Bab III Urusan Desentralisasi 3. LINGKUNGAN HIDUP

105

Bab III Urusan Desentralisasi

3. LINGKUNGAN HIDUP Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat luas sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Disamping menimbulkan dampak positif tetapi juga berbagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Untuk menghindari malapetaka yang siap mengancam eksistensi kehidupan manusia dengan terjadinya kerusakan lingkungan, maka tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat harus mampu menjaga dan melestarikan lingkungan alamnya dari dampak negatif aktifitas kehidupan tersebut. Undang–Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dikuatkan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki peran yang sangat strategis di dalam melakukan regulasi dibidang lingkungan hidup. Undang–Undang itu menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Disamping itu juga telah ditetapkan bahwa pemerintah berkewajiban

untuk

mewujudkan,

menumbuhkan,

mengembangkan

dan

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3.1. Program dan Kegiatan Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana Nomor : 620/972/LHKP tanggal 22 Oktober 2010 tentang Rencana Strategis Kantor LHKP dengan sasaran meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Jembrana telah diselenggarakan berbagai Program dan Kegiatan Tahun 2011 antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari kegiatan: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor c.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

106


d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

g.

Penyediaan Makanan dan Minuman

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah i.

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, yang terdiri dari Kegiatan : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, terdiri dari Kegiatan : a. Pemantauan Kualitas Lingkungan b. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup c.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan hidup

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi. 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang terdiri dari Kegiatan : a. Penataan RTH b. Pemeliharaan RTH 3.2.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk penyelengaraan urusan

Lingkungan Hidup di Kabupaten Jembrana dapat dilihat dari penanganan sampah yang

mengalami

peningkatan

setiap

tahun

rata-rata

2,08%,

pengawasan

pelaksanaan Amdal yang mencapai 100% yaitu 4 perusahaan yang wajib Amdal seluruhnya telah terpenuhi, serta penegakan hukum kasus-kasus lingkungan yang sudah mencapai 100 %. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011


3.3.

107

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Perangkat daerah penyelenggara urusan Lingkungan Hidup adalah Kantor

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana. 3.4.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 3.43 Kebutuhan Tenaga di KLHKP Kabupaten Jembrana Kebutuhan Tenaga / SDM No. Instansi Formasi Terisi Belum Terisi 1 Kepala Kantor / Tata Usaha 11 6 5 2. Lingkungan Hidup 6 4 2 Laboratorium Lingkungan 8 1 *) 8 3. Kebersihan 7 5 2 Angkut Sampah / Tukang Sapu 126 115 **) 11 4. Pertamanan 28 15 13 K L H K P. Kabupaten Jembrana 193 152 41 *) Terjadi Rangkap Tugas di Staf Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan **) Termasuk Tenaga Out Sourching sebanyak 24 orang.

Jumlah Karyawan/karyawati yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan adalah sebanyak 152 orang yang terdiri dari : 73 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 8 orang, SMA sebanyak 33 orang, SMP sebanyak 11 orang dan SD sebanyak 23 orang, CPNS sebanyak 3 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang dan SMK sebanyak 2 orang serta tenaga Harian Sebanyak 52 orang., dan Tenaga Kontrak / Out Sourching sebanyak 24 orang. Pangkat dan Golongan masing-masing terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 11 orang, Golongan II sebanyak 31 orang dan Golongan I sebanyak 33 orang. Sedangkan jumlah Pejabat Struktural sebanyak 5 orang yang terdiri dari pejabat eselon III (Kepala Kantor) sebanyak 1 orang dan eselon IV terdiri dari (Kasubag TU) sebanyak 1 orang dan (Kepala Seksi) sebanyak 3 orang, sedangkan Pejabat Fungsional tidak ada.


108


3.5.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi dan Realisasi Anggaran penyelenggaraan Urusan Pekerjaan pada

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : Tabel 3.44 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011 No 1

ProgramKegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Fisik

Keu

951,804,000

841,413,555

95,62

87.69

3,600,000

3,600,000

100.00

100.00

8,000,000

6,139,000

100.00

76.74

36,882,000

32,657,530

100.00

88.55

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

52,342,000

36,231,025

69.22

69.22

7,500,000

6,856,000

91.41

91.41

56,880,000

53,685,000

100.00

94.38

703,800,000

627,720,000

100.00

89.19

55,200,000

50,325,000

100.00

91.17

100.00

87.68

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3

Realisasi Dana

- Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan makanan dan Minuman

2

Anggaran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari kegiatan - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang teridir dari kegiatan :

27,600,000

24,200,000

1,116,471,000 1,116,471,000

989,322,980 989,322,980

100.00 100.00

88.61 88.61

277,900,000

265,389,000

100.00

95,50

205,900,000

196,489,000

100.00

95.43

72,000,000

68,900,000

100.00

95.69

1,207,533,460

1,130,336,000

100.00

94,83

- Pemantauan Kualitas Lingkungan

873,950,000

808,300,000

100.00

92.49

- Peningkatan Peran Serta Masyarkat dalam

107,000,000

101,120,000

100.00

94.50

226,583,460

220,916,000

100.00

97,50

98,500,000

93,910,000

100.00

95,35

98,500,000

93,910,000

100.00

95,35

578,960,750

514,575,500

100.00

96,01

- Penataan RTH

250,000,000

246,200,000

100.00

98.48

- Pemeliharaan RTH

328,960,750

268,376,500

81.58

81.58

4,231,169,210

3,834,947,035

99,27

90,64

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan 4

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan yang terdiri dari kegiatan :

Pengendalian Lingkungan Hidup - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 5

Program Peningkatan Pengendalian Polusi yang terdiri kegiatan : - Pembuangan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan pousi

6

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari kegiatan :

Jumlah:



109

Hasil pencapaian kinerja dari masing-masing Program/Kegiatan pada Kantor LHKP adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan semua kegiatannya adalah diperuntukkan untuk menunjang semua program dan kegiatan pada Kantor LHKP Kabupaten Jembrana.

Adapun pencapaian keuangan dapat terealisasikan

87,69% dengan pencapaian kinerja fisik mencapai 95,62%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatannya diperuntukkan untuk menunjang kegiatan operasional lapangan, pembelian suku cadang dan servis kendaraan dinas, operasional kendaraan dinas baik untuk pengangkutan sampah, monitoring/supervisi, rapat-rapat dinas dan konsultasi serta koordinasi. Adapun pencapaian keuangan dapat terealisasikan 100,00 % dengan pencapaian kinerja fisik mencapai 100,00 %. 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatannya diperuntukkan untuk pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pembelian suku cadang peralatan kerja lapangan, pembelian gerobak sampah dan tong sampah, pembuatan sumur pantau dan pembelian pakaian kerja lapangan.

Adapun pencapaian keuangan dapat terealisasikan 95,50,00 %

dengan pencapaian kinerja fisik mencapai 100,00 %. Dalam Kinerja Pengembangan Pengelolaan Persampahan, perubahan jumlah penduduk dan kecendrungan pola hidup yang konsumtif memberikan dampak terhadap produksi sampah baik volume, jenis maupun karakteristik sampah. Untuk itu perlu pengelolaan sampah secara komperhensif, terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat. Berbagai produk hukum dalam rangka melindungi dan menjaga lingkungan serta penanganan kebersihan/persampahan telah dibentuk antara lain : a. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

110


b. Peraturan Bupati Jembrana No 38 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jembrana c. Instruksi Bupati Jembrana No 9 Tahun 2007 tentang Pemasyarakatan Budaya Bersih, Lestari dan Indah d. Peraturan

Bupati

Jembrana

Penyewaan/Penggunaan

Truk

No

Tangki

07

Tahun

Sedot

Tinja

2008 Milik

tentang Pemerintah

Kabupaten Jembrana e. Dalam rangka pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menetapkan

Perda

No

8

tahun

1999

tentang

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan. Retribusi sampah dalam Tahun 2011 telah terpungut sebesar Rp. 156.390.700,Pengelolaan sampah di Kabupaten Jembrana dilakukan secara swadaya dan swakelola yaitu secara swadaya dilakukan terhadap sebagian sampah rumah tangga yang ada di Kelurahan/Desa melalui sistim TAKAKURA dan dibeberapa Sekolah Dasar, SMP dan SMA sampah organik sudah dapat dijadikan kompos. Pengelolaan sampah secara swakelola dilakukan oleh tenaga kebersihan Kantor LHKP Kabupaten Jembrana dengan melakukan pengambilan sampah di TPS dan seterusnya diangkut ke TPA. Untuk saat ini sampah yang kita tangani masih sebagian besar berasal dari sampah wilayah perkotaan, pasar, sekolah-sekolah dan terminal (kurang lebihnya 150 m3 perhari) dimana pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut : a. Sampah rumah tangga diambil dan diangkut ke TPS oleh tenaga yang ditetapkan dan diupah oleh Desa/Kelurahan. b. Sampah rumah makan/ruko dan industri sebagian ditangani sendiri oleh pemilik dan sebagian diambil oleh tenaga kebersihan yang melewati rumah makan/ruko yang dimaksud. c. Sampah perkantoran dan sekolah – sekolah ditangani secara swadaya oleh tenaga kebersihan intern dan sampahnya ditempatkan pada tong-tong sampah dan atau amrol yang telah disiapkan dan selanjutnya diambil oleh tenaga kebersihan.


111


d. Sampah pasar sepenuhnya ditangani oleh tenaga kebersihan mulai dari kegiatan menyapu sampai pengangkutan ke TPA. Untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan penanganan sampah, sarana prasarana persampahan yang dimiliki Pemerintah Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut.

No 1 2 3 4 5 6

7 8

Uraian Tong Sampah TPS Tertutup TPS Terbuka Gerobak Kontainer Truk/ Roda 4 - Dam Truk - Amrol - Tangki - Kijang - Toyota Hilux Alat Berat TPA - Peh - Melaya

Tabel 3.45 Sarana Prasarana Persampahan Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 6 142 65 6 1 1 1 1 10 5 4 3 4 10 5 15 15 15 10 1 4 6

2010 36 15 -

2011 10 40 2

Jml 223 10 62 115 23

3 3 3 1 2

3 1 -

-

-

-

1 -

2 -

6 6 3 1 1 2*

1 Ha 1 Ha

-

-

-

-

-

-

1 1

Keterangan : * Rusak Berat

Himbauan pemilahan sampah dalam katagori sampah organik dan anorganik sudah dilakukan secara terus menerus namun dalam pelaksanaannya masih sangat sulit walaupun sesungguhnya tong sampah dan TPS sudah disiapkan secara terpisah, kecuali pemilahan sampah disekolah sudah terlaksanakan cukup baik. Sedangkan sampah berbahaya seperti sampah rumah sakit sudah ditangani secara swadaya menggunakan alat incinerator, namun alat dimaksud pada tahun 2011 sudah mengalami kerusakan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dilaksanakan pula sosialisasi atas terbitnya Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

Undang-Undang

Republik

Indonesia

No

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain-lain tentang persampahan yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan/tatap muka dengan masyarakat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

112


tokoh-tokoh masyarakat, aparat desa/kelurahan, kecamatan dan pegawai pada saat Apel Koordinasi, disamping juga melalui media masa dan selebaran berupa Surat Edaran Bupati. Tabel 3.46 Volume Penanganan Sampah di Kabupaten Jembrana Tahun

Volume Sampah 3 M

Volume Sampah yang ditangani 3 % M

Volume Sampah Yang Belum ditangani 3 % M

2005

281,425

225,132

80

56,293

20

2006

284,700

233,454

82

51,246

18

2007

289,080

245,718

85

43,362

15

2008

292,365

248,510

85

43,362

15

2009

246,289

201,845

85

44,444

15

2010

305,510

228,689

75

76,831

25

2011

298,869

230,364

77,08

68,505

22,92

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dengan kegiatannya diperuntukkan untuk pengadaan mobil arm roll, kontainer, pengadaan gerobak sampah dan tong sampah, pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan, belanja bibit tanaman dan pembuatan jalan setapak sempadan sungai. Adapun Pencapaian Keuangan dapat terealisasikan 94,83 %

dengan Pencapaian

Kinerja Fisik mencapai 100,00 %. 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

dengan

kegiatannya

diperuntukkan untuk pembuatan WWG. Adapun pencapaian keuangan dapat terealisasikan 95,35 % dengan pencapaian kinerja fisik mencapai 100,00 %. Kinerja peningkatan pengendalian polusi, secara umum kondisi lingkungan di beberapa wilayah di Kabupaten Jembrana telah mengalami polusi, utamanya terjadinya polusi di pesisir air laut dibeberapa pantai khususnya di Pengambengan Kecamatan Negara dan potensi polusi rawan pencemaran terjadi di daerah sungai, daerah industri dan lokasi tempat pembuangan sampah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

113


Mengantisipasi hal terebut dilaksanakan kegiatan antara lain kegiatan kali bersih, kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/Adipura, pemantauan kualitas lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pembuatan kolam mindi dan sumur pantau di TPA Peh, penanaman tanaman penghijauan dan perindangan, koordinasi pelaksanaan

prokasih/superkasih

dan

kegiatan

pendataan

dan

pengawasan

perusahaan wajib UKL dan UPL serta kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan. Perusahaan besar berpotensi menimbulkan polusi baik polusi udara, tanah maupun air hingga diperlukan pengawasan dari pemerintah terhadap perusahaan yang ada. Mengatasi hal tersebut dilaksanakan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan perusahaan untuk menjaga lingkungan perairan agar tidak memanfaatkan badan perairan sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah industri, dilakukannya penanaman pohon disepanjang daerah aliran sungai (DAS) dan sempadan pantai sebagai upaya pemulihan daya tangkapan air dan polusi udara serta penertiban aturan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) yang berlaku untuk mengantisipasi pembangunan yang melanggar aturan terutama sempadan pantai. Di Kabupaten Jembrana sampai dengan 2011 terdapat 4 (empat) perusahaan yang wajib melaksanakan Amdal dan seluruhnya sudah mendapatkan pengawasan. 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program

Pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau,

dengan

kegiatannya

diperuntukkan untuk perencanaan DED Landscape Ruas Jalan Utama Kota Negara, perencanaan DED Landscape Civic Centre, perencanaan DED Landscape Batas Kota Negara, Penataan Elemen Landscape Lapangan Umum Negara, belanja bahan baku bangunan, belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih, belanja jasa servis mesin dan suku cadang peralatan lingkungan hidup dan pengadaan tanaman. Adapun pencapaian keuangan dapat terealisasikan 96,01 %

dengan pencapaian

kinerja fisik mencapai 100,00 %.


114


Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, kususnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini dan itu menjadi paru-paru kota. Dimana pada ruang publik terbuka, warga dapat bersosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti olahraga, rekreasi, dan lainnya. Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Jembrana salah satunya adalah Taman Pecangakan. Taman ini merupakan salah satu taman yang sering didatangi oleh masyarakat baik pagi, siang maupun malam hari. Taman ini sering dipadati masyarakat karena banyak orang mengatakan bahwa tempat ini asri, sejuk dan tenang dibandingkan dengan ruang publik terbuka lainnya sehingga orang senang datang untuk menikmati sejuknya tanaman yang ada ditaman ini. Taman Kota dan Hutan Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana antara lain sebagai berikut : Tabel 3.47 Nama Taman dan Hutan Kota yang ada di Kabupaten Jembrana

NO URAIAN 1 Taman Pecangakan 2 3 4 5 6 7 8 9

Taman Kantor Bupati Jembrana Taman Pura Jagatnatha Taman Makam Pahlawan Hutan kota Udayana Hutan Kota Sudirman Taman Telajakan Gajah Mada Taman Gelung Kori Taman Tapal BatasTimur

10 Taman Median / Bulevard

LOKASI Depan Kantor Bupati Jembrana, Jln. Sudirman - Kel. Dauhwaru Jln. Surapati - Kel. Dauhwaru Jln. Sudirman - Kel. Dauhwaru Jln. Pahlawan - Kel. Pendem Jln. Udayana - Kel. Br. Tengah Jln. Sudirman - Kel. Pendem Pintu masuk Kota Negara Timur Sebual Kelurahan Gilimanuk Yeh Leh - Desa Pengragoan Jl. Udayana Jl. Sudirman Jl. Surapati Jl. Hasannudin Jl. Ngurah Rai Jl. Pahlawan Jl. Gatot Subroto

LUAS (ha) 2,25 1,46 3,00 0,50 0,40 0,34 0,40 0,50 0,58 0,14 0,11 1,46 0,27 0,89 0,18 0,06

Mengingat begitu pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau dan dalam rangka menjaga keberadaannya dilaksanakan kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau untuk menjaga kelestarian dan peruntukannya sebagai paru – paru Kota. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

115


3.6.

Proses Perencanaan Pembangunan Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Kantor Lingkungan Hidup,

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya yang terus disempurnakan. Rencana Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Desk terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas sebelum akhirnya ditetapkan. 3.7.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan

sudah cukup memadai, namun sebagian perlu diperbaharui karena usianya yang sudah melewati batas ambang ekonomis pemakaian, dan untuk beberapa sarana dan prasarana masih tergolong kurang memadai, termasuk kebutuhan tenaga di Kantor LHKP. Tabel 3.48 Kebutuhan Prasarana dan Sarana Persampahan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Uraian Tong Sampah TPS Tertutup TPS Terbuka Gerobak Kontainer Truk / Roda 4 - Dam Truk - Amrol - Tangki - Kijang Alat Berat TPA - Peh - Melaya

Jumlah Prasarana dan Sarana Dibutuhkan Dimiliki Kekurangan 400 223 177 40 10 30 75 62 13 150 115 35 60 23 37 10 20 3 2 2 4 Ha 4 Ha

6 6 3 1 2 1 Ha 1 Ha

4 14 0 1 2 *) 3 Ha 3 Ha

*) Rusak berat.

3.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut : a. Terjadi rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011


116

b. Kompleknya rencana/desain terutama yang menyangkut pertamanan c. Untuk Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai pelaksanaanya terpengaruh oleh faktor hujan d. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana e. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open dumping Solusi yang ditempuh untuk mengatasi masalah yang timbul, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Perubahan anggaran utamanya pada Kantor LHKP sudah dapat diselesaikan pada bulan Agustus hingga kegiatan bisa terlaksanakan dengan semaksimal mungkin, sehingga realisasi fisiknya bisa mencapai 100 persen b. Mempercepat kinerja pelaksanaan di lapangan c. Mencari masukan dengan pihak terkait untuk kesempurnaan desain d. Kegiatan yang pekerjaannya dibatasi oleh air dilakukan menggunakan pompa untuk menguras air dan dengan sistim lembur e. Menyiasati dengan meminjam pada pihak-pihak yang terkait dan mengangkat Tenaga Out Sourcing f. Secara bertahap pengelolaan sampah dengan sistim Sanitary Land Fill.

4.

PEKERJAAN UMUM

4.1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan sarana dan sarana aparatur terdiri dari 3 kegiatan : - Pembangunan Rumah Jabatan. - Pembangunan Gedung Kantor. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

2.

Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong dengan Kegiatan - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Rehabilitasi dan pemeliharaan trotoar

3.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan


117


4.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

5.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih.

6.

Program

Pengendalian

Banjir

dengan

Kegiatan

Peningkatan

Partisifasi

Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir. 7.

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur.

8.

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pedesaan

dengan

Kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 4.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pekerjaan Umum belum ditetapkan. Sedangkan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan secara fisik pada tahun 2011 telah mencapai 100 %, sedangkan Realisasi Anggaran mencapai 98,740 %. 4.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah PenyelenggaraUrusan Wajib. Semua program dan kegiatan yang tersebut dalam butir 1 diatas diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana melalui Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan Pertambangan Energi dan Bidang Cipta Karya . 4.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum sebanyak 117 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II/b 1 Orang, Pejabat Struktural Eselon III/a 1 Orang, pejabat Struktural Eselon III/b 3 Orang, Pejabat Struktural Eselon IV/a 10 Orang, Staf 102 Orang. Kualifikasi Pendidikan masing-masing terdiri dari S2 1 Orang, S1 26 Orang (Termsuk Tenaga outsorsing sebanyak 1 orang ),

D3 3 Orang, SLTA 74 Orang

(Tenaga outsorsing 8 orang dan honorer 2 orang ), SMP 10 Orang, SD 3 Orang. Untuk pangkat dan golongan pegawai Gol IV/b 2 Orang, Gol IV/a 1 Orang, Gol III/d 8 Orang, Gol III/c 4 Orang, Gol III/b 20 Orang, Gol III/a 10 Orang, Gol II/d


118


7 Orang, Gol II/c 7 Orang, Gol II/b 19 Orang, Gol II/a 14 Orang, Gol I/d 12 Orang, Gol I/a 1 Orang. 4.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum secara fisik kegiatan dan keuangan adalah sebagai berikut : Tabel 3.49 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011 No 1

2

3

4

5

6

7

8

Progarm / Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur - Pembangunan Rumah Jabatan. - Pembangunan Gedung Kantor. Program Pembangunan Saluran Draenase Gorong – gorong. - Pembangunan Saluran Draenase Gorong – gorong. - Rehab / Pemeliharaan Trotoar. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan Pengairan lainnya. - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program Pengendalian Banjir - Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan - Pembangunan Fasilitas Umum Pedesaan.

Pagu Anggaran ( Rp )

Fisik %

Realisasi Keuangan Jumlah ( Rp )

%

1.400.000.000 262.500.000

100 100

1.382.969.875 246.379.400

98,78 97,58

1.164.512.000

100

1.156.637.000

99,32

631.800.000

100

627.981.000

99,40

24.159.856.000

100

24.061.962.000

99,59

3.057.075.000

100

3.021.274.000

98,84

700.980.000

100

895.445.900

99,21

300.000.000

100

296.538.000

98,85

1.616.060.233

100

1.576.117.175

97,53

2.088.939.767

100

2.053.385.000

98,30

Hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut :


119


1.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan, satu paket telah terealisasi 100 %, terdiri dari Pembangunan rumah Jabatan Bupati Jembrana Tahap II dan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor satu paket telah terealisasi 100 % terdiri dari Pembangunan Kantor Lurah Dauhwaru Tahap II.

2.

Program Pembangunan Saluran

Drainase/gorong-gorong dengan Kegiatan

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terdiri dari : -

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Melaya

1 paket

terealisasi 100 %. -

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Mendoyo 1 paket terealisasi 100 %.

-

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Kecamatan Pekutatan 1 paket terealisasi 100 %.

-

Pembuatan Saluran Drainase di Desa Delod Berawah Kecamatan Mendoyo1 paket terealisasi 100 %.

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar terdiri dari Rehabilitasi dan Pemeliharaan Trotoar di 2 Kecamatan (Kecamatan Negara dan Jembrana ) 2 paket kegiatan, terealisasi 100 % 3.

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan

dan

Jembatan

terdiri

dari

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di 5 Kecamatan (Melaya, Negara,Jembrana Mendoyo dan Pekutatan) sepanjang 44,5 km Hotmix dan 11 Km Lapen dapat terealisasi 100 %. 4.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya terdiri dari Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi tersebar di 5 Kecamatan (Pekutatan,Mendoyo,Jembrana,Negara dan Melaya). 13 Paket terealisasi 100 % terdiri dari : -

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paswar Sombang, 1 (satu) Paket

-

Perkuatan Sayap Bendung Banyubiru II, 1 (satu) Paket

-

Perbaikan Pintu air Banyubiru III, 1 (satu) Paket

-

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Br.Tengah, 1 (satu) Paket


120


-

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Berangbang, 1 (satu) Paket

-

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Telepus, 1 (satu) Paket

-

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Medewi, 1 (satu) Paket

-

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pangyangan, 1 (satu) Paket

-

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yeh Buah, 1 (satu) Paket

-

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pangkung Medahan, I (satu) Paket

-

Perbaikan Pintu Air,Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rehab Rumah Jaga Bendung Pertanahan, 1 (satu) Paket

5.

-

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pecelengan, 1 (satu) Paket

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi Tegalgintungan II, 1 (satu) Paket

Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah terdiri dari Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

tersebar di 4 (empat)

Kecamatan (Melaya, Negara, Jembrana dan Mendoyo) meliputi : -

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kecamatan Jembrana 1 (satu) paket terealisasi 100 %.

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kecamatan Mendoyo 1 (satu) paket terealisasi 100 %.

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kecamatan Negara 1 (satu) paket terealisasi 100 %.

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kecamatan Melaya 1 (satu) paket terealisasi 100 %.

6.

Program

Pengendalian

Banjir

dengan

Kegiatan

Peningkatan

Partisifasi

Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir yang terdiri dari Pembuatan Saluran Drainase Penanggulangan Banjir Dalam Kota 1 (satu) Paket terealisasi 100 %. 7.

Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur yang terdiri dari : -

Pembuatan papan panjat tebing dan Rehabilitasi Gedung PERTINA Kabupaten Jembrana 1 (satu) paket terealisasi 100 %.

-

Rehabilitasi Lapangan Tembak GOR Kresna Jvara 1 paket terealisasi 100 %.

-

Rehabilitasi Lapangan Basket Dauhwaru 1 paket terealisasi 100 %.


121


8.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan yang terdiri dari : -

Rehab / Pemeliharaan jalan Medewi – Pk. Slepe 1 (satu) Paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan di Kelurahan Sangkaragung 1 (satu) paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan di Desa Batuagung 1 (satu) paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan Menuju Pura Batur Sari 1 (satu) paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan Pangkung Gayung 1 (satu) paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan Berawantangi – Sarikuning 1 (satu) paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan di Desa Tuwed 1 (satu) Paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan Taman - Pekutatan 1 (satu) paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan Parikesit 1 (satu) paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan B.B. Agung – Sp. Berangbang 1 (satu) paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan Berawantangi - KUD 1 (satu) paket.

-

Rehab / Pemeliharaan jalan di Lingk. Mertasari 1 (satu) paket. Sarana prasarana publik khususnya jalan merupakan sarana vital dalam

mendukung aktivitas perekonomian disuatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan perekonomian.

No

Tabel 3.50 Panjang Jalan Menurut Status di Kabupaten Jembrana Jalan Tahun Jalan Nasional Jalan Provinsi Kabupaten

Panjang Jalan

1

2006

73,270

28,870

850,995

953,135

2

2007

73,270

28,870

924,585

1.026,725

3

2008

71,320

30,870

924,585

1.026,775

4

2009

71,320

30,870

924,585

1.026,775

5

2010

71,320

30,870

941,023

1.043,213

6

2011

71,320

30,870

941,023

1.043,213

Berdasarkan tabel diatas, panjang jalan Kabupaten mencapai 90,24% dari panjang seluruh jalan yang ada di Kabupaten Jembrana. Dari program yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2011 kondisi jalan kabupaten yang sudah dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

122


keadaan baik mencapai 83,66% yaitu sepanjang 787,244 Km dari 941,023 Km jalan Kabupaten.

No. 1 2 3 4 5 6

Tabel 3.51 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Panjang Jalan Jalan Dalam Tahun Seluruhnya Kondisi Baik 2006 850,995 Km. 406,709 Km. 2007 924,585 Km. 767,073 Km. 2008 924,585 Km. 767,073 Km. 2009 924,585 Km. 818,673 Km. 2010 924,585 Km. 818,696 Km 2011 941,023 Km 787,244 Km

Persentase 48,10% 82,96% 82,96% 88,54% 88,55% 83,66%

Demikian juga tidak kalah penting dalam bidang pengairan, oleh karena tersedianya dan terpeliharanya saluran irigasi yang baik akan dapat mengalirkan air ke daerah-daerah atau lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan perkebunan, sehingga para petani dapat melaksanakan pekerjaan secara rutin mengolah tanahnya untuk memperoleh penghasilan, serta tetap berupaya untuk meningkatkan produksinya. Melalui program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, kondisi sarana irigasi di Kabupaten Jembrana dapat terpelihara dengan baik. Sampai dengan tahun 2011, kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : Tabel 3.52 Panjang Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Irigasi Dalam No. Tahun Panjang Irigasi(Km) Kondisi Baik (Km) 1 2006 687,811 240.734 2 2007 687,811 275.124 3 2008 687,811 254.490 4 2009 687,811 378.296 5 2010 687,811 381.938 6 2011 687,811 264.621,27 4.6. Proses Perencanaan Pembangunan.

Persentase (%) 35 40 37 55 56 38,47

Proses Perencanaan Pembangunan berawal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011


123

(RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Pada setiap tahun dilakukan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) yang dihimpun dari usulan masyarakat melalui Musrendes, Musrencam dan Musrenkab. Penetapan Rencana Pembangunan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran ( RKA ), yang setelah mendapat persetujuan dan pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat RKA ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan besarnya anggaran yang bisa digunakan. 4.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran dalam kondisi baik dan dalam jumlah yang cukup memadai, sedangkan sarana dan prasarana untuk kegiatan dilapangan dari segi kuantitas cukup memadai dan beberapa dari alat – alat tersebut tidak bisa digunakan untuk menjangkau lokasi / medan yang berat, disebabkan karena alat tersebut umurnya sudah terlalu tua. 4.8 Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : -

Terjadinya ketidaksesuaian gambar rencana dari beberapa kegiatan dengan kondisi di lapangan.

-

Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan.

-

Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran.

-

Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun.

-

Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerjaan.

-

Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya kwalitas hasil pekerjaan. Dari beberapa permasalahan tersebut hal – hal yang perlu dilakukan :


124


-

Untuk Pemkab. Jembrana diperlukan rumusan road map 10 – 15 tahun kedepan dan memantapkan kebersamaan dalam membangun Jembrana.

-

Pada permasalahan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan di tempuh dengan arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas seperti perbaikan jalan, jembatan dan drainase perkotaan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

-

Pada permasalahan pembangunan infrastruktur pedesaan di tempuh dengan arah kebijakan, fokus dan kegiatan prioritas seperti pembangunan jalan, jaringan air bersih, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum seperti sarana olah raga, balai desa dan lain sebagainya, melakukan review desain dengan tetap berpatokan pada anggaran yang tersedia, membuat sistem perengkingan (skala preoritas) berdasarkan kajian teknis, memberikan penilaian kinerja

terhadap

penyediaan

jasa

sebagai

bahan

rekomendasi

untuk

pengambilan pekerjaan berikutnya, melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan (harian/mingguan) untuk lebih menekankan kualitas pengawasan daripada kuantitas pengawasan.

5.

TATA RUANG

5.1 Program dan Kegiatan Penyelenggaraan urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Bappeda dan PM yang melaksanakan Program perencanaan tata ruang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW. SKPD yang melaksanakan secara teknis urusan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Program Perencanaan Tata Ruang yang kegiatannya meliputi : -

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

-

Revisi Tata Ruang.

-

Kegiatan Rutin Melayani Permohonan Perijinan.

5.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

125


Standar Pelayanan Minimal untuk Urusan Tata Ruang tahun 2011 belum ditetapkan. 5.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib. Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang dilaksanakan oleh Bappeda dan PM serta Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya. 5.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Jumlah Pegawai pada Bappeda dan PM yang melaksanakan penyusunan Ranperda RTRW adalah sebanyak 45 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 9 Orang, S1 sebanyak 20 orang dan SMA sebanyak 16 orang. Golongan kepangkatan pegawai masing-masing terdiri dari golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 30 orang dan golongan II sebanyak 9 orang. Jumlah pejabat struktural yang ada sebanyak 17 orang yaitu pejabat eselon IIb (Kepala Badan ) sebanyak 1 orang, eselon III-a ( Sekretaris )sebanyak 1 orang, eselon III-b ( Kabid ) sebanyak 4 orang, Eselon IV-a sebanyak 11 orang . Sedangkan pejabat fungsional Perencana terdapat 2 orang. Sedangkan Jumlah Pegawai yang menangani urusan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum adalah sebanyak 20 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II/b

1 Orang, Pejabat Struktural Eselon III/a 1 Orang, Pejabat Struktural

Eselon III/b 1 Orang, Pejabat Struktural Eselon IV/a 5 Orang, Staf 12 Orang. Kualifikasi Pendidikan masing-masing adalah S2 1 Orang, S1 14 Orang, D3 1 Orang, SLTA 4 Orang. Untuk kepangkatan dan golongan pegawai yang menyelenggarakan urusan Perumahan adalah Gol IV/b 1 Orang, Gol IV/a 2 Orang Gol III/d 3 Orang, Gol III/c 2 Orang, Gol

III/b 3 Orang, Gol III/a 5 Orang, Gol II/c 1 Orang, Gol II/b 3

Orang. 5.5

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum

adalah sebagai berikut : Tabel 3.53 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

126


Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum No 1

Anggaran ( Rp )

Prongarm / Kegiatan Program Perencanaan Tata Ruang. - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. - Revisi Rencana Tata Ruang. Jumlah

Fisik %

Realisasi Keuangan Jumlah ( Rp )

%

175.000.000

100

168.314.500

96,18

200.000.000 375.000.000

100 100

195.316.000 363.630.500

97,66 193,84

Sedangkan realisasi pelaksanan program dan kegiatan pada Bappeda dan PM adalah sebagai berikut : Tabel 3.54 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Tata Ruang pada Bappeda dan PM Realisasi No 1

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW.

361.978.000 ,-

Fisik (% ) 100

Keuangan (Rp)

(%)

Rp 278.832.196

77,00%

1). Meningkatnya Ketersediaan Dokumen RTRW Sasaran meningkatnya ketersediaan dokumen RTRW dicapai melalui Program Perencanaan Tata Ruang, dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Jembrana. Indikator kinerja utama dari sasaran adalah meningkatnya ketersediaan dokumen RTRW adalah prosentase ketersediaan dokumen RTRW. Kegiatan Penyusunan Raperda tentang RTRW pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 361.978.000,00 realisasi sebesar Rp 278.832.196,00 (77,00%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran

sebesar

Rp

83.145.804,00

(23%).

Untuk

melaksanakan

kegiatan

Penyusunan Raperda tentang RTRW dibutuhkan tenaga administrasi, dan Tim Perencana. Rencana tenaga adminisrasi 2 orang, realisasi 2 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Penyusunan Raperda tentang RTRW

adalah buku

laporan akhir yang terdiri atas Dokumen materi teknis dan Raperda RTRWK Jembrana rencana 10 buah realisasi 10 buah, serta album peta rencana 8 buah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011


127

realissai 8 buah sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 10 keping, realisasi 10 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Hasil kegiatan adalah rancangan RTRW, rencana 1 buah, realisasi 1 buah, capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan Penyusunan Raperda tentang RTRW bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi PT. Warta Bhakti Mandala, Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 361.978.000,00, tenaga 1 tim koordinas dan 1 tim tenaga ahli, dan alat. Hasil dari Penyusunan Raperda tentang RTRW adalah draft dokumen Raperda RTRWK Jembrana beserta Materi Teknisnya yang telah mendapat persetujuan BKPRN untuk siap dibahas oleh DPRD Kab. Jembrana, rencana 1 draf, realisasi 1 draft. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Penyusunan Raperda tentang RTRW adalah kerjasama yang baik antara panitia, BKPRD, BKPRN dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 5.6 Proses Perencanaan Pembangunan. Proses perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada RPJMD maupun RKPD tahun 2011, mempertimbangkan kebutuhan daerah dan merupakan prioritas untuk dilaksanakan. Program dan kegiatan kemudian disusun dalam sebuah Rencana Kegiatan dan Anggaran 5.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan cukup memadai dan dalam kondisi baik, seperti kendaraan roda empat dan roda dua serta peralatan kantor yang memadai, seperti komputer, laptop dan bahanbahan ATK yang mencukupi. 5.8 Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah : a. Pembangunan di wilayah Kabupaten Jembrana lebih memprioritaskan kepada pembangunan fisik yang lebih menekankan pada fungsi ekonomi daripada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan. b. Pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat masih tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi ruang yang telah diatur dalam rencana tata ruang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

128


c. Perencanaan tata ruang beserta hirarki turunanya yang diatur secara detail dan keabsahan legalitasnya masih belum presentatif disebabkan terjadi proses perubahan mekanisme dalam proses penyelenggaraan tata ruang. Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : a. Proses dan penyusunan tata ruang dalam penyelenggaraan atata ruang disusun sesuai dengan hirarkinya sampai dengan rencana rinci tata ruang, guna memudahkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Jembrana. b. Mengadakan sosialisasi dan mediasi kepada semua pihak bersama masyarakat yang terlibat dan terkait dalam tindakan pemenuhan kebutuhan ruang, baik secara peruntukan, pemanfaatan ruang serta sanksi menjadi konsekuensi dan komitmen bersama-sama dalam menyelenggarakan tata ruang di Kabupaten Jembrana.

6.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1. Program dan Kegiatan Pada Tahun 2011 Bappeda dan PM melaksanakan Urusan Perencanaan Pembangunan melalui 4 (empat)

Program Perencanaan Pembangunan dengan

kegiatan – kegiatan yang terdiri dari : 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan : 

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.



Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.



Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


129


3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan : 

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat



Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan



Survey Potensi Lahan Pertanian

4. Program Perencanaan Sosial Budaya Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan : 

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Pembangunan

keanekaragaman budaya. 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2011. Perencanaan merupakan tahapan awal dari sebuah proses kegiatan agar

sebuah program dan kegiatan yang dilakukan dapat terwujud dengan maksimal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Sistem Perencanaan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan yang menjadi acuan dan pedoman bagian satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun kegiatan dan anggaran. 6.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal untuk penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jembrana

belum ditetapkan. Sedangkan capaian

pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, fisik kegiatan terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.436.600,- ( 100 %). 2. Kegiatan

Penyelenggaraan

Musrenbang

RKPD

dan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan, fisik kegiatan terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar 203.921.550,-( 91,28 % ) sehingga terdapat silpa melalui efisiensi sebesar Rp.19.491.950,- ( 8,72 % ). 3. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), kegiatan fisik terlaksana 100% dengan realisasi keunagan sebesar 55.924.000,- ( 81,80 % ) sehingga terdapat silfa melalui efisiensi sebesar Rp. 12.450.000,- (18,20%). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

130


4. Monitoring, evaluasi, pengendalian

dan pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, kegiatan fisik terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.482.500,- (66,01 % ) sehingga terdapat silpa melalui efisiensi sebesar Rp. 3.337.500,- ( 33,98 % ). 5. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, kegiatan fisik terlaksana 43,31 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.807.500,- (42,66 %) sehingga terdapat silfa sebesar Rp. 34.692.500 ( 57,34 % ). 6. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan kegiatan fisik terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 152.320.400 (97,16 %) sehingga terdapat silfa sebagai efisiensi sebesar Rp. 4.465.600,- ( 2,84 % ). 7. Survey Potensi Lahan Pertanian kegiatan fisik terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 214.459.536,- (85,79 %) sehingga terdapat silfa sebagai efisiensi sebesar Rp. 35.540.464,- ( 14,21 % ). 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan keanekaragaman budaya kegiatan fisik terlaksana 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.098.000,- (87,87 %) sehingga terdapat silfa sebagai efisiensi

sebesar Rp.

1.257.000,- ( 12,13 % ). 9. Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 kegiatan fisik terlaksana 94,44 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.746.652,- (74,46 %) sehingga terdapat silfa sebagai efisiensi dari biaya makanan dan minuman rapat serta perjalanan dinas sebesar Rp. 12.948.348,( 25,54 % ). 6.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan. Perencanaan Pembangunan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Bappeda dan Penanaman

Modal

Kabupaten

Jembrana

yang

perencanaan pembangunan tetap berkoordinasi seperti

Desa/Kelurahan, Kecamatan dan

dalam

pelaksanaan

urusan

dengan lembaga/SKPD terkait

Dinas/Instansi pada Pemerintah

Kabupaten Jembrana. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

131


6.4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/ Golongan, Jumlah Pejabat Sruktural dan Pejabat Fungsional. Jumlah Pegawai yang terlibat

dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan

adalah sebanyak 45 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 9 Orang, S1 sebanyak 20 orang dan SMA sebanyak 16 orang. Golongan kepangkatan pegawai masing-masing terdiri dari golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 30 orang dan golongan II sebanyak 9 orang. Jumlah pejabat struktural yang ada sebanyak 17 orang yaitu pejabat eselon IIb (Kepala Badan ) sebanyak 1 orang, eselon III-a ( Sekretaris )sebanyak 1 orang, eselon III-b ( Kabid ) sebanyak 4 orang, Eselon IV-a sebanyak 11 orang . Sedangkan pejabat fungsional Perencana terdapat 2 orang. 6.5

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam rangka proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten

Jembrana, tentunya didukung pula dengan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Jembrana sebagai berikut : Tabel 3.55 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011 No 1 2 3 4 5

Uraian Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

25.436.600,-

Reaalisasi Keuangan 25.436.600,-

100 %

100 %

223.607.500,-

203.921.550,-

91,28 %

100 %

68.374.000,-

55.924.000,-

81,80 %

100 %

9.820.000,-

6.482.500,-

66,01 %

100%

60.500.000,-

25.807.500,-

42,66%

43.,41 %

Anggaran

%

Fisik

6.

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

156.786.000,-

152.320.400,-

97,16 %

100%

7 8

Survey Potensi Lahan Pertanian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan keanekaragaman budaya. Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2011.

250.000.000,10.355.000,-

214.459.536,9.098.000,-

85,79 % 87,87 %

100% 100 %

50.695.000,-

37.746.652,-

74,46 %

94,44 %

9


132


1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Dalam rangka untuk meningkatnya Kelembagaan Perencanaan

persentase peningkatan Kapasitas

Pembangunan Daerah dilakukan melalui Program

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menunjang

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana. Bentuk pekerjaan pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana adalah Diklat Peningkatan Kemampuan Aparat Perencana Di Bidang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Diklat Peningkatan Kemampuan Aparat Perencana di Bidang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan dari tanggal, 21 s/d 22 Pebruari 2011 bertempat di Kantor Diklatda Kabupaten Jembrana. Peserta Diklat sebanyak rencana 100 Orang realisasi 100 Orang (100%) dan petugas-petugas Renstra pada masing-masing SKPD sebanyak 2 (dua) orang, Nara sumber sebanyak 2 Orang berasal dari Dirjen Bangda Kementrian Dalam Negeri. Sumber dana pembiayaan Diklat Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana di bidang penyusunan renstra dari APBD Kabupaten Jembrana TA. 2011 tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan PM, Kabupaten Jembrana TA. 2011 sebesar Rp. 25.436.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.436.600,Adapun tujuan dilaksanakannya Diklat adalah sebagai berikut : -

Memberikan bekal pengetahuan dalam penyusunan Renstra SKPD bagi aparat perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

-

Menambah jumlah aparat perencana yang menguasai materi penyusunan Renstra.

-

Menyamakan persepsi tentang materi penyusunan Renstra sesuai dengan amanat Permendagri 54 Tahun 2010.

2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

dilaksanakan secara

berjenjang

setiap tahun untuk merencanakan program dan kegiatan tahun berikutnya sbb : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

133


a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Bulan Januari s/d Pebruari setiap tahun. Dilaksanakan disesuaikan dengan rencana dan kondisi Desa/Kelurahan. Difasilitasi oleh Bappeda berkoordinasi

dengan

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan dan usulan ke Musrenbang Tk Kecamatan. b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

pada Bulan Februari –

Maret setiap tahun. Difasilitasi oleh Bappeda berkoordinasi Pembangunan

Masyarakat

Pemerintah Kecamatan

Desa

untuk

menghasilkan

dengan Kantor Rencana

Kerja

dan Usulan ke Musrenbang Tk Kabupaten.

Tahapannya melalui Musrenbang Kecamatan Melaya tanggal 10 Maret 2011, Kecamatan Negara tanggal 9 Maret 2011, Kecamatan Jembrana tanggal 1 Maret 2011, Kecamatan Mendoyo tanggal

11 Maret 2011 dan Kecamatan

Pekutatan tanggal, 8 Maret 2011 . c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bulan Maret tahun.

Dilaksanakan

Untuk

mengasilkan

Rancangan

setiap

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. Untuk menghasilkan Rencana Kerja (Renja) SKPD berdasarkan prioritas

menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten,

APBD Provinsi dan APBDN dibentuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. d. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Bali dilaksanakn Bulan Mei tiap tahun. f. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional setiap Bulan Mei. g. Penyusunan

Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bulan

Mei-Juni

setiap tahun. h. Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) serta PPAS Bulan Juni

setiap

tahun. Rancangan KUA dan PPAS yang telah disiapkan TAPD ( Sekda ) kepada Bupati paling lambat Minggu pertama bulan Juni. Rancangan KUA dan PPAS Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

134


disampaikan

Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni,

untuk dievaluasi oleh Panitia Anggaran

DPRD bersama TPAD. Nota

Kesepakatan KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli. Untuk menyusun Nota Kesepakatan KUA dan PPAS sebagai acuan penyusunan RKA – SKPD i. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS bersama DPRD (Panitia Anggaran) paling lambat akhir bulan Juli. j. Penyusunan Ranperda APBD dan Ranperbup tentang penjabaran APBD, paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran. k. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUAPBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD paling lambat minggu pertama Bulan Agustus. l. Penyusunan RKA dan DPA dalam rangka Perubahan APBD (DPPA Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), paling lambat minggu ketiga Bulan Agustus. RKA-SKPD yang telah melewati Verifikasi TAPD masuk ke Bagian Keuangan sebagai bahan input penyusunan Ranpeda APBD dan Ranperbup tentang penjabaran APBD. Bupati menyampaikan Ranperda APBD kepada DPRD untuk penyempurnaan selama

7 (tujuh) hari

kerja pada Bulan

Oktober, hasil penyempurnaan evaluasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 hari kerja, setelah evaluasi oleh Gubernur ditetapkan menjadi Perda APBD pada akhir 31 Desember 2011. m. Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBD paling lambat Bulan September (tiga bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir). 3. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Tahun 2011. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Daerah dilaksanakan

setiap tahun dan secara bertahap mulai dari : a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD, dan Rencana Kerja tahunan Pemerintah Daerah Kab.Jembrana. b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Jembrana. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

135


c. Penyusunan Lakip SKPD . d. Penyampaian Bahan Kontribusi untuk

Lakip Pemerintah Kabupaten

Jembrana bulan Pebruari setiap tahun . e. Penyampaian laporan Capaian Kinerja Oleh SKPD. f. Penyusunan Lakip Pemerintah Daerah Kab. Jembrana

Bulan Maret

dan

sampai di Menpan dan Bappenas paling lambat 31 Maret setiap tahun. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Daerah

dilaksanakan setiap tahun pada Bulan Januari dimulai dari pembuatan Lakip SKPD

dan atau

Pejabat Eselon II sampai

pertengahan Pebruari

dan

Penyusunan Lakip Pemerintah Daerah (Lakip Kabupaten) berdasarkan bahan kontribusi LAKIP dari SKPD dengan batas waktunya sampai akhir Maret

dan

disampaikan ke Menpan dan Bappenas paling lambat 31 Maret . Rencana 100 buah buku LAKIP Kabupaten, realisasi 100 buah buku (100%), rencana 50 buah buku LAKIP Bappeda dan PM realisasi 50 buah buku (100%).

Alokasi

Rp.68.374.000,00

dana realisasi

untuk Rp

penyusunan 55.924.000,00

capaian (81,80%)

kinerja sisa

sebesar anggaran

Rp12.450.000,00. Dengan demikian, maka terjadi penghematan anggran sebesar Rp.12.450.000,00(18,20%) 4. Monitoring, evaluasi, pengendalian

dan pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah. Kegiatan pemantauan dan Evaluasi

dimaksudkan untuk mengamati

perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun yang akan timbul sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sasaran kegiatan monitoring, evaluasi adalan kegiatan APBD Kab. Jembrana dan kegiatan Tugas Pembantuan (Dana APBN). Jumlah Kegiatan di masing-masing SKPD tiap tahun bervariasi dan sesuai dengan jumlah SKPD yang ada yaitu Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan dilaksanakan secara berkala yaitu setiap bulan, tiapTriwulan dan Akhir tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

136


Lokasi Kegiatan

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah kegiatan di masing-masing SKPD dan Bagian

di Wilayah Kabupaten Jembarana. Sasaran kegiatan

monitoring,

evaluasi adalan kegiatan APBD Kab. Jembrana dan kegiatan Tugas Pembantuan (Dana APBN) dengan hasil pada tahun 2011 = 65

Sasaran Pembangunan dari

34 SKPD dan 8 Bagian. Dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 alokasi dana untuk Monev sebesar Rp9.820.000,00. Realisasi Rp 6.482.500,- sisa 3.337.500. Capaian rencana pencetakan buku 150 buah, realisasi 0 buah. 5. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator kinerja

utama

sasaran

meningkatnya

persentase

ketersediaan

dokumen

perencanaan ekonomi adalah Prosentase Desa Pekraman yang mendapatkan Pembinaan Program Kemitraan Replikasi P2KP. Keluaran dari Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah Jumlah Desa Pekraman yang terfasilitasi dalam penyaluran bantuan bedah rumah dan dana bergulir melalui program kemitraan Replikasi P2KP. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Input dari kegiatan ini adalah dana yang dialokasikan sebesar Rp.60.500.000,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.807.500,- (42,66 %) sehingga terdapat silpa sebesar Rp. 34.692.500 (57,34%). Hasil dari kegiatan adalah Laporan kegiatan pembianan. Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ Instansi lain dalam penyediaan data. 6. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Sasaran tersedianya data kemiskinan di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah tersedianya data KK Miskin di 2 (dua) Kecamatan yaitu Jembrana dan Negara yang dipergunakan untuk perencanaan penurunan keluarga miskin yang sesuai dengan PP No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

137


Pengkajian difokuskan pada dua kecamatan tersebut karena berdasarkan data dimana keluarga miskin di Kec. Negara dan Jembrana adalah tertinggi dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya yaitu Mendoyo, Melaya dan Pekutatan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program perencanaan pembangunan ekonomi. Kegiatan penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2011 dialokasikan

anggaran

dalam

APBD

Kabupaten Jembrana

sebesar

Rp156.786.000,00 realisasi sebesar Rp 149.320.400,00 (95,2%). Dengan demikian dapat dihemat anggaran sebesar Rp 7.465.600,00 (4,8%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga entry data, tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga entry data 2 orang realisasi 2 orang, rencana rencana tenaga surveyor 8 orang realisasi 8 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan adalah buku yang berisikan data-data indikator penentuan kemiskinan pada bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan, kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur Dasar dan Ketahanan Pangan di Kecamatan Negara dan Kec. Jembrana, dan dilengkapi dengan penyusunan progran aplikasi spasial (SIG) yang memuat data indikator kemiskinan (sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional) yaitu data bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan (Jumlah KK Miskin), Kesehatan (Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Prev.Kekurangan Gisi), Pendidikan (Angka partisipasi kasar, Angka partisipasi murni, Angka putus sekolah), Infrastruktur Dasar (Rasio Elektrifikasi, Akses air minum layak), Ketahanan Pangan (Produksi perkapita). Buku hasil kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi PT. Surveyor Indonesia, Cabang Surabaya. Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 96.690.000,00. Hasil dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

138


kegiatan direncanakan 20 buku laporan akhir realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data indikator kemiskinan (sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional) yaitu data bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan (Jumlah KK Miskin), Kesehatan (Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Prev.Kekurangan Gisi), Pendidikan (Angka partisipasi kasar, Angka partisipasi murni, Angka putus sekolah), Infrastruktur Dasar (Rasio Elektrifikasi, Akses air minum layak), Ketahanan Pangan (Produksi perkapita) yang dilengkapi dengan program aplikasi untuk mempermudah pencarian data yang dibutuhkan. Faktor-faktor

yang

mendorong

keberhasilan

kegiatan

penyusunan

masterplan penanggulangan kemiskinan adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/instansi lain dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 7. Survey Potensi Lahan Pertanian Sasaran jumlah wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Melaya dan Negara yang dianalisis kelayakan ekonominya pada aspek Pertanian dalam arti luas. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Kegiatan Survey potensi lahan pertanian dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp .250.000.000,- realisasi sebesar Rp 214.459.536 (85,79%), dengan demikian maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 35.540.464 (14,21%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana rencana tenaga surveyor 8 orang realisasi 8 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Survey Potensi Lahan Pertanian adalah buku Laporan Survey Potensi Lahan Pertanian di Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya di Kabupaten Jembrana. Buku hasil kajian rencana 100 buah realisasi 100

buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD

rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

139


Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Permata Konsultan, Denpasar Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 250.000.000,- Hasil dari kegiatan direncanakan 100 buku realisasi 100 buah. Hasil ini berisi Ekonomi

Basis

(Pertanian

dalam

arti

luas)

yang

Jumlah potensi

Potensi

alam

untuk

dikembangkan pada masing – masing desa kelurahan pada Kecamatan Melaya dan Negara. Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan penyusunan Laporan Survey Potensi Lahan Pertanian

adalah kerjasama yang baik antara

bidang, SKPD/Instansi lain dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan keaneka ragaman budaya Sasaran meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya. Indikator kinerja utama dari sasaran meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya adalah adalah jumlah kegiatan CBD, P2KP dan ND yang di monitoring dan evaluasi

dikabupaten untuk mencapai sasaran tersebut

dilakukan melalui program monitoring,

evaluasi

dan

Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan pelaporan

pelaksanaan

pengembangan

keanekaragaman budaya. Input dari kegiatan ini adalah dana yang dialokasikan sebesar Rp.10.355.000,-

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.098.000,-

(87,87%) sehingga terdapat silpa sebagai efisiensi

sebesar Rp. 1.257.000,-

(12,13%). Hasil dari kegiatan adalah Jumlah Administrasi kegiatan CBD, P2KP dan ND di Kabupaten Jembrana 9. Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Sasaran koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Jembrana tahun 2011 adalah mengetahui prosentase keluarga miskin yang tertanggulangi sebanyak

(40%).

Indikator

kinerja

utama

adalah

Jumlah

RTM


yang

140


tertanggulangi dikabupaten untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program

Perencanaan

Sosial

Budaya

dengan

kegiatan

koordinasi

penanggulangan kemiskinan Kabupaten Jembrana tahun 2011. Input dari kegiatan ini adalah dana yang dialokasikan sebesar Rp.50.695.000,- terealisasi sebesar 37.746.652,- (74,46 %) sehingga terdapat silpa sebagai efisiensi dari biaya makanan dan minuman rapat

serta perjalanan dinas

sebesar

Rp.12.948.348,- ( 25,54 % ). Hasil dari kegiatan adalah berkurangnya KK miskin di Kabupaten Jembrana. Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/Instansi lain dalam penyediaan data. 6.6. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sebagai berikut : 1. Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/Kel ) Dilaksanakan pada Bulan Januari disesuaikan dengan kondisi Desa/Kelurahan. Difasilitasi oleh Bappeda berkoordinasi

dengan Kantor Pemberdayaan

Masyarakat

Rencana

Desa.

Untuk

menghasilkan

Kerja

Pemerintah

Desa/Kerlurahan dan Usulan ke Musrenbang Tk Kecamatan . 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan ( Musrenbang Kecamatan ) Dilaksanakan pada tgl. 1 Pebruari s/d 11 Maret Tahun 2011 , Difasilitasi oleh Bappeda berkoordinasi dengan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa. Untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan dan Usulan ke Musrenbang Tk Kabupaten . 3. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Forum SKPD ) . Dilaksanakan pada Bulan Maret, dikoordinasikan oleh Bappeda Kab. Jembrana adalah untuk menghasilkan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD yang kegiatan prioritasnya sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kab. APBD Provinsi dan APBDN yang diusulkan pada Musrenbang Tk. Kabupaten. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

141


4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten ( Musrenbang Kabupaten). Dilaksanakan pada tgl. 29 s/d 30 Maret Tahun 20 Bulan Maret

setiap tahun

setelah Pelaksanaan Forum SKPD, difasilitasi oleh Bappeda Kab. Jembrana, untuk menghasilkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya dan sudah terlaksana secara fisik 100%. 5. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). 6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Bali .Bulan Mei tiap tahun. 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional setiap bulan Mei 8. Penyusunan Rancana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Bulan Mei- Juni setiap tahun 9. Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) serta PPAS

Bulan Juni

setiap

tahun. Rancangan KUA dan PPAS yang telah disiapkan TAPD ( Sekda ) kepada Bupati paling lambat Minggu pertama Bulan Juni. Rancangan KUA dan PPAS disampaiakn Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni, untuk dievaluasi oleh Panitia Anggaran DPRD bersama TPAD. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS paling lambat akahir bulan Juli. Untuk menyusun Nota Kesepakatan KUA dan PPAS sebagai acuan penyusunan RKA – SKPD 10. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS bersama DPRD ( Panitia Anggaran ) palin lambat akhir bulan Juli 11. Penyusunan Ranperda APBD dan Ranperbup tentang penjabaran APBD, paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun anggaran 12. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ( KUAPBD ) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Perubahan APBD paling lambat minggu pertama Bulan Agustus. 13. Penyusunan RKA dan DPA dalam rangka Perubahan APBD paling lambat minggu ketiga Bulan Agustus. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011

142


RKA-SKPD yang telah melewati Verifikasi TAPD masuk ke Bagian Keuangan sebagai bahan

input Penyusunan Ranpeda APBD dan Ranperbup tentang

penjabaran APBD. Bupati menyampaikan Ranperda APBD kepada DPRD untuk penyempurnaan selama 7 hari kerja pada bulan Oktober, hasil penyempurnaan evaluasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan

DPRD dan disampaikan

akepada Gubernur paling lama 3 hari kerja, setelah evaluasi oleh Gubernur ditetapkan menjadi Perda APBD pada akhir 31 Desember 2011. 14. Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBD paling lambat Bulan September (Tiga bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir) 6.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perencanaan sudah lengkap yaitu Kepala Badan, Kepala Bidang dan Kasubid memiliki kendaraan dinas roda dua, sesuai dengan struktur jabatannya. 6.8 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional

serta penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun. APBD tahun 2011 dapat dilaksanakan mulai tanggal 4 Januari 2011, walaupun demikian yang menjadi kendala yaitu Usulan program Desa/Kelurahan, Kecamatan

dan kegiatan baik dari

maupun SKPD sebagian tidak bisa di laksanakan

karena Jumlah Usulan yang banyak dan anggaran yang terbatas. Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan karena Tim Penyusunan LAKIP

dapat bekerja dengan baik. SKPD dapat

menyampaikan kontribusi Lakip dan capaian kinerja dengan lengkap. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda

dengan laporan yang disampaikan oleh

SKPD.


Bab III Urusan Desentralisasi 3. LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents