendidikan Dasar 9 tahun. Dimana Tahun 2010 rata-rata lama sekolah 8.39 tahun meningkat menjadi 8.41 tahun di tahun 2012 dan pada tahun 2015 menjadi 9,5 tahun.

BAB II

Page II-39

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel 2.27 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

No Kecamatan

2009

2010

2011

2012

2013

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

1

Ratatotok

7,4

7,9

7,8

8,2

7,8

8,2

7,9

8,3

8

8,4

2

Pusomaen

6,9

7,6

7,2

7,9

7,2

7,9

7,3

8

7,3

8

3

Belang

7,3

7,8

7,6

8,1

7,6

8,1

7,7

8,2

7,8

8,3

4

Ratahan

8,5

8,9

8,7

9,2

8,7

9,2

8,8

9,4

8,9

9,6

5

Pasan

8,2

8,7

8,4

9,0

8,4

9,0

8,5

9,2

8,6

9,4

6

Ratahan Timur

8,1

8,4

8,3

8,7

8,3

8,7

8,4

8,9

8,5

9,1

7

Tombatu

8,1

8,8

8,5

9,1

8,5

9,1

8,6

9,3

8,7

9,4

8

Tombatu Timur

8,2

8,5

8,6

8,8

8,6

8,8

8,7

8,9

8,8

9,0

9

Tombatu Utara

8,4

8,9

8,6

9,2

8,6

9,2

8,7

9,3

8,8

9,3

8

8,4

8,2

8,7

8,2

8,7

8,3

8,8

8,4

8,9

Selatan

7,1

7,8

7,6

8,1

7,6

8,1

7,7

8,2

7,8

8,3

12 Silian Raya

8,1

8,2

8,3

8,5

8,3

8,5

8,4

8,6

8,5

8,7

10 Touluaan 11 Touluaan

Jumlah

7,86 8,33 8,15 8,63 8,15 8,63 8,25 8,76 8,34 8,87

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 12 Kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara, Kecamatan Ratahan memliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dari kecamatan yang lain. Data diatas juga memperlihatkan bahwa rata-rata lama sekolah Perempuan lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah laki-laki, karena ada

BAB II

Page II-40

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

beberapa kecamatan (Ratahan, Pasan, Ratahan Timur,

Tombatu, Tombatu Timur,

Tombatu Utara ) yang rata-rata lama sekolah perempuan sudah 9 tahun atau sudah menamatkan SMP. 2.3. APM dan APK

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masingmasing jenjang pendidikan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data yang dapat digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota yang telah diolah dan dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka penghitungan APK mengalami perubahan, karena pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Pembangunan

pendidikan

sampai

dengan

tahun

2015

telah

beerhasil

meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Minahasa Tenggara ditandai dengan meningkatnya menurunnya buta aksara serta meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni (APM/APK) pada semua jenjang pendidikan yang ditampilkan dalam tabel 2.28 Tabel 2.28 APK, APM Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 20011- 2014 Tahun Tahun Tahun Tahun NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 1

2

Angka Partisipasi Kasar : SD SMP SMA Angka Partisipasi Murni : SD SMP SMA

100.15 117.34 65.57 84.35 74.00 44.38

116.10 84.05 91.31

100,98 72,97 61,47

106,98 86,49 98,47

93.72 60.42 51.70

72,63 74,66 60,93

94,75 67,28 66,60

Sumber : TNP2K & Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Minahasa Tenggara 2015

BAB II

Page II-41

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Pada Tahun 2011 Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI

mencapai 100,15%, jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 117,34%, jenjang pendidikan SMA/MA/sederajat mencapai 65,37%, sampai tahun 2014 Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai 106,98%,jenjang pendidikan SMP/MTs

mencapai

86,49%,

jenjang

pendidikan

SMA/MA/sederajat

mencapai

98,47%.Sedangkan untuk Angka partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2011 bagi jenjang pendidikan SD/MI/sederajat mencapai 84,35%, jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 74,00%, jenjang pendidikan SMA/MA/sederajat mencapai 44,38%. Di tahun 2014 bagi jenjang pendidikan SD/MI/sederajat mencapai 94,75%, jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 67,28%, jenjang pendidikan SMA/MA/sederajat mencapai 66,60%,

A.4. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Tabel 2.29 Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2010- 2014 Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN URAIAN 2010 2011 2012 2013

2014

Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SD (%)

34,32

34,48

33,47

33,80

35,47

Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SMP (%)

20,55

19,88

20,55

20,14

21,77

Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SMA (%)

15,54

14,04

15,82

21,33

15,93

Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SMK (%)

3,06

4,18

4,5

4,93

4,8

Jumlah Penduduk Yang Menamatkan Perguruan Tinggi (%)

26.53

27,42

25,66

3,05

21,99

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa tahun 2010- 2014 Penduduk Minahasa Tenggara menyelesaikan Pendidikan SD sampai Perguruan tinggi berfluktuatif, dimana Penduduk yang menamatkan SD sebanyak 32.32% tahun 2010, 34.48% tahun 2011, 33.47% tahun 2012, 33,80 tahun 2013 dan 35,47 tahun 2014.

Menamatkan SMP

sebanyak 20.55% tahun 2010, 19.88% tahun 2011, 20,55% tahun 2012 serta ditahun 2013 sebesar 20,14%, dan di 2014. Menyelesaikan SMAnya sebanyak 15.54% tahun 2010, 14.04% tahun 2011, 15.82% tahun 2012 serta tahun 2013 sebesar 21,33% dan tahun 2014 sebanyak 15,93%. Menyelesaikan SMK

sebanyak 3,06% tahun 2010,

4.18% tahun 2011, 4.50% tahun 2012 serta tahun 2013sebesar 4,93 dan tahun 2014

BAB II

Page II-42

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

4,8%. Yang menamatkan pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 26.53% tahun 2010, 27.42% tahun 2011, 25.66% tahun 2012 dan 2013 sebesar 3,05, serta 22 % di 2014.

B. KESEHATAN Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan dilakukan terhadap indikator rata-rata usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, prosentase balita gizi buruk, persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan penggunaan air bersih, dan cakupan penggunaan jamban keluarga.

B.1 Angka kelangsungan hidup bayi Tabel 2.30 Angka kelangsungan hidup bayi Tahun 2011-2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Jumlah Jumlah kematian bayi Angka Tahun Kelahiran usia dibawah 1 Kematian Bayi Hidup tahun

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

2011

42

1648

25

975

2012

45

1813

25

975

2013

41

1875

22

978

2014

37

1778

21

979

2015

21

661

32

968

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 memiliki angka kelangsungan hidup bayi yang tertinggi yaitu 975 Jiwa dan meningkat sampai 979 Jiwa ditahun 2014, kondisi sampai 2015 berada pada 968 Jiwa. B.2. Angka usia harapan hidup Tabel 2.31 Angka Harapan Hidup Tahun 2010-2014 Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

69,22 tahun

69,30 tahun

69,37 tahun

69,44 tahun

69,48 tahun

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015

BAB II

Page II-43

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang

dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup ratarata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merepresentasikan aspek kesehatan dari tahun 20102014, dimana pada tahun 2010 Angka Harapan hidup masih 69,22 tahun meningkat menjadi 69,48 tahun di tahun 2014. Dalam jangka waktu 5 tahun Pemerintah Minahasa Tenggara telah meningkatkan Angka Harapan hidup sebesar 0.26 tahun. Dengan angka kelangsungan hidup yang semakin tinggi menunjukan derajat kesehatan semakin meningkat. B.3. Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a. rendah

= di bawah 10 %

b. sedang

= 10-19 %

c. tinggi

= 20-29 %

d. sangat tinggi = 30 % Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Tabel 2.32 Balita Gizi Buruk NO 1

Uraian Jumlah Balita Gizi Buruk

TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2

3

3

1

6

4

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel di atas terlihat bahwa kasus kejadian balita gizi buruk di Kabupaten Minahasa Tenggara sejak tahun 2011 hinga tahun 2015 menunjukkan angka yang berfluktuatif. Tahun 20011 dan 2012 tercatat jumlah kasus balita gizi buruk sebanyak 3 kasus, yang menurun pada tahun 2013 menjadi 1 kasus, tahun 2014 naik menjadi 6 kasus, turun menjadi 4 kasus pada tahun

BAB II

Page II-44

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2015. Perkembangan yang menurun ini menunjukkan sebuah kondisi yang baik bagi kesehatan dan pemenuhan gizi balita di Kabupaten Minahasa Tenggara

. Namun

bukan hal yang mudah untuk dapat menghilangkan sama sekali kasus balita gizi buruk ini karena sangat terkait dengan berbagai aspek di masyarakat seperti tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, pola makan dan pemenuhan gizi di keluarga termasuk pada budaya yang berkembang di masyarakat.

C.

Pertanahan

C.1. Kepemilikan Tanah Kepemilikan tanah dalam kurun waktu Tahun 2008-2011 diperlihatkan melalui Rekapitulasi Tanah Terdaftar di Kabupaten Minahasa Tenggara seperti tersaji dalam Tabel 2.34 di bawah ini:

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ktr. Pertanahan Kab/Kota

Tabel 2.33 Rekapitulasi Tanah Terdaftar Jumlah Semua

Tanah Terdaftar

Tanah Belum Terdaftar

Bidang

Luas (Ha)

Bidang

Luas (Ha)

Bidang

Luas (Ha)

Kota Manado

200,000

14,876.00

90,422

1,808.70

109,578

13,067.30

Kota Bitung

91,000

18,202.00

43,078

7,281.00

47,922

10,921.00

Kota Tomohon

41,218

14,710.80

8,376

1,897.20

32,842

12,813.60

Kota Kotamobagu

24,394

2,949.00

18,761

2,268.78

5,633

680.22

Kab. Bolaang Mongondow

303,798

146,266.00

36,252

17,756.76

267,546

128,509.24

Kab. Bolaang Mongondow Utara

64,906

34,754.00

7,739

4,147.87

57,167

30,606.13

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

31,982

43,027.00

4,811

6,337.26

27,171

36,689.74

Kab. Bolaang Mongondow Timur

96,216

43,806.00

7,004

3,675.09

89,212

40,130.91

Kab. Minahasa**

96,460

116,299.12

-

-

96,460

116,299.12

Kab. Minahasa Utara

79,906

99,883.00

20,357

58,795.50

59,549

41,087.50

Kab. Minahasa Selatan

75,262

148,943.86

300

69,081.37

74,962

79,862.49

Kab. Minahasa Tenggara**

52,117

73,062.88

-

-

52,117

73,062.88

Kab. Kepulauan Talaud

52,946

125,092.00

198

4,675.87

52,748

120,416.13

Kab. Kepulauan Sangihe

47,686

73,697.00

688

47,943.50

46,998

25,753.50

1,257,891

955,568.66

237,986

225,668.90

1,019,905

729,899.76

Kab. Kepulauan SiauTagulandang-Biaro* JUMLAH

Sumber : Kantor BPN Kabupaten Minahasa Tenggara, Tahun 2011. * Masih tergabung dengan Kab. Kepl. Sangihe ** Data belum masuk ( tanah terdaftar )

BAB II

Page II-45

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel 3.34 Kepemilikan Tanah Bersertifikat Tahun 2012–2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

Uraian

NO

2012

2013

2014

2015

75.540,5

75.540,5

113.391

78.079

1

Luas Wilayah

75.540,5

75.540,5

2

Luas Tanah Bersertifikat HGB

37.249

8.904

3

Luas Tanah Bersertifikat HGU

8.143.850

6.297

4

Luas Tanah Bersertifikat HM

228.126

319.721

Dari data ditas diketahui bahwa tanaha yang bersertifikat terbanyak adalah dalam bentuk hak Milik.

D. KETENAGAKERJAAN D.1. Rasio penduduk yang bekerja. Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Perkembangan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Tabel 2.35 Rasio penduduk yang bekerja. N0 1

2

URAIAN

Jumlah Angkatan Kerja

a. Bekerja b. Tidak Bekerja Rasio penduduk yang bekerja

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

46.579 43.336 3.243 0,90

46.300 43.700 2.600 0,94

42.500 40.125 2.425 0,94

46.398 44.421 1,977 0,95

Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 20112014 menunjukkan kondisi yang kondusif. Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 tercatat sebanyak 46,398 orang penduduk yang masuk angkatan kerja yang terdiri dari yang

bekerja sebanyak 44.421 orang dan

1.977 orang tidak bekerja. Rasio penduduk Minahasa yang bekerja cukup tinggi diatas 90% dari jumlah angkatan kerja yang ada sehingga pengangguran/tidak bekerja rendah.

BAB II

Page II-46

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel 2.36 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, tahun 2011 - 2014 NO Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 1

Pertanian

21.626

15.904

15.675

17.613

13.72 8

2

Pertambangan / Penggalian

1.352

1.056

1.873

1.345

1.900

3

Industri Pengolahan

1.460

7.677

5.800

4.663

7.915

4

Listrik, Air, dan Gas

0

65

-

109

-

5

Bangunan

1.149

3.396

3.313

2.005

3.548

6

Perdagangan dan Hotel

6.417

6.323

6.147

6.891

8.647

7

Angkutan dan Komunikasi

2.594

3.590

4.246

2.142

3.366

8

Keuangan dan Jasa Perusahaan

645

405

831

441

413

9

Jasa-jasa

6.385

4.920

5.971

4.916

5.354

Jumlah

41.628

43.336

43.748

40.125

44.42 1

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan penduduk Minahasa Tenggara terbesar adalah disektor Pertanian, diikuti oleh sektor Perdagangan dan industri.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga: 2.2.3.1 Seni Budaya Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 12 kecamatan dan 144 desa dan kelurahan,

memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang

ada

dalam

masyarakat,

sekaligus

sebagai

potensi yang

dimiliki

masyarakat. BAB II

Page II-47

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Budaya masyarakat Minahasa Tenggara sangat dipengaruhi oleh karakter

masyarakat yang terdiri dari: Suku Pasan, Tonsawang, Ponosakan, Minahasa. Masingmasing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam sub etnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Minahasa Tenggara memiliki tiga jenis bahasa daerah yaitu: -

Bahasa Minahasa Tonsawang

-

Bahasa Pasan

-

Bahasa Ponosakan

Namun demikian Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Minahasa Tenggara. Agama yang dianut oleh penduduk di Kabupaten

Minahasa Tenggara adalah Protestan,

Katolik, Islam Seni Budaya di Minahasa Tenggara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya. Dikembangkan dengan kerjasama sektor terkait dan organisasi masyarakat. Indikator dari perkembangan seni budaya Salah satu yang menjadi unggulan Minahasa Tenggara adalah keunikan seni dan budaya daerah yang dimiliki, seperti Musik Kolintang, Musik Bambu, Tari Maengket, tarian Maramba. Dalam rangka melestarikan seni budaya daerah dan mengembangkannya sebagai daya tarik wisata, maka pemerintah membuat paketpaket wisata ataupun pergelaran-pergelaran seni budaya, seperti Festival Lakban, Pemilihan Putra-Putri Minahasa Tenggara, Festifal Musik Bambu, Sail Tekuk Tomini, dll.Pelestarian seni budaya dan pengembangannya dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak

swasta

atau

organisasi

masyarakat

yang

bergerak

di

bidang

kepariwisataan. Selain hal hal tersebut, dilakukan perencanaan dan pembangunan pusat seni budaya daerah, Gedung Pertunjukan/Festival. Demikian pula peran tenaga-tenaga ahli dan kaum profesional di bidang kebudayaan dan pariwisata sangat diperlukandimana mereka membutuhkan peningkatan kemampuan SDM dan penguasaan IPTEK. Hal ini akan menjadi sangat penting untuk pelestarian, pengembangan dan promosi seni budaya daerah. Adapun beberapa upaya pemerintah dalam mempromosikan pariwisata daerah Minahasa Tenggara meliputi pembuatan paket-paket wisata lokal, promosi seni budaya ke mancanegara berupa pergelaran-pergelaran lokal daerah yang dibawa ke

BAB II

Page II-48

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

pentas tingkat nasional dan internasional, dan pembuatan Branding Minahasa Tenggara yang representatif untuk diusung ke nasional dan dunia Internasional.

Di

bawah

ini

disampaikan

data

tentang

grup

kesenian

serta

gedung kesenian yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.37 Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2011-2015 Kabupaten Minahasa Tenggara URAIAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2011 2012 2013 2014

N0 1

Jumlah grup kesenian

2

Jumlah gedung kesenian

37

37

38

TAHUN 2015

40

40

1 buah

1 buah

Dari tabel diatas dilihat bahwa Minahasa Tenggara sampai 2015 baru memiliki 1 buah gedung kesenian dengan 40 grup kesenian.

2.2.3.2. Olah Raga Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benarbenar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. Salah satu bagian dari Pembinaan Pemuda yaitu melalui olahraga. Prestasi olahraga dalam berbagai event regional, nasional belum cukup baik, untuk itu diperlu usaha keras untuk peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan, dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga bisa membudayakan olah raga di masyarakat. Adapun permasalahan yang masih dihadapi di bidang olahraga adalah masih rendahnya budaya berolahraga di kalangan masyarakat, serta kurangnya pembibitan olahraga dan penyediaan ruang publik untuk berolahraga

serta dana yang

mendukungnya. Di bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data gedung olahraga yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.38

BAB II

Page II-49

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Jumlah Klub dan Gedung Olahraga TAHUN

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah klub olahraga

9

11

11

15

15

Jumlah Gedung olahraga

13

14

14

16

16

Jumlah lapangan olahraga

12

12

12

12

12

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Kab. Minahasa Tenggara 2016 Dari tabel diatas dilihat bahwa Minahasa Tenggara sampai Juni tahun 2015 baru memiliki 15 klub olahraga dengan 12 buah lapangan olahraga dan 16 gedung olahraga.

Gambaran dari Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berhargabagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal

ini

dikarenakan

penduduk

yang

memiliki

pendidikan

yang

cukup

akan

mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan pembangunan bernegara. Dalam melaksanakan amanat tersebut, pemerintah menempatkan pembagunan pembangunan pendidikan sebagai salah satu salah satu factor strategis. Perlunya satu pemikiran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak meski secara khusus pemerintah mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena itu, peran institusi swasta baik BUMN, pihak swasta, maupun organisasi sosial sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Minahasa Tenggara. Dengan peran serta lembaga-lembaga

BAB II

Page II-50

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

terkait, diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah guna memajukan pendidikan di wilayah ini. Saat ini, tidak sedikit institusi yang berperan aktif memajukan pendidikan melalui kegiatan corporate social resposibilitiy (CSR). Sebagai contoh: di tahun 2014 ini adanya bantuan Pendidikan Tinggi dari Pihak Australia, Adanya Kerjasama dengan pihak Universitas Multi Media dimana adanya beberapa Mahasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Minahasa Tenggara untuk studi di universitas tersebut. Kemampuan berbahasa inggris di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi di hampir semua sekolah pada dasarnya masih perlu dikembangkan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya kemampuan guru yang seringkali kurang memadai untuk memenuhi tuntutan siswa terutama siswa-siswa yang punya kemampuan tinggi dalam berbahasa dan punya sarana belajar yang lebih canggih dari pada gurunya sendiri. Sistim belajar mengajar sering bersifat monoton, kurang variasi dan kurang menarik sehingga siswa menjadi bosan, tidak tertarik untuk belajar. Di kelas, siswa seringkali hanya diberi teori-teori, kaidah-kaidah dan hukum-hukum bahasa, bukannya aplikasi kaidah-kaidah dan hukum-hukum itu dalam penggunaan praktisnya sehingga siswa tidak merasakan manfaatnya belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, pola perilaku anak yang mencerminkan karakter masyarakat yang berbudaya pada dasarnya dibangun dari dalam keluarga sebagai lingkungan pertama yang mendapat kesempatan membentuk karakter anak. Dalam hal ini diantaranya melalui perhatian, kasih sayang serta penerapan budi pekerti yang baik dari orang tua terhadap anaknya. Peran sekolah sebagai sarana pengajaran dan pendidikan turut mempengaruhi pula tingkat perkembangan budi pekerti seorang anak. Pengajaran budi pekerti di Minahasa Tenggara belum diberikan secara mandiri, dalam arti masih terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Pendidikan Agama ataupun Pendidikan Pancasila, namun pada umumnya para pendidik jarang sekali menyentuh mengenai pendidikan budi pekertinya, karena dalam mata pelajaran tersebut yang lebih sering diajarkan pada materi yang sifatnya kontekstual saja. Kurikulum di tingkat sekolah dasar seluruh kecamatan se-Minahasa Tenggara saat ini mulai mengadopsi program membangun tanpa korupsi sebagai bagian dari upaya membangun budi pekerti yang jujur, disiplin dan transparan. Tenaga pendidik dan kependidikan seperti guru merupakan ujung tombak untuk hal tersebut, Di lain pihak, perlunya meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan.

BAB II

Page II-51

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat

penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut: a. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap system pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2.39 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2010-2015 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ANGKA PARTISIPASI 2010 2011 2012 2013 2014 SEKOLAH

2015

APS (7-12)

98,1

97,6

98,8

98,07

99,73

98,10

APS (13-15)

92,5

95,7

88,2

89,68

96,81

95,00

APS (16-18)

53,3

50,2

69,3

71,15

71,16

93,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Tenggara 2016 Sampai tahun 2015 kabupaten Minahasa Tenggara dilihat dari Jumlah Penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang ada di bandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia sekolah pada berbagai jenjang pendidikan diatas 90%, ini berarti masih ada penduduk yang berusia sekolah yang tidak bersekolah atau sudah tidak sekolah lagi/putus sekolah.

b. Rasio Siswa, Guru Rasio

guru/murid

menggambarkan

perbandingan

jumlah

guru

terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran Tabel 2.40 Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa Tahun 2010- 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

BAB II

Page II-52

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Jumlah Sekolah

Jumlah Murid

Jumlah Guru

Tahun SD

SMP

SMA

SMK

SD

SMP

SMA

SMK

SD

SMP

SMA

SMK

2010

92

39

9

5

14.451

5.267

1.665

1.561

555

415

193

107

2011

91

40

9

5

14.648

5.320

1.650

1.646

537

408

189

114

2012

93

40

10

5

13.964

5.359

1.785

1.673

533

421

185

107

2013

95

40

10

5

14.668

5.563

2.445

1.642

467

330

184

110

2014

97

43

11

6

14.127

5.631

2.414

1.642

481

412

173

116

97

43

10

6

15.816

15.816

1.624

1.642

603

409

173

116

2015

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Minahasa Tenggara dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.41

Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2011- 2015 Tahun

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA

SMK

2010/2011

25:1

14:01

32:1

30:1

2011/2012

27:1

13:01

15:01

20:01

2012/2013

26:1

15:01

15:01

15:01

2013/2014

23:1

15:1

15:1

15:1

2014/2015

20:1

15:1

15:1

15:1

Sumber: BPS, Minahasa Selatan Dalam Angka, Tahun 2015 dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2016 Rasio guru terhadap siswa tidak melebihi 1:20, demikian pula dengan rasio guru terhadap sekolah dan rasio siswa terhadap sekolah yang masih tergolong ideal. Rasio Murid Terhadap Guru di Minahasa Tenggara tahun Ajaran 2010/2011 sampai tahun ajaran 2014/2015 untuk jenjang pendidikan SD sampai SMA/SMK masih dalam kategori ideal.

Tabel 2.42 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun2014

BAB II

Page II-53

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

NO

KECAMATAN

SD/MI

SMP/MTs

Jumlah

Jumlah

Guru

Murid

(1) (2)

(3)

(4)

(5=4/3) (6)

(7)

(8)

1

Ratatotok

43

1.800

42:1

17

504

30:1

2

Pusomaen

51

1.091

21:1

41

486

12:1

3

Belang

70

2.276

33:1

45

880

20:1

4

Ratahan

56

1.049

19:1

49

694

14:1

5

Pasan

42

755

18:1

26

355

14:1

6

Ratahan Timur

48

609

13:1

31

483

9:1

7

Tombatu

66

1.635

25:1

42

601

14:1

52

1.126

31

483

42

1.020

30

485

44

933

21:1

21

332

45

825

14:1

17

256

Silian raya

23

867

29:1

19

391

21:1

Jumlah

589

13.767

23:1

386

5.733

26:1

8

9 10 11 12

Tombatu Timur Tombatu Utara Touluaan Touluaan Selatan

Rasio

22:1

24:1

Jumlah

Jumlah

Guru

Murid

Rasio

16:1

16:1

16:1

15:1

Sumber: Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun 2015

C.

Rasio Guru/Murid perkelas rata –rata Tabel 2.43

BAB II

Page II-54

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tingkat Pendidikan

Rasio Guru/Murid perkelas rata –rata TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

SD

1:25

1:25

1:21

1:16

1:26

SMP

1:14

1:14

1:12

1:10

1:14

SMA

1:15

1:34

1:29

1:23

1:13

SMK

1:15

1:15

1:12

1:9

1:14

Sumber: BPS, Minahasa Selatan Dalam Angka, Tahun 2015 dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2016 Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata di Minahasa Tenggara tahun Ajaran 2010/2011 sampai tahun ajaran 2014/2015 untuk jenjang pendidikan SD sampai SMA/SMK masih dalam kategori ideal.

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Keberhasilan pendidikan suatu daerah terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pen-didikan. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Di kabupaten Minahasa Tenggara, fasilitas pendidikan sudah cukup memadai. Sampai tahun 2015 total fasilitas pendidikan (SDSMA/SMK) yang ada di Minahasa Tenggara sebanyak 156 sekolah, terdiri dari 97 SD, 43 SMP, 10 SMA dan 6 SMK. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah adalah untuk melihat ketersedian jumlah sekolah (SD,SMP, SMA ) yang tersedia di bandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-19 tahun).

NO

Tabel 2.44 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Jenjang Pendidikan Tahun 2010

1 1.1.

2011

2012

2013

2014

2015

95

95

95

97

96

14.525

10.080

SD/MI Jumlah gedung sekolah

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12

BAB II

93

Page II-55

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

tahun

1.3. Rasio 2 2.1.

61,74

Jumlah gedung sekolah

39

40

40

40

43

7130

2.3. Rasio

3.1.

0,96

SMP/MTs

jumlah penduduk 2.2. kelompok usia 13-15 tahun

3

0,65

80

43

5.439

0,56

0,79

15

16

SMA/MA/SMK Jumlah gedung sekolah

14

14

15

jumlah penduduk 3.2. kelompok usia 15-18 tahun 3.3. Rasio

16

4.626

238,29

0,34

Sumber: BPS, Minahasa Selatan Dalam Angka, Tahun 2015 dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2016

Fasilitas Pendidikan Tabel 2.45 Fasilitas Pendidikan Tahun 2013- 2015 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

83

99,9

99,9

Prosentase Ruang Kelas Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik

87

99,9

99,9

Prosentase Ruang Kelas Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

99,9

99,9

99,9

Kabupaten Minahasa TenggaraTingkat Pendidikan Prosentase Ruang Kelas Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Tenggara 2016

BAB II

Page II-56

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Dari tabel diatas bahwa bangunan sekolah untuk jenjang pendidikan

SD sampai SMA/SMK umumnya dalam kondisi baik dan pemerintah senantiasa terus membangun dan memperbaiki ruang kelas sekolah agar senantiasa dalam kondisi baik untuk digunakan. Tabel 2.46 Angka Putus Sekolah (%) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011- 2015 Angka Putus Sekolah (%)

Jenjang Pendidikan

NO

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

1

SD

0.77

1.19

0,44

0,35

0,3

2

SMP

3.24

11,77

0,93

0,9

0,85

3

SMA/SMK

49.84

30.70

2,93

2,75

2,65

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab. Minahasa Tenggara 2016 Dari data diatas didapat bahwa masih adanya anak putus sekolah di Minahasa Tenggara dan menjadi tugas dari semua pihak untuk mengatasi anak putus sekolah.

Pendidikan Anak Usia Dini Tabel 2.47 Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011- 2014 Uraian Jumlah anak usia 4 sampai 6 tahun Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah TK Jumlah PAUD

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

5.317

6.162

5.779

3.253

2.110

2.557

2.869

2.092

3.207

3.605

2.431

2.858

76

83

86

88

125

143

203

213

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Tenggara 2016 Dari data di atas di dapati bahwa jumlah anak usia 4-6 tahun dan jumlah siswa pada tingkatan TK dan PAUD dari tahun 2011 sampai 2014 terus menurun, kecuali

BAB II

Page II-57

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

untuk tahun 2014 pada PAUD, sedangkan untuk jumlah TK dan PAUD tahun 2011-2014 terus meningkat.

Angka Kelulusan Tabel 2.48 Angka Kelulusan Tahun 2011- 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

SD/MI

SMP/MTs

SMA/MA

SMK

2010/2011

100%

100%

100%

100%

2011/2012

100%

100%

100%

100%

2012/2013

100%

100%

100%

100%

2013/2014

100%

100%

100%

100%

2014/2015

100%

100%

100%

100%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2015 Angka Kelulusan Murid untuk jenjang pendidikan SD-SMA/SMK tahun ajaran 2010/2011 sampai tahun 2014/2015 berhasil meluluskan siswanya 100%.

Angka Melanjutkan Pendidikan Tabel 2.49 Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2011-2014 Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN Tingkat

Pendidikan

2011

2012

2013

2014

Dari SD/MI ke SMP/MTs

98,2

98,7

99,37

99,4

91,00

99,21

98,86

Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab, Minahasa Tenggara 2015 Berdasarkan tabel diatas didapati bahwa angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP terus meningkat tahun 2011-2014, sedangkan angka melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA/SMK tahun 2012 dan 2013 meningkat, tetapi menurun di tahun 2014.

Kualifikasi Guru Tabel 2.50 Kualifikasi Guru Minahasa Tenggara 2011-2015 Tahun Tahun Tahun Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014

Jumlah Guru Berijasah S1 : - SD

BAB II

150

183

223

281

2015 353

Page II-58

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] - SMP - SMA/SMK

298 268

327 307

334 307

331 281

310 242

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2016

Jumlah Guru yang Berpendidikan Sarjana di Minahasa Tenggara ditahun 2011 dimana untuk guru SD 150 orang, SMP 298 orang, SMA/SMK 268 orang meningkat di Juni tahun 2015 untuk tingkat SD 353 orang, 210 orang ditingkat SMP, sedangkan ditingkat SMA turun menjadi 242 orang

2.3.1.2. Kesehatan Dalam bidang kesehatan secara umum dapat digambarkan bahwa penyebaran sarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit serta sarana kesehatan lainya termasuk sarana penunjang upaya kesehatan relatif merata. Tahun 2015, sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari 1 Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Pusat yaitu Buyat Ratatotok dikecamatan Ratatotok, 12 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 144 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 144 posyandu. Kinerja pembangunan kesehatan digambarkan berdasarkan situasi derajat kesehatan kabupaten yang diukur dengan 3 jenis indikator pencapaian utama yaitu : angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.Kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktorfaktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka

kematian

bayi

(AKB)

menggambarkan

keadaan

sosial

ekonomi

masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program

untuk

mengurangi

angka

kematian

neo-natal

adalah

yang

bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta balita berguna untuk mengembangkan program

BAB II

Page II-59

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anakanak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak balita. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan dari 47 di 2011 menjadi 21 di tahun 2015, demikian juga dengan angka kelangsungan hidup bayi kematian ibu per 1000 kelahiran hidup mengalami peningkatan, dimana

Tahun 2011 953 menjadi 979 di tahun 2015.

mengalami juga peningkatan yaitu 6 kasus dari 3 kasus di 2012 ini menjadi pelajaran penting dimana pemerataan pelayanan kesehatan harus sampai ke desa, serta ditunjang dengan program penempatan tenaga medis, Paramedis khususnya bidan sampai ke wilayah terpencil.

