Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
dengan
berdasarkan
pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus kepada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.
Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa sehat adalah hak asasi manusia yang merupakan hak
fundamental setiap warga Negara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20011-2015 juga menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan
peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan.
a. Program dan Kegiatan. Program pokok yang dilaksanakan (selain administrasi penunjang kegiatan) tahun 2012 antara lain: 1)
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
3)
Program Pengawasan Obat dan Makanan.
2) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
10) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.
11) Program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. 12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
59
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Sasaran 1 : Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2012 sebagai berikut : No 1
Indikator Kinerja Sasaran
2
Persentase Posyandu Purnama/ Mandiri Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan
4
Persentase Rumah Tangga ber PHBS
3 5
Satuan
Target
Realisasi
%
%
40
38
95,00
orang
13
13
orang
Persentase Peranserta Masyarakat dalam pencegahan penyakit dan obat terlarang
%
Persentase Desa Siaga Aktif % Rata-rata capaian
13
55 35
13
50 40
100,00 100,00 90,91
114,29
100,04
Sasaran 2 : Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Pelayanan
Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan No. 1 2 3 4 5 6 7 8
realisasi pada tahun 2012 sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
%
Umur Harapan Hidup Angka Kematian Ibu (AKI) Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB)
tahun kasus %
66,62 91,0 88,0
64,61 90,0 90,00
96,98 101,10 102,27
%
87,0
62,00
71,26
50,0
50,0
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk Persentase penemuan kasus gizi buruk Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan
per 1000 kelahiran hidup % % %
Rata-rata capaian
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
33,0 20,1
100,0
34,0 21,0
100,0
96,97 95,42
100,00 100,00 99,33
60
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
Sasaran 3 : Meningkatnya upaya dan mutu pelayanan kesehatan Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2012 sebagai berikut : No. 1 2
Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Rumah Sakit terakreditasi
Satuan
Target
Realisasi
%
%
75,0
75,0
100,00
%
70,0
73,3
104,71
Rata-rata capaian
102,36
Sasaran 4 : Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Selatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2012 sebagai berikut :
No.
Indikator Kinerja Sasaran
1
Prevalensi Tuberculosis
3 4
Prevalensi HIV AIDS Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan
2
5 6
Annual Paracite Index-API (kasus Malaria)
Persentase Desa yang mencapai UCI Angka Kesakitan DBD
Satuan
Target
Realisasi
%
per 100.000 penduduk
300
210
130,00
% %
< 0.5 84,0
0,2 75,0
160,00 89,29
per 100.000 penduduk
61,0
33,8
144,59
per 1000 penduduk
%
Rata-rata capaian
1,7
2,70
80,0
74,0
41,18
92,50
109,59
Sasaran 5 : Meningkatnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
61
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Selatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2012 sebagai berikut : No. 1 2
3 4 5
Indikator Kinerja Sasaran Dokumen Studi Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) yang dihasilkan setiap tahun
Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Frekuensi pembinaan pengembangan lingkungan sehat ke kab/kota Jumlah Kab/Kota menerapkan kebijakan yang berwawasan kesehatan
Satuan
Target
Realisasi
%
buah
1
1
100,00
%
72
76
105,56
%
73
75
102,74
kali
2
2
100,00
kab/kota
13
13
100,00
Rata-rata capaian
101,66
Sasaran 6 : Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, obat dan makanan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Farmasi dan Litbang Hukmas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan No. 1 2 3 4 5
target dan realisasi pada tahun 2012 sebagai berikut : Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
%
Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan dasar
%
100
100
100,00
%
80,0
94,5
118,13
Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan Persentase produk obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat Persentase sarana produksi dan distribusi obat tradisional (jamu) yang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik
%
55,0
54,0
98,18
%
80,0
80,0
100,00
kab/kota
55,0
60,0
109,09
Persentase penggunaan obat essensiel generik di sarana pelayanan kesehatan
Rata-rata capaian
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
105,08
62
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
Sasaran 7 : Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator
kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2012 sebagai No.
berikut:
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
%
1
Persentase desa yang memiliki tenaga bidan
%
85,0
90,0
105,88
3
Persentase Puskesmas memiliki tenaga sesuai standar
%
85,0
84,0
98,82
2
Persentase Puskesmas memiliki tenaga dokter
%
Rata-rata capaian
85,0
90,0
105,88
103,53
Sasaran 8 : Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Sub Bagian Program Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Bidang
Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2012 sebagai berikut : No.
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target
Realisasi
%
1
Persentase alokasi anggaran kesehatan dalam APBD
%
12,0
12,0
100,00
3
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan
%
100,0
100,0
100,00
2
Persentase penduduk (termasuk penduduk miskin) memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
%
Rata-rata capaian
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
70,0
65,0
92,86
96,43
63
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan. Adapun SKPD /UPT terkait yang melaksanakan urusan pendidikan di
Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: 1) Dinas Kesehatan; 2) Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan;
3) Unit Kewaspadaan dan
Penanganan Krisis Kesehatan (UKPKK); 4) Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM); 5) Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan; 6) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes);
7) BLUD RSUD Ulin
Banjarmasin; 8) RS. Jiwa Sambang Lihum; 9) RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh.
d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. Data Pegawai SKPD /UPT di Provinsi Kalimantan Selatan akhir tahun
2012 dapat dilihat pada Buku II Lampiran LPPD Tahun 2012 ini, sebagaimana terlampir.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kalimantan
Selatan tahun 2012 telah dialokasikan belanja langsung melalui APBD Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2012 sebesar Rp 377.486.187.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 347.546.336.240,09 atau 92,07%.
f. Proses Perencanaan Pembangunan.
Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan Rapat Koordinasi
Teknis Bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai langkah awal
menyusun
rencana
kegiatan
dan
anggaran
Provinsi
dan
kabupaten/Kota. Hasil pertemuan ini berupa draft rencana kegiatan dan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota beserta Rumah Sakit menindaklanjuti hasil Rakor Teknis dalam bentuk dokumen usulan kegiatan dan anggaran yang selanjutnya dibahas dalam Forum Gabungan SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Hasil Musrenbangda disampaikan
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
64
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi pada
forum
Musyawarah
(Musrenbangnas).
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Hasil dari Musrenbangnas ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA-
SKPD untuk pembiayaan melalui APBD dan RK-AKL untuk pembiayaan melalui APBN. Proses selanjutnya adalah proses penelaahan dan pembahasan bersama unit-unit terkait baik APBD maupun APBN. g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana kerja secara umum sudah mencukupi
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, baik sarana prasarana administratif maupun sarana
prasarana teknis. Demikian pula pada RSUD Ulin Banjarmasin sudah memadai baik dari segi administrasi maupun pelayanan medis.
Pada RSJD Sambang Lihum sudah mencukupi, di beberapa bagian masih
belum memenuhi standar pelayanan medik. Ke depan, Rumah Sakit terus meningkatkan jumlah Tempat Tidur sesuai dengan tipe RS, yaitu tipe A
khusus, menjadi 400 Tempat Tidur. Sampai tahun 2012, kapasitas Tempat Tidur sudah mencapai 315 TT.
Pada RS. Dr.Moch Ansari Saleh masih terbatasnya jumlah fasilitas sarana
fisik yang tersedia untuk pelayanan kesehatan dan belum lengkapnya peralatan medis Rumah Sakit sesuai dengan pelayanan umum spesialistik. h. Permasalahan dan Solusi. 1) Pada SKPD Dinas Kesehatan dan UPT Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut : a) Terjadinya
kekurangan
alokasi
anggaran
untuk
pelayanan
kesehatan masyarakat yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan
Provinsi, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai
jaminan sama sekali baik melalui Jamkesmas maupun Jamkesda. Total klain Jamkesprov yang belum terbayarkan ke Rumah Sakit
pemberi pelayanan berjumlah Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah)
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
65
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b) Tidak terpenuhinya formalsi dr/drg dan bidan PTT Pusat, sehingga
penyerapan anggaran untuk penempatan dan pengembalian dr/drg dan bidan PTT tidak optimal.
c) Kelemahan
dalam
perencanaan
pelaksaan
kegiatan,
berdampak pada menumpuknya kegiatan pada Triwulan IV.
yang
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah
yang dihadapi di atas adalah sebagai berikut : a) Untuk
kekurangan
pembayaran
klaim
Jamkesprov
sebesar
Rp8.500.000.000,00 dianggarkan kembali dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 di luar dari alokasi anggaran yang
disedikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun 2013.
b) Melakukan perkiraan yang lebi teliti terhadap rencana penempatan dr/drg dan bidan PTT pusa dalam penganggaran tahun 2013, untuk menghindari banyaknya sisa anggaran yang tak terserap.
c) Pembinaan internal SDM Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk optimlisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana..
2) Pada RSUD Ulin Banjarmasin Permasalahan: Realisasi output pada kegiatan Pembangunan Gedung RS Ruang Rawat Inap Kelas III sampai akhir T.A 2012 yang kurang dari 100 % atau
sebesar 92,052 % karena ada beberapa bagian dari pekerjaan yang belum selesai antara lain lift, bed head, pompa air dan sebagian struktur
bangunan (7,948 %). Hal ini disebabkan karena persoalan administrasi
yang lama (tertahannya barang di Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta), dan adanya cuaca ekstrim pada akhir tahun 2012 yang tidak memungkinkan adanya ekspedisi ke Banjarmasin. Solusi:
Pelaksana proyek diberikan perpanjangan waktu selama maksimal 50 hari
setelah akhir kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan dimana
apabila setelah 50 hari tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
66
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi maka pelaksana proyek mendapat sanksi tidak dapat mengikuti
pengadaan barang & jasa selama 2 tahun di lingkungan SKPD provinsi (black list).
3) Pada RSJD Sambang Lihum Permasalahan: a) Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima (service excellent) kepada masyarakat.
b) Terbatasnya pengembangan Sumber Daya Manusia, disiplin dan motivasi pegawai juga masih rendah.
c) Terbatasnya jumlah sarana fisik yang tersedia untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan
d) Belum lengkapnya peralatan medis dan Non medis yang diperlukan berdasarkan jenis layanan yang diberikan untuk masyarakat
e) Terbatasnya anggaran yang diberikan ke Rumah Sakit mengingat
banyaknya fasilitas layanan yang belum dapat disediakan, mengingat Rumah Sakit Jiwa baru saja direlokasi dan ditingkatkan kelasnya menjadi Tipe A..
Solusi:
a) Komponen RS terus melakukan konsolidasi dan berkoordinasi
dengan pihak-pihak luar untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.
b) RS melakukan penggalian dana secara kreatif melalui pembiayaanpembiayaan yang mungkin.
c) RS menganggarkan sejumlah dana untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan.
d) Mematangkan rencana penambahan kapasitas tempat tidur, mengusulkan dan merekrut tenaga baru untuk perawatan.
e) RS membentuk tim akreditasi dan tim pengembangan tipe RS untuk meningkatkan kualitas pelayanan
4) Pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Tidak ada permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012, sehingga solusi tidak diperlukan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
67
