LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum merupakan salah

satu aspek yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing

daerah, dalam upaya menumbuhkan daerah-daerah yang masih tertinggal, serta pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan derajat hidup masyarakat secara berkeadilan.

Pembangunan bidang ke-PU-an yang efisien dan efektif dengan konsep

pengembangan

wilayah

yang

telah

ditetapkan

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. Bertolak dari pandangan ini, penyusunan program pembangunan bidang ke-PU-an di Provinsi Kalimantan Selatan, berpegang dan

mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Strategi Pengembangan

Wilayah, dan Kebijakan-kebijakan Daerah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015, dijabarkan ke dalam Rencana Strategis yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan.

Program-program pembangunan bidang ke-PU-an untuk tahun 2012,

merupakan program pembangunan tahun kedua RPJMD yang merupakan

kelanjutan dari RPJMD 2011-2015 dengan pengembangan hasil kajian dan evaluasi secara terukur dari tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya untuk

mempercepat pemanfaatan dari hasil-hasil pembangunan tersebut. Kegiatan

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini sebagai sarana

menginformasikan

pelaksanaan

tugas-tugas

pemerintahan

dan

berbagai kebijakannya yang telah dicapai baik kepada pemerintah, maupun kepada masyarakat. Kebijakan

dimaksud

adalah

sebuah

solusi

mengatasi

suatu

permasalahan yang dihadapi, dengan mempertimbangkan manfaat sebesarbesarnya dan selalu berupaya menghindari akibat negatif sekecil apapun.

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup PU telah dapat berjalan

sesuai dengan rencana, meliputi program dan kegiatan pada bidang Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya, yang didukung kegiatan koordinasi

penyusunan & optimalisasi program serta pemantauan dan evaluasi. Disamping itu didukung pula dengan pengendalian mutu, pengembangan

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

79

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi sumber daya manusia dan pembinaan dunia usaha serta pengembangan konstruksi, disamping juga didukung dengan kegiatan rutin berupa kesekretariatan.

Program dan kegiatan pada tahun 2012 dijelaskan sesuai dengan

lingkup bidang yang melaksanakan, sebagai berikut: a. Program dan Kegiatan.

Program pokok urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan dibiayai melalui APBD tahun 2012 yaitu:

Sekretariat

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Bidang Sumber Daya Air :

1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

2) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Bidang Bina Marga :

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi.

2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

3) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan.

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Adapun hasil pelaksanaan program pokok dan kegiatan urusan

pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang dibiayai melalui APBD tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut: Sekretariat :

Hingga akhir tahun anggaran 2012, tmt 31 Desember 2012, telah

merealisasikan program/ kegiatannya sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dianggarkan sebesar Rp1.438.660.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.263.666.976,00 atau 87,84% realisasi fisik


80

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 100%. Hasil program adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin selama tahun 2012.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dianggarkan sebesar Rp1.734.105.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.516.476.925,00 atau 87,45% realisasi fisik 100%.

Hasil

program

adalah

terlaksananya

kegiatan-kegiatan:

1)Pengadaan peralatan gedung kantor; 2)Pengadaan Peralatan Kerja dan Gedung Aparatur; 3)Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 4)Pemeliharaan 5)Pemeliharaan

rutin/

rutin/

berkala

berkala

kendaraan

dinas/

perlengkapan

operasional;

gedung

6)Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

kantor;

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dianggarkan sebesar Rp11.600.000,00 dan telah terealisasi

sebesar Rp9.655.000,00 atau 83,23% realisasi fisik 100%. Hasil

program adalah terlaksananya kegiatan: pengadaan pakaian kerja lapangan.

Bidang Sumber Daya Air :

Bidang Sumberdaya Air sebagai institusi yang berkiprah di bidang

pengendalian ketersediaan air baku baik untuk konsumsi rumah tangga

maupun irigasi pertanian, penunjang menyangga ketahanan pangan,

pengendali bencana alam banjir dalam upaya menjaga dan memelihara lingkungan.

Provinsi Kalimantan Selatan secara hidrologis dibagi menjadi tiga

Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Barito seluas 19.409,80 km2, WS Cengal – Batulicin seluas 11.451,60 km2 dan WS Pulau Laut seluas 1.758,70 km2. Luas Wilayah Sungai (WS) seluruh Provinsi Kalimantan Selatan adalah

32.620,1 km2. Anak Sungai Barito sebagai bagian dari WS Barito yang ada di wilayah Kalimantan Selatan meliputi S. Martapura, S. Negara, S. Batang Alai,

S. Amandit, S. Tapin, S. Balangan dan S. Tabalong. Sedangkan WS Cengal – Batulicin adalah WS yang merupakan gabungan sungai kecil di bagian Timur Kalimantan Selatan yang bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar, terdiri

dari S. Cengal, S. Sampanahan, S. Batulicin, S. Kusan dan S. Kintap. Demikian

pula WS Pulau Laut, merupakan gabungan sejumlah sungai-sungai kecil di sepanjang Pulau Laut yang bermuara di laut Jawa dan Selat Makasar


81

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Berdasarkan tata ruang wilayah persediaan lahan dibagi dalam 2

(dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya, kawasan budidaya telah dimanfaatkan secara intensif seluas 864.496 Ha sedangkan

yang belum intensif dimanfaatkan seluas 1.314.700 Ha akan tetapi sebagian besar lahan tersebut telah memiliki status.

Kalimantan Selatan dengan luasnya  3.753.052 Ha, memiliki sejuta

hektar lahan potensial yang dapat dijadikan daerah pertanian, terdiri atas 

200.000 Ha daerah pasang surut,  600.000 Ha rawa monoton dan  200.000 Ha alluvial. Dari luas tersebut  430.700 Ha telah menjadi sawah tadah hujan maupun sawah berpengairan. Berdasarkan

pemuktahiran

data

pengelolaan Daerah Irigasi/ Rawa, terdiri atas:

1) 2) 3)

tahun

2012

kewenangan

Daerah Irigasi/ Rawa Pemerintah seluas 137.630 Ha, Daerah Irigasi/ Rawa Provinsi seluas 105.250 Ha

Daerah Irigasi/ Rawa Kabupaten seluas 256.322 Ha

Gambaran tersebut menunjukkan, lahan masih dapat dikembangkan

dan berpotensi menjadi lahan produktif, terutama sektor pertanian. Selain itu terdapat daerah perairan umum yang luas berupa rawa monoton, rawa

pasang surut, dan rawa lebak, yang sangat potensial bagi pengembangan lahan serta usaha pertanian dan perikanan. Sesuai kewenangan itu,

daerah irigasi/ rawa yang dikelola

pemerintah pusat tercatat seluas 137.630 Ha, hingga akhir tahun 2012

berfungsi 57,81 persen atau sekitar 79.825 Ha, berarti masih sekitar 57.805 Ha belum dapat dikelola. Daerah irigasi/ rawa yang dikelola provinsi seluas 105.250 Ha, hingga tahun 2012 sudah berfungsi 52,80 persen atau sekitar

55.572 Ha, berarti yang belum dapat dikelola sekitar 49.678 Ha akan menjadi tugas bidang sumberdaya air lima tahun ke depan.

Demikian juga daerah irigasi/ rawa yang dikelola kabupaten/kota

seluas 256.322 Ha, sampai dengan tahun 2012 sudah berfungsi 69,62 persen atau sekitar 178.451 Ha, sisanya sekitar 77.871 menjadi tugas dan pekerjaan

bidang sumberdaya air lima tahun mendatang untuk dapat difungsikan bagi kebutuhan masyarakat.

Pada inventarisasi tahun 2012, diperoleh data potensi sumberdaya

air yang dapat dikembangkan, sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-


82

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi hasil pertanian. Potensi yang dapat dikembangkan sesuai wilayah administrasinya sebagai berikut :  Daerah Irigasi

- Daerah Irigasi Kab. Banjar

luas baku (rencana) = 26.865 Ha

- Daerah Irigasi Kab. HSS


- Daerah Irigasi Kab. Tapin - Daerah Irigasi Kab. HST

- Daerah Irigasi Kab. HSU

- Daerah Irigasi Kab. Tabalong

- Daerah Irigasi Kab. Tanah Laut - Daerah Irigasi Kab. Kotabaru - Daerah Irigasi Kab. Balangan

- Daerah Irigasi Kota Banjarbaru

- Daerah Irigasi Kab. TanahBumbu - Daerah Irigasi Kab. Batola

 Daerah Rawa


luas baku (rencana) = 24.739 Ha luas baku (rencana) = 16.054 Ha luas baku (rencana) = 7.397 Ha

luas baku (rencana) = 12.456 Ha luas baku (rencana) = 3.580 Ha

luas baku (rencana) = 11.835 Ha luas baku (rencana) = 6.000 Ha

luas baku (rencana) = 17.472 Ha luas baku (rencana) =

-

Ha

- Daerah Rawa Kab. Banjar


- Daerah Rawa Kab. Tapin


- Daerah Rawa Kab. Batola - Daerah Rawa Kab. HSS

- Daerah Rawa Kab. HST

- Daerah Rawa Kab. HSU

- Daerah Rawa Kab. Tabalong

- Daerah Rawa Kab. Tanah Laut - Daerah Rawa Kab. Kotabaru - Daerah Rawa Kab. Balangan

- Daerah Rawa Kab.Tanah Bumbu

luas baku (rencana) = 147.204 Ha luas baku (rencana) = 14.644 Ha luas baku (rencana) = 6.061 Ha


luas baku (rencana) = 11.434 Ha luas baku (rencana) = 44.791 Ha luas baku (rencana) = 18.760 Ha luas baku (rencana) = 1.800 Ha


Selama periode RPJMD (lima) tahun terakhir hingga tahun 2012 telah

dilaksanakan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, terutama pembangunan dan

pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Program dan hasil kegiatan bidang sumber daya air dijelaskan sebagai berikut:


83

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa,

dan Pengairan lainnya. Program ini dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar

Rp24.468.763.000,00

telah

merealisasikan

penggunaan

keuangan sebesar Rp22.541.772.450,00 atau 92,12% dengan capaian pembangunan

terealisasinya :

fisik

100%.

Hasil

pelaksanaan

program

adalah

 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi  Pengembangan Pengelolaan Pengairan

 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengairan

 Operasi dan Pemeliharaan Daerah irigasi dan Rawa Prov. Kalsel (AK + Pendamping DAK)

 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa Prov. Kalsel (DAK)

 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa

 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa (DPAL-SKPD)

 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dan Rawa Prov. Kalsel (DPAL - SKPD)

2) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program ini dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan

sebesar Rp3.275.467.000,00 telah merealisasikan penggunaan keuangan sebesar Rp 2.288.925.750,00 atau 69,88% dengan capaian pembangunan fisik 100%. Hasil pelaksanaan program adalah terealisasinya :  Pengembangan dan Pengelolaan Sungai dan Pantai

 Pengembangan dan Pengelolaan Sungai dan Danau (DPAL-SKPD) Bidang Bina Marga :

Program dan kegiatan lingkup kebinamargaan berupa pembangunan

dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan dilakukan secara menyeluruh di Kalimantan Selatan. Hal ini sebagai upaya meningkatkan keluasan

jangkauan dan kemampuan jalan melayani arus lalu lintas barang dan


84

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi penumpang yang dilandasi pemerataan yang berkeadilan terhadap berbagai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Bidang Bina Marga selaku unsur lini sebagai bagian dari perangkat

dinas yang bertugas membangun dan memelihara jaringan prasarana jalan,

telah merealisasikan penggunaan dana APBD Provinsi Kalsel TA 2012. Dari sejumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp 274.005.140.215,00 termasuk

APBD-P untuk seluruh kegiatan, telah dilaksanakan kegiatan pembangunan (fisik) sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program ini dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kalimantan

Selatan

sebesar

Rp271.125.140.215,00

telah

merealisasikan

penggunaan keuangan sebesar Rp262.139.888.120,34 atau 96,69% dengan capaian pembangunan fisik 100%. Hasil pelaksanaan program adalah terealisasinya kegiatan-kegiatan:

 Penyusunan dan Perencanaan Program;  Pembangunan Jalan Dahai - Tanjung;

 Peningkatan Jalan Kandangan – Negara;

 Peningkatan Jalan Pelaihari-Batakan (Pendampingan DAK);  Pembangunan Jalan Lingkar dalam Selatan Banjarmasin;  Peningkatan Jalan Paringin – Halong;

 Peningkatan Jalan Tanjung - Muara Uya;

 Peningkatan Jalan Kotabaru - Sebelimbingan - Tanjung Serdang dan Jalan Lumpangi-Batulicin;

 Peningkatan Jalan Anjir-Pasar Marabahan;  Pembangunan Jalan Pelaihari-Takisung;  Peningkatan Jalan Banjarbaru-Aranio;

 Peningkatan Jalan Amuntai - Lampihong - Paringin (Pendampingan DAK);

 Peningkatan Jalan Martapura Lama;

 Pembangunan Jalan Gambut -Pulau Sari;

 Peningkatan Jalan Sungai Tabuk – Gambut;

 DED Jalan By Pass Lingkar Selatan, Utara-Bandara Syamsuddin Noor, DED Jalan Akses Bandara Syamsuddin Noor;

 Peningkatan Jalan Poros Kawasan Perkantoran Pemprov. Kal-sel;


85

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi  Pembangunan Box Culvert Se Kalsel;

 Peningkatan Jalan Negara Muara Tapus (Pendampingan DAK);  Peningkatan Jalan Amuntai - Lampihong - Paringin (DAK);  Pembangunan Jalan Pelaihari - Batakan (DAK);  Peningkatan Jalan Negara Muara Tapus (DAK);  Pembangunan Jalan Kandangan – Loksado;

 Peningkatan Jalan Banjarbaru - Bati-Bati dan Banjarbaru – Aranio;

 Peningkatan Jalan Martapura Lama, Jalan Veteran Banjarmasin, Jalan

Gatot Subroto- S. Adam-Bundaran Hasan Basri dan Pra FS Jalan Bebas Hambatan Kota Banjarmasin-Martapura;

 Pemeliharaan Jalan Trikora;

 Pembangunan Jalan Penghubung Kawasan Industri Kapat ke pelabuhan (DPAL-SKPD);

 Peningkatan Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin (DPAL-SKPD);

 Peninkatan Jalan Angkasa-Akses Bandara Syamsudin Noor-Lingkar Utara Banjarbaru;

 Peningkatan Jalan Trikora (Liang Anggang - Guntung Manggis ) dan pemasangan patok;

 Pengawasan Jalan dan Jembatan;

 Peningkatan Jalan Kandangan - Negara dan Kandangan – Loksado;

 Peningkatan jalan Trikora (Mistar Cokrokusumo - Gt.Manggis) Jalan Banjarbaru-Bati-Bati;

 Peningkatan Jalan Poros Perkantoran Ruas Simpang Tiga Mistar

Cokrokusumo-Simpang 3 SMA 3 dan Jalan Dikawasan Perkantoran Pemprop. Kalsel di Banjarbaru.

2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kalimantan

Selatan sebesar Rp2.750.000.000,00 telah merealisasikan penggunaan

keuangan sebesar Rp2.555.705.383,00 atau 92,93% dengan capaian pembangunan

terealisasinya :

fisik

100%.

Hasil

pelaksanaan

program

adalah

 Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan;

 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten HSS;

 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;


86

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan kab. HSU dan Kab. Balangan;  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tapin.

3) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program ini dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kalimantan

Selatan sebesar Rp130.000.000,00 telah merealisasikan penggunaan

keuangan sebesar Rp 84.881.800,00 atau 65,29% dengan capaian pembangunan

terealisasinya :

fisik

100%.

Hasil

pelaksanaan

program

adalah

 Penyusunan dan Optimalisasi Program;

 Evaluasi Program Proyek APBD Provinsi. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

188.44/034/KUM/2012, panjang jalan Provinsi di wilayah Kalimantan Selatan yaitu 851.91 km bertambah 19.33 km dari sebelumnya dan panjang jalan Nasional sesuai Keputusan Menteri PU Nomor 631/KPTS/M/2009, di wilayah Kalimantan Selatan adalah 866,086 km.

Adapun kondisi jalan Provinsi dan jalan Nasional pada posisi awal

tahun 2012 dalam kondisi mantap, seperti pada Tabel 3.3. berikut : Tabel 3.3.

Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Nasional pada posisi awal tahun 2012 STATUS

Jalan Provinsi Jalan Nasional

Baik

631,13 km 701,06 km

Sumber: Dinas PU Prov.Kalsel

Di

akhir tahun

KONDISI JALAN Rusak Sedang Ringan 45,25 km 105,17 km 1 km 17,84 km

2012,

pasca

Rusak Berat 50,24 km 5,70 km

berakhirnya

JUMLAH

832,58 km 866,086 km

seluruh

kegiatan

pembangunan di lingkup ke-PU-an, kecuali yang bersifat multiyears, ruasruas jalan tersebut pada umumnya dalam kondisi mantap (baik dan sedang), seperti Tabel 3.4. berikut :


87

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Tabel 3.4. Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Nasional pada posisi akhir tahun 2012 STATUS

Jalan Provinsi Jalan Nasional

KONDISI JALAN Rusak Sedang Ringan 65,49 km 102,89 km 2,086 km -

Baik

625,92 km 864,00 km


JUMLAH

Rusak Berat 57,54 km -

851,91 km 866,086 km

Sedangkan kondisi jembatan hingga tahun 2012, di Provinsi

Kalimantan Selatan terdapat 1.405 buah jembatan besar dan kecil, yang terdiri atas 661 buah jembatan Nasional, 748 buah jembatan Provinsi. Jembatan tersebut dapat terpelihara dengan baik dan masih dimanfaatkan, dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Kondisi jembatan di Kalsel pada akhir tahun 2012 JEMBATAN

Jumlah

Jembatan Provinsi

748 buah

Jembatan Nasional


661 buah

KONDISI JEMBATAN Baik

Rusak Ringan

586 buah

162 buah

651 buah

50 buah

Tabel diatas menunjukkan bahwa Bina Marga telah berhasil

mencapai sasaran strategis dengan memenuhi IKU (indikator kinerja utama) dan Penetapan Kinerja di tahun 2012 yaitu agar presentase panjang jalan

provinsi dalam kondisi mantap diatas target yakni Panjang Jalan dalam

kondisi mantap sebesar 81% dan Jembatan dalam kondisi mantap sebesar 87%.

Sejak awal tahun dilakukan kegiatan pembangunan/ peningkatan

dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan pada saat itu hampir seluruh

panjang jalan Provinsi sudah dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi

sedang, namun kemudian, karena jalan dimanfaatkan pengguna jalan dan pengaruh dari alam (banjir, longsor dsb) serta adanya kendaraan dengan

muatan melebihan kemampuan jalan juga turut mempercepat aus dan menurunkan mutu/ kondisi jalan hingga terjadi kerusakan. Akan tetapi


88

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi kondisi jalan Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam kategori mantap

dimana masih dapat dilalui pengguna jalan dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam.

Program kegiatan lingkup Bina Marga telah dapat dilaksanakan

sesuai target namun ada beberapa pelaksanaan kegiatan pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran

2012 mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh kendala di lapangan yaitu lokasi lahan yang belum bebas namun pada akhirnya semua program/kegiatan dapat diselesaikan di akhir tahun 2012.

Selanjutnya, program pokok dan hasil pelaksanaan kegiatan urusan

pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi adalah sebagai berikut:

Sebagai UPT yang berada dibawah Dinas PU Provinsi Kalsel, pada tahun 2012 melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dengan

alokasi sebesar Rp327.000.000,00 dan telah direalisasikan Rp231.722.750,00 (70,86%), dengan capaian kegiatan 100%.

1) Program Adminstrasi Perkantoran, merupakan penunjang kegiatan dengan alokasi sebesar Rp156.500.000,00, realisasi Rp129.612.450,00 (82,82%), fisik 100% dengan melaksanakan kegiatan rutin tahun 2012,

antara lain : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan

Alat

Tulis

Kantor;

Penyediaan

penggandaan; Penyediaan makanan dan minuman.

barang

cetakan

dan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi sebesar Rp77.500.000,00, realisasi Rp 68.130.500,00 (87,91%), fisik 100%.

3) Program Pengembangan Teknologi Konstruksi, dengan alokasi sebesar Rp93.000.000,00, realisasi Rp33.979.800,00 (36,54%), fisik 100%.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan. Program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum ini dilaksanakan oleh

SKPD dan UPT yaitu: 1) Dinas Pekerjaan Umum, 2) Balai Pengembangan Teknologi Dan Konstruksi.


89

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. Data Pegawai tahun 2012 berdasarkan SKPD yang menyelenggarakan

sebagaimana data terlampir pada Buku II LPPD Tahun 2012 ini. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum di Kalimantan Selatan

tahun 2012 telah dialokasikan anggaran belanja langsung APBD Tahun 2012 secara keseluruhan sebesar Rp 585.364.506.990,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 532.610.312.252,34,00 atau 90,99%. f. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan dimulai dari pengusulan program dan

kegiatan sesuai sasaran RPJMD 2011-2015 dan Renstra SKPD kepada

Bappeda, selanjutnya dibahas melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dan dianggarkan melalui APBD dan usulan APBN.

g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan masih cukup memadai

untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan SKPD.

h. Permasalahan dan Solusi.

Pada lingkup ke-PU-an, yang meliputi sektor Sumberdaya Air, Bina

Marga, Cipta

Karya, Tata Ruang Kawasan dan Pembinaan Konstruksi,

Pengembangan Teknologi & Konstruksi, terdapat beberapa permasalahan,

yang seyogianya harus dapat diatasi secara tuntas dan konprehensif sehingga seluruh program dapat dilaksanakan sesuai rencana. Permasalahan

1) Permasalahan dan Kendala Bidang Sumber Daya Air

a) Meningkatnya ancaman bagi keberlanjutan daya dukung sumberdaya air.

b) Menurunnya kemampuan penyediaan air irigasi.


90

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi c) Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi, penanganan

pengendalian banjir, dan penanganan pengamanan pantai dan tebing sungai.

d) Rendahnya mutu pengelolaan data dan sistem informasi. 2) Permasalahan Bidang Bina Marga

a) Menurunnya kualitas konstruksi jalan akibat beban berlebih dan

bencana (dampak angkutan batubara, bencana alam/ longsor dan banjir, dll).

b) Terhambatnya kelancaran arus lalu lintas pada sebagian ruas jalan di perkotaan.

c) Terbatasnya kapasitas jalan di ruas Jalan Nasional maupun Provinsi.

3) Permasalahan Bidang Pengembangan Teknologi & Konstruksi

1) Belum optimalnya pembinaan dunia usaha jasa konstruksi, sehingga dalam

proses

masih

terdapat

2) Belum optimalnya tugas & fungsi laboratorium Dinas

Pekerjaan

ketidaksepahaman.

pelelangan

pekerjaan

Umum yang belum memperoleh akreditasi dan landasan hokum.

3) Penyediaan dana ujimutu belum berimbang dengan kebutuhan riil pemeriksaan laboratorium.

4) Terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan dana APBD, dan

fungsi pengembangan teknologi masih tumpang tindih pada masingmasing sektor.

5) Terbatasnya fasilitas/ sarana melaksanakan tugas dan fungsi. Solusi a. Solusi Bidang Sumberdaya Air 2)

Melakukan efektivitas & efisiensi pengelolaan daya dukung SDA.

3)

tanam.

1)

4) 5) 6)

Melakukan produktivitas air irigasi untuk meningkatkan intensitas Menyediakan lahan beririgasi produktif untuk peningkatan pangan. Memelihara fungsi jaringan irigasi dan bangunan pengairan. Meningkatkan kapasitas dan melancarkan aliran sungai.

Optimalisasi dan pembuatan bangunan pengendali banjir.


91

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 7) 8)

Optimalisasi dan pembuatan pengaman pantai dan tebing sungai. Pembenahan mutu pengelolaan data dan sistem informasi.

b. Solusi Bidang Bina Marga

a) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan.

b) Peningkatan keterpaduan & efisiensi antar moda mendukung mobilitas manusia, barang, dan jasa.

c) Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan transportasi jalan.

d) Peningkatan

peranserta

swasta

dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan transportasi jalan (perkotaan, perdesaan, dan antar kota).

c. Solusi Bidang Pengembangan Teknologi & Konstruksi

1) Meningkatkan pembinaan dunia usaha jasa konstruksi dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia dalam memahami peraturan.

2) Meningkatkan pemanfaatan fungsi laboratorium dan melengkapi

sarana yang dibutuhkan, mengusahakan akreditasi penerapan Perda tentang laboratorium.

3) Meningkatkan kemampuan SDM menyusun biaya pemeriksaan uji mutu.

4) Meningkatkan dan mempersiapkan SDM serta mengoptimalkan penyediaan dana.


92

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents