Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2013

Rencana Kerja Pembangunan Daerah I.

2013

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan nasional didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini sebagaimana sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai

alternatif

pemanfaatan

berbagai

sumberdaya

dengan

memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan

Rencana daerah

Pembangunan disusun

secara

Daerah

bahwa

berjangka

perencanaan

meliputi

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

2013

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan untuk jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun)

dan jangka pendek (1 tahun) yang

dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 menjadi sangat strategis karena merupakan tahun pertama dari periode RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 yang dokumennya akan segera disusun. RKPD Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan prioritas daerah. Sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan, RKPD ini merupakan rencana operasional Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk tahun anggaran 2013 yang dalam operasionalisasinya akan dilaksanakan dan diaktualisasikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Selain merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada dokumen perencanaan yang lain, RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 ini dalam penyusunannya memperhatikan gambaran kondisi umum terkini di daerah, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya yang direpresentasikan memperhatikan

dengan kerangka

evaluasi ekonomi

indikator makro

makro, daerah.

juga

dengan Dengan

mempertimbangkan semua hal tersebut, diharapkan RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 ini dapat merepresentasikan kondisi riil Kabupaten Barito Kuala, sehingga perencanaan yang dibuat merupakan jawaban terhadap persoaalan yang ada, atau dengan kata lain bahwa RKPD ini renponsif

2


2013

terhadap mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Selain responsif, RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 ini disusun dan dirumuskan secara transparan – membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; efisien – pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluarran maksimal; efektif – kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang optimal; akuntabel – setiap kegiatan dan hasil akhir perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; partisipatif – merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termaginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasikan aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan; terukur – penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara mencapainya; serta berkeadilan – prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2010 ini adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 3.

2013

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Jo Perpu No. 3 Tahun 2005 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat daerah;

4


2013

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan

Presiden

Nomor

7

Tahun

2005

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010; 21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2010; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor

09 Tahun 2003

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012;

5


2013

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD tahun 2013 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun dan masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012. Tahun 2013 adalah tahun pertama dari periodesasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2012 – 2017. Proses penyusunan RJMPD Kabupaten Barito Kuala Tahun

2012 – 2017 dimulai pada tahun

anggaran 2012. RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2012 –2017 diharapkan maksimal 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pemilukada Kabupaten Barito Kuala tahun 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal RJPMD yang baru belum tersusun dan ditetapkan, maka RKPD tahun 2013 tetap mengacu pada RPJMD sebelumnya yaitu RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 – 2012 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008. Penyusunan RKPD Tahun 2013 ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2013 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumendokumen perencanaan lainnya seperti RJPPD dan RTRW yang ada. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan 2010 – 2014 juga harus diselarakan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010 – 2014 yang akan dijabarkan dalam RKP 2013 dan RKPD Kalimantan Selatan tahun 2013. Perumusan program/kegiatan

pembangunan

daerah

tahun

2013

hendaknya

6


2013

mempedomani Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan dan keuangan daerah. Oleh karena itu seluruh dokumen perencanaan pembangunan memiliki hubungan integral dengan melakukan harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian diharapkan akan mempercepat pembangunan pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all) dan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs).

1.4. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 disusun sesuai dengan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

7


2013

1.3. Hubungan antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menjelaskan dan menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan

pencapaian

kinerja

pembangunan

daerah,

berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis

yaitu isu permasalahan

daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan

8


2013

daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arah pembangunan ekonomi dan keuangan daerah dengan memperhatikan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berisikan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2. Prioritas dan Pembangunan Menjabarkan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja. BAB VI. PENUTUP

9


2013

Menyajikan beberapa hal krusial yang berhubungan dengan RKPD serta penjelasan yang dipandang perlu untuk diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan (stakholders). 1.5. Maksud dan Tujuan 1.5.1.

Maksud

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 dimaksudkan agar dapat memformulasikan kebijaksan operasional kegiatan pembangunan yang terstruktur dan sistematik, yang tertuang dalam satu dokumen perencanaan tahunan, yang memuat kerangka ekonomi makro, prioritas dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh sumber pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun yang difasilitasi pemerintah kabupaten. RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi: a.

SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2013;

b.

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013.

1.5.2.

Tujuan Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013

ini adalah sebagai berikut : (a)

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala yang harus dapat dicapai akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah;

(b)

Agar terwujud integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

(c)

Terwujudnya

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

10

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (d)

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta

(e)

Tercapainya

pemanfaatan

sumberdaya

secara

efisien,

2013

efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

11

Rencana Kerja Pembangunan Daerah II.

2.1.

2013

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis Kabupaten Barito Kuala terletak antara 114°20’50” 114°50’18” Bujur Timur dan 2°29’50” - 3°30’18” Lintang Selatan. Kabupaten Barito Kuala terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas : o

Sebelah Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

o

Sebelah Selatan dengan Laut Jawa

o

Sebelah Barat dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

o

Sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala dengan Marabahan

sebagai ibukotanya terdiri atas 17 kecamatan dengan 6 kelurahan dan 195 desa. Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala 7,99 persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan luasnya 2.996,96 km2 atau 299.696 hektar. Tabel II.1 Pembagian Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala

No.

Kecamatan

1 1 2 3 4 5

2 Tabunganen Tamban Mekarsari Anjir Pasar Anjir Muara

Luas Wilayah (KM2) % 3 4 240,00 8,01 163,30 5,48 143,50 4,79 126,00 4,23 117,25 3,91

12

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2

Alalak Mandastana Belawang Wanaraya Barambai Rantau Badauh Cerbon Bakumpai Marabahan Tabukan Kuripan Jejangkit Jumlah Sumber : Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2011

3 106,85 136,00 80,25 37,50 261,81 206,00 183,00 261,00 221,00 166,00 343,50 203,00 2.996,96

2013

4 3,57 4,54 2,68 1,25 8,74 6,87 6,11 8,71 7,37 5,54 11,46 6,77 100

Dilihat dari topografi dan morfologi, Kabupaten Barito Kuala merupakan hamparan wilayah dengan tofografi datar sampai landai (0% - 2%), dengan ketinggian 1 – 3 meter dari permukaan laut (dpl), wilayah dataran rendah dan rawa pasang surut. Berdasarkan penggunaan lahan, sawah pasang surut merupakan jumlah terluas yakni mencapai 100.183 hektar. diusahakan seluas 20.779 hektar.

Sawah yang sementara tidak

Penggunaan lahan untuk non sawah

adalah pekarangan 24.095 hektr, tegalan/kebun 13.359 hektar, ladang/huma 1.928 hektar, pengembalaan ternak 13.444 hektar, sementara tidak diusahakan 8.590 hektar dan lain-lain seluas 48.689 hektar. Penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2010 berdasarkan data dari BPS Kabupaten Barito Kuala berjumlah 276.147 jiwa dengan 138.357 jiwa laki-laki dan 137.790 jiwa perempuan. Rata-rata jumlah penduduk setiap desa adalah 1.381 jiwa dengan kepadatan rata-rata 92,14 jiwa/km2. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Perekonomian Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Produk DOmestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku (AHB) dengan menyertakan

13


2013

Industri Besar dan Sedang (IBS) tahun 2009 sebesar 1.884.762,57, tahun 2010 sebesar 1.954.890,98, dan angka perkiraan 2011 sebesar 2.026.819,93 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,29% / tahun. Sedangkan tanpa menyertakan Industri Besar dan Sedang tahun 2009 sebesar 1.392.655,96, 1.480.928,97 tahun 2010, dan perkiraan 2011 1.571.377,74 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,10 %/tahun (Tabel II.2). Peningkatan PDRB ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Kuala dapat dilihat pada sektor pertanian menunjukkan peningkatan PDRB yang cukup signifikan, walaupun kecenderungan terjadi penurunan pada sector industri pengolahan karena industri ini adalah industri olahan yang memerlukan bahan baku bersumber dari sumberdaya alam khususnya kayu yang di alam sudah sangat sedikit. Artinya pada saat industry pengolahan terjadi penurunan, peningkatan produktifitas dari sector lainnya terus tumbuh, kemungkinan tenaga kerja yang diharuskan purnakarya pada sector industry akan dapat terserap kesektor-sektor lainnya khususnya pertanian dan

akan

meningkatkan

produksi

sector

pertanian

disamping

itu

perkembangan teknologi dengan meningkatnya penanaman bibit padi unggul yang dapat meningkatkan hasil produksi serta kegiatan produksi perikanan sangat membantu mendorong tumbuhnya sektor pertanian. Tabel II.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ribu Rupiah) Kabupaten Barito Kuala 2009-2011 No

Sektor

1 1 2

2

3 4 5 6

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdag. Hotel dan Restoran

2009 3 653.538,93 -

Tahun 2010 4 693.275,34 -

2011 5 729.119,30 -

492.106,61 3.114,07 197.585,00 289.869,79

473.962,01 3.242,69 201.554,65 315.533,33

455.442,19 3.418,02 212.045,61 341.778,90

14

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 1

7 8 9

2

Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persw. dan jasa Perusahaan Jasa – jasa PDRB dengan IBS PDRB tanpa IBS

3

4

2013

5

29.517,25

29.622,45

29.606,23

59.590,75

67.284,62

74.399,25

159.440,17 170.415,89 1.884.762,57 1.954.890,98 1.392.655,96 1.480.928,97

181.010,43 2.026.819,93 1.571.377,74

Sumber : BPS kab. Barito Kuala Dengan melihat table II.2 diatas, dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Barito Kuala selama 3 tahun terakhir (2009-2011) dengan IBS tumbuh rata-rata sebesar 3,29%. Pertumbuhan tertinggi diprediksi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 3,72% dan terkecil pada tahun 2009 sebesar 3,05%. Sedangkan tanpa IBS PDRB Kabupaten Barito Kuala selama 3 tahun terakhir (2009-2011) tumbuh rata-rata sebesar 6,11% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 (18,23%) dan terendah pada tahun 2009 (11,79%). PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Barito Kuala selama 3 tahun terakhir (2009-2011) dengan IBS mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,98 % per tahun. Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2010(3,37%) dan terendah pada tahun 2009 (1,99%). Sedangkan bila tanpa IBS PDRB per kapita masyarakat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,42 per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011(5,98%) dan terendah pada tahun 2009 (4,78%). Kinerja pembangunan bidang pendidikan yang berkenaan dengan Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2008 mencapai. 92,18 ., 2009 sebesar 92,19 dan tahun 2010 sebesar 93,03 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,28 /tahun. Kenaikan pada tahun 2009 ke 2010 merupakan nilai kenaikan tertinggi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Selengkapnya gambaran kinerja bidang pendidikan dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut ini.

15


2013

Tabel II.3 Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan Kab. Barito Kuala Tahun 2008-2010 No

Sektor

1 1

2 Angka Melek Huruf (AMH) Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/ MA Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/ MA

2

3

4

2008 3 92,18

Rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas

Tahun 2009 4 92,19

2010 5 93,03

113,41 75,77 39,71

103,57 80,71 41,25

108,79 94,60 48,30

94,79 52,97 27,60

85,17 54,18 29,04

92,51 41,62 31,01

6,68

6,81

7,07

Sumber : BPS Kab. Barito Kuala Kinerja pembanguna bidang pendidikan selama 3 (tiga) tahun memperlihatkan adanya peningkatan meskipun kecil. Angka Melek Huruf (AMH) mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari tahun 2008 ke 2009 dan 0,85 dari tahun 2009 ke 2010.

Demikian juga halnya dengan Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang meningkat setiap tahunnya untuk setiap jenjang pendidikan.

Seiring dengan

peningkatan tersebut rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pembangunan bidang kesehatan terus dipacu untuk meningkatkan pelayaan kesehatan terhadap masyarakat terutama masyaraakat miskin. Prasarana dan sarana kesehatan semakin lengkap. Capaian kinerja bidang

16


2013

kesehatan selama 3 (tiga) tahun terakhir (2008 – 2010) juga memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2010 sebesar 39/5.431 Kelahiran Hidup. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2008 yang sebesar

57/ 5.712 Kelahiran Hidup.

Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2010 sebesar 10 orang atau 181 / 100.000 KLH. Bila dibandingkan tahun 2008, dimana jumlah ibu meninggal sebanyak 7 orang atau 122/ 100.000 KLH. Angka ini mengalami kenaikan sebanyak 3 orang atau 59/100.000 KLH.

Usia Harapan Hidup (UHH)

masyarakat juga terjadi peningkatan dari 61,18 tahun pada tahun 2008 menjadi 61,86 tahun pada tahun 2010. selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.4. Tabel II.4 Kinerja Pembangunan Bidang Kesehatan Kab. Barito Kuala Tahun 2008-2010 No

Sektor

1 1

2 Angka Kematian Bayi (AKB)

2

Angka Kematian Ibu (AKI) Usia harapan Hidup (UHH)

3

2008 3 7 bayi/5.712 KLH

Tahun 2009 4 5 bayi/5.497 KLH

57 ibu/5.712 KLH 61,18

57 ibu/5.497 KLH 61,52

2010 5 10 bayi/5.431 KLH 39 ibu/5.431 KLH 61,86

Sumber : BPS Kab. Barito Kuala

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan

pendidikan

di

Kabupaten

Barito

Kuala

mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan negeri dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jumlah gedung sekolah tahun

17


2013

2008 sebanyak 335 buah, tahun 2009 333 buah dan tahun 2010 sebanyak 344 buah. Jumlah ruang kelas tahun 2008 sebanyak 2.032 buah, tahun 2009 sebanyak 2.097 buah dan tahun 2010 sebanyak 2.160 buah ruang kelas. Sedangkan jumlah guru tahun 2008 sebanyak 3.344 orang, tahun 2009 sebanyak 3.409 orang dan tahun 2010 sebanyak 3.675 orang. Jumlah murid tahun 2008 sebanyak 39.310 orang, tahun 2009 sebanyak 40.792 orang dan tahun 2010 sebanyak 42.619 orang murid. Jumlah sekolah swasta dari tingkat Taman Kana-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) secara umum juga mengalami peningkatan. Tahun 2008 jumlah gedung sekolah 129 buah dan tahun 2010 meningkat menjadi 144 buah. Jumlah guru juga meningkat dari 337 orang pada tahun 2008 menjadi 4333 orang pada tahun 2010. Ketersediaan sarana kesehatan tahun 2008 berupa Puskesmas 17 buah dan tahun 2010 meningkat menjadi 19 buah. Puskesmas Pembantu tahun 2008 berjumlah 69 buah dan tahu 2010 menurun menjadi 64 buah. Polindes tahun 2010 berjumlah 96 buah dan Poskesdes sebagai basis pelayana kesehatan di desa tahun 2010 berjumlah 46 buah. Sarana kesehatan untuk tingkat kabupaten adalah 1 buah rumah sakit (RSUD. H. Abdul Azis Marabahan) dan 1 buah klinik (Klinik Handil Bakti di Kec. Alalak). Pelayanan listrik kepada masyarakat di Kabupaten Barito Kuala terus meningkat dan hampir seluruh desa di Kabupaten Barito Kuala telah mendapatkan pelayanan listrik dari PLN. Tahun 2008 jumlah VA tersambung mencapai 955.550 dan tahun 2010 meningkat menjadi 1.205.750. demikian juga dengan KwH terjual tahun 2008 sebanyak 948.720 KwH meningkat pada tahun 2010 menjadi 1.287.850 KwH. Untuk pelayanan air bersih, hanya 8 kecamatan yang mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM.

Dengan demikian masih terdapat 9

kecamatan lainnya yang hingga saat ini belum menikmati pelayanan air

18


2013

bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tahun 2010 jumlah pelanggan air PDAM berjumlah 9.582 pelanggan dengan produksi 2.837.920 M3 dan terdistribusi sebesar 2.449.841 M3. Pelayanan pada sektor infrastruktur dalam hal ini jalan dan jembatan terus ditingkatkan. Panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2010 terdiri dari jalan negara 62,00 KM, jalan provinsi 68,94 km dan jalan kabupaten 628,13 km. Panjang jalan berdasarkan permukaan jalan terdiri dari jalan aspal sepanjang 413,16 km, jalan kerikil sepanjang 214,61 km dan jalan permukaan tanah sepanjang 131,30 km. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten

Barito Kuala memiliki potensi terbesar pada sektor

pertanian khsusnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Luas areal tanaman padi tahun 2011 sebesar 98,100 hektar, dengan produksi sebesar 356.951 ton gabah kering panen (GKP).

Dengan produksi sebesar ini

menempatkan Kabupaten Barito Kuala sebagai sentra produksi padi di Kalimantan Selatan dan penyumbang kebutuhan pangan (beras) terbesar bagi kebutuhan pangan (beras) di Kalimantan Selatan. Disamping sebagai sentra produksi padi, Kabupaten Barito Kuala juga sentra produksi hortikultura terutama jeruk. Selain sebagai produsen padi dan jeruk, Kabupaten Barito Kuala juga mengembangkan ternak besar berupa ternak sapi Bali, kerbau rawa, kambing dan beberapa ternak unggas seperti ayan buras dan ayam ras (pedaging dan petelur). Produksi peternakan tahun 2011 berupa sapi sebanyak 120.955 kg daging, Kerbau 7.599 kg, kambing 4.810 kg, ayam ras 983.870 kg dan ayam buras sebanyak 307.728 kg. Produksi perkebunan khususnya perkebunan kelapa dalam tahun 2010 mencapai 10.881 ton yang terdapat paling banyak di Kecamatan Tamban,

19

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tabunganen dan Mekarsari.

2013

Sedangkan untuk kelapa sawit belum

menghasilkan karena masih pada tahap penanaman dan pemeliharaan tanaman muda. Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. usaha perikanan tangkap khususnya laut hanya terdapat di kecamatan Tabunganen sedangkan untuk budidaya sebagian besar berada di wilayah kecamatan sekitar Daerah Aliran Sungai Barito. Produksi perikanan laut tahun 2011 mencapai 2.268,2 ton, Perikanan umum 5706, tambak 6.928,31 ton kolam 339,84 ton dan karamba 141,40 ton.

Produksi perikanan masih dapat dikembangkan dan ditingkatkan

terutama apabila memanfaatkan secara optimal potensi budidaya ikan di karamba jaring apung di sepanjang Sungai Barito. 2.2.

Permasalahan Pembangunan Daerah Usaha ke arah pemerataan dan peningkatan pembangunan di

Kabupaten Barito Kuala terus dilakukan dengan mengerahkan segala potensi sumberdaya dan sumber dana yang ada.

Hal ini dimaksudkan untuk

menciptakan Barito Kuala ke arah yang lebih baik dan maju sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan

dengan senantiasa

mensinergikan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah.

Semua

bidang pembangunan seperti infratsruktur, sosial budaya dan ekonomi merupakan bidang pembangunan yang memiliki urgensi yang sama. Oleh karena itu ketiga bidang pembangunan tersebut harus dapat berjalan secara sejajar, proporsional dan berkesinambungan.

Namun tidak semua yang

direncanakan dan dibutuhkan dapat direalisasikan sesuai dengan apa yang diharapkan, melainkan berdasarkan skala prioritas dan permasaahan yang ada pada masing-masing wilayah.

20


2013

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan pembangunan selama ini antara lain adalah sebagai berikut : a.

Bidang pendidikan.

Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di

Kabupaten Barito Kuala relatif rendah, yaitu tidak tamat SLTP disamping tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar juga masih relatif rendah. b.

Penggunaan teknologi di bidang kesehatan masih belum optimal dikarena keterbatasan penguasaan teknologi tersebut oleh tenaga kesehatan terutama di tingkat/unit pelayanan kesehatan yang berada di desa dan kecamatan.

c.

Pergerakan angka penangguran cendrung meningkat.

Hal ini

dikarenakan tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja. d.

Perempuan dan anak masih rentan menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga karena belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

e.

Jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memperlihatkan kecendrungan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin merebaknya kasus-kasus permasalalahan sosial seperti penyalah gunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Peran

serta masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi masalahmasalah sosial masih relatif rendah sebagai akibat dari pola fikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. f.

Dalm hal perencanaan pembangunan, antar pemangku kepentingan belum tersinergi sehingga sasaran pembangunan belum tercapai secara optimal.

g.

Kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang merupakan daerah rawa pasang surut berimplikasi terhadap besarnya anggaran yang harus

21


2013

dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, jembatan maupun sarana lainnya. h.

Produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Barito Kuala masih rendah sehingga sangat berdampak terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

22

Rencana Kerja Pembangunan Daerah III.

2013

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Perekonomian daerah pada tahun 2013 mendatang diharapkan akan

terus membaik dan semakin kondusif karena didukung oleh makin berkembangnya investasi baik pada sektor pertanian dalam arti luas baik pertanian bahan pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Disamping itu pertumbuhan sektor industri kecil dan memnengah di Kabupaten Barito Kuala diharapkan mampu mendongkrak peningkatan PDRB per kapita penduduk pada tahun 2013 mendatang. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Barito Kuala dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB dan memiliki berprospek yang baik untuk dikembangkan. Sektor pertaian sebagai sektor primer menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi mendatang disamping sektor potensial lainnya seperti indistri dan pengolahan dan jasa. a.

Sektor pertanian : Dengan tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu menyebabkan penurunan produksi pada beberapa komoditas pertanian Kabupaten Barito Kuala serta timbulnya hamahama penyakit yang menyerang tanaman pertanian.

Menghadapi

tantangan tersebut, maka arah pembangunan pertanian perlu lebih ditekankan kepada peningkatan intensifikasi terutama proteksi tanaman dan hewan, peningkatan kapasitas penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, peningkatan diversifikasi usaha, pengolahan hasil

23


2013

dan peningkatan nilai tambah di tingkat petani yang didukung oleh fasilitasi pemasaran produk dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Usaha budidaya ternak khususnya peternakan sapi bali dengan sentra pengembangannya di Kecamatan Wanaraya dan Barambai akan dipertahankan dan dikembangkan sebagai usaha diversifikasi usaha masyarakat untuk menghasilkan ternak yang berkualitas baik untuk konsumsi maupun pembibitan guna memenuhi kebutuhan lokal Barito Kuala dan daerah sekitar. Potensi perikanan budidaya yang saat ini mulai berkembang baik di kolam, karamba/KJA dan tambak akan dijadikan usaha lainnya yang dapat memberikan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku utama dan keluarganya. b.

Sektor Industri Pengolahan : Kolaps-nya beberapa industri besar dan sedang

di

Kabupaten

Barito

Kuala

menuntut

terus

ditumbuhkembangkannya industri kecil berbasis bahan baku lokal dengan perluasan produk olahan terutama produk agroindustri melalui pendekatan peningkatan rantai nilai dari hulu sampai hilir. c.

Sektor Listrik dan Air Bersih : Optimalisasi pemanfaatan energi listrik bagi masyarakat akan terus diupayakan untuk ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan listrik akan ditingkatkan sehingga pada saatnya nanti seluruh rumah tangga di Kabupaten Barito Kuala akan mendapatkan pelayanan listrik secara memadai. Pelayanan air bersih oleh PDAM Marabahan juga akan terus ditingkatkan. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih di beberapa kecamatan yang saat ini sudah dan belum memiliki instalasi pelayanan air bersih tetap menjadi prioritas untuk pengembangan sektor listrik dan air bersih di Kabupaten Barito Kuala. Upaya tersrebut diperlukan guna mewujudkan kemandirian energi dan

24


2013

mendukung berkembangnya perekonomian lokal Barito Kuala dengan berbasis kepada potensi lokal. Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk agroindustri dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya dan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat pada umumnya yang sekaligus terus ditingkatkan usaha untuk konservasi lingkungan. Pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala perlu didukung oleh peningkatan daya saing industri manufaktur, peningkatan investasi, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, irigasi, listrik, dan pusat pemasaran secara bertahap. Disamping itu diperlukan perluasan

akses

pasar

bagi

produk

unggulan

daerah,

peningkatanketerampilan pelaku ekonomi melalui berbagai strata UMKM, industri dan perdagangan, peningkatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat sasaran, transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas, serta peningkatan interpreneurshif

sumberdaya manusia

melalui lingkage antara dunia bisnis dan dunia edukasi diantaranya melalui pemberdayaan sekolah kejuruan. Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya menumbuhkan kembali sektor industri yang ada dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan pasar, aliansi startegi usaha dan pembenahan terhadap hambatan-hambatan untuk memperkuat struktur industri kecil yang saat ini mulai tumbuh. Dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan, implementasi kebijakan diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan ke depan, antara lain: (i) Mengintegrasikan berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan

25


2013

dapat lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program; (ii) output kegiatan dapat lebih diarahkan untuk secara tegas mendukung masing-masing program pembangunan Kabupaten Barito Kuala; (iii) Pelaksanaan pembangunan dapat lebih mendorong kerjasama tim dari SKPD terkait dan antar Bidang di setiap

SKPD; (iv)

Mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan oleh setiap SKPD; (v) Mengefisienkan penggunaan anggaran yang relatif terbatas jumlahnya; (vi) Mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana; dan (vii) Memudahkan dan mengefisienkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Untuk operasionalnya arah pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas. Sinergitas pendanaan dari berbagai sumber baik dari masyarakat, sektor swasta, maupun pemerintah (daerah dan pusat) memerlukan pengorganisasian yang lebih kuat untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik. Arah kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi jumlah penganguran, serta dapat meningkatkan IPM di Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan yang telah ditargetkan sehingga dapat meningkatkan rangking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala di dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1.1.1.

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah menggambarkan peranan suatu sektor dalam perekonomian daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut

26


2013

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah yang luas, Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang cukup strategis untuk melakukan kegiatan pertanian, itulah sebabnya kontribusi sektor tersebut cukup dominan dalam pembentukan PDRB. Dari tabel berikut dapat diketahui kontribusi masingmasing sektor terhadap PDRB. Tabel 3.1 Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 dan Proyeksi 2013 No

Sektor

2011

1

2

3

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listik & Air Bersih

5

Proyeksi 2013 4

36,00

40,88

0,00

0,00

18,49

15,04

0,15

0,14

Bangunan

13,55

13,52

6

Perdagangan, Restoran dan Hotel

14,73

13,92

7

Pengangkutan dan Komunikasi

1,69

1,50

8

Keuangan, Persw dan Jasa Prsh

5,02

4,97

9

Jasa-jasa

10,37 100,00 81,51

10,02 100,00 84,98

PDRB PDRB TANPA IBS Sumber : BPS Kab. Barito Kuala yang diolah

Pada tahun 2013 struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala sektor pertanian akan memberikan kontribusi sebesar 40,88 % lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 36,00 %. Pertanian sebagai sektor primer diharapkan akan tetap menjadi sektor andalan Kabupaten Barito Kuala pada masa-masa mendatang. Sektor industri juga diperkirakan akan

27


2013

mengalami pertumbuhan yang berarti mengingat sektor ini nantinya akan menjadi sektor hilir bagi pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Secara struktural perekonomian Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013 meskipun sektor pertanian tetap sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB, akan tetapi sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan

dan

jasa

akan

terus

dipacu

pertumbuhan

dan

perkembangannya sehingga ketiga sektor ini kedepan menjadi sektor andalan yang saling bersinergi dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala. 3.1.1.2.

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala selama 3 (tiga) tahun terakhir secara signifikan terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 perekonomian Kabupaten Barito Kuala tumbuh sebesar 3,05 % dan tahun 2010 pertumbuhan mencapai 3,72 %.

Secara rata-rata pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Barito Kuala selama 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 3,48 % pertahun. Berdasarkan prediksi dari BPS Kabupaten Barito Kuala bahwa pada tahun

2013 perekonomian Kabupaten Barito Kuala akan tumbuh

sebesar 4,07 %.

Pertumbuhan (%) 5,00 4,00

3,72 3,05

3,00

3,72

4,07

3,05

2,00 1,00

0,96

0,00 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 3.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi

28


2013

Berdasarkan pada apa yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan pengembangan dalam bidang ekonomi, maka perekonomian Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013 ditargetkan akan tumbuh sebesar 4,07 %.

3.1.1.3.

PDRB Perkapita

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dengan menggunakan angka pendapatan per kapita yaitu hasil bagi antara pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran, meskipun data tersebut sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung sebagai ukuran dalam pemerataan pendapatan karena PDRB merupakan hasil dari kegiatankegiatan

ekonomi

yang

beroperasi

di

wilayah

domestik,

tanpa

memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2009 meningkat sebesar 7,63 % menjadi Rp. 11.865.924. Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian daerah yang ditunjang oleh berbagai sektor andalan, maka pada tahun 2013 PDRB perkapita penduduk ditargetkan meningkat sebesar 5,5 % menjadi Rp. 17.902.626,3.1.1.4.

Inflasi

Perhitungan inflasi untuk Kabupaten Barito Kuala masih mengikuti perhitungan yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap inflasi yang terjadi di Kota Banjarmasin.

Target laju inflasi tahun 2013

berkisar antara 5,0 – 7,0 %.

29

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 3.1.2.

2013

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013, sangat dipengaruhi antara lain oleh kinerja berbagai sektor ekonomi yang menjadi kontributor dalam PDRB Kabupaten Barito Kuala seperti pertanian, industri dan pengolahan, perdagangan dan jasa serta sektor lainnya. Pertanian sebagai sektor dominan, dihadapkan pada masih rendahnya produktivitas usaha dan harga produk hasil pertanian.

Eksistensi lahan

pertanian yang rentan terjadinya degradasi luas lahan akibat terjadinya alih fungsi

lahan

tentu

akan

berpengaruh

terhadap

produksi

dan

keberlangsungan usaha pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Mulai tumbuhnya industri skala rumah tangga dan industri kecil yang bergerak pada usaha pengolahan hasil, tentu memberikan warna baru dalam struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala pasca terpuruknya kontribusi sektor ini beberapa tahun yang lalu. Masuknya investro perkebunan besar swasta khususnya perkebunan kelapa sawit, akan membuka lapangan kerja baru baik bagi masyarakat. Dengan demikian produk domestik pada sektor ini akan memberikan pengaruh berarti bagi perekonomian daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala berisi gambaran kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

30


2013

Daerah (APBD) yang terdiri atas Struktur Pendapatan, Struktur Belanja dan Struktur Pembiayaan Daerah, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian

maka rencana pendanaan pada RKPD ini menjadi dasar dalam penetapan kerangka penganggaran untuk melaksanakan pembangunan tahunan yang dilaksanakan selama tahun 2013. Berdasarkan konteks visualisasi dan aktualisasi perubahan yang diinginkan dalam arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah: 1. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah. 2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut. 3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab. 4. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik. 5. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat. 6. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

31


2013

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tabel III.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 – 2012 dan Proyeksi Tahun 2013 No. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1

Uraian

2010 3 16.980.727.152,00 3.559.334.400,00 6.035.617.940,00 800.000.000,00

Realisasi Pendapatan 2011 4 20.880.364.216,00 4.061.734.750,00 4.432.972.376,00 1.600.000.000,00

2012 5 18.528.239.888,00 4.109.478.770,00 3.345.139.820,00 1.210.000.000,00

2 Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah 6.585.774.812,00 10.785.657.090,00 9.863.621.298,00 yang sah. Dana perimbangan 445.950.794.591,00 482.118.630.000,00 557.879.658.000,00 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil 62.648.118.391,00 72.000.000.000,00 72.000.000.000,00 bukan pajak Dana alokasi umum 328.907.176.200,00 351.329.830.000,00 423.209.928.000,00 Dana alokasi khusus 54.395.500.000,00 58.788.800.000,00 62.669.730.000,00 Lain-lain pendapatan daerah yang 83.949.034.127.00 120.548.471.760,00 90.061.884.760,00 sah Hibah 28.324.995,00 0,00 0,00

Proyeksi 2013 6

32

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 1 2 1.3.2 Dana darurat 1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi 1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

2013

3

4

5

0,00 13.200.000.000,00 6.959.750.000,00

0,00 22.500.000.000,00 95.548.471.760,00

0,00 30.000.000.000,00 57.561.884.760,00

6

1.200.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 546.880.555.870,00 623.547.465.976,00 666.469.782.648,00

33


2013

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Pendapatan daerah langsung adalah pendapatan asli daerah yang pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat. Pendapatan dari bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditentukan oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi baik provinsi maupun pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak mengambil peran penting dalam bagian pendapatan ini. Rencana pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala yang dituangkan dalam APBD tahun 2013, merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Guna meningkatkan

kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha dengan cara menyusun strategi untuk meningkatkan potensi keuangan daerah baik untuk dunia usaha maupun masyarakat itu sendiri. Strategi yang akan dilakukan untuk meningaktkan potensi dan kapasitas fiskal tersebut adalah sebagai berikut : 

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan

34


2013

retribusi daerah pemerintah tetap berupaya untuk tidak membebani dan memberatkan masyarakat dan dunia usaha; 

Mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat dalam berbagai sektor usaha produktif dengan memanfaatkan berbagai potensi, keunggulan dan daya saing lokal yang dimiliki;



Mendorong terus berkembangnya kinerja investasi di Kabupaten Barito Kuala terutama pada sektor pertanian dalam arti luas, perdagangan dan jasa, perumahan dan UMKM serta sektor lainnya yang memiliki prospek pad masa datang;



Rasionalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan

modal

atau

investasi

daerah

lainnya,

dengan

memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk barang maupun jasa sebagai penyertaan modal (investasi daerah).

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dalam

penyusunan Sumber pendapatan daerah Dana Alokasi Umum, secara standar perhitungan diharapkan mengalami kenaikan, atau sama dengan tahun 2012, hal ini seiring dengan eksistensi belanja pegawai, yang setiap tahun selalu bertambah. Sedangkan diperoleh dari pos lain-lain pendapatan yang sah,

pendapatan yang pada kebijakan

umum ini diasumsikan stagnan, bahkan ada kecendrungan menurun, sedangkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur menunggu kebijakan lebih lanjut Pemerintah Nasional. Namun demikian peningkatan pendapatan tetap masih mempunyai peluang, yaitu dengan cara memfokuskan upaya peningkatan perolehan pendapatan, melalui optimasi kewenangan pemerintah kabupaten, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang benar – benar diekstensifkan dan diintensifkan.

35


2013

Pendapatan asli daerah dimaksud antara lain adalah pajak/PBB dan retribusi. Pendapatan asli daerah juga dikembangkan melalui intensifikasi mutlak

SKPD

pemanfaatan

potensi

aliran

sungai

Barito,

yaitu

mengembangkan pola tindak dari aktivitas tambat lanting, pemanduan (hingga kini masih dalam proses dengan Kementrian Perhubungan), tambat tongkang, yang dapat didukung dengan peraturan daerah untuk maksud tersebut dan menggali sumbangan pihak ketiga lainnya. Pengembangan pendapatan asli daerah diusahakan dengan menggali sumber-sumber

pendapatan

non

konvensional,

yang

antara

lain

memanfaatkan faktor-faktor lingkungan strategis wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagai pelabuhan khusus batubara

diharapkan “out come”nya

menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam kebijakan pendapatan ini, upaya optimalisasi PAD merupakan langkah penting dan strategis, mengingat nilai PAD lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam arti sesungguhnya. Oleh sebab itu, berbagai upaya dan usaha akan tetap dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan senantiasa berusaha lebih keras mencari solusi inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dimaksud.

3.2.2.2.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah pada periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Mengingat keterbatasan sumberdaya dan sumberdana maka arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada pioritas pembangunan tahunan yang mengarah pada kebijakan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah dengan pertimbangan :

36

Rencana Kerja Pembangunan Daerah a.

2013

Berdampak luas pada penyelesaian permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat dan daerah;

b.

Bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2013 dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis;

c.

Realistis

untuk

dilaksanakan

dan

memenuhi

aspek

kebersinambungan/keberlanjutan. Kebijakan umum belanja daerah tahun 2013 tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 yakni dengan memperhatikan hal-hal sebagai barikut : a.

Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;

b.

Belanja daerah, diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pada Tahun Anggaran 2013.

c.

Belanja daerah yang melampaui batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS daerah, penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan belanja bagi hasil pajak dan retribusi yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2012. Guna mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan

darurat dan keperluan mendesak, harus mencantumkah kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan

peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah

37


2013

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah wajib dilakukan evaluasi. Kebijakan Anggaran belanja sebagai satu kesatuan dalam kebijakan umum angggaran, tetap berlaku prinsip-prinsip penganggaran yaitu : d.

Partisipasi masyarakat;

e.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran;

f.

Disiplin anggaran;

g.

Keadilan anggaran;

h.

Efisiensi dan efektifitas anggaran. Dalam perencanaan pemanfaatan anggaran belanja, sejauh mungkin

mengakomodasikan kepentingan masyarakat sesuai usulan dan bentuk partisipasi yang diberikan. Dalam hal ini, anggaran belanja disusun melalui pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dari in-put yang direncanakan, dengan tujuan agar tercipta akuntabilitas anggaran serta mempertegas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk setiap belanja yang dialokasikan. Secara substantif, kebijakan anggaran belanja untuk rancangan APBD tahun 2013 adalah sebagai berikut : a.

Porsi anggaran belanja tahun 2013 akan dialokasikan dengan porsi yang lebih besar kepada program dan kegiatan prioritas pembangunan yang merupakan refleksi dari upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah antara lain bidang pertanian, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan Sesuai skala prioritas, kebijakan anggaran belanja yang diarahkan guna mewujudkan kinerja yang menyangkut bidang-bidang urusan yang terkait dengan upaya-upaya pemenuhan fasilitas dasar yang diperlukan masyarakat.

b.

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dan aktivitas pendidikan pada tahun 2013, diproyeksikan telah terpenuhi

38


2013

minimal 20 persen, dari belanja daerah. Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008 perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2010, alokasi untuk belanja fungsi pendidikan seperti dimaksud di atas meliputi komponen : 

Belanja Langsung yang merupakan belanja untuk kegiatan fungsi pendidikan (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) pada dinas pendidikan, tidak termasuk belanja untuk pendidikan kedinasan. Sedangkan belanja honorarium/upah diperuntukkan pegawai honorer.



Belanja Tidak Langsung terdiri dari : 1) Gaji tenaga Pendidikan (Guru, Pamong Belajar, Fasilitator, Penilik, Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya); 2) Gaji PNS Dinas Pendidikan; 3) Bantuan Keuangan untuk fungsi pendidikan; 4) Hibah untuk fungsi pendidikan, juga subsidi SPP. 5) Bantuan Sosial (Beasiswa Pendidikan untuk masyarakat);

c.

Anggaran belanja daerah untuk bidang kesehatan dialokasikan untuk program dan kegiatan yang benar-benar langsung menyentuh pelayanan masyarakat terutama masyarakat miskin, baik untuk pengobatan, pencegahan maupun untuk pemberdayaan masyarakat agar berpola hidup sehat, guna mendukung terwujudnya desa-desa siaga. Sesuai kebijakan yang ditetapkan pada bidang kesehatan, dialokasikan anggaran guna peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, baik untuk pemenuhan dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan maupun bagi paramedis lainnya.

39

Rencana Kerja Pembangunan Daerah d.

2013

Anggaran belanja bidang kesehatan lainnya, yang berfungsi untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin (serta sebagai upaya meningkatkan martabat kehidupannya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, yang diperuntukkan bagi masyarakat keluarga miskin, yang tidak menjadi anggota Jamkesmas.

e.

Di sisi lain anggaran juga diprioritaskan untuk mendukung terciptanya aktifitas usaha perekonomian masyarakat, yang menjamin lancarnya pengadaan dan penyaluran barang dan jasa. Dukungan dimaksud adalah penyediaan sarana dan prasarana wilayah berskala primer, antara lain jalan usaha tani, jalan dan jembatan menuju sentra usaha pertanian, yang secara intensitas kegiatan, pada tahun 2013 pembangunannya disempurnakan lagi jika dibandingkan kegiatan sejenis tahun 2012. Termasuk jalan dan jembatan penghubung antar desa dan antar kecamatan, secara merata, sehingga tahun pada tahuntahun mendatag semua desa telah terhubung dengan

pusat

pemerintahan kecamatan. f.

Jalan TAMAN SARI BUNGA (Tamban-Anjir-Mekarsari –Tabunganen) yang menghubungkan Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Tabunganen tetap memperoleh alokasi anggaran yang memadai sehingga pada tahun pada akhir tahun 2013 ruas jalan tersebut sudah dapat terselesaikan dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung lancarnya arus transportasi barang dan jasa dari dan ke wilayah tersebut dan wilayah lain yang dilalui oleh jalan Tamansari Bunga. Dengan terselesaikannya ruas jalan terbut diharapkan sentra-sentra usaha masyarakat semakin berkembang beragam, termasuk sentra usaha budidaya perikanan laut/air payau dengan segala jenis komoditasnya, yang setiap tahun mengalami peningkatan.

g.

Demikian pula akses transportasi bagi input dan hasil-hasil pertanian menjadi lebih mudah dan murah, yang menjadikan komoditas pertanian

40


2013

lebih memiliki daya saing. Bidang pertanian sebagai bidang yang memperoleh dukungan, dikembangkan melalui peningkatan fungsi kelembagaan masyarakat petani pada setiap sentra usaha pertanian, dengan

seluruh

perlakuan

yang

menjadi

bagian

dari

sistem

agribisnisnya. h.

Pembangunan berbagai prasarana dan sarana usaha masyarakat yang tidak terakomodir oleh APBD Kabupaten Barito Kuala akan difasilitasi dengan PNPM Mandiri baik PNPM Mandiri Perdesaan maupun PNPM Mandiri Perkotaan.

i.

Anggaran belanja daerah tahun 2013 juga dialokasikan bagi upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan yang paling utama adalah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem pemberdayaan masyarakat yang memadai diterapkan pada setiap kegiatan di berbagai bidang pembangunan; dan langkah ini menuntut kebijakan anggaran belanja yang konsekuen sehingga setiap upaya pemberdayaan

masyarakat

memungkinkan

difasilitasi

melalui

penyediaan anggaran belanja yang memadai. j.

Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan ( SIAK ) yang mewajibkan

setiap

penduduk

untuk

memiliki

Nomor

Induk

Kependudukan (NIK), dengan piranti “e–KTP” yang dimulai pada tahun 2012, tetap akan dilanjutkan pada tahun 2013. Perlu dukungan fasilitas yang memadai, dengan segenap pirantinya.

Setiap masyarakat di

Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk kemudian ditingkatkan ke pelayanan e-KTP. k.

Peningkatan kinerja pemerintah daerah dipandang perlu untuk mendapatkan alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013. Proporsi anggaran tersebut akan sangat tergantung pada hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan berdasarkan kebutuhan

41


2013

mendesak yang perlu mendapatkan perhatian. Masing-masing SKPD juga perlu melakukan evaluasi dan penilaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dalam

merencanakan dan menggunakan anggaran prinsip efisien dan efektif selalu menjadi acuan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. l.

Guna meningkaktkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat disamping peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur, pada masing-masing SKPD perlu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang memadai bagi SKPD dan pejabat yang berhak dan belum memperoleh pada tahun anggaran sebelumnya. Setiap SKPD telah memiliki SOP sebagai acuan standard pelaksanaan kegiatannya, dan didukung dengan kemampuan menyusun Indikator Kinerja Utama SKPD.

SOP tersebut akan efektif diberlakukan pada tahun 2013

mendatang. m.

Demikian pula secara kelembagaan dan kompetensi aparatur, khususnya dalam pengawasan dan penciptaan budaya kerja, diperlukan anggaran belanja yang memadai. Oleh sebab itu dalam kebijakan anggaran belanja, alokasi untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah ditetapkan, dengan catatan bahwa belanja aparatur tersebut harus tetap pada perbandingan ideal dengan belanja publik. Selanjutnya anggaran per-program dan kegiatan untuk masing-masing

SKPD ada pada lampiran yang dituangkan ini belum termasuk DAK (mengingat prediksi pendapatan DAK belum diperoleh) juga sekaligus sebagai prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

42

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 3.2.2.3.

2013

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dilakukan terhadap kewajiban pemerintah daerah, baik yang terkait dengan masalah hutang dan piutang pemerintah kabupaten maupun kewajiban untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Kebijakan pembiayaan pada APBD tahun 2013, khususnya untuk pengeluaran masih akan melanjutkan bagi kegiatan usaha pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan berupa pemberian pinjaman daerah yang diarahkan untuk pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat untuk membeli

pupuk bersubsidi.

Program ini layak untuk dilanjutkan

mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Barito Kuala bermata pencaharian sebagai petani. Pemberian pinjaman tanpa bunga bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat petani khususnya petani yang kurang mampu agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha yang bermuara pada peningjatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kebijakan pembiayaan terkait dengan penerimaan lebih diarahkan untuk menampung Silpa dan dana cadangan yang dipergunakan untuk cadangan pembiayaan pembangunan yang bersifat insidentil terutama yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan tanggap darurat serta kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan pembiayaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013 tercantum pada Struktur APBD Tahun 2013 sebagaimana terlampir.

43


2013

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2013 merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting karena akan menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Periodesasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 sebagai dasar untuk menyusun RKPD akan berakhir pada tahun 2012 ini. Namun sementara dalam proses penyusunan RPJMD periode 2012 – 2017, maka sebagai acuan untuk menentukan tujuan dan sasaran masih berdasarkan RPJMD periode 2007 – 2012.

Hal ini sesuai dengan isi dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Ketentuan Peralihan pasal 297. Dalam mementukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013 perlu mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu budaya yang hidup di masyarakat selama ini harus menjadi rujukan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan sehingga tidak terjadi kontradiksi melainkan keharmonisan dan kesingkronan dalam menerapkan berbagai usaha dan upaya untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2013 adalah sebagi berikut :

44

Rencana Kerja Pembangunan Daerah a.

2013

Agenda/Tujuan 1. Merevitalisasi pertanian, prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, kehidupan umat beragama, iklim dunia usaha yang kondusif dan kompetitif.

b.

Agenda/Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yang diindikasikan dengan etos kerja dan dedikasi yang tinggi, tanggung jawab, meningkatnya nilai ketaqwaan dan professional.

c.

Agenda/Tujuan 3. Menata system pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, maju, moderan, bersih dan berwibawa sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah.

Sedangkan sasaran pembangunan

daerah tahun 2013 adalah sebagai

berikut : a.

Sasaran 1. Meningkatkan intensitas aktivitas perekonomian, usaha dan keberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

b.

Sasaran 2. Kemudahan mobilitas usaha dan meningkatkan kualitas permukiman bagi masyarakat.

c.

Sasaran 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, kemudahan akses, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis tertentu bagi aparatur.

d.

Sasaran 4. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

e.

Sasaran 5. Terwujudnya kondisi masyarakat yang berdaya dan bermartabat.

f.

Sasaran 6.

Terselenggaranya kewenangan pemerintah kabupaten,

dengan menjunjung hak sosial masyarakat. 4.2. Prioritas Pembangunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berikut ini adalah prioritas dan fokues prioritas

pembangunan daerah tahun 2013.

45


2013

Tabel IV. 1 Prioritas dan Fokus Prioritas Pembangunan Tahun 2013. No. 1

Prioritas 2

Fokus Prioritas 3

1.

Peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat

 Peningkatan produksi pertanian secara luas.  Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2.

Keberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan

 Kemudahan mobilitas usaha masyarakat.

3.

Pembangunan dan perbaikan infrasruktur

 Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan kabupaten, perdesaan dan usaha.

4.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

 Peningkatan kualitas pembangunan manusia terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan, kemiskinan serta pengangguran.

Rincian Fokus Prioritas 4  Peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Peningkatan peran industri dan perdagangan (dalam struktur ekonomi).  Pemantapan ketahanan pangan.  Meningkatkan daya beli masyarakat.  Pemenuhan dan optimalisasi fungsi alsintan.  Optimalisasi kelembagaan Poktan/Poknak/Pokkan dan Gapokjtan.  Optimalisasi fungsi alat angkutan pertanian.  Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan pada jalan usaha tani  Pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten, perdesaan dan jalan usaha tani.  Pembangunan dan perbaikan gorong-gorong.  Pembangunan dan perbaikan sistem irigasi.  Peningkatan IPM (aspek pendidikan dan kesehatan).  Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan.  Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.

46


2013

 Peningkatan produktivitas ketenagakerjaan.  Perluasan lapangan pekerjaan. 5.

6.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance)

 Peningkatan kualitas, akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah.  Peningkatan pelayanan publik.  Menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Kehidupan sosial budaya dan pemenuhan hak masyarakat

 Aspek sosial budaya, pemuda dan olah raga serta agama.  Optimalisasi hak da;am dokumen kependudukan, KB, pemenuhan hak dasar masyarakat.

 Peningkatan kualitas, akuntabilitas, transparansi kinerja pemerintah daerah/SKPD.  Peningkatan kuaitas pelayanan publik.  Penyelesaian tapal batas antar kabupaten dalam provinsi.  Penyelesaian dokumen RTRWK  Penyelesaian dokumen RPJPD  Penyelesaian dokumen RPJMD.  Penanganan pemuda dan olah raga.  Penanganan pariwisata dan budaya.  Pencegahan dan penanggulangan bencana.  Bantuan/stimulan kegiatan keagamaan dan sosial lainnya.  Akta pencatatan sipil (KK, KTP, Akta Kelahiran dan lainlain)  Penurunan angka kemiskinan.  Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  Penanganan dan peningkatn produktivitas ketenagakerjaan.

47

Rencana Kerja Pembangunan Daerah V.

2013

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Progran dan Kegiatan Prioritas Rencana program dan kegiatan prirotas untuk tahun anggaran 2012 pada disajikan per satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sebagai berikut: Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 NO. 1

SKPD/PROGRAM DINAS PENDIDIKAN a. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tanu

b. Pendidikan anak usia dini

2

DINAS KESEHATAN a. Keluarga Berencana

b. Obat dan perbekalan kesehatan

KEGIATAN  Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah.  Penambahan ruang kelas sekolah.  Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa.  Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.  Pembangunan gedung sekolah.  Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.  Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs.  Penyediaan dana untuk pengembangan sekolah SMP/MTs.  Pengembangan pendidikan anak usia dini.  Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.  Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi Gakin.  Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu.  Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.  Peningkatan pemerataan obat dan

48


 c. Kesehatan reproduksi remaja d. Upaya kesehatan masyarakat.

  



   

e. Pelayanan kontrasepsi f. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

g. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya h. Peningkatan pelayanan kesehatan anak anak i. Peningkatan

  

2013

perbekalan kesehatan. Peningkatan mutu penggunaan dan perbekalan kesehatan. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas jaringannya. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan obat generik essensial. Peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan. Pelayanan konsling Keluarga Berencana

 Pelayanan vaksin bagi balita dan anak sekolah.  Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.  Peningkatan imunisasi.  Pembangunan puskesmas.  Pembangunan puskesmas pembantu  Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pebantu.

 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak dan balita.  Pelayanan pemeliharaan kesehatan

49


3

4

pelayanan kesehatan lansia j. Peningkatan  keselamatan ibu melahirkan dan anak RSUD H. ABD. AZIZ a. Obat dan  perbekalan kesehatan b. Upaya kesehatan  masyarakat c. Pengadaan  peningkatan sarana  dan prasarana  rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS  Mata d. Pemeliharaan  sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata DINAS PEKERJAAN UMUM a. Pembangunan  jalan dan  jembatan b. Pembangunan  saluran drainase/goronggorong c. Rehabilitasi/pemel  iharaan jalan dan  jembatan d. Pengembangan  kinerja pengelolaan air minum dan air limbah e. Pengembangan  dan pengelolaan  jaringan irigasi, 

2013

lansia. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

Pengadaan obat untuk pasien kelas III.

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan. Penambahan gedung kelas III Rehabilitasi bangunan rumah sakit. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit. Pengadaan mobil ambulance. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.

Pembangunan jalan Pembangunan jembatan Pembangunan saluran drainase/goronggorong.

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan Pengembangan sistem distribusi air minum

Pembangunan pintu air. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemelihaaraan pintu air.

50


f.

5

6

7

rawa dan jaringan pengairan lainnya Pembangunan infrastruktur perdesaan

2013

 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan.  Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Perencanaan  Penyusunan rancangan RKPD. pembangunan  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. daerah  Penetapan RKPD  Penetapan RPJMD b. Perencanaan tata  Penetapan kebijakan tentang RDTRK, ruang RTRWK dan RTBL. c. Pengendalian  Pengawasan penataan ruang. pemanfaatan ruang d. Pengembangan  Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.  Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUINIKASI DAN INFORMATIKA a. Pengendalian dan  Pengadaan rambu-rambu RPPJ. pengamanan lalu  Zona selamat sekolah lintas  Pengadaan APILL.  Pengadaan marka jalan. b. Pembangunan  Pembangunan terminal type B sarana dan  Pembangunan jembatan timbang prasarana perhubungan. SEKRETARIAT DAERAH a. Peningkatan  Dialog/audiensi dengan tokoh pelayanan Kepala masyarakat, pimpinan/anggota organisasi Daerah/Wakil sosial dan kemasyarakatan. Kepala Daerah  Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. b. Pengembangan  Peningkatan kesadaran masyarakat akan wawasan

51


2013

kebangsaan c. Kerjasama informasi dengan mas media

8

9

nilai-nilai luhur budaya bangsa.  Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.  Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. d. Penataan otonomi  Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal daerah batas wilayah administrasi antar wilayah. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES a. Peningkatan  Penyelenggaraan diseminasi informasi keberdayaan bagi masyarakat desa masyarakat pedesaan b. Pengembangan  Pembinaan manajemen badan usaha lembaga ekonomi milik desa. pedesaan  Bimbingan teknis badan usaha milik desa. c. Peningkatan  Bimbingan kelompok masyarakat partisipasi pembangunan desa. masyarakat dalam  Pelaksanaan musyawarah pembangunan membangun desa desa.  Pemberian stimulan pembangunan desa. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA a. Peningkatan  Penanganan pasca panen dan dan ketahanan pangan pengolahan hasil pertanian.  Pengembangan intensifikasi padi dan palawija.  Pengembangan diversifikasi tanaman.  Peningkatan mutu dan keamanan pangan.  Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian. b. Peningkatan  Penyuluhan pemasaran produksi pemasaran hasil pertanian/perkebunan guna menghindari produk pertanian tengkulak dan sistem ijon. /perkebunan c. Peningkatan  Penyediaan sarana produksi produksi pertanian pertanian/perkebunan. /perkebunan d. Pengembangan  Pengembangan lahan lahan dan air  Pengembangan tata guna air.

52


2013

 Perluasan cetak sawah.  Peningkatan jalan usaha tani. 10

11

SEKRETARIAT DPRD a. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

 Pembahasan rancangan peraturan daerah  Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/agama.  Kunjungan kerja pimpinan dan anggota ke dalam daerah.  Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a. Peningkatan  Pembinaan dan pengawasan koperasi kualitas  Peningkatan wawsan UMKM. kelembagaan  Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi. perkoperasian. b. Pengembangan system pendukung bagi UMKM c. Penciptaan iklim usaha kecil, menengah yang kondusif d. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. e. Pengembangan infrastruktur perdesaan f. Peningkatan kemampuan teknologi industry g. Peningkatn efisiensi perdagangan dalam negeri h. Pengembangan industri kecil dan

 Fasilitasi perkuatan modal bagi UMKM  Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM  Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM.  Fasilitasi pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah.

 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan.  Pengembangan dan pelayanan teknologi industry.  Pengelolaan gudang SRG  Pengembangan pasar dan distribusi barang produk.  Kebijakan konversi minayk tanah ke LPG.  Pembinaan industry kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klastert

53


12

13

2013

menengah. industry. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI a. Pencegahan dini  Pemantauan dan penyebarluasan dan informasi potensi bencana alam. penanggulangan bencana alam b. Pemberdayaan  Peningkatan jejaring kerjasama pelakukelembagaan pelaku usaha kesejahteraan sosial kesejahteraan masyarakat. sosial c. Pemberdayaan  Peningkatan kemampuan (capacity fakir miskin , building) petugas dan pendamping sosial Komunitas Adat pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Terpencil (KAT) PMKS. dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. d. Peningkatan  Pendidikan dan pelatihan keterampilan kualitas dan bagi pencari kerja. produktivitas  Pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja sosialisasi bursa kerja online. e. Peningkatan  Penyiapan tenaga kerja siap pakai. kesempatan kerja  Penyuluhan lowongan kerja bagi siswa SLTA f. Perlindungan dan  Fasilitasi penyelesaian prosedur pengembangan pemberian perlindungan hukum dan lembga ketenagajaminan sosial. kerjaan  Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keamanan dan keselatan kerja. g. Pengembangan  Penyediaan dan pengelolaan prasarana wilayah dan sarana sosial dan ekonomi di transmigrasi kawasan transmigrasi.  Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM DINAS PETERNAKAN a. Pencegahan dan  Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Penangulangan penyakit menular Penyakit Ternak

54

Rencana Kerja Pembangunan Daerah b. Peningkatan Hasil Perternakan

14

d.

16

 Pembangunan sarana prasarana pembibitan ternak  Pembibitan dan perawatan ternak  Pendisribusian bibit ternak kepada masyarakat  Pengembangan agribisnis perternakan  Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional/penyedia an hasil produksi

c. Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Perternakan BADAN LINGKUNGAN HIDUP a. Pengendalian  Pemantauan Kualitas Lingkungan Pencemaran dan  Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Perusakan LH  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan  Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup b. Perlindungan dan  Pengendalian kerusakan hutan dan konservasi lahan c.

15

2013

Rehabilitasi dan pemulihan Cadangan SDA

 Pengelolaan & Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria & Teluk  Rehabilitasi Hutan & Lahan  Penyuluhan dan pengendalian polusi pencemaran

Peningkatan Pengendalian Polusi e. Program  Sosialisasi kebijakan pencegahan Pengendalian kebakaran hutan Kebakaran Hutan INSPEKTORAT a. Peningkatan  Pelaksanaan pengawasan internal secara Sistem berkala Pengawasan  Penanganan pengawasan pengaduan di Internal dan lingkungan pemerintah daerah Pengendalian  Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pelaksanaan  Koordinasi pengawasan yang lebih Kebijakan KDH koprenhemsif KANTOR PELAYANAN TERPADU a. Peningkatan  Pemeriksaan dan pengecekan Lapangan Pelayanan Pemohon Perijinan Perijinan  Sosialisasi perijinan

55

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 17

18

19

2013

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH a. Pembinaan dan  Seleksi Penerimaan CPNS Penembangan  Penempatan PNS Aparatur  Penataan system administrasi kenaikan pangkat  Pembangunan/Pengembangan system informasi kepegawaian  Seleksi dan penempatan PNS untuk tugas belajar  Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi  Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS  Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas  Koordinasi penyelenggraan diklat DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN a. Pengembangan  Pengembangan bibit ikan unggul budidaya  Pendampingan pada Kelompok Tani perikanan pembudidayaan ikan  Pembinaan dan pengembangan perikanan  Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air tawar  Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air payau  Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Penyakit ikan b. Pengembangan  Pengembangan lembaga usaha perikanan tangkap perdagangan perikanan tangkap DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA. a. Peningkatan Peran  Pembinaan Organisasi Kepemudaan Serta Kepemudaan  Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan  Lomba Kreasi Karya Tulis ilmiah dikalangan pemuda b. Upaya  Pemberian penyuluhan tentang Pencegahan dan penyalahgunaan dan bahaya narkoba Penyalahgunaan bagi Pemuda Narkoba c. Pembinaan dan  Pembinaan Olahraga yang berkembang Pemasyarakatan dimasyarakat Olahraga

56


2013



20

21

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat d. Peningkatan  Peningkatan Pembangunan Sarana dan Sarana dan prasarana Olahraga Prasarana  Fasilitas Cabang Olahraga Prestasi Olahraga daerah e. Pengelolaan  Pengembangan Kesenian dan Keragaman Kebudayaan Daerah Budaya  Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah f. Pengembangan  Pemeliharaan dan pembersihan Objek Pemasaran Wisata Pariwisata  Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri  Pemilihan Atak dan Diang Duta Wisata Batola  Pembukaan Pasar Ramadhan  Pengirim Duta Wisata Nusantara  Pengiriman nanang galuh ke Tingkat Prov. KalSel  Festival Pasar Terapung g. Pengembangan  Pembangunan Sarana Wisata Air Destinasi Jembatan Barito-Pulau Kembang (Pulang Pariwisata Pergi/PP). Sarana/Dermaga, Promosi, Kafe Terapung, Kapal Fery. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN a. Peningkatan  Pengembangan Lumbung Pangan Desa Ketahanan Pangan b. Peningkatan  Penyuluhan Penerapan teknologi Penerapan pertanian/perkebunan Teknologi Pertanian/ Perkebunan c. Pemberdayaan  Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Penyuluh pertanian/ perkebun Pertanian/Perkebu nan Lapangan BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Keluarga  Pembinaan keluarga berencana. Berencana  Pelaksanaan kesatuan gerak KB-PKKKesehatan .

57

Rencana Kerja Pembangunan Daerah b. Kesehatan Repreduksi Remaja (KRR)





22

23

24

25

2013

Advokasi dan KIE bidang ketahanan keluarga tentang kesehatan remaja bagi kelompok BKR dan PIK remaja. Pelaksanaan KIE – KRR melalui kelompok keluarga sejahtera. Pemberdayaan ekonomi keluarga Pembinaan masyarakat peduli KB.

c. Pembinaan peran  serta masyarakat  dalam pelayanan KB DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Penataan  Implementasi Sistem Administrasi Administrasi Kependudukan Keuangan  Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan  Peningkatan Pelayan Publik dalam bidang kependudukan  Sosialisasi Kebijakan Kependudukan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a. Peningkatan  Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Keamanan dan Kenyamanan Kenyamanan Lingkungan Lingkungan  Pengendalian Keamanan Lingkungan b. Peningkatan  Kunjungan/Inspeksi Kepala Pelayanan Daerah/Wakil Kepala Daerah Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a. Pencegahan Dini  Pemantauan dan penyebarluasan dan informasi potensi bencana alam penaggulangan  Pengadaan sarana dan prasarana korban becana evakuasi pendudukan dari alam. ancaman/bencana alam  Pelatihan keterampilan dan penangulangan bencana BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT a. Peningkatan  Pelatihan Pengendalian keamanan dan Keamanan kenyamanan lingkungan Kenyamanan  Operasionalisasi komonitas intelejen Lingkungan daerah (Kominda) b. Pengembangan  Pelatihan dan Pelaksanaan PASKIBRA Wawasan setiap 17 Agustus

58


26

2013

Kebangsaan c. Peningkatan  Penyuluhan pencegahan peredaran/ Pemberantasan pengguna minuman keras dan narkoba Penyakit Masyarakat (PEKAT) d. Pendidikan Politik  Fasilitas Penyelesaian perselisihan Masyarakat parpol e. Pencegahan Dini  Pemantauan dan Penyebarluasan dan informasi potensi bencana alam Penaggulangan  Pengadaan sarana dan prasarana Korban Bencana evakuasi potensi bencana alam Alam f. Dukungan  Pengamanan Pemilu?Pemilihan Bupati Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN a. Perlindungan dan  Sosialisasi pencegahan dan dampak konservasi sumber kebakaran hutan dan lahan daya hutan b. Pembinaan dan  Patroli peredaran dan pengawasan penertiban hasil hutan industry hasil hutan c. Pemanfaatan  Pengembangan Hasil Hutan non kayu Potensi Sumber  Pengembangan galamisasi Daya Hutan d. Peningkatan  Penembangan diversifikasi tanamanm Ketahanan Pangan  Pengembangan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan  Pengembangan perbenihan/perbibitan  Pengembangan tanaman kelap sawit.

5.2. Indikator Kinerja Untuk mengukur sasaran kegiatan RKPD ke dalam RKA SKPD perlu memperhatikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada PP Nomor 6 tahun 2008, yang memberikan kemudahan dalam menetapkan indikator kinerja program/kegiatan kinerja SKPD. Indikator program/kegiatan setiap SKPD

59


2013

dituangkan dalam Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan dengan RPJMD tahun 2007 – 2012. Adapun Indikator program/kegiatan urusan pemerintahan wajib dan pilihan masing-masing SKPD adalah sebagai berikut : Tabel 5.2 Indikator Kinerja No.

SKPD

1 1

2 Dinas Pendidikan

2

Dinas Kesehatan

3

RSUD. H. Abd. Azis

4

Dinas Pekerjaan Umum

Indikator Kinerja 3 1. Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Meningkatnya jumlah masyarakat usia wajib belajar masuk sekolah dasar/paket A, SLTP/ paket B dan SLTA/paket C. 3. Meningkatnya jumlah ruang kelas dan jumlah sekolah yang berkualitas memadai untuk belajar mengajar. 4. Meningkatnya jumlah dan jenis peraga, buku-buku wajib serta penunjang untuk pegangan belajar mengajar. 1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan secara umum, kesehatan ibu dan kesehatan anak 2. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh kesehatan yang berkualitas. 3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis. 4. Meningkatnya jumlah anak-anak yang memperoleh pelayanan imunisasi. 1. Meningkatnya jumlah tenaga medis dan peralatan secara cukup dan memadai. 2. Meningkatnya jumlah dan jenis peralatan medis secara cukup dan memadai sesuai standart. 3. Meningkatnya ketersediaan obat – obatan dan bahan habis pakai. 4. Meningkatnya pelayanan terhadap penyakit menular. 1. Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi pasang surut.

60


5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

7

Badan Lingkungan Hidup

8

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

9

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2013

2. Bertambahnya jaringan jalan perdesaan dan jalan usaha tani. 3. Meningkatnya panjang serta kualitas jalan dan jembatan khususnya di perdesaaan. 4. Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan kualitas air bersih. 5. Meningkatnya pembangunan sanitasi lingkungan sehat bagi permukiman. 1. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 2. Terlaksananya musrenbang RKPD tingkat kecamatan dan kabupaten 1. Meningkatnya kelancaran transportasi angkutan, baik melalui prasarana perhubungan air maupun darat. 2. Meningkatnya komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. 1. Meningkatnya fungsi-fungsi konservasi pada kawasan lindung. 2. Meningkatnya fasilitas dan operasionalisasi bersih terhadap persampahan di seluruh lingkungan permukiman, baik perdesaan maupuun perkotaan. 1. Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan kepada masayarakat secara gratis. 2. Tersedianya data keadaan kependudukan yang dinamis. 1. Meningkatnya jumlah masyarakat pesrrta Keluarga Berencana (KB). 2. Meningkatnya jenis pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat. 3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar tentang pentingnya imunisasi anak. 4. Meningkatnya jumlah perempuan yang berpartisipasi aktif dalam organisasi untuk berperan serta dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat. 5. Meningkatnya fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

61


10

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.

2. 3.

4.

11

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

1.

2.

3.

4.

12

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

1.

2.

13

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.

2.

3.

2013

perempuan dan perlindungan anak. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kompetensi handal, mandiri, profesional dan berdaya saing. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memperoleh perlindungan. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan sosial kemasyarakatan terkait dengan kesehatan. Meningkatnya organisasi sosial dan sosial keagamaan yang melaksanakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Meningkatnya penerapan sistem manajemen koperasi dan UKM dalam mengelola sumberdaya manusia dan sumberdaya modal. Meningkatnya jumlah pelaku industri dan industri rumah tangga yang mandiri baik secara individu maupun kelembagaan. Tersedianya komoditas hasil industri dan industri rumah tangga sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan. Terjaminnya kecukupan dan kelancaran pengadaan/penyaluran sarana produksi usaha industri dan industri rumah tangga serta pertanian dan pemasran produk industri dan pertanian. Meningkatnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan. Meningkatnya pembangunan dan promosi kepariwisataan daerah dengan mengedepankan kearifan budaya lokal. Meningkatnya jumlah organisasi masyarakat berbasis nasionalisme kebangsaan Indonesia. Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang memiliki rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Meningkatnya jumlah masyarakat yang

62


4.

14

Satuan Polisi Pamong Praja

1. 2. 3.

15.

Sekretariat Daerah

1.

2.

16.

17

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

1.

Inspektorat

1.

2.

2. 18

Badan Kepegawaian Daerah

1.

2.

3. 19

Kantor Pelayanan Terpadu

1.

2013

saling menghormati dalam kehidupan antar umat beragama. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki mkesadaran berpolitik dan berwawasan nusantara sebagai bangsa Indonesia. Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan. Menurunnya penggunaan ruang lahan pada jalur hijau. Meningkatnya ketertiban penggunaan ruang lahan sempadan jalan dan sungai. Meningkatnya koordinasi antar daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan dan pembangunan daerah yang bersifat penyuluhan kepada masyarakaat. Meningkatnya jumlah dokumen keuangan dan yang diselesaikan dan dilaporkan tepat waktu, tertib dan benaar Meningkatnya sistem dokumentasi keuangan dan kekayaan daerah. Meningkatnya pelaksanaaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang memenuhi azas transparan, akuntabel dan partisipatif. Menurunnya jumlah temuan masalah pemerintahan dan pembangunan. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sistem administrasi kepegawaian. Meningkatnya pengembangan dan pembinaan kepegawaian yang berkaitan dengan pengangkatan, kepangkatan dan penghargaan. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Meningkatnya pelayanan perizinan kepada masyarakat.

63


20

Badan Ketahanan Pangan dan Penyukuhan

21

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

22.

Kantor Perpustakaan dan Arsif Daerah

23.

Dinas Pertanian TPH

24

Dinas Peternakan

2013

2. Meningkatnya sosialisasi perijinan kepada masyarakat. 1. Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang mengetahui, memahami dan mau menerapkan prinsip-prinsip agribisnis dan agroindustri. 2. Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat dengan kapasitas yang memadai. 1. Meningkatnya ketersediaan paket-paket sistem pemberdayaan masyarakat yang cocok dan teruji untuk dioperasikan pada kelompk maasyarakat sesuai jenis usaha produktifnya. 2. Meningkatnya kinerja organisasi kelembagaan masyarakat di setiap desa – kelurahan yang menjadi perencana dan pengendali usaha pemberdayaan masyarakat sebagai uji terap sistem pola permberdayaan usaha. 1. Meningkatnya jumlah desa dan intensitas pelayanan perdesa dengan layanan perpustakaan keliling. 2. Meningkatkan sistem dan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan daerah. 1. Meningkaktkan sentra produksi pertanian yang menerapkan teknologi pasca panen . 2. Meningaktkan produktivitas hasil persatuan luas budidaya tanaman pangan dan hortikultura sesuai teknologi yang tersedia. 3. Meningkat jumlah luasan tanaman pangan dan hortikultura sesuai daya dukung ruang dan lahan. 1. Meningkatnya layanan fasilitas reproduksi dan kesehatan ternak. 2. Meningkatnya populasi untuk setiap jenis ternak sesuai daya dukung ruang dan lahan. 3. Terjaminnya kelancaran dan kecukupan

64


4.

5.

25

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1.

2.

3.

4.

26

Dinas Perikanan dan Kelautan

1.

2.

3.

4.

2013

sarana produksi dan pemasaran produksi usaha peternakan. Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi peternakan. Meningkatkan ketersediaan komoditas ternak sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan. Teralokasikannya dan terdeleniasinya ruang lahan untuk areal hutan galam sebagai kawasan perlindungan setempat. Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi hasil hutan dan perkebunan. Meningkatnya ketersediaan komoditas hasil hutan dan kebun sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan. Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang melakukan konservasi lahan dengan mengakomodasikan luas areal hutan galam. Meningkatnya luasan wilayah jangkauan tangkap dan luas budidaya perikanan sesuai daya dukung ruang dan lahan. Meningkatnya produktivitas hasil perikanan budidaya dan tangkap sesuai teknologi yang tersedia. Meningkatnya jumlah komoditas hasil perikanan yang memperoleh perlakuan teknologi pascapanen. Meningkatnya ketersediaan komoditas perikanan sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan.

65


2013

VI. PENUTUP Demikian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 ini disusun, yang secara keseluruhan mencakup Rencana Kerja (RENJA) masing-masing SKPD Kabupaten Barito Kuala, baik yang menyangkut kegiatan yang diproyeksikan dengan pendanaan yang direncanakan dari APBN, APBD Propinsi Kalimantan Selatan maupun APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013. Untuk selanjutnya dari materi RKPD yang menyangkut program dan kegiatan terkait dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala ini disarikan lebih lanjut dan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013. Sedangkan yang terkait dengan program dan kegiatan

yang

berhubungan dengan anggaran APBD Propinsi Kalimantan Selatan maupun melalui APBN disampaikan lebih lanjut pada aras pemerintahan dimaksud untuk memperoleh alokasi anggaran Tahun 2013. RKPD tahun 2013, sebagaimana diketahui penyusunannya masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 – 2012. Oleh karena itu, pada saatnya nanti setelah disusun dan ditetapkannya RPJMD periode 2012 – 2017,

maka RKPD ini dapat dilakukan penyesuaian –

penyesuaian seperlunya dengan tidak merubah substansi yang terkandung di dalamnya. Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 19 Maret 2012 BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

66


2013

DAFTAR ISI I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

PENDAHULUAN ...................................................................

1

1.1.

Latar Belakang ...............................................................

1

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan ............................................

3

1.3.

Hubungan Antar Dokumen ............................................

6

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD ..........................................

7

1.5.

Maksud dan Tujuan .......................................................

10

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .....

12

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................

12

2.2.

Permasalahan Pembangunan Daerah ...........................

20

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..........................................

23

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ...................................

23

3.2.

Arah Kebijakan KeuanganDaerah ..................................

30

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ....... 44 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan ...............................

44

4.2.

Prioritas Pembangunan .................................................

45

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ...............................................................................

48

5.1.

Program dan Kegiatan Prioritas .....................................

48

5.2.

Indikator Kinerja ............................................................

59

PENUTUP .............................................................................

66

i

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2013

Recommend Documents