Tahun 2011

Tabel 2.51 Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Jumlah kematian bayi usia Jumlah Kelahiran Hidup pada dibawah 1 tahun tahun x pada tahun x 41 878

2012 2013 2014 2015

AKB AKHB 47

953

34

941

36

964

50

1760

28

972

37

1719

22

978

36

1689

21

979

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2016

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Minahasa Tenggara kecenderungannya stagnan di angka tertentu. Umumnya kematian ibu disebabkan oleh pendarahan, eklamapsia, hipertensi dalam kehamilan, jantung, dan sebab-sebab lainnya. Tabel 2.52 Angka Kematian Ibu (AKHB) Tahun 2014 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

Uraian Kematian Ibu Hamil

2014 1

2015 5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2016

a. Imunisasi Layanan imunisasi di Minahasa Tenggara telah diperkuat sampai ke tingkat posyandu atau poskesdes.

BAB II

Page II-60

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel 2.53 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara 2011-Juni 2015 Tahun Fasilitas Kesehatan 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio Posyandu persatuan Balita

76

76

144

144

144

11.048

7.537

11.404

11.825

8.099

6,87

1,00

12,17

12,17

17,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara 2016 Tabel 2.54 Jumlah Posyandu se Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara

BAB II

Kecamatan

Jumlah Posyandu

(1)

(2)

Kecamatan Ratahan

11

Kecamatan Tombatu

11

Kecamatan Belang

20

Kecamatan Ratatotok

15

Kecamatan Pusomaen

15

Kecamatan Toluaan

10

Kecamatan Ratahan Timur

10

Kecamatan Pasan

11

Kecamatan Tombatu Timur

11

Kecamatan Tombatu Utara

10

Kecamatan Touluaan Selatan

10

Kecamatan Pasan

11

Jumlah/Total

144

Page II-61

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara 2016

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan

dan

keluarga

berencana

yang

mempunyai

nilai

strategis

untuk

pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu: 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu Hamil, melahirkan dan nifas). 2. Membudayakan NKKBS. 3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Indikator kesehatan (cakupan imunisasi bayi dan persentase kelahiran yang dibantu tenaga medis profesional) di Minahasa Tenggara sudah jauh lebih baik dari dari tahun-tahun sebelumnya. Anak balita di Minahasa Tenggara mendapatkan akses terhadap imunisasi, mengingat layanan imunisasi telah diperkuat sampai ke tingkat posyandu atau poskesdes Jumlah Posyandu di Minahasa Tenngara sampai 2015 yaitu 144 buah dengan rasio Posyandu adalah 14,05%. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Kesehatan Ketersedian

prasarana

dan

sarana

kesehatan

mengindikasikan

kualitas

pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit menggambarkan daya tampung sarana dan prasarana kesehatan terhadap pasien. Sedangkan jumlah tenaga medis menggambarkan tingkat keterlayanan layanan medis di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tabel 2.55

Rasio puskesmas, poskesdes, per satuan penduduk

Tahun

2011 2012

BAB II

Jumlah Puskesmas

Jumlah Poskesdes

Jumlah Penduduk

11

99

101557

Rasio puskesmas, poskesdes, per satuan penduduk 1,05

11

99

101761

1,05

Page II-62

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2013 2014 2015

12

99

102226

1,08

12

99

103.818

1,08

12

99

117482

0,94

Sumber ; Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015 Sarana Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat berupa Puskesmas dan Poskesdes perlu dilengkapi sarana dan prasarananya termasuk sumber daya manusianya. Puskesmas sudah ada di 12 kecamatan yang ada dan Poskesdes sudah melayani 31 Desa, diharapkan Poskesdes ditahun –tahun mendatang Poskesdes bisa ditambah lagi. Tabel 2.56 Tenaga Medis Kabupaten Minahasa Tenggara 2010-2015 FASILITAS 2011 2012 2013 2014 2015 KESEHATAN Jumlah Dokter Jumlah Penduduk Rasio Dokter /1.000 pddk

32

32

24

24

30

101557

101761

102226

103.818

117482

0,31

0,31

0.23

0.23

0,02

53

56

89

56

101761

102226

103.818

117482

Jumlah Bidan Jumlah Penduduk Rasio Bidan/ 1.000 pddk

101557 0,57

Jumlah Dokter Gigi

1

0,52

0,54 1

Jumlah Tenaga Medis Jumlah Penduduk

101.557

101.761

Rasio Tenaga Medis Jumlah Apoteker Rasio Apoteker

0.85

0,47

1

0

0

102

329

331

102.226

103.818

117.482

0,99

3,16

2,81

9

7

7

5

5

0,08

0,06

0.06

0.04

0.04

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara 2016

BAB II

Page II-63

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Kondisi SDM Kesehatan di Minahasa Tenggara belum mencukupi secara

keseluruhan baik jenis maupun pendistribusiannya. Tenaga dokter umum, dokter spesialis dan tenaga keperawatan, bidan merupakan tenaga kesehatan yang masih perlu untuk ditingkatkan. Jumlah dokter untuk melayani masyarakat di Minahasa Tenggara berfluktuatif sejak tahun 2011-2015 dari 32 orang dokter di 2011 dan 2012 turun menjadi 24 dokter di 2013 dan 2014, tetapi di 2015 naik lagi jumlahnya menjadi 30 dokter. Untuk Bidan demikian juga berfluktuatif tahun 2012 sampai 2015, ditahun 2012 berjumlah 53 bidan naik menjadi 56 orang bidan di 2013, tetapi naik lagi jadi 89 orang bidan di 2014 dan tetapi menurun ditahun 2015 hanya 56 orang bidan.

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajad kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Ibu Hamil Dan Persalinan Yang Ditolong Tenaga Kesehatan Dengan memeriksakan diri pada saat kehamilan dan mendapat pelayanan saat hamil serta ditangani oleh tenaga kesehatan profesional pada saat melahirkan dapat mengurangi resiko kematian ibu hamil serta bayi yang dilahirkan. Oleh sebab itu diperlukan usaha untuk meningkatkan Cakupan kunjungan Ibu Hamil serta kematian ibu melahirkan. Angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular dan tidak menular masih didapati di Minahasa Tenggara. Antara lain Demam Berdarah Dengue (DBD) , Rabies,

Diare,

Malaria,

Tuberculosis

(TB),

Hepatitis,

hipertensi,serta

Human

Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Hipertensi dan Pembesaran Prostat. Di samping itu, penyakit zoonotik dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan kasus seperti rabies. Selain penyakit – penyakit diatas terdapat juga penyakit yang berpotensi menimbulkan pendemik, seperti flu burung dan influenza tipe A baru (virus H1N1) dan firus Zika. Penaggulangan penyakit tersebut diatas masih perlu mendapat perhatian dan penanganan berupa program , pecegahan, pengendalian dan pengobatan. Diharapkan melalui program tersebut terjadi penurunan angka kesakitan. Tabel 2.57 Pelayanan Kesehatan

BAB II

Page II-64

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tahun

Uraian

2011

Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Pelayanan Mifas

90 2,37

94

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

2012

2013

90 19,91

91

2014

2015

96

90

83

20,65

19,79

20,96

92

82

81

Cakupan konplikasi kebidanan yang ditangani

36

76

77

75,5

84

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan

94

91

92

82

81

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

91

93

86

80

93

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100

100

100

100

100

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

100

100

90

80

67

100

100

100

100

100

3,2

2,5

3,3

3,33

3,5

88

86

91

86

96

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan kunjungan bayi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara 2016 Dana Jamkesda Pemerintah Kabupaten/Kota membiayai pelayanan kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan PPK tingkat lanjutan setingkat RSUD Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk. Dari

tabel

diatas

bahwa

pelayanan

kesehatan

terhadap

penemuan

dan

penanganan penyakit, fasilitas kesehatan, tenaga medis, pelayanan ibu hamil terus ditingkatkan oleh pemerintah. 2.3.1.3. Pekerjaan umum Sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN, RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Oleh karena itu pembangunan

BAB II

Page II-65

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

infrastruktur antara lain diarahkan untuk (a) menyediakan infrastruktur transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi penggunaan energi termasuk tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas

pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; (d) memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta (e) mewujudkan peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur harus memperhatikan situasi dan kondisi suatu wilayah agar pemanfaatan dari infrastruktur tersebut dapat dioptimalkan bagi

peningkatan

kualitas

hidup

dan

kesejahteraan

masyarakat,

mengurangi

kesenjangan antarwilayah, serta menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, upaya perbaikan kinerja infrastruktur juga diprioritaskan pada infrastruktur bendungan, jaringan irigasi, serta jaringan sanitasi dan air minum dengan tujuan untuk mendukung peningkatan produksi hasil pertanian, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air nasional. Dalam pertumbuhan

upaya

percepatan

ekonomi,

pembangungan

keseimbangan

infrastruktur

pembangunan

tetap

di

pusat-pusat

dijaga

dengan

meningkatkan konektivtas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterland maupun wilayah pendukungnya dengan tetap menjaga manfaat ekonomi yang positif terhadap masyarakat di wilayah tersebut dan menjaga kualitas daya dukung lingkungannya. Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, baik jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2011 proporsi panjang jaringan jalan nasional 35,6 Km dalam kondisi baik dan pada tahun 2015 proporsi panjang jaringan jalan nasional dalam kondisi baik mencapai 70,6 Km.

NO

BAB II

Tabel 2.58 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s.d 2015 Nasional Panjang Jalan (km) Kondisi Jalan Nasional 2011 2012 2013 2014

2015

Page II-66

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

NO

Kondisi Jalan Nasional

1.

Kondisi Baik

3.

Kondisi Rusak

5.

Jalan secara keseluruhan (nasional)

Panjang Jalan (km) 2011

2012

2013

2014

2015

35,6

42

43

45,1

70,6

10

3,6

2,6

0,5

0

45,6

45,6

45,6

45,6

70,6

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Tenggara 2016 Sedangkan untuk jalan provinsi proporsi panjang jaringan jalan nasional dalam kondisi baik tahun 2011 adalah 60,8 Km dan pada tahun 2015 mencapai angka 42,9

Km Tabel 2.59 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Sulawesi Utara Panjang Jalan (km) Kondisi Jalan Provinsi 2011 2012 2013 2014

NO

2015

1.

Kondisi Baik

50,8

55,2

63,3

66,9

42,9

2

Kondisi Rusak

27,7

23,0

15,2

11,6

10,6

3

Jalan secara keseluruhan ( provinsi)

78,5

78,5

78,5

78,5

53,5

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Tenggara 2016 Untuk jalan Kabupaten proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di tahun 2011 mencapai 200,4 Km menigkat pada tahun 2015 mencapai 365,8 Km. Tabel 2.60 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Panjang Jalan (km) Kondisi Jalan Kabupaten 2011 2012 2013 2014

NO

2015

1.

Kondisi Baik

166,3

177,25

216,6

267,4

325,8

2.

Kondisi Sedang Rusak

24,1

35,6

43

43

40

3.

Kondisi Rusak

95,1

82,45

79,95

69,9

62,9

4.

Kondisi Rusak Berat

249,6

239,8

195,6

154,8

5.

Jalan secara keseluruhan (kabupaten/kota)

535,1

535,1

535,1

535,1

535,1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Tenggara 2016

BAB II

Page II-67

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi

Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2011 menunjukan jumlah angka 4,90 pada tahun 2015 menjadi 6,17 meningkat karena adanya rehabilitasi dan pembangunan saluran irigasi, dan penurunan jumlah lahan pertanian budidaya.

NO

Jaringan Irigasi

Tabel 2.61 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Panjang Jaringan 2011

2012

2013

2014

2015 9.6000,0

1.

Jaringan primer

1.912,0

2.261,0

2.353,0

7.700,0

2.

Jaringan Sekunder

24.499,0

25.743,0

29.264,0

31.760,0 37.900,00

3.

Jaringan Tersier

11.444,0

13.535,0

14.085,0

14.000,0

14.400,0

4.

Luas Lahan budidaya pertanian

2.331,0

2.331,0

2.331,0

2.331,0

2.331,0

5

Rasio Jaringan Irigasi (1+2+3 : 4 )

4,90

5,80

6,04

6,00

6,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Tenggara 2016 Indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara tercatat 3,04 pada tahun 2011, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 4,25 Indikator keempat Persentase rumah tinggal bersanitasi. Pada tahun 2011 didapat angka sebesar 81,67% meningkat pada tahun 2015 menjacapai 84,5%. Indikator kelima adalah rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk. Pada tahun 2012 didapat angka sebesar 4,0 naik ditahun 2015 mencapai 4,5. Indikator keenam adalah panjang jalan yang dilalui roda 4, dimana angka tersebut mencapai 380,3 km pada tahun 2015 untuk jalan nasional, jalan propinsi,

BAB II

Page II-68

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

jalan kabupaten, dan jalan desa. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 190,4 Km. Indikator ketujuh adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) dimana pada tahun 2015 mencapai 91,87% didapat dari hasil panjang jalan baik dan bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan >40 Km/jam dibagi seluruh panjang jalan kabupaten yang ada. Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2015 sebesar 65%, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 74,5%. Untuk lingkungan permukiman layak huni Kabupaten Minahasa Tenggara hingga tahun 2015 mencapai 97,8% dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum : Tabel 2.62 Fokus Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN URAIAN 2011 2012 2013 2014

N0

TAHUN 2015

1

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

3,04

3,8

4,2

4,25

4,25

2

Persentase rumah tinggal bersanitasi

81,67

81,9

82,15

84,0

84,5

3

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

-

4,0

4,5

4,5

4,5

4

Rasio rumah layak huni

5

Rasio permukiman layak huni

97,01

97,3

97,5

97,8

97,8

6

Panjang jalan dilalui Roda 4

190,4

212,9

246,3

321,0

380,3

7

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

51,64%

56,0%

59,5%

63,0

63,5

39.78

48,51

58,08

69,4

8

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

BAB II

Page II-69

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

URAIAN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)

16,44%

21,0%

29,0%

35,0

40,0

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

22,5%

26,0%

29,0%

28

27,5

11

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

24,2%

24,0%

26,0%

26

26

12

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

65,0%

68,0%

70,0%

72,5

75

13

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan

33,0%

38,0%

45,0%

46

48,0

14

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

53,63%

59,0%

64,0%

69

72.0

N0 9

10

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Tenggara 2016

Perumahan Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan rumah layak huni. Indikator-indikator selain rumah layak huni diukur berdasarkan jumlah pengguna. Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2011 adalah sebesar 82,54%, meningkat menjadi 84,3% pada tahun 2015. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 97,37% pada tahun 2011, pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 98,9%. Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2011 angka yang tercatat sebesar 81,67%, meningkat menjadi 91,5% pada tahun 2015. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 97,1% pada tahun 2011, meningkat menjadi 98,46% pada tahun 2015. Indikator urusan perumahan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

BAB II

Page II-70

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

NO

Tabel 2.63 Fokus Layanan Urusan Wajib Perumahan TAHUN URAIAN 2011 2012 2013 2014

2015

1

Rumah tangga pengguna air bersih

82,54

82,75

83,0

844,0

84,3

2

Rumah tangga pengguna listrik

97,37

98.14

98,5

98,7

98,9

3

Rumah tangga berSanitasi

81,67

82,0

82,9

90,89

91,5

4

Lingkungan pemukiman kumuh

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

5

Rumah Tidak layak Huni

2,9%

2,2%

1,54%

1,54%

1,54%

Sumber : BPS Sulut dan BPS Minahasa Selatan 2015 dan Dinas PU Mitra 2016

Penataan ruang Perlunya tataruang dan wilayah yang dapat mengakomodasi kondisi saat ini, dan kebutuhan masa depan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat tetapi memanfaatkan ruang untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Peraturan Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah 2013-2033 Pemerintah Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun telah ditetapkan pada bulan Desember 2013 dengan Perda nomor 3 Tahun 2013 Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tabel 2.64 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

BAB II

Page II-71

[PE THE D

No


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Uraian

2011

2012

1. Luas Ruang Terbuka Hijau 730,62 Km2

2. Luas wilayah 3.

730,62 Km2

2013

2014

911,78 m²

5,814m²

730,62 Km2

730,62 Km2

730,62 Km2

1,24

1,24

7,94

Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2 X 1000)

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Tenggara 2016

2015

Kab. Minahasa

Dari data diatas memperlihatkan bahwa Ruang Terbuka Jijau Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum banyak dan belum memenuhi ketentuan 30% dari luas wilayah yang ada. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Tabel 2.65 Izin Mendirikan Bangunan Yang dikeluarkan tahun 2013-2014 Kabupaten Minahasa Tenggara Izin Mendirikan Bangunan Yang dikeluarkan 2013

2014

11

48

Sumber : Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara 2016 Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 20014 tentang RPJP Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025, dan perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang RPJM Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan

BAB II

Page II-72

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini Dalam Pembuatan Perencanaan Pembangunan Daerah dimana

visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka panjang, menengah, pendek

daerah,haruslah

selaras dengan arah, kebijakan umum, serta

prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJPN, RPJMN,RKP Nasional, RPJP,RPJMD, RKPD

Provinsi serta sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan

karakteristik daerah. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.66 Fokus Layanan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan N0

URAIAN

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

Belum

Belum

Sementara Proses Pembuatan

Ada

Ada

Ada

Ada

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

Ada

4

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Ada

Ada

Ada

Ada Ada

Ada

Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2016

BAB II

Page II-73

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2.3.1.5. Perhubungan Pembangunan

infrastruktur

transportasi

diperlukan

untuk

meningkatkan

kelancaran pergerakan penumpang dan barang ke seluruh wilayah Minahasa Tenggara maupun ke Kabupaten/Kota yang lain di dalam Provinsi. Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum selama lima tahun mengalami kenaikan sebagai dampak perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada tahun 2011 jumlah penumpang angkutan umum 40.223 orang, dan pada tahun 2015 naik menjadi 71.884 orang. Tabel 2.67 Jumlah arus penumpang angkutan umum Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013

No

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun

40.223

45.370

55.500

2014

2015

63.825

71.884

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa Tenggara 2016

Rasio ijin trayek selama lima tahun terakhir juga mengalami fluktuatif dari 0,07 pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 0,08 pada tahun 2013, turun lagi menjadi 0,07 tahun 2014 dan naik kembali di 2015 menjadi 0,08.

No

Uraian

Tabel 2.68 Rasio Ijin Trayek Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

2014

2015

1.

Izin Trayek perkotaan

70

71

82

75

82

2.

Izin Trayek perdesaan

9

9

9

10

11

3.

Jumlah Izin Trayek (1 +2)

79

80

91

85

93

4.

Jumlah penduduk

101.557

101.761

102.226

103.818

117.482

5.

Rasio Izin Trayek (3 : 4 X 1000)

0,77

0,78

0,89

0,81

0,79


BAB II

Page II-74

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka jumlah uji kir angkutan umum dan angkutan barang selama periode lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tabel 2.69 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

2011 No Angkutan Umum

1.

Jumlah

2015

%

Jmlh

Jmlh KIR

%

Jmlh

Jmlh KIR

%

Jmlh

Jmlh KIR

%

47 85,45

58

55

94,82

27

100

100

28

28

100

20

17

85

4

6

4

66,66

4

80

80

2

2

100

8

8

100

107 105 98,13

135

135

100

135

100

100

140

140

100

207

207

100

168 156

199

194

170

170

235

232

6

3. Mobil barang

2014

Jmlh KIR

Mobil penumpang 55 umum

2. Mobil bus

2013

Jmlh

Jmlh

Jmlh KIR

2012

%

66,67

166


Tarif biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama lima tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 75.000,00 Dalam kondisi normal, waktu pengerjaan uji kir rata-rata 60 menit per kendaraan. Dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, Dinas Hubkominfo setiap tahun selalu melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan dengan maksud agar supaya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani secara optimal. Jumlah pemasangan rambu setiap tahunnya bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2011 dilakukan pemasangan rambu sebanyak 90 unit, tahun 2012 dipasang sebanyak 122 rambu lalu lintas, 128 rambu lalu lintas dipasang tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 93 rambu lalu lintas. Adapun Indikator urusan perhubungan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.70 Fokus Layanan Urusan Wajib Perhubungan TAHUN URAIAN 2011 2012 2013

N0

2014

2015

1

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

2

Pemasangan Rambu-rambu

90

122

128

93

-


BAB II

Page II-75

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Pembangunan transportasi pada tahun 2015 menghasilkan antara lain :

peningkatan jalan Kabupaten, Jembatan, pengadaan rambu-rambu lalulintas dan warning light. Jalan Nasional di Kabupaten

Minahasa Tenggara menempati posisi strategis

sebagai urat nadi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya karena fungsinya menghubungkan wilayah daratan Minahasa Tenggara dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara Untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan angkutan darat yang lancar, tertib dan aman di Minahasa Tenggara perlu memiliki terminal dan pelataran serta rambu-rambu jalan.

No

Uraian

Tabel 2.71 Jumlah Penumpang Angkutan Darat Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

2014

2015

1. Jumlah Angkutan Darat

2.455

2.597

2.601

2.776

2.831

2

Jumlah penumpang Angkutan Darat

106.232

107.898

108.210

109.101

110.000

3

Angkutan Darat (1 : 2 X 100%)

2,30

2,40

2,40

2,54

2,57


Pengujian kendaraan bermotor untuk menguji kelaikan kendaraan bermotor yang berdomisili di Minahasa Tenggara. Disamping akutan darat Minahasa Tenggara juga memiliki satu buah pelabuhan laut yang ada di kecamatan Belang.

No 1.

Uraian

Tabel 2.72 Jumlah Pelabuhan Laut Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

Jumlah pelabuhan laut

1

1

1

2014

2015

1

1


2.3.1.6. Lingkungan Hidup Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai RPJMD 2013-2018 diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang

BAB II

Page II-76

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam pembangunan nasional, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) berperan penting sebagai penyedia bahan baku bagi sektor produksi untuk pembangunan ekonomi dan sebagai pendukung sistem kehidupan. Untuk itu, pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan LH harus dilakukan secara rasional, efisien, bijaksana dan berkelanjutan agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlanjut. Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut

kuantitas, kualitas, ruang dan

waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya

sumber

daya

alam

yang

dapat

diperbaharui,

menghemat

dan

meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta mencari subtitusi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional. Perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disusun agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Jumlah volume sampah meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan, aktivitas

dan

konsumsi

penduduk.

Sampai

dengan

Tahun

2014,

persentase

penanganan sampah mencapai 75,90%, hal ini menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun dimana mulai adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah namun masih kurangnya infrastruktur penanganan sampah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

BAB II

Page II-77

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Saat ini terdapat 7 komisi penilai Amdal yang tersebar di 7 Kabupaten/kota

Minahasa Tenggara yaitu Kota Bitung, Manado, Kabupaten Minut, Minsel, Mitra, Bolmong, dan Boltim yang bersertifikasi dalam melakukan penyusunan Amdal. Air Bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak, yang bentuk pengelolaannya dilakukan secara bersama antara lembaga dan masyarakat dan dilakukan tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan. Pentingnya untuk meningkatkan jumlah masyarakat untuk mendapat akses layanan air minum, kesehatan dan sanitasi, mengurangi jumlah kejadian penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan, menjaga cakupan Pelayanan Air Minum Sanitasi yang Rendah Yang Berdampak Pada Kesehatan Masyarakat sehingga perlu penambahan jaringan infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka Program Percepatan Sanitasi Pemukiman. Upaya untuk pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan dan pemeliharaan sumber-sumber air bersih serta dalam pengelolaannya sampai dengan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang masih rendah karena itu penyediaan sarana dan prasarana air bersih/limbah di fokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kawasan strategis daerah, pengembangan prasarana kawasan perbatasan, pengembangan SPAM di desa rawan air dan pesisir serta kawasan yang belum memiliki SPAM Untuk

pencapaian pembangunan yg

berkelanjutan bukan semata-mata

ditujukan untuk kepentingankelestarian dan sumberdaya itu sendiri atau keuntungan ekonomi, akan tetapi lebih dari itu adalah untuk komunitas masyarakatnya ditunjang oleh institusi yang mencakup kualitas dari perangkat regulasi, kebijakan, dan organisasi untuk mendukung tercapainya ekologi, ekonomi, dan komunitas.

NO

Tabel 2.73 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012

2013

2014

1.

Jumlah sampah yang ditangani

211431

212146

213274

246100

2.

Jumlah volume produksi sampah

279331

279843

281122

324222

3.

Persentase Penanganan sampah (1 : 2 *100)

75

75,80

75

75,90

Sumber : Badan Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kab. Minahasa Tenggara 2015

BAB II

Page II-78

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

N0

Tabel 2.74 Fokus Layanan Urusan Wajib Lingkungan Hidup URAIAN

2011

2012

TAHUN 2013

2014

2

Persentase Penduduk 72 92 berakses air minum 3 Cakupan penghijauan 4% 6% 15% wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air 4 Cakupan Pengawasan 60 60 75 terhadap Pelaksanaan Amdal 5 Tempat Pembuangan 0,06 0,10 0,15 40 sampah (TPS) per satuan penduduk Sumber : Badan Lingkungan Hidup,Kebersihan dan Pertamanan Kab. Minahasa Tenggara 2015 Pertanahan Pelaksanaan program pengelolaan pertanahan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, kepastian lokasi bidang tanah serta mengurangi resiko sertifikat ganda dan juga potensi sengketa maka perlu adanya ketersediaan peta pertanahan. Perlu adanya pendayagunaan tanah terlantar. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara baru ada tahun 2011, belum ada data yang akurat mengenai masalah pertanahan di Minahasa Tenggara.

Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan dokumen administrasi kependudukan khususnya untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hal ini terlihat dari kepemilikan KTP tahun 2014 berjulah 52.652 meningkat ditahun 2015 berjumlah 60.407. Hal ini disebabkan oleh implementasi UU No 23 Tahun 2006, yaitu penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, yakni dengan adanya perekaman KTP elektronik yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2011, dimana semua wajib KTP diundang ke kecamatan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. kepemilikan akta kelahiran sampai tahun 2015 berjumlah 19.707. Jumlah Kartu keluarga tahun 2011 berjumlah 5.460 meningkat ditahun 2015 sejumlah 28.919. Tabel 2.75 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara No Tahun Jumlah Penduduk Menurut

BAB II

Page II-79

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Kepemilikan KTP

KK

1

2011

5.460

2

2012

11.843

3

2013

17.956

4

2014

52.652 23.229

5

2015

60.407 28.919

Akte lahir

Akte nikah

19.707

1.196

Sumber : Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Minahasa Tenggara 2016 Angka rasio kependudukan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.76 Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

0,06

0,13

0,15

0,6

0,65

rasio bayi berakte kelahiran

0,07

0,18

0,27

0,34

0,40

rasio pasangan berakte nikah

0,71

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

8,12

kepemilikan KTP

6

13

15

60

65

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara 2016 Tabel 2.77 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Tingkat Pendidikan No

BAB II

Tahun

SD/MI (712 Thn)

SMP (13-15 Thn)

SMA (16-18 Thn)

Perguruan Tinggi (19 thn

Tidak Sekolah

Jumlah

Page II-80

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

keatas)

1

2014

11.601

10.744 10.151

8.323

14.845

55.664

2

2015

13.101

7.171

12.575

15.550

55.064

6.667

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara 2016 2.3.1.7. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Undang – undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai bidang. Dengan demikian pembangunan selayaknya memberikan akses yang memadai serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta mempunyai andil dalam proses pengendalian dan pengawsan pembangunan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan nasional, Kabupaten Minahasa Tenggara, harus memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan program dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan SDGs (Sustanable Development Goals) yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya untuk mencapai pembangunan yang berwawasan gender memerlukan gambaran kondisi jumlah penduduk di Kabupaten

Minahasa Tenggara. Sensus

penduduk Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Minahasa Tenggara tercatat 103.818 jiwa, Tahun 2014 Klasifikasi jenis kelamin penduduk di Minahasa Tenggara yang terdiri dari laki-laki berjumlah 53.700 orang atau 52% sedangkan perempuan berjumlah 50.118 orang atau 48%, dengan Rasio Jenis Kelamin 107,15, populasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berimbang. Namun dari segi kualitas kehidupan masih terjadi kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan baik secara nasional maupun daerah. Kondisi ini terjadi karena

pembangunan belum mempertimbangkan manfaat

pembangunan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini memberi kontribusi timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam persoalan marginalisasi, subordinasi, beban ganda, stereotype, kekerasan, diskriminasi dan kemiskinan. Selain itu dampak dari berbagai produk peraturan perundangundangan, kebijakan, program dan kegiatan bias gender turut memberi andil

BAB II

Page II-81

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

terpuruknya kualitas hidup kaum perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan berimbas pada kesejahteraan dan perlindungan anak yang masih jauh dari harapan. Partisipasi perempuan Minahasa Tenggara di lembaga politik dapat dilihat dari 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara

sebanyak 9 perempuan duduk sebagai anggota dewan dengan 1 orang wakil ketua DPRD perempuan. Hal itu menunjukkan cukup signifikannya partisipasi perempuan di lembaga politik yaitu 36%. Peran parpol berkaitan dengan pemihakan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat akan terlihat pada mekanisme pencalonan anggota legislative. Ketentuan kuota seperti termuat dalam undang-undang mesti disikapi hati-hati. Kuota 30% bagi perempuan tidak bersifat mutlak dan mengikat sehingga tetap terbuka peluang bagi parpol menempatkan calon perempuan sekadar pengumpul suara (vote getter) atau alat legitimasi. Selain itu, parpol juga mungkin secara sepihak menempatkan wakilwakil perempuan yang tidak memiliki perspektif dan keberpihakan terhadap nilai, prinsip, dan aspirasi masyarakat. Pengurangan KDRT perlu turunkan dari tahun ke tahun serta meningkatkan partisipasi pekerja perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta yang bisa menduduku jabatan startegis. Disamping itu perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan baik fisik maupun seksual terus ditingkatkan agar anak boleh tumbuh dan berkembang secara baik. Perempuan Minahasa Tenggara diharapkan dapat menjadi penentu kebijakan di kancah politik. Di lembaga pemerintah banyak perempuan menduduki posisi strategis sebagai kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/kepala kecamatan. Tabel 2.78 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013 2014 Uraian

NO

2015

1

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II

8

5

7

6

6

2

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III

41

54

64

67

72

3

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV

74

91

115

197

197

4

Jumlah Perempuan sebagai staff

1.429

1.512

1.635

1.687

1.818

5

Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah (1+2+3+4)

1.429

1.512

1.635

1.687

1.818

BAB II

Page II-82

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

6

Jumlah pekerja perempuan

12.112

12.507

13.605

14.405

27.287

7

Persentase Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah (5:5X100)

11,80

12,08

12,02

12,40

13,73

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Minahasa Tenggara 2016 Demikian juga

lembaga swasta diharapkan dengan ilmu pengetahuan,

ketrampilan serta kealian yang mempuni didukung oleh penguasaan manajerial diharapkan banyak perempuan menduduki posisi strategis di lembaga swasta. Tabel 2.79 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013 Uraian

NO

2014

2015

1.799

1.823

1

Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta

1.560

2

Jumlah pekerja perempuan

12.112 12.512 13.605 13.605 13.240

3

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta (1 : 2 X 100)

12,88

1.699

13,58

1.670

12,27

13,22

13,77

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Minahasa Tenggara 2016 Pengurangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu turunkan dari tahun ke tahun.

