BAB III URUSAN DESENTRALISASI

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. PENDIDIKAN 1.1. Fungsi Pendidikan Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja, dan

mengurangi

kemiskinan.

Oleh

karenanya,

fungsi

pendidikan

merupakan salah satu prioritas urusan wajib yang diselenggarakan selama tahun 2006. 1) Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang “Pendidikan“ yang terdiri

dari fungsi pendidikan dan fungsi

perpustakaan daerah, ditetapkan prioritas program dan kegiatan pokok fungsi pendidikan selama Tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Beasiswa Terarah 1. Pemberian beasiswa terarah 2. Penerimaan siswa baru b. Program Peningkatan Kemampuan Penyelesaian Pendidikan 1. Ujian akhir sekolah 2. Penyelenggaraan UAN KPA, KPB, KPC dan uji coba komputerisasi 3. Ujian nasional c. Program Peningkatan Mutu Prasarana dan Sarana Pendidikan 1. Pengadaan kapur tulis 2. Biaya operasional untuk Tkt. SMP, SMA dan SMK 3. Biaya operasional untuk SD Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-1

4. Pengadaan laptop 5. Rehabilitasi SD d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Inventarisasi dan pendataan persekolahan 2. Pembuatan LAKIP 3. Pengadaan sarana aparatur 4. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan 5. Profil pendidikan e. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 1. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah ( Paket A, B dan C ) 2. Lomba kompetensi siswa SMK 3. Musyawarah guru mata pelajaran ( MGMP ) 4. Hari aksara internasional 5. Keaksaraan fungsional 6. Kegiatan karang pamitran III 7. Supervisi evaluasi monitoring (SPEM ) program PLS 8. Pendidikan anak dini usia (PADU) 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran fungsi pendidikan selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan hasil (out come) sebagai berikut : a. Program Beasiswa Terarah 1. Pemberian beasiswa terarah Tersalurkannya beasiswa terarah bagi siswa putus sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk bagi siswa yang rawan putus sekolah, korban kebakaran dan keluarga kusta di Kecamatan Medan Belawan. Selama tahun 2006, beasiswa terarah ini diberikan kepada 10.500 siswa tingkat SD/MI, 5.370 siswa tingkat SMP/MTs, serta 3.200 siswa tingkat SMA/SMK/MA. Beasiswa

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-2

yang diberikan berupa pakaian seragam (baju, celana/rok dan sepatu) dan uang sebesar Rp.10.000,-/siswa untuk tingkat SD, Rp.20.000,-/siswa untuk tingkat SMP/MTs, Rp.30.000,-/siswa untuk tingkat SMA/SMK/MA. 2. Penerimaan siswa baru Diterimanya siswa baru tahun ajaran 2006/2007 dari tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK b. Program Peningkatan Kemampuan Penyelesaian Pendidikan 1. Ujian akhir sekolah Terlaksananya ujian akhir sekolah tingkat SD/MI se Kota Medan Murid 42.035

Lulus 41.796

Persentase 99

Tidak Lulus 401

Persentase 1

2. Penyelenggaraan UAN KPA, KPB, KPC dan uji coba komputerisasi Terlaksananya ujian kesetaraan paket A, paket B dan paket C dengan tingkat kelulusan siswa kesetaraan sebesar rata-rata 89,2%.

Program ini juga membantu siswa yang tidak lulus pada

Ujian Akhir Nasional secara Umum. Jenjang KPA KPB KPC

Peserta 140 2.505 4.138

Lulus 105 2.463 3.904

Persentase 75 98 94

Tdk Lulus 35 42 234

Persentase 25 2 6

3. Ujian Nasional Terlaksananya ujian akhir nasional tingkat SMP dan SMA/SMK dengan tingkat kelulusan sebagai berikut ; Jenjang

Peserta

Lulus

Persentase

Tdk Lulus

Persentase

SMP SMA SMK

36.106 26.000 12.526

33.789 25.714 11.187

93,5 96,7 89

2.317 886 1339

6,5 3,3 11


III-3

c. Program Peningkatan Mutu Prasarana dan Sarana Pendidikan 1. Pengadaan Kapur Tulis Tersedianya

kapur tulis untuk Sekolah Negeri tingkat SD, SMP,

SMA dan SMK se Kota Medan, guna mendukung proses belajar mengajar. 2. Biaya operasional untuk Tkt. SMP, SMA dan SMK Tersedianya dana bantuan untuk sekolah, alat tulis kantor, jasa listrik, jasa air, jasa telepon dan jasa perbaikan instalasi listrik maupun

rehap

ringan

sekolah,

sehingga

mendukung

terselenggaranya proses belajar mengajar lebih optimal. 3. Biaya Operasional untuk SD Terlaksananya

kegiatan

operasional

sekolah

SD

Negeri

se

Kota Medan dengan dana bantuan untuk kesejahteraan guru, tata usaha sekolah. 4. Pengadaan Laptop Tersedianya laptop untuk penyelesaian administrasi perkantoran Dinas Pendidikan Kota Medan 5. Rehabilitasi SD Terlaksananya rehabilitasi fasilitas pendidikan taraf SD dan MI baik negeri maupun swasta untuk 24 sekolah, dengan penambahan fasilitas perpustakaan dan mobiler sekolah. d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Inventarisasi dan Pendataan persekolahan Terlaksananya inventarisasi dan pendataan sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK se Kota Medan. Tersedianya data yang up to date tentang kondisi sekolah, guru, penjaga dan pegawai sekolah baik negeri dan swasta. 2. Pembuatan LAKIP Tersusunnya LAKIP Dinas Pendidikan tahun 2005.


III-4

3. Pengadaan sarana aparatur Terlaksananya

kegiatan

pengadaan

sarana

aparatur

berupa

pengadaan kursi, filling kabinet, sofa untuk keperluan kantor. 4. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Medan sampai tahun 2009. 5. Propil Pendidikan Tersedianya profil pendidikan Kota Medan. e. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 1. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah ( Paket A, B dan C ) Terselenggaranya pendidikan luar sekolah untuk pendidikan kesetaraan SD, SMP dan SMA se Kota Medan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. 2. Lomba kompetensi siswa SMK Terselenggaranya lomba kompetensi Siswa SMK se Kota Medan, sekaligus pengiriman siswa yang mewakili Kota Medan ke Tingkat Propinsi. 3. Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) Terselenggaranya sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk guru tingkat sekolah SMA baik negeri maupun swasta 4. Hari aksara internasional Keikutsertaan Kota Medan dalam puncak acara hari aksara Internasional tingkat Propinsi di Kota Penyabungan. 5. Keaksaraan fungsional Berkurangnya angka buta aksara di Kota Medan. 6. Kegiatan karang pamitran III Terselenggaranya kegiatan Perkemahan sabtu minggu untuk kakak pembina

pramuka

tingkat

SD

dan

SMP

se

Kota

Medan.

Terselenggaranya pelatihan kepanduan kepada kakak pembina untuk dapat mengembangkan program kepanduan di tingkat SD dan SMP.


III-5

7. Supervisi evaluasi monitoring (SPEM) program PLS Terselenggaranya evaluasi untuk program pendidikan luar sekolah berupa pendataan layak tidaknya pelatihan, kursus – kursus yang ada di Kota Medan. 8. Pendidikan anak dini usia ( PADU ) Terselenggaranya pendidikan anak dini usia ( PADU ) yang ada di Kota

Medan,

berupa

pembekalan

anak

didik,

menambah

kecerdasan dan kecakapan anak didik sehingga mempermudah proses belajar di tingkat lanjutannya. Capaian program dan kegiatan lainnya selama tahun 2006 adalah : 1. Terlaksananya rehabilitasi fasilitas pendidikan sebanyak 72 ruang kelas tingkat SD/MI, ruang kelas tingkat SMP/MTs, ruang kelas tingkat SMA/SMK/MA. 2. Tersalurnya biaya operasional sekolah (BOS) bagi SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan jumlah peserta. Jumlah sekolah penerima dana BOS yang berasal dari dana APBN ini dalam tahun 2006 adalah

830 sekolah

untuk tingkat SD/MI, dengan jumlah siswa sebanyak 256.895 siswa, dan 394 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 119.215 siswa, untuk tingkat

SMP/MTs.

Jumlah

Rp.59.882.935.000,-

untuk

dana

yang

tingkat

disalurkan

SD/MI,

dan

sebesar sebesar

Rp 38.413.174.250,- untuk tingkat SMP/MTs. 3. Tersalurnya Bantuan Khusus Murid ( BKM ) untuk tingkat SMA/SMk/MA dengan total BKM sebesar Rp.7.094.880.000,- kepada sebanyak 9.096 siswa. 4. Terlaksananya pembinaan minat dan kemampuan siswa dalam bentuk lomba, festival, olimpiade dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Melalui kegiatan ini Kota Medan selama tahun 2006 dapat meraih juara :


III-6

Lomba Pidato B. Inggris juara harapan I Tingkat Nasional

Lomba MIPA Fisika juara I Tingkat Propinsi

Lomba MIPA Matematika Juara I Tingkat Propinsi

Lomba Bulu Tangkis Juara I Tingkat Propinsi

5. Ikut serta dalam Nota kesepahaman bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Sumut, dalam rangka penuntasan program Wajib Belajar Sembilan Tahun, serta pemberantasan buta Aksara. 6. Terselenggaranya system Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) secara bertahap. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan pendidikan selama tahun 2006, berdampak kepada : 1.

Meningkatnya jumlah siswa pada semua jenjang pendidikan sekaligus terlampaunya wajib belajar 9 tahun sebagai program nasional dan mengarah pada usaha mewujudkan wajib belajar 12 tahun sebagai program Kota Medan.

2.

Tingginya komitmen untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan

pendidikan

masyarakat,

yang

ditandai

dengan

keberhasilan mempertahankan kecenderungan peningkatan Angka Partisipasi Kasar ( APK ), Angka Partisipasi Murni ( APM ) dan Angka Prestasi Sekolah ( APS ). 3.

Memberikan

kontribusi

bagi

upaya

penurunan

angka

pengangguran/pengentasan kemiskinan. 4.

Meningkatnya citra pendidikan melalui perlombaan – perlombaan yang diikuti, dimana Kota Medan selalu dapat berprestasi.


III-7

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait 4) Profil Kepegawaian NO URAIAN 1. Jumlah Pegawai 2. Pangkat/Golongan : 2.1. Gol. I 2.2. Gol. II 2.3. Gol. III 2.4. Gol. IV 3. Jumlah Pejabat Struktural 4. Jumlah Pejabat Fungsional

JUMLAH (ORANG) 11.340 70 717 5.516 5.037 516 10.824

Berdasarkan propil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan pendidikan di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi, komputer, di samping masih terdapatnya guru tidak layak mengajar, di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan selama tahun

2006,

didukung

oleh

alokasi

anggaran

belanja

sebesar

Rp 334.434.946.893,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 19.944.064.000,- dan Belanja Publik sebesar Rp 314.490.882.893,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 325.803.806.191,atau selisih (+/-) sebesar Rp. 8.631.140.702,-.


III-8

6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pendidikan, Dinas

Pendidikan

Kota

Medan

dilengkapi

oleh

peralatan

dan

perlengkapan kantor termasuk mobilair dan sarana & prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Sarana sekolah yang ada di Dinas Pendidikan Kota Medan meliputi : A. Tingkat TK No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Nama Kecamatan Medan Amplas Medan Kota Medan Area Medan Denai Medan Tembung Medan Perjuangan Medan Timur Medan Barat Medan Deli Medan Marelan Medan Labuhan Medan Belawan Medan Helvetia Medan Sunggal Medan Petisah Medan Baru Medan Selayang Medan Tuntungan Medan Polonia Medan Maimun Medan Johor Jumlah

Jumlah Sekolah 12 17 15 21 15 15 13 11 7 11 11 7 23 16 9 14 16 18 9 7 23 290

Jumlah Siswa 482 1.788 865 1.551 745 2.069 1.804 1.099 325 1.137 491 398 1.492 1.102 591 1.013 721 1.024 582 450 1.570 21.299

Dari table di atas dapat dilihat kurang meratanya ketersediaan gedung sekolah di setiap Kecamatan sehingga mengakibatkan kurang meratanya daya tampung anak tingkat pendidikan TK di masing – masing Kecamatan. Kondisi tersebut dapat di lihat di Kecamaran Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan dengan gedung yang sama tetapi jumlah murid yang berbeda.


III-9

Guru Menurut Kepegawaian No 1. 2. 3. 4.

Status kepegawaian

Jumlah

PNS GTY GTT Guru Bantu Jumlah

118 1.207 169 5 1.499

Masih lebih tingginya guru yang berstatus honorer dari pada guru berstatus pegawai negeri, sehingga tingkat kesejahteraan guru kurang memadai. Guru menurut jenjang Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenjang Pendidikan Terakhir

Jumlah

≤ SLTA D1 D2 D3 S1 S2 Jumlah

825 112 168 96 294 4 1.499

SDM guru juga kurang layak, dengan masih banyaknya guru yang jenjang pendidikannya di bawah atau sama dengan SMA sebesar 825 orang. B. Tingkat SD/MI No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Nama Kecamatan

Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan

Amplas Kota Area Denai Tembung Perjuangan Timur Barat Deli Marelan Labuhan

Jumlah Sekolah (SD)

36 43 45 65 38 37 43 28 49 46 42

Jumlah Siswa

Jumlah Sekolah (MI)

11.164 12.943 13.564 20.192 12.313 14.005 17.130 10.899 18.784 15.370 16.247


Jumlah Siswa

2 1 1 8 7 0 2 1 1 3 3

759 148 151 1.643 2.540 0 470 467 188 642 1.125

III-10

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Medan Belawan Medan Helvetia Medan Sunggal Medan Petisah Medan Baru Medan Selayang Medan Tuntungan Medan Polonia Medan Maimun Medan Johor Jumlah

42 13.852 54 18.336 39 12.350 22 5.786 26 6.487 23 6.590 37 10.008 21 5.661 23 7.386 44 16.352 803 265.419

2 0 4 1 0 2 2 2 1 1 44

619 0 1.015 261 0 241 625 983 180 128 12.185

Dari table di atas diketahui bahwa kurang meratanya gedung sekolah di setiap Kecamatan sehingga mengakibatkan kurang meratanya daya tampung anak tingkat pendidikan SD di masing – masing Kecamatan. Kondisi tersebut dapat di lihat di Kecamaran Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Belawan dengan gedung yang sama tetapi jumlah murid yang berbeda. Juga tidak meratanya gedung sekolah MI di setiap Kecamatan. Guru Menurut Kepegawaian No 1. 2. 3. 4.

Status kepegawaian PNS GTY GTT Guru Bantu Jumlah

Jumlah SD 4.844 4.756 1.448 251 11.299

Jumlah MI 221 309 69 6 605

Masih lebih tingginya guru yang berstatus honorer dari pada guru berstatus pegawai negeri, sehingga tingkat kesejahteraan guru kurang memadai.


III-11

Guru menurut jenjang Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenjang Pendidikan Terakhir ≤ SLTA D1 D2 D3 S1 S2 Jumlah

Jumlah SD 3.803 353 2.431 630 4.067 15 11.299

Jumlah MI 89 22 131 28 333 2 605

SDM guru juga kurang layak, dengan masih banyaknya guru yang jenjang pendidikannya di bawah atau sama dengan SMA sebesar 3.803 orang untuk SD dan 89 orang untuk MI. C. Tingkat SMP/MTs No

Nama Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Medan Amplas Medan Kota Medan Area Medan Denai Medan Tembung Medan Perjuangan Medan Timur Medan Barat Medan Deli Medan Marelan Medan Labuhan Medan Belawan Medan Helvetia Medan Sunggal Medan Petisah Medan Baru Medan Selayang Medan Tuntungan Medan Polonia Medan Maimun Medan Johor Jumlah

Jumlah Sekolah (SMP)

15 26 16 23 25 14 18 14 20 14 13 13 28 21 13 11 13 12 8 10 18 803

Jumlah Siswa

Jumlah Sekolah (MTs)

4.575 14.482 4.718 4.441 10.194 2.834 6.737 6.364 5.527 5.452 6.323 3.627 8.607 4.712 4.695 3.477 4.848 4.033 1.555 4.196 6.058 117.455

7 3 5 3 6 2 5 1 5 4 4 2 3 5 2 2 0 2 0 1 5 67

Jumlah Siswa

2.174 220 1.216 440 1.627 210 452 30 484 428 1.379 556 671 975 216 116 0 1.360 0 82 611 13.247

Dari table di atas dapat diketahui bahwa kurang meratanya ketersediaan

gedung

sekolah

di

setiap

Kecamatan


sehingga

III-12

mengakibatkan kurang meratanya daya tampung anak tingkat pendidikan SMP dan MTs di masing – masing kecamatan. Kondisi tersebut dapat di lihat di Kecamaran Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan dengan gedung yang sama tetapi jumlah murid yang berbeda. Guru Menurut Kepegawaian No 1. 2. 3. 4.

Status kepegawaian PNS GTY GTT Guru Bantu Jumlah

Jumlah SMP 2.496 2.154 3.709 229 8.588

Jumlah MTs 171 1.182 0 0 1.353

Masih lebih tingginya guru yang berstatus honorer dari pada guru berstatus pegawai negeri, sehingga tingkat kesejahteraan guru kurang memadai. Guru Menurut Jenjang Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenjang Pendidikan Terakhir ≤ SLTA D1 D2 D3 S1 S2 Jumlah

Jumlah SMP 206 535 384 1.649 5.758 56 8.588

Jumlah MTs 31 27 51 99 1.129 16 1.363

Walaupun persentase tingkat pendidikan guru S1 sudah tinggi tetapi tetap terdapat guru dengan jenjang pendidikan di bawah atau sama dengan SMA. D. Tingkat SMA, SMK, SMA No

Nama Kecamatan

1. 2. 3. 4.

Medan Amplas Medan Kota Medan Area Medan Denai

Jumlah Sekolah ( SMA ) 7 21 10 16

Jumlah Siswa 1.226 14.144 3.377 4.668

Jumlah Sekolah ( SMK ) 15 12 4 5

Jumlah Siswa 7.567 4.867 535 611


Jumlah Sekolah (MA) 5 3 3 2

Jumlah Siswa 1.051 173 314 197

III-13

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Medan Tembung Medan Perjuangan Medan Timur Medan Barat Medan Deli Medan Marelan Medan Labuhan Medan Belawan Medan Helvetia Medan Sunggal Medan Petisah Medan Baru Medan Selayang Medan Tuntungan Medan Polonia Medan Maimun Medan Johor Jumlah

14 7 10 8 6 6 4 4 19 11 11 5 6 8 9 3 12 197

5.721 1.711 4.360 5.912 575 2.124 2.280 1.498 5.489 3.755 6.531 2.032 1.446 2.985 4.923 1.264 4.718 80.739

6 7 9 3 2 8 2 2 18 13 4 0 7 8 1 2 6 134

4.294 2.052 3.215 584 278 2.133 758 735 3.873 3.760 1.849 0 1.342 1.629 430 172 1.112 41.796

4 0 1 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 3 29

874 0 452 0 141 0 459 0 0 227 189 0 0 554 0 0 200 4.831

Dari table di atas dapat diketahui bahwa kurang meratanya ketersediaan

gedung

sekolah

di

setiap

Kecamatan

sehingga

mengakibatkan kurang meratanya daya tampung anak tingkat pendidikan SMA, SMK dan SMA di masing – masing Kecamatan. Kondisi tersebut dapat dilihat di Kecamaran Medan Deli dan Kecamatan Medan Marelan dengan gedung yang sama tetapi jumlah murid yang berbeda. Guru Menurut Kepegawaian No 1. 2. 3. 4.

Status Kepegawaian PNS GTY GTT Guru Bantu Jumlah

Jumlah SMA 1.397 1.719 2.789 153 6.058

Jumlah SMK 687 1.011 1.882 23 3.603

Jumlah MA 87 501 2 0 590

Masih lebih tingginya guru yang berstatus honorer dari pada guru berstatus pegawai negeri, sehingga tingkat kesejahteraan guru kurang memadai.


III-14

Guru Menurut Jenjang Pendidikan No

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenjang Pendidikan Terakhir

Jumlah SMA

Jumlah SMK

61 32 23 643 5.197 24 6.058

46 26 5 539 2.963 24 3.603

≤ SLTA D1 D2 D3 S1 S2 Jumlah

Jumlah MA

17 2 2 36 511 22 590

Walaupun persentase tingkat pendidikan guru S1 sudah tinggi tetapi tetap terdapat guru dengan jenjang pendidikan di bawah atau sama dengan SMA yang kurang layak untuk mengajar pada tingkat sekolah ini. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana sekolah yang dimiliki baik kualitas, maupun kuantitas, seperti banyaknya sekolah yang kondisinya mulai rusak baik gedung, mobilair maupun sarana lainnya. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (out put) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan pendidikan tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan

yang

kompleks.

Ada

3

(tiga)

permasalahan

utama

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, yaitu : 1. Perluasan Akses dan pemerataan pendidikan Walaupun Angka Partisipasi kasar (APK) tingkat SD/MI telah mencapai 103,17 % atau berhasilnya Kota Medan menuntaskan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun pada tingkat “Tuntas Paripurna“, tetapi akses dan pemerataan pendidikan masih merupakan permasalahan yang dihadapi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-15

masyarakat. Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja, juga belum secara keseluruhan dapat diakses oleh masyarakat. 2. Peningkatan mutu dan relevansi pelayanan pendidikan dapt dilihat dari lulusan sekolah yang belum sepenuhnya mampu menghasilkan kompetensi dan kecakapan sesuai dengan tahapan pendidikan yang diikuti peserta didik. Masalah ini muncul disebabkan berbagai hal, seperti :

Ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas.

Kesejahteraan pendidik yang relative masih rendah.

Fasilitas belajar yang belum seluruhnya representative

Biaya operasional pendidikan yang relative masih terbatas.

Kemitraan antara lembaga pendidikan dengan pasar kerja yang belum optimal

3. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan yang berbasis sekolah dapat dilihat dari belum mapannya system evaluasi yang diterapkan untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan system pengujian untuk

mengukur

prestasi

peserta

didik.

Masalah

manajemen

pendidikan juga dipengaruhi oleh belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing tingkat pemerintahan, belum optimalnya fungsi dan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Solusi

pemecahan

masalah

dan

tantangan

penyelenggaraan

pendidikan di atas antara lain : 1. Meningkatkan mutu semua jenjang pendidikan melalui peningkatan prasarana dan sarana pendidikan seperti rehabilitasi sekolah sekolah yang rusak, penggantian mobiler yang rusak, penambahan ruang kelas baru, meninggikan sekolah yang terkena dampak banjir, perbaikan sarana sanitasi, sarana olah raga dan lapangan yang indah dan kondusif. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-16

2. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

pendidikan

sehingga

secara

bertahap dapat mencapai standar nasional pelayanan pendidikan dengan membangun beberapa local internasional yang dilengkapi dengan

berbagai

sarana

pendidikan,

laboratorium

bahasa,

laboratorium IPA, Laboratorium Fisika dan penambahan komputer. 3. Meningkatkan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi dengan melakukan berbagai diklat dan pelatihan tentang kurikulum maupun standar kompetensi. 4. Meningkatkan link dan mach antara pendidikan dengan pasar kerja dengan cara kerjasama antara sekolah dengan berbagai perusahaan dan perkantoran untuk memberikan pelatihan bagi peserta didik. 5. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

pembangunan

pendidikan terutama dalam pembiayaan pendidikan dengan cara mengefektifkan komite sekolah. 6. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan berbasis informasi dan tehnologi dengan membuka email di setiap sekolah dan kantor Dinas Pendidikan. 7. Memperluas akses pendidikan bermutu baik formal maupun non formal khususnya bagi masyarakat kurang mampu di tingkat pendidikan dasar maupun menengah dengan memberikan pelatihan maupun kursus-kursus.

1.2. Fungsi Perpustakaan Perpustakaan sangat penting dalam pembangunan SDM di daerah. Kedudukan, fungsi, dan peranannya yang sangat strategis tersebut, menjadikannya sebagai salah satu prioritas program dan kegitan pembangunan kota selama tahun 2006.


III-17

1) Program dan Kegiatan Selain

fungsi

penyelenggaraan

pendidikan,

urusan

maka

pemerintahan

fungsi

lainnya

dalam

daerah

dalam

bidang

“Pendidikan” adalah fungsi perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah memiliki

tujuan

utama

meningkatkan

minat

baca

masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pengadaan buku perpustakaan 2. Pengadaan buku perpustakaan keliling 3. Penyuluhan gemar membaca dan cinta buku bagi siswa/i 4. Bina publikasi dan informasi 5. Pendataan perpustakaan sekolah SLTP dan SMU 6. Lomba minat baca 7. Pengadaan koleksi buku bahan pustaka 8. Pemberdayaan perpustakaan keliling 9. Pengadaan sarana perpustakaan b. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renja Tahun 2007 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

serta

anggaran

urusan

perpustakaan daerah selama tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan outcome (hasil) sebagai berikut : Output (keluaran) : 1. Bertambahnya koleksi buku di Perpustakaan Umum Kota Medan sebanyak 1500 eksemplar. 2. Bertambahnya

koleksi buku di Perpustakaan Keliling Kota Medan

sebanyak 1500 eksemplar. 3. Meningkatnya jangkauan pelayanan perpustakaan ke daerah lingkar luar.


III-18

4. Terselenggaranya Program Gemar Membaca dan Cinta Buku di sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA sebanyak 60 sekolah. 5. Meningkatnya

informasi Perpustakaan Umum Kota Medan melalui

100 siaran di radio dan 21 buah spanduk. 6. Terdatanya Perpustakaan sekolah di 64 sekolah. 7. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan guna peningkatan mutu perpustakaan antara lain : a. Tersedianya mesin ketik sebanyak 2 Unit. b. Tersedianya kalkulator sebanyak 3 Unit. c. Tersedianya rak besi buku 4 tingkat sebanyak 8 Unit. d. Tersedianya lemari kayu sebayak 2 Unit. e. Tersedianya

meja kayu 1 biro sebanyak 1 Unit dan ½ biro

sebanyak 4 Unit. f. Tersedianya kursi putar sebanyak 7 Unit g. Tersedianya kain gordyen 11 X 2,5 M sebanyak 2 Buah. Outcome (hasil) : 1. Bertambahnya koleksi bahan bacaan Perpustakaan Umum Kota Medan dan Perpustakaan Keliling Kota Medan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan tersusun sesuai dengan nomor klasifikasi “DDC”. 2. Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, PNS, swasta, maupun umum ke Perpustakaan Umum Kota Medan. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Perpustakaan Umum Kota Medan merupakan lembaga pendidikan dan

kebudayaan

bagi

masyarakat

dengan

menyediakan

berbagai

informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. Secara organisatoris


III-19

penyelenggaraan urusan perpustakaan daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Kantor Perpustakaan Umum Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi pada SKPD terkait. 4) Profil Kepegawaian NO 1. 2.

3.

4. 5.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SD Sederajat 2.2. SMP Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.4. D1, D2, D3 Sederajat 2.5. S1 Sederajat Pangkat / Golongan 3.1. Gol. I 3.2. Gol II 3.3. Gol III Jumlah Pejabat Struktural Jumlah Pejabat Fungsional

JUMLAH (ORANG) 18 1 1 6 6 4 1 6 11 4 7

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan Umum Kota Medan adalah 18 pegawai dimana 5 orang memiliki latar belakang pendidikan D3 perpustakaan. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perpustakaan selama tahun Rp.

2006,

didukung

828.319.990,-

yang

oleh

alokasi

terdiri

dari

anggaran

belanja

sebesar

Belanja

Aparatur

sebesar

Rp 403.319.990,- dan Belanja Publik sebesar Rp 425.000.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar

Rp. 712.008.485,- atau terjadi

selisih (+/-) sebesar Rp. 116.311.505,-. 6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan

urusan perpustakaan

daerah

oleh

Kantor

Perpustakaan Umum Kota Medan didukung dengan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya sarana dan prasarana yang memiliki kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-20

yang baik dan kuantitas yang cukup, guna mendukung pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana untuk otomasi perpustakaan (seperti OPAC, internet dan lain-lain) belum tersedia, walaupun

sarana dan prasarana tersebut

dibutuhkan

untuk

memudahkan

pada dasarnya sangat

pengunjung

dalam

mencari

dan

mengakses informasi, yang salah satunya adalah dalam pencarian buku buku. 7) Permasalahan Dan Solusi Baik Output (keluaran) maupun outcome (hasil) yang dicapai Kantor Perpustakaan Umum Kota Medan selama tahun 2006 dapat dikategorikan cukup baik, tetapi penyelenggaraan urusan perpustakaan daerah tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang

kompleks.

Permasalahan

utama

pembangunan

perpustakaan

daerah, yaitu : 1. Kelengkapan dan ketersediaan bahan pustaka dari semua disiplin ilmu pengatahuan. Bahan koleksi yang tersedia di Perpustakaan Umum Kota Medan dirasa belum lengkap sehingga sebahagian pengguna perpustakaan merasa kurang puas dengan bahan-bahan koleksi yang ada. 2. Belum adanya otomasi perpustakaan yang dapat memudahkan pengunjung

dalam

mengakses

perpustakaan. Di sisi lain

informasi

dan

bahan

koleksi

pengunjung pada saat ini sangat

membutuhkan informasi yang cepat dan tepat sehingga otomasi perpustakaan adalah hal yang sangat penting. 3. Masih

ada

masyarakat

keberadaan perpustakaan,

yang

belum

mengetahui

sepenuhnya

sehingga jumlah pengunjung belum

sepenuhnya seperti yang diharapkan.


III-21

4. Masih adanya kelompok

masyarakat yang belum terjangkau oleh

layanan perpustakaan, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah lingkar luar. Walaupun

jumlah

pengunjung

relatif

bertambah

dari

tahun sebelumnya, tetapi belum mencapai jumlah yang memuaskan, mengingat jumlah penduduk Kota Medan saat ini diperkirakan mencapai 2.067.288 jiwa. Kondisi ini dapat terjadi karena kelengkapan bahan koleksi mapun kemudahan akses dalam mencari informasi (otomasi perpustakaan) belum sepenuhnya terpenuhi. Masalah seperti ini muncul disebabkan : 1. Biaya operasional perpustakaan yang relatif masih terbatas. 2. Kemitraan antara lembaga perpustakaan belum terjalin secara optimal. 3. Mobil Unit Keliling Perpustakaan Umum Kota Medan yang sekarang dimiliki telah tidak efektif dan efisien lagi untuk digunakan dalam menjangkau masyarakat, khususnya yang berada di daerah lingkar luar. 4. Fasilitas pendukung perpustakaan (otomasi) belum ada. Masalah di bidang pelayanan perpustakaan merupakan masalah yang sangat berpengaruh terhadap semua kegiatan perpustakaan itu sendiri.

Perpustakaan

sebagai

lembaga

perantara

dalam

proses

komunikasi, berfungsi untuk menyediakan bahan-bahan bacaaan dan menyediakan sarana untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan bahan-bahan

bacaan,

perlu

merencanakan

menetapkan kebijakan-kebijakan yang

pembangunan

dan

lebih dapat meningkatkan

kualitas pelayanan perpustakaan. Perpustakaan juga mempunyai peran untuk

membantu

orang

menjadi

melek

informasi

dan

dapat

mengembangkan minat baca masyarakat. Pengembangan minat baca dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keinginan dan sikap masyarakat terhadap bahan-bahan bacaan, tetapi juga ditentukan oleh


III-22

ketersediaan dan kemudahan akses terhadap bahan-bahan bacaan. Jika minat baca masyarakat tidak didukung dengan fasilitas dan bahan bacaan yang baik maka minat baca pun akan menurun. Berbagai penyelenggaraan

solusi

untuk

pemecahan

perpustakaan

pada

masalah intinya

dan

tantangan

adalah

perlunya

meningkatkan pelayanan perpustakaan pada masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dengan menambah koleksi bahan pustaka sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi sekaligus melakukan otomasi perpustakaan. 2. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyuluhan dan publikasi informasi guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. 3. Memberantas kebodohan dalam mengentaskan kemiskinan.

2. KESEHATAN 2.1. Fungsi Kesehatan Seperti halnya pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan juga sangat penting untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Derajat kesehatan yang tinggi bahkan akan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, fungsi kesehatan merupakan salah satu prioritas program dan kegiatan pembangunan kota selama tahun 2006. 1) Program dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib di bidang kesehatan sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan kesehatan reproduksi dan kanker terpadu 2. Pembinaan pelayanan USILA


III-23

3. Pembinaan usaha kesehatan sekolah dan forum kesehatan remaja 4. Peningkatan promosi kesehatan 5. Pembinaan Posyandu 6. Revitalisasi Posyandu b. Program Lingkungan Sehat 1. Pembinaan daerah percontohan lingkungan sehat (DPLS) 2. Pembinaan Kelurahan Sehat c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pengadaan obat generik dan esensial 2. Pembinaan Puskesmas QA, dokter dan paramedis teladan 3. Pembinaan SIMPUS SP2TP Dan SP2RS 4. Pembinaan kesehatan BATRA dan olahraga 5. Public Safety Centre 6. Operasional Puskesmas dan peningkatan pelayanan kesehatan 7. Pengadaan alat kesehatan dari penunjang 8. Pengadaan puskesmas keliling dan kendaraan roda dua 9. Dana pendamping operasional dan alat kesehatan Pustu KIT 10. Dana operasional sepeda motor bantuan propinsi 11. Pengadaan alat kesehatan medis, dan laboratorium 12. Pengadaan alat kesehatan gigi 13. Pengadaan meubiler dan penunjang lain untuk Puskesmas dan Pustu. d. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pencegahan dan penanggulangan DBD dan rabies 2. Pembinaan TB Paru 3. Surveilens epidemiologi penanggulangan diare dan ISPA 4. Pencegahan HIV dan AIDS 5. Imunisasi 6. Pencegahan penyakit resiko tinggi


III-24

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penanggulangan kurang energi protein (Balita) 2. Upaya perbaikan gizi keluarga 3. Pemberian vitamin A dan tablet Fe untuk bayi, balita dan ibu hamil f. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Pelatihan pola anak asuh anak dan pemantapan KB 2. Magang petugas pengelola sistem informasi kesehatan (SIK) 3. Akreditasi sarana kesehatan dan kepegawaian g. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 1. Pengembangan SIK, berupa penyusunan profil kesehatan 2. Penyusunan standard pelayanan minimal bidang kesehatan 3. Analisis sumber daya pembiayaan kesehatan 4. Pengembangan SIK berupa pengadaan personal komputer 5. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) 6. Penyusunan LAKIP 2) Pencapaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran bidang kesehatan selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) sebagai berikut : 1.

Terlaksananya seminar kesehatan reproduksi bagi masyarakat dengan peserta sebanyak 200 orang dan terlaksananya pelatihan petugas PapSmear sebanyak 39 orang.

2.

Terlaksananya seminar kesehatan USILA dengan peserta sebanyak 100 orang, dan terlaksananya pelatihan petugas USILA dengan peserta sebanyak 50 orang.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk

meningkatkan derajat kesehatan USILA. 3.

Terlaksananya

lomba

sekolah

sehat,

sebanyak

6

sekolah.

terbentuknya forum komunikasi kesehatan remaja 21 Kecamatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembinaan kesehatan di tingkat sekolah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-25

4.

Tersedianya tape recorder sebanyak 39 unit pada 39 Puskesmas, untuk peningkatan promosi kesehatan.

5.

Terlaksananya

pelatihan

kader

posyandu

dan

terlaksananya

perlombaan posyandu untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan. 6.

Terlaksananya revitalisasi posyandu sebanyak 1364 buah, untuk meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

peningkatan

POSYANDU. 7.

Terlaksananya pembinaan kader DPLS sebanyak 78 orang dan tersedianya bibit pohon pelindung, untuk dapat meningkatkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat.

8.

Terlaksananya pembinaan Kelurahan sehat sebanyak 10 Kelurahan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan akan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat.

9.

Terlaksananya pengadaan obat dan pendistribusiannya dari Gudang Farmasi pada 39 unit Puskesmas, 2 unit Poliklinik Khusus, dan 1 unit Klinik Bestari untuk melaksanakan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat, sebanyak 1.118.941 orang.

10. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan Pustu meliputi pengadaan alat kesehatan umum 1 paket, alat kesehatan

gigi 1 paket, alat laboratorium set dan

mikroskop, pengadaan meubiler, dan 16 buah kenderaan roda dua serta 4 unit mobil Puskesmas Keliling. 11. Terlaksananya pemilihan Dokter dan Paramedis teladan dari 78 orang petugas kesehatan, yang diharapkan berdampak kepada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 12. Terlaksananya pembinaan SIMPUS / SP2TP, dengan peserta dari 39 Puskesmas dan 56 Rumah Sakit. Kegiatan ini untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan.


III-26

13. Terlaksananya pelatihan tentang kesehatan matra dan olah raga untuk 40 orang petugas di Puskesmas, guna meningkatkan pelayanan kesehatan matra dan olah raga. 14. Terlaksananya kegiatan Public Safety Centre dengan pelatihan emergency kepada 60 orang petugas Gawat Darurat di Puskesmas, mengadakan Simulasi Gawat Darurat dengan peserta sebanyak 100 orang, operasional mobil P3K. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan emergency terhadap masyarakat. 15. Tersedianya pengadaan mobil ambulans untuk kegiatan Public Safety Centre (Tim Emergency Kota) dan perlengkapan serta kelengkapan ruang sekretariat PSC. 16. Pengadaan bahan habis pakai Puskesmas Rawat Inap, 11 Puskesmas Rawat Inap, 28 Puskesmas Rawat Jalan, 10 Puskesmas Pembantu Kategori I, 4 unit di UPT dan POLSUS dan 1 unit di Gudang Farmasi. Kegiatan ini ditujukan guna meningkatkan pelayanan kesehatan berupa pengobatan terhadap masyarakat. 17. Tersedianya 6 unit AC di ruang rapat Kantor Dinas Kesehatan, guna meningkatkan

kenyamanan

di

ruang

rapat,

yang

berdampak

peningkatan kenyamanan bekerja aparatur. 18. Tersedianya alat kesehatan dan penunjangnya 1 paket, guna meningkatkan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. 19. Tersedianya dokumen kelengkapan kendaraan bermotor roda dua dari Propinsi, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Petugas Kesling kepada masyarakat. 20. Tersedianya

ATK,

41

buah

Pustu

untuk

meningkatkan

operasionalisasi pelayanan kesehatan di Pustu. 21. Tersedianya malathion 1500 liter, abate 400 kg, Icon 250 liter, alat SwingFog 4 unit, untuk menurunkan angka kesakitan penyakit DBD dan vaksin rabies 1 paket,

untuk menurunkan angka kesakitan

Rabies.


III-27

22. Terlaksananya pengadaan bahan dan pemeliharaan peralatan dalam rangka penanggulangan TB Paru 1 paket, untuk meningkatkan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA positif. 23. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat rentan HIV-AIDS melalui poster dan leaflet 1 paket dan terlaksananya pemeriksaan sampel masyarakat rentan HIV-AIDS sebanyak 200 orang dengan hasil meningkatnya jumlah penderita HIV-AIDS yang ditangani. 24. Terlaksananya

pelatihan

petugas

imunisasi

dengan

peserta

40 orang, untuk dapat meningkatkan mutu dan jumlah anak yang UCI (Utilization Children Imunization). 25. Terlaksananya Sero survey terhadap 200 orang waria dan tersedianya kondom pada 8 titik mangkal

WTS dan terlaksananya pembinaan

kepada 55 orang WARIA, sebagai bagian dari upaya

menurunkan

angka kesakitan HIV-AIDS. 26. Tersedianya vitamin A 1 paket, dan tablet Fe 1 paket untuk meningkatkan cakupan Balita yang mendapat Vitamin A dan Bumil yang mendapat Ferrum dengan perincian, Vitamin A bayi ; 24.466 orang, ( 85 %), Vitamin A balita; 271.659 orang (86 %), Vitamin A Bufas ; 30.742 orang ( 59 % ), Fe 1 Bumil ; 48.106 orang ( 77 % ), Fe 2 Bumil : 40.151 orang, (76 % ), Fe Bufas ; 39.753 orang (76 % ). 27. Tersedianya susu bayi selama 3 bulan 280 paket, biskuit Balita 184 paket kepada 280 orang balita penderita gizi buruk KEP (Kurang Energi Protein),

ditujukan untuk peningkatan jumlah Balita KEP

yang ditangani dan terlaksananya pendataan dan analisa gizi keluarga PSG, PKG pada 21 Kecamatan dan terlaksananya pengadaan timbangan Dacin, dan sarungnya sebanyak 181 buah dan KMS balita sebanyak 10.126 lembar. 28. Terlaksananya pelatihan kepada 80 orang Petugas tentang pola asuh anak dan pemantapan KB, ditujukan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.


III-28

29. Terlaksananya

magang

Petugas

pengelola

Sistem

Informasi

Kesehatan, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas. 30. Terlaksananya

kegiatan

akreditasi

sarana

kesehatan

dan

kepegawaian 1 paket, untuk meningkatkan pelayanan akreditasi, perizinan dan kepegawaian. 31. Tersusunnya buku Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Medan, guna mendukung ketersediaan data dan informasi kesehatan dari seluruh Puskesmas. 32. Tersusunnya

1

dokumen

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan Kota Medan, dimaksudkan untuk dapat menjadi pedoman guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang mengikuti SPM. 33. Tersusunnya 1 dokumen draft kebutuhan sumber daya pembiayaan kesehatan, untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan. 34. Tersedianya

6

unit

Personal

Computer

dan

printer,

untuk

meningkatkan kelancaran Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. 35. Tersusunnya 1 dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pembangunan kesehatan Kota Medan untuk 5 tahun ke depan (2006-2010). 36. Tersusunnya 1 dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai laporan pertanggungjawaban Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2005. 37. Pemberdayaan Forum Kesehatan Kota

dan Forum Kesehatan

Kecamatan, dengan mengadakan Lokakarya FKK Kota dengan peserta sebanyak 150 orang, mengadakan evaluasi dan penyusunan rencana

kerja

FKK

Kecamatan

pada

21

Kecamatan,

serta

mendistribusikan buku saku FKK, Leaflet FKK, poster FKK, dan menyusun laporan tahunan FKK.


III-29

38. Pembinaan dan penyuluhan PHBS pada 21 Kecamatan dengan penyebaran leaflet sebanyak 146.095 buah dan lokakarya PHBS dengan peserta 39 orang Petugas PKM dan 39 orang Petugas PKPL. 39. Terlaksananya pendistribusian 20 buah becak pengangkut sampah pada 20 lokasi Kelurahan Siaga. 40. Pembinaan Pemilihan DPLS (Daerah Percontohan Lingkungan Sehat): a. Kelurahan Pasar Merah Barat (Kec.Medan Kota) b. Kelurahan Siderejo (Kec. Medan Tembung) c. Kelurahan Pulo Brayan Darat ( Kec. Medan Timur) 41. Pembinaan pemilihan Kelurahan Lingkungan Sehat a. Kelurahan Sei Rengas II (Kec. Medan Area) b. Kelurahan Martubung (Kec. Medan Martubung) c. Kelurahan Mesjid (Kec. Medan Kota) 42. Pembinaan Pemilihan Kecamatan Sehat a. Kec. Medan Tuntungan b. Kec. Medan Petisah c. Kec. Medan Denai 43. Pembinaan TOGA dan pengadaan, pendistribusian bibit Tanaman Obat Keluarga pada wilayah kerja 39 Puskesmas. 44. Terlaksananya lomba Posyandu pada 21 Kecamatan. 45. Terlaksananya lomba sekolah sehat pada tingkat TK, SD, SLTP, SLTA. 46. Terselenggaranya pengobatan JPKM (Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada GAKIN Kota Medan dengan peserta terdaftar sebanyak

309.802 orang, peserta yang memiliki kartu ASKESKIN

sebanyak 129.542 orang, jumlah masyarakat miskin yang berkunjung ke Puskesmas 153.707 orang, dengan kasus yang dirujuk ke RSU. Dr. PIRNGADI MEDAN sebanyak 17.446 orang. 47. Jumlah pasien miskin yang dirawat di Puskesms rawat inap sebanyak 166 orang dengan jumlah hari perawatan 478 hari rawat.


III-30

48. Tersusunnya

Draft

PERDA

tentang

Undang-undang

praktek

kedokteran, dan terlaksananya sosialisasi dan work shop tentang Draft Sistem Kesehatan Kota Medan. 49. Terlaksananya pemasangan alat komunikasi telpon, komputer dan internet Speedy pada 39 Puskesmas. 50. Terlaksananya pemasangan server pada 6 Puskesmas di Kota Medan. 51. Tersusunnya Perhitungan District Health Account ( DHA) Kota Medan. 52. Tersusunnya Draft Perda Penanganan Penyakit Demam Berdarah dan Penyakit Potensial wabah lainnya. 53. Tersusunnya buku laporan tahunan Puskesmas sebanyak 39 buah. 54. Terlaksananya pengumpulan data sarana kesehatan dan penyusunan buku tahunan sarana kesehatan tahun 2006. 55. Terlaksananya

penyusunan

laporan

tahunan

Dinas

Kesehatan

tahun 2006, 56. Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan tahun 2005. 57. Tersusunnya Rencana Kerja SKPD tahun 2007. 58. Tersusunnya RKA APBD tahun 2007. 59. Terlaksananya

pameran

pembangunan

kesehatan

Kota

Medan

sebagai sarana informasi dan promosi pada; Pekan Raya Sumatera Utara sebanyak 1 kali pada bulan APRIL 2006, Medan Medical EXPO sebanyak 1 kali pada bulan Juli 2006, Perayaan Hari Kesehatan Nasional ke 42 tahun 2006. 60. Terlaksananya penyuluhan melalui Display bergerak (Runnning Teks) di tempat strategis sepanjang tahun. 61. Terlaksananya pendataan USILA dan penyuluhan USILA pada wilayah kerja 39 Puskesmas, pelayanan berkala pada Pra USILA sebanyak 62.365 orang, pelatihan pada kelompok USILA pada 112 kelompok, pengadaan dan pendistribusian USILA Kit sebanyak 3 paket pada 3 Puskesmas.


III-31

62. Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil dan Gerakan Sayang Ibu, dengan mengadakan supervisi dan pembinaan petugas

GSI

dari

Puskesmas

dan

Dinas

Kesehatan

pada

21 Kecamatan. 63. Terlaksananya pendistribusian paket Bidan Kit pada 39 Puskesmas. 64. Terlaksananya sosilisasi MP-ASI lokal pada 21 Kecamatan dan pengadaan bahan makanan MP - ASI lokal sebanyak 3500 anak GAKIN. 65. Terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra kerja (ASPERUM, PT. OTSUKA, PT.TELKOM, PAN) berupa bantuan makanan tambahan pada 65 orang balita penderita gizi buruk. 66. Pembinaan

Usaha

Kesehatan

penjaringan murid kelas

Sekolah,

dengan

mengadakan

1 SD sebanyak 200 anak per Puskesmas

(7800 anak), melaksanakan pelatihan dokter kecil SD sebanyak 40 orang, dokter remaja SMP/ SLTA sebanyak 80 orang, pelatihan guru UKS SD/SMP/SMA sebanyak 200 orang. 67. Terlaksananya penerbitan rekomendasi, sertifikat penyuluhan dan perizinan pada sarana

kesehatan dengan perincian, sebagai

berikut : - P- IRT : 164 buah - Izin Pest Control : 10 buah - Rekomendasi Alat Kesehatan : 17 buah - Surat Izin Kerja :191 buah - Izin Praktek Dokter Umum : 502 buah - Izin Praktek Dokter Spesialis : 173 buah - Izin Praktek Bidan : 104 buah - Izin sarana Apotik : 78 buah - Izin Rumah Bersalin : 41 buah - Izin Balai Pengobatan : 130 buah - Izin Batra : 66 buah


III-32

- Izin Toko Obat : 22 buah - Izin Fisioterapi : 11 buah - Izin Laboratorium : 9 buah - Izin Optik : 3 buah 68. Terlaksananya

penilaian

akreditasi

pegawai

tenaga

fungsionil

Puskesmas Kota Medan dan RS Pirngadi oleh Tim Akreditasi Kepegawaian sebanyak 510 orang, dan penerbitan PAK sebanyak 510 orang serta pengusulan kenaikan pangkat tenaga fungsionil sebanyak 510 orang. 69. Terlaksananya sistem rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit sebanyak 12.539 orang. 70. Pencegahan dan pemberantasan penyakit : - Terlaksananya imunisasi rutin BCG

:

: 50.710 balita (99%)

DPT1 : 39.421 balita (77%) DPT2 : 36.498 balita (71%) DPT3 : 34.945 balita (67%) Polio1 : 53.181 balita (100%) Polio2 : 50.995 balita (99,5%) Polio3 : 49.777 balita (97%) Polio4 : 51.326 balita (100%) Hepatitis B1( <7 hari )

: 22.336 bayi (44%)

Hepatitis B1( >7 hari )

: 21.549 bayi (42%)

Hepatitis B2

: 40.684 bayi (79%)

Hepatitis B3

: 39.297 bayi (76%)

- Terlaksananya penyuntikan vaksin anti rabies pada kasus hewan gigitan tersangka rabies sebanyak 166 kasus. - Terlaksananya BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) dengan cakupan 126.491 dari target 142.897 anak sekolah (89,9%). - Terlaksananya Sub PIN Januari 2006 sebanyak 226.798 balita (100,2%).


III-33

- Terlaksananya PIN

putaran IV Pebebruari Maret 2006 sebanyak

233.024 balita (102,93%). - Terlaksananya PIN putaran V April 2006 sebanyak 233.485 balita (103,1%). - Terlaksananya Sub PIN Jun 2006 sebanyak 225.757 balita (99,7%) - Terlaksananya Sub PIN September 2006 sebanyak 228.288 balita (98%). - Peningkatan cakupan dan resosialisasi imunisasi Hepatitis B untuk bayi > 7 hari pada 350 unit pelayanan kesehatan ( RS, Klinik, Praktek Bidan, Praktek Dokter). - Pelatihan petugas imunisasi sebanyak 78 orang. 71. Penanggulangan penyakit menular langsung seperti : TB Paru, ISPA, Diare, Pneumoni. - Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisa data penyakit, interpretasi, feed back, dan tersusunnya mapping situasi penyakit. - Terlaksananya penatalaksanaan penderita ISPA pada bayi dan balita sebanyak 111.448 orang. - Terlaksananya penemuan penderita TB Paru dengan perincian : Suspect BTA 14.961 orang ; BTA positif sebanyak 2.078 orang ; BTA negatif 536 orang ; TB Paru anak 72 orang ; ekstra paru 61 orang ; dan kambuh 15 orang. - Terlaksananya monev penanggulangan TB Paru oleh 39 Puskesmas dan 39 Petugas RS swasta. - Terlaksananya

penanggulangan

penderita

ISPA

sebanyak

penanggulangan

penderita

Diare

sebanyak

111.448 orang. - Terlaksananya 42.050 orang. - Terlaksananya penanggulangan penderita Pneumoni sebanyak 96.93 orang. - Terlaksananya pengambilan sampel darah pada masyarakat rentan HIV-AIDS sebanyak 200 orang.


III-34

72. Penanggulangan sumber penyakit pada binatang seperti : Demam Berdarah : - Terlaksananya penemuan dan penanganan kasus DBD sebanyak 1378 kasus. - Terlaksananya penanggulangan fokus fogging DBD sebanyak 1378 fokus. - Terlaksananya PSN pada 151 Kelurahan se-Kota Medan. - Terlaksananya kerjasama penanggulangan penyakit menular dan PSN bersama antar lintas batas Kabupaten/Kota setiap 3 bulan sekali. 73. Terlaksananya surveilans epidemiologi dengan melakukan survey AFP dan menemukan 14 kasus. 74. Penanggulangan NAPZA dan HIV-AIDS : - Terbentuknya Klinik IMS di Klinik Bestari

di DKK Medan dan di

Puskesmas Padang Bulan - Terbentuknya tenaga penjangkau WPS dan PPS sebanyak 6 orang di 6 wilayah Kota Medan yang berasal dari masyarakat - Terlaksananya kerjasama dengan LSM dan KPAND Kota Medan dalam penanggulangan HIV-AIDS - Terciptanya

kesepakatan

antar

lintas

sektor

dalam

penanggulangan HIV-AIDS seperti : Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dep Kehakiman, Dinas Pendidikan, dsb. - Terlaksananya pengadaan kondom dan pendistribusiannya melalui Klinik IMS Bestari dan Klinik IMS Padang Bulan serta oleh LSM 75. Peningkatan Penyehatan Lingkungan Dengan melakukan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan dan minuman (TPM) dan industri dengan perincian sbb : TTU

: 520 buah (78,7%)

TPM

: 784 buah (82,1%)

T2P

: 15 buah (95%)


III-35

RS

: 35 buah (70%)

Industri

: 194 buah (65%)

Diberdayakannya Klinik Sanitasi Puskesmas dengan pengadaan bahan-bahan promosi dan kelengkapan klinik sanitasi Puskesmas. 76. Penyehatan lingkungan pemukiman dan pencegahan pencemaran : - Terlaksananya pemantauan air bersih ledeng yang berasal dari PDAM Tirtanadi, sumur pompa tangan (SPT), sumur galian (SG) sebanyak 267.989 buah (98%). - Terlaksananya

pemantauan

jamban

keluarga

sebanyak

214.585 buah (81,9%). - Terlaksananya pemantauan TPS sebanyak 249.503 buah (75,1%). - Terlaksananya pemantauan TPA sebanyak 2 buah (100%) 77. Program pendidikan dan pelatihan : Terlaksananya pelatihan bagi petugas kesehatan dengan perincian sbb: - Short Course tenaga penyuluh kesehatan masyarakat sebanyak 40 orang petugas Puskesmas dan DKK Medan. - Pelatihan Tim Epidemiologi Kota (TEK) sebanyak 30 orang dan Tim Epidemiologi Puskesmas (TEPUS) sebanyak 78 orang. - Pelatihan

Analisa

Kebutuhan

Sumber

Daya

(Training

Need

Assement) sebanyak 50 orang. - Pelatihan UKS pada 2000 orang anak sekolah sebagai siswa/i peduli kesehatan. - Pelatihan dan workshop bagi kader TB Paru sebanyak 40 orang. - Penyuluhan Sadar GIZI pada 600 orang penduduk wilayah kerja dari 39 Puskesmas. - Pelatihan penanggulangan KEP Bayi Balita pada petugas TPG Puskesmas sebanyak 39 orang. - Pelatihan dan workshop kader Posyandu sebanyak 75 orang. - Pelatihan kesehatan ibu dan anak pada 39 orang Petugas KIA Puskesmas. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-36

- Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan swasta sebanyak 12 orang. - Pembinaan Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA) di wilayah kerja 39 Puskesmas di Kota Medan. - Pelatihan penjaringan BUMIL RISTI dengan peserta sebanyak 39 orang Bidan Puskesmas. - Pelatihan Audit Maternal pada 25 orang Bidan Puskesmas. - Pelatihan Partnership dan Dukun Bayi sebanyak 40 orang peserta. - Pelatihan Penanganan Asphyxia dan BBLR pada 8 orang petugas Puskesmas. - Pelatihan MTBS bagi Bidan dan perawat Puskesmas sebanyak 12 orang. - Pelatihan PDTKB bagi Bidan, perawat dan petugas gizi sebanyak 18 orang. 78. Fasilitas bagi petugas kesehatan untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjutan. Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pegawai DKK Medan dengan perincian 4 orang mengikuti pendidikan Program Pasca Sarjana dan 5 orang Pendidikan S1. 79. Terlaksananya

peringatan

hari

kesehatan

nasional

tanggal

27 Nopember 2006 di DKK Medan dan Seminar Kesehatan Nasional dengan tema ”Medan sebagai Barometer Penanggulangan Penyakit Menular”, dengan pembahasan flu burung, TBC, DBD dengan narasumber dr. Suroso dari RS. Sulianti Suroso Jakarta, dr. Fatni Sulani Kadis Kesehatan Propsu, Prof. Dr. Sarimuda Serumpaet, MSc, dari Pasca Sarjana USU. 3)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan kesehatan menjadi

tugas dan tanggung jawan Dinas Kesehatan Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait.


III-37

4)

Profil Kepegawaian Data Ketenagaan Dinas Kesehatan Kota Medan, keadaan pada

akhir bulan Desember 2006, sebagai berikut : NO. 1. 2.

3.

4. 5.

URAIAN Jumlah pegawai Kwalifikasi Pendidikan 2.1. SD Sederajat 2.2. SMP Sederajat 2.3. SMU Sederajat 2.4. D1, D2, D3 Sederajat 2.5. S1 Sederajat 2.6. S2 Sederajat Pangkat / Golongan 3.1. Golongan I 3.2. Golongan II 3.3. Golongan III 3.4. Golongan IV Jumlah Pejabat Struktural Jumlah Pejabat Fungsionil

JUMLAH (ORANG) 1650 1 45 1097 216 282 9 5 367 1131 147 73 1287

Ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan tidak terpenuhi terutama bidang promotif untuk penyuluhan kesehatan lingkungan masih kurang, tenaga administrasi yang dapat mengakses komputer masih kurang. Distribusi tenaga dokter, bidan, perawat, analis kimia, asisten apoteker, yang tidak merata dimana ada Puskesmas yang kelebihan beberapa jenis tenaga, tapi ada yang kekurangan tenaga, sehingga pembagian kinerja belum maksimal. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesehatan tahun

2006,

didukung

oleh

alokasi

anggaran

belanja

selama sebesar

Rp. 58.900.756.607,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 10.128.680.000,- dan Belanja Publik sebesar Rp 48.772.076.607,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 56.639.435.466,- atau selisih (+/-) sebesar Rp 2.261.321.141,-.


III-38

6) Kondisi Sarana Prasarana Kondisi sarana gedung Puskesmas dan Pustu sebagian ada yang rusak kecil,

rusak sedang dan rusak berat dan sebagian dalam tahap

rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim pada 8 Puskesmas dan 5 Pustu, yaitu: Puskesmas Medan Denai, Puskesmas Martubung, Puskesmas Mandala, Puskesmas Tegal Sari, Puskesmas Kotamatsum, Puskesmas Kampung Baru, Puskesmas Glugut Darat dan Pustu Nelayan Indah, Pustu Labuhan Deli, Pustu Medan Permai, Pustu Sidorame dan Pustu Simalingkar. Kondisi prasarana alat kesehatan gigi sangat kurang memadai dimana alat pengebor dan penambal gigi sebagian tidak ada, juga karena arus listrik yang tidak cukup untuk memakai alat-alat elektronik yang menggunakan daya listrik yang besar, sehingga pekerjaan penambalan gigi jarang dilakukan di Puskesmas. Kondisi prasarana alat kesehatan dokter umum sebagian sudah aus dan rusak, sehingga perlu diganti begantian. Kondisi meubelair di Puskesmas sebagian kurang memadai, terutama lemari arsip, rak buku, rak kartu dan meja. Untuk kelancaran kerja pengumpulan data, guna pengembangan Sistem Informasi Kesehatan diperlukan komputer dan printer di seluruh Puskesmas. serta penyediaan peningkatan arus listrik untuk pemakaian alat-alat elektronik. Untuk peningkatan kelancaran promosi kesehatan diperlukan sarana tape recorder untuk 39 Puskesmas. Untuk kenyamanan ruang rapat Kantor Dinas Kesehatan diperlukan AC sebanyak 6 unit.


III-39

Pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 16 unit untuk kelancaran petugas kesehatan ke lapangan seperti kesehatan lingkungan, Posyandu, UKS, dan lain hal yang memerlukan transportasi kepada petugas, Pengadaan Barang 1. Pengadaan 1 unit kendaraan ambulans 2. Pengadaan komputer 4 set 3. Pengadaan Swing Fog 4 buah untuk DBD 4. Pengadaan alat komunikasi 1 set (faksmile) 5. Pengadaan tape recorder untuk promosi kesehatan 39 buah 6. Pengadaan AC 6 unit 7. Pengadaan komputer untuk Puskesmas percontohan 6 unit 8. Pengadaan printer untuk Puskesmas percontohan 6 unit 9. Pengadaaan 4 unit Puskesmas Keliling dan sepeda motor 16 unit 10. Pengadaan meubeleir dan penunjang lain untuk 39 Puskesmas berupa lemari 39 buah, rak kartu 39, kursi sekretaris 39, meja resepsionis 39, kursi tamu 1 set, pengadaan komputer 33 buah. 11. Pengadaan meubeleir dan penunjang lain untuk 41 Pustu berupa, kursi tunggu 41 buah. rak kartu 41, rak buku kecil 41 buah, lemari arsip 41 buzh, meja tulis 41, meja kecil 41, kursi plastik 41, kursi sekretaris 41. 12. Pengadaan alat kesehatan medis dan laboratorium untuk Puskesmas, berupa: afton 7 buah, timbangan bayi 16 buah, tensimeter 25 buah, termometer digital 39 buah, alat-alat lab. 3 set, mikroskop binokuler 4 buah, sterilisator 10 buah, timbangan dewasa 24 buah, nierbekken 18 buah, gluco check 6 buah, ginekolog stand lamp 7 buah. 13. Pengadaan alat kesehatan medis untuk 41 Pustu berupa termometer digital 41 buah, sterilisator 13 buah, haemoglobinmeter 41 buah, timbangan dewasa 8 buah, ginekolog beck 12 buah, gluco check 4 buah, nierbekken 11 buah, tang sepatel 3 buah.


III-40

14. Pengadaan alat kesehatan gigi untuk 39 Puskesmas dan 41 Pustu, berupa: tang gigi 7 set, dental Unit Chair 12 buah, Pantom gigi 80 buah, kaca mulut 2 buah, pistol amal gam 78 buah, rasparatorium 80 buah, matabor gigi 8 set, sonde gigi 41 buah, edodontik 5 set, pincet gigi 21 set . 7) Permasalahan dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan fungsi kesehatan masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang komplek. Ada beberapa permasalahan utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat, yaitu: 1. Masih adanya gizi buruk pada bayi dan balita disebabkan kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih rendah daya belinya. 2. Masih adanya penderita TBC Paru yang drop out, yang mengakibatkan kegagalan penyembuhan karena ketidakpatuhan penderita menelan obat TBC selama 6 bulan terus menerus di lapangan. 3. Masih adanya penyakit DBD yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegipty di seluruh Kecamatan serta belum meratanya kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN di rumah dan halaman masingmasing. 4. Belum meratanya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS sebagai tindakan preventif untuk mencegah penyakit menular. 5. Masih kurang tersedianya alat-alat laboratorium dan reagensianya di Puskesmas dalam menunjang penegakkan diagnosa oleh dokter, sehingga banyak pasien dirujuk ke RS dr.Pirngadi Medan. 6. Sebagian RS, Balai Pengobatan dan Klinik tidak patuh memberikan data laporan informasi kesehatan yang dibutuhkan Dinas Kesehatan Kota Medan, sehingga perlu pengeluaran Perda oleh Pemerintah Kota sebagai payung hukum, untuk menjadi kewajiban RS, BP, Klinik tersebut melaporkan data kesehatan.


III-41

7. Masih adanya masyarakat yang enggan mengurus perizinan praktekpraktek yang berkaitan dengan bidang kesehatan. 8. Masih banyaknya RS dan pabrik yang tidak mempunyai instalasi pengolah air limbah (Ipal) padat. 9. Patroli kesehatan masih belum berjalan lancar, karena Puskesmas rata-rata hanya punya 1 orang tenaga PKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat) & PKPL (Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan) yang perlu didukung oleh masyarakat dan Kepala Lingkungan. 10. Perlu upaya pencegahan penularan penyakit HIV-AIDS karena perilaku masyarakat yang menyimpang serta banyaknya pemakai narkoba dengan suntikan. 11. Perlunya meningkatkan kualitas obat-obatan di Puskesmas untuk mempercepat kesembuhan pasien. 12. Perlu diwaspadai berkembangnya penyakit-penyakit baru seperti Flu Burung dan Cikungunya dengan bekerjasama secara lintas sektoral. Beberapa penyelenggaraan

solusi

pemecahan

pelayanan

kesehatan

masalah, di

atas

dan adalah

tantangan perlunya

peningkatan pembangunan kesehatan pada masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan baik mutu obat, alat-alat kesehatan dokter umum dan dokter gigi serta alat-lat laboratorium. dan reagensianya sebagai penunjang di seluruh Puskesmas.

2.

Meningkatkan disiplin kerja untuk pencapaian program di lapangan terutama pencegahan TB.

3.

Meningkatkan promosi untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk ber PHBS dan PSN guna mencegah penyakit menular seperti DBD, Diare, Thypus, dan lain-lain.


III-42

4.

Meningkatkan kualitas Jaringan Informasi Kesehatan dan pelatihan petugas komputer di seluruh Puskesmas, sehingga data-data kesehatan mudah diakses dengan jaringan komputerisasi.

5.

Meningkatkan pelaporan data informasi kesehatan dari seluruh RS, Klinik, BP baik swasta/pemerintah untuk melaporkan ke Dinas Kesehatan.

6.

Meningkatkan kepatuhan Rumah sakit agar segera mempunyai IPAL (Instalasi Pegolah Air Limbah ) baik sendiri atau terpadu.

7.

Meningkatkan

pendataan

perizinan

bidang

kesehatan

melalui

petugas perizinan di 39 Puskesmas. 8.

Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas terkait seperti : Kegiatan UKS, Penanggulangan Flu Burung, dll.

9.

Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas terkait seperti kegiatan UKS, Penanggulangan Flu Burung, dan lain-lain.

2.2. Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Medan Sebagai rumah sakit tipe ”B” keberadaan RSU.Dr. Pirngadi sangat sentral dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya yang bersifat rujukan. Peranannya bahkan menjadi salah satu RSU. utama bagi penduduk hinterland. Mengingat kedudukannya yang sangat strategis ini, pelayanan kesehatan RSU.Dr. Pirngadi menjadi salah satu prioritas program dan kegiatan tahun 2006. 1)

Program Dan Kegiatan Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber

daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana kegiatan berdasarkan perhitungan yang realistik selaras dengan kemampuan daerah. Program terdiri dari kumpulan-kumpulan berbagai sub program (kegiatan pilihan) yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Adapun

program

dan

kegiatan

pelayanan

kesehatan

RSU.Dr. Pirngadi selama tahun 2006, sebagai berikut :


III-43

a. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 1. Cleaning service 2. Pengadaan sarana pelayanan kesehatan RSU 3. Pelayanan RSU mandiri instalasi farmasi 4. Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran 5. Pelatihan Tenaga Medis dan Non Medis 6. Manajemen hospital 7. KSO dan swakelola 8. Pengelolaan barang dinas 9. Melaksanakan penggunaan sistem informasi manajemen 10. Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2007 11. Penyusunan LAKIP Tahun 2005 12. Penyusunan sistem akuntansi RSU Dr.Pirngadi Medan 13. Konsultan

perencanaan

pembangunan

gedung

RSU

Pirngadi

Tahap II. 14. Perencanaan alat kesehatan RSU 15. Appraisal pendukung owner estimate (OE) 16. Appraisal penilaian perhitungan barang masuk 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan pelayanan kesehatan Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan selama tahun 2006, menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) sebagai berikut : 1. Terlayaninya pasien umum rawat jalan, sebanyak 417.523 orang. 2. Terlayaninya pasien rawat inap, sebanyak 24.974 orang. 3. Terlayaninya pasien operasi sebanyak 5.796 orang. 4. Terlayaninya pasien cuci darah, sebanyak 11.867 orang. 5. Terlayaninya pasien Askes rawat jalan, sejumlah 199.139 orang. 6. Terlayaninya pasien Askes rawat inap, sejumlah 9.434 orang.


III-44

7. Terlayaninya pasien Gakin (Askeskin), sejumlah 88.197 orang 8. Meningkatnya jumlah BOR yang dicapai tahun 2006 menjadi 75,03 9. Meningkatnya pendapatan Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan menjadi Rp. 55.635.143.106,10. Terlayaninya

pasien demam berdarah sebanyak 1.179 orang, yang

berasal dari Wilayah Kota Medan maupun Luar Kota Medan. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan dan Surat Keputusan Wallikota Medan Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan, maka satuan kerja perangkat daerah penanggungjawab penyelenggaraan urusan pelayanan kesehatan adalah BPK Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan. Tugas Pokok Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pingadi Kota Medan adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4)

Profil Kepegawaian Sumber Daya Manusia BPK RSU.Dr. Pirngadi Medan berdasarkan

klasifikasi Pendidikan, sebanyak 862 orang (51,90%) berpendidikan SLTA ke bawah, lulusan D3 sebanyak 538 orang (32,39%), lulusan S1 sebanyak 146 orang (8,79%) dan lulusan S2 sebanyak 115 orang (6,92%).


III-45

Keadaan kepegawaian tersebut

menunjukkan bahwa jumlah

pegawai lulusan SLTA ke bawah mencapai jumlah terbesar yaitu 862 orang (51,90%) Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2006 NO

PENDIDIKAN

JUMLAH (ORANG)

%

1

SLTA ke bawah

862

51,90%

2

D3

538

32,39%

3

S1

146

8,79%

4

S2 Jumlah

115 1661

6,92% 100,00%

Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan berdasarkan klasifikasi jenis ketenagaan terdiri dari tenaga medis sebanyak 189 orang (11,38%), paramedis keperawatan 535 orang (32,21%), paramedis non keperawatan sebanyak 172 orang (10,36%), tenaga administrasi sebanyak 310 orang (18,66%), sedangkan tenaga honor sebanyak 455 orang (27,39%). Hal

ini

menunjukkan

bahwa

jumlah

tenaga

paramedis

keperawatan merupakan tenaga terbanyak yaitu 535 orang (32,21%). Keseluruhan jumlah tenaga honor mencapai 455 orang (27,39%) dan jumlah pegawai negeri secara keseluruhan mencapai 979 orang atau 72,61%. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pengelompokan Fungsional Per 31 Desember 2006 NO 1 2 3 4 5

URAIAN Medis Paramedis keperawatan Paramedis non keperawatan Administrasi Honor Total

JUMLAH (ORANG) 189 535 172 310 455 1661


% 11,38% 32,21% 10,36% 18,66% 27,39% 100,00%

III-46

5)

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

serta

anggaran

urusan

pelayanan kesehatan RSU. Dr. Pirngadi Medan selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja yang terdiri dari : a) APBD Dialokasikan dana sebesar Rp. 105.471.504.039,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar sebesar

Rp

Rp 30.288.737.500,- dan Belanja Publik

75.182.766.539,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 88.975.457.196,- atau terjadi selisih sebesar Rp. 16.496.046.843,b) APBN Dialokasikan dana sebesar Rp 3.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.658.684.868,- atau terjadi selisih sebesar Rp. 441.315.132,c) Swadana Dialokasikan dana sebesar Rp. 51.350.000.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.

50.292.660.246,66

atau

terjadi

selisih

sebesar

Rp. 1.057.339.753,34 6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pelayanan kesehatan, BPK Rumah Sakit Umum Dr. Pingadi dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis serta peralatan kantor dan alat penunjang lainnya. Ada

4 (empat) permasalahan utama yang menjadi

kendala

peningkatan pelayanan kesehatan yaitu : 1. Jumlah tenaga medis dan paramedis masih kurang Kurangnya jumlah tenaga medis dan paramedis disebabkan masih minimnya rekrutmen pegawai yang dilaksanakan, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga medis dan paramedis

di Badan

Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan. Di samping itu banyaknya tenaga medis dan paramedis yang telah memasuki masa pensiun.


