Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
22. URUSAN SOSIAL a. Program dan Kegiatan. Program pokok pelaksanaan urusan Sosial tahun 2012 adalah:
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Hasil pelaksanaan urusan Sosial tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; Sasaran program adalah terselenggaranya pemberdayaan fakir miskin , warga KAT , pendamping dan petugas penyuluh sosial.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
a) Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.
b) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin. c) Penyuluhan Sosial.
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Prov. Kalsel, realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2012 sebagai berikut : 1) Terselenggaranya
peningkatan
kemampuan
(capacity
building)
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan
PMKS lainnya berupa : bantuan operasional pendamping KAT 20 orang dan warga KAT yang menerima bantuan 150 KK.
2) Terselenggaranya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
miskin berupa : pelatihan pendamping fakir miskin 66 orang, fakir miskin yang menerima bantuan 140 KK,
3) Terselenggaranya bimbingan penyuluh sosial sebanyak 90 orang.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
303
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Sasaran program adalah terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, pengasuh panti asuhan anak, orang terlantar dan petugas taruna siaga bencana (tagana).
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Prov. Kalsel tahun 2012 dengan hasil sebagai berikut :
a) Terselenggaranya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal sebanyak 30 orang.
b) Terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, berupa pelatihan petugas panti asuhan anak sebanyak 30 orang.
c) Terselenggaranya
penanganan
masalah-masalah
strategis
yang
menyangkut kejadian tanggap cepat darurat dan luar biasa, berupa
pembinaan anggota taruna siaga bencana (Tagana) sebanyak 200
orang dan pengembalian orang terlantar ke daerah asal sebanyak 342 orang.
Program ini juga dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Fajar Harapan. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
a) Terselenggaranya Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (honor tenaga ahli, narasumber dan instruktur)
b) Terselenggaranya Sosialisasi program penanganan penca netra sebanyak 4 kali
Program ini juga dilaksanakan oleh Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi
Sejahtera.
Realisasi
pelaksanaan
program
Pelayanan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2012 sebagai berikut :
dan
1) Terselenggaranya Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS berupa rehabilitasi peninggian lantai 4 buah wisma klien.
Realisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Budi Mulia, sebagai berikut :
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
304
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 1) Biaya transport Penjemputan dan Pemulangan Klien / Anak Asuh PSAA 100 orang.
2) Biaya pelayanan pada Rumah Perlindungan Sosial Anak ( RPSA ) 100 orang.
Realisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Budi Satria yaitu :
1) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
Realisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) Melati yaitu :
1) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
3) Program pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Sasaran program adalah terselenggaranya pembinaan eks penyandang penyakit sosial.
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi Sasaran program adalah terselenggaranya Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial sebagai berikut :
a) Terselenggarnya Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial, berupa :
b) Pelatihan pemantapan vokasional bagi korban napza sebanyak 30 orang.
c) Bimbingan dan bantuan modal UEP bagi gepeng sebanyak 20 orang. d) Pemulangan gepeng ke daearah asal sebanyak 100 orang..
4) Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma
Sasaran program adalah terselenggaranya pembinaan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
Realisasi pelaksanaan program ini pada tahun 2012 adalah:
a) Terselenggaranya pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 19 orang.
5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sasaran program adalah terselenggaranya pemberdayaan karang taruna, pekerja sosial masyarakat, orsos , pekerja sosial fungsional, relawan sosial,
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
305
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi serta terlaksananya pemeliharaan makam dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil program ini adalah:
1) Terselenggaranya peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, berupa pemberdayaan Karang Taruna sebanyak 39 KT, pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 39 PSM dan pemberdayaan Orsos sebanyak 43 Orsos.
2) Terselenggaranya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, berupa pemeliharaan makam sebanyak
6 makam
(MPN Bumi Kencana, TMPN Hasan Basri, TPMN Pangeran Antarasi, TM Bahagia dan MP Syuhada Haji.
3) Terselenggaranya pembinaan perencanaan dan pengendalian serta
sistem informasi kesejahteraan sosial, berupa rapat koordinasi teknis dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan meneva pelaksanaan program pembangunan sosial di Kabupaten/Kota.
4) Terselenggaranya penilaian jabatan fungsional sebanyak 37 orang.
5) Terselenggaranya bimbingan pengembangan potensi relawan sosial sebanyak 225 orang.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan. Penyelenggaraan urusan sosial dilaksanakan oleh SKPD/UPT yaitu:
1) Dinas Sosial; 2) Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan; 3) Panti Sosial
Asuhan Anak Budi Mulia.; 4) Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria; 5) Panti Sosial Bina Wanita Melati; 6) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera.
d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. Jumlah pegawai penyelenggara urusan sosial (Dinas sosial dan UPT)
dapat dilihat pada lampiran/ Buku II LPPD.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
Penyelenggaraan urusan Sosial di Kalimantan Selatan tahun 2012 telah
dialokasikan anggaran belanja langsung APBD Tahun 2012 sebesar
Rp25.296.900.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.004.599.839,00 atau 94,89 %.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
306
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi f. Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan dimulai dari pengusulan program dan
kegiatan sesuai sasaran RPJMD 2011-2015 dan Renstra SKPD kepada Bappeda, selanjutnya dibahas melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dan dianggarkan melalui APBD dan usulan APBN.
g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan.
Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas cukup baik dan
memadai, sehingga dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan SKPD.
h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan 1) Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum seluruhnya berdasarkan by name by address.
2) Terbatasnya dana sharing APBD Kab/Kota dalam penanganan PMKS, khusunya dalam penanggulangan kemiskinan.
3) Sebagian besar nomenklatur Dinas Sosial di Kabupaten / Kota tidak berdiri sendiri sebagai konsekuensi dari lahirnya PP 41 tahun 2007.
4) Terbatasnya SDM baik secara kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan.
5) Pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial /sarana dan prasarana sosial di kab/kota belum memadai.
6) Usulan-usulan anggaran yang belum terakomodasi baik pada Dekon
maupun APBD, sehingga jumlah sasaran PMKS yang telah ditetapkan pada RJPMD tidak dapat tercapai.
Solusi 1)
Penyebarluasan
2)
Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pendataan PMKS setiap
3) 4)
informasi
mengenai
PMKS
untuk
Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun aparat Desa/Kelurahan.
petugas
tahun dan diseluruh desa secara bertahap agar data by name by address tersedia.
Peningkatan koordinasi lintas sektor.
Penanganan pembangunan kesejahteraan Sosial sebaiknya ditangani Dinas/SKPD tersendiri.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
307
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 5)
Mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang tersedia agar kegiatan dapat
6)
Meningkatkan peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
7)
dilaksanakan dengan baik.
Pengembangan program dan kegiatan didukung dengan peningkatan anggaran baik dekonsentrasi, tugas pembantuan, APBD provinsi serta APBD Kab/Kota.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
308
