Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a. Program dan Kegiatan. Program pokok yang dilaksanakan pada urusan Lingkungan Hidup tahun 2012 sebagai berikut :
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam. 5) Program Pengendalian kebakaran hutan.
6) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 7) Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Program pokok dan hasil pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup tahun
2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Keberhasilan
usaha
pelestarian
lingkungan
hidup
mempunyai
keberdayaan dan mampu berperan apabila dalam pelaksanaan melibatkan
partisipasi dunia usaha dan masyarakat secara luas. Dari segi pemerintah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan, kondisi ini ditunjang dengan adanya penyelenggaraan
pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance). Khusus bidang lingkungan hidup pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan ketata
prajaan di bidang lingkungan hidup (Good Environmental Governance) agar mampu menjawab tantangan yang dari tahun ke tahun makin kompleks.
Sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan pembangunan daerah
yang didasari dengan Good Governance maka perlu disusun Laporan kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) BLHD Provinsi Kalimantan Selatan.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilakukan
dapat disajikan sebagai berikut :
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
68
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 1) Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA dan LH
- Kegiatan perencanaan program dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,00 Realisasi keuangan Rp 48.449.500,00 (97%).
- Output kegiatan, tersusunnya program lingkungan hidup BLHD Provinsi Kalimantan Selatan, 1 paket.
- Outcomes, tersedianya program lingkungan hidup BLHD Provinsi Kalimantan Selatan, 1 paket.
- Benefit, terkoordinirnya pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan.
2) Koordinasi Pembinaan Teknis Amdal
- Jumlah dana sebesar Rp 65.000.000,00 Rp 61.737.500,00 (95%).
Realisasi keuangan
- Output kegiatan, pelaksanaan pembinaan teknis amdal pada 5 kali - Outcomes, terbinanya teknis amdal di 5 kabupaten. - Benefit, meningkatnya kemampuan teknis amdal.
3) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan - Jumlah
dana
sebesar
Rp
Rp 40.000.000,00 (100%).
40.000.000,00
Realisasi
keuangan
- Output, terolahnya buku Status Lingkungan Hidup Daerah.
- Outcomes, tersedianya 60 buku Status Lingkungan Hidup Daerah. - Benefit, sebagai bahan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.
4) Koordinasi Penyusunan Amdal - Jumlah
dana
sebesar
Rp 62.864.000,00 (97%).
Rp
65.000.000,00
Realisasi
keuangan
- Output, terevaluasinya 6 (enam) buah dokumen AMDAL.
- Outcomes, adanya kesesuaian AMDAL dengan pelaksanaannya. - Benefit, berkurangnya dampak lingkungan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
69
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 5) Pengendalian
Pencemaran
Penambangan Rakyat
dan
Kerusakan
Lingkungan
Akibat
- Jumlah Dana sebesar Rp 40.000.000,00 Realisasi keuangan Rp 37.800.000,00 (95%).
- Output, Laporan Hasil Uji Laboratorium 4 (empat) paket. - Outcomes, tersedianya data hasil Uji Laboratorium.
- Benefit, berkurangnya pencemaran akibat tambang rakyat.
6) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- Jumlah dana sebesar Rp 125.000.000,00 Realisasi keuangan Rp114.010.600,00 (91%).
- Output, terawasinya perusahaan di 13 Kab/Kota.
- Outcomes, tersedianya data hasil pengawasan 10 sampel uji lab. 7)
- Benefit, berkurangnya pencemaran lingkungan. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
- Jumlah
dana
sebesar
Rp49.032.200,00 (98%).
Rp50.000.000,00
Realisasi
keuangan
- Output, pengujian sungai prokasih dan industri prokasih 4 kali.
- Outcomes, terujinya sungai dan industri Prokasih sebanyak 20 kali. - Benefit, mempermudah pengawasan kualitas air.
8) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- Jumlah dana sebesar Rp3.590.254.000,00 Realisasi keuangan Rp1.774.434.500,00 (49%).
- Output, Penilaian Adipura di 13 Kab/Kota dan 38 SKPD,
- Outcomes, Hasil penilaian Adipura dan Penilaian Perkantoran. - Benefit, meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota.
9) Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Jumlah dana sebesar Rp 100.000.000,00 Realisasi keuangan Rp81.844.000,00 (82%).
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
70
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi - Output, tersedianya 6 sampel kualitas air dan 18 sampel kualitas udara.
- Outcomes, tersedianya data kualitas udara dan air.
- Benefit, tergambarkannya kualitas udara dan air di Kalimantan Selatan.
10) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
- Jumlah dana sebesar Rp 150.000.000,00 Realisasi keuangan Rp 130.700.000,00 (87%).
- Output, tersedianya data penilaian 12 perusahaan.
- Outcomes, meningkatnya penaatan Hukum Lingkungan.
- Benefit, meningkatnya kesadaran perusahaan tentang LH. - Program dan Kegiatan Terlaksana 100%.
11) Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Jumlah
dana
sebesar
Rp50.000.000,00 (100%).
Rp
50.000.000,00
Realisasi
keuangan
- Output, termonitornya 7 (tujuh) buah laboratorium. - Outcomes, terbinanya 7 (tujuh) buah laboratorium.
- Benefit, meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium.
12) Perlindungan dan Konservasi SDA - Jumlah
dana
sebesar
Rp49.212.200,00 (98%).
Rp
50.000.000,00
Realisasi
keuangan
Realisasi
keuangan
- Output, tersedianya laporan.
- Outcomes, tertanamnya 500 Pohon.
- Benefit, meningkatnya konservasi terhadap LH.
13) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah
dana
sebesar
Rp47.848.900,00 (96%).
Rp50.000.000,00
- Output, terlaksananya monitoring dan evaluasi program 1 paket - Outcomes, tersedianya laporan 1 paket.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
71
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi - Benefit, tersedianya bahan penyusunan program.
14) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dan LH - Jumlah
dana
sebesar
Rp 25.702.000,00 (86%).
Rp30.000.000,00
Realisasi
keuangan
- Output, terdidiknya 2 orang SDM.
- Outcomes, tersedianya 2 orang SDM yang terlatih di Bidang LH. - Benefit, meningkatnya SDM LH.
15) Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum - Jumlah
dana
sebesar
Rp27.645.000,00 (92%).
Rp30.000.000,00
Realisasi
Keuangan
Realisasi
Keuangan
- Output, terlaksananya penanganan 2 kasus LH . - Outcomes, laporan hasil penanganan kasus.
- Benefit, meningkatnya kesadaran terhadap LH.
16) Pengkajian Pemanfaatan Ruang/Kawasan - Jumlah
dana
sebesar
Rp106.776.000,00 (97%).
Rp110.000.000,-00
- Output, terlaksananya pengkajian pemanfaatan ruang/kawasan pada 7 Kabupaten.
- Outcomes, tersedianya peta hasil pengkajian 1 paket.
- Benefit, mudahnya menentukan peruntukan Kawasan.
17) Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Jumlah
dana
sebesar
Rp99.776.000,00 (99%)
Rp100.000.000,00
Realisasi
Keuangan
- Output, terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang pada 6 perusahaan.
- Outcomes, tersedianya database pemanfaatan ruang. - Benefit, mudahnya dalam pengawasan ruang.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
72
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 18) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan - Jumlah
dana
sebesar
Rp28.746.900,00 (96%).
Rp30.000.000,00
Realisasi
Keuangan
- Output, Terlaksananya Sosialisasi.
- Outcomes, tersedianya SDM Pengelolaan Sampah 30 Orang. - Benefit, meningkatnya kesadaran tentang kebersihan.
19) Pelayanan Administrasi Perkantoran - Jumlah
dana
sebesar
Rp680.328.700,00 (88%).
Rp771.200.000,00
Realisasi
Keuangan
- Output, tersedianya 1 (satu) laporan administrasi kantor. - Outcomes, tersedianya layanan publik. - Benefit, lancarnya pelayanan publik.
20) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - Jumlah
dana
sebesar
Rp62.823.300,00 (97%).
Rp65.000.000,00
Realisasi
Keuangan
- Output, terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dan tersedianya roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) buah.
- Outcomes, peningkatan kinerja yang lebih baik. - Benefit, lancarnya pelayanan.
21) Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah
dana
sebesar
Rp7.000.000,00 (100%).
Rp
7.000.000,00
Realisasi
Keuangan
- Output, laporan kinerja keuangan 1 (satu) Paket.
- Outcomes, tersedianya laporan kinerja keuangan.
- Benefit, terlihatnya anggaran dan realisasi yang telah digunakan.
22) Workshop Tentang Pengelolaan LH dan Pos Pengaduan - Jumlah
dana
sebesar
Rp28.237.600,00 (94%).
Rp30.000.000,00
Realisasi
- Output, terselesaikannya kasus LH sebanyak 2 (dua) kasus.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
Keuangan
73
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi - Outcomes, laporan hasil verifikasi 1 (satu) laporan. - Benefit, berkurangnya kasus lingkungan.
23) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor - Jumlah
dana
sebesar
Rp24.890.000,00 (99%)
Rp25.000.000,00
Realisasi
24) Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri - Jumlah
dana
sebesar
Rp23.809.700,00 (95%).
Rp25.000.000,00
Realisasi
Keuangan
Keuangan
- Output, termonitornya polusi udara akibat aktivitas industri di 4 Kabupaten.
- Outcomes, laporan hasil monitoring 1 laporan. - Benefit, berkurangnya polusi udara.
25) Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair - Jumlah
dana
sebesar
Rp24.907.000,00 (99%).
Rp25.000.000,00
Realisasi
Keuangan
- Output, terujinya limbah padat di 4 Kabupaten.
- Outcomes, tersedianya data Uji Laboratorium 2 sampel. - Benefit, berkurangnya polusi limbah padat.
DINAS KEHUTANAN
Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup pada Dinas Kehutanan adalah
sebesar Rp3.738.516.200,00 terealisasi sebesar Rp2.206.249.115,00 atau 59,01%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu: a.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan hasil terlaksananya
kegiatan-kegiatan:
1)Pengendalian
dan
Pengawasan
pemanfaatan SDA; 2) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem; b.
3)Pengadaan Pakaian Polisi Kehutanan dan Pembina Polisi Kehutanan.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam, dengan kegiatan: Rehabilitasi hutan dan lahan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
74
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi c.
Program Pengendalian kebakaran hutan, dengan hasil kegiatan berupa: terlaksananya Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Hutan.
UPT. Taman Hutan Raya Sultan Adam Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup pada UPT. Taman Hutan Raya
Sultan
Adam
adalah
sebesar
Rp2.545.125.000,00
terealisasi
sebesar
Rp2.339.526.500,00 atau 91,92%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu: a.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan
yang
dilaksanakan
yaitu
terlaksananya:
1)Koordinasi
Pengendalian Kebakaran Hutan; 2)Pengendalian Kerusakan Hutan dan
Lahan; 3)Pembangunan Arboretum; 4)Pembangunan Sarana Prasarana Penangkaran Rusa;
5)Reahabilitasi Lahan Kritis, Pengelolaan dan
Pengamanan Taman Hutan Raya Sultan Adam (DAK); 6)Pengelolaan Wisata Alam Mandiangin; 7)Pemeliharaan Demplot Agrowisata; dan b.
8)Pengamanan Hutan Partisipatif.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam, dengan kegiatan: Rehabilitasi Lahan Kritis.
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup pada Dinas Perikanan dan Kelautan
adalah
sebesar
Rp746.420.000,00
terealisasi
sebesar
Rp711.011.400,00 atau 95,26%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
a. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan, dengan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA, Perikanan dan Kelautan.
b. Program Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan hasil terlaksananya kegiatan: 1) Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut; 2) Inventarisasi, Identifikasi,Pembuatan dan Transplantasi
Terumbu Karang; dan 3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
75
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan. Anggaran urusan Lingkungan Hidup yang dialokasikan tahun 2012
untuk program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh SKPD/UPT : 1)Badan Lingkungan Hidup Daerah; 2)Dinas Kehutanan; 3)UPT. Taman Hutan Raya Sultan Adam; dan 4) Dinas Perikanan Dan Kelautan.
d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. Data Pegawai di Provinsi Kalimantan Selatan akhir tahun 2012
berdasarkan SKPD /UPT sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan
tahun 2012 telah dialokasikan anggaran APBD Tahun 2012 sebesar
Rp 12.643.515.200,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 8.945.359.015,00 atau 70,75%.
f. Proses Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan dimulai dari pengusulan program dan
kegiatan sesuai sasaran RPJMD 2011-2015 dan Renstra SKPD kepada Bappeda, selanjutnya dibahas melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan
Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dan dianggarkan melalui APBD dan usulan APBN.
g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan masih cukup memadai
untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan SKPD. h. Permasalahan dan Solusi.
Permasalahan pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai tugas pokok dari SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah:
1) Masih ditemukan adanya ketidakpahaman tentang pengelolaan limbah
B3 di lapangan sehingga masih ada perusahaan yang mengirim limpah B3 kepada pihak yang tidak berkompeten.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
76
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 2) Masih sulitnya koordinasi dengan Kab/Kota tentang mendapatkan data yang akurat, hal ini dibatasi oleh adanya kewenangan yang dimiliki oleh Kab/Kota.
3) Perizinan titik penaatan pembuangan air limbah, land aflication dan tempat penyimpanan sementara
limbah B3 masih dikeluhkan
Kabupaten dan Kota karena masih belum memenuhi persyaratan teknis, sehingga sangat menghambat upaya pengendalian air limbah dan pengelolaan limbah B3.
4) Sampai saat ini perhitungan daya dukung belum ada, sehingga kesulitan dalam
memberikan
masukan
kepada
pemangku
kegiatan
daerah/wilayah mana yang mempunyai daya dukung untuk suatu kegiatan/aktivitas.
5) Masih belum selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang
merupakan amanat UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6) Belum dapat secara optimal melakukan evaluasi seluruh laporan
RKL/RPL yang masuk karena tidak lengkapnya dokumentasi dokumen Amdal sebelum tahun 2006 serta tidak lancarnya laporan yang diterima
dari masing-masing kegiatan sesuai yang direkomendasikan dalam Amdal.
7) Belum adanya laboratorium Kab/Kota yang terakreditasi, sehingga
adanya kendala uji laboratorium yang valid saat terjadi kasus lingkungan.
8) Di dalam penilaian Adipura/Kota Sehat di Kab/Kota se- Kalimantan
Selatan yang banyak menjatuhkan nilai adalah pada komponen pengelolaan lingkungan pasar dan TPA ( tempat pemprosesan akhir) sampah dan kualitas air sungai.
9) Ada sekitar 400 perusahaan besar yang berorientasi ekspor dan
berdampak besar terhadap lingkungan yang harus dinilai kinerja
perusahaannya melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper), tetapi belum maksimal dalam pencapaian jumlah target yang harus dinilai karena terkendala minimnya jumlah SDM.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
77
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Solusi: 1) Melalui Proper, pembinaan dan pengawasan secara intensif kepada semua pihak penghasil limbah B3 perlu terus diintensifkan.
2) Monitoring dan evaluasi neraca limbah B3 setiap penghasil limbah B3. 3) Pemantauan intensif melalui pelaporan.
4) Pembinaan secara berkala kepada perusahaan dan Kab/Kota.
5) Melakukan pengujian baku mutu air limbah dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3.
6) Pembuatan dokumen daya dukung yang dibuat semua Kab/Kota.
7) Mempercepat proses dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
8) Koordinasi dengan Kab/Kota dalam hal pemenuhan penyampaian laporan dari masing-masing kegiatan yang ada di wilayah Kab/Kota.
9) Perlunya penambahan jumlah staf yang memiliki SDM yang sesuai, serta penambahan dana kegiatan.
10) Memberdayakan laboratorium yang ada di 12 Kab/Kota sehingga bisa mempercepat laboratorium tersebut untuk mendapatkan akreditasi.
11) Perlunya peningkatan keahlian tenaga Amdal, baik di sekretariat maupun di komisi Amdal secara keseluruhan.
12) Perlu prioritas untuk dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan
lingkungan pasar dan TPA, serta melakukan pembinaan pada Kab/Kota dalam pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan sehat.
13) Terus memberikan reward berupa panghargaan dan hadiah kepada Kab/Kota yang mempu meraih Adipura dan meningkatkan kinerjanya secara maksimal dalam pengelolaan lingkungan.
14) Peningkatan jumlah pendanaan dalam pemantauan kualitas air dan udara yang sesuai dengan SPM.
15) Perlu
koordinasi
dan
pembinaan
dalam
rangka
inventarisasi
pelaksanaan reklamasi dan revegetasi kegiatan pertambangan di
Kalimantan Selatan ke perusahaan pertambangan itu sendiri dengan melibatkan Kab/Kota yang bersangkutan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
78
