Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Tahun 2016

BAB I – PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten

JEMBER

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR : 22 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 MEI 2015 TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEMBER TAHUN 2016

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 BAB I. PENDAHULUAN 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana dokumen merupakan

Kerja

Pembangunan

perencanaan

tahunan

penjabaran

dari

Daerah

Pemerintah

Rencana

(RKPD)

adalah

Daerah,

Pembangunan

yang Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)

dan

RKPD

Provinsi.

Penyusunan

RKPD

merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan RPJMD. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara

perencanaan

pembangunan

nasional,

provinsi

dan

kabupaten/kota. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJMD, RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatiakan RKP dan RKPD Provinsi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2016

1



JEMBER

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke

dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. RKPD

memuat

rancangan

kerangka

program prioritas pembangunan daerah,

ekonomi

rencana

daerah,

kerja

dan

pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan pemangku kepentingan

lainnya

sebagai

wujud

dari

pola

perencanaan

partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah

2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016



JEMBER

daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain daripada itu

RKPD

juga

merupakan

acuan

bagi

SKPD

dalam

menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. RKPD

Tahun

2016

ini

berpedoman

kepada

RPJPD

Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 karena merupakan awal periode ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2020 oleh Bupati terpilih dimana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember rencananya akan dilaksanakan bulan Desember 2015. RKPD Tahun 2016 ini tetap memperhatikan RPJMD Tahun 2010 – 2015 dan disusun dengan tahapan berikut: 1. Persiapan penyusunan RKPD; 2. Penyusunan rancangan awal RKPD; 3. Penyusunan rancangan RKPD; 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD; 5. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan 6. Penetapan RKPD. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan demikian,

kebijakan

nasional/provinsi

penyusunan

rancangan

tahun RKPD

rencana. bertujuan

Dengan untuk

menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum


3



JEMBER

dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang digunakan untuk

melengkapi analisis dan evaluasi

yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana. Suatu kebijakan menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian harus dipedomani) karena beberapa karakteristik : 1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut. 3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud. Kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik : 1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah. 2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan akhir RKPD setelah melalui proses pelaksanaan Musrenbang dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah dan

4




JEMBER

pemerintah provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan sebagai dokumen RKPD tahun 2016. Selanjutnya,

dalam

dokumen

RKPD

ini,

prioritas

pembangunan tahunan disusun dengan beberapa pertimbangan, yaitu : 1. Memiliki

dampak

yang

signifikan

terhadap

pencapaian

sasaran-sasaran pembangunan yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan. 3. Merupakan tugas Pemerintah Daerah sebagai pelaksana utama (sedapat mungkin dalam rentang kendali Pemerintah Daerah untuk mewujudkannya). 4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

tahunan, RKPD Kabupaten Jember Tahun 2016 memuat prioritas pembangunan,

program

dan

kegiatan

pembangunan

yang

dilaksanakan secara teknis oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jember. Dengan demikian RKPD Kabupaten Jember Tahun 2016 mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember, karena memuat seluruh kebijakan publik. 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun.


5



JEMBER

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

6




JEMBER

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

Pemerintah

dan

tentang

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

Tentang

Organisasi Perangkat Daerah; dicari lembaran negaranya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara


7



JEMBER

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor

20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Pelaksanaan

Penyusunan, Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

Evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8




JEMBER

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2015;

1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025.


9



JEMBER

1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun

2016

dimaksudkan

untuk

menjadi

acuan/pedoman

perencanaan dan penganggaran tahunan daerah tahun 2016. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah : 1.

Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jember;

2.

Mewujudkan

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergitas

pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; 3.

Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

4.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta

5.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

10




JEMBER

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Kabupaten Jember. 1.2 Landasan Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016

dengan

dokumen-dokumen

perencanaan

lainnya.


11



JEMBER

1.4 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi Kabupaten Jember. 1.5 Sistematika Memuat sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan

secara

logis

dasar-dasar

analisis,

gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

maupun

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember. 2.3 Permasalahan Pembangunan Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah berisi

12

uraian

rumusan


umum

permasalahan



JEMBER

pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2016 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Mejelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

tahun

2016

serta

pendanaan

pembangunan lainnya. BAB IV

PRIORITAS

DAN

SASARAN

PEMBANGUNAN

DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016. 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Mengemukakan

tentang

prioritas

pembangunan

untuk tahun 2016, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.


13



JEMBER

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2016, instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI

PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain : a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan

kegiatan

kewenangan

di serta

SKPD

dengan

memperhatikan

peran/tanggung

jawab/tugas

SKPD; b. Peranan

stakeholder

perencanaan,

pembangunan

pelaksanaan,

dalam

pemantauan,

dan

evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD; c. Penegasan

RKPD

sebagai

acuan

penyusunan

rencana kerja dan APBD; d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.

14


BAB II – EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN


CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

JEMBER

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Pada bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi

serta

indikator

capaian

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten Jember. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disajikan meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya berada pada posisi 7o59’6” sampai 8o33’56” Lintang Selatan dan 113o16’28” sampai 114o03’42” Bujur Timur. Secara

administratif,

Kabupaten

Jember

berbatasan

dengan

Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara,

Kabupaten

Lumajang

di

sebelah

barat,

Kabupaten

Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km2, dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi


15




JEMBER

Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km 2. Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut :  Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong, terdapat pula sekitar 82 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional

Meru

Betiri

yang

berbatasan

dengan

wilayah

administratif Kabupaten Banyuwangi.  Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, dimana merupakan bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m).  Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Tabel 2.1 Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember No.

Ketinggian

Luas 2

Km

%

1

0 – 25 meter

591,20

17,95

2

25 – 100 meter

681,68

20,70

3

100 – 500 meter

1.243,08

37,75

4

500 – 1000 meter

520,43

15,80

5

> 1.000 meter

256,95

7,80

3.293,34

100,00

Jumlah

Sumber : LKJP Bupati Jember Tahun 2014

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0–3.300 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian daerah perkotaan Jember lebih kurang 87 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 100 hingga

16





JEMBER

500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1.000 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0–25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl. Dengan demikian dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jember memiliki ketinggian yang bervariasi, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Jember berada pada area dataran rendah. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan, 966 dusun/lingkungan, 4.127 RW dan 14.166 RT. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km2 atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km 2 atau 0,76%.


17




JEMBER

Tabel 2.2 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Jember No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kencong Gumukmas Puger Wuluhan Ambulu Tempurejo Silo Mayang Mumbulsari Jenggawah Ajung Rambipuji Balung Umbulsari Semboro Jombang Sumberbaru Tanggul Bangsalsari Panti Sukorambi Arjasa Pakusari Kalisat Ledokombo Sumberjambe Sukowono Jelbuk Kaliwates Sumbersari Patrang Jumlah

Jumlah Desa/Kel 5 8 12 7 7 8 9 7 7 8 7 8 8 10 6 6 10 8 11 7 5 6 7 12 10 9 12 6 7 7 8 248

Jumlah Jumlah Jumlah Dusun/Lingk RW RT 24 123 526 24 159 452 37 215 646 25 126 719 27 198 637 29 123 441 41 213 627 24 109 347 26 86 463 36 93 524 33 113 491 42 150 517 27 100 369 26 153 450 14 114 326 17 132 393 36 166 599 24 140 507 40 253 570 26 91 423 16 78 258 26 64 253 26 96 293 51 152 478 39 147 422 58 103 426 27 143 374 42 78 236 32 152 490 33 152 505 38 119 404 966


18


4.127

Luas (Km2) 65,92 82,98 148,99 137,18 104,56 524,46 309,98 63,78 95,13 51,02 56,61 52,80 47,12 70,52 45,43 54,30 166,37 199,99 175,28 160,71 60,63 43,75 29,11 53,48 146,92 138,24 44,04 65,06 24,94 37,05 36,99

14.166 3.293,34




JEMBER

A. Topografi Dilihat

dari

kondisi

topografi

yang

ditunjukkan

dengan

kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihutankan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara 2 – 15% menempati wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan tanpa memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15 – 40% menempati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi, maka diperlukan usaha pengawetan tanah dan air. Tabel 2.3 Kemiringan Lahan Kabupaten Jember Luas No.

Kelas Lereng

1

Datar (0 - 2%)

2

2

Km

%

1.205,47

36,60

Landai (2 - 15%)

673,76

20,46

3

Agak curam (15 - 40%)

384,03

11,66

4

Sangat Curam (> 40%)

1.030,07

31,28

Jumlah

3.293,34

100,00



19




JEMBER

Kondisi

kemiringan

dipertimbangkan dalam

lahan

yang

bervariasi

perencanaan tata ruang

ini

perlu

yang akan

ditetapkan, baik dipandang dari segi potensi, kendala lingkungan, maupun dari segi dampak lingkungan yang berkaitan dengan perubahannya. Di samping itu topografi juga berpengaruh besar dalam menentukan jenis dan arah penempatan aktivitas yang akan dikembangkan pada suatu daerah. Morfologi wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh kawasan perbukitan.

Daerah

dengan

kemiringan

antara

8

–

15%

dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Daerah dengan kemiringan diatas 30% merupakan daerah perbukitan yang terletak di sebagian utara dan timur cocok untuk kawasan lindung. Daerah sebelah selatan-barat merupakan daerah landai dan dekat dengan laut yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan, pertanian, dan perkebunan.

B. Geologi Dataran wilayah Kabupaten Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah litosol dan regosol coklat kekuningan. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan kedalaman efektif tanah, dimana tingkat kesuburan tersebut adalah berkisar di atas 90 cm. Kabupaten Jember mempunyai jenis tanah yang sangat bervariasi. Ada 16 jenis tanah di Kabupaten Jember yang terdistribusi secara menyebar, yaitu: 1. Asosiasi

andosol

coklat

kekuningan

kekuningan.  Komplek mediteran merah dan litosol.

20


dan

regosol

coklat




JEMBER

 Alluvial coklat kekelabuan.  Alluvial hidromort.  Asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. 2. Asosiasi gley humus rendah dan alluvial kelabu.  Regosol kelabu.  Komplek regosol kelabu dan litosol.  Regosol coklat kekelabuan.  Regosol coklat, bahan indusk endapan pasir.  Regosol coklat.  Komplek regosol dan litosol.  Komplek latosol kemerahan dan litosol.  Latosol coklat kemerahan. 3. Asosiasi latosol coklat dan regosol kelabu.  Komplek latosol coklat kekuningan dan litosol. Tekstur tanah didominasi oleh tekstur sedang (lempung), meliputi 79,32% dari luas daerah. Kecamatan yang memiliki tekstur sedang terluas adalah Kecamatan Tempurejo sedangkan yang memiliki area tersempit adalah Kecamatan Gumukmas. Untuk tanah yang bertekstur halus sebesar 19,50% dari luas wilayah yang mayoritas terdapat di Kecamatan Puger. Adapun untuk tanah yang bertekstur kasar sebesar 1,18% dari luas wilayah banyak terdapat di Kecamatan Sumberjambe. Tingkat erosi di Kabupaten Jember cukup rendah. Sekitar 94,12% merupakan daerah bebas erosi dengan jenis tanah alluvial, gley, regosol, andosol, mediteran, dan latosol. Ditinjau dari segi drainase, 99,60% dari wilayah Kabupaten Jember merupakan


21


BAB II – EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

JEMBER

daerah bebas genangan. 0,39% merupakan daerah tergenang periodik, dan hanya 0,01% merupakan daerah tergenang rawa. Batuan-batuan pembentuk daerah di Kabupaten Jember terdiri dari 5 formasi batuan, yaitu:  Meocine limestone, banyak dijumpai di daerah selatan.  Alluvium, banyak dijumpai di bagian tengah dan tenggara.  Granit, banyak terdapat di lereng bukit sebelah timur.  Meocine sedimentasi facies, di bagian timur.  Young quartenary product, di lereng gunung sebelah timur laut dan selatan. Kabupaten Jember mempunyai banyak sungai/kali yang bermanfaat untuk pertanian. Beberapa sungai yang cukup besar adalah : 1. Kali Bedadung, merupakan sungai yang membelah Kabupaten Jember di tengah-tengah. Hulu sungai berasal dari pegunungan Hyang yang banyak terdapat mata air. 2. Kali Mayang, merupakan sungai yang bermata air dan hulu sungai berasal dari Pegunugan Raung yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. 3. Kali Sanen, merupakan sungai yang bermata air dan hulu sungai berasal dari Pegunugan Raung. Kali Sanen bertemu dengan Kali Mayang di Desa Sumberrejo dan bermuara di Samudera Indonesia. 4. Kali

Jatiroto,

merupakan

perbatasan

dengan

Kabupaten

Lumajang yang bermata air dan hulu sungai dari Pegunungan Hyang, bermuara di Samudera Indonesia.

22





JEMBER

C. Klimatologi Iklim di Kabupaten Jember adalah iklim tropis. Angka temperatur berkisar antara 23ºC – 31ºC, dengan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan Agustus dan musim hujan terjadi pada bulan September sampai bulan Januari. Sedangkan curah hujan cukup banyak, yakni berkisar antara 1.969 mm sampai 3.394 mm. Curah hujan di Kabupaten Jember dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu :  0 – 1.500 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Puger, Wuluhan dan Kecamatan Gumukmas.  1.500 – 1.750 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Kencong dan Ambulu.  1.750 – 2.000 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Sumbersari, Patrang,

Arjasa,

Mayang,

Silo,

Mumbulsari,

Rambipuji,

Jenggawah, Umbulsari, dan Kecamatan Balung.  2.000 – 2.500 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Kaliwates, Pakusari,

Kalisat,

Sumberjambe,

Ledokombo,

Tempurejo,

Sukorambi, dan Kecamatan Bangsalsari.  >2.500 mm/tahun, terdapat di Kecamatan Tanggul, Panti, dan Kecamatan Sumberbaru.


23




JEMBER

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kabupaten Jember No.

Luas

Penggunaan Lahan Ha

1

Hutan

2

%

121.039,61

36,75

Perkampungan

31.877,00

9,68

3

Sawah

86.568,18

26,29

4

Tegal

43.522,84

13,22

5

Perkebunan

34.590,46

10,50

6

Tambak

368,66

0,11

7

Rawa

35,62

0,01

8

Semak/padang rumput

289,06

0,09

9

Tanah rusak/tandus

1.469,26

0,45

10

Lain-lain

9.574,26

2,91

329.334,00

100,00

Jumlah


D. Penggunaan Lahan Ditinjau dari sudut geografisnya wilayah Kabupaten Jember seluas 3.293,34 Km2 (329.334 Ha) terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan rincian tersebut diatas (Tabel 2.4).

E. Kawasan Lindung, Suaka Alam dan Suaka Margasatwa Kawasan lindung di Kabupaten Jember terdiri atas : (1) Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya yang berada di bagian timur; (2) Kawasan perlindungan setempat yang berada di sempadan pantai selatan Jember (100 m), sempadan sungai/kali di seluruh Jember, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air; (3) Kawasan suaka alam berada di Wisata Pantai Watu Ulo,

24





JEMBER

Gunung Watangan, Taman Nasional Meru Betiri dan Pegunungan Hyang; (4) Kawasan cagar budaya di Kecamatan Arjasa; (5) Kawasan rawan bencana alam karena erosi tinggi berada di Kecamatan Arjasa, Patrang, Sumberjambe, Mumbulsari, Kencong dan Wuluhan, dan kawasan rawan bencana alam karena hutan rusak berada di Kecamatan Silo dan Mumbulsari. Kawasan budidaya terdiri dari : (1) Pertanian Tanaman Pangan berada di seluruh kawasan kecuali pusat kota; (2) Perkebunan berada di lereng Gunung Argopuro dengan komoditi teh, kopi, kakao, karet; lereng Gunung Raung dengan komoditi kopi dan tembakau; kawasan tengah hingga selatan dengan komoditi tembakau, tebu dan kelapa; (3) Perikanan laut terdapat di Kecamatan Gumukmas, Puger, Ambulu, Wuluhan dan Kencong; perikanan darat terdapat di Kecamatan Rambipuji, Kalisat dan Bangsalsari; (4) Pertambangan/Galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Sumbersari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo dan Rambipuji; (5) Hutan Produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan Banyuwangi; (6) Industri kecil tersebar di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Sumbersari dan Arjasa; (7) Permukiman berada di Kawasan Pusat Kota dan setiap ibukota kecamatan. Kondisi lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Jember sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini sangat sesuai mengingat mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Jember adalah di sektor pertanian.


25




JEMBER

Kawasan hutan produksi yang ada di Kabupaten Jember adalah berupa hutan jati dan hutan kayu lainnya. Persebaran kawasan hutan produksi ini berada di kawasan perbatasan Kabupaten Jember dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Misalnya, pada sebelah utara Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebelah timur yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, kawasan hutan produksi juga banyak ditemui di bagian selatan Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Untuk kawasan industri, di Kabupaten Jember mayoritas berupa industri pengolahan hasil pertanian dan pergudangan yang mengolah tembakau. Persebaran lokasi industri ini berada di wilayah bagian barat dan timur Kabupaten Jember, yaitu di Kecamatan Bangsalsari, Rambipuji, Balung, Jenggawah, Arjasa, Pakusari, Kalisat, dan Sukowono. Untuk

kawasan

permukiman,

persebarannya

merata

di

Kabupaten Jember dengan kepadatan rendah – sedang. Sedangkan untuk kawasan permukiman di wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Sumbersari memiliki kepadatan sedang – tinggi.

F. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan

hasil

identifikasi

terhadap

semua

potensi

sumberdaya di setiap wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember, dapat dilihat pada Tabel 2.5.

26





JEMBER

Tabel 2.5 Data Potensi Setiap Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Komoditas Basis dari Sektor/Subsektor Pertanian No

Kecamatan

Tanaman Pangan

Hortikultura

1.

Ajung

-

Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar

-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Tomat Semangka, Belimbing, Jeruk Siam, Mangga, Rambutan

2.

Ambulu

-

Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar

-

Kubis, Kol, Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Alpukat, Jambu Air, jambu biji, mangga, Nangka, Pepaya, Pisang, Sawo

3.

Arjasa

-

Padi, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar

-

Cabe Besar, Cabe Rawit, Alpukat, Belimbing, Jambu Biji, Jeruk Siam, Mangga, Pepaya, Pisang, Rambutan, Salak, Petai

4.

Balung

-

Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu,

-

Kc. Panjang, Cabe Rawit, Mangga, nanas, Rambutan

5.

Bangsalsari

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Semangka, Durian, Pisang, Rambutan

6.

Gumukmas

-


-

Sawi, Kc. Panjang, Cabe Besar Cabe Rawit, Semangka, Belimbing, Jambu Biji, Jeruk Siam, Mangga, Pepaya, Pisang, Salak

7.

Jelbuk

-

Padi, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu,

-

Cabe Besar, Cabe Rawit, Durian, Jambu Biji, Mangga, Pisang, Rambutan, Petai

8.

Jenggawah

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Belimbing, Jambu Biji, Jeruk Siam, Mangga, Pisang, Rambutan

9.

Jombang

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Jeruk Siam, Mangga

10.

Kalisat

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Duku, Durian, mangga, Pisang

11.

Kaliwates

-


-

Cabe Besar, Cabe Rawit, mangga, Pisang, Rambutan

12.

Kencong

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Belimbing, Jeruk Siam, Mangga

13.

Ledokombo

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Tomat, Ketimun, semangka, Alpukat, Duku, Durian, Jambu Biji Mangga, Pepaya, Pisang, Rambutan, Petai


27




JEMBER

Komoditas Basis dari Sektor/Subsektor Pertanian No

Kecamatan

Tanaman Pangan

Hortikultura

14.

Mayang

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Durian, Jambu biji, Mangga, Pisang, Markisa

15.

Mumbulsari

-

Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu,

-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Mangga, Manggis, Pisang, Salak

16.

Pakusari

-

Padi, Jagung,

-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Alpukat, Duku, Durian, Mangga, Pisang, Rambutan

17.

Panti

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Tomat, Alpukat, Belimbing, Duku, Durian, Jambu air, Jambu Biji, Jeruk Siam, Mangga, Manggis, Nanas, Pisang, Rambutan, Petai

18.

Patrang

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Alpukat, Belimbing, Duku, Durian, Jambu air, Jambu Biji Mangga, Pisang, Rambutan, sukun

19.

Puger

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Semangka, Jmbu Biji, mangga, Pisang

20.

Rambipuji

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Mangga, Salak

21.

Semboro

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Belimbing, Durian, Jeruk Siam, Manggis, Rambutan, salak

22.

Silo

-

Padi, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu,

-

Cabe Besar, Cabe Rawit, Alpukat

23.

Sukorambi

-


-

Sawi, Kc. Panjang, Cabe Besar Cabe Rawit, Kangkung, Bayam, Durian, manggis, nanas, Pisang, Rambutan, Petai

24.

Sukowono

-

Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar

-

Cabe Besar, Cabe Rawit, Belimbing, Durian, Pisang

25.

Sumberbaru

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Belimbing, Duku, Durian, Jambu air, Jambu Biji, Jeruk Siam, Mangga, Manggis, Pisang, rambutan, salak

26.

Sumberjambe

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Alpukat, Durian, Pisang, Rambutan

27.

Sumbersari

-


-

Cabe Besar, Cabe Rawit

28.

Tanggul

-


-

Kc. Panjang, Cabe Rawit, Alpukat, Durian, manggis, Rambutan

28





JEMBER


Kecamatan

Tanaman Pangan

Hortikultura

29.

Tempurejo

-


-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Cabe Rawit, Ketimun, mangga, Pisang, Sirsat, Rambutan

30.

Umbulsari

-

Padi, Jagung, Kedelai,

-

Kc. Panjang, Cabe Besar, Belimbing, Jeruk Siam, Pisang, Rambutan, Salak

31

Wuluhan

-


-

Kubis, Kc. Panjang, CabeBesar Cabe Rawit, Mangga, nangka

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Jember (2014)

Tabel 2.6 Data Potensi Setiap Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember Komoditi Perkebunan dan Peternakan/Perikanan Komoditas Basis dari Sektor/Subsektor Pertanian No

Kecamatan

Perkebunan

Peternakan/Perikanan

1

Ajung

Tembakau, kelapa, kopi, pinang, tebu, kapuk.

Sapi Potong

2

Ambulu

Tembakau, kelapa, kopi, lada, pinang, kakao, kapuk.

Sapi Perah, Sapi Potong, Kerbau, Ayam Petelur.

3

Arjasa

Sapi Perah, Kambing. Tembakau, kelapa, kopi, cengkeh, panili, jambu, mete, pinang, tebu, kapuk.

4

Balung


Ayam Petelur, Sapi Perah.

5

Bangsalsari

Tembakau, kelapa, kopi, lada, cengkeh, panili, pinang, tebu, kapuk.

Kambing, Kuda, Ayam Buras, Gurami, Lele, Nila.

6

Gumukmas

Kelapa, kopi, lada, jambu mete, pinang, tebu, kapuk.

Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Ayam Buras, Ayam Pedaging, Gurami, Lele, Nila.

7

Jelbuk

Tembakau, kelapa, kopi, cengkeh, panili, pinang, mlinjo, tebu, kapuk.

Kambing.

8

Jenggawah

Tembakau, kelapa, kopi,lada, panili, pinang, tebu, kapuk.

Sapi Potong.


29


JEMBER



Kecamatan

Perkebunan


9

Jombang

Kelapa, kopi, pinang, tebu, kapuk.

Kerbau.

10

Kalisat

Tembakau, kelapa, kopi, jambu mete, pinang, kakao, tebu, kapuk.

Tombro, Nila, Ikan Hias.

11

Kaliwates


Sapi Perah.

12

Kencong

Kelapa, pinang, tebu, kapuk.

Babi, Ayam Pedaging.

13

Ledokombo

Temabaku, kelapa, kopi, lada, cengkeh, panili, jambu mete, pinang, kakao, tebu, kapuk.


14

Mayang

Tembakau, kelapa, kopi, lada, pinang, tebu, kapuk.


15

Mumbulsari

Tembakau, kelapa, kopi, lada, cengkeh, panili, pinang, tebu, kapuk.

Kambing, Domba, Ayam Petelur.

16

Pakusari


Ayam Pedaging.

17

Panti

Tembakau, kelapa, kopi, lada, cengkeh, panili, pinang, kakao, tebu, kapuk.

Domba, Kambing, Ayam Petelur.

18

Patrang

Kelapa, kopi, panili, jambu.

-

19

Puger

Tembakau, kelapa, pinang, tebu, kapuk.

Sapi Potong, Domba, Gurami, Lele, Nila.

20

Rambipuji

Tembakau, kelapa, kopi, pinang, kakao, tebu, kapuk.

Aym Pedaging, Ayam Petelur.

21

Semboro

Kelapa, kopi, pinang,kakao, tebu, kapuk.

Gurami, Nila, Lele, Babi.

22

Silo

Tembakau, kelapa, kopi, lada, cengkeh, panili, pinang, kakao, tebu, kapuk.

Sapi, Potong, Domba, Ayam Buras, Tombro, Nila, Ikan Hias.

23

Sukorambi

Tembakau, kelapa, kopi, cengkeh, pinang, tebu, kapuk.

Domba, Ayam Petelur.

24

Sukowono

Tembakau, kelapa, kopi, cengkeh, pinang, tebu, kapuk.

Ayam Buras, Ayam Pedaging, Ayam Petelur, Tombro, Nila, Ikan Hias.

30





JEMBER


Kecamatan

Perkebunan


25

Sumberbaru

Kelapa, kopi, cengkeh, pinang, tebu, kapuk.

Sapi. Potong, Sapi, Perah, Kambing.

26

Sumberjambe

Tembakau, kelapa, kopi, cengkeh, jambu mete, pinang, tebu, kapuk.

Sapi Potong, Ayam Petelur, Tombro, Nila, Ikan Hias.

27

Sumbersari

Tembakau, kelapa, pinang, tebu, kapuk.

-

28

Tanggul

Kelapa, kopi, cengkeh, pinang, tebu, kapuk.

Sapi Perah, Ayam Petelur, Kuda, Kambing.

29

Tempurejo

Tembakau, kelapa, kopi, lada, panili, pinang, tebu, kapuk.

Sapi Potong, Kambing, Domba.

30

Umbulsari

Kelapa, kopi, pinang, tebu, kapuk.

Ayam Buras, Babi, Gurami, Lele, Nila, Ayam Pedaging.

31

Wuluhan

Tembakau, kelapa, kopi, lada panili, pinang, kakao, tebu, kapuk.

Sapi Potong, Kambing, Gurami, Lele, Nila.

Sumber :

Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember (2014)

G. Kawasan rawan bencana alam Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dalam melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Adapun kawasan rawan bencana tersebut terdiri dari : 1. Kawasan rawan bencana tanah longsor yaitu kawasan yang memiliki

Patahan atau sesar (atau istilah geologi-nya "fault")


31




JEMBER

pada lapisan batuan bumi yg memungkinkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yg lainnya. Wilayah rawan bencana terutama rawan gempa, gerakan tanah dan tanah longsor, banjir lumpur, erosi, dan wilayah aliran lahar gunung berapi terutama yang mempunyai tektur tanah halus dan ketebalan soil melebihi 90 cm. Kawasan ini di Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Arjasa, Jelbuk, Sukorambi, Bangsalsari, Tanggul, Sukowono, Sumberjambe, Silo, Tempurejo, dan Sumberbaru. 2. Kawasan rawan angin topan yang perlu diperhatikan di Kabupaten Jember meliputi Kecamatan Patrang, Sukorambi, Arjasa, Kalisat, Pakusari, dan Mayang. 3. Kawasan rawan kebakaran hutan meliputi Kecamatan Panti, Bangsalsari, Sukorambi, Tanggul, Sumberbaru, Arjasa, Jelbuk, Silo, dan Tempurejo Akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam ini sangat merugikan

serta

penderitaan

bagi

manusia

karena

dapat

mengurangi kesempatan masyarakat untuk terus menjalankan estafet pembangunan, menanamkan investasi yang lebih besar, menciptakan

kegiatan

baru

maupun

melaksanakan

upaya

pengembangan gagasan bagi perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Arahan pengembangan yang dilakukan pada kawasan rawan bencana adalah dengan menciptakan kesempatan yang sama bagi penduduk untuk dapat merasa aman di daerah tempat tinggalnya. Pengembangan ini berarti memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menangani masalah bencana di daerahnya.

32





JEMBER

H. Demografi Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2013 adalah sebesar 2.369.250 jiwa. Peningkatan per tahun sejak tahun 2010 berturut-turut sebesar 0,48%, 0,70% dan 0,30%. Tabel 2.7 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2014 No.

Tahun

Jumlah Penduduk

1

2010

2.334.579

2

2011

2.345.851

3

2012

2.362.179

4

2013

2.369.250

Sumber : BPS Kabupaten Jember (2011, 2012, 2013)

Peningkatan jumlah penduduk tersebut mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi pada wilayah ibu kota kabupaten seperti Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, Patrang dengan tingkat kepadatan masing-masing 4.485,20

jiwa/km², 3.408,34 jiwa/km² dan 2.553,96 jiwa/km².

Padahal ketiga wilayah tersebut memiliki persentase luas wilayah yang relatif kecil tehadap luas Kabupaten Jember, dengan proporsi luas masing-masing sebesar 0,76%, 1,12% dan 1,12%.


33



JEMBER

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2010

Hasil Sensus PendudukTahun 2010

65,92

Kepadatan Penduduk 988,67

79.224

82,98

954,74

Puger

114.506

148,99

768,55

4

Wuluhan

114.695

137,18

836,09

5

Ambulu

105.103

104,56

1.005,19

6 7

Tempurejo Silo

70.663 103.850

524,46 309,98

134,73 335,02

8 9

Mayang Mumbulsari

48.362 62.339

63,78 95,13

758,26 655,30

10

Jenggawah

81.318

51,02

1.593,85

11

Ajung

74.416

56,61

1.314,54

12

Rambipuji

78.934

52,80

1.494,96

13

Balung

77.005

47,12

1.634,23

14

Umbulsari

69.539

70,52

986,09

15

Semboro

43.475

45,43

956,97

16

Jombang

50.003

54,30

920,87

17

Sumberbaru

99.416

166,37

597,56

18

Tanggul

19

Bangsalsari

20

No.

Kecamatan

1

Kencong

2

Gumukmas

3

Jml Penduduk (Jiwa) 65.173

82.760

199,99

413,82

113.905

175,28

649,85

Panti

59.399

160,71

369,60

21

Sukorambi

37.950

60,63

625,93

22

Arjasa

38.055

43,75

869,83

23

Pakusari

41.713

29,11

1.432,94

24

Kalisat

74.962

53,48

1.401,68

25

Ledokombo

62.528

146,92

425,59

26

Sumberjambe

60.126

138,24

434,94

27 28

Sukowono Jelbuk

58.734 31.962

44,04 65,06

1.333,65 491,27

29 30

Kaliwates Sumbersari

111.861 126.279

24,94 37,05

4.485,20 3.408,34

31

Patrang

94.471

36,99

2.553,96

2.332.726

3.293,34

708,32

Jumlah

Sumber : Jember Dalam Angka, 2014

34

Luas (Km²)





JEMBER

Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah berada di Kecamatan Tempurejo dengan kepadatan 134,73 jiwa/km² dan Kecamatan Silo dengan kepadatan 335,02 jiwa/km² dengan proporsi luas wilayah masing-masing 15,95% dan 9,41%. Berdasarkan komposisi penduduknya, jumlah penduduk lakilaki sebesar 1.146.856 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebesar 1.185.870 jiwa, sehingga rasio jenis kelamin sebesar 96,71. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Jember lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.


35




JEMBER

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, dapat ditunjukkan dari indikator makro sosial ekonomi. Berbagai indikator makro ekonomi daerah yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja pembangunan terlihat sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 2.9 Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 s/d 2013 No

Uraian

Tahun Satuan 2010 1

Jumlah Penduduk

2

PDRB ADHB

3

PDRB ADHK

4

Pertumbuhan Ekonomi

5

PDRB Per Kapita

6

Laju Inflasi

jiwa

2011

2012

2013

2.334.579

2.345.851

2.362.179

2.885.950*

Juta Rp.

25.285.251,20

28.389.360,16

32.167.437,00

36.875.274,82

Juta Rp.

11.550.549,43

12.359.522,16

13.250.979,80

14.165.901,52

6,04

7,00

7,21

6,63

10.830,754

12.101,945

13.617,697

12,777,516

7,09

2,43

4,49

7,21

0,440

0,463

0,528

-

-

246.063

-

-

64,95

65,53

65,93

66,60

Tahun

6,79

6,73

6,53

6,45

%

83,08

83,48

83,6

83,65

% Ribu Rp. /Jiwa %

11

Indekas Ketimpangan Wilayah Persentase Penduduk Miskin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf P 15 Tahun +

12

Angka Harapan Hidup

Tahun

62,84

63,03

63,21

63,64

13

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

2,71

3,95

3,91

3,97

14

Pengeluaran Per Kapita riil disesuaikan

Ribu Rupiah

61,61

62,51

63,43

64,42

7 8 9 10

KK


36





JEMBER

A. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada level nasional maupun regional Jawa Timur. Secara absolut terjadi peningkatan nilai tambah di semua sektor baik menurut harga konstan maupun harga berlaku, seluruh sektor ekonomi juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor konstruksi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu lebih dari 10%. Pertumbuhan terendah dialami sektor pertanian. Tabel 2.10 PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2013 No

Lapangan Usaha

2010

2011 Rp. (juta)

2012 %

Rp. (juta)

2013 %

Rp. (juta)

%

RataRata

Rp. (juta)

%

9.796.541,56

38,74

10.633.456,54

37,46

11.416.095,66

35,49

12.629.387,39

34,25

36,485

724.771,43

2,87

789.077,38

2,78

875.873,84

2,72

977.099,49

2,65

2,755

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Galian

3

Industri Pengolahan

2.708.963,13

10,71

3.069.569,71

10,81

3.558.629,94

11,06

4.079.661,76

11,06

10,91

4

Listrik dan Air Bersih

216.724,23

0,86

241.555,63

0,85

271.549,25

0,84

311.067,95

0,84

0,8475

5

Bangunan

576.045,37

2,28

669.866,00

2,36

760.441,73

2,36

927.864,52

2,52

2,38

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

6.200.097,88

24,52

7.145.247,08

25,17

8.555.146,35

26,60

10.218.267,60

27,71

26

7

Pengangkutan & Komunikasi

1.147.672,35

4,54

1.319.619,99

4,65

1.480.512,86

4,60

1.714.734,60

4,65

4,61

8

Keuangan, Persewaan & Jasa Persh.

1.309.419,27

5,18

1.505.079,24

5,30

1.748.169,33

5,43

2.032.768,03

5,51

5,355

9

Jasa-jasa

2.605.015,98

10,30

3.015.888,59

10,62

3.501.018,04

10,88

3.984.423,48

10,81

10,6525

25.285.251,20

100,00

28.389.360,16

100,00

32.167.437,00

100,00

36.875.274,82

100,00

100,00

Kabupaten Jember

Sumber : BPS Kabupaten Jember (2014)

Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember tahun 2013 menurut harga berlaku adalah sebesar 36,87 trilyun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 14,16 trilyun rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten


37




JEMBER

Jember tahun 2013 adalah sebesar 6,90% dibandingkan tahun 2012. Beberapa tekanan, gejolak dan stimulus ekonomi yang terjadi dan

ikut

mewarnai

pembentukan

pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten Jember di tahun 2013 antara lain adalah : Pertama, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,21% di tahun 2012, maka pendapatan masyarakat meningkat sehingga akan mendorong permintaan konsumsi masyarakat menjadi lebih kuat serta menciptakan permintaan baru bagi barang dan jasa. Kedua, ada kekuatan belanja pemerintah dalam anggaran belanja daerah 2013 sebesar 2,76 trilyun rupiah. Penggunaan anggaran daerah yang diprioritaskan untuk membangun proyekproyek infrastruktur, disinyalir memberikan dampak positif bagi perekonomian. Ketiga, terjadi penurunan volume dan nilai ekspor di tahun 2013, seperti yang dilaporkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember, total nilai ekspor hanya mencapai 5,529 milyar dollar (tahun 2012 mencapai 5,539 milyar dollar). Di

sisi

lain,

faktor

cuaca

menyebabkan

perlambatan

pertumbuhan di tahun 2013. Hal ini memaksa beberapa komoditas bahan makanan mengalami penurunan produksi seperti produksi padi dan jagung. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, sebanyak 56,35% penduduk Kabupaten Jember merupakan penduduk perdesaan dan sisanya sebesar 43,65% adalah penduduk perkotaan. Lebih lanjut masih menurut data hasil Sensus Penduduk 2010 dari seluruh penduduk yang bekerja (usia 15 tahun ke atas) sebanyak 51,89%

38





JEMBER

bekerja

di

sektor

pertanian,

16,59%

bekerja

pada

sektor

perdagangan dan 5,20% bekerja di sektor industri pengolahan. Sehingga tidak mengherankan apabila sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan

merupakan

the

main

driving

sector

bagi

roda

perekonomian di Kabupaten Jember. Andil ketiga sektor tersebut dalam pembentukan nilai tambah di Kabupaten Jember mencapai 73,02%.

Gambar 2.1

Distribusi Persentase PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Jember Tahun 2000 dan 2013



39




JEMBER

Tabel 2.11 menunjukkan peranan masing masing sektor dalam pembentukan nilai tambah total di Kabupaten Jember dalam kurun waktu yang berbeda, terpaut lebih dari satu dasawarsa, yaitu tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 2013. Terlihat jelas untuk sektor

primer

terjadi

penurunan

peranan/kontribusi

terhadap

pembentukan nilai PDRB, seperti sektor pertanian andil sektor ini mencapai 43,26% di tahun 2000, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2013, yaitu hanya sebesar 34,25%. Sektor pertambangan dan penggalian pun mengalami hal yang sama. Tabel 2.11 PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun 2010 – 2013 2010 No

2011

2012

2013

Lapangan Usaha %

RataRata

Rp. (juta)

%

Rp. (juta)

%

Rp. (juta)

%

Rp. (juta)

4.619.631,09

39,99

4.787.322,32

38,73

5.003.260,26

37,76

5.205.901,00

36,75

38,3075

396.530,67

3,43

413.551,27

3,35

430.970,11

3,25

459.321,84

3,24

3,3175

1.208.040,12

10,46

1.309.344,34

10,59

1.393.937,30

10,52

1.495.148,24

10,55

10,53

98.299,04

0,85

105.292,57

0,85

111.627,07

0,84

118.656,10

0,84

0,845

244.601,33

2,12

265.310,45

2,15

288.230,12

2,18

322.222,66

2,27

2,18

2.698.523,93

23,36

2.986.287,18

24,16

3.334.965,87

25,17

3.701.082,58

26,13

24,705

1

Pertanian

2


3

Industri Pengolahan

4


5

Bangunan

6


7


513.215,22

4,44

564.179,37

4,56

610.426,67

4,61

659.316,93

4,65

4,565

8


616.109,71

5,33

670.086,08

5,42

732.780,77

5,53

779.350,69

5,50

5,445

9

Jasa-jasa

1.155.598,32

10,00

1.258.148,58

10,18

1.344.781,63

10,15

1.424.901,48

10,06

10,0975

11.550.549,43

100,00

12.359.522,16

100,00

13.250.979,80

100,00

14.165.901,52

36,75

100,00

Kabupaten Jember


Kemudian sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan,

40

sektor

listrik,

gas

dan


air

bersih

dan

sektor




JEMBER

bangunan/konstruksi mengalami peningkatan kontribusi walaupun tidak terlalu besar, bahkan sektor industri pengolahan tercatat statis yaitu peranan sektor ini tetap sebesar 11,06%. Selanjutnya sektor tersier, kontribusi terhadap pembentukan nilai PDRB yang terbentuk di Kabupaten Jember tahun 2000 hanya sebesar 39,22%, dan kini 13 tahun sesudahnya, sektor tersier mampu memberikan dukungan terhadap total nilai tambah/PDRB mencapai 48,68%. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak mendapat campur tangan Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dikarenakan sektor pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Namun

mengapa

peranan

sektor

pertanian

mengalami

penurunan di Kabupaten Jember selama 2000 – 2013 yaitu dari 43,26% di tahun 2000 menjadi 34,25% di tahun 2013. Harap dipahami secara absolut besaran nilai tambah sektor pertanian selalu mengalami kenaikan yaitu dari 3,05 trilyun rupiah di tahun 2000 menjadi 12,62 trilyun rupiah di tahun 2013, terjadi kenaikan hampir empat kali lipat. Penurunan peranan sektor pertanian lebih disebabkan oleh percepatan output sektor sekunder dan tersier yang lebih dinamis sehingga menghasilkan nilai tambah yang bagaikan deret ukur pada tiap tahunnya. Kenaikan sektor sekunder dan tersier tentunya dikarenakan sektor pertanian yang kian tangguh dan mantap. Namun diakui terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian juga ikut memberikan andil penurunan peranan sektor


41


JEMBER


pertanian terhadap penciptaan nilai tambah, walaupun kecil pengaruhnya. Demikian pula sektor pertambangan dan penggalian, walalupun secara absolut nilainya selalu meningkat namun sektor ini sangat terpengaruh oleh kesediaan alam dalam memberikan resourcenya dan kenaikan permintaan akan sektor ini terbatas. Jadi tidak mengherankan apabila

kelincahan sektor

pertambangan dan

penggalian dengan mudah dilewati oleh sektor sekunder dan tersier. Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, di samping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar, sektor ini juga dapat dilakukan ekspansi secara cepat. Hal ini terlihat proporsi sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB. Begitupun sektor indusri pengolahan di Kabupaten Jember sebagian besar merupakan golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jember, selain karena pelaku ekonominya adalah masyarakat lokal, kegiatan UMKM juga menggunakan bahan baku lokal, tenaga kerja yang dipakai juga tenaga kerja lokal dan hasil produksinya banyak dikonsumsi masyarakat. Selain itu, semakin banyak kegiatan UMKM yang produksinya berorientasi ekspor, sehingga dinamika UMKM mampu menggeliatkan perekonomian daerah. Fenomena menarik terlihat pada sektor industri pengolahan, kontribusi sektor ini paling stabil selama 13 tahun terakhir yaitu sebesar 11,06%. Apabila kita telusuri lebih mendalam peranan sektor ini paling lemah terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar

42





JEMBER

10,48% dan kontribusi terkuat terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 11,25%. Hal ini menunjukkan sektor UMKM sebagai tulang punggung sektor

industri pengolahan di Kabupaten Jember

merupakan sektor yang tangguh dan eksis dalam kurun waktu 13 tahun pengamatan. Kemudian peranan sektor infrastruktur, yaitu sektor listrik, gas dan air dan sektor bangunan tidak lebih dari 2,52%. Namun jangan disepelekan keberadaan dua sektor ini penting bagi perkembangan sektor industri, perdagangan dan sektor jasa jasa. Semakin baik dan layak infrastruktur suatu daerah, maka semakin tertarik seorang investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Selanjutnya, pada tabel 2.11, peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran selama lima tahun terakhir menunjukkan penguatan dan eksistensinya sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar

kedua

setelah

sektor

pertanian.

Hal

ini

tidaklah

mengherankan karena di kawasan tapal kuda Jawa Timur, Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang maju dan lengkap dengan infrastruktur yang bertaraf nasional, baik infrastruktur pendidikan, keuangan dan lainnya. Kota Jember juga terkenal sebagai kota perdagangan di kawasan timur Jawa Timur. Tercatat kontribusi sektor ini mencapai 24,52% di tahun 2010, kemudian naik menjadi 25,17% di tahun 2011, meningkat menjadi 26,60% di tahun 2012 dan terakhir peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam pembentukan total nilai tambah di Kabupaten Jember adalah sebesar 27,71%. Kini akses untuk memperoleh informasi semakin mudah, baik secara visual, audio maupun audio visual, infromasi dapat dikirim


43




JEMBER

dan sampai secara realtime, tidak memerlukan delay waktu yang panjang. Berbagai gadget plus kemudahannya juga sudah dinikmati bahkan sampai kalangan menengah kebawah. Ditambah semakin terjangkaunya

biaya

untuk

akses

informasi

melalui

internet

menjadikan sub sektor komunikasi menjadi syarat yang penting bagi lancarnya perekonomian suatu daerah dan arus perdagangan yang lebih signifikan. Kemudahan komunikasi pula yang menyebabkan subsektor angkutan mengalami kepastian dalam berbisnis dan memperoleh profit yang lebih signifikan. Karena informasi yang lancar tentunya akan mengurangi kerugian dalam proses distribusi suatu barang. Hubungan sektor angkutan dan komunikasi dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah saling menguatkan, simbiosis

mutualisme.

Peranan

Sektor

Pengangkutan

dan

Komunikasi di Kabupaten Jember tahun 2013 sebesar 4,65%. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki kontribusi sebesar 5,51% terhadap pembentukan nilai PDRB di Kabupaten Jember tahun 2013. Sedangkan Sektor Jasa-Jasa memiliki andil sebesar 10,81% terhadap total nilai tambah yang terbentuk di Kabupaten Jember tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada level nasional maupun regional Jawa Timur. Secara absolut terjadi peningkatan nilai tambah di semua sektor baik menurut harga konstan maupun harga berlaku, seluruh sektor ekonomi juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor konstruksi dan sektor perdagangan,

44





JEMBER

hotel dan restoran yaitu lebih dari 10%. Pertumbuhan terendah dialami sektor pertanian. Tabel 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2013 No.

Tahun

Pertumbuhan Ekonomi

1

2010

6,05 %

2

2011

7,00 %

3

2012

7,21 %

4

2013

6,90 %


Pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir secara umum di Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 6,05% pada tahun 2010, meningkat menjadi 7,00% di tahun 2011 dan naik lagi sebesar 7,21% di tahun 2012 dan terakhir tumbuh sebesar 6,90%. Untuk tahun 2013, pertumbuhan positif terjadi pada semua sektor/lapangan usaha. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, adalah sektor bangunan/konstruksi sebesar 11,79%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,98% dan sektor Angkutan

dan

Komunikasi

sebesar

8,01%.

Sementara

itu

pertumbuhan yang terendah dialami oleh sektor pertanian sebesar 4,05% dan sektor jasa jasa sebesar 5,96%.


45




JEMBER

Tabel 2.13 Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2013 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Persen) Sektor

2010

2011

2012

2013

1. Pertanian

4,28

3,63

4,51

4,05

2. Pertambangan dan Penggalian

7,14

4,29

4,21

6,58

3. Industri Pengolahan

6,81

8,39

6,46

7,26

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

6,42

7,11

6,02

6,30

5. Bangunan / Konstruksi

6,92

8,47

8,64

11,79

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

7,32

10,66

11,68

10,98

7. Pengangkutan dan Komunikasi

7,90

9,93

8,20

8,01 6,36

Primer (Agriculture)

Sekunder (Manufaktur)

Tersier (Service)

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

7,40

8,76

9,36

9. Jasa-jasa

7,46

8,87

6,89

5,96

6,04

7,00

7,21

6,90

PDRB


Apabila dilihat dari sumbangan pertumbuhan masing-masing sektor, sektor-sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 2,75%, sektor pertanian sebesar 1,53%, sedangkan sektor yang sumbangan pertumbuhannya terkecil adalah sektor listrik, dan air bersih sebesar 0,05%. Terlihat jelas bahwa selama kurun waktu empat tahun terakhir kecenderungan pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember terus membaik, terutama mulai tahun 2010 – 2012, membentuk linier progresif,

namun

pada

tahun

2013

pertumbuhan

ekonomi

mengalami perlambatan artinya tetap tumbuh positif namun tidak sebesar tahun sebelumnya. Hal ini dipicu melemahnya nilai tukar rupiah dan keputusan pemerintah mengenai kenaikan harga Bahan

46





JEMBER

Bakar Minyak (BBM) per tanggal 22 Juni 2013. Hal ini juga menyebabkan kenaikan inflasi pada tahun kalender 2013 di Jember sebesar 7,21%. Namun pemerintah pusat langsung bergerak cepat meluncurkan empat paket kebijakan ekonomi yaitu di dalamnya ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Tabel 2.14 Sumbangan Pertumbuhan Masing-Masing Sektor terhadap Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2013 Lapangan Usaha

Pertumbuhan Ekonomi

Sumbangan Pertumbuhan

2010

2011

2013

2014

2010

2011

2013

2014

1. Pertanian

4,28

3,63

4,51

4,05

1,71

1,41

1,71

1,53

2. Pertambangan dan Penggalian

7,14

4,29

4,21

6,58

0,21

0,13

0,13

0,21

3. Industri Pengolahan

6,81

8,39

6,46

7,26

0,75

0,89

0,65

0,76

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

6,42

7,11

6,02

6,30

0,06

0,07

0,06

0,05

5. Bangunan / Konstruksi

6,92

8,47

8,64

11,79

0,14

0,17

0,17

0,26

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

7,32

10,66

11,68

10,98

1,68

2,56

2,92

2,75

7. Pengangkutan dan Komunikasi

7,90

9,93

8,20

8,01

0,35

0,45

0,41

0,37

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

7,40

8,76

9,36

6,36

0,40

0,44

0,47

0,35

9. Jasa-jasa

7,46

8,87

6,89

5,96

0,75

0,88

0,69

0,60

6,05

7,00

7,21

6,90

6,05

7,00

7,21

6,90

Primer (Agriculture)

Sekunder (Manufaktur)

Tersier (Service)

PDRB


Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat atas produk pangan terutama mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi pertanian, di lapangan masih terkendala banyak hambatan yang sering dijumpai. Dari sekian banyak hambatan ada yang dapat ditangani melalui introduksi teknologi, yaitu suatu cara mengubah dan mengendalikannya dengan teknik rekayasa tertentu, tetapi


47


JEMBER


adapula yang sangat sulit ditangani terutama yang berkaitan dengan kejadian fenomena alam, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim meliputi perubahan suhu udara, kelembaban udara, curah hujan dan radiasi sinar matahari serta perubahan kondisi tanah yang akhirnya sangat besar implikasinya terhadap masa pertumbuhan, hasil produksi ataupun mutu hasil akhir tanaman pangan yang dihasilkan. Menurut catatan Dinas Pertanian Kabupaten Jember pada tahun 2013 beberapa komoditas tanaman pangan mengalami penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya seperti tanaman padi yang berproduksi sebanyak 930.027 ton (tahun lalu sebanyak 970.096 ton), tanaman jagung produksi sebanyak 384.896 ton (tahun 2012 sebanyak 411.853 ton) dan beberpa tanaman lain. Untuk tanaman sayur sayuran dan buah buahan cenderung mengalami kenaikan. Dari subsektor perkebunan terpantau dua jenis tanaman tembakau juga mengalami penurunan produksi. Kombinasi naik turunnya produksi dari subsektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 4,05% pada tahun 2013. Sebagai komponen sektor primer, sektor penggalian juga berperan sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur (misalnya industri bahan galian non logam) dan sektor bangunan. Naiknya permintaan dari kedua sektor tersebut mengangkat pertumbuhan sektor penggalian walaupun secara alamiah bahan baku di sektor ini semakin berkurang. Pada tahun 2013 sektor penggalian masih mampu tumbuh sebesar 6,58%.

48





JEMBER

Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mendapat angin segar untuk terus mengembangkan produk usahanya, sebagaimana salah satu kesepakatan pertemuan para menteri koperasi/UKM dari anggota APEC, dalam pertemuan tingkat menteri-menteri UKM seAsia Pasifik ke-20 pada 2-7 September 2013 di Nusa Dua Bali. Negara negara yang tergabung dalam APEC sepakat untuk mendorong pelaku UKM agar bisa meningkatkan arus ekspor-impor dari dan ke negara artinya sebagai konsekuensi dari integrasi ekonomi, telah terbuka peluang cukup lebar untuk melakukan penetrasi pasar, baik bagi pelaku UKM termasuk dari Indonesia ke Negara lainnya atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat sebagian besar pelaku ekonomi pada sektor industri pengolahan tergolong kategori Usaha Kecil dan Menengah yang masih membutuhkan bimbingan dan proteksi dari pemerintah. Sehingga keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan dapat terjaga dengan baik, adapun besaran pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan adalah sebesar 7,26% pada tahun 2013. Sektor listrik, gas dan air bersih mengalami pertumbuhan sebesar 6,30%. Hal ini dikarenakan selain terjadi kenaikan jumlah pelanggan listrik yaitu dari 469.858 pelanggan di tahun 2012 menjadi 528.057 pelanggan di tahun 2013, listrik yang dibangkitkan juga mengalami peningkatan yaitu dari 718.682,78 ribu kwh di tahun 2012 menjadi 792.921,85 ribu kwh di tahun 2013. Demikian pula untuk subsektor air bersih, terjadi kenaikan produksi air minum, yaitu dari 8.531 ribu m3 di tahun 2012 menjadi 8.683 ribu m3 di tahun 2013.


49




JEMBER

Sektor

bangunan

adalah

satu-satu

sektor

yang

pertumbuhannya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan besarannya sangat signifikan. Pertumbuhan sektor bangunan pada tahun 2010 sebesar 6,92%, kemudian bergerak naik di tahun 2011 yaitu sebesar 8,47%, tumbuh sebesar 8,64% di tahun 2012 dan terakhir tumbuh sebesar 11,79% di tahun 2013. Sektor bangunan adalah sektor yang mencakup kegiatan pembangunan fisik baik berupa gedung, jalan, jembatan, jaringan irigasi dan kontruksi lainnya. Sektor bangunan dapat disebut sebagai leading sector atau sektor pendahulu yang harus disiapkan dan disediakan untuk memberikan dukungan bagi pembangunan kegiatan sektor-sektor lainnya. Pembangunan jaringan jembatan

dan

pembangunan

irigasi, perbaikan jalan dan ruko,

diharapkan

dapat

meningkatkan/mempercepat distribusi barang dari produsen ke konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dua sektor yang nantinya bersinggungan langsung dan mudah tergoyang oleh gelombang globalisasi adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Dalam era globalisasi ekonomi, terintegrasinya proses kegiatan ekonomi dan perdagangan menjadi satu keniscayaan yang tak dapat dihindari. Globalisasi perekonomian dapat diibaratkan pisau bermata dua, di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke luar negeri, sebaliknya juga membuka peluang membanjirnya produkproduk impor ke dalam pasar domestik, yang apabila tidak disikapi dengan tepat akan dapat menggangu stabilitas perekonomian.

50





JEMBER

Sangat disayangkan nilai ekspor komoditas-komoditas yang berasal dari Kabupaten Jember mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, memang penurunannya hanya sedikit yaitu sebesar 0,19%, adapun total nilai ekspor di tahun 2013 sebesar 5,529 milyar dollar. Sumbangan nilai ekspor tersebut mampu mendorong subsektor perdagangan untuk tetap tumbuh sebesar 11,10% di tahun 2013. Beberapa alasan kaum pendatang atau wisatawan menginap di hotel adalah untuk melakukan perjalanan bisnis dan atau sekedar wisata/refreshing menikmati keindahan Kota Jember. Ramainya volume perdagangan, utamanya perdagangan antar kota, antar propinsi dapat terekam dari semakin tingginya tingkat hunian di hotel, losmen penginapan atau sejenisnya. Pada tahun 2013 subsektor hotel mampu tumbuh hingga 9,12%. Suatu besaran yang membanggakan tentunya. Begitu pula subsektor restoran mampu tumbuh hingga 10,29%, suatu cerminan dari membaiknya daya beli masyarakat. Fenomena diatas menyebabkan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 10,98% di tahun 2013. Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2013 tumbuh sebesar 8,01%. Hal ini didukung oleh tumbuhnya beberapa usaha baru di bidang jasa angkutan travel, jasa angkutan barang dan agen biro jasa perjalanan seperti biro jasa penjualan tiket pesawat secara online untuk di sektor angkutan dan semakin banyaknya pengguna jasa telekomunikasi yang menjangkau sampai ke pelosok perdesaan baik yang fixed phone sampai penggunaan telepon selular. Sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 6,36% di tahun 2013. Hal ini didukung oleh semakin


51


JEMBER


membaiknya fungsi intermediasi perbankan yaitu menyalurkan dana dari deposan kepada dunia usaha atau sektor riil. Selain itu meningkatnya kuantitas kredit yang dilepas, nilai kredit yang dikucurkan ke masyarakat serta jumlah nasabah yang terus bertambah tiap bulannya pada PT.Pegadaian, ikut mendongkrak subsektor lembaga keuangan bukan bank tumbuh dan berkembang. Pada tahun 2013 sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 5,96%. Dua subsektor di dalamnya juga mengalami kenaikan. Subsektor jasa pemerintahan umum tumbuh sebesar 5,10%, hal ini terlihat dari naiknya belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan lainnya yang dikeluarkan pemerintah. Dan subsektor jasa swasta, yang meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi dan jasa perorangan dan rumahtangga mengalami pertumbuhan sebesar 6,81%.

B. Pendapatan Perkapita Salah satu komponen dalam pendapatan regional yang selalu dilakukan penghitungannya adalah “pendapatan per kapita” yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai pendapatan nasional bruto/ pendapatan domestik bruto pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut.

52





JEMBER

Tabel 2.15 Pendapatan Regional Perkapita dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan ’00 Tahun 2009 – 2013 (Ribu Rupiah) Sektor

2010

2011

2012

2013

Pendapatan Regional per Kapita (Rp. Ribu) 1. Atas Dasar Harga Berlaku

9.950,10

11.099,84

12.500,22

14.245,93

2. Atas Dasar Harga Konstan

4.545,30

4.832,40

5.149,31

5.472,68

1. Atas Dasar Harga Berlaku

10.815,33

12.065,05

13.587,19

15.484,70

2. Atas Dasar Harga Konstan

4.940,55

5.252,61

5.597,08

5.948,56

PDRB per Kapita (Rp. Ribu)


Dalam

menghitung pendapatan

perkapita, dua macam

penghitungan dapat dilakukan yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Penghitungan menurut harga berlaku penting untuk memberi gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk suatu

daerah

itu

membeli

barang

(kemampuan

daya

beli

masyarakat). Data ini juga penting sebagai bahan perbandingan dalam menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Data pendapatan perkapita menurut harga konstan perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran di suatu daerah. Suatu masyarakat dipandang mengalami

pertambahan

kemakmuran

apabila

pendapatan

perkapita riil terus meningkat. Pada tahun 2013 Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB adhb) Kabupaten Jember sebesar Rp. 36,87 trilliun rupiah. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 14,64%, karena pada tahun sebelumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 32,16 trilliun rupiah. Dengan


53


JEMBER


jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 2.381.400 jiwa sebagai faktor pembagi nilai PDRB di atas, maka dapat diketahui besarnya PDRB per kapita menurut harga berlaku tahun 2013 sebesar Rp. 15.484.700 rupiah. Apabila kita lihat Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 (faktor kenaikan harga telah dihilangkan) maka terjadi peningkatan sebesar 6,90%, yaitu dari 13,25 trilliun rupiah di tahun 2012 meningkat menjadi 14,16 trilliun rupiah pada tahun 2013. Kemudian besarnya PDRB perkapita tahun 2013 menurut harga konstan menjadi Rp. 5.948.560 dengan pertumbuhan sebesar 6,28% dibanding tahun 2012 dengan PDRB perkapita sebesar Rp.5.597.080.

C. Laju Inflasi Perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit yang disajikan dalam bentuk tabel inflasi dari PDRB Kabupaten Jember. Peningkatan indeks harga implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa, dan sebaliknya penurunan indeks harga implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perubahan itu sebenarnya adalah inflasi yang didapatkan dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian. Tabel 2.16 memberikan gambaran perbandingan perubahan harga barang/jasa atau inflasi dari perubahan IHK dengan perubahan Indeks Harga Implisit dari tahun 2003 – 2013, disini

54





JEMBER

disajikan gambar inflasi hasil olahan IHK Kabupaten Jember dengan Indeks implisit PDRB Kabupaten Jember. Tabel 2.16 Perkembangan Indeks Implisit PDRB Laju Inflasi Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2013 No.

Tahun

Indeks Implisit PDRB

Laju Inflasi

1

2010

5,46 %

7,09 %

2

2011

4,93 %

2,43 %

3

2012

5,69 %

4,49 %

4

2013

7,23 %

7,21 %


Pada periode 2003 – 2004, tercatat inflasi yang diperoleh dari indeks implicit PDRB lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi IHK Kabupaten Jember. Akibat kenaikan harga BBM pada tahun 2005, inflasi IHK Kabupaten Jember melejit menjadi sebesar 16,86% melebihi indeks implisit PDRB. Efek pengaruh harga pada inflasi IHK mulai menurun sehingga hanya mencapai 6,84% di tahun 2006 berbanding terbalik dengan indeks implisit masih lebih tinggi yaitu sebesar 9,09%. Pada periode 2008-2013 perbedaan antara inflasi IHK Kabupaten Jember dengan indeks implisit tidak terlalu jauh. Perbedaan ini terjadi terutama akibat adanya perbedaan jumlah jenis barang dan jasa yang dicakup sebagai komponen pembentuk indeks harga. Pada tahun 2013 posisi pergerakan indeks implisit PDRB dengan indeks harga konsumen semakin berhimpit. Seperti terlihat pada gambar 1.8 di atas indeks implisit PDRB mencapai 7,23%


55




JEMBER

sedangkan indeks harga konsumen atau inflasi mencapai 7,21%, atau terpaut 0,02% saja. Lebih detailnya, pada tahun 2013 sektor yang masih mengalami inflasi tertinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,33%, disusul ditempat kedua oleh sektor bangunan sebesar 9,14%, di tempat ketiga adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan inflasi sebesar 7,77%. Inflasi terendah dialami oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 4,67%.

D. Indeks Ketimpangan Wilayah Proses pembangunan di Kabupaten Jember ternyata tidak lepas dari adanya ketimpangan kewilayahan. Ketimpangan terjadi salah satunya karena akibat dari kegiatan ekonomi yang belum merata.

Secara

makro

terdapat

kesenjangan

kewilayahan

khususnya antara Jember Utara dan Jember Selatan, wilayah pegunungan/perbukitan dengan daerah datar. Dikotomi ini tentunya menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan secara simultan, komprehensif

dan

berkelanjutan

mengingat

bahwa

potensi

kemiskinan dapat timbul akibat adanya kesenjangan wilayah tersebut.

56





JEMBER

Tabel 2.17 Perkembangan Indeks Ketimpangan Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2013 No.

Tahun

Indeks Ketimpangan Wilayah

1

2010

0,440

2

2011

0,463

3

2012

0,528

4

2013

-

Sumber : BPS Kabupaten Jember, Data Diolah (2014)

E. Kemiskinan Persentase

Perkembangan

Penduduk

Miskin

Kabupaten

Jember tahun 2010 – 2013 disajikan dalam Tabel 2.18. Tabel 2.18 Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2013 No.

Tahun

Penduduk Miskin

1

2010

-

2

2011

246.063 KK

3

2012

-

4

2013

-

Sumber : Survei PPLS 2011


57



JEMBER


F. Kriminalitas Perkembangan jumlah kejahatan menurut jenis tindak pidana tahun 2010 – 2013 disajikan dalam Tabel 2.19. Tabel 2.19 Perkembangan Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2010 – 2014 (kejadian) No.

Jenis Tindak Pidana

2010

2011

2012

2013

2014

4

3

9

6

5

1.

Pembunuhan

2.

Pencurian dengan pemberatan

377

409

209

195

133

3.

Pencurian Ranmor

371

499

278

224

169

4.

Pencurian kayu jati

29

41

22

29

15

5.

Pencurian dengan kekerasan

49

44

34

24

23

6.

Pencurian hewan

28

11

6

10

9

7.

Pencurian kawat telepon

29

9

1

2

4

8.

Pencurian biasa

163

141

105

76

78

9.

Penganiayaan berat

154

164

119

141

112

100

180

153

139

135

11. Kebakaran

12

15

19

10

6

12. Uang palsu

5

2

4

3

4

232

256

103

154

128

93

123

60

80

91

189

250

194

201

224

10. Perjudian

13. Penipuan 14. Penggelapan 15. Penganiayaan ringan 16. Perusakan

66

60

52

57

49

17. Pemalsuan keterangan

-

-

-

-

-

18. Pemalsuan surat

5

11

16

17

11

17

27

15

20

19

20. Membawa lari gadis di bawah umur

-

-

-

-

-

21. Perzinahan

-

-

-

-

-

22. Temumayat

-

-

-

-

-

60

55

82

52

26

18

11

20

19

13

19. Serobot tanah

23. Pencemaran nama baik 24. Pemalsuan merk 25. Penadahan

58





JEMBER

No.

Jenis Tindak Pidana

2010

2011

2012

2013

2014

26. VCD porno

-

-

-

-

-

27. Ancaman dengan keras

-

-

-

-

-

42

49

23

16

6

29. Pencurian sarang wallet

-

-

-

-

-

30. Miras

-

-

-

-

-

31. Narkotika

-

-

-

-

-

32. Pencurian listrik

-

-

-

-

-

33. Penculikan

-

5

-

-

-

34. Bawalari orang

-

4

25

10

9

35. Memiliki sajam tanpa ijin

18

19

31

30

26

36. Menyimpan obat petasan

-

-

-

-

-

24

15

6

2

4

9

2

5

23

4

70

112

61

53

79

28. Pemerkosaan

37. Pemerasan 38. Pencurian dalam keluarga 39. Lain-lain Jumlah

2.081 2.405 1.652 1.517 1.299

Sumber : Bakesbang Kabupaten Jember (2014)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi satu indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek. Pertama, untuk perbandingan antar wilayah yang memperlihatkan posisi suatu wilayah relatif terhadap


59


JEMBER


wilayah yang lain. Kedua, untuk mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam satu periode. Secara umum angka IPM di Kabupaten Jember selama periode 2009 – 2013 menunjukkan peningkatan. Peningkatan angka IPM tersebut lebih disebabkan karena adanya perbaikan pada kesehatan dan pendidikan yang merupakan dampak dari peningkatan program pada dua bidang tersebut. Sementara untuk komponen daya beli selama tahun 2009 – 2013 juga mengalami kenaikan sebagai dampak dari naiknya pendapatan

masyarakat

sehingga

kemampuan

daya

beli

masyarakat juga ikut meningkat. Dengan angka IPM sebesar 66,60 menunjukkan kondisi ststus pembangunan manusia Kabupaten Jember termasuk kategori sepuluh Kabupaten terendah se Jawa Timur. Besarnya angka IPM yang dicapai di Kabupaten Jember tersebut menunjukkan bahwa pencapaian status pembangunan manusia secara umum selama periode 2009 – 2013 belum memberikan perubahan yang cukup berarti karena masih tergolong kelompok sepuluh besar kelompok terendah. Perlu diketahui, untuk meningkatkan IPM suatu daerah, tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, tetapi juga harus merubah paradigma masyarakat setempat dalam menyikapi keberadaan sarana dan prasarana tersebut.

60





JEMBER

Tabel 2.20 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 – 2013

No.

Tahun

Indeks Pembangunan Manusia

1

2010

64,95

2

2011

65,53

3

2012

65,93

4

2013

66,60

Sumber : BPS Kabupaten Jember, Data Diolah (2014)

Jika dalam suatu masyarakat masih menyukai atau lebih memilih pengobatan tradisional (dukun bayi) untuk pertolongan persalinan, daripada mempercayakan kepada tenaga medis, maka IPM dikatagorikan kesehatan tidak akan mengalami peningkatan yang nyata. Demikian pula, jika suatu wilayah lebih memilih pendidikan informal daripada pendidikan formal, maka katagori pendidikannya tidak begitu menolong kenaikan IPM khususnya pada indikator rata-rata lama sekolah (mean years of schooling). Sementara paritas daya beli sangat tergantung harga-harga barang dan jasa di daerah tersebut. Jika dilihat pada tabel diatas dari faktor penyusun angka IPM, terlihat bahwa angka IPM di Kabupaten Jember tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,61 point dibandingkan dengan tahun 2012. Apabila dilihat dari ketiga komponen indeks penentu IPM, maka semua indeks penentu IPM mengalami kenaikan, Indeks daya beli mengalami kenaikan paling besar yaitu sebesar 0,99 dari 63,43 menjadi 64,42. Untuk indeks kesehatan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 0,72 dari 63,68 menjadi 64,40 pada tahun 2013.


61




JEMBER

Indeks pendidikan pada tahun 2013 mencapai 70,98 atau naik sebesar 0,12 poin dibandingkan tahun 2012 dimana indeksnya sebesar 70,86. Angka indeks daya beli mengindikasikan bahwa usaha di bidang perekonomian yang telah dicapai sudah cukup baik memberi dampak dari meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Demikian pula dengan masalah kesehatan dalam

masyarakat masih perlu

ditingkatkan guna peningkatan umur harapan hidup. IPM disusun dari tiga komponen yaitu : Umur panjang dan sehat (Indeks Kesehatan), pengetahuan (Indeks Pendidikan) dan kualitas hidup yang layak (Indeks Daya Beli). Kondisi tiga komponen tersebut di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut : 1. Indeks Kesehatan yang dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup. Indeks kesehatan Kabupaten Jember pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 63,68 tahun menjadi 64,40 tahun, hal ini secara langsung dipengaruhi oleh angka harapan hidup. Kenaikan angka harapan hidup dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya perubahan gaya hidup yang lebih sehat bagi masyarakat, mulai banyaknya posyandu-posyandu dan fasilitas kesehatan

yang

didatangi

masyarakat.

Dengan

adanya

perubahan-perubahan tersebut diatas diharapkan harapan hidup lebih lama akan tercapai.

62





JEMBER

2. Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember mengalami sedikit peningkatan dari 70,86 pada tahun 2012 menjadi 70,96 pada tahu Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas dua komponen yang mendukungnya yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah

mengalami

kenaikan.

Hal

ini

yang

sebenarnya

diharapkan dalam program dunia pendidikan di Kabupaten Jember. 3. Indeks Pendapatan (Indeks Daya Beli) Indeks PPP Kabupaten Jember dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan dari 60,53 pada atahun 2009 menjadi 64,42 pada tahun 2013. Kenaikan Indeks PPP menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Jember pada tahun 2013 mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan pendapatan yang diterima. IPM Kabupaten Jember termasuk dalam kategori menengah atas (IPM diantara 66,00-79,99), meningkat dari tahun sebelumnya yang masuk ke kategori menengah bawah (IPM dibawah 66,00). Apabila dibandingkan dengan 38 kabupaten se-Jawa Timur maka rangking IPM menduduki

Kabupaten Jember pada tahun 2013

peringkat

33.

Sedangkan

untuk

komponen

pembentuknya, Indeks Daya Beli (PPP) berada pada rangking 33, Indeks Pendidikan rangking 31 dan Indeks Kesehatan rangking 37.


63


JEMBER


A. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, sehingga pendidikan merupakan tempat ketergantungan dari banyak harapan masa depan masyarakat, harapan bangsa dan negara. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2014 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Tabel 2.21 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Tahun 2010 – 2014 No 1

2

3

4

5

64

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni - PAUD - TK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

Satuan

2011

2012

2013

2014

% % % % %

10,05 40,60 109,31 78,32 46,04

10,34 40,95 107,56 99,80 45,98

11,99 45,93 102,39 77,28 48,17

25,42 50,94 102,29 78,24 49,73

Angka Partisipasi Kasar - PAUD - TK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

% % % % %

12,40 54,90 120,52 99,79 60,87

15,49 54,92 119,31 99,80 61,04

17,01 57,77 114,25 99,85 63,03

30,43 60,77 115,67 101,58 67,80

Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

% % %

0,21 0,79 1,04

0,23 0,43 0,77

0,11 0,44 1,02

0,13 0,43 0,69

6,70 7,88 7,80

6,81 7,88 7,88

7,24 6,57 6,52

98,43 96,99 98,12

99,62 96,03 89,20

99,76 99,80 99,90

Rata-Rata Nilai UAN - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK Angka Kelulusan Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

% % %

89,49 72,37 86,09





JEMBER

No 6

7

8

9

10

Indikator Kinerja Rasio Guru dengan Murid - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

2011

2012

2013

2014

1 / 16 1 / 13 1 / 15

1 / 16 1 / 13 1 / 12

1 / 16 1 / 13 1 / 12

1 / 16 1 / 13 1 / 12

Rasio Kelas dengan Murid - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

1 / 26 1 / 30 1 / 25

1 / 26 1 / 35 1 / 44

1 / 26 1 / 32 1 / 33

1 / 26 1 / 32 1 / 36

Rasio Ketersediaan Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

1 / 189 1 / 289 1 / 355

1 / 184 1 / 280 1 / 491

1 / 179 1 / 253 1 / 415

1 / 174 1 / 223 1 / 260

Rasio Pelajar yang Mendapat Subsidi Pendidikan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

1/1 1/1 0

1/1 1/1 0

1/1 1/1 1/1

1/1 1/1 1/1

% % %

165,50 93,44 78,23

160,72 99,49 90,88

163,75 102,06 95,46

114,79 100,48 100,48

Angka Melanjutkan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK

Satuan

11

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

%

74,20

78,26

77,27

91,46

12

Angka Melek Huruf Penduduk Berusia >15 th

%

85,65

87,71

89,21

90,84

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (2014)

B. Kesehatan Di bidang kesehatan pencapaian keberhasilan yang diperoleh yaitu, menurunnya balita gizi buruk, meningkatnya kecamatan bebas rawan gizi dan meningkatnya cakupan distribusi vitamin A, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.


65



JEMBER

Tabel 2.22 Balita Gizi Buruk Kecamatan Rawan Gizi dan Cakupan Vitamin A Tahun 2010-2013 Kabupaten Jember No

Indikator

Tahun 2011 2012

2010

1 Balita Gizi Buruk 75 75 2 Kecamatan Bebas Rawan Gizi (%) 67,74 25,81 3 Cakupan Vitamin A (%) 94,51 75.39 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (2014)

2013

28 90,3 72,91

17 16,8 75,62

Perkembangan AKI dan AKB Kabupaten Jember tahun 20102013 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.23 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2010-2013 Kabupaten Jember URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

AKI per 100.000 KH

-

-

-

116,44

86,13

AKB per 1.000 KH

-

-

-

11,5

6,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (2013)

Tabel 2.24 Angka Harapan Hidup Tahun 2010-2013 Kabupaten Jember URAIAN

2010

2011

2012

2013

AHH (Tahun)

62,84

63,03

63,21

63,64


66





JEMBER

C. Kesempatan Kerja Tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 20102015 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.25 Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember

Tahun 2010–2013 Rincian

2010

2011

2012

2013

Penduduk Kerja (jiwa)

-

-

1.028.504

1.104.777

Angkatan Kerja (jiwa)

-

-

1.128.504

1.150.396

Tingkat Kesempatan Kerja (%)

-

-

91,14%

96,03%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember (2013)

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Jember Tahun 2013 No

Jenis Pekerjaan

Jumlah

1

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

427.375

2

Industri Pengolahan

114.785

3

Bangunan/kontruksi

71.987

4

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel

5

Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi

32.387

6

Keuangan, Asuransi, Usaha sewa bangunan, Tanah dan Usaha Perusahaan

10.240

7

Pertambangan dan Penggalian

8

Listrik, Gas dan Air

9

Jasa Kemasyarakatan

220.285

7.070 220.648

Jumlah

1.104.777

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2014)


67




JEMBER

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Tabel 2.27 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Jember

Tahun 2010–2015 No

Uraian

2010 2011 2012 2013 2014

1

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

100

129

158

216

243

2

Jumlah penyelenggaraan festifal seni dan budaya

9

9

8

7

5

3

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

10

10

13

15

16

4

Jumlah benda/situs dan kawasan cagar budaya

30%

30%

30%

30%

30%

Sumber : Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember (2014)

Tabel 2.28 Perkembangan Seni dan Budaya Per Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2014 No.

68

Kecamatan

Jumlah grup kesenian

1

Ajung

6

2

Ambulu

9

3

Arjasa

5

4

Balung

12

5

Bangsalsari

10

6

Gumukmas

13

7

Jelbuk

3

8

Jenggawah

1

9

Jombang

6

10

Kalisat

11

Kaliwates

13

12

Kencong

14

13

Ledokombo

2

14

Mayang

3

15

Mumbulsari

6

16

Pakusari

17

Panti

18

Patrang

19

Puger

20

Rambipuji


3

11 7 12 5 13




JEMBER

No.

Jumlah grup kesenian

Kecamatan

21

Semboro

11

22

Silo

1

23

Sukorambi

5

24

Sukowono

3

25

Sumberbaru

4

26

Sumberjambe

27

Sumbersari

28

Tanggul

29

Tempurejo

10

30

Umbulsari

11

31

Wuluhan

20

3 17 5

Jumlah

244

Sumber : Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember (2014)

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Capaian indikator aspek pelayanan umum bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu layanan umum wajib dan layanan umum pilihan. Layanan

urusan

wajib

meliputi

indikator-indikator

kinerja

penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan

ruang,

perencanaan

pembangunan,

perhubungan,

lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan berencana

dan

perempuan keluarga

dan

perlindungan

sejahtera,

sosial,

anak,

keluarga

ketenagakerjaan,


69



JEMBER

koperasi

dan

usaha

kecil

menengah,

penanaman

modal,

kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik

dalam

negeri,

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa,

statistik,

kearsipan,

komunikasi

dan

informatika

dan

perpustakaan. Sedangkan layanan urusan pilihan meliputi indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib A. Pendidikan Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Selama kurun waktu tahun 2010 – 2014 telah dilaksanakan sejumlah kegiatan untuk mencapai indikator capaian kinerja perluasan dan pemerataan akses yang dapat digambarkan sebagai berikut.

70





JEMBER

Tabel 2.29 Perkembangan Jumlah Lembaga, Siswa, Guru PAUD

Tahun 2010 – 2014 No. 1

Uraian

2011

2012

2013

2014

1.035

1.035

1.038

1.082

1.158

583

793

787

874

903

TK/RA

52.615

53.952

53.537

56.107

72.197

PAUD (Non Formal)

15.764

18.232

20.555

22.431

24.041

TK/RA

3.035

3.183

3.229

3.403

3.683

PAUD (Non Formal)

3.770

2.104

2.433

2.456

2.810

PAUD (Non Formal)

3

2010

Jumlah Lembaga TK/RA

2

Tahun

Siswa

Guru


Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik, ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan telah diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang penyelenggaraan PAUD telah menunjukkan peningkatan. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2012 sebesar 23,24% meningkat 2,05% menjadi 25,29% pada tahun 2013, pada tahun 2014 sebesar 30,43% meningkat 5,14% dibanding dengan tahun 2013, Sedangkan APK TK pada tahun 2012 sebesar 54,92%, meningkat 2,82% menjadi 57,77% pada tahun 2013, pada tahun 2014 sebesar 60,77% meningkat 3,00% dibanding dengan tahun


71


JEMBER


2013. Peningkatan APK ini dapat dilihat dari jumlah peserta didik TK Negeri dan swasta pada tahun 2013 sebanyak 56.107 peserta didik pada tahun 2014 meningkat menjadi 72.197 peserta didik dengan jumlah lembaga TK Negeri 7 lembaga dan lembaga swasta 1.151 lembaga.

Sedangkan

Kelompok

Bermain

(KB),TPA

PAUD

terintegrasi dengan Posyandu, PAUD terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur’an menjadi 903 lembaga bila dibandingkan dengan tahun 2013 ada 872 lembaga. Dengan meningkatnya lembaga PAUD tersebut meningkat pula jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD pada tahun 2013 berjumlah 2.481 orang dan tahun 2014 menjadi 2.810 orang. Untuk memberikan layanan PAUD yang bermutu, dilaksanakan kegiatan pengembangan menu generik pembelajaran melalui pengadaan alat belajar, alat bermain dan alat peraga edukatif (APE). Namun demikian cakupan pelayanan PAUD baru mencapai 17,01% pada tahun 2014 dengan disparitas dan kualitas yang bervariasi antar lembaga. Belum optimalnya pelaksanaan PAUD Non Formal dan Informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 2 – 4 tahun, sedang pelaksanaan TK memberikan layanan pengembangan anak usia 4 – 6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (Parenting Education) dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat di beberapa kecamatan dalam program pengembangan PAUD. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi secara terus menerus ke masyarakat dan pembudayaan pentingnya PAUD kepada orang tua dan masyarakat melalui penyediaan data dan sistem informasi PAUD, setara kerjasama stakeholder pendidikan.

72





JEMBER

Tabel 2.30 Perkembangan Lembaga, Siswa, dan Guru Pendidikan Dasar

Tahun 2010 – 2014

No. 1

Uraian

2011

2012

2013

2014

1.009

1.027

1.020

1.015

1.017

b. MI

376

1.019

370

361

378

c. SMP/SMPLB

258

275

301

286

289

d. MTs

179

179

196

213

216

1.822

2.500

1.887

1.875

1.900

219.070

217.365

207.487

200.410

189.290

b. MI

47.726

47.428

48.718

47.212

47.315

c. SMP/SMPLB

72.667

103.457

77.440

72.379

72.139

d. MTs

30.986

30.620

34.,641

37.936

38.366

370.449

398.870

368.268

357.937

349.110

12.316

12.399

12.052

11.681

10.284

b. MI

4.171

4.033

4.156

3.947

3.885

c. SMP/SMPLB

4.904

6.927

5.492

5.067

5.189

d. MTs

3.215

2.817

3.349

3.467

3.549

24.606

26.176

25.049

24.162

22.907

Jumlah Siswa a. SD/SDLB

Jumlah 3

2010

Lembaga a. SD/SDLB

2

Tahun

Guru a. SD/SDLB

Jumlah



73




JEMBER

Tabel 2.31 Perkembangan Lembaga, Siswa, dan Guru Pendidikan Menengah

Tahun 2010 – 2014 No.

Indikator Kinerja

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1 Lembaga SMA/SMALB

70

65

64

61

63

MA

66

65

73

83

90

SMK

76

101

88

132

139

212

231

228

276

292

SMA/SMALB

22.163

22.703

22.394

22.123

22.525

MA

11.719

12.147

13.463

14.662

15.748

SMK

26.906

30.338

29.569

35.070

37.294

Jumlah

60.788

65.188

65.426

71.855

75.577

SMA/SMALB

1.715

1.755

1.687

1.647

1.667

MA

1.326

1.409

1.433

1.616

1.687

SMK

2.225

2.442

2.314

3.016

3.055

Jumlah

5.266

5.606

5.434

6.279

6.409

Jumlah 2 Siswa

3 Guru


B. Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting dalam proses pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan

kesehatan

lingkungan

serta

memelihara

dan

meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pembangunan

kesehatan,

sebagaimana

tertuang

dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2010–2015 merupakan salah satu prioritas

74





JEMBER

pembangunan Kabupaten Jember dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga dapat mencapai “Terwujudnya Masyarakat Jember yang Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”. Hal ini mengandung arti bahwa pada tahun-tahun mendatang

diharapkan dapat mampu membina,

mengembangkan dan melaksanakan pembangunan kesehatan, dan mencapai kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Guna meningkatkan akses layanan kesehatan terhadap masyarakat dilaksanakan dengan penambahan tenaga medis dan paramedis, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai berikut. Tabel 2.32 Perkembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 – 2014

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Dokter Umum

186

152

194

209

312

Dokter Spesialis

145

60

60

93

97

Dokter Gigi

148

143

152

505

194

1.453

1.546

1.546

1.534

1.558

Bidan

546

641

827

1.107

1.225

Bidan Desa

376

329

433

453

1.200

1.143

1.195

1.224

Perawat

Dukun Terlatih

534 1.185



75




JEMBER

Tabel 2.33 Perkembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tahun 2010 – 2014 No.

Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1

Puskesmas

49

49

49

49

49

2

Puskesmas Perawatan

28

28

38

38

42

3

Puskesmas Pembantu

136

133

129

129

135

4

Polindes

122

125

133

248

176

5

Laboratorium Medis Pemerintah

1

1

1

1

1

6

Laboratorium Swasta

5

6

9

9

9

7

RSD

3

3

3

3

3

8

RS Swasta

12

9

7

6

6

9

Mobil Pusling

49

49

50

49

49


Tabel 2.34 Perkembangan Posyandu Tahun 2010 – 2014 Strata Posyandu

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Pratama

15

15

7

7

7

Madya

152

152

179

180

204

2.308

2.308

2.278

2.288

2.303

Mandiri

344

344

355

355

356

Jumlah

2.819

2.819

2.819

2.830

2.870

Purnama


C. Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam menjamin kesinambungan dinamika pembangunan di Kabupaten

76





JEMBER

Jember. Pelestarian sumber-sumber daya alam perlu dilakukan sejak dini sebagai upaya mempertahankan daya dukung wilayah untuk pembangunan saat ini dan masa depan. Terlebih lagi sebagian wilayah Kabupaten Jember merupakan kawasan lindung dan konservasi. Salah satu aspek dalam pembangunan urusan lingkungan hidup adalah sektor persampahan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat dengan pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan

karakteristik

sampah

yang

semakin

beragam.

Sampah

merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah/volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap material yang kita gunakan sehari-hari. Secara lengkap kondisi persampahan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.35 Kondisi Persampahan Tahun 2010 – 2014 (ribu m3) No.

Uraian

Tahun

1.239

1.320

1.277

1.397

Terlayani

558

647

405

1.061

1.097

3.768

3

Tidak Terlayani

681

673

872

336

371

2.933

4

Daur Ulang

427

470

475

480

486

2.338

Timbulan Sampah

2

2011

2012

2013

Jumlah

2014 1.468

1

2010

6.701

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Jember (2014)


77




JEMBER

Akses terhadap air bersih merupakan hal penting dalam pembangunan

kesehatan

masyarakat.

Target

pencapaian

Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015 yang terkait dengan penyediaan air bersih, antara lain adalah bertujuan untuk mengurangi sampai setengahnya separuh proporsi penduduk tanpa akses yang berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi yang aman. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember bersama pemangku kepentingan lainnya harus memprioritaskan masalah air bersih

menjadi

perencanaan,

agenda investasi

utama dan

dengan

kerangka

cara

menyiapkan

pendanaan

dalam

pembangunan infrastruktur bidang air bersih. Kondisi akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi sampai akhir tahun 2014 sebagai berikut. Tabel 2.36 Kondisi Cakupan Air Bersih Perdesaan dan Perkotaan

Tahun 2010 – 2014 Uraian

Tahun 2010

2011

Jumlah KK dg Air Bersih

272.267

422.881

Jumlah KK

400.636

2012

2013

2014

424.442

435.810

285.904

596.675

608.921

611.578

367.380

68

70,87

69,70

71,26

77,82

Jumlah KK dg Air Bersih

283.124

83.589

82.888

87.574

88.197

Jumlah KK

341.183

96.555

94.416

98.786

99.165

83

86,57

87,79

88,65

88,94

A. Perdesaan

Persentase Capaian B. Perkotaan

Persentase Capaian


78





JEMBER

D. Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum merupakan salah satu dari program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan merupakan upaya strategis dalam rangka mendekatkan berbagai pelayanan dasar kepada masyarakat. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan pada wilayah Kabupaten Jember pada dasarnya merupakan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kemudahan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan ini mendesak dalam upaya membuka daerah terpencil dan terisolir yang masih ada di wilayah Jember serta meningkatkan kualitas jalan dan jembatan. Keberhasilan pengelolaan jalan dan jembatan dari tahun 2010 – 2014 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan berbagai potensi wilayah termasuk potensi alam dan ekonomi yang ada di pelosok. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah bertambahnya umur layanan jalan, kelancaran lalu lintas, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan bahan baku lokal, dan secara umum adalah pemerataan pembangunan prasarana jalan dan jembatan hingga daerah terpencil dan terisolir sehingga komunikasi dan interaksi sosial ekonomi masyarakat makin berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya berbagai kegiatan pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan

jalan

sampai

dengan

tahun

2014,

maka

perkembangan jalan dapat dilihat pada tabel berikut :


79




JEMBER

Tabel 2.37 Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Tahun 2010 – 2014

No. 1.

Tahun (M)

Jalan

2010

Jalan Beraspal

2011

2012

2013

2014

1.768.513 1.760.010 1.787.319 1.787.319 1.949.600

- Baik

796.230

557.494

520.445

589.815

682.360

- Sedang

960.068

794.383

774.352

786.420

604.376

- Rusak Ringan

642.086

311.501

354.408

357.464

331.432

- Rusak Berat

319.249

96.632

138.114

53.620

331.432

2.

Jalan Kerikil

262.532

219.733

200.546

200.546

119.406

3.

Jalan Tanah

686.588

498.636

490.514

490.514

409.373

Jumlah

2.717.633 2.478.379 2.478.379 2.478.379 2.478.379

Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember (2014)

Prasarana

jembatan

sebagai

bagian

dari

infrastruktur

transportasi juga mengalami peningkatan jumlah dan kondisinya. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa terjadi penambahan jumlah jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Jember sebagai akibat dari kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jembatan serta inventarisasi pembangunan

beberapa dan

jembatan

Perkembangan

rehabilitasi/pemeliharaan

selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

80

baru.


jembatan




JEMBER

Tabel 2.38 Perkembangan Jumlah dan Panjang Jembatan Tahun 2010 – 2014

No.

Kondisi Jembatan

Tahun (buah) 2010

2011

2012

2013

2014

1.

Baik

n/a

176

194

211

227

2.

Sedang

n/a

236

253

258

246

3.

Rusak

n/a

93

94

94

82

4.

Rusak Berat

n/a

44

47

23

33

n/a

549

588

586

588

Jumlah

Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember (2014)

E. Perumahan dan Pemukiman Di bidang perumahan, keberhasilan pembangunan urusan perumahan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai usaha partisipasi dalam rangka menggerakkan budaya swakelola masyarakat dalam bentuk sharing kerja atau sharing dana guna mempercepat pencapaian keseluruhan kebutuhan sarana prasarana lingkungan perumahan melalui pola pemberdayaan. Pembangunan

perumahan

dititikberatkan

pada

penataan

permukiman dan lingkungannya, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, dengan maksud untuk mencapai standar kebersihan dan kesehatan sesuai yang dipersyaratkan secara kuantitatif dan kualitatif sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.


81




JEMBER

Tabel 2.39 Kondisi Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2010 – 2014 Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

A. Perdesaan Jumlah KK Rumah Sehat

321.223

450.738

450.738

465.541

288.834

Jumlah KK

432.758

596.675

608.921

612.545

367.380

% Capaian

74

75,54

74,02

75,98

78,62

Jumlah KK Rumah Sehat

209.247

78.931

79.732

83.276

88.554

Jumlah KK

260.472

96.555

94.416

95.963

99.165

% Capaian

80

81,74

84,44

86,78

89,30

B. Perkotaan


Tabel 2.40 Kondisi Keluarga Yang Menggunakan Jamban Tahun 2010 – 2014 Tahun

Uraian

2010

2011

2012

2013

Jumlah KK menggunakan Jamban

458.353

240.119

357.820

402.294

Jumlah KK

753.877

693.230

703.337

712.655

34,64

50,87

56,45

Persentase Capaian

60


F. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi apabila dikelola dengan benar merupakan sokoguru perekonomian dan akan memberikan manfaat yang besar bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya sesuai dengan misi “Memberikan kontribusi nyata dalam membangun daerah, regional dan

nasional

melalui

pelayanan,

pembinaan,

82


fasilitas

dan




JEMBER

pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan produktifitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM”. Program dititikberatkan

Koperasi pada

dan

Usaha

peningkatan

Kecil

animo

dan

Menengah

masyarakat

untuk

mendirikan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut Tabel 2.41 Keragaan Koperasi Tahun 2010 – 2014 Tahun No

Uraian 2010

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah koperasi yang melaporkan RAT (unit)

256

346

456

265

300

2

Jumlah anggota (org)

363.437

112.124

79.751

41.956

88.019

3

Jumlah karyawan (org)

1.797

1.241

1.198

767

1.250

4

Modal (Rp.miliar)

464.378

353.850.313

310.120.131

400.049.217

405.327.502

5

Volume usaha (Rp.miliar)

409.822

608.619.394

703.525.221

459.989.362

947.426.136

6

SHU (Rp.miliar)

27.011

145.214.744

40.353.935

22.090.456

39.667.801

7

Jumlah koperasi (unit)

1.674

1.738

1.757

1.813

1.846

8

Jumlah koperasi aktif (unit)

900

1.096

1.167

952

1.002

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember (2014)


83




JEMBER

Tabel 2.42 Perkembangan Koperasi, LKM dan UKM Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2014 Tahun No 1

Uraian

2012

2013

2014

1.654

1.717

1.764

1.815

1.822

LKM

180

298

353

433

518

UKM

57.038

61.998

65.012

70.761

77.837

184.236.250

234.426.197

247.117.185

195.536.068

326.527.292

LKM

6.044.510

6.001.510

6.649.637

10.915.937

10.916.857

UKM

2.181.900

2.966.775

3.465.160

4.038.428

4.721.600

409.234.115

608.198.825

703.525.221

459.986.362

940.588.163

LKM

12.599.465

27.717.958

36.585.294

45.138.128

46.424.310

UKM

4.104.786

5.863.980

7.329.975

10.766.250

13.996.125

Koperasi

55.251

87.877

79.751

41.956

81.805

LKM

17.931.

22.601

22.489

28.374

29.334

UKM

57.038

61.998

65.012

70.761

77.837

413

420

397

433

445

Jumlah Permodalan (Juta Rp.) Koperasi

3

2011

Jumlah Koperasi

2

2010

Jumlah Volume Usaha (Juta Rp.) Koperasi

4

5

Jumlah Anggota (orang)

Jumlah Koperasi Sehat

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember (2014)

G. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Di samping secara makro berfungsi untuk mengendalikan kelahiran, secara mikro Program KB bertujuan untuk membantu keluarga dan individu untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh

84





JEMBER

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Jember dapat diukur melalui peningkatan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Baru sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.43 Perkembangan Peserta KB Baru Per Mix Kontrasepsi Tahun 2010 – 2014 Tahun

PPM

PB

%

2010

90.861

94.918

104,47

2011

91.880

96.844

105,40

2012

85.177

96.340

113,11

2013

88.519

93.609

105,75

2014

82.096

88.734

108,09

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Jember (2014)

Tabel 2.44 Pencapaian KB Mandiri Tahun 2010 – 2014 Tahun

PA

PA Swasta

%

2010

348.073

130.325

37,44

2011

354.615

131.691

37,14

2012

354.911

130.816

36,86

2013

368.142

134.462

36,52

2014

399.646

128.606

32,18



85



JEMBER

H. Perpustakaan Pembangunan

perpustakaan

bertujuan

mendorong

terwujudnya peningkatan SDM, dan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Tabel 2.45 Perkembangan Jumlah Koleksi Perpustakaan Tahun 2010 – 2014 Koleksi

Tahun

Jumlah

S/D 2010

2011

2012

2013

2014

Jml Judul

25.935

2.034

1.216

672

679

29.470

Jml Eksemplar

71.442

4.185

5.292

2.218

2.597

85.738

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jember (2014)

86





JEMBER

Tabel 2.46 Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2010 – 2014 No

Tahun

Status

2010

2011

2012

2013

2014

1

Pelajar

4.473

4.162

3.896

3.678

3.417

2

Mahasiswa

2.814

2.466

2.198

1.756

1.738

3

Guru

1.387

1.273

1.528

1.332

983

4

PNS / TNI – POLRI

459

345

433

442

296

5

Wiraswasta

2.518

2.399

2.146

1.748

1.607

6

Pensiunan

242

258

277

221

192

7

Umum

4.130

4.236

4.752

2.679

4.211

Jumlah

16.023

4.130

15.230

11.856

12.444

Jumlah s/d

184.032

16.023

214.401 226.257 238.701


Tabel 2.47 Perkembangan Perpustakaan Tahun 2010 – 2014 No

Tahun

Status

2010

2011

2012

2013

2014

1

Jangkauan layanan perpustakaan keliling (kali)

720

720

528

360

200

2

Perpustakaan Satker Kab, Kec dan Desa/Kel. (unit)

41

41

41

41

41

3

Jumlah bahan pustaka di Perpustakaan Umum Daerah (Eksemplar)

6.575

2.610

5.298

2.218

2.597

4

Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan (orang)

16.023

15.139

15.230

11.856

19.265



87


JEMBER


I. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah secara terus menerus wajib melaksanakan pemutakhiran data penduduk melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diolah dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelaksanaan kegiatan pelayanan catatan sipil dilakukan untuk mendukung operasional pelayanan dokumen pencatatan sipil, dimana hasil pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Tabel 2.48 Pelayanan Administrasi Kependudukan (lembar) Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Jember

No.

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

17.574

17.400

28.893

61.136

31.941

1

Akta Kelahiran

2

Akta Perkawinan

89

111

148

199

134

3

Akta Perceraian

21

19

28

63

30

4

Akta Kematian

79

79

134

171

196

5

Akta Pengakuan/Pengesahan Anak

0

0

0

0

0

6

Pengangkatan Anak

1

1

3

2

1

7

Kartu Keluarga

32.417

44.546

271.991

182.146

68.637

8

Kartu Tanda Penduduk

21.884

69.121

339.376

43.747

35.589

9

Surat Keterangan

2.120

3.156

7.236

5.359

4.908


88





JEMBER

Tabel 2.49 Persentase Penduduk ber-KTP dan ber-Akta Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Jember

No.

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1

Ber-KTP

86,71

70,16

87,81

96,84

75,96

2

Ber-Akta

40,70

38,09

38,57

40,17

45,99


Tabel 2.50 Realisasi Perekaman e-KTP Tahun 2014 Kabupaten Jember No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kecamatan Ajung Ambulu Arjasa Balung Bangsalsari Gumukmas Jelbuk Jenggawah jombang Kalisat Kaliwates Kencong Ledokombo Mayang Mumbulsari Pakusari Panti Patrang Puger Rambipuji Semboro Silo Sukorambi Sukowono

Wajib KTP 67.952 96.104 31.984 69.396 105.210 74.348 26.835 72.752 48.731 63.297 91.988 58.579 55.789 42.263 58.211 36.233 54.626 81.886 104.166 73.286 40.696 95.839 33.513 51.788

Realisasi 50.288 75.480 25.177 54.877 77.188 54.235 19.917 54.137 36.892 51.171 76.820 48.021 43.295 33.623 40.522 28.371 42.301 64.364 77.055 54.920 33.037 60.817 25.626 38.883

Sisa 17.664 20.624 6.807 14.519 28.022 20.113 6.918 18.615 11.839 12.126 15.168 10.558 12.494 8.640 17.689 7.862 12.325 17.522 27.111 18.366 7.659 35.022 7.887 12.905


89


JEMBER

No 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan Sumberbaru Sumberjambe Sumbersari Tanggul tempurejo Umbulsari Wuluhan Jumlah


Wajib KTP 99.492 50.644 96.623 77.172 62.243 63.560 103.703 2.088.909

Realisasi 65.622 37.610 79.884 55.294 48.222 51.301 81.834 1.586.784

Sisa 33.870 13.034 16.739 21.878 14.021 12.259 21.869 502.125


J. Penataan Ruang Salah satu indikator keberhasilan penataan ruang adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan permukiman sebagai unsur penyeimbang lingkungan. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya pada tahun 2016 akan mengidentifikasi dan menghitung luas perkotaan dan luas RTH di setiap kecamatan sehingga diketahui Luas RTH Publik Eksisting. Selain RTH publik, pemerintah juga berkewajiban menfasilitasi penyediaan RTH privat (di lahan milik masyarakat dan swasta) sebesar 10% dari luas kawasan perkotaan. Bentuk RTH privat antara lain taman halaman rumah, kebun buah dan arena terbuka milik perorangan. Upaya menjamin penyediaan RTH privat dilakukan dengan mensyaratkan pada saat proses izin pemanfaatan ruang (izin lokasi, IMB, dll) sehingga bangunan dan lahan tempat usaha/kegiatan yang dimohon harus diarahkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)-nya.

90





JEMBER

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk

membangun

mengurangi

baru,

bangunan

mengubah,

gedung

sesuai

memperluas, dengan

dan/atau

persyaratan

administratif dan teknis yang berlaku. Peraturan Bupati nomor 12 tentang Ijin Mendirikan Bangunan mewajibkan segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada arahan RTRW Kabupaten Jember.

K. Perencanaan Pembangunan Sebagaimana Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah menekankan pada peningkatkan konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan rencana yang ditetapkan. Proses perumusan kebijakan dan perencanaan

program

pembangunan

diupayakan

tetap

memperhatikan prinsip transparansi, pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka panjang, menengah dan tahunan merupakan salah satu modal dasar

keberhasilan

perencanaan

suatu

pembangunan,

memperhitungkan

kemampuan

karena

proses

daerah,

potensi,

sumber daya sampai dengan kelemahan yang berpotensi menjadi masalah dan hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan.


91




JEMBER

Untuk

menghasilkan

rencana

pembangunan,

dibutuhkan

sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat melalui mekanisme perencanaan melalui beberapa kegiatan, yaitu : a) Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Desa/Kelurahan

(Musrenbangdes/kel) yang menghasilkan daftar usulan kegiatan pembangunan yang memerlukan pembiayaan dari pemerintah maupun sumber dana lainnya. b) Musyawarah (Musrenbang

Perencanaan kecamatan)

Pembangunan yang

Kecamatan

menghasilkan

prioritas

pembangunan di wilayah kecamatan yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya. c) Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten

(Musrenbang Kab) menghasilkan kesepakatan serta komitmen antar pelaku pembangunan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jember menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN. Sasaran

perencanaan

pembangunan

diarahkan

pada

peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat, untuk mewujudkan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Jember telah mengambil kebijakan yaitu mewujudkan pemantapan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

92





JEMBER

L. Perhubungan Arus penumpang di wilayah Jember disajikan sebagaimana Tabel dibawah ini. Tabel. 2.51 Jumlah Arus Penumpang BusTahun 2010 – 2014 Kabupaten Jember Uraian

2010

2011

2012

2013

Berangkat

1.635.689

1.557.426

1.730.615

1.578.577

638.520

Datang

1.309.404

1.229.110

1.341.619

1.232.205

477.446

Jumlah

2014

2.945.093 2.786.536 3.072.234 2.810.782 1.115.966

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (2014)

Tabel. 2.52 Jumlah Rasio Ijin Trayek Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Jember No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1. Ijin Trayek Perkotaan

251

223

157

268

90

2. Ijin Trayek Perdesaan

164

135

108

143

49

3. Jumlah Ijin Trayek

415

358

265

411

139

4. Jumlah Penduduk

2.332.726

2.332.726

2.332.726

2.332.726 2.369.250

5. Rasio Ijin Trayek

0,000178

0,000153

0,000114

0,000176 0,0000587


Tabel. 2.53 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2010 – 2014

Kabupaten Jember No.

Uraian

1. MPU 2. Bus 3. Mobil Barang 4. Kereta Gandengan 5. Kereta Tempelan

2010

2011

2012

2013

2014

471

374

382

431

18

1.120

1.184

1.192

1.342

107

16.893

17.262

18.412

19.861

1.687

556

519

506

509

45

29

23

23

29

4



93




JEMBER

M. Sosial Pembangunan

kesejahteraan

sosial

diarahkan

pada

penanganan masalah umum yaitu masalah substantif dan masalah khusus yaitu penanganan masalah kesejahteraan sosial terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial).

Tabel 2.54 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tahun 2010 – 2014 No.

Jumlah (Jiwa)

Jenis PMKS

2010

2011

2012

2013

2014

100.105

91.517

91.312

91.115

64.340

11.223

15.115

13.105

12.485

12.200

109

93

62

53

93

1

Keluarga Fakir Miskin

2

Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

3

Anak Jalanan

4

Penyandang Cacat

4.234

4.599

4.601

4.622

4.625

5

Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana

1.115

976

921

897

890

6

Anak Terlantar

105

325

281

275

3.880

7

Korban Bencana Sosial / Pengungsi

201

55

31

31

41

8

Tuna Susila

108

200

82

58

172

9

Pengemis

201

307

162

155

421

10

Gelandangan

116

63

31

43

354

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Jember (2014)

Penanganan terhadap permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) apabila dilakukan tidak secara tepat akan

94

berakibat

pada

meningkatnya


kesenjangan

sosial,




JEMBER

melemahnya

ketahanan

sosial

masyarakat,

dan

mendorong

terjadinya konflk sosial terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Tabel 2.55 Perkembangan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Jember Uraian

2010

Penurunan Jumlah Masyarakat PMKS (Orang) Jumlah Penanganan Masyarakat PMKS (Orang)

2011

2012

2013

2014

717 720 722 677 660 (4,08%) (4,08%) (3,92%) (3,77%) (3,51%) 8.697 13.045 17.393 21.741 26.089 (10,80%) (10,80%) (12,81%) (14,82%) (16,83%)

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Jember (2014)

N. Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Jember tahun 20102014 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.56 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Jember Tahun 2013–2014 No

Uraian

2013

2014

Usia Kerja atau usia 151 64 tahun (Jiwa)

1.570.974 1.595.690

2 Angkatan Kerja (Jiwa)

1.128.504 1.150.396

3

Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)

4 Bekerja (Jiwa) 5

Pengangguran Terbuka (Jiwa)

6 7

631.123

617.226

1.084.407 1.104.777 44.097

45.619

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3,91

3,97

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

71,83

72,09

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember (2014)


95



JEMBER

O. Penanaman Modal Penanaman modal di Kabupaten Jember diarahkan kepada pengendalian data dan informasi potensi pelayanan investasi dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengendalian lapangan kerja dan terbukanya kesempatan berusaha melalui kerjasama kemitraan antara unit-unit usaha baru dengan investor. Salah satu keberhasilan pembangunan urusan penanaman modal dicerminkan oleh jumlah Investasi Penanam Modal Asing (PMA), Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas (Investasi Daerah). Pada tahun 2014 jumlah PMA dan PMDN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.57 Keragaan Investasi Tahun 2014 Tahun 2014 No.

Uraian

Unit Usaha

Nilai Investasi

Tenaga Kerja

(Unit)

(Rp.)

(Orang)

1

Penanam Modal Asing (PMA)

7

252.994.820.000

2.295

2

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)

3

1.686.008.493.009

3.732

3

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas (Investasi Daerah)

607.108.749.000

10.409

2.420

Promosi investasi di masa mendatang tidak lagi dilakukan dengan hanya menawarkan kemudahan-kemudahan. Promosi

96





JEMBER

investasi

harus

(assurance)

dilakukan

dengan

bersifat

struktural.

yang

memberikan Calon

keyakinan

investor

harus

mengetahui kondisi penanaman modal di Kabupaten Jember, mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi, khususnya terkait dengan daerah investasi, sektor dan produk

untuk

investasi, infrastruktur

dan standar pelayanan

penanaman modal. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Jember harus meyakinkan calon investor akan potensi investasi di Kabupaten Jember. Memperhatikan

kondisi

tersebut,

Kabupaten

Jember

memerlukan SKPD yang menangani Penanaman Modal PMDN/ Non PMA secara utuh, mulai kegiatan promosi, perijinan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan sistim informasi secara simultan. Oleh karena itu, pembentukan SKPD Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal dan Perijinan diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal serta sebagai institusi penyedia informasi data dan berbagai potensi investasi bagi investor maupun calon investor, dalam upaya menarik investor menanamkan modalnya di wilayah kabupaten jember sesuai peraturan perundang-undangan.


97



JEMBER


P. Kebudayaan Pencapaian pembangunan seni dan budaya dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut : a. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk b. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni dan budaya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.58 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2012 – 2014

No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah (Jiwa) 2012

2013

2014

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

158

216

243

2

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

8

7

5

3

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

13

15

16

4

Jumlah Cagar Budaya DIlindungi

366

380

380

5

Persentase benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

30%

30%

30%

Q. Kepemudaan dan Olahraga Perkembangan organisasi pemuda dan olahraga cukup menggembirakan baik dari sisi kualitas/jumlah maupun kuantitas. Di

98





JEMBER

samping itu telah dibuat regulasi kebijakan bidang olahraga kelas Cabang Olahraga sebagai berikut : Tabel 2.59 Regulasi Bidang Olahraga Kelas Cabang Olahraga No.

Cabang Olahraga

Lembaga SLTP

Lembaga SLTA

1

Sepak Bola

SMPN 1 Kalisat SMPN 1 Ajung

SMAN 5 Jember

2

Bola Voli

SMPN 1 Jember SMPN 1 Ajung

SMAN Jenggawah

3

Sepak Takraw

SMPN 10 Jember SMPN 1 Silo

SMAN 1 Pakusari

4

Silat & Karate

SMPN 6 Jember

SMAN 3 Jember SMKN 1 Tanggul

5

Bulu Tangkis

SMPN 6 Jember

SMAN 6 Jember

6

Basket

SMPN 1 Jember SMPN 7 Jember SMPN 1 Ambulu

SMAN 2 Jember SMAN 1 Ambulu SMKN 1 Ambulu SMKN 2 Jember

7

Renang

SMPN 4 Jember

SMAN 4 Jember

8

Bridge

SMPN 1 Jember

SMAN Arjasa SMAN Plus Sukowono

SMPN 2 Jember SMPN 4 Jember SMPN 1 Arjasa SMPN 2 Sukowono 9

Atletik

SMPN 1 Kalisat SMPN 7 Jember

SMAN 1 Arjasa SMAN 1 Ambulu SMAN 3 Jember SMKN 3 Jember SMKN 4 Jember SMKN 6 Jember SMAN Kalisat

10

Tenis Lapangan

SMPN 4 Jember

SMAN 3 Jember

11

Futsal

SMPN 8 Jember

12

Drum Band

SMPN 1 Jember

13

Catur

SMPN 2 Jember

14

Tenis Meja

SMKN 1 Jember

Dalam acuan regulasi tersebut, dampak yang diharapkan adalah dapat mendorong prestasi dan semangat pelajar sebagai


99




JEMBER

atlet meningkat, selain itu meningkatnya kesadaran orang tua terhadap prestasi olahraga sebagai bagian dari profesi karir anak didik. Kendala atau hambatan yang terjadi dengan adanya regulasi kelas cabang olahraga di Jember diantaranya anggaran pemerintah masih terbatas, orang tua dan siswa masih mengutamakan akademik,

lembaga-lembaga

yang

menangani

kelas

cabang

olahraga kurang maksimal. Sejumlah prestasi penting sepanjang kurun waktu 2012 – 2014 yang menjadi prestasi kebanggaan Kabupaten Jember, seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.60 Prestasi Olahraga Tahun 2012 – 2014

No.

Tahun

1

Tingkat Provinsi

Nasional

Inter/Asean

2012

65

36

3

2

2013

81

24

3

3

2014

75

23

4

R. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan mestinya.

agar

pembangunan

Keberhasilan

dapat

pembangunan

berjalan di

sebagaimana

Kabupaten

Jember

bergantung situasi yang aman, tertib dan tentram. Oleh karena itu, pembangunan kesatuan bangsa dan sosial politik di era reformasi mengarah pada penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban melalui penataan instrumen sosial masyarakat yang

100





JEMBER

mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan mampu menyerap aspirasi sosial politik masyarakat sehingga dapat meredam konflik dan gejolak sosial politik di masyarakat.

Tabel 2.61 Pembinaan LSM, Orpol, Pemuda dan LSM Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Jember No.

Pembinaan

2010

2011

2012

2013

2014

1

Ormas, Orpol, Pemuda dan LSM yang dibina

98

110

82

87

88

Sumber : Bakesbanglinmas Kabupaten Jember (2014)

S. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada tahun 2014 DPRD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sehingga dapat menghasilkan produk-produk legislasi, yaitu Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dengan jumlah sebagai berikut :


101



JEMBER

Tabel 2.62 Rekapitulasi Produk DPRD Tahun 2012 – 2014 Perda

Keputusan DPRD Jumlah

Eksternal

Kept. Pimpinan DPRD

14

18

5

46

-

9

11

5

28

-

12

13

4

32

Non APBD

APBD/ P.APBD/ LPP APBD

Usul Eksekutif

Inisiatif DPRD

Internal

2012

3

6

-

2013

3

-

2014

3

-

Tahun

Agenda sidang yang dilaksanakan DPRD dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai berikut : Tabel 2.63 Rekapitulasi Rapat Paripurna DPRD Tahun 2012 – 2014 Tahun

Rapat Paripurna

2012

26

2013

57

2014

22

Untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibutuhkan unsur pengelola keuangan daerah yang memiliki kemampuan sumber daya yang berkualitas sehingga pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan, benar dan tepat waktu. Arah pengelolaaan keuangan daerah lebih difokuskan kepada pemanfaatan sumber daya keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

102





JEMBER

Di sisi lain pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan administrasi

keuangan

daerah

sering

mengalami

beberapa

perubahan system peraturan sehingga mempengaruhi pengelolaan keuangan yang diterapkan sebelumnya. Tabel 2.64 Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2012 – 2014

No

Indikator kinerja

Satuan

Realisasi 2012

2013

2014

Bulan

Maret

Maret

Maret

1

Ketepatan waktu penyusunan neraca

2

Ketepatan waktu penerbitan SPD

%

100

100

100

3

Ketepatan waktu pengesahan SPJ

%

100

100

100

4

Ketepatan waktu penerbitan SPM/SP2D

%

100

100

100

5

Ketepatan waktu penyusunan APBD

Bulan

Des 2011

Des 2012

Des 2013

Pada Tahun 2014 telah disusun Buku Pedoman Umum Pengelolaan Barang/Asset/Inventaris Desa dan Buku Standar Harga Barang, yang sasaran pendistribusiannya adalah : a. 226 Desa masing-masing 2 rangkap (Pemerintah Desa dan BPD) se-Kabupaten Jember b. 28 Kecamatan se-Kabupaten Jember (tidak termasuk Patrang, Kaliwates dan Sumbersari) masing-masing 2 rangkap (Camat dan Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi) c. SKPD/Dinas/Instansi/Lembaga yang terkait dengan Desa (Tim Kabupaten)


103



JEMBER

d. Pemerintah Provinsi dan Arsip Pemeriksaan PKPT dan non PKPT setiap tahunnya naik turun. Hal ini disebabkan jumlah aparatur pengawasan yang tidak tetap dan disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan pengawas eksternal (BPK) dan pengawas provinsi maupun BPKP sehingga jumlah obyek pemeriksaan dan cakupan juga mengalami fluktuasi. Adapun realisasi pemeriksaan PKPT dan non PKPT tergambar sebagai berikut : Tabel 2.65 Pencapaian Pemeriksaan PKPT Tahun 2012 – 2014 Target

Realisasi

(Obrik)

(Obrik)

Tingkat Pencapaian PKPT (%)

2012

94

85

90,40

2013

94

27

28,72

2014

94

55

58,51

Tahun

Tabel 2.66 Pencapaian Pemeriksaan Non PKPT Tahun 2012 – 2014

Tahun

Target (Pengaduan)

Realisasi (Pengaduan)

Tingkat Pencapaian Non PKPT (%)

2012

150

182

121,33

2013

150

109

72,67

2014

150

112

74,67

Pemeriksaan non PKPT merupakan kegiatan penanganan kasus yang masuk melalui Posko Pengaduan Inspektorat Kabupaten Jember baik melalui media cetak, elektronik, surat pengaduan maupun pengaduan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa peran

104





JEMBER

aktif masyarakat dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Jember semakin tinggi serta juga menunjukkan trend demokratisasi yang semakin baik dalam kehidupan bernegara kita. Berdasarkan persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan dapat dilihat bahwa jumlah temuan hasil pengawasan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena semakin kompleksnya pemeriksaan disebabkan peraturan yang berubah. Tabel 2.67 Pencapaian Hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun 2012 – 2014 Target

Realisasi

(Set)

(Set)

Tingkat Pencapaian Tindak Lanjut (%)

2012

950

689

73,30

2013

276

212

76,81

2014

294

238

80,95

Tahun


105




JEMBER

Tabel 2.68 Pencapaian Kinerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2012 – 2014

No

Tahun

Indikator Kinerja

2012

2013

2014

a. Keputusan Bupati

471

416

439

b. Peraturan Bupati

52

45

64

c. Peraturan Daerah

10

3

4

2

Sosialisasi Produk Hukum

3

5

5

3

Penyuluhan Hukum

23

12

12

4

Pengurusan Perkara

7

8

8

5

Pembinaan Kelompok Kadarkum

5

4

6

6

Bintek Bidang Hukum

5

3

-

1

Produk hukum yg dikeluarkan

Perkembangan

jumlah

aparatur

Pemerintah

Kabupaten

Jember berdasarkan tingkat pendidikan, golongan kepangkatan dan jenis kelamin tahun 2010 - 2014 disajikan dalam Tabel 2.59 Tabel 2.69 Perkembangan Aparatur (PNS) Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2014 No.

Uraian

A

2010

2011

2012

2013

2014

Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

1.

SD

1.123

993

919

894

888

2.

SMP

815

746

683

685

683

3.

SMA

5.864

5.377

4.963

4.467

4.526

4.

D1

47

38

38

35

35

5.

D2

2.614

2.393

2.336

1.966

1.747

6.

D3

1.243

1.065

925

1011

942

7.

D4

0

0

0

0

3

8.

S1

6.646

6.945

7.022

7.201

7.229

9.

Spesialis

33

31

33

27

27

10.

S2

272

274

267

318

271

11.

S3

0

0

0

0

0

106





JEMBER

No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah

18.657

17.862

17.186

16.604

16.351

B

Berdasarkan Golongan Kepangkatan :

1.

Golongan I

1.180

1.146

1.125

1.087

1.084

2.

Golongan II

4.310

4.015

3.809

3.212

3.210

3.

Golongan III

6.295

5.168

4.953

4.668

4.617

4.

Golongan IV

6.782

7.533

7.299

7.637

7.440

Jumlah

18.576

17.862

17.186

16.604

16.351

C 1. 2.

Berdasarkan jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

n/a n/a

Jumlah

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember (2014)

Tabel 2.70 Jumlah Pol PP, Linmas, Pos Kamling dan Ketaatan Masyarakat Terhadap PerdaTahun 2010 – 2014 Kabupaten Jember Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2

2

2

1

2

30

32

34

29

29

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

5

5

5

21

21

% ketaatan masyarakat terhadap perda

97%

97%

96%

90%

74%

Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk Jumlah linmas per 10.000 penduduk

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember (2014)

T. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem, yaitu : (1) ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya, serta aman; (2) distribusi pangan, dengan pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah


107



JEMBER

tangga; dan (3) konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi. Nilai Pola Pangan Harapan untuk tingkat ketersediaan di Kabupaten Jember menunjukkan angka 86,56. Angka tersebut sedikit lebih besar dari pada angka PPH Propinsi Jawa Timur (2013) sebesar 85,4. Capaian yang diraih oleh Kabupaten Jember adalah wajar, mengingat karakteristik Kabupaten Jember serupa dengan Propinsi Jawa Timur, yaitu agraris dengan produksi padi yang melimpah, ditunjukkan dengan skor riel padi-padian (83,09) yang melebihi skor maksimal PPH (25,0). Skor PPH tingkat ketersediaan yang tertinggi juga ditemukan pada kacang-kacangan (625,35) apabila dibandingkan dengan skor PPH maksimalnya (10,0) dan komoditi gula (4,31) apabila dibandingkan dengan skor PPH maksimalnya (2,5). Disisi lain, komoditi yang perlu ditingkatkan ketersediaannya adalah minyak/lemak serta buah/biji berminyak, masing-masing

hanya

21,11%

dan

22,90%

dari

nilai

PPH

maksimalnya. Skor PPH Tingkat Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan berdasarkan Analisis NBM Kabupaten Jember secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

108





JEMBER

Tabel 2.71 Skor PPH Tingkat Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Kelompok Bahan Pangan

Energi (Kal)

1. Padi-padian

3.655,99

2. Umbi-umbian

% AKE

Bobot

Skor Riil

166,18

0,50

83,09

Skor PPH

Skor Maks

25,00

25,00

Kontribusi Energi di Jember

Perbandingan Skor PPH Dengan Standar Nasional

28,88

100,00

73,22

3,33

0,50

1,66

1,66

2,50

1,92

66,56

375,08

17,05

2,00

34,10

24,00

24,00

27,73

100,00

4. Minyak dan Lemak

46,44

2,11

0,50

1,06

1,06

5,00

1,22

21,11

5. Buah/biji berminyak

10,08

0,46

0,50

0,23

0,23

1,00

0,26

22,90

6.878,90

312,68

2,00

625,35

10,00

10,00

11,55

100,00

189,70

8,62

0,50

4,31

2,50

2,50

2,89

100,00

97,29

4,42

5,00

22,11

22,11

30,00

25,54

73,70

-

-

-

-

-

-

-

-

11.326,70

514,85

771,91

86,56

100,00

3. Pangan Hewani

6. Kacang-kacangan 7. Gula 8. Sayuran dan Buah 9. Lain-lain Jumlah

Secara

singkat,

hasil

tersebut

menunjukkan

bahwa

sebenarnya khususnya di Kabupaten Jember, upaya diversifikasi pangan masih diperlukan upaya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, dilihat dari ketergantungan terhadap beras yang masih tinggi (60 – 80% AKE bergantung pada beras) dan diikuti oleh kurangnya akses terhadap komoditi lokal semisal ubi kayu atau jagung yang sebenarnya masih dapat ditingkatkan sebagai sumber karbohidrat alternatif. Hasil survey PPH tingkat konsumsi menunjukkan nilai capaian rata – rata sebesar 80,90. Apabila dibandingkan antara skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan Kabupaten Jember yaitu sebesar 86,56 dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi Kabupaten Jember yaitu sebesar 80,90 terlihat adanya selisih antara persediaan dengan konsumsi aktual sebesar 5,66. Selisih ini dapat diterjemahkan bahwa potensi daerah


109



JEMBER

Kabupaten Jember masih memungkinkan mencapai skor PPH Konsumsi Aktual yang lebih tinggi.

U. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Upaya

meningkatkan

kemandirian

pemerintah

desa

dilaksanakan melalui pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang dilaksanakan melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam bentuk pengembangan unit usaha dan bantuan modal bagi BUMDES. Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, upaya tersebut dilaksanakan dengan harapan akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi usaha ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Tabel 2.72 Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2012 – 2014

No.

Uraian Indikator

1

Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Perdesaan

2

Pembangunan Pasar Perdesaan dan MCK

3

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Saluran Irigasi Desa ) Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan (TTG) (bantuan alat kerja)

4

110


Tahun 2012

2013

2014

10 desa (10 unit ) Pasar 13 desa (13 unit) MCK 2 desa (2 unit)

7 desa (7 unit ) Pasar 20 desa (20 unit) MCK 2 desa (2 unit) 15 desa (15 unit) 36 kelompok (150 org)

6 desa (6 unit ) Pasar 14 desa ( 14 unit) MCK 2 desa (2 unit) 14 desa (14 unit) 35 kelompok (175 org)

10 desa (10 unit) 2 kelompok (15 org)




JEMBER

No.

Uraian Indikator

5

Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat di bidang Otomotif

6

Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat di bidang Pertukangan

7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Lomba Desa & Kelurahan Tk. Kab.)

8

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pembinaan Pengurus LPM Desa/Kelurahan)

9

Pembinaan UPK Gerdu Taskin Pasca Program

10

Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan (PNPM-MP)

11

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat )

12

Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis & Masyarakat (Pembinaan KPM Desa & Kelurahan)

13

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Penyusunan Profil Desa/Kel)

Tahun 2012

2013

2014

8 kelompok (25 org) 7 kelompok (35 org) 6 Desa & kel 31 Kec. 248 desa / kel. (744 org) 69 desa/kel 26 kec. (211 ds) 31 Kec. 248 desa / Kel. 31 Kec. 248 desa / Kel. (1.240 org) 248 desa /Kel. (248 org)



V. Statistik Dalam era informasi, data statistik merupakan hal yang sangat penting dimana data yang dikumpulkan didasari oleh konsep dan definisi yang jelas dan baik sehingga semua pengguna dapat berkomunikasi dengan persepsi yang sama. Penyediaan data digunakan untuk bahan perencanaan, evaluasi maupun pengukuran dalam berbagai indikator pencapaian pembangunan. Penyediaan data statistik utama terangkum dalam Kabupaten Jember Dalam


111




JEMBER

Angka, Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember.

W. Kearsipan Penanganan dan pengelolaan arsip perlu dilakukan secara cepat, tepat, akurat dan profesional. Pengelolaan arsip secara profesional pemerintahan pemerintah

akan

menunjang

dan

penyelamatan

daerah.

Pelayanan

kelancaran dokumen kearsipan

penyelenggaraan penyelenggaraan tahun

2008-2012

menitikberatkan pada pembinaan sistem informasi manajemen kearsipan, baik secara manual maupun elektronik secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Tabel 2.73 Perkembangan Sistem Administrasi Kearsipan Tahun 2010 – 2014 Indikator Kinerja

Satuan

Peningkatan SDM Kearsipan Satker Kab/Kec dan Kelurahan

Orang

Tahun

SDM

2010

1

2011

1

2012

4

2013

2

2014

2


Dalam

rangka

menyelamatkan/

melestarikan

dokumen

daerah, penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk data elektronik dan membangun sistem pengamanan penyimpanan data antara

lain

melalui

pengadaan

sarana

pengolahan

dan

penyimpanan, penelurusan, penyelamatan arsip dan dokumentasi foto yang bernilai sejarah terus dilaksanakan.

112





JEMBER

Tabel 2.74 Perkembangan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah Tahun 2010 - 2014 Indikator Kinerja

Satuan

% Jumlah arsip yang diselamatkan/diamankan

Tahun

Realisasi

2010

17.103

2011

13.792

2012

0

2013

0

2014

0

Eks


X. Komunikasi dan Informatika Pelaksanaan

pembangunan

daerah

menuntut

adanya

transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses maupun implementasi

kebijakan.

Transparansi

proses

pembangunan

berperan sebagai fungsi kontrol dan evaluasi bagi pemerintah daerah, utamanya dalam menilai keberhasilan pencapaian kinerja dan

kebijakan

yang

telah

ditetapkan.

Pelayanan

terhadap

ketersediaan informasi yang akurat, cepat dan informatif serta penyebarluasan

informasi

yang

berkualitas

kepada

publik

diharapkan dapat membangun paradigma baru pembangunan daerah. Pelayanan komunikasi dan informatika mencakup upaya peningkatan jumlah jaringan komunikasi, fasilitasi peningkatan media massa (surat kabar, radio/TV/website serta peningkatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.


113



JEMBER

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan A. Pertanian Selanjutnya, pertanian sebagai salah satu urusan prioritas, pada saat ini masih memiliki peran yang strategis dan memberikan kontribusi yang dominan bagi pembangunan baik sebagai penghasil bahan pangan, bahan baku industri, bahan baku ekspor, devisa negara, sumber pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah serta penyerap tenaga kerja. Adapun potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha tani terdiri dari lahan sawah, tegal dan pekarangan secara rinci sebagai berikut. Tabel 2.75 Luas dan Tata Guna Lahan Pertanian Tahun 2010 – 2014 No.

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

84.946

84.921

84.083

84.519

84.509

114

103

114

146

146

4.804

338

338

338

1

Sawah Irigasi

2

Sawah Tadah Hujan

3

Rawa / Lebak

4

Tegal / Kebun

34.204

31.658

33.037

32.141

32.272

5

Ladang / Huma

36.111

361

361

2.284

307


Peningkatan produksi berbagai komoditi pertanian dan upayaupaya yang telah dilakukan dapat menjaga ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kecukupan gizi masyarakat. Capaian kinerja

pembangunan

ketahanan

pangan

dapat

dilihat

dari

tercukupinya kebutuhan pangan daerah, utamanya beras dari produksi Kabupaten Jember.

114





JEMBER

Tabel 2.76 Ketersediaan Pangan Tahun 2010 – 2014 No.

Tahun

Komoditi

2010

2011

2012

2013

2014

1

Padi (Beras)

490.792,70

481.958,62

563.947,29

540.497,63

568.791,25

2

Jagung

349.909,88

332.382,22

364.985,59

340.993,86

346.211,93

3

Kedelai

17.260,59

24.517,64

26.130,74

19.703,04

22.097,04


Sektor

pertanian

merupakan

salah

satu

sektor

yang

mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB. Sektor pertanian dari tahun 2010 hingga tahun 2013 peranannya semakin menurun. Gambaran tentang struktur ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2014, sebagaimana Tabel di berikut ini. Tabel 2.77 Struktur Ekonomi Kabupaten Jember dan Kontribusinya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2010 – 2013 No

Sektor

2010

2011

2012

2013

38,74

37,46

35,49

34,25

2,87

2,78

2,72

2,65

10,71

10,81

11,06

11,06

4. Listrik, Gas adan Air Bersih

0,86

0,85

0,84

0,84

5. Konstruksi

2,28

2,36

2,36

2,52

24,52

25,17

26,60

27,71

7. Pengangukutan dan Komunikasi

4,54

4,65

4,60

4,65

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

5,18

5,30

5,43

5,51

10,30

10,62

10,88

10,81

A. Primer (Agriculture) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian B. Sekunder (Manufacture) 3. Industri pengolahan

C. Tersier (Services) 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

9. Jasa-Jasa



115




JEMBER

Sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2013 mencapai 34,25% dari total PBRB. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor yaitu tanaman bahan makanan,

tanaman

perkebunan,

peternakan,

kehutanan

dan

perikanan. Distribusi sub sektor terhadap sektor pertanian tahun 2010 - 2014 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.78 Distribusi Sub Sektor Terhadap Sektor Pertanian (%) Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2010 – 2014 No.

2010

2011

2012

2013

1. Tanaman Bahan Makanan

Uraian

19,18

18,57

17,33

16,79

2. Tanaman Perkebunan

10,40

10,07

9,66

9,12

3. Peternakan

7,03

6,77

6,50

6,37

4. Kehutanan

0,66

0,62

0,60

0,59

5. Perikanan

1,48

1,42

1,40

1,38


Gambaran produksi komoditi pertanian tahun 2008-2012 sebagaimana Tabel berikut: Tabel 2.79 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Pertanian Tahun 2010 – 2014 No

Sat

2010

2011

I

Produktivitas

1

Padi Palawija

a

116

Uraian

2012

2013

Padi

Kw/Ha

54,98

53,50

61,18

57,19

b Jagung

Kw/Ha

64,93

61,65

74,00

67,39

c

Kedelai

Kw/Ha

14,20

17,29

19,87

22,58

d Kc. Tanah

Kw/Ha

14,67

13,49

14,39

22,85

e

Kc. Hijau

Kw/Ha

f

Ubi Kayu

Kw/Ha

160,71

168,84

174,40

171,27





JEMBER

No

Uraian

g Ubi Jalar

Sat Kw/Ha

2

2010

2011

2012

2013

107,70

187,28

125,97

12,34

17,98

26,01

64,39

83,17

151,79

133,36

268,86

106,75 Sayuran

a Cabe Merah

Kw/Ha

b Cabe Rawit

Kw/Ha

c

Kw/Ha

Bawang Merah

d Kentang

Kw/Ha

e

Kubis

Kw/Ha

f

Tomat

Kw/Ha

3

Buah-Buahan

a Mangga

Kw/Ha

0,73

0,67

0,70

0,75

b Pisang

Kw/Ha

2,06

0,69

0,49

0,84

c

Durian

Kw/Ha

0,17

1,21

1,72

0,89

d Rambutan

Kw/Ha

0,37

0,51

0,74

0,52

e

Salak

Kw/Ha

0,35

0,49

0,28

0,09

f

Manggis

Kw/Ha

0,82

0,75

0,34

0,58

Kw/Ha

0,85

1,07

0,76

0,79

g Alpukat II

Produksi

1

Padi Palawija

a Padi

Ton

845.095 830.000 970.096 930.027

b Jagung

Ton

394.914 375.220 411.853 374.896

c

Kedelai

Ton

18.777

26.416

28.114

21.348

d Kc. Tanah

Ton

4.049

3.836

4.035

5.079

e

Kc. Hijau

Ton

f

Ubi Kayu

Ton

55.228

49.678

47.803

41.560

g Ubi Jalar

Ton

11.422

7.681

15.226

9.372

2

Sayuran

a Cabe Merah

Ton

b Cabe Rawit

Ton

c

Ton

Bawang Merah

d Kentang

Ton

e

Kubis

Ton

f

Tomat

Ton

3

27.709

53.088

87.686 222.839

24.453

33.850

34.941

80.927

Buah-Buahan

a Mangga

Ton

76.056 116.768 115.889 132.653

b Pisang

Ton

2.341.586 980.051 535.369 820.672

c

Durian

Ton

45.994

d Rambutan

Ton

77.840 184.102 187.659 183.901

e

Ton

20.231

Salak

78.741 32.142

67.354 15.637

58.310 8.352


117




JEMBER

No f

Uraian Manggis

g Alpukat

Sat

2010

Ton

16.971

25.700

8.442

20.510

Ton

9.875

15.925

11.457

14.485

2011

2012

2013


Tabel 2.80 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2010 – 2014 No

Uraian

I 1

2010

2011

2012

2013

Luas Areal Kopi (Ha) Luar Kawasan Hutan - Robusta (Ha)

3.233,86

3.233,86

3.254,05

5.587,13

- Arabika (Ha)

-

-

-

-

9.303,63

9.640,99

11.161,17

12.409,02

14.819,17

15.210

22.348,5

15.652,5 5,46

Dalam Kawasan Hutan - Robusta (Ha) - Arabika (Ha) 2

Tebu (Ha)

3

Tembakau (Ha)

II

Produktivitas

1

Kopi (Ton/Ha)

5,17

7,51

4,98

2

Tebu (Ton/Ha)

1

0,1

0,75

3

Tembakau - Kasturi(Ton/Ha)

9,70

11,12

12,67

13,11

- Rajangan(Ton/Ha)

8,34

8,98

9,06

8,36

16.719,06

28.961,78

22.188,78

17.755,46

44.376,87

69.631,98

67.700,03

- Kasturi (Ton)

89.071,90

108.874,3

177.834,5

119.782

- Rajangan (Ton)

13.189,71

14.942

19.335,5

6.214,5

III 1

Produksi Kopi (Ton Oce) Luar Kawasan Hutan - Robusta (Ton Oce) - Arabika (Ton Oce) Dalam Kawasan Hutan - Robusta (Ton Oce) - Arabika (Ton Oce)

2

Tebu (Ton)

3

Tembakau

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember (2014)

118





JEMBER

Tabel 2.81 Populasi, Produksi Ternak danTingkat Konsumsi Masyarakat Tahun 2010-2014 No.

Jenis Kegiatan

2010

2011

2012

2013

2014

234.602

324.230

350.170

217.763

229.002

796

1.018

1.283

1.298

1.374

I

Populasi Ternak

1

Sapi potong (ekor)

2

Sapi perah (ekor)

3

Kuda (ekor)

486

353

334

324

336

4

Kambing (ekor)

45.727

46.973

47.677

48.962

49.514

5

Domba (ekor)

67.330

69.162

70.200

71.782

72.589

6

Kelinci (ekor)

69.162

70.200

7

Ayam Buras (ekor)

1.585.345

8

Ayam Ras Petelur (ekor)

774.293

9

Ayam Ras Pedaging (ekor)

1.394.378

10 Itik (ekor) 11 Entok (ekor)

5.298

1.605.082 1.621.133 782.035

789.855

1.411.377 1.428.316

71.782

72.589

1.634.624

1.490.532

789.739

815.868

1.453.838

1.490.532

172.968

174.355

175.350

177.157

179.749

-

-

-

-

-

II Produksi Ternak 1

Daging (kg)

13.838.064 14.610.93 15.327.612 16.166.849 16.815.621

2

Telur (kg)

10.180.188 10.383.749 10.591.424 8.364.527

3

Susu (liter)

1.152.438

1.393.195 1.757.029

8.379.654

1.909.436

2.052.643

III Konsumsi 1

Daging(Kg/Kpt/Th)

5,10

7,46

7,90

8,26

8,26

2

Telur (Kg/Kpt/Th)

5,50

5,40

5,43

4,20

4,20

3

Susu (Kg/Kpt/Th)

0,60

0,72

0,90

0,98

0,98

Sumber : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember (2014)

Pelaku utama dalam peningkatan produksi pertanian adalah petani, untuk meningkatkan perannya maka perlu peningkatan kemampuan kelompok. Tabel berikut menjelaskan peningkatan kelas kelompok dari pemula ke lanjut, madya dan ke utama. Selain itu, pengembangan kelembagaan agribisnis dilakukan melalui penumbuhan Gabungan

Kelompok

Tani (Gapoktan), dengan


119




JEMBER

perkembangan pada tahun 2010 sebanyak 240 gapoktan menjadi 248 gapoktan pada tahun 2014. Tabel 2.82 Perkembangan Kelas Kelompok Tani Tahun 2012 – 2014

No.

Di

Kelas Kelompok

Tahun 2012

2013

2014

1

Pemula

735

467

509

2

Lanjut

693

1.076

1.040

3

Madya

211

189

171

4

Utama

28

5

7

5

Gapoktan

240

240

248

bidang

perkebunan,

adanya

kegiatan

penyuluhan/

pendampingan petani dan pelaku agrobisnis perlu selalu dilaksanakan

guna

menjaga

kualitas

produksi

komoditas-

komoditas unggulan sehingga meskipun secara produksi terjadi fluktuatif tetapi nilai tawar petani terhadap pasar tetap terjaga. Terkait pula dengan hal ini pembentukan lembaga petani (kelompok tani dan gabungan kelompok tani) serta peningkatan kemampuan lembaga petani yang ada perlu dilakukan.

120





JEMBER

Tabel 2.83 Jumlah Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Perkebunan Tahun 2012 – 2014

No.

Tahun

Uraian 2012

2013

2014

1

Kelompok Tani

812

812

957

2

Gapoktan

14

14

14

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian salah satu upaya adalah meningkatkan jumlah produksi benih unggul dan bibit perkebunan. Adapun perkembangan produksi benih dan bibit perkebunan yang telah dicapai adalah :

Tabel 2.84 Perkembangan Produksi Benih Tahun 2012 – 2014 Produksi Benih (Ton)

Komoditi

2012

2013

10.780,79

8.634,86

11.011,90

Jagung

4.852,54

1.295,55

1.290,60

Kedelai

574,00

177,87

197,33

1,60

0,74

4,60

Padi

Kacang Tanah

2014


121



JEMBER

Tabel 2.85 Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Tahun 2012 – 2014 Jenis Komoditas

Jumlah Bibit Bantuan 2012

2013

2014

Kelapa

-

-

20.000

Tebu

-

-

-

660.000

660.000

660.000

Mete

7.000

-

12.000

Cengkeh

9.350

7.000

-

Tembakau

Peningkatan produksi yang dicapai ditinjau dari Peningkatan Mutu Intensifikasi dan Perluasan Areal Tanam. Keberhasilan dari perluasan areal tanam (PAT) nampak dari meningkatnya luas tanam padi dan jagung. Sedangkan Peningkatan Mutu Intensifikasi dapat dilihat pada indikator perbandingan Luas Tanam dengan Luas Panen dan Produktivitas (Ton/Ha). Keragaan luas panen bersih, produktivitas dan produksi tanaman pangan pada kurun waktu 2012 – 2014 sebagai berikut.

122





JEMBER

Tabel 2.86 Keragaan Luas Panen Bersih, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2012 – 2014 Tahun No. I

Uraian

2012

158.568 162.619

2. Produktivitas (Ku/Ha.) 3. Produksi (Ton)

61,18

164.307

57,19

59,55

970.096 930.027

978.373

Jagung 1. Luas Panen (Ha) 2. Produktivitas (Ku/Ha.) 3. Produksi (Ton)

III

2014

Padi 1. Luas Panen (Ha)

II

2013

55.654

57.118

59.858

74,00

67,39

65,28

411.853 384.896

390.759

Kedelai 1. Luas Panen (Ha) 2. Produktivitas (Ku/Ha.) 3. Produksi (Ton)

14.149

9.456

11.729

19,87

22,58

20,35

28.488

21.348

23.868

Tabel 2.87 Luas Areal dan Produksi Tanaman Tebu Di Kabupaten Jember Tahun 2010-2013 No

Tebu

1 Luas Areal (Ha) 2 Produksi (ton)

Sumber :

2010

2011

9.303,63

9.640,99

44.376,87

69.631,98

Dinas Perkebunan Jember (2014)

dan

Kehutanan

2012

2013

11.161,17 12.409,02 67.700,03

-

Kabupaten

Keragaan luas panen bersih, produktivitas dan produksi sayuran utama pada kurun waktu 2012 – 2014 sebagai berikut.


123




JEMBER

Tabel 2.88 Keragaan Luas Panen Bersih, Produktivitas dan Produksi Sayuran Utama Tahun 2012 – 2014 Tahun No.

Uraian 2012

1

2

3

4

5

6

124

2013

2014

Petsai / Sawi a.

Luas Panen (Ha)

270

255

195

b.

Rata-Rata Produksi (Ku/Ha)

20,69

21,99

64,31

c.

Produksi (Ku)

5.587

5.608

12.540

262

301

293

Kubis a.

Luas Panen (Ha)

b.


133,36

268,86

156,88

c.

Produksi (Ku)

34.941

80.927

45.967

786

901

704

Kacang Panjang a.

Luas Panen (Ha)

b.


c.

Produksi (Ku)

19,58

45,44

46,24

15.392

40.937

32.553

Cabe Besar a.

Luas Panen (Ha)

b.


c.

Produksi (Ku)

565

639

685

31,59

55,26

81,87

17.846

35.311

56.084

3.371

3.461

3.890

Cabe Rawit a.

Luas Panen (Ha)

b.


c.

Produksi (Ku)

26,01

64,39

82,55

87.686

222.839

321.115

Semangka a.

Luas Panen (Ha)

b.


c.

Produksi (Ku)


1.625

1.974

2.071

123,79

167,67

197,63

201.165

330.975

409.301




JEMBER

Tabel 4.89 Keragaan Tanaman Buah-buahan Utama Tahun 2012 – 2014 Tahun No.

Uraian 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALPUKAT a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku). DUKU a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku). DURIAN a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku). JERUK SIEM a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku). MANGGA a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku). PISANG a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku). RAMBUTAN a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku). SALAK a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku). PEPAYA a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku). MANGGIS a. Tanaman menghasilkan (phn) b. Rata-Rata Produksi (Ku/phn) c. Produksi (Ku).

2013

2014

15.019 0,76 11.457

18.312 0,79 14.485

17.908 0,84 14.995

33.714 0,61 20.412

30.512 0,58 17.635

33.943 0,36 12.251

39.140 1,72 67.354

65.194 0,89 58.310

63.420 1,10 69.644

1.500.176 0,84 1.225.376

1.362.823 0,84 1.150.365

2.047.648 0,78 1.606.218

166.110 0,70 115.889

176.620 0,75 132.653

192.229 1,94 373.162

1.087.942 0,49 535.369

974.300 0,84 820.672

976.219 1,16 1.135.915

253.530 0,74 187.659

356.695 0,52 183.901

294.137 0,95 280.598

56.059 0,28 15.637

94.843 0,09 8.352

202.734 0,30 61.264

521.365 0,49 257.349

570.449 1,07 611.581

539.424 1,19 641.837

24.490 0,34 8.442

35.631 0,58 20.510

37.514 0,56 20.895

Di bidang perkebunan, keberhasilan program ini dapat dilihat pada tabel Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagai berikut.


125


JEMBER


Tabel 2.90 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2012 – 2014

No. 1

Jenis Komoditas

Tahun 2012

2013

2014

Tembakau : - Na-Oogst

6.520,00

5.537,50

5.050,20

- VO Kasturi

13.683,50

9.138,00

10.579,70

- VO Rajang

1.957,00

743,00

1.584,60

- White Burly

188,00

234,00

205,00

5.587,13

5.587,13

5.586,24

12.930,00

12.746,99

12.735,51

6.259,89

6.495,50

7.578,06

206,49

206,49

206,42

2

Kopi

3

Kelapa

4

Tebu

5

Cengkeh

6

Panili

48,01

48,01

47,85

7

Lada

38,65

38,16

38,15

8

Jambu Mete

281,52

281,52

281,19

9

Pinang

1.588,85

1.582,24

1.571,59

10

Kapuk

1.743,66

1.742,28

1.737,69

11

Kakao

-

255,60

255,60

12

Mlinjo

-

78,33

78,33

51.032,70

44.380,82

47.536,13

Jumlah Total

Dari gambaran tabel di atas, terlihat bahwa areal perkebunan sangat fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena selain faktor alam juga karena fluktuasi permintaan pasar khususnya untuk komoditas tembakau. Sedangkan produksi kopi terjadi sedikit penurunan akibat perubahan iklim mikro, dan diharapkan ketika kondisi lingkungan sudah stabil maka akan meningkat lagi.

126





JEMBER

Sedangkan untuk komoditas lain cenderung meningkat dan berfluktuasi Tabel 4.91 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2012 – 2014

No. 1

Jenis Komoditas

Tahun 2012

2013

2014

Tembakau : - Na-Oogst

117.418,00

79.758,00

78.986,60

- VO Kasturi

232.619,50

119.782,00

145.275,40

- VO Rajang

17.613,00

6.214,50

14.103,80

- White Burly

3.384,00

3.886,00

5.029,00

39.109,00

17.755,46

24.915,30

2

Kopi

3

Kelapa

152.056,80

70.764,51

70.725,22

4

Tebu

469.455,94

6.356.436,50

6.194.379,90

5

Cengkeh

235,50

202,26

209,78

6

Panili

135,35

114,74

124,57

7

Lada

146,48

135,57

137,40

8

Jambu Mete

466,45

242,71

242,66

9

Pinang

8.720,15

8.720,57

9.053,92

10

Kapuk

4.394,02

3.152,83

3.632,29

11

Kakao

59,58

65,82

12

Mlinjo

12,42

2,12

6.667.237,65

6.546.883,78

Jumlah Total

1.045.754,19


127




JEMBER

Tabel 2.92 Luas Arel dan Produksi Tanaman Tembakau Di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014 No 1

Tembakau

2010

2011

2012

2013

Luas Areal : - Tembakau (Ha)

2

14.819,17

15.210

22.348,5

15.652,5

Produksi (Ton) -

Kasturi

89.071,90 108.874,3 177.834,5

119.782

-

Rajangan

13.189,71

6.214,5

14.942

19.335,5

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember (2014)

Di Bidang Peternakan melalui program/kegiatan diharapkan terjadi

penambahan

populasi

ternak

secara

berkelanjutan.

Keberhasilan dari program/kegiatan menunjukkan bahwa populasi dan produksi daging ternak dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.93 Populasi Ternak Tahun 2012 – 2014

No.

Jenis Ternak

Tahun 2012

2013

2014

350.170

217.763

236.198

1.283

1.298

1.378

1

Sapi Potong

2

Sapi Perah

3

Kambing

47.677

48.962

49.514

4

Domba

70.200

71.782

72.859

5

Ayam Buras

1.621.133

1.634.625

1.665.091

6

Ayam Petelur

789.855

799.740

817.846

7

Ayam Pedaging

1.428.316

1.453.837

1.537.816

8

Itik

175.750

175.752

180.006

Sedangkan dari segi produksi hasil peternakan seperti daging, susu dan telur dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

128





JEMBER

Tabel 2.94 Produksi Daging Menurut Jenis Ternak Tahun 2012 – 2014

No.

Tahun

Jenis Daging

1

Sapi Potong

2

Kerbau

3

Kuda

4

Kambing

5

Domba

6

Babi

7

2012

2013

2014

2.317.983

2.572.374

2.210.735

890

912

676

0

0

0

521.063

525.321

234.218

1.086.500

1.092.046

476.637

6.813

6.112

29.561

Ayam Buras

1.176.943

1.181.352

2.564.240

8

Ayam Pedaging

9.426.886

9.489.643

14.320.143

9

Ayam Petelur

651.630

654.585

490.708

10

Itik

144.994

145.587

108.004

15.333.702

15.667.932

20.434.922

Jumlah

Tabel 2.95 Produksi Susu Tahun 2012 – 2014 (Liter)

No

Jenis Usaha

1 2

Tahun 2012

2013

2014

Sapi Perah Perusahaan

765.275

796.921

821.719

Sapi Perah Rakyat

991.754 1.112.515 1.557.022

Jumlah

1.767.029 1.909.436 2.378.741


129




JEMBER

Tabel 2.96 Produksi Telur Menurut Jenis Ternak Tahun 2012 – 2014 (Kg)

No

Jenis Telur

Tahun 2012

2013

2014

1

Ayam Buras

3.952.212

3.923.256

936.618

2

Ayam Ras

4.885.277

4.887.746

6.565.259

3

Itik

1.753.935

1.764.412

1.154.468

10.591.424 10.575.414

8.656.345

Jumlah

Peningkatan produksi daging, susu dan telur dipengaruhi oleh meningkatnya populasi ternak dan meningkatnya kemampuan produksi daging rata-rata per ekor ternak. Peningkatan produksi ini juga dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging dan telur. Upaya percepatan yaitu segala daya, kemampuan dan potensi sumberdaya peternakan di Kabupaten Jember harus dioptimalkan melalui kebijakan, perbaikan mutu bibit, pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, perbaikan manajemen budidaya

ternak,

sehingga

tercipta

sinergi

kekuatan

antara

pemerintah selaku fasilitator/regulator, masyarakat dan swasta selaku pelaku yang bergerak dalam usaha peternakan. Upaya percepatan tersebut dilakukan pada sentra-sentra seperti pada tabel berikut.

130





JEMBER

Tabel 2.97 Daerah Sentra Pengembangan Komoditas Peternakan No.

Komoditas

Daerah Sentra (Kecamatan)

1

Sapi Potong

Silo, Sumberjambe, Tempurejo, Gumukmas, Sumberbaru

2

Sapi Perah

Kaliwates, Arjasa

3

Kambing

Mumbulsari, Bangsalsari, Sumberbaru, Tempurejo, Arjasa

4

Domba

Silo, Sukorambi, Mumbulsari, Tempurejo, Puger

5

Ayam Buras

Sukowono, Umbulsari, Gumukmas, Bangsalsari, Silo

6

Ayam Potong

Sukowono, Gumukmas, Kencong, Rambipuji, Pakusari

7

Ayam Petelur

Balung, Sumberjambe, Sukowono, Mumbulsari, Sukorambi, Puger, Kencong, Gumukmas, Ambulu, Tempurejo

Pemilihan

daerah

sentra

mempertimbangkan

kecocokan

pertumbuhan komoditas ternak di wilayah tersebut dan didukung oleh sarana dan prasarana peternakan yang memadai dibanding dengan daerah lainnya. Prioritas

pengembangan

ternak

terutama

dalam

rangka

mendukung program nasional swasembada daging dan susu. Untuk menyediakan

tambahan

daging

tersebut

melalui

program

percepatan yaitu secara intensif menambah akseptor Inseminasi Buatan / Kawin Alam diikuti dengan penanganan gangguan reproduksi, program penggemukan dan peningkatan mutu pakan, pemendekan jarak kelahiran (calving interval) dari 18 – 20 bulan menjadi 16 bulan.


131




JEMBER

Tabel 2.98 Sasaran Akseptor dan Kelahiran Program IB dalam Mendukung Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) Sasaran IB No.

Komoditas

2012

2013

2014

Aksep

Kelhrn

Aksep

Kelhrn

Aksep

Kelhrn

1

Sapi Potong

93.201

71.561

93.325

75.347

96.389

74.501

2

Sapi Perah

512

486

625

528

726

599

Ket : Aksep : akseptor

Kelhrn : kelahiran

Tabel 2.99 Perkembangan Hasil Kegiatan Inseminasi Buatan Tahun 2012 – 2014

No.

Uraian

1 2

Tahun 2012

2013

2014

Jumlah Straw (Dosis)

93.713

93.950

97.200

Kelahiran (Ekor)

75.623

75.875

77.400

B. Kehutanan Kondisi

Kabupaten

Jember

yang

merupakan

daerah

perbukitan dan pegunungan memiliki potensi hutan dan perkebunan yang cukup luas, namun juga menyimpan potensi keberadaan lahan kritis yang cukup luas. Pengelolaan dan pelestarian hutan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, budaya menanam kayu-kayuan dilahan masyarakat meningkat dan mampu menurunkan luasan lahan kritis. Jumlah lahan kritis dan penyediaan bibit tanaman kehutanan tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut:

132





JEMBER

Tabel 2.100 Jumlah Lahan Kritis dan Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan

Tahun 2010-2014 No. 1.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah Lahan Kritis 81.235,70 81.235,70 13.404,66 13.404,66 13.404,66 (ha)

Penyediaan Bibit 2. Tanaman 1.828.500 2.650.000 5.350.000 7.366.000 804.000 Kehutanan (batang)

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember (2014)

Sedangkan

luas

areal

hutan

rakyat

tahun

2010-2014

sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.101 Luas Areal Hutan Rakyat (Ha) Tahun 2010-2014 No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

936,83

965,27

1.167,19

2.007,06

2.101,51

75,69

467,42

1.

Jati

2.434,84

1.665,48

2.

Mahoni

2.784,92

2.542,79 1.907,09

3.

Gmelina

114,66

4.

Sengon Laut

5.

Mindi

285,39

205,46

154,10

181,81

589,33

6.

Jabon

-

-

-

-

-

7.

Tanaman Lain/Sonokeling

117,81

103,39

66,17

51,80

174,77

112,34

84,26

15.343,52 16.400,55 16.400,55 22.113,91 13.573,73

Sumber : Dinas Perkebunan Jember (2014)

dan

Kehutanan

Kabupaten

C. Energi dan Sumberdaya Mineral Keberhasilan pembangunan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dicerminkan oleh indikator-indikator penerbitan perijinan di bidang pertambangan dan energi sebagai berikut :


133




JEMBER

Tabel 2.102 Perkembangan Penerbitan Perijinan di Bidang Pertambangan dan Energi Tahun 2012 – 2014 Tahun

Perijinan

2012

2013

2014

Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah

41

35

37

Surat Ijin Usaha Pertambangan (IUP)/(IPR) termasuk perpanjangan

69

37

11

Surat Ijin Kelistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (SIUKS)

39

26

18

Selain

itu,

dilaksanakan

program

pembinaan

dan

pengembangan kelistrikan dengan fokus kegiatan pengembangan dan pemeliharaan kelistrikan. Hal tersebut diprogramkan karena kebutuhan akan listrik sebagai sarana penerangan ataupun sebagai sumber tenaga sangatlah penting bagi perkembangan suatu kegiatan maupun wilayah. Salah satu pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah dengan pemasangan lampu penerangan jalan. Pemasangan lampu penerangan jalan di masing-masing wilayah telah direncanakan oleh pihak-pihak terkait (PLN dan Pemerintah Kabupaten Jember), sehingga daya yang dipakai dapat terkontrol dengan baik. Namun seperti halnya di daerah lainnya, pemasangan lampu penerangan jalan di Kabupaten Jember masih banyak yang dilakukan secara swadaya. Hal ini tentu saja sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Jember, karena pemakaian daya listrik menjadi tidak terkontrol

134





JEMBER

Sebelum dilakukan proyek penataan dan pembangunan lampu penerangan jalan umum (LPJU), rekening PJU dilakukan berdasarkan jumlah titik lampu, maka setelah dilakukan proyek tersebut rekening tagihan didasarkan dengan sistem meterisasi. Dengan sistem baru, terjadi efisiensi atau pengurangan tagihan rekening PJU. Sementara masyarakat yang menikmati hasil penataan dan pembangunan LPJU hampir mencapai 60% dari jumlah penduduk Kabupaten Jember.

Tabel 2.103 Titik Lampu, Daya Lampu, dan Tagihan Rekening Penerangan Jalan Umum Tahun 2012 – 2014

No.

Tahun

Uraian

2012

1

Jumlah Lampu

2

Daya (watt) Lampu

3

Tagihan Rekening PJU

4

Rerata Tagihan PJU/bln

2013

2014

18.842

21.842

21.675

9.460.415

10.195.837

10.678.632

22.897.360.690 28.385.212.095 36.934.889.891 1.908.113.391

2.365.434.391

3.079.907.491

194

232

288

Rasio No. 4 / No. 2

Selain dampak langsung yaitu dampak ekonomi yang berupa efisiensi pembayaran rekening PJU, dampak tidak langsung, yaitu dampak sosial dan keamanan. Dengan adanya proyek penataan dan pembangunan PJU memberikan dampak pada berkurangnya angka kecelakaan terutama pada wilayah rawan, dan dampak sosial lainnya.

Sedangkan

dampak

keamanan,

yaitu

semakin

berkurangnya tingkat gangguan dan angka kriminalitas.


135


JEMBER


Kelemahan mendasar proyek tersebut, yaitu masih tingginya tingkat ketergantungan pada PLN, sehingga perlu dicarikan upaya pengadaan energi alternatif terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau aliran listrik PLN. Selain itu perlu dilakukan perubahan manajemen waktu, dalam arti perlu dilakukan pengurangan waktu nyala atau hidup lampu penerangan jalan umum, terutama kawasankawasan pinggiran. Jarak antar tiang juga menjadi solusi efisiensi, artinya dengan melakukan pelebaran jarak tiang akan mengurangi beban rekening tagihan PJU (75 meter atau 100 meter). Sementara itu, PJU Tenaga Surya yang dibangun sejak Tahun 2011 sejumlah 120 unit, dengan lokasi daerah Gumitir Silo, sepanjang sungai Bondoyudo, Pondokjoyo Kencong, KasihanWringintelu

Puger,

Rembangan

Patrang,

Panduman-Jelbuk,

Antirogo-Sumbersari dan Karangsemanding-Karangduren Balung, beberapa sudah mengalami kerusakan baik secara teknis maupun hilang oleh oknum.

D. Pariwisata Capaian kinerja yang diperoleh selama Tahun 2014 adalah dari 42 obyek wisata di Kabupaten Jember telah menarik kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1.212 orang dan wisatawan domestik sebanyak 882.826 orang.

136





JEMBER

Tabel 2.104 Perkembangan Jumlah Wisatawan Tahun 2012 – 2014 Tahun

Wisman

Wisnu

Jumlah

2012

1.018

741.279

742.297

2013

1.155

841.148

842.304

2014

1.212

882.826

884.038

Jumlah

3.385

2.465.253

2.247.858

Tabel 2.105 Perkembangan Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Tahun 2012 – 2014 2012 No.

Uraian

Jml Usaha

2013

Jml Kursi

Jml Usaha

2014

Jml Kursi

Jml Usaha

Jml Kursi

A

Usaha Restoran

1

Golongan Tertinggi

3

192

3

192

3

192

2

Golongan Menengah

5

165

5

165

5

165

3

Golongan Terendah

-

-

-

-

-

-

B

Usaha Makan

1

Kelas A

15

488

16

518

18

577

2

Kelas B

41

613

43

661

48

747

3

Kelas C

112

Rumah

118

118

Keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata bisa dilihat dari indikator ketersediaan restoran dan ketersediaan penginapan di suatu daerah. Ketersediaan restoran menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan


137




JEMBER

peluang-peluang

yang

ditimbulkannya.

Berikut

adalah

perkembangan jenis, kelas dan jumlah restoran di Kabupaten Jember pada kurun waktu 2012 – 2014. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin

berkembangnya

investasi

ekonomi

daerah

akan

meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel pada Tahun 2012 – 2014. Tabel 2.106 Perkembangan Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Restoran Tahun 2012 – 2014 2012

2013

2014

No

Jenis Penginapan

1

Hotel Bintang 5

-

-

-

2

Hotel Bintang 4

-

-

-

3

Hotel Bintang 3

2

4

Hotel Bintang 2

-

5

Hotel Bintang 1

1

22

6

Hotel Melati

36

Jumlah

39

138

Jml Hotel

Jml Kmr

Jml TT

145

Jml Hotel

2

Jml Kmr

Jml TT

145

2

33

Jml Kmr

Jml TT

145

-

1

22

1.431

38

1.598

41


Jml Hotel

33

1

22

1.603

39

1.657

1.770

42

1.824

33




JEMBER

E. Kelautan dan Perikanan Pengembangan budidaya ikan pada sentra-sentra dibagi 2 (dua) yaitu sentra pembenihan dan sentra pembesaran. Kedua sentra tersebut dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan seperti pada tabel-tabel berikut. Tabel 2.107 Perkembangan RTP (Rumah Tangga Perikanan) Budidaya Ikan Tahun 2012 – 2014

No

Jenis Usaha

1

Kolam

2

Mina Padi

3

Keramba

4

KPI

5

Tambak

Tahun 2012

2013

2014

2.710

2.735

3.095

144

145

142

-

-

-

489

492

492

28

28

28

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan selama kurun waktu 2012 – 2014, pembudidaya usaha kolam, mina padi, karamba, KPI dan tambak masih mempertahankan usahanya bahkan

terlihat

tiap

tahun

cenderung

ada

peningkatan

ini

membuktikan bahwa usaha budidaya ikan masih memberikan harapan yang lebih baik walaupun krisis ekonomi melanda.


139



JEMBER

Tabel 2.108 Perkembangan Luas Areal Budidaya Ikan Tahun 2012 – 2014 (Ha)

No

Jenis Usaha

1

Kolam

2

Mina Padi

3

Keramba

4

KPI

5

Tambak

Tahun 2012

2013

2014

278,30

285,90

293,75

66,50

64,94

50,25

-

-

-

615

615

615

157,25

157,25

157,25

Tabel di atas menunjukkan perkembangan luas areal budidaya ikan ada kenaikan. Selain itu terlihat bahwa pembukaan lahan atau pemanfaatan

potensi

yang

dilakukan

masyarakat

masih

mempertimbangkan secara hati-hati. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi kurang begitu menguntungkan, krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan biaya investasi dan operasional menjadi naik. Inilah salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan budidaya ikan saat ini.

140





JEMBER

Tabel 2.109 Pengembangan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Tahun 2012 – 2014 (Ton)

No

Jenis Ikan

1

Tombro

2

Nila

3

Tahun 2012

2013

2014

50,52

75,70

90,50

187,80

195,00

265,00

Gurami

1.046,80

1.155,30

1.733,70

4

Lele

3.248,10

3.266,70

5.275,10

5

Tawes

16,80

25,80

60,50

6

Mujair

-

15,00

-

7

Patin

-

-

15,00

4,550,02

4.733,50

7.445,80

Jumlah

Tabel di atas menunjukkan perkembangan produksi budidaya ikan air tawar bervariasi naik turun setiap tahun. Hal ini ada kaitannya dengan variasi harga pasar, dimana harga sedang baik pada jenis ikan tertentu maka pembudidaya ikan akan lebih banyak membudidaya ikan tersebut. Jenis ikan gurami sangat menonjol peningkatan produksinya karena permintaan pasar yang cukup banyak dan harga pasar yang cukup menguntungkan, maka pembudidaya banyak berorientasi membudidaya ikan gurami lebih luas dan lebih intensif, sehingga angka produksi setiap tahun cenderung meningkat. Kemudian ikan lele, tombro, nila dan tawes untuk permintaan pasar dan harga pasar cukup stabil. Untuk budidaya ikan patin, mulai tahun 2013 sudah mulai digalakkan sehingga pada tahun 2014, produksi ikan patin sudah menembus angka 21 ton. Budidaya ikan patin ini mempunyai prospek yang


141




JEMBER

bagus, hal ini dibuktikan dengan angka permintaan ikan patin yang semakin meningkat. Hasil yang telah dicapai dalam penangkapan ikan laut menunjukkan kenaikan. Produksi ikan laut ekonomis penting pada tahun 2014 sebesar 8.075,2 ton, jika dibanding tahun 2013 yang sebesar 7.565,3 ton berarti mengalami kenaikan sebesar 6,73%. Tabel 2.110 Perkembangan Jumlah Nelayan, Perahu dan Alat Tangkap Tahun 2012 – 2014

No

Uraian

Tahun 2012

2013

2014

14.218

14.115

14.206

Nelayan 1

Nelayan (orang) Perahu

1

Perahu besar

718

724

634

2

Perahu sedang

335

340

268

3

Perahu Motor Tempel

1.370

1.376

1.465

4

Perahu Tanpa Motor

165

156

98

Alat Tangkap 1

Payang

910

915

951

2

Gillnet

570

575

565

3

Trammel net

2.259

1.295

2.248

4

Prawe

1.430

1.432

1.081

5

Lain-lain

1.160

1.166

1.408

Keadaan nelayan di Kab. Jember secara umum hidup sederhana dan tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Puger, Ambulu, Kencong, Gumukmas dan Tempurejo. Dari jumlah nelayan, perahu dan alat tangkap terlihat bahwa nelayan dalam memanfaatkan dan

142





JEMBER

mengelola potensi sumber daya laut masih memerlukan atau membutuhkan airmada atau perahu dan alat tangkap yang lebih modern. Ada 4 (empat) sentral pendaratan ikan yang ada di Kab. Jember yaitu Puger, Ambulu, Gumukmas dan Kencong. Jangkauan operasional penangkapan ikan rata-rata 4 s/d 20 mil dan hari kerja pendek 1 hari (1 trip). Dikarenakan keadaan iklim yang tidak menentu

mempengaruhi

perkembangan

produksi

perikanan

tangkap. Dilihat dari tabel produksi perikanan tangkap di Kab. Jember pada umumnya masih rendah. Kalau dilihat dengan potensi sumberdaya laut yang ada masih dapat digali dan ditingkatkan jauh lebih besar. Tabel 2.111 Perkembangan Produksi Ikan Laut Tahun 2012 – 2014 (Ton)

No

Jenis Ikan

Tahun 2012

2013

2014

1

Tuna

1.549,70 1.963,50

2.138,40

2

Cakalang

1.708,80 1.935,90

2.045,20

3

Tongkol

2.303,80 2.693,20

2.751,30

4

Layur

205,20

225,30

257,80

5

Tengiri

289,20

411,90

498,70

6

Udang

46,90

54,70

60,20

7

Cumi-cumi

26,10

32,30

37,30

8

Karapu

63,80

65,40

68,20

9

Kakap

113,40

133,80

157,40

10

Manyung

50,70

54,30

60,70

6.357,60 7.565,30

8.075,20

Jumlah


143




JEMBER

Peluang pasar untuk produk perikanan tangkap sangat besar dan ini membuka kesempatan berbagai macam jenis usaha mulai dari praproduksi, produksi dan pasca produksi. Tren kenaikan perkembangan usaha ekonomi daerah sentral perikanan tangkap ini seiring

dengan

peningkatan

usaha

perikanan

tangkap.

Kecenderungan tersebut di Kabupaten Jember belum terlihat. Hal ini terkait dengan terbatasnya nelayan untuk bisa mengakses peluang pasar sehingga para nelayan belum banyak menikmati hasilnya. Hal ini disebabkan karena produksi tangkap yang dihasilkan masih terpengaruh musim ikan, mutu ikan belum memenuhi standar, harga ikan relatif rendah karena belum melakukan transaksi di TPI secara lelang. Untuk memperbaiki aspek pemasaran agar nelayan bisa menikmati harga yang wajar maka, pada tahun 2015 akan diupayakan kegiatan transaksi jual beli ikan bisa dilakukan lelang di TPI.

F. Perdagangan Keberhasilan pembangunan urusan perdagangan dicerminkan oleh indikator-indikator diantaranya adalah penerbitan Surat Ijin Usaha

Perdagangan

(SIUP)

baik

untuk

perusahaan

besar,

menengah maupun kecil, nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk berbagai bentuk perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

144





JEMBER

Tabel 2.112 Perkembangan Pengeluaran SIUP dan Investasi Tahun 2012 – 2014

No 1

Tahun

Uraian

2012

2013

2014

Golongan Perusahaan a. Besar

13

3

-

202

95

82

2.092

1.338

1.199

9

-

-

326.251.789

350.325.552

340.243.573

6.500

6.210

5.233

b. Menengah c. Kecil d. Mikro 2

Nilai Investasi (Rp.000)

3

Jumlah Tenaga Kerja

4

Pembukaan Cabang

30

2

Tabel 2.113 Perkembangan Penerbitan TDP dan TDG Tahun 2012 – 2014 Bentuk Perusahaan

Tahun 2012

2013

2014

PT

213

125

122

CV

535

251

226

54

42

18

1.618

1.120

1.057

3

0

0

2.423

1.538

1.423

53

31

19

Koperasi Perseorangan Lainnya Jumlah TDP TDG


145




JEMBER

G. Perindustrian Pembangunan

industri

berkontribusi

besar

terhadap

pertumbuhan ekonomi serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas

kesempatan berusaha, menambah devisa serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu keberhasilan pembangunan urusan industri dicerminkan oleh jumlah industri formal dan industri non formal. Jumlah industri kecil mengalami penurunan jumlah karena adanya pergeseran menjadi industri formal. Sedangkan industri formal (TDI dan IUI) mengalami kenaikan karena adanya tambahan industri baru maupun perubahan dari industri non formal. Tabel 2.114 Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2012 – 2014

Klasifikasi

Tahun 2012

2013

2014

Industri Non Formal - Unit

37.302

40.792

40.792

- Tenaga Kerja

87.150

93.244

93.244

2.423

2.588

2.738

27.010

28.306

29.170

428

450

491

6.752

16.467

18.941

Industri Formal TDI - Unit - Tenaga Kerja IUI - Unit - Tenaga Kerja

146





JEMBER

H. Ketransmigrasian Transmigrasi dilakukan dalam rangka penyebaran penduduk serta merupakan upaya penanggulangan kemiskinan. Kegiatan identifikasi lokasi, pembinaan masyarakat calon transmigran, koordinasi dengan pihak terkait, pemantapan dan pelatihan usaha pembuatan tahu dengan harapan mereka dapat menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat calon transmigran tersebut dan masyarakat sekitarnya. Tabel 2.115 Pemberdayaan Pengungsi Eks dan Calon Transmigrasi Tahun 2012 – 2014 Tahun

Peserta

Jenis Transmigran

Bidang Usaha

2012

80 orang

Calon Transmigrasi

Produksi Tahu dan Identifikasi Peluang USaha

2013

80 orang

Calon Transmigrasi


2014

60 orang

Calon Transmigrasi


Tabel 2.116 Pemberangkatan Transmigrasi Tahun 2012 – 2014 Pemberangkatan Tahun

Reguler KK

Jumlah

TSM

Jiwa

KK

Jiwa

KK

Jiwa

2012

20

61

30

90

50

151

2013

46

145

-

-

46

145

2014

-

-

-

-

-

-


147



JEMBER

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional, terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sarana perbankan sebagai penunjang aktifitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember tahun 2014 disajikan dalam Tabel 2.109 Tabel 2.117 Jumlah Bank di Kabupaten Jember Tahun 2014 No

Uraian

Jumlah Bank

Jumlah Kantor

ATM

I

Bank Umum

27

110

175

A

Bank Umum Devisa

22

100

170

1

Bank pemerintah

5

49

85

2

BPD

1

11

9

3

Bank Swasta Nasional

16

40

76

B

Bank Umum Non Devisa

4

40

5

1

Bank pemerintah

1

3

5

2

BPD

0

0

0

3

Bank Swasta Nasional

4

7

0

II

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

27

32

0


148





JEMBER

Sarana hotel di Kabupaten Jember tahun 2014 disajikan dalam Tabel 2.110. Tabel 2.118 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Jember Tahun 2010 s.d 2014 2010 No

Jenis Penginapan/Hotel

2011

Jmlh Hotel

Jml Kamar

Jml Tempat Tidur

Jml Hotel

2012

Jml Kamar

Jml Tempat Tidur

Jml Hotel

Jml Kamar

Jml Tempat Tidur

1

Hotel Bintang 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Hotel Bintang 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Hotel Bintang 3

2

145

-

2

145

-

2

145

-

4

Hotel Bintang 2

-

-

-

-

-

-

-

5

Hotel Bintang 1

1

22

33

1

22

33

1

22

33

33

1.314

-

34

1.334

-

36

1.431

-

36

1.481

-

37

1.501

-

39

1.598

-

6 7

Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) Total Jumlah penginapan/Hotel

2013 No

Jenis Penginapan/Hotel

-

2011

Jmlh Hotel

Jml Kamar

Jml Tempat Tidur

Jml Hotel

Jml Kamar

Jml Tempat Tidur

1

Hotel Bintang 5

-

-

-

-

-

-

2

Hotel Bintang 4

-

-

-

-

-

-

3

Hotel Bintang 3

2

145

-

2

145

-

4

Hotel Bintang 2

-

-

-

-

-

-

5

Hotel Bintang 1

1

22

33

1

22

33

39

1.657

-

39

1.657

-

42

1.824

-

42

1.824

-

6 7

Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) Total Jumlah penginapan/Hotel

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember (2014)


149




JEMBER

Sedangkan restoran di Kabupaten Jember disajikan dalam Tabel 2.106 berikut ini : Tabel 2.119 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Jember Tahun 2010 s.d 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Capaian Pembangunan Usaha restoran golongan tertinggi Usaha restoran golongan menengah Usaha restoran golongan terendah Usaha rumah mekan kelas A Usaha rumah mekan kelas B Usaha rumah mekan kelas C Usaha rumah mekan kelas D Usaha rumah mekan kelas Jenis Usaha Restoran Jenis Usaha Rumah Makan

2010 Jml Jml Usaha kursi




3

192

3

192

3

192

3

192

3

192

3

118

4

135

5

165

5

165

5

165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

452

12

452

12

452

12

452

12

452

38

571

39

576

41

613

43

661

48

747

108

-

110

-

112

-

118

-

118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Tabel 2.120 Pertumbuhan Wisatawan,Jumlah Pameran dan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2010-2014 Kabupaten Jember No 1

Capaian Pembangunan Jumlah kunjungan wisatawan

2010

2011

2012

2013

2014

642.056

675.324

742.297

830.237

981.741

2

Jumlah Pameran/expo

4

5

4

4

3

3

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata X 100% Jumlah total PDRB

6,7 %

6,8 %

6,9 %

7,1 %

7,13 %


150






JEMBER

Perkembangan kejadian demonstrasi di Kabupaten Bondowos tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.121 Jumlah Demo Tahun Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Jember No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1. Bidang politik

6

2

1

2

2

2. Ekonomi

-

-

2

-

4

3. Kasus pemogokan kerja

-

-

-

-

-

84

89

87

176

61

Jumlah unjuk rasa

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jember (2014)

Gambaran pelayanan perijinan di Kabupaten Jember tahun 2010 -2014 adalah sebagai berikut : Tabel 2.122 SKPD Pengelola Perijinan di Kabupaten Jember No

Jenis Perijinan

SKPD Pengelola

1

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dinas PU Cipta Karya

2

Ijin Jasa Konstruksi

Dinas PU Cipta Karya

3

Ijin Trayek

Dinas Perhubungan

4

Ijin Penggunaan Tempat Olahraga

Bagian Umum Sekretariat

5

Ijin Reklame

Dinas Pendapatan

6

Ijin Laboratorium

Dinas Kesehatan

7

Ijin Rumah Makan/Restoran Laik Sehat

Kantor Pariwisata dan Kebudayaan

8

Ijin Hotel/Motel/Penginapan


9

Ijin Panti Pijat


10 Izin Tanda Daftar Gudang

Disperindag dan ESDM

11 Izin Tanda Daftar Perusahaan


12 Izin Usaha Industri


13 Izin Tanda Daftar Industri


14 Izin Usaha Perdagangan


15 Izin Usaha Pengelolaan Pemondokan

Dinas Sosial

16 Izin Gangguan (HO)

Kantor Lingkungan Hidup dan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat


151




JEMBER

No

Jenis Perijinan

SKPD Pengelola

17 Izin Usaha Jasa Pramuwisata


18 Izin Usaha Jasa Pariwisata


19 Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata


20 Izin Usaha Penyediaan Akomodasi


21 Izin Usaha Penyediaan air Minum


22 Izin Usaha Penyediaan Angkutan Pariwisata


23 Izin Usaha Peneyediaan Sarana Wisata Tirta


24 Izin Usaha Kawasan Pariwisata


25 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum


26 Pemberian Nomor Induk Kesenian


27 Rekomendasi Seni Pertunjukan


28 Ijin Tebang

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Jember (2014)

Tabel 2.123 Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Jember Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 No.

Jenjang Pendidikan

2013

2014

1.

Tidak/ belum pernah sekolah

526.231

494.288

2.

Tidak tamat/belum tamat SD

622.718

430.624

1.044.949

917.591

4. Tamat SLTP

315.220

354.144

5. Tamat SMU/SMK

284.558

311.363

92.274

82.506

3. Tamat SD

6. Tamat Akademi/PT Jumlah

2.885.950 2.590.516


152





JEMBER

Sumberdaya manusia aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai peningkatan daya saing daerah. Pada Tahun 2013, jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 16.604 orang, dengan komposisi sebagai berikut. Tabel 2.124 Jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai Jenjang Kepangkatan Tahun 2010 – 2014

No.

Pangkat/Gol

1

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Golongan IV

6.782

7.533

7.299

7.637

7.495

2

Golongan III

6.295

5.168

4.953

4.668

4.907

3

Golongan II

4.310

4.015

3.809

3.212

2.942

4

Golongan I

1.180

1.146

1.125

1.087

1.072

Jumlah

18.657

17.862

17.186

16.604

16.416

Sumber :

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember (2014)

Terkait dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM), aparatur / pegawai Pemerintah Kabupaten Jember serta sebarannya pada jenjang struktural dan fungsional sebagai berikut.


153


JEMBER


Tabel 2.125 Perkembangan Jumlah PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2010 – 2014

No. 1

Jabatan Struktural

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1.007

1.045

990

1.077

1.123

> Eselon II a

1

1

1

1

1

> Eselon II b

27

27

27

29

29

> Eselon III a

76

79

75

81

85

> Eselon III b

119

120

108

118

124

> Eselon IV a

601

610

574

628

650

> Eselon IV b

183

208

205

220

234

5.707

5.049

4.714

4.450

4.582

2

Fungsional Umum/Staff

3

Fungsional Tertentu

11.943

11.768

11.482

11.077

10.711

> Guru dan Pengawas

10.856

10.584

10.241

9.943

9.457

> Tenaga Medis

806

943

1.012

979

1.037

> PPL Pertanian

86

142

132

40

132

> Penyuluh Keluarga Berencana

79

60

60

54

49

> Penyuluh Kehutanan

70

15

14

33

12

> Penguji Kendaraan Bermotor

12

12

11

10

12

> PPL Pertanian (Peternakan)

27

6

6

12

12

> Penyuluh Perindag

7

6

6

6

6

Jumlah

18.657

17.862

17.186

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember (2014)

154


16.604 16.416




JEMBER

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan pembangunan daerah merupakan rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Permasalahan pada Misi Pertama Capaian kinerja pembangunan daerah sebagai implementasi pencapaian

Misi

Pertama,

yaitu

Mewujudkan

Peningkatan

Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan

Terjangkau,

dilakukan

dengan

sasaran

meningkatnya

aksesibilitas pelayanan pendidikan dilakukan dengan meningkatkan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menikmati pendidikan secara luas dan merata, menjangkau seluruh lapisan dan wilayah, di berbagai strata dan

jenjang

pendidikan

sesuai

dengan

kebutuhan masyarakat dan sasaran meningkatnya aksesibilitas pelayanan meningkatkan

kesehatan cakupan

masyarakat layanan

dilaksanakan

kesehatan

dasar

dengan kepada

masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting perilaku hidup sehat. Urusan yang terkait dengan Misi Pertama adalah Pedidikan dan Kesehatan yang secara

umum pelaksanaan program dan

kegiatan pada urusan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut:


155



JEMBER

a. Urusan Kesehatan Secara umum pelaksanaan program kegiatan dalam Urusan Kesehatan tidak terdapat permasalahan yang menonjol, namun demikian masih terdapat permasalahan yang harus dicarikan jalan keluarnya diantaranya adalah :  Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana serta pengelolaan manajemen yang kurang optimal dalam pelayanan kesehatan masyarakat.  Proses

pencatatan

dan

pelaporan

yang

belum

optimal

dikarenakan keterbatasan sarana informasi serta kemampuan petugas dalam pengumpulan data sehingga tingkat validitas data masih rendah.  Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program yang ada belum dapat berjalan optimal  Belum optimalnya dukungan stakeholder dan lintas sektor terkait dalam membuat kebijakan kesehatan dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Urusan Pendidikan Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan tidak terdapat permasalahan yang berarti dan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sebagaimana disampaikan dalam uraian capaian kinerja program urusan bidang pendidikan.

156





JEMBER

Permasalahan pada Misi Kedua Masalah pada bidang kepegawaian dan aparatur pemerintah adalah,

Berbagai

kendala

dan

permasalahan

yang

kerap

menghambat kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, antara lain terkait dengan kualitas sumberdaya manusia (SDM), aparatur/pegawai Pemerintah Kabupaten Jember, yang masih relatif rendah. Capaian kinerja pembangunan daerah sebagai implementasi pencapaian Misi Kedua, yaitu Mengedepankan Partisipasi dan Menumbuh

kembangkan

Kreatifitas

Masyarakat

dalam

Pembangunan. Hal ini dilakukan dengan sasaran Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan

yang

berkualitas,

dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan dilandasi pada kecintaan kepada rakyat, keterbukaan, harmonisasi, adil dan memiliki kepastian hukum, sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menjadi wadah bagi tumbuhnya kreatifitas masyarakat di segala bidang. Urusan yang terkait dengan Misi Kedua adalah Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Kesatuan

Bangsa

Politik

Dalam

Negeri,

Penataan

Ruang,

Lingkungan Hidup, Kebudayaan, Pariwisata, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Perpustakaan.


157



JEMBER

a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2014 secara umum tidak ditemui kendala atau permasalahan yang menonjol, kesemuanya masih dalam penanganan para pelaksana dan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. b. Urusan Statistik Dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2014 secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti sehingga dapat berjalan sesuai rencana. c. Urusan Kearsipan Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kearsipan antara lain : 

Sistem administrasi dan pengembangan SDM kearsipan belum memadai



Upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis belum pernah dilaksanakan



Masyarakat sadar arsip belum terkelola dengan baik

d. Urusan Komunikasi dan Informatika Secara umum pelaksanaan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan memperhatikan

ketersediaan

dana

pembangunan.

Usaha

penyebarluasan informasi telah diusahakan semaksimal mungkin dan memperoleh tanggapan yang positif dari masyarakat dalam dan di luar Kabupaten Jember.

158





JEMBER

e. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Kurang sinergisnya hubungan antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Jember.  Kurangnya

komunikasi

dan

koordinasi

yang

mencakup

permasalahan di wilayah kabupaten Jember.  Belum tersalurkan dan terjalinnya potensi yang ada pada diri generasi

muda

bisa

menumbuhkan

stagnasi

tongkat

kepemimpinan daerah maupun nasional.  Menurunnya

tingkat

kepedulian

terhadap

lingkungan

dan

memudarnya semangat kebangsaan generasi muda terhadap bangsa dan Negara.  Kurang terjadinya komunikasi yang harmonis antara organisasi muda yang diikuti gejala perubahan sikap dan pola pikir yang positif.  Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamanan lingkungan oleh masyarakat sendiri.  Semakin

meningkatnya

potensi

penyalahgunaan

narkoba,

berkembangnya praktek prostitusi dan eksploitasi anak bawah umur.  Pengendalian

kebisingan

dan

gangguan

dari

kegiatan

masyarakat, berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban


159




JEMBER

 Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah dan kebijakan daerah lainnya sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban umum  Keterbatasan pengamanan

waktu

dan

penjadwalan

kegiatan-kegiatan

rutin

yang

padat

Kabupaten,

oleh seperti

penertiban PKL, kegiatan keagamaan, peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan dan lain-lain.  Belum seluruh anggota Satpol PP memperoleh pelatihan yang mencukupi sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keseharian di lapangan f.

Urusan Penataan Ruang Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran

2014 terdapat permasalahan yaitu Rancangan Perda RTRW belum bisa ditetapkan karena persoalan substansi kawasan pertambangan yang belum disepakati antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Kabupaten Jember. Implementasi

rencana

tata

ruang

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang, masih dihadapkan pada permasalahan utama yaitu belum terbentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. g. Urusan Perumahan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 tidak ada permasalahan yang menonjol dan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

160





JEMBER

h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, meski beberapa persoalan mengemuka namun bisa ditangani oleh SKPD yang berkepentingan. i.

Urusan Penanaman Modal Selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 tidak

mengalami permasalahan yang menonjol sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. j.

Urusan Lingkungan Hidup Dalam

pelaksanaan

program dan

kegiatan

tahun

2014,

permasalahan yang dihadapi adalah minimnya SDM/tenaga ahli yang kompeten dalam pemantauan kualitas lingkungan, di samping rendahnya peran serta masyarakat dan jumlah sekolah yang aktif dalam rangka pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup. k. Urusan Kebudayaan Selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. l. Urusan Pariwisata Dari capaian indikator kinerja utama di bidang pariwisata selama Tahun 2014 dengan sasaran yang diinginkan meningkatnya kunjungan wisatawan masih terdapat tantangan diantaranya :  Dengan daya saing destinasi wisata di Kabupaten Jember yang masih

rendah

perlu

pengembangan

sektor

pariwisata

di

Kabupaten Jember.


161



JEMBER

 Masih kurang memadainya aksesibilitas menuju destinasi wisata sehingga perlu adanya perbaikan yang ditangani dinas terkait  Kurang memadainya sarana dan prasarana di destinasi wisata sehingga perlu memprioritaskan terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut secara optimal.  Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sehingga diperlukan sosialisasi pada masyarakat di sekitar obyek wisata. m. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Selama pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2014 telah tercapai kinerja yang telah dijelaskan, namun masih ada dijumpai permasalahan-permasalahan antara lain : 

Kesadaran

masyarakat

untuk

mempunyai

dokumen

kependudukan dan catatan sipil masih perlu ditingkatkan 

Keterbatasan sarana prasarana dan jumlah SDM dalam melakukan operasional pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil



Sarana gedung / tempat pelayanan kurang memadai .

n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di samping keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2014, namun masih dijumpai permasalahan antara lain : 

Fasilitasi organisasi perempuan, khususnya yang menerima bantuan dana APBD belum didukung dengan dana operasional untuk pembinaan dan pengendaliannya

162





JEMBER



Profil gender belum ada, karena anggaran untuk penyusunan profil gender belum tersedia



Pembentukan

Gender

Vocal

Point

belum

ada,

karena

didukung

dengan

keterbatasan anggaran 

Besarnya

mobilisasi

bidang

ini

perlu

penambahan sarana dan prasarana serta personil (staff) yang mumpuni. 

Perlunya penambahan anggaran untuk petugas pendamping korban KDRT dan untuk visum korban

o. Urusan Keluarga Berencana dan Masyarakat Sejahtera Di samping keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2014, namun masih dijumpai permasalahan antara lain :  Belum ada peraturan daerah tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jember. Ke depan harus diusahakan ada, karena peraturan daerah tersebut sudah menjadi kebutuhan, apalagi UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 telah menyebutkan urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pengganti urusan KB dan Keluarga Sejahtera (UU 32 Tahun 2004).  Tidak adanya dukungan dana untuk Rapat Kerja Daerah Program KB, Rapat Koordinasi Program KB Tingkat Kecamatan dan Desa.  Tidak adanya kegiatan integratif Pelayanan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) bagi Penyuluh KB, dimana kegiatan ini sangat baik untuk menunjang Program KB, karena Penyuluh KB mempuyai data mikro keluarga dari hasil Pendataan Keluarga yang dilaksanakan secara door to door, bukan sampling.


163



JEMBER

 Tidak adanya dukungan dana untuk kegiatan integratif Penyuluh KB, yaitu kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) dll.  Kurangnya

anggaran

untuk

pembinaan

Kelompok

Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), karena belum meratanya pencapaian Kelompok UPPKS per kecamatan, dimana Kelompok UPPKS yang terdaftar pada Direktori Data Basis on Line pada Desember 2014 telah tercapai 191 kelompok (63,25%) terhadap PPM/Kontrak Kinerja Kabupaten sebesar 302. Meskipun telah melebihi PPM/Kontrak Kinerja kabupaten yang telah ditetapkan, tetapi bila dilihat dari distribusi per kecamatan, pencapaian masih sangat bervariasi, ada yang mencapai 200%, tetapi masih ada yang mencapai 0%.  Masih kurangnya honor Petugas Pembantu Program KB di Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD dalam membantu program KB, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.  Belum adanya honor kader Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS dalam membantu program KB, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.  Masih diperlukannya pembinaan kepada peserta KB Aktif, karena 65,62% peserta KB aktif masih menggunakan alat kontrasepsi non metode kontrasepsi efektif jangka panjang (MKEJ), yaitu Suntik, Pil dan Kondom.  Kurangnya jumlah Penyuluh KB, jika dibandingkan dengan jumlah desa, yaitu 1:3 (artinya: 1 Penyuluh KB membina 3 desa binaan, bahkan ada 1 kecamatan dibina oleh 1 Penyuluh KB). Idealnya adalah 1 orang Penyuluh KB melayani 1.000 PUS

164





JEMBER

(Permenpan dan RB No. 26 Tahun 2011). Sehingga kegiatan advokasi

dan

Komunikasi

Informasi

dan

Edukasi

(KIE),

penyuluhan KB dan pelayanan KB kurang maksimal.  Masih rendahnya kesertaan KB pria (khususnya Medis Operasi Pria/MOP)

dan

KB

wanita

(khususnya

Medis

Operasi

Wanita/MOW), karena promosi dan penggerakan/KIE KB pria dan

wanita

tersebut

masih

belum

optimal

dikarenakan

keterbatasan anggaran. p. Urusan Sosial Dari program dan kegiatan di atas dalam pelaksanannya berjalan kurang optimal, pembangunan kesejahteraan sosial masih belum merata dalam artian belum menjangkau daerah-daerah perdesaan atau daerah terpencil, kurang tepat sasaran (PMKS yang diberi bantuan), bantuan yang diberikan kurang maksimal, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan data base yang kurang akurat. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tersedia terbatas, dan kurangnya sumber daya manusia dalam membuat data base dan laporan-laporan lainnya mengenai Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), serta dalam melaksanakan pelayanan masalah sosial. Permasalahan yang dijumpai dalam upaya pencapaian sasaran pada urusan sosial antara lain :  Masih belum optimalnya SDM Aparatur yang memiliki dasardasar keterampilan penanganan usaha kesejahteraan sosial.  Rendahnya koordinasi antar lembaga terkait (stakeholders) dalam penanganan usaha-usaha kesejahteraan sosial.


165




JEMBER

 Profesionalisme aparatur maupun pelaku-pelaku kesejahteraan sosial, seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, Tagana dan lain sebagainya belum dioptimalkan.  Ketersediaan dana / anggaran yang dialokasikan pada SKPD yang menangani urusan sosial relatif terbatas, sehingga belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan untuk penanggulangan masalah usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember. q. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 tidak mengalami permasalahan yang menonjol dan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. r. Urusan Perpustakaan Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perpustakaan antara lain: 

Kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan belum sebanding dengan populasi jumlah penduduk Kabupaten Jember



Kualitas

pengelola

perpustakaan

dan

pustakawan

belum

kapabel

Permasalahan pada Misi Ketiga Pertumbuhan investasi di Kabupaten Jember dikategorikan tinggi, tetapi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Jember, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan

166





JEMBER

kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN ditandai dengan munculnya aspirasi buruh dengan menggelar aksi/demo buruh, Regulasi yang berkaitan dengan proyek-proyek investasi yang memerlukan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) belum optimal mengakselerasi pembangunan infrastruktur Jember. Salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia adalah infrastruktur darat (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan energi) untuk mengatasi hal tersebut perlunya komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penyediaan infrastruktur dasar tersebut. a. Urusan Perhubungan Meski terjadi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam urusan perhubungan namun belum sepenuhnya mampu melayani keinginan masyarakat sebagaimana mestinya. Kendala yang dihadapi antara lain :  Kurangnya tenaga teknis di bidang perhubungan.  Belum tersusunnya rencana induk pengembangan perhubungan serta tataran transportasi lokal.  Belum terselenggaranya survey analisa asal tujuan sebagai dasar

menentukan

titik-titik

akumulasi

perjalanan

dan

kemungkinan pengembangannya.


167



JEMBER

b. Urusan Ketenagakerjaan Dari

kegiatan-kegiatan

yang

telah

dilakukan

terdapat

beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :  Permasalahan dari kegiatan pelatihan adalah kesiapan kelompok usaha produktif dalam menjalankan usahanya yang masih kurang, terutama untuk pelaku usaha pemula atau kecil.  Untuk penempatan tenaga kerja permasalahan karena antara kualifikasi lowongan dengan pencari kerja tidak sesuai, hal ini disebabkan oleh kurangnya skill, pengalaman kerja serta kesiapan dalam memasuki dunia kerja sehingga pencari kerja tidak dapat memenuhi lowongan yang ada.  Permasalahan pada program perlindungan tenaga kerja adalah karena keterlibatan pihak ketiga yang tidak terlibat

dalam

penyelesaian, sehingga permalasahan tidak segera terselesaikan karena adanya intervensi yang cenderung mengarah pada kepentingan tertentu. c. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Selama pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2014 banyak terdapat keberhasilan namun juga ada permasalahan yang timbul.

Adapun

permasalahan-permasalahan

tersebut

adalah

sebagai berikut : 1. Permasalahan koperasi Data Data pada Bulan Desember 2014 menunjukkan bahwa dari 1.002 unit koperasi yang wajib RAT Tahun Buku 2014 yang telah melaksanakan RAT baru 300 unit koperasi dan hanya mencapai 29,94%. Angka tersebut menunjukkan bahwa cukup

168





JEMBER

banyak koperasi yang tidak aktif dan tidak memiliki kedisiplinan untuk melaksanakan agenda penting RAT dalam kehidupan koperasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:  Kurangnya

sosialisasi

dan

pendidikan

koperasi

oleh

pemerintah  Kurangnya pemahaman anggota dan pengurus tentang prinsip-prinsip koperasi  Motivasi pembentukan koperasi tidak berdasarkan kesamaan visi untuk membentuk badan usaha tetapi karena dorongan memperoleh modal dari kredit program  Rendahnya kemampuan manajerial pengurus dan lemahnya pengawasan  Kurangnya modal usaha karena rendahnya partisipasi anggota, sikap kehati-hatian bank dalam mengucurkan kredit, kurangnya agunan dan tidak teridentifikasinya potensi yang eligible oleh bank.  Belum ada sanksi tegas bagi koperasi yang belum melaksanakan RAT  Pembubaran koperasi masih sulit untuk dilaksanakan karena terkendala menyangkut masalah aset koperasi yang hakhaknya belum jelas dan timbul kendala  Belum meratanya pemberian program bantuan, baik bantuan sosial maupun dana bergulir  Minimya sistem informasi untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat


169



JEMBER

 Rendahnya SDM bagi pengurus dan kurang kesadaran dari anggota untuk melakukan transaksi 2. Permasalahan Internal Usaha Mikro dan Kecil (UKM) Permasalahan internal adalah permasalahan yang berasal dari internal UMK dan koperasi itu sendiri yang meliputi :  Lemahnya kemampuan manajemen usaha/rendahnya SDM UMKM  Belum tertibnya adaministrasi usaha  Sumber modal untuk pengembangan usaha sangat terbatas.  Tidak dapat memenuhi segala persyaratan perizinan usaha sehingga masih banyak UKM yang belum memiliki legalitas baik SIUP, TDP, NPWP maupun sertifikat jaminan.  Tidak

mampu

memenuhi

persyaratan

teknis

untuk

memperoleh pelayanan dari lembaga keuangan formal.  Pemasaran produk hanya bersifat lokal karena terbatasnya jaringan

usaha,

penggunaan

teknologi

yang

sangat

sederhana dan anggaran terbatas sehingga belum maksimal dalam mempromosikannya.  Untuk kegiatan pameran produk UKM anggaran masih sangat minim sehingga tidak semua pameran dapat diikuti.  Kualitas produk masih bersifat tradisional dan terbatas di lingkungan sendiri  Pangsa pasar masih tradisional dan terbatas di lingkungan sendiri

170





JEMBER

 Tidak semua produk yang dihasilkan usaha koperasi mempunyai label/merk terdaftar sehingga belum mampu bersaing dengan produk pabrik  Untuk kegiatan pameran produk UKM anggaran masih minim sehingga tidak semua pameran dapat diikuti Dengan kata lain permasalahan UMK dapat dirumuskan menyangkut aspek produksi, aspek teknis dan teknologi, aspek permodalan dan aspek pemasaran. Semua itu dipengaruhi oleh tingkat kemampuan SDM yang masih sangat terbatas terutama petugas lapangan. 3. Permasalahan Eksternal UMKM Permasalahan eksternal merupakan permasalahan yang berasal dari luar UMKM namun sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan usahanya meliputi :  Regulasi serta kebijakan yang kurang memihak kepada UMKM dan koperasi.  Sikap lembaga keuangan formal yang kurang tertarik terhadap UMKM dan koperasi karena dianggap usahanya kurang layak untuk dibiayai, volume kreditnya terlalu kecil, tempatnya terpencar, sulit mengenal karakter orang perorang sehingga biaya transaksi maupun resiko kreditnya dianggap terlalu tinggi.  Berbagai program pengembangan UMKM yang ada berjalan sendiri-sendiri sehingga kurang memiliki daya sinergis.  Kelembagaan UMKM yang masih lemah dan belum berfungsi secara optimal.


171




JEMBER

 Terbatasnya personil teknis bila dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada d. Urusan Pertanian Permasalahan

Urusan

Pertanian

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan urusan pertanian sebagai berikut : 

Kuantitas dan kualitas SDM aparat.



Kelembagaan petani belum mantap



Sarana dan prasarana yang belum memadai.



Terjadi penurunan kesuburan tanah.



Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan air di tingkat usaha tani.



Belum optimalnya koordinasi verifikasi dan horisontal lingkup stake holder pertanian.



Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dan rendahnya penanganan pasca panen ditingkat petani.



Rendahnya keterampilan dan pemantauan dan pengendalian OPT.



Terjadinya anomali iklim pada tahun 2012 dan dampaknya tahun 2013 yang berpengaruh besar terhadap pertanian.



Masih kurangnya penyediaan teknologi spesifik lokasi. Solusi yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut :



Peningkatan kompetensi aparat.



Pemberdayaan kelembagaan petani.



Pengadaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana



Peningkatan pemanfaatan bahan organik alami



Optimalisasi pemanfaatan lahan dan air.

172





JEMBER



Peningkatan koordinasi antar stakeholder.



Pemanfaatan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil



Pelatihan / Sekolah Lapang Pengendalian OPT



Antisipasi

dan

penanggulangan

dampak

anomali

iklim

(sosialisasi perubahan pola tanam, perbaikan teknis budidaya, dan lain-lain). e. Urusan Kehutanan Selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 tidak mengalami permasalahan yang menonjol sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. f.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam

rendahnya

pelaksanaan kesadaran

kegiatan

masyarakat

terdapat untuk

permasalahan

mendaftarkan

dan

menyampaikan ijin usaha di bidang pertambangan sehingga langkah yang ditempuh adalah inventarisasi, monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. g. Urusan

Kelautan

dan

Perikanan

Pemanfaatan

dan

pengelolaan 

Pemanfaatan dan pengelolaan potensi lestari laut cenderung turun. Hal ini disebabkan karena alat tangkap, motor, perahu dan sarana lain yang dimiliki nelayan masih tergolong kecil. Selain itu faktor iklim yang kurang baik, yaitu banyak terjadi angin dan gelombang besar menyebabkan aktifitas nelayan terganggu. Hal ini menyebabkan tejadi penurunan produksi perikanan tangkap.


173


JEMBER


Pada perikanan tangkap, tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh nelayan karena anomali iklim tidak bisa diintervensi. 

Di sisi lain, potensi perikanan budidaya di Kabupaten Jember mempunyai prospek yang baik, khususnya pada budidaya ikan air tawar. Dilihat dari luas areal mempunyai peluang untuk dikembangkan, peluang pasar cukup baik dan menjanjikan keuntungan yang cukup.



Masalah belum tergalinya potensi perikanan budidaya karena belum tertatanya aliran irigasi dengan baik, terbatasnya modal petani, penataan lingkungan kurang baik, pandangan petani mengenai usaha budidaya ikan kurang menguntungkan dan keamanan kurang kondusif. Selain itu, pengelolaannya kurang ditangani secara intensif dan kurang berorientasi bisnis.

h. UrusanTransmigrasi Permasalahan yang dihadapi adalah: 

Kesiapan alokasi penempatan transmigrasi reguler sejak krisis multi dimensi relatif sedikit sehingga tidak seimbang dengan banyaknya animo masyarakat untuk bertransmigrasi



Kurangnya informasi tentang monografi daerah penempatan Trasnmigrasi sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat



Mekanisme pelaksanaan kerjasama antar daerah di bidang transmigrasi kurang dapat mengakomodir arah minat calon transmigran secara menyeluruh.

174





JEMBER

i.

Urusan Pekerjaan Umum Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan telah berjalan

sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian masih ada permasalahan di bidang kebinamargaan, sebagai berikut : 

Curah hujan yang cukup tinggi pada Bulan Oktober hingga Desember menimbulkan beberapa ruas jalan menjadi tergenang, bahkan di beberapa titik, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan menenggelamkan ruas jalan yang ada. Seperti yang diketahui bersama, musuh utama dari perkerasan beraspal adalah air, sehingga menggenangnya air dalam waktu yang cukup lama pada permukaan jalan beraspal mengakibatkan lapisan permukaan aspal akan terangkat dan air

akan

menginterupsi

yang

ke

dalam

perkerasan

pondasi,

mengakibatkan daya dukung jalan menjadi turun. Permasalahan ini timbul beberapa diantaranya adalah tidak tersedianya saluran drainase

jalan,

ketidakmampuan

saluran

drainase

jalan

menampung volume air yang lewat, dan ketinggian berm atau bahu jalan yang lebih tinggi dari pada ketinggian permukaan jalan sehingga air tidak dapat mengalir ke saluran. 

Ketidakmampuan perkerasan jalan yang ada memikul beban tonase kendaraan berat yang melebihi dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam kelas jalan. Tonase kendaraan berat yang melebihi kapasitas jalan ini dapat merusak kondisi pondasi jalan yang ada, yang biasanya menimbulkan jenis kerusakan permukaan jalan seperti amblas, alur, bahkan hingga lubang. Penanganan

dengan

menutup

kerusakan

melalui

lapis

permukaan tidak akan menyelesaikan masalah yang ada.


175



JEMBER

Kelebihan tonnase ini terjadi dikarenakan beberapa hal antara lain tidak tersedianya terminal bongkar muat barang di lokasilokasi tertentu, minimnya fasilitas jembatan timbang yang ada di Kabupaten Jember menyebabkan minimnya kontrol dari instansi terkait lalu lintas angkutan jalan, dan yang terakhir adalah minimnya rambu kelas jalan sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran tonase kurang begitu mengena. 

Manajemen pemeliharaan jalan yang kurang tepat sasaran menyebabkan target pemeliharaan jalan kurang terpenuhi. Kondisi ini mengakibatkan kondisi perkerasan yang tidak tertangani akan semakin rusak.

j.

Urusan Ketahanan Pangan Selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 tidak

mengalami permasalahan yang berati. Namun demikian, beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian diantaranya :  Kuantitas dan Kualitas SDM Aparat  Kelembagaan petani belum mantap  Sarana dan prasarana yang belum memadai  Terjadi penurunan kesuburan tanah  Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan air di tingkat usaha tani  Belum optimalnya koordinasi verifikasi dan horisontal  Masih

tingginya

tingkat

kehilangan

hasil

dan

rendahnya

penanganan pasca panen di tingkat petani  Rendahnya keterampilan dan pemantauan dan pengendalian OPT

176





JEMBER

 Terjadinya anomali iklim dan dampaknya yang berpengaruh besar terhadap pertanian  Masih kurangnya penyediaan teknologi spesifik lokasi  Pembagian raskin yang tidak sesuai dengan petunjuk sebesar 15 kg/bulan/RTS-PM,

kenyataan

yang

terjadi

di

tingkat

desa/kelurahan adalah raskin dibagi secara merata sehingga penerima raskin tidak sesuai dengan data by name by address sebagai nama data yang dikeluarkan oleh TNP2K dan setiap RTS-PM mendapat alokasi kurang dari 15 kg.  Kuota pupuk bersubsidi lebih rendah dibandingkan RDKK sehingga menimbulkan kekurangan pupuk di tingkat petani dan pembagian alokasi pupuk per kecamatan yang kurang tepat, sehingga terdapat beberapa kecamatan yang kekurangan pupuk sedangkan kecamatan lainnya masih terdapat kelebihan pupuk k. Urusan Industri Selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. l. Urusan Perdagangan Selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.


177


JEMBER

178



BAB III – RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH


DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

JEMBER

BAB III.

3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi pasca krisis Asia tahun 1997/1998 telah meningkatkan kekuatan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, ekonomi tumbuh rata-rata hampir 6 persen per tahun. Secara fundamental, perekonomian nasional kokoh menghadapi berbagai tekanan dari krisis global. Ekonomi tumbuh 4,6 persen ketika terjadi Krisis Keuangan Lehman Brothers pada tahun 2009, dan masih tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2013, meskipun pada tahun 2009 banyak negara mengalami kontraksi sebagai akibat terjadinya krisis keuangan dan resesi global. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh sektor tersier yang dalam lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 7,4 persen, diikuti sektor sekunder yang tumbuh rata-rata 4,3 persen dengan rata-rata pertumbuhan sektor industri sebesar 4,9 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir ditopang oleh investasi dan ekspor yang masing-masing tumbuh dengan rata-rata 6,9 persen dan 5,3 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir telah mendorong perluasan kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil diturunkan dari 7,4 persen pada


179




JEMBER

tahun 2010 menjadi 5,9 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang disertai pelaksanaan kebijakan afirmatif dalam lima tahun terakhir telah menurunkan tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 32,5 juta orang pada tahun 2009 menjadi 27,7 juta orang pada bulan September tahun 2014. Tingkat kemiskinan turun dari 14,1 persen menjadi 10,96 persen pada periode yang sama. Kemajuan

dalam

pertumbuhan

ekonomi

ditopang

oleh

stabilitas yang terjaga. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman. Nilai tukar meskipun cenderung terdepresiasi, pergerakannya masih dalam taraf yang wajar. Defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen. Meskipun dalam satu dekade terakhir menunjukkan kinerja yang

cukup

baik,

tekanan

dari

ekonomi

global

terhadap

perekonomian Indonesia tetap berat. Krisis ekonomi global dan lambatnya pemulihan yang terjadi telah memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya mencapai 5,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang besarnya 6,3 persen pada tahun 2012 dan 6,5 persen tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013, ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Walaupun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu tumbuh sebesar 5,3

persen

(sama

dengan

pertumbuhan

2012).

Konsumsi

masyarakat berhasil dijaga dengan upaya pemerintah melalui program BLSM untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, serta

180





JEMBER

kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menstabilkan harga sehingga inflasi kembali normal sampai dengan akhir 2013. Pertumbuhan konsumsi juga didorong oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 4,9 persen dibanding tahun 2012 yang besarnya 1,3 persen. Sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor hanya tumbuh 1,2 persen pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 (6,7 persen).

3.1.1 KONDISI

EKONOMI

DAERAH

TAHUN

2014

DAN

PERKIRAAN TAHUN 2015 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tidak berbeda jauh dengan yang terjadi pada level nasional maupun regional Jawa Timur. Secara absolut terjadi peningkatan nilai tambah di semua sektor baik menurut harga konstan maupun harga berlaku, seluruh sektor ekonomi juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor konstruksi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu lebih dari 10%. Pertumbuhan terendah dialami sektor pertanian. Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember tahun 2013 menurut harga berlaku adalah sebesar 36,87 trilyun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 14,16 trilyun rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Jember tahun 2013 adalah sebesar 6,90% dibandingkan tahun 2012.


181




JEMBER

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2009 – 2013 Tahun

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1. PDRB Kab. Jember Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar)

22.609,24

25.285,25

28.389,36

32.167,44

36.875,27

Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)

10.891,61

11.550,55

12.359,52

13.250,98

14.165,90

5,55

6,05

7,00

7,21

6,90

Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Ribu)

9.712,05

10.815,33

12.065,05

13.587,19

15.484,70

Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Ribu)

4.678,61

4.940,55

5.252,61

5.597,08

5.948,56

5,72

5,46

4,93

5,69

7,23

2.327.957

2.337.909

2.353.025

2.367.482

2.381.400

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (%) 3. PDRB per Kapita

4. Inflasi 5. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

Beberapa tekanan, gejolak dan stimulus ekonomi yang terjadi dan

ikut

mewarnai

pembentukan

pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten Jember di tahun 2013 antara lain adalah : Pertama, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,21% di tahun 2012, maka pendapatan masyarakat meningkat sehingga akan mendorong permintaan konsumsi masyarakat menjadi lebih kuat serta menciptakan permintaan baru bagi barang dan jasa. Kedua, ada kekuatan belanja pemerintah dalam anggaran belanja daerah 2013 sebesar 2,76 trilyun rupiah. Penggunaan anggaran daerah yang diprioritaskan untuk membangun proyekproyek infrastruktur, disinyalir memberikan dampak positif bagi perekonomian. Ketiga, terjadi penurunan volume dan nilai ekspor di tahun 2013, seperti yang dilaporkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember, total nilai ekspor hanya mencapai 5,529 milyar dollar (tahun 2012 mencapai 5,539 milyar dollar).

182





JEMBER

Di

sisi

lain,

faktor

cuaca

menyebabkan

perlambatan

pertumbuhan di tahun 2013. Hal ini memaksa beberapa komoditas bahan makanan mengalami penurunan produksi seperti produksi padi dan jagung. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, sebanyak 56,35% penduduk Kabupaten Jember merupakan penduduk perdesaan dan sisanya sebesar 43,65% adalah penduduk perkotaan. Lebih lanjut masih menurut data hasil Sensus Penduduk 2010 dari seluruh penduduk yang bekerja (usia 15 tahun ke atas) sebanyak 51,89% bekerja

di

sektor

pertanian,

16,59%

bekerja

pada

sektor

perdagangan dan 5,20% bekerja di sektor industri pengolahan. Sehingga tidak mengherankan apabila sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan

merupakan

the

main

driving

sector

bagi

roda

perekonomian di Kabupaten Jember. Andil ketiga sektor tersebut dalam pembentukan nilai tambah di Kabupaten Jember mencapai 73,02%.


183




JEMBER

Tabel 3.2 Distribusi Persentase PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Jember Tahun 2000 dan 2013 No

Lapangan Usaha

2000

2013

1

Pertanian

43,26

34,25

2


3,71

2,65

3

Industri Pengolahan

11,06

11,06

4


0,73

0,84

5

Bangunan

2,02

2,52

6


20,71

27,71

7


4,13

4,65

8


4,65

5,51

9

Jasa-jasa

9,73

10,81

Tabel 3.2 menunjukkan peranan masing masing sektor dalam pembentukan nilai tambah total di Kabupaten Jember dalam kurun waktu yang berbeda, terpaut lebih dari satu dasawarsa, yaitu tahun 2000 dibandingkan dengan tahun 2013. Terlihat jelas untuk sektor primer terjadi penurunan peranan/kontribusi terhadap pembentukan nilai PDRB, seperti sektor pertanian andil sektor ini mencapai 43,26% di tahun 2000, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2013, yaitu hanya sebesar 34,25%. Sektor pertambangan dan penggalian pun mengalami hal yang sama. Kemudian sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan,

sektor

listrik,

gas

dan

air

bersih

dan

sektor

bangunan/konstruksi mengalami peningkatan kontribusi walaupun tidak terlalu besar, bahkan sektor industri pengolahan tercatat statis yaitu peranan sektor ini tetap sebesar 11,06%.

184





JEMBER

Selanjutnya sektor tersier, kontribusi terhadap pembentukan nilai PDRB yang terbentuk di Kabupaten Jember tahun 2000 hanya sebesar 39,22%, dan kini 13 tahun sesudahnya, sektor tersier mampu memberikan dukungan terhadap total nilai tambah/PDRB mencapai 48,68%. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak mendapat campur tangan Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini dikarenakan sektor pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Namun mengapa peranan sektor pertanian mengalami penurunan di Kabupaten Jember selama 2000 – 2013 yaitu dari 43,26% di tahun 2000 menjadi 34,25% di tahun 2013. Harap dipahami secara absolut besaran nilai tambah sektor pertanian selalu mengalami kenaikan yaitu dari 3,05 trilyun rupiah di tahun 2000 menjadi 12,62 trilyun rupiah di tahun 2013, terjadi kenaikan hampir empat kali lipat. Penurunan peranan sektor pertanian lebih disebabkan oleh percepatan output sektor sekunder dan tersier yang lebih dinamis sehingga menghasilkan nilai tambah yang bagaikan deret ukur pada tiap tahunnya. Kenaikan sektor sekunder dan tersier tentunya dikarenakan sektor pertanian yang kian tangguh dan mantap. Namun diakui terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian juga ikut memberikan andil penurunan peranan sektor pertanian terhadap penciptaan nilai tambah, walaupun kecil pengaruhnya. Demikian

pula

sektor

pertambangan

dan

penggalian,

walalupun secara absolut nilainya selalu meningkat namun sektor ini


185


BAB III – RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

JEMBER

sangat terpengaruh oleh kesediaan alam dalam memberikan resourcenya dan kenaikan permintaan akan sektor ini terbatas. Jadi tidak mengherankan apabila kelincahan sektor pertambangan dan penggalian dengan mudah dilewati oleh sektor sekunder dan tersier. Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, di samping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar, sektor ini juga dapat dilakukan ekspansi secara cepat. Hal ini terlihat proporsi sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB. Begitupun sektor indusri pengolahan di Kabupaten Jember sebagian besar merupakan golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jember, selain karena pelaku ekonominya adalah masyarakat lokal, kegiatan UMKM juga menggunakan bahan baku lokal, tenaga kerja yang dipakai juga tenaga kerja lokal dan hasil produksinya banyak dikonsumsi masyarakat. Selain itu, semakin banyak kegiatan UMKM yang produksinya berorientasi ekspor, sehingga dinamika UMKM mampu menggeliatkan perekonomian daerah. Fenomena menarik terlihat pada sektor industri pengolahan, kontribusi sektor ini paling stabil selama 13 tahun terakhir yaitu sebesar 11,06%. Apabila kita telusuri lebih mendalam peranan sektor ini paling lemah terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 10,48% dan kontribusi terkuat terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 11,25%. Hal ini menunjukkan sektor UMKM sebagai tulang punggung sektor

186

industri pengolahan di Kabupaten Jember





JEMBER

merupakan sektor yang tangguh dan eksis dalam kurun waktu 13 tahun pengamatan. Tabel 3.3 Besaran PDRB Masing-Masing Sektor di Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2013 (Milyar Rupiah) No.

Tahun

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

2013

9.142,87

9.796,54

10.633,46

11.416,10

12.629,39

654,80

724,77

789,08

875,87

977,10

1

Pertanian

2


3

Industri Pengolahan

2.403,77

2.708,96

3.069,57

3.558,63

4.079,66

4


187,41

216,72

241,56

271,55

311,07

5

Bangunan

499,00

576,05

669,87

760,44

927,86

6


5.351,32

6.200,10

7.145,25

8.555,15

10.218,27

7

Pengangkutan dan Komunikasi

988,98

1.147,67

1.319,62

1.480,51

1.714,73

8

Keuangan, Persewaan & Jasa Perush

1.117,20

1.309,42

1.505,08

1.748,17

2.032,77

9

Jasa-Jasa Kabupaten Jember

2.263,89

2.605,02

3.015,89

3.501,02

3.984,42

22.609,24

25.285,25

28.389,38

32.167,44

36.875,27

Kemudian peranan sektor infrastruktur, yaitu sektor listrik, gas dan air dan sektor bangunan tidak lebih dari 2,52%. Namun jangan disepelekan keberadaan dua sektor ini penting bagi perkembangan sektor industri, perdagangan dan sektor jasa jasa. Semakin baik dan layak infrastruktur suatu daerah, maka semakin tertarik seorang investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Selanjutnya, pada tabel 3.2, peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran selama lima tahun terakhir menunjukkan penguatan dan eksistensinya sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar

kedua

setelah

sektor

pertanian.

Hal

ini

tidaklah

mengherankan karena di kawasan tapal kuda Jawa Timur, Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang maju dan lengkap


187




JEMBER

dengan infrastruktur yang bertaraf nasional, baik infrastruktur pendidikan, keuangan dan lainnya. Kota jember juga terkenal sebagai kota perdagangan di kawasan timur Jawa Timur. Tercatat kontribusi sektor ini mencapai 24,52% di tahun 2010, kemudian naik menjadi 25,17% di tahun 2011, meningkat menjadi 26,60% di tahun 2012 dan terakhir peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam pembentukan total nilai tambah di Kabupaten Jember adalah sebesar 27,71%. Kini akses untuk memperoleh informasi semakin mudah, baik secara visual, audio maupun audio visual, infromasi dapat dikirim dan sampai secara realtime, tidak memerlukan delay waktu yang panjang. Berbagai gadget plus kemudahannya juga sudah dinikmati bahkan sampai kalangan menengah kebawah. Ditambah semakin terjangkaunya

biaya

untuk

akses

informasi

melalui

internet

menjadikan sub sektor komunikasi menjadi syarat yang penting bagi lancarnya perekonomian suatu daerah dan arus perdagangan yang lebih signifikan. Kemudahan komunikasi pula yang menyebabkan subsektor angkutan mengalami kepastian dalam berbisnis dan memperoleh profit yang lebih signifikan. Karena informasi yang lancar tentunya kan mengurangi kerugian dalam proses distribusi suatu barang. Hubungan sektor angkutan dan komunikasi dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah saling menguatkan, simbiosis

mutualisme.

Peranan

Sektor

Pengangkutan

dan

Komunikasi di Kabupaten Jember tahun 2013 sebesar 4,65%. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memiliki kontribusi sebesar 5,51% terhadap pembentukan nilai PDRB di

188





JEMBER

Kabupaten Jember tahun 2013. Sedangkan Sektor Jasa-Jasa memiliki andil sebesar 10,81% terhadap total nilai tambah yang terbentuk di Kabupaten jember tahun 2013. Tabel 3.4 Peranan Perekonomian Masing-Masing Sektor di Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku 2009 – 2013 Tahun

Sektor

2009

Pertanian

2010

2011

2012

2013

40,44

38,74

37,46

35,49

34,25

2,90

2,87

2,78

2,72

2,65

10,63

10,71

10,81

11,06

11,06

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,83

0,86

0,85

0,84

0,84

Bangunan / Konstruksi

2,21

2,28

2,36

2,36

2,52

23,67

24,52

25,17

26,60

27,71


4,37

4,54

4,65

4,60

4,65

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

4,94

5,18

5,30

5,43

5,51

10,01

10,30

10,62

10,88

10,81

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Jasa-jasa PDRB

Pertumbuhan

ekonomi

memiliki

arti

penting

bagi

keberlangsungan dan keberhasilan sebuah daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai suatu indikator yang penting untuk mengevaluasi pembangunan yang telah dicapai, dan berguna untuk menentukan kebijakan strategis apa yang akan digunakan di masa datang. Berhasil atau tidaknya program-program pembangunan suatu daerah

sering

dinilai

berdasarkan

tinggi-rendahnya

tingkat

pertumbuhan ekonominya, dan hal ini sudah terlanjur diyakini serta


189




JEMBER

diterapkan secara luas. Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia saat ini. Tabel 3.5 Sumbangan Pertumbuhan Masing-Masing Sektor terhadap Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2013 Pertumbuhan Ekonomi

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

Sumbangan Pertumbuhan 2013

2010

2011

2012

2013

Pertanian

4,28

3,63

4,51

4,05

1,71

1,41

1,71

1,53


7,14

4,29

4,21

6,58

0,21

0,13

0,13

0,21

Industri Pengolahan

6,81

8,39

6,46

7,26

0,75

0,89

0,65

0,76


6,42

7,11

6,02

6,30

0,06

0,07

0,06

0,05

Bangunan

6,92

8,47

8,64

11,79

0,14

0,17

0,17

0,26


7,32

10,66

11,68

10,98

1,68

2,56

2,92

2,75


7,90

9,93

8,20

8,01

0,35

0,45

0,41

0,37

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

7,40

8,76

9,36

6,36

0,40

0,44

0,47

0,35

Jasa-Jasa

7,46

8,87

6,89

5,96

0,75

0,88

0,69

0,60

6,05

7,00

7,21

6,90

6,05

7,00

7,21

6,90

PDRB

Pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir secara umum di Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 6,05% pada tahun 2010, meningkat menjadi 7,00% di tahun 2011 dan naik lagi sebesar 7,21% di tahun 2012 dan terakhir tumbuh sebesar 6,90%. Untuk tahun 2013, pertumbuhan positif terjadi pada semua sektor/lapangan usaha. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, adalah sektor bangunan/konstruksi sebesar 11,79%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,98% dan sektor Angkutan

190

dan

Komunikasi

sebesar


8,01%.

Sementara

itu




JEMBER

pertumbuhan yang terendah dialami oleh sektor pertanian sebesar 4,05% dan sektor jasa jasa sebesar 5,96%. Apabila dilihat dari sumbangan pertumbuhan masing-masing sektor, sektor-sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel & restoran sebesar 2,75%, sektor pertanian sebesar 1,53%, sedangkan sektor yang sumbangan pertumbuhannya terkecil adalah sektor listrik, dan air bersih sebesar 0,05%. Terlihat jelas dari tabel 3.4 bahwa selama kurun waktu empat tahun

terakhir

kecenderungan

pola

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten Jember terus membaik, terutama mulai tahun 2010 – 2012, membentuk linier progresif, namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan artinya tetap tumbuh positif namun tidak sebesar tahun sebelumnya. Hal ini dipicu melemahnya nilai tukar rupiah dan keputusan pemerintah mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per tanggal 22 Juni 2013. Hal ini juga menyebabkan kenaikan inflasi pada tahun kalender 2013 di Jember sebesar 7,21%. Namun pemerintah pusat langsung bergerak cepat meluncurkan empat paket kebijakan ekonomi yaitu di dalamnya ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat atas produk pangan terutama mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi pertanian, di lapangan masih terkendala banyak hambatan yang sering dijumpai. Dari sekian banyak hambatan ada yang dapat ditangani melalui introduksi teknologi, yaitu suatu cara mengubah dan mengendalikannya dengan teknik rekayasa tertentu, tetapi


191



JEMBER


adapula yang sangat sulit ditangani terutama yang berkaitan dengan kejadian fenomena alam, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim meliputi perubahan suhu udara, kelembaban udara, curah hujan dan radiasi sinar matahari serta perubahan kondisi tanah yang akhirnya sangat besar implikasinya terhadap masa pertumbuhan, hasil produksi ataupun mutu hasil akhir tanaman pangan yang dihasilkan. Menurut catatan Dinas Pertanian Kabupaten Jember pada tahun 2013 beberapa komoditas tanaman pangan mengalami penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya seperti tanaman padi yang berproduksi sebanyak 930.027 ton (tahun lalu sebanyak 970.096 ton), tanaman jagung produksi sebanyak 384.896 ton (tahun 2012 sebanyak 411.853 ton) dan beberpa tanaman lain. Untuk tanaman sayur sayuran dan buah buahan cenderung mengalami kenaikan. Dari subsektor perkebunan terpantau dua jenis tanaman tembakau juga mengalami penurunan produksi. Kombinasi naik turunnya produksi dari subsektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 4,05% pada tahun 2013. Sebagai komponen sektor primer, sektor penggalian juga berperan sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur (misalnya industri bahan galian non logam) dan sektor bangunan. Naiknya permintaan dari kedua sektor tersebut mengangkat pertumbuhan sektor penggalian walaupun secara alamiah bahan baku di sektor ini semakin berkurang. Pada tahun 2013 sektor penggalian masih mampu tumbuh sebesar 6,58%.

192





JEMBER

Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mendapat angin segar untuk terus mengembangkan produk usahanya, sebagaimana salah satu kesepakatan pertemuan para menteri koperasi/UKM dari anggota APEC, dalam pertemuan tingkat menteri-menteri UKM seAsia Pasifik ke-20 pada 2-7 September 2013 di Nusa Dua Bali. Negara negara yang tergabung dalam APEC sepakat untuk mendorong pelaku UKM agar bisa meningkatkan arus ekspor-impor dari dan ke negara artinya sebagai konsekuensi dari integrasi ekonomi, teah terbuka peluang cukup lebar untuk melakukan penetrasi pasar, baik bagi pelaku UKM termasuk dari Indonesia ke Negara lainnya atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat sebagian besar pelaku ekonomi pada sektor industri pengolahan tergolong kategori Usaha Kecil dan Menengah yang masih membutuhkan bimbingan dan proteksi dari pemerintah. Sehingga keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan dapat terjaga dengan baik, adapun besaran pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan adalah sebesar 7,26% pada tahun 2013.


193



JEMBER

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Jember Tahun 2013

Sektor listrik, gas dan air bersih mengalami pertumbuhan sebesar 6,30%. Hal ini dikarenakan selain terjadi kenaikan jumlah pelanggan listrik yaitu dari 469.858 pelanggan di tahun 2012 menjadi 528.057 pelanggan di tahun 2013, listrik yang dibangkitkan juga mengalami peningkatan yaitu dari 718.682,78 ribu kwh di tahun 2012 menjadi 792.921,85 ribu kwh di tahun 2013. Demikian pula untuk subsektor air bersih, terjadi kenaikan produksi air minum, yaitu dari 8.531 ribu m3 di tahun 2012 menjadi 8.683 ribu m3 di tahun 2013. Sektor

bangunan

adalah

satu-satu

sektor

yang

pertumbuhannya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan besarannya sangat signifikan. Pertumbuhan sektor bangunan pada tahun 2010 sebesar 6,92%, kemudian bergerak naik di tahun 2011 yaitu sebesar 8,47%, tumbuh sebesar 8,64% di tahun 2012 dan

194





JEMBER

terakhir tumbuh sebesar 11,79% di tahun 2013. Sektor bangunan adalah sektor yang mencakup kegiatan pembangunan fisik baik berupa gedung, jalan, jembatan, jaringan iriagasi dan kontruksi lainnya. Sektor bangunan dapat disebut sebagai leading sector atau sektor pendahulu yang harus disiapkan dan disediakan untuk memberikan dukungan bagi pembangunan kegiatan sektor sektor lainnya. Pembangunan jaringan jembatan

dan

pembangunan

irigasi, perbaikan jalan dan ruko,

diharapkan

dapat

meningkatkan/mempercepat distribusi barang dari produsen ke konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dua sektor yang nantinya bersinggungan langsung dan mudah tergoyang oleh gelombang globalisasi adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Dalam era globalisasi ekonomi, terintegrasinya proses kegiatan ekonomi dan perdagangan menjadi satu keniscayaan yang tak dapat dihindari. Globalisasi perekonomian dapat diibaratkan pisau bermata dua, di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke luar negeri, sebaliknya juga membuka peluang membanjirnya produkproduk impor ke dalam pasar domestik, yang apabila tidak disikapi dengan tepat akan dapat menggangu stabilitas perekonomian. Sangat disayangkan nilai ekspor komoditas-komoditas yang berasal dari Kabupaten Jember mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, memang penurunannya hanya sedikit yaitu sebesar 0,19%, adapun total nilai ekspor di tahun 2013 sebesar 5,529 milyar dollar. Sumbangan nilai ekspor tersebut mampu mendorong


195



JEMBER


subsektor perdagangan untuk tetap tumbuh sebesar 11,10% di tahun 2013. Beberapa alasan kaum pendatang atau wisatawan menginap di hotel adalah untuk melakukan perjalanan bisnis dan atau sekedar wisata/refreshing menikmati keindahan Kota Jember. Ramainya volume perdagangan, utamanya perdagangan antar kota, antar propinsi dapat terekam dari semakin tingginya tingkat hunian di hotel, losmen penginapan atau sejenisnya. Pada tahun 2013 subsektor hotel mampu tumbuh hingga 9,12%. Suatu besaran yang membanggakan tentunya. Begitu pula subsektor restoran mampu tumbuh hingga 10,29%, suatu cerminan dari membaiknya daya beli masyarakat. Fenomena diatas menyebabkan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 10,98% di tahun 2013. Sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2013 tumbuh sebesar 8,01%. Hal ini didukung oleh tumbuhnya beberapa usaha baru di bidang jasa angkutan travel, jasa angkutan barang dan agen biro jasa perjalanan seperti biro jasa penjualan tiket pesawat secara online untuk di sektor angkutan dan semakin banyaknya pengguna jasa telekomunikasi yang menjangkau sampai ke pelosok perdesaan baik yang fixed phone sampai penggunaan telepon selular. Sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 6,36% di tahun 2013. Hal ini didukung oleh semakin membaiknya fungsi intermediasi perbankan yaitu menyalurkan dana dari deposan kepada dunia usaha atau sektor riil. Selain itu meningkatnya kuantitas kredit yang dilepas, nilai kredit yang dikucurkan ke masyarakat serta jumlah nasabah yang terus

196





JEMBER

bertambah tiap bulannya pada PT.Pegadaian, ikut mendongkrak subsektor lembaga keuangan bukan bank tumbuh dan berkembang. Pada tahun 2013 sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 5,96%. Dua subsektor di dalamnya juga mengalami kenaikan. Subsektor jasa pemerintahan umum tumbuh sebesar 5,10%, hal ini terlihat dari naiknya belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan lainnya yang dikeluarkan pemerintah. Dan subsektor jasa swasta, yang meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi dan jasa perorangan dan rumahtangga mengalami pertumbuhan sebesar 6,81%. Salah satu komponen dalam pendapatan regional yang selalu dilakukan penghitungannya adalah “pendapatan per kapita” yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai pendapatan nasional bruto/ pendapatan domestik bruto pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut.


197




JEMBER

Gambar 3.2 Pendapatan Regional Perkapita dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan’00 Tahun 2009 – 2013 (Ribu Rupiah)

Dalam

menghitung pendapatan

perkapita, dua macam

penghitungan dapat dilakukan yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Penghitungan menurut harga berlaku penting untuk memberi gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk suatu

daerah

itu

membeli

barang

(kemampuan

daya

beli

masyarakat). Data ini juga penting sebagai bahan perbandingan dalam menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Data pendapatan perkapita menurut harga konstan perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran mengalami

disuatu

daerah.

pertambahan

Suatu

kemakmuran

perkapita riil terus meningkat.

198


masyarakat apabila

dipandang pendapatan




JEMBER

Pada tahun 2013 Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB adhb) Kabupaten Jember sebesar Rp. 36,87 trilliun rupiah. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 14,64%, karena pada tahun sebelumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 32,16 trilliun rupiah. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 2.381.400 jiwa sebagai faktor pembagi nilai PDRB di atas, maka dapat diketahui besarnya PDRB per kapita menurut harga berlaku tahun 2013 sebesar Rp. 15.484.700 rupiah. Apabila kita lihat Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 (faktor kenaikan harga telah dihilangkan) maka terjadi peningkatan sebesar 6,90%, yaitu dari 13,25 trilliun rupiah di tahun 2012 meningkat menjadi 14,16 trilliun rupiah pada tahun 2013. Kemudian besarnya PDRB perkapita tahun 2013 menurut harga konstan menjadi Rp. 5.948.560 dengan pertumbuhan sebesar 6,28% dibanding tahun 2012 dengan PDRB perkapita sebesar Rp.5.597.080. Perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit yang disajikan dalam bentuk tabel inflasi dari PDRB Kabupaten Jember. Peningkatan indeks harga implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa, dan sebaliknya penurunan indeks harga implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perubahan itu sebenarnya adalah inflasi yang didapatkan dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian.


199



JEMBER


Gambar 3.3 memberikan gambaran perbandingan perubahan harga barang/jasa atau inflasi dari perubahan IHK dengan perubahan Indeks Harga Implisit dari tahun 2003 – 2013, disini disajikan gambar inflasi hasil olahan IHK Kabupaten Jember dengan Indeks implisit PDRB Kabupaten Jember. Gambar 3.3 Perbandingan Inflasi Kabupaten Jember dari IHK dan Indeks Implsit PDRB Tahun 2003 – 2013

Pada periode 2003 – 2004, tercatat inflasi yang diperoleh dari indeks implicit PDRB lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi IHK Kabupaten Jember. Akibat kenaikan harga BBM pada tahun 2005, inflasi IHK Kabupaten Jember melejit menjadi sebesar 16,86% melebihi indeks implisit PDRB. Efek pengaruh harga pada inflasi IHK mulai menurun sehingga hanya mencapai 6,84% di tahun 2006 berbanding terbalik dengan indeks implisit masih lebih tinggi yaitu

200





JEMBER

sebesar 9,09%. Pada periode 2008-2013 perbedaan antara inflasi IHK Kabupaten Jember dengan indeks implisit tidak terlalu jauh. Perbedaan ini terjadi terutama akibat adanya perbedaan jumlah jenis barang dan jasa yang dicakup sebagai komponen pembentuk indeks harga. Pada tahun 2013 posisi pergerakan indeks implisit PDRB dengan indeks harga konsumen semakin berhimpit. Seperti terlihat pada gambar 3.3 di atas indeks implisit PDRB mencapai 7,23% sedangkan indeks harga konsumen atau inflasi mencapai 7,21%, atau terpaut 0,02% saja. Lebih detailnya, pada tahun 2013 sektor yang masih mengalami inflasi tertinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9,33%, disusul ditempat kedua oleh sektor bangunan sebesar 9,14%, di tempat ketiga adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan inflasi sebesar 7,77%. Inflasi terendah dialami oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 4,67%.


201




JEMBER

3.1.2 TANTANGAN

DAN

PROSPEK

PEREKONOMIAN

DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 Dalam periode tahun 2015-2019, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong Bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk itu, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah. Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, industriindustri (berdasarkan PDB dengan tahun dasar 2010, sebutan sektor diubah menjadi industri) strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulataan

energi

pengolahan

dan

serta

upaya

pariwisata.

untuk

mendorong

Langkah-langkah

tersebut

industri akan

didukung dengan upaya perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang

oleh

kebijakan

fiskal

dan

moneter

yang

efektif.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

202





JEMBER

Transformasi berkelanjutan

ini

ekonomi menjadi

melalui

kunci

industrialisasi

keberhasilan

yang

pembangunan

nasional. Kesemuanya ini digambarkan dalam prospek ekonomi 2015-2019 yang diperkirakan akan dapat tercapai dengan asumsi : (1) Perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) Tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi pada periode tahun 2015-2019; serta (3) Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana. Dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016, menjadi 7,1 persen pada tahun 2017, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp. 47,8 Juta (USD 3.918,3) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp. 72,2 Juta (USD 6.018,1) pada tahun 2019.


203




JEMBER

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan‐kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang‐undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Terkait

dengan

manajemen

keuangan

daerah,

dalam

perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada

dua

hal

krusial

yang

mendesak

untuk

dikelola

dan

dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah

Daerah.

Kedua,

pengelolaan

aset‐aset

daerah.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

204





JEMBER

3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Pendapatan daerah menurut Undang‐Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain‐lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.


205



JEMBER

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan

daerah

sesuai

dengan

peraturan

perundang‐undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah,

retribusi

daerah,

hasil

pengelolaan

kekayaan

yang

dipisahkan serta lain‐lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain‐lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

206





JEMBER

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2013 – 2017 No

1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.

Uraian

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Pengesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya Dana Bagi Hasil Retribusi JUMLAH PENDAPATAN

Jumlah Realisasi Th 2013

Realisasi Th 2014

Proyeksi Th 2015

Proyeksi Th 2016

Proyeksi Th 2017

303.845.078.814,50

441.529.160.000

500.000.511.701,70

521.420.000.000,00

609.610.000.000,00

94.961.476.801,05 42.739.010.374,00

116.578.560.000 62.592.170.000

153.955.206.420,00 252.876.695.414,43

146.269.730.943,26 55.289.538.605,37

171.008.957.616,36 64.640.895.303,63

11.411.667.411,06

8.591.230.000

22.234.876.127,69

8.962.612.998,75

10.478.498.159,20

157.237.085.835,25

253.767.200.000

70.933.733.739,58

310.898.117.452,62

363.481.648.920,82

1.588.807.380.759,00

1.746.847.370.000

2.053.542.724.500,00

1.892.000.000.000,00

2.044.400.000.000,00

96.792.508.759,00

119.173.770.000

136.689.637.000,00

105.542.790.970,13

114.044.229.312,54

1.417.603.982.00,00 74.410.890.000,00

1.539.722.510.000 87.951.090.000

1.755.541.402.000,00 161.311.685.500,00

1.689.926.271.275,77 96.530.937.754,10

1.826.049.296.509,61 104.306.474.177,85

456.693.580.608,00

610.159.170.000

480.774.247.000,00

486.150.000.000,00

501.200.000.000,00

0,00 0,00

1.427.030.000 0,00

1.098.428.847 0,00

1.110.710.874,24 0,00

1.145.095.732,12 0,00

89.183.240.608,00

170.864.410.000

109.051.271.536

110.270.622.829,62

113.684.328.216,00

345.448.180.000,00

414.816.350.000

347.972.707.715

351.863.547.000,33

362.756.370.989,54

22..602.160.000,00

22.707.570.000

22.484.874.794

22.736.288.287,43

23.440.147.464,07

0,00

343.810.000

166.964.108

168.831.008,38

174.057.598,28

2.378.624.220.186,00

2.798.535.700.000,00

3.034.317.483.201,70

3.155.210.000.000,00

3.155.210.000.000,00


207




JEMBER

Berdasarkan data kurun waktu 2013‐2016 dan target 2017, penerimaan

pendapatan

daerah

selalu

meningkat.

Secara

persentase maupun nominal baik kelompok komponen Pendapatan Asli

Daerah

(PAD)

maupun

kelompok

Dana

Perimbangan

menunjukkan kecenderungan peningkatan. Realisasi dan target pendapatan

daerah

dalam

kurun

waktu

tahun

2013‐2017,

tercantum pada tabel di atas Bila memperhatikan kecenderungan realisasi dan target pendapatan daerah kurun waktu 2013‐2017 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Capaian dan target pendapatan selama kurun waktu 2013 sampai 2017 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang cukup baik. Namun demikian, mengingat peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada Tahun 2016 dan 2017 pendapatan daerah Kabupaten Jember mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

208





JEMBER

Untuk tahun 2016 dan 2017, target pendapatan daerah diproyeksikan meningkat bila dibandingkan target tahun 2015. Besarnya target pendapatan daerah Tahun 2016 ini disebabkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif. Berkaitan dengan komponen Lain‐lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan meningkat dikarenakan sesuai dengan Undang‐undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai Tahun 2014 daerah akan mendapat penerimaan dari Pajak Rokok. Penerimaan Pajak Rokok yang dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.


209




JEMBER

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Undang–undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah.

Berdasarkan

peraturan

perundangan tersebut, maka arah kebijakan keuangan daerah dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Dalam mengalokasikan anggaran belanja langsung dan tidak langsung

didasarkan

pada

fungsi

ekonomi

dengan

menggunakan prinsip anggaran kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah. 2. Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi–fungsi

pelayanan

umum

pemerintahan

secara

berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki

sarana

dan

meningkatkan

pembangunan

prasarana

yang

dapat

dan kemasyarakatan sesuai

dengan rencana kerja SKPD. 3. Anggaran belanja tidak langsung diarahkan untuk menunjang kelancaran

tugas

pemerintahan,

kemasyarakatan.

210


pembangunan

dan




JEMBER

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya‐upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : 1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak dan retribusi daerah; 3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil, dan instansi terkait lainnya; 4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya; 6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah; 7. Meningkatkan

kinerja

pendapatan

daerah

melalui

penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi pengunaan anggaran daerah.


211




JEMBER

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah : 1. Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan; 2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan; 3. Meningkatkan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah Daerah. Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut di atas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut : 1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui : -

Penataan

kelembagaan,

penyempurnaan

dasar

hukum

pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; -

Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

-

Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

-

Melaksanakan memperhatikan

pelayanan

secara

masyarakat

khusus

pembayar

untuk pajak,

lebih serta

memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan

212





JEMBER

SMS, dan pengembangan Samsat Outlet; -

Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001‐2008;

-

Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

-

Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

-

Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

-

Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;

-

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Pemerintah Provinsi termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan

Daerah,

serta

mengembangkan

sinergitas

pelaksanaan tugas dengan SKPD Penghasil.


213




JEMBER

2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui : a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil. c. Peningkatan

keterlibatan

Pemerintah

Daerah

dalam

perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Keuangan,

Kementerian

Teknis,

Badan

Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah menurut Undang‐Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL

214





JEMBER

merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan perundang‐undangan. Dengan berpedoman pada prinsip‐prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan

memperhatikan

prestasi

kerja

setiap

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber‐sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2016 dituangkan dalam Tabel berikut.


215



JEMBER

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2013 – 2017 Jumlah No

Uraian

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6.

2.1.7. 2.1.8. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Bejanja Bantuan Sosial Bejanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

Realisasi Th 2013

Realisasi Th 2014

Proyeksi Th 2015

Proyeksi Th 2016

Proyeksi Th 2017

1.451.163.344.371,43

1.594.671.680.000,00

1.721.500.000.000,00

1.790.087.571.610,56

1.849.200.000.000,00

1.241.166.869.757,43 8.744.465,00 0,00 66.726.801.563,00

1.356.925.350.000,00 1.730.000,00 0,00 85.525.240.000,00

1.465.949.283.583,22 39.390.894,69 0,00 80.007.606.705,46

1.524.355.267.588,57 40.960.296,85 83.195.249.722,77

1.574.692.660.587,91 42.312.891,35 0,00 85.942.530.537,17

38.738.296.500,00

47.261.830.000,00

53.824.123.154,31

55.968.570.381,28

57.816.769.408,63

886.584.593,00

849.380.000,00

951.141.763,86

989.036.915,67

1.021.696.979,22

101.755.513.493,00

104.108.150.000,00

115.364.376.001,28

119.960.694.560,85

123.922.047.110,99

1.880.534.000,00

00,00

5.364.077.897,18

5.577.792.144,58

5.761.982.484,73

896.965.759.710,67 79.066.017.470,00

1.101.228.970.000,00 87.062.130.000,00

1.319.200.000.000,00 109.792.612.013,30

1.371.759.235.822,63 114.166.941.748,29

1.510.100.000.000,00 125.680.581.717,17

339.322.344.928,67

476.869.810.000,00

572.696.465.581,99

595.513.694.652,11

655.570.749.450,69

478.577.397.312,00

537.297.030.000,00

636.710.922.404,71

662.078.599.422,23

728.848.668.832,14

2.348.129.104.082,10

2.695.900.650.000,00

3.040.700.000.000,00

3.161.846.807.433,19

3.359.300.000.000,00

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami kenaikan kecuali Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Belanja Tidak Langsung, terlihat bahwa Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

menunjukkan

kecenderungan

yang

terus

meningkat, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi mengalami penurunan. Sementara itu, Belanja Langsung untuk semua komponen mengalami kenaikan yang bervariasi. Dalam kurun waktu Tahun 2013‐2014 (realisasi) dan target Tahun 2015, komposisi rata‐rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah 60% dan 40%. Sedangkan untuk target Tahun 2016 dan 2017 komposisinya diproyeksikan sekitar 55% dan 45%.

216





JEMBER

Kebijakan belanja daerah Tahun 2016 tetap diarahkan untuk mendukung pengurangan kemiskinan, pencapaian target IPM dan peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Perencanaan

pembangunan yang mendukung target-target tersebut diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. diupayakan

Kebijakan dengan

belanja

pengaturan

daerah pola

Tahun

2016-2017

pembelanjaan

yang

proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui : 1.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025.

2.

Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJP Tahun 2005‐2025 dan ketentuan PP No. 6 Tahun 2008.

3.

Pendukungan percepatan Pembangunan Nasional (Inpres No. 1/2010) dan Program Pembangunan yang Berkeadilan (Inpres No.3/2010).

4.

Pendanaan

kegiatan

yang

bersifat

lanjutan

(komitmen

program). 5.

Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru).

6.

Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Jember

secara

signifikan

dalam

merespon

isu

dan

permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember. 7.

Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu : belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan dukungan program Prioritas Nasional (antara lain: dana pendamping DAK).


217



JEMBER

8.


Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang‐undangan : 1. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan. 2. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan. 3. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

9.

Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD.

10. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian diupayakan sebesar 10%, dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli. 11. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan dana BOS Pemerintah. 12. Pengalokasian anggaran untuk Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

218





JEMBER

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan

daerah

meliputi

penerimaan

daerah

dan

pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Pembiayaan daerah dapat bersumber dari : 1.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;

2.

Pencairan dana cadangan;

3.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4.

Penerimaan pinjaman daerah;

5.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman;

6.

Penerimaan piutang daerah. Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka

sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang antara lain terdiri dari : 1.

Pembentukan Dana Cadangan

2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.

Pembayaran Pokok Utang

4.

Pemberian Pinjaman Daerah Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah

dengan

meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang

mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Kebijakan yang

ditempuh adalah mengoptimalkan pembiayaan

daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.


219



JEMBER

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan

langkah‐langkah

penguatan

kapasitas

organisasi

pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut : 1.

Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);

2.

Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah;

3.

Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;

4.

Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian;

5.

Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

220


BAB IV – PRIORITAS DAN SASARAN


PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan

berakhirnya

pelaksanaannya

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2010–2015, Pembangunan Tahun 2016 diarahkan pada kegiatan-kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kabupaten Jember mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Jember, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Jember Sebagai Daerah Unggulan Agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal Dalam Pembangunan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Bermartabat” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember

Nomor

2

Tahun

2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jember adalah : 1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Maksudnya

adalah

upaya

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan yang baik

(good governance) yaitu tata kelola

yang

depan,

berwawasan

ke

transparan,

partisipatoris,


221



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

akuntabilitas,

supremasi

hukum,

demokrasi,

profesional,

kompeten, daya tanggap, efisien, efektif dan desentralisasi. 2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia. Maksudnya adalah upaya mencetak SDM yang kreatif, inovatif,

handal

dan

berakhlak

mulia

dalam

proses

pembangunan, melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan serta perbaikan bidang kesehatan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. 3. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Maksudnya adalah upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan akses untuk mendapatkan layanan sumberdaya ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk Meningkatkan Kualitas Hidup. 4. Mewujudkan Agibisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi, dan Berbasis Sumberdaya Lokal Maksudnya adalah upaya mewujudkan penataan dan pemberdayaan agribisnis yang berkelanjutan dalam pemanfataan sumberdaya lokal yang potensial yang terdapat di Kabupaten Jember seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Menumbuhkan

Usaha

Ekonomi

Produktif

Secara

Merata

Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

222




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

Maksudnya adalah upaya menumbuhkan usaha ekonomi produktif yang ditujukan untuk meningkatkan diversifikasi produk, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dengan mengoptimalkan pemanfataan potensi sumberdaya ekonomi lokal, pemerataan akses sumberdaya ekonomi, integrasi antar usaha,

kemitraan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan

partisipasi masyarakat. 6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan Maksudnya adalah upaya meningkatkan

ketersediaan

infrastruktur yang mampu mendukung pembangunan baik secara kuantitas maupun kualitas dalam jangka panjang. 7. Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan Maksudnya

adalah

upaya

mewujudkan

tata

kelola

lingkungan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan saat ini dan dimasa yang akan datang. maka ditetapkan tema RKPD 2016 sebagai berikut : “ MENINGKATNYA EKONOMI MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN SDM BERKUALITAS “ Perumusan perencanaan program dan kegiatan prioritas dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan mengikuti kaidah‐kaidah prinsip SMART-C

PLANNING, yaitu: spesifik

(specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable),


223



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability), memperhatikan fungsi waktu (times) dan perbaikan berkelanjutan (Continously improve).

A. Tujuan, Arah dan Agenda Pembangunan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan Propinsi Jawa Timur. Masyarakat yang maju, adil dan makmur ini adalah penggambaran dari situasi masyarakat yang hidup dalam pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Jember dengan stabilitas kondisi dan situasi yang terus terjaga. 1. Arah

Kebijakan

Misi

‘Mengembangkan

Tata

Kelola

Pemerintahan yang Baik’, meliputi : a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1)

Penataan kelembagaan pemerintah daerah.

2)

Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana aparatur.

3)

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4)

Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah.

5)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.

224




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

6)

Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah

daerah

dalam

kapasitas

penguatan

kelembagaan. 7)

Peningkatan fungsi kemitraan eksekutif dengan legislatif dan peran DPRD sebagai wakil rakyat

8)

Penguatan pemerintahan desa/kelurahan.

9)

Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian kebijakan kepada daerah. 10) Peningkatan fungsi pengawasan internal 11) Pengembangan kerjasama antara daerah dan antar lembaga. 12) Standarisasi kompetensi jabatan. b. Pembangunan

Keuangan

Daerah

diarahkan

pada

optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan

tetap

menggali

sumber-sumber

pendanaan

pembangunan. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1) Peningkatan dan penguatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. 2) Penggalian sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif di luar PAD. 3) Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. c. Pembangunan

Hukum

diarahkan

pada

terwujudnya

ketertiban sosial masyarakat melalui penegakan supremasi


225



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

hukum dan komtrantibmas. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Penataan produk hukum sesuai perundang-undangan. 2) Penegakan supremasi hukum dan HAM. 3) Penataan kelembagaan dan profesionalisme satpol PP. 4) Pengembangan jaringan perlindungan hukum dan HAM pada masyarakat terutama pada perempuan dan anakanak. 5) Pengembangan kerjasama dengan aparat keamanan. 6) Pengamanan aset-aset pemerintah daerah. 7) Peningkatan penegakan Perda dan Perbup. 8) Pengembangan

keamanan

lingkungan

berbasis

masyarakat. 9) Pencegahan,

penanggulangan

dan

pemberantasan

penyalahgunaan narkoba. d. Pembangunan Politik diarahkan pada penciptaan kesadaran budaya

dan

penanaman

nilai-nilai

politik

demokratis,

penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan hak, anti kekerasan,

serta

nilai-nilai

toleransi.

Agenda

terhadap

kebijakan dimaksud meliputi : 1) Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi. 2) Pengembangan budaya politik yang berlandaskan nilainilai moralitas dan kesantunan. 3) Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik.

226




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

e. Pembangunan

Komunikasi

dan

Informasi

diarahkan

menuju peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Konsolidasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah kabupaten Jember. 2) Peningkatan

pemanfaatan,

pengembangan

jaringan

teknologi seluruh jaringan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Jember. 3) Optimalisasi teknologi

pemanfaatan

informasi

dan

dan

perluasan

komunikasi

jaringan

yang

mampu

menghubungkan antar wilayah kabupaten sekitar. 4) Peningkatan

upaya

pencegahan

dampak

negatif

pemanfaatan teknologi informasi. 2. Arah Kebijakan Misi ‘Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Kreatif, Inovatif, Handal dan Berakhlak Mulia’, meliputi : a. Pembangunan Pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan

dan

pemerataan

pendidikan

serta

kualitas

kesempatan

pelayanan

memperoleh

pendidikan

untuk

menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,


227



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

2) Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD), 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa, 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun, 5) Meningkatkan jaminan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat, 6) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang memenuhi standar mutu minimal, 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan, 8) Menciptakan tata lingkungan pendidikan dan kawasan lingkungan pendidikan yang kondusif. b. Pembangunan

Moral

Dan

Etika

diarahkan

pada

pembentukan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Peningkatan peran serta lembaga keagamaan dalam pembinaan kerukunan internal dan antar umat beragama. 2) Pemberdayaan

lembaga

keagamaan

dalam

rangka

pemberdayaan umat beragama dan peningkatan kualitas SDM. 3) Peningkatan kualitas, pemahaman, pengamalan dan pelayanan kehidupan beragama. 4) Peningkatan

dan

perluasan

aspek

kepemimpinan

keagamaan yang memiliki keandalan karakter.

228




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

c. Pembangunan Seni dan Kebudayaan diarahkan pada penerapan

nilai-nilai

seni

dan

budaya

yang

mampu

mewujudkan kepedulian sosial masyarakat dan menjadi kekuatan

pendorong

dalam

mencapai

kesejahteraan

masyarakat. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Pengelolaan keragaman seni dan budaya lokal dan tradisional sebagai aset intelektual, pendidikan dan ilmu pengetahuan. 2) Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. 3) Penanaman nilai-nilai budaya religius pada masyarakat khususnya generasi muda. d. Pembangunan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan (Nation Building) serta prestasi. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pemuda. 2) Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda. 3) Peningkatan prestasi olahraga secara berjenjang. 4) Pemberdayaan organisasi pemuda dan olahraga. e. Pemberdayaan

Perlindungan

Anak

diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender

dalam

pembangunan,

Perempuan

menjamin

Dan

kondisi

pertumbuhan

dan

perkembangan anak secara wajar serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang.


229



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

2) Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. 3) Pencegahan trafficking dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dibidang agribisnis. 4) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

3. Arah Kebijakan Misi Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, meliputi a. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, murah dan berkualitas. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1)

Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

2)

Meningkatkan

kemampuan

pemerintah

dalam

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3)

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan merata,

4)

Peningkatan

pemerataan

jangkauan

pelayanan

kesehatan. 5)

Mewujudkan

keseimbangan/kesesuaian

antara

ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, tenaga,

230




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

sistem dan prosedur pelayanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat. 6)

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas.

7)

Mewujudkan tersusunnya sistem dan prosedur pelayanan kesehatan

bagi

masyarakat

yang

mengarah

pada

peningkatan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan. 8)

Peningkatan promosi kesehatan.

9)

Peningkatan kesehatan ibu dan anak.

10) Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terutama remaja dan pelayanan keluarga berencana. 11) Peningkatan gizi masyarakat. b. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan struktur kependudukan yang berkualitas melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan daya dukung ekonomi dalam rangka terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Agenda

terhadap

kebijakan

dimaksud

meliputi: 1) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan terjangkau serta mendorong tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat menuju tertib administrasi kependudukan. 2) Pengendalian mobilitas penduduk dengan pemerataan lapangan pekerjaan di seluruh wilayah. 3) Pengendalian

laju

pertumbuhan

penduduk

dengan

peningkatan kesadaran keluarga kecil berkualitas.


231



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

4) Penataan persebaran penduduk yang seimbang ditiap wilayah berdasarkan klaster spasial. c. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing dengan memperhatikan aspek perlindungan bagi tenaga kerja serta pengusaha. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Penciptaan perluasan lapangan pekerjaan formal dan non formal yang bersifat padat karya dan berorientasi keluar wilayah. 2) Peningkatan produktivitas, kualitas dan kesejahteraan pekerja. 3) Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. 4) Pelatihan tenaga kerja yang berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal. 5) Peningkatan sistem perlindungan terhadap tenaga kerja baik dalam daerah maupun di luar negeri sehingga terjamin hak-haknya. d. Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial

diarahkan

pada

pembangunan sosial yang meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) menuju tingkat kehidupan yang lebih berkualitas. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Pembinaan kehidupan sosial masyarakat dan penguatan lembaga sosial. 2) Peningkatan aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan kebutuhan sosial dasar. 3) Penanganan dampak sosial akibat bencana.

232




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

4) Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 4. Arah Kebijakan Misi ‘Mewujudkan Agibisnis Berkelanjutan yang Unggul, Efisien, Berdaya Saing Tinggi, dan Berbasis Sumberdaya Lokal’ meliputi: a. Pengembangan Sumberdaya Agribisnis diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi guna peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1) Pengembangan komoditas unggulan daerah; 2) Peningkatan penerapan teknologi budidaya, teknologi produksi serta teknologi pasca panen dan pengolahan; dan 3) Peningkatan, penguatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian. b. Pengembangan

Sistem

Agribisnis

diarahkan

pada

pengembangan hubungan subsistem hulu dan subsistem hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis sehingga memiliki daya saing dalam memenuhi kebutuhan pasar. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1) Meningkatkan produksi komoditi pertanian dalam lingkup luas dalam rangka mendukung program nasional dan ketahanan nasional; 2) Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan potensi kewilayahan;


233



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

3) Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian dalam menjamin kontinuitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk untuk pemenuhan pasar serta ketahanan pangan secara berkelanjutan; 4) Meningkatkan sistem informasi produksi dan informasi pasar; 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian; 6) Menyediakan tempat pemasaran hasil pertanian berbasis agribisnis secara terpadu; 7) Menguatkan dan mengembangkan akses pasar dan permodalan; 8) Memanfaatkan,

optimalisasi

hutan

lestari

untuk

diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan; dan 9) Mengembangkan penguasaan sistem informasi produksi dan informasi pasar. 5. Arah Kebijakan Misi ‘Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan’, meliputi : a. Penataan Struktur Industri diarahkan pada pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui kerjasama kemitraan dengan industri besar. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1) Menata struktur industri kecil dan menengah;

234




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

2) Mengembangkan, menguatkan, memantapkan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri; 3) Mengembangkan sentra-sentra industri potensial berbasis potensi lokal; 4) Menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana bagi klaster industri; dan 5) Meningkatkan kapasitas IPTEK produksi bagi Industri Kecil dan Menengah. b. Optimalisasi Perdagangan diarahkan pada peningkatan sistem distribusi dan informasi pasar dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat yang terjangkau. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1) Pengembangan dan penguatan sistem informasi pasar; 2) Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat; dan 3) Perlindungan konsumen dan produsen. c. Peningkatan

Peran

Lembaga

Penunjang

Ekonomi

diarahkan untuk peningkatan peran serta lembaga keuangan dan perbankan dalam penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM. 2) Memfasilitasi dan optimalisasi kredit lembaga keuangan dan perbankan terhadap koperasi dan UMKM. d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

diarahkan pada

penumbuhan wirausaha baru, penguatan wirausaha serta


235



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

kelembagaan ekonomi dan diversifikasi usaha berbasis potensi lokal. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Peningkatan kualitas kelembagaan, kompetensi SDM koperasi dan UMKM. 2) Menumbuhkan

dan

menguatkan

wirausaha

untuk

memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing. 3) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif. 4) Mengembangkan kewirausahaan dan daya saing UMKM. 5) Memfasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dan UMKM dengan usaha yang lebih besar. e. Peningkatan Investasi diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, pembangunan infrastruktur ekonomi dan penyederhanaan sistem perijinan. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Pelaksanaan dan optimalisasi sistem perijinan satu pintu. 2) Pengembangan sistem perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi. 3) Peningkatan investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif. 4) Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur penunjang investasi. 5) Peningkatan promosi untuk mendukung investasi di bidang agribisnis dan usaha ekonomi produktif. f. Pengembangan Pariwisata diarahkan untuk pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata dengan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana obyek, daya tarik

236




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

wisata,

kelembagaan

dan

promosi

pariwisata

untuk

meningkatkan jumlah wisatawan. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Pengembangan dan revitalisasi obyek wisata. 2) Pengembangan wisata budaya, wisata alam, ekosistem dan agrowisata berbasis potensi lokal. 3) Peningkatan promosi pariwisata daerah. 4) Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha pariwisata. 5) Meningkatkan daya saing pariwisata. 6) Peningkatan SDM pariwisata. 7) Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata daerah. 8) Peningkatan pelayanan dan perlindungan wisatawan. 6. Arah Kebijakan Misi ‘Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan’, meliputi : a. Pembangunan Transportasi diarahkan untuk mendukung kinerja perekonomian daerah, aksesibilitas regional yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terintegrasi agar terwujud pemerataan dan keseimbangan dengan tuntutan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Peningkatan kapasitas dan daya dukung transportasi. 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan transportasi. 3) Pengembangan jalan lingkar kota (Outer ring road) dalam upaya mendorong efisiensi sistem transportasi. 4) Pengembangan sistim transportasi masal.


237



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

5) Pengembangan trayek angkutan antar dan inter moda serta menjangkau kawasan strategis serta pedesaan. 6) Peningkatan

aksesibilitas

regional

dengan

mengembangkan jaringan transportasi dan memanfaatkan peluang pengembangan pelabuhan dan bandara udara diwilayah sekitar. 7) Pengembangan sistem terminal dan sub terminal secara hierarki

dan

terintegrasi

dengan

mempertimbangkan

hierarki pusat-pusat kegiatan yang menjadi simpul wilayah. 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan transportasi

terutama

kawasan

strategis,

kawasan

terpencil dan kawasan rawan bencana. b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah diarahkan menuju terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dan konsisten serta dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis. . 2) Sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan sektoral. 3) Pengendalian pemanfaatan ruang terkait peraturan zonasi dan perijinan. c. Pembangunan

Infrastruktur

Wilayah

diarahkan

pada

terbangunnya infrastruktur ekonomi daerah dalam mendukung realisasi pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, dan kawasan budidaya. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi :

238




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

1) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara berkala dan berkesinambungan. 2) Pengembangan kawasan strategis ekonomis, kawasan tertinggal, dan kawasan rawan bencana . 3) Pengembangan prasarana wilayah pendukung kawasan strategis ekonomis dan kawasan tertinggal. d. Pembangunan Perumahan dan Permukiman diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan rumah tinggal, tertatanya lingkungan

sehat

dan

meningkatkan

pemerataan

pembangunan serta persebaran penduduk. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan. 2) Pembentukan pola pembiayaan dan perbaikan rumah berbasis swadaya serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah sederhana baru dan perbaikan rumah. e. Pengelolaan

Sumber

Daya

Air

diarahkan

dalam

pendayagunaan sumberdaya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan antar wilayah dengan melakukan konservasi sumberdaya air serta mengurangi resiko terhadap daya rusak air. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi : 1) Pengembangan

konservasi

sumberdaya

air

dalam

melestarikan kuantitas dan kualitas air. 2) Pengelolaan sarana dan prasarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku.


239



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

3) Pengendalian

daya

rusak

air

melalui

manajemen

pengelolaan bencana serta perbaikan tata kelola DAS 4) Penataan

kelembagaan

dan

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air. 7. Arah Kebijakan Misi ‘Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan’, meliputi : a. Pengembangan Sumber Daya Alam Hayati diarahkan untuk peningkatan nilai tambah dan pelestarian keanekaragaman hayati. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1) Identifikasi dan inventarisasi potensi SDA Hayati; 2) Pemanfaatan potensi SDA Hayati; 3) Pengembangan plasma nutfah spesifik lokal; 4) Perlindungan dari klaim pihak lain (hak paten) serta peningkatan nilai tambah; dan 5) Konservasi dan rehabilitasi SDA Hayati. b. Pengembangan

Energi

diarahkan

untuk

pemenuhan,

pemerataan distribusi energi dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1) Pemenuhan dan pemerataan Distribusi Energi; 2) Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan; dan 3) Kemandirian energi alternatif yang ramah lingkungan. c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Terbarukan diarahkan untuk

240

peningkatan

kesejahteraan


masyarakat

melalui



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

manajemen

pengelolaan

yang

baik

dan

berwawasan

lingkungan. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1)

Identifikasi

dan

inventarisasi

sumberdaya

alam

terbarukan; 2)

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan;

3)

Peningkatan

kawasan

konservasi

SDA

terbarukan

melalui pemberdayaan masyarakat; 4)

Pencegahan,

pengawasan,

pengendalian

dan

penanganan pencemaran dan perusakan terhadap SDA terbarukan; 5)

Inovasi pendayagunaan SDA terbarukan secara optimal dan berkelanjutan;

6)

Identifikasi

dan

inventarisasi

potensi

pencemaran,

perusakan terhadap SDA terbarukan (tanah dan lahan, udara, hutan dan vegetasi); 7)

Penegakan

hukum

bagi

pelanggaran

peraturan

perundang-undangan tentang SDA terbarukan; 8)

Penataan kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA terbarukan; dan

9)

Rehabilitasi dan pemulihan bagi SDA terbarukan.

d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Tak Terbarukan diarahkan untuk

peningkatan

manajemen

kesejahteraan

pengelolaan

yang

masyarakat

baik

dan

melalui

berwawasan

lingkungan. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1)

Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya alam tak terbarukan;


241



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

2)

Pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan secara efisien;

3)

Peningkatan kawasan konservasi SDA tak terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat;

4)

Pencegahan,

pengawasan,

pengendalian

dan

penanganan pencemaran dan perusakan terhadap SDA tak terbarukan; 5)

Inovasi pendayagunaan SDA tak terbarukan secara optimal dan berkelanjutan;

6)

Identifikasi

dan

inventarisasi

potensi

pencemaran,

perusakan terhadap SDA tak terbarukan; 7)

Penegakan

hukum

bagi

pelanggaran

peraturan

perundang-undangan tentang SDA tak terbarukan; 8)

Penataan kelembagaan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian SDA tak terbarukan;

9)

Rehabilitasi dan pemulihan bagi SDA tak terbarukan;

10) Pengelolaan danau/situ/embung dan pengendalian DAS; dan 11) Rehabilitasi dan pemulihan kawasan pasca eksploitasi SDA tak terbarukan. (perlu pembahasan ulang dengan Pansus) e. Penanganan Kebencanaan diarahkan pada pengurangan resiko terhadap bencana alam dan penanganan tanggap darurat paska bencana. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi: 1)

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap informasi kewaspadaan wilayah rentan dan rawan bencana;

242




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

2)

Pengembangan sistem deteksi dini bencana alam melalui sistem informasi kewaspadaan terhadap wilayah rentan dan rawan bencana;

3)

Peningkatan

upaya

dan

koordinasi

pencegahan

terjadinya bencana alam; 4)

Peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat paska bencana alam;

5)

Peningkatan

kepedulian

masyarakat

yang

tanggap

terhadap bencana dari responsif menjadi pengurangan resiko bencana; 6)

Penguatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup; dan

7)

Penataan kelembagaan kebencanaan.

B. Prioritas Pembangunan Daerah Sebagaimana

dipahami

bahwa,

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alternatif evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah daerah harus ditujukan untuk kepentingan publik. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Ada

tiga

fungsi

utama

dalam

pengelolaan

anggaran

pemerintah daerah, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Hal itu bermakna bahwa APBD digunakan untuk


243



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

kepentingan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

sehingga

pelayanan publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. APBD juga diarahkan pada pemerataan

pendapatan

dan

pengentasan

kemiskinan

yang

ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Karena itulah, maka APBD Kabupaten Jember dalam setiap tahunnya harus tetap ditujukan untuk belanja pelayanan dasar/publik yang berorientasi pada rakyat, sebagai upaya mencapai sasaran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat Jember. APBD harus

secara

keseimbangan

Kabupaten Jember

konsisten diarahkan untuk pertumbuhan

pembangunan agar

ekonomi

dan

meningkatkan pemerataan

mampu memecahkan persoalan-persoalan

sosial yang mendasar, terutama pengangguran dan kemiskinan, serta mempertahankan stabilitas ekonomi. Model dual track strategy ini akan terus dikembangkan, dimana di satu sisi berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, dan di sisi lain berupaya mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan dan sebagainya. Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

244




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

yang terbagi menjadi Isu Internasional, Regional, Nasional dan Jawa Timur adalah sebagai berikut: 1. Isu Strategis Internasional -

Perekonomian Global Kondisi perekonomian global hingga permulaan Tahun 2014 masih diwarnai dengan ekses gejolak krisis global yang diawali dari Krisis Utang Yunani yang mengimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia. Krisis ekonomi global tersebut memunculkan isu strategis internasional yang antara lain meliputi : Pertama adalah ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global. Perkembangan hingga akhir tahun 2013 menunjukkan pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai harapan, bahkan melambat. Situasi menjadi tidak pasti karena bergesernya lanskap ekonomi global. Isu kedua, terkait ketidakpastian yang meluas seiring ketidaktegasan kebijakan di Amerika Serikat, baik terkait penarikan stimulus kebijakan moneter maupun penyelesaian batas anggaran dan penghentian belanja pemerintah. Situasi yang berlarut ini memicu penilaian ulang risiko oleh investor dan menimbulkan reaksi berlebih, akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk RI. Ketiga

adalah

berkaitan

dengan

ketidakpastian

perkembangan harga komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan global yang bergejolak,

harga

komoditas

masih

melanjutkan


tren

245



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

penurunannya sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas. Dalam

kondisi

perekonomian

global

yang

tidak

menentu/tidak pasti, nampaknya Pemerintah Indonesia masih akan mengandalkan konsumsi dalam negeri dan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya di tahun 2013 ini karena kontribusi ekspor belum bisa diharapkan akibat permintaan global yang sedang menurun. Berkembangnya ketiga isu global tersebut tentu tak terhindar

akan menurunkan kinerja ekonomi Nasional

Indonesia.

Di

tengah

kuatnya

pertumbuhan

ekonomi

domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan juga akan mengalami tekanan. Terkait pengurangan stimulus fiskal (tapering off quantitattive easing) oleh The Fed juga berpengaruh ke seluruh dunia. Hal ini akan membuat ekonomi nasional ditandai derasnya aliran modal asing yang keluar dan membuat nilai tukar rupiah tertekan tajam. -

Lingkungan Hidup Isu Internasional lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi

gas

rumah

kaca

yang

berdampak

pada

keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergesaran musim.

246




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

Untuk membatasi peningkatan suhu global perlu dilakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan. -

Krisis Pangan Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkekanjutan untuk memperbaiki struktur produksi

pangan

yang

diikuti

dengan

menekan

laju

pertumbuhan penduduk. Situasi produksi pangan di dunia diperkirakan relatif membaik tahun 2014. Total produksi cerealia di dunia akan meningkat 8,4% di periode 2013/2014 dibanding 2012/2013. Peningkatan terjadi 2, 6% di negara berkembang dan 17,4% di negara maju (FAO Crop Prospects and Food Situation, Desember 2013). Stok cerealia di dunia pada akhir musim 2014 diperkirakan meningkat 13,4% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, harga cerealia dunia terutama gandum, beras dan jagung akan menurun di tahun 2014. Harga kedelai internasional serta minyak nabati akan menurun juga (FAO Food Price Index, 9/1/2014). -

Energi Isu internasional energi dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energy dan pengembangan energi baru


247



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

terbarukan,

pertambangan

illegal

dan

pertambangan

berkelanjutan. Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya

kebutuhan

akan

konsumsi

minyak

terus

meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional. Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud tahun 2012

ditetapkan

sebagai

tahun

energi

terbarukan

internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern,

melipatgandakan

efisiensi

energi

dan

melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga mengagendakan

isu

energi

dan

ketahanan

pangan

disamping isu-isu perekonomian. -

Transportasi Kebijakan

peningkatan

keselamatan

penerbangan

melalui pembatasan usia pesawat Maskapai Penerbangan Dunia antara 5 sampai 8 tahun Terjadi pembenahan effisiensi angkutan Multimoda berupa perpanjangan Jalur Kereta Api antar dermaga

248




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

pelabuhan yang berpengaruh besar terhadap perekonomian negara

2. Isu Strategis Regional -

Daya Saing Nasional dalam AEC Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan

adanya

saling

ketergantungan

dan

regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara. Di era perekonomian Global yang makin kompetitif, membutuhkan

kerjasama

antar

negara

dalam

bentuk

regionalisasi seperti AEC tersebut. Sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (preference) perilaku


249



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi

perekonomian

di

berbagai

level

dari

tingkat

Internasional hingga lokal. Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang

tak

terhindarkan

yang

menyebabkan

terjadinya

liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi

lain,

liberalisasi

perdagangan

juga

menyebabkan

persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas

juga

memunculkan

non–tarif

barriers

seperti

standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain–lain, yang dapat menganggu kinerja perdagangan luar negeri kita. -

Transportasi Terjadi pembenahan Bandara secara besar-besaran berupa

peningkatan

fasilitas

dan

level

keselamatan

penerbangan berbagai bandara di Asia menjadi Bandara Berkelas Dunia untuk meningkatkan kepercayaan dan mengundang investasi berbagai maskapai penerbangan Internasional.

250




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

Terjadi pembenahan secara besar-besaran berbagai Pelabuhan di Asia berupa moderenisasi peralatan bongkar muat kontainer, perluasan lapangan penumpukan kontainer dan

computerized

peralatan

untuk

menarik

berbagai

perusahaan angkutan pelayaran dunia.

3. Isu Strategis Nasional -

Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditi Dua isu strategis yang mewarnai perekonomian nasional Indonesia terakhir ini antara lain : Pertama terkait beban subsidi yang mempengaruhi ketahanan fiskal pemerintah. Jumlah subsidi akan terus membesar jika tidak ada upaya untuk menguranginya. Beban subsidi ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi ke depan. Isu kedua adalah terkait dengan harga beberapa komoditas pangan seperti daging dan bawang putih yang harganya meroket saat ini. kompleksitas pasar harus disikapi dengan kebijakan yang tepat guna mewujudkan stabilitas harga. a. Kontraksi perekonomian global yang berakibat pada defisit neraca transaski berjalan ( current account ). b. Kontraksi terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar AS yang mengakibatkan kemungkikan berbagai dampak diantaranya cadangan devisa.


251


JEMBER

-

BAB IV – PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Situasi Pangan Nasional Situasi pangan di Indonesia pada 2014 tidak lebih baik dibandingkan 2013. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “jebakan impor pangan”. Pembelajaran selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Hanya dalam tempo yang relatif singkat terjadi peningkatan impor serelia yang luar biasa. Impor serelia meningkat 60,45% hanya dalam kurun waktu empat tahun (nilai rata-rata impor serelia periode 2011-2013 dibandingkan dengan periode 20072009). Di tahun 2014 diperkirakan impor beras akan kembali naik di atas 1,5 juta ton, kedelai di atas 1,6 juta ton, dan jagung mendekati 3 juta ton. Impor gandum juga akan meningkat menjadi sekitar 6,5 juta ton, sedangkan impor gula relatif stabil di angka sekitar 3 juta ton. Hal tersebut sebagian disebabkan harga yang cenderung menurun di pasar global yang akan berdampak pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya distorsi impor pangan karena memanfaatkan kecenderungan penurunan harga pangan di pasar global (Kompas, 21 Januari 2014).

252




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

4. Isu Strategis Jawa Timur - Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009 - 2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas

antar

wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan" - Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam

rangka

mendukung

upaya

penciptaan

lapangan

pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat,

dan

mempercepat

pengurangan

jumlah

penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi


253



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39% (2012). Disisi lain perkembangan Koperasi di Jawa Timur

tahun

2012

juga

menunjukkan

peningkatan

dibandingkan tahun 2009, total koperasi menjadi 29.159 unit atau meningkat 50,54% jika dibandingkan dengan 2009 sebesar 19.369 unit. Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM dalam 5 tahun kedepan adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi. - Disparitas Wilayah Adanya disparitas wilayah yang Antara lain dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo),

254




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep). - Infrastruktur Isu strategis terkait infrastruktur terdiri dari: 1. Potensi terjadinya kecelakaan penerbangan (Hazzard) akibat tingginya kepadatan lalu-lintas Sisi Udara Bandara Juanda Enclave yang sudah mencapai 1 menit 20 detik serta ineffisiensi dari maskapai penerbangan akibat kurangnya kapasitas runway dan taxiway. 2. Dibutuhkan

Pengembangan

Bandara

Internasional

Sipil/komersial yang lebih luas sebagai Multiple Airport melalui investasi swasta (KPS) dengan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk mengantisipasi pertumbuhan perkotaan wilayah Surabaya-Sidoarjo. 3. Dibutuhkan penyusunan Rencana Induk Provinsi (RIP) terkait pengembangan transportasi Darat, Laut dan Udara dalam konteks integrasi pelayanan antar moda untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi antar kota guna mengantisipasi permasalahan kompleks dan sistemik akibat bertambahnya populasi penduduk, perpindahan serta pergerakan barang dan jasa 4. Peningkatan effisiensi distribusi angkutan barang melalui perpanjangan Rel Kereta Api Double Track Dari dermaga pelabuhan Tj. Perak menuju Pelabuhan Tj. Tembaga Probolinggo, hingga Pelabuhan Tj. Wangi yang perlu segera di masukkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.


255



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

5. Dibutuhkan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Jawa Timur untuk mengundang investasi internasional melalui pelabuhan. 6. Peningkatan harmonisasi Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Provinsi) berupa Pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pembangunan Pergudangan pada area reklamasi Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, pembangunan VVIP di terminal di Bandara Abd Saleh serta pengembangan kawasan SURAMADU oleh BPWS dan Pemerintah Daerah. 7. Kebutuhan akan pertambahan panjang jalan Nasional (Tol dan

Non

Tol),

Jalan

Provinsi

maupun

Jalan

Kabupaten/Kota. 8. Percepatan pembangunan Flyover yang sudah dilakukan pengukuran dan menjadi perhatian masyarakat namun belum ada tindak lanjut, seperti Flyover Medaeng, Flyover Perempatan

Raya

Gedangan,

Flyover

Pasar

Induk

Agrobisnis dan Flyover Kertosono. - Pengangguran Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagkerjaan yang cukup serius, diantaranya

yakni:

upah

pekerja

yang

masih

rendah,

jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim. Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi

dengan

perubahan

struktur

perekonomian.

Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga

256




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

memainkan

peran

terhadap

perubahan

tenaga

kerja.

Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk

itu,

kebijakan

pengembangan

industri

akan

dititikberatkan pada: 1. Industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena

dampak

gandanya

juga

akan

terlihat

dari

pembangunan ekonomi nasional. 2. Industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat

dimobilisasi

dengan

berbagai

program

untuk

meningkatkan kualitas. 3. Industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju. Selain itu, sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Timur, pemerintah provinsi butuh strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Strategi juga dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah


257



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

produk pertanian, serta mempromosikan usaha non-tani seperti industri pedesaan skala kecil - Energi Ratio ketersediaan listrik Jawa Timur sebesar 70,53 persen. Selebihnya sebesar 29 persen adalah ketersediaan listrik yang sudah dan dalam proses diusahakan sendiri (captive power) untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya

hidup, maka kebutuhan energy juga akan

meningkat. Kontribusi pertambangan sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa Timur. Eksploitasi sumber daya mineral tersebut belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tanpa ijin atau belum sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sampai dengan Tahun 2012, pertambangan tanpa ijin di Jawa Timur seluas 1.438,08 hektar tersebar di 20 Kabupaten, dengan upaya penertiban per tahun berkisar 213,23 hektar. - Lingkungan Hidup Sehubungan

dengan

pelaksanaan

RAN-GRK,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan

258

perubahan

iklim

di

Provinsi


Jawa

Timur

telah



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan

amanah

Pergub

dimaksud,

direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sector utama yaitu kehutanan, pertanian, energy, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah. Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO2. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO2 eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO2 eq. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari bebagai sumber, Tahun 2012).


259



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestic dan limbah industry. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

2001

tentang

Pengelolaan

Kualitas

Air

dan

Pengendalian Pencemaran Air - IPM Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada komponen angka harapan hidup,

ini

masih

perlu

ditingkatkan

mengingat

kondisi

kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Dari data BPS dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk yang menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septik tank. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.

260




PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

5. Isu Strategis Kabupaten Jember - Kesehatan a. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Sesuai target MDGs Tahun 2015 AKI = 102/100.000 KH, dan AKB = 23/1000 KH. b. Belum optimalnya penanganan masalah Gizi kepada Ibu Hamil, Bayi dan Balita c. Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) masyarakat miskin d. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap Sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) e. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana - Pendidikan a. Tingginya angka buta aksara b. Rendahnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan TK. c. Kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah antara Pendidikan Dasar 9 tahun, Pendidikan Menengah Universal 12 tahun d. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan e. Kurangnya kuantias dan kualitas tenaga pendidik yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam bidang yang diajarkannya f.

Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan


261



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

g. Belum maksimalnya peran Pendidikan Non formal dan Informal sebagai pendidikan alternatif h. Belum optimalnya layanan pendidikan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) - Pekerjaan Umum a. Belum meratanya sarana infrastruktur, juga tingginya kerusakan berbagai infrastruktur dasar yang sangat penting peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat dan udara. b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, sarana irigasi belum optimal; c. Fasilitas saluran air perdesaan & perkotaan belum optimal. d. Pengembangan fasilitas penataan taman kota dan ruang terbuka hijau - Sosial, Koperasi Dan Pariwisata a. Masih tingginya angka kemiskinan; b. Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni belum optimal c. Perkembangan Koperasi dan UMKM belum optimal d. Daya saing tenaga kerja masih kurang e. Daya saing Koperasi dan UMKM masih kurang f.

Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan masih belum optimal;

g. Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sektor dalam pengembangan Pariwisata h. Keterpaduan

penataan,

pengembangan

pemasaran/promosi kebudayaan dan pariwisata;

262


dan



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

i.

Belum optimal dan masih rendahnya ketersediaan sarana dan

prasarana

infrastruktur

yang

memadai

sesuai

kebutuhan wisatawan,” - Pertanian dan Ketahanan Pangan a. Produktifitas hasil pertanian dan perkebunan melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi belum optimal; b. Usaha pertanian belum berkembang c. Ketahanan pangan belum kuat; d. Ketersediaan Saprodi/saprotan Berdasarkan pertimbangan isu strategis tersebut, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 adalah : a. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dana fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan

meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat

dan

mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). b. Peningkatan capaian indikator bidang unggulan yaitu pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata c. Peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perdesaan dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan d. Peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat miskin e. Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan guna menciptakan suasana kondusif bagi berkembangnya investasi yang dapat


263



PEMBANGUNAN DAERAH

JEMBER

membuka lapangan kerja baru dan pembinaan terhadap calon tenaga kerja baru f.

Peningkatan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup

g. Peningkatan

kapasitas

pemerintah

daerah

dan

reformasi

birokrasi diarahakan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas secara keseluruhan yang terkoordinir mencakup peningkatan kualitas SDM aparatur, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan

pengawasan

aparatur,

pencegahan

dan

penanggulangan korupsi. h. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih tanpa korupsi i.

Fasilitasi belanja tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak termasuk untuk penanganan bencana alam.

264


BAB V – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN


PRIORITAS DAERAH

JEMBER

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk

mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016 berjumlah dan 325 (tiga ratus dua puluh lima) program dengan 1.419 (seribu empat ratus sembilan belas) kegiatan yang terbagi ke dalam 34 (tiga puluh empat) urusan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.938.569.900.031,00 (satu trilyun sembilan ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu tiga puluh satu rupiah), adalah sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Pendidikan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.01

PENDIDIKAN

105.805.047.900

1.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

850.000.000

1.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

425.000.000

1.01.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

140.000.000

1.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.01.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

246.000.000

1.01.01.18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar

775.200.000

14.238.700.000 7.500.000 1.800.000.000 90.000.000

95.000.000


265



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Daerah 1.01.01.19

Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor

1.01.01.20

Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah

35.000.000

1.01.01.22

Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan

75.000.000

1.01.01.27

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

1.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.02.03

Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Pendukung Bangunan Gedung Kantor

1.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

300.000.000

1.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

765.000.000

1.01.02.11

Pengadaan Alat Peraga

1.01.02.13

Pengadaan Pavingisasi dan Pagar Kantor

1.075.000.000

1.01.02.14

Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll

1.000.000.000

1.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

400.000.000

1.01.02.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional

116.000.000

1.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.02.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer

1.01.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.950.000.000

1.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.016.000.000

1.01.03.03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah

650.000.000

1.01.03.05

Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Harihari Besar Nasional

366.000.000

1.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

335.000.000

1.01.05.03

Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar

335.000.000

266


8.100.000.000

1.600.000.000 11.154.000.000 2.840.000.000

20.000.000

1.600.000.000 88.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Implementasi Peraturan

1.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

148.390.000

1.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

83.800.000

1.01.06.02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi

35.300.000

1.01.06.05

Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD

29.290.000

1.01.07

Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik

280.990.000

1.01.07.03

Perencanaan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

280.990.000

1.01.08

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah

973.200.000

1.01.08.01

Training Manajemen

950.000.000

1.01.08.07

Penyusunan Profil SKPD

1.01.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.15.01

Pembangunan Gedung Sekolah

1.01.15.07

Pembangunan Saranan dan Prasarana Bermain

1.01.15.15

Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siwa

400.000.000

1.01.15.18

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

504.000.000

1.01.15.19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

525.000.000

1.01.15.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Bermain

150.000.000

1.01.15.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1.01.15.45

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1.860.000.000

1.01.15.57

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

300.000.000

1.01.15.58

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.15.59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

450.000.000

1.01.15.63

Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

200.000.000

1.01.15.64

Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini

250.000.000

23.200.000 18.168.500.000 985.000.000 1.654.500.000

52.000.000

18.000.000


267


BAB V – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.01.15.65

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

150.000.000

1.01.15.68

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Playgroup

800.000.000

1.01.15.71

Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan PAUD

1.01.15.72

Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas Anak Usia Dini

1.01.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01.16.03

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

2.560.615.800

1.01.16.05

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

1.015.880.000

1.01.16.09

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

1.01.16.12

Pembangunan Perpusatakaan Sekolah

1.01.16.18


1.01.16.19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

4.848.200.000

1.01.16.41


5.718.000.000

1.01.16.44

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1.035.000.000

1.01.16.57


1.199.322.000

1.01.16.58

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

600.000.000

1.01.16.59

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

317.008.000

1.01.16.63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam

1.01.16.64

Penyediaan Biaya Operasional Madrasah

0

1.01.16.65

Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

0

1.01.16.68

Penyelenggraan Paket B Setara SMP

300.000.000

1.01.16.70

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

837.390.000

1.01.16.75

Penyediaan Beasiswa Transisi

125.000.000

1.01.16.80

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK)

268


70.000.000 9.800.000.000 29.415.547.900

0 2.790.367.300 893.455.000

1.100.000.000

1.160.989.600



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.01.16.82

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

3.119.500.000

1.01.16.83

Pelaksanaan/Ujian Sekolah/Ujian Nasional SD/SDLB/MI

750.000.000

1.01.16.86

Pelaksanaan Studi Edukasi SD/SDLB/MI

500.000.000

1.01.16.88

Sosialisasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bid. Pendidikan

339.820.200

1.01.16.91

Penyediaan Buku Raport dan Buku Induk Siswa

205.000.000

1.01.17

Program Pendidikan Menengah

1.01.17.03

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

2.000.000.000

1.01.17.05

Pembangunan Laboratorium Dsan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain)

1.250.000.000

1.01.17.12

Pembangunan Perpusatakaan Sekolah

1.01.17.18


2.000.000.000

1.01.17.41


1.000.000.000

1.01.17.57


1.021.500.000

1.01.17.58

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

450.227.000

1.01.17.63

Penyelenggraan Paket C Setara SMU

580.000.000

1.01.17.70

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

1.01.17.71

Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional

950.000.000

1.01.17.72

Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB)

450.000.000

1.01.17.73

Pelaksanaan Studi Edukasi

1.01.17.77

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

1.01.18

Program Pendidikan Non Formal

1.01.18.03

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

1.01.18.04

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

1.01.18.06

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

425.000.000

1.01.18.07

Pengambangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal

150.000.000

1.01.18.11

Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal

250.000.000

1.01.18.12

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non

250.000.000

13.095.067.000

750.000.000

0

1.750.000.000 893.340.000 7.701.000.000 150.000.000 5.116.000.000


269



JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Formal 1.01.18.13

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

400.000.000

1.01.18.14

Pemberdayaan Tenaga Kependidikan PNF

250.000.000

1.01.18.15

Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas PNF

260.000.000

1.01.18.16

Pelaksanaan Study Edukasi Pendidikan Non Formal

450.000.000

1.01.19

Program Pendidikan Luar Biasa

250.000.000

1.01.19.56


100.000.000

1.01.19.61

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

150.000.000

1.01.20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.675.000.000

1.01.20.04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1.01.20.08

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.20.09

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga

200.000.000

1.01.20.10

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

275.000.000

1.01.21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.01.21.01

Pemasyaraktan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong

1.01.21.02

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

1.01.21.03

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

362.500.000

1.01.21.05

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

400.000.000

1.01.21.08

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

45.250.000

1.01.21.09

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

371.502.000

1.01.22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.22.01

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang

270


700.000.000 4.500.000.000

1.571.252.000 350.000.000 42.000.000

1.032.401.000 150.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Pendidikan 1.01.22.07

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

439.401.000

1.01.22.14

Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Program Pengembangan Pendidikan

443.000.000

1.01.23

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

750.000.000

1.01.23.01

Peningkatan dan Manajemen Aset/Barang Daerah

750.000.000

2. Urusan Kesehatan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.02

KESEHATAN

574.296.305.887

1.02.00

Non Program

9.838.743.536

1.02.00.00

Belanja Tidak Langsung

9.838.743.536

1.02.01


1.02.01.01


1.02.01.02


1.02.01.03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

146.500.000

1.02.01.05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

45.000.000

1.02.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

150.000.000

1.02.01.08


400.000.000

1.02.01.10


1.02.01.11


1.02.01.12


1.02.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

858.325.000

1.02.01.17


105.725.000

1.02.01.18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

550.000.000

12.492.426.000 20.260.000 5.090.600.000

70.000.000 100.000.000 10.000.000


271



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.02.01.19


1.02.01.20


40.000.000

1.02.01.22


30.000.000

1.02.01.23

Penyediaan Gas dan Tabung PMK

1.02.01.27


1.02.02


12.208.000.000

1.02.02.01

Pembangunan Rumah Jabatan/Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya

50.000.000

1.02.02.02

Pembangunan Rumah Dinas

1.02.02.03

Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Pendukung Bangunan

3.000.000.000

1.02.02.05


1.650.000.000

1.02.02.06

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

600.000.000

1.02.02.07

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

2.700.000.000

1.02.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

400.000.000

1.02.02.10

Pengadaan Mebeleur

500.000.000

1.02.02.13


505.000.000

1.02.02.14


200.000.000

1.02.02.20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas

150.000.000

1.02.02.22


345.000.000

1.02.02.23


1.02.02.24


1.02.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

50.000.000

1.02.02.33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Bermesin

75.000.000

272


1.337.460.000

181.700.000 3.356.856.000

500.000.000

25.000.000 738.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.02.02.40

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Rumah Dinas

1.02.02.41

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

1.02.02.42


545.000.000

1.02.03


200.000.000

1.02.03.03


200.000.000

1.02.05


1.806.350.000

1.02.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.169.150.000

1.02.05.03

Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan

500.000.000

1.02.05.04

Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll

100.000.000

1.02.05.05

Penilaian Penetapan Angka Kredit

37.200.000

1.02.06


90.000.000

1.02.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

50.000.000

1.02.06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Akhir Tahun

20.000.000

1.02.06.05


20.000.000

1.02.07


534.500.000

1.02.07.01

Evaluasi dan Peningkatan pelayanan Publik

534.500.000

1.02.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

6.196.848.000

1.02.15.01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

5.333.648.000

1.02.15.05

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.16.02

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

9.276.800.000

1.02.16.03

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas

300.000.000

1.02.16.09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

471.660.000

125.000.000 50.000.000

863.200.000 85.271.624.000


273



JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.02.16.17

Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional

65.172.875.000

1.02.16.18

Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi

10.050.289.000

1.02.17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

51.700.000

1.02.17.02

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

51.700.000

1.02.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.19.01

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1.02.19.04

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

1.02.19.06

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

9.919.760.000

1.02.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.099.720.051

1.02.20.02

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

966.720.051

1.02.20.03

Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi

65.000.000

1.02.20.04

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

68.000.000

1.02.21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.021.580.000

1.02.21.02

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

260.000.000

1.02.21.04


82.160.000

1.02.21.05

Pemeriksaan Kualitas Air dan Udara

279.420.000

1.02.21.06

Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan Lingkungan

400.000.000

1.02.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.22.01

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.02.22.02

Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging

1.02.22.05

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

706.669.300

1.02.22.06

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

231.210.000

274


10.111.760.000 182.000.000 10.000.000

4.231.824.300 426.125.000 2.445.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.02.22.08

Peningkatan Imunisasi

178.620.000

1.02.22.09

Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah

244.200.000

1.02.23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

977.325.000

1.02.23.01

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

650.000.000

1.02.23.03

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

327.325.000

1.02.24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

16.699.385.000

1.02.24.11

Kegiatan Pelayanan Jamkesmas Non Kuota

16.699.385.000

1.02.25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

46.037.900.000

1.02.25.01

Pembangunan Puskesmas

1.02.25.02

Pembangunan Puskesmas Pembantu

1.02.25.04

Pengadaaan Puskesmas Keliling

2.250.000.000

1.02.25.07

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

4.578.400.000

1.02.25.08

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

0

1.02.25.10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling

0

1.02.25.11

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Posyandu

129.000.000

1.02.25.12

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

1.02.25.21

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu

950.500.000

1.02.25.24

Pembangunan Polindes

290.000.000

1.02.25.25

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

9.470.000.000

1.02.25.26

Rehabilitasi Sedang/Berat Polindes

6.055.000.000

1.02.25.27

Pembangunan Pos Kesehatan Desa

2.350.000.000

1.02.26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.02.26.01

Pembangunan Rumah Sakit

2.205.000.000 16.210.000.000

1.550.000.000

112.825.000.000 85.500.000.000


275



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.02.26.04

Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

500.000.000

1.02.26.06

Pengambangan Ruang ICU, ICCU, NICU

500.000.000

1.02.26.12

Pengembangan Ruang Bayi

200.000.000

1.02.26.17

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

1.02.26.18

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

1.02.26.21

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit

200.000.000

1.02.26.22

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang

500.000.000

1.02.27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain) Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

200.000.000

1.02.27.01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

200.000.000

1.02.32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1.02.32.03

Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

1.02.32.04

Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

1.02.34

Program Pelayanan Kesehatan BLUD

251.000.000.000

1.02.34.01

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

251.000.000.000

7.425.000.000 18.000.000.000

1.401.620.000 100.000.000 1.301.620.000

3. Urusan Pekerjaan Umum KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.03

PEKERJAAN UMUM

1.03.01


1.03.01.01


1.03.01.02


1.03.01.03


67.500.000

1.03.01.05


30.000.000

276


603.980.034.681 73.788.791.000 3.300.000 54.279.400.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.03.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

44.250.000

1.03.01.10


884.700.000

1.03.01.11


287.577.000

1.03.01.12


1.03.01.13


1.03.01.15


1.03.01.17


249.560.000

1.03.01.18


111.000.000

1.03.01.19


828.552.000

1.03.01.20


1.03.01.22


57.500.000

1.03.01.27


947.280.000

1.03.02


18.062.487.450

1.03.02.01

Pembangunan Rumah Jabatan/Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya

100.000.000

1.03.02.03


200.000.000

1.03.02.05


1.03.02.10

Pengadaan Mebeleur

1.03.02.13


1.03.02.22


1.03.02.23


1.03.02.24


1.03.02.31


1.03.02.41

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

43.472.000 15.901.300.000 47.400.000

6.000.000

3.730.000.000 166.000.000 1.000.000.000 60.000.000 511.626.350 8.509.861.000 100 3.385.000.000


277



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.03.02.42


1.03.03


1.03.03.01

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

1.03.03.03


90.750.000

1.03.05


250.000.000

1.03.05.01


100.000.000

1.03.05.03


150.000.000

1.03.06


156.810.007

1.03.06.01


35.090.003

1.03.06.05


19.060.004

1.03.06.06

Penyusunan DPA SKPD

1.03.06.07

Implementasi Sistem Administrasi dan Penatausahaan Keuangan SKPD

20.000.000

1.03.06.09

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah di SKPD

30.000.000

1.03.06.10

Implementasi Sistem Penatausahaan Pendapatan Daerah di SKPD

45.000.000

1.03.07


50.000.000

1.03.07.01


50.000.000

1.03.08


290.000.000

1.03.08.01

Training Manajemen

200.000.000

1.03.08.03

Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

50.000.000

1.03.08.06

Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya

40.000.000

1.03.15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.15.01

Perencanaan Pembangunan Jalan

278


400.000.000 95.700.000 4.950.000

7.660.000

225.874.239.306 1.000.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.03.15.03

Pembangunan Jalan

73.891.700.365

1.03.15.05

Pembangunan Jembatan

1.03.15.06


1.03.15.07

Pengadaan Tanah utk. Pelebaran Jalan Kab.

30.600.000.000

1.03.15.08

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan

14.159.750.000

1.03.15.09

Peningkatan Jalan

77.304.113.327

1.03.15.10

Pembangunan/Peningkatan Jembatan

20.433.375.300

1.03.15.11

Pematangan tanah Jalan

1.03.15.14

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan (Sumber Dana APBD

1.03.16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

19.305.267.000

1.03.16.03

Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

15.711.017.000

1.03.16.06

Pembangunan/Pemeliharaan Dainase

3.594.250.000

1.03.17

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

1.410.000.000

1.03.17.03

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.410.000.000

1.03.18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

27.149.528.572

1.03.18.01

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

150.000.392

1.03.18.02

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1.03.18.03

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

1.03.18.04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1.327.000.000

1.03.18.08

Pembangunan / Pemeliharaan Trotoar

1.150.000.000

1.03.20

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

175.000.000

1.03.20.01

Inspeksi Kondisi Jalan

100.000.000

1.03.20.02

Inspeksi Kondisi Jembatan

1.03.21

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

1.500.000.000

1.03.21.01

Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat

1.500.000.000

1.03.22

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

7.935.300.314 50.000.000

500.000.000 0

20.300.730 24.502.227.450

75.000.000

200.000.000


279



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

APBD

KODE

URUSAN/PROGRAM

1.03.22.04

Penyusunan Data Teknis Ke-PU-an

1.03.23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

10.500.000.000

1.03.23.04

Pengadaan Alat-Alat Berat

10.000.000.000

1.03.23.06

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan

200.000.000

1.03.23.10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

200.000.000

1.03.23.12

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan

100.000.000

1.03.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

1.03.24.01

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

1.03.24.02

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

1.03.24.04

Perencanaan Pembangunan Pintu Air

1.03.24.05

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

150.000.000

1.03.24.06

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

200.000.000

1.03.24.08

Pembangunan Pintu Air

1.03.24.09

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

22.181.600.195

1.03.24.10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

22.399.500.000

1.03.24.12

Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir

1.03.24.13

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

1.03.24.14

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

10.866.000.000

1.03.24.15

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

0

1.03.24.18

Pemeliharaan Bangunan Irigasi dan Saluran Air

5.554.000.000

1.03.25

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

38.103.000.100

1.03.25.01

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

38.023.000.100

1.03.25.04

Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah

1.03.27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

7.506.847.000

1.03.27.01

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat

350.000.000

280


Kab (Rp.) 200.000.000

77.919.000.195 0 384.200.000 1.600.000.000

7.537.700.000

6.374.000.000 672.000.000

80.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.03.27.06

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

0

1.03.27.10

Pembangunan MCK (Sumber Dana DAK)

3.265.847.000

1.03.27.11

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

1.841.000.000

1.03.27.12

Penyediaan Sarana Air Bersih (Sumber Dana APBD Provinsi)

0

1.03.27.13

Pembangunan MCK (Sumber Dana APBD II)

2.050.000.000

1.03.28

Program Pengendalian Banjir

12.899.000.000

1.03.28.03

Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

12.099.000.000

1.03.28.07

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

1.03.30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03.30.02

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan

1.03.30.03

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1.03.30.08


525.000.000

1.03.30.09

Administrasi Pembangunan Pasar Pedesaan dan MCK

665.000.000

1.03.30.10

Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi Pedesaan

512.800.000

1.03.30.11

Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

468.500.000

1.03.32

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

88.110.000

1.03.32.02

Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang

88.110.000

1.03.34

Program Rehabilitasi /pemeliharaan saluran drainase dan Trotoar

8.251.504.035

1.03.34.01

Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase dan Trotoar

8.251.504.035

800.000.000 80.404.750.016 350.000.000 77.883.450.016


281



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

4. Urusan Perumahan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.04

PERUMAHAN

1.04.02


150.000.000

1.04.02.13


150.000.000

1.04.15

Program Pengembangan Perumahan

1.04.15.03

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

1.04.15.06

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1.04.15.07

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

600.000.000

1.04.17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

190.000.000

1.04.17.02

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis

190.000.000

1.04.19

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

757.500.000

1.04.19.05

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

148.200.000

1.04.19.08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

470.000.000

1.04.19.12

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

139.300.000

1.04.20

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

682.007.000

1.04.20.07

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

682.007.000

282


18.974.507.000

17.195.000.000 200.000.000 16.395.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

5. Urusan Penataan Ruang KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.05

PENATAAN RUANG

522.002.000

1.05.15

Program Perencanaan Tata Ruang

372.002.000

1.05.15.06

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

230.000.000

1.05.15.13

Survey dan Pemetaan

142.002.000

1.05.17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

150.000.000

1.05.17.05

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

150.000.000

6. Urusan Perencanaan Pembangunan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

10.570.868.858

1.06.01


1.06.01.02


48.000.000

1.06.01.10


60.000.000

1.06.01.11


50.000.000

1.06.01.13


350.000.000

1.06.01.15


151.000.000

1.06.01.17


1.06.01.18


1.06.01.19


1.06.01.27


202.500.000

1.06.02


235.000.000

1.06.02.15

Pengadaan Alat Bengkel Bermesin/Tidak Bermesin

1.06.02.23


1.061.600.000

49.100.000 127.000.000 24.000.000

0 60.000.000


283



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.06.02.24


1.06.02.30


60.000.000

1.06.03


56.750.000

1.06.03.03


51.750.000

1.06.03.05


1.06.06


122.000.000

1.06.06.01


30.000.000

1.06.06.02


36.000.000

1.06.06.05


56.000.000

1.06.08


80.800.000

1.06.08.06


80.800.000

1.06.15

Program Pengembangan Data/Informasi

1.06.15.01

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja

123.900.000

1.06.15.02

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan

682.566.300

1.06.15.05

Penyusunan Profile Daerah

197.355.000

1.06.18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

121.875.000

1.06.18.03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

121.875.000

1.06.19

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

373.000.000

1.06.19.02

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

373.000.000

1.06.20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

180.000.000

1.06.20.01

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

284


115.000.000

5.000.000

1.003.821.300

30.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Perencana 1.06.20.03

Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.21.05

Penyusunan Rancangan RPJMD

500.000.000

1.06.21.06

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

200.000.000

1.06.21.07

Penetapan RPJMD

120.000.000

1.06.21.08

Penyusunan Rancangan RKPD

1.06.21.09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.06.21.10

Penetapan RKPD

1.06.21.11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

301.100.793

1.06.21.12

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Akhir Masa

597.305.000

1.06.21.13

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

176.400.000

1.06.21.15

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

124.630.000

1.06.21.16

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD/Perubahan APBD

418.736.000

1.06.21.17

Monitoring, Evluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah

89.900.000

1.06.21.18

Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

85.400.000

1.06.21.19

Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah

16.486.365

1.06.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.22.01

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

545.000.000

1.06.22.03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

305.700.000

1.06.22.04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

535.839.400

1.06.22.08


162.700.000

1.06.23

Program Perencanaan Sosial Budaya

965.141.000

1.06.23.01

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

212.725.000

150.000.000 3.085.742.158

84.000.000 300.000.000 71.784.000

1.549.239.400


285



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.06.23.02

Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

576.200.000

1.06.23.04


1.06.23.05

Fasilitasi dan koordinasi Program Perecepatan Penanggulangan Kemiskinan

100.016.000

1.06.24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.011.800.000

1.06.24.02

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan

386.000.000

1.06.24.03


113.000.000

1.06.24.04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah

184.650.000

1.06.24.05

Penunjang Program WISMP

328.150.000

1.06.26

Program Penelitian dan Pengembangan

724.100.000

1.06.26.01

Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pembangunan Daerah

440.470.000

1.06.26.02

Penelitian Dan Pengembangan Bidang Keuangan Daerah

139.190.000

1.06.26.04

Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

144.440.000

76.200.000

7. Urusan Perhubungan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.07

PERHUBUNGAN

1.07.01


1.07.01.01


1.07.01.02


486.000.000

1.07.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

355.100.000

1.07.01.08


132.600.000

1.07.01.09


38.000.000

1.07.01.10


52.000.000

1.07.01.11


286


33.201.426.850 3.346.400.000 2.000.000

1.500.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.07.01.12


15.000.000

1.07.01.17


91.245.000

1.07.01.18


80.000.000

1.07.01.19


32.400.000

1.07.01.20


1.07.01.21

Penunjang Tupoksi Kantor

34.040.000

1.07.01.22


10.000.000

1.07.01.26

Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Program

20.155.000

1.07.01.27


1.07.02


1.07.02.05


1.07.02.10

Pengadaan Mebeleur

1.07.02.14


602.757.000

1.07.02.18

Pengadaan/Pembangunan Taman

450.000.000

1.07.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor

115.000.000

1.07.03


20.000.000

1.07.03.05


20.000.000

1.07.05


150.000.000

1.07.05.01


150.000.000

1.07.06


81.143.000

1.07.06.01


39.193.000

1.07.06.02

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

17.900.000

4.000.000

493.860.000 2.057.788.500 800.000.000 90.031.500


287



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

dan Prognosis Realisasi 1.07.06.05


13.300.000

1.07.06.06

Penyusunan DPA SKPD

10.750.000

1.07.15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

485.200.000

1.07.15.02

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

143.000.000

1.07.15.04

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

172.200.000

1.07.15.07

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

170.000.000

1.07.16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.16.02

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07.16.04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

1.07.16.05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.574.930.000

1.07.17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.644.915.350

1.07.17.05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

884.250.000

1.07.17.11

Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan

223.985.000

1.07.17.12

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Nagkutan

18.565.000

1.07.17.14

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

94.820.500

1.07.17.15

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak

136.215.500

1.07.17.16

Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

228.871.350

1.07.17.17


1.07.18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

16.025.000.000

1.07.18.01

Pembangunan Gedung Terminal

15.000.000.000

1.07.18.02

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

288


1.749.930.000 75.000.000 100.000.000

58.208.000

650.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.07.18.05

Pembangunan Prasarana Lalu Lintas Jalan

375.000.000

1.07.19

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

7.641.050.000

1.07.19.01

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.525.000.000

1.07.19.02

Pengadaan Marka Jalan

2.500.000.000

1.07.19.04

Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Jalan

3.556.000.000

1.07.19.05

Pengumpulan dan Analisa Database Lalu Lintas Jalan

60.050.000

8. Urusan Lingkungan Hidup KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.08

LINGKUNGAN HIDUP

9.930.082.010

1.08.01


1.08.01.01


1.08.01.02


18.900.000

1.08.01.09


20.500.000

1.08.01.10


37.000.000

1.08.01.11


15.000.000

1.08.01.12


4.620.000

1.08.01.15


4.080.000

1.08.01.17


27.936.000

1.08.01.19


29.200.000

1.08.01.22


4.500.000

1.08.01.27


99.360.000

1.08.02


1.08.02.10

Pengadaan Mebeleur

266.196.000 5.100.000

202.970.000 12.000.000


289



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.08.02.14


1.08.02.24


157.970.000

1.08.03


35.625.000

1.08.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

11.250.000

1.08.03.03


24.375.000

1.08.06


4.448.000

1.08.06.01


2.224.000

1.08.06.06

Penyusunan DPA SKPD

2.224.000

1.08.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.611.382.000

1.08.15.02

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

2.916.000.000

1.08.15.04

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

2.695.382.000

1.08.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

878.336.000

1.08.16.03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

778.336.000

1.08.16.14

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

100.000.000

1.08.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

178.100.000

1.08.17.01

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber

178.100.000

1.08.18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

120.000.000

1.08.18.03

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

120.000.000

1.08.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

75.225.000

1.08.19.06

Penyusunan SLHD Kabupaten Jember

75.225.000

1.08.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)

290


33.000.000

2.557.800.010



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.08.24.05

Penataan RTH

1.150.000.000

1.08.24.06

Pemeliharaan RTH

618.500.010

1.08.24.07

Pengembangan Taman Rekreasi

350.000.000

1.08.24.09

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH

439.300.000

9. Urusan Pertanahan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.09

PERTANAHAN

10.101.535.000

1.09.16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

10.000.000.000

1.09.16.01

Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

10.000.000.000

1.09.17

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

101.535.000

1.09.17.01

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

101.535.000

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

9.637.000.002

1.10.00

Non Program

2.200.000.000

1.10.00.00


2.200.000.000

1.10.01


3.136.000.000

1.10.01.01


1.10.01.02


1.10.01.08


1.10.01.09


135.000.000

1.10.01.10


350.000.000

4.000.000 350.000.000 22.000.000


291



JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.10.01.11


1.10.01.12


1.10.01.13


924.000.000

1.10.01.15


23.000.000

1.10.01.17


1.10.01.18


1.10.01.19


1.10.01.20


1.10.01.27


1.10.02


1.10.02.04

Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional

158.000.000

1.10.02.05


611.000.000

1.10.02.22


200.000.000

1.10.02.42


200.000.000

1.10.03


16.000.000

1.10.03.03


16.000.000

1.10.05


95.000.000

1.10.05.01


30.000.000

1.10.05.04


65.000.000

1.10.06


97.000.002

1.10.06.01


2

292


321.000.000 15.000.000

315.000.000 88.000.000 423.000.000 6.000.000 160.000.000 1.169.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.10.06.05


12.000.000

1.10.06.06

Penyusunan DPA SKPD

15.000.000

1.10.06.07


70.000.000

1.10.07


111.000.000

1.10.07.01


66.000.000

1.10.07.03


45.000.000

1.10.08


255.000.000

1.10.08.01

Training Manajemen

192.000.000

1.10.08.06


1.10.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.15.03

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)

272.000.000

1.10.15.06

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

102.000.000

1.10.15.07

Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

144.000.000

1.10.15.08

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

736.000.000

1.10.15.11

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

988.000.000

1.10.15.12

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

209.000.000

1.10.15.14


107.000.000

63.000.000 2.558.000.000

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan KODE

URUSAN/PROGRAM

1.11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1.11.01


APBD Kab (Rp.) 3.362.850.025 622.230.000


293



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.11.01.02


1.11.01.10


118.730.000

1.11.01.13


276.500.000

1.11.01.15


1.11.01.17


17.600.000

1.11.01.18


30.000.000

1.11.01.27


135.800.000

1.11.02


1.11.02.03

Pembangunan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Pendukung Bangunan Gedung Kantor

1.11.02.07


1.11.02.14


1.11.02.23


40.000.000

1.11.02.24


64.100.000

1.11.02.42


450.000.000

1.11.05


200.000.000

1.11.05.01


200.000.000

1.11.08


90.000.000

1.11.08.04

Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

40.000.000

1.11.08.06


50.000.000

1.11.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

900.000.000

1.11.16.01

Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

100.000.000

294


40.000.000

3.600.000

1.225.620.025 496.000.000 25 175.520.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.11.16.02

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

400.000.000

1.11.16.06

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan

400.000.000

1.11.18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

325.000.000

1.11.18.02

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

200.000.000

1.11.18.04

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola

125.000.000

12. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12.02


899.000.007

1.12.02.03


850.000.000

1.12.02.07


49.000.007

1.12.15

Program Keluarga Berencana

1.12.15.01

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

150.000.000

1.12.15.02

Pelayanan KIE

800.000.000

1.12.15.05

Pembinaan Keluarga Berencana

129.800.000

1.12.15.06

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

200.000.000

1.12.15.07

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

100.000.000

1.12.15.08

Sosialisasi dan Evaluasi Pelaporan Pengelola Program KB Tingkat Kecamatan

100.000.000

1.12.15.09

Sosialisasi dan Evaluasi Pendataan Keluarga

150.000.000

1.12.16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

4.800.000

1.12.16.01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

4.800.000

3.952.775.007

1.629.800.000


295



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

Reproduksi Remaja 1.12.18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang

1.050.000.000

1.12.18.01

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

250.000.000

1.12.18.02

Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD)

800.000.000

1.12.19

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

70.000.000

1.12.19.01

Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di

70.000.000

1.12.20

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

260.400.000

1.12.20.01

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR

140.000.000

1.12.20.02

Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok

120.400.000

1.12.21

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

9.800.000

1.12.21.01

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah

9.800.000

1.12.22

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan

18.625.000

1.12.22.01

Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

18.625.000

1.12.23

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

6.350.000

1.12.23.01

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

6.350.000

1.12.24

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

4.000.000

1.12.24.01

Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

4.000.000

13. Urusan Sosial KODE

URUSAN/PROGRAM

1.13

SOSIAL

1.13.01


296


APBD Kab (Rp.) 5.066.368.000 825.134.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.13.01.01


4.350.000

1.13.01.02


76.400.000

1.13.01.03


37.000.000

1.13.01.08


1.13.01.09


25.500.000

1.13.01.10


32.149.000

1.13.01.11


83.500.000

1.13.01.12


60.000.000

1.13.01.15


1.13.01.17


50.160.000

1.13.01.18


60.000.000

1.13.01.22


14.000.000

1.13.01.26


107.475.000

1.13.01.27


129.350.000

1.13.02


468.884.000

1.13.02.03


85.000.000

1.13.02.07


32.984.000

1.13.02.22


1.13.02.23


1.13.02.24


1.13.02.42


30.000.000

1.13.02.44

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan

54.000.000

0.600

144.650.000

112.000.000 49.900.000 105.000.000


297



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Dinas/Operasional 1.13.03


27.650.000

1.13.03.02


19.250.000

1.13.03.04

Pelaksanaan Upacara Bulanan

1.13.05


1.13.05.02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.13.05.03


1.13.05.04


26.425.000

1.13.06


50.662.500

1.13.06.01


5.000.000

1.13.06.02


5.312.500

1.13.06.03

Penyusunan Anggaran Kas Pendapatan dan Belanja SKPD

10.000.000

1.13.06.04


1.13.06.05


10.775.000

1.13.06.06

Penyusunan DPA SKPD

14.575.000

1.13.07


560.050.000

1.13.07.01


560.050.000

1.13.15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

712.087.500

1.13.15.04

Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

118.787.500

1.13.15.05

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

593.300.000

1.13.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

435.140.000

298


8.400.000 346.125.000 53.685.000 266.015.000

5.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.13.16.02

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi,

20.350.000

1.13.16.03

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah

76.400.000

1.13.16.04

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal

175.000.000

1.13.16.07

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

66.720.000

1.13.16.09

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

66.695.000

1.13.16.11


29.975.000

1.13.18

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

223.475.000

1.13.18.03

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

223.475.000

1.13.19

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

99.250.000

1.13.19.03

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo

99.250.000

1.13.20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

335.455.000

1.13.20.03

Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit

335.455.000

1.13.21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

982.455.000

1.13.21.01

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

224.125.000

1.13.21.02

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

169.165.000

1.13.21.03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

589.165.000


299



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

14. Urusan Tenaga Kerja KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.14

TENAGA KERJA

1.14.01


1.14.01.01


1.14.01.02


66.000.000

1.14.01.10


80.000.000

1.14.01.11


50.000.000

1.14.01.12


10.000.000

1.14.01.13


150.000.000

1.14.01.15


10.000.000

1.14.01.17


20.000.000

1.14.01.18


50.000.000

1.14.01.19


80.000.000

1.14.01.22


1.14.01.27


130.000.000

1.14.02


320.000.000

1.14.02.23


30.000.000

1.14.02.24


85.000.000

1.14.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

30.000.000

1.14.02.42


1.14.03


60.000.000

1.14.03.02


30.000.000

300


6.281.350.000 660.000.000 8.000.000

6.000.000

175.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.14.03.03


30.000.000

1.14.05


150.000.000

1.14.05.03


150.000.000

1.14.06


40.000.000

1.14.06.01


8.000.000

1.14.06.05


16.000.000

1.14.06.06

Penyusunan DPA SKPD

16.000.000

1.14.08


50.000.000

1.14.08.07


50.000.000

1.14.15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

60.000.000

1.14.15.06

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

60.000.000

1.14.16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14.16.01

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1.14.16.08

Jember Job Market

130.000.000

1.14.16.11

Pembinaan dan Monitoring TKI

300.000.000

1.14.16.19

Wira Usaha Baru Melalui Pelatihan Kewirausahaan

1.14.17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.14.17.09

Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan

1.14.17.10

Pembahasan Upah Minimum Kabupaten

1.14.17.12

Pembentukan dan Pembinaan LKS Tripartite

30.000.000

1.14.17.18

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan

15.000.000

1.14.17.19

Pembinaan Hubungan Industrial

15.000.000

1.14.19

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

505.000.000 15.000.000

60.000.000 340.000.000 30.000.000 250.000.000

4.096.350.000


301



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

1.14.19.01

URUSAN/PROGRAM Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil

APBD Kab (Rp.)

4.096.350.000

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01


1.15.01.01


1.15.01.02


1.15.01.08


35.000.000

1.15.01.10


55.000.000

1.15.01.11


50.000.000

1.15.01.13


1.15.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

25.000.000

1.15.01.15


50.000.000

1.15.01.17


50.000.000

1.15.01.18


50.000.000

1.15.01.19


25.000.000

1.15.01.20


1.15.01.22


1.15.01.23


100.000.000

1.15.01.26


250.000.000

1.15.01.27


150.000.000

1.15.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

950.000.000

302


10.189.461.062 1.165.000.000 15.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000 10.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Aparatur 1.15.02.05


450.000.000

1.15.02.10

Pengadaan Mebeleur

250.000.000

1.15.02.14


50.000.000

1.15.02.17

Pengadaan Tanaman

50.000.000

1.15.02.18


50.000.000

1.15.02.24


100.000.000

1.15.03


275.000.000

1.15.03.01


1.15.03.03


120.000.000

1.15.03.05


100.000.000

1.15.05


500.000.000

1.15.05.02


100.000.000

1.15.05.03

Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

200.000.000

1.15.05.04


200.000.000

1.15.06


45.000.000

1.15.06.01


5.000.000

1.15.06.02


5.000.000

1.15.06.04


5.000.000

1.15.06.05


15.000.000

1.15.06.06

Penyusunan DPA SKPD

15.000.000

1.15.07


250.000.000

1.15.07.01


100.000.000

55.000.000


303



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.15.07.03


150.000.000

1.15.08


15.000.000

1.15.08.06


15.000.000

1.15.15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

321.461.037

1.15.15.08

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

37

1.15.15.10

Pemberian Fasilitasi Pengamanan Kawasan Usaha Kecil Menengah

1.15.15.11


1.15.16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15.16.01

Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis

1.15.16.03

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil

1.15.16.05

Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

100.000.000

1.15.16.06

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

256.000.000

1.15.17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil

3.707.000.000

1.15.17.02

Pengembangan Klaster Bisnis

3.047.000.000

1.15.17.09

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

100.000.000

1.15.17.12

Pemberdayaan UMKM Terpadu

560.000.000

1.15.18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.18.01

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

1.15.18.02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

300.000.000

1.15.18.03

Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

200.000.000

1.15.18.04

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman

150.000.000

304


300.000.000 21.461.000 1.106.000.000 750.000.000 0

1.855.000.025 50.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Perkoperasian 1.15.18.05

Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

1.15.18.06

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

80.000.000

1.15.18.07

Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi

95.000.000

1.15.18.08

Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi

180.000.000

1.15.18.09


250.000.000

1.15.18.10

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Kelembagaan Koperasi

200.000.000

1.15.18.12

Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Melalui Koperasi Wanita

100.000.025

250.000.000

16. Urusan Penanaman Modal KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.16

PENANAMAN MODAL

1.052.500.000

1.16.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.052.500.000

1.16.15.02

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

381.300.000

1.16.15.10

Penyelenggaraan Pameran Investasi

671.200.000

1.16.16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

0

1.16.16.04

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

0

17. Urusan Kebudayaan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.17

KEBUDAYAAN

2.073.234.000

1.17.15

Program Pengembangan Nilai Budaya

350.000.000

1.17.15.01

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya

350.000.000


305



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

Daerah 1.17.16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

364.827.500

1.17.16.05

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

184.827.500

1.17.16.06

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

180.000.000

1.17.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.17.01

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

614.575.500

1.17.17.05

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

743.831.000

1.358.406.500

18. Urusan Pemuda dan Olah Raga KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.18

PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.01


1.18.01.01


1.18.01.02


83.000.000

1.18.01.03


10.000.000

1.18.01.08


1.18.01.10


1.18.01.13


1.18.01.15


1.18.01.17


17.600.000

1.18.01.18


60.000.000

1.18.01.19


1.18.01.20


1.18.01.22


306


5.288.827.000 681.547.000 1.800.000

9.600.000 44.247.000 155.500.000 3.000.000

172.800.000 5.000.000 10.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.18.01.27


1.18.02


59.475.000

1.18.02.10

Pengadaan Mebeleur

20.975.000

1.18.02.24


38.500.000

1.18.03


15.000.000

1.18.03.05


15.000.000

1.18.05


57.090.000

1.18.05.01


15.000.000

1.18.05.03


42.090.000

1.18.06


9.756.000

1.18.06.01


1.000.000

1.18.06.04


2.650.000

1.18.06.05


6.106.000

1.18.16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

990.332.000

1.18.16.01

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

137.092.000

1.18.16.02

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

626.377.000

1.18.16.05

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda

61.575.000

1.18.16.07

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

21.156.000

1.18.16.08

Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda

144.132.000

1.18.17

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

64.874.000

1.18.17.02

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

64.874.000

1.18.20

Program Pembinaan dan PemasyarakataOlah

109.000.000

2.434.933.000


307



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Raga 1.18.20.01

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olah Raga

43.225.000

1.18.20.02

Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olah Raga Unggulan Daerah

43.225.000

1.18.20.04

Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah

447.888.000

1.18.20.05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

319.325.000

1.18.20.06

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

580.910.000

1.18.20.08

Pemberian Penghargaan bagi Insan Olah Raga yang Berdedikasi dan

100.000.000

1.18.20.10

Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat

156.575.000

1.18.20.11

Pengembangan Olah Raga Rekreasi

231.200.000

1.18.20.13

Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan

357.610.000

1.18.20.17

Kerjasama Peningkatan Olah Ragawan Berbakat dan Berprestasi dengan

154.975.000

1.18.21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

975.820.000

1.18.21.01

Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga

25.000.000

1.18.21.02

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

95.000.000

1.18.21.03

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

200.000.000

1.18.21.08

Rehabilitasi sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olahraga

655.820.000

19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri KODE

URUSAN/PROGRAM

1.19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.00

Non Program

308


APBD Kab (Rp.) 33.169.237.342 2.792.053.896



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.19.00.00


2.792.053.896

1.19.01


5.054.331.750

1.19.01.02


1.19.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

88.450.000

1.19.01.08


27.000.000

1.19.01.10


1.19.01.11


1.19.01.12


1.19.01.13


1.19.01.15


1.19.01.17


1.19.01.18


490.000.000

1.19.01.19


616.596.000

1.19.01.20


171.300.000

1.19.01.22


39.000.000

1.19.01.27


992.653.000

1.19.02


1.19.02.03


1.19.02.05


1.19.02.14


269.150.000

1.19.02.22


232.750.000

1.19.02.23


574.030.000

183.860.000

120.772.000 79.000.000 109.450.000 1.057.315.750 14.860.000 1.064.075.000

4.836.612.250 920.000.000 1.047.036.000


309



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.19.02.24


1.19.02.30


1.19.02.42


1.19.03


1.19.03.02


404.160.000

1.19.03.03


359.280.000

1.19.03.05


709.881.000

1.19.05


856.375.000

1.19.05.01


185.725.000

1.19.05.02


1.19.05.03


1.19.05.04


1.19.06


128.620.500

1.19.06.01


14.680.000

1.19.06.02


26.616.000

1.19.06.04


1.19.06.05


51.166.500

1.19.06.06

Penyusunan DPA SKPD

32.633.000

1.19.07


77.700.000

1.19.07.01


77.700.000

1.19.08


19.955.000

310


848.510.000 75.136.250 870.000.000 1.473.321.000

20.000.000 602.050.000 48.600.000

3.525.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.19.08.06


1.19.15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.15.01

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

240.414.000

1.19.15.02

Pembangunan Pos Jaga/Ronda

257.000.000

1.19.15.03

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.15.04

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

1.19.15.05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.152.210.000

1.19.16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

5.131.865.000

1.19.16.06

Pemantauan Pelanggaran Perda

584.700.000

1.19.16.07

Pengamanan Pejabat dan Asset Pemkab

943.940.000

1.19.16.09

Deteksi Dini dalam Rangka Antisipasi Permasalahan Keamanan Pemilu

349.500.000

1.19.16.10

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memahami Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat

1.403.425.000

1.19.16.11

Peningkatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Mengantisipasi Gangguan Kantrantibmas

1.850.300.000

1.19.17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

701.607.000

1.19.17.01

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

203.930.000

1.19.17.02

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat

191.512.000

1.19.17.03

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa

75.550.000

1.19.17.04

Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Memperkokoh

1.19.18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.233.294.000

1.19.18.02

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan

1.233.294.000

19.955.000 1.712.124.000

2.500.000 60.000.000

230.615.000


311



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Wawasan Kebangasaan

1.19.19

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

512.465.700

1.19.19.01

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

512.465.700

1.19.20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

136.966.000

1.19.20.01

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan

136.966.000

1.19.21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.699.167.100

1.19.21.06

Peningkatan Peran dan Efektifitas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran

1.177.120.000

1.19.21.08

Sosialisasi Dalam Rangka Penciptaan Situasi Pemilu Yang Aman Jujur dan

1.19.22

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.19.22.01

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

152.403.800

1.19.22.02

Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk Dari

379.125.000

1.19.22.03

Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban

1.19.22.04

Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan bagi Penduduk di Tempat

570.250.000

1.19.22.06

Rehabilitasi Sarana/Prasarana Bagi korban Bencana Alam

273.116.000

1.19.22.07

Rekontruksi Sarana/prasarana Bagi Korban Bencana Alam

3.931.250.896

1.19.23

Program Kerjasama Antar Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Politik

1.202.661.950

1.19.23.01

Peningkatan Konsultasi dan Kerjasama Ormas

622.047.100

1.19.23.03

Peningkatan Kesadaran Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan

580.614.850

1.19.24

Program Peningkatan dan Kemajuan Hak Asasi Manusia

220.680.000

1.19.24.01

Peningkatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

220.680.000

312


522.047.100 5.337.345.696

31.200.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.19.30

Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian

42.091.500

1.19.30.05

Fasilitasi dan Verifikasi Pelaksanaan PAW Anggota DPRD dan Verifikasi

42.091.500

20. Urusan Pemerintahan Umum KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.20

PEMERINTAHAN UMUM

161.782.656.007

1.20.00

Non Program

13.336.573.481

1.20.00.00


13.336.573.481

1.20.01


27.294.214.460

1.20.01.01


1.20.01.02


1.20.01.03


503.250.000

1.20.01.05


57.000.000

1.20.01.08


511.570.000

1.20.01.09


551.234.500

1.20.01.10


858.634.400

1.20.01.11


1.20.01.12


1.20.01.13


1.20.01.14


1.20.01.15


157.920.000

1.20.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

444.600.000

1.20.01.17


2.959.812.000

1.20.01.18


4.052.546.500

185.730.660 4.785.100.000

1.366.545.000 299.606.400 2.877.663.999 85.345.400


313



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.20.01.19


1.20.01.20


125.000.000

1.20.01.22


159.000.000

1.20.01.23


73.000.000

1.20.01.24

Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor

200.000.000

1.20.01.27


1.20.01.28

Pelayanan Kepegawaian Elektronik

1.20.01.29

Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan SKPD

719.859.494

1.20.01.30

Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan PPKD

829.200.000

1.20.02


1.20.02.03


1.20.02.05


1.20.02.07


200.000.000

1.20.02.10

Pengadaan Mebeleur

109.107.900

1.20.02.14


481.700.000

1.20.02.19

Pengadaan Bangunan Lainnya

1.000.000.000

1.20.02.23


1.762.535.500

1.20.02.24


3.304.966.000

1.20.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

237.460.000

1.20.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

30.000.000

1.20.02.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

33.000.000

1.20.02.30


1.20.02.40

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Rumah Dinas

314


1.797.625.000

3.643.971.107 50.000.000

61.497.415.150 180.000.000 12.603.006.250

226.630.000 1.340.380.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.20.02.42


1.20.02.45

Pengadaan Tanah

1.20.02.46

Rehabilitasi Sedang/Berat Taman

1.20.02.47

Rehabilitasi Sedang/Berat Pasar

23.558.750.000

1.20.03


13.033.981.313

1.20.03.01


100.000.000

1.20.03.02


603.500.000

1.20.03.03


1.20.03.05


1.20.05


1.20.05.01


1.20.05.03


1.20.05.04


1.20.05.05


1.20.06


1.250.874.100

1.20.06.01


548.397.000

1.20.06.02


10.308.000

1.20.06.04


19.225.000

1.20.06.05


1.20.06.06

Penyusunan DPA SKPD

61.796.000

1.20.06.07


89.539.600

1.20.06.11

Penyusunan Laporan Rencana Kinerja Tahunan

170.607.000

1.20.06.12

Evaluasi Penyusunan LAKIP SKPD di Lingkungan Pemkab Jember

103.367.000

3.687.653.000 12.657.226.500 85.000.000

11.374.995.008 955.486.305 2.101.608.800 759.115.300 1.179.413.500 156.000.000 7.080.000

247.634.500


315



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.20.07


511.400.000

1.20.07.07

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

511.400.000

1.20.08


571.351.000

1.20.08.02

Penyediaan Kartu Tanda Pengenal PNS dan Tenaga Kontrak

135.000.000

1.20.08.04

Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

212.000.000

1.20.08.05

Pengembangan Budaya Kerja

1.20.08.06


1.20.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

4.088.134.800

1.20.15.03

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1.200.670.700

1.20.15.04

Rapat-Rapat Paripurna

1.224.464.100

1.20.15.06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

150.000.000

1.20.15.07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.513.000.000

1.20.16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

1.558.696.500

1.20.16.02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga

1.20.16.04

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

1.20.16.05

Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

254.455.000

1.20.16.06

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

300.000.000

1.20.16.07

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

663.304.000

1.20.16.08

Pelantikan PJ. Bupati

1.20.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.17.01

Penyusunan Analisa Standar Belanja

124.300.000

1.20.17.02

Penyusunan Standar Satuan Harga

387.700.000

1.20.17.06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

215.300.000

316


82.600.000 141.751.000

207.070.000 64.417.500

69.450.000 27.027.200.240



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

tentang APBD 1.20.17.07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

266.308.000

1.20.17.08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

222.800.000

1.20.17.09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan

267.308.000

1.20.17.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

203.700.000

1.20.17.100

Peningkatan Manajemen Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)

1.20.17.101

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Barang Milik

439.000.000

1.20.17.102

Pemanfaatan Aset

198.200.000

1.20.17.11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

238.186.000

1.20.17.111

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah On Line

312.900.000

1.20.17.113

Manajemen Administrasi Pengelolaan Kas Daerah

336.600.000

1.20.17.114

Peningkatan Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan, Hibah dan Bansos

161.900.000

1.20.17.115

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Anggaran

1.20.17.117

Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem Monitoring TEPPA

1.20.17.119

Koordinasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

85.000.000

1.20.17.123

Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

220.000.000

1.20.17.125

Inventarisasi Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

103.850.000

1.20.17.126

Penyusunan Rencana dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik

46.700.000

1.20.17.127

Penyusunan Rencana dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

47.700.000

1.553.560.000

57.000.000 107.000.000


317



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.20.17.129

Peningkatan Kualitas Penatausahaan Utang dan Piutang Daerah

1.20.17.130

Bimbingan Tekhnis Bidang Akuntansi

261.150.000

1.20.17.132

Peningkatan Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah

239.800.000

1.20.17.133

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Akuntansi

179.900.000

1.20.17.134

Pelayanan Administrasi Pelaporan dan Akuntansi Keuangan Daerah

341.372.000

1.20.17.135

Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

53.300.000

1.20.17.16

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

282.270.000

1.20.17.19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

66.418.700

1.20.17.20

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (UPTD

590.656.500

1.20.17.21


2.171.794.000

1.20.17.22


985.788.500

1.20.17.23

Identifikasi Aset

486.800.000

1.20.17.24

Penyusunan Anggaran Kas APBD / Perubh. APBD

138.958.000

1.20.17.25

Penyusunan Laporan Akhir Tahun Keuangan Daerah

329.958.000

1.20.17.32

Intensifikasi Penerimaan PAD

1.20.17.36

Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pasar

1.20.17.40

Pendampingan Penyusunan Perubahan APBD

83.172.000

1.20.17.42

Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

50.700.000

1.20.17.46

Penyusunan Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas dan Pelaksanaan APBD

99.150.000

1.20.17.47

Sosialisasi Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas dan Pelaksanaan APBD

26.890.000

1.20.17.49

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Villa /

354.179.128

318


95.000.000

4.151.825.000 160.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.20.17.50

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Villa /

847.207.400

1.20.17.51

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Tempat

160.850.000

1.20.17.52

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Tempat

686.302.000

Rekreasi Patemon) 1.20.17.54

Pembinaan Perbendaharaan dan Gaji

191.500.000

1.20.17.59

Pelayanan Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

103.000.000

1.20.17.61

Optimalisasi Pendapatan Daerah

141.389.187

1.20.17.65

Pengendalian dan Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB

229.454.500

1.20.17.68

Pelayanan Administrasi Perbendaharaan dan Gaji

433.810.000

1.20.17.70

Optimalisasi Pendapatan Retribusi Daerah Melalui Sharing Parkir

1.20.17.72

Sosialisasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah

382.500.000

1.20.17.77

Pengendalian Pelaksanaan APBD

466.455.000

1.20.17.78

Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

223.000.000

1.20.17.79

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

573.875.000

1.20.17.80

Penghapusan Aset Barang Milik Daerah

166.800.000

1.20.17.84

Pemutakhiran Data Obyek Pajak Daerah

1.639.776.000

1.20.17.87

Pendampingan Implementasi Sistim Informasi Manajemen Keuangan Daerah

860.200.000

1.20.17.88

Penertiban Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan milik pemerintah

203.200.000

1.20.17.90

Penyusunan Prosiding Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.20.17.92

Verifikasi Pajak Daerah

183.924.000

1.20.17.93

Penerbitan SPPT, KKPD, SKRD, dan Legalisasi Obyek Pajak serta Retribusi Daerah

285.492.800

1.20.17.95

Pelaksanaan Verifikasi RKA SKPD

1.20.17.96

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1.487.148.025

41.304.000

86.650.000 226.400.000


319



JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.20.17.98

Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

442.700.000

1.20.17.99

Intensifikasi Penerimaan PAD (Penyelesaian Permohonan Keberatan/Pengurangan Pajak Daerah dan Permasalahan Pajak Daerah)

220.168.500

1.20.19

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

163.700.000

1.20.19.03

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

163.700.000

1.20.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

1.20.20.01

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

466.712.000

1.20.20.02

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

184.360.000

1.20.20.03

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

181.400.000

1.20.20.04

Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya

130.000.000

1.20.20.05

Inventarisasi Temuan Pengawasan

29.600.000

1.20.20.06

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

53.500.000

1.20.20.07

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

87.500.000

1.20.20.08

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

30.550.000

1.20.20.10

Analisis Manajemen Kecamatan

162.382.500

1.20.21

Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

102.500.000

1.20.21.01

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

102.500.000

1.20.22

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

6.975.000

1.20.22.02

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

6.975.000

1.20.24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

87.416.000

1.20.24.01

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

87.416.000

320


1.326.004.500



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.20.25

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

674.585.783

1.20.25.01

Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah Dalam Penyediaan

674.585.783

1.20.26

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

1.20.26.01

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

347.600.000

1.20.26.02

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

154.505.000

1.20.26.03

Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan

461.200.000

1.20.26.04

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

403.680.000

1.20.26.05

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

637.902.100

1.20.27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

609.408.280

1.20.27.03

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar

217.980.000

1.20.27.04

Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru

351.428.280

1.20.27.06

Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan

40.000.000

1.20.28

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

400.000.000

1.20.28.01

Penataan Kembali Fungsi-Fungsi Kelembagaan Pemerintah

325.000.000

1.20.28.04

Gelar Kelompok Budaya Kerja

1.20.29

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan

345.000.000

1.20.29.03

Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik

150.000.000

1.20.29.08

Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM

70.000.000

1.20.29.10

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SKPD

125.000.000

1.20.30

Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian

1.055.059.500

1.20.30.01

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan

1.055.059.500

1.20.33

Program Pembinaan dan Pengembangan

2.004.887.100

75.000.000

755.000.000


321



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Aparatur 1.20.33.05

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.20.33.15


175.000.000

1.20.33.47

Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

230.000.000

1.20.33.64

Seleksi Penerimaan Calon Direksi BUMD

275.000.000

1.20.34

Program Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama Masyarakat

1.20.34.01

Penyelenggaraan/Fasilitasi Peringatan Hari-Hari Besar Islam

1.20.34.02

Penyelenggaraan/Fasilitasi Kegiatan Keagamaan di Masyarakat

75.000.000

1.980.670.000 893.860.000 1.086.810.000

21. Urusan Kepegawaian KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.21

KEPEGAWAIAN

1.21.01


1.21.01.01


1.21.01.02


1.21.01.08


65.000.000

1.21.01.10


60.000.000

1.21.01.11


25.000.000

1.21.01.12


1.21.01.13


1.21.01.14


15.000.000

1.21.01.15


12.000.000

1.21.01.17


55.000.000

1.21.01.18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar

322


18.144.313.000 2.196.000.000 5.000.000 750.000.000

7.000.000 350.000.000

450.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Daerah 1.21.01.20


12.000.000

1.21.01.22


10.000.000

1.21.01.27


330.000.000

1.21.01.28

Pelayanan Kepegawaian Elektronik

1.21.02


4.525.000.000

1.21.02.03


2.191.000.000

1.21.02.07


1.21.02.10

Pengadaan Mebeleur

1.21.02.12

Pengadaan Tempat Parkir dan Pos Penjagaan

1.21.02.18


55.000.000

1.21.02.22


55.000.000

1.21.02.23


45.000.000

1.21.02.24


1.21.02.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

1.21.02.30


105.000.000

1.21.02.42


750.000.000

1.21.03


90.000.000

1.21.03.05


90.000.000

1.21.04

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

1.21.04.01

Pemulangan Pegawai yang Pensiun

1.21.04.03

Pemindahan Tugas PNS

465.000.000

1.21.05


403.075.000

50.000.000

960.000.000 60.000.000 144.000.000

115.000.000 45.000.000

489.888.000 24.888.000


323



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.21.05.02


1.21.05.03


1.21.06


35.546.000

1.21.06.01


9.126.000

1.21.06.05


14.705.000

1.21.06.06

Penyusunan DPA SKPD

11.715.000

1.21.07


650.000.000

1.21.07.03


650.000.000

1.21.08


6.027.000

1.21.08.06


6.027.000

1.21.31

Program Pendidikan Kedinasan

150.000.000

1.21.31.03

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

150.000.000

1.21.32

Program Peningkatan, Penjenjangan dan Pengembangan Kapasitas

1.21.32.01

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon CPNS Daerah

1.21.32.02

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

1.620.000.000

1.21.32.03

Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

2.750.000.000

1.21.32.04

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

1.350.000.000

1.21.33

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.698.777.000

1.21.33.01

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

1.21.33.02

Seleksi Penerimaan Calon PNS

1.21.33.03

Penempatan PNS

324


55.000.000 348.075.000

5.900.000.000 180.000.000

166.540.000 1.300.000.000 50.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.21.33.04

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

350.000.000

1.21.33.05

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

592.948.000

1.21.33.08

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

17.200.000

1.21.33.09

Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

135.000.000

1.21.33.12

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

121.000.000

1.21.33.14

Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat,Penyusunan Silabi,Penyusunan Modul ,Penyusunan Pedoman Diklat)

150.000.000

1.21.33.15

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

128.144.000

1.21.33.17

Koordinasi administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional

55.000.000

1.21.33.23

Penyelenggaraan Sumpah PNS

65.000.000

1.21.33.30

Sosialisasi Purna Tugas PNS

82.000.000

1.21.33.31

Penyusunan Kebutuhan Pegawai

135.945.000

1.21.33.44

Penyelenggaraan Asesment Center bagi PNS Pemkab Jember

350.000.000

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.01


774.450.000

1.22.01.02


110.000.000

1.22.01.03


45.000.000

1.22.01.08


64.500.000

1.22.01.10


45.450.000

1.22.01.11


30.000.000

12.554.188.300


325



JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.22.01.12


1.22.01.13


110.000.000

1.22.01.15


10.000.000

1.22.01.17


35.800.000

1.22.01.18


82.000.000

1.22.01.27


217.800.000

1.22.02


480.460.000

1.22.02.19


50.000.000

1.22.02.23


48.800.000

1.22.02.24


89.760.000

1.22.02.42


1.22.03


10.200.000

1.22.03.03


10.200.000

1.22.06


235.800.000

1.22.06.01


15.800.000

1.22.06.11

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

1.22.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22.15.01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

360.000.000

1.22.15.02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

443.995.800

1.22.15.04

Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Tenaga Teknis dan Masyarakat di

326


23.900.000

291.900.000

220.000.000 3.185.295.800

1.257.900.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.22.15.05

Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Tenaga Teknis dan Masyarakat di

1.22.15.06

Pelatihan Peningkatan Pengelola Pasar Desa

1.22.15.08

Penguatan Manajemen Kelompok Pengelola Air Bersih (HIPPAM)

105.000.000

1.22.15.09

Penguatan Manajemen Kelompok Pengelola Irigasi (HIPPA)

132.500.000

1.22.16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.264.200.000

1.22.16.03

Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan

566.000.000

1.22.16.08

Penyelenggaraan Gelar Tehnologi Tepat Guna

318.200.000

1.22.16.10

Penguatan Manajemen Pasar Desa

380.000.000

1.22.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.17.02

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

1.22.17.04


1.22.17.05

Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan

1.22.17.06

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.22.17.13

Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Dalam Kegiatan Posyandu

326.700.000

1.22.17.16

Administrasi Rumah Swadaya

223.300.000

1.22.17.17

Administrasi Perbaikan Rumah Kurang Layak Huni

1.22.17.18

Pembinaan UPKU Pasca Program

167.420.000

1.22.17.19

Perlombaan Desa dan Kelurahan

198.000.000

1.22.17.20

Pembinaan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

209.900.000

1.22.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

860.400.000

1.22.18.01

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan

588.260.000

1.22.18.02

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

222.140.000

1.22.18.04


1.22.19

Program Peningkatan Peran Perempuan di

885.900.000 0

5.158.382.500 84.925.000 432.137.500 2.150.000.000 16.000.000

1.350.000.000

50.000.000 585.000.000


327



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

Perdesaan 1.22.19.01

Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

50.000.000

1.22.19.02

Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Menjahit dan Bordir

535.000.000

23. Urusan Statistik KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.23

STATISTIK

412.105.000

1.23.15

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

412.105.000

1.23.15.01

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

360.855.000

1.23.15.03

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

51.250.000

24. Urusan Kearsipan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.24

KEARSIPAN

507.590.000

1.24.15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

138.690.000

1.24.15.03

Pengklasifikasian Data

1.24.15.05

Pengadaan Sarana Penyimpanan

105.000.000

1.24.18

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

368.900.000

1.24.18.01

Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

293.900.000

1.24.18.02

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

75.000.000

328


33.690.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

25. Urusan Komunikasi dan Informatika KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.25

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5.769.801.000

1.25.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

131.500.000

1.25.15.03

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

60.000.000

1.25.15.05

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

71.500.000

1.25.17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

41.500.000

1.25.17.01

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

41.500.000

1.25.18

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

5.596.801.000

1.25.18.01

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

3.297.600.000

1.25.18.02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

574.850.000

1.25.18.03

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

816.555.000

1.25.18.04

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Potret Membangun Desa Menata Kota Untuk Kemakmuran Bersama

241.800.000

1.25.18.05

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui

150.000.000

1.25.18.07

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat Melalui

8.370.000

1.25.18.08

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat Melalui

69.750.000

1.25.18.10

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Sambung Rasa

69.750.000

1.25.18.11

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui PPID ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi )

368.126.000


329



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

26. Urusan Perpustakaan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.26

PERPUSTAKAAN

2.007.558.000

1.26.01


1.133.676.000

1.26.01.01


1.26.01.02


1.26.01.10


25.000.000

1.26.01.12


10.000.000

1.26.01.13


160.000.000

1.26.01.15


11.700.000

1.26.01.17


64.260.000

1.26.01.18


1.26.01.20


34.000.000

1.26.01.22


10.000.000

1.26.01.27


534.516.000

1.26.02


612.232.000

1.26.02.10

Pengadaan Mebeleur

100.000.000

1.26.02.18


1.26.02.23


1.26.02.30


1.26.02.42


11.100.000 173.100.000

100.000.000

25.000.000 237.232.000 50.000.000 200.000.000

Pendukung Gedung Kantor 1.26.03


19.250.000

1.26.03.03


19.250.000

330




PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

1.26.05


1.26.05.01


1.26.05.03


1.26.06


12.400.000

1.26.06.01


2.150.000

1.26.06.04


2.150.000

1.26.06.05


4.050.000

1.26.06.06

Penyusunan DPA SKPD

4.050.000

230.000.000 30.000.000 200.000.000

B. URUSAN PILIHAN


URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.01

PERTANIAN

30.672.303.840

2.01.01


2.01.01.01


2.01.01.02


45.000.000

2.01.01.09


75.000.000

2.01.01.10


55.000.000

2.01.01.11


2.01.01.12


2.01.01.13


2.01.01.17


45.000.000

2.01.01.18


15.000.000

503.874.500 3.900.000

5.144.500 14.400.000 9.450.000


331



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.01.01.20


2.01.01.22


65.400.000

2.01.01.27


166.580.000

2.01.02


2.305.160.000

2.01.02.03


1.000.000.000

2.01.02.05


2.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

2.01.02.12

Pengadaan Tempat Parkir dan Pos Penjagaan

125.000.000

2.01.02.13


100.000.000

2.01.02.14


250.000.000

2.01.02.18


25.000.000

2.01.02.22


25.000.000

2.01.02.24


130.160.000

2.01.02.42


175.000.000

2.01.03


90.000.000

2.01.03.02


90.000.000

2.01.05


45.000.000

2.01.05.01


35.000.000

2.01.05.05


10.000.000

2.01.06


81.000.000

2.01.06.01


21.000.000

2.01.06.02


15.400.000

2.01.06.05


11.800.000

332


4.000.000

400.000.000 75.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.01.06.06

Penyusunan DPA SKPD

11.800.000

2.01.06.07


21.000.000

2.01.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.15.01

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

705.000.000

2.01.15.02

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

186.500.000

2.01.15.03

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

775.000.000

2.01.15.04

Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Tani

570.000.000

2.01.17.03

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi

2.01.17.07

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

2.01.18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

7.632.000.030

2.01.18.02

Pengadaan Sarana dan Prasaranan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

4.607.000.000

2.01.18.03

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi

2.350.000.000

2.01.18.04

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

175.000.030

2.01.18.05

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan

500.000.000

2.01.19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

3.618.600.160

2.01.19.01

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1.100.000.125

2.01.19.02

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

891.100.005

2.01.19.03

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

1.247.500.030

2.01.19.04

Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

380.000.000

2.01.20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

850.000.000

2.01.20.01

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

700.000.000

2.236.500.000

0 325.000.000


333



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.01.20.03

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

2.01.21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01.21.02

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

206.935.000

2.01.21.06

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veterinair

884.910.000

2.01.21.07

Peningkatan Pelayanan Lab. Kesehatan Hewan dan Ikan

37.017.000

2.01.21.08

Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Menular

58.145.000

2.01.22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.01.22.01

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

2.01.22.03

Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

2.01.22.07

Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

2.01.22.08

Pengembangan Agribisnis Pertenakan

2.01.22.09


2.01.22.10

Pengembangan Sapi Perah

2.01.22.11

Kegiatan Pendataan Produksi Peternakan

2.01.22.13

Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Penyuluhan Peternakan

122.595.000

2.01.23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

100.880.000

2.01.23.07

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

29.530.000

2.01.23.10

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan

71.350.000

2.01.24

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan

307.550.000

2.01.24.02

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

307.550.000

334


150.000.000 1.187.007.000

3.016.270.000 167.500.000 2.010.000.000 40.250.000 145.625.000 87.250.000 426.450.000 16.600.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER


URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.02.02


2.02.02.05


2.02.02.10

Pengadaan Mebeleur

20.000.000

2.02.02.23


95.000.000

2.02.02.24


75.000.000

2.02.02.42


2.02.03


40.000.000

2.02.03.03


40.000.000

2.02.05


30.000.000

2.02.05.05


30.000.000

2.02.06


22.500.000

2.02.06.01


7.500.000

2.02.06.05


7.500.000

2.02.06.06

Penyusunan DPA SKPD

7.500.000

2.02.08


36.620.000

2.02.08.03

Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

30.000.000

2.02.08.06


2.02.15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2.02.15.02

Pengembangan Hutan Tanaman

100.000.000

2.02.15.03

Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu

750.000.000

2.02.15.05

Optimalisasi PNBP

150.000.000

2.02.15.06

Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

1.090.000.000 150.000.000

750.000.000

6.620.000 1.570.000.000

70.000.000


335



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.02.15.08

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

100.000.000

2.02.15.10

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Hutan Berbasis

400.000.000

2.02.16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02.16.01

Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan

170.000.000

2.02.16.02

Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

448.000.000

2.02.16.03

Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

2.02.16.04

Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

200.000.000

2.02.16.05

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan

150.000.000

2.02.16.08

Rehabilitasi Lahan Kritis

2.02.16.09

Pengkayaan Hutan Rakyat, Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan

2.02.20

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

260.000.000

2.02.20.03

Kegiatan Penyusunan Rencana Kehutanan

55.000.000

2.02.20.04

Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Sumberdaya Hutan dan Lahan

1.996.000.100

100

1.028.000.000 0

205.000.000

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.03

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.03.15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

7.838.000.000

2.03.15.03

Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

1.200.000.000

2.03.15.04

Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan

2.03.15.06


2.03.15.07

Explorasi Pengelolaan Air Bawah Tanah

336


50.559.500.000

50.000.000 200.000.000 5.900.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.03.15.09

Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian

2.03.15.10

Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan

2.03.15.11

Sosialisasi Regulasi Kegiatan Pertambangan

2.03.17

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

42.721.500.000

2.03.17.02

Pengembangan Dan Pemeliharaan Kelistrikan

40.721.500.000

2.03.17.03

Pengembangan Energi Terbarukan/Alternatif

200.000.000 50.000.000 238.000.000

2.000.000.000

4. Urusan Pariwisata KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.04

PARIWISATA

3.254.590.615

2.04.00

Non Program

974.919.815

2.04.00.00


974.919.815

2.04.01


537.782.300

2.04.01.02


76.230.000

2.04.01.03


79.228.050

2.04.01.08


27.500.000

2.04.01.09


11.000.000

2.04.01.10


27.500.000

2.04.01.11


14.850.000

2.04.01.12


8.250.000

2.04.01.15


5.280.000

2.04.01.17


40.920.000

2.04.01.18


68.200.000

2.04.01.19


21.120.000


337



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.04.01.27


157.704.250

2.04.02


135.821.950

2.04.02.19


27.500.000

2.04.02.22


22.000.000

2.04.02.23


84.121.950

2.04.02.31


2.04.03


15.400.000

2.04.03.03


15.400.000

2.04.06


14.190.000

2.04.06.01


4.730.000

2.04.06.05


4.730.000

2.04.06.06

Penyusunan DPA SKPD

4.730.000

2.04.15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

968.256.300

2.04.15.02

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

220.000.000

2.04.15.03

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

453.420.000

2.04.15.05

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

251.606.300

2.04.15.08

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

2.04.16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04.16.02

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata

2.04.16.06

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

281.600.000

2.04.17

Program Pengembangan Kemitraan

326.620.250

2.04.17.01

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database

338


2.200.000

43.230.000 281.600.000 0

39.600.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.04.17.07

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

122.100.000

2.04.17.08

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan

142.997.250

2.04.17.09


21.923.000


339



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

5. Urusan Kelautan dan Perikanan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.05

KELAUTAN DAN PERIKANAN

6.443.036.000

2.05.01


1.099.344.000

2.05.01.02


2.05.01.10


30.000.000

2.05.01.11


18.820.000

2.05.01.13


310.200.000

2.05.01.15


25.400.000

2.05.01.17


55.000.000

2.05.01.27


458.924.000

2.05.02


588.244.000

2.05.02.05


340


201.000.000

88.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.05.02.10

Pengadaan Mebeleur

191.994.000

2.05.02.18


20.000.000

2.05.02.19


60.000.000

2.05.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor

2.05.02.23


27.050.000

2.05.02.24


62.400.000

2.05.02.30


24.000.000

2.05.03


109.000.000

2.05.03.03


105.000.000

2.05.03.05


2.05.05


114.800.000

4.000.000

139.050.000


341



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.05.05.02


11.350.000

2.05.05.03


81.620.000

2.05.05.05


46.080.000

2.05.06


175.896.000

2.05.06.01


26.650.000

2.05.06.04


29.750.000

2.05.06.05


41.056.000

2.05.06.06

Penyusunan DPA SKPD

24.800.000

2.05.06.09

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah di SKPD

53.640.000

2.05.08


2.05.08.06


64.762.000

2.05.08.07


47.690.000

2.05.15

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

92.280.000

2.05.15.01

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

92.280.000

2.05.16

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

67.000.000

2.05.16.01

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya

67.000.000

2.05.17

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

111.400.000

2.05.17.02

Sosialisasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Ikan

111.400.000

2.05.20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.457.850.000

2.05.20.03

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

1.070.850.000

2.05.20.04

Peningkatan dan Pengembangan Produktivitas BBI

1.387.000.000

342


112.452.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.05.21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1.243.590.000

2.05.21.01

Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

22.600.000

2.05.21.02

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

100.000.000

2.05.21.06

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

2.05.21.07

Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI

62.390.000

2.05.22

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

51.375.000

2.05.22.02

Peningkatan Fungsi Penyuluhan Perikanan dan Kelautan

51.375.000

2.05.23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.05.23.02

Peningkatan Usaha dan Pemasaran Produksi Perikanan

50.800.000

2.05.23.03

Pendataan Produksi Perikanan

16.600.000

2.05.23.04

Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

1.058.600.000

195.555.000

128.155.000


343



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

6. Urusan Perdagangan KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.06

PERDAGANGAN

5.724.021.869

2.06.00

Non Program

2.333.303.069

2.06.00.00


2.333.303.069

2.06.01


2.06.01.01


2.06.01.02


61.200.000

2.06.01.09


15.000.000

2.06.01.10


32.995.000

2.06.01.11


17.260.000

2.06.01.12


2.06.01.13


220.760.000

2.06.01.15


102.100.000

2.06.01.17


2.06.01.18


2.06.01.19


2.06.01.22


2.06.01.27


293.145.000

2.06.02


639.050.000

2.06.02.10

Pengadaan Mebeleur

456.300.000

2.06.02.20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas

2.250.000

2.06.02.22


9.950.000

2.06.02.23

344



931.305.000 1.890.000

1.272.500

40.907.500 110.000.000 33.675.000 1.100.000

42.000.000



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.06.02.24


128.550.000

2.06.03


20.600.000

2.06.03.03


15.000.000

2.06.03.05


2.06.05


422.100.000

2.06.05.01


415.000.000

2.06.05.05


2.06.06


13.150.000

2.06.06.01


4.250.000

2.06.06.05


8.900.000

2.06.08


10.750.000

2.06.08.06


10.750.000

2.06.15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

333.643.000

2.06.15.02

Fasilitasi Penyelesaian PermasalahanPermasalahan Pengaduan Konsumen

288.643.000

2.06.15.03

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

2.06.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

351.000.800

2.06.17.02

Pengenbangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negri

351.000.800

2.06.18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

669.120.000

2.06.18.02

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

2.06.18.03

Pengambangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

5.600.000

7.100.000

45.000.000

62.200.000

54.640.000


345



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.06.18.08

Penyelenggaraan Pasar Murah

224.920.000

2.06.18.13

Operasionalisasi Gudang untuk Sistem Resi Gudang

327.360.000

7. Urusan Perindustrian KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.07

PERINDUSTRIAN

2.07.16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

352.100.000

2.07.16.02

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster

352.100.000

2.07.17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

711.440.400

2.07.17.01

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

711.440.400

2.07.18

Program Penataan Struktur Industri

167.600.000

2.07.18.02

Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri

167.600.000

2.07.19

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

576.250.000

2.07.19.02

Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat

576.250.000

2.07.21

Program Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan Cukai Rokok serta

140.116.900

2.07.21.10

Monitoring evaluasi dan pelaporan

140.116.900

2.07.22

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

16.692.400.000

2.07.22.01

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan

16.692.400.000

346


18.639.907.300



PRIORITAS DAERAH

JEMBER

8. Urusan Transmigrasi KODE

URUSAN/PROGRAM

APBD Kab (Rp.)

2.08

TRANSMIGRASI

515.000.030

2.08.16

Program Transmigrasi Lokal

285.000.030

2.08.16.04

Pembekalan dan Pemberdayaan Masyarakat Calon Tranmigrasi

285.000.030

2.08.17

Program Transmigrasi Regional

230.000.000

2.08.17.01

Penyuluhan Transmigrasi Regional

2.08.17.03

Pelayanan Pemberangkatan Transmigrasi dan Koord. dlm. Rangka Kerjasama Antar Daerah

80.000.000 150.000.000


347



JEMBER

348


PRIORITAS DAERAH

BAB VI – PENUTUP


JEMBER

BAB VI. PENUTUP 6

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jember

Tahun

2016,

merupakan

Penjabaran

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 pada periode ke 3 yaitu 2016-2020 dan penjabaran pedoman transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015. Dengan

mengacu

kepada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015. RKPD tahun 2016 juga merupakan upaya

memantapkan

pembangunan

secara

menyeluruh

dan

berkesinambungan. BUPATI JEMBER ttd MZA. DJALAL


349


JEMBER

350


BAB VI – PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Tahun 2016

Recommend Documents