NO

Tabel 2.80 Rasio KDRT Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 Uraian

1

Jumlah KDRT

2

Jumlah Rumah Tangga

3

Rasio KDRT (1 : 2 X 100)

2013

2014

2015

68

67

62

55

47

16.858

16.952

17.665

17.720

17.730

0,40

0,40

0,35

0,31

0,27

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Minahasa Tenggara 2016 Anak yang seharusnya bisa bermain dan bersekolah tidak seharusnya bekerja untuk membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, untuk itu perlu mengurangi pekerja anak dibawah usia kerja. Tabel 2.81 Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

BAB II

Page II-83

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] NO

Uraian

1

Pekerja anak usia 5-14 tahun

2

Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas

3

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (1 : 2 X 100)

2011

2012

2013

2014

2015

76

72

68

57

54 81.834 0,76

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Minahasa Tenggara 2016 Adapun capaian indikator pemberdayaan dan perlindungan anak tahun 20112015 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.82

Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011- 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

98%

94

13,37

12,23

13,73

94

91

92

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Minahasa Tenggara 2016 Diantara berbagai keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus diakui bahwa Pemerintah Minahasa Tenggara perlu memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berusia 60 tahun keatas berupa pemberian bantuan bagi lansia, karena adalah tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga. Berdasarkan Data BPS Minahasa Selatan Tahun 2014 jumlah penduduk Lanjut usia di Minahasa Tenggara sebanyak 10.461 jiwa.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sederhana Upaya pengendalian kualitas penduduk dilaksanakan melalui Program KB berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat jumlah penduduk yang besar denga kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan sebaliknya penduduk besar dengan kualitas baik akan menjadi modal pembangunan. Melalui pembentukan keluarga kecil, diharapkan setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi

BAB II

Page II-84

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

lebih berkualitas dan sejahtera sehingga kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi.

Tabel 2.83

Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun PUS Peserta KB Tidak KB

No 1

2011

18467

15541

2926

2

2012

18072

16052

2020

3

2013

19723

16777

2648

4

2014

19723

17017

2706

5

2015

20245

16309

3936

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2016 Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Minahasa Tenggara sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan.

Tabel 2.84 Jumlah Rumah Tangga Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012

NO 1

Jumlah Rumah Tangga

25853

27804

2013

2014

26025

27284

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Minahasa Tenggara 2016

NO 1

BAB II

Uraian Jumlah anak

Rata-rata Tabel 2.85 Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013 41753

399930

42021

2014

2015

41578

Page II-85

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2

Jumlah keluarga

3

Rata-rata jumlah anak per keluarga (1 :2)

28678

27804

26318

29698

1,46

1,44

1,6

1,4

31443

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Minahasa Tenggara 2016 Berdasarkan tabel diatas adalah bahwa jumlah

rata-rata anak per keluarga

yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014 adalah dibawah 2 anak . Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel berikut ini:

NO

Uraian

Tabel 2.86 Rasio Akseptor KB Tahun Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

2014

2015

1

Jumlah akseptor KB

15541

16052

16777

17017

20075

2

Jumlah pasangan usia subur

18467

18072

19425

19723

23112

3

Rasio akseptor KB keluarga (1 :2 X 100)

84,16

88,82

86,37

86,28

86,86

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Minahasa Tenggara 2016

Tabel 2.87

ASPEK FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

CAPAIAN KINERJA TAHUN

SATUAN 2011

2012

2013

2014

2015

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. 12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.3 Cakupan peserta KB aktif

BAB II

85,6

88,82

86,36

79,46 86,87

Page II-86

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

NO

12.4

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

CAPAIAN KINERJA TAHUN

SATUAN

% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

2011 24,59

2012 4,925

2013 28,79

2014

2015

11,773

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka Kab. Minahasa Tenggara 2016 Cakupan peserta KB aktif atau prevalensi mengalami kenaikan ditahun 2015. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk ber KB semakin meningkat. Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Sosial Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel berikut ini :

N0 1 2

Tabel 2.88 Fokus Layanan Urusan Wajib Sosial Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara TAHUN URAIAN 2011 2012 2013 2014 PMKS yang memperoleh 60 74 100 2.657 bantuan social Penanganan penyandang 14,5% 26,31% masalah kesejahteraan social Sumber: Disnakertranssos Kab. Minahasa Tenggara 2015

2015 8.651

Bantuan sosial berbasis keluarga akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan Penyandang masalah kesejahteraan sosial setiap tahunnya mendapat bantuan sosial dari pemerintah, dimana tahun 2011 berjumlah 60 orang ditahun 2015 menjadi 8.651 orang. Sedangkan penanganan untuk penyandang masalah sosial meningkat dari 14,5% tahun 2011 menjadi 26,31% di tahun 2014. Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal.

BAB II

Page II-87

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2.3.1.8. Ketenagakerjaan Tenaga kerja merupakan salah satu modal utama bagi bergeraknya roda pembangunan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Pelaksanaan

urusan

ketenagakerjaan

diarahkan

sebagai

upaya

pengurangan

pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah Tingkat Pengangguran Terbuka dewasa ini di dominasi oleh kaum muda ( Usia 15-29 tahun) dimana kaum muda dalam transisinya untuk masuk ke pasar kerja, lebih sulit dalam menemukan pekerjaan sehingga jumlah penggangur kaum muda lebih tinggi dibandingkan dengan penggangur usia dewasa. Tingginya pengganguran kaum muda ini dapat memberikan pengaruh negatif kepada ekonomi dan masyarakat. Jumlah angkatan kerja di Minahasa Tenggara befluktuatif dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 angkatan kerja di seluruh sektor ekonomi sebanyak 46.579 orang kemudian meningkat menjadi 46.300 orang pada Tahun 2012, kemudian Tahun 2013 mencapai 40.125 dan tahun 2014 berjumlah 46.398 orang. Struktur ketenagakerjaan pada Tahun 2014 memperlihatkan bahwa angkatan kerja yang bekerja adalah adalah 44.421 dan tidak bekerja adalah 1,977. Sedangkan yang bukan angkatan kerja yaitu 27.773. Kelompok bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga, yang bersekolah serta yang lainnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. TPAK Kabupaten Minahasa Tenggara selang tahun 2011 sampai tahun 2014 berfluktuatif dimana pada tahun 2011 sebesar 64,93% menurun

menjadi sebesar 64,21% pada tahun 2012, turun lagi

ditahun 2013 menjadi 58,34, lalu naik menjadi 62,56 pada tahun 2014. Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui AKAL, AKAD maupun AKAN. Dari pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan

menunjukan angka 207 orang tahun 2011 dan di tahun 2014 sebanyak 300 orang, Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka masih menunjukan angka yang cukup tinggi yaitu 6,96% di tahun 2011, 4,26% di tahun 2014.

BAB II

Page II-88

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Minahasa

Tenggara diwajibkan untuk mengikuti BPS Tenaga Kerja, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan Upah Minimum Upah minimum

Minahasa Tenggara (UMP).

Minahasa Tenggara adalah standar minimum yang digunakan oleh

para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Minahasa Tenggara. Pada tahun 2009 UMP Sulawesi Utara sebesar Rp.925.500,- yang meningkat menjadi Rp. 1.000.000,- pada tahun 2010. Pada Tahun 2011 UMP dinaikkan menjadi Rp.1.035.500,- dan tahun 2012 menjadi Rp 1.390.000,- dan di untuk tahun 2014 meningkat menjadi 1.550.000, tahun 2015 naik menjadi Rp. 1.900.000- Sehingga menjadi Sulawesi Utara yang UMP-nya tertinggi di wilayah Sulawesi. Tabel 2.89 Fokus Layanan Urusan Wajib Ketenagakerjaan TAHUN N0 1 2 3

4 5 6 7 8 9

URAIAN

2011

2012

Jumlah penduduk 72.396 72.230 Usia 15 Tahun Keatas Jumlah Angkatan 46.579 46.377 Kerja 43.336 43.748 c. Bekerja 3.243 2.629 d. Tidak Bekerja Jumlah Bukan Angkatan Kerja 25.817 25.853 a. Sekolah 5.875 5.383 b. Mengurus Rumah 17.015 16.282 Tangga c. Lainnya 2.927 4.187 Tingkat Kesempatan 93,04 94,33 Kerja (TKK) Tingkat partisipasi 64,34 64,21 % angkatan kerja Pencari Kerja yang 539 539 Terdaftar Pencari kerja yang 207 207 ditempatkan Tingkat pengangguran 6,96 5,67 % terbuka Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka Transmigrasi dan Sosial 2016

2013

2014

2015

72.687

82.722

98.400

41.125 42.550 2.425

46.398 44.421 1.977

98.400 89.544 8.856

30.897 6.437 20.469

27.773 6.270 18.156

3.991

3.347

94.30

95.74

58,54

62,65

207

539

207

207

5,70

4,26

3,9

-

-

-

21.600

2015 & Dinas Tenaga Kerja

Tabel 2.90

BAB II

Page II-89

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Pendudk Minahasa Tenggara Berumur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan Tahun 2014 Tingkat Pendidikan Tinggi Yang ditamatkan

Tingkat Pendidikan Tinggi Yang ditamatkan DI BAWAH SD -

SD

SMP

SMA/SMK

DIPLOMA/ SARJANA

75

795

870

224

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pengganguran terbanyak dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SMA/SMK, diikuti oleh pengangguran yang berpendidikan SMP dan Pengangguran yang menamatkan Diploma/Sarjana

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggra adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan sampai lapisan bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Jumlah koperasi pada tahun 2011 sebanyak 256 buah meningkat menjadi 307 buah pada tahun 2015. Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 66 pada tahun 2011 menjadi 92 pada tahun 2015. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 20112015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO

Uraian

Tabel 2.91 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

1

Jumlah koperasi aktif

2 3

2014

2015

66

73

74

82

92

Jumlah koperasi

256

261

270

298

307

Persentase koperasi aktif

25

27

27

27

29

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil,dan menengah (UKKM) dalam RPJMN 2014-2019 diarahkan untuk berkontribusi pada pembentukan bangsa yang berdaya saing, pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya peran koperasi dan UMKM dalam menggerakan usaha masyarakat, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara umum masalah yang dihadapi oleh koperasi adalah persoalan kelembagaan berkaitan dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang tidak

BAB II

memadai,

aksesbilitas

terhadap

sumber-sumber

daya

produktif

seperti

Page II-90

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

permodalan, pemasaran, dan teknologi, serta sumber daya manusia baik tenaga pembina maupun gerakan koperasi. Demikian juga Jumlah UKM non BPR/LKM pada tahun 2011 berjumlah 200 buah, meningkat ditahun 2012, kemudian menurun di tahun 2013 menjadi 101, tetapi meningkat lagi di tahun 2014 dan Juni 2015 masing-masing 104 buah dan 177 buah. sektor Usaha Mikro meningkat dari 250 buah di tahun 2011 dan 2012 menjadi 501 tahun 2013, 533 di tahun 2014 dan 585 pada Juni 2015. Untuk mendukung koperasi dan UMKM diperlukan Lembaga Kredit Mikro, sampai saat ini LKM yang ada di Minahasa Tenggara berjumlah 5 unit. Keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM berkontribusi secara langsung pada penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM berimplikasi secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pro poor) pertumbuhan ekonomi (pro growth) dan menekan angka pengangguran (pro job). Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penumbuhan wirausaha baru antara lain dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi koperasi dan UMKM. Disamping itu perlunya pemberian bantuan kepada koperasi dan UMKM. Sebagai solusi terhadap persoalan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, telah dilakukan upaya promosi melalui kegiatan pameran Pada dasarnya, perkembangan kuantitas UMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi Minahasa Tenggara. Hal ini disebabkan UMKM Minahasa Tenggara belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum adanya kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (franchise), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan

(joint

venture),

bagi

hasil,

dan

penyumberluaran

(outsourcing),

pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Disamping itu masih kurangnya minat wiraswasta muda lokal (local and young entrepreneur). Adapun fungsi kelembagaan koperasi masih belum optimal karena banyak permasalahan internal. Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah ekonomi kreatif lokal yang sampai saat ini masih sangat terbatas pengembangannya. Dalam

membantu

pelaku-pelaku

ekonomi

didaerah

(termasuk

UMKM)

mempromosikan produk-produk mereka kepada pihak-pihak investor baik di dalam maupun di luar negeri maka perlu adanya

perusahaan daerah. Jikalau perusahaan

daerah di Minahasa Tenggara telah ada perlu adanya peningkatan baik pengelolaan organisasi maupun usaha-usaha yang dijalankan di sektor jasa dan perdagangan. Selain itu untuk menarik minat investor menanamkan modalnya diberbagai bidang di Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu adanya data base dan pusat informasi

BAB II

Page II-91

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

bisnis yang memadai dan up to date, karena sampai saat ini belum tersedia di Minahasa Tenggara.

N0

Tabel 2.92 Fokus Layanan Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah TAHUN 2011 TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN URAIAN 2012 2013 2014 2015

1

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

200

233

101

104

177

2

Usaha Mikro

250

250

501

533

585

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan PasarKab. Minahasa Tenggara 2015

Penanaman Modal Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/ efek pengganda (mulitiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor Penanaman modal di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kurun waktu 2012 hingga 2011 terus menunjukkan perkembangan, baik dilihat dari nilai investasi maupun jumlah unit usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal baru di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2011 meliputi 1 investor PMA dan 120 investor PMDN, ditahun 2015 Investor PMDN berjumlah 2015.

Tahun

BAB II

Tabel 2.93 Jumlah Invetor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Investor PMDN

PMA

2011

120

1

2012

121

3

Page II-92

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2013

122

1

2014

124

-

2015

205

-

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara 2016 Jumlah realisasi proyek dan relisasi nilai investasi PMDN/PMA di kabupaten Minahasa Tenggara selang tahun 2011-tahun 2015 berfluktuatif dimana tahun 2011 jumlah proyek 2 buah dengan nilai investasi 21.000.000.000 meningkat ditahun 2012 dengan jumlah proyek 7 buah dan nilai investasi sebesar 157.000.000, demikian juga di tahun 2013 jumlah proyek menurun tapi nilai investasi meningkat yaitu 5 proyek dengan nilai investasi 200.000.000.000, tetapi tahun 2014 jumlah proyek dan nilai investasi menurun yaitu 2 proyek dengan nilai investasi 11.000.000.000. Ditahun 2015 jumlah proyek dan nilai investasi meningkat yaitu 4 proyek dengan nilai investasi 23.000.000.000.

Persetujuan

Tabel 2.94 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Realisasi

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Tahun

Jumlah Proyek

Nilai Investasi

JumlahProyek

Nilai Investasi

2011

2

41.000.000.000

2

41.000.000.000

2012

7

157.000.000.000

7

157.000.000.000

116.000,000,000

2013

5

200.000.000.000

5

200.000.000.000

43.000.000.000

2014

2

11.000.000.000

2

11.000.000.000

(189.000.000.000)

2015

4

23.000.000.000

4

23.000.000.000

12.000.000.000

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara 2016 Meningkatnya total nilai investasi penanaman modal berdampak pada kenaikan penyerapan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang terserap oleh PMA dan PMDN pada tahun 2011 sebanyak 592 orang meningkat menjadi sebanyak 674 orang pada tahun 2015. Tabel 2.95 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

BAB II

Page II-93

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

NO

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN

592

595

616

655

674

2

Jumlah seluruh PMA/PMDN

121

124

122

124

205

3

Rasio daya serap tenaga kerja ( 1 : 2 X 100)

489

479

504

528

328

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara 2016 Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha dilakukan melalui penyederhanaan prosedur,ketersediaan lahan,peningkatan kelancaran distribusi, peningkatan kebijakan tenaga kerja. Sementara itu untuk mencapai sasaran iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif diperlukan koordinasi dan kerjasama antara kementerian dan lembaga secara horisontal di tingkat pusat dan kerjasama vertikal antara pemerintah pusat dengan daerah serta kebijakan ketenagakerjaan. Kemampuan ekonomi daerah antara lain

dipengaruhi oleh perkembangan

investasi. Berbagai upaya dan kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi iklim investasi telah dilakukan antara lain dengan menetapkan peraturan daearah mengenai pajak dan retribusi daerah, regulasi dan penyederhanaan birokrasin perijinan dan usaha lainnya. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara baru ada pada tahun 2011.

2.3.1.10. Kebudayaan Pembangunan Kebudayaan berperan untuk membentuk karakter dan jati diri bangsa dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap kemajukan seni dan budaya. Masyarakat Minahasa Tenggara dikenal oleh orang luar dengan masyarakat yang terbuka (open minded). Mudah menerima dan menyapa siapa saja yang datang ke daerah. Di tanah Minahasa Tenggara tidak mengenal perbedaan warna kulit, ras, suku, etnik, dan agama, semua diperlakukan sama. Perbedaaan yang beragam dari segala aspek yang dimiliki Minahasa Tenggara dijadikan kekayaan dan pemersatu yang tak ternilai dan modal dasar untuk membangun daerah kedepan yang lebih cemerlang dan sejahtera. Semua agama (Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghuchu, dan aliran kepercayaan lainnya) yang ada di Indonesia berkembang dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Semua masyarakat hidup berdampingan tanpa memperdulikan agama yang dianut. Hidup bersama dalam falsafah hidup orang

BAB II

Page II-94

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Minahasa Tenggara adalah “Torang Samua Basudara” atau “Semua Bersaudara”. Jadi kehidupan semua umat beragama di Minahasa Tenggara, hidup dan berkembang dalam suatu suasana yang harmonis dan tidak mengenal perbedaan. Kondisi itulah yang banyak dibicarakan orang dari luar Minahasa Tenggara bahwa bagaimana dapat tercipta kehidupan yang damai dan aman walaupun dengan banyak perbedaan. Kehidupan harmonis seperti ini telah berkembang lama

di

Minahasa Tenggara. Kehidupan harmonis, aman, dan damai inilah yang dijadikan modal dasar lain untuk membangun daerah. Bagi pelaku bisnis, investor, dan wisatawan, keamanan dan kenyamanan menjadi syarat mutlak harus disiapkan daerah bagi mereka. Itulah yang menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk tetap menciptakan daerah yang aman dan damai. Keamanan menjadi fokus utama bagi pemda dan petugas keamanan untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Kerjasama dan komunikasi yang dibangun institusi terkait bidang keamanan dan tokoh agama yang tergabung dalam Muspida dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama menjadi kunci utama membangun perdamaian melalui dialog-dialog terbuka antar institusi. Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.96

Fokus Layanan Urusan Wajib Kebudayaan N0

1 2 3 4

URAIAN Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Cakupan Organisasi Kesenian

BAB II

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

1 Iven

2 Iven

2 Iven

3 Iven

1 Iven

10

15

20

30

35

1 buah

1 buah

1 Buah

1 Buah

37

37

35

35

1 Buah

Page II-95

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

5

Cakupan SDM Kesenian 20 20 20 20 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa Tenggara 2016 Pada tahun 2011 penyelenggaraan festival seni budaya ada 1 ivent, sedangkan

pada tahun 2014 diselenggarakan sebanyak 3 Iven, yaitu Festival Bentenan lakban, dan tahun 2015 hanya 1 ivent. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang di miliki oleh Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 1 buah.

Kepemudaan dan Olah Raga Pembangunan Kepemudaan dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Pemuda mempunyai peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Sementara Olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, prestasi, kualitas manusia, menanam nilai moral,akhlak mulia,sportivitas,disiplin,memperat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harka, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia. Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturanperaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan kepemudaan dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk memfasilitasi kegiatan di masyarakat maupun di sekolah. Kegiatan kepemudaan yang dilakukan antara lain: Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan, Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, Pelatihan Jurnalistik, bagi siswa, Penanaman pohon dia lahan kritis, Pemberian Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda, dan Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi siswa. Untuk kegiatan olahraga yang dilakukan adalah pertandingan sepak bola antar pelajar , pertandingan futsal, drum band.. Data tentang perkembangan pemuda dan olahraga tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO 1

BAB II

Tabel 2.97 Perkembangan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 Capaian Pembangunan

2013

2014

2015

Jumlah klub olahraga per

Page II-96

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

10.000 penduduk. Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

2

11

11

11

11

11

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Tenggara 2016 Tabel 2.98 Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013 2014

NO 1.

Organisasi Pemuda

2.

Organisasi Olahraga

1

1

2015

23

24

25

2

2

2

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Tenggara 2016 Kondisi yang ada sekarang lapangan Olah Raga di beberapa kecamatan di Minahasa Tenggara belum memadai untuk menunjang rencana penyiapan Minahasa Tenggara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaaraan, provinsi,

nasional maupun

internasional sehinnga perlu peningkatan fasilitas dan kualitas berstandar nasional dan internasional. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Stabilitas keamanan adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2014-2019 dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan yang dapat memberikan jaminan sebagai prasyarat penting untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Masih ada kesenjangan antara aspek kebebasan sipil dengan hak politik dan Lembaga Demokrasi, dimana Lembaga Demokrasi belum mampu mengimbangi menyerap

kebebasan sipil

menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas. Disamping itu karakter dan jati diri bangsa harus diperkuat yang dilandasi oleh pilar-pilar bangsa yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Jangan sampai Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme berpotensi menjadi komoditas politik. Iklim daerah yang kondusif perlu diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat dan supaya dapat menilai jalannya pemerintahan

BAB II

Page II-97

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

secara objektif dan memberikan masukan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk LSM, Ormas dan OKP. Mereka

itu

merupakan

alat

kontrol

bagi

Pemerintah

dalam

melaksanakan

pembangunan berjalan sesuai dengan aturan dan memihak kepada masyarakat. Dalam rangka memantapkan kerukunan umat beragama di Minahasa Tenggara, maka di Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) selain itu pemerintah juga membentuk Forum Kerja Sama Umat Beragama (FKUB). Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel berikut ini : Tabel 2.99 Fokus Layanan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN No URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

4

5

3

1

1

2

Kegiatan pembinaan politik daerah

1

1

1

1

1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Minahasa Tenggara 2016 Dalam rangka memantapkan kerukunan umat beragama di Minahasa Tenggara, maka di Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) selain itu pemerintah juga membentuk Forum Kerja Sama Umat Beragama (FKUB).

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat

dalam

menangkal,

mencegah

dan

menanggulangi

segala

bentuk

pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuhkembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap

warga

masyarakat

dalam

mewujudkan

keamanan

dan

ketertiban

dilingkungannya masingmasing.

BAB II

Page II-98

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Jumlah polisi pamong praja dan linmas menggambarkan kapasitas pemerintah

daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, Untuk menegakan Peraturan Daerah dan menjaga Pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten Minahasa Tenggara diperlukan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.100 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013 2014

NO

Uraian

1.

Jumlah polisi pamong praja

2.

Jumlah penduduk

3.

115

105

122

2015

118

135

101.557 101.761 102.226 103.818 117.482

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

11,32

10,16

12,2

11,36

11,49

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara 2016 Pos

kamling

memberdayakan

menggambarkan

masyarakat

untuk

ketersediaan

ikuti

berperan

kapasitas aktif

pemda

dalam

dalam

pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Diperlukan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam upaya untuk menjaga ketertiban, dan keamana masyarakat khusunya di tingkat Lingkungan/Jaga. Untuk itu keaktifan pos kamling disetiap Lingkungan/Jaga perlu digalakan lagi untuk menjaga keamanan, dan ketertiban serta tindakan kejahatan berupa pencurian dan perampokan. Tabel 2.101 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013

NO 1.

Jumlah Linnmas

2.

Jumlah penduduk

3.

Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk

97

97

101557 101761 9,55

9,53

116 102226 11,34

2014

2015

107

107

103.818 117482 10,30

9,10

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara 2016

Tabel 2.102 Polisi Pamong Praja

BAB II

Page II-99

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

N0

URAIAN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

1

Jumlah Siskamling

527

527

563

563

563

2

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

3,6

3,6

3,9

3,9

3,9

3

Penegakan Perda

4

Jumlah Pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

5

Cakupan Patroli Petugas Pamong Praja

6

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

50

14

70

2

4

2

2

2

2

2

0,42

0,42

1,14

0,94

2

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Tenggara 2016 Pos

kamling

memberdayakan

menggambarkan

masyarakat

untuk

ketersediaan

ikuti

berperan

kapasitas aktif

pemda

dalam

dalam

pemeliharaan

ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Untuk menjawab perkembangan kehidupan masyarakat dan tindakan kejahatan yang semakin meningkat dan berkembang dalam berbagai modus diperlukan peningkatan kapasitas dar Linmas dan Polisi Pamong Praja berupa pelatihan dan ketrampilan dalam mengendalikan dan menjaga keteriban dan keamanan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat diperlukan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, dan untuk mengetahui pencapaian

pelaksanaan

pembangunan

dan

untuk

menyampaikan

informasi

pembangunan kepada masyarakat di perlukan Sistim Informasi Manajemen Pemda, untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan pemerintah dirasakan oleh masyarakat di butuhkan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

BAB II

Page II-100

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel 2.103 Sekretariat Daerah TAHUN TAHUN TAHUN 2011 2012 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

82

82

83

3

3

4

5

belum ada survey

belum ada survey

belum ada survey

belum ada survey

No

URAIAN

1

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

72

72

2

Sistim Informasi Manajemen Pemda

2

3

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

belum ada survey

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2016 Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik masih menghadapi berbagai permasalahan antara laian masih dijumpai manajemen pelayanan yang belum dikelola secara professional baik dari aspek kompetensi dan Integritas SDM aparatur, pemanfaatan Teknologi Informasi, mata rantai pelayanan prosedur yang masih panjang, ketersediaan dan keakuratan data, SPM yang telah ada belum dijalankan secara maksimal. Pemadam Kebakaran di Minahasa Tenggara belum tersedia. Tabel 2.104 Sistim Informasi Manajemen Pemda Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara NO 1.

Uraian Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

1

2

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2016 Hal-hal tersebut diatas telah diupayakan oleh pemerintah bahkan terus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan publik, kecuali untuk Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat belum dilaksanakan survei untuk itu.

BAB II

Page II-101

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

NO

Tabel 2.105 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tahun 2014 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2014 2015

1.

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran

2.

Jumlah Penduduk

3.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten(1 : 2 X 100)

1

1

103.818 117482 9,63

8,51

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2016 Tael 2.106 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013 2014

NO

1.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

60

2015

65

70

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2016 Jumlah mobil pemadam kebakaran sampai saat ini belum sebanding dengan jumlah penduduk yang ada dan jumlah rumah di Minahasa Tenggara, serta perlu ditingkatnya kapasitas petugas pemadam kebakaran melalui pelatihan sehingga Tingkat

waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK) dapat dipercepat setelah adanya pengaduan kejadian kebakaran oleh masyarakat. Hal lain juga perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang kesiap siagaan

masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran serta

mencegah bahaya kebakaran.

KETAHANAN PANGAN Dalam rangka melaksanakan Prioritas RPJM Nasional tahun 2014-2019 yang salah satunya adalah Ketahanan Pangan,

untuk itu perlu terwujudnya peningkatan

distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Juga tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019),

BAB II

Page II-102

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa

regulasi

ketahanan

pangan

yang

menjadi

pedoman

dalam

pelaksanaannya sebagai berikut : -

UU No.7/1996 tentang pangan mengamanatkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari ketersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau;

- UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; - UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan; - PP No.68/2002 tentang petunjuk pelaksaanaan Undang-undang Nomor 7/1996 tentang ketahanan pangan; -

PP No.3/2007 tentang Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan;

- PP No.38/2007 tentang ketahanan pangan termasuk urusan wajib; - PP No. 1/2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; - PP No. 12/2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; - PP No. 25/2012 tentang sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; - PP No. 30/2012 tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; -

Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;

-

Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Tabel 2.107 Regulasi ketahanan pangan Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

NO

Uraian

1.

Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.

tidak

tidak

tidak

2014

2015

Ada

Ada

Sumber Badan Ketahanan Pangan Kab. Minahasa Tenggara 2016

BAB II

Page II-103

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

NO

Uraian

1.

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (Beras) per tahun (Kg)

2.

Jumlah Penduduk

3

Ketersediaan pangan utama ( 1 : 2 X 100)

Tabel 2.108 Ketersediaan pangan utama Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

2014

2015

17.674.000 17.576.000 17.223.000 15.613.000 17.549.000

101.557

101.761

102.226

103.818

117.482

174,03

172,71

168,47

150,38

149,37

Sumber : Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2016 Berdasarkan data diatas bahwa ketersediaan pangan utama di tahun 2011 yaitu 140.974 naik menjadi 166.516 ditahun 2012, tetapi mengalami penurunan di tahun 2013 yaitu 164.735 dan ditahun 2014 turun lagi menjadi 143.933. Hal lain juga yang diperlukan adanya regulasi ketahanan pangan untuk kerjaminan ketersediaan pangan dan harga pangan serta kesejateraan petani.

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kewenangan

daerah

Kabupaten

dalam

Urusan

Pemerintahan

Bidang

pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi Kerja sama , pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa. Mulai tahun anggaran 2015 pemerintah memberikan dana desa kepada pemerintah desa dan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa semakin besar

BAB II

Page II-104

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

dengan perbedaan asal ADD menjadi minimal 10% dari DAU dikurangi DAK. Besarnya dana

yang

diterima

oleh

desa

tersebut

memungkinkan

juga

desa

akan

mengembangkan wilayahnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya dalam hal pemberdayaan desa. Dengan dana yang besar ini pula Pemerintah Desa diharapkan menjadi desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka

serta

bertanggung

jawab.

Desa

juga

harus

memiliki

perencanaan

pembangunan sebagai strategi mengelola program dan keuangan untuk pemberdayaan masayarakat, mulai dari RPJMDes, RKPD sampai dengan APBDes. Kepala Desa beserta Perangkat Desa bersama BPD benar-benar harus dapat menjadi mitra sejati dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selain pembinaan dari Pemerintah Kabupaten, tidak kalah penting adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa. Kebijakan strategis desa, utamanya pengelolaan pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa.

2011

Tabel 2.109 Kelompok Binaan LPM Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

2012 2013 2014 2015 RataRataRataRataRataJumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumla rata Jumla rata Jumla rata Jumla rata Jumla rata Kelompo Kelompo Kelompo Kelompo Kelompo N URAIA h Jumla h Jumla h Jumla h Jumla h Jumla k k k k k O N LPM h LPM h LPM h LPM h LPM h Binaan Binaan Binaan Binaan Binaan LPM LPM LPM LPM LPM 135 0 0 135 0 0 135 0 0 135 0 5 135 1 0,74

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Minahasa Tenggara 2016 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

BAB II

Page II-105

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel 2.110 Kelompok Binaan PKK Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011

2012

2013

2014

2015

RataRataRataRataRataJumlah Jumlah J Jumlah Jumlah Jumlah NO URAIAN Jumlah Kelompok rata Jumlah Kelompok rata Jumlah Kelompok rata Jumlah Kelompok rata Jumlah Kelompok rata PKK Jumlah PKK Jumlah PKK Jumlah PKK Jumlah PKK Jumlah Binaan Binaan Binaan Binaan Binaan PKK PKK PKK PKK PKK

144

144

1

144

144

1

144

144

1

144

144

1

144

144

1

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Minahasa Tenggara 2016 Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khusunya perempuan dan anak peranan PKK sangat penting, dimana PKK banyak melakukan kegiatan pemberdayaan dan Posyandu. Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi LPMD, PKK, Karang Taruna, RT dan RW dalam perencanaan desa merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Demikian pula peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Posyandu, lebih mendorong peran peran masyarakat dalam hal pembangunan daerah. Tidak hanya dalam hal perencanaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa ini juga diharapkan juga membantu program pemberdayaan masyarakat Desa baik yang dilaksanakan oleh Desa, maupun tugas pembantuan dari kabupaten, provinsi maupun nasional. Tabel 2.111 ASPEK FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR NO SATUAN KINERJA 2011 PEMBANGUNAN DAERAH

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

2013

2014

2015

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1

Posyandu aktif

2

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

BAB II

144

144

144

144

144

58

62

67

68

70

Page II-106

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR NO SATUAN KINERJA 2011 PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

3

100

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

2013

100

100

2014

2015

100

100

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Minahasa Tenggara 2016 Pemberdayaan Masyarakat terus diperluas dan tingkatkan kualitasnya agar semakin efektif dalam mewujudkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat pedesaan/kelurahan yang dijabarkan dalam kegiatan seperti lomba desa dan kelurahan. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa. Selain itu telah dilakukan fasilitasi Penanganan Kemiskinan dengan terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam rangka pengurangan kemiskinan, pada tahun 2014 Minahasa Tenggara lewat Kecamatan Pusomaen

menerima program Quick Wins dari Bappenas untuk

pemberdayaan

miskin

masyarakat

lewat

proyek

fisik/infrastruktur

untuk

penanggulangan kemiskinan Untuk

memperkuat

aparatur

pemerintahan

desa

dilakukan

program

peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terdiri dari Pelatihan Aparatur Pemerintah

Desa

dalam

bidang

pembangunan

kawasan

perdesaan

(Profil

Desa/Kelurahan) dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dilaksanakan dengan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan desa Lokasi P2W-KSS yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dimana dengan peserta dari Minahasa Tenggara yaitu Kelurahan Lowu I Kecamatan Ratahan yang mendapat penghargaan sebagai Pelaksana Terbaik III. Tabel 2.112 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

NO 1.

Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang

BAB II

44

67

77

85

92

Page II-107

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

baik

2.

3.

Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (1:2X 100)

135

135

135

135

135

32,59

50

57

63

68

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Minahasa Tenggara 2016 Pada tahun bulan Juni tahun 2015 di Minahasa Tenggara dilaksanakan Pemilihan Kepala desa di 34 Desa yang terlaksana dengan baik dilanjutkan dengan pembekalan kepada kepala desa yang terpilih. Kabupaten Minahasa juga mendapat prestasi sebagai desa terbaik se Sulawesi Utara dalam penilaian desa terbaik yaitu desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur. Dalam rangka melaksanakan pembangunan Kepala Kelurahan/Kepala Desa harus bekerjsama dengan LPM sebagai perwakilan masyarakat agar pembangunan dilaksanakan dengan baik dan adanya partisipasi dari masyarakat.

Statistik Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

25

tahun

2004

Tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan; Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain untuk kebutuhan perencanaan pembangunan pemerintah data dan informasi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi yang beragam, rinci, akurat dan mutakhir. Tuntutan kebutuhan data dan informasi tersebut belum terpenuhi seluruhnya, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik diantaranya adalah; buku Minahasa Tenggara Dalam Angka, buku PDRB kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku indeks pembangunan gender, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

BAB II

Page II-108

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel 2.113 Layanan Urusan Wajib Statistik

N0

URAIAN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

1

Buku ”Kabupaten dalam angka”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Sumber : Bappeda Kab. Minahasa Tenggara 2016 Sebagai bahan informasi capaian pembangunan dan bahan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan serta dasar dalam pengambilan kebijakan diperlukan dokumen Buku ”Kabupaten Dalam Angka dan Buku ”PDRB Kabupaten”

Arsip Penyelenggaraan perkembangan dokumentasi

daerah daerah.

urusan karena Upaya

kearsipan

mempunyai

menangani arsip-arsip yang

dilakukan

untuk

fungsi aktif,

strategis

arsip

meningkatkan

bagi

inaktif dan efektifitas

pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatankegiatan antara lain monitoring, dan pendampingan pengelolaan arsip. Penanganan arsip menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut :

NO

Uraian

Tabel 2.114 Layanan Urusan Wajib Kearsipan Pengelolaan arsip secara baku Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

1.

Jumlah SKPD yang telah menerapkan Arsip secara baku

2.

Jumlah SKPD

3.

Pengelolaan arsip secara baku (1:2 X100)

34,48

36,35

37,84

2014

2015

40

42

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara 2016

BAB II

Page II-109

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Dalam

dokumen/surat

rangka

tertibnya

administrasi

yang baik perlunya

serta

adanya

Peningkatan SDM

ketersediaan

arsip

pengelola kearsipan agar

supaya Pengelolaan arsip secara baku dapat dilaksanakan secara baik.

Keagamaan

N0

BANGUNAN TEMPAT IBADAH

Tabel 2.115 Rasio Tempat Ibadah TAHUN 2012

TAHUN 2013

JUMLAH UNIT

JUMLAH PEMELUK

RASIO

JUMLAH UNIT

JUMLAH PEMELUK

RASIO

1

Mesjid

30

19.056

635

31

19.727

636

2

Gereja Kristen Protestan

231

82.060

355,2

233

82.166

352,6

3

Gereja Kristen Katolik

11

1.350

122,7

13

1.377

105,9

TAHUN 2014 N0

TAHUN 2015

BANGUNAN TEMPAT IBADAH JUMLAH UNIT

JUMLAH PEMELUK

RASIO

JUMLAH UNIT

JUMLAH PEMELUK

RASIO

1

Mesjid

31

20.154

650

32

20.658

645

2

Gereja Kristen Protestan

238

84.603

355,4

238

85.213

358

3

Gereja Kristen Katolik

14

1.426

101,8

14

1.434

102,4

Sumber : Kantor Kementerian Agama Minahasa Tenggara Tahun 2015

BAB II

Page II-110

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Dari data diats dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 – 2015 jumlah tempat

ibadah baik mesjid maupun Gereja Protestan dan Gereja Katolik senantiasa bertambah dibarengi jumlah dengan poenambahan jumlah pemeluk.

Komunikasi dan Informatika Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran. Pembangunan komunikasi dan informatika dilaksanakan dalam upaya untuk mendorong pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika yang modern, serta menyediakan informasi dan layanan publik secara dering (online). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah belum dilaksanakan secara terpadu masih bersifat parsial dan tersebar pada satuan kerja pemerintah daerah. Pada saat ini banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah membangun situs web internet, namun belum menunjukkan arah pengembangan situs web sebagai aplikasi E-Government. Pembangunan situs web masih bersifat statis, dimana belum tersedianya fasilitas transaksi pelayanan publik, belum adanya jaringan interaktif dengan dunia usaha, serta masih terbatasnya fasilitas dialog publik.

NO

Uraian

Tabel 2.116 Jaringan Komunikasi Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

2014

2015

1

Jumlah jaringan telepon genggam

3

3

3

3

3

2

Jumlah jaringan telepon stasioner

-

-

-

-

-

3

Total jaringan Komunikasi (1+2)

3

3

3

3

3

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab, Minahasa Tenggara Tahun 2015 Sesuai dengan Program Pemerintah yaitu Internet

Masuk

sampai ke

Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia, di Minahasa Tenggara belum terlaksana secara baik dimana kendalanya antara lain belum optimalnya mobil mobile internet ke sekolah-sekolah, masih susahnya tangkapan signal dari operator, kondisi alam Minahasa Tenggara yang bergunung, sehingga masyarakat memakai internet lewat

BAB II

Page II-111

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

pemakaian modem dan internet walaupun rasio warnet dengan jumlah penduduk tidak seimbang. Tabel 2.117 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013

NO

2014

2015

1

Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional

1

1

1

1

1

2

Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal

5

5

5

5

5

3

Total jenis surat kabar (1+2)

6

6

6

6

6

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab, Minahasa Tenggara Tahun 2015 Dalam

rangka

mempromosikan

produk

unggulan

Minahasa

Tenggara,

Pemerintah melalui instansi terkait mengikuti Pameran/Ekspo .

NO

Uraian

Tabel 2.118 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

2014

2015

1

Jumlah penyiaran radio lokal

1

1

1

1

1

2

Jumlah penyiaran radio nasional

1

1

1

1

1

3

Jumlah penyiaran TV lokal

4

Jumlah penyiaran TV nasional

5

Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)

2

2

2

2

2

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab, Minahasa Tenggara Tahun 2015 Untuk penyebarluasan Pencapaian hasil Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kepada Masyarakat di perlukan kerjasama dengan Media Masa maupun radio lokal. Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel berikut : Tabel. 2.119 Fokus Layanan Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi

BAB II

Page II-112

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

N0

URAIAN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

1

Web site milik pemerintah daerah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2

Pameran/expo : Yang dilaksanakan Yang diikuti

1

1

1

1

-

2.3.1.15. Perpustakaan dan Arsip Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menumbuhkan kesadaran gemar membaca di masyarakat dengan penyediaan buku-buku bacaan yang bermutu. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka. Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Minahasa Tenggara baru ada pada tahun 2011. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel. 2.120 Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

NO

Uraian

1.

Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)

2. 3.

2014

2015

1

1

1

1

1

Jumlah Perpustakaan milik non pemda

113

119

121

122

122

Total Perpustakaan (1+2)

114

120

122

123

123

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara 2016

NO

BAB II

Tabel. 2.121 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013

2014

2015

Page II-113

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

893 orang

Jumlah pengunjung perpustakaan

1.

NO 1

1407 orang

1408 Orang

Tabel. 2.122 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013 Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah

300

4150

4935

2014

4936

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Minahasa Tenggara 2016 Dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan di Minahasa Tenggara telah terjadi peningkatan jumlah buku dan judul buku dari Tahun 2011 yaitu 300 buah meningkat sampai Tahun 2014 dengan jumlah 4936 .

Jumlah perpustakaan di

Minahasa Tenggara terjadi peningkatan selang Tahun 2011 yaitu 114 buah sampai meningkat di Tahun 2014 menjadi 123 buah.

Peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan mengikutkan petugas dalam

kursus/bintek

terkait

dengan

pustaka

untuk

meningkatkan

profesionalisme dalam pelayanan.

2.4. Gambaran dari Aspek Layanan Urusan Pilihan Pertanian Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan sesuai dengan prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga. Peningkatan produktivitas dan luas panen komoditas pangan merupakan tantangan besar kedepan, terutama masalah penyediaan input produksi, alih fungsi lahan pertanian, perlindungan lahan pertanian pangan, penurunan sumberdaya lahan dan air, dukubgan infrastruktur dan perubahan iklim. Hal lain pula adalah mash relatifnya daya saing hasil pertanian

No 1

BAB II

Uraian Produksi Padi (Ton)

Tabel. 2.123 Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013 38.947

39.783

38,688

2014

2015

28,692

27.866

Page II-114

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Luas Area Tanaman Padi 6.512 7.021 7,364 (Ha) Produktivitas padi ( 1 : 2 5,58 5,67 5,67 3 X 100) 31,958 37.196 38.111 4 Produksi Jagung (Ton) Luas Area Tanaman 9,539 9,909 10,376 5 Jagung (Ha) Produktivitas jagung ( 4 : 3,35 3,35 3,52 6 5 X 100) Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Minahasa Tenggara 2

5.604

5.687

5,12

4.89

27.153 7.610

7.456 2.130

3,57

3,50

2016

Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2011 memiliki luas area panen padi seluas 6.512 ha. Ditahun 2015 luas area panen padi menyusut hanya 5.687 ha. Indeks pertanaman padi sawah di Minahasa Tenggara belum mencapai 200, sehingga masih memiliki potensi untuk meningkatkan produksi padi sawah bilamana dalam satu tahun lahan sawah dapat ditanami lebih dari dua kali (IP>200). Demikian halnya dengan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 48.195 ha dapat dimanfaatkan untuk pengembangan padi ladang maupun komoditi pertanian lainnya. Produksi Tanaman padi mengalami peningkatan dari 38.947 ton tahun 2011 menjadi 39.783 ton tahun 2012, tetapi menurun ditahun 2013 yaitu 38.688 ton serta menurun lagi di tahun 2014 yang hanya 28.692 ton, ditahun 2015 akibat kemarau yang panjang produksi padi menurun hanya 27.866 ton. Demikian juga Kontribusi sektor pertanian/perkebunan

terhadap PDRB,

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

No

Uraian

Tabel 2.124 Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2010 2011 2012 2013

2014

Jumlah Kontribusi 1 PDRB dari 163.969,3 175,458,1 183.130,4 191.493,3 202.308,2 Sektor Pertanian Jumlah 2.131.968,2 2.321.257,1 2.567.702,1 2.858.339,9 3.200.747,2 2 PDRB Kontribusi sektor 7,97 7,55 7,13 6,69 6,32 3 pertanian (1 : 2 X 100) Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Minahasa Tenggara 2016 Tabel 2.125 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

BAB II

Page II-115

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah 8.544,1 9.324,6 9.855,6 10.709,5 11.597,7 Kontribusi Sektor pertanian (Palawija) Jumlah 163.969,3 175,458,1 183.130,4 191.493,3 202.308,2 PDRB Kontribusi sektor pertanian 5,21 5,31 5,38 5,59 5,73 (palawija) terhadap PDRB (1 : 2 X 100) Untuk meningkatkan kesejahteraan Petani, maka produksi pertanian harus

1

2

3

ditingkatkan dan menekan ongkos produksi sehingga nilai tukar petani meningkat.

Tabel 2.126 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013 2014 Uraian

No 1 2

3

Jumlah Produksi Padi Lokal hasil kelompok tani (ton) Jumlah Produksi Padi di daerah Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (1 : 2 X 100)

2015

29.424,5

30.800,0

31.472,7

24.838.7

25.043,2

38.947

39.783

38,688

28,692,0

27.866

75,55

77,42

81,35

81,35

89,87

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan dan BP4K Kab. Minahasa Tenggara 2016 Disamping itu dengan peningkatan

pengetahuan dan ketrampilan petani

perlu dilakukan lewat pemberdayaan kelompok tani baik melalui penyuluhan dan praktek lapangan serta dengan pemberian bantuan baik bibit, pupuk, alat pertanian maupun dana oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

No 1

BAB II

Uraian

Tabel 2.127 Cakupan bina kelompok petani Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

Jumlah Kelompok Tani yang mendapat

255

300

350

2014 400

2015 500

Page II-116

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

bantuan Pemda 630 776 2 Jumlah Kelompok Tani Cakupan bina kelompok 40,48 38,66 3 petani Sumber : BP4K Kab. Minahasa Tenggara 2016

875 40,00

973 41,11

1029 48,59

Kehutanan Bidang kehutanan dalam meningkatkan produksi kayu adalah belum seluruh kawasan hutan produksi terkelola dalam lembaga pengelola kawasan hutan produksi (KPHP). Ini mengakibatkan kawasan hutan produksi tidak terkelola dengan baik dan masih terdapat kawasan hutan produksi open access sehingga rentan terhadap perambahan dan penambangan liar.Hal ini juga mempersulit langkah penegahkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan. Minat investasi di bidang kehutanan kurang kondusif karena sering terlambat oleh permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan serta kurangnya insentif permodalan dan perpajakan. Luas kawasan hutan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 788.693 ha yang sesuai dengan fungsinya terbagi atas Hutan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (HSA/KPA) seluas 320.543 ha (40,64%), Hutan Lindung (HL) seluas 175.959 ha (22,31%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 210.124 ha (26,46%), Hutan Produksi (HP) seluas 67.424 ha (8,55%) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 14.643 ha (1,86%). Luas kawasan hutan Kabupaten Minahasa Tenggara 47395,5 Ha

No

Uraian

Tabel 2.128 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

Luas hutan 150 75 1 yang direhabilitasi Luas Total 24.738,70 24.738,70 2 Hutan Rehabilitasi 0,61 0,30 3 hutan (1 : 2 X 100) Luas lahan 150 50 4 kritis yang direhabilitasi Luas Total 52.490,60 49.545,60 5 Lahan Rehabilitasi 0,29 0,10 6 Lahan Kritis (4 : 5 X 100) Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

BAB II

2014

2015

50

50

23.726,61

23.724,90

23,724,90

-

0,21

0,21

50

50

47.395,50

51.868,50

51.868,50

-

0,10

0,10

Minahasa Tenggara 2016

Page II-117

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Masyarakat

Minahasa

Tenggara

masih

banyak

yang

menggantungkan

kehidupannya pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Keberlangsungan ketiga sektor tersebut sangat bergantung pada kondisi hutan sebagai penyedia air. Luas hutan 23,724,90 dan Luas kerusakan kawasan hutan Minahasa Tenggara saat ini adalah 12.868,60.

No

Tabel 2.129 Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

Uraian

2014

2015

Luas 12.868,60 12.868,60 12.868,60 12.868,60 12.868,60 kerusakan kawasan hutan Luas Kawasan 24.738,70 24.738,70 2.726,61 23.724,90 23,724,90 2 Hutan Kerusakan 52,02 52,02 54,24 54,24 54,24 Kawasan 3 Hutan (1 : 2 X 100) Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Minahasa Tenggara 2016 1

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah harus terus melakukan upayaupaya pelestarian hutan

diantaranya melalui penyadaran masyarakat yang berada

disekitar hutan untuk terus menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan mereka serta generasi dimasa yang akan datang.

No

1

2 3

Uraian Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Kehutanan Jumlah PDRB Kontribusi sektor Kehutanan(1 : 2 X 100)

Tabel 2.130 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2010 2011 2012 2013 80.381,0

81.925,9

87,637,3

91,813,6

2014 84.229,6

2.131.968,2 2.321.257,1 2.567.702,1 2.858.339,9 3.200.747,2 3,77

3,52

3,41

3,21

2,63

Tabel 2.131 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

BAB II

Page II-118

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

No

Uraian

1

Jumlah Kontribusi Perkebunan (Tanaman Keras)

2

Jumlah PDRB

3

2010

2011

2012

2013

2014

345.325,1

295.269,2

334.429,6

358.167,7

397.879,9

2.131.968,2

2.321.257,1

2.567.702,1

2.858.339,9

3.200.747,2

12,53

12,43

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman 16,19 12,72 13,02 keras) terhadap PDRB (1 : 2 X 100) Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015

Kelautan dan Perikanan Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan untuk menjaga pemanfaatan dan fungsi laut sebagai penyangga kehidupan dan memelihara kekayaan plasma nutfah. Tingkat konsumsi masyarakat Minahasa Tenggara terhadap bahan pangan perikanan cukup tinggi yaitu mencapai 49,12 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Ditinjau dari angka kebutuhan konsumsi minimum yang dianjurkan yaitu 30 kg/kapita/tahun maka konsumsi masyarakat Minahasa Tenggara secara rata-rata cukup tinggi. Namun demikian setiap waktu, kesempatan dan tempat, harus dilakukan kampanye makan ikan, sosialisasi makan ikan melalui GEMAR IKAN dan pengawasan produk-produk perikanan yang menggunakan bahan pengawet berbahaya, seperti formalin, rodhamin, dan lain-lain untuk keamanan produk perikanan. Sektor perikanan kelautan dan kehutanan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2011-2015 Produksi sektor perikanan adalah secara berturut-turut sebagai berikut : tahun 2011

mencapai

22.684

meningkat ditahun 2012 mencapai 40,196, tahun 2013 mencapai 44.275 dan tahun 2014 menjadi 50.657. dan pada Juni 2015 mencapai 20.73. Selain itu sektor perikanan juga menjadi salah satu tumpuan utama lapangan kerja di Kabupaten Minahasa Tenggara

N0

BAB II

Tabel 2.132 Fokus Layanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN URAIAN 2011 2012 2013 2014

JUNI TAHUN

Page II-119

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2015

Produksi Perikanan Tangkap Produksi Budidaya Perikanan Produksi Ikan Olahan

18.377

35.565,97

37.021,89

38.566,4

19.500,00

4.387,1

4.430,1

6.952,9

11.690,15

1.033,40

100

200

300

400

198

Jumlah

22.684

40,196

44.275

50.657

20.731

2

Jumlah Konsumsi Ikan

4.700 Ton

4.806 Ton

4.808 Ton

4.808 Ton

3

Jumlah Kelompok Nelayanan Yang Mendapat Bantuan Pemda

2000 Ton 27 Kelompok

31 Kelompok

37 Kelompok

49 Kelompok

401 Kelompok

4

Jumlah Total Kelompok Nelayan

100

150

270

280

315

5

Cakupan bina kelompok nelayan

27,00

20,67

13,70

17,50

13,02

6

Jumlah Produksi Ikan lokal (Ton) Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan

24.744,47

26.539,50

32.228,66

36.096,74

31.429,07

7

Jumlah Produksi Ikan di Daerah

37,749,00

39,219,00

46,120,00

48,426,00

40,886,00

7

Produksi perikanan kelompok nelayan

65,55

67,67

69,88

74,54

76,87

1

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan dan BP4K Kab. Minahasa Tenggara 2016 Kenaikan harga bahan bakar minyak sangat berdampak bagi nelayan dan pembudidaya ikan karena biaya produksi semakin bertambah sedangkan harga ikan di pasar tetap. Sampai saat ini nelayan di Minahasa Tenggara masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM. Untuk meningkatkan produktivitas nelayan, pembudidaya, pengolah dan masyarakat pesisir, maka telah dilaksanakan pemberdayaan melalui bantuan sarana dan prasarana, pelatihan/pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, pembudidaya, pengolah dan masyarakat pesisir sehingga menguasai teknologi penangkapan ikan, teknologi budidaya termasuk teknologi pengolahan hasil-hasil laut sehingga memiliki kualitas yang lebih baik bahkan memenuhi kualitas ekspor sehingga dapat dipasarkan sampai ke luar negeri. Mutu hasil perikanan merupakan syarat untuk menjaga agar produk perikanan dihargai dan memiliki daya jual tinggi di pasaran. Oleh

BAB II

Page II-120

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

karena itu dalam rangka meningkatkan mutu hasil perikanan telah dikembangkan “Cool Chain System ” atau sistem rantai dingin. 2.4.7 Energi Dan Sumberdaya Mineral Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, Sumber Daya Alam menjadi sasaran pencapaian

ketahanan

dan

kemandirian

energi

nasional

untuk

menjamin

kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemenfaatan energi alternatif seluas-luasnya Sektor energi merupakan salah satu pendukung utama berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial didalam negeri. Sektor energi diharapkan dapat mendorong four tracks pembangunan yaitu pertumbuhan (pro-growth), penciptaan lapangan kerja (pro-job), pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan (propoor), dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (pro-environment). Beberapa tahun terakhir masyarakat Minahasa Tenggara mengalami krisis listrik yang disebabkan kebutuhan listrik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah kekurangan energi listrik tersebut maka sesuai dengan arah kebijakan energi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yaitu meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan (diversifikasi energi) yang sesuai visi 25/25 yaitu pada tahun 2025 penggunaan energi baru terbarukan menjadi 25 persen dengan memaksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menghindari biaya penggunaan bahan bakar fosil (avoided fosil energy cost). Wilayah Minahasa Tenggara yang memiliki sumber daya alam antara lain yaitu tambang emas. Dalam pemanfaatan kiranya tetap memperhatikan prosedur dalam pengeluaran ijin tambang serta tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan. Kontribusi sektor pertambangan bagi PDRB Minahasa Tenggara perlu ditingkatkan lagi dengan pemanfaatan pertambangan emas secara bijaksana.

No

Uraian

Tabel.2.133 Pertambangan tanpa ijin Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

2014

2015

Luas Penambangan Liar 12 23 1 yang di tertibkan (Ha Luas Area 143 143 143 2 penambangan yang liar (Ha 3 Pertambangan tanpa 8,39 16,08 0,70 ijin (1 : 2 X 100) Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Minahasa Tenggara 2016 1

BAB II

Page II-121

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Sektor energi merupakan salah satu pendukung utama berbagai kegiatan

ekonomi maupun sosial didalam negeri. Sektor energi diharapkan dapat mendorong four tracks pembangunan yaitu pertumbuhan (pro-growth), penciptaan lapangan kerja (pro-job), pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan (propoor), dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (pro-environment).

No 1 2 3

Tabel 2.134 Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2010 2011 2012 2013

Uraian

Jumlah Kontribusi 164.278,0 179.140,7 184.078,4 PDRB dari Sektor Pertambangan 2.131.516,4 2.320,747,8 2.567.134,6 Jumlah PDRB 7,70 7,71 7,16 Kontribusi sektor Pertambangan (1 : 2 X 100) Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015

2014

205.801,4

226.157,0

2.857.709,0 7,20

3.200.067,0 7,06

Pariwisata Pembangunan kepariwisataan sangat berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia dan memberikan perluasan kesempatan kerja. Disamping itu pariwisata juga berperan serta dalam meningkatkan kualitas nilai-nilai sosial budaya, persahabatan, serta sarana pertukaran dan perdamaian antar bangsa. Pembangunan

kepariwisataan

ditujukan

pada

peningkatan

kemampuan

untuk

menggalakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Kegiatan pariwisata diharapkan

mampu

membuka

lapangan

kerja,

peningkatan

pendapatan

bagi

pemerintah dan masyarakat di daerah wisata serta penerimaan devisa bagi Negara. Indikator kegiatan kepariwisataan di Minahasa Tenggara tercermin dari jumlah wisatawan baik asing maupun nusantara. Arah kebijakan pembangunan pariwisata yang digariskan dalam RIPPARNAS adalah Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk mening-katkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri, Pemasaran Pariwisata Nasional diarahkan untuk meningkatkan kerjasama internasional kepariwisataan

dan

mendatangkan

sebanyak

mungkin

kunjungan

wisatawan

mancanegara,

Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkat-kan

partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/ jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran, Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

BAB II

Page II-122

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

diarahkan untuk mem-bangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional Tabel 2.135 Kunjungan wisata Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Kunjungan wisata 2011 2012 2013

2014

2015

450 500 600 750 Wisatawan Asing 14.000 18.000 18.000 20.000 Wisatawan Nusantara 14.450 18.500 18.600 20.750 Jumlah Wisatawan Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa Tenggara 2016

800 25.000 25.800

No 1 2

Jumlah wisatawan pada Tahun 2011 tercatat 14.450orang, meningkat menjadi 18.500 orang pada Tahun 2012, dan meningkat menjadi 18.600 orang pada Tahun 2013, ditahun 2014 menjadi 20.750 orang, dan tahun 2015 sudah mencapai 25.800 orang . Pariwisata di Minahasa Tenggara perlu dibangun dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana penunjang ke objek wisata melalui koordinasi dan dukungan anggaran dari SKPD terkait. Selain itu kerja sama dengan berbagai

stakeholder

kepariwisataan

termasuk

investor

untuk

pembangunan

infrastruktur kepariwisataan.

Tabel 2.136

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

N o

1

2 3

Uraian Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Periwisata Jumlah PDRB Kontribusi sektor Periwisata (1 : 2 X 100)

BAB II

2010

2011

2012

2013

2014

6.577,1

7.284,1

8.055,2

8.874,6

9.653,3

2.131.516,4

2.320,747,8

2.567.134,6

2.857.709,0

0,31

0,31

0,31

0,31

3.200.06 7,0 0,30

Page II-123

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa Tenggara 2016 Objek-objek wisata yang cukup menarik di Minahasa Tenggara diantaranya:  Wisata Bahari antara lain -

Pantai Lakban di Ratatotok Timur / Kec. Ratatotok

-

Pantai Hais di Molompar / Kec. Belang

-

Pantai Bentenan di Bentenan / Kec. Pusomaen

-

Taman Laut tumbak di Kec. Pusomaen

-

Tanjung Merah di Kec. Pusomaen

 Wisata alam antara lain : -

Danau Bulilin di Kali dan Bentenan / Kec. Tombatu

-

Hutan Lindung Gunung Soputan Kec. Tombatu dan Kec. Silian

-

Bukit Dasoloi di Kali/Kec. Tombatu

-

Aer Konde di Wawali Kec. Ratahan

-

Danau Mongawo di Liwutung Kec. Pasan

-

Air Panas Kelewaha di Lobu Kec. Touluaan

 Wisata Peninggalan Sejarah Budaya Berupa : -

Pulau keramat di desa Borgo Kec. Belang

-

Pasak Wanua Kec. Ratahan

-

Pasak Wanua di Kec. Ratahan Timur



Wisata religi antara lain : Bukit Pengharapan di Ratatotok Timur Kec. Ratatotok



Wisata Pemandian Air Panas banyak tersebar di Kec. Pusomaen



Wisata Tirta, Untuk Jenis Wisata Ini Dapat Dinikmati Pada Hampir Semua Sungai Dan Danau Yang Ada Di Daerah Ini, seperti Danau Bulilin di Kali dan Bentenan / Kec. Tombatu, Danau Mongawo di Liwutung Kec. Pasan, Danau Lumpias di wawali Pasan / Kec. Pasan Peran dan fungsi bidang

promosi yang ada di Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata harus di mantapkan untuk bisa melaksanakan promosi pariwisa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Promosi pariwisata akan berhasil jika ditunjang dengan peningkatan dan pelaksanaan kualitas pelayanan industry pariwisata, pembangunan terminal , pusat souvenir

khas Minahasa Tenggara, pusat informasi

pariwisata dan meningkatkan kerja sama promosi pariwisata dengan

Kabupaten/Kota

di Sulawesi Utara, nasional serta ke manca Negara. Untuk

kenyamanan

pengunjung

objek-objek

wisata

perlu

dilakukan

pembenahan sarana dan prasarana seperti tempat peristirahatan, wc umum, jalan menuju lokasi wisata serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Ruang terbuka umum untuk publik perlu adanya peningkatan serta pemeliharaan demi kenyamanan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas ruang terbuka untuk umum.

BAB II

Page II-124

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Upaya pemerintah Minahasa Tenggara melakukan pembinaan kebudayaan asli

Minahasa Tenggara diarahkan untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan asli warisan leluhur dengan berbagai cara diantaranya dengan

melakukan berbagai

kegiatan seperti pesta budaya, festival seni, festival seni, lomba-lomba, karnaval, pameran dan pergelaran budaya,

penyuluhan kebudayaan, pelatihan kebudayaan, temukarya

kebudayaan, penampilan nuansa budaya Minahasa Tenggara,pemuatan materi kebudayaan lokal dalam kurikulummuatan lokal pada semua jenjang pendidikan dan kegiatan upaya pembinaan lainnya. Perindustrian Pembangunan industri difokuskan pada upaya penumbuhan populasi usaha industri yang menunjang pengembangan komoditas-komoditas unggulan berbasis komoditas local. Tabel 2.137 Pertumbuhan Industri. Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

No

Uraian

1

Jumlah Industri Pertumbuhan Industri.

2

256 7,42

352 27,27

355 0,84

2014 361 1,66

2015 518

Pertumbuhan Industri Minahasa Tenggara dari tahun 2011- 2015 menunjukan peningkatan di mana pada tahun 2011 terdapat 256 industri dan meningkat menjadi 368 pada 2015.

No

Uraian

Tabel 2.138 Cakupan bina kelompok pengrajin Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

2014

2015

83 80 82 82 84 Jumlah pengrajin Sumber : Minahasa Dalam Angka 2015 dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pasar Kab. Minahasa Tenggara 2016

1

Selama tahun 2010-2014, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 sebesar 4,88%, ditahun 2014 meningkat. menjadi 4,94%. Tabel 2.139 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

BAB II

Page II-125

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

N o

1

2

3

2010

2011

104.099,3

112.248,4

125.692,3

140.341,3

158.188,4

2.131.516,4

2.320,747,8

2.567.134,6

2.857.709,0

3.200.067,0

4,88

4,83

4,89

4,90

4,94

Uraian Jumlah Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Jumlah PDRB Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (1 : 2 X 100)

2.5.

Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2012

2013

2014

Gambaran dari Aspek Daya Saing Daerah Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi, iptek menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing adalah dengan memperkuat sistem inovasi daerah (SIDa). Sistem ini diharapkan akan mampu membangkitkan kreatifitas dan inovasi yang diperlukan, agar produk-produk Kabupaten Minahasa Teggara dapat bersaing secara langsung dengan produk daerah/negara lain, baik di pasar domestik maupun internasional. SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar (G) institusi pemerintah, pemerintah daerah, (A) lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan lembaga penunjang inovasi, (B) dunia usaha dan (S) masyarakat di daerah. Bagi suatu daerah, kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat penting, terutama dalam menghadapi beberapa kecenderungan sebagai berikut : 1. Tekanan per saingan global yang terus meningkat ;

BAB II

Page II-126

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2. Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan perubahan tuntutan konsumen;

3. Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan kompleksdan Peningkatkan daya ungkit (leverage) peran iptek yang sesuai dan spesifik bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengakses dan memanfaatkan iptek (dalam arti luas) dan hasil litbangyasa serta mengembangkannya. Hal ini sesuai dengan Nawa Cita nomor 6 meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan Nomor 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik salah satunya dengan cara mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan Sistem Inovasi Nasional (SINAS) termasuk Sistem Inovasi Daerah (SIDA).

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi

rumah tangga per kapita di Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 20112014 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2011 sebesar naik/turun menjadi

, tahun 2012

dan tahun 2013 terjadi kenaikan/penurunan mejadi

703.442 dan tahun 2014 turun menjadi 651.198. Penurunan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh menurunya daya beli masyarakat sehingga mengurangi melambatnya

konsumsi barang dan jasa. Selain itu,

kondisi ekonomi masyarakat akibat naiknya inflasi serta

perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat.

NO 1.

BAB II

Tabel 2.140 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 Total Pengeluaran RT

2013

2014

703.442 651.198

Page II-127

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2.

Jumlah RT

3.

Rasio (1./2.)

25.853

27.804

26.025

27284

27,02

23,86

Sumber : BPS. Sulut 2015 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

NO

Tael 2.141 Persentase Konsumsi RT non-Pangan dan Pangan Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian

2011

2012

2013

2014

1.

Total Pengeluaran RT non Pangan

311.134

270.042

2.

Total Pengeluaran

703.442

651.198

3.

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita

44,23

41,46

4

Total Pengeluaran RT non Pangan

392.288

381.156

5

Total Pengeluaran

703.442

651.198

6

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita

55,76

58,53

44,10

55,90

48,32

51,68

Sumber : BPS. Sulut 2015 Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 20112014 yaitu tahun 2011 berada pada 44,10%, meningkat ditahun 2012 yaitu 48,32%, lalu menurun ditahun 2013 menjadi 44,23 dan tahun 2014 turun hingga mencapai 41,46%. Hal ini berarti masyarakat sudah semakin pintar untuk hanya mengkonsumsi kebutuhan yang pokok/pangan saja dari pada kebutuhan diluar pangan.

Tabel 2.142 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per-Kapita Sebulan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010-2014 Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rp) Tahun 2010

BAB II

100.000149.999

150.000199.999

200.000299.999

300.000499.999

500.000749.000

750.000999.999

1.000.000 atau lebih

0,81

4,39

21,60

29,74

20,20

10,02

13,24

Page II-128

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] 2011

0.88

5.62

25.14

33.98

19.99

8.07

6.32

2012

2.83

5.44

25.16

28.24

19.20

11.47

7.66

2013

0,85

2,26

11,41

28,41

21,16

15,30

20,62

2014

0

0,32

16,13

29,88

23,23

16,20

14,25

Sumber : BPS. Sulut 2015 Dari data di atas dapat dilihat bahwa Penduduk Minahasa Golongan Pengeluaran Perkapita sebulannya yang terbesar adalah 300.000-500.000 dan paling sedikit Pengeluaran Perkapita sebulannya adalah 100.000-149.000 Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Tabel. 2.143 Produktivitas Total Daerah TAHUN

NO

Uraian

1.

PDRB

2.

Jumlah Angkatan Kerja

46.579

46.300

3

Produktivitas total daerah

49,83

55,45

2010

2011

2012

2013

2014

2131968,2

2321257,1

2567702,1

2858339,9

3200747,2

40.125

71,25

46.398

68,98

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2015 Produktivitas total Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2010-2013 menunjukkan kenaikan,tetapi Produktivitas daerah tahun 2014 mengalami penurunan .

Nilai Tukar Petani NTP ditentukan oleh interaksi antara empat unsur harga yang terpisah, yaitu harga luaran pertanian, harga masukan pertanian, harga luaran sektor industri perkotaan (non pertanian) dan harga masukan sektor non-pertanian. Pemerintah dapat mempengaruhi keempat harga-harga diatas dengan tujuan yang sangat khusus. Kalau semua campur tangan pemerintah ini dikombinasikan, maka akan terbentuklah nilai tukar sektor pertanian/pedesaan terhadap sektor perkotaan atau industri. Oleh karena itu, nilai ini dapat dipakai sebagai petunjuk tentang keuntungan disektor pertanian dan kemampuan daya beli barang dan jasa dari pendapatan petani.

BAB II

Page II-129

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Seandainya campur tangan pemerintah ini tidak ada, maka nilai tukar akan ditentukan oleh kekuatan pasar. Kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang telah tercapai selama ini bisa terancam kelestariannya. Nilai Tukar Petani

(NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur

kesejahteraan petani walaupun nilai ini belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani. Oleh karena itu, NTP disebut sebagai salah satu indikator relatif yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. NTP dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP ditentukan oleh interaksi antara empat unsur harga yang terpisah, yaitu harga luaran pertanian, harga masukan pertanian, harga luaran sektor industri perkotaan (non pertanian) dan harga masukan sektor non-pertanian. Pemerintah dapat mempengaruhi keempat harga-harga diatas dengan tujuan yang sangat khusus. Kalau semua campur tangan pemerintah ini dikombinasikan, maka akan terbentuklah nilai tukar sektor pertanian/pedesaan terhadap sektor perkotaan atau industri. Oleh karena itu, nilai ini dapat dipakai sebagai petunjuk tentang keuntungan disektor pertanian dan kemampuan daya beli barang dan jasa dari pendapatan petani. Seandainya campur tangan pemerintah ini tidak ada, maka nilai tukar akan ditentukan oleh kekuatan pasar. Kecenderungan rendahnya NTP akan dapat mengurangi insentif petani meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal dalam jangka panjang. Kondisi demikian dapat mengurangi laju peningkatan produksi relatif terhadap laju peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga swasembada pangan terutama beras yang telah tercapai selama ini bisa terancam kelestariannya.Terjadinya penurunan nilai tukar petani disebabkan tingkat perubahan harga produk-produk non pertanian lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan harga-harga produk pertanian khususnya tanaman pangan.

NILAI TUKAR PETANI

BAB II

TAHUN 2011 100,2

Tabel 2.144 Nilai Tukar Petani TAHUN TAHUN 2012 2013 100,2

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100,2

Page II-130

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Nilai tukar petani Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2011 dan

2012 serta tahun 2013 adalah 100,2.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya : Tantangan dan permasalahan yang dihadapi pembangunan bidang Infrastruktur dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang adalah (1) rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan massal yang murah dan nyaman,terutama masyarakat perkotaan; (2) rendahnya aksesibilitas pelayanan; (3) pembangunan infrastruktur terbentur dengan permasalahan ketersediaan lahan yang berkompetisi dengan sektor-sektor lain termasuk properti (perumahan dan permukiman); (4) kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman, serta (5) belum memadainya ketersediaan daya listrik. Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap jumlah kendaraan semakin bertambah sehingga kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor serta adanya taksi gelap atau kendaraan pribadi yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya :

Tabel 2.145 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Perhubungan N0

BAB II

URAIAN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Page II-131

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

1

Panjang Jalan

441,2

488

539,9

539,28

659,2

2

Jumlah Kendaraan

10.435

10.867

12.074

13.416

14.907

3

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0,042

0,044

0,044

0,044

0,035

Sumber : Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kab. Minahasa Tenggara 2016 Dengan Pertambahan Penduduk dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kepemilikan kendaraan yang menuntut mobilitas tinggi dilihat dari tabel diatas bahwa rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan yang ada belum seimbang serta semakin berkurangnya kendaraan umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi dan motor yang semakin banyak. Tabel 2.146

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011 s/d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara No 1

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Orang

106.232 107.898 108.210 109.101 110.000 5,5 ton 5,6 ton 5,8 ton 6 ton 6,3 ton 2 Jumlah Barang Sumber : Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kab. Minahasa Tenggara 2016

Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW Dalam pembangunan Bidang Tata Ruang, isu strategis utama terkait erat dengan Agenda Pemerataan Pembangunan Antarwilayah terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan. Pemerataan pembangunan perlu dilengkapi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan rencana tata ruang (RTR), sebagai landasan utama dalam pembangunan, dengan rencana pembangunan yang serasi antarpemerintahan, antarsektor, antarwaktu serta antara darat dan laut. Keterpaduan pembangunan antarsektor sangat penting dalam perencanaan pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Keterpaduan perencanaan daratan, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan dapat mendorong kinerja pembangunan maritim dan perikanan yang menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan ini. Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033, Kawasan rawan bencana alam d i M i n a h a s a T e n g g a r a

BAB II

Page II-132

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

terdiri atas:

a. kawasan rawan gelombang pasang terdapat di pesisir Selatan meliputi pantai Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen; b. kawasan rawan longsor dan gerakan tanah meliputi kawasan sekitar Suhuyon, Lowatag, Lomangi, Amburumalad, Maimbeng, Kaluya,Pangu, Wongkai, Wioi, Gunung Wolitang; c. kawasan

rawan

banjir,

meliputi

kawasan

di

sekitar KecamatanBelang,

Kecamatan Pusomaen; Kecamatan Tombatu Utara dan Kawasan Sungai Kawiwi Kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara diperuntukan bagi industri pangan, industri logam dan elektronik serta industri kimia dan bahan bangunan, yang terdapat di: a. Pengembangan

industri

Kabupaten Minahasa

pangan

Tenggara

berada

di

seluruh Kecamatan di

sesuai karakteristik dan potensi sumber daya di

wilayah. b. Pengembangan industri logam dan elektronik, industri Kimia

dan

bangunan

berada di Kawasan Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratatotok c. Pembangunan

pabrik

semen

di

wilayah

Kecamatan Ratatotok.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sarana Perekonomian Jumlah Bank Umum di Kabupaten Minahasa Tenggara masih sedikit yaitu baru 3 buah yaitu : 1. BRI, dengan 3 Cabang, 2. Bank Mandiri dengan 1 Cabang 3. Bank Sulut dengan 1 Cabang. Masih terdapat tantangan yang dihadapi sektor keuangan khususnya perbankan dalam mengerakan perekonomian dan pembangunan di Minahasa Tenggara dimana masih tingginya suku bunga kredit dan terbatasnya akses kredit ke

perbankan untuk

UMKM, pertanian dan perikanan serta jumlah Bank yang masih sedikit yang beroperasi. Jumlah restoran di Kabupaten Minahasa Tenggara lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2011-2015 restoran yang ada baru 1 buah, persentase jumlah restoran sebesar 20,54%, berkurang menjadi 20,06% pada tahun sementara itu

jumlah rumah makan terus meningkat dari 45 buah tahun 2011

meningkat menjadi 95 buah pada tahun 2015.

Tabel 2.147 Jumlah Rumah Makan dan Restoran Tahun 2011 s.d 2015

BAB II

Page II-133

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun

Jumlah Rumah Makan dan Restoran

No

1.

Jumlah Rumah Makan

2.

Jumlah Restoran

2011

2012

2013

2014

2015

45

50

60

92

95

1

1

1

1

1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa Tenggara 2016

Jumlah penginapan di Kabupaten Miahasa Tenggara dari tahun 20112013 hanya 6 buah, baru tahun 2014 meningkat menjadi 8 buah dan meningkat menjadi 9 buah pada tahun 2015. Kabupaten Minahasa Tenggara belum memiliki hotel sampai saat ini. Jumlah restoran dan hotel tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 2.148 Jumlah Hotel dan Penginapan Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun

Jumlah Rumah Makan dan Restoran

No

1.

Jumlah Hotel

2.

Jumlah Penginapan

2011

2012

2013

2014

2015

6

6

6

8

9

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Minahasa Tenggara 2016 Disamping itu sarana ekonomi untuk mengerakan ekonomi masyarakat serta untuk penyerapan tenaga kerja (Hotel, dan Restoran serta perusahaan asuransi dan Bank Perkreditan Rakyat) masih kurang

dan belum ada di Kabupaten Minahasa

Tenggara

Lingkungan Hidup

NO 1

BAB II

Tabel 2.149 Fokus Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Lingkungan Hidup TAHUN URAIAN 2011 2012 2013 2014 Rumah tangga Pengguna pengguna air bersih

82,54

82,75

83,0

84,0

2015 84,3

Page II-134

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Keberhasilan indikator pembangunan Lingkungan Hidup adalah ketersediaan air

bersih yang digunakan oleh Rumah tangga. Jumlah Rumah tangga Pengguna pengguna air bersih di Minahasa Tenggara sampai 2015 adalah 84,3%.

Komunikasi dan Informatika Fasilitas listrik dan telepon Ketersediaan daya listrik Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pembangunan Komunikasi dan Informasi masih diperhadapkan dengan permasalahan yang ada dimana masih terbatasnya penyediaan akses komunikasi dan informatika, SDM yang kompeten dibidang tersebut yang masih terbatas. Menghadapi Perdagangan Bebas Kawasan Asia Tenggara yang mulai tahun 2015 Peningkatan

kualitas SDM dan penguasaan teknologi menjadi syarat mutlak

harus dilakukan oleh pemerintah nasional dan daerah berkerja sama dengan perguruan tinggi yang berada di daerah. Infrastruktur listrik dan telekomunikasi harus ditetapkan menjadi prioritas strategis nasional agar supaya kita tidak menjadi tamu di rumah sendiri. Tabel. 2.150 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Komunikasi dan Informatika N0

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Persentase rumah 1 tangga yang 97,37% 98.14 98,5 98,7 98,9 menggunakan listrik Saat ini di Indonesia masih kekurangan Daya Listrik termasuk di Minahasa

Tenggara, Sehingga pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi hal yang penting. Dari tabel diatas dapat dilihat bawha Rumah Tangga yang menggunakan listrik sangat tinggi yaitu 98,9%.

Penduduk yang menggunakan HP/Telepon Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa.

BAB II

Page II-135

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Tabel. 2.151 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013 2014

No 1.

Penduduk yang memiliki HP

2.

82.451

2015

95.695

99.765

105.740

125.740

Penduduk yang memiliki telepon 52 PSTN

55

55

55

55

3.

Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)

95.750

99.820

101.795

102.795

4.

Jumlah penduduk

5.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)X100

85.503 101.557 84

101.761

102.226

103.818

117.482

94,09

97,64

98,05

87,89

2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi Angka Kriminalitas Keamanan yang terjamin dan regulasi yang baik

serta penyederhanaan

prosedur perijinan sangat menentukan dalam peningkatkan iklim investasi dan usaha di Minahasa Tenggara Jika dilihat dari faktor keamanan dan ketentraman masyarakat Minahasa Tenggara pada dasarnya daerah ini merupakan daerah yang aman dan nyaman dengan kondisi masyarakat yang beragam baik dari factor suku, agama dan ras. Di Minahasa telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Minahasa Tenggara, dibentuk berdasarkan SK BupatiMinahasa Tenggara sebagai penjabaran dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Meskipun demikian harus diakui bahwa Minahasa Tenggara memiliki beberapa daerah rawan konflik di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu Kecamatan Tombatu, Tombatu Timur, Pasan dan Kecamatan Ratatotok. Sepanjang Tahun 2014 terjadi 4 kasus unjuk rasa, perkelahian antar kampung masih terjadi. Sedangkan sampai Juni ini keamanan relatif kondusif ini terbukti pada waktu pemilihan kepala desa di 34 Desa secara serentak di Minahasa Tenggara, tidak terjadi gejolak keamanan yang berarti, memang ada gangguan keamanan yang menyedot perhatian di Ratatotok, tapi itu telah ditangani dengan baik oleh Pemerintah, pihak berwajib dan masyarakat. Masalah yang cukup signifikan menjadi pemicu berbagai kasus kriminalitas adalah persoalan dan kekisruhan menyangkut ganti rugi tanah; pencurian dengan

BAB II

Page II-136

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

kekerasan; aksi traficing; belum seimbangnya antara lapangan kerja dengan tenaga kerja; pengangguran dan kemiskinan; miss interpretasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; berbagai penyakit masyarakat (minuman keras, narkoba, perkosaan, pencurian, dll) disamping adanya peningkatan suhu politik masyarakat yang terpengaruh terhadap kegiatan LSM tertentu mengekspresikan melalui aksi unjuk rasa/demonstrasi, dengan dalih memperjuangkan HAM, demokrasi, ketentraman, dan supremasi hukum.

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Masalah yang cukup signifikan menjadi pemicu berbagai kasus kriminalitas adalah persoalan dan kekisruhan menyangkut ganti rugi tanah; pencurian dengan kekerasan; aksi traficing; belum seimbangnya antara lapangan kerja dengan tenaga kerja; pengangguran dan kemiskinan; miss interpretasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; berbagai penyakit masyarakat (minuman keras, narkoba, perkosaan, pencurian, dll) disamping adanya peningkatan suhu politik masyarakat yang terpengaruh terhadap kegiatan LSM tertentu mengekspresikan melalui aksi unjuk rasa/demonstrasi, dengan dalih memperjuangkan HAM, demokrasi, ketentraman, dan supremasi hukum.

No

URAIAN

1

Jumlah Demo

2

Angka kriminalitas

Tabel 2.152 Fokus Iklim Investasi TAHUN TAHUN 2011 2012 3

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

2

3

4

1

5,01

7

4,73

2,04

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Minahasa Tenggara 2016 Jika dibandingkan dengan tahun 2011 di Kabupaten

Minahasa Tenggara

tercatat demo yang dilakukan 3 kali, tetapi ditahun 2015 menurun hanya 1 kali demo, demikian juga dengan angka kriminalitas menurun dari 5,01 % di 2015, turun menjadi 2,04% tahun 2015. Hal tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas politik

BAB II

Page II-137

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

dan keamanan di Kabupaten Minahasa Tenggara , sehingga para investor tidak perlu takut untuk tetap menanamkan modalnya di Kabupaten Minahasa Tenggara .

Tabel 2.153 Lama Proses Perijinan Kabupaten Minahasa Tenggara Jumlah Biaya resmi Lama mengurus NO Uraian persyaratan (rata-rata maks (hari) (dokumen) Rph) 1. SIUP 1 6 Gratis 2. TDP 1 6 Gratis 3. IUI 4. TDI 3 9 Gratis 5. IMB 13 11 46.315/m 6. HO 3 9 2.160.00 Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara 2016 Untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan investasi maka lama proses perijinan di perpendek/dipangkas lewat penyederhanaan birokrasi melalui pelayanan perijinan satu pintu.

Peraturan Daerah Minahasa Tenggara Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Kondisi iklim investasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.154

Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara Uraian 2011 2012 2013 2014

NO

2015

1.

Jumlah Pajak yang dikeluarkan

3

3

3

3

3

2.

Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi

3

3

3

3

3

3.

Jumlah Retribusi yang dikeluarkan

5

5

5

5

5

4.

Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi

3

3

3

3

3

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara 2016 Tabel 2.150 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

BAB II

Page II-138

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] NO 1.

Uraian

Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012

Jumlah Perda terkait perijinan

2013

1

2014

2015

2

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara 2016 Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Bupati. Apabila dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Bupati. Apabila dalam satu kali masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Selain sejumlah peraturan daerah, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara wajib memfasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang dimaksud disini adalah delegasi unjuk rasa, surat pengaduan masyarakat dan hasil temuan lapangan DPRD.

BAB II

Page II-139

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

NO 1.

Uraian

Tabel 2.155 Jumlah Peraturan Daerah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012

Peraturan Daerah

10

4

2013

2014

2015

5

12

7

Sumber : Bagian Hukum Sekretariad Daerah Kab. Minahasa Tenggara 2016

Status Des6 Tabel 2.156 Jumlah Desa Swasembada Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara 2011 2012 2013

No

Uraian

1.

Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya (Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.

2.

3.

Jumlah Desa/Keluarahan Swakarya (Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong Jumlah Desa/Keluarahan Swasembada (Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan

BAB II

2014

2015

105

102

99

96

93

39

42

45

48

51

Page II-140

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE] juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju 4. Jumlah Desa/Kelurahan Persentase Desa berstatus 5. swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4) X 100

144

144

144

144

144

72,22

75,69

77,08

82,64

68,11

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Minahasa Tenggara 2016

2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia Angka Pendidikan yang ditamatkan Tabel. 2.157 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas ijazah/ STTB yang dimiliki Tahun 2014 Ijazah/STTb Tertinggi yang dimiliki Diploma/STTB Kabupaten/Kota Regency/City

1 . Minahasa Tenggara

SMK

Diploma I/II

D III/ Sarjana Muda

5

6

7

8

D IV/ SD IV/ S1 ke atas1 ke atas 9

17,82

4,70

0,38

2,18

2,93

Tdk/Blm punya Ijazah SD

SD/MI/ PaketA

SLTP/MTs / Paket B

SMU/MA /Paket C

2

3

4

21,63

28,22

22,13

Jumlah

10 100,00

Sumber : BPS Sulut 2015 Peningkatan akses pendidikan tidak hanya dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal tetapi juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan non formal. Wujud konkritnya adalah penuntasan buta aksara melalui jalur formal maupun informal. Selaras dengan kebijakan pendidikan nasional maka pemerintah Minahasa Tenggara melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemberian bantuan kepada sekolah, pemberian beasiswa miskin dan berprestasi, pemberian dana bantuan operasional sekolah rintisan wajar 12 tahun, serta merehabilitasi gedung sekolah. Beradasarkan tabel diatas bahwa masyarakat Minahasa Tenggara memiliki ijazah yang terbanyak adalah SD, ini berarti bahwa tingkat pendidikan masyarakat Minahasa Tenggara banyak hanya lulusan Sekolah Dasar.

BAB II

Page II-141

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Rasio Ketergantungan Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi. Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan besarnya kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Tabel. 2.158 Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan (%)

Penduduk Kelompok Umur No

1

Tahun

2011

BAB II

Jumlah Penduduk Usia 0-14 thn

Penduduk Usia 15-64 thn

Jumlah Penduduk Usia 65 thn keatas

Anak

Lansia

Total

31.212

64.929

5.434

48

8

56

Page II-142

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

2

2012

30.719

64.932

6.110

47

9

56

3

2013

29.539

66.451

6.236

44

9

53

4

2014

29.722

63.635

10.461

47

16

63

Sumber : MinahasaTenggara Dalam Angka 2015 Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat beru-bahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk nonusia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital). Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

Rasio

ketergantungan

atau

angka

beban

tanggungan

penduduk

Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2011 mencapai angka 56, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung 56 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas) demikian juga di Tahun 2014 total rasio ketergantungan naik menjadi 63 berarti setiap 100 orang berusia produktif menanggung 63 usia belum produktif dan usia tidak produktif. 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I (Satu ) Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2017, sebagaimana dituangkan dalam Perubahan RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pemerintah daerah sampai triwulan I (satu) tahun 2016, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah. Adapun capaian kinerja pemerintah daerah

berdasarkan

urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang

dilaksanakan sampai triwulan I (satu) tahun 2016, Program/kegiatan yang mengacu pada 3 (tiga) dimensi pembangunan sesuai RPJMN 2014-2019 yaitu dimensi Pembangunan

Sumber

Daya

Manusia

(Pendidikan,

Kesehatan,

Perumahan,

Mental/karakter), dimensi Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan, Kedaulatan energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata dan

BAB II

Page II-143

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

Industri), Dimensi Pemerataan dan Kewilayaan (Antar kelompok pendapatan, Antar Wilayah : Desa, Pinggiran, Luar Jawa, Kawasan Timur) perlu terus dilanjutkan pada tahun 2017. Dengan Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tahun 2017 sebesar 7,1% dimana angka realisasi dan penyesuaian target berada pada kisaran 5,5 – 5,9%, diharapkan nanti akan terjadi juga penurunan angka kemiskinan berada pada kisaran 8,5 – 9,5% dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan yaitu 5 – 5,3%. Disamping program/kegiatan yang mengarah kepada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, ada juga program/kegiatan yang mengarah langsung kepada upaya pengurangan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran, Peningkatan Pelayanan Dasar, Penyediaan Infrastruktur Dasar, Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program terhadap target

BAB II

RKPD

tahun

2015

dapat

dijabarkan

sebagai

berikut:

Page II-144

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

BAB II

Page II-145

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

BAB II

Page II-146

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

BAB II

Page II-147

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

BAB II

Page II-148

[PE THE D


Tahun


2017

OCUMENT TITLE]

BAB II

Page II-149


Tahun


2017

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Presiden RI No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017 ditargetkan sebesar 7,1%. Untuk itu, pemerintah pusat akan mengupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah. Beberapa kebijakan nasional yang harus diantisipasi dan dimanfaatkan oleh daerah sesuai RPJMN 2015-2019 antara lain : 1.

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia. a. Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau di Luar Jawa, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Industrialisasi/hilirisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan yang mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja baru. b. Secara khusus akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan. c. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik

maupun

secara

internasional

(locally

integrated,

internationally

connected). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut untuk mewujudkan poros maritim dunia. BAB III

Page III-1


Tahun


2017

d. Peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri sangat diperlukan. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (skilled labor) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri. Untuk itu, perlu percepatan dan perluasan pembangunan SMK-SMK, politeknik, akademi komunitas, serta Balai Latihan Kerja (BLK). Untuk meperkuat daya saing industri manufaktur nasional, pembangunan Science dan Techno Park, sebagai center of excellence (kerjasama dunia usaha/swasta-Pemerintah- Perguruan tinggi)sangat diperlukan, terutama untuk mendorong tumbuhnya inovasi teknologi, khususnya untuk sektor pertanian dan industri. 2.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan, yang arah kebijakannya adalah : A. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal. a. Peningkatan produk unggulan dengan memanfaatkan SDA dan tenaga kerja setempat sehingga mendatangkan pendapatan penduduk; b. Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu; c.

Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan kurang mampu;

d. Peningkatan

kerjasama

yang

melibatkan

pemerintah,

dunia

usaha,

perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses kepada sumber penghidupan yang layak; B. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu. a. Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaan lembaga keuangan mikro, termasuk bentukan program-program pemberdayaan masyarakat; b. Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi lembaga keuangan mikro dalam skema

pembiayaan

keuangan

dan

memperbaiki

kerangka

regulasi

pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat seperti Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM); c. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan lembaga keuangan mikro; d. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis penjaminan untuk mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan; dan BAB III

Page III-2


Tahun


2017

e. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu. C.

Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan. a. Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, serta meningkatkan harmonisasi pendampingan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

masyarakat,

NGO/LSM,

perguruan

tinggi,

Tim

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), maupun oleh pihak swasta lainnya. b. Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keteram-pilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen keluarga, keterampilan wirausaha, keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal; c. Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan me-nyangkut aspek aplikasi keterampilan yang telah dikembang-kan dan/atau aplikasi dalam pengembangan usaha; d. Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, dan BUMN/BUMD untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam wirausaha dan akses kepada kegiatan ekonomi produktif; dan e. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendu-kung peningkatan keterampilan melalui integrasi dengan kelembagaan dan program pemerintah daerah. D.

Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan. a. Mengoptimalkan pengelolaan aset tanah melalui program reforma aset, kepemilikan tanah terutama bagi petani gurem secara selektif, disertai pembinaan yang memadai sebagai sumber penghidupan yang layak; b. Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan lahan penduduk miskin agar dapat diketahui secara pasti upaya-upaya apa saja yang masih perlu dan bisa dilakukan oleh para pihak dalam mendukung optimalisasi pengelolaan lahan tersebut; c. Koordinasi dan harmonisasi peran para pihak di tingkat pusat dan daerah dalam

mendukung

pengembangan

lahan

penduduk

miskin

secara

maksimal; BAB III

Page III-3


Tahun


2017

d. Evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut berjalan dan mendiskusikan kembali dengan para pihak terkait inovasiinovasi apa yang masih mungkin dilakukan sebagai jalan keluar bagi peningkatan penghidupan masyarakat miskin secara lebih baik. 3.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dicapai melalui: a. peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; b. Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; c. Akselerasi pertumbuhan pariwisata; d. Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta e. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Perubahan metode perhitungan PDRB yakni perubahan tahun dasar dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 dan perubahan jumlah sektor, dari 9 sektor menjadi 17 sektor membuat perubahan dalam hasil perhitungan PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara.

Beberapa sektor termasuk sektor pertanian mengalami

perubahan karena perburuan dimasukkan atau disatukan dengan pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah yang terbesar, jauh melampaui kontribusi sektor kedua terbesar dari sektor konstruksi mencapai 20,33

yang

persen yang meningkat dari 18,30 persen pada tahun 2013.

Serapan tenaga kerja di sektor industri meningkat dari 5,00 persen pada 2013 menjadi 7,99 persen pada 2014. Sektor industri pengolahan meningkat serapan tenaga kerjanya dari 11,62 persen menjadi 17,82 persen sementara kontribusinya terhadap PDRB dari 11,14 persen menjadi hanya 4,95 persen.

Sektor

perdagangan dan sektor jasa adalah penyerap tenaga kerja terbesar berikutnya, yakni masing-masing 17 dan 12 persen. Sektor industri secara drastis menurun kontribusinya padahal jumlah tenaga kerjanya meningkat drastis. Hal ini memberikan indikasi bahwa produktivitas sektor industri masih sangat rendah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan komitmen untuk menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja sektor industri.

BAB III

Page III-4


Tahun


2017

Dalam jangka panjang, sektor industri (pengolahan) perlu meningkat kontribusinya terhadap PDRB melalui peningkatan produksi dan produktivitasnya. Hal ini memerlukan investasi yang meningkat secara memadai. Fakta bahwa sektor industri sangat kecil kontribusinya terhadap perekonomian daerah hendaknya tidak menyurutkan niat untuk mengembangkannya, tetapi seharusnya menjadi pemacu upaya serius untuk mengembangkannya karena sektor industri memiliki potensi yang besar untuk menjadikan ekonomi suatu daerah dan negara maju. Tidak ada negara maju yang lemah industrinya dan tidak ada negara yang industrinya maju tidak menjadi negara maju. 3.1

Pertumbuhan Sektoral Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi penting untuk dikaji agar dapat diketahui

perkembangan perekonomian secara sektoral atau terinci sehingga dengan demikian dapat diketahui sektor mana yang tumbuh cepat, sedang ataupun lambat. Hasil kajian pertumbuhan sektoral dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara (%) Tahun

Industrial Origin

RataRata

2012

2013

2014

Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan

4.84

4.72

5.16

4.91

Pertambangan dan Penggalian

6.07

6.81

6.47

6.45

Industri Pengolahan

6.70

8.78

8.54

8.00

17.38

29.71

9.73

18.94

2.66

1.52

1.06

1.75

8.40

8.59

8.44

8.47

6.61

5.56

6.31

6.16


7.21

6.78

6.91

6.97

Penyediaan Akomodasi Makan Minum

6.71

6.21

7.23

6.71


7.03

6.37

6.58

6.66

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Sepeda dan Mobil

BAB III

Page III-5


Tahun


2017


5.90

9.93

3.98

6.60

Real Estate

7.12

6.08

6.84

6.68

Jasa Perusahaan

6.97

4.13

6.77

5.96

5.25

6.70

6.27

6.07

Jasa Pendidikan

6.37

6.55

6.58

6.50


6.65

6.81

7.15

6.87

Jasa Lainnya

6.45

7.55

7.39

7.13

PDRB/PDRB Tanpa Migas

6.32

6.45

6.61

6.46

Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 3.1 maka sektor ekonomi atau Industrial Origin yang memiliki pertumbuhan yang paling tinggi adalah pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 18,94 %. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang tinggi juga adalah sektor konstruksi dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8.47 %. Sektor indusri pengolahan memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8 %. Sektor ekonomi jasa lainnya juga memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup tinggi yakni sebesar 7,13 %. Sektor–sektor ekonomi yang lain memiliki laju pertumbuhan rata-rata yang hampir sama per tahunnya yakni berkisar antara 6 %-7 %. Namun Sektor pertanian,kehutanan, dan perikanan memiliki laju pertumbuhan yang tergolong lambat yakni rata-rata per tahun 4,91. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan terendah adalah sektor Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang hanya memiliki laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,75 %. 3.2

Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam tiga tahun

terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

BAB III

Page III-6


Tahun


2017

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara


Hasil olahan data yang tersaji dalam Grafik 4.1 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki trend pertumbuhan yang terus meningkat setaipa tahunnya. Tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,32 %. Tahun 2013 meningkat menjadi 6,45 % dan Tahun 2014 kembali meningkat menjadi 6,61 persen. Trend laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat ini mengandung makna bahwa kegiatan perekonomian di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam tiga tahun terakhir semakin meningkat dan terus berkembang secara positif. 3.3

Struktur Ekonomi Struktur ekonomi dalam kajian ini dianalisis dengan melihat besaran kontribusi

atau determinasi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara dalam empat tahun terakhir (2011-2014). Hasilnya adalah sebagai berikut :

BAB III

Page III-7


Tahun


2017


Grafik 3.2 Kontribusi Sektoral Terhadap Perekonomian Kabupaten Minahasa (rata-rata per tahun - %)

Berdasarkan gambaran yang tersaji dalam Grafik 4.2 maka dapat dilihat bahwa sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor pertanian,kehutanan,dan perikanan dengan besaran kontribusi atau share rata-rata per tahun sebesar 31,96 % terhadap total perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara. Sektor ekonomi yang juga memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian adalah sektor konstruksi dengan kontribusi rata-rata per tahun sebesar 20,21 %. Sektor ekonomi yang lain memiliki kontribusi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kedua sektor ekonomi tersebut diatas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam empat tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan turunannya dimana peran sektor ini adalah yang paling besar dalam perekonomian. Peran sektor konstruksi yang cukup besar dalam perekonomian memberi makna bahwa pembangunan konstruksi gedung-gedung terutama gedung milik pemerintah berlangsung pesat seiring terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun

2007.

Juga

pembangunan

sarana

dan

prasarana

fisik

lainnya

seperti

jalan,jembatan, talud, gorong-gorong dan lain sebagainya menjadi sangat penting sebagai sarana dasar dalam menunjang pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah secara umum. Inilah yang menyebabkan kontribusi sektor konstruksi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara. BAB III

Page III-8

3.4


Tahun


2017

Pendapatan Per Kapita Pendapatan per kapita Kabupaten Minahasa Tenggara dikaji melalui pendekatan

besaran nilai ekonomi per tahun melalui Produk Domestik Regional Bruto Nominal terhadap jumlah penduduk. Hasil kajian adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Pendapatan Per Kapita Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Tenggara Pendapatan Per Kapita Per Tahun (Rp)

Pendapatan Per Kapita Per Bulan (Rp)

2011

22,852,287.47

1,904,357.29

2012

25,232,673.62

2,102,722.80

2013

27,960,985.46

2,330,082.12

2014

30,827,737.96

2,568,978.16

Tahun


Hasil kajian dalam Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2011 hingga 2014 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah jika pendapatan per kapita meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. 3.5

Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi. Tinggi

rendahnya tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah

harus

mampu

mengurangi

tingkat

kemiskinan

dalam

setiap

periode

pembangunan. Tingkat kemiskinan yang tinggi menggambarkan bahwa masih banyak penduduk yang hidup terkungkung oleh kemiskinan dan berada dalam standard hidup yang rendah. Sebaliknya tingkat kemiskinan yang rendah menggambarkan bahwa semakin banyakpenduduk yang memiliki kehidupan yang lebih layak dan telah mampu keluar dari tekanan kemiskinan. Hasil kajian mengenai kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

BAB III

Page III-9


Tahun


2017

Grafik 4.3 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara (%)

Sumber : BPS Minsel-Mitra-Data diolah,2015

Grafik 3.3 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2007 hingga 2014 memiliki tren yang cenderung mengalami penurunan. Tahun 2007 tingkat kemiskinan berada pada 22,21 %, namun seiring pertambahan periode pembangunan, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tingkat kemiskinan yang terendah

adalah 14,24% di tahun 2012. Berdasarkan hasil

yang tersaji dalam grafik 3.3 ini maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara mampu menurunkan tingkat kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir. 3.6

Tingkat Pengangguran Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah menunjukkan kemampuan

penyerapan lapangan kerja lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja atau pencari kerja yang ada di di daerah tersebut. Tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

BAB III

Page III-10


Tahun


2017

Grafik 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Minahasa Tenggara

Sumber : BPS Minsel-Mitra-Diolah

Berdasarkan data yang tersaji dalam Grafik 4.4 maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2011 hingga 2014 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa peluang kerja selama empat tahun terakhir semakin meningkat dan daya serap lapangan kerja yang ada juga meningkat. 3.7.

Inflasi Kecenderungan kenaikan harga secara terus menerus atau inflasi merupakan

penyakit makro ekonomi yang harus dipantau dan terus dijaga agar tetap berada pada kisaran yang normal sesuai kondisi perekonomian. Inflasi di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diestimasi melalui besaran inflasi di Kota Manado sebagai Kota yang menjadi acuan penghitungan inflasi di Sulawesi Utara. Tabel 3.3 Estimasi Inflasi di Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Inflasi Kota Manado

BAB III

Tahun

Inflasi (%)

2012

6.04

2013

8.12

Page III-11


Tahun


2017

2014

9.67

Sumber : BPS Sulut, 2015

Inflasi di Kabupaten Minahasa Tenggara diestimasi tidak akan jauh berbeda dengan besaran inflasi di Kota Manado sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 3.3. Beberapa faktor dapat dianggap memicu inflasi di kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015 antara lain berkaitan dengan rencana pemerintah pusat seperti tekanan menurunkan subsidi, rencana kenaikan tarif listrik dan BBM, peluang peningkatan investasi, dan spirit ekonomi kerakyatan. Secara internal berkaitan dengan kondisi di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka kondisi alam dan iklim berupa kemarau yang cukup panjang baru-baru ini dan kondisi lautan yang bergelora akan memicu terjadinya kenaikan harga. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018 Dalam penelitian mengenai Daya Saing Daerah oleh Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (LP-UI) tahun 2014, dengan teknik analisis daya saing Multy Sectoral Analysis (MSA) menggunakan 12 komponen pembentuk daya saing di 15 kabupaten/kota di Sulut memperlihatkan bahwa komponen Letak Geografis, Kesehatan dan Pendidikan Dasar, serta Perguruan Tinggi dan Pelatihan merupakan komponen unggulan di berbagai kabupaten/kota. Sementara itu, Pasar Tenaga Kerja merupakan komponen yang paling lemah. Sektor ketenagakerjaan

perlu

mendapat

perhatian

utama dalam strategi

peningkatan saya saing seluruh kabupaten/kota se-Sulut, sedangkan letak geografis yang strategis harus dimanfaatkan lebih baik, dimana Sulut bisa menjadi pintu gerbang Indonesia ke arah pasar di wilayah Pasifik.

BAB III

Page III-12


Tahun


2017

Gambar 3.1 Indeks Daya Saing 12 Aspek Minahasa Tenggara

Sumber : Bank Indonesia Tahun 2014

Analisis daya saing MSA menggunakan 7 komponen pembentuk daya saing di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara menunjukkan komponen yang paling sering banyak muncul di berbagai daerah sebagai komponen unggulan adalah Kolaborasi Sektoral, Kolaborasi Institusi dan Kemungkinan Pengembangan Pasar. Sementara itu, komponen terlemah yang paling sering muncul di berbagai daerah adalah Risiko Wilayah dan Potensi Ekonomi. Gambar 3.2 Indeks Daya Saing 7 Aspek Minahasa Tenggara

BAB III

Page III-13


Tahun


2017

Sumber : Bank Indonesia Tahun 2014

Dari gambaran hasil penelitian tersebut di atas maka tantangan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja

serta pengembangan

industri pengolahan sebagai penggerak ekonomi. Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian regional dan nasional serta kebijakan ekonomi Minahasa Tenggara pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,65 %. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini dapat dicapai dengan meningkatkan produksi pada sektor primer seperti produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan/galian. Sedangkan sektor sekunder seperti industri pengolahan akan mulai digenjot dengan memanfaatkan pengolahan hasil-hasil potensi daerah seperti hasil pertanian, perkebunan dan perikanan untuk mempertinggi daya saing dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Pada

tahun

2017

prospek

perekonomian

Kabupaten

Minahasa

Tenggara

diperkirakan akan lebih baik dengan langkah-langkah : 1. Landasan

ekonomi diharapkan dari pengembangan agrobisnis sektor utama yaitu

sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pariwisata. Khusus untuk pertanian (kelapa) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan bahwa industri pengolahan kelapa sebagai kompetensi inti industri Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Permen Perindustrian Nomor : 142/MIND/PER/12/2012 tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Minahasa Tenggara dengan mendorong terwujudnya sinergi hulu dan hilir (backward & forward linkage) industri kopra dan minyak goreng kelapa serta BAB III

Page III-14


Tahun


2017

terwujudnya by product (produk samping) termasuk upaya pengembangan teknologi pengolahan kopra putih. 2. Meningkatnya investasi swasta baik investor lokal maupun asing yang didukung dengan upaya peningkatan ketersediaan ketenaga kerjaan yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana berupa infrastruktur Dasar dan ketersediaan energi,

serta pengembangan layanan managemen birokrasi pemerintah yang

memberikan kemudahan berusaha (easy business) agar dapat meningkatkan daya saing terutama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016. 3. Berkembangnya iklim usaha perdagangan non konvensional, pengembangan perdagangan antar wilayah khususnya mendorong pengembangan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan, peningkatan upaya pembinaan terhadap usaha dagang kecil menengah khususnya penataan pedagang informal dan penciptaan usaha pemula (startup company) ; 4. Terjaganya daya beli masyarakat dengan mengembangkan sektor unggulan antara lain pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan enabler rantai nilai pariwisata berupa penyelenggaraan promosi dan pembinaan usaha lokal dan pengembangan destinasi wisata berupa pembangunan infrastruktur pendukung, promosi investasi di tujuan wisata, pengembangan wisata bahari, pengembangan desa wisata selain itu juga dikembangkan Ekonomi Kreatif masyarakat yang mencakup kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi. 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan amanat Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemberian sumber keuangan

Negara

kepada

Pemerintah

Daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Dana Transfer ke Daerah terdiri dari : (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; dan (c) Dana Transfer lainnnya. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi daerah tercermin dari transfer Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Minahasa Tenggara pada BAB III

Page III-15


Tahun


2017

tahun 2016 menunjukan peningkatan dibandingkan tahun 2015, yang tercermin dari peningkatan

alokasi Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus

yang meningkat dari Rp. 543.661.223.000,00 menjadi Rp. 614.017.404.000,00 untuk tahun

2017

diproyeksikan

akan

mengalami

penigkatan

menjadi

Rp.

644.718.274.200,00 atau sebesar 4,99%. Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun pada tahun 2017 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 4 % s/d 5 %. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD nanti. Untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, komponen bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang menunjang pendapatan daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 diperkirakan sebesar 1,7%. Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Derah

di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan barometer

tingkat kemandirian daerah

dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai

dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemberian sumber keuangan

Negara

kepada

Pemerintah

Daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Dana Transfer ke Daerah terdiri dari : (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; dan (c) Dana Transfer lainnnya.

BAB III

Page III-16


Tahun


2017

Perhitungan alokasi dana perimbangan dilakukan dengan menggunakan formula, kriteria dan prosentase tertentu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. a. Dana Bagi Hasil Alokasi Dana Bagi Hasil ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance) antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip yang digunakan adalah by origin , yakni daerah penghasil mendapatkan bagian (prosentase) yang lebih besar, sementara daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Prinsip lainnya adalah berdasarkan realisasi Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana Bagi Hasil terdiri dari : i. DBH Pajak yaitu PBB (selain PBB Perkotaan dan Perdesaan), PPh pasal 21 dan 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) ii. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) iii. DBH Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi b. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah alokasi DAU sekurang kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sasaran yang ingin dicapai DAU pada tahun 2017 adalah peningkatan kualitas belanja daerah dalam hal penyediaan dan pengelolaan pelayanan public serta infrastruktur dasar antara lain dengan menggunakan prinsip non hold harmless. c.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

BAB III

Page III-17


Tahun


2017

prioritas nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah terbantunya daerah dalam membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Tiga kriteria alokasi DAK ke daerah yaitu: (i) kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD; (ii) kriteria khusus, dirumuskan

berdasarkan

peraturan

perundang

undangan

yang

mengatur

penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; (iii) kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh kementrian terkait. Pada tahun 2016, dilakukan restrukturisasi bidang DAK yang mencakup dua kelompok yaitu DAK Pelayanan Dasar dan DAK Non Pelayanan Dasar dengan rincian 14 bidang, sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan. Pemerintah akan memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah daerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, pesisir dan kepulauan, bersinergi dengan dana dana kementrian dan lembaga. Dana transfer lainnya merupakan komponen dana

transfer ke daerah selain dana

perimbangan dan dana otonomi khusus yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, mendukung percepatan pembangunan di daerah dan mendukung pencapaian atas target pembangunan nasional. Dana Transfer lainnya terdiri dari 7 (tujuh) komponen yaitu : (1) Dana Keistimewaan D.I Yokyakarta; (2) Tunjangan Profesi Guru PNSD; (3) tambahan Penghasilan Guru PNSD; (4) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (5) Dana Insentif Daerah; (6) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2); dan (7) Dana Darurat. Kebijakan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2017 akan difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama seiring dengan penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah sekaligus mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi. Hal ini terkait dengan peningkatan local taxing power guna memperbesar sumber pendapatan daerah, terutama pasca dilaksanakannya devolusi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkotaan dan Perdesaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BAB III

Page III-18


Tahun


2017

Arah Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RKP

tahun

2017 adalah : 1. Meningkatkan

kapasitas

fiskal

daerah

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; 4. Memprioritaskan

penyediaan

pelayanan

dasar

di

daerah

tertinggal,terluar,terpencil,terdepan dan pasca bencana; 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar; 6. Mendorong kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efesien,efektif, transparan dan akuntabel; 7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke daerah dan dana desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; 8. Meningkatkan kualitas dan pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa 9. Mengalokasikan Dana Desa kepada Kabupaten/Kota sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis melalui mekanisme transfer. 3.3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.2.1

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pemerintah yang bersifat khusus dibidang pendapatan daerah, landasan hukumnya ialah : BAB III

Page III-19

a.


Tahun


2017

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang

nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 3984); b.

Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3987);

c.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);

d.

Peraturan Direktur Pajak nomor Per-60/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB;

e.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 05 Tahun 2011 tentang PBB-P2;

f.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

g.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

h.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

i.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

j.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

k.

Peraturan Pemerintah nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara nomor 4049)

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah A. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi : BAB III

Page III-20


Tahun


2017

1. Meningkatkan

penerimaan

pendapatan

daerah

melalui

pendataan

berkelanjutan. 2. Meningkatkan potensi Sumber Pendapatan Daerah baik Pajak dan Retribusi daerah. 3. Meningkatkan kerja sama dengan Dipenda Provinsi dan Pemerintah Pusat c.q KPP Pratama Kotamobagu dalam Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak. 4. Merevisi Perda terkait Perubahan NJOP. B. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dengan : 1. Meningkatkan pengetahuan petugas pajak tentang tata cara pemungutan pajak. 2. Meningkatkan pengetahuan melalui Diklat PPNS Pajak dan Retribusi untuk penyelesaian Piutang Pajak dan Retribusi. 3. Meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui penyediaan mobil keliling dan Pajak Corner. 4. Meningkatkan pelayanan melalui pengguna SIMDA Pendapatan dan SIMPD (Pajak Daerah dan PBB-P2). 5. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui ketersediaan Gedung Kantor yang Representatif. C. Meningkatkan Pendapatan PAD melalui penerapan Sistem Online dengan meningkatkan penguasaan sistem pengelolaan yang berbasis IT D. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan dan retribusi pelayanan yang disiapkan dengan : 1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap Wajib Pajak. 2. Meningkatkan potensi-potensi yang ada disesuaikan dengan data Realisasi dan Proyeksi. Pungutan pajak daerah diatur dengan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah maka daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dari sebelas jenis pajak kewenangan daerah, delapan jenis pajak yang ditargetkan yakni : 1. BAB III

Pajak Hotel sebesar Rp. 1.000.000 Page III-21


Tahun


2017

2.

Pajak Restoran sebesar Rp. 360.000.000

3.

Pajak Reklame sebesar Rp.20.000.000

4.

Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 1.189.800.000

5.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 428.200.000

6.

Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.4.000.000

7.

Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 30.000.000

8.

Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 1.200.000.000. Mengingat pentingnya pajak bagi peningkatan keuangan daerah untuk mencapai

tujuan tersebut maka pemerintah daerah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang didasari dengan dialihkannya kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dan dituangkan dalam Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 182. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tidak lannjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah : 1.

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaran otonomi daerah

2.

Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah da retribusi daerah)

3.

Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah

4.

Memberikan kewenanan kepada daerah dalam penetapan taif pajak daerah.

5.

Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

BAB III

Page III-22


Tahun


2017

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan

untuk

membiayai

semua

pengeluaran

termasuk

pengeluaran

pembangunan. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut selayaknya setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal – hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya : 1. Fungsi anggaran (Budgeter) 2. Fungsi mengatur (Regulerand) 3. Fungsi demokrasi 4. Fungsi redistribusi. Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yaitu : 1. Stelsel nyata (riil stelsel) 2. Stelsel anggapan (Fictive stelsel) 3. Stelsel campuran. Arah pembangunan dibidang perpajakan tentu selain dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan

perekonomian

juga

untuk

menumbuhkan

kepercayaan

masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan, dukuungan sarana dan prasarana, termasuk proses peradilan pajak yang cepat dan murah serta adanya pengawasan yang efektif dari masyarakat umumnya maka telah dilakukan perubahan sistem perpajakan lama dari official Assesment System menjadi Self Assesment System sehingga dengan Self Assesment System, Pemerintah iingin memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri dengan cara menghitung sendiri, menyetor jumlah pajaknya sendiri, serta mengisi dan melaporkan laporan pajaknya sendiri sesuai perhituungan dan data yang dimiliki sendiri oleh wajib pajak. Masih tingginya realisasi dan target pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap dana perimbangan dimana pada tahun 2016 ditetapkan 614.017.404.000,00 atau sebesar 82,8 % dari total pendapatan

Rp.

yaitu sebesar Rp.

768.562.788,963,00 menunjukan bahwa peran dana pusat masih cukup tinggi dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah Rp. 12.572.300.000,00 atau BAB III

Page III-23


Tahun


2017

sebesar 2,27% dan dana transfer otonomi khusus Rp 46.217.558.000,00 atau sebesar 9,9%. Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 dalam pembentukan pendapatan daerah masih menempatkan dana perimbangan dengan porsi terbesar yaitu bernilai Rp. 714.776.351.905.00 atau sebesar 82,8% dari total

target

pendapatan

yaitu

Rp.

914.811.699.285,00

meningkat

Rp.

100.758.947.905,00 atau naik sebesar 15% dibandingkan dana perimbangan tahun 2016. Dana otonomi khusus daerah Rp. 46.217.558.000,00 atau sebesar 6,8% dari total target pendapatan, meningkat sebesar Rp. 9.705.687.180,00 dibandingkan dana otonomi khusus daerah tahun 2016.

atau 10%

PAD ditargetkan Rp

12.572.300.000,00

BAB III

Page III-24


Tahun


2017

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 s.d tahun 2018 JUMLAH (Rp) NO.

URAIAN

Realisasi

Realisasi

Tahun 2014

Tahun 2015

12,572,300,000.00

Proyeksi

Tahun 2017

Tahun 2018

13.572.300.000.00

14.572.300.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1

Pajak daerah

3.148.358.311,00

3,846,503,992.00

3,033,000,000.00

3.033.000,000.00

3.033.000,000.00

1.2

Retribusi daerah

1.596.832.400,00

911,266,554.00

539,300,000.00

539,300,000.00

539,300,000.00

1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

0,00

0.00

0.00

0.00

1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

9.888.142.338,08

9.000,000,000.00

10.000,000,000.00

10.000,000,000.00

2

DANA PERIMBANGAN

2.1

Dana bagi hasil bukan pajak

2.2

Dana alokasi umum

BAB III

468.194.580.839,00 hasil

17.620.813.839,00 400.661.737.000,00

13,605,648,046.00

Proyeksi

1

pajak/Bagi

14.633.333.049,08

Tahun 2016

0.00 8,847,877,500.00 543,661,223,000.00 16,897,424,000.00

614.017.404.000.00 16,897,424,000,00

385,145,539,000.00

413,040,720,000,00

Page III-25

714.776.351.905.00

750.515.169.500,25

19,608,177,050.00

20.588.585.902,50

487.209.106.835.00

511.569.562.176,75


Tahun


2017

2.3

Dana alokasi khusus

49.912.030.000,00

3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

3.1

Hibah

3.2

Dana darurat

3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

12.818.893.493,00

3.4

Dana Penyesuaian Khusus

51.872.457.000,00

3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya

0,00

3.7

Dana Desa

0,00

3.8

Pendapatan lainnya :

dan

71.304.330.651,00

Otonomi

JUMLAH

BAB III

:

184,079,260,000,00

141,618,260,000.00 88.106.655.607.00

141.973.084.963,00

207.959.068.020.00

186.463.047.380,00

218.367.021.421,00 195.786.199.749,00

5.000.000.000,00

300,000,000.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

17.897.603.963.00

14.397.603.963,00

16,638,710,000.00

17.470.645.500,00

33.644.229.644.00

46.217.558.000.00

55,923,245,180.00

58.719.407.439,00

0.00

0.00

0,00

113.901.092.200,00

119.596.146.810,00

0.00

0,00

0.00 36.264.822.000.00

1.612.980.158,00

0.00

554.132.244.539,08

645.373.526.653,00

81.357.923.000,00 0.00 768.562.788.963,00

Page III-26

914.811.699.285,00

960.873.669.249,00

BAB III


Tahun


2017

Page III-27

3.3.2.2


Tahun


2017

Arah Kebijakan Belanja daerah Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan target capaian kinerja pada setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya Pemerintah daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara harus mampu menjawab

tuntutan tersebut di atas melalui berbagai program dan kegiatan yang tercermin dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Kebijakan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan penyusunan anggaran yang lebih bersifat teknis dan operasional. Pada dasarnya alokasi belanja tahunan daerah, tercermin pada APBD yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat masing-masing, maka sudah semestinya penganggaran tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu a. Transparan Dan Akuntabel. Hal ini sesuai dengan kerangka otonomi daerah dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bertanggung jawab, dimana diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah. Mengingat anggaran merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab BAB III

Page III-28


Tahun


2017

pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Semua alokasi dana yang diperoleh dan penggunannya harus dapat dipertanggungjawabkan. b. Disiplin Anggaran. Anggaran yang disusun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengesampingkan

keseimbangan

antara

pembiayaan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. c.

Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, Artinya alokasi dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disusun berlandaskan asas efesiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang berkualitas bagi masyarakat.

d. Keadilan Anggaran, Penggunaan

anggaran

secara

adil

untuk

kepentingan

seluruh

kelompok

masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah adil secara gender. Sehubungan hal hal tersebut di atas maka esensi strategi belanja daerah pada tahun 2017 diarahkan pada strategi : (i) mendukung tarjaganya pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi (pro growth);

(ii) meningkatkan produktivitas dalam

kerangka perluasan kesempatan kerja (pro job); (iii) meningkatkan dan memperluas program pengentasan kemiskinan (pro poor); (iv) mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment). Kebijakan belanja daerah tahun 2017 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) serta Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diarahkan

untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur

dan pembangunan desa, dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu dengan memperhatikan : 1. Diprioritaskan pada pos belanja yang wajib dikeluarkan pemerintah daerah yaitu belanja

pegawai sebesar Rp 298,185,695,242.38 atau sebesar

42,90 % dari

seluruh belanja yaitu Rp. 761.745.840.644,10. Belanja hibah Rp 3.000.000.000,00 atau sebesar 0,47%. BAB III

Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji Page III-29


Tahun


2017

dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana. 2. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. Proporsi Belanja Daerah dapat dikelompokan dalam dua bagian besar yaitu belanja Operasional dan Belanja Modal.

Dilihat dari komponennya pagu anggaran

belanja tahun 2016 belanja modal Rp. 315.116.922.457,80 atau sebesar 41,81 % dari total anggaran belanja yaitu Rp. 753.771.840.644,10

sementara belanja operasional

tercatat Rp. 303.028.882.582,10 atau sebesar 40,2%. Tingginya komposisi belanja modal menunjukan komitmen Pemerintah daerah yang besar demi memberikan dukungan fiskal untuk komponen belanja tahun 2017 terlebih yang memberikan multiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomian. Komponen belanja pemerintah juga dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung berarti alokasi belanja yang ditetapkan dapat diukur atau dibandingkan dengan out put yang dihasilkan diantaranya dalam bentuk penambahan aset. Sementara belanja tidak langsung berarti anggaran belanja yang bersifat common cost atau digunakan secara bersama sama untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja non investasi. Pagu belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 458.366.958.062,00 atau 59,8% dari total anggaran belanja yaitu Rp. 761.745.840.644,10. Meningkat sebesar Rp. 29.864.184.880,00 atau sebesar 15% dibandingkan dengan belanja langsung tahun 2015.

Belanja tidak langsung tercatat Rp. 303.378.882.582,10 meningkat

sebesar Rp

27.184.443.871,10 atau 50.8% dibandingkan dengan belanja tidak

langsung tahun 2015. Dengan menggunakan proyeksi kenaikan 10%, penerimaan Dana Perimbangan tahun 2017 sebesar Rp. 714.776.351.905.00 setelah dikurangi proyeksi penerimaan DAK 2017 sebesar Rp. 207.959.068.020.00 maka untuk alokasi belanja langsung ADD untuk 135 desa berjumlah Rp. 714.776.351.905.00 x 10% = Rp. 71.477.636.190,50 atau Rp. 529.463.964,37/desa. BAB III

Page III-30


Tahun


2017

Tabel 3.8 Realisasi Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018

JUMLAH NO

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.2

Belanja pegawai

1.3

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

2014

2015

Tahun 2016

205,622,448,128.00

243.000.786.110.00

Belanja barang

-

-

1.4

Belanja subsidi

-

-

1.5

Belanja hibah

3,781,350,000.00

1.6

Belanja bantuan sosial

1,964,500,000.00

1.7

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

1.8

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1.9

Belanja tidak terduga

A

BAB III

URAIAN

4.727.500.000,00 135,000,000.00

274.633.663.026,60

55.573.731.860.00

31,210,000.00

350,000,000.00

298,185,695,242.38

313.094.980.000,00

-

4.834.000.000.00 150,000,000.00

102.084.402.810,40

Jumlah Belanja

Proyeksi pada Tahun 2018

-

-

-

20,270,273,710.00

Proyeksi /Target 2017

350,000,000.00

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

-

102.084.402.810,40

102.084.402.810,40

350,000,000.00

350,000,000.00

404.620.098.052,00

Page III-31


Tahun


2017

Tidak Langsung : 2

BELANJA LANGSUNG

2.1

Belanja pegawai

2.2

Belanja barang dan jasa

2.3

Belanja modal

Jumlah Belanja Langsung : TOTAL JUMLAH BELANJA (A+B):

B

BAB III

211,839,583,340.00

6,902,331,400.00

303.787.017.970,00

12.983.643.000.00

92,908,128,602.00

129.366.662.705.00

183,108,344,790.00

269.046.379.677.00

230,857,817,503.00 442,697,400,843.00

411.396.685.382,00 715.183.703.352,00

382.052.065.837,00

14.282.007.300,00 142.303.328.975,50 295.951.017.644,00

419.529.382.810,00

15,384,592,255.12 133,419,046,909.50 355,400,014,703.58

16.923.051.480,50 146.760.951.599,00 390.940.016.173,30

452.536.353.919,70

458.366.958.062,00

554.624.019.252,30

834.588.419.756,70

761.745.840.644,10

974.153.402.062,30

Page III-32


Tahun


2017

3.3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan umum dari sisi pembiayaan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

akuntabilitas

perencanan

anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja

program/kegiatan.

Pembiayaan

daerah

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

terdiri

dari

penerimaan

Selisih antara penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan disebut dengan pembiayaan netto.

Pembiayaan

disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Untuk Tahun Anggaran 2016 Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 5,746,670,227.60 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2017 diproyeksikan

pada posisi Rp.

6,321,337,250.36. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016 ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya (SILPA). Sedangkan untuk tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 6,321,337,250.36. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2012-2016 dilihat dalam tabel berikut :

BAB III

Page III-33


Tahun


2017

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2018 NO

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

(5)

9.830.000.000,00

11.100.000.000,00

9.830.000.000,00

11.100.000.000,00

(1) 1 1.1

Penerimaan pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

1.2

Pencairan Cadangan

1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.4

Penerimaan daerah

1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1.6

Penerimaan

BAB III

Jumlah

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

5,746,670,227.60 5,746,670,227.60

Dana

pinjaman

piutang

Page III-34

Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2017

Proyeksi/Target pada Tahun 2018

(6)

(7)

6,321,337,250.36 6,321,337,250.36

6.953.470.975,36

6.953.470.975,36

NO


Tahun


2017

Jumlah


Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

(5)

9.830.000.000,00

11.100.000.000,00

(1)



(6)

(7)

daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2

5,746,670,227.60

Pengeluaran pembiayaan

2.1

Pembentukan cadangan

dana

2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

2.3

Pembayaran utang

2.4

Pemberian daerah

2.5

Investasi

pokok pinjaman

JUMLAH PENGELUARAN

BAB III

Page III-35

6,321,337,250.36

6.953.470.975,36

NO

(1)


Tahun


2017

Jumlah


Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

2014

2015

2016

(2)

(3)

(4)

(5)

PEMBIAYAAN Sumber : DPPKAD Minahasa Tenggara

BAB III

Page III-36



(6)

(7)


Tahun


2017

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Minahasa Tengggara mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, yang tengah dalam proses revisi, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015, serta identifikasi permasalahan dan tantangan pada tahun 2017 yang merupakan tahun keempat masa RPJMD 2013-2018. Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013–2018 adalah:

" MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN ” Misi Kabupaten Minahasa Tenggara disebut 5 (lima) sukses : 1.

Mewujudkan demokratis,

Kepemerintahan profesional,

yang

menunjang

melayani,

rukun

Pendidikan

dan

dan

supremasi

hukum,

damai

(

Sukses

yang

semakin

Pemerintahan ) 2.

Mewujudkan

Pelayanan

Keehatan

berkualitas, serta memberdayakan masyarakat ( Sukses Pemberdayaan Masyarakat ) 3.

Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisataserta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif ( Sukses Perekonomian )

4.

Mewujudkan

Infrastruktur

Publik

yang

berkualitas,

meningkatkan

eksessibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir ( Sukses Pembangunan) 5.

Mewujudkan Lingkungan Hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana ( Sukses Lingkungan Hidup)

BAB IV

Page IV-1


Tahun


2017

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan

akan

memberikan

arahan

bagi

pelaksanaan

setiap

urusan

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Keterkaitan tujuan dan sasaran dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai berikut. Tabel. 4-1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Minahasa Tenggara

Visi : MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN Misi 1 : MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG MENJUNJUNG SUPREMASI HUKUM, DEMOKRATIS, PROFESIONAL, MELAYANI, RUKUN DAN DAMAI a.

Tujuan

Sasaran

Menyelenggarakan Tata Kelola Tersedianya Standard Operasional dan Pemerintahan sesuai dengan peraturan Prosedur setiap SKPD dalam penyelenggaraan tupoksi perundang-undangan yang berlaku. Terbangunnya budaya kerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Meningkatnya Kinerja Legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan budgeting Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah meningkatnya efektifitas dan pengendalian internal

b. Mewujudkan demokratis c.

Pemerintahan

Mewujudkan Pemerintahan Profesional, bersih dan akuntabel.

yang

1.

Meningkatnya keikutsertaan Masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan terbangunnya pola kerja ASN yang yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatnya kinerja dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Meraih predikat sebagai salah satu daerah yang sukses dalam percepatan pemberantasan korupsi hingga tahun 2018

BAB IV

Page IV-2


Tahun


2017

Meraih opini terbaik yakni wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun dan mempertahankannya hingga tahun 2018. d. Mewujudkan Pemerintahan yang tersedianya standard Pelayanan Minimal dan standard pelayanan prima dalam berorientasi pada pelayanan prima. pelayanan masyarakat Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan serta terjangkau masyarakat. Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintahan yang mudah diakses masyarakat.

Misi 2 :

a.

b.

c.

MEWUJUDKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG SEMAKIN BERKUALITAS MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT TUJUAN

Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat

SERTA

SASARAN Tersedianya sarana dan prasarana gedung sekolah yang memadai hingga ke seluruh pedesaan

Sampai tahun 2018 seluruh guru sudah bersertifikasi; Meningkatkan taraf pendidikan Angka melek huruf (AMH) mencapai 99,99% pada tahun 2018; masyarakat Rata-rata lama sekolah siswa mencapai 12 tahun pada tahun 2018; meningkatnya jumlah lulusan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi Mewujudkan pelayanan kesehatan yang Meningkatnya status kesehatan dan gizi semakin berkualitas guna meningkatkan Masyarakat; derajat kesehatan masyarakat. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular Meningkatnya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau.

d.

Terwujudnya Pengembangan teknologi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Menurunkan angka kematian Ibu melahirkan, Bayi dan BALITA Mewujudkan individu keluarga dan Meningkatnya perilaku masyarakat untuk masyarakat agar mampu menumbuhkan hidup bersih dan sehat (PHBS) perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Meningkatkan kesiapsiagaan dan

BAB IV

Page IV-3


Tahun


2017

e.

Meningkatkan pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat

f.

Meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi individu, keluarga dan masyarakat Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan Meningkatkan infrastruktur Kesehatan yang lebih berkualitas

g. h. i.

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan

kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama di Desa terpencil. Meningkatnya manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab. terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat untuk peningkatan kesehatan keluarga meningkatnya kualitas sumber daya manusia karena kesehatan yang terjaga adanya infrastruktur kesehatan yang memadai dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat terwujudnya pelayanan kesehatan prima dan profesional

Misi 3 : WUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL BERBASIS POTENSI BAHARI, PERTANIAN (KELAPA) DAN PARIWISATA SERTA IKLIM INVESTASI DAN KESEMPATAN BERUSAHA YANG SEMAKIN KONDUSIF a.

TUJUAN

Mewujudkan perekonomian yang handal

SASARAN Terjaganya pertumbuhan ekonomi Terjaganya stabilitas harga Naiknya volume perdagangan. Terwujudnya kedaulatan pangan

b.

Meningkatkan perekonomian berbasis potensi bahari

Meningkatnya produksi perikanan tangkap. Meningkatnya produksi perikanan budidaya.

c.

d. e.

Meningkatkan perekonomian berbasis potensi pertanian (kelapa) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi pariwisata Menciptakan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

MISI 4 : BAB IV

Meningkatnya produksi industri pengolahan perikanan. Meningkatnya pendapatan petani Berkembangnya agrobisnis dan agroindustri kelapa. Meningkatnya arus kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara. Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Bertambahnya jumlah wirausahawan baru.

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG Page IV-4


Tahun


2017

BERKUALITAS, MENINGKATKAN EKSESEBILITAS TRANSPORTASI, TELEKOMUNIKASI,MENERGI LISTRIK, AIR BERSIH, SERTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN HINGGA KE PERKAMPUNGAN DAN PESISIR TUJUAN 1. Meningkatkan Sistem Jaringan Infrastruktur jalan, sesuai dengaan kapasitas standar geometrik dan kelas jalan 2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa

SASARAN Meningkatnya penyelenggaraan Kabupaten dalam kondisi mantap

jalan

Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa.

3. Meningkatkan ketahanan air yang Meningkatnya ketersediaan air baku dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air 4. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, drainase, air limbah, perampahan, jalan lingkungan serta penataan bangunan dan lingkungan.

5. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara



Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.



Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.



Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah.



Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.



Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase



Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan



Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan



Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi

Meningkatnya budaya

ketersediaan

kawasan

6. Meningkatkan keandalan sistem jaringan Meningkatnya kualitas pengendalian banjir infrastruktur sumber daya air 7. Meningkatkan fungsi pengelolaan Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan Lingkungan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan

BAB IV

Page IV-5


Tahun


2017

8. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat



Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat



Meningkatnya keberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat

9. Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

10. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah

11. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas

Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang , melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di daerah.

12. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas

Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas

13. Meningkatkan pelayanan umum bidang  transportasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan  fasilitas guna mendukung perwujudan peningkatan ekonomi wilayah, khususnya  peningkatan daya beli masyarakat

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal



Meningkatnya keteraturan penyelenggaraan parkir guna memperlancar arus lalu lintas

Meningkatkan pelayanan bidang transportasi

regulasi

Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman

14. Meningkatkan jumlah SDM di bidang Meningkatnya kualitas SDM yang transportasi dan komunikasi informatika berkompeten bidang transportasi dan yang berkompeten serta berkualifikasi komunikasi 15. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan

Terlaksananya pengujian kendaraan yang efektif dan efisien

16. Meningkatkan pelayanan pemenuhan Meningkatnya pembangunan menara kebutuhan komunikasi masyarakat dan telekomunikasi yang efektif sampai ke komunikasi pembangunan daerah pelosok 17. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian  Meningkatnya pengelolaan Sumber pemanfaatan sumberdaya mineral dengan Daya Mineral dengan memperhatikan peran serta masyarakat kelestarian fungsi lingkungan  Menurunkan luas areal pertambangan tanpa izin  Mengoptimalkan penataan kawasan pertambangan galian C

BAB IV

Page IV-6


Tahun


2017

18. Meningkatkan cakupan pelayanan energi listrik

 Meningkatnya energi listrik.

cakupan

pelayanan

 Semakin tersedianya energi listrik serta energi terbarukan di seluruh wilayah kabupaten 19. Membangun Sanitasi Permukiman yang baik dan layak.

Meraih prestasi sebagai daerah percontohan percepatan pembangunan sanitasi permukiman pada tahun 2017

20. Menyediakan masyarakat.

Tersedianya areal pemakaman

MISI 5 :

Areal

Pemakaman

bagi

MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI, LESTARI, SERTA AMAN DARI BERBAGAI RESIKO BENCANA TUJUAN

1. Menyediakan dokumen perencanaan daerah yang komprehensif

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri.

2. Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari.

SASARAN Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan Tersedianya semua dokumen rencana tata ruang wilayah beserta seluruh rencana rinci dan detailnya  Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).  Tersedianya TPA dan Sarana Prasarana Persampahan.  Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan  Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam.  

3. Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Aman Dari Resiko Bencana.

   

BAB IV

Meningkatkan upaya pemantauan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya Terlaksananya masa tanggap darurat bencana Tersedianya data pengolahan logistic Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana Terlaksananya kegiatan dalam

Page IV-7


Tahun


2017

 

rangka pengurangan resiko bencana Terlaksananya kegiatan pemulihan kondisi daerah pascabencana Meningkatnya kemampuan dan keterampilan teknis pemadam kebakaran

Tabel. 4-2 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Minahasa Tenggara

Visi : MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN

MISI 1:

MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG MENJUNJUNG SUPREMASI HUKUM, DEMOKRATIS, PROFESIONAL, MELAYANI, RUKUN DAN DAMAI

No.

Tujuan

Sasaran

1

Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

penataan kelembagaan beserta SOP

setiap SKPD wajib membuat dan melaksanakan SOP sesuai tupoksi

Terbangunnya budaya kerja ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Membuat regulasi yang menjadi kewenangan daerah dan menerapkan peraturan perundangan sesuai ketentuan yang berlaku Meningkatkan kualitas ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan

2

Mewujudkan Pemerintahan yang demokratis

BAB IV

Strategi

Meningkatnya Kinerja Legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan budgeting

Meningkatkan kualitas Anggota DPRD

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Menigkatkan kualitas Aparatur Perencana

meningkatnya efektifitas dan pengendalian internal

Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan

Meningkatnya keikutsertaan Masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan

Mensosialisasikan programprogram pembangunan pada masyarakat

Arah Kebijakan

Mewajibkan seluruh SKPD menyusun regulasi sesuai tupoksinya

Menerapkan Reward and Punishment Melaksanakan berbagai Diklat peningkatan kapasitas ASN Melaksanakan Konsultasi dan Studi Banding mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan Bimtek bidang perencanaan pembangunan Melaksanakan berbagai Diklat peningkatan kapasitas Aparatur Pengawasan melibatkan masyarakat dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan.

Page IV-8

3


Tahun


2017

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, bersih dan akuntabel.

Meningkatnya kinerja dan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Meraih predikat sebagai salah satu daerah yang sukses dalam percepatan pemberantasan korupsi hingga tahun 2018

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang keuangan dan kepegawaian

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Peningkatan disiplin kerja aparatur sesuai peraturan perundang-undangan dalam pengolahan keuangan daerah

penyusunan SOP pengawasan

Peningkatan kapasitas sumber daya pengelolaan keuangan

melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang keuangan

tersedianya standard Pelayanan Minimal dan standard pelayanan prima dalam pelayanan masyarakat

menyusun Standard Pelayanan Minimal dan Standard Pelayanan Publik

Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai ketentuan serta terjangkau masyarakat.

menerapkan pelayanan perizinan 1 pintu

mewajibkan pelaksanaan 15 urusan SPM dan mewajibkan SPP untuk semua SKPD menerapkan pelayanan efisien dengan biaya yang terjangkau

Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintahan yang mudah diakses masyarakat.

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

Meraih opini terbaik yakni wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil audit BPK terhadap laporan keuangan setiap tahun dan mempertahankannya hingga tahun 2018. 4

Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima.

Melaksanakan berbagai Diklat peningkatan kapasitas Aparatur bidang keuangan dan kepegawaian menerapkan peraturanperaturan di bidang keuangan dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku melaksanakan diklat aparatur pengawasan

membangun sistem pengolahan keuangan yang akuntabel

meningkatkan peran perangkat kecamatan, desa dan kelurahan

MISI 2: Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat (Sukses Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat) No

Tujuan

1

Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat

BAB IV

Sasaran

Strategi

Tersedianya sarana dan Tersedianya sarana prasarana sekolah. dan prasarana gedung sekolah yang memadai hingga ke seluruh pedesaan

Arah Kebijakan pembagunan dan renovasi gedung sekolah serta penambahan ruang kelas baru

Page IV-9


Tahun


2017 penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai

Sampai tahun 2018 seluruh guru sudah bersertifikasi; 2

Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

melaksanakan pendidikan sertifikasi guru

Angka melek huruf meningkatkan minat belajar (AMH) mencapai anak usia sekolah 99,99% pada tahun melakukan sosialisasi kepada 2018; masyarakat Rata-rata lama sekolah siswa mencapai 12 tahun pada tahun 2018;

meningkatkan minat belajar anak usia sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin

meningkatnya jumlah lulusan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi

memberikan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan

memberikan motivasi kepada para siswa untuk melanjutkan pendidikan 3

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Meningkatnya status kesehatan dan gizi Masyarakat;

Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular

mengikut sertakan para guru yang memenuhi syarat sertifikasi mendorong minat masyarakat meningkatkan pendidikan

melaksanakan penyuluhan kesehatan dan gizi

melaksanakan penyuluhan secara berkala oleh instansi teknis terkait bahaya penyakit menular

memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi melakukan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa menjamin ketersediaan obat dan tenaga kesehatan di puskesmas

memberikan penyuluhan secara berkala dengan melibatkan tim penggerak PKK serta memberikan makanan tambahan di posyandu setiap desa tersedianya faksin dan obat-obatan yang dibutuhkan memberikan penyuluhan secara berkala dengan melibatkan tim penggerak PKK serta memberikan faksin dan obatobatan yang diperlukan

BAB IV

Page IV-10


Tahun


2017 masyarakat

Meningkatnya membangun sarana kesehatan pelayanan kesehatan masyarakat yang representatif yang merata, bermutu, dan terjangkau.

Menyediakan tenaga dokter spesialis

Menurunkan angka kematian Ibu melahirkan, Bayi dan BALITA

Penyediaan fasilitas rumah tunggu bagi ibu hamil

penambahan gizi bagi ibu hamil, bayi dan BALITA

4

Mewujudkan individu keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengembangkan upaya kesehatan

BAB IV

Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)

Sosialisasi perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS)

membangun RSUD dan PUSKESMAS

menyediakan Rumah Sakit keliling yang dapat menjangkau seluruh desa Mengembangkan teknologi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) membangun pusat informasi kesehatan yang mudah diakses masyarakat mendatangkan tenaga dokter spesialis dari luar daerah (Manado) dengan perjanjian kontrak pengembangan sistem informasi kesehatan, generik, elektronik di semua jenjang sarana pelayanan kesehatan peningkatan sarana dan penguatan kualitas pengelolaan sistem informasi kesehatan berdasarkan efidence based Pemberian makanan tambahan bagi Ibu hamil, bayi dan BALITA Peningkatan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan di desa terpencil

Page IV-11


Tahun


2017

berbasis masyarakat.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan

meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan

mengadakan pelatihan-pelatihan dasar bidang kesehatan mengembang program-program bidang kesehatan Pemberdayaan dan Peningkatan Ketahanan Keluarga pra Sejahtera dan sejahtera I, untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga Peningkatan SDM Tenaga Kerja dan Pelatihan serta Permodalan bagi Wirausaha Baru

5

Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya kualitas Keluarga sehat sejahtera

Meningkatkan disiplin dan etos kerja dengan menerapkan aturan yang ada

6

Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan PMKS melalui aksebilitas dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan jaminan serta perlindungan PMKS

Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan meningkatnya penempatan tenaga kerja

Menciptakan lapangan usaha baru dan menciptakan wirausaha baru

Memberikan dukungan, perlindungan dan layanan bagi PMKS baik kelompok rentan dan kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kenebcanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial Meningkatkan Kepercayaan diri dan Kemampuan serta kemauan dari PMKS untuk dapat berusaha.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa Pemberdayaan, Perlindungan, Jaminan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang mengandung makna PMKS diberdayakan, dilayani, direhabilitasi, dilindungi dan mendapat jaminan sosial

Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil dalam arti bahwa setiap orang, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berhak memperoleh pelayanan sosial

Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa Advokasi dan pendampingan sosial yang mengandung makana adanya upaya-upaya memberikan perlindungan, pembelaan, dan asistensi terhadap hak-hak dasar warga masyarakat

Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7

8

Meningkatkan Kemandirian PMKS dalam rangka mencapai kesejahteraan

BAB IV

Page IV-12


Tahun


2017

9

Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial

Meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar

Peningkatan Kesejahteraan Sosial berupa Kemitraan Sosial, yang mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal bailk antara pihak-pihak yang bermitra Pro Poor (Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan)

10

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

11

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Terlaksananya Pembangunan secara Top Down dan Button Up

Pelaksanaan Musrenbang dari Desa, Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Nasional, Penyelenggaraan Lomba Desa, Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM dan Pelatihan Pembangunan Partisipasif

12

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Pelatihan usaha ekonomi produktif, fasilitasi bantuan

Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi Pemanfaatan dan Pengelolaan serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan secara terencana dan berkelanjutan Meningkatknya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui keterpaduan program dan kegiatan antara pemerintah, masyarakat dan swasta Meningkatnya kesejahteraan kehidupan masyarakat desa

MISI 3: Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (Sukses Perekonomian) No. 1

Tujuan 1. Mewujudkan perekonomian yang handal

2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi

BAB IV

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Terjaganya Merencanakanan serta pertumbuhan ekonomi memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan perekonomian.

Pengendalian pertumbuhan ekonomi

Terjaganya stabilitas harga

Melaksanakan operasi pasar bila harga di pasaran tidak stabil.

Meningkatnya volume perdagangan

Meningkatkan volume perdaganagan

Terwujudnya kedaulatan pangan

Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Pengendalian ketersediaan barang masyarakat. Peningkatan arus perdagangan dalam darah dan antar daerah. Pemantapan ketahanan pangan.

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Mengembangkan perikanan tangkap.

Peningkatan produksi perikanan tangkap.

Page IV-13


Tahun


2017

bahari

Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya pendapatan nelayan.

Mengembangkan perikanan budidaya.

3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi pertanian.

Meningkatnya pendapatan petani.

Peningkatan taraf hidup petani.

4. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi pariwisata

Meningkatnya arus kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara.

Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Meningkatkan produksi tanaman kelapa, sarana dan prasarana serta peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Menambah destinasi pariwisata serta meningkatkan promosi pariwisata.

5. Mewujukan iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif

Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Bertambahnya jumlah wirausaha baru.

Menjaga iklim investasi, melaksanakan promosi dan meningkatkan realisasi investasi. Mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah.

Peningkatan nilai investasi.

Bertumbuhnya industri pengolahan dan perdagangan

Mengembangkan industri pengolahan dan perdagangan

Pengembangan industri dan perdagangan.

Berkembangnya agrobisnis dan agroindustri kelapa.

Mengembangkan industri pengolahan perikanan.

Peningkatan produksi perikanan budidaya. Peningkatan taraf hidup nelayan.

Pengembangan industri tanaman kelapa.

Pengembangan pariwisata

Peningkatan populasi UMKM.

MISI 4: Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan) No.

Tujuan

1

Meningkatkan Sistem Jaringan Infrastruktur jalan, sesuai dengaan kapasitas standar geometrik dan kelas jalan Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa

Terbangunnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi mantap

Peningkatan Jalan Desa sehingga bisa dilalui oleh kendaraan roda empat

Tersedianya sistem jaringan irigasi dan rawa

Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi

Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air

Tersedianya ketahanan air yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya air

Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan air baku

Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi serta peningkatan kinerja operasional dan pemeliharaaan Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber Daya Air

2

3

BAB IV

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Page IV-14

4

5

6


Tahun


2017

Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum, drainase, air limbah, perampahan, jalan lingkungan serta penataan bangunan dan lingkungan

Meningkatnya Peningkatan ketersediaan ketersediaan infrastruktur air minum infrastruktur air minum yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Peningkatan ketersediaan infrastruktur air limbah

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Peningkatan ketersediaan infrastruktur persampahan

Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase

Pengurangan titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi Meningkatnya ketersediaan kawasan budaya

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan agropolitan, minapolitan dan Desa Potensi

Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang pariwisata di Kabupaten Minahsa Tenggara Meingkatkan Meningkatnya kualitas keandalan sistem pengendalian banjir jaringan infrastruktur sumber daya air

BAB IV

Peningkatan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan

Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleeh daya rusak air

Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum. Pembangunan saluran drainase/goronggorong Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pembangunan kawasan perkotaan Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pembangunan kawasan perdesaan Percepatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran ketersediaan Melaksanakan penanggulangan banjir melalui pengendalian daya rusak air

Page IV-15


Tahun


2017

7

Meningkatkan fungsi pengelolaan bangunan gedung dan Lingkungan

Meningkatnya fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan

Peningkatan fungsi pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan sesuai peraturan

8

Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat

Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh

Pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman

9

Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

Meningkatnya keberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

10

Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas

Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang , melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di daerah. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas

Pembuatan RTR Pada kawasan Strategis Kabupaten

11

12

Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas

BAB IV

Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan bangunan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan komunitas yang sehat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan komunitas yang sehat Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) Mempercepat penyelesaian peraturan perundangundangan tentang penataan ruang

Peningkatan pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang

Mempercepat penyelesaian peraturan perundangundangan tentang penataan ruang

Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang lingkungan dan perencanaan yang berkualitas

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang dan mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dn implementasi program pembangunan daerah

Page IV-16

13

14


Tahun


2017

Meningkatkan pelayanan umum bidang transportasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas guna mendukung perwujudan peningkatan ekonomi wilayah, khususnya peningkatan daya beli masyarakat

Meningkatkan jumlah SDM di bidang transportasi dan komunikasi informatika yang berkompeten serta berkualifikasi

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal

Penyediaan fasilitas kelengkapan dan keselamatan jalan

Meningkatkan pelayanan regulasi bidang transportasi

Pembangunan fasilitas pengujian kendaraan bermotor

Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman

Peningkatan sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman

Meningkatnya keteraturan penyelenggaraan parkir guna memperlancar arus lalu lintas

Peningkatan keteraturan penyelenggaraan parkir guna memperlancar arus lalu lintas

Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi dan komunikasi

1. Tersedianya SDM dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor

2. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang MRLL, Andallalin

3. Tersedianya SDM berkualifikasi teknis di bidang komunikasi dan informatika

15

Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pencemaran lingkungan

Terlaksananya pengujian kendaraan yang efektif dan efisien

1. Peningkatan Jumlah Uji Kiur Angkutan Umum

2. Penurunan Lama waktu Uji Kiur

16

Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan komunikasi masyarakat dan komunikasi pembangunan

BAB IV

Meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi yang efektif sampai ke daerah pelosok

Tersedianya menara telekomunikasi yang dibangun di Kab. Minahasa Tenggara

Penyediaan fasilitas kelengkaapan jalan, termasuk rambu-rambu lalu lintas serta fasilitas keselamatan jalan Menyediakann fasilitas pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Tenggara Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal Laut/Terminal Angkutan Penumpang Tipe C 1. Jumlah Angkutan Umum di Kabupaten Minahasa Tenggara 2. Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan bidang Parkiran Penyediaan SDM di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Penyediaan SDM yang memiliki kompetensi di bidang MRLL dan Andalalin Penyediaan SDM yang berkualifikasi teknis di bidang Komunikasi dan Informatika Intensifikasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Menyiapkan SOP menyangkut pengujian Kendaraan bermotor Mendorong perluasan jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok desa melalui pembangunan menara

Page IV-17


Tahun


2017 telekomunikasi

17

Meningkatkan pengelolaan, pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Mineral.

Pemanfaatan sumber daya mineral

Menurunkan luas areal pertambangan tanpa izin

Melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Terlaksananya pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yan berpotensi merusak lingkungan Terlaksananya pengawasan terhadap pengelolaan usaha jasa pertambangan Tertatanya kawasan pertambangan galian C

Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan usaha jasa pertambangan

18

19

20

21

Mewujudkan pengelolaan potensi geologi, sumber daya mineral dan air tanah yang terkendali dan berkelanjutan Meningkatkan cakupan pelayanan energi listrik

Membangun Sanitasi Permukiman yang baik dan layak.

Menyediakan Areal Pemakaman bagi masyarakat.

mengoptimalkan penataan kawasan pertambangan galian C

Melaksanakan penataan kawasan pertambangan galian C

Meningkatkan kualitas data dan informasi geologi, sumber daya mineral dan air tanah

Melaksanakan pengumpulan data dan informasi geologi, sumber daya mineral dan air tanah

Terkumpulnya data dan informasi geologi, sumber daya mineral dan air tanah

Meningkatnya cakupan pelayanan energi listrik.

Peningkatan cakupan pelayanan energi listrik

Semakin tersedianya energi listrik serta energi terbarukan di seluruh wilayah kabupaten Meraih prestasi sebagai daerah percontohan percepatan pembangunan sanitasi permukiman pada tahun 2017

Mendorong pembangunan sumber energi baru terbarukan di seluruh wilayah kabupaten

Pembangunan jaringan dan pembangkit tenaga listrik. Pembangunan sumber energi baru terbarukan di seluruh wilayah kabupaten Pembangunan prasarana sanitasi

Tersedianya areal pemakaman

Penyediaan Tempat Pemakaman Umum

1. Penyusunan dokumen strategi sanitasi Minahasa Tenggara dan master plan penunjang. 2. Pembangunan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan

Terbangunnya infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan Pembangunan areal pemakaman umum.

MISI 5: Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (Sukses Lingkungan Hidup)

BAB IV

Page IV-18

No. 1


Tahun


2017

Tujuan Menyediakan dokumen perencanaan daerah yang komprehensif.

Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan

Strategi 1. Peningkatan kapasitas pegawai di bidang perencanaan

Arah Kebijakan Pelaksanaan perencanaan yang komprehensif.

2. Pengadaan sistem EPlanning 3. Pelaksanaan penelitian untuk penyusunan dokumen perencanaan dan peningkatan kesejahteraan daerah.

Optimalnya pemanfaatan hasilhasil penelitian untuk perencanaan pembangunan Tersedianya semua 1. Penyusunan rencana detail dokumen rencana tata tata ruang. ruang wilayah beserta seluruh rencana rinci 2. Meningkatkan pengetahuan dan detailnya masyarakat akan pentingnya tata ruang. 2

3

Mewujudkan lingkungan hidup yang asri

Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari

Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengadaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau

Tersedianya TPA dan sarana prasarana persampahan.

Pengadaan TPA dan sarana prasarana persampahan.

Meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam

Sosialisasi dan koordinasi terkait pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan serta penyusunan peraturan bupati tentang Baku Mutu Air Sungai Terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dengan upaya konservasi sumberdaya alam Rehabilitasi Terumbu Karang, Bakau (Mangrove), estuaria, padang lamun dan teluk

Penciptaan lingkungan hidup yang sehat dan asri.

Terpeliharanya lingkungan hidup

Pengembangan Kawasan Konservasi menjadi kawasan ekowisata Meningkatnya upaya pemantauan, ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup

BAB IV

Penyediaan berbagai jenis data dan informasi yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Page IV-19

4


Tahun


2017

Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Aman Dari Resiko Bencana

Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untuk kelayakan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya Terehabilitasinya kawasan kritis dan rawan bencana di seluruh wilayah kabupaten Terehabilitasinya sejumlah area habitat terumbu karang di seluruh wilayah pesisir Terehabilitasinya area hutan mangrove.

Pelaksanaan pengujian emisi, pengujian kadar limbah serta review baku mutu limbah


Pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan kawasan laut dan pesisir, termasuk terumbu karang dan mangrove


Rehabilitasi kawasan terumbu karang

Terpeliharanya terumbu karang

Rehabilitasi area hutan mangrove

Terpeliharanya hutan mangrove

Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana Terlaksananya masa tanggap darurat bencana

pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana

Teratasinya resiko bencana

Pelaksanaan Masa Tanggap Darurat Bencana

Terciptanya lingkungan hidup yang nyaman dari resiko bencana

Tersedianya data pengolahan logistik

Penyediaan Data Pengolahan Logistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Terlaksananya kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesipsiagaan dan Pencegahan Bencana

Terlaksananya kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana terlaksananya kegiatan pemulihan kondisi daerah pascabencana Meningkatnya kemampuan dan keterampilan teknis pemadam kebakaran

pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana pelaksanaan kegiatan pemulihan Kondisi Daerah Pascabencana Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Teknis Pemadam Kebakaran

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 harus tetap memperhatikan sinergitas dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara. Tema Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 adalah :”

Memacu Pembangunan Infrastruktur dan ekonomi untuk

meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan BAB IV

Page IV-20


Tahun


2017

kesenjangan antar wilayah“. Adapun yang menjadi Prioritas Nasional Tahun 2017 adalah: 

Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK



Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan



Antar Kelompok Pendapatan



Desa dan Kawasan Perdesaan



Revolusi Mental



Reformasi Fiskal, Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha



Perkotaaan



Pengembangan Konektifitas Nasional



Kedaulatan Pangan



Perumahan dan Permukiman



Konsolidasi Demokrasi dan Reformasi Birokrasi



Kedaulatan Energi

 Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan Pendidikan



Reforma Agraria



Kemaritiman dan Kelautan



Pembangunan Pariwisata



Reformasi Regulasi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, Kepastian dan Penegakan Hukum.

Sedangkan tema rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 yaitu “MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

YANG

BERKEPRIBADIAN,

BERDAULAT

DAN

BERDIKARI

MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, REFORMASI BIROKRASI, DAN PENGUATAN EKONOMI LOKAL SECARA INKLUSIF”. Dalam Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 terdapat beberapa program dan kegiatan prioritas, antara lain:

BAB IV



Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar



Penanggulangan Kemiskinan



Pembangunan Berkelanjutan



Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim



Revitalisasi Pertanian untuk membangun ketahanan pangan Page IV-21




Tahun


2017

Pengembangan industri pariwisata, Peningkatan MICE serta pelestarian budaya lokal



Peningkatan iklim investasi, ekonomi lokal/kreatif



Reformasi birokrasi/tata kelola pemerintahan yang baik



Pengembangan ekonomi khusus.

Untuk RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 telah ditetapkan Tema RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara yakni “Meningkatkan Kinerja Perekonomian

Daerah

melalui

Penyelenggaraan

Tata

Kelola

Pemerintahan yang baik, Pemberdayaan Masyarakat serta Pemantapan Pembangunan

Infrastruktur

yang

berkualitas

guna

terwujudnya

Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan berkepribadian”. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 masih tetap konsisten dengan prioritas yang ditetapkan dan RPJMD bebagai berikut:

Tabel. 4-3 Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2017 No

1

Program Prioritas Tahun RPJMD Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan peningkatan SDM Aparatur

2

Pencapaian MDGs dan Angka Kemiskinan pengangguran

3

Pendidikan dan Kesehatan

4

Pariwisata dan Lingkungan Hidup

5

Infrastruktur yang berkeadilan

6

Revitalisasi Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang berbasis industri dengan pengembangan ekonomi kerakyatan

7 BAB IV

Penurunan serta

Prioritas Pembangunan Daerah  Reformasi Birokrasi  Percepatan penanggulangan Kemiskinan  Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin luas  Peningkatan daya saing ekonomi daerah khususnya bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata  Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah  Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Pelestarian dan Pengembangan Nilai – Page IV-22


Tahun


2017

nilai budaya daerah 8

 Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil, Kawasan perbatasan

Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel. 4-4

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten NASIONAL  Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK  Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan  Antar Kelompok Pendapatan  Desa dan Kawasan Perdesaan  Revolusi Mental  Reformasi Fiskal, Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

PROVINSI

 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar  Penanggulangan Kemiskinan  Pembangunan Berkelanjutan  Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim  Revitalisasi Pertanian untuk membangun ketahanan pangan

 Pengembangan industri pariwisata, Peningkatan MICE serta pelestarian  Pengembangan Konektifitas budaya lokal  Perkotaaan Nasional

 Kedaulatan Pangan  Perumahan dan

 Peningkatan iklim investasi, ekonomi lokal/kreatif

 Reformasi birokrasi/tata kelola pemerintahan yang  Konsolidasi Demokrasi dan baik Permukiman

Reformasi Birokrasi

 Kedaulatan Energi

 Pengembangan ekonomi

khusus.

KABUPATEN

 Reformasi Birokrasi  Percepatan penanggulangan Kemiskinan  Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin luas  Peningkatan daya saing ekonomi daerah khususnya bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata  Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah  Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana  Pemberdayaan Masyarakat

 Pelayanan Kesehatan  Pelayanan Pendidikan  Reforma Agraria  Kemaritiman dan Kelautan  Pembangunan Pariwisata

BAB IV

Page IV-23


Tahun


2017

 Reformasi Regulasi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, Kepastian dan Penegakan Hukum.

Selanjutnya masing masing prioritas pembangunan pada tahun 2017 dapat dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana berikut:

BAB IV

Page IV-24


Tahun


2017

1. REFORMASI BIROKRASI Program Pembangunan NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

INDIKATOR Menigkatnya system pengawasan internal dan pengendalian KDH Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pengawas Meningkatnya system pelaporan capaian kinerja keuangan Meningkatnya penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan

Meningkatnya system pengawasan

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BAB IV

Tercapainya system pelaporan kinerja dan keuangan

Page IV-25

TARGET 2017 12 kecamatan

12 kecamatan

12 kecamatan

12 kecamatan

12 kecamatan

ANGGARAN 2,198,241,486

670,972,500

12,453,321

66,125,000

35,000,000

SKPD INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

BAG. HUKUM SETDA

12 kecamatan

190.000.000

BAG. HUKUM SETDA

12 kecamatan

533.000.000

BAGIAN TAPEMNUM SETDA


Tahun


2017

Program penataan daerah otonom program pengembangan wilayah perbatasan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BAB IV

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Program Pendidikan Kedinasan

Meningkatnya mental dan spiritual aparat pemerintah

Page IV-26

12 kecamatan

209.204.000

12 kecamatan

194.380.000

12 kecamatan

300.000.000

100 peserta

100.000.000

BAGIAN TAPEMNUM SETDA BAGIAN TAPEMNUM SETDA BAGIAN TAPEMNUM SETDA KESBANGPOL

100 peserta

70.000.000

KESBANGPOL

PNS

140.000.000

KORPRI

CPNS dan PNS

2..250.000.000

BKDD

PNS

2.496..000.000

BKDD

CPNS dan PNS

52.000.000

BKDD

CPNS dan PNS

200.000.000

BKDD


Tahun


2017

2. PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Program Pembangunan

NO

1

2 3 4 5

PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM KESERASIAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

6

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

7

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

8

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

9

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

BAB IV

INDIKATOR

TARGET 2017 Kec Posumaen , Tombatu,Tombatu Utara dan Ratahan

Berkurangnya fakir miskin dan penyandang masalah sosial Menigkatnya kelembagaan kesejahteraan sosial Menigkatnya kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya kesejahteraan keluarga TERSEDIANYA OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Meningkatnya Wawasan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kualitas gizi masyarakat Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat

PAGU ANGGARAN

8.150.000.000

NAKERTRANSOS

Kecamatan Ratahan dan Pasan

Rp. 70.000.000

NAKERTRANSOS

12 kecamatan

Rp. 50.000.000

NAKERTRANSOS

12 kecamatan

Rp. 200.000.000

NAKERTRANSOS

12 PUSKESMAS

Rp. 14.000.000

DINAS KESEHATAN

12 PUSKESMAS

Rp. 495.000.000

DINAS KESEHATAN

12 PUSKESMAS

Rp. 2.565.000.000

DINAS KESEHATAN

Meningkatnya Pelayanan

144 desa/kelurahan 144 desa/kelurahan

Page IV-27

Rp

SKPD

Rp. 55.000.000 Rp. 13.591.200.000

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN


Tahun


2017

Kesehatan

10

Program Peningkatan Keselamatan Ibu, KB dan Usila

11

program Perbaikan Peningkatan Kesehatan Keluarga

12

Program Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan

13

Program Penanggulangan Masalah Kesehatan

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

16

Program Pendidikan Non Formal

17

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

18 19 20 21 22

23

BAB IV

Program Pendidikan Mutu Pendidik dan tenaga pendidik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Luar Biasa Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)

Kesehatan masyarakat Meningkatnya keselamatan Ibu, pengguna KB dan Usila

144 desa/kelurahan

Rp. 956.720.700

DINAS KESEHATAN

Meningkatnya Kesehatan Keluarga

12 PUSKESMAS

Rp 356.000.000

DINAS KESEHATAN

Meningkatnya pelayananan kesehatan

12 PUSKESMAS

Rp. 270.505.500

DINAS KESEHATAN

144 desa/kelurahan

Rp 1.102.810.000

DINAS KESEHATAN

12 Kecamatan

Rp. 15.367.000.000

DINAS PENDIDIKAN

12 Kecamatan

Rp. 1.362.500.000

DINAS PENDIDIKAN

12 Kecamatan

Rp. 150.000.000

DINAS PENDIDIKAN

12 Kecamatan

Rp. 262.948.000

DINAS PENDIDIKAN

12 kecamatan

Rp. 5.717.400.000

DINAS PENDIDIKAN

12 kecamatan

Rp. 50.000.000

DINAS PENDIDIKAN

Rp. 19.199.996.000

DINAS PENDIDIKAN

Rp. 1.000.000

DINAS PENDIDIKAN

Masalah kesehatan makin berkurang Tuntasnya buta aksara dan buta pendidikan dasar Tuntasnya buta aksara dan buta pendidikan dasar Terciptanya standar manajemen pelayanan pendidikan Terpenuhnya Mutu tenaga pendidik dan kependidikan APM Dikdas Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah Layanan Khusus Tercapainya Standar Pelayanan Minimal sarana prasarana Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang memadai Meningkatnya kesejahteraan keluarga

Kec. Ratahan (50 kelompok)

Page IV-28

Rp. 154.250.000

BKKBD

24 25

26

27


Tahun


2017

PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan cadangan pangan Program pengembangan Perikanan Tangkap Motorisasi Kapal Penangkap Ikan 40 PK Motorisasi Kapal Penangkap Ikan 15 PK Motorisasi Katinting 6.5 PK Motorisasi Katinting 6.5 PK PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN Optimasi Areal Tanaman Pala Rehabilitasi Tanaman Kelapa Perluasan Areal Tanaman Kakao Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

28

29

BAB IV

Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pembersihan Lahan, Pemupukan, Pemberantasan Hama dan Penyakit) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya keterampilan kader

20 kelompok dan 200 kader

Rp. 170.000.000

Jumlah bahan pangan yang tersedia untuk cadangan pangan daerah

12 Ton

172.500.000

Terlaksananya barang yang akan di serahkan kepada Masyarakat

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

4,965,000,000

1,400,000,000 Bertambahnya Areal Tanaman Pala Tanaman Kelapa yang sehat dan produktif Bertambahnya Areal Tanaman Kakao

45 Ha

Meningkatnya Produksi Cengkeh

45 Ha

Meningkatnya Mutu dan jumlah Produksi Perkebunan

100 Ha

Terdistribusinya bibit ternak kepada masyarakat

10 Unit

Tersedianya sarana Produksi pertanian

75 Ha 50 Ha

500,000,000

500,000,000

Page IV-29

BKKBD Badan Ketahanan Pangan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian Dan Peternakan


Tahun


2017

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan

30

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Pengembangan Jaringan Irigasi Desa/Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Terlaksananya program pengembangan pembenihan/perbibitan Meningkatnya penerapan budidaya tanaman, luas areal, jumlah saprodi dan meningkatnya mutu produk pertanian Terlaksananya peningkatan Jalan Pertanian Terlaksananya Pengembangan Jaringan Irigasi Terlaksananya Pengembangan Sumber-sumber air untuk irigasi Terlaksananya Pengembangan Jaringan Irigasi

Penyediaan sarana pendukung peningkatan ketahanan pangan

Tersedianyana sarana pendukung peningkatan katahanan pangan

Percetakan sawah

Penambahan areal persawahan

Konservasi dan reklamasi lahan lahan tanaman pangan dan hortikultura

Terlaksananya konservasi dan reklamasi lahan tanaman pangan

100 Ha

Bantuan Alsintan

Terlaksananya bantuan alsintan

4 Paket

Pengembangan Perbenihan /Pembibitan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)/ Jalan Produksi Pengadaan Embung /Dam Parit Pengembangan Sumber Air

BAB IV

Page IV-30

10 Unit

3,820,000,000

1 Paket

30 km 8 unit 12 Unit 10 mUnit

3 Unit 50 Ha

Dinas Pertanian Dan Peternakan


Tahun


2017

31

Program Pengurangan Kawasan Kumuh

32

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku & Air Limbah

Persentase Luas Kawasan kumuh Yang Tertangani Persentase Penduduk Terlayani Air Minum

33

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Terbangunnya Prasarana Dan Saran Umum di 4 Kecamatan

34

Program Pengembangan Perumahan

Berkurangnya Rumah Tidak layak Huni

76,8 %

400.000.000

PU

75,8 %

22.500.000.000

PU

Kecamatan Ratahan Timur, Belang Pusomaen Dan Touluaan

2.000.000.000

PU

11,5 %

3.475.000.000

PU

3. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin luas

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

TARGET 2017

Tercapainya standar pelayanan maksimal

12 PUSKESMAS

Meningkatnya sarana prasarana memadai

12 PUSKESMAS

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatnya kualitas gizi masyarakat

12 PUSKESMAS

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat

144 desa/kelurahan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

BAB IV

INDIKATOR

Page IV-31

PAGU ANGGARAN Rp 1,781,000,000 Rp 24,625,000,000

Rp. 2.565.000.000

Rp. 55.000.000

SKPD DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN


Tahun


2017

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan program Perbaikan Peningkatan Kesehatan Keluarga Program Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan Program Penanggulangan Masalah Kesehatan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Mutu Pendidik dan tenaga pendidik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Luar Biasa Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

BAB IV

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan masyarakat Meningkatnya keselamatan Ibu, pengguna KB dan Usila Meningkatnya Kesehatan Keluarga Meningkatnya pelayananan kesehatan Masalah kesehatan makin berkurang Tuntasnya buta aksara dan buta pendidikan dasar Tuntasnya buta aksara dan buta pendidikan dasar Terciptanya standar manajemen pelayanan pendidikan Terpenuhnya Mutu tenaga pendidik dan kependidikan APM Dikdas Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah Layanan Khusus Tercapainya Standar Pelayanan Minimal sarana

Page IV-32

144 desa/kelurahan

144 desa/kelurahan 12 PUSKESMAS 12 PUSKESMAS 144 desa/kelurahan 12 Kecamatan

Rp. 13.591.200.000 Rp 16,521,200,000 Rp 356.000.000 Rp. 270.505.500 Rp 1.102.810.000 Rp. 15.367.000.000

12 Kecamatan Rp. 1.362.500.000 12 Kecamatan

Rp. 150.000.000

12 Kecamatan

Rp. 262.948.000

12 kecamatan Rp. 5.717.400.000 12 kecamatan

DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

Rp. 50.000.000

DINAS PENDIDIKAN

Rp. 19.199.996.000

DINAS PENDIDIKAN


Tahun


2017

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

prasarana Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang memadai Peningkatan prestasi siswa

1 kegiatan

Rp. 1.000.000

DINAS PENDIDIKAN

6 cabang olahraga

Rp.100,000,000

DINAS PENDIDIKAN

4. Peningkatan daya saing ekonomi daerah khususnya peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan

pengembangan destinasi pariwisata

NO

INDIKATOR PDRB Per Kapita Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi Jumlah wirausaha baru industri kecil dan menengah

1

Program perencanaan pembangunan ekonomi

2

Program pengembangan industri kecil dan menengah

3

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Jumlah pedagang dan kaki lima dan asongan

4

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Jumlah petani yang meningkat kesejahteraannya

5

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM

Page IV-33

TARGET 2017

ANGGARAN

SKPD

Rp. 13.500.000 6,75% 7%

400.000.000

Bappeda

25 wirausaha

932.000.000

Dinas PERINDAGKOP

262.000.000

Dinas PERINDAGKOP

715,000,000

Dinas Pertanian, BP4K

175,000,000


100 padagang kaki lima dan asongan 20,000 ton padi 15,000 ton jagung 400 ton kedelai 120 petani

BAB IV


Tahun


2017

6

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Jumlah desa yang diberdayakan

7

Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan

Jumlah kelompok masyarakat pengawas

8

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Jumlah produksi ikan yg diolah

9

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah perusahaan

10

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kecepatan pengurusan ijin

11

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

12

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

13

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

14

Program Pengembangan Kemitraan

3 desa

355,000,000

4 kelompok maswas

15,000,000

2 Keg

120,000,000

Dinas Kelautan & Perikanan, BP4K Dinas Kelautan & Perikanan, BP4K Dinas Kelautan & Perikanan, BP4K

5 perusahaan

120.000.000

BPMP2SP

1 hari

243.145.000

BPMP2SP

Jumlah dokumen kajian

2 dokumen

75.000.000

BPMP2SP

Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara

22.000 org wisdom 6.000 org wisman

Dinas Pariwisata

3 obyek wisata

Dinas Pariwisata

3 obyek wisata

Dinas Pariwisata

Jumlah obyek wisata baru yang dikelola secara profesional Jumlah obyek wisata baru yang dikelola secara profesional

Page IV-34


Tahun


2017

5. Pemantapan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)/ Jalan

INDIKATOR

TARGET 2017

PAGU ANGGARAN

SKPD

Terlaksananya peningkatan Jalan Pertanian

Produksi 1

2. Pengadaan Embung /Dam Parit

Terlaksananya Pengembangan Jaringan

3. Pengembangan Jaringan Irigasi Desa/Jaringan

Irigasi Terlaksananya Pengembangan

Irigasi Tingkat Usaha Tani

2

BAB IV

Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

10 Unit

Dinas Pertanian

Jaringan Irigasi

Persentase Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Page IV-35

70 %

141.475.000.000

PU


Tahun


2017

3

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan


70 %

129.766.000.000

PU

4

Program Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan


70 %

4.000.000.000

PU

5

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Persentase Kawasan Rawan Banjir Yang Ditangani

69 %

4.200.000.000

PU

6

Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Persentase Jumlah Titik Genangan Air Yang Ditangani di Kawasan Perkotaan

64,4 %

22.700.000.000

PU

7

Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan

Persentase Cakupan Jalan Dan Jembatan Yang Di Inspeksi

83 %

100.000.000

PU

8

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database

Persentase Cakupan Jalan Dan Jembatan Yang Di Inspeksi

83 %

100.000.000

PU

1 unit Excavator 1 Unit Bulldozer

5.150.000.000

PU

9

10

11

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan (APBD dan APBN)

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air lainnya

Persentase Luasan Daerah Irigasi Yang Terlayani Air Irigasi (APBD dan APBN/DAK)

63,6 %

31.084.000.000

PU

Terbangunnya Embung di Lokasi Sungai Abuang Desa Minanga (APBN/BWS S1)

1 Embung

5.000.000.000

PU

69 %

10.300.000.000

PU

300.000.000

PU

12

Program Pengendalian Banjir

13

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

BAB IV

Persentase Kawasan Rawan Banjir Yang Ditangani Tersedianya Dokumen DED Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Page IV-36

1 Dokumen


Tahun


2017

14

Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

15

Program Pengelolaan Persampahan

16

Program Pembangunan Dan Pengelolaan bangunan Gedung Dan Lingkungan

17

Program Perencanaan Tata Ruang

18

Program Pemanfaatan Ruang

19

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

20

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

21

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

22

Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor

Persentase Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Terbangun Terbangunnya TPA di Kecamatan Tombatu (APBN Satker Cipta Karya) Tersedianya Masterplan Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Masterplan Strategi Pengembangan Permukiman Dan Infrastruktur Permukiman (SPPIP) Terlaksananya Sosialisasi Peratura Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Terlaksananya Kampanye Publik Penyelenggaraan Penataan Ruang Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Gedung Terminal Type C Tersedianya Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pengamanan Lalu Lintas lainnya Tersedianya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

BAB IV

Page IV-37

56 % (12 Kecamatan)

5.400.000.000

PU

1 Lokasi

5.500.000.000

PU

2 Dokumen

425.000.000

PU

1 Kegiatan

100.000.000

PU

1 Kegiatan

50.000.000

PU

1 Kegiatan

50.000.000

PU

1 Lokasi

108.800.000.000 DISHUBKOMINFO

80 %


1 Unit


NO

1

2 3 4 5

6

7

8

BAB IV


Tahun


2017

PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM

INDIKATOR

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan, Terbangunnya Jembatan Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Timbang di TPA, Terlaksananya Persampahan Pembuatan Tanggul TPA serta Tersedianya Lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Program Pengendalian Pencemaran dan Terlaksananya Sosialisasi Perusakan Lingkungn Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan Terkendalinya Kerusakan Sumber Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Air Dan Pengawasan Daya Alam Pemanfaatan SDA Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Tersedianya Data Dan Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Terehabilitasinya Terumbu Program Rehabilitasi Cadangan Sumber Daya Alam Karang, Mangrove, Padanga Lamun, Esturia dan Teluk Terlaksananya Monitoring Dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Evaluasi Pemeliharaan Taman, Shelter dan Lampu Jalan. Terlaksananya Peningkatan Program Peningkatan Pencegahan Dan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Bencana Bencana Tertanganinya Penanggulangan Program Penanganan Darurat Bencana Pada Masa Tanggap Darurat

Page IV-38

TARGET 2017

1 Lokasi

PAGU ANGGARAN

SKPD

1.814.491.500

BLHKP

1 Kegiatan

238.500.000

BLHKP

1 Paket

12.600.000

BLHKP

1 Paket

80.000.000

BLHKP

1 Paket

100.000.000

BLHKP

1 Paket

5.220.000.000

BLHKP

100 %

202.500.000

BPBD

100 %

93.750.000

BPBD


Tahun


2017 Tersedianya Akurasi Data Pengolahan Logistik

9

Program Pengelolaan Bantuan Darurat Bencana

100 %

30.000.000

BPBD

10

Program Pemulihan Daerah Bencana

11

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

12

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

13

Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Terpulihnya Kondisi Daerah Pasca Bencana Meningkatnya Kemampuan Dan Keterampilan Teknis Pemadam Kebakaran Meningkatnya Jumlah Usaha Pertambangan Yang Berkompetensi Dalam Pengelolaan Pengusahaan Mineral logam, Bukan Logam dan Batuan Tersedianya Data Seluruh Kegiatan Pertambangan

100 %

383.000.000

BPBD

100 %

414.800.000

BPBD

100 %

150.000.000

ESDM

1 Dokumen

180.900.000

ESDM

14

Program Pengembangan Kawasan Pertambangan Galian C

Tersedianya Dokumen Potensi Pertambangan Galian C

1 Dokumen

300.000.000

ESDM

15

Program Pembinaan Dan Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral

Tersedianya Data Informasi Geologi Kab. Minahasa Tenggara

1 Dokumen

90.000.000

ESDM

16

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

100.000.000

ESDM

17

Program Pengembangan Energi Terbarukan

Jumlah Pelanggan baru yang terpasangi listrik Tersedianya Data Potensi Energi Terbarukan Dan Cara Pemanfaatan Energi Terbarukan

380.000.000

ESDM

7. Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV

Page IV-39

1 Dokumen

NO


Tahun


2017

PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM

INDIKATOR

1

Pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) Paket teknologi

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penggunaan teknologi pertanian

2

PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KERJASAMA PELATIHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penggunaan teknologi pertanian

3

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Industri Kerajinan Daerah

TARGET 2017

4 Kelompok

50 Org

SKPD

100,000,000

50.000.000

Distanak, DKP, Dishutbun, BP4K Dinas PERINDAGKO P

4


5


6


BAB IV

Page IV-40

BAB IV


Tahun


2017

Page IV-41


Tahun


2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program kegiatan prioritas daerah Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi

Kepala

Daerah

serta

program

prioritas

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program pembangunan dalam RKPD 2017 terbagi atas tiga (3) proritas. Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated)

Kepala

daerah

sebagaimana

diamanatkan

dalam

RPJMN

dan

amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat mendesak harus dilaksanakan, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial

organisasi

kemasyarakatan,

provinsi/kabupaten/kota Pengalokasian

dana

dan

pada

belanja

pemerintahan prioritas

III

desa

harus

bantuan serta

keuangan

belanja

memperhatikan

tidak

kepada terduga.

(mendahulukan)

pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Adapun Prioritas Pembangunan Rancangan RKPD 2017 berdasarkan RPJMD Tahun BAB V

Page V-1


Tahun


2017

2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi SKPD Penunjang : -

INSPEKTORAT

-

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

-

BAGIAN PEMERINTAHAN SKRETARIAT DAERAH

-

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

-

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

-

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

-

DINAS PENDAPATAN DAERAH

-

KORPRI

2. Percepatan penanggulangan Kemiskinan SKPD penunjang : -

DISNAKERTRANSOS

-

DINAS KESEHATAN

-

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

-

DINAS PEKERJAAN UMUM

-

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

-

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

-

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

-

BADAN KETAHANAN PANGAN

-

DINAS PU

3. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin luas SKPD Penunjang : -

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

-

BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

-

DINAS KESEHATAN

-


-


-


4. Peningkatan daya saing ekonomi daerah

BAB V

-


-


-


-

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI Page V-2


Tahun


2017

-

BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN SATU PINTU

-

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur SKPD penunjang : -


-


-


-


-


-

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6. Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana SKPD Penunjang : -

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

-


-

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

-


-

BAGIAN SDA SEKRETARIAT DAERAH

-

DINAS ESDM

-

DINAS KESEHATAN

7. Pemberdayaan masyarakat SKPD penunjang : -

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

-

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI

-


-

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

-

BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Program prioritas terbagi ke dalam 16 (enam belas) urusan wajib dan 6 (enam) urusan pilihan. 1.

Urusan Wajib Pendidikan 1) Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya; 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

BAB V

Page V-3


Tahun


2017

4) Program Pendidikan Menengah; 5) Program Pendidikan Non Formal; 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 8) Program Pendidikan Luar Biasa; 9)

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

10) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 11) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 12) Program Peningkatan Prasarana dan sarana Olahraga 13) Program Pelatihan Paskibra 14) Program pengembangan kawasan pendidikan 15) Program pebangunan kawasan olahraga

2.

Urusan Wajib Kesehatan 1)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3)

Program Pengawasan Obat dan Makanan;

4)

Program pengembangan obat asli Indonesia;

5)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;

6)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

7)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

8)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

9)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 11) Program

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

prasarana

dan

sarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; 12) Program

pengadaan,

peningkatan

prasarana

dan

sarana

rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; BAB V

Page V-4


Tahun


2017

13) Program

pemeliharaan

prasarana

dan

sarana

rumah

sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 14) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; 15) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 16) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; 17) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 18) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 19) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; 20) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 21) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS; 22) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; 23) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 24) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU. 25) Program Penataan Administrasi Kependudukan; 3.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas PU dan SDA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1) Program pembangunan jalan dan jembatan; 2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 3) Program pembangunan turap/talud/bronjong; 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong; 6) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; 7) Program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargaan; 8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 9) Program penyediaan dan pengolahan air baku;

BAB V

Page V-5


Tahun


2017

10) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; 11) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 12) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; 13) Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah; 14) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 15) Program Pengembangan Perumahan; 16) Program Lingkungan Sehat Perumahan; 17) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan; 18) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; 19) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; 20) Program pengelolaan areal pemakaman; 21) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; 22) Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana 23) Program pemulihan daerah bencana 24) Program Penanganan Darurat 25) Program pengendalian banjir 26) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 27) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut;

4.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang 1) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 2) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah; 3) Program Pengembangan data/informasi; 4) Program Kerjasama Pembangunan; 5) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan; 6) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 7) Program perencanaan pembangunan daerah;

BAB V

Page V-6


Tahun


2017

8) Program perencanaan pembangunan ekonomi 9) Program perencanaan pembangunan sosial budaya 10) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam; 11) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 12) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 13) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 14) Program Perencanaan Tata Ruang; 15) Program Pemanfaatan Ruang;

5.

Urusan Wajib Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3) Program peningkatan pelayanan angkutan; 4) Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan; 5) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; 6) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 8) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi; 9) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; 10) Program kerjasama informasi dan media massa;

6.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 4) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;

BAB V

Page V-7


Tahun


2017

5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup; 6) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 7) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 8) Program penataan daerah aliran sungai 9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 10) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 11) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 12) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 13) Program pengendalian kebakaran hutan; 14) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;

7.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

8.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 4) Program

Peningkatan

peran

serta

dan

kesetaraan

gender

dalam

pembangunan;

9.

Urusan Wajib KB 1) Program Keluarga Berencana; 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); 3) Program pelayanan kontrasepsi; 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;

BAB V

Page V-8

10.


Tahun


2017

Urusan Wajib Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

2)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

3)

Program pembinaan anak terlantar;

4)

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;

5)

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;

6)

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);

7)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

8)

Program Penanggulangan Kemiskinan;

9)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

10) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 11) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 12) Program Transmigrasi Lokal;

11.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1)

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

2)

Program pengembangan wawasan kebangsaan;

3)

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;

4)

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;

12.

5)

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);

6)

Program pendidikan politik masyarakat;

Urusan Wajib Pemerintahan Umum 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;

BAB V

Page V-9


Tahun


2017

2) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 4) Program peningkatan pelaporan keuangan daerah 5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 6) Program pengelolaan Aset Daerah 7) Program peningkatan penatausahaan keuangan daerah 8) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota; 9) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa; 10) Program peningkatan

sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH; 11) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 12) Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pemerintah daerah 13) Proram layanan pengadaan secara elektronik 14) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 15) Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat; 16) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 17) Program penataan peraturan perundang-undangan; 18) Program Pendidikan Kedinasan; 19) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; 20) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 21) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 22) Program Peningkatan Administrasi pemerintahan; 23) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum; 24) Program Penegakan Hukum; 25) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 26) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; BAB V

Page V-10


Tahun


2017

27) Program fasilitasi bimbingan tata cara ibadah haji dan kesehatan jemaah haji. 28) Program peningkatan kelurahan 13.

Urusan Wajib Penanaman Modal 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; 3) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 4) Program pelayanan perizinan industri dan perdagangan

14.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 5) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan; 6) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

15.

Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 2) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; 3) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; 4) Program pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana kearsipan; 5) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;

16.

Urusan Wajib Ketahanan Pangan 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Program Peningkatan deversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

BAB V

Page V-11


Tahun


2017

4) Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan

17.

Urusan Pilihan Pertanian dan Perkebunan 1)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

2)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;

3)

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;

4)

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;

5)

Program peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran dan ekspor hasil pertanian

6)

Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan

7)

Program pebangunan kawasan peternakan

8)

Program pebangunan kawasan tanaman holtikultura

9)

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

10) Program peningkatan produksi hasil peternakan; 11) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; 12) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan; 13) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; 14) Program pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan 15) Program pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 16) Program pemberdayaan pelaaku utama bidang pertanian, perikananan dan kehutanan. 17) Peningkatan penyeleggaraan dan pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan.

18.

Urusan Pilihan Perikanan 1)

BAB V

Program pengembangan budidaya perikanan; Page V-12


Tahun


2017

2)

Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;

3)

Program Pengembangan sarana dan Sarana Penyuluh Perikanan

4)

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

5)

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;

6)

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;

7)

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalain Sumberdaya Kelautan;

8)

Program

Peningkatan

Kesadaran

dan

Penegakkan

Hukum

Dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut; 9)

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat;

10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 11) Program pengembangan dan sosialisasi sumberdaya kelautan dan perikanan 12) Program

peningkatan

kesadaran

dan

penegakkan

hukum

dalam

penyalahgunaan sumber daya laut. 13) Program Pengembangan sarana statistik Kelautan dan Perikanan 14) Program pengolahan data dan informasi perencanaan

19.

Urusan Pilihan Kehutanan 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program rehabilitasi hutan dan lahan; 3) Program usaha Hutan tanaman 4) Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan 5) Program Peningkatan Kelembagaan Petani Hutan 6) Program pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan 7) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; 8) Program perencanaan dan pengembangan hutan; 9) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 10) Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri;

BAB V

Page V-13


Tahun


2017

11) Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan

masyarakat. 12) Program pengukuhan kawasan hutan. 13) Program rencana makro kawasan hutan 14) Program peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan

20.

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan; 3) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; 4) Program Pengembangan Energi Terbarukan; 5) Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral 6) Program pengembangan kawasan pertambangan galian C

21.

Urusan Pilihan Pariwisata dan Budaya 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3) Program Pengembangan Kemitraan; 4) Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah; 5) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di KawasanKawasan Konservasi Laut dan Hutan; 6) Program pengembangan kawasan wisata kuliner 7) Program pengembangan kawasan wisata bahari 8) Program pengembangan kawasan agrowisata 9) Program Pengembangan Nilai Budaya; 10) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 11) Program Pengelolaan Keragaman Budaya; dan 12) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB V

Page V-14

22.


Tahun


2017

Urusan Pilihan Industri 1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 5) Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah; 6) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 8) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 9) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial; 10) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan; 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 12) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 13) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 14) Program Pembangunan Prasarana dan sarana Ekonomi; 15) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar;

BAB V

Page V-15

BAB V


Tahun


2017

Page V-16


Tahun


2017

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. Berkenaan dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 harus dipedomani oleh Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

dalam

melaksanakan

program/kegiatan

pembangunan tahun 2017 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017. RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2017 dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain

itu

nantinya

menjadi

instrumen

untuk

melakukan

evaluasi

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perlu ditekankan bahwa pencapaian target rencana program/kegiatan

pembangunan

daerah

melalui serangkaian

program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2017, dalam pelaksanaannya mempertimbang-kan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

BAB VI

Page VI-1


Tahun


2017

Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Minahasa Tenggara tahun 2013–2018, yakni mewujudkan “Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian”.

Ratahan,

Mei 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

BAB VI

Page VI-2

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DAFTAR ISI

Recommend Documents