BAB III URUSAN DESENTRALISASI

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

BAB III URUSAN DESENTRALISASI A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,

maupun

perencanaan

tahunan.

Untuk

setiap

daerah

(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2009 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi

usulan

Perencanaan

program/kegiatan

Pembangunan

yang

terpadu

(Musrenbang)

dalam

tingkat

desa,

Musyawarah kecamatan,

kabupaten, propinsi, dan tingkat nasional. Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan

masyarakat.

Musrenbang

tersebut

menghasilkan

usulan

program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Secara ringkas Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

39


1. Permasalahan Transformasi ke kondisi yang lebih baik bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang fungsi utamanya adalah

pelayanan

kepada

masyarakat

semestinya

selalu

dapat

menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang berkembang sangat kompleks dan dinamis. Hambatan dan permasalahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut haruslah dapat dieliminir agar tercapai kondisi yang lebih baik. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain: a. Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan 1) Kapasitas pemerintah daerah belum optimal. 2) Pendayagunaan sistem dan perangkat telematika (ICT: Information &

Communicatian

Technology)

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan belum optimal. 3) Kualitas

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan

bidang

pemerintahan, sosial ekonomi dan fisik prasarana belum optimal. 4) Pengelolaan data dan informasi belum memadai. 5) Pemberdayaan dan alih teknologi terapan di masyarakat belum optimal. 6) Manajemen pengawasan fungsional (internal dan eksternal) kurang optimal terutama pada pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 7) Sistem dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat belum mantap. b. Fungsi Ketertiban dan Keamanan 1) Gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan, cenderung meningkat. 2) Kejadian bencana yang disebabkan oleh alam maupun manusia, meningkat. 3) Kapasitas perlindungan masyarakat secara institusional dan personil masih terbatas. 4) Kesadaran politik masyarakat masih rendah. 5) Nilai-nilai nasionalisme dan semangat kebangsaan menurun

40


c. Fungsi Ekonomi 1) Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. 2) Kualifikasi dan kompetensi calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja. 3) Kondisi prasarana dan sarana perhubungan belum memadai. 4) Kesempatan dan lapangan kerja masih terbatas. 5) Kapasitas dan akses permodalan petani, UMKM, pedagang tradisional dan koperasi belum optimal. 6) Jumlah dan nilai investasi cenderung menurun. 7) Kualitas dan kuantitas produksi pertanian masih rendah. 8) Kualitas prasarana dan sarana perdagangan dan sistem distribusi kurang memadai. 9) Pengelolaan dan penggalian sumber-sumber PAD belum optimal. 10) Pemanfaatan energi alternatif belum optimal. d. Fungsi Lingkungan Hidup 1) Pelanggaran pemanfaatan tata ruang masih cukup banyak. 2) Dokumen perencanaan detail tata ruang belum mencakup seluruh wilayah. 3) Pemahaman masyarakat tentang penataan ruang masih kurang. 4) Pengendalian

dan

pengawasan

terhadap

pemanfaatan

dan

pemilikan tanah belum optimal. 5) Kesadaran masyarakat untuk mengurus izin pemanfaatan tanah masih rendah. 6) Kualitas dan kuantitas air tanah mengalami degradasi. 7) Kualitas udara mengalami degradasi. 8) Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang merupakan modal dasar pengelolaan lingkungan hidup semakin menipis. 9) Kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati menurun. 10) Penambangan bahan galian golongan C kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

41


e. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 1) Kondisi prasarana dan sarana irigasi dan sumber daya air belum semua memadai. 2) Kondisi prasarana dan sarana permukiman dan perumahan belum memadai. 3) Kondisi gedung pelayanan umum belum seluruhnya memadai. f. Fungsi Kesehatan 1) Pengelolaan sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan belum optimal. 2) Masih adanya kasus balita dengan gizi buruk. 3) Kualitas lingkungan yang cenderung turun termasuk masih sering terjadinya penyakit menular dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PHBS. 4) Prasarana dan sarana kesehatan belum seluruhnya memadai. 5) Penderita penyakit degeneratif meningkat. 6) Fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat belum optimal. 7) Jaminan kesehatan belum menjamin seluruh penduduk miskin. 8) Fasilitas pelayanan dan akses informasi reproduksi remaja belum optimal. 9) Motivasi masyarakat dalam kepesertaan dan partisipasi program KB cenderung menurun. g. Fungsi Pariwisata dan Budaya 1) Pelestarian seni tradisional, nilai-nilai luhur dan benda cagar budaya belum optimal. 2) Pengelolaan obyek, lingkungan dan pemasaran pariwisata belum optimal. 3) Kapasitas dan akses permodalan pelaku usaha pariwisata belum memadai.

42


h. Fungsi Pendidikan 1) Anak usia 6 tahun yang belum terlayani di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK masih cukup besar. 2) Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) masih rendah. 3) Pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi masih cukup tinggi. 4) Sarana pendidikan pada sekolah dasar masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. 5) Angka putus sekolah pada jenjang SMP dan sekolah menengah mengalami kenaikan. 6) Manajemen sekolah kurang efisien. 7) Fasilitas olah raga masih belum memadai. 8) Peran pemuda dalam pembangunan masih terbatas. i.

Fungsi Perlindungan Sosial 1) Pengelolaan administrasi kependudukan belum optimal. 2) Kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan relatif rendah. 3) Perlindungan hak perempuan dan anak belum optimal. 4) Pengarusutamaan gender (PUG) belum optimal. 5) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) relatif tinggi dan pelayanannya belum optimal. 6) Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial belum optimal. 7) Penyalahgunaan

napza

dan

penyakit

masyarakat

semakin

meningkat.

2. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan.

43


Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. a. MISI 1: MENJAGA TERSELENGGARANYA TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang komponen

masyarakat

pembangunan.

Upaya

dalam

memerlukan dukungan dari seluruh pelaksanaan

tersebut

pemerintahan

mengedepankan

dan

partisipasi,

transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel. Penegakan supremasi hukum diperlukan sebagai

sarana

masyarakat

serta

untuk

menciptakan

kehidupan

keamanan

bermasyarakat

dan

yang

ketertiban demokratis.

Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. 1) Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Sistem yang ingin dibangun adalah untuk menciptakan produk layanan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada masyarakat dengan baik agar tercipta ruang gerak dan interaksi antar individu dalam aspek sosial, ekonomi, kebudayaan maupun politik. Pembentukan sistem meliputi struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten yang dirancang stream line tetapi kaya fungsi, pembentukan regulasi yang

44


dibangun atas suatu kesepakatan bersama (goal congruence) seluruh komponen pemerintahan maupun stakeholder. Seperangkat prosedur kerja diperlukan dalam rangka menjalankan regulasi yang telah ditetapkan agar aparatur pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik. Peningkatan sumber daya manusia yang memadai guna mendukung operasi sistem yang telah ditentukan, dan penggunaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sangat diperlukan guna melayani sistem yang telah dibentuk. a) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas SDM aparat Dalam

rangka

peningkatan profesionalisme

mencapai kepatuhan, aparatur

sasaran ini kualitas, pemerintah

diupayakan kesejahteraan, dalam

melalui dan

memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai. Target sasaran (1)

Tingkat penurunan pelanggaran disiplin pegawai 5%.

(2)

Aparat yang mendapat penghargaan 18%.

(3)

Tertib pelayanan administrasi kepegawaian 87%.

(4)

Pejabat yang memiliki kompetensi 82%.

(5)

Tingkat pendidikan aparat: -

(6)

SD SMP SLTA D1 D2 D3/SM D4 S1 S2

= = = = = = = = =

1,35% 2,70% 21,77% 0,97% 23,64% 13,81% 0,23% 34,13% 1,40%

Aparat yang mengikuti diklat: - Struktural - Fungsional - Teknis Fungsional

= 525 orang. = 275 orang. = 479 orang.

45


Program (1)

Pembinaan dan pengembangan aparatur.

(2)

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

b) Sasaran 2: Meningkatnya efisiensi birokrasi Dalam

rangka

mencapai

sasaran ini

diupayakan

melalui

perancangan struktur organisasi yang ramping, kaya fungsi, fleksibel, dan penyusunan regulasi serta prosedur yang jelas. Target Sasaran (1)

SOP yang telah dimiliki instansi 46 jenis.

(2)

Instansi yang telah menerapkan ISO 12 unit kerja.

Program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. c) Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat diupayakan melalui penyediaan informasi

dan

menjamin

kemudahan

dalam

memperoleh

informasi yang akurat dan memadai. Informasi merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah daerah berupaya memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat serta

mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya

secara periodik. Di samping itu diperlukan upaya-upaya untuk mengefektifkan pengawasan mencegah

terhadap

kinerja

dan mengurangi

Pemerintah

KKN

dalam

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan. Target Sasaran Nilai capaian rata-rata akuntabilitas kinerja pemerintah 98,43

46


Program (1)

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

(2)

Peningkatan kinerja pemerintah daerah

d) Sasaran 4: Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat Pencapaian sasaran ini diupayakan melalui rumusan kebijakan yang disesuaikan dengan permasalahan daerah untuk lebih meningkatkan

pengelolaan

administrasi

pemerintahan

dan

pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan terjangkau yang didukung sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Dalam menciptakan efisiensi perlu diupayakan teknik manajemen modern agar tertib administrasi pemerintahan dapat terwujud dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Kualitas pelayanan masyarakat

ditingkatkan sepenuhnya agar

kepuasan

terpenuhi

masyarakat

dapat

dengan

didukung

mekanisme penganggaran, pengawasan yang rasional dan transparan. Target sasaran (1)

Penurunan ketidakpuasan (komplain) masyarakat 15,00%.

(2)

Penanganan pengaduan masyarakat 75,00%.

(3)

Tertib pelayanan administrasi dasar (KTP, akte kelahiran & kematian, IMB, sertifikasi tanah, lisensi bisnis) 78.

Program (1)

Pengembangan kualitas kebijakan publik.

(2)

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

(3)

Peningkatan administrasi pemerintahan.

(4)

Pelayanan administrasi perkantoran.

(5)

Peningkatan sarana dan prasarana kantor.

47


(6)

Peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

(7)

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

e) Sasaran 5: Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Penerapan anggaran berbasis kinerja terus dikembangkan dengan langkah peningkatan pemahaman kepada pengelola keuangan maupun pengelola barang, sehingga tertib administrasi keuangan

dan

barang

pertanggungjawaban

dapat

pengelolaan

terwujud

sebagai

alat

keuangan dan kekayaan

daerah. Hal lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah serta mengupayakan intensifikasi

dan

peningkatan ekstensifikasi

penerimaan

daerah

sumber-sumber

melalui

pendapatan

daerah. Target sasaran (1)

Peningkatan PAD 7,00%.

(2)

Tertib pengelolaan keuangan daerah 90,00%.

(3)

Tertib administrasi pengelolaan kekayaan daerah 65,00%.

Program (1)

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

(2)

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

f) Sasaran 6: Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja, ketersediaan dan akurasi data, proses komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk pengembangan e-

48


government dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah. Target sasaran (1)

Kelengkapan jenis data 75,00%.

(2)

Banyaknya jenis sistem informasi manajemen yang dimiliki pemda 35 jenis.

(3)

Peningkatan akses informasi masyarakat: (a)

situs Slemankab.go.id 80,00%.

(b)

media internal 20,00%.

(c)

media massa 50,00%.

(4) Instansi yang memiliki jaringan berbasis komputer/LAN 90,00%. Program (1)

Pengembangan data, informasi dan statistik daerah.

(2)

Pengembangan komunikasi informasi dan media massa.

g) Sasaran 7: Meningkatnya kerjasama daerah Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target sasaran (1)

Banyaknya kerjasama 17 buah.

(2)

Efektivitas pelaksanaan kerjasama 70,00%.

Program Kerjasama pembangunan. 2) Tujuan 2: Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Peningkatan partisipasi untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil

mencerminkan

peranserta/aspirasi

masyarakat.

Dalam

mengantisipasi berbagai isu, pemerintah daerah menyediakan saluran

komunikasi

agar

masyarakat

dapat

mengutarakan

49


pendapatnya, jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temuwicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. a) Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam

penyusunan

perencanaan dan kebijakan

daerah Meningkatkan

peranserta

masyarakat

dan

swasta

dalam

penyusunan perencanaan dan penentuan kebijakan publik melalui

kegiatan

musyawarah

perencanaan

pembangunan

daerah. Target sasaran (1)

Keterlibatan publik dalam perencanaan 87,50%.

(2)

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik 77,50%.

Program Perencanaan pembangunan daerah. b) Sasaran 2: Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pengawasan pembangunan Meningkatkan

partisipasi

stake

holders

dalam

bidang

pengawasan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar dan masyarakat dapat mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Target sasaran Partisipasi

masyarakat

dalam

pengawasan

pembangunan

86,00%. Program (1)

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

(2)

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

50


c) Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dan

swasta

dalam pelaksanaan pembangunan Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat/ lembaga untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberian stimulan dan penerapan Iptek Target sasaran (1)

Rasio swadaya masyarakat terhadap stimulan pemerintah 5 kali.

(2)

Peningkatan kegiatan penelitian 5,00%.

Program (1)

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

(2)

Pengkajian dan penelitian bidang iptek.

3) Tujuan 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, pembinaan

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat diupayakan untuk terciptanya stabilitas daerah. Dalam mewujudkan terpeliharanya keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat yang terbebas dari segala

hambatan,

tantangan, ancaman dan gangguan melalui peningkatan kesadaran tentang hak bela negara bagi setiap warga masyarakat dengan penyuluhan penerangan, latihan serta pendidikan

bela negara

kepada masyarakat dan siswa di semua jenjang pendidikan terus dilakuan. a) Sasaran 1: Menurunnya kasus pelanggaran hukum Mengembangkan kesadaran, ketaatan, dan budaya hukum serta mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM). Target sasaran Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda 80,00%.

51


Program (1)

Penataan peraturan perundang-undangan.

(2)

Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum.

(3)

Pembentukan produk hukum, penegakan hukum dan ham.

b) Sasaran 2: Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Mewujudkan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan dengan didukung oleh kesadaran swakarsa

masyarakat

dalam

menjaga

ketentraman

dan

ketertiban. Target sasaran (1)

Angka kriminalitas 5,00%.

(2)

Kejadian pekat (PSK, judi, narkoba, miras, gepeng, dll) 5,00%.

(3)

Pelayanan penanganan bencana 85,00%.

Program (1)

Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kebakaran.

(2)

Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

(3)

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam Mitigasi Bencana

4) Tujuan 4: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis Peningkatan

kesadaran

berdemokrasi

dan

partisipasi

politik

masyarakat diupayakan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang politik. Kondisi politik di Kabupaten Sleman relatif stabil dan kondusif, oleh karena itu kondisi tersebut perlu

dipertahankan

dengan

cara

meningkatkan

kesadaran

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memelihara persatuan dan kesatuan.

52


Sasaran:

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

menyampaikan pendapat dan berpolitik Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Target sasaran a) Partisipasi

masyarakat

dalam

menggunakan

hak

politik

80,00% b) Ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan 2,00%. Program a) Pendidikan politik masyarakat. b) Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. b. MISI 2: MENJAGA KEBERLANJUTAN KEGIATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam

menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama

kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. 1) Tujuan 1: Memelihara kestabilan pertumbuhan ekonomi Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut dapat dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan

ekonomi

melalui

pengembangan

sistem

ekonomi

kerakyatan dengan mempertimbangkan permintaan pasar. Pembangunan ekonomi dilakukan secara terkoordinir sehingga dapat tercapai sasaran melalui program dan kegiatan yang sinergis, terpadu dan saling mendukung.

53


Sasaran 1: Meningkatnya produksi barang dan jasa Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa diupayakan melalui pembangunan sektor pertanian ke arah agribisnis dengan memperkuat sistem pertanian dalam arti luas. Mengembangkan

industri

kecil,

UMKM

khususnya

yang

berorientasi ekspor. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan Iptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM. Mengembangkan industri yang menghasilkan input bagi sektor pertanian

dan

pengolahan

pasca

panen

(pembibitan,

pembenihan, rekayasa biologi, pengembangan makanan olahan). Meningkatkan

peran

sektor

perdagangan,

koperasi dengan mengembangkan potensi

pariwisata

dan

dan peran serta

masyarakat. Meningkatkan peran sektor pemerintah dan usaha-usaha swasta di bidang jasa. Target sasaran (1)

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor Pertanian 3,70%.

(2)

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor Industri 4,50%.

(3)

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor perdagangan, hotel dan restoran 4,90%.

(4)

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor jasa-jasa 3,00%.

Program (1)

Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan).

(2)

Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan.

(3)

Peningkatan penerapan teknologi (pertanian/ perkebunan).

(4)

Peningkatan produksi (pertanian/ perkebunan).

54


(5)

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

(6)

Peningkatan penerapan teknologi peternakan.

(7)

Peningkatan produksi hasil peternakan.

(8)

Pengembangan budidaya perikanan.

(9)

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan.

(10) Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. (11) Pemanfaatan potensi sumber daya hutan. (12) Rehabilitasi hutan dan lahan. (13) Peningkatan kesejahteraan petani. (14) Pengembangan produksi UMKM. (15) Pengembangan sentra-sentra industri potensial. (16) Pengembangan kewirausahaan UKM. (17) Pengembangan industri kecil dan menengah. (18) Peningkatan kemampuan teknologi industri. (19) Peningkatan kapasitas iptek dan rekayasa sistem produksi. (20) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. (21) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. (22) Peningkatan kapasitas pedagang pasar tradisional. (23) Peningkatan dan pengembangan ekspor. (24) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. (25) Pengembangan destinasi, obyek dan daya tarik pariwisata. (26) Pengembangan pemasaran pariwisata. (27) Peningkatan kualitas dan produktivitas usaha bidang jasa. 2) Tujuan 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat Pemerintah daerah sampai saat ini masih perlu melakukan optimalisasi

pendapatan,

memungkinkan

untuk

lebih

mengingat

potensi

dikembangkan.

yang

Pembinaan

dimiliki serta

pengembangan usaha dilakukan antara lain dengan membentuk BUMD sehingga tugas dan fungsi tersebut dapat terlaksana serta diharapkan mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam

55


sistem dan struktur perekonomian di daerah baik sebagai sumber PAD maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Sasaran: Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam kewirausahaan Meningkatkan

peranserta

masyarakat

dan

swasta

dalam

menciptakan lapangan kerja. Target sasaran a) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 4,98%. b) PDRB perkapita ADHB 13,95 juta rupiah/jiwa. c) Meningkatnya nilai investasi 2,50%. d) Meningkatnya nilai ekspor 3,00%. Program a) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. b) Peningkatan kesempatan kerja. c) Penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana usaha ekonomi. d) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. e) Peningkatan dan pengembangan ekspor. 3) Tujuan 3:

Merwujudkan pengelolaan sumberdaya buatan yang efektif

Upaya

untuk

mempertahankan

dan

meningkatkan

kualitas

pelayanan prasarana dan sarana guna menunjang kegiatan sosial dan ekonomi. Pembangunan dan pemeliharaan sarana

tersebut

merupakan

prakondisi

bagi

prasarana dan berkembangnya

kesempatan dan peluang baru pada berbagai bidang. a) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perhubungan Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang.

56


Target sasaran (1)

Prasarana perhubungan dengan kondisi baik 61,75%.

(2)

Sarana perhubungan dengan kondisi baik 62,74%.

(3)

Penambahan prasarana dan sarana perhubungan 8,90%.

Program (1)

Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

(2)

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

(3)

Pengendalian dan pengawasan lalu lintas.

b) Sasaran 2: Meningkatnya kualitas prasarana dan

sarana

pengairan Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengairan dengan memperhatikan konservasi sumberdaya air melalui peningkatan peran serta masyarakat. Target sasaran (1)

Prasarana dan sarana pengelolaan sumberdaya air dengan kondisi baik 69,00%.

(2)

Penambahan

prasarana

dan

sarana

sumberdaya

air

21,00%. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. c) Sasaran 3:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman

Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Target sasaran (1)

Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dengan kondisi baik 67,85%.

57


(2)

Penambahan prasarana dan sarana

perumahan

dan

permukiman 0,36%. (3)

Prasarana dan sarana PBA dengan kondisi baik 87,00%.

Program (1)

Peningkatan

prasarana

dan

sarana

perumahan

dan

permukiman. (2)

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penaggulangan bencana alam.

4) Tujuan 4:

Meningkatkan

pengelolaan

sumberdaya

alam

dan

lingkungan hidup yang lestari Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari adalah segala usaha pembangunan, pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dengan perencanaan yang terpadu efektif dan effisien guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta kegiatan industri dan transportasi. a) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Mewujudkan kualitas lingkungan yang terjaga dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat. Target Sasaran (1)

Kualitas air minimal kelas II.

(2)

Indeks standar pencemaran udara kategori baik 0-50.

(3)

Rasio sampah yang terkelola 96,00%.

Program (1)

Pengendalian

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan

hidup. (2)

Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH.

58


(3)

Perlindungan dan konservasi SDA.

(4)

Peningkatan pengendalian polusi.

(5)

Pengelolaan ruang terbuka.

(6)

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

b) Sasaran 2:

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam

Mewujudkan kualitas

sumberdaya

alam

yang lestari

dan

berkelanjutan dengan peran serta masyarakat dan swasta. Target Sasaran (1)

Ruang terbuka hijau 70,00%.

(2)

Luas lahan kritis 2.900 ha.

(3)

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan:

PLTS 260 unit PLTMH 5 unit Biogas 27 unit Program (1)

Pengelolaan ruang terbuka hijau.

(2)

Perlindungan dan konservasi SDA.

(3)

Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

c) Sasaran 3: Meningkatnya penataan ruang Meningkatan kualitas tata ruang yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta Target Sasaran (1)

Luas cakupan rencana rinci 25,00%.

(2)

Kesesuaian pemanfaatan ruang 95,00%.

(3)

Bidang tanah yang bersertifikat 475.000 bidang.

Program (1)

Perencanaan tata ruang.

(2)

Pengendalian pemanfaatan ruang.

(3)

Peningkatan tertib pemanfaatan dan penggunaan tanah.

(4)

Pengembangan sistem informasi pertanahan.

(5)

Peningkatan tertib administrasi pertanahan.

59


c. MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemerataan, peningkatan akses, dan perbaikan mutu pelayanan dasar bagi segenap lapisan masyarakat. 1) Tujuan 1: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tingkat

keberhasilan

pembangunan

yang

berorientasi

pada

manusia, yang juga merupakan gambaran kualitas hidup penduduk ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan indeks komposit dari angka harapan hidup, pendidikan (indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah) serta indeks daya beli (konsumsi riil per kapita). Peningkatan kualitas penduduk dicerminkan oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan kualitas keluarga serta penyeimbangan kuantitatif persebaran dan mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Pembangunan

sumber

daya

manusia

berketrampilan

melalui

pembangunan

yang

bermoral

dan

bidang

agama

dan

pendidikan, mengembangkan interaksi antar lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat melalui jasa pelayanan teknologi, peningkatan

peranan

pembangunan

dengan

perempuan

dalam

melibatkan

institusi

seluruh

bidang

pemerintah

dan

organisasi masyarakat. a) Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatkan pemerataan,

kuallitas pengembangan

penyelenggaraan kurikulum,

pendidikan,

penataan

sistem

pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

60


Target Sasaran (1)

Angka melek huruf 93,81%

(2)

Rata-rata lama sekolah 10,10 tahun

Program (1)

Wajib belajar pendidikan 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun.

(2)

Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah.

(3)

Peningkatan kualitas pendidikan non formal.

(4)

Pendidikan anak usia dini dan TK.

(5)

Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan.

(6)

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

(7)

Peningkatan kreativitas siswa dan guru

b) Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Target Sasaran (1)

Usia harapan hidup 74,8 tahun.

(2)

Angka Kematian Bayi 7,64 per 1.000 kelahiran hidup (AKB).

(3)

Angka Kematian Ibu melahirkan 69,28

per 100.000

kelahiran hidup (AKI). (4)

Balita dengan gizi buruk 0,46%.

(5)

Konsumsi riil perkapita 658,18 rupiah.

Program (1)

Peningkatan upaya kesehatan masyarakat .

(2)

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

(3)

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

(4)

Pengadaan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit.

(5)

Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan.

61


c) Sasaran 3: Pengendalian jumlah penduduk Pengendalian

pertumbuhan

penduduk

melalui

peningkatan

jejaring pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas. Target Sasaran (1)

Laju pertumbuhan penduduk 1,11%.

(2)

Jumlah kelahiran per 1000 penduduk 1,79 TFR.

Program Peningkatan kualitas pelayanan KB, Keluarga Sejahtera dan KRR. d) Sasaran 4: Meningkatnya pemberdayaan keluarga Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat. Target Sasaran Tingkat kesejahteraan keluarga KS 74,80%. Program (1) Pembinaan

peran

serta

masyarakat

dalam

pelayanan

KB/KRR. (2) Pengembangan pusat pelayanan informasi keluarga. e) Sasaran

5:

Meningkatnya

pembinaan

dan

pemberdayaan

generasi muda dan olah raga Meningkatkan potensi generasi muda dalam pengembangan kesempatan

pendidikan

ketrampilan,

kewirausahaan,

serta

melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral dan agama. Mengembangkan prestasi olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dengan difasilitasi prasarana olah raga yang memadai. Target Sasaran (1) Ormas kepemudaan yang aktif 80%. (2) Generasi muda yang terbina 67% (3) Peningkatan prestasi olah raga 65%

62


Program (1) Peningkatan pembinaan dan peran generasi muda. (2) Peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan

kecakapan hidup pemuda. (3) Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. (4) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga. (5) Peningkatan prestasi olah raga. 2) Tujuan 2: Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah mewujudkan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi

harkat

dan

martabat

manusia,

mewujudkan

tingkat

kesejahteraan sosial yang adil dan merata, penanganan masalah sosial

yang

makin

mantap,

serta

meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. a) Sasaran 1: Meningkatnya kesejahteraan pekerja Meningkatkan

kesempatan

kerja

melalui

pengembangan

informasi dan bursa kerja serta mekanisme pengupahan, hak dan kwajiban bagi tenaga kerja serta menjalin kerjasama pengusaha dan serikat pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja. Target Sasaran (1)

Kesesuaian upah dengan UMP 90,75%.

(2)

Penanganan perselisihan perburuhan 78,00%.

(3)

Perusahaan yang menerapkan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 92,50%.

(4)

Penempatan tenaga kerja terdaftar 20,00%.

Program (1)

Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.

(2)

Peningkatan informasi kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja

b) Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pendidikan ketrampilan dan pelatihan tenaga kerja.

63


Target Sasaran Penyerapan lulusan pasca pelatihan kerja 53,00%. Program Peningkatan kualitas calon tenaga kerja dan lembaga pelatihan kerja. c) Sasaran 3:

Meningkatnya

aksesibilitas

dan

kualitas

hidup

PMKS Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pember-dayaan PMKS, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Napza, terutama generasi muda

dan

meningkatkan

peran

aktif

masyarakat

dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Target Sasaran (1)

Proporsi KK miskin terhadap banyaknya KK 20,40% (berkurang 6%).

(2)

Proporsi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS) terhadap banyaknya penduduk 5,60%. (3)

Pencegahan penggunaan Napza 11,62%.

Program (1)

Program penanggulangan kemiskinan

(2)

Pelayanan dan rehabilitasi PMKS.

(3)

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

(4)

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

d) Sasaran 4: Menurunnya kesenjangan antara perempuan dan lakilaki Meningkatkan kesadaran terhadap keadilan gender melalui pemerataan, akses dan tingkat partisipasi aktif. Target Sasaran Indeks Pembangunan Gender 67,60%. Program Peningkatan

peran

serta

dan

kesetaraan

gender

dalam

pembangunan.

64


e) Sasaran 5:

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Target Sasaran Proporsi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 0,002%. Program (1)

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

(2)

Peningkatan kualitas perlindungan anak.

f) Sasaran 6: Meningkatnya kerukunan masyarakat Membangun kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas

pelayanan,

pemahaman

agama

dan

kehidupan

beragama serta nilai-nilai wawasan kebangsaan Target Sasaran Konflik Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA): nihil. Program (1) Pengembangan wawasan kebangsaan. (2) Peningkatan kualitas keagamaan. g) Sasaran 7: Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta dalam pelestarian nilai-nilai budaya. Target Sasaran (1) Pelestarian situs sejarah 65 lokasi. (2) Pengembangan keragaman seni 890 kelompok. (3) Pelstarian nilai-nilai adapt 12 jenis. Program (1) Pengelolaan kekayaan budaya. (2) Pengembangan nilai budaya.

65

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

Recommend Documents