III-47

2. Sarana dan prasarana belum mencukupi Kurangnya sarana dan prasarana disebabkan terbatasnya dana untuk pengadaan alat kesehatan dan sarana gedung untuk menempatkan alat kesehatan/peralatan medis. Di samping itu masih adanya tempat pelayanan kesehatan yang belum mampu menampung volume kegiatan pasien yang dirawat khususnya Ruang Rawat Inap Kelas III dan belum tertatanya layout pelayanan pasien rawat jalan. 3. Belum terlaksananya perubahan kelembagaan rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Belum ditetapkannya perubahan kelembagaan Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan menjadi BLU. Hal ini disebabkan Pemko Medan dengan DPRD belum mengeluarkan Surat Keputusan tentang Perubahan Unit Swadana menjadi BLU. Untuk ini Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan telah melakukan presentasi tentang BLU kepada pihak Pemko Medan dan DPRD. 4. Belum sempurnanya pelaksanaan SIMRS Belum sempurnanya pelaksanaan SIMRS disebabkan dana yang dimiliki belum mencukupi dan SDM yang ada belum memadai. 7) Permasalahan Dan Solusi Berdasarkan catatan kinerja tersebut di atas diketahui bahwa berbagai keluaran (output) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 dapat dikatakan meningkat dengan cukup baik, namun dalam pernyataannya bahwa urusan pelayanan kesehatan masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang kompleks. Solusi pemecahan masalah dan tantangan penyelenggaraan fungsi pelayanan kesehatan pada masa datang, perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut :


III-48

1. Meningkatkan jumlah rekrutmen tenaga medis dan paramedis oleh Pemko Medan sehingga sesuai dengan jumlah kebutuhan tenaga medis dan paramedis. 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana, dengan jumlah dana yang tersedia, untuk pengadaan peralatan medis dan non medis. Di samping itu perlu penambahan ruang rawat inap, sehingga mampu menampung jumlah pasien yang semakit meningkat. 3. Mewujudkan dengan segera pembahasan kelembagaan Rumah Sakit Dr. Pirngadi menjadi Badan Layanan Umum (BLU). 4. Penyempurnaan pelaksanaan SIMRS dengan penyediaan dana dan sumber daya manusia yang cukup.

3. PEKERJAAN UMUM 3.1. Fungsi Pekerjaan Umum Sebagai bagian dari infrastruktur stratejik, maka fungsi pekerjaan umum mempunyai fungsi dan peran penting dalam pembangunan kota, khususnya sebagai urat nadi perekonomian. Mengingat kedudukannya yang sangat penting tersebut, fungsi ini merupakan salah satu prioritas program dan kegiatan pembangunan kota selama tahun 2006. 1) Program dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang “Pekerjaan Umum” ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Jalan dan Jembatan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan 1. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Brigjend Zein Hamid Gg. Sepakat, Gg. Dermawan dan Gg. Sado Kel Titi Kuning Kec. Medan Johor seluas 1.800 M2.


III-49

2.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Irigasi I, II, III, IV, V dan VI Kel. Kemenangan Tani Kec. Medan Tuntungan seluas 3.600 M2.

3.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Air Bersih Gg. Pribadi dan Blok I, II, III, IV dan V Kel. Binjai Kec. Medan Denai seluas 3.300 M2.

4.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pasar V Gg. Mawar,

Gg.

Madrasah

dan

Jl.

Puskesmas

Gg.

Musholla

dan

Intersection Jl. Pendidikan Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal seluas 2.780 M2. 5.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Gg. Wonosobo, Gg. Cikalong dan Gg. Karang Anyar Kec. Medan Barat seluas 2.200 M2.

6.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pinang Baris Gg. Langgar dan Gg. Melayu Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal seluas 1.650 M2.

7.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Setia Budi Gg. Tengah Kel. P.B Selayang I Kec. Medan Selayang seluas 1.498 M2.

8.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Sei Kera Gg. Rezeki, Gg. Rezeki A, Gg. Rezeki B, Gg. Rezeki C, Gg. Rezeki D, Gg. Indra Loka dan Gg. Jawa Kec. Medan Perjuangan seluas 1.800 M2.

9.

Rehabilitasi

dan

pengaspalan

jalan

dengan

hotmix

di

Jl.

Pembangunan Gg. Melati, Gg. Dame dan Gg. Sosial Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia seluas 2.150 M2. 10. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Eka Jaya IV, Jl. Eka Dewi Kompleks Rispa dan Jl. Eka Kencana Kel. Gedong Johor Kec. Medan Johor seluas 2.140 M2. 11. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Turi Gg. UISU dan Gg. Gambar, Jl. Saudara, Gg. Tapian Daya dan Gg. Sahata Tengah Kec. Medan Kota seluas 2.075 M2.


III-50

12. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pinang Baris Gg. Wakaf Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal seluas 1.500 M2. 13. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Suka Tirta, Intersection Gg. Buntu dan Intersection Jl. Suka Tenang Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor seluas 2.100 M2. 14. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Sei Batang Hari Gg. Singer, Gg. Famili dan Jl. Titi Papan Gg. Rezeki Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah seluas 1.800 M2. 15. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Cemara Gg. Kelapa II, Gg. Tengah dan Jl. Jemadi Gg. Kelapa I (lanjutan) Kel. P.B Darat II Kec. Medan Timur seluas 1.650 M2. 16. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Menteng VII Gg. Sitinjo Kel. Binjai Kec. Medan Denai seluas 1.650 M2. 17. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Kopi V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan seluas 1.500 M2. 18. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gaperta Gg. Berkat Kel. Tanjung Gusta dan Jl. Pembangunan Gg. Famili

Kel.

Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia seluas 1.244 M2. 19. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gaharu Gg. Perdamaian, Gg. Seri, Gg. Murni dan Gg. Parmin Kec. Medan Timur seluas 1.500 M2. 20. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Mesjid Al Iman Kel. Rengas Pulau dan Jl. Marelan V Gg. Cerut Kel. Terjun Kec. Medan Marelan seluas 1.437,50 M2. 21. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Melati 13 dan Jl. Anggrek 3, Jl. Kamboja 3, Jl. Kamboja 2, Jl. Mawar 1, Jl. Mawar 2 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia seluas 1.517,50 M2. 22. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Rinte I, II dan III Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan seluas 1.350 M2.


III-51

23. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Bersama Kel. P. Masyhur Kec. Medan Johor seluas 1.153,41 M2. 24. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Jemadi Lk. IV dan Jl. Jemadi Lk. I Kel. P.B Darat II Kec. Medan Timur seluas 1.045,50 M2. 25. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Santun Kec. Medan Kota seluas 1.350 M2. 26. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gatot Subroto Gg. Dermawan dan Gg. Pertama Kel. Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia seluas 690 M2. 27. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Mawar 9 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia seluas 690 M2. 28. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Brigjend Katamso Gg. Syahbandar Kel. Aur Kec. Medan Maimon seluas 690 M2. 29. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Wijaya 12 dan Jl. Bunga Mawar Gg. Keluarga Kec. Medan Selayang seluas 690,05 M2. 30. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Raya Gg. H. Zufri Kec. Medan Tuntungan seluas 690 M2. 31. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bilal Dalam Kec. Medan Timur seluas 720 M2. 32. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. M. Basir Gg. Inpres Lk. 32 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan seluas 625 M2. 33. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Marelan VIII Gg. Wirak Lk. XIX Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan seluas 625 M2. 34. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. H. Adam Malik Gg. Peringatan Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat seluas 620 M2.


III-52

35. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pasar VI / Jl. Kenanga Raya Gg. Kenanga XIX dan Gg. Kenanga XV Kec. Medan Selayang seluas 672 M2. 36. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Mawar 13 Kec. Medan Selayang seluas 690 M2. 37. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gaperta Gg. Mutiara Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia seluas 720 M2. 38. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Dwi Kora I Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas seluas 630 M2. 39. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Kasih Gg. Karya Baru Kel. P. Masyhur Kec. Medan Johor seluas 640 M2. 40. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Jaya Gg. Karya Citra Kec. Medan Johor seluas 600 M2. 41. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pasar II Gg. Merak Kec. Medan Selayang seluas 645 M2. 42. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Asoka Gg. Subur Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Sunggal seluas 604 M2. 43. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bromo Gg. Bintara dan Gg. Keluarga Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai seluas 620 M2. 44. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Seksama Gg. Rela Kel. Binjai Kec. Medan Denai seluas 600 M2. 45. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Menteng VII Gg. Kenanga Kel. Menteng kec. Medan Denai seluas 690 M2. 46. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Rampe VII Kel. Simalingkar B Kec. Medan Tuntungan seluas 598 M2. 47. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Sidomulyo Kel. P.B Darat II Kec. Medan Timur seluas 600 M2. 48. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bromo ujung Gg. Aman dan Jl. Selamat Gg. Keluarga Kec. Medan Denai seluas 668 M2.


III-53

49. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Sepakat ujung Gg. Rela Kec. Medan Denai seluas 600 M2. 50. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Padang Gg. Pakantan Kel. Tembung Kec. Medan Tembung seluas 600 M2. 51. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Jamin Ginting Gg. Bangun Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan seluas 600 M2. 52. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Sepakat Gg. Saudara Kec. Medan Denai seluas 585 M2. 53. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Menteng VII Gg. Serasi Kel. Menteng Kec. Medan Denai seluas 687,50 M2. 54. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Garu VI Gg. Merpati Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas seluas 600 M2. 55. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Merpati Gg. Cendrawasih Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas seluas 700 M2. 56. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Nusa Indah VI Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia seluas 600 M2. 57. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Kunyit Kel. Darat Kec. Medan Baru seluas 605 M2. 58. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pintu Air IV Gg. Damai Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor seluas 732 M2. 59. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Seto Gg. Purnawirawan dan Gg. Sempurna Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area seluas 718,25 M2. 60. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Cemara Gg. Rambutan Kel. P.B Darat II Kec. Medan Timur seluas 600 M2 61. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bom Lama Kec. Medan Labuhan seluas 600 M2. 62. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Cemara Gg. Cendana Kel. P.B Darat II Kec. Medan Timur seluas 600 M2.


III-54

63. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gaperta ujung Gg. Melati Indah dan Gg. Beringin Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia seluas 620 M2. 64. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gaperta Gg. Purnama Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia seluas 474 M2. 65. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gaperta Gg. Rukun Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia seluas 600 M2. 66. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gaperta Gg. Wakaf Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia seluas 600 M2. 67. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Jaya Gg. Eka Rame Kec. Medan Johor seluas 675 M2. 68. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Jaya Gg. Karya Sejati dan Jl. Karya Selamat Gg. Rahmat Kec. Medan Johor seluas 600 M2. 69. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Jamin Ginting Gg. Mejuah-juah Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan seluas 525 M2 . 70. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Jamin Ginting Gg. Ganepo dan Gg. Sedar Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru seluas 600 M2. 71. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Marelan V Gg. SMPN-32 Kec. Medan Marelan seluas 600 M2. 72. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Garu IV ujung Kel. Harjosari I Kec. Medan Amplas seluas 600 M2 73. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pimpinan Gg. Perkauman Kec. Medan Perjuangan seluas 600 M2. 74. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pelita I Gg. Sepakat Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan seluas 600 M2.


III-55

75. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pancing Gg. Hawa Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung seluas 500 M2 76. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Serimpi 6 Kel. Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan seluas 600 M2. 77. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Letda Sujono Gg. Makmur Kec. Medan Tembung seluas 600 M2. 78. Rehabilitasi

dan

pengaspalan

jalan

dengan

hotmix

di

Jl. Pembangunan Gg. Ruris I Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia seluas 450 M2. 79. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Marelan VII Gg. Amal V Lk. IV Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan seluas 450 M2. 80. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Jati Gg. Keluarga Kel. P.B Bengkel Kec. Medan Timur seluas 600 M2. 81. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Sepakat Gg. Pembangunan Kec. Medan Denai seluas 585 M2. 82. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Nusa Indah I Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia seluas 540 M2. 83. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Agus Salim Gg. Suropati Kel. Sei Putih Timur Kec. Medan Petisah seluas 640 M2. 84. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Jawa Gg. MNP Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia seluas 510 M2. 85. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Filisium I dan Jl. Mawar 12 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia seluas 600 M2. 86. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Jawa Gg. Muhammadiyah Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia seluas 510 M2. 87. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Gg. Cirebon Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat seluas 522 M2


III-56

88. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Tomat Kel. Darat Kec. Medan Baru seluas 582,50 M2. 89. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Brigjend Katamso Gg. Dermawan dan Gg. Subur Kec. Medan Johor seluas 495 M2. 90. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Sejahtera Gg. Tongku Azhar Kec. Medan Helvetia seluas 475 M2. 91. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gaperta Gg. Akur Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia seluas 450 M2. 92. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Damar Gg. Subur Kel. Sei Putih Timur Kec. Medan Petisah seluas 450 M2 93. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Budi ujung Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor seluas 540 M2 94. Rehabilitasi

dan

pengaspalan

jalan

dengan

hotmix

di

Jl.

Pembangunan Gg. Rezeki Kel. Padang Bulan Kec. Medan Selayang seluas 480 M2. 95. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tersebar di Kota Medan. 96. Produksi Hotmix AMP. b.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Jaringan Saluran Drainase

1.

Pembetonan talud parit di Jl. Pasar VII / Mesjid Syuhada Kec. Medan Selayang sepj.: 686 M.

2.

Pembetonan talud parit di Jl. Kapiten Purba Kec. Medan Tuntungan sepj.: 952 M.

3.

Pembetonan talud parit di Jl. Jermal XII Kel. Denai Kec. Medan Denai sepj.: 769,50 M.

4.

Pemeliharaan Bangunan Air (Irigasi) tersebar di Kota Medan

5.

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Saluran

Drainase

tersebar

di

Kota Medan (Swakelola). 6.

Pembenahan Sektor Jaringan Drainase Kota Medan (Dana Pendamping MMUDP).


III-57

c.

Pembangunan dan Peningkatan Sarana Jalan dan Jembatan

1.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Sudirman Kec. Medan Polonia seluas 13.900 m2.

2.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Cik Ditiro Kec. Medan Polonia seluas 4.500 m2.

3.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Sutomo Kec. Medan Timur seluas 13.490 m2.

4.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Surabaya Kec. Medan Kota seluas 5.400 m2.

5.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bandung Kec. Medan Kota seluas 3.600 m2.

6.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Cempaka Kec. Medan Selayang seluas 4.100 m2.

7.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Jaya lanjutan Kec. Medan Johor seluas 6.490 m2.

8.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Mahkamah Kec. Medan Kota seluas 4.200 m2.

9.

Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Harimau, Jl. Kuda, Jl. Wahidin Baru Kec. Medan Kota seluas 1.720 m2.

10. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Rakyat Kec. Medan Perjuangan seluas 3.250 m2. 11. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Pancur IX lanjutan Kec. Medan Tuntungan seluas 3.150 m2. 12. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan seluas 6.700 m2 13. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Kapt. Muchtar Basri Kec. Medan Timur seluas 4.350 m2. 14. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Padang Sidempuan, Jl. Surabaya Baru, Jl. Martapura Kec. Medan Kota seluas 2.250 m2.


III-58

15. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Ansari Kec. Medan Kota seluas 1.857 m2. 16. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Terompet Kec. Medan Selayang seluas 2.000 m2. 17. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bersama Kec. Medan Tembung seluas 1.737 m2. 18. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Tuasan Kec. Medan Tembung seluas 2.500 m2. 19. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Duyung Kec. Medan Area seluas 1.350 m2. 20. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pasar I Kec. Medan Selayang seluas 7.200 m2. 21. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Eka Warni Kec. Medan Johor seluas 7.500 m2. 22. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl.Bunga Ncole Kec. Medan Tuntungan seluas 6.000 m2. 23. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Eka Warni IX Kec. Medan Johor seluas 1.398 m2. 24. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Cemara Kec. Medan Kota seluas 2.200 m2. 25. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Meranti Kec. Medan Kota seluas 2.600 m2. 26. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Hayam Wuruk Kec. Medan Baru seluas 4.800 m2 27. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Mangkubumi Kec. Medan Maimon seluas 1.347 m2. 28. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Pancur, Jl. Bunga Pancur Terusan dan Jl. Bunga Pales VII A

Kec.

Medan Tuntungan seluas 2.600 m2.


III-59

29. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl.Bantam, Jl. Kangkung Kec. Medan Baru seluas 1.650 m2. 30. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Sei Belumai, Jl. Sei Terjun lanjutan, Jl. Sei Halaban Kec. Medan Baru seluas 1.470 m2. 31. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. RPH Lanjutan Kec. Medan Deli seluas 1.250 m2. 32. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl.Mapilindo dan Intersection di Jl. Prajurit, Jl. Rakyat, Jl. Sei Kera Kec. Medan Perjuangan seluas 4.500 m2. 33. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Alumunium Raya dan Intersection di Jl. Aluminium I,II dan III Kec. Medan Deli seluas 4.500 m2. 34. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Karya Bakti m/d Jl. Karya Jaya s/d Jl. Karya Budi Kec. Medan Johor seluas 6.650 m2. 35. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Selamat, Jl. Selamat

Ujung,

Jl.

Perhubungan

Kec.

Medan

Amplas

seluas

11.250 m2. 36. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Masuk Perumahan Buruh TKBM Kec. Medan Labuhan seluas 2.000 m2. 37. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Aman, Jl. Buntu, Jl. Pasar IV Kec. Medan Helvetia seluas 4.200 M2 38. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Marelan III Kec. Medan Marelan seluas 4.500 m2. 39. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Emas, Jl. Sampali, Jl. Sei Kera dan Jl. Deli Tua Kec. Medan Perjuangan seluas 5.400 m2 40. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Mangan III Kec. Medan Deli seluas 9.100 m2.


III-60

41. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Mandala by Pass Kec. Medan Tembung seluas 11.200 m2. 42. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Rampe VI (Jalan menuju Pemakaman Kristen) Kec. Medan Tuntungan seluas 2.400 m2. 43. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Purwo Kec. Medan Perjuangan seluas 1.750 m2. 44. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Marelan V lanjutan Kec. Medan Marelan seluas 3.200 m2. 45. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bangun Sari Kec. Medan Johor seluas 1.800 m2. 46. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Setia Baru, Jl. Rela Ke. Medan Barat seluas 3.200 m2. 47. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Tirto Sari Kec. Medan Tembung seluas 1.600 m2 48. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Jawa, Jl. Bunga Dalam, Jl. Riau Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan seluas 2.500 m2. 49. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Namo Bintang Kec. Medan Tuntungan seluas 2.000 m2. 50. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Kapiten Purba Kec. Medan Tuntungan seluas 3.600 m2 51. Peningkatan Jalan Karya Wisata Kec. Medan Johor seluas 10.496 m2 52. Rehabilitasi,

pengaspalan

dan

pembetonan

drainase

di

Jl. Pembangunan m/d Jl. SM. Raja s/d Jl. STM Kec. Medan Johor seluas 2.250 m2 & 1.500 m'. 53. Rehabilitasi, pengaspalan jalan di Jl. Perbatasan m/d Jl. SM. Raja s/d Jl. STM dan Pembetonan drainase m/d Jl. SM. Raja s/d Sei Batuan Kec. Medan Amplas seluas 2.250 m2 & 1.500 m'.


III-61

54. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. STM Suka Damai Kec. Medan Johor seluas 3.532 m2. 55. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Bunga Kenanga Kec. Medan Selayang seluas 6.168 m2. 56. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Abadi Kec. Medan Sunggal seluas 6.325 m2. 57. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Gaperta ujung Kec. Medan Helvetia seluas 10.560 m2. 58. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Pelita II Kec. Medan Perjuangan seluas 5.000 m2. 59. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. Mesjid Taufik Kec. Medan Perjuangan seluas 3.360 m2. 60. Rehabilitasi, pemeliharaan dan Pengaspalan Jalan dengan Hotmix tersebar di Kota Medan (Swakelola). 61. Pemasangan paving block Jalan Baru halaman Kantor Walikota Medan seluas 315 m2. d. Konsultan Supervisi 1. Konsultan Supervisi Jalan Lingkungan. 2. Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan. 3. Konsultan Supervisi Jaringan Drainase. e Perbaikan Bekas Galian Pihak Ketiga 1. Perbaikan Bekas Galian Pihak Ketiga tersebar di Kota Medan. f. Peningkatan Kapasitas Daerah 1. Biaya operasional peningkatan pendapatan daerah. g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1. Pengadaan Alpoinmain sebanyak 1 (satu) unit. 2. Pengadaan Cutter ( Pemotong Aspal ) sebanyak 2 (dua) unit. 3. Pengadaan Baby Roller sebanyak 1 (satu) unit. h. Pembuatan dan Penggandaan Dokumen 1. Penyusunan RENSTRA 2. Penyusunan RENJA. 3. Penyusunan LAKIP. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-62

2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan pekerjaan umum selama tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan outcome (hasil) sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah jalan yang diaspal sebesar 263.350 m2 2. Meningkatnya jumlah saluran yang dibeton sepanjang 30.644,40 m 3. Meningkatnya

jumlah

jalan

lingkungan

yang

diaspal

sebesar

87.880,21 m2 4. Meningkatnya jumlah bangunan air/drainase yang dipelihara/dirawat yang seluruhnya berjumlah 510.131,50 m 5. Bertambahnya

jumlah

jalan

yang

dipelihara/dirawat

seluas

132.717 m2 6. Terealisasinya

penerimaan PAD dari izin pemanfaatan utilitas dan

sewa alat berat menjadi sebesar Rp. 738.050.458,97. Implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum selama tahun 2006 berdampak kepada: 1. Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman. 2. Meningkatnya kelancaran arus barang, jasa dan orang. 3. Meningkatnya estetika kota. 4. berkurangnya daerah rawan banjir. 5. Tersedianya infrastruktur. 6. Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan kota.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara fungsional penyelenggaraan urusan pekerjaan umum menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait.


III-63

4) Profil Kepegawaian NO 1. 2.

3.

4. 5.

URAIAN

JUMLAH (ORANG)

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan: 2.1. SD Sederajat 2.2. SMP Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.4. D1, D2, D3 Sederajat 2.5. S1 Sederajat 2.6. S2 Sederajat Pangkat/Golongan: 3.1. Gol. II 3.2. Gol. III 3.3. Gol. IV Jumlah Pejabat Struktural Jumlah Pejabat Fungsional

117 7 5 62 7 28 8 17 98 2 25 10

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di bidang SDM adalah terbatasnya sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, terutama yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang teknik sipil dan akuntansi. Hal ini membawa konsekwensi keterbatasan kompetensi pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan umum. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 96.849.003.352,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp. 5.553.128.352,- dan Belanja Publik sebesar Rp. 91.295.875.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 94.661.783.251,11 atau selisih (+/-) sebesar Rp 2.187.220.100,89,-


III-64

6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan

kantor

termasuk

meubeleur

dan

alat-alat

berat.

Pada umumnya sebagian peralatan yang ada saat ini masih dalam kondisi layak pakai, namun sebagian lainnya sudah kurang atau bahkan tidak layak pakai lagi karena sudah rusak. Dari segi kuantitas prasarana dan sarana kerja yang dimiliki juga masih rendah. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai selama tahun 2006 cukup signifikan, namun penyelenggaraan urusan pekerjaan umum tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang kompleks. Ada 13 (tiga belas) masalah pokok yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan prasarana jalan, jembatan dan drainase saat ini, yaitu : 1. Kondisi

jaringan

jalan

dan

jembatan

masih

perlu

ditingkatkan

penanganan dan perawatannya. Kondisi saat ini relatif baik di inti kota, sedangkan di daerah pinggiran kota peningkatan jaringan jalan dan jembatan dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kondisi jalan yang ada saat ini terdiri dari kondisi baik 21,58%; kondisi sedang 44,94%; rusak dan rusak berat 33,48%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 44,94% jaringan jalan masih memerlukan peningkatan kualitas

berupa

rehabilitasi,

pemeliharaan

dan

perawatan.

Sedangkan 33,48% membutuhkan peningkatan kualitas berupa pembangunan fisik.

2. Pembangunan jalan relatif masih terbatas, disebabkan alokasi anggaran yang tersedia masih relatif rendah. Pertumbuhan jumlah kendaraan telah meningkat jauh dibandingkan dengan kapasitas jalan yang tersedia. Untuk melakukan pembangunan jalan baru maupun pelebaran jalan terkendala pada aspek ganti rugi lahan untuk pembangunan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan.


III-65

3. Masih belum terpadunya pengelolaan wewenang dan kerjasama dalam pembangunan jaringan jalan dan jembatan. Kewenangan pengelolaan jalan arteri masih menjadi tanggung jawab pemerintah atasan. Sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan dengan pemerintah atasan, pemerintah daerah kabupaten yang berbatasan dengan Kota Medan dan instansi yang memanfaatkan jaringan jalan dan jembatan yang belum optimal.

4. Kualitas dan kuantitas data base jaringan jalan dan jembatan masih belum memadai. Pembuatan data base jalan yang telah dilakukan belum mampu mencakup keseluruhan kondisi ruas jalan yang ada di Kota Medan. Keberadaan data base dan sistem informasi jaringan jalan dan jembatan sangat

diperlukan

pembangunan

untuk

maupun

efektifitas

pemeliharaan

dan jaringan

efesiensi jalan

perencanaan

dan

jembatan.

Data base berguna untuk memilih skala prioritas di antara banyaknya kebutuhan peningkatan jaringan jalan dan jembatan. Data yang benar dan lengkap dapat memudahkan estimasi pembiayaan pembangunan dan juga manajemen waktu pelaksanaan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan.

5. Pola hirarki kelas dan fungsi jalan belum tertata dengan baik. Kota Medan belum memiliki hirarki jalan yang terstruktur mulai dari fungsi arteri primer, arteri sekunder, kolektor sampai jalan lingkungan. Hirarki jalan berfungsi untuk mengendalikan beban yang ditanggung oleh setiap ruas jalan, pengendalian sistem pergerakan dan perencanaan pembangunan jaringan jalan.

6. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat hasilhasil pembangunan jalan dan jembatan. Kerusakan jalan sering disebabkan aktivitas-aktivitas masyarakat yang melakukan pengangkutan material bahan bangunan seperti tanah yang melebihi kapasitas daya dukung konstruksi jalan, timbunan bahan bangunan di badan atau di pinggir jalan yang menyebabkan terhalangnya aliran air ke drainase saat hujan, dan lain-lain.


III-66

7. Masih terbatasnya dukungan prasarana jaringan drainase sehingga menyebabkan terjadi banjir ataupun genangan air. Banjir di Kota Medan dapat dikategorikan atas dua tipe banjir, yaitu banjir drainase lokal dan banjir akibat air sungai meluap. Banjir lokal sering terjadi

(20 kali per

tahun) di beberapa lokasi. Penyebab utama adalah tidak memadainya atau kurang lancarnya kapasitas pembuangan air hujan dari jalan melalui saluran ke saluran utama dan sungai. Banjir tipe kedua terjadi 1 kali dalam 25 tahun. Banjir tipe ini pernah terjadi pada tahun 1956, 1990 dan terakhir tahun 2002.

8. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kota dalam pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase. Sebagai gambaran, untuk mengembalikan sistem drainase di areal yang tergenang saja (diperkirakan ± 650 km) agar kembali pada kapasitas awalnya diperlukan biaya minimal Rp. 207 Milyar/tahun di luar pajak dan biaya administrasi. Nilai ini belum termasuk peningkatan saluran drainase. Pembiayaan pembangunan jaringan drainase baru yang menjadi kebutuhan seiring perkembangan

perumahan

dan

kawasan

perdagangan

baru

juga

membutuhkan dana yang lebih besar. Sebenarnya terdapat beberapa potensi sumber pembiayaan lain tetapi hal ini belum dapat dilakukan secara optimal terutama adanya kendala data.

9. Kualitas dan kuantitas data base dan pemetaan saluran drainase masih rendah.

Keberadaan data diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan

kapasitas saluran dan pola saluran atau bahkan pembuatan simulasi pencegahan bahaya banjir.

10. Wewenang pengelolaan saluran primer terutama sungai masih menjadi tanggung jawab pemerintah atasan. Kerap terjadi banjir yang disebabkan luapan sungai sangat dipengaruhi oleh perubahan lahan dan penebangan hutan di areal hulu sungai-sungai besar yang melintasi Kota Medan.

11. Sistem jaringan saluran drainase belum tertata dengan baik, terutama untuk mengantisipasi perubahan tata guna lahan dan berkurangnya resapan air. Pembangunan perumahan skala besar dan peralihan tata guna lahan di Kota Medan dan di bagian hulu sungai memperbesar aliran air dan kebutuhan peningkatan kapasitas saluran. Sistem jaringan juga terkait


III-67

dengan saluran pembuangan yang melibatkan wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Penataan jaringan diperlukan agar peningkatan volume air saat hujan tidak menyebabkan genangan.

12. Kapasitas saluran belum sesuai dengan kebutuhan.

Hal ini bisa

disebabkan kesalahan struktural sistem, saluran tersumbat total karena pembangunan konstruksi pihak ketiga, kondisi inflow yang buruk, kapasitas aliran menurun akibat sampah dan sedimentasi, kurangnya perhitungan inlet dan

aksesibilitas

saluran

pada

pembangunan

yang

dilakukan

oleh

masyarakat.

13. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat hasilhasil pembangunan drainase.

Penutupan saluran drainase real-estate

maupun masyarakat individu yang dibuat lebih rendah dari tinggi saluran bahkan dapat menutup saluran atau menghambat aliran air saat hujan. Kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran drainase dan melakukan perawatan saluran lingkungan secara teratur sangat rendah. Pembuatan sumur resapan individu maupun berkelompok sebagaimana dipersyaratkan dalam izin mendirikan bangunan juga belum dilakukan oleh masyarakat.

Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan urusan pekerjaan umum pada masa yang akan datang adalah perlunya mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut: 1.

Meningkatkan

kualitas

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan

pembangunan fisik jalan, jembatan dan saluran drainase. 2.

Meningkatkan kualitas data base jaringan jalan, jembatan dan drainase.

3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana fisik jalan, jembatan dan saluran drainase seiring dengan upaya meningkatkan potensi pembiayaan.

4.

Meningkatkan penanganan perawatan jalan, jembatan dan drainase eksisting yang ada.


III-68

4. PERMUKIMAN 4.1. Fungsi Perumahan dan Permukiman Fungsi perumahan dan permukiman sangat penting, sebab sangat terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan, khususnya di

bidang

perumahan

dan

permukiman,

seperti

jalan

setapak,

perumahan, prasarana pendidikan, kesehatan dan bangunan pemerintah. Mengingat kedudukannya yang sangat strategis, fungsi ini merupakan salah satu prioritas program dan kegiatan pembangunan kota selama tahun 2006. 1) Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib di bidang perumahan yang terdiri dari fungsi perumahan dan permukiman, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Survey perencanaan dan kegiatan tahun 2006. b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Biaya administrasi umum pelaksanaan DAK Non DR tahun anggaran 2006. 2. Penyusunan standar pelayanan minimal. c. Pembangunan dan Rehabilitasi serta Pemeliharaan Fasilitas Umum 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan perumahan dan permukiman. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana jalan setapak, pembetonan jalan setapak tersebar di Kota Medan. 3. Penyusunan studi kelayakan, master plan DED pasar induk sayursayuran/buah-buahan di Tuntungan. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih di kawasan perumahan dan permukiman


III-69

d. Program Pengembangan Perumahan 1. Dana pendamping pembangunan Rusunawa Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan. e. Pembangunan dan Rehabilitasi serta Pemeliharaan Fasilitas Sosial Kesehatan 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan perumahan dan permukiman bidang sarana kesehatan. f. Pembangunan dan Rehabilitasi serta Pemeliharaan Fasilitas Sosial Pendidikan 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan perumahan dan permukiman bidang sarana pendidikan 2. Pemeliharaan fasilitas pendidikan, gedung, meubelair SD, dan kegiatan hari-hari besar tersebar se Kota Medan g. Pembangunan dan Rehabilitasi serta Pemeliharaan Fasilitas Khusus 1. Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana

di kawasan perumahan dan permukiman bidang sarana Pemerintah 2. Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

sarana

dan

prasarana

lingkungan taman bidang sarana perumahan dan permukiman 3. Pemeliharaan

gedung

Pemerintah

dan

kesehatan

tersebar

di Kota Medan 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan perumahan dan permukiman selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) sebagai berikut : 1. Terlaksananya Survey Perencanaan dan Kegiatan Tahun 2006, guna mendukung ketersediaan data berupa dokumen perencanaan dan kegiatan tahun 2006.


III-70

2. Tersedianya biaya

Administrasi Umum Pelaksanaan DAK Non DR

Tahun Anggaran 2006 sehingga terlaksananya kegiatan DAK Non DR Tahun Anggaran 2006. 3. Tersusunnya

Standar

Pelayanan

Minimal

di

bidang

perumahan/permukiman sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembangunan perumahan dan permukiman. 4. Terlaksananya pembetonan jalan setapak sebanyak 208 (dua ratus delapan)

lokasi,

sehingga

meningkatkan

kualitas

prasarana

5. Terpeliharanya sarana dan prasarana jalan setapak

sebanyak

lingkungan pemukiman. 58 (lima puluh delapan) lokasi, sehingga meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman. 6. Tersusunnya Laporan Studi Kelayakan, Master Plan DED Pasar Induk Sayur-Sayuran/Buah-Buahan di Tuntungan, sehingga tersedianya pedoman/model pembangunan Pasar Induk Sayur-Sayuran/BuahBuahan di Tuntungan. 7. Terlaksananya pembangunan sarana air bersih di kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 1 (satu) lokasi, sehingga tersedianya sarana dan prasarana air bersih di kawasan perumahan dan permukiman. 8. Tersedianya dana pendamping Pembangunan Rusunawa Kel. Sei Mati Kec.

Medan

Labuhan,

sehingga

terlaksananya

pembangunan

Rusunawa Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan. 9. Terlaksananya

rehabilitasi

sarana

dan

prasarana

Puskesmas/

Puskesmas Pembantu sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit, sehingga meningkatnya

kualitas dan kuantitas bangunan

Puskesmas/

Puskesmas Pembantu di Kota Medan. 10. Terlaksananya rehabilitasi gedung SD Negeri sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit, terlaksananya pembangunan ruang kelas SMU Negeri sebanyak 2 (dua) unit, terlaksananya pembangunan ruang kelas SMP


III-71

Negeri sebanyak 3 (tiga) unit, terlaksananya rehabilitasi gedung SMU Negeri sebanyak 1 (satu) unit, sehingga meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana pendidikan di Kota Medan seluruhnya 37 (tiga puluh tujuh) unit. 11. Terlaksananya pemeliharaan fasilitas pendidikan, gedung, meubelair SD sebanyak 13 (tiga belas) unit dan kegiatan hari-hari besar tersebar se Kota Medan, sehingga meningkatkan pemeliharaan fasilitas pendidikan sebanyak 4 (empat) unit, gedung, meubelair SD dan kegiatan hari-hari besar. 12. Terlaksananya

rehabilitasi

gedung

perkantoran

Pemko

Medan

sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dan terlaksananya pembangunan gedung perkantoran Pemko Medan sebanyak 1 (satu) unit, sehingga meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

prasarana

Pemerintah

Kota Medan, seluruhnya 28 (dua puluh delapan) unit. 13. Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana lingkungan taman sebanyak 1 (satu) unit sehingga meningkatnya kualitas taman kota. 14. Terlaksananya pemeliharaan gedung Pemerintah dan kesehatan tersebar di Kota Medan sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit sehingga meningkatkan pemeliharaan gedung Pemerintah dan kesehatan di Kota Medan. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan wajib di bidang Perumahan dan Permukiman selama tahun 2006,

telah berdampak

kepada : 1. Tersedianya sarana jalan/gang yang lebih berkualitas sebagai bagian dari prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman. 2. Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana sekolah, sehingga diharapkan dapat mendorong proses belajar mengajar yang lebih berkualitas.


III-72

3. Bertambahnya kualitas gedung-gedung Pemerintah Kota Medan yang baik,

sehingga

pelayanan

kepada

masyarakat

dapat

lebih

ditingkatkan, serta 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang baik, sehingga memberi kenyamanan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan wajib di bidang perumahan dan permukiman menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. 4) Profil Kepegawaian NO 1 2

3

4

URAIAN

JUMLAH (ORANG)

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SLTA Sederajat 2.2. D1, D2, D3 Sederajat 2.3. S1 Sederajat 2.4. S2 Sederajat Pangkat/Golongan 3.1. Gol. II 3.2. Gol. III 3.3. Gol. IV Jumlah Pejabat Struktural

60 28 3 25 4 9 45 6 20

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman di bidang sumber daya manusia (SDM) adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang komputer (autocad, excel).


III-73

5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan dan permukiman selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 70.852.525.595,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 26.538.593.025,- dan Belanja Publik sebesar Rp 44.313.932.570,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 66.276.206.950,- atau selisih (+/-) sebesar Rp 4.576.318.645,-. 6)

Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan perumahan

dan

permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan

dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk meubelair dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya. 7)

Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (out put) dan hasil (out come) yang

dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman tetap masih di hadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang cukup kompleks. Ada 5 (lima) permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan urusan perumahan dan permukiman antara lain : 1. Masih rendahnya aksebilitas masyarakat (khususnya masyarakat menengah ke bawah) terhadap fasilitas pembiayaan perumahan yang layak huni. 2. Masih tingginya jumlah masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.


III-74

3. Meningkatnya jumlah kawasan kumuh disebabkan banyaknya rumahrumah yang tidak memenuhi aturan Pemerintah tentang persyaratan untuk mendirikan rumah tempat tinggal. 4. Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman seperti jalan lingkungan, sanitasi dan lain-lain. 5. Masih

rendahnya

kemampuan

anggaran

untuk

pemeliharaan/

perawatan bangunan Pemerintah.

Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi masalah dan kendala pengelolaan urusan perumahan dan permukiman pada masa yang akan datang,

perlu mempertimbangkan dilakukan

upaya-upaya sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

aksebilitas

masyarakat

(khususnya

masyarakat

menengah ke bawah) terhadap fasilitas pembiayaan perumahan yang layak huni. 2.

Meningkatkan

pembangunan

rumah

susun

sederhana

sewa

(Rusunawa) untuk menampung masyarakat (khususnya masyarakat menengah ke bawah) yang tidak memiliki rumah atau yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. 3.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti peraturan Pemerintah tentang tata cara mendirikan rumah tempat tinggal agar tidak terjadi kawasan kumuh.

4.

Meningkatkan

pembangunan jalan-jalan lingkungan dan drainase

sehingga kualitas lingkungan perumahan dan permukiman menjadi baik. 5.

Meningkatkan

pemeliharaan dan perawatan bangunan Pemerintah

sehingga kualitas bangunan Pemerintah menjadi lebih baik.


III-75

4.2. Fungsi Pemadam Kebakaran 1) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah

di

bidang

“Pencegah dan Pemadam Kebakaran”, dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Sarana dan Prasarana Pencegah dan Pemadam Kebakaran 1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional penyelematan korban kebakaran dan bencana lainnya. 2. Pembangunan pos pembantu/wilayah P2K Kota Medan. 3. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan/penanggulangan kebakaran. 4. Pemeliharaan dan optimalisasi sarana dan prasarana. 5. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasi dan administrasi. 6. Administrasi kegiatan pengadaan. b. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan rencana pembangunan tahun anggaran 2007 2. Penyusunan LAKIP PD2K Kota Medan tahun 2005 3. Penyusunan Rentra c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Monitoring

dan

pengendalian

pelaksanaan

kegiatan

Tahun

Anggaran 2006 2. Diklat peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pemadam kebakaran 3. Diklat pembinaan disiplin dan kesamaptaan petugas pemadam kebakaran


III-76

2) Pencapaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran selama tahun 2006 menghasilkan output pokok sebagai berikut : 1. Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban, sehingga dapat dioperasikan secara optimal. 2. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan operasi berupa : JENIS

SATUAN

VOLUME

Gulung Gulung

25 10

-

Selang ukuran 2.5" Selang ukuran 1.5"

-

Jet Nozel ukuran 2.5" Jet Nozel ukuran 1.5"

Buah Buah

7 5

-

Copling Cabang 2 Penghubung

Buah

5

selang ukuran 2.5” ke 1.5"

3.

-

Jaket Tahan Panas 6 onz

Unit

4

-

Celana panjang tahan panas 6 onz Sepatu tahan panas sampai 300 c Helm pemadam “Bullard” es USA

Unit Unit Unit

4 4 4

-

Lampu kepala Respirator pelindung Saringan untuk pelindung

Unit Unit Unit

4 4 4

-

Pelindung muka Sarung tangan kerja

Unit Unit

4 4

-

Alat bantu pernapasan Blower pengusir asap Handy Talky

Unit Unit Unit

4 1 4

-

HT Rict / Mobil Antena / pemancar

Unit Unit

4 4

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasi berupa :


III-77

JENIS

SATUAN

VOLUME

-

Pompa air

Unit

4

-

Lemari kayu Tempat tidur uk. besar Bantal panjang

Set Set Buah

4 4 14

-

Tikar Plastik

Buah

14

-

Televisi

Set

4

4.

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi berupa : JENIS

SATUAN

VOLUME

-

Perkakas alat-alat bengkel Papan data sistem huruf tempel Papan data Meja Kantor

Set Lbr Lbr Buah

1 1 2 8

-

Kursi Kerja Komputer (set) LCD Printer inkjet Cannon BJ Printer dotmatrik Epson LQ UPS

Buah Set Set Buah Buah Unit

16 1 1 1 1 1

5. Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung operasi berupa : JENIS

SATUAN

VOLUME

-

Suku Cadang Kenderaan Operasional

Tahun

1

-

Derek Kenderaan Urusan

Tahun

1

-

Perawatan/perbaikan tanki air.

Tahun

1

-

ban dan accu Pemeliharaan dan Perawatan Sound

Tahun Set

1 1

System -

Penggantian battery HT

Buah

10

-

Pemeliharaan HT

Tahun

1

-

Pemeliharaan hidran kebakaran

Tahun

1


III-78

6. Terselenggaranya diklat peningkatan

kapasitas dan kapablitas

petugas pemadam kebakaran, diikuti oleh 30 peserta, dengan tujuan meningkatkan keterampilan peserta di bidang penanggulangan kebakaran. 7. Terselenggaranya diklat pembinaan disiplin dan kesamaptaan petugas pemadam kebakaran, diikuti oleh 40 peserta, dengan tujuan meningkatkan disiplin/kesemaptaan petugas pemadam kebakaran. 8. Tersusunnya LAKIP tahun 2005 dan Laporan kegiatan Tahun Anggaran 2006. 9. Tersusunnya Renstra DP2K Tahun 2006 -2010, dan Rencana Kerja Tahun 2007. 10. Terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa tahun 2006. 11. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2006. 12. Optimalnya penanggulangan seluruh kebakaran yang terjadi di Kota Medan pada tahun 2006 sebanyak 177 kejadian. 13. Menurunnya tingkat kerugian harta benda dan korban jiwa pada peristiwa kebakaran. Korban meninggal pada tahun 2006 adalah 8 orang, dan korban luka-luka 8 orang, sedangkan korban meninggal pada tahun 2005 adalah 157 orang (150 orang diantaranya merupakan korban dalam peristiwa kecelakaan pesawat Mandala), dan Korban luka-luka pada tahun 2005 adalah 34 orang (18 orang diantaranya merupakan korban dalam peristiwa kecelakaan pesawat Mandala). 14. Terlaksananya pendataan potensi, penetapan tarif, penagihan dan penyetoran retribusi, dengan penerimaan PAD pada tahun 2006 sebesar Rp. 981.173.500,00 atau 98,07%. Dampak pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran selama tahun 2006 pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa dampak utama pelaksanaan program Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-79

dan kegiatan pembangunan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran antara lain : 1. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DP2K 2. Meningkatnya

peran

masyarakat

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan kebakaran. 3. Meningkatnya kemampuan efektif penanggulangan kebakaran. 4. Menurunnya kerugian harta benda dan korban jiwa pada peristiwa kebakaran. 5. Tercapainya

penerimaan

PAD

sebesar

98,07%,

dari

retribusi

pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan pencegahan dan pemadaman kebakaran, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas P2K Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada pihak lain, baik dari lingkungan Pemerintah Kota seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, pihak Kepolisian dan pihak lain yang terkait. Di samping itu, dari lingkungan di luar Pemerintah Kota seperti Basarnas, PMI dan perusahaan – perusahaan secara berkesinambungan, sehingga terjalin koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. 4) Profil Kepegawaian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Medan saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 267 orang yang terdiri atas :


III-80

NO 1. 2.

3.

III 1. 2. 3. 4.

URAIAN

JUMLAH (ORANG) 267

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SD Sederajat 2.2. SLTP Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.4. D-III 2.5. S-1 2.6. S-2 Menurut Golongan 3.1. Golongan I 3.2. Golongan II 3.3. Golongan III 3.4. Golongan IV Menurut Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV PHL

10 13 39 2 16 2 4 34 37 7 1 6 19 185

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan pencegahan dan pemadam kebakaran adalah masih kurangnya jumlah pegawai yang bertugas dalam menangani langsung pemadam kebakaran dan masih minimnya aparat yang menguasai pengetahuan tentang penanggulangan bencana kebakaran. 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan pencegah pemadam kebakaran selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 7.754.298.434,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar

Rp

6.320.408.434,-

dan

Rp 1.433.890.000,- dengan realisasi

Belanja

Publik

sebesar

per 31 Desember 2006 sebesar

Rp 7.081.199.625,- atau selisih (+/-) sebesar Rp 673.098.809,-.


III-81

6) Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas P2K Kota Medan dilengkapi dengan berbagai kondisi dan komposisi sarana dan prasarana sebagai berikut : 1. Jumlah kenderaan operasional : No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Perkondisi Rusak Rusak Baik Ringan Berat

Jenis Ladder truck Fire truck (Sistem Portable Pump) Fire truck (Sistem PTO Pump) Nissan (Sistem PTO Pump) Mini Bus Mobil Pick-up Mini Truck Sepeda Motor J U ML A H

4 13 6 1 1 2 1 17 45

1 1

Total Afkir 3 1 4

11 1 12

4 13 21 2 1 2 2 17 62

2. Pos pemadam kebakaran Kota Medan mempunyai 1 (satu) induk yang terletak di Jl Candi Borobudur dan 2 (dua) pos wilayah, di Wilayah Selatan (Amplas) dan Wilayah Utara

(KIM) serta 1 (satu) pos

pembantu di Kecamatan Medan Belawan. Ke empat pos pemadam kebakaran tersebut didukung prasarana/sarana yang masih sangat terbatas sehingga perlu peningkatan. 3. Luas tanah dan bangunan yang ditempati Dinas P2K Kota Medan No

Jenis

Luas

1.

Tanah

6.790 M2

2.

Tanah Kosong

4.210 M2

3.

Tanah Terbangun

2.580 M2

4.

Bangunan

2.580 M2


III-82

7) Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan

pencegahan dan pemadam kebakaran masih

menghadapi beberapa masalah pokok antara lain : 1. Frekwensi kebakaran cenderung meningkat : Frekwensi kebakaran cenderung meningkat termasuk kebakaran dengan skala besar. Menurut kajian sementara, hal ini cenderung diakibatkan kelalaian masyarakat dalam menggunakan penerangan darurat seperti lampu teplok atau lilin pada saat seringnya terjadi pemadaman arus listrik oleh PLN, di samping akibat menurunnya kualitas

instalasi

listrik

pada

bangunan

karena

faktor

umur

pemakaian. Selain itu, kebakaran menjadi sulit ditanggulangi karena masih banyak kawasan permukiman dan daerah terbangun lainnya yang tidak dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran, oleh karena pemanfaatan lahan yang belum tertata dengan baik, seperti pada daerah Kota Matsum di Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Area, kawasan permukiman di Kecamatan Medan Belawan dan lainnya. 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pencegahan dan pemadaman kebakaran : a. Idealnya 1 unit mobil kebakaran membutuhkan 5 orang petugas. Dengan jumlah mobil pompa (fire truck) dan mobil tangga (ladder truck) yang beroperasi aktif sebanyak 24 unit, dibutuhkan 120 petugas untuk setiap shift dan 360 orang petugas untuk 3 shift. Saat ini DP2K

Kota Medan baru memiliki 185 orang

petugas berstatus Pegawai Harian Lepas (PHL) dan 17 dari PNS; b. Jumlah petugas tersebut semakin tidak memadai dengan telah dibentuknya tambahan satu pos pembantu pemadam kebakaran di Belawan pada bulan Desember 2006.


III-83

c. Petugas yang telah mengikuti pendidikan di pusat pelatihan pemadam kebakaran DKI Jakarta, hanya 7 orang, dimana 1 orang sudah pensiun pada bulan Juni 2006; d. Dari 7 jenjang pelatihan yang seharusnya ditempuh, yaitu Fire Fighter One, Fire Fighter Two, Rescuer One, Rescuer Two, Inspector One, Inspector Two dan Commander, Petugas DP2K baru mengikuti jenjang pelatihan Fire Fighter One dan Rescuer One. 3. Minimnya

sarana

dan

prasarana

pendukung

pencegahan

dan

pemadaman kebakaran : a. Bahan pemadam api yang efektif bukanlah air, melainkan bahanbahan kimia seperti Liquid Foam AF3. Bahan-bahan kimia tersebut saat ini tidak dimiliki oleh DP2K; b. Pada kejadian kebakaran, asap menjadi ancaman bagi nyawa petugas pemadam kebakaran dan manusia yang berada di dalam bangunan terbakar. Untuk itu dibutuhkan blower (pengusir asap) serta

perlengkapan

keselamatan

personal

standar

petugas

pemadam kebakaran. DP2K baru memiliki 9 set perlengkapan keselamatan personal standar petugas pemadam kebakaran, dengan item untuk setiap set belum sepenuhnya terpenuhi; c. Operasi pemadaman api selalu diikuti dengan pemadaman aliran listrik. Untuk itu dibutuhkan penerangan melalui portable ligthing tower. DP2K belum memilikinya; d. Sesuai ketentuan, untuk setiap 30.000 penduduk harus ada 1 pos pemadam kebakaran agar dapat memenuhi waktu tanggap 15 menit. Saat ini DP2K baru memiliki 1 Pos Induk dan 3 pos pembantu pemadam kebakaran dan belum memenuhi ketentuan zona tanggap 7,5 km. Dengan begitu ditambah faktor lalu lintas Kota Medan yang semakin padat, relatif sulit bagi DP2K untuk memenuhi waktu tanggap 15 menit;


III-84

e. Menurut ketentuannya, untuk setiap 10.000 penduduk harus disediakan 1 unit mobil pemadam kebakaran, dengan demikian untuk Kota Medan yang berpenduduk + 2 juta jiwa semestinya memiliki 200 unit mobil pemadam kebakaran. Saat ini jumlah mobil pemadam kebakaran DP2K Kota Medan masih jauh dari memadai baik dari segi kuantitas terlebih kualitas. Keadaan ini semakin menyulitkan DP2K terlebih dengan adanya 4 pos pemadam kebakaran sehingga penempatannya pada setiap pos harus mempertimbangkan banyak faktor. 4. Rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran : a. Mayoritas bangunan tempat usaha tidak memenuhi ketentuan tentang aspek keselamatan kebakaran; b. Belum semua pemilik/pengelola bangunan usaha terjaring menjadi Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 5. Terbatasnya dana operasional dan pemeliharaan : a. Banyak mobil pemadam kebakaran mengalami kerusakan tetapi belum dapat diperbaiki karena keterbatasan dana; b. Alokasi dana untuk penggantian suku cadang, accu, ban, BBM dan minyak-minyak pelumas kurang memadai; c. Tunjangan kesejahteraan bagi pegawai DP2K Kota Medan tidak memadai, bahkan khusus PHL DP2K belum memiliki Jamsostek termasuk asuransi kesehatan; d. Alokasi untuk pemeliharaan bangunan kantor DP2K tidak ada, sehingga bangunan kantor DP2K termasuk tempat peristirahatan petugas pemadam kebakaran sangat buruk kondisinya.


III-85

6. Wilayah manajemen kebakaran sebagai bahagian dari perencanaan kota belum ada : a. Pola dan struktur perumahan serta pemukiman tidak sepenuhnya memenuhi

ketentuan,

sehingga

sering

menghambat

akses

pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas operasionalnya. b. Jumlah pos pemadam kebakaran belum memenuhi ketentuan, sehingga zona tanggapnya masih diatas radius 7,5 km dan waktu tanggap masih di atas 15 menit. c. Keberadaan hidran kota tidak memadai secara kuantitas dan kualitas; d. Kencederungan terjadinya peningkatan kemacetan lalu lintas di berbagai ruas jalan di Kota Medan. Berbagai solusi tindak lanjut dari permasalahan dan kendala pengelolaan urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada masa yang akan datang, perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi Kepala Lingkungan di Kota Medan. 2. Meningkatkan koordinasi dan integrasi antara berbagai pihak baik dari DP2K Kota Medan, Pemerintah Daerah dan juga masyarakat sebagai pihak pendukung dalam meminimalisir kerugian baik material maupun korban jiwa. 3. Membentuk wilayah manajemen kebakaran dalam perencanaan kota, sehingga setiap aktifitas pembangunan mulai dari tahap pemanfaatan lahan hingga penggunaan bangunan bisa mendukung keberhasilan pencegahan kebakaran serta tidak menjadi hambatan dalam operasi penanggulangan kebakaran. 4. Merekondisi kendaraan mobil pemadam kebakaran yang sudah menurun kemampuannya dan menambah peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang handal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-86

5. Meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana perbengkelan. 6. Meningkatkan

pelatihan

peningkatan

kapasitas

dan

kapabilitas

petugas pemadam kebakaran. 7. Meningkatkan pelatihan pembinaan disiplin dan kesamaptaan petugas pemadam kebakaran.

5. PENATAAN RUANG 5.1. Fungsi Tata Kota dan Tata Bangunan 1) Program Dan Kegiatan Secara operasional, arah kebijakan umum pembangunan kota di bidang “Penataan Ruang”, dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kegiatan, Penelitian dan Penyusunan Rumusan Penataan Kota dan Bangunan. 1. Study penyusunan standar parkir Kota Medan untuk kebutuhan bangun-bangunan. 2. Evaluasi dan penyusunan kelas jalan dalam kaitan penentuan retribusi IMB. 3. Biaya operasional evaluasi rencana kota. 4. Penyusunan standar kebutuhan sarana dan prasarana Kota Medan. 5. Pembebasan tanah untuk Urban Road MMUDP. 6. Pembebasan

tanah

untuk

pelurusan

Jalan

Iskandar

Muda

(Gang Warga). 7. Pembebasan tanah untuk pemakaman umum di Kecamatan Medan Tuntungan. 8. Pembebasan tanah untuk keperluan Mesjid Jamik Al Badar. 9. Pembebasan

tanah

untuk

Pertapakan

Puskesmas

Amaliun

Kecamatan Medan Area. 10. Pembebasan tanah untuk Gang Jawa Jalan Sutrisno Kecamatan Medan Area.


III-87

11. Pembebasan tanah untuk pertapakan SMA dan Madrasah Aliyah di Kelurahan Martubung. 12. Appraisal dan operasional pembebasan tanah fly over Amplas b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan kantor dan kelengkapannya. 2. Pembuatan sistem informasi pemrosesan IMB dan pengadaan peralatan pendukung. c. Program Pendidikan Non Formal 1. Pelatihan pengukuran dan pemetaan serta pengadaan peralatan pendukung pengukuran . d. Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Tata Ruang dan Bangunan 1. Pengadaan peralatan pendukung kelancaran penertiban bangunan 2. Pengelolaan pemrosesan dan pengarsipan IMB. 3. Pengukuran tanah dalam pelaksanaan pelayanan IMB/KRP. 4. Pembongkaran bangunan bermasalah. 5. Pemantauan desain dan konstruksi bangunan e. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renja SKPD f. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusuanan LAKIP dan RENSTRA 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang Penataan Ruang selama tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan hasil (outcome) sebagai berikut : 1. Tersedianya studi standar parkir Kota Medan untuk kebutuhan bangun-bangunan dengan hasil sebuah buku laporan hasil studi berikut rancangan peraturan atau keputusan Walikota mengenai standar parkir di Kota Medan yang merupakan evaluasi terhadap keputusan Walikota mengenai standar parkir di Kota Medan Tahun 1998.


III-88

2. Tersedianya dokumen evaluasi dan penyusunan kelas jalan dalam kaitan penentuan retribusi IMB yang menghasilkan sebuah buku laporan hasil evaluasi dan usulan revisi penentuan kelas jalan. Usulan revisi ini menjadi bahan dalam tindak lanjut pengajuan perubahan keputusan Walikota Medan tentang kelas jalan dalam kaitan penentuan retribusi IMB sesuai kondisi jaringan jalan terbaru. 3. Terlaksananya evaluasi rencana kota secara berkesinambungan, melalui hasil kajian terhadap penelitian rencana kota sebayak 1.719 berkas permohonan IMB serta secara

parsial

penghapusan

dalam

rencana

bentuk jalan,

usulan evaluasi rencana kota

usulan

serta

perubahan

dispensasi

peruntukan,

garis

sempadan

dan

prasarana

bangunan. 4. Tersedianya

buku

standar

kebutuhan

sarana

Kota Medan dalam bentuk laporan hasil evaluasi dan usulan draft standar dalam 3 (tiga) aspek penting penataan kota dan penataan bangunan yang selama ini belum dimiliki Kota Medan. Standar yang dihasilkan terdiri dari standar sarana dan prasarana perumahan, permukiman dan dalam bangunan gedung. Usulan standar ini menjadi bahan dalam tindak lanjut pengajuan keputusan Walikota Medan tentang pedoman teknis bangunan gedung dan SK Walikota tentang standar penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. 5. Terlaksananya pembebasan tanah sebanyak 47 persil untuk Urban Road MMUDP pada tahun 2006 guna penyelesaian permasalahan pembebasan tanah yang selama ini menjadi kendala terhadap penyelesaian pembangunan fisik jalan lingkar luar Kota Medan khususnya untuk lokasi TR 15 B : 15 persil, TR 16 : 26 persil dan TR 17 : 6 persil, selanjutnya kegiatan pembebasan tanah untuk pelurusan Jalan Iskandar Muda (Gang Warga) telah dapat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada 17 (tujuh belas) orang pemilik tanah, pembebasan

tanah

untuk

pemakaman

umum

Muslim

di

Kecamatan Medan Tuntungan seluas 85.315 meter² (delapan puluh Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-89

lima ribu tiga ratus lima belas meter persegi), lanjutan pembebasan tanah keperluan Mesjid Jamik Al Badar yang merupakan lanjutan kegiatan pada tahun 2005 terhadap lahan yang masih tersisa seluas 1.550 meter² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), kegiatan pengadaan tanah untuk pertapakan SMA dan Madrasah Aliyah di Kelurahan Martubung seluas 6.945 meter² (enam ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi). 6. Terlaksananya appraisal dan operasional pembebasan tanah fly over amplas sebagai bagian dari kegiatan untuk kelancaran proses pengadaan lahan pembangunan fly over amplas. 7. Tersedianya tambahan peralatan kantor dan kelengkapannya yang merupakan kegiatan pengadaan seperti meja dan kursi, lemari besi, mesin ketik, kalkulator, printer dan peralatan pendukung lainnya. 8. Tersedianya sistem informasi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan yang terintegrasi di dalam satu jaringan

komputer intranet

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, beserta peralatan pendukung lainnya. 9. Terlaksananya pelatihan pengukuran dan pemetaan serta pengadaan peralatan pendukung pengukuran yang menghasilkan 10 orang pegawai yang dapat mengoperasionalkan alat ukur berupa 1 unit total station. 10. Tersedianya 2 (dua) unit mesin pemotong beton lengkap dengan 1 unit genset sebagai alat bantu. Peralatan ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan penertiban bangunan. 11. Terlaksananya kegiatan pengelolaan, pemrosesan dan pengarsipan IMB, sebagai upaya peningkatan pelayanan dengan hasil pelayanan/ pemrosesan sebanyak 1.719 permohonan IMB dan 8 (delapan) berkas permohonan terlaksananya

Keterangan pengarsipan

Rencana dan

Peruntukan

penagihan

(KRP)

retribusi

serta

terhadap

1.110 berkas permohonan IMB yang dapat disetujui/diterbitkan.


III-90

12. Terlaksananya

kegiatan

operasional

pengukuran

tanah

dalam

pelaksanaan Pelayanan IMB dan KRP, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pengukuran ke lapangan dan penggambaran hasil pengukuran dan pemetaan terhadap 1.727 berkas permohonan IMB masyarakat. 13. Terlaksananya pembongkaran bangunan bermasalah, sekaligus tugastugas

pengawasan dan koordinasi terhadap 1.110 bangunan yang

diterbitkan IMB tahun 2006 dan pengawasan terhadap IMB yang diterbitkan tahun sebelumnya serta bangunan yang didirikan tanpa IMB. 14. Terlaksananya pemantauan desain dan konstruksi bangunan, yang menghasilkan pemeriksaan terhadap 1.486 gambar desain dan konstruksi bangunan dalam kaitannya dengan permohonan IMB serta pemantauan lapangan terhadap beberapa bangunan tertentu yang berskala besar di Kota Medan. Kegiatan ini sebagai upaya menjaga kualitas disain penataan bangunan. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan kota di bidang penataan ruang selama tahun 2006, berdampak kepada : 1. Bertambahnya bahan masukan bagi perumusan kebijakan rencana kota dimasa depan melalui hasil studi-studi yang telah dilakukan. 2. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan IMB yang dibutuhkan masyarakat. 3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Meningkatnya pengadaan lahan untuk pembangunan kota sebagai hasil dari kegiatan pembebasan dan ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan yang dilakukan secara berkala selama 5 (lima) tahun terakhir, antara lain lahan untuk prasarana jalan lingkar luar melalui proyek MMUDP, lahan terminal induk sayur, lahan pemakaman muslim, lahan untuk pelurusan Jalan Iskandar Muda (Gang Warga), lahan untuk sarana perkantoran dan fasilitas umum lainnya.


III-91

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan di bidang “Penataan Ruang” menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada Bappeda Kota Medan serta Kecamatan-Kecamatan se Kota Medan. 4) Profil Kepegawaian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 149 orang yang terdiri atas : NO 1 2

URAIAN Jumlah Pegawai Jenjang Pendidikan 2.1. SLTP 2.1. SLTA 2.3. STM 2.4. D-III 2.5. S-1 2.6. S-2

3.

Menurut Golongan 3.1. Golongan I 3.2. Golongan II 3.3. Golongan III 3.4. Golongan IV Menurut Jabatan 4.1. Eselon II 4.2. Eselon III 4.3. Eselon IV 4.4. Fungsional/JFA

4.

JUMLAH (ORANG) 149 5 55 48 2 32 7 49 1 39 105 4 1 6 18 2

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan di bidang “Penataan Ruang” adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi di bidang teknis bangunan, perencanaan kota dan komputer.


III-92

5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan penataan ruang selama tahun

2006,

didukung

oleh

alokasi

anggaran

belanja

sebesar

Rp. 45.893.728.231,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 4.536.728.231,-

dan Belanja Publik sebesar Rp 41.357.000.000,-

dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 31.989.595.931,atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 13.904.132.300,-. 6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penataan ruang, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair dan sarana serta prasarana pelayanan administrasi yang memadai, sedangkan sarana dan prasarana bagi petugas yang melakukan pengawasan di lapangan masih terasa belum memadai. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan penataan ruang tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang cukup kompleks. Ada 6 permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan urusan penataan ruang antara lain : 1. Rencana tata ruang kota yang ada di Kota Medan dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi masih belum lengkap dan sudah tidak “up to date” lagi. Produk Rencana Tata Ruang yang menjadi acuan dalam pembangunan di Kota Medan adalah Rencana Sub-sub Wilayah (RSSW) setara dengan Rencana Detail dengan kedalaman 1 : 5000 merupakan produk yang dibuat pada tahun 1979 dan disusun pada saat kota belum banyak terbangun. Sampai saat ini RSSW tersebut belum pernah dilakukan evaluasi sedangkan sesuai peraturan perundang-undangan untuk wilayah perkotaan rencana tata Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-93

ruang harus dilakukan evaluasi minimal 5 (lima) tahun sekali. Hal tersebut menyebabkan banyak terjadinya perubahan-perubahan terhadap rencana kota yang diakibatkan oleh rencana kota yang ada tidak dapat mengantisipasi perkembangan dinamika pembangunan kota. Selain RTRW yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan, Rencana Detail sudah tidak up to date, rencana teknis ruang kota pada blokblok tertentu pun belum dimiliki Pemerintah Kota Medan. 2. Masih adanya pelanggaran izin mendirikan bangunan, baik berupa pembangunan tanpa izin, ataupun pelanggaran terhadap izin yang telah diterbitkan. Hal tersebut terkait dengan semakin kompleksnya masalah diperkotaan. 3. Keterbatasan kuantitasnya,

sumberdaya

manusia,

menyebabkan

belum

baik

kualitas

maksimalnya

maupun

pelaksanaan

penataan ruang baik di pusat kota maupun lingkar luar. Hal tersebut juga terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sehingga sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 4. Kebutuhan lahan untuk fasilitas kota sudah sangat mendesak, diantaranya kebutuhan jalan mengingat semakin padatnya arus lalu lintas kota dan tingginya pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan perkuburan yang sudah semakin padat pada inti kota, kurangnya ruang bermain/taman rekreasi bagi masyarakat kota, sarana olah raga, parkir, sekolah, ruang terbuka hijau (taman hutan kota), dan lain sebagainya. Namun pada sisi lain, pelaksanaan ganti rugi untuk pembangunan

yang

dilakukan

mengalami

kendala

antara

lain

disebabkan tuntutan masyarakat yang menginginkan ganti rugi dilakukan berdasarkan nilai jual saat ini (harga pasar), sedangkan kemampuan Pemerintah yang telah ditetapkan maksimal mendekati NJOP, tidak mencukupinya alokasi dana ganti rugi terhadap tanah untuk pelebaran jalan-jalan kolektor sesuai rencana kota, tidak adanya alokasi biaya pembebasan tanah untuk fasilitas kota sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota seperti untuk rencana jalan, rencana taman, pusat lingkungan dan sebagainya,


III-94

partisipasi dan kesediaan masyarakat yang beragam, minimnya tenaga teknis lapangan dalam pengukuran dan penaksiran harga dan keterbatasan kemampuan dana Pemerintah kota. 5. Acuan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah belum ada, sedangkan pembangunan kawasan atas (udara) seperti tower, sarana penyeberangan multi guna dan pembangunan gedung bawah tanah (basement) sudah marak dilakukan dan cenderung terus diinginkan masyarakat/investor. 6. Pemecahan hak atas tanah (sertifikat tanah) tidak/belum mengacu pada rencana tata ruang kota sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut terlihat dari masih diberikan alas hak di atas fasilitas umum/jalur hijau atau taman. Keberadaan alas hak tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk memohon IMB. Sementara alokasi dana untuk ganti rugi pada tanah yang tidak dapat diberikan izin mendirikan bangunan akibat tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota juga tidak tersedia secara cepat/langsung.

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6.1. Fungsi Perencanaan Pembangunan Fungsi perencanaan pembangunan

kota sangat penting, sebab

sangat terkait dengan upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan kota. Mengingatkan kedudukan dan peranan perencanaan sangat strategis, maka fungsi perencanaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota selama tahun 2006. 1) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah

di

bidang

”Perencanaan Pembangunan” dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut :


III-95

a. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan LKPJ Pemko Medan Tahun 2005 2. Penyusunan LAKIP Bappeda Kota Medan tahun 2005 b. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan KUA dan PPAS 2. Penyusunan Renja Bappeda Kota Medan tahun 2007 3. Penyusunan RKPD Kota Medan Tahun 2007 4. Pelatihan dan asistensi penyusunan Renstra-SKPD 5. Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD 6. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 7. Penyusunan info memo rencana pengembangan PKTM dan kawasan industri Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan 8. Lokakarya dan Lokalatih P2KP Kota Medan 9. Pelaksanaan PKPS BBM Tahun 2006 10. Penyusunan rencana kebutuhan pembangunan pendidikan berbasis kompetensi, IT dan partisipasi 11. Rencana

pembangunan

dan

pengembangan

perumahan

dan

permukiman di daerah (RP4D) 12. Forum koordinasi pembangunan ekonomi Kota Medan 13. Perencanaan pembangunan sosial ekonomi penduduk miskin kota 14. Penyusunan perencanaan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja Kota Medan 15. Perencanaan

fasilitas,

kemudahan

dan

insentif

kemitraan

pengelolaan kawasan bersejarah Kota Medan 16. Penyusunan buku publikasi PDRB Kota Medan tahun 2005 17. Penyusunan arsitektur BUMD Kota Medan 18. Koordinasi dan pameran produk-produk unggulan 19. Penyusunan petunjuk teknis penyusunan anggaran SKPD 20. Tim Koordinasi perencanaan peremajaan pasar-pasar tradisional 21. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Medan tahun 2006-2010


III-96

22. Penterjemahan dan penggandaan dokumen rencana pembangunan kota 23. Komite percepatan pembangunan usaha kecil menengah dan koperasi Kota Medan 24. Penyusunan sistem anggaran, akuntansi dan keuangan Pemko Medan 25. Penyusunan

rencana

kinerja

tahunan

(RKT)

Pemko

Medan

panjang

(RPJP)

Tahun 2006 26. Bimbingan teknis penyusunan Renja SKPD 27. Sosialisasi

rencana

pembangunan

jangka

Kota Medan tahun 2006-2026 28. Pemerataan dan pertumbuhan alternatif model pembangunan daerah 29. Penilaian besaran tunjangan perumahan anggota DPRD 30. Apraisal tanah kuburan Simalingkar B 31. Survey fisik prasarana sarana kesehatan, pendidikan dan bangunan pemerintah 32. Apraisal tanah bekas pembuangan sampah paya Babi 33. Apraisal merdeka walk 34. Apraisal tanah dan bangunan Dinas Perindag 35. Apraisal tanah dan bangunan Dinas Peternakan 36. Apraisal tanah dan rumah Jl.Kapten Maulana No.12 37. Apraisal tanah eks Terminal Sei Wampu 38. Apraisal tanah dan bangunan Balai Benih Dinas Perikanan 39. Aprisal tanah dan bangunan RS. Paru-Paru Dr. Pirngadi 40. Aprisal

tanah

dan

bangunan

taman

margasatwa

(kebun

binatang Medan) 41. Apraisal tanah Medan Fair seluas 48.989 M2 c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan sarana kantor


III-97

d. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Pelaksanaan SCBD di Kota Medan e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyusunan data perencanaan pembangunan daerah 2. Penggandaan Hand Quide Book Medan Metropolitan 3. Monitoring dan evaluasi proyek pembangunan kota 4. Pembuatan buku Medan Dalam Angka tahun 2005 5. Penyusunan

dan

penggandaan

buku

The

Magic

of

Medan

City 2006 6. Penyusunan Direktori Kota Medan 7. Cetak ulang buku profil investasi 8. Survey hagra barang kebutuhan Pemko Medan tahun 2007 9. Penggandaan buku profil Kota Medan f. Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi 1. Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara Ke 35 Tahun 2006 2. Pelaksanaan Medan Fair Tahun 2006 g. Program Peningkatan E-Government 1. Penyusunan model perangkat daerah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu atap (Model Perangkat Daerah PPTSP) h. Program Pembangunan Rencana Tata Ruang Kota 1. Forum kerjasama pembangunan perkotaan MEBIDANG 2. Pengembangan kawasan strategis utara Kota Medan 3. Pelaksanaan PMU MMUDP 4. Penataan infrastruktur kota 5. Pelaksanaan NUSSP 6. Penyusunan master plan Kota Medan tahun 2016 7. Penataan ruang 8. Penyusunan master plan central bussiness district kawasan Polonia Medan


III-98

2) Pencapaian Program dan Kegiatan Dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan perencanaan dalam pembangunan kota, selama tahun 2006 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan perencanaan pembangunan kota dengan out put (keluaran) dan hasil (outcome) sebagai berikut : 1. Tersusunnya

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Walikota

Medan tahun 2005. LKPJ tahun 2005 disampaikan kepada DPRD Kota Medan, sebagai implementasi pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 27 (2). Di samping itu, penyusunannya juga bertujuan untuk menjadikan Pemerintahan Kota yang berakuntabilitas. 2. Tersusunnya LAKIP Bappeda Kota Medan tahun 2005 LAKIP Bappeda tahun 2005 disampaikan kepada Badan Pengawas Kota Medan untuk mendapat evaluasi lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di samping itu, penyunannya juga bertujuan untuk mewujudkan Bappeda Kota Medan yang berakuntabilitas. 3. Terselenggaranya Musrenbang Kota Medan tahun 2006. Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2006 dimaksudkan sebagai sarana pemutakhiran

Rencana

Kerja

Pemerintah

daerah

Kota

Medan

tahun 2007, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, sehingga selaras dengan kebutuhan, tuntutan dan kepentingan pembangunan kota tahun 2007. Di samping itu, penyelenggaraannya juga ditujukan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kota.


III-99

4. Tersusunnya KUA dan PPAS tahun 2007 KUA dan PPAS tahun 2007, disampaikan kepada DPRD Kota Medan, untuk dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah Kota, guna menjadi Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran tahun 2007, sebagai dasar penyusunan RAPBD tahun 2007. 5.

Tersusunnya Renja Bappeda Kota Medan tahun 2007 Penyusunan Renja tahun 2007 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bappeda Kota Medan ahun 2007.

6. Tersusunnya RKPD Kota Medan Tahun 2007 Sebagai bagian dari siklus anggaran, maka penyusunan RKPD Kota Medan tahun 2007 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan KUA

dan

PPAS

Tahun

Anggaran

2007,

sekaligus

pedoman

pemutakhiran Renja – SKPD Tahun Anggaran 2007. 7. Terlaksananya pelatihan dan asistensi penyusunan Renstra SKPD Pelatihan dan asistensi penyusunan Renstra SKPD dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemko Medan dalam penyusunan Renstra SKPD tahun 2006 – 2010, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur SKPD di lingkungan Pemko Medan. 8.

Terselenggaranya Forum Gabungan SKPD Forum Gabungan SKPD dimaksudkan sebagai sarana singkronisasi program dan kegiatan pembangunan kota tahun 2007 yang diusulkan Perangkat Daerah Kecamatan berdasarkan Musrenbang Kecamatan, dengan Renja – SKPD

di lingkungan Pemerintah Kota Medan

TA. 2007. Forum gabungan SKPD ini terdiri : Farum Gabungan SKPD bidang fisik/prasarana, bidang ekonomi, dan bidang sosbud.


III-100

9.

Tersusunnya info memo rencana pengembangan PKTM dan kawasan industri Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan. Info Memo Rencana Pengembangan PKTM dan Kawasan Industri Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, dimaksudkan untuk kajian investasi pemberdayaan asset Kota Medan yakni pengembangan kawasan pergudangan Kota Tanjung Mulia dan kawasan industri Sei Mati, sekaligus sebagai bahan untuk memberikan informasi lengkap kepada calon investor tentang keadaan eksisting dari obyek yang akan dikembangkan, rencana pengembangan ke depan dan alternatif pola kerjasama yang akan ditawarkan.

10. Terselenggaranya lokakarya dan lokalatih P2KP Kota Medan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan persiapan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Medan kepada unsur SKPD dan stakeholders pembangunan kota lainnya. Lokakarya/Lokalatih merupakan tahapan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemko Medan dalam implementasi P2KP. 11. Terlaksananya PKPS BBM Tahun 2006 Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantapkan sistem koordinasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan PKPS BBM tahun 2006 diantara stakeholders. 12. Tersusunnya rencana kebutuhan pembangunan pendidikan berbasis kompetensi, IT dan partisipasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan alternatif kebijakan, program

dan

kegiatan

pembangunan

pendidikan

secara

berkesinambungan. Hasil study ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengembangan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kompetensi, informasi dan teknologi serta partisipasi, mulai tingkat SD s/d SLTA, dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang handal, berdasarkan kecenderungan global.


III-101

13. Tersusunnya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah (RP4D) Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Sedangkan tujuannya adalah mendapatkan rencana lokasi wilayah-wilayah pembangunan dan

pengembangan

perumahan/permukiman,

guna

memenuhi

kebutuhan perumahan masyarakat menengah ke bawah, yang layak huni dan sehat. 14. Terlaksananya forum koordinasi pembangunan ekonomi Kota Medan Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

koordinasi

pembangunan ekonomi kota bersama stakeholders terkait, dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengembangan pembangunan di berbagai sektor. 15. Tersusunnya perencanaan pembangunan sosial ekonomi penduduk miskin kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kondisi existing, sosial ekonomi penduduk miskin, dengan tujuan menyusun rencana aksi penanggulangan kemiskinan kota yang sesuai dengan tipologi dan profil kemiskinan yang ada secara terpadu dan berkesinambungan. 16. Tersusunnya perencanaan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat menyusun perencanaan tenaga kerja dan perencanaan kesempatan kerja secara terpadu, termasuk alternatif kebijakan yang diperlukan, dengan tujuan dapat menciptakan lapangan kerja secara masif sekaligus mengurangi angka pengangguran secara bertahap dan berkelanjutan. 17. Tersusunnya

perencanaan

fasilitas,

kemudahan

dan

insentif

kemitraan pengelolaan kawasan bersejarah Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun berbagai alternatif fasilitas, kemudahan dan insentif yang merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kota dalam rangka pengelolaan kawasan


III-102

bersejarah. Di samping itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk dapat meningkatkan

pemeliharaan

sekaligus

pelestarian

kawasan

bersejarah, sebagai aset kota yang menonjol sampai saat ini. 18. Tersusunnya buku publikasi PDRB Kota Medan tahun 2005 Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka penyusunan buku publikasi dan data pembangunan ekonomi kota khususnya Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan tahun 2005. 19. Tersusunnya Arsitektur BUMD Kota Medan. Tujuan pelaksanaan studi ini dalam rangka kajian pengembangan BUMD Kota Medan dan upaya peningkatan BUMD secara mandiri dan profesional. 20. Terlaksananya koordinasi dan pameran produk-produk unggulan. Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mempromosikan

produk-produk

unggulan daerah Kota Medan. 21. Tersusunnya Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran SKPD Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman penyusunan anggaran SKPD di lingkungan Pemko Medan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya berdasarkan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuannya untuk mendorong pemograman dan penganggaran yang berbasis kinerja. 22. Terlaksananya

koordinasi perencanaan peremajaan pasar-pasar

tradisional. Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

mengkoordinasi

perencanaan

pembangunan pasar-pasar tradisional di Kota Medan. 23. Tersusunnya Renstra Bappeda Kota Medan tahun 2006 – 2010 Renstra Bappeda Kota Medan tahun 2006 – 2010 digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan serta anggaran Bappeda dalam jangka menengah sampai tahun 2010, sekaligus instrumen evaluasi kinerja SKPD.


III-103

24. Terlaksananya penterjemahan dan penggandaan dokumen rencana pembangunan kota Penterjemahan rencana pembangunan kota dilakukan dalam bahasa inggeris, sehingga dapat disebarluaskan kepada kalangan khusus, sekaligus mempromosikan agenda pembangunan kota secara luas, untuk menarik penanaman modal. Sedangkan penggandaan dokumen perencanaan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan. 25. Terlaksananya

koordinasi

percepatan pembangunan usaha kecil

menengah dan koperasi Kota Medan. Tujuan kegiatan ini dalam rangka koordinasi program percepatan pembangunan usaha kecil, menengah di Kota Medan 26. Tersusunnya

sistem

anggaran,

akuntansi

dan

keuangan

Pemko Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman praktis bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

sekaligus tata cara

perencanaan penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu, ditujukan juga untuk menyusun draf Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang baru. 27. Tersusunnya

rencana kinerja tahunan (RKT) Pemko Medan

tahun 2006 RKT Kota Medan tahun 2006 disampaikan kepada Kantor Menpan RI di Jakarta sebagai bagian dari Laporan LAKIP Pemko Medan TA. 2005. 28. Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan Renja SKPD Bintek ini dimaksudkan untuk membekali unsur SKPD dengan pengetahuan dan keterampilan penyusunan Renja – SKPD termasuk RKA SKPD.


III-104

29. Tersosialisasinya

rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)

Kota Medan Tahun 2006 – 2026 Sosialisasi RPJP ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan rencana pembangunan kota jangka panjang yang disusun Pemko Medan, guna mendapatkan saran dan masukan lebih lanjut dari stakeholders. 30. Tersusunnya buku pemerataan dan pertumbuhan “alternatif model pembangunan daerah” Studi

ini

dimaksudkan

untuk

mengetahui

masalah-masalah

pembangunan kota, termasuk model strategi pembangunan kota sebagai alternatif, guna memecahkan masalah kesenjangan dalam pembangunan, baik secara lokal maupun regional. 31. Terlaksananya penilaian besaran tunjangan perumahan anggota DPRD. Kegiatan ini dalam rangka kajian dan masukan sebagai bahan penilaian besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Medan. 32. Terlaksananya apraisal tanah kuburan Simalingkar B Tujuan

appraisal

dalam

rangka

kajian

atas

tanah

kuburan

Simalingkar B. 33. Tersusunnya survey fisik prasarana sarana kesehatan, pendidikan dan bangunan pemerintah. Survey ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi kondisi eksisting prasarana dan sarana bidang pendidikan, kesehatan dan bangunan pemerintah, guna menjadi masukan penyusunan arah kebijakan penganggaran (APBD) oleh Pemerintah Kota dan masingmasing SKPD terkait. 34. Terlaksananya apraisal penilaian pemeriksaan dan penerimaan alat kesehatan. 35. Terlaksananya apraisal kawasan industri Sei Mati.


III-105

36. Terlaksananya apraisal tanah bekas pembuangan sampah paya babi. Tujuan appraisal ini sebagai bahan kajian investasi dan pendataan atas aset-aset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 37. Terlaksananya apraisal tanah dan bangunan Dinas Perindag Appraisal

ini

bertujuan

sebagai

bahan

kajian

investasi

dan

pendataan aset-aset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 38. Terlaksananya apraisal tanah dan bangunan Dinas Peternakan. Kegiatan ini sebagai bahan kajian investasi dan pendataan atas asetaset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 39. Terlaksananya apraisal tanah dan rumah Jl.Kapten Maulana No.12 Kegiatan ini sebagai bahan kajian investasi dan pendataan atas asetaset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 40. Terlaksananya apraisal tanah eks terminal sei wampu Kegiatan ini sebagai bahan kajian investasi dan pendataan atas asetaset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 41. Terlaksananya apraisal tanah dan bangunan balai benih Dinas Perikanan. Tujuan appraisal ini sebagai baha kajian investasi dan pendataan atas aset-aset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 42. Terlaksananya aprisal tanah dan bangunan RS.Paru-Paru Dr.Pirngadi. Tujuan appraisal sebagai bahan kajian investasi dan pendataan atas aset-aset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan.


III-106

43. Terlaksananya appraisal tanah dan bangunan taman margasatwa (Kebun Binatang Medan). Kegiatan ini sebagai bahan kajian investasi dan pendataan atas asetaset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 44. Terlaksananya Apraisal Tanah Eks Medan Fair seluas 48.989 M2 Kegiatan ini sebagai bahan kajian investasi dan pendataan atas asetaset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 45. Terlaksananya program SCBD di Kota Medan 46. Terlaksananya apraisal tanah dan gedung balai kota Kegiatan ini sebagai bahan kajian investasi dan pendataan atas asetaset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 47. Terlaksananya apraisal merdeka walk Kegiatan ini sebagai bahan kajian investasi dan pendataan atas asetaset Pemko Medan yang telah didayagunakan sebagai bahan pengelolaan keuangan. 48. Terlaksananya appraisal harga alat-alat kesehatan 49. Tersusunnya data perencanaan pembangunan daerah 50. Tersusunnya buku Hand Guide Book Medan Metropolitan 51. Terlaksananya monitoring dan evaluasi proyek pembangunan kota tahun 2006 52. Tersusunnya buku Medan Dalam Angka tahun 2005 53. Tersusunnya buku The Magic Of Medan City 2006 54. Tersusunnya direktori Kota Medan 55. Terlaksananya cetak ulang buku profil investasi Kegiatan ini dalam rangka penyediaan buku publikasi daerah di bidang investasi.


III-107

56. Terlaksananya survey harga barang kebutuhan Pemko Medan tahun 2007. Survei harga barang kebutuhan Pemko dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan proyek-proyek pembangunan kota. 57. Tersusunnya Buku Profil Kota Medan 58. Terlaksananya forum kerjasama pembangunan perkotaan MEBIDANG 59. Terlaksananya pengembangan kawasan strategis utara Kota Medan 60. Terlaksananya PMU MMUDP 61. Tersusunnya penataan infrastruktur kota 62. Terlaksananya NUSSP 63. Tersusunnya master plan Kota Medan tahun 2016 64. Terlaksananya penataan ruang 65. Tersusunnya

master

plan

central

bussiness

district

kawasan

Polonia Medan Sebagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang berdaya guna dan berhasil guna, maka implementasi program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2006 berdampak kepada : 1.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kota. Hal ini dapat dilihat dari efektifnya manajemen pembangunan kota, sehingga mendorong terwujudnya kota yang efisien dan ekonomis sekaligus menarik bagi penanaman modal.

2.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan kota. Hal

ini

dapat

dilihat

dari

tersedianya

berbagai

dokumen

perencanaan pembangunan kota dalam jangka pendek, menengah dan panjang sesuai dengan Undang-undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu koordinasi pembangunan kota dapat berjalan efektif, sehingga mendorong singkronisasi kebijakan dan program pembangunan lintas sektor.


III-108

3.

Meningkatnya dayaguna dan hasilguna pembangunan kota, khususnya dari produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan tren positif berbagai indikator pembangunan kota sampai tahun 2006.

4.

Meningkatnya distribusi pembangunan kota sampai ke wilayah lingkar luar, sehingga memunculkan wilayah – wilayah strategis dan cepat tumbuh.

5.

Hal ini dapat dilihat dari kemajuan fisik/prasarana dan sosial ekonomi kawasan lingkar luar, sehingga memunculkan kawasankawasan strategi dan cepat tumbuh yang baru.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara pembangunan

kelembagaan, kota

penyelenggaraan

menjadi

tugas

dan

urusan

perencanaan

tanggungjawab

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait, termasuk Pemerintah tingkat atas, dan instansi vertikal lainnya. 4) Profil Kepegawaian Bappeda Kota Medan didukung oleh sumber daya aparatur sebagai berikut : NO 1. 2.

3. 4. III 1. 2. 3.

URAIAN

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan 2.1. SLTA Sederajat 2.2. D-III 2.3. S-1 2.4. S-2 Menurut Golongan 3.1. Golongan II 3.2. Golongan III 3.3. Golongan IV Menurut Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV

JUMLAH (ORANG)


49

9 1 28 11 5 34 10 1 5 19

III-109

Berdasarkan data tabel kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu

masalah

penyelenggaraan

urusan

di

bidang

“Perencanaan

Pembangunan” adalah masih kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi ahli perencana di berbagai bidang pembangunan kota, baik bidang fisik/prasarana, bidang ekonomi, dan bidang sosbud. 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

urusan

perencanaan

pembangunan kota selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 17.408.608.209,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar

Rp

6.368.946.209,-

dan

Rp 11.039.662.000,-dengan realisasi

Belanja

Publik

sebesar


Rp 14.799.275.475.- atau selisih (+/-) sebesar Rp 2.609.332.734,6) Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantot termasuk mobilair dan sarana prasarana administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya. 7) Permasalahan dan Solusi Secara umum ada beberapa permasalahan utama, terkait dengan penyelenggaraan

fungsi

perencanaan

pembangunan

kota

selama

tahun 2006, yaitu : 1. Masih relatif lemahnya SDM perencana, hal ini dapat dilihat dari belum

adanya

tenaga-tenaga

perencana

yang

berkedudukan

fungsional, dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas perencanaan pembangunan kota.


III-110

2. Belum cukup handalnya dokumen-dokumen rencana pembangunan kota yang disusun, sehingga belum sepenuhnya aplikatif dan operasional. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat realisasi program dan kegiatan yang disusun dan ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka menengah dan panjang. 3. Masih relative terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana kerja guna menunjang kegiatan perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang tersedia dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan kota. Sebagai suatu proses, pembangunan kota berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Agar pembangunan kota semakin efisien, efektif, dan ekonomis pada masa yang akan datang, maka dibutuhkan tindak lanjut fungsi perencanaan mencakup antara lain : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan kota khususnya di tingkat SKPD. 2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan kota, baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun panjang. 3. Meningkatkan singkronisasi, konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kota.

7. PERHUBUNGAN 7.1. Fungsi Perhubungan 1)

Program Dan Kegiatan Secara operasional, arah kebijakan umum pembangunan kota di

bidang ”Perhubungan” dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut :


III-111

a. Peningkatan Kapasitas Daerah 1. Pembuatan dan pemeliharaan marka jalan. 2. Pembuatan marka. 3. Pemeliharaan marka jalan yellow box. 4. Pemeliharaan marka jalan yellow strip. 5. Pemeliharaan marka jalan larangan parkir. 6. Pemeliharaan marka jalan. b. Pemasangan dan Pemeliharaan Deliniator 1. Pemasangan deliniatror. 2. Pemeliharaan deliniator. c. Peningkatan Teknologi dan Pemeliharaan Traffic Light 1. Penggantian bola lampu traffic light dari pijar menjadi LED. 2. Pemeliharaan traffic light, warning light dan traffic pedestrian. 3. Perbaikan traffic light. 4. Pengecatan tiang traffic light. 5. Relokasi traffic light. d. Pemasangan Traffic Light 1. Pemasangan traffic light dengan lampu LED. 2. Pemasangan Warninng Light. e. Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu Lalulintas 1. Pemasangan rambu lalulintas tiang tinggi. 2. Pemasangan rambu lalulintas standar. 3. Pemasangan papan nama jalan. 4. Terpeliharanya rambu lalulintas. f. Pemeliharaan Fasilitas Lalulintas 1. Pemeliharaan halte bus. 2. Perbaikan mesin genset traffic light. 3. Pengadaan sarana dan prasarana kantor o Pengadaan alat komunikasi (HT). o Pengadaan sound sistem.


III-112

o Pengadaan mesin ketik standar. o Pengadaan filling kabinet. o Pengadaan meteran sorong. o Pengadaan lemari arsip dan lemari buku. o Pengadaan meja pegawai dan meja pejabat eselon. o Pengadaan kursi putar. o Pengadaan kursi pegawai. g. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan o Sosialisasi keselamatan transportasi. o Sosialisasi ketertiban lalulintas. o Penertiban terminal liar. o Penertiban daerah kawasan bebas becak bermotor. o Penertiban trayek angkutan kota. h. Penyusunan LAKIP, Renstra dan Rencana Kinerja SKPD o Pembuatan LAKIP Dinas Perhubungan. o Pembuatan Rencana Strategik Dinas Perhubungan. o Pembuatan Rencana Kerja SKPD. 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan perhubungan selama tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan outcome (hasil) sebagai berikut : 1. Terlaksananya pembuatan marka jalan pada 27 ruas jalan dengan panjang total 19.572 M2, terpeliharanya marka yellow box pada 15 persimpangan dengan panjang total 988,8 M2, terpeliharanya marka yellow strip pada 3 ruas jalan dengan panjang total 378,2 M2, terpeliharanya marka larangan parkir pada 9 ruas jalan dengan panjang total 404,3 M2, dan terpeliharanya marka jalan pada 21 ruas jalan dengan panjang 5.107,8 M2. Kegiatan ini dimaksudkan untuk


III-113

mempertegas pembagian lajur lalulintas pada setiap ruas jalan dan mempertegas

larangan

bagi

pengguna

jalan

saat

berada

di

persimpangan ataupun ruas-ruas jalan yang dilarang untuk berhenti atau parkir sehingga pengguna jalan dapat menjadi lebih tertib saat mengemudikan kendaraannya. 2. Terpasangnya deliniator pada 11 ruas jalan dengan jumlah 2.336 buah dan terpeliharanya deliniator sebanyak 800 buah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan akan adanya batasan/gangguan di sekitar deliniator tersebut, hal ini sangat bermanfaat bagi pengemudi khususnya pada saat malam hari. 3. Terlaksananya kegiatan penggantian bola lampu traffic light dari pijar menjadi LED pada 24 persimpangan, terpeliharanya traffic Light di 10 wilayah (101 lokasi), Warning Light

dan Traffic Pedestrian

sebanyak 6 lokasi, Perbaikan Traffic Light di 8 persimpangan, Pengecatan Tiang Traffic Light di 30 Lokasi, Relokasi 2 Unit Traffic Light.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan alat pengatur

arus laluintas yang baik dengan artian bahwa pengaturan dengan lampu lalulintas yang terawat dengan baik akan sangat berdampak terhadap tertib lalulintas di jalan. 4. Terpasangnya Traffic light dengan lampu LED di 8 persimpangan dan terpasangnya warning light di 1 lokasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlancar arus kendaraan khususnya dipersimpangan dengan jalan membagi waktu hijau antar mulut simpang sehingga tidak terjadi konflik kendaraan dipersimpangan. 5. Terpasangnya rambu lalulintas tiang tinggi sebanyak 121 buah, terpasangnya rambu lalulintas standar di 4 Kecamatan sebanyak 202 buah, terpasangnya papan nama jalan sebanyak 260 buah, dan terpeliharanya rambu lalulintas di 13 Kecamatan sebanyak 202 buah. Kegiatan pemasangan dan pemeliharaan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan mengenai peringatan,


III-114

larangan, perintah atau petunjuk kepada pengguna jalan sehingga diharapkan pengguna jalan dapat menjadi tertib di jalan raya. 6. Terpeliharanya fasilitas lalulintas berupa halte bus sebanyak 12 unit dan perbaikan mesin genset traffic light. Kegiatan ini dilaksanakan dengan

maksud

untuk

memberikan

kemudahan

kepada

calon

penumpang saat menunggu angkutan umum, selain itu juga mengajak pengemudi angkutan umum untuk tertib dijalan terutama saat akan menaikkan dan menurunkan penumpang. Sedangkan untuk perbaikan mesin genset dilakukan untuk tetap menjaga kondisi mesin baik sehingga disaat terjadi pemadaman lampu, tidak akan terjadi masalah terutama pada persimpangan yang diatur dengan lampu lalulintas. 7. Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa Alat komunikasi (HT) sebanyak 20 buah, Sound Sistem sebanyak 4 unit, Mesin Ketik Standar sebanyak 8 buah, Filling Kabinet sebanyak 4 buah, Meteran Sorong sebanyak 2 buah, Lemari Arsip dan Lemari Buku sebanyak 6 buah, Meja Pegawai dan Meja Pejabat Eselon sebanyak 73 buah, Kursi Putar sebanyak 10 buah, Kursi Pegawai sebanyak 65 buah. Kegiatan pengadaan

sarana

dan

prasarana

kantor

dimaksudkan

untuk

meningkatkan kinerja operasional maupun administrasi kantor. Dampak pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan selama tahun 2006 pada dasarnya terkait

terhadap peningkatan

pelayananan jasa perhubungan kepada masyarakat khususnya di Kota Medan. Beberapa dampak utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan antara lain : 1. Meningkatnya indeks tingkat pelayanan jalan dan persimpangan sehingga rata-rata kecepatan kendaraan mampu melaju dengan kecepatan 45 KM/Jam;


III-115

2. Meningkatnya jumlah kendaraan laik jalan; 3. Optimalisasi fungsi terminal sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang; 4. Menurunnya tingkat gangguan keamanan, dan tingkat kecelakaan lalu lintas; 5. Penerimaan

Penghargaan

Wahana

Tata

Nugraha

dari

Menteri

Perhubungan RI dalam Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2006. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara

organisatoris,

penyelenggaraan

urusan

perhubungan

menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Medan dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. 4) Profil Kepegawaian Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan seluruhnya berjumlah 760 orang yaitu terdiri dari 499 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 261 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar di seluruh sub unit organisasi. Berdasarkan Golongan yang paling tinggi jumlahnya adalah golongan III dan II yaitu 56,31 persen dan 40,68 persen. Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan Menurut Golongan NO

GOLONGAN

JUMLAH (ORANG)

%

1.

IV

3

0,60

2.

III

281

56,31

3.

II

203

40,68

4.

I

12

2,40

499

100

JUMLAH


III-116

Menurut sebanyak

tingkat

pendidikan

dominan

adalah

Sarjana

(S1)

19,03 persen dan SLTA sebanyak 66,73 persen. Sementara

Strata 2 dan SD adalah minoritas yaitu masing-masing sebesar 1,60 persen dan

2,40 persen.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan Formal NO 1. 2. 3. 4. 5. 6

PENDIDIKAN S-2 S-1 Sarmud/Diploma SLTA SLTP SD JUMLAH

JUMLAH (ORANG) 8 95 8 333 43 12 499

% 1,60 19,03 1,60 66,73 8,61 2,40 100

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan seyogianya

didukung

oleh

pengetahuan

teknis

transportasi.

Dari 449 pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan hanya 10 orang (0,02 %) yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang transportasi dan 26 orang (0,05 %) pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 36 orang (0,08 %). Hal ini menunjukkan masih relatif rendahnya kompetensi pegawai untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pembangunan kota di bidang perhubungan pada masa datang. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan selama tahun Rp

2006,

didukung

39.009.330.357,-

oleh

yang

alokasi

terdiri dari

anggaran Belanja

belanja

sebesar

Aparatur sebesar

Rp 20.489.330.357,- dan Belanja Publik sebesar Rp 18.520.000.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 38.407.985.062,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 601.345.295,-


III-117

6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Yang dimaksud dengan sarana operasional adalah

alat yang

digunakan pegawai untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sesuai dengan spesifikasi tugas Dinas Perhubungan yang dinamis dan punya potensi resistensi yang tinggi maka pegawai di dalam melaksanakan tugas dilengkapi dan didukung oleh sarana seperti kendaraan dan alat komunikasi serta alat perlindungan berupa senjata gas, serta alat kerja yang didukung oleh teknologi. Dalam

tabel

berikut

digambarkan

jumlah

kendaraan,

alat

komunikasi dan senjata gas pendukung tugas-tugas operasional, sebagai berikut : Sarana Operasional Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2006 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prasarana

Unit

Kendaraan Roda 6 Kenderaan Roda 4 Roda 2 Handy Talky Radio Right Senjata Gas

3 15 85 74 7 20

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanannya jalan, prasarana jalan didukung dengan berbagai prasarana lainnya seperti rambu, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Delineator, dan Halte, jembatan penyeberangan dan zebra cross. Panjang Jalan di Kota Medan Tahun 2006 No

Status

1. Jalan Nasional 2. Jalan Propinsi 3. Jalan Kota Jumlah

Panjang (KM) 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94


Lebar (M) 18 16 12

III-118

Jumlah Perlengkapan Jalan di Kota Medan Tahun 2006 No

1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

Prasarana Jalan

Rambu: ¾ Rambu Peringatan ¾ Rambu Larangan ¾ Rambu Perintah ¾ Rambu Petunjuk Marka Jalan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ¾ Traffict Light ¾ Warning Light ¾ Traffict Pedestrian Delineator Halte Jembatan Penyeberangan Zebra Cross

Jumlah

3.719 Unit 446 Unit 1.967 Unit 603 Unit 703 Unit 25.545 M2 121 Unit 101 Unit 13 Unit 7 Unit 800 Unit 41 Unit 5 Unit 306 Unit

Prasarana yang lain yaitu simpul yang dapat menjadi awal dan tujuan dari suatu perjalanan sekaligus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki 6 Terminal yaitu 2 Terminal Terpadu Tipe A dan 4 terminal pembantu untuk melayani angkutan kota.


III-119

Terminal Dalam Kota Medan Tahun 2006 No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Terminal

Terpadu Amplas (Tipe A)

Kapasitas

80 Unit Bus dan 160 Unit Mobil Penumpang Umum

Terpadu Pinang Baris (Tipe A)


Sambu

200 Unit mobil penumpang umum

Veteran


Williem Iskandar

Belawan

60 Unit Mobil Penumpang Umum

24 Unit Bus

Luas

Keterangan

26.580 M2

Melayani Angkutan Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota dari Wilayah Timur/Selatan ke Kota Medan

19.940 M2;

Melayani Angkutan Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota dari Wilayah Barat/Selatan ke Kota Medan

3.000 M2

Melayani kenderaan umum (Mobil Penumpang) dalam Kota Medan menuju inti kota

2.600 M2;

Melayani kenderaan umum (mobil bus) dalam Kota Medan yang menuju inti kota

3.500 M2;

Melayani kenderaan umum (Mobil Penumpang/Mobil Bus) dalam kota adan angkutan antar kota yang menuju Percut Sei Tuan

1.080M2.

Melayani kenderaan umum (Mobil bus) dalam Kota Meadn yang menuju inti kota (Belawan-Medan)

Demikian juga untuk mendukung tingkat pelayanan angkutan umum, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pengawasan terhadap laik jalan kendaraan. Untuk dapat menjangkau jumlah angkutan umum di Kota Medan Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki 2 Gedung Pelayanan dengan alat pengujian yang mekanis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan. Tingkat pelayanan pengujian


III-120

ini juga dipengaruhi oleh penyediaan prasarana penunjang yaitu bagaimana kondisi pengelolaan administrasi dan parkir untuk menunggu pelayanan bagi kendaraan-kendaraan yang akan diuji. Kondisi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2006 No

Kondisi

1.

Luas Lahan

2.

Pengujian Pinang Baris 6.756 M2

8.400 M2

Gedung Administrasi

300 M2

258,75 M2

3.

Gedung Pengujian

480 M2

480 M2

4.

Tempat Parkir

5.862 M2

7.402 M2

5.

Kantin

114 M2

258,75 M2

6.

Jenis Peralatan Uji

Carlift/pitlift Wheel Suspension Tester Axle Load Tester Brake Slip Tester Side Slip Tester Speedometer Tester Head Light Tester CO/HC Tester Smoke Tester Sound Level Meter Light Meter Compresor Generator set

Ket

Amplas

Carlift/pitlift Wheel Suspension Tester Axle Load Tester Brake Slip Tester Side Slip Tester Speedometer Tester Head Light Tester CO/HC Tester Smoke Tester Sound Level Meter Light Meter Compresor

Merek Banzai Tahun Pembuat an 2003 (Pinang Baris) dan 2004 (Amplas)

Generator set

7) Permasalahan Dan Solusi Secara umum masalah transportasi atau lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Medan diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Tingkat pertumbuhan kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jalan. 2. Tingkat gangguan samping akibat pemanfaatan sebagian badan jalan di luar kepentingan lalu lintas (Pedagang Asongan dan Pedagang Kaki Lima).


III-121

3. Kurangnya disiplin pengguna sarana dan prasarana jalan. 4. Angkutan umum hanya mampu menarik captive user/tidak memiliki alternatif lain. 5. Kondisi fisik armada dan realibilitas/keandalan pelayanan angkutan umum. 6. Sistem manajemen angkutan yang masih konvensional (sistem setoran). Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, berbagai upaya yang dilakukan, antara lain : penataan terminal, peremajaan, penataan trayek angkutan kota, pembinaan terhadap pengguna jalan dan angkutan umum. Beberapa Penanganan yang dilakukan antara lain : Penanganan Kepadatan Lalu Lintas Penanganan kepadatan lalu lintas sangat terkait dengan disiplin masyarakat dan indeks tingkat pelayanan jalan dan persimpangan, dilakukan dengan: 1. Peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

Petugas

Lapangan

Dinas

Perhubungan Kota Medan dengan membagi Kota Medan dalam 9 (sembilan) zona pengawasan dan pengaturan lalu lintas, yang didukung

oleh

personil

sebanyak

375

orang,

khususnya

dipersimpangan dan ruas jalan yang padat lalulintasnya,

karena

penggunaannya tidak sesuai dengan fungsinya; 2. Peningkatan sarana kerja Petugas Lapangan seperti kendaraan operasional, alat komunikasi dan alat pengamanan; Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas: 1. Penataan sistem parkir (On Street Parking) dan Off Street Parking). 2. Perbaikan geometrik persimpangan.


III-122

3. Resetting siklus lampu lalu lintas. 4. Pemasangan

dan

pemeliharaan

traffict

light;

warning

light,

median/marka jalan, rambu lalu lintas dan, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta pembangunan jembatan penyeberangan dan halte bus. 5. Optimalisasi

pemanfaatan

kapasitas

ruas

jalan,

pembatasan

kendaraan tertentu seperti larangan truk daerah masuk inti kota kecuali izin tertentu dengan izin pertemuan, pembatasan daerah operasi becak, baik becak mesin maupun becak bermotor. 6. Melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andall) terhadap Rencana Tata Guna Lahan. 7. Peningkatan disiplin dan kesadaran penggunaan jalan, melalui kampanye keselamatan lalu lintas. 8. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait khususnya untuk penegakan hukum. 9. Penataan jaringan jalan. 10. Pengaturan lalu lintas dengan pengalihan arus dan sistem satu arah di wilayah pusat kota. 11. Percepatan

penyelesaian

jalan

lingkar

luar

(ring

road)

dan

pembangunan play over di tiga lokasi yaitu di Jl. Jend. Gatot Subroto (Kelurahan

Lalang),

Jl.

Jamin

Ginting

(Sp.

Pos)

dan

Jl. Sisingamangaraja (Simpang Terminal Amplas). Penanganan Terminal Untuk mendukung pelayanan angkutan umum, Kota Medan didukung oleh dua Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Terpadu Amplas dan Terminal Terpadu Pinang Baris. Sedang Terminal yang lebih cenderung dikatagorikan sekadar simpul namun sangat potensial untuk mengatur kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang yaitu Terminal

Sambu/Veteran, Terminal William Iskandar dan Terminal


III-123

Belawan. Terminal ini terletak di pusat-pusat kegiatan perdagangan atau pasar. Oleh karena itu, terminal ini tetap dijaga dan dikendalikan agar tidak mengganggu pengguna sarana dan prasarana jalan lainnya serta kelancaran arus lalu lintas. Harus tantangan.

diakui,

optimalisasi

fungsi

Terminal

selalu

menjadi

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti :

1. Kecenderungan Kantor Administrasi Angkutan Umum atau Pool angkutan digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 2. Kurangnya kesadaran pengusaha atau pengemudi yang cenderung berorientasi kepada kepentingan efisiensi komersial semata. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi Terminal antara lain: 1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan terminal. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana terminal baik fasilitas utama maupun penunjangnya. 3. Menertibkan pool angkutan. 4. Menertibkan angkutan yang menaikkan/menurunkan penumpang pada tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Penataan Sistem Angkutan Umum Massal Keberadaan angkutan umum bagi masyarakat Kota Medan sangat penting dan strategis. Diperkirakan 54% masyarakat Kota Medan menggunakan angkutan umum sebagai sarana transportasi. Jenis-jenis angkutan

umum

yang

melayani

masyarakat

terdiri

dari

Mobil

Pengangkutan Umum, Bus Angkutan Umum dan Bus yang 98% adalah jenis angkutan kecil. Head way yang terlalu singkat menjadi salah satu penyebab masalah angkutan umum, untuk saling mendahului yang berdampak kepada terjadinya kemacetan dan polusi udara.


III-124

Penanganan permasalahan angkutan umum di Kota Medan selama tahun 2006 dilakukan dengan : 1. Medorong Pengusaha angkutan umum untuk melakukan peremajaan kendaraan. 2. Usulan angkutan massal ke Departemen Perhubungan RI. Untuk itu, Kota Medan mendapat alokasi Bus sebanyak 10 unit yang dioperasikan oleh Perum Damri Cabang Medan. 3. Penataan trayek angkutan umum, sehingga dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap angkutan, di samping tetap menjaga kelayakan usaha angkutan umum oleh swasta. 4. Pengawasan keselamatan dan kelaikan kendaraan angkutan umum melalui pengujian kendaraan bermotor. 5. Penataan trayek angkutan umum, dengan menerapkan pola trayek dan jaringan pola radial dengan mempertimbangkan pola tata guna lahan, permintaan angkutan umum, pergerakan penumpang angkutan umum, kepadatan penduduk, daerah pelayanan dan karakteristik jaringan jalan, agar tidak hanya terkonsentrasi ke pusat kota, tetapi memperbanyak rute yang lebih terdistribusi sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan umum secara luas. 6. Pembinaan pengemudi, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan angkutan umum dan PT. Jasa Raharja. Selanjutnya penertiban angkutan umum dengan menegakkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah oleh Dinas Perhubungan dengan Instansi terkait seperti Satlantas Poltabes MS, DENPOM 1/7 BB, Kodim 0201 BS dan Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Medan.


III-125

Penataan Angkutan Becak Salah satu masalah ketenteraman dan ketertiban yang terkait dengan usaha ekonomi dan lapangan kerja masyarakat adalah penertiban becak. Pemanfaatan angkutan alternatif oleh pengguna jasa transportasi menyebabkan

jumlah

dan

jenis

pengoperasian

becak

cenderung

meningkat dari waktu ke waktu. Di samping itu, krisis ekonomi yang terjadi sejak Tahun 1997/1998 juga telah mendorong munculnya beca bermotor versi baru dengan menggunakan mesin penggerak Sepeda Motor ukuran mesin 110 cc ke atas. Untuk pengendaliannya, melalui Perda Nomor

24

Tahun

2002

tentang

Penyelenggaraan

Perhubungan

Kota Medan, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan arah kebijakan umum untuk menata dan menertibkan kesemrawutan lalu lintas dan keselamatan serta pelayanan masyarakat, dengan menata kembali becak menjadi angkutan umum. Sebagai implementasinya, Pemerintah Kota Medan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 551.15/466 k/2001 tanggal 08 April 2004 tentang Kewajiban Angkutan Kendaraan bermotor Roda Tiga untuk memperoleh trayek pengoperasian di Kota Medan, dan Nomor 551.21/482 K tanggal 8 April 2004 tentang Penetapan Jenis Motor Penggerak Becak Bermotor dan Daerah Larangan Operasional Becak Bermotor di wilayah Kota Medan. Melalui pengaturan tersebut, pengoperasian jenis dan bentuk becak bermotor tetap harus mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, kelancaran lalu lintas, aspek teknis, administrasi dan sosial ekonomi

masyarakat.

Untuk

meminimalkan

dampak

negatif

pengoperasian becak bermotor terhadap kemacetan lalu lintas, maka juga diatur daerah-daerah larangan beroperasi beca bermotor yang meliputi jalan-jalan di lingkar dalam Kota Medan seperti Jl. Sudirman,


III-126

Jl. Diponegoro dan lain-lain. Berdasarkan kebijakan yang ditempuh, pengoperasian

becak

bermotor

dapat

dikendalikan;

baik

pertumbuhannya maupun unsur keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

8. LINGKUNGAN HIDUP 8.1. Fungsi Lingkungan Hidup dan ESDM 1) Program dan Kegiatan Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah

di

bidang

pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, dijabarkan

dalam

bentuk

program

dan

kegiatan

pokok

selama

tahun 2006, sebagai berikut : a.

Program Perencanaan Teknis Administrasi dan Pengendalian Dampak Perencanaan Ling. Hidup 1. Peringatan hari lingkungan hidup se dunia 2. Bangun paja lingkungan hidup tahun 2006 3. Penyusunan laporan SLHD dan basis data Kota Medan tahun 2006 4. Penilaian bangun paja lingkungan hidup/adipura

b.

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan RPJM Dinas KLH – ESDM tahun 2006

c.

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 1. Pemberdayaan komisi penilaian AMDAL Kota Medan 2. Pembinaan pendampingan program 4 R di Kelurahan–kelurahan percontohan

d.

Program Peningkatan Peran Masyarakat Dalam pengelolaan SDA Pelestarian Lingkungan Hidup serta Penataan Keseimbangan SDA dengan Lingkungan 1. Pelaksanaan sosialisasi PROPER 2. Pemberdayaan kelompok DARLING 3. Pendampingan pemberdayaan stakeholder pada DAS DELI


III-127

4. Penyusunan Keterpaduan Program Bangun Praja Lingkungan/ Adipura dengan Pemberdayaan Kelurahan e.

Program Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Pembinaan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan

f.

Program Penegakan Hukum Lingkungan 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda

g.

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan LAKIP Dinas KLH ESDM Kota Medan

2) Pencapaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan hasil (out come) sebagai berikut : 1.

Terselenggaranya peringatan hari lingkungan hidup sebagai kegiatan rutin pada setiap tanggal 5 Juni tahun berjalan, dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup se-dunia di Kota Medan yang secara serentak juga dilaksanakan oleh setiap daerah di seluruh Indonesia.

Output

yang

dihasilkan

antara

lain terlaksananya

perlombaan penilaian peduli lingkungan hidup bagi para Pelaku Usaha dan/atau kegiatan, seminar pembangunan berwawasan lingkungan hidup, lomba mewarnai dan melukis lingkungan hidup dengan jumlah peserta 200 orang, melukis dan pidato lingkungan hidup diantara sesama pelajar dengan jumlah peserta 40 orang. 2.

Terlaksananya bangun praja lingkungan hidup untuk memenuhi kriteria penataan

tingkat Kota Metropolitan tahun 2006, yang

meliputi Sampah, Kualitas Air, Ruang Terbuka Hijau dan Peruntukan Lahan. Berdasarkan penilaian ini Kota Medan masuk Nominasi dan mendapat Piala Adipura. 3.

Tersusunnya status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kota Medan tahun 2006.


III-128

4.

Tersusunnya LAKIP tahun 2005 dan Renstra urusan KLH-ESDM Kota Medan tahun 2006 – 2010.

5.

Tersusunnya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL),

sistem

manajemen

lingkungan

hidup

dan

upaya

pengelolaan lingkungan hidup & upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL & UPL) sebanyak

25 dokumen selama tahun 2006 oleh Tim

Komisi Penilai AMDAL. 6.

Meningkatnya pemahaman dan wawasan para Darling di Kelurahan Ladang Bambu, Martubung dan Indra Kasih untuk melakukan daur ulang sampah Rumah Tangga (Reduce, Reuce, Recycle, Replant) secara mandiri.

7.

Terlaksananya

sosialisasi PROPER (Program Penilaian Peringkat

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) kepada para Pelaku Usaha, khususnya terkait dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian

Peringkat

Kinerja

Perusahaan

dalam

Pengelolaan

Lingkungan Hidup. 8.

Terselenggaranya

koordinasi

pencegahan

dan

penanggulangan

pengelolaan limbah yang dibuang ke Sungai Deli di bawah Standar Baku Mutu pada DAS Deli. 9.

Terselenggaranya pengawasan terhadap para Pelaku Usaha sebanyak 35 perusahaan dan/atau kegiatan tentang tingkat kepatuhan mereka dalam pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA).

10. Terlaksananya penyusunan keterpaduan bangun praja lingkungan hidup dan penilaian bangun praja dalam rangka penilaian Adipura di Kota Medan untuk tingkat Kota Metropolitan tahun 2006. 11. Adanya buku status lingkungan hidup dan buku basis data lingkungan hidup kota medan sebanyak 10 eksemplar untuk tahun 2006.


III-129

12. Adanya dokumen rencana pembangunan jangka menengah urusan KLH-ESDM Kota Medan untuk tahun 2006-2010. 13. Tersedianya

dokumen AMDAL, SML dan UKL & UPL

sebanyak

22 orang. 14. Terbentuknya kelompok Darling sebanyak 10 kelompok yang terdiri dari masing – masing kelompok 5 orang, yang secara bertahap dapat melakukan daur ulang persampahan menjadi kompos. 15. Tersusunnya

Laporan

Tahunan

Kinerja

Urusan

KLH-ESDM

Kota Medan. 16. Tersusunnya laporan kinerja urusan KLH-ESDM Kota Medan. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2006 berdampak kepada : 1. Meningkatnya pengetahuan, kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, baik dari anak-anak sampai kelompok sadar lingkungan. 2. Kota Medan terus bertambah bersih, teratur, sehat dan ramah lingkungan, ditandai dengan pemberian Penghargaan Piala Adipura dalam program Bangun Praja pada tahun 2006. 3. Terselenggaranya

perencanaan

dan

upaya-upaya

pengelolaan

lingkungan hidup mulai dari pengembangan data, penilaian dan pembinaan dokumen AMDAL, UKL/UPL, serta pengawasan lapangan yang dilakukan secara berkala. 4. Meningkatnya kesadaran menjaga lingkungan hidup dari para pelaku usaha.


III-130

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara

organisatoris,

penyelenggaraan

urusan

pengelolaan

lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi terhadap pihak lain, baik dari lingkungan Pemerintah Kota sendiri maupun pihak lain yang terkait. Di samping itu, dari lingkungan di luar Pemerintah Kota seperti perusahaan – perusahaan secara berkesinambungan, sehingga terjalin

koordinasi

yang

baik

dalam

upaya

pencegahan

dan

penanggulangan pencemaran lingkungan. 4) Profil Kepegawaian Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Dinas

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia

sebanyak

31 orang yang terdiri atas : NO

URAIAN

1.

Jumlah Pegawai

2.

Kualifikasi Pendidikan :

3.

4.

JUMLAH (ORANG) 31

2.1. SLTA Sederajat

6

2.2. D-III

1

2.3. S-1

19

2.4. S-2

6

Menurut Golongan 3.1. Golongan II

1

3.2. Golongan III

25

3.3. Golongan IV

5

Menurut Jabatan 4.1. Eselon II

1

4.2. Eselon III

5

4.3. Eselon IV

16


III-131

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral adalah masih kurangnya jumlah pegawai yang bertugas dan menangani langsung masalah pencemaran lingkungan dan masih minimnya aparat yang menguasai pengetahuan tentang Amdal. 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 1.717.054.162,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 1.127.054.162,- dan Belanja Publik sebesar Rp 590.000.000,- dengan realisasi


Rp. 1.618.928.578,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 98.125.584,6) Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor, termasuk mobilair dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya. 7) Permasalahan dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup signifikan, namun penyelenggaraan urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral, tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang cenderung kompleks. Permasalahan utama yang dihadapi


dalam

III-132

penyelenggaraan urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain : 1. Pemahaman masyarakat yang masih relatif

minim terhadap

pelestarikan lingkungan Hidup. 2. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia baik urusan teknis, manajemen, dan Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD dan PPNS), serta pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. 3. Belum tertanganinya pengelolaan limbah medis Rumah Sakit dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) 4. Masih

kurangnya

diimplementasikan

standart, guna

pedoman

mencegah

dan dan

aturan

yang

memperkecil

dapat dampak

lingkungan 5. Landfiil Pembuangan limbah B-3 ke PPLI yang membebani para Pelaku Usaha. 6. Defesitnya pasokan listrik 7. Belum adanya peta sumber daya air Kota Medan 8. Belum adanya data informasi sumber daya mineral, energi dan sumber daya air tanah yang memiliki kelayakan ekonomi untuk dikembangkan Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dari permasalahan dan kendala di atas pada masa yang akan datang adalah perlunya mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Urusan KLH-ESDM, baik teknis, manajemen dan penegakan hukum. 2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, para pelaku usaha dan para pelajar tentang pengelolaan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan koordinasi sistem kerja Lembaga Lingkungan Hidup dengan Instansi tehnis untuk pengelolaan kualitas air, udara dan tanah (estetika lingkungan /sampah). 4. Meningkatkan upaya penataan pengelolaan limbah B-3


III-133

5. Mengupayakan

Para

Pelaku

Usaha

dan/atau

kegiatan

secara

keseluruhan telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Limbah Udara (IPLU) dan Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Memprogramkan kegiatan penataan Sungai Deli, Sungai Belawan dan Belawan Bebas Sampah. 7. Mengusulkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Bapedalda Propinsi Sum. Utara tentang Relokasi Landfill Limbah B-3 di Sumatera Utara. 8. Menyiapkan data energi Ketenagalistrikan, Migas di Kota Medan. 9. Menyiapkan data dan Peta Sumber Air di Kota Medan. 10. Meningkatkan Kerja sama dengan Pelindo, Adpel dan Perum Perikanan Belawan 11. Meningkatkan kemampuan proses lidik dan sidik serta penanganan kasus-kasus lingkungan hidup untuk meningkatkan supremasi hukum lingkungan hidup. 12. Meningkatkan

penyuluhan

hukum

dan

pengembangan

jaringan

kemitraan penataan hukum lingkungan dengan perusahaan 13. Menerbitkan Perda tentang Pengawasan Lingkungan Hidup.

8.2. Fungsi Pertamanan 1) Program Dan Kegiatan Secara operasional, arah kebijakan umum pembangunan kota di bidang “ Pertamanan “ dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Fasilitas Pertamanan 1. Perawatan air mancur 2. Penataan taman pinggiran jalan 3. Pengecetan pagar tanaman 4. Pembuatan taman mini


III-134

5. Pengadaan bendera umbul – umbul 6. Pemeliharaan bangunan tinggi peringatan 7. Pengecetan pohon penghijauan/pemangkasan pohon dan sewa mobil Derek 8. Perbaikan pagar-pagar rusak di Kota Medan b. Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Fasilitas Taman 1. Penataan lapangan olah raga 2. Penataan taman dan berm jalan 3. Penataan kastin median jalan 4. Pengadaan glodokan di Kota Medan 5. Penghijauan Kota Medan 6. Renovasi taman-taman di Kota Medan 7. Penghijauan Kota Medan 8. Pengadaan polibag untuk kebun bibit 9. Pengadaan bunga dan taman hias 10. Penataan taman makam umum (TPU) c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan 1. Pengadaan material lampu untuk perawatan lampu jalan dan jembatan 2. Pengadaan material lampu dan kelengkapannya untuk lampu gedung 3. Perawatan lampu penerangan jalan 4. Materisasi lampu jalan untuk 150 lokasi 5. Pemasangan lampu penerangan jalan umum 6. Pemasangan LPJU penambah/penyisipan dan lampu sorot 700 unit 7. Pengadaan material lampu hias untuk perayaan, persimpangan jalan, pagar gedung, kantor DPRD, rumah Dinas Walikota, jalan umum dan pameran 8. Pengecetan tiang LPJU


III-135

9. Pengadaan material lampu dan kelengkapan nya untuk lampu taman 10. Pemasangan lampu hias 11. Pengadaan material lampu dan kelengkapannya untuk lampu taman 12. Pemasangan lampu hias 13. Pemasangan lampu lingkungan 14. Penataan/penambahan sarana pada kebun bibit 15. Pengadaan/penambahan sarana pada kebun bibit 16. Pengadaan peralatan pemeliharaan taman (Subdinas Taman) 17. Pemeliharaan sarana kantor 18. Pengadaan mesin Chain Saw 19. Pakaian kerja petugas taman 20. Pengadaan Mobiler 21. Pelaksanaan studi banding keluar daerah mengenai pengelolaan reklame dan administrasi d. Program Peningkatan Kapasitas Daerah 1. Penyusunan LAKIP, RENJA, dan RENSTRA 2) Pencapaian Program dan Kegiatan Berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, makna

pelaksanaan

kebijakan,

program,

kegiatan

dan

anggaran

di bidang pertamanan selama tahun 2006 menghasilkan (out put) keluaran dan hasil (out come) sebagai berikut : 1.

Terawatnya lokasi/bangunan air mancur sebanyak 10 lokasi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menghindari kerusakan sehingga perlu dilakukan perawatan yang berkelanjutan.

2.

Tertatanya taman pinggir jalan. Pekerjaan ini dilakukan di 15 (lima belas) titik yang bertujuan untuk mendukung keindahan sebagai Kota Metropolitan.


III-136

3.

Terlaksananya

pengecatan pagar, yang bertujuan untuk tetap

menjaga keindahan dan kebersihan pagar yang ada yaitu sebanyak 71 unit. 4.

Tersedianya taman mini, untuk mendukung keindahan lokasi pada acara-acara yang diadakan oleh Pemko Medan.

5.

Tersedianya bendera dan umbul-umbul

6.

Terpeliharanya bangunan tugu peringatan, yang bertujuan untuk menjaga dan merawat keindahan bangunan tugu sebanyak 20 titik.

7.

Terlaksananya pengecatan pohon penghijauan/pemangkasan pohon penghijauan.

Pekerjaan ini dimaksudkan sebagai pengarah jalan

sekaligus memberikan keindahan kota. 8.

Terlaksananya perbaikan pagar-pagar rusak. Pekerjaan ini bertujuan untuk mempertahankan keindahan pagar dengan perbaikan pada pagar yang rusak.

9.

Tertatanya

lapangan olah raga. Bertujuan memelihara fasilitas

lapangan olah raga yang dimiliki. 10. Tertatanya

taman dan berm jalan. Pekerjaan ini dilakukan di

69 (enam puluh sembilan) titik yang bertujuan untuk mendukung keindahan Medan sebagai Kota Metropolitan. 11. Tertatanya

kanstin median jalan yang dilakukan pada 17 (tujuh

belas) titik bertujuan untuk menjaga keindahan kota . 12. Tersedianya glodokan tiang untuk penghijauan. 13. Terlaksananya penanaman pohon penghijauan di berbagai lokasi, yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. 14. Terlaksananya renovasi taman-taman Kota. Pekerjaan ini bertujuan untuk mempertahankan keindahan taman dengan perbaikan pada taman yang rusak di 43 (empat puluh tiga) titik. 15. Tersedianya polybag untuk kebun bibit. 16. Tersedianya bunga dan tanaman hias. 17. Terpeliharanya taman pemakaman umum.


III-137

18. Tersedianya

material lampu untuk perawatan lampu jalan dan

jembatan. 19. Tersedianya material lampu dan kelengkapannya untuk lampu gedung. 20. Terlaksananya perawatan lampu penerangan jalan oleh pihak III. 21. Terpasangnya meterisasi lampu jalan. 22. Terpasangnya lampu penerangan jalan umum. 23. Terpasangnya

LPJU

penambahan/penyisipan

dan

lampu

sorot

700 unit. 24. Tersedianya material lampu hias untuk perayaan, persimpangan jalan, pagar gedung, Kantor DPRD, rumah dinas Walikota, jalan umum dan pameran. 25. Terlaksananya pengecatan tiang lampu penerangan jalan yang bertujuan untuk memelihara tiang dari keropos karena karat. 26. Tersedianya material lampu dan kelengkapannya untuk lampu taman. 27. Terpasangnya lampu hias, yang bertujuan untuk memperindah kota di malam hari. 28. Terpasangnya lampu lingkungan untuk memberi penerangan jalan pada jalan-jalan yang sempit. 29. Terbangunnya penambahan sarana pada kebun bibit (rumah kasa) 30. Tersedianya alat pemeliharaan taman. 31. Terpeliharanya

sarana kantor untuk mendukung penyelenggaraan

tugas-tugas kantor. 32. Tersedianya alat taman bermesin. 33. Tersedianya pakaian kerja petugas taman dan listrik. 34. Tersedianya mobiler. 35. Terlaksananya studi banding keluar daerah mengenai pengelolaan reklame dan administrasi. 36. Tersusunnya

LAKIP tahun 2005, RENJA tahun 2007, dan RENSTRA

tahun 2006 - 2010.


III-138

Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota bidang pertamanan selama tahun 2006, berdampak kepada : 1. Meningkatnya fasilitas umum yang bersifat lapangan olah raga. 2. Meningkatnya kualitas lingkungan dengan ruang terbuka hijau yang tertata baik. 3. Menambah keindahan kota dengan taman-taman dan lampu hias sehingga mencerminkan Kota Medan sebagai Kota Metropolitan. 4. Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat pada malam hari dengan pengadaan penerangan LPJU dan Lampu Lingkungan. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara

organisatoris,

penyelenggaraan

urusan

pertamanan

menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pertamanan Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. 4)

Profil Kepegawaian Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pertamanan,

Dinas Pertamanan Kota Medan didukung sumber daya aparatur sebagai berikut : NO URAIAN 1 Jumlah Pegawai 2 Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SD Sederajat 2.2. SMP Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.4. D1, D2, D3 Sederajat 2.5. S1. Sederajat 2.6. S2 Sederajat 3 Pangkat/ Golongan : 3.1. Gol. I 3.2. Gol. II 3.3. Gol. III 3.4. Gol. IV

JUMLAH (ORANG) 90


5 5 43 3 27 7 1 17 65 7

III-139

5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan pertamanan selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp

85.298.847.429,-

yang

terdiri dari

Belanja

Aparatur sebesar

Rp 10.135.705.429,- dan Belanja Publik sebesar Rp 75.163.142.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 84.520.883.765,atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 777.963.664,6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pertamanan, Dinas

Pertamanan

Kota

Medan

dilengkapi

oleh

peralatan

dan

perlengkapan kantor dan lapangan termasuk mobilair dan sarana prasarana pelayanan. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya. 7) Permasalahan Dan Solusi Pembangunan kota yang semakin pesat menampilkan kondisi dan keadaan yang semakin dinamis. Namun pembangunan yang dilakukan pasti mengakibatkan munculnya berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Persoalan utama yang harus dihadapi adalah bagaimana mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan yang dilakukan. Beberapa masalah pokok, khususnya di bidang pertamanan dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Tingginya arus urbanisasi yang dapat menyebabkan ancaman terhadap upaya pelestarian dan keindahan taman-taman kota, fasilitas-fasilitas lain termasuk lampu-lampu hias, lampu penerangan jalan dan fasilitas lain yang merupakan sarana keindahan dan kenyamanan kota.


III-140

2) Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang mengakibatkan relative tetap tingginya angka pengangguran dan kriminalitas yang pada akhirnya dapat mengancam keutuhan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah kota. 3) Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga menyebabkan meningkatnya

kawasan-kawasan

kumuh

yang

dapat

merusak

keindahan kota. Beberapa solusi yang perlu dipertimbangkan sebagai kebijakan dan program pokok pada masa datang adalah : 1. Mengupayakan terus pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota untuk terwujudnya Kota Medan sebagai Kota Taman. 2. Peningkatan penambahan lampu penerangan jalan umum dan pemasangan lampu hias sebagai usaha untuk menciptakan suasana aman dan nyaman Kota Medan di malam hari. 3. Meningkatkan pelayanan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola dalam bidang Urusan Pertamanan. 4. Mengintensifkan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor pertamanan dan keindahan kota untuk tercapainya target yang telah ditetapkan. 5. Meningkatkan

efisiensi

dan

efektifitas

penyelenggaran urusan pertamanan,

pelaksanaan

kerjasama

baik internal aparat Dinas

Pertamanan Kota Medan maupun antar Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan, dan dengan dunia usaha serta masyarakat.

8.3. Fungsi Kebersihan 1) Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang “Kebersihan”, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut :


III-141

a. Program Peningkatan Kapasitas Daerah 1. Penyusunan Renstra 2. Penyusunan Renja 2007 3. Penyusunan Lakip b. Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan 1. Penyewaan sarana angkutan sampah sebanyak 30 unit compactor Truck, 18 unit dump truck, dan 5 unit road sweeper. c. Program Perawatan Sarana dan Prasarana Kebersihan 1. Pemeliharaan dan perawatan 86 unit tipper truck, 18 unit arm Roll, 7 unit truck tinja, 11 unit pick up, 7 unit alat berat, 4 unit mini bus, dan 35 unit sepeda motor. d. Program Peningkatan PAD 1. Pendataan WRS (Wajib Retribusi Sampah) baru 2. Penyesuaian tarif retribusi sampah 3. Pemungutan retribusi pelayanan kebersihan. 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan kebersihan selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan hasil out come sebagai berikut : 1.

Tersedianya Renstra Dinas Kebersihan 2006 - 2010

2.

Tersedianya Renja Dinas Kebersihan 2007

3.

Tersedianya LAKIP Dinas Kebersihan 2005

4.

Tersedianya angkutan sampah

5.

Terangkutnya sampah Kota Medan

6.

Terpeliharanya sarana dan prasarana kebersihan

7.

Terangkutnya/terpaparnya sampah Kota Medan ke TPA

8.

Bertambahnya WRS (Wajib Retribusi Sampah)

9.

Meningkatnya penerimaan retribusi sampah


III-142

Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Kebersihan selama tahun 2006, telah berdampak kepada : 1. Meningkatnya kesadaran serta partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memelihara kebersihan kota. 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan melalui pengadaan

dan

kerjasama

dengan

mitra

swasta

yang

dapat

meningkatkan jumlah sampah terangkut, sekaligus pelaksanaan tugastugas kebersihan. 3. Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan kebersihan, sehingga mendukung kapasitas fiskal Kota Medan. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan kebersihan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. 4) Profil Kepegawaian NO 1. 2.

3.

4.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan ; 2.1. SD Sederajat 2.1. SMP. Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.4. D1, D2, D3 Sederajat 2.5. S1. Sederajat 2.6. S2. Sederajat Pangkat/Golongan 3.1. Gol. I 3.2. Gol. II 3.3. Gol. III 3.4. Gol IV Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (ORANG) 58 Orang 4 2 32 1 17 2

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

4 16 37 1 20

Orang Orang Orang Orang Orang


III-143

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan kebersihan di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang Lingkungan Hidup dan Teknologi Persampahan dan lain lain. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebersihan selama tahun Rp

2006,

didukung

59.022.444.949,-

oleh

yang

alokasi

terdiri

dari

anggaran

belanja

sebesar

Belanja

Aparatur

sebesar

Rp 28.088.848.949,- dan Belanja Publik sebesar Rp 30.933.596.000,dengan realisasi

per 31 Desember 2006 sebesar Rp 56.856.265.468,-

atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 2.166.179.481,6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Kebersihan, Dinas

Kebersihan

Kota

Medan

dilengkapi

oleh

peralatan

dan

perlengkapan kantor termasuk mobilair dan sarana & prasarana pelayanan kebersihan Kota Medan dll. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas, maupun kuantitasnya. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (out put) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan kebersihan tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan

yang

kompleks.

Permasalahan

utama

penyelenggaraan

kebersihan yaitu: 1. Terjadi

peningkatan

volume timbulan

sampah, disebabkan :

a. Jumlah pertumbuhan penduduk plus commuters terus meningkat. b. Konsentrasi penduduk di perkotaan atau kawasan industri.


III-144

c. Perubahan pola konsumsi masyarakat karena meningkatnya kesejahteraan ekonomi. d. Pergeseran tekhnik penanganan makanan (kemasan) dengan menggunakan plastik dan kaleng. e. Meningkatnya limbah industri. 2. Kesadaran dan komitmen yang kurang. 3. Pengembangan areal pemukiman baru yang tidak dilengkapi fasilitas persampahan yang memenuhi persyaratan. 4. Terbatasnya dana yang tersedia. 5. Permasalahan retribusi persampahan : a. Tarif Retribusi persampahan belum dapat diimplementasikan sepenuhnya,

khususnya

di

wilayah

pinggiran/lingkar

luar

Kota Medan. b. Para penghuni perumahan/real estate masih membayar retribusi persampahan langsung kepada pengusaha perumahan (developer). Berbagai solusi pemecahan masalah penyelenggaraan kebersihan di Kota Medan, sebagai berikut : 1. Menjalin

kerjasama

dengan

pihak

swasta

dalam

pengelolaan

persampahan. 2. Pemberdayaan Kelurahan/Kecamatan di bidang kebersihan : Kegiatan ini telah dilaksanakan antara lain : a. Mengkoordinir gotong royong di Kelurahan/Kecamatan masingmasing. b. Mengkoordinir

pewadahan,

pengumpulan

dan

pengangkutan

sampah. c. Menampung dan menindak lanjuti komplain masyarakat tentang kebersihan. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kebersihan.


III-145

4. Meningkatkan motisivasi masyarakat untuk peduli kebersihan dengan cara sosialisasi kebersihan, himbauan-himbauan kebersihan dan kerja sama dengan Forum Komunikasi Peduli Kebersihan Kota Medan, antara lain : a. Pembuatan papan himbauan kebersihan, brosur/leaflet dan sticker. b. Bersama Forum Komunikasi Peduli Kebersihan Kota Medan mengadakan pembinaan terhadap petugas kebersihan dilapangan seperti : Melati, Bestari dan Supir truck sampah. c. Forum

Komunikasi

Peduli

Kebersihan

Kota

Medan

mensosialisasikan program Pemko Medan dibidang kebersihan. 5. Solusi tentang retribusi : a. Menawarkan penyesuaian tarif retribusi persampahan secara bertahap. b. Penagihan retribusi persampahan dilakukan langsung kepada masing-masing penghuni perumahan/real estate.

9. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 9.1. Fungsi Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang “Kependudukan”, yang mempunyai fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kependudukan serta pencatatan penduduk

dan

kependudukan,

menyelenggarakan ditetapkan

program

pelayanan dan

umum

kegiatan

di

bidang

pokok

selama

tahun 2006 sebagai berikut : a. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur 1. Pengadaan sarana dan prasarana b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan LAKIP.


III-146

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Kinerja Dan Keuangan 1. Penyusunan Renstra. d. Program Tertib Administrasi Kependudukan 1. Pelaksanaan Perda kependudukan dan catatan sipil khusus pendaftaran penduduk. 2. Sosialisasi akta kelahiran. 3. Evaluasi SIM dan SBPOA. 4. Pembuatan bill board kependudukan dan catatan sipil. 5. Penilaian Kecamatan dan Kelurahan. 6. Crass program. 7. Diklat dan lokakarya. 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan

program,

kegiatan

dan

anggaran

urusan

kependudukan selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan hasil (Out Come) sebagai berikut : 1. Tersedianya

sarana

dan

prasarana

administrasi

kependudukan

42 unit, serta meningkatnya sarana dan prasarana operasional administrasi Kependudukan 8 jenis 2. Tersusunnya LAKIP Tahun 2005 berupa 1 Dokumen, sebagai bentuk media akuntabilitas SKPD. 3. Tersusunnya Renstra 2006-2010 berupa 1 Dokumen sebagai pedoman perencanaan Dinas kependudukan Kota Medan selama 5 Tahun 4. Terlaksananya sosialisasi

Perda Kependudukan kepada 600 orang,

kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap terciptanya tertib administrasi kependudukan.


III-147

5. Terlaksananya sosialisasi

akta catatan sipil kepada 3700 orang,

kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan peserta sosialisasi agar mengetahui kegunaan

akta catatan sipil, sehingga

setiap warga Kota Medan akan memiliki dokumen akta catatan sipil. 6. Terlaksananya evaluasi SIM dan SBPOA di Kecamatan, kegiatan ini dlaksanakan untuk mendata WNA dan WNI yang masuk ke Kota Medan dan hasil pendataan mencapai 1071 orang. 7. Tersedianya bill board kependudukan dan catatan sipil 6 buah, kegiatan

ini

dilaksanakan

agar

tersosialisasinya

pendaftaran

kependudukan dan pencatatan akta catatan sipil. 8. Terlaksananya lomba registrasi 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan, kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

memberi

motivasi

kepada

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih meningkatkan pelayanan kependudukan dan hasilnya telah terpilih Pemenang Lomba sebanyak 3 Kecamatan dan 3 Kelurahan terbaik. 9. Tersedianya Program Komputerisasi Akta Kelahiran, kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih memudahkan dan mengamankan data Akta Catatan Sipil sehingga data yang entry dapat dipergunakan pada masa yang akan datang, hasil yang dicapai berupa data akta Catatan sipil yang di Entry sebanyak 16000 data 10. Terlaksananya Diklat dan Lokakarya

12

orang,

kegiatan

ini

dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan utusan peserta Diklat dan Lokakarya sebanyak 12 orang pegawai. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan kependudukan selama tahun 2006, telah berdampak kepada : 1. Meningkatnya

animo

masyarakat

untuk

memiliki

dokumen

kependudukan berupa kartu keluarga sebanyak 142.392 KK dan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 433.011 jiwa.


III-148

2. Meningkatnya animo masyarakat untuk memiliki dokumen catatan sipil berupa Akta Kelahiran sebanyak 46.781 jiwa, Akta kematian sebanyak 1.182 jiwa, Akta pengesahan anak sebanyak 1.298 jiwa, akta perkawinan sebanyak 3.931 pasangan, akta perceraian sebanyak 65 pasangan dan akta perkawinan luar negeri sebanyak 6 pasangan. 3. Meningkatnya

pengetahuan

dan

wawasan

pegawai

Dinas

Kependudukan Kota Medan yang mengikuti lokakarya 8 orang dan Diklat

tehnis

sebagai

operator

komputer

sistem

informasi

administrasi kependudukan sebanyak 4 orang. 4. Meningkatnya

tertib

administrasi

kependudukan

di

tingkat

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dengan indikasi sudah siap melaksanakan Sistem Informasi Administrasi kependudukan sebagai program Nasional. 5. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

khususnya

warga

Negara

Indonesia pendatang dari daerah lain dan warga Negara Asing yang mendaftarkan status kependudukannya di Kota Medan di Dinas Kependudukan Kota Medan. 6. Meningkatnya faliditas data tentang masyarakat yang mencatatkan kelahiran anggota keluarganya yang up to date dalam rangka meningkatkan program tertib Administrasi Kependudukan di Kota Medan. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan kependudukan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Kependudukan Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait.


III-149


3.

4.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SLTA sederajat 2.2. D1, D2, D3 sederajat 2.3. S1 sederajat 2.3. S2 sederajat Pangkat/Golongan : 3.1. Golongan II 3.2. Golongan III 3.3. Golongan IV Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan

profil

kepegawaian

JUMLAH (ORANG) 71 30 1 37 3 7 58 6 22 tersebut

di

atas

dapat

dikemukakan bahwa jumlah pegawai sebanyak 71 orang dengan tingkat pendidikan formal para pegawai yang ada di Dinas Kependudukan Kota Medan Sarjana sebanyak 37 orang atau 52 %, SLTA sebesar 30 orang atau 42 %, Pasca Sarjana 3 orang dan D3 sebanyak 1 orang. Selanjutnya dapat di kemukakan bahwa para pegawai golongan III sebanyak 58 orang, golongan II sebanyak 7 dan Golongan IV hanya 6 Orang. Kendala SDM yang menonjol adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang Operator Komputer Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 5)

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan kependudukan

dan catatan sipil selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 8.448.224.484,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 7.693.320.484,- dan Belanja Publik sebesar Rp 754.904.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 7.671.563.136,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 776.661.348,-.


III-150

6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Dalam

rangka

mendukung

penyelenggaraan

urusan

Kependudukan, Dinas Kependudukan Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk Mobilier dan sarana dan prasarana

pelayanan

administrasi

kantor

dan

pelayanan

kepada

masyarakat lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya

ruangan

untuk

melayani

masyarakat

dan

kurang

memadainya sarana prasarana kerja yang dimiliki baik secara kualitas maupun kuantitas. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (Out put) dan hasil (Out Come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaran urusan kependudukan tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang kompleks antara Lain : a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya masih belum memadai, hal ini terlihat dari intensitas pencatatan akta catatan sipil terjadi pada saat-saat tertentu seperti pada saat anaknya akan masuk sekolah, mengikuti test Kepolisian dan Angkatan Bersenjata, demikian juga pendaftaran penduduk masih hanya sekedar melengkapi berkas untuk kepentingan lainnya. b. Tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya urbanisasi setiap tahun di Kota Medan. c. Aparatur yang masih kurang memadai secara kualitas berupa keterampilan

teknis

pengoperasian

Komputer

Sistem

Informasi

Administrasi Kependudukan. Solusi

permasalahan

urusan

kependudukan,

perlunya

mempertimbangkan pelaksanaan :


III-151

a. Program

Pembangunan

dan

Pengoperasian

Sistem

Informasi

Administrasi Kependudukan, melalui kegiatan : ¾ Pemutakhiran data penduduk ¾ Menyiapkan sarana dan prasarana pengoperasian SIAK secara terpadu ¾ Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara berkelanjutan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi

baik

kepada

masyarakat

maupun

kepada

sosialisasiaparatur

pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan c. Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur d. Meningkatkan kualitas SDM aparatur

10. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 10.1. Fungsi Keluarga Berencana 1) Program Dan Kegiatan Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ”Keluarga Berencana” ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Pembinaan Kader dan Pemantapan Program Keluarga Berencana 1. TNI manunggal KB kesehatan 2. Kesatuan gerak PKK KB kesehatan 3. Pelatihan Bidan 4. Pengadaan alat/obat kontrasepsi 5. Pengadaan alat permainan edukatif (APE) b. Program peningkatan kualitas perencanaan 1. Penyusunan Renja 2007 2. Penyusunan Renstra 2006 - 2010


III-152

c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan LAKIP 2005 2. Pengadaan sarana Kantor d. Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 1. Pengadaan leflet dan brosur keluarga berencana 2. Pengadaan formulir keluarga berencana 3. Pencatatan dan Pelaporan keluarga berencana 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan keluarga berencana selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan hasil (out come) sebagai berikut : 1. Terlaksananya

kegiatan

TNI

Manunggal

KB

Kesehatan.

Melalui kegiatan sarasehan dan penyuluhan di 21 Kecamatan, berhasil melayani peserta KB baru sebanyak 14.158 akseptor yang terdiri dari IUD : 1.323 akseptor, MOW : 853 akseptor, IMPLANT : 704 akseptor, PIL : 4.978 akseptor, SUNTIK : 6.096 akseptor,

KONDOM : 604

akseptor. Kegiatan ini juga berhasil membina peserta KB aktif yang terdiri dari IUD : 30.636 akseptor, MOP : 32 akseptor, MOW : 15.084 akseptor, IMPLANT : 11.130 akseptor, PIL : 66.724 akseptor, SUNTIK : 75.748 akseptor dan KONDOM : 7.945 akseptor. Di samping itu juga terbina 78 kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), 66 kelompok BKR (Bina Kelompok Remaja) dan 68 kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan (Juli, Agustus dan September) yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian peserta KB melalui pelayanan akseptor secara gratis. 2. Terlaksananya kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesahatan. Melalui kegiatan sarasehan dan penyuluhan di 21 Kecamatan berhasil terlayani 33.633 akseptor baru, yang terdiri dari 2.586 akseptor IUD, 1.608 akseptor MOW, 642 akseptor IMPLANT, 12.857 akseptor PIL,


III-153

14.699 akseptor SUNTIK dan 1.241 akseptor KONDOM. Juga berhasil membina peserta KB aktif sehingga tidak drop out (keluar dari peserta KB) yang terdiri dari 25.986 akseptor IUD, 32 akseptor MOP, 12.926 akseptor MOW, 13.016 akseptor IMPLANT, 57.139 akseptor PIL, 67.426 akseptor SUNTIK dan 6.107 akseptor KONDOM. Disamping itu, juga berhasil dilakukan pembinaan berkelanjutan kepada 194 kelompok BKB, 125 kelompok BKR dan 144 kelompok BKL. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan (Oktober, Nopember dan Desember) dengan tujuan mendekatkan tempat pelayanan KB kepada seluruh masyarakat yang dilayani secara gratis. 3. Terselenggaranya pelatihan kepada 60 orang Bidan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bidan dalam memasang dan mencabut alat kontrasepsi khususnya IUD dan IMPLANT. 4. Tersedianya sarana alat/obat kontrasepsi KB yaitu : -

IUD sebanyak 5.600 buah

-

IMPLANT sebanyak 620 set

-

PIL sebanyak 25.864 cycle

-

SUNTIKAN sebanyak 24.000 vial

Melalui ketersediaan alat/obat kontrasepsi yang mencukupi, dapat dilayani peserta KB maupun calon peserta KB secara menyuluruh dan gratis 5. Tersedianya APE (Alat Permainan Edukatif) dan Kantong Wasiat sebanyak 21 set atau masing-masing 1 set untuk tiap Kecamatan. Melalui ketersediaan APE dan Kantong Wasiat ini kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang ada di setiap Kecamatan sudah mempunyai sarana APE dan Kantong Wasiat. 6. Tersedianya sarana Kantor berupa 2 set computer (meja, printer), 2 unit Lap Top, 1 unit Scanner dan 2 buah AC. Tersedianya sarana ini mendorong kegiatan perkantoran dapat dilaksanakan dengan baik.


III-154

7. Tersedianya

sarana KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) KB

berupa brosur KB sebanyak 4.000 lembar dan Plank KB 29 buah. Sarana KIE ini diharapkan dapat mengingatkan kembali masyarakat tentang pentingnya ber-KB. 8. Tersedianya

sarana formulir keluarga berencana sebanyak 87.568

lembar yang terdiri dari 30 jenis. Formulir-formulir ini didistribusikan ke Lapangan (Kecamatan/Kelurahan dan Lingkungan), juga ke Klinik KB (Puskesmas/Pustu dan Klinik KB swasta). Sarana formulir ini dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya laporan KB yang handal. 9. Terdokumentasikannya hasil pencatatan dan pelaporan KB sebanyak 600 examplar selama 1 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan program KB di Kota Medan pada umumnya. Penyelenggaraan

program

dan

kegiatan

urusan

Keluarga

Berencana selama tahun 2006, berdampak kepada : 1. Jumlah peserta KB baru sebanyak 33.943 akseptor atau 102,09 % dari PPM (Prakiraan Permintaan Masyarakat), dan 182.632 peserta KB aktif atau 61,41 % dari jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) 2. Meningkatnya mutu pelayanan KB, khususnya dalam hal memasang dan mencabut alat kontrasepsi khususnya IUD dan Implant. 3. Terpenuhinya sarana alat/obat kontrasepsi kepada masyarakat secara merata dan gratis yang dilayani di Klinik KB Pemerintah. 4. Terpenuhinya sarana APE (Alat Permainan Edukatif) dan kantong wasiat di kelompok BKB (Bina Keluarga Balita). 5. Meningkatnya sarana penerangan/penyuluhan KB kepada masyarakat melalui media brosur dan Plank KB. 6. Tersedianya data dan informasi KB secara benar dan akurat.


III-155

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan keluarga berencana menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Keluarga Berencana Kota Medan dengan mengembangkan koordinasi melalui SKPD-SKPD terkait lainnya. 4) Profil Kepegawaian NO URAIAN 1 Jumlah Pegawai 2 Kualifikasi Pendidikan 2.1 SD Sederajat 2.2 SLTA Sederajat 2.3 D 1, D2, D3 sederajat 2.4 S1 sederajat 2.5 S2 sederajat 3 Pangkat / Golongan 3.1 Gol. II 3.2 Gol. III 3.3 Gol. IV 4 Jumlah Pejabat Struktural 5 Jumlah Pejabat Fungsional

JUMLA H (ORANG) 210 1 121 10 76 2 13 190 7 21 91

Berdasarkan data sumber daya aparatur permasalahan

pokok

penyelenggaraan

urusan

di atas, diketahui keluarga

berencana

di bidang sumber daya manusia adalah : 1. Masih terbatasnya tenaga aparatur yang berlatar belakang pendidikan Bidan/Perawat (Medis), sebagai tenaga lapangan. 2. Masih ada Penyuluh KB (PKB) yang belum diangkat sebagai Tenaga Fungsional, sedangkan tugasnya di lapangan (Kecamatan/Kelurahan) sama dengan Tenaga Fungsional. 3. Masih belum mencukupinya tenaga operator komputer. 4. Masih

belum

adanya

tenaga

administrasi

di

lapangan

(Kecamatam/Kelurahan).


III-156

5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan keluarga berencana selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 7.153.579.227,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 6.163.203.227,- dan Belanja Publik sebesar Rp 990.376.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2006 Rp 6.934.474.869,- atau terjadi selisih (+/- ) sebesar Rp 219.104.358.6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Untuk mendukung penyelenggaraan urusan keluarga berencana, Badan Keluarga Berencana Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobiler dan sarana & prasarana layanan administrasi

kantor

lainnya.

Beberapa

kendala

di

bidang

prasarana/sarana kerja yaitu : 1. Masih kurangnya sarana computer. 2. Kursi dan meja kerja sudah banyak yang rusak. 3. Kursi dan meja rapat tidak memadai (masih kurang). 4. Filling Kabinet dan Lemari arsip banyak yang dalam kondisi rusak. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan keluarga berencana masih tetap dihadapkan kepada beberapa masalah yang komplek. Ada 3 permasalahan utama penyelenggaraan tugas dan fungsi keluarga berencana di Kota Medan yaitu : 1.

Masih rendahnya peran serta pria sebagai peserta keluarga berencana.

2.

Masih belum terlayaninya seluruh calon peserta KB kontap wanita (tubektomi).


III-157

3.

Mulai dirasakan menurunnya peran serta institusi masyarakat dalam meyelenggarakan program keluarga berencana baik di bidang pencatatan

dan

pelaporan

maupun

dalam

penggarapan

dan

pembinaan terhadap peserta KB. Walaupun pencapaian peserta KB baru pada tahun 2006 mencapai angka 102,09% dari PPM (Prakiraan Permintaan Masyarakat), dan pencapaian peserta KB aktif 61,41% dari PUS (Pasangan Usia Subur), namun keikursertaan kaum pria menjadi peserta KB masih sangat rendah yaitu 3,36% atau 6.139 peserta dari 182.632 peserta KB aktif. Hal ini disebabkan karena kesediaan dan kerelaan serta kesiapan kaum pria terhadap pemakaian alat kontrasepsi masih rendah, juga disebabkan masih terbatasnya alat kontrasepsi untuk kaum pria, dengan kata lain alat kontrasepsi untuk kaum wanita masih lebih banyak. Belum

terlayaninya

seluruh

calon

peserta

kontap

wanita

(tubektomi) disebabkan karena masih minimnya biaya yang disediakan oleh BKKBN Propinsi Sumatera Utara melalui dana APBN, baik biaya untuk pelayanan maupun biaya penggarapan akseptor yang akan dilayani, sedangkan dana yang berasal dari APBD tahun 2006 belum menampung kegiatan kontap wanita (tubektomi). Menurunnya

peran

serta

institusi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan program keluarga berencana baik di bidang pencatatan dan pelaporan maupun dalam penggarapan dan pembinaan peserta KB disebabkan karena masih kurangnya perhatian dan belum tersedianya insentif (uang lelah) terhadap Institusi masyarakat terutama PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD yang merupakan ujung tombak dan kader program keluarga berencana dilini yang paling bawah (Kelurahan dan Lingkungan) serta masih kurangnya pelatihan pencatatan dan pelaporan juga pembinaan terhadap institusi masyarakat (PPKBD dan Sub PPKBD).


III-158

Sebagai solusi dan tindak lanjut pembangunan kota di bidang keluarga

berencana

pada

masa

yang

akan

datang,

perlu

mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan KB dengan prioritas kepada masyarakat pra sejahtera dan sejahtera I (yang dikategorikan sebagai keluarga miskin). 2. Meningkatkan

penyuluhan

kepada

remaja

pra

nikah

untuk

merencanakan persiapan perkawinan yang mantap. 3. Meningkatkan

mutu

pelayanan

KB

dengan

memprioritaskan

peningkatan mutu sarana pelayanan dan mutu tenaga pelayanan KB. 4. Pemerataan pelayanan dan mengefektifkan informasi pelayanan hakhak reproduksi. 5. meningkatkan sistem rujukan secara timbal balik disemua jaringan pelayanan KB baik pemerintah maupun swasta dan organisasi profesi seperti PKBI, IBI dan IDI. 6. Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk melalui peningkatan pemerataan, akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin di kawasan lingkar luar. 7. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja, penguatan institusi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan dan layanan kesehatan reproduksi. 8. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga. 9. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pelayanan KB melalui kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan memberdayakan keluarga kecil berkualitas.


III-159

11. SOSIAL 11.1. Fungsi Sosial 1)

Program Dan Kegiatan Dalam

rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di

bidang “Sosial”, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Penanganan PSK melalui repratriasi ke panti-panti rehabilitasi. 2. Bimbingan sosial dan pembinaan anak jalanan b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya. 1. Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat 2. Pelatihan Keterampilan Tata Boga (UED) bagi Keluarga Fakir Miskin 3. Pembinaan aparatur di bidang kesejahteraan sosial 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan sosial selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan hasil (out come) sebagai berikut : 1. Terselenggaranya

penanganan

kepada

50

orang

PSK

melalui

repratriasi ke Panti-Panti Rehabilitasi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk membina para PSK agar mau kembali kepada keluarganya. 2. Terselenggaranya bimbingan sosial dan pembinaan terhadap 80 orang anak jalanan, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas bahaya hidup dijalanan. 3. Terselenggaranya

pelatihan

keterampilan

kepada

150

orang

penyandang cacat. Pelatihan berupa dasar tata rias dan menjahit, dimaksudkan agar para penyandang cacat mempunyai keterampilan untuk mendukung hidup lebih mandiri.


III-160

4. Terselenggaranya pelatihan keterampilan tata boga (UED) bagi Keluarga Fakir Miskin. Pelatihan keterampilan ini diberikan kepada 50 orang (keluarga fakir miskin) yaitu pembuatan kue-kue dan makanan lainnya yang berguna sebagai diversifikasi usaha

untuk membantu

perekonomian keluarga. 5. Terselenggaranya pembinaan aparatur di urusan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan penyuluhan kepada 151 orang Aparatur Kelurahan Pemerintah Kota Medan, bagaimana cara memperoleh dan mengisi data PMKS pada setiap Kelurahan. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan sosial selama tahun 2006 berdampak kepada : 1. Jumlah anak yang berada dijalanan termasuk PSK sudah mulai berkurang. 2. Meningkatnya

jumlah

Penyandang

Cacat

yang

mempunyai

keterampilan untuk hidup lebih mandiri. 3. Meningkatnya

jumlah

keluarga

fakir

miskin

yang

bertambah

pengetahuan tata boga, sehingga dapat digunakan sebagai alternative usaha untuk membantu perekonomian keluarga. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan sosial menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Sosial Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. 4) Profil Kepegawaian NO 1 2

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SLTA Sederajat 2.2. D1, D2, D3 Sederajat 2.3. S1 Sederajat 2.4. S2 Sederajat

JUMLAH (ORANG) 17


6 1 9 1

III-161

3

Pangkat/Golongan : 3.2. Gol. II 3.3. Gol. III 3.4. Gol IV Jumlah Pejabat Struktural

4

1 15 1 4

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan sosial di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial (STKS). 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan sosial

selama

tahun Rp.

2006,

didukung

1.147.396.380,-

oleh

yang

alokasi

terdiri

dari

anggaran

belanja

sebesar

Belanja

Aparatur

sebesar

Rp 744.636.380,- dan Belanja Publik sebesar Rp 402.760.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar

Rp 924.320.317,- atau terjadi

selisih (+/-) sebesar Rp 223.076.063,6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan sosial, Kantor Sosial Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair, sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah belum adanya prasarana dan sarana kerja seperti sarana transportasi, Panti Rehabilitasi serta masih terbatasnya dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan kota di bidang sosial. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai indikator social menunjukkan perkembangan yang semakin baik selama tahun 2006, namun penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang kompleks. Masalah – masalah sosial pada


III-162

dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, yang membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat, seperti : 1. Faktor ekonomi 2. Faktor globalisasi informasi yang mengakibatkan kerentanan budaya. 3. Faktor alam yang menimbulkan bencana 4. Faktor

konflik

internal

dalam

masyarakat

yang

menimbulkan

disintegrasi sosial. 5. Serta faktor eksternal lainnya. Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dari permasalahan dan kendala di atas, perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan

partisipasi

seluruh

elemen

masyarakat,

dalam

penanganan berbagai permasalahan social. 2. Meningkatkan jaringan kerja dan sikronisasi program diantara instansi - instansi terkait. 3. Meningkatkan ketahanan lokal dan budaya daerah. 4. Memaksimalkan fungsi Pemerintah Kelurahan/Kecamatan.

12. TENAGA KERJA 12.1. FungsiTenaga Kerja I) Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang

“Ketenagakerjaan“

ditetapkan program dan kegiatan pokok

selama Tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Peningkatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Produktivitas Ketenagakerjaan 1. Pemberdayaan TKMT/TKPMT dan pembentukan wirausaha baru melalui magang dan garmen bank serta penerapan teknologi tepat guna sebanyak 15 orang.


III-163

2. Pelatihan kejuruan las melalui magang sebanyak 20 orang di perusahaan. 3. Pelatihan kejuruan montir mobil sebanyak 20 orang. 4. Pelatihan keterampilan kejuruan menjahit sebanyak 40 orang b. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renja tahun 2006 2. Penuyusunan Renstra tahun 2007-2011 c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan LAKIP d. Program Peningkatan Kapasitas Daerah 1. Peningkatan pendapatan daerah e. Program Pembinaan Hubungan Industrial Yang Standar dan Ideal 1. Peran serta dewan pengupahan Kota Medan dalam penetapan upah minimum Kota Medan 2. Penanganan dan penyelesaian hubungan industrial 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan

program,

kegiatan

dan

anggaran

urusan

ketenagakerjaan selama Tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan hasil (out come) sebagai berikut : 1.

Terbentuknya wira usaha baru dengan dukungan grameen bank (dana bergulir) untuk usaha pembuatan ikan asin sebanyak 15 orang.

2.

Terselenggaranya pelatihan kejuruan las melalui magang di perusahaan sebanyak 20 orang.

3.

Terselenggaranya pelatihan montir mobil sebanyak 20 orang.

4.

Terselenggaranya pelatihan menjahit sebanyak 40 orang.

5.

Disepakatinya Upah Minimum Kota Medan Tahun 2007 dan telah disyahkan dengan SK Gubernur Sumatera Utara dengan UMK Medan 2007 sebesar Rp. 820.000,-


III-164

6.

Penyelesaian kasus hubungan industrial dalam tahun 2006 sebanyak 210 kasus PHI dan PHK.

7.

Tersedianya Rencana Kerja tahun 2007.

8.

Tersusunnya Rencana Strategik Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Tahun 2006 – 2010.

9.

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Tahun 2005. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan

selama Tahun 2006, berdampak kepada : 1.

Meningkatnya pencari kerja terampil sebanyak 80 orang, yang siap untuk bekerja dan/atau melakukan usaha mandiri.

2.

Berkurangnya

angka

pengangguran

terbuka,

menjadi

7,77%

tahun 2006. 3.

Tingginya komitmen pekerja dan pengusaha dalam mewujudkan hubungan

industrial

yang

harmonis,

sehingga

menciptakan

ketenangan bekerja dan berusaha, dengan meningkatnya upah pekerja pada Tahun 2006. 4.

Terciptanya iklim investasi yang kondusif, sehingga mendorong pertumbuhan kesempatan kerja baru yang lebih masif.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Medan, dengan dukungan koordinasi kepada stakeholder terkait baik Pemerintah, Swasta dan LSM.


III-165


3.

4.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SD Sederajat 2.2. SMP Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.4. D1, D2, D3 Sederajat 2.5. S1 Sederajat 2.6. S2 Sederajat Pangkat / Golongan : 3.1. Gol. II 3.2. Gol. III 3.3. Gol. IV Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (ORANG) 78 1 2 24 4 46 1 8 63 7 24

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi, komputer , dan sarjana teknik. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk

melaksanakan

program

dan

kegiatan

urusan

ketenagakerjaan selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 2.924.269.464,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 2.567.489.464,- dan Belanja Publik sebesar Rp 356.780.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 2.832.773.921,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 91.495.543,-. 6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam

rangka

mendukung

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk meubelair, sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling


III-166

menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas, maupun kuantitasnya 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output ) dan hasil (out come) yang dicapai selama Tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang kompleks. Ada 8 (delapan) permasalahan utama penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, yaitu : 1. Masih tingginya jumlah pengangguran terbuka; 2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, ditandai dengan banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. 3. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja,yang ditandai oleh jumlah pencari kerja yang lebih besar dari lapangan pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan data yang ada, tingkat pendidikan rata-rata pencari kerja adalah SLTA. 4. Kurangnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal, (perlu kebijakan untuk mendorong pasar kerja yang fleksibel). 5. Tingkat perselisihan hubungan industrial (PHI/PHK) yang masih cukup tinggi karena berbagai kepentingan yang mendorong timbulnya mogok kerja / unjuk rasa dari pekerja. 6. Program

Pelatihan

Kerja

yang

disusun

belum

sepenuhnya

berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang System Pelatihan Kerja Nasional. Permasalahan

pengangguran

yang

menjadi

permasalahan

ketenagakerjaan merupakan konsekuensi dari ketidaksesuaian antara keluaran

system

pendidikan

dengan

keahlian/keterampilan

yang

dibutuhkan pasar kerja.


III-167

Ketidaksesuaian antara persyaratan kerja dengan keahlian yang diperlukan menyebabkan sebagian lowongan kerja yang ditawarkan oleh beberapa industri tidak dapat dipenuhi. Dengan begitu, perencanaan pelatihan yang baik akan menentukan daya saing tenaga kerja. Sedangkan permasalahan hubungan industrial, lebih banyak disebabkan adanya pengusaha dan pekerja yang kurang mematuhi peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan,

sehingga

timbul

masalah

di bidang ketenagakerjaan baik normative dan non normatif. Berbagai solusi pemecahan masalah dan tantangan pemberdayaan ketenagakerjaan di atas, adalah perlunya mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan jejaring kerjasama dan membangun komitmen dalam pelaksanaan konsep pelatihan, sertifikasi dan penempatan dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten dengan dukungan dana yang memadai. 2. Peningkatan sarana dan prasarana informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui sistim online bursa tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. 3. Meningkatkan kualitas pengawasan ketenagakerjaan secara bertahap untuk melindungi hak/kewajiban pekerja sekaligus mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi kota. 4. Meningkatkan link and mach kurikulum pendidikan dengan pasar kerja. 5. Menyelesaikan kasus PHI/PHK dan mogok kerja dengan cepat/tepat guna mempertahankan hubungan kerja yang harmonis.


III-168

13. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 13.1. Fungsi Koperasi dan UKM Secara

konstitusional,

Koperasi

merupakan

sokoguru

perekonomian. Oleh karena itu, sebagai badan usaha kedudukan koperasi sangat strategis untuk mendorong perekonomian masyarakat. Hal ini juga menjadi alasan, Koperasi dan UKM menjadi salah satu urusan wajib yang diselenggarakan selama tahun 2006. 1) Program dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang “Koperasi” yang terdiri dari fungsi Koperasi dan UKM, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Pengembangan dan Pemberdayaan UKM 1. Pelaksanaan manajemen partisipasi anggota koperasi. 2. Sosialisasi

Pengarusutamaan

Gender

di

kelompok

ekonomi

produktif Kecamatan. 3. Melaksanakan klasifikasi koperasi. 4. Penilaian Kesehatan KSP/USP. 5. Mengikutsertakan KUKM dalam pameran/promosi

dalam daerah

luar daerah. 6. Study banding bagi

pengurus koperasi wanita Kota Medan ke

Koperasi Setia Bhakti Wanita Kota Surabaya. 7. Peningkatan Keterampilan Aparatur Pembina UKM b. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renstra tahun 2006-2010 c. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha UKMK 1. Penyusunan database dan direktori koperasi dan UKM Kota Medan 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaaan program, kegiatan dan anggaran urusan koperasi selama tahun 2006 menghasilkan out put (Keluaran) dan hasil out come (hasil) sebagai berikut :


III-169

1. Terlaksananya pelatihan manajemen partisipasi anggota kepada 40 orang anggota Koperasi. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tentang Koperasi termasuk mendalami berbagai

permasalahan

koperasi

sehingga

sering

tidak

tumbuh/berkembang sebagaimana mestinya. 2. Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender di kelompok ekonomi produktif khususnya ibu-ibu anggota koperasi maupun UKM, untuk mendorong

peningkatan pengelolaan usaha guna membantu

ekonomi keluarga. 3. Terlaksananya klasifikasi Koperasi, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan 87 Koperasi, dengan tujuan memotivasi pengurus

Koperasi

agar

lebih

meningkatkan

kemampuan

kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi menjadi tangguh dan mandiri. 4. Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP) sebanyak 117 Koperasi KSP/USP dengan tujuan agar KSP/USP semakin terdorong untuk membenahi dirinya serta pengelolaannya agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengikutsertakan KUKM dalam pameran/promosi dalam daerah dan luar daerah dengan dua kegiatan, yakni Pekan Raya Sumatera Utara dan pameran SMESCO di Jakarta, berupa pameran produk unggulan, sehingga

diharapkan dapat terjalin kontak dagang sesama peserta

maupun pengunjung. 6. Terlaksananya

study

banding

bagi

Pengurus

Koperasi

wanita

Kota Medan ke Koperasi Setya Bhakti Wanita Kota Surabaya, diikuti 10 orang pengurus. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengurus sehingga dapat mengembangkan koperasi wanita di Kota Medan.


III-170

7. Tersedianya database dan direktori Koperasi dan UKM, kegiatan ini merupakan pemutakhiran data terhadap 50 KUKM sebagai bahan pembinaan selanjutnya. Dampak pelaksanaan program dan kegiatan urusan perkoperasian selama tahun 2006 pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun terakhir. Beberapa dampak utama pelaksanaan program dan kegiatan urusan koperasi antara lain : 1. Meningkatnya koperasi yang aktif, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu. 2. Meningkatnya administrasi koperasi yang lebih tertata, sehingga pelaksanaan penilaian termasuk klasifikasi Koperasi lebih mudah dilaksanakan. 3. Citra koperasi di masyarakat mulai tumbuh, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat mengajukan pendirian Badan Hukum koperasi. 4. Kepercayaan lembaga keuangan bank terhadap Koperasi/UKM secara perlahan mulai tumbuh, walaupun masih sangat terbatas pada Koperasi/UKM tertentu. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan koperasi menjadi tugas

dan

tanggungjawab

Dinas

Koperasi

Kota

Medan,

dengan

mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. 4) Profil Kepegawaian NO 1. 2.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SLTA Sederajat 2.2. D1, D2, D3 Sederajat 2.3. S1 Sederajat 2.4. S2 Sederajat

JUMLAH (ORANG) 35


16 2 15 2

III-171

3.

Pangkat/Golongan : 3.1. Gol. II 3.2. Gol. III 3.3. Gol. IV Jumlah Pejabat Struktural

4.

2 28 5 17

Berdasarkan data kepegawaian tersebut di atas, diketahui bahwa salah satu masalah penyelenggaraan urusan Koperasi di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi khusus koperasi, komputer dan lain-lain. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan Koperasi dan UKM selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp

1.444.895.926,-

yang

terdiri

dari

Belanja

Aparatur

sebesar

Rp 1.044.895.926,- dan Belanja Publik sebesar Rp 400.000.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2006 Rp. 1.415.989.860,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 28.906.066,6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Koperasi, Dinas Koperasi Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor

termasuk

mobilair

dan

sarana

dan

prasarana

pelayanan

administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan koperasi tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang kompleks.


III-172

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan koperasi di Kota Medan antara lain : 1. Masih kurangnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi sehingga kewajiban-kewajibannya kurang berjalan sebagaimana mestinya seperti : •

Masih banyak koperasi yang aktif tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara tepat waktu dan bahkan banyak yang tidak melaksanakan RAT setiap tahun.

•

Masih banyak pengurus koperasi tidak melaporkan kepada Dinas Koperasi tentang perkembangan dana bergulir yang diterimanya dari Pemerintah.

•

Kurang lengkapnya administrasi keuangan koperasi.

2. Jumlah Koperasi yang tidak aktif di Kota Medan cukup banyak. 3. Masih terbatasnya dana dan sarana pembinaan dikaitkan dengan jumlah Koperasi dan UKM yang akan dibina. 4. Masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia dalam akses permodalan, kemitraan usaha, akses peluang dan pangsa pasar dari Koperasi dan UKM. Solusi Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka agar pemberdayaan KUKM dapat tepat sasaran, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat perlu ditentukan fokus pelaksanaan pembangunan Koperasi ke dalam prioritas program, sebagai berikut : 1. Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan KUKM Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi KUKM. Dalam kenyataannya, persoalan iklim usaha bagi KUKM seringkali sangat terkait atau tergantung dengan sektor


III-173

lainnya. Oleh sebab itu, perlu dukungan penciptaan iklim yang kondusif melalui dukungan kebijakan-kebijakan responsif terhadap persoalan dan kepentingan KUKM, sehingga KUKM dapat tumbuh dan berkembang baik dari sisi lembaga maupun usahanya. Sedangkan koordinasi diperlukan untuk mensinergikan dan memadukan berbagai kebijakan dan program agar

berjalan

padu

dan

berkelanjutan

bersama-sama

dengan

stakeholders. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan melalui program ini, antara lain : Penyelesaian perubahan UU tentang Koperasi. UU tentang Usaha Kecil, Peraturan tentang sub kontrak, waralaba, kemitraan, fasilitas pengembangan perizinan yang efisien dan berbagai peraturan, perubahan perundang-undangan, kebijakan pengembangan KUKM lainnya baik pusat dan daerah termasuk sinkronisasi kebijakan daerah dalam pemberdayaan

KUKM

serta

koordinasi

dan

pelaksanaan

program

pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. 2. Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi, dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip

perkoperasian.

Kegiatan-kegiatan

yang

perlu

dilaksanakan

melalui program ini, antara lain penguatan organisasi koperasi melalui RAT, pendataan ulang anggotanya, pelaksanaan klasifikasi, penyusunan juklak

pembentukan,

penggabungan,

pembagian,

peleburan

dan

pembubaran koperasi, klasifikasi koperasi, diklat, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.


III-174

3. Peningkatan Produktivitas KUKM Program ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan produktif KUKM sehingga tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang berkeunggulan kompetitif dan memiliki produk yang berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna, peningkatan mutu dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan yang perlu

dilaksanakan melalui program

ini, antara lain perkuatan UKM di sektor agribisnis

khususnya bidang

perikanan termasuk peningkatan nilai tambah usaha, model-model usaha secara kolektif dengan manajemen modern, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi. 4. Pengembangan Sentra/Klaster

UKM dan Lembaga Keuangan Non

Bank bagi KUKM Program ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan sentra menjadi klaster bisnis UKM melalui perkuatan dukungan finansial dan non finansial.

Diharapkan

sentra-sentra

yang

ada

selanjutnya

dapat

berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan menjadi penggerak atau lokomotif dalam pengembangan ekonomi lokal. Keberadaan BDS diharapkan dapat memberikan layanan UKM secara lebih fokus, kolektif dan efisien, karena dengan sumber daya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UKM yang lebih luas, pelayanan jasa BDS yang sesuai dengan bidang yang dikuasai dengan pendekatan best practice dan berorientasi pasar, cekatan (responsiveness) dan inovatif. Termasuk dalam program ini adalah perkuatan permodalan bagi KUKM melalui KSP/USP Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lembaga Keuangan lainnya dan Penjaminan Kredit. Kegiatan-kegaitan yang perlu dilaksanakan antara lain perkuatan KSP/USP Koperasi melalui dukungan

dana

bergulir

seperti

MAP,

penjaminan

bagi

KUKM,

pengembangan program pola penjaminan, kaji tindak kegiatan, diklat, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-175

5. Penguatan Jaringan Pasar Produk KUKM Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi KUKM dalam memperluas akses dan pangsa pasar melalui pengembangan dan penguatan lembaga pemasaran KUKM serta pengembangan jaringan usaha termasuk Kemitraan dengan memanfaatkan teknologi (teknologi informasi). Bagian kemitraan adalah bentuk-bentuk kerjasama yang inovatif, dengan prinsip yang saling menguntungkan antara KUKM dengan usaha besar. Termasuk dalam kegiatan ini adalah memperkuat jaringan warung masyarakat ke dalam pola grosir, sehingga dapat memperkuat daya tawar dalam pengadaan produknya serta dapat diefektifkan sebagai outlet dan sekaligus inet dan produk-produk UKM. Kegaitan-kegiatan yang perlu dilaksanakan melalui program ini, antara lain pemanfaatan internet bagi pemasaran produk KUKM, penyediaan hardware pada koperasi dalam sentra UKM, penyusunan dan pengadaan brosur KUKM dalam bentuk leaflet dan booklet, penyusunan dan pengadaan direktori produk KUKM, penyusunan profil usaha sukses KUKM, pameran, misi dagang, pembentukan forum-forum, temu bisnis, workshop, lokakarya, fasilitasi pembentukan forum untuk memperkuat daya tawar dan daya saing serta pengembangan model kerjasama usaha, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi.

14. PENANAMAN MODAL 14.1. Fungsi Penanaman Modal Penanaman modal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan kota. Di samping itu, penanaman modal juga merupakan faktor pokok meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, penanaman modal ditetapkan sebagai salah satu urusan wajib yang diselenggarakan selama tahun 2006.


III-176

1) Program Dan Kegiatan Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah melalui investasi. Investasi berperan dalam membuka lapangan pekerjaan,

meningkatkan

pendapatan

masyarakat

pertumbuhan yang

pada

ekonomi,

akhirnya

meningkatkan

diharapkan

dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2006 ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1. Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah (RKPPMD) Kota Medan tahun 2006. 2. Inventarisasi perusahaan PMA dan PMDN di Kota Medan b. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Mengikuti kegiatan promosi di dalam dan luar negeri. c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) d. Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renja Tahun 2007 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran di bidang penanaman modal selama Tahun 2006 menghasilkan keluaran (output) dan hasil (out come) sebagai berikut : 1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal

(RKPPMD) Kota Medan Tahun 2006. Rapat

Koordinasi

Perencanaan

Penanaman

Modal

Daerah

(RKPPMD) Kota Medan Tahun 2006 diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 Desember 2006 di Hotel Dharma Deli Medan. Hasil RKPPMD Kota Medan Tahun 2006 dituangkan dalam bentuk rumusan RKPPMD Kota Medan sebanyak 70 eksemplar.


III-177

Melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah (RKPPMD) Kota Medan Tahun 2006, dapat dilakukan koordinasi dengan melibatkan peran stakeholder dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal Tahun 2007. 2. Terselenggaranya event promosi penanaman modal.

Pada Tahun 2006 telah terselenggara promosi penanaman modal melalui event sebagai berikut: -

Pekan Raya Sumatera Utara pada Tanggal 07 April s.d 07 Mei 2006 di Tapian Daya Medan.

-

Jakarta Fair pada Tanggal 15 Juni s.d 16 Juli 2006 di Jakarta

-

Medan Fair pada Tanggal 01 September s.d 17 September 2006 di Tapian Daya Medan.

-

Indonesian

Regional

Invesment

Forum

(IRIF)

pada

Tanggal

02 Nopember s.d 03 Nopember 2006 di Jakarta. Melalui pembukaan stand pameran pada event promosi, calon investor

dan

masyarakat

memperoleh

informasi

tentang

kebijakan, fasilitas, insentif penanaman modal serta berbagai keunggulan Kota Medan 3. Tersusunnya

Buku

Inventarisasi

PMA

dan

PMDN

sebanyak

50 eksemplar. Seluruh perusahaan PMA dan PMDN yang berada di Kota Medan hingga Tahun 2006 telah didata dalam Buku Inventarisasi PMA dan PMDN. Buku investarisasi PMA dan PMDN memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memperoleh informasi tentang perusahaan PMA dan PMDN yang berada di Kota Medan hingga Tahun 2006.


III-178

4. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja di bidang penanaman modal untuk Tahun 2007 sebanyak 30 eksemplar. 5. Tersusunnya

Dokumen

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) sebanyak 20 eksemplar. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder serta sebagai sarana evaluasi kinerja guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyelenggaraan program dan kegiatan penanaman modal selama Tahun 2006, berdampak kepada : 1. Meningkatnya iklim investasi, guna menarik penanaman modal ke Kota Medan. 2. Meningkatnya realisasi penanaman modal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja. 3. Meningkatnya citra Kota Medan sebagai daerah tujuan berinvestasi yang kondusif.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal (BKPM), Badan Investasi dan Promosi Propinsi Sumatera Utara serta SKPD terkait.


III-179

4) NO 1. 2.

3. 4.

Profil Kepegawaian URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SLTA Sederajat 2.2. D3 Sederajat 2.3. S1 Sederajat 2.4. S2 Sederajat Pangkat/Golongan : 3.2 Golongan II 3.3 Golongan III Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (ORANG) 25 5 2 15 3 2 23 5

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan, masih dibutuhkan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp.

855.319.329,-

yang

terdiri

dari

Belanja

Aparatur

sebesar

Rp 586.444.329,- dan Belanja Publik sebesar Rp 268.875.000,- dengan realisasi realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 705.608.866,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 149.710.463,6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Kantor

Penanaman Modal Daerah Kota Medan dilengkapi oleh sarana dan prasarana

kerja.

Namun

masih

dibutuhkan

pembangunan

dan

pengembangan sarana dan prasarana peningkatan tugas – tugas penanaman

modal,

khususnya

dalam

rangka

mewujudkan

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.


III-180

7) Permasalahan Dan Solusi Permasalahan yang menghambat pengembangan investasi di Kota Medan antara lain : 1. Prosedur penerbitan izin penanaman modal yang masih beragam jenis dan instansi pengelolanya, sehingga masih membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar. 2. Kepastian hukum yang rendah. Belum ada UU penanaman modal yang memayungi perda-perda serta regulasi yang sering dianggap tumpang tindih. Disamping itu kewenangan antara pusat dan daerah masih belum jelas. 3. Infrastruktur yang belum memadai. 4. Kurangnya kegiatan promosi baik di tingkat nasional maupun internasional yang diakibatkan terbatasnya dana dan koordinasi perencanaan kegiatan pameran investasi. 5. Kurangnya insentif yang diberikan kepada investor. Untuk mengatasi berbagai masalah di bidang penanaman modal, pada masa yang akan datang perlu mempertimbangkan kebijakan sebagai berikut : 1. Menciptakan citra good governance di bidang penanaman modal. 2. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan dalam bidang penanaman modal (Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). 3. Membangun

sistem

informasi

dan

promosi

yang

efektif

dan

berbasiskan teknologi. 4. Meningkatkan kegiatan promosi baik dalam maupun luar negeri. 5. Meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintah, antar pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.


III-181

6. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif

dengan

peningkatan infrastruktur dan jaminan berusaha termasuk insentif penanaman modal.

15. KEBUDAYAAN 15.1. Fungsi Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan dan pariwisata memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam ekonomi kota. Pengembangan sektor ini memerlukan program – program terpadu yang bersifat multi sektor. Oleh karenanya, fungsi kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan dalam tahun 2006. 1) Program dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang “Kebudayaan dan Pariwisata“, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Promosi Pariwisata 1. Mengikuti event promosi, pameran/expo budaya 2. Pembuatan brosur, leaflet, peta alat promosi budaya dan pariwisata 3. Studi banding tentang masalah perkotaan dan pariwisata b. Program Pembinaan Terhadap Pelestarian Budaya 1. Pengembangan kreatifitas kesenian dan kebudayaan daerah 2. Atraksi kesenian budaya dalam rangka promosi pariwisata c. Program Peningkatan Kapasitas Daerah 1. Penertiban terhadap usaha-usaha pariwisata d. Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Di Tempat Objek Wisata Dan Pariwisata Kota Medan 1. Pembuatan papan nama Sapta Pesona, penunjuk arah lokasi daerah tujuan wisata


III-182

2. Pengembangan sarana informasi wisata e. Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan dokumen perencanaan, program anggaran dan laporan kinerja bidang kepariwisataan. 2) Pencapaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan kebudayaan dan kepariwisataan menghasilkan keluaran (out put) sebagai berikut : 1. Terlaksananya event promosi, pameran/expo budaya sebanyak 4 kali yang meliputi pameran di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali, serta makassar dan batam. 2. Tersedianya brosur, leaflet, peta alat promosi budaya dan pariwisata, meliputi percetakan : leaflet bahasa Inggris (1.000 exp), leaflet bahasa indonesia (2.000 exp), booklet (1.000 exp), hand bag (200 buah), dan cd (200 keping). 3. Terselenggaranya pengembangan kreatifitas kesenian dan budaya daerah, meliputi : Penampilan kesenian dan budaya pada 4 event (Medan Fair, PRSU, Ramadhan Fair, Travel Fair). 4. Terselenggaranya atraksi kesenian budaya dalam rangka promosi, meliputi : penyambutan tamu wisata di Belawan, Bandara Polonia, Istana Maimoon, dan hotel tiara. 5. Terlaksananya penertiban terhadap usaha – usaha pariwisata, meliputi : - Penertiban pada saat hari raya keagamaan (18 kali) - Penertiban secara berkala (5 kali) 6. Tersedianya papan nama sapta pesona, penunjuk arah lokasi daerah tujuan wisata meliputi : Pembuatan penunjuk arah di

4 (empat)

lokasi. 7. Tersedianya sarana informasi wisata, meliputi peningkatan kualitas kantor informasi wisata Polonia, Belawan, Pinang Baris, Brigjen Katamso dan Pasked.


III-183

8. Tersusunnya dokumen perencanaan, program anggaran dan laporan kinerja

urusan

kepariwisataan,

meliputi

dokumen

RENSTRA,

DASK/RASK, RENJA, Laporan Kinerja. 9. Terselenggaranya study banding tentang masalah perkotaan dan pariwisata, meliputi : study banding ke Hongkong dan Kuala Lumpur. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan kepariwisataan dan kebudayaan selama tahun 2006 berdampak pada : 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan asing ke Kota Medan dari 117.539 orang tahun 2005

menjadi 130.761 orang tahun 2006,

meningkat 11,25% 2. Meningkatnya wisatawan yang menginap di hotel sehingga mengalami peningkatan yang signifikan dari 65.659 orang tahun 2005 menjadi 94.158 orang tahun 2006, meningkat 33,13% dengan lama tinggal 1 – 2 hari. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara

organisatoris,

daerah di bidang

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

kebudayaan dan kepariwisataan menjadi tugas dan

tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD yang terkait, termasuk instansi teknis vertikal lainnya. 4) Profil Kepegawaian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 52 orang yang terdiri dari :


III-184

NO 1. 2.

3.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SD Sederajat 2.2. SLTP Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.3. D3 Sederajat 2.4. S1 Sederajat 2.5. S2 Sederajat Pangkat/Golongan : 3.1 Golongan I 3.2 Golongan II 3.3 Golongan III 3.4 Golongan IV

JUMLAH (ORANG) 52 1 1 18 4 25 3 1 7 40 4

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan pada masa yang akan datang, masih dibutuhkan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih terspesialisasi. 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan kebudayaan dan pariwisata selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 2.401.793.854,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 1.937.353.854,- dan Belanja Publik sebesar Rp 464.440.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 2.293.488.342,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 108.305.512,6) Kondisi Sarana dan Prasarana Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair, sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang dihadapi adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya.


III-185

7) Permasalahan dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (out put) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup signifikan, namun penyelenggaraan urusan kebudayaan dan kepariwisataan tetap masih dihadapkan pada berbagai masalah dan kendala yang kompleks. Ada 3 pokok permasalahan dalam penyelenggaraan fungsi kebudayaan dan kepariwisataan : 1.

Pemasaran budaya dan kepariwisataan belum dilakukan secara terkoordinasi, holistik dan terintegrasi.

2.

Potensi objektif dari seluruh objek wisata yang ada masih belum ditata, dibangun dan dikembangkan secara terencana,

sehingga

Kota Medan dapat berkembang menjadi Wisata Bahari, Wisata Belanja, Wisata Makanan dan Wisata Budaya serta Aneka Wisata, regional dan internasional. 3.

Masih rendahnya citra pariwisata kota, sebagai akibat kurangnya destinasi pariwisata berdaya saing tinggi. Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi

masalah-masalah

penyelenggaraan

urusan

kepariwisataan dimasa yang akan datang,

kebudayaan

dan

perlu mempertimbangkan

dilakukannya upaya-upaya sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata. 2. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata. 3. Pengembangan kemitraan melalui pengembangan dan peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata serta peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pariwisata.


III-186

16. PEMUDA DAN OLAH RAGA 16.1. Fungsi Pemuda dan Olah Raga Pemuda dan olah raga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan kota. Citra dan image kota bahkan banyak ditentukan oleh tumbuh dan berkembangnya fungsi ini. Untuk itu, pemuda dan olah raga merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan selama tahun 2006. 1) Program dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang

“Pemuda dan Olah Raga“, ditetapkan program dan kegiatan

pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Program Pembinaan Olah Raga 1. Pelatihan pelatih olahraga prestasi 2. Kegiatan dalam rangka peringatan hari olah raga Nasional tahun 2006 3. Seleksi Atlit dan TC Popda tahun 2006 4. Seleksi Atlit Porwil 2006 5. Pembinaan aktifitas olah raga sekolah b. Program Pembinaan Pemuda dan Atlit Berprestasi 1. Dialog Pemuda 2. Seleksi Paskibraka dan pengiriman Paskibraka tahun 2006 3. Seleksi

pemuda

pelopor

dan

ppngiriman

pemuda

pelopor

tahun 2006 4. Pembinaan pemuda tentang bahaya Narkoba 5. Pembinaan Siswa tentang bahaya Narkoba 6. Pelatihan Keterampilan elektronik 7. Penyusunan Buku informasi dan teknis OR 8. Pembinaan aktifitas olah raga masyarakat 9. Pelatihan kterampilan oomotif


III-187

c. Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Peningkatan

Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan Renstra 2. Penyusunan Renja 2006 3. Penyusunan LAKIP 2006 d. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan OR 1. Belanja Modal peralatan rumah tangga kantor, komunikasi dan olah raga kesehatan 2) Pencapaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan pemuda dan olah raga selama tahun 2006 menghasilkan out put ( keluaran ) dan hasil (out come) sebagai berikut : 1. Bidang Pembinaan Kepemudaan a) Terlaksananya seleksi dan pengiriman paskibraka tahun 2006 Pendaftaran tanggal 8 -14 Mei 2006 di Kantor Dispora Medan. Seleksi tanggal 15 – 19 Mei 2006 diikuti oleh 523 Siswa SMA,SMK dan MA Negeri/Swasta se Kota Medan bertempat di Gedung Dharma Wanita, Stadion Teladan dan Lapangan Merdeka. Hasil yang diperoleh terpilihnya 20 (dua puluh) orang peserta mewakili Kota Medan untuk seleksi tingkat Propinsi dan dari hasil seleksi tersebut terpilih 2 (dua) orang mewakili Kota Medan ke Tingkat Nasional masing-masing ; AHMAD RINALDI (SMAN 2 Medan) dan RIDHA WAHYULI SIRAIT (SMAN 1 Medan). b) Terlaksananya dialog pemuda tahun 2006 Dilaksanakan tanggal 26–30 Juni 2006 di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan jumlah peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang mewakili 21 (dua puluh satu) Kecamatan. Dari hasil seleksi terpilih 4 (empat) orang Kewirausahaan),

DEBI

masing-masing : MUJIONO (Bidang ANASTASIA

SIREGAR,


SE

(Bidang

III-188

Kewirausahaan), MHD. BAMBANG IRAWAN, S. Ag (Bidang Budaya & Pendidikan), SALMAN AL FARISI (Bidang Teknologi Tepat Guna). Dari hasil Seleksi Tingkat Propinsi terpilih 2 (dua) orang dari Kota Medan mengikuti kegiatan di Jakarta masing-masing DEBI ANASTASIA SIREGAR, SE dan SALMAN ALFARISI. c)

Terselenggaranya

seleksi

dan

pengiriman

pemuda

pelopor

tahun 2006 Dilaksanakan tanggal 27 Nopember 2006 di Hotel ANTARES Medan yang diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang dengan Thema ”Membangun Pemuda Kreatif untuk Bangsa Kompetitif”. Materi dialog antara lain : Membangun Sikap Kewirausahaan Pemuda oleh Deputy

Menegpora

Bidang

Pemberdayaan

Pemuda,

Inovasi

Teknologi dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Cikal USU, Peranan Perbankan dalam Kewirausahaan Pemuda oleh Staf Bank Muamalat Indonesia, Menanamkan Sikap Kewirausahaan Pemuda oleh DPD KNPI Propinsi Sumatera Utara, Peranan Pemuda dalam Menjaga Stabilitas Keamanan oleh Kodim 0201 dan Poltabes MS. d)

Terselenggaranya pembinaan pemuda tentang bahaya narkoba Dilaksanakan tanggal 28 Desember 2006 di Hotel ANTARES Medan, diikuti oleh 100 (seratus) orang siswa perwakilan SMA, SMK, MA Negeri/Swasta Kota Medan. Narasumber dari : Poltabes MS, Dinas Pendidikan Kota Medan, DPD Granat (Gerakan Anti Narkotika), Dinas Kesehatan Kota Medan.

e) Terselenggaranya pembinaan siswa tentang bahaya narkoba Dilaksanakan tanggal 29 Desember 2006, di Mora Indah, diikuti oleh 100 (seratus) orang pemuda mewakili 21 (dua puluh satu) Kecamatan Narasumber dari : Poltabes MS, Rumah Sakit Siti Hajar, Ikatan Da’i Kota Medan, Telaga Annahlu Kota Medan.


III-189

f) Terlaksananya pelatihan keterampilan elektronika Dilaksanakan tanggal 8–14 Desember 2006 di Balai Latihan Pendidikan

Teknik

(BLPT)

Medan

dengan

pokok

pelatihan

Perbaikan Handphone, jumlah peserta 42 (empat puluh dua) orang mewakili 21 (dua puluh satu) Kecamatan se Kota Medan. Materi Pelatihan meliputi : Pengenalan dan Pengoperasian Alat Ukur Multitester, Pengenalan dan Penggunaan Jenis-jenis Solder, Pengenalan Peralatan pendukung untuk Perawatan dan Perbaikan Handphone, Pengenalan dan Pemasangan Komponen Handphone, Perawatan dan Perbaikan Charger, Perawatan dan Perbaikan Handphone. g) Terlaksananya pelatihan keterampilan otomotif Dilaksanakan tanggal 18-23 dan 27 Desember 2006 di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Medan dengan pokok pelatihan Mekanik Sepeda Motor, jumlah peserta 42 (empat puluh dua) orang mewakili 21 (dua puluh satu) Kecamatan se Kota Medan. Materi pelatihan meliputi : Teori Dasar Motor Bakar, Over Hole Engine, System Bahan Bakar, System Kelistrikan, Trouble Shooting. h) Terlaksananya pembinaan aktifitas olahraga masyarakat Dilaksanakan pada Tri Wulan III dengan program rehabilitasi lapangan

olahraga

bulutangkis/bolavoli

masyarakat

pada

8 (delapan) lokasi di : Jl. Menteng VII, Gang Mesjid Medan Denai, Jl. Taruma Kamp. Kubur Medan Petisah, Jl. STM Medan Amplas, Jl.

Suluh

Medan

Tembung,

Jl.

Al

Falah

Medan

Amplas,

Jl. Ekawarni Kmp. Rispa Medan Johor, Jl. Eka Pasti Medan Denai. 2. Bidang Pembinaan Keolahragaan a) Terselenggaranya seleksi dan TC Atlet PORDA thun 2006 Dilaksanakan tanggal 2-3 Juni 2006 diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) atlet mewakili cabang olahraga : Gulat, Bulutangkis, Tenis


III-190

Meja. Pencak Silat, Renang, Atletik, Sepak Takraw. TC (Training Centre) dilaksanakan tanggal 12–24 Juni 2006 diikuti oleh 120 (seratus dua puluh) orang atlet, pelaksana TC Atlit dibina oleh Pengcab masing-masing. b) Terselenggaranya sleksi dan TC Atlet PORWIL thun 2006 Seleksi Atlet dilaksanakan di Medan tanggal 1-4 April 2006 diikuti oleh 421 (empat ratus dua puluh satu) atlet mewakili 11 (sebelas) cabang olahraga : Atletik, Tinju, Bulutangkis, Taekwondo, Binaraga, Pencaksilat, Karate, Bolavoli, Tenis Meja, Catur dan Sepakbola. TC (Training Centre) dilaksanakan tanggal 4–17 April 2006 diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) atlet, pelaksana TC atlet dibina oleh Pengcab masing-masing. c) Terselenggaranya pelatihan pelatih olahraga tahun 2006 Dilaksanakan tanggal 14–18 Nopember 2006 di Hotel Danau Toba Internasional Medan, jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang terdiri dari Pelatih Cabang Olahraga: Atletik, Sepakbola, Senam, Renang, Pencak Silat, Bolavoli, Bulutangkis, Tenismeja, Sepak Takraw. Materi Pelatihan antara lain : Fisiologi Olahraga, Metabolisme Energi, Metode pengajaran Gerak dalam OR, Straching,

Pengelolaan

Gizi,

Test

dan

Pengukuran

serta

dilaksanakan ujian Serifikasi nasional pelatih dasar yang dilakukan oleh LANKOR (Lembaga Akreditas Nasional Kepelatihan Olahraga) Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. d) Terselenggaranya kegiatan Haornas tahun 2006 Dilaksanakan tanggal 16 September 2006 di Aula Auditorium Pariwisata USU Medan dan Merdeka Walk diikuti oleh 10.000 (sepuluh ribu) orang dari berbagai Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD, Instansi Swasta, Sekolah dan Masyarakat dengan beberapa kegiatan antara lain : Lomba Senam Kesegaran Jasmani, Lomba Gerak Jalan Beregu dan Lomba Gerak Jalan Massal.


III-191

e) Terselenggaranya pembinaan aktifitas olahraga sekolah Dilaksanakan pada Tri Wulan IV dengan kegiatan memberikan bantuan peralatan olahraga Lapangan Tenis Meja kepada 28 (dua puluh delapan) SD, SMP dan SMA Negeri dan Swasta yang tersebar pada beberapa Kecamatan di Kota Medan yaitu : SDN 060820, SDN 060827, SDN 060843, SDN 060889, SDN 066668, SD AL FITRIAH, SDN 064955, SDN 060931, SDN 060924, SDN 060939, SDN 064911, SMPN 26, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 16, SMPN 22, SMPN 29, SMPN AFFIFIAH, SD PERTIWI, SD PERTIWI, SMP PERTIWI, SMPN 37, SMAN 17, SMA MAMIAI, SDN 060828, SMP SWA BINA KARYA, SD AL WASHLIYAH, SMK SWA BINA KARYA. f) Tersusunnya buku iformasi olahraga Penyusunan Buku Informasi dilaksanakan pada Tri Wulan IV dengan materi pengenalan dasar tentang beberapa perkembangan cabang olahraga prestasi dan sejarah cabang olahraga prestasi di Indonesia. 3. Bidang Peningkatan/Perencanaan Pengawasan dan Akuntabilitas a) Tersusunnya Renstra Tahun 2006- 2010 Penyusunan Renstra dilaksanakan pada Tri Wulan III b) Tersusunnya Renja Tahun 2007 Penyusunan Renja dilaksanakan pada Tri Wulan II c) Tersusunnya LAKIP Tahun 2005 Penyusunan LAKIP dilaksanakan pada Tri Wulan I 4. Bidang Peningkatan Kegiatan Sarana dan Olahraga a) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor, Komunikasi dan OR Kesehatan Dilaksanakan pada Tri Wulan III dengan jenis perbelanjaan antara lain : filling kabinet, kursi nekel, handycamp, tape recorder, sound system dan peralatan olahraga kesehatan.


III-192

3) Satuan Kerja Perangkat daerah Penyelenggara Secara

organisatoris,

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah di bidang pemuda dan olah raga, menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olah Raga, dengan mengembangkan koordinasi kepada unit kerja terkait. 4). Profil Kepegawaian NO 1. 2.

3.

4.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SLTA Sederajat 2.2. S1 Sederajat 2.3. S2 Sederajat Pangkat/Golongan : 3.1 Golongan II 3.2 Golongan III 3.3 Golongan IV Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (ORANG) 23 3 19 1 1 18 4 18

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan, masih dibutuhkan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih memadai, khususnya di bidang keolahragaan. 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan pemuda dan olah raga selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 1.629.136.493,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 928.386.493,- dan Belanja Publik sebesar Rp 700.750.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 1.538.933.499,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 90.202.994,-


III-193

6) Kondisi Sarana dan Prasarana Dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemuda dan olah raga, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor, termasuk meubelair,

sarana dan

prasarana kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimilki baik kualitas maupun kuantitasnya. 7) Permasalahan Dan Solusi 1. Kebijakan di bidang koordinasi organisasi pemuda dan olahraga. ¾ Belum terbentuknya Forum Koordinasi Olahraga Kota Medan. ¾ Rendahnya Mutu Tenaga Olahraga, disebabkan belum optimalnya kegiatan Penataran Pelatih, Wasit Olahraga dan pembinaan para Atlit. 2. Kebijakan di bidang prasarana dan sarana ¾ Belum tersedianya Gedung Pusat Aktifitas Pemuda (Youth Centre). ¾ Belum tersedianya Gedung Pusat Aktifitas Olahraga (Sport Centre). ¾ Prasarana dan Sarana Olahraga di Kota Medan manajemennya sudah dikelola instansi lain bukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Medan,

sehingga

pemanfaatannya

untuk

kepentingan

program pemuda dan olahraga membutuhkan koordinasi setiap saat. 3. Kebijakan meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan aktifitas Pemuda dan Olahraga di Kota Medan. ¾ Belum rampungnya penyusunan Juklak dan Juknis tentang Penyelenggaraan Aktifitas Pemuda oleh swasta dan masyarakat di Kota Medan. ¾ Belum rampungnya Juklak dan Juknis tentang penyelenggaraan aktifitas olahraga oleh swasta dan masyarakat di Kota Medan


III-194

Berbagai

solusi

tindak

lanjut

permasalahan

dan

kendala

pengelolaan, urusan kepemudaan dan olahraga pada masa yang akan datang, perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan frekwensi aktifitas pemuda dan olahraga, yang merupakan peran dan partisipasi pihak swasta dan masyarakat. 2. Melanjutkan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi pemuda putus sekolah dengan spesifikasi pelatihan khusus. 3. Memberikan pembinaan untuk aktifitas olahraga masyarakat dengan membangun atau menfasilitasi pembangunan lapangan olahraga dengan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat secara merata. 4. Melanjutkan pembinaan untuk aktifitas olahraga sekolah berupa peralatan sarana olahraga dan perlengkapannya. 5. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dari mulai usia dini dan meningkatkan

kesempatan

bertanding

pada

atlet

potensial/

berprestasi.

17. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 17.1. Fungsi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 1) Program dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang “Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri”, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama Tahun 2006 sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Masyarakat 1. Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan rawan konflik sosial. 2. Pembinaan terhadap tokoh – tokoh masyarakat, ormas, parpol untuk pemantapan wawasan kebangsaan. 3. Pembinaan forum dialog umat beragama se – Kota Medan.


III-195

4. Pembinaan

terhadap

aparatur

Pemerintah

Kelurahan

untuk

mengidentifikasikan perkembangan idiologi, politik dan eksosbud yang meresahkan masyarakat. 5. Pelaksanaan pendidikan kursus kader pelaksana B di Kota Medan. 6. Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka pembinaan masyarakat keluarga miskin Kota Medan di bidang persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Tim

penelitian

dan

pemeriksaan

persyaratan

administrasi

pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kota Medan Tahun 2006. b. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1. Sosialisasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (PBP) Kota Medan. c. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renja Tahun 2007. 2. Penyusunan Rencana Stratejik (Rentra) SKPD tahun 2006 – 2010. d. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan LAKIP Tahun 2005. 2) Pencapaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat selama Tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan hasil (out come) sebagai berikut : 1. Terlaksananya pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Rawan Konflik sosial sebanyak 4 angkatan dan terbinanya masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Rawan Konflik Sosial, sebanyak 400 orang. 2. Terlaksananya pembinaan terhadap tokoh – tokoh masyarakat ormas, parpol untuk pemantapan wawasan kebangsaan sebanyak 3 angkatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat, ormas, parpol tentang wawasan kebangsaan, sebanyak 600 orang.


III-196

3. Terlaksananya forum dialog umat beragama se – Kota Medan sebanyak 2 angkatan dan meningkatnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama dan antar agama se – Kota Medan sebanyak 400 orang, (2 angkatan). 4. Meningkatnya kesadaran aparatur Pemerintah Kelurahan untuk mengidentifikasikan perkembangan idiologi politik dan eksosbud yang meresahkan masyarakat, sebanyak 200 orang, (2 angkatan). 5. Meningkatnya

keterampilan

Linmas

di

Kota

masyarakat

di

bidang

Medan

sebanyak

120 orang, (3 angkatan). 6. Meningkatnya

wawasan

penanggulangan

kemiskinan sebanyak 600 orang, (6 angkatan). 7. Meningkatnya pemahaman partai politik tentang tata cara pengajuan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Medan, sebanyak 45 kursi. 8. Meningkatnya keterampilan masyarakat tentang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (PBP), sebanyak 800 orang, (4 angkatan). 9. Tersusunnya Renja Tahun 2007 10. Tersusunnya Lakip Tahun 2005. 11. Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2006 – 2010. Penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan Tahun 2006 berdampak antara lain : 1. Terbinanya masyarakat rawan konflik sosial. 2. Meningkatnya kerukunan umat beragama di Kota Medan. 3. Menonjolnya perilaku dan sikap kebangsaan dari berbagai komponen masyarakat.


III-197

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan program dan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi terhadap SKPD terkait. 4) Profil Kepegawaian NO 1. 2.

3.

4. 5. 6.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SMP Sederajat 2.2. SLTA Sederajat 2.3. D1, D2, D3 Sederajat 2.4. S1 Sederajat 2.5. S2 Sederajat Pangkat / Golongan : 3.1. Gol II 3.2. Gol III 3.3. Gol IV Jumlah Pejabat Struktural Jumlah Pejabat Fungsional Jumlah Staf

JUMLAH (ORANG) 60 1 18 2 36 3 2 49 9 30 3 27

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas,

maka salah

satu masalah penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi, kompoter dan lain – lain. 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 4.315.859.629,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar

Rp 3.935.859.629,- dan Belanja Publik sebesar

Rp 380.000.000,- dengan realisasi


Rp 4.001.509.625,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 314.350.004,Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-198

6) Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan, dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan Kantor termasuk mobilair, sarana

dan

prasarana

pelayanan

administrasi

kantor

lainnya.

Kendala yang paling menonjol adalah kurangnya sarana kerja seperti : komputer dan let top yang sangat penting dimiliki untuk mendukung kelancaran tugas-tugas admnistratif. 7) Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang cukup kompleks dan cenderung dinamis. Ada 4 permasalahan pokok yang dihadapi antara lain : 1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana dan pengungsi (PBP). 2. Masih adanya potensi bencana sosial (konflik sosial). 3. Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi yang beragam, tentang kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. 4. Masih

kurangnya

pemahaman

masyarakat

tentang

wawasan

kebangsaan, guna mengurangi faktor-faktor negatif dalam kehidupan sosial yang sangat plural. Langkah-langkah tindak lanjut pada masa yang akan datang perlu mempertimbangkan dilakukannya upaya – upaya sebagai berikut : 1. Meningkatkan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (PBP). 2. Meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. 3. Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat.


III-199

17.2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai pusat pemerintahan, perindustrian, perdagangan dan pendidikan. Untuk melaksanakan fungsinya, kota memerlukan rasa aman tempat tinggal, tempat bekerja, tempat bergerak dan tempat hiburan serta rekreasi.

Oleh karenanya, Kota Medan juga memiliki

fungsi-fungsi ekonomi, budaya, sosial, pemerintahan dan sebagainya, yang cukup penting. Kota Medan juga merupakan sistim jaringan sosial yang ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen. Pekembangan Kota Medan yang pesat, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga mendorong masyarakat pedesaan untuk melakukan urbanisasi dan migrasi ke Kota. Masalah

yang

ditimbulkan

urbanisasi

dan

migrasi

adalah

pengangguran yang disebabkan keterbatasan lapangan kerja, di samping migrasi biasanya tidak dibekali dengan skill dan keterampilan yang memadai. Implikasinya

penduduk yang tidak mendapat pekerjaan di

Kota, cenderung menambah kegiatan sektor informal seperti pedagang kaki lima, penarik beca dan malahan tuna wisma dan meminta-minta (Gepeng). Dampak dari kondisi tersebut cenderung dilematis, di satu sisi Pemerintah Kota tidak menginginkan wajah Kota Medan dengan berbagai pelanggaran Perda yang berlaku, tetapi di sisi lain Pemerintah Kota juga menginginkan dapat lebih menata sektor Informal, sehingga dapat mendukung penataan kota yang baik.


III-200

1) Program Dan Kegiatan a. Program pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal 1. Pengawasan, pemeriksaan dan penindakan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dan Pemerintah. 2. Pengawasan dan penertiban PSK, Waria, Gepeng serta Anak Jalanan. 3. Pengawasan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PK.5). 4. Pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum tempat acara acara tertentu, tempat berhimpunnya massa baik dalan jumlah besar maupun kecil, terkoordinir atau tidak terkoordinir. 5. Pengawasan, pemeriksaan dan penindakan usaha – usaha industri dan non industri serta usaha – usaha lainnya, baik dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah lainnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Dalam meningkatkan

melaksanakan strategi

tugas-tugas

pengamanan

pada

operasional, acara-acara

selain

dan

event

kegiatan-kegiatan daerah, juga dilakukan peningkatan strategi operasi pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap PKL, Gepeng, Waria dan PSK. Peningkatan

strategi pengawasan dan penertiban misalnya

dengan melaksanakan operasi di luar jam-jam kerja, seperti malam hari, dini hari dan pada hari-hari libur, yang disesuaikan dengan sifat, jenis, situasi dan kondisi sasaran operasi, antara lain :


III-201

- Operasi PK 5

: Pada dini hari ( Pasar-pasar), pagi hari, siang dan sore hari, jumlah pada Tahun 2006 ± 425 lokasi Penertiban.

- Operasi Gepeng

: Pada pagi, siang, sore dan adakalanya pada malam hari, jumlah pada Tahun 2006 ± 938 orang.

- Operasi PSK & Waria : Pada tengah malam hingga dini hari, jumlah pada Tahun 2006 ± 90 orang. Peningkatan

strategi

pembinaan

lainnya

dilakukan

dengan

melakukan kerjasama kepada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara, misalnya hasil operasi Gepeng, Waria dan PSK dikirim langsung ke Panti Rehabilitasi Pungei Binjai untuk pembinaan selanjutnya. Dampak pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda selama Tahun 2006, antara lain : 1. Terselenggaranya sosialisasi Perda-perda melalui himbauan langsung, pengawasan dan pembinaan di lapangan oleh setiap unit Patroli telah mendorong kurangnya pelanggaran Perda pada basis-basis tertentu khususnya di daerah Inti Kota. 2. Terkendalinya situasi ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda pada setiap acara-acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemko Medan dan Instansi/Lembaga lainnya di Kota Medan, baik yang bersifat acara ceremonial, Hari Besar Keagamaan, Hiburan, Olah Raga dan sebagainya. 3. Peningkatan frekwensi pengawasan dan penertiban pada ruas-ruas jalan protokol baik pada pagi hari, siang dan malam pada

hari

–

hari

libur

hari

bahkan

tertentu, (chrass program) telah

mendorong pertumbuhan PKL, Gepeng, Waria dan PSK semakin


III-202

berkurang dan dapat ditekan seminimal mungkin, namun dampak pada sisi yang lain menurut hasil pengamatan, frekwensi kegiatan unjuk rasa oleh kelompok PKL dan Gepeng juga meningkat. 4. Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat dan Instansi terkait dalam kegiatan-kegiatan

pengawasan, pembinaan dan penertiban,

menambah kekuatan dan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di lapangan, memperkecil resiko yang tidak diinginkan antara lain adanya komplain dan bentrok di lapangan antara petugas dan objek/sasaran

penertiban,

dan lebih menjamin objektifitas

tindakan karena lebih selektif berdasarkan informasi/keterangan sebelumnya yang diterima dari berbagai pihak, secara terkoordinasi. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan penertiban menjadi tugas dan tanggung Polisi Pamong Praja Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD yang terkait (Kepolisian, Kelurahan dan Kecamatan), serta instansi teknis vertikal lainnya. 4) Profil Kepegawaian Jumlah

Personil

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

Kota

Medan

adalah sebanyak 279 Orang terdiri dari : NO 1. 2. 3. 4.

URAIAN PNS PHL TNI – AD Pegawai Honorer/Tidak Tetap Jumlah

JUMLAH (ORANG) 115 22 22 120 279


III-203

5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Polisi Pamong Praja selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 5.937.717.546, dengan realisasi

per

31 Desember 2006 sebesar

Rp 5.337.548.430,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 600.169.116,6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berkedudukan di Jl. Pinang Baris 114 – A Medan, didukung sarana dan prasarana antara lain : 1.

Truk 6 ( enam ) roda

:

1 Unit dengan kondisi baik dan 4 unit tidak layak pakai.

3.

Patroli roda 4 / Pick – Up

:

9 Unit dengan kondisi baik dan

3

Unit

tidak

layak

pakai. 4.

Kenderaan roda 2 / Honda

:

13 Unit dengan kondisi baik.

5.

Senjata Api ( Senpi )

:

26 Pucuk dengan kondisi baik.

6.

Handy Talky ( HT )

:

17 Unit dengan kondisi baik.

7.

Komputer

:

2

Unit

dengan

kondisi

kurang layak pakai. 8.

Perlengkapan dan inventaris kantor lainnya dirasakan masih kurang memadai.

7) Permasalahan Dan Solusi Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda antara lain : 1. Masih adanya dampak suasana Eforia yang mengartikan reformasi pada sebahagian kecil perilaku kelompok masyarakat yang cenderung tidak mentaati Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku.


III-204

2. Kota Medan sebagai mesin pembangunan di Propinsi Sumatera Utara dalam realitas

sosial

ekonomi

merupakan pilihan utama untuk

menggantungkan hidup dengan segala keterbatasan SDM yang ada, sehingga mengundang tingkat urbanisasi dan migrasi penduduk secara berlebihan yang menjadi beban Kota. 3. Munculnya kegiatan-kegiatan usaha informal secara ilegal pada tempat terlarang, yang memperburuk wajah Kota kegiatan

ini

menjadi

mata

di samping

pencaharian oknum pembeking.

Bila diadakan tindakan refressif menjadi kekuatan perlawanan menghadapi petugas di lapangan, sehingga program dan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di beberapa lokasi tetap menjadi permasalahan yang belum selesai. 4. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan belum secara optimal menjalin kerjasama untuk pengendalian PKL di wilayahnya masing-masing, hal ini dapat dilihat dengan sikap passif terhadap tumbuhnya Pedagang Kaki Lima di wilayahnya. 5. Kurangnya jumlah Pegawai Polisi Pamong Praja Kota Medan untuk melaksanakan tugas-tugas yang cenderung semakin kompleks dan tugas yang semakin bertambah. Jumlah Pegawai yang ada saat ini 279 orang

dirasakan belum ideal dengan jumlah yang selayaknya

759 orang. Demikian pula kurangnya sarana / prasarana dan fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan yaitu berupa Truck, Kenderaan Dinas Patroli serta dana pendukung kegiatan unit. Untuk

menanggulangi

masalah-masalah/tantangan

penyeleng-

garaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda di atas, upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebagai berikut :


III-205

1. Melakukan sosialisasi Perda dan ketentuan yang berlaku sekaligus membuka komunikasi timbal balik dan dialog antara Pemerintah dengan masyarakat di samping meningkatkan koordinasi. 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dalam kegiatan pengawasan, penindakan dan pembinaan baik secara prefentif, refresif serta persuasif. 3. Meningkatkan disiplin Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan setiap hari kerja berupa apel dan optimalisasi pelaksanaan tugas administrasi dan opersional di lapangan. 4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan usaha-usaha formal di seluruh wilayah Kecamatan secara rutin dan berkala, baik yang dilaksanakan khusus oleh unit-unit Patroli wilayah Kecamatan Polisi Pamong Praja Kota Medan, maupun oleh Tim Gabungan dengan Dinas terkait. 5. Mengusulkan penambahan Pegawai Polisi Pamong Praja Kota Medan yang terdiