URUSAN DESENTRALISASI

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi Urusan desentralisasi adalah urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) urusan desentralisasi terbagi atas dua urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Adapun satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan didasarkan pada beberapa Peraturan Daerah, yaitu : a. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru b. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru c. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru d. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Barru e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru f. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru. g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru. h. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 44

Untuk lebih jelasnya nama-nama satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 14 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014 NO.

SKPD KABUPATEN BARRU

1

SEKRETARIAT DAERAH

Asisten

NAMA

Perda No. 04 Tahun 2008 1

Sekretaris Daerah

Sda

1

Asisten Administrasi Pemerintahan

Sda

2

3

Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Asisten Administrasi Umum

1

Bagian Pemerintahan Umum

2

Bagian Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Sda

3

Bagian Pertanahan

Sda

4

Bagian Administrasi Perekonomian

Sda

5

Bagian Administrasi Pembangunan

Sda

6

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sda

7 8 9

Bagian Hukum Bagian Organisasi Bagian Humas dan Protokol

Sda Sda Sda

10

Bagian Umum

Sda

Staf Ahli Bagian

KETERANGAN

Sda Sda Kep. Bupati Barru No. 13 Tahun 2010 Perda No. 04 Tahun 2008

2

SEKRETARIAT DPRD

1

Sekretariat DPRD

Perda No. 04 Tahun 2008

3

DINAS DAERAH

1

Dinas Pendidikan


2

Dinas Kesehatan

Sda

3 4 5 6 7

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum


Sda Sda Sda Sda Sda

Page 45

8

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian

Sda

9

Dinas Pertambangan dan Energi

Sda

10

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Sda

11

Dinas Kehutanan

Sda

12

Dinas Peternakan

Sda

13

Dinas Kelautan dan Perikanan

Sda

14

Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Sda

4

INSPEKTORAT

1

Inspektorat Daerah

5

BADAN

1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sda

2

Badan Kepegawaian Daerah

Sda

3 4 5 6 7 1 6

KANTOR 2 3

7

8

KECAMATAN

KELURAHAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kantor Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal


Sda Sda Perda No. 1 Tahun 2011 Perda No. 8 Tahun 2010 Perda No. 9 Tahun 2012 Perda No. 2 Tahun 2011

Sda Sda

4

Kantor Lingkungan Hidup

Sda

5

Kantor Rumah Sakit Umum Daerah

Sda

6

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Sda

1

Kecamatan Barru


2

Kecamatan Balusu

Sda

3 4 5 6 7

Kecamatan Soppeng Riaja Kecamatan Mallusetasi Kecamatan Tanete Rilau Kecamatan Tanete Riaja Kecamatan Pujananting Kelurahan Sumpang Binangae Kec. Barru Kelurahan Mangempang Kec. Barru

Sda Sda Sda Sda Sda

1 2


Perda No. 7 Tahun 2008 Sda

Page 46

3

Kelurahan Coppo Kec. Barru

Sda

4

Kelurahan Sepee Kec. Barru

Sda

5

Kelurahan Tuwung Kec. Barru

Sda

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9

UPTD PENDIDIKAN

Kelurahan Kiru-Kiru Kec. Mangkoso Kelurahan Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kelurahan Palanro Kec. Mallusetasi Kelurahan Bojo Baru Kec. Mallusetasi Kelurahan Mallawa Kec. Mallusetasi Kelurahan Mattappawalie Kec. Pujananting

Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda

UPTD Pendidikan Kec. Barru

Perbup. No.10 Tahun 2011

2

UPTD Pendidikan Kec. Balusu

Sda

3

UPTD Pendidikan Kec. Soppeng Riaja

Sda

4

UPTD Pendidikan Kec. Mallusetasi

Sda

6

UPTD KESEHATAN

Kelurahan Takkalasi Kec. Balusu

Sda

1

5

10

Kelurahan Tanete Kec. Tanete Rilau Kelurahan Lalolang Kec. Tanete Rilau Kelurahan Lompo Riaja Kec. Tanete Riaja

UPTD Pendidikan Kec. Tanete Rilau UPTD Pendidikan Kec. Tanete Riaja

Sda Sda

7

UPTD Pendidikan Kec. Pujananting

Sda

8

UPTD Pendidikan SKB

Sda

1

Puskesmas Ralla

Perbup. No.27 Tahun 2013

2

Puskesmas Lisu

Sda

3

Puskesmas Pekkae

Sda

4

Puskesmas Pancana

Sda

5

Puskesmas Padongko

Sda

6

Puskesmas Madello

Sda

7

Puskesmas Mangkoso

Sda

8 9

Puskesmas Palanro Puskesmas Pujananting

Sda Sda


Page 47

11 12

10

Puskesmas Doi-Doi

Sda

11 12 13

Puskesmas Palakka Puskesmas Bojo Baru Gudang Farmasi

Sda Sda Sda

1

UPTD Pengelola Pasar

Perbup. No. 03 Tahun 2012

1

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Perbup. No. 09 Tahun 2008

2

UPTD Pelabuhan Penyeberangan Garongkong

Perbup. No. 11 Tahun 2010 Perbup. No. 15 Tahun 2011

UPTD PENGELOLA KEUANGAN DAERAH UPTD PERHUBUNGAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA

13

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

1

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

14

SEKRETARIAT KPU

1

Sekretariat KPU

Sumber : BKD, Tahun 2014

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Adapun prioritas pelaksanaan urusan wajib pemerintahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan disesuaikan dengan penataan organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Lingkungan hidup 4) Pekerjaaan Umum 5) Penataan Ruang 6) Perencanaan Pembangunan 7) Perumahan 8) Kepemudaan dan Olahraga 9) Penanaman Modal, 10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 11) Kependudukan dan Catatan Sipil 12) Ketenagakerjaan 13) Ketahanan Pangan 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 48

16) Perhubungan 17) Komunikasi dan Informatika 18) Pertanahan 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20) Pemberdayaan Masyarakat 21) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 22) Sosial 23) Kebudayaan 24) Statistik 25) Kearsipan dan Perpustakaan. Prioritas urusan wajib di atas diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barru berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing antara lain : B.1 Urusan Pendidikan Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas nasional, dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah sehingga pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan factor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan ke depan yang semakin erat dan kompleks. Kebijakan nasional pembangunan difokuskan pada penguatan pelayanan pendidikan, dengan maksud mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat (education for all). Seiring dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Barru selain difokuskan pada penguatan pelayanan pendidikan, juga difokuskan pada peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.


Page 49

Guna mendukung program pendidikan dasar 9 tahun, strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Pendidikan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pendidikan yang menjadi tupoksi Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 53,762,460,830.00,- dengan realisasi sebesar

Rp.

49,466,302,259.00,- atau 92,01 persen Adapun rincian alokasi untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp. 50.051.891.430 dengan realisasi sebesar Rp. 46.138.292.700 atau 92,18 persen, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan anggaran Rp. 798.656.950 dengan realisasi Rp. 795.943.950 atau 99,66 persen dan Sekolah (SMP/SMA/SMK)

dengan

anggaran

Rp.

2.911.912.450

dengan

realisasi

Rp. 2.532.065.609 atau 86,96 persen. B.1.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program ini dilakukan untuk meningkatkan akses anak usia dini terhadap lembaga pendidikan dengan indikator meningkatnya kelompok bermain dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.180.964.303 dengan realisasi Rp. 2.899.753.313 atau 91.16 persen. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program ini terdiri dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung program tuntas Wajib Belajar 9 tahun dengan indikator meningkatnya persentase ruang Kelas SD dan SMP yang layak pakai. Bentuk kegiatannya antara lain Pembangunan Gedung Sekolah; Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Perpusatakaan Sekolah; Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa; Rehabilitasi


Page 50

Sedang/berat Bangunan Sekolah; Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS; Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa; Penyelenggaraan UAS dan UAN; Pengadaan Bea Siswa bagi Keluarga Kurang Mampu tingkat SD/MI, SMP/MTs; Pemberian Insentif Guru Bantu Sementara dan Tenaga Honorer; Peningkatan Proses Belajar Mengajar dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 28.704.430.852 dengan realisasi Rp. 27.049.589.623 atau 94.23 persen. 3. Program Pendidikan Menengah Program ini merupakan program peningkatan mutu dalam hal pelayanan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK dan sekolah yang sederajat. Indikator programnya adalah meningkatnya jumlah warga belajar, meningkatnya nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK dan meningkatnya pembinaan dan fasilitasi siswa berprestasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Pembangunan Gedung Sekolah; Pembangunan Perpustakaan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah; Rehabilitasi Berat/Sedang Asrama Siswa; Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa; Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/M;, Pengadaan Beasiswa Bagi Biswa SMA Unggulan dan Mahasiswa Gappembar; Penyelenggaraan Paket C setara SMU; Peningkatan Proses Belajar Mengajar; Penyelenggaraan UAS dan UAN dan Pengembangan Uji Kompetensi Siswa. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.235.545.607 dengan realisasi Rp. 13.704.402.616 atau 89.95 persen. 4. Program Pendidikan Non Formal Program ini bertujuan untuk meningkatkan

persentase pembinaan

PKBM/Kursus, diharapkan akan menurun jumlah penduduk yang buta aksara, dengan kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 533.295.100 dengan realisasi Rp. 533.293.100 atau 100,00 persen. 5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1, dengan kegiatan antara lain Pelaksanaan Sertifikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 51

Pendidik; Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 295.652.300 dengan realisasi Rp. 183.457.300 atau 62,05 persen. 6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Program ini bertujuan untuk bertujuan untuk meningkatkan jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca yang terbentuk dengan kegiatan Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar; Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 798.656.950 dengan realisasi Rp. 795.943.950 atau 99,66 persen. B.1.2 Beberapa capaian sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:  Meningkatnya angka melek huruf dari 89,59 persen tahun 2014 menjadi 89,63 persen tahun 2015;  Meningkatnya angka partisipasi PAUD pada tahun 2015 dari target 73 persen terealisasi 70,77 persen atau capainnya 96,95 persen;  Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dari 7,91 tahun pada tahun 2014 menjadi 7,63 tahun pada tahun 2015;  Angka partisipasi kasar untuk SD/MI mengalami peningkatan dari 106,73 pada tahun 2014 menjadi 107,04 pada tahun 2015;

untuk SMP/MTs mengalami

peningkatan dari 105,09 pada tahun 2014 menjadi 105,98 pada tahun 2015; untuk SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 83,78 pada tahun 2014 menjadi 85,30 pada tahun 2015;  Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI mengalami peningkatan dari 95,56 persen pada tahun 2014 menjadi 96,05 pada tahun 2015; untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 80,74 persen pada tahun 2014 menjadi 87,19 persen pada tahun 2015; untuk SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 58,36 pada tahun 2014 menjadi 60,73 pada tahun 2015;


Page 52

 Angka putus sekolah untuk SD/MI menurun dari 0,13 persen pada tahun 2014 menjadi 0,12 persen pada tahun 2015; untuk SMP/MTs mengalami penurunan dari 0,43 persen pada tahun 2014 menjadi 0,41 persen pada tahun 2015; untuk SMA/SMK/MA mengalami penurunan yaitu 0,28 persen pada tahun 2014 menjadi 0,25 persen pada tahun 2015;  Angka kelulusan untuk SD/MI dipertahankan pada angka 100 persen pada tahun 2014 dan 2015, untuk SMP/MTs mengalami peningkatan dari 97,38 persen pada tahun 2014 menjadi 100 persen pada tahun 2015, untuk tingkat SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 98,07 persen pada tahun 2014 menjadi 100 persen pada tahun 2015;  Angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs. dari 98,55 persen pada tahun 2014 menjadi 98,06 persen pada tahun 2015; dan angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 86,54 pada tahun 2014 menjadi 93,15 persen pada tahun 2015;  Meningkatnya rasio siswa sekolah menengah umum dengan siswa sekolah kejuruan dari 62,68 : 37,62 persen pada tahun 2014 menjadi 62:38 persen pada tahun 2015;  Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi pada tahun 2015 dari target 100 persen terealisasi 77,02 persen;  Persentase SD/MI yang memiliki Perpustakaan dari target 98 persen terealisasi 84,44 persen atau capaiannya 85,99 persen;  Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Perpustakaan dari target 87 persen terealisasi 89,29 persen atau capaiannya 102,63 persen;  Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium dari target 70 persen terealisasi 89,29 persen atau capaiannya 127,55 persen;  Persentase SMA/SMK/MA yang memiliki Laboratorium dari target 37,66 persen terealisasi 45,31 persen atau capaiannya 120,32 persen;  Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 mengalami peningkatan dari 89,93 persen pada tahun 2014 menjadi 91,69 persen pada tahun 2015;  Setiap desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan;


Page 53

 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan meningkat dari 55.570 judul pada tahun 2014 menjadi 56.032 judul pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 0,831 persen;  Koleksi buku meningkat dari 139.287 buku pada tahun 2014 menjadi 142.975 buku pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 2,65 persen;  Jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 194.298 orang pada tahun 2014 menurun menjadi 180.171 pengunjung pada tahun 2015 atau turun sebanyak 7,27 persen; Sebagai apresiasi terhadap pencapaian indikator sasaran pada tahun 2015 antara lain berupa Juara II Lomba Baca Puisi Tingkat Nasional pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Dari Kementerian Pendidikan; Tuntas 1 Desa 1 PAUD Tahun 2015 dari Gubernur Sulawesi Selatan; dan Juara 3 tingkat Propinsi Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan. 1.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan:  Belum optimalnya peran pelaku pembangunan pendidikan;  Belum efektif dan efisiennya pemanfaaan anggaran pendidikan di tingkat satuan pendidikan;  Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tidak tepat waktu;  Beberapa kegiatan fisik berupa pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas atau gedung perpustakaan dilakukan secara swakelola, sedangkan tenaga yang ada dari sisi kompetensi masih relatif rendah;  Belum meratanya profesionalisme aparat dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan.;  Belum meratanya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.  Belum tersedianya tenaga administrasi dan tenaga ketatausahaan pada tingkat Sekolah Dasar;  Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca ;


Page 54

 Masih kurangnya PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;  Kurangnya jumlah tenaga pustakawan;  Masih kurangnya jumlah koleksi buku;  Masih

kurangnya

sarana

penunjang

perpustakaan

di

perpustakaan

desa/kelurahan dan di Taman Baca; 2.

Upaya/strategi yang dilakukan untuk memecahkan, antara lain:  Pelibatan secara aktif stakeholder pendidikan dalam setiap kegiatan pendidikan;  Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pendidikan;  Mendorong, mengoptimalkan dan mempercepat implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) di seluruh sekolah pada semua jenjang pendidikan;  Penguatan kapasitas panitia pembangunan sekolah (P2S) dan mengoptimalkan peningkatan peran serta Komite Sekolah dan masyarakat dalam proses pembangunan;  Peningkatan kualitas aparat melalui pendidikan dan pelatihan;  Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan;  Mengupayakan penempatan tenaga administrasi dan ketatausahaanpada Sekolah Dasar;  Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran;  Pelatihan bagi pengelola perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca  Pelatihan kepustakaan bagi PNS  Penambahan tenaga pustakawan.  Penambahan jumlah koleksi buku.  Penambahan sarana penunjang perpustakaan desa/kelurahan dan di Taman Baca.


Page 55

B.2 Urusan Kesehatan Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya manusia yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah terutama bagi masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap anggota masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi. Selain itu diharapkan pula dapat terpenuhinya hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses kesehatan yang menjadi salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015. Urusan Kesehatan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan/Puskesmas dan Rumah Sakit Umum. Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Kesehatan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 95.592.729.559.00,-dengan realisasi sebesar Rp. 87,931,200,553.00,- atau 91,99 persen, yang terdiri dari Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25,585,109,477.00 dan realisasi sebesar Rp. 21,090,817,258.00 atau 82,43 persen dan Rumah

Sakit

Umum

Daerah

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 69,441,678,282.00 dan realisasi sebesar Rp. 66,298,819,579.00 atau 95,47 persen. B.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan dengan kegiatan Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Pengadaan Perbekalan Kesehatan (Alat Medis dan Penunjang Medis). Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 6.443.306.000 dengan realisasi Rp. 5.974.045.428 atau 92,72 persen.


Page 56

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini terdiri dari berbagai kegiatan dengan indikator persentase Puskesmas yg menerapkan Standar mutu pelayanan ISO. Bentuk kegiatannya antara lain Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan, Revitalisasi Sitem Kesehatan, Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan. Pengembangan Sistem Administrasi dan Manajemen Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.551.369.500 dengan realisasi Rp. 5.036.284.414 atau 90,72 persen. 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan/minuman yang memenuhi syarat dengan kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan, Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya, Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat Dan Makanan dan Peningkatan Penyidikan dan penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 42.310.500 dengan realisasi Rp. 39.260.500 atau 92,79 persen. 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dengan indikator Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin dan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat;

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;

Pengembangan Kerjasama Dalam Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat; Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); Promosi pelayanan kesehatan pada sektor informal.


Page 57

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.947.289.718 dengan realisasi Rp.896.259.271 atau 11,28 persen. 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi balita dengan indikator Cakupan Balita yg naik berat badannya, Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin dan Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi; Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin, Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya, Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi dan Peningkatan Upaya Kewaspadaan Pangan Dan Gizi. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 124.859.200 dengan realisasi Rp. 110.122.808 atau 88,20 persen. 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program ini bertujuan

untuk

meningkatkan cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit menular serta penemuan dini penyakit menular dan penanganannya dengan kegiatan antara lain Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular, Peningkatan Imunisasi, Peningkatan Surveillance Epideminologi Dan Penaggulangan Wabah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp.583.682.232 dengan realisasi Rp. 519.652.144 atau 89,03 persen. 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penanggulangan Gizi Buruk bagi masyarakat miskin dengan kegiatan Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp.73.660.000 dengan realisasi Rp. 69.750.000 atau 94,69 persen.


Page 58

8. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program ini bertujuan meningkatkan cakupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dengan kegiatan Pembangunan Puskesmas; Pembangunan

Puskesmas

Pembantu;

Pengadaan

Puskesmas

Keliling;

Pembangunan Posyandu; Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Lanjutan). Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.041.547.812 dengan realisasi Rp. 2.597.755.525 atau 64,28 persen. 9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 dan cakupan pelayanan anak balita dengan kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 335.639.500 dengan realisasi Rp. 274.329.500 atau 81,73 persen. 10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dengan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit, Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit, Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit, Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain), Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 32.058.480.232 dengan realisasi Rp. 29.940.318.839 atau 93,39 persen. B.2.2. Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Persentase cakupan tatanan PHBS yang memenuhi syarat kesehatan dari target 56 persen realisasi 48 persen atau capaiannya 86 persen;


Page 59



Persentase Cakupan Desa Kategori Sehat dari target 46,30 persen realisasinya 24 persen atau capaiannya 60 persen;



Persentase Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Prima dari target 50 persen realisasinya 50 persen atau capaiannya 100 persen;



Menurunnya Prevalensi Status Gizi Kurang dari target 5,12 persen realisasinya 7,1 persen aau capaiannya 61 persen;



Menurunnya Prevalensi Balita Pendek dari targe 26 persen realisasinya 10,4 persen atau capaiannya 160 persen;



Menurunnya Prevalensi Balita Kurus dari target 5 persen realisasinya 2,9 persen aau capaiannya 143 persen;



Menurunnya Angka Kematian Bayi dari target 5 persen realisasinya 1,7 persen atau capaiannya 166 persen;



Angka kelangsungan hidup bayi mengalami peningkatan dari 99,72 persen pada tahun 2014 menjadi 99,80 persen pada tahun 2015;



Persentase balita gizi buruk menurun dari 0,08 persen pada tahun 2-014 menadi 006 persen pada tahun 2015;



Cakupan desa siaga aktif yang mencapai 100 persen pada tahun 2014 dan 2015 yakni 55 desa/kelurahan;



Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin mencapai 100 persen pada tahun 2014 dan 2015;



Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100 persen pada tahun 2014dan 2015 yakni sebanyak 8 orang pada tahun 2015;



Cakupan ibu hamil K4 dari target 3.570 ibu hamil terealisasi 3.298 atau 92,4 persen pada tahun 2015;



Meningkatnya cakupan peserta KB aktif dari 76,9 persen pada tahun 2014 menjadi 78,6 persen pada tahun 2015 ( dari target 31.123 peserta terealisasi 24.469 peserta);



Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan capaian kinerja mencapai 63 persen pada tahun 2015;


Page 60



Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dengan capaian kinerja sebesar 100,00 persen, sama dengan tahun 2014 yang mencapai 100,00 persen;



Meningkatnya jumlah tempat tidur dari 147 pada tahun 2014 menjadi 119 pada tahun 2015.



Meningkatnya jumlah pasien yang dilayani Rumah Sakit Umum Daerah dari 24.561 pasien pada tahun 2014 menjadi 35.923 pasien pada tahun 2015.

Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015, Dinas Kesehatan memperoleh penghargaan berupa Penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba) Tingkat Padapa Tahun 2015 dari Kementerian Kesehatan. 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun

2015, antara lain:  Belum stabilnya prilaku masyarakat dalam ber PHBS, sehingga masih kadang dilakukan dan kadang tidak dilakukan terutama terkait indikator rendahnya cakupan ASI eksklusif, kebiasaan masyarakat yang merokok dalam rumah, rendahnya cakupan jamban keluarga yang sehat , rendahnya cakupan masyarakat yang melakukan ctps (cuci tangan sabun), Penimbangan balita;  partisipasi masyarakat dalam penimbangan masih kurang,masih banyaknya sampah yang berserakan , sarana air bersih yang kurang memenuhi syarat, tidak adanya pos ukk di sekitar tempat pekerja informal, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban keluarga;  Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman ibu balita dalam permasalahan gizi yakni dalam memilih makanan yang baik dan bergizi;  Rendahnya capaian asi eksklusif;  Ketersediaan bahan makanan di tingkat RT yang masih rendah;  Masih adanya sebagian ibu hamil yang enggan memeriksakan kehamilannya sedini mungkin, kasus kematian tersebut dampak dari Terlambat mengambil keputusan, terlambat mendapat pelayanan pada level rujukan (terlambat transportasi/dirujuk, terlambat mendapat pelayanan difasilitas rujukan);


Page 61

 Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi, untuk penyakit TB dan kusta karena masih tingginya penularan kontak serumah, kasus diare masih tinggi karena perilaku dari masyarakat (CTPS masih rendah yakni, pemanfaatan jamban keluarga, dan SPAL), potensi penularan penyakit ISPA lebih besar (Iklim, pembakaran jerami disawah bisa mempengaruhi meningkatnya kasus ISPA, komitmen pengelola program masih kurang karena menganggap ISPA bukan masalah prioritas) ,Masyarakat belum banyak dilibatkan dalam program dan untuk penyakit HIV/AIDS penderita berasal dari luar daerah. 2. Upaya/solusi yang dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan, antara lain:

 Peningkatan penyuluhan tentang manfaat asi eksklusif, penyediaan ruang menyusui di tempat-tempat umum, penyusunan kebijakan, sosialisasi dan penerapan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR), penyediaan dan pemanfaatan jamban yang sehat, serta penyuluhan tentang pentingnya CTPS dan peningkatan jumlah balita yang ditimbang;  Perlu adanya kegiatan kegiatan inovatif sebagai penarik agar masyarakat mau dan mampu dating diposyandu, kegiatan kerja bakti oleh masyarakat di TTU, Sosialisasi tentang bahaya buang air besar sembarangan bagi diri dan orang lain, Pemicuan di desa-desa tentang BABS, Penyuluhan kepada masyarakat tentang sanitasi tempat sarana penampungan air bersih yang harus memenuhi syarat, perlu dilakukan pemeriksaan air bersih di rumah warga yang dianggap bermasalah, Pembentukan POS UKK di tempat kerja;  Melakukan

penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada keluarga yang

memiliki balita;  Melakukan pendampingan kepada kelompok rawan;  Pengadaan MP-ASI dan multivitamin perlu ditingkatkan;  sosialisasi pada masyarakat, pengenalan tanda/bahaya resiko bumil, bulin, bufas pada keluarga dan masyarakat, pelatihan petugas dlm menangani kasus fisiologis/patologis emergency;  Program Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, kegiatan Peningkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 62

pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kinerja bidan, dukungan dari pemerintah baik lintas program maupun lintas sektor, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan;  Menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB Penjaringan suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans),Pengobatan penderita, penyuluhan, Monitoring evaluasi, supervise, bimtek, Pemanfaatan Jamban keluarga, SPAL, Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak pembakaran jerami)  Manajemen program P2ML perlu ditingkatkan, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stakeholder. B.3 Urusan Pekerjaan Umum Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan, antara lain sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan baru maupun rehabilitasi guna mendukung aktifitas perekonomian dan dalam upaya memacu kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing menjadi salah satu prioritas dan fokus pembangunan yang harus ditangani. Salah satu sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah sarana jalan. Berkaitan dengan hal tersebut di bidang kebinamargaan, telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan beberapa ruas jalan yang memberikan dampak yang luas terutama bagi kelancaran pergerakan barang dan jasa maupun dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru secara keseluruhan, yang tentunya akan terus dibangun dan dipelihara beberapa ruas jalan lainnya, agar tercipta aksesibilitas yang baik dari dan ke wilayah Kabupaten Barru serta dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik di masa mendatang. Prasarana yang lain adalah di bidang pengairan, dimana salah satu sasarannya adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringa irigasi sesuai dengan kewenangan. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarananya yang bertujuan untuk menunjang ketahanan pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku, telah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 63

berhasil meningkatkan fungsi jaringan irigasi, melalui perbaikan saluran irigasi, bangunan air dan pintu air. Keberhasilan dalam membangun sarana dan prasarana irigasi, diikuti pula dengan upaya pemberdayaaan masyarakat petani melalui Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) agar masyarakat petani ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi secara langsung. Partisipasi tersebut dilaksanakan dalam naungan program pola kemitraan dan pelatihan pemberdayaan GP3A, berupa pelatihan desain konstruksi dan operasional serta pemeliharaan jaringan irigasi, sehingga masyarakat petani dan pemakai air dapat secara langsung berpartisipasi dalam program ketahanan pangan. Di bidang Ciptakarya diarahkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam rangka pencapaian target MDG’s guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu terus dilakukan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman, serta kemudahan akses masyarakat untuk beraktifitas. Selain itu peningkatan penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan terus ditingkatkan untuk memenuhi pelayanan air bersih kepada masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, sebagai upaya pemenuhan target dalam MDG’s. Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Barru

diselenggarakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Pekerjaan Umum

dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik

kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 246,580,100,487.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 188,370,717,112.00atau 76,39 persen. B.3.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program ini bertujuan untuk meningkatnya akses jalan kendaraan ke daerah terpencil dengan kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 158.386.379.200 dengan realisasi Rp. 129.433.358.876 atau 81,72 persen.


Page 64

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini bertujuan untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan agar tetap terjaga dengan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.046.904.100 dengan realisasi Rp. 1.363.903.100 atau 66,63 persen. 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program ini bertujuan untuk memperluas jaringan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah dengan kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Saluran dan Bendung; Pelaksanaan Normalisasi Sungai; Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 57.098.415.798 dengan realisasi Rp. 40.783.194.259 atau 71,43 persen. 4. Program Pengendalian Banjir Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanggul pengaman sungai dan dinding penahan sungai dengan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai; Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir, Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.321.918.600 dengan realisasi Rp. 524.310.000 atau 39,66 persen. 5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat perdesaan terutama air bersih dengan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan; Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air bersih Perdesaan. Pencapaian standar pelayanan diukur berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 dan Rensta Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010-2015.


Page 65

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.433.655.885 dengan realisasi Rp. 2.730.456.000 atau 61,58 persen. B.3.2 Capaian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 62,18 persen (415,43 km) pada tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 51,46 persen ( 343,88 km);



Luas jaringan irigasi sekunder yang terbangun mencapai 60.246 meter pada tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 53.522 meter;



Jaringan irigasi teknis yang terbangun pada tahun 2015 dari target 5.181 m terealisasi 5.256 m atau capaiannya 101,44 persen;



Jumlah spot wilayah rawan banjir yang tertangani pada tahun 2015 dari target 28,800 Ha terealisasi 20,231 Ha atau capaianya 70,25 persen;



Persentase dusun/lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan yang baik pada tahun 2015 dari target 3,56 persen (35,26 km) terealisasi 7,09 persen (71,55 km) atau capaiannya 199 persen;



Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani air bersih pada tahun 2015 dari target 1 desa terealisasi 16 desa.

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum, antara

lain: 

Laju tingkat kerusakan jalan cukup tinggi disebabkan karena pembebanan lalu lintas yang melebihi kapasitas pembebanan; kondisi geografis pada beberapa wilayah memiliki stabilitas dan daya dukung tanah yang rendah;



Kondisi topografi yang sebagian besar berada di daerah pegunungan memiliki potensi rawan bencana, erosi, dan longsor;



Kapasitas sistem drainase jalan yang belum memadai;



Menurunnya fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;



Kurang tersedianya data sebagai dasar perencanaan;



Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang berbasis RTRW ;



Masih tingginya potensi wilayah banjir dan kekeringan;



Masih terbatasnya ketersedian infrastruktur pelayanan umum;


Page 66



Masih kurangnya aparat yang memiliki pendidikan teknis dan masih rendahnya pemahaman aparat tentang uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan;



Masih kurangnya peralatan dan kendaraan operasional yang dimiliki, dan banyaknya peralatan/ kendaraan yang rusak/ tua;

2. Upaya/strategi yang dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan:



Penanganan kerusakan jalan melalui program peningkatan jalan, pemeliharaan berkala/overlay dan pemeliharan rutin.



Perencanaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat kerusakan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya.



Inventarisasi/penyusunan data base secara menyeluruh.



Pemetaan dan penyusunan masterplan drainase, pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan serta sosialisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan.



Penyediaan infrastruktur pelayanan umum secara bertahap.



Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan studi lanjut.



Pengadaan peralatan dan kendaraan operasional secara bertahap.



Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

B.4 Urusan Perumahan Pembangunan perumahan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembina keluarga dalam rangka mendukung kehidupan dan berfungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, penyiapan generasi muda. Perumahan merupakan salah satu hak dasar manusia. Namun demikian hak dasar tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah


Page 67

Kabupaten Barru melaksanakan berbagai kegiatan untuk penataan lingkungan pemukiman. Urusan Perumahan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Perumahan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar

Rp 5.422.365.300,- dengan realisasi

sebesar Rp 5.079.834.660,- atau 93,68 persen. B.4.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pengembangan Perumahan Program ini bertujuan untuk memenuhi Kebutuhan perumahan yang layak huni dan sarana dasar bagi masyarakat miskin dengan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 201.787.700 dengan realisasi Rp. 201.087.700 atau 99,65 persen. 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dasar pada masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin; Penataan Lingkungan Pemukiman Kawasan Perkotaan dan Perdesaan; Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.220.570.600 dengan realisasi Rp. 4.878.746.960 atau 93,45 persen. B.4.2 Adapun capaian kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut:  Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 72,95 persen pada tahun 2015 (37.799 rumah tangga dari total 51.585 rumah tangga);  Rumah tangga bersanitasi baik mencapai 65,00 persen pada tahun 2015 (33.678 rumah tangga bersanitasi baik dari total 51.815 rumah tangga). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 68

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perumahan antara lain:  Adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (Backlog) yang masih relatif besar.  Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat.  Belum tersedianya dokumen perencanaan perumahan secara komprehensif.  Tidak tersedianya data-data tentang kondisi perumahan dan wilayah-wilayah kumuh.  Kualitas aparat yang menangani masalah perumahan belum memadai. 2. Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan:  Pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya dan pemberian bantuan fasilitas umum dan fasilitas sosial.  Sosialisasisecara berkelanjutan

untuk

memberikan

pemahaman

tentang

pentingnya rumah dan lingkungan sehat bagi keluarga.  Mengusulkan kegiatan untuk penyusunan dokumen perencanaan tentang perumahan.  Melaksanakan kegiatan pendataan baik terhadap perumahan maupun terhadap wilayah-wilayah kumuh.  Mengikutsertakan aparat dalam berbagai pelatihan. B.5. Urusan Penataan Ruang Penataan ruang merupakan salah satu mata rantai dari pembangunan secara holistik. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang secara optimal menjadi salah satu tujuan khusus pembangunan, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah: terlaksananya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penggunaan seluruh ruang yang berada di wilayah Kabupaten Barru. Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Barru. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Tata Ruang dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada


Page 69

tahun

2015

sebesar

Rp.

868.633.300

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 414.507.500 atau 47,72 persen. B.5.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program ini bertujuan untuk menyusun dokumen dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 369.739.500 dengan realisasi Rp. 365.887.000 atau 98,96 persen. 2. Program Perencanaan Tata Ruang Program ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen tata ruang dan derivasinya dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW; Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ; Studi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penyusunan perda Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 498.893.800 dengan realisasi Rp. 48.620.500 atau 9,75 persen. B.5.2 Capaian kinerja untuk pelaksanaan program dan kegiatan antara lain : 1) Tersedianya dokumen pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2015 dari target 1 paket terealisasi 1 paket atau capaiannya 100 persen. 2) Persentase Tersusunnya Rencana Pemanfaatan Ruang dari target 2,68 perzen terealisasi 2,68 persen atau capaiannya 100 persen. 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang, antara lain:  Belum sinkronnya perencanaan tata ruang dengan program pembangunan;  Masih adanya dokumen rencana detail dan rencana teknis tata ruang yang merupakan penjabaran dari dokumen RTRW Kabupaten yang belum tersusun;  Kurangnya tenaga teknis terkait perizinan;  Disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap ketataruangan masih relatif rendah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 70

2. Upaya/strategi yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antara lain:  Sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan program pembangunan, melalui koordinasi antara instansi yang terkait;  Penyusunan dokumen rencana detail dan rencana teknis tata ruang sebagai penjabran RTRW Kabupaten;  Pelatihan bagi aparatur berkaitan dengan perizinan;  Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya aspek tata ruang dalam pembangunan. B.6. Urusan Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam pembangunan secara keseluruhan. Pentingnya perencanaan karena untuk mensinkronkan tujuan yang ingin dicapai dengan sumberdaya yang tersedia. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan daerah memegang peran yang penting dan sangat strategis dalam menentukan kebijakan dan keberhasilan pembangunan menuju masyarakat daerah yang lebih sejahtera. Pembangunan daerah, merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Perencanaan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 2.098.041.320,-

dengan realisasi sebesar Rp

1.639.719.126,- atau 78,15 persen.


Page 71

B.6.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahun dan satu tahun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik; Penyusunan Rancangan RKPD, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penetapan RKPD, Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 381.120.830 dengan realisasi Rp. 346.423.197 atau 90,90 persen. 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program

ini

bertujuan

penanggulangan kemiskinan

untuk dengan

meningkatkan

koordinasi

kegiatan

kegiatan Penyusunan Masterplan

Penanggulangan Kemiskinan dan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 71.000.000 dengan realisasi Rp. 42.561.900 atau 59,95 persen. 3. Program Pengembangan Data/informasi Program ini bertujuan untuk menyediakan database pembangunan yang berkualitas dengan kegiatan Pengumpulan, Penyusunan Laporan Pencapaian MDG’s; Penyusunan Dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan; Indikator Sosial Ekonomi dan Budaya; Penyusunan dan Pemutakhiran Data Perencanaan (Data SIPD); Penyusunan dan Pemutakhiran Data Perencanaan (Citra Satelit/Peta Tematik); Penyusunan Data Base Mikro dan Makro Kab. Barru. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 295.762.900 dengan realisasi Rp. 222.951.300 atau 75,38 persen.


Page 72

4. Program Kerjasama Pembangunan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga; Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 621.109.150 dengan realisasi Rp. 408.073.950 atau 65,70 persen. B.6.2 Capaian kinerja dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Tersedianya data dan informasi investasi pada tahun 2015 dari target I paket terealisasi 1 paket. 2) Terkoordinasikannya program-program dan kegiatan-kegiatan kemiskinan. 3) Terlaksananya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi sebanyak 6 paket kerjasama (kerjasama dengan OXFAM, WASH, WISMP, USDRP, JICA, USAID). 4) Tersedianya data-data pendukung perencanaan pembangunan (Barru Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Sosial Ekonomi, PDRB) 5) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD). 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perencanaan antara lain: 1) Belum optimalnya evaluasi terhadap dokumen perencanaan. 2) Kualitas data perencanaan masih kurang memadai. 3) Kurang lengkapnya data primer dari SKPD. 2. Upaya/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain: 1) Meningkatkan

evaluasi

secara

terjadwal

terhadap

dokumen-dokumen

perencanaan yang telah disusun. 2) Koordinasi tentang updating data secara rutin dengan BPS. 3) Perbaikan data yang berasal dari SKPD.


Page 73

B. 7. Urusan Perhubungan Arah pengembangan perhubungan secara nasional bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peran pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan sedangkan dalam lingkup regional pengembangan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi untuk menghubungan seluruh wilayah. Bidang perhubungan memiliki

peranan penting dan strategis dalam

memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, mempererat hubungan antar wilayah serta penghubung antar wilayah sehingga dapat menunjang dan mendorong pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban lalulintas pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, pembuatan marka jalan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, serta melaksanakan berbagai operasi pengamanan wilayah dalam upaya meningkatkan disiplin para pemakai jalan, melakukan kegiatan sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas terhadap pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum, serta melaksanakan operasi dan pengamanan secara rutin dalam rangka menertibkan pengguna dan pemilik angkutan barang dan angkutan umum. Urusan Perhubungan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan

Perhubungan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar

Rp 3,439,009,498.00,- dengan realisasi sebesar

Rp 2,625,321,674.00,- atau 76,34

persen. B.7.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan penyeberangan Garongkong dengan kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang


Page 74

Perhubungan Peningkatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 139.025.000 dengan realisasi Rp. 9.583.000 atau 6,89 persen. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program ini bertujuan untuk meningkatkan Jumlah supir/awak kendaraan angkutan umum yang memahami peraturan lalulintas angkutan jalan dan jumlah pemilik Kapal GT 1-7 yang memiliki sertifikasi kelaikan kapal dengan kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan; Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 598.760.050 dengan realisasi Rp. 400.312.500 atau 66,86 persen. 3. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendukung transportasi angkutan darat, dengan kegiatan Pembangunan Gedung Terminal. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 444.445.000 dengan realisasi Rp. 422.403.000 atau 95,04 persen. 4. Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Program ini bertujuan untuk menurunkan Jumlah Angka kecelakaan Lalulintas dengan kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas; Pengadaan Marka Jalan; Pengadaan Pagar Pengaman Jalan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.438.979.798 dengan realisasi Rp. 1.229.367.000 atau 85,43 persen. B.7.2 Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Persentase jalan yang memiliki rambu-rambu pada tahun 2015 dari target sebesar 36,33 km/218 unit terealisasi sebesar 36,33 km/218 unit atau capaiannya 100 persen;


Page 75

2. Marka jalan yang terbangun pada tahun 2015 dari target sebesar 4.800 meter terealisasi sebesar 4.795 meter atau capaiannya 99,90 persen; 3. Pagar pengaman jalan yang terbangun Tahun 2015 dari target sebesar 488 meter terealisasi sebesar 488 meter atau capainnya 100 persen; 4. Meningkatnya fasilitas pendukung angkutan darat pada tahun 2015 dari target 1 paket/5 unit terealisasi 1 paket/5 uni aau capainnya 100 persen; 5. Persentase moda angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan pada tahun 2015 dari target 2.455 kendaraan

terealisasi

1.971 kendaraan atau capaiannya 80,23

persen. Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015, Dinas Perhubungan mendapatkan penghargaan berupa Sertifikasi Wahana Tata Nugraha Kategori Kota Kecil (Kementerian Pehubungan) Dan Procurement Award Dari LKPP. 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perhubungan antara lain:  Belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kewenangan.  Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangundangan perhubungan.  Terbatasnya sumber daya manusia bidang perhubungan darat dan perhubungan laut yang memiliki keahlian/kualifikasi terkait dengan pelayaran dan pengelolaan Pelabuhan;  Belum memadainya sarana prasarana perlengkapan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;  Semakin meningkatnya keberadaan kendaraan Non Umum (pelat gantung) yang beroperasi; Keberadaan “Ojek Motor” yang beroperasi di Kabupaten Barru, yang mengurangi penghasilan para supir angkutan sehingga merasa berat secara finansial untuk melakukan pengujian;  Belum optimalnya fasilitas pendukung dalam menunjang kegiatan operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Ferry dan Pelabuhan Laut;


Page 76

 Ketidakpatuhan/kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan yang kendaraannya wajib uji untuk melakukan pengujian;  Semakin meningkatnya keberadaan kendaraan Non Umum (pelat gantung) yang beroperasi; Keberadaan “Ojek Motor” yang beroperasi di Kabupaten Barru, yang mengurangi penghasilan para supir angkutan sehingga merasa berat secara finansial untuk melakukan pengujian. 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:  Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar daerah/instansi melalui rapat koordinasi;  Penyediaan secara bertahap fasilitas pendukung dalam menunjang kegiatan operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Ferry dan Pelabuhan Laut;  Pembinaan kepada para pemilik kendaraan akan pentingnya pengujian kendaraan angkutan umum;  Pelatihan sumber daya manusia bidang Perhubungan darat;  Pelatihan sumber daya manusia bidang Perhubungan laut yang memiliki keahlian/kualifikasi terkait dengan pelayaran dan pengelolaan Pelabuhan;  Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan kondisi jalan;  Penyediaan biaya operasional yang memadai dalam pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan;  Peningkatan jumlah aparat yang mengikuti diklat teknis bidang perhubungan. B.8. Urusan Lingkungan Hidup Berdasarkan prioritas nasional, urusan lingkungan hidup diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan upaya melalui sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang usahanya atau kegiatannya berpotensi mengganggu lingkungan hidup, disamping pengawasan yang secara intensif. Dalam pengelolaan kebersihan


Page 77

lingkungan persampahan dititikberatkan pada pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Kantor Lingkungan Hidup. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Lingkungan Hidup dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 6.444.928.850,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.623.048.822,00 atau 87,25 persen, terdiri

dari

Kantor

Lingkungan

Hidup

dengan

anggaran

sebesar

Rp. 2.310.627.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.200.166.522,00 atau 95,22 persen dan Dinas Pekerjaan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 4.134.301.300,00 dengan realisasi Rp. 3.422.882.300,00 atau 82,79 persen. B.8.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini dilaksanakan untuk mempertahankan tingkat pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Lahan dan atau Tanah Akibat Biomassa; Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan; Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Air, Pelatihan Dai Lingkungan

Hidup;

Pembinaan

Adiwiyata;

Pengendalain

Dampak

Resiko

Pencemaran; Pengendalian Pencemaran Udara; Pengendalian Pencemaran Air. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.469.294.600 dengan realisasi Rp. 1.408.055.700 atau 95,83 persen.


Page 78

2. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akses informasi lingkungan hidup dengan kegiatan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup; Penyusunan Dokumen Menuju Indonesia Hijau;

Penyusunan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan; Penguatan Jejaring dan Informasi Lingkungan Hidup Pusat dan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 42.737.000 dengan realisasi Rp. 42.544.000 atau 99,55 persen. 3. Program Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program ini bertujuan untuk meningkatkan luas areal terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria yang direhabilitasi dengan kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 76.000.000 dengan realisasi Rp. 75.882.500 atau 99,85 persen. 4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan wilayah pemukiman perkotaan yang hijau, bersih dan indah dengan kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengawasan Dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH). Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 276.400.000 dengan realisasi Rp. 251.669.500 atau 91,05 persen. 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dengan kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.134.301.300 dengan realisasi Rp.3.422.882.300 atau 82,79 persen.


Page 79

B.8.2 Capaian kinerja urusan lingkungan hidup antara lain:  Jumlah sampah yang dapat ditangani pada tahun 2015 sebanyak 108.501 m3 dari total produksi sampah atau mencapai 17,03 persen. Hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 yang mencapai 16,58 persen;.  Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakan pada tahun 2015 dari target 2,38 persen terealisasi 3,82 persen atau capaiannya 160,50 persen; 

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dengan pencapaian kinerja sebesar 15,97 ( Jumlah daya tampung TPS (m3) sebanyak 495,08 m3 dibagi jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 32.551 orang;

 Jumlah lokasi keanekaragaman hayati kab. Barru yang dapat dipantau atau dilakukan pengawasan pada tahun 2015 dari target 10 lokasi terealisasi 8 lokasi atau capaiannya 80 persen;  Penegakan hukum lingkungan pada tahun 2015 yang mencapai 100 persen (jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan sebanyak 1 dari total 1 kasus yang terjadi);  Meningkatnya luasan lahan terumbu karang, Mangrove, Padang Lamun dan Estuaria yang terehabilitasi pada tahun 2015 dari target 21 Ha terealisasi 24 Ha atau capainnya 114.29 persen;  Meningkatnya jenis pengendalian pencemaran lingkungan pada tahun 2015 dari target 4 jenis terealisasi 4 jenis. 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup,

antara lain:  Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan kesadaran dalam menjaga kebersihan;  Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R: reuse, reduce and recycle);  Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya;  Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari;  Masih kurangnya tenaga pengawas AMDAL (Penyidik Pengawas Lingkungan Hidup); Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 80

 Masih tingginya kerusakan lingkungan dan masih terjadi kerusakan ekosistem pesisir dan laut. 2. Upaya/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:

 Sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan;  Pembinaan dan pelatihan tentag pemanfaatan dan pengelolaan sampah;  Pelatihan aparat untuk menjadi Penyidik Pengawas Lingkungan Hidup;  Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan. 9. Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah, dalam implementasinya diperuntukkan untuk kegiatan pengadaan tanah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Pengadaan tanah mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Urusan Pertanahan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan

Pertanahan

pada

tahun

anggaran

2015

sebesar

Rp. 3.330.637.875,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 709.591.041,00,- atau 21,30 persen. B.9.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program ini bertujuan untuk menyediakan lokasi untuk pembangunan sarana dan fasilitas umum dengan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah dan Sertifikasi Tanah Asset Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.243.928.700 dengan realisasi Rp. 623.364.761 atau 19,22 persen.


Page 81

2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa maupun konflik pertanahan yang terjadi dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 26.833.900 dengan realisasi Rp. 26.772.000 atau 99,77 persen. B.9.2 Capaian kinerja urusan Pertanahan antara lain:  Penyelesian Ijin Lokasi dari target 1 lokasi terealisasi 1 lokasi atau capaiannya 100 persen.  Jumlah kasus tanah yang diselesaikan sebanyak 1 kasus dari 1 kasus yang masuk. 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pertanahan antara lain:

 Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan kelengkaan dokumen tanah; 

Belum maksimalnya kegiatan dalam bidang pertanahan.

2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:

 Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dokumen pertanahan;  Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanahan. B.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah menjadi salah satu bentuk kinerja pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pelayanan dimaksud terus ditingkatkan dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kelengkapan alat cetak e-KTP dan akta catatan sipil. Pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar

Rp. 1.059.815.400,- dengan realisasi sebesar

Rp. 973.372.891,- atau 91,84 persen. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 82

B.10.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang difasilitasi dengan kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan; Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan; Pengembangan Data Base Kependudukan; Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan & Catatan Sipil; Sosialisasi Kebijakan Kependudukan; Pelayanan KTP, KK dan Akte Kelahiran Gratis bagi Keluarga Miskin. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 701.755.200 dengan realisasi Rp. 660.019.900 atau 94,05 persen. B.10.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain: 

Meningkatnya persentase penduduk ber KTP persatuan penduduk pada tahun 2015 dari target 1,69 persen (14.744 orang) terealisasi 1,24 persen (10.827 orang) atau capaiannya 73,37 persen;



Meningkatnya persentase penduduk ber Akte kelahiran persatuan penduduk pada tahun 2015 dari target 1,85 persen (8.923 orang) terealisasi 1,06 persen (5.096 orang) atau capaiannya 50,30 persen;

 Meningkatnya persentase penduduk berAkte Nikah persatuan penduduk pada tahun 2015 dari target 13,99 persen terealisasi 13,99 persen atau capaiannya 100 persen;  Sementara pada tahun 2015 untuk KK miskin yang mendapatkan pelayanan KTP dari target 727 orang terealisasi 625 orang ( 85,96 persen); yang mendapatkan pelayanan KK dari target 396 orang terealisasi 385 orang ( 97,22 persen); yang mendapatkan pelayanan akte kelahiran dari target 3.126 orang terealisasi 3.287 orang (105,15 persen). 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil  Kesadaran masyarakat tentang dokumen kependudukan masih relatif rendah;  Belum maksimalnya pendataan kependudukan karena kesadaran masyarakat untuk melapor masih rendah;


Page 83

 Jumlah SDM yang ada belum memadai dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. 1.

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan, antara lain:  Sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan dan masalah kependudukan;  Pendataan dan update data kependudukan setiap bulan;  Penambahan tenaga operator.

B.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan mengacu MDG’s bahwa salah satu prioritas Pembangunan Nasional adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru telah berupaya mewujudkan amanat MDG’s melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yang dilaksanakan melalui program/kegiatan SKPD untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan aspek gender; karena tujuan akhir dari PUG adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender, selain itu tercermin pula dari komitmen kebijakan anggaran yang responsif gender. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Barru diselenggarakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dalam rangka membiayai

berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 296.713.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 294.013.950,- atau 99,09 persen.


Page 84

B.11.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

Pelaksanaan

Kegiatan Hari Anak Nasional. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp.

53.772.300 dengan realisasi Rp. 43.482.300 atau 80,86 persen.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Program ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan PUG dengan kegiatan

Advokasi

Dan

Fasilitasi

PUG

Bagi

Perempuan;

Fasilitasi

Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2). Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp.

73.464.000 dengan realisasi Rp. 60.820.000 atau 82,79 persen.

3. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan;

Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan

Kesetaraan Jender; Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 281.773.300 dengan realisasi Rp. 235.850.300 atau 83,70 persen. 4. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program ini bertujuan untuk menurunkan jumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja perempuan dengan kegiatan Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan; Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 18.977.200 dengan realisasi Rp. 18.197.200 atau 95,89 persen.


Page 85

B.11.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain: 1. Meningkatnya persentase kelompok UPPKS yang produktif pada tahun 2015 dari target 4 UPPKS terealisasi 4 UPPKS atau capaiannya 100 persen; 2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan yang ditandai dengan kesempatan bagi perempuan baik di bidang eksekutif maupun legislative; 3. Menurunnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2015 dari target 3 kasus terealisasi 5 kasus atau capaiannya 30 persen. 1. Permasalahan

yang dihadapi Urusan Perlindungan Anak antara lain:

Pemberdayaan Perempuan dan

 Masih kurangnya pemahaman tentang potensi diri dan lingkungan sekitar serta terbatasnya akses untuk meningkatkan taraf hidup;  Belum optimalnya pendekatan dan advokasi terhadap korban KDRT;  Belum memadainya kualitas perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan;  Belum optimalnya kinerja Pokja PUG dan masih rendahnya kompetensi anggota Pokja PUG;  Belum optimal koordinasi antara stakeholder;  Belum tersedianya database yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. 2. Solusi/pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain:

 Pembinaan, pelatihan, dan motivasi untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungan sekitar secara berkelanjutan;  Optimalisasi advokasi terhadap korban KDRT;  Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan segala faktor/sumber daya yang ada;  Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;  Optimalisasi kinerja kelompok kerja PUG dan pelatihan bagi Pokja PUG;  Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan;  Penyediaan database kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 86

B. 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penanggulangan kemiskinan melalui Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sangat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 3.045.421.042,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.749.726.027,- atau 90,29 persen. SKPD yang terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran Rp. 2.807.849.642 dengan realisasi Rp. 2.598.905.877 atau 92,56 persen; Bagian Perekonomian dengan anggaran Rp. 80.871.400 dengan realisasi Rp. 68.845.550 atau

85,13

persen;

Bagian

Kesejahteraan

Rakyat

dengan

anggaran

Rp. 45.000.000 dengan realisasi Rp.0,00; Bagian Pertanahan dengan anggaran Rp. 111.700.000 dengan realisasi Rp. 81.974.600 atau 73,39 persen. B.12.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan untuk

mempertahankan peserta KB aktif dan

menurunnya unmet need ber KB dengan kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin; Pelayanan KIE ; Pembinaan Keluarga Berencana, Pengadaan Insentif operasional pembantu pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pelaporan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.533.296.492 dengan realisasi Rp. 2.465.543.727 atau 97,33 persen. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin, meringankan beban masyaakat miskin dengan kegiatan Pilot Proyek Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PIK PAKET); Fasilitasi permodalan bagi


Page 87

usaha mikro kecil dan menengah di Pedesaan; Pelayanan Sertifikasi Tanah Gratis bagi Masyarakat Miskin; Pemberian Bantuan Beras Bersubsidi; Optimalisasi BAZ. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 439.017.000 dengan realisasi Rp. 211.454.750 atau 48,17 persen. 3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan konselor dengan kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 51.685.400 dengan realisasi Rp. 51.505.400 atau 99,65 persen. A.12.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain: 1. Prevalensi peserta KB aktif mencapai 71,55 persen (Jumlah PUS 31.140; Jumlah peserta KB Aktif 22.281) 2. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2015 dari target 55,04 persen terealisasi 55,97 persen atau capaiannya 100,05 persen; 3. Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) pada tahun 2015 dari target 25,5 persen terealisasi 21,87 persen atau capaiannya 85,76 persen; 4. Dipertahankannya rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2015 dari target 1: 1 terealisasi 1: 1 atau capainnya 100 persen; 5. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada tahun 2015 dari target 19.070 peserta KB aktif terealisasi 20.214 peserta atau capaiannya 106 persen; 6. Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB baru pada tahun 2015 dari target 9.307 peserta KB Baru terealisasi 9.307 atau capainnya 100 persen; 7. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB pada tahun 2015 dari target 65 persen terealisasi 65,08 persen atau capaiannya 100,12 persen;


Page 88

8. Meningkatnya persentase KK miskin yang mendapatkan kontrasepsi gratis pada tahun 2015 dari target 60,01 persen terealisasi 60,3 persen atau capaiannya 100,48 persen. 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera antara lain:  Belum optimalnya sinergitas kegiatan instansi yang terkait dengan pelayanan KB dan keluarga sejahtera;  Masih tingginya pernikahan usia muda dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR);  Masih lemahnya kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga;  Belum terintegrasinya kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan antar SKPD;  Belum efektifnya pembinaan terhadap penduduk miskin yang difasilitasi;  Belum memadainya dukungan operasional terhadap pelaksanaan kegiatan. 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:

 Koordinasi pembahasan program dan kegiatan antar instansi;  Peningkatan kegiatan KIE dan pendewasaan usia perkawinan serta kesehatan reproduksi remaja bersama stakeholder;  Peningkatan pembinaan kegiatan usaha ekonomi produktif melalui UPPKS, sekaligus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait;  Pengintegrasian kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan;  Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penduduk miskin yang telah difasilitasi;  Peningkatan dukungan operasional terhadap pelaksanaan kegiatan. B. 13. Urusan Sosial Konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat yang dikenal dengan sebutan Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin menjadi sasaran dalam pelayanan sosial. Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;


Page 89

Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Sosial dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.844.312.450,00.- dengan realisasi sebesar Rp. 1.691.332.280,00.atau 91,71 persen. Adapun rinciannya adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran Rp. 1.330.807.800 dengan realisasi 1.267.427.913 atau 95,24 persen dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran Rp. 513.504.650 dengan realisasi Rp. 423.904.368 dengan atau 82,55 persen. B.13.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan dan fasiitasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha dengan kegiatan Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin; Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 344.368.800 dengan realisasi Rp. 340.695.100 atau 98,93 persen. 2. Program Pembinaan Anak Terlantar Program ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak terlantar dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 57.386.600 dengan realisasi Rp. 57.386.600 atau 100,00 persen. 3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan berusaha bagi penyandang penyakit sosial dengan kegiatan Pembinaan Tuna Susila. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 183.633.800 dengan realisasi Rp. 183.445.800 atau 99,90 persen.


Page 90

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Program ini bertujuan untuk meningkatnya jumlah PACA yang mendapat keterampilan dan paket sarana usaha produktif dengan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 124.054.000 dengan realisasi Rp. 124.054.000 atau 100,00 persen. 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan jumlah PSM & Karang Taruna yang memahami tekhnis Pendampingan PMKS dengan kegiatan Peningkatan

Kualitas

SDM

Kesejahteraan

Sosial

Masyarakat;

Pembangunan/Rehabilitasi dan pembinaan TMP, Tugu dan Monumen bersejarah; Pembinaan Dan Pemberdayaan Janda Pahlawan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 184.300.100 dengan realisasi Rp. 183.973.100 atau 99,82 persen. B.13.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Jumlah PMKS yang diberi bantuan pada tahun 2015 sebanyak 986 orang;  Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada tahun 2015 sebanyak 7,32 persen ( 986 orang dari total PMKS 13.479 orang);  Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelatihan dan fasiitasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha dari target 200 orang terealisasi 209 orang atau capaian kinerjanya 100,75 persen. 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Sosial antara lain:



Belum akuratnya data tentang penyandang masalah sosial;

 Terbatasnya jumlah PMKS yang ditangani;  Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS;  Masih kurangnya peran masyarakat dalam penanganan PMKS ;  Tidak optimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan;  Belum adanya tindaklanjut bimbingan pelatihan kepada masyarakat


Page 91

2. Solusi/pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain:

 Pendataan secara berkala terhadap PMKS;  Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan PMKS dan berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi;  Penyediaan sarana dan prasarana penanganan PMKS secara bertahap;  Meningkatkan peran masyarakat dan seluruh stakeholder terkait serta pengintegrasian program/kegiatan SKPD dalam penanganan PMKS;  Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. B.14. Urusan Ketenagakerjaan Kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah berkenaan dengan urusan ketenagakerjaan adalah adanya ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan, sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja. Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Barru dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Ketenagakerjaan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 81.122.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 81.122.000.- atau 100,00 persen. B.14.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja dengan kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 60.525.000 dengan realisasi Rp. 60.525.000 atau 100,00 persen. 2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program ini bertujuan untuk

meningkatkan jumlah Stakeholders

memahami peraturan ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan


Page 92

dan Penegakkan Hukum Tehadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja; Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 20.597.000 dengan realisasi Rp. 20.597.000 atau 100,00 persen. B.14.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain: 

Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor non Pertanian pada tahun 2015 dari target 27 orang terealisasi 30 orang atau capaiannya 111 persen.

1. Permasalahan yang dihadapi ketenagakerjaan antara lain:

 Belum sepenuhnya pekerja memahami hukum ketenagakerjaan;  Masih minimnya kualitas angkatan kerja untuk bersaing di dunia kerja;  Belum optimalnya pendataan tentang ketenagakerjaan;  Masih rendahnya pemahaman pengusaha tentang peraturan ketenagakerjaan;  Masih terbatasnya peralatan untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dibanding kebutuhan yang diperlukan;  Belum adanya tenaga instruktur yang tetap di BLK, masih menggunakan tenaga instruktur dari luar. 2. Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antara lain:

 Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan secara optimal;  Pendataan tentang tenaga kerja secara terpadu;  Mengadakan

pelatihan-pelatihan teknis guna meningkatkan kualitas dan

kemampuan angkatan kerja  Pengadaan peralatan untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihan dilaksanakan dengan baik.  Pengadaan Tenaga Instruktur yang tetap di Balai Latihan Kerja (BLK) melalui pendidikan dan pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan. B.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Peranan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun regional sejak krisis moneter, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 93

penyerapan tenaga kerja. Disamping itu memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi karena kegiatan usahanya lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan. Pembinaan Koperasi dan UKM merupakan langkah strategis yang perlu terus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan, guna mengatasi berbagai permasalahan seperti pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi. Pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Perekonomian. Anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar

Rp. 815.812.400,- dengan realisasi sebesar

Rp. 728.580.938,- atau 89,31 persen yang terdiri dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 738.526.900,00 dan realisasi sebesar Rp. 655.108.438,00 atau 88,70 persen serta Bagian Perekonomian dengan

anggaran

sebesar

Rp.

77.285.500,00

dan

realisasi

sebesar

Rp. 73.472.500,00 atau 95,07 persen. B.15.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah unit usaha UMKM yang produktif dengan kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 59.041.100 dengan realisasi Rp. 58.691.100 atau 99,41 persen 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha UMKM dengan kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan; dan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 64.640.800 dengan realisasi Rp. 64.640.800 atau 100,00 persen.


Page 94

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini bertujuan untuk

meningkatkan jumlah koperasi yang aktif

dengan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi;

Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;

Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 226.826.700 dengan realisasi Rp. 192.749.500 atau 84,98 persen B.15.2 Capaian kinerja sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Meningkatnya jumlah koperasi dari 117 unit pada tahun 2014 menjadi 118 unit pada tahun 2015 atau bertumbuh sebesar 0,85 persen;



Meningkatnya jumlah koperasi aktif dari 95 unit pada tahun 2014 menjadi 96 unit pada tahun 2015 atau tumbuh sebesar 1,05 persen;



Jumlah koperasi sehat sebanyak 36 unit pada tahun 2015 atau sebesar 37,5 persen dari koperasi yang aktif;



Meningkatnya jumlah Usaha mikro dan kecil dari 17.929 unit pada tahun 2014 menjadi 18.638 unit pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 3,95 persen;



Berkembangnya produksi

industri pengolahan / jumlah wirausahaan sektor

industri dan UMKM pada tahun 2015 dari target 986 unit terealisasi 1.451 unit. Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ada tahun 2015 Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan mendapat penghargaan berupa Penghargaan Percepatan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Kementerian Koperasi dan Penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi (KPRI Relevan) dari Gubernur. 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah antara lain:  Masih banyaknya pelaku UKM yang belum mampu mengembangkan usahanya;  Masih terbatasnya kapasitas UMKM untuk mengakses permodalan, informasi

teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya;  Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha

baru; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 95

 Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen,

organisasi, teknologi, dan pemasaran;  Kurangnya kemitraan dan jaringan usaha;  Masih terbatasnya informasi dan jaringan pendukung usaha;  Masih rendahnya daya saing produk koperasi;  Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi koperasi. 2. Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antara lain:  Pendampingan kepada pelaku UKM secara berkelanjutan;  Pelatihan UKM sesuai dengan potensi yang ada, melalui Klinik Koperasi Usaha Kecil

Menengah (KUKM) sebagai sarana pendampingan dan konsultasi bisnis bagi KUKM;  Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi melalui pemberian informasi tentang

jaringan kemitraan dan pendukung usaha;  Peningkatan kemampuan pengelola koperasi melalui pelatihan;  Penguatan modal dengan memfasilitasi UMKM untuk mengakses lembaga

keuangan/perbankan;  Peningkatan kualitas produk koperasi;  Pengembangan terhadap produk-produk yang lebih inovatif;  Sosialisasi peran dan fungsi koperasi;  Pengembangan jaringan klaster dan penguatan melalui sentra UMKM;  Sosialisasi peran dan fungsi koperasi.

B.16. Urusan Penanaman Modal Akselerasi urusan penanaman modal diarahkan untuk menarik investasi, dimana ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mau menanamkan modalnya. Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dialokasikan untuk belanja langsung urusan

dan Bappeda.

Anggaran yang

Penanaman Modal dalam rangka

membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan

pada

tahun

anggaran

2015

adalah

sebesar

Rp 2.738.105.255,- dengan realisasi sebesar Rp 2.543.491.032,- atau 92,89 persen. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 96

B.16.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan Jumlah Investor yang mengenal potensi daerah dan minat investasi dengan kegiatan Penyelenggaraan pameran Investasi; Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 777.573.800 dengan realisasi Rp. 747.108.945 atau 96,08 persen. 2. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai/jumlah investasi dengan kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal; Kajian Kebijakan Penanaman Modal; Sosialisasi Perizinan; Kajian Kebijakan Penanaman Modal; Kajian Kebijakan Penanaman Modal (Kerjasama - Kinerja); Kajian Kebijakan Penanaman Modal (Penyusunan Regulasi Investasi). Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.375.026.555 dengan realisasi Rp. 1.241.186.487 atau 90,27 persen. B.16.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Realisasi investasi pada tahun 2015 mencapai Rp. 841.535.650.684 dibanding

tahun 2014 yang mencapai Rp. 1.501.698.416.254;  Legalitas usaha dari 85,9 persen pada tahun 2014 menjadi 87,75 persen pada

tahun 2015;  Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2015 dengan nilai A (81,66) dibanding

tahun 2014 juga dengan nilai A (83,11);  Jumlah perizinan yang diterbitkan meningkat dari 2.866 izin pada tahun 2014

menjadi 7.403 izin pada tahun 2015;  Tersedianya data dan informasi investasi pada tahun 2015 dari target 1 dokumen

terealisasi 1 dokumen atau capaiannya 100 persen;  Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan

internasional pada tahun 2015 dari target 3 kali terealisasi 4 kali atau capaiannya 133 persen.


Page 97

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal antara

lain:  Masih kurangnya kuantitas informasi dalam media permanen di wilayah kabupaten Barru;  Media promosi investasi yang masih terbatas;  Dukungan aparatur yang cakap dalam melakukan promosi terkait investasi;  Belum maksimalnya hasil pameran yang dilakukan selama ini karena belum ada data valid mengenai investor yang berhasil melakukan kerjasama minimal berminat melakukan investasi;  Masih terbatasnya kualitas SDM aparatur yang dapat memberikan pelayanan prima dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. 2. Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antara lain:

 Penyebaran informasi Masiga Center melalui media elektronik secar periodik dalam acara kareba Masiga;  Memasukkan beberapa potensi investasi dan kemudahan perizinan dalam media promosi yang diterbitkan oleh pihak propinsi yang memiliki kecukupan anggaran dan networking customer yang lebih luas;  Memberikan / mengikutsertakan beberapa aparatur dalam setiap kesempatan pelatihan promosi investasi.  Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memaksimalkan kemampuan dalam mengemban tugas dan fungsi yang melebihi jumlah SDM;  Melakukan evaluasi dan validasi calon investor yang telah disetujui untuk segera melakukan aktivitas.  Memaksimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan secara ramah, pasti dan gampang. B. 17. Urusan Kebudayaan Pembangunan urusan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya dan kearifan lokal yang difokuskan untuk memantapkan budaya lokal asli daerah, meningkatkan pelestarian


Page 98

dan pengembangan kekayaan budaya, dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. Pelaksanaan urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan

Kebudayaan dalam rangka membiayai berbagai program dan

kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.306.340.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp 1.273.527.471,00,- atau 97,49 persen. A.17.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program ini bertujuan untuk pelestarian budaya lokal dan terpeliharanya situs-situs bersejarah dengan kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air; Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 929.797.500 dengan realisasi Rp. 922.565.300 atau 99,22 persen. 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program ini bertujuan untuk menyediakan wadah pengembangan kebudayaan daerah dengan kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi Rp. 59.960.000 atau 99,93 persen. A.17.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Jumlah bidang seni yang meraih prestasi pada tahun 2015 dari target 2 bidang terealisasi 1 bidang;  Terpeliharanya budaya lokal asli pada tahun 2015 dari target 1 jenis terealisasi 1 jenis atau capaian kinerjanya mencapai 100 persen;  Terpromosikannya potensi budaya lokal pada tingkat Nasional pada tahun 2015 sebanyak 1 kali dari target 1 kali; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 99

 Terpeliharanya situs dan karya budaya lokal pada tahun 2015 dari target 3 terealisasi 3 atau capaiannya 100 persen;  Terselenggaranya Festival seni dan budaya tahun 2015 dari targrt 6 kali terealisasi 5 kali. 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Kebudayaan antara lain:

 Masih

kurangnya

rasa

memiliki

akan

budaya

lokal

dan

seni

tradisional;  Rendahnya minat generasi muda terhadap kesenian lokal;  Aparat yang memahami budaya lokal relatif terbatas;  Pemahaman masyarakat tentang budaya lokal yang penuh kearifan semakin luntur;  Belum teraktualisasikannya secara utuh nilai-nilai, norma-norma dan budaya lokal asli dalam kehidupan sehari-hari;  Semakin kuatnya pengaruh media informasi yang membawa budaya yang tidak sesuai dengan budaya local;  Pembinaan

kepada

sanggar-sanggar

seni

yang

ada

belum

secara

berkesinambungan;  Terbatasnya aparat yang memilki kompetensi di bidang promosi dan pembinaan sanggar seni;  Banyaknya situs yang sudah menyatu dengan makam – makan warga sekitar;  Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan kekayaan budaya ini, baik dengan tokoh masyarakat/pemangku adat, maupun instansi tingkat Kabupaten maupun tingkat Propinsi;  Kurangnya pengetahuan aparat yang memiliki kompetensi untuk pengelolaan situs – situs bersejarah. 2. Solusi/pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain:

 Pembinaan dan pengenalan budaya lokal dan seni tradisional kepada generasi muda;  Pembinaan dan pelatihan serta pengenalan terhadap budaya lokal dan memberikan motivasi salah satunya melalui ajang perlombaanM Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 100

 Meningkatkan kemampuan aparat dalam memahami budaya lokal melalui pelatihan.  Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya budaya lokal dalam membendung pengaruh budaya luar yang sifatnya destruktif.  Sosialisasi dan penggalian nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal dan mengimplementasikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.  Peningkatan promosi yang berkaitan dengan kebudayaan baik kuantitas mupun kualitas.  Pembinaan kepada sanggar – sanggar seni perlu dilakukan secara berkelanjutan  Mengikutsertakan aparat pariwisata dan budaya dalam bebagai pelatihan , petemuan , seminar tentang pengelolaan dan manajemen .  Perlunya batas yang jelas antara makam /situs dengan makam warga sekitar.  Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelestarian situs

budaya

sehingga ada kebersamaan dalam pengelolaannya.  Perlunya mengikutkan aparat dalam pelatihan dibidang pengelolaan dan manajemen situs – situs budaya. B.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Peran pemuda sangat menentukan laju sebuah perubahan, sehingga dalam dunia yang dinamis dan selalu berubah, pemuda sangat dibutuhkan dan diharapkan mempunyai semangat serta memiliki kualitas dan keterampilan. Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kecamatan. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.934.373.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 912.990.800,- atau 97,71 persen, terdiri dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 813.387.000 dengan realisasi sebesar Rp. 792.214.300 atau 97,40 persen dan Kecamatan-kecamatan dengan anggaran Rp. 120.986.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 120.776.500,00 atau 99,83 persen.


Page 101

B.18.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah organisasi kepemudaan yang dibina dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 803.201.000 dengan realisasi Rp. 785.793.300 atau 97,83 persen. 2. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Program ini bertujuan untuk menyediakan atlet yang tangguh dan handal dengan

kegiatan

Pembibitan

dan

Pembinaan

Olahragawan

Berbakat;

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 107.922.500 dengan realisasi Rp. 106.222.500 atau 98,42 persen. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana / prasarana olahraga yang layak digunakan untuk pembinaan dan prestasi dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 23.250.000 dengan realisasi Rp. 20.975.000 atau 90,22 persen. B.18.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Jumlah bidang kepemudaan yang meraih prestasi nasional pada tahun 2015 dari target 1 bidang terealisasi 1 bidang atau capaian kinerjanya 100 persen;  Jumlah cabang olahraga yang meraih prestasi pada tahun 2015 dari target 7 cabang terealisasi 5 cabang atau capaian kinerjanya mencapai 71,42 persen. Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan dan Olahraga antara lain dari Kejurda Pelajar yang diikuti, berhasil mendapatkan medali emas dari cabang atletik nomor Lompat Jauh 1 buah, medali perak 3 buah dari lari 100 m dan 200 m, perunggu 5 buah dari Karate nomor Kumite 48 Kg 1 buah Taekwondo 2 buah dan Atletik 2 buah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 102

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan

Olahraga antara lain:  Masih rendahnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur dalam memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga;  Organisasi-organisasi kepemudaan belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian;  Terbatasnya pembinaan dan sarana/prasarana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;  Masih lemahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta rendahnya pencapaian kinerja SKPD;  Masih belum optimalnya peran serta pemuda dalam meningkatkan semangat kewirausahaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;  Belum meratanya pembinaan kepada sekolah-sekolah;  Masih terbatasnya aparat yang memiliki kompetensi dalam pembinaan dan pelatihan kepemimpinan. 2. Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan, antara lain:

 Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial aparat melalui berbagai pelatihan dan pendidikan;  Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan untuk mencapai kemandirian;  Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga secara bertahap terutama olahraga prestasi;  Meningkatkan koordinasi antar SKPD;  Meningkatkan peran pemuda melalui pelatihan. A.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kantor Satuan Polisi PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RSUD. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Kesatuan Bangsa dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 103

yang terkait dengan pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa pada tahun anggaran 2015 adalah

sebesar

Rp.

11.099.192.799,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 5.094.562.778,- atau 45,90 persen, yang terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebesar Rp. 1.524.688.050,Rp.

1.376.830.500,-

atau

90,30

persen,

dengan realisasi sebesar

Kantor

Satpol

PP

sebesar

Rp. 3.988.393.450.- dengan realisasi sebesar Rp. 3.480.901.625,- atau 87,28 persen; BPBD

dengan

anggaran

Rp.

5.586.111.299

dan

realisasi

sebesar

Rp. 236.830.653,- atau 4,24 persen. B.19.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program ini bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan informasi yang cukup tentang situasi dan kondisi ipoleksosbudhankam melalui kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Penguatan Jaringan KOMINDA; Fasilitasi Forum Pengkajian Masalah Strategis Daerah; Pemantauan Orang Asing dan Lembaga/LSM Asing. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 992.596.450 dengan realisasi Rp. 992.596.450 atau 100,00 persen. 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini dengan tujuan memelihara persatuan bangsa melalui kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama; Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 33.950.000 dengan realisasi Rp. 33.950.000 atau 100,00 persen. 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini dengan tujuan meningkat jumlah stakeholder yang mengetahui tentang wawasan kebangsaan melalui kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 41.095.400 dengan realisasi Rp. 41.095.400 atau 100,00 persen.


Page 104

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program ini dengan tujuan meningkatkan jumlah anggota masyarakat yang dilibatkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 18.095.500 dengan realisasi Rp. 18.095.500 atau 100,00 persen. 5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) Program ini dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya narkoba dan miras dengan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Pengunaan Minuman Keras Dan Narkoba. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 24.713.900 dengan realisasi Rp. 24.713.900 atau 100,00 persen. 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat Program ini dengan tujuan tersalurkannya pemberian bantuan kepada parpol, meningkatnya jumlah Stakeholder yang mengetahui dan paham tentang Undang-Undang Politik dengan kegiatan Pembinaan Ormas, Orpol, LSM dan Organisasi Profesi. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 108.683.500 dengan realisasi Rp. 86.763.500 atau 79,83 persen 7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dan asyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 16.775.000 dengan realisasi Rp. 1.080.000 atau 6,44 persen. 8. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program ini bertujuan untuk memantau secara rutin jumlah lokasi bencana dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam; Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk Di Tempat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 105

Penampungan Sementara; Penyiapan Dana Siap Pakai/Dana On Call dan Pengadaan perlengkapan dan peralatan medis untuk penanganan bencana. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.586.111.299 dengan realisasi Rp. 236.830.653 atau 4,24 persen. B.19.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain: 1. Menurunnya penyakit masyarakat (pekat) pada tahun 2015 dari target 61 kasus realisasi menjadi 40 kasus atau capaiannya 134 persen; 2. Terfasilitasinya dialog forum wawasan kebangsaan pada tahun 2015 dari target 1 terealisasi 2; 3. Terlaksananya pembinaan Ormas, Orpol, LSM dan organisasi profesi; 4. Terlaksananya penegakan PERDA dan tertanganinya kegiatan aksi di masyarakat; 5. Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien. Dari target 100 persen terealisasi 47 persen; 6. Tertanganinya kegiatan aksi di masyarakat pada tahun 2015 dari target 6 kali terealisasi 4 kali; Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan progam dan kegiatan pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan berupa Juara II Tingkat Nasional Kategori Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah. 1. Permasalahan yang dihadapi:

1. Sebagian besar jenis bencana yang terjadi berupa ANGIN KENCANG sebesar 71 kejadian yang membutuhkan penanganan berupa pemenuhan kebutuhan bahan dasar perumahan, tetapi pada sisi lain jenis bantuan ini belum tersedia di DPA BPBD Kabupaten Barru; 2. Belum terpenuhinya jumlah sumber daya manusia BPBD khususnya Kepala Seksi Logistik beserta staf; 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan; 4. Terbatasnya sarana penunjang kegiatan pemantauan dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 106

5. Masih adanya beberapa LSM, Yayasan dan Ormas yang tidak mematuhi aturan tentang pendaftaran/pemberitahuan keberadaannya; 6. Keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlidungan Masyarakat; 7. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah; 8. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait; 9. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran; 10. Belum terbangunnya sistem informasi dan antisipasi pemadam kebakaran; 11. Belum adanya PPNS yang menangani dan menindak pengaduan/pelanggaran Perda di masyarakat. 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:

1. Kendala ini telah ditindak lanjuti berupa Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barru Nomor 800/09/BPBD Tanggal 4 Februari 2014 dan Nomor 800/26/BPBD Tanggal 1 Maret 2014 tentang permintaan kepala seksi logistik setingkat Eseleon IV beserta pengisian staf sesuai dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 28 Tahun 2013 tentang TUPOKSI BPBD Kabupaten Barru, yang sampai akhir tahun anggaran 2015 belum terpenuhi; 2. Lebih mengintensifkan koordinasi dengan SKPD terkait dan penggalian informasi awal dampak bencana dengan pihak pemerintah desa dan kecamatan khususnya kajian kebutuhan dasar bagi pemulihan awal pasca terjadinya bencana; 3. Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2015 pada tanggal 24 Juli 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2016, sebagai solusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana khususnya kebutuhan sektor perumahan (papan); 4. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan bencana melalui pengembangan pembangunan dengan kesiagaan penanganan bencana yang didukung oleh regulasi, sistem pengawasan, dan kerjasama atara SKPD terkait; 5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 107

6. Meningkatkan kualitas Relawan Penanggulangan Bencana terhadap penguasaan keahlian dasar penanganan pengungsi dan evakuasi korban terdampak; 7. Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi kegiatan SKPD terkait penanggulangan bencana berbasis pengurangan resiko bencana (PRB); 8. Sosialisasi tentang siskamswakarsa dengan melibatkan aparat keamanan secara intensif ke semua wilayah; 9. Pengadaan sarana penunjang secara bertahap; 10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada LSM dan Ormas; 11. Peningkatan kualitas aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait; 12. Pembinaan secara periodik bagi parpol; 13. Meningkatkan operasi penegakan perda; 14. Sosialisasi tentang peran Peraturan Daerah dalam kehidupan bermasyarakat. 15. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instasi terkait; 16. Pembinaan dan sosoialisasi antisipasi dini pemadam kebakaran; 17. Perlunya Standard Operation Procedure (SOP) mengenai PEDOMAN PENGERAHAN RELAWAN penanggulangan bencana daerah Kabupaten Barru yang disusun dengan metode partisipatif dan menjadi kesepakatan semua pihak yang terlibat agar peran relawan dapat lebih dioptimalkan; 18. Penyediaan PPNS yang menangani dan menindak pengaduan/pelanggaran Perda di masyarakat. 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemerintahan umum merupakan suatu sistem yang dikembangkan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan seluruh elemen pemerintahan melalui asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Fungsi pemerintahan pada umumnya berupa penyediaan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 108

pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosio-kultural, kesatuan dan persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan dalam mendukung pembangunan nasional serta mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 untuk pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp

63.163.198.575 dengan realisasi sebesar Rp. 51.925.575.206 atau 82,21 persen. B. 20.1. Sub Urusan Pemerintahan Umum Sub Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Bagian Umum; Bagian Pemerintahan Umum; Bagian Hukum; Bagian Organisasi; Bagian Humas dan Protokol; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Administrasi Perekonomian;

Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa; Bagian

Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah dan Kecamatan. Anggaran yang dialokasikan untuk Sub Urusan Pemerintahan Umum pada tahun

2015

sebesar

Rp.

46.759.287.088,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 38.886.512.060,00 atau mencapai 83,16 persen. B.20.1.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.


Page 109

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 11.762.291.426 dengan realisasi Rp. 9.856.083.571 atau 83,79 persen. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sarana prasarana sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan baik, melalui kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan

Rumah

Jabatan/Dinas,

Pengadaan

Peralatan

Gedung

Kantor,

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Emeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 11.563.684.412 dengan realisasi Rp. 7.983.679.768 atau 69,04 persen. 3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama melalui kegiatan Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 51.153.300 dengan realisasi Rp. 49.876.900 atau 97,50 persen. 4. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Penyusunan Laporan Reguler (evaluasi dan implementasi Otoda); Peningkatan Kemampuan Aparat Kecamatan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 245.649.400 dengan realisasi Rp. 242.025.600 atau 98,52 persen. 5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah stakeholder yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui kegiatan Pembinaan Hukum dan Kamtibmas. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 110

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 232.896.600 dengan realisasi Rp. 219.674.600 atau 94,32 persen. 6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program ini bertujuan untuk melaksanakan tugas kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan kegiatan Dialog/ Audiensi Dengan Tokohtokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat; Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri; Rapat Koordinasi Unsur Muspida; Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah; Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.097.000.600 dengan realisasi Rp. 3.957.682.958 atau 96,60 persen. 7. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang hubungan antar umat beragama melalui kegiatan Pembinaan Kehidupan Umat Beragama, Pembinaan Lembaga Pendidikan Formal, Informal, Pengajian Dasar dan Majelis Taklim; Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan; Pembinaan Dan Fasilitasi Kehidupan Beragama Aparatur; Penyusunan Kerangka Regulasi Keagamaan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.984.850.400 dengan realisasi Rp. 5.953.924.750 atau 99,48 persen. 8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian pemasalahan dan pengawasan kebijakan daerah serta mewujudkan pemeriksaan komprehensif dan khusus melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Inventarisasi Temuan Pengawasan, Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; Penegakan Perda; Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 111

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.069.522.150 dengan realisasi Rp. 1.628.356.900 atau 78,68 persen. 9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produk hukum daerah melalui kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan,

Legislasi

Rancangan

Peraturan

Perundang-undangan,

Fasilitasi

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Publikasi Peraturan Perundangundangan, Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru ,Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 597.622.300 dengan realisasi Rp. 592.469.050 atau 99,14 persen. 10. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya hukum dan HAM melalui kegiatan Orientasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 28.976.650 dengan realisasi Rp. 22.873.700 atau 78,94 persen. 11. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap dokumen analisis kelembagaan perangkat daerah yang berdasarkanketentuan perundang-undangan melalui kegiatan Pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 456.544.600 dengan realisasi Rp. 453.656.536 atau 99,37 persen. 12. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD melalui kegiatan Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama; Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan; Rapatrapat Paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD


Page 112

Dalam Daerah; Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 6.788.065.000 dengan realisasi Rp. 5.522.098.000 atau 81,35 persen. 13. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah staf yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan melalui kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 356.984.000 dengan realisasi Rp. 257.390.651 atau 72,10 persen. 14. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program ini bertujuan untuk

menangani dan menyelesaikan pengaduan

masyarakat yang ditangani dengan kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 55.063.500 dengan realisasi Rp. 53.963.500 atau 98,00 persen. 15. Program Pengembangan Otonomi Daerah Program ini bertujuan untuk

mempertahankan kinerja pelaksanaan tugas-

tugas perencanaan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dengan kegiatan Peningkatan Pengkoordinasian Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan; Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Desa/Kelurahan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 680.686.100 dengan realisasi Rp. 624.067.800 atau 91,68 persen. B.20.1.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain: 1. Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti dari target 4,2 persen terealisasi 4,2 persen atau capaian kinerjanya 100 persen; 2. Persentase kebutuhan produk hukum daerah yang diundangkan dari target 14 Perda terealisasi 7 Perda atau capaian kinerjanya 50 persen; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 113

3. Meningkatnya persentase jumlah stakeholder yang memahami dan memiliki kesadaran hukum dan HAM dari target 26 persen terealisasi 26 persen atau capaiannya 100 persen; 4. Ditetapkannya peraturan daerah terkait perijinan dari 1 Perda tahun 2014 menjadi 2 perda tahun 2015, jumlah Perda yang terkait lalulintas barang dan jasa sebanyak 1 Perda Tahun 2015 dan Perda yang terkait ketenagakerjaan sebanyak 1 Perda; 5. Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam bentuk LKPJ, LPPD, EKPPD; 6. Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2015 dari target 12,28 persen terealisasi 11,13 persen atau capaian kinerjanya 90,64 persen; 7. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dari target 5,00 persen terealisasi 1,65 persen atau capaian kinerjanya 33 persen; 8.

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus dari target 8 kasus pada tahun 2015 terealisasi 15 kasus atau capaiannya 188 persen;

9. Tindak Lanjut Temuan Pengawasan: Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut dari target 3 kali terealisasi 1 kali atau capaiannya 33 persen; 10. Evaluasi LAKIP SKPD dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari target 24 LHE terealisasi 7 LHE atau capaiannya 29,17 persen; 11. Regulasi birokrasi yang berlandaskan ajaran agama yang ditetapkan sebanyak 3 regulasi. Sebagai apresiasi terhadap pencapaian indikator sasaran pada tahun 2015 berupa Penghargaan

sebagai

Pemerintah

Daerah

yang

berkinerja

baik

dalam

menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. 1. Permasalahan

yang Pemerintahan antara lain: 

dihadapi

dalam

pelaksanaan

sub urusan

Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan dalam setiap pemeriksaan, adapun yang mempengaruhi


Page 114

masalah ini adalah kurangnya jangka waktu pemeriksaan dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Inspektorat; 

Kualitas Auditor/Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten Barru yang ratarata masih ada pada level 1 (Initial) dan baru menuju ke level 2 (Infrastructure) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Barru sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized), hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor dalam pelaksanaan diklat teknis kepengawasan serta masih minimnya upaya sebagian aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Barru untuk memacu dirinya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya;



Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standart Pemeriksaan, hal ini disebabkan kurangnya dilaksanakannya Bintek Penulisan LHP yang Efektif;



Pelaksanaan tindak lanjut Hasil pemeriksaan yang belum optimal;



Masih banyaknya SKPD yang kurang memahami pentingnya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan good governance;



Kerjasama antar daerah belum berjalan optimal;



Masih rendahnya disiplin dan profesionalisme aparat;



Masih rendahnya pemahaman terhadap Tupoksi.




Peningkatan kapabilitas Auditor/Aparat Pengawas Pemerintah Daerah;



Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan;



Mewujudkan Inspektorat sebagai Counsultant Partner dan Quality Insurance;



Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;



Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat;



Meningkatkan pembinaan dan pemahaman terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi;



Diadakan sosialisasi dan pelatihan kepada SKPD mengenai tata cara penyusunan Laporan;


Page 115



Peningkatan kerjasama antar daerah;



Pengadaan sarana dan prasarana khususnya teknologi informasi;



Peningkatan disiplin dan profesionalisme aparat;



Sosialisasi terhadap Peraturan Bupati tentang uraian Tupoksi;



Pemberian pemahaman bahwa pada prinsipnya pemeriksaan lebih ditekankan pada aspek pembinaan;



Penyediaan sarana dan prasarana secara bertahap;



Koordinasi lintas sektor lebih dioptimalkan.

B.20.2 Sub Urusan Administrasi Keuangan Daerah Sub Urusan Administrasi Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung sub urusan Keuangan Daerah dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan

pelaksanaan

adalah

sebesar

urusan Rp.

pemerintahan

13.650.880.737,-

pada

tahun

dengan

anggaran

realisasi

2015

sebesar

Rp. 11.380.924.146,- atau 83,37 persen. B.20.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD,

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan KDHTentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Intensifikasi Dan Ekstensifikasi SumberLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 116

sumber pendapatan Daerah, Optimalisasi Sistem Komputerisasi Perpajakan dan Retribusi. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.325.906.750 dengan realisasi Rp. 8.833.695.675 atau 85,55 persen. 2. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data asset yang di kelola oleh seluruh SKPD melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Asset, Pengelolaan dan Analisis Data; Asistensi Pengelolaan Asset. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.014.553.100 dengan realisasi Rp. 708.505.450 atau 69,83 persen. B.20.2.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi dari target 6 lembaga terealisasi 5 lembaga pada tahun 2015. Kerjasama dengan BPK dalam Hal EAuditing Pengelolaan Keuangan Daerah, PT. TASPEN dalam Hal Penggajian PNS, PT. Askes dalam Hal Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIAKUDA);  Jumlah kecamatan yang memiliki pasar yang layak dari target 7 unit pada tahun terealisasi 7 unit pada tahun 2015;  Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dari target 100 persen terealisasi 100 persen atau capaian kinerjanya 100 persen;  Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD secara tepat waktu;  Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukannya dari target 95 persen terealisasi 95 persen atau capaian kinerjanyan mencapai 100 persen. 1. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan program/ kegiatan antara

lain:  Belum optimalnya koordinasi antar dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan;  Belum optimalnya inventarisasi asset daerah;


Page 117

 Masih rendahnya tingkat kemampuan aparat merespon berbagai perubahan strategis, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja aparat;  Belum optimalnya kinerja operasional aparatur baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan; 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:

 Optimalisasi koordinasi antar SKPD dalam perencanaan maupun penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan;  Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan sistem akuntansi dan perencanaan keuangan secara matang;  Meningkatkan kualitas aparatur melalui berbagai pelatihan;  Pendistribusian tugas secara proporsional;  Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam hal perencaanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. B. 20.3 Sub Urusan Kepegawaian Sub urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung sub urusan kepegawaian dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 2.723.936.750,dengan realisasi sebesar Rp. 1.640.049.300,- atau 60,21 persen. B.20.3.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini bertujuan untuk menyediakan informasi kepegawaian secara akurat dan terbaharui melalui kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS, Penempatan PNS, Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS, Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS, Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi, Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN.


Page 118

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 292.075.600 dengan realisasi Rp. 143.392.750 atau 49,09 persen. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan aparatur dengan

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal; Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah; Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah; Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah; Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.550.220.800 dengan realisasi Rp. 972.704.400 atau 62,75 persen. 3. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Program ini bertujuan untuk memfasilitasi aparat yang yang akan pindahtugas dan pensiun melalui kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun dan Pemindahan Tugas PNS. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 277.821.850 dengan realisasi Rp. 156.556.350 atau 56,35 persen. 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah kasus pelanggaran disiplin yang ditangani dengan kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 13.941.500 dengan realisasi Rp. 1.222.000 atau 8,77 persen. B.20.3.2 Capaian kinerja sebagai program dan kegiatan antara lain: 1. Terimplementasikannya pola pengembangan karir yang jelas pada tahun 2015 dari target 6,0 persen realisasi 6,03 persen atau capaiannya 100,5 persen; 2. Persentase aparatur yang mendapatkan reward dan punishment pada tahun 2015 dari target 3,75 persen terealisasi 4,94 persen atau capaiannya 131,73 persen; 3. Jumlah aparatur yang difasilitasi dalam pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun pada tahun 2015 sebanyak 356 orang dari target yang ditetapkan yakni 300 orang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 119

1. Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan sub urusan kepegawaian

antara lain: 1. Penurunan capaian kinerja pada tahun 2015 disebabkan oleh tidak dilaksanakannya seleksi penerimaan CPNS tahun 2015 akibat dari adanya kebijakan moratorium PNS; 2. Belum tercapainya realisasi kinerja persentase aparatur yang kompeten sesuai jabatannya disebabkan oleh : 1) Dikeluarkannya kebijakan moratorium penerimaan CPNS, sehingga tidak dilaksanakannya penerimaan CPNS pada tahun 2015; 2)Jumlah PNS yang ditempatkan dalam SKPD belum mencapai target sebagai dampak dari belum tercapainya target jumlah yang lulus seleksi penerimaan CPNS; 3. Terbatasnya pelaksanaan diklat teknis dan fungsional yang dapat diikuti oleh aparatur

Pemerintah

Kabupaten

Barru.

Pada

umumnya

informasi

penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional dari lembaga penyelenggara diterima menjelang dan atau setelah batas akhir pendaftaran keikutsertaan. Selain itu jenis diklat teknis dan fungsional yang ditawarkan dari lembaga penyelenggara pada umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan diklat yang direncanakan oleh SKPD; 4. Tidak dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi pada Tahun 2015, yang meliputi Workshop penilaian prestasi kerja, Workshop analisis kebutuhan diklat dan Diklat teknis penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, karena menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Pengembangan karier PNS dan RPP tentang Penilaian kinerja; 5. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan dengan lembaga pelaksana kediklatan tentang jadwal rencana pelaksanaan kediklatan dan jenis kediklatan yang dibutuhkan; 6. Belum maksimalnya penerapan aturan disiplin PNS.


Page 120


1. Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; 2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi; 3.

Meningkatkan motivasi kerja dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam renstra;

4. Meningkatkan pemahaman terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi; 5. Pemantapan analisis/kajian kebutuhan diklat teknis, tugas dan fungsi yang sangat dibutuhkan, dan analisis peserta yang lebih berkompeten untuk diikutkan dalam pelatihan; 6. Rekrutmen aparatur sesuai kebutuhan organisasi; 7. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS secara tegas, transparan, dan tidak diskriminatif; 8. Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. B.21. Urusan Ketahanan Pangan Sebagai daerah agraris dan bahari yang cukup luas dengan keragaman hayati yang sangat tinggi, menjadi modal dasar yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun keberhasilan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh potensi Sumber Daya pertanian, perikanan dan kehutanan tetapi sangat ditentukan juga oleh peran masyarakat dan kualitas Sumber Daya manusia yang mendukung dalam pengelolaan baik ditingkat on farm maupun off farm. Pada tingkat on farm peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terus didorong untuk dapat meningkatkan produksi pangan, guna menjamin ketersediaan pangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk. Sedang pada tingkat off farm sistem distribusi pangan perlu penataan


Page 121

kembali sehingga menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Selain itu pola konsumsi masyarakat perlu terus didorong untuk mengikuti Pola Pangan Harapan (PPH) yang memenuhi kaidah hidup sehat, baik mutu, keragaman, kandungan gizi dan keamanannya serta tidak bertumpu pada satu komoditi pangan tertentu seperti beras. Guna lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani serta untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang saat ini dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan Sumber Daya manusia yang handal sehingga penyuluhan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka dapat mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, efisiensi usaha, daya saing, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Barru diselenggarakan Badan Ketahanan Pangan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Ketahanan Pangan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah

sebesar

Rp.

1.549.510.294.000,00-

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 922.501.306,00,- atau 59,54 persen. B.21.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ perkebunan Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan jumlah kelompok yang menerapkan pola agribisnis dan meningkatkan kualitas data dan informasi pola Konsumsi Masyarakat yang tersedia dengan kegiatan Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan; Kajian Rantai Pasokan Dan Pemasaran Pangan; Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan; Pengembangan Desa Mandiri Pangan,


Page 122

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 883.172.000 dengan realisasi Rp. 637.032.750 atau 72,13 persen. B.21.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita dari 96.44 persen pada tahun 2014 menjadi 96.94 persen pada tahun 2015;  Penguatan Cadangan Pangan dari 93,30 persen pada tahun 2014 menjadi 91,17 persen pada tahun 2015;  Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah pada kisaran 152,78 persen pada tahun 2014 dan 2015;  Meningkatnya skor pola pangan harapan dari 85,41 pada tahun 2014 menjadi 89.75 pada tahun 2015;  Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dari 66,67 persen pada tahun 2014 menjadi 100,00 persen pada tahun 2015. Sebagai apresiasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015, Badan Ketahan Pangan Daerah mendapatkan penghargaan berupa Juara Harapan 3 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

oleh BKPD Provinsi

Sulawesi Selatan. 1. Permasalahan yang dihadapi Ketahanan Pangan antara lain:

 Belum tersedianya alat penguji pestisida untuk pangan segar;  Belum optimalnya penanganan terhadap distribusi, ketersediaan dan keamanan pangan;  Masih kurangnya pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan;  Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masih berorientasi fisik yaitu pendekatan KRPL;  Belum optimalnya diversifikasi pangan;  Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, berimbang dan bergizi;  Belum adanya peta kerawanan pangan.


Page 123

2. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka strategi/upaya yang dilaksanakan

antara lain:  Pengadaan alat uji pestisida untuk pangan segar;  Optimalisasi pendistribusian, penyediaan dan jaminan terhadap keamanan pangan;  Fasilitasi pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan;  Percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan difokuskan pada pola B2SA ( Beragam, bergizi, seimbang dan aman);  Sosialisasi dan demo tentang keanekaragaman pangan;  Sosialisasi tentang pola konsumsi pangan yang beragam, berimbang dan bergizi. B. 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kabupaten Barru yang sebagian besar adalah wilayah perdesaan, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memacu pembangunan di tingkat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat

di Kabupaten Barru

diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, KP4K, Bagian Perekonomian dan Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan urusan Masyarakat

Pemberdayaan

pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 5.835.344.600,-dengan

realisasi sebesar Rp 4.817.660.149,- atau 82,56 persen dengan uraian BPMD dari target anggaran Rp. 3.752.987.300,- terealisasi sebesar

Rp.

3.515.242.849 atau 93,67 persen; KP4K dari target anggaran Rp. 68.972.000,terealisasi sebesar Rp 54.732.000,- atau 79,35 persen; Bagian Perekonomian dari target anggaran Rp. 173.290.500,- terealisasi sebesar Rp 25.927.900,- atau 14,96 persen; Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dari target anggaran Rp. 1.840.094.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.221.757.400,- atau 66,40 persen. B.22.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


Page 124

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan dan BPD yang terlatih melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 709.964.400 dengan realisasi Rp. 672.071.100 atau 94,66 persen. 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program ini dengan tujuan terfasilitasinya lembaga ekonomi pedesaan melalui kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa; Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 93.844.000 dengan realisasi Rp. 67.537.000 atau 71,97 persen. 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program ini dengan tujuan meningkatnya jumlah Desa yang

memiliki

dokumen perencanaan tahunan melalui kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa; Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 191.054.500 dengan realisasi Rp. 182.429.000 atau 95,49 persen. 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program ini dengan tujuan meningkatkan jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih melalui kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan; Perlombaan Desa/Kelurahan; Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen; Pemilihan Kepala Desa; Penyusunan kerangka regulasi Pemdes dan LKD/LKK. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.486.176.350 dengan realisasi Rp. 1.850.851.700 atau 74,45 persen. 5. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Program ini dengan tujuan meningkatkan jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan dengan kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Pelaksanaan HKG dan Rakerda PKK; Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Dasa Wisma. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 125

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 378.095.900 dengan realisasi Rp. 355.919.600 atau 94,13 persen. 6. Program Percepatan Pembangunan Pedesaan Program ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan desa melalui kegiatan Pendampingan dan Administrasi PNPM-MP yang terintegrasi; Pembinaan dan penguatan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa; Pengembangan Infrastruktur pedesaan terintegrasi (Lanjutan). Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.443.930.300 dengan realisasi Rp. 1.368.472.258 atau 94,77 persen. 7. Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru Program ini dengan tujuan untuk penyediaan teknologi tepat guna dengan kegiatan Pengembangan dan Rekayasa TTG dan Teknologi Baru Perdesaan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 48.735.100 dengan realisasi Rp. 48.171.500 atau 98,84 persen. 8. Program Percepatan Pembangunan Pedesaan Program ini dengan tujuan

meningkatkan kegiatan perekonomian yang

berbasis sumberdaya lokal dengan kegiatan Pengembangan Komoditi Unggulan Perdesaan . Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 68.972.000 dengan realisasi Rp. 54.732.000 atau 79,35 persen. 9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program ini dengan tujuan untuk meningkatkan peran lembaga ekonomi di tingat desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Perdesaan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 173.290.500 dengan realisasi Rp. 25.927.900 atau 14,96 persen.


Page 126

B.22.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain: 1) Jumlah Desa dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 54 Pokmas/54 desa

terealisasi 59 Pokmas/55 desa/kelurahan atau

capaiannya 109 persen; 2) Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan dari target 80 persen terealisasi 80 persen atau capaian kinerjanya mencapai 100 persen; 3) Persentase Desa/Dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat dari target 90 persen terealisasi 90 persen atau capaian kinerjanya mencapai 100 persen; 4) Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) yang terlatih dari target 12 orang/desa terealisasi 12 orang/desa atau capaian kinerjanya mencapai 100 persen; 5) Persentase aparat pemerintah desa/kelurahan yang memahami perencanaan partisipatif dari target 75 persen terealisasi 75 persen atau capaiannya 100 persen; 6) Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki BUMdes/Lembaga ekonomi masyarakat dari target 40 desa/kelurahan persen terealisasi 40 desa/kelurahan atau capaian kinerjanya mencapai 100 persen; 7) Jumlah Desa/Kel. yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dari target 40 desa/kel terealisasi 36 desa/kelurahan atau capaian kinerjanya mencapai 90 persen; 8) Jumlah desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengembangan komoditi unggulan dari target 18 desa/kelurahan terealisasi 18 desa/kelurahan atau capaian kinerjanya 100 persen. Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat mendapat penghargaan berupa Juara 3 BUMDES tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari Gubernur dan Juara Harapan 3 Lomba Desa/Kelurahan (Kelurahan Kiru-kiru) dari Gubernur.


Page 127

1. Permasalahan

yang dihadapi Masyarakat antara lain:

dalam

pelaksanaan urusan Pemberdayaan

1) Belum semua kader utamanya pada tingkat keompok PKK dan Dasawisma memahami sepenuhnya perihal administrasi PKK; 2) Adanya anggapan bahwa gerakan PKK adalah suatu kegiatan yang tidak produktif utamanya dari segi ekonomis; 3) Belum dipahaminya tujuan dari gerakan PKK oleh generasi muda sehingga kesulitan untuk mencari kader; 4) Kegiatan pencatatan dan pelaporan dari tingkat kelurahan sering terlambat sehingga berpengaruh pada keterlambatan di tingkat Kecamatan dan Kota; 5) Saat ini perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif hanya dilakukan dan di fasilitasi pada level atau tingkat desa dan kelurahan saja belum menyentuh pada level yang paling bawah yaitu level atau tingkat dusun/lingkungan; 6) Tidak adanya inovasi dan kreativitas desa dan kelurahan untuk lebih menumbuhkembangkan kearifan-kearifan lokal yang ada di masing-masing desa dan kelurahan. Dimana kearifan lokal ini menjadi salah satu penunjang penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan; 7) Pengisian profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan, disamping masalah dana yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengumpulan data; 8) Belum maksimalnya fungsi dan peran LKD, BPD dalam mengawal proses pembangunan di masing-masing desa/kelurahan; 9) Tidak adanya metode baku yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelatihan; 10) Kurangnya pemberian kesempatan bagi aparat desa/kelurahan selaku alumni Kader KPM untuk mengaktualisasikan hasil pelatihan; 11) BUMDES belum bisa berfungsi dengan baik disebabkan karena SDM kepengurusan di tingkat desa yang belum maksimal dan terbatasnya kreativitas bagi pengurus;


Page 128

12) Terbatasnya teknologi Tepat Guna yang dapat diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat; 13) Keterbatasan instruktur dan SDM dalam bidang TTG. 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:

14) Mengadakan pembinaan secara tehnis tentang pengerjaan buku administrasi kepada Sekretaris TP PKK; 15) Mengadakan sosialisasi dengan melibatkan semua unsur masyarakat termasuk generasi muda untuk menunjukkan bahwa gerakan PKK adalah suatu gerakan yang memang perlu dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai keluarga yang berdaya dan sejahtera, melalui kegiatan yang memupuk semangat gotong royong dan kerjasama dalam interaksi sosial yang tinggi; 16) Dengan dipahaminya tujuan gerakan PKK diharapkan generasi muda bersedia dan mampu menjadi kader PP yang tangguh dan terampil; 17) Proses pendampingan dan fasilitasi yang di mulai pada level atau tingkat yang paling bawah yaitu tingkat dusun/lingkungan, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dengan sistem perencanaan dari bawah (Bottom-Up Planning) yang dilakukan oleh masyarakat dapat tercapai; 18) Desa dan kelurahan lebih berinovasi dan berkreativitas sehingga kearifan-kearifan lokal tersebut dapat muncul; 19) Melaksanakan pembinaan yang lebih intensif dan fokus terhadap pengisian bukubuku administrasi Desa/Kelurahan dan profil Desa/Kelurahan disamping peningkatan anggaran untuk mendukung terlaksananya semua kegiatan; 20) Berperan aktif LKD, BPD di dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan di Desa/Kelurahan; 21) Perlu adanya metode baku yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelatihan, sehingga proses pelatihan dapat lebih berkesinambungan; 22) Perlunya diberikan ruang bagi para alumni Kader KPM untuk lebih mengaktualisasikan diri dalam proses perencanaan partisipatif; 23) Sistem evaluasi dan pembinaan kepada Bumdes yang ada, agar target berfungsinya BUMDES sebanyak 60 % (24 Bumdes) pada tahun 2015 dapat tercapai; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 129

24) Melakukan identifikasi Teknologi Tepat Guna yang diperkenalkan ke masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di desa/kelurahan; 25) Akan diadakan proses percepatan dan peningkatan intensitas pelatihan agar capaian kinerja terpenuhi. B.23. Urusan Statistik Ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat dan tepat waktu terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran pengguna terhadap pentingnya data dan informasi statistik. Data statistik yang berkualitas merupakan rujukan dalam rangka perumusan kebijakan yang diawali dari proses penyusunan perencanaan pembangunan hingga pada proses pemantauan/monitoring, serta pada proses evaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. Pelaksanaan urusan Statistik di Kabupaten Barru masih diselenggarakan oleh instansi vertikal di daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru yang diatur berdasarkan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Badan ini merupakan perwakilan dari Badan Pusat Statistik Nasional dengan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja diatur dengan Keputusan Presiden RI. Sementara itu, SKPD yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kestatistikan antara lain Bappeda, Dinas Peternakan. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Kestatistikan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 498.989.800,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 351.041.500,00,- atau 70,35 persen. B.23.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai acuan dalam menyusun perencanaan di daerah dengan kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 130

Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah; Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB, Survey Harga Bangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Kajian dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kab. Barru terhadap Pemenuhan Dasar Masyarakat; Kajian Belanja Publik Kabupaten Barru. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 135.681.300 dengan realisasi Rp. 114.943.800 atau 84,72 persen. 2. Program peningkatan dan pengembangan statistik Program bertujuan untuk menyediakan data dalam penyusunan perencanaan dengan kegiatan Penyusunan Database Peternakan; Penyusunan Profil Kesehatan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 363.308.500 dengan realisasi Rp. 236.097.700 atau 64,99 persen. B.23.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Tersedianya data dan informasi kinerja pembangunan daerah;  Tersedianya data dan informasi sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan;  Persentase data yang terintegrasi secara akurat dan up to date pada tahun 2015 dari target 5,21 persen terealisasi 4,51 persen atau capaian kinerjanya mencapai 86,56 persen;  Diterbitkannya buku Daerah Dalam Angka, Kecamatan Dalam ANgka, Indeks Pembangunan Manusia, Survey Harga Bangunan, PDRB Kabupaten, PDRB Kecamatan, Indikator Ekonomi, Sosial dan Budaya. 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Kestatistikan antara lain:

 Belum lengkapnya data-data yang dipublikasikan;  Keterlambatan publikasi data-data;  Akurasi data masih relative kurang;  Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya manusia yang memahami pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa serta menginterprestasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna.


Page 131

2. Solusi/pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain:

 Memberikan masukan tentang data-data yang seharusnya dilengkapi dalam setiap publikasi;  Memberi masukan tentang waktu penerbitan dan publikasi data-data;  Pemberian informasi tentang data-data dari SKPD agar lebih akurat;  Pelatihan kepada aparatur. B.24. Urusan Kearsipan Kearsipan sebagai naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh pimpinan unit kerja dalam berbagai bentuk baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan tujuan untuk menyediakan data dan informasi cepat dan tepat bagi yang memerlukan. Mengingat arsip sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok bagi pimpinan, maka perlu dilakukan pengendalian, penyusunan pola klasifikasi dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan arsip. Pelaksanaan urusan Kearsipan di Kabupaten Barru masih diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan

Kearsipan

dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 417.400.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 390.384.928,- atau 93,53 persen. B.24.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase dokumen arsip yang tersimpan sesuai dengan jenis klasifikasi kearsipan dengan kegiatan Pengklasifikasian Data. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 81.851.650 dengan realisasi Rp. 76.545.900 atau 93,52 persen.


Page 132

2. Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan memelihara Dokumen/ arsip yang telah disampaiakan kepada Kantor perpustkaan, Arsip dan Dokumentasi melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.486.000 dengan realisasi Rp. 8.486.000 atau 100,00 persen. B.24.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2015 sebanyak 15 SKPD dari total 39 SKPD yang ada (38,46 persen);  Meningkatnya persentase dokumen arsip pemerintah daerah yang tersimpan rapih dan aman pada tahun 2015 dari target 8,00 persen trealisasi 2,07 persen atau capainnya 25,87 persen. Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mendapatkan penghargaan dari

Gubernur

berupa Juara 1 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lomba Kearsipan Daerah dan Juara Harapan 1 Tingkat Nasional Lomba Kearsipan Daerah dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Kearsipan:

 Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman SKPD tentang pengelolaan kearsipan;  Belum tertatanya arsip daerah sesuai dengan aturan yang ada;  Tidak tersedianya tenaga arsiparis;  Masih minimnya fasilitas pemeliharaan arsip;  Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Kearsipan. 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:

 Sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang fungsi dan peran arsip  Peningkatan sarana prasarana dan peningkatan Sumber Daya manusia dalam hal kearsipan;  Penambahan tenaga arsiparis. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 133

 Meningkatkan

pemahaman

pemangku

kepentingan

tentang

pentingnya

pemeliharaan arsip terutama arsip vital.  Meningkatkan sarana prasarana pemeliharaan arsip. Sebagai apresiasi atas pelaksanaan urusan Kearsipan pada tahun 2015 mendapat penghargaan berupa Juara Harapan I Tingkat Nasional Pengelolaan Kearsipan. B. 25. Urusan Komunikasi dan Informatika Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telah menjadikannya menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga informasi yang akurat, cepat, tepat dan terpercaya menjadi tuntutan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini, merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat dan pemerintah ini terbukti dengan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor antara lain e-Government dan e-Procurenment sehingga pemanfaatan teknologi yang efisien mempunyai peranan yang strategis dan penting. Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Bagian Humas dan Protokol serta Bagian Umum. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Komunikasi dan informatika dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar

Rp. 2.533.525.900 dengan realisasi sebesar Rp. 1.969.655.800,00 atau

77,74 persen. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan anggaran Rp. 740.286.500 dan realisasi Rp. 447.805.100 atau 60.49 persen; Bagian Umum dengan anggaran Rp. 62.426.500 dan realisasi Rp. 59.306.850 atau 95 persen; Bagian Humas dan Protokol dengan anggaran Rp. 1.730.812.900 dan

realisasi Rp.

1.462.543.850 atau 84,50 persen.


Page 134

B.26.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Desa/Kelurahan yang terlayani

komunikasi

dan

informasi

dengan

kegiatan

Pembinaan

Dan

Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi; Pengembangan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi; Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi; Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan; Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 946.802.300 dengan realisasi Rp. 651.139.500 atau 68.77 persen. 2. Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi Dan Hubungan Antar Lembaga Program ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan media massa dalam penyebaran informasi dengan kegiatan Pengembangan operasional kehumasan daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 378.784.100 dengan realisasi Rp. 348.223.216 atau 91,93 persen. 3. Program kerjasama informasi dengan Media Massa Program ini bertujuan

untuk penyebarluasan informasi kepada

masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepemerintahan dengan kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.207.939.500 dengan realisasi Rp. 970.293.084 atau 80,33 persen. A.25.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Jumlah jenis informasi pembangunan yang dipublikasi melalui media massa dari pada tahun 2015 target 130 jenis terealisasi 287 jenis atau capaiannya 220,77 persen;


Page 135

 Tersebarnya informasi pembangunan dan terjalinnya hubungan kemitraan dengan media massa;  Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang terlayani telekomunikasi pada tahun 2015 dari target 5,25 persen terealisasi 8,45 persen atau capaiannya 160,95 persen;  Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Safari Ramadhan oleh Tim Bakohumas. 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan

Informatika antara lain:  Minimnya informasi yang diterima dari SKPD untuk dipublikasikan di Website Kabupaten Barru;  Kualitas informasi masih sangat rendah untuk dipublikasikan;  Belum tersedianya database sebagai dasar untuk melaksanakan program;  Kualitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan belum memadai;  Koordinasi antar instansi belum optimal. 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan:

 Mendorong SKPD untuk menyampaikan data/informasi yang akan dipublikasikan;  Pelatihan kepada aparatur yang menangani data/informasi pada tingkat SKPD.  Penyusunan data base;  Pelatihan kepada aparatur yang menangani kegiatan/program;  Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait. C. Urusan Pilihan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan urusan pilihan yaitu urusan yang secara nyata ada dan sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Adapun penyelenggaraannya disesuaikan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : 1)

Pertanian;


Page 136

2)

Kehutanan;

3)

Energi dan sumber daya mineral

4)

Pariwisata;

5)

Kelautan dan Perikanan

6)

Perdagangan;

7)

Industri;

C.1. Urusan Pertanian Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian, hal tersebut dapat diukur dari kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, pengentasan kemiskinan, mempertahankan ketahanan pangan. Selain itu sektor pertanian juga mempunyai peran sebagai penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor industri pengolahan hasil pertanian. Pembangunan pertanian dalam jangka panjang juga akan menghadapi tantangan antara lain: bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dan keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian. Selain itu pembangunan sub sektor peternakan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan pertanian. Peran strategis yang subsektor peternakan dalam rangka penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani, disamping itu juga mempunyai peran dalam meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Pelaksanaan Urusan Pertanian di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan; Dinas Peternakan, Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan dan DPKD. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Pertanian pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 27.680.636.258,- dengan realisasi sebesar Rp 21.494.936.734,- atau 77,65 persen, masing-masing untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan dari target anggaran sebesar Rp. 22.813.679.333,- terealisasi sebesar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 137

Rp.17.344.940.432,- atau sebesar 76,03 persen, Dinas Peternakan dari target anggaran Rp. 2.822.076.100,- terealisasi sebesar Rp. 2.730.892.219,- atau 96,77 persen dan Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari target anggaran sebesar Rp. 1.283.584.525,- terealisasi sebesar Rp. 971.669.583,atau 75,70 persen; Dinas Kehutanan dari target anggaran Rp. 69.620.000 dengan realisasi Rp. 69.620.000 atau 100 persen; DPKD dari target anggaran sebesar Rp. 761.296.300,- terealisasi sebesar Rp. 447.434.500,- atau 58,77 persen. C.1.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Jumlah petani dan lembaga yang difasilitasi

teknik

perlindungan

tanaman

dengan

kegiatan

Pengembangan

Perbenihan/perbibitan; Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian; dan Peningkatan PerlindunganTanaman, Perluasan Areal Tanaman Pangan Dan Hortikultura; Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK); Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif; Peningkatan Kewaspadaan pangan dan gizi; Pemantapan struktur Ekonomi Pangan dan agribisnis. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 20.842.856.389 dengan realisasi Rp. 15.922.281.441 atau 76,39 persen. 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah bibit unggul

yang

tersedia dengan kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak; Pengembangan Kawasan Agropolitan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 325.605.000 dengan realisasi Rp. 244.935.000 atau 75,22 persen.


Page 138

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang difasilitasi dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian dan Perkebunan dan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 196.655.000 dengan realisasi Rp. 192.975.000 atau 98,13 persen. 4. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk menurunkan kasus penyakit ternak dengan kegiatan Pendataan Masalah Peternakan;

Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Menular Ternak; Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 652.264.100 dengan realisasi Rp. 647.167.700 atau 99,22 persen. 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak; Pembibitan dan Perawatan Ternak, Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak, Pengembangan Agribisnis Pertenakan, Pengelolaan Lahan dan Air. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 900.932.000 dengan realisasi Rp. 897.897.000 atau 99,66 persen. 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan prosentase permintaan peternakan

masyarakat

dengan

kegiatan

Pembangunan

Pusat-pusat

Etalase/eksebisi/promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 697.020.000 dengan realisasi Rp. 635.835.000 atau 91,22 persen.


Page 139

7. Program Pembinaan dan Produksi Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelembagaan peternak unggas yang bermitra dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Depo Obat Hewan, Bahan Asal Ternak dan Hasil Olahannya; Pemberdayaan Kelembagaan Peternak. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 327.213.800 dengan realisasi Rp. 312.631.300 atau 95,54 persen. 8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelompok tani yang mampu menerapkan pola agribisnis dengan kegiatan Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis; Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani; Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K); Penguatan Masyarakat Rawan Pangan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 337.831.375 dengan realisasi Rp. 192.638.875 atau 57,02 persen. 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penyuluh yang memiliki kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani-nelayan dengan

kegiatan

Pertanian/perkebunan;

Peningkatan Penyuluhan

Kapasitas dan

Tenaga

Penyuluh

Pendampingan

Bagi

Pertanian/perkebunan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 771.125.900 dengan realisasi Rp. 636.154.882 atau 82,50 persen. 10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pasar yang berfungsi secara layak dan memadai melalui kegiatan Pemeliharan Rutin/berkala Sarana Dan

Prasarana

Pasar

Kecamatan/pedesaan

Produksi

Hasil

Pertanian/perkebunan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 761.296.300 dengan realisasi Rp. 447.434.500 atau 58,77 persen. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 140

C.1.2 Capaian kinerja sebagai program dan kegiatan antara lain: 1. Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan pada tahun 2015 dari target 32.5 persen terealisasi 52.5 persen atau capaiannya 161.54 persen; 2. Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin kualitasnya pada tahun 2015 dari target 18,00 persen terealisasi 14,30 persen atau capaiannya 79,44 persen; 3. Prosentase kelompok usaha tani yang mandiri dalam pengelolaan agribisnis pada tahun 2015 dari target 5 persen terealisasi 5 persen atau capaiannya 100,00 persen; 4. Terbangunnya embung sebanyak 16 unit pada tahun 2015; 5. Jalan tani yang dibangun mencapai 3.033 meter pada tahun 2015; 6. Jumlah traktor yang dibagikan sebanyak 18 unit pada tahun 2015; 7. Pompa air yang dibagikan sebanyak 28 unit pada tahun 2015; 8. Tersedianya benih sebar bermutu dan bersertifikat sebanyak 33.825 kg pada tahun 2015. 9. Tersedianya bibit unggul komoditi perkebunan sebanyak 32.000 pohon (cengkeh 3.000 pohon; Pala 1.000 pohon; kopi 1.000 pohon; tembakau 24.000 pohon; rambutan 1.000 pohon; durian 1.000 pohon; manga 1.000 pohon); 10. Jumlah desa/kel. yang mendapat fasilitasi program pengembangan komoditi unggulan sebanyak 18 desa/kelurahan. 11. Bertambahnya jumlah industri pengolahan hasil peternakan pada tahun 2015 sebanyak 1 unit ( fasilitasi pakan ternak unggas kepada kelompok Sinar Pagi, Kel. Lalolang Kecamatan Tanete Rilau). 12. Meningkatnya usaha tani ternak terpadu pada tahun 2015 dari target 14 unit terealisasi 12 unit atau capaiannya 85,71 persen. 13. Meningkatnya populasi ternak pada tahun 2015 untuk tenak sapi dari target 63.904 ekor terealisasi 68.805 ekor atau capaiannya 107,67 persen; ungags dari target 445.588 ekor terealisasi 529.521 ekor atau capaiannya 118,84 persen.


Page 141

Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan Juara III Nasional Penghargaan Kelompok Budidaya Sapi Potong Berbasis Pemberdayaan oleh Dirjen Kesehatan Hewan. 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Pertanian antara lain:

1. Lemahnya jaringan kemitraan dan kelembagaan yang dimiliki petani; 2. Belum memadainya ketersediaan database tentang produksi, produktivitas, komoditas unggulan; 3. Terbatasnya jumlah areal persawahan yang dialiri jaringan irigasi; 4. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat petani untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi usaha tani; 5. Belum optimalnya penggunaan lahan; 6. Belum berkembangnya sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri; 7. Terbatasnya penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama pada kegiatan budidaya; 8. Masih lemahnya kelembagaan petani; 9. Tingkat kerusakan pasca panen masih cukup besar; 10. Belum berkembangnya sentra industri dan kawasan strategis sesuai dengan potensi wilayah yang telah ditetapkan; 11. Jumlah tenaga inseminator belum mampu memenuhi untuk seluruh wilayah kabupaten; 12. Masih kurangnya sosialisasi kegiatan IB; 13. Sebagian

besar

masyarakat

belum

mengetahui

mekanisme

pelaksanaan/pelaporan IB, terutama tanda-tanda birahi dan ciri-ciri reproduksi lainnya; 14. Kualitas semen tidak semuanya baik; 15. Sistem pemeliharaan ternak sapi yang bersifat ekstensif sehingga deteksi birahi sulit dilakukan; 16. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak belum optimal; 17. Masih kurangnya pejantan unggul; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 142

18. Masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM peternakan; 19. Masih kurangnya kemampuan penyuluh baik dalam bidang materi maupun metode penyuluhan; 20. Belum efisiennya manajemen penyuluhan; 21. Kurangnya penggunaan metode penyuluhan yang efektif dan efisien; 22. Belum optimalnya partisipasi petani, sebagai pelaku utama usahatani; 23. Masih lemahnya manajemen organisasi petani. 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:

1. Peningkatan jaringan kemitraan dan kelembagaan yang di miliki petani; 2. Penyediaan database produksi, produktivitas, komoditas unggulan; 3. Peningkatan jumlah areal persawahan yang dialiri melalui penggunaan pompa; 4. Pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri; 5. Introduksi teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama pada kegiatan budidaya; 6. Penguatan kelembagaan petani melalui revitalisasi kelembagaan; 7. Pengembangan sentra industri dan kawasan strategis sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 8. Meningkatkan sosialisasi sistem kelembagaan kelompok; 9. Optimalisasi kawin alam/IB; 10. Meningkatkan pengawasan lalulintas ternak; 11. Penyuluhan pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak; 12. Meningkatkan kemampuan petugas IB; 13. Pelatihan kepada petani berkaitan dengan inseminasi buatan; 14. Pengadaan pejantan unggul; 15. Vaksinasi brucellosis; 16. Pengadaan/pelatihan tenaga teknis kesehatan hewan; 17. Peningkatan kemampuan penyuluh baik dalam bidang materi maupun metode penyuluhan; 18. Penyuluhan secara terintegrasi; 19. Penataan struktur dan kelembagaan penyuluhan di tingkat lapang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 143

C.2. Urusan Kehutanan Sumber daya hutan memiliki nilai strategis yang diperlukan bagi proses pembangunan, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatannya supaya benar dan bijak sehingga fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat dapat berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya. Pelaksanaan urusan Kehutanan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Kehutanan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 2.448.861.800,00,- dengan realisasi sebesar Rp 2.240.948.842,00,- atau 91,51 persen. C.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase sumber daya hutan yang teridentifikasi dan dapat

dimanfaatkan potensinya dengan kegiatan

Pengembangan Hasil Hutan Non-kayu, Pemantapan Kawasan Hutan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 191.004.600 dengan realisasi Rp. 45.600.000 atau 23,87 persen. 2. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase kawasan hutan yang direhabilitasi dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi Dan Penghijauan Hutan; Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.920.915.000 dengan realisasi Rp. 1.905.397.300 atau 99,19 persen.


Page 144

C.2.2. Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Persentase masyarakat miskin disekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif pada tahun 2015 dari target 9,4 persen (10 orang/10Ha) terealisasi target 9,4 persen (10 orang/10Ha) atau capaiannya 100 persen;  Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya pada tahun 2015 dari target 155 Ha terealisasi 155 Ha atau capaiannya 100 persen;  Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi pada tahun 2015 dari target 140 Ha terealisasi 140 Ha atau capaiannya 100 persen;  Jumlah pal batas hutan yang direkonstruksi pada tahun 2015 dari target 270 km terealisasi 270 km atau capaiannya 100 persen;  Kasus illegal logging dari target 0 kasus terealisasi 0 kasus . 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Kehutanan antara lain:

 Sebagian masyarakat belum memahami arti penting keberadaan hutan;  Kurangnya pemahaman tentang sanksi yang akan diterima jika melakukan perambahan hutan;  Masih adanya klaim status kepemilikan lahan masyarakat dalam kawasan dan luar kawasan hutan;  Usulan perubahan status kepemilikan lahan (enclave) belum disetujui Kementerian Kehutanan;  Koordinasi dan sinkronisasi tata ruang belum berjalan secara optimal;  Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan;  Belum optimalnya kelembagaan pengelolaan hutan pada tingkat lapangan dalam kesatuan pengelolaan hutan;  Jumlah personil tidak berimbang dengan jumlah hutan yang harus diawasi. 2. Solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:

 Sosialisasi tentang arti pentingnya hutan dalam kehidupan;  Sosialisasi perturan perundang-undangan terkait perambahan hutan dan kegiatan illegal lainnya di dalam kawasan hutan;


Page 145

 Mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan;  Peningkatan koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait;  Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan;  Peningkatan frekuensi pengawasan melalui intensifikasi pengawasan;  Optimalisasi kelembagaan pengelolaan hutan;  Sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan konversi lahan hutan;  Penambahan jumlah personil. C .3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangunan di bidang energi dan sumber daya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Sumberdaya

Mineral

pada

tahun

anggaran

2015

Energi dan

adalah

sebesar

Rp 5.793.830.655,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.553.182.940,00,- atau 95,85 persen. C.3.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan volume produksi pertambangan dengan kegiatan Koordinasi Dan Pendataan Tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 93.059.000 dengan realisasi Rp. 82.064.000 atau 88,18 persen. 2. Program Pembinaan dan Pengadaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha pertambangan yang melaksanakan eksplorasi sesuai standar dengan kegiatan Penelitian dan pengembangan bahan galian aneka tambang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 146

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 128.640.000 dengan realisasi Rp. 128.640.000 atau 100,00 persen. 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bawah Tanah Program ini bertujuan untuk meningkatkan informasi sumberdaya air bawah tanah yang akurat dan terukur dengan kegiatan Penelitian dan pengembangan air bawah tanah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 231.445.500 dengan realisasi Rp. 225.835.500 atau 97,58 persen. 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah KK yang mendapatkan fasilitasi tenaga listrik dengan kegiatan

Penelitian dan Pengembangan Potensi

Kelistrikan; Pemasangan Listrik Desa / Genset. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.582.893.505 dengan realisasi Rp. 4.403.413.350 atau 96,08 persen. 5. Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi serta Teknologi Baru Program ini bertujuan untuk meningkatkan

ketersediaan informasi

sumberdaya pertambangan dan energi dalam Sistem Informasi geografis (SIG) melalui kegiatan Pengadaan Sarana Laboratorium Pertambangan dan Energi. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi Rp. 49.885.000 atau 99,77 persen. C.3.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Pengembangan ketenagalistrikan pada tahun 2015 dari target 1 wilayah terealisasi 1 wilayah;  Pembangunan jaringan penerangan umum PLTS sebanyak 306 unit, penerangan jalan dari PLTS 45 unit dan biogas 67 unit;  Ketersediaan data dasar potensi Air Bawah Tanah dari target 1 wilayah terealisasi 100 persen di wilayah Kelurahan Lompo Riaja

Kecamatan Tanete Riaja).

Sementara untuk pengembangan Air Bawah Tanah pada Tahun 2015 adalah 1 titik (Kelurahan Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi) dari 1 titik yang ditargetkan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 147

 Penambang yang memiliki surat izin pertambangan yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 61 termasuk Izin Pertambangan dari target 60 izin, dengan rincian sebagai berikut : 1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang berlaku sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 18 izin. 2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang berlaku sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 8 izin. 3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yang berlaku sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 25 izin.  Persentase ketersediaan data dasar dan data pengembangan potensi bahan galian aneka tambang pada Tahun 2015 sebanyak 2 jenis bahan galian penelitian (Trast di Kecamatan Malluseasi dan Galena di Kelurahan Coppo);  Penambangan liar yang ditertibkan seluas 10 Ha dibandingkan dengan total penambangan liar seluas 15 Ha atau 67 persen. 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Pertambangan dan Energi antara lain:

 Belum optimalnya pengelolaan usaha pertambangan dalam upaya peningkatan nilai tambah/produksi bahan galian;  Belum optimalnya pengolahan dan pemurnian produksi bahan baku menjadi bahan jadi;  Masih minimnya pengetahuan penambang akan aturan dan teknik penambangan yang benar;  Masih banyaknya penambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan;  Masih kurangnya data potensi rawan bahaya geologi. 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:

 Pembinaan dan Pengawasan;  Melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan sesuai peraturan yang berlaku;  Sosialisasi tentang aturan dan teknik penambangan yang benar;  Pendataan potensi Sumberdaya mineral, energi dan air tanah;  Pengadaan data potensi rawan bahaya geologi.


Page 148

C.4. Urusan Pariwisata Pariwisata memiliki peran yang penting dan memiliki dampak besar terhadap pendapatan daerah, maka potensi pariwisata yang dimiliki harus ditingkatkan agar mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Dengan keindahan alam yang ada di Kabupaten Barru menjadi asset wisata potensial yang dapat digali dan dikembangkan. Pelaksanaan urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan

Pariwisata pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar

Rp 655.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 633.202.600,00 - atau 96,53 persen. B.4.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah potensi wisata budaya yang dipromosikan dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 593.000.000 dengan realisasi Rp. 576.727.600 atau 97,26 persen. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan destinasi pariwisata yang memiliki keunggulan daya saing Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 62.975.000 dengan realisasi Rp. 56.475.000 atau 89,68 persen. B.4.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan pada tahun 2015 dari target 1 destinasi terealisasi 1 destinasi atau capaiannya 100 persen;  Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten pada tahun 2015 dari target 28.000 orang terealisasi 24.900 orang atau 88,93 persen. 3. Permasalahan yang dihadapi Urusan Pariwisata antara lain:

 Masih kurangnya destinasi yang bisa dikembangkan karena minimnya fasilitas pendukung dan aksesibilitas terhadap objek-objek wisata potensial;


Page 149

 Kurangnya promosi ke lokasi wisata yang siap dikunjungi karena belum representatifnya objek-objek wisata dan belum optimalnya pengelolaan dan promosi wisata;  Lemahnya koordinasi, singkronisasi dan integrasi antara stakholder pengelola kepariwisataan;  Masyarakat sekitar obyek wisata masih belum berperan secara optimal dalam ikut serta dalam pengembangan obyek wisata;  Kompetensi sumber daya manusia belum memadai dalam bidang kepariwisataan. 4. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:

 Penyediaan sarana pendukung objek wisata secara bertahap;  Promosi lokasi wisata yang siap dikunjungi melalui media cetak mapun elektronik;  Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam pengembangan wisata;  Peningkatan kompetensi melalui pembinaan, kursus, workshop, seminar dan pelatihan di bidang pariwisata;  Peningkatan peran masyarakat melalui Kelompok Penggerak Pariwisata;  Kerjasama dengan pihak ketiga/ investor untuk menanamkan modalnya dibidang kepariwisataan B.5. Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru memiliki panjang pantai 78 km dengan 5 kecamatan yang memiliki wilayah pantai dan potensi perikanan budidaya yan besar. Wilayah laut merupakan potensi perikanan tangkap yang cukup besar untuk dimanfaatkan, dimana pengelolaannya

lebih

ke

arah

optimalisasi

penggunaan

sarana

dan prasarana tangkap. Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Barru diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Kelautan dan Perikanan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan, baik kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 7.460.521.500,00,- dengan realisasi sebesar Rp 6.593.632.730,00,- atau 88,38 persen.


Page 150

B.5.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang mendapat fasilitas penguatan modal dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 43.914.500 dengan realisasi Rp. 41.863.000 atau 95,33 persen. 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi udang, ikan Bandeng, Rumput laut dan ikan air tawar dengan kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan; Rehabilitasi saluran irigasi tambak. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.680.500 dengan realisasi Rp. 1.000.256.500 atau 99,96 persen. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelompok masyarakat pengawas yang aktif dengan kegiatan Pembinaan / Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 746.401.500 dengan realisasi Rp. 735.035.500 atau 98,48 persen. 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan meningkatnya produksi hasil tangkapan ikan nelayan dengan kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap; Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan; Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan dan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistim Informasi Dan Statistik Perikanan Tangkap. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.036.805.400 dengan realisasi Rp. 3.536.397.000 atau 87,60 persen.


Page 151

5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan, petani dan pengolah ikan dengan kegiatan Pembinaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 215.696.600 dengan realisasi Rp. 182.332.600 atau 84,53 persen. 6. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil olahan ikan dengan kegiatan Pengadaan Alat dan Sarana Pengolahan / Pemasaran Ikan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 661.802.000 dengan realisasi Rp. 661.109.000 atau 99,90 persen. 7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Program ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat terhadap hasil kajian yang dilakukan dengan kegiatan Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 303.405.000 dengan realisasi Rp. 40.010.000 atau 13,19 persen. B.5.2. Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain: 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dari 18.039 ton pada tahun 2014 menjadi 18.244 ton pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 1,14 persen; 2. Produksi perikanan budidaya dari 5.052 ton pada tahun 2014 menjadi 5033.1 ton pada tahun 2015; 3. Jumlah masyarakat miskin yang mendapat fasilitasi pada tahun 2015 dari target 33 KK terelaisasi 27 KK atau capaiannya 81,82 persen; 4. Meningkatnya produksi udang vannamei dari 2.541 ton pada tahun 2014 menjadi 3.389 ton pada tahun 2015 atau 33,37 persen; Cakalang dari 2034,3 ton pada tahun 2014 menjadi 2043,6 ton pada tahun 2015 atau 0,5 persen; ikan Lele dari 30 ton pada tahun 2014 menjadi 212 ton pada tahun 2015 atau 606,7 persen; ikan Nila dari 15 ton pada tahun 2014 menjadi 35 ton pada tahun 2015 atau 133,3 persen; ikan teri dari 1948,4 ton pada tahun 2014 menjadi 1956,7 ton pada tahun


Page 152

2015 atau 0,4 persen; Kakap Merah dari 181,4 ton pada tahun 2014 menjadi 303,7 ton pada tahun 2015 atau 67,42 persen. Sebagai apresiasi terhadap pencapaian indikator sasaran pada tahun 2014 antara lain berupa Juara III Nasional Kelompok Budidaya Ikan Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Semakin menjauhnya posisi fishing ground; 2. Kualitas sumberdaya manusia masih terbatas terutama dalam hal pengetahuan teknis fungsional; 3. Belum optimalnya koordinasi antar sektor terkait; 4. Kesadaran hukum masyarakat kelautan dan perikanan usaha masih rendah; 5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; 6. Degradasi / pengrusakan lingkungan; 7. Pembinaan kelompok dan kelembagaannya masih belum optimal; 8. Tingkat produktivitas masih rendah; 9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal; 2. Solusi/strategi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:

1. Penyediaan sarana penangkapan berupa perahu bermotor dengan kapasitas lebih besar yang memiliki jangkauan penangkapan lebih jauh; 2. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan; 3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor; 4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi; 5. Peningkatan pengawasan / patroli melalui pembentukan Posmaswas; 6. Meningkatkan intensitas pembinaan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan termasuk yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran; 7. Peningkatan produksi melalui introduksi teknologi baru.


Page 153

C. 6. Urusan Perdagangan Pembangunan sektor perdagangan sebagai salah satu penggerak dari pertumbuhan perekonomian akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan, mengingat perannya yang penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian. Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindag. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Perdagangan dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 12.066.980.390,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.987.387.790 - atau 66,19 persen. C.6.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan persentase keamanan barang yang diperdagangkan dengan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahanpermasalahan Pengaduan Konsumen; Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa; Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 78.137.700 dengan realisasi Rp. 52.387.700 atau 67,05 persen. 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini bertujuan untuk menjamin kelancaran distribusi barang/produk dengan kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk; Pendataan, Sosialisasi dan Pelatihan Komoditi Ekspor. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 11.988.842.690 dengan realisasi Rp. 7.935.000.090 atau 66,19 persen. C.6.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain: 

Ekspor bersih perdagangan meningkat dari Rp. 95.737.000 pada tahun 2014 menjadi Rp. 95.767.000 pada tahun 2015;



Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak pada tahun 2015 dari target 4 desa terealisasi 1 desa. Meningkatnya jumlah pasar desa dengan kondisi yang layak memacu berkembangnya aktifitas perekonomian dalam wilayah tersebut;


Page 154



Tersedianya data informasi harga kebutuhan pokok setiap minggu. Ketersediaan data tersebut akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan;



Jumlah pengaduan konsumen yang difasilitasi dari target 14 pengaduan terealisasi 14 pengaduan atau capaiannya 100 persen.

Sebagai apresiasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindag mendapat penghargaan berupa Daerah Tertib Ukur Tahun 2015 dari Kementerian Perdagangan. 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Perdagangan antara lain:

 Belum mantapnya jaringan pemasaran terhadap komoditi yang dihasilkan;  Masih belum efektifnya pengawasan barang yang beredar dan jasa tertib ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;  Masih ada pelaku usaha/ pedagang pemilik alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya yang tidak menera ulangkan alat ukur timbangannya;  Terbatasnya jumlah pengusaha yang melakukan perdagangan antar pulau maupun ekspor. 2. Solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:

 Pengembangan jaringan pemasaran;  Kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan barang dan jasa serta pengawasan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.  Pembinaan terhadap pengusaha melalui pelatihan tentang tata cara perdagangan antar pulau maupun ekspor. C.7. Urusan Industri Peran industri khususnya industri industri kecil sangat besar dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas, karena memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai situasi perubahan ekonomi yang sulit. Oleh karena itu pengembangan sektor industri tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten. Pengembangan industri rumah tangga, kecil

dan menengah bertujuan

memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah. karena sektor industri memiliki beberapa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015

Page 155

keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor industri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah pada berbagai komoditas yang dihasilkan. Pelaksanaan urusan Industri diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindag. Anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung urusan Industri pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 461.953.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 371.997.700,- atau 80,53 persen. C.7.1 Program dan Kegiatan Prioritas 1. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas industri kecil dan menengah dengan kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap pemanfaatan Sumber Daya; Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri;

Survey, Pendataan, Sosialisasi dan

Penyuluhan; dan Pelatihan Teknologi Produksi, Kewirausahaan, GKM dan AMT. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 461.953.700 dengan realisasi Rp. 371.997.700 atau 80,53 persen. C.7.2 Capaian kinerja program dan kegiatan antara lain:  Berkembangnya jumlah industri rumah tangga, kecil dan menengah pada tahun 2015 dari target 60 unit terealisasi 100 unit atau capainnya 166 persen;  Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2015 dari target 60 orang terealisasi 60 orang atau capaiannya 100 persen. 1. Permasalahan yang dihadapi Urusan Industri antara lain:

 Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas produksi industri rumah tangga;  Akses pasar yang terbatas;  Terbatasnya pembiayaan untuk modal kerja bagi para pelaku Iindustri kecil;  Kualitas produk yang tidak sesuai standar dan mutu;  Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja IKM;  Masih kurangnya promosi produk IKM;  Akses dan informasi sumber teknologi masih kurang dan tidak merata;  Belum tersedianya roadmap pengembangan industry;


Page 156

 Peranan instansi pemerintahan, non pemerintahan dan perguruan tinggi dalam mengidentifikasi, menemukan, menyebarluaskan dan melakukan pembinaan teknis tentang teknologi baru atau teknologi tepat guna bagi industri kecil masih kurang intensif;  Keterbatasan jumlah aparat yang memiliki kompetensi dalam pengembangan industry; 2. Solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, antara lain:

 Fasilitasi/pembinaan

bagi

industry

rumahtangga

berkaitan

dengan

kualifikasi/standar produk;  Memfasilitasi pemasaran produk IKM;  Memfasilitasi akses permodalan bagi IKM;  Pelatihan SDM IKM berkaitan dengan standar dan mutu produk;  Mempromosikan produk-produk IKM melalui pameran;  Penyusunan database dan profil industri secara lengkap;  Penyusunan dokumen pengembangan industri khususnya untuk industri rumah tangga dan kecil;  Mengintensifkan pembinaan khususnya dalam mengidentifikasi, menemukan, menyebarluaskan dan melakukan pembinaan teknis tentang teknologi baru atau teknologi tepat guna.


Page 157

URUSAN DESENTRALISASI

Recommend Documents