Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

7. URUSAN PERUMAHAN Pelaksanaan

urusan

perumahan

di

Provinsi

Kalimantan

Selatan

diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalsel melalui Bidang

Cipta Karya. Bidang Cipta Karya merupakan bagian dari dinas teknis dan unsur

lini yang memberikan pelayanan meliputi lingkungan permukiman yang serasi, indah, nyaman dan layak huni, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

permukiman masyarakat tertinggal, bantuan teknis pembangunan maupun

pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana aparatur (pemerintah) dan publik, termasuk penyedia layanan fasilitas umum. a. Program dan Kegiatan. Pembangunan sektor keciptakaryaan bertujuan agar semua anggota

masyarakat menikmati lingkungan dan permukiman yang bersih, sehat dan

layak huni untuk meningkatkan kesehatan dan derajat hidup masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian sumber daya alam dan keserasian

lingkungan hidup. Pencapaian hasil pembangunan tersebut diharapkan memberi arah pola tata ruang dan pengembangan wilayah, untuk

menggerakkan perekonomian daerah serta memberdayakan kegiatan sektor lain guna menciptakan kesempatan kerja dalam sektor konstruksi dan

industri bahan bangunan. Program pokok yang dilaksanakan pada urusan Perumahan tahun 2012 sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

2) Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perkotaan dan Perdesaan.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Hasil pelaksanaan program pokok urusan perumahan tahun 2012

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan

terealisasi Rp 152.864.000,00 (76,43%), capaian fisik kegiatan 100%,

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

100

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi kegiatannya yaitu : Dukungan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Sanitasi Provinsi Kalsel)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp66.884.119.473,00

Rp83.163.317.623,00

(80,43%),

terealisasinya kegiatan-kegiatan:

capaian

fisik

dan

terealisasi

kegiatan

100%,

 Rehabilitasi Rumah Jabatan Ketua DPRD Provinsi Kalsel (Site Development);

 Pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Banjarmasin (RSGM);  Renovasi Atap Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin;  Pemeliharaan Bangunan Mesjid Sabilal Muhtadin;  Pembangunan/Rehabilitasi Kalsel Di TMII Jakarta;

Bangunan-bangunan

pada

Anjungan

 Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan;

 Penyusunan DED Gedung Pembangunan Kawasan Olah Raga (Sport Centre);

 Perencanaan Gedung Kantor UPTD (Samsat) Kota Banjarmasin;

 Perencanaan/D E D Gedung Asrama Badan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Provinsi Kalsel;

 Pembangunan Gedung Wisma Guru PGRI (DPAL-SKPD);

 Pembangunan Kembali Masjid Al-Jihad Banjarmasin (DPAL-SKPD);

 Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin (Lanjutan Tahap II) (DPAL-SKPD);

 Review Design Taman Makam Hasan Basri;

 Rehabilitasi Gedung Kantor Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kalsel;  Pembangunan Pintu Gerbang Kebun Raya Di Banjarbaru.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.030.454.152,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp131.049.767.972,00 (87,93%), kegiatan fisik rata-rata 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

 Pembangunan Kantor Dinas/Lembaga Provinsi Kalimantan Selatan (Balitbangda, BKPMD, BLHD) Tahap I

 Pembangunan Rumah Jabatan dan Mess Jl. Riau di Jakarta

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

101

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi  Pembangunan Site Development (Lanscape, Jalan Lingkungan, Tempat Parkir, Siring) Kantor Setda/Gub. Kalsel

 Perencanaan Gedung Kantor/Dinas/Lembaga Badan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

 Pembinaan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung Daerah  Pembangunan Kantor SAMSAT di Kab/Kota (DPAL)

 Pembangunan Site Development (Lanscape, Jalan Lingkungan, Tempat Parkir, Siring) Kantor Setda/Gub. Kalsel (DPAL-SKPD)

 Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Komunikasi Data Kawasan Perkantoran (DPAL-SKPD)

 Pembangunan Kantor Dinas/Lembaga Provinsi Kalimantan Selatan (Balitbangda, BKPMD, BLHD) Tahap II

 Pembangunan Kantor Dinas/Lembaga Provinsi Kalimantan Selatan (Dipenda dan Dishub) Tahap II

 Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalsel

 Review DED Sarana dan Prasarana UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin

 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pelatihan Ambulung di Banjarbaru

Badan Pendidikan dan

 Perencanaan DED Akustik Tata Suara Pada Gedung Idham Khalid dan Ruang Rapat Kantor Gubernur Prov. Kalsel

 Pembangunan Kantor Dinas/Badan/Lembaga Provinsi Kalimantan Selatan (Dinas PU) Pekerjaan Struktur

 Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Kantor Samsat Banjarmasin

 Pembangunan Kantor Dinas/Badan/Lembaga Provinsi Kalimantan Selatan (Bappeda dan Inspektorat Prov.) Pekerjaan Struktur

 Pembangunan Kantor Dinas/Badan/Lembaga Provinsi Kalimantan Selatan (BPMPD, BP3A, Kesbangpolinmas) Pekerjaan Struktur

 Peningkatan Jalan Kawasan Abdi Persada Pemprov. Kalsel di Banjarmasin

 Peningkatan Jalan Kawasan Abdi Persada Pemprov. Kalsel di Banjarbaru

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

102

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi

anggaran sebesar Rp47.500.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp41.704.030.469,00 (87,79%), kegiatan fisik rata-rata 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

 Pengadaan Listrik Kedalam Kawasan Perkantoran;

 Pembangunan Kantor Dinas/Lembaga Provinsi Kalsel (Dispenda dan Dishub Tahap II);

 Pekerjaan Eskalasi Pembangunan Gedung/Gubernur Provinsi Kalsel Di Banjarbaru;

 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan IT Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel Di Banjarbaru.

Program kegiatan lingkup Cipta Karya telah dapat dilaksanakan

sesuai target namun ada beberapa pelaksanaan kegiatan pada bidang Cipta

Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2012 mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh beberapa kendala sehingga masih ada Konstruksi dalam pekerjaan (KDP) sampai Tahun Anggaran 2013. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah :

1) Pembangunan Gedung RSGM Banjarmasin (realisasi fisik 82,87%, keuangan 84,00%), terkendala pelaksanaan karena: - Pembongkaran pondasi bangunan lama; -

Adanya jalan khusus ke pembangunan ruang rawat inap klas III,

sehingga memperlambat pekerjaan;

- Adanya review desain;

- Keterlambatan tiang pancang tambahan.

2) Pembangunan Site Development (Lanscape, Jalan Lingkungan, Tempat

Parkir, Siring) Kantor Setda/Gub. Kalsel (realisasi fisik 73,20%,

keuangan 96,25%), terkendala pelaksanaan karena : adanya review desain.

3) Pembangunan rumah jabatan dan Mess Jl. Riau di Jakarta (realisasi fisik 96,00%, keuangan 94,12%), terkendala pelaksanaan karena: - Pembongkaran bangunan lama + kondisi lahan; - Adanya review desain.

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

103

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 4) Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan-bangunan pada Anjungan Kalsel Di TMII Jakarta (realisasi fisik 75,00%, keuangan 75,09%), terkendala pelaksanaan karena:

- Menunggu proses penghapusan bangunan; - Pembongkaran bangunan lama;

- Sulitnya mencari bahan kayu ulin untuk ukiran; - Adanya review desain.

5) Pemasangan jaringan Listrik Kedalam Kawasan Perkantoran Prov.

Kalsel di Banjarbaru (realisasi fisik 84,53%, keuangan 82,04%), terkendala dikarenakan pada TA. 2012 pihak PT. PLN tidak dapat melaksanakan penyambungan daya dan penyediaan materialnya.

6) Pembangunan Kantor Dinas/Badan/Lembaga Provinsi Kalimantan

Selatan (Bappeda dan Inspektorat Prov.) pekerjaan struktur, (realisasi fisik 96,70%, keuangan 79,73%), terkendala lapangan karena :

- Menunggu ready mix sehubungan dengan banyaknya permintaan di akhir tahun anggaran;

- Adanya review desain.

7) Pembangunan Kantor Dinas/Badan/Lembaga Provinsi Kalimantan

Selatan (Dinas PU) pekerjaan struktur, (realisasi fisik 85,00%, keuangan 82,85%), terkendala karena revisi desain dan menunggu ready mix.

8) Pembangunan Kantor Dinas/Badan/Lembaga Provinsi Kalimantan

Selatan (BPMPD, BP3A, Badan Kesbangpol) pekerjaan struktur, (realisasi fisik 80,00%, keuangan 78,47%), terkendala karena revisi desain dan menunggu ready mix.

9) Peningkatan jalan Kawasan Abdi Persada Pemprov. Kalsel di Banjarmasin, (realisasi fisik 81,00%, keuangan 81,65%), terkendala karena ketersediaan aspal langka.

10) Peningkatan jalan Kawasan Abdi Persada Pemprov. Kalsel di

Banjarmasin, (realisasi fisik 57,00%, keuangan 50,04%), terkendala karena ketersediaan aspal langka.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan. SKPD yang menyelenggarakan urusan perumahan adalah Dinas

Pekerjaan Umum (Bidang Cipta Karya).

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

104

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. Data Pegawai di Provinsi Kalimantan Selatan akhir tahun 2012

berdasarkan data SKPD /UPT pada Buku II LPPD sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Bidang Cipta Karya telah merealisasikan penggunaan dana APBD

Provinsi Kalsel TA 2012. Dari dana APBD yang dianggarkan sebesar Rp277.693.771.775,00 termasuk APBD-P untuk seluruh kegiatan pengunaan

keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp 239.637.917.914,00 (86.30%) dengan capaian pembangunan fisik 89.16%.

f. Proses Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan pembangunan dimulai dari pengusulan program dan

kegiatan sesuai sasaran RPJMD 2011-2015 dan Renstra SKPD kepada Bappeda, selanjutnya dibahas melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan

Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dan dianggarkan melalui APBD dan usulan APBN.

g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan masih cukup memadai

untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan SKPD.

h. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan Bidang Cipta karya

1) Lahan yang belum bebas

2) Terbatasnya SDM yang memahami peraturan keteknisan dan standart mutu

3) Kurang optimalnya pelayanan pada pihak ke tiga Solusi Bidang Cipta Karya

1) Ketersediaan Lahan dan Kondisi Lahan yang sudah siap bangun 2) Peningkatan kemampuan SDM

3) Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan pada pihak ke tiga

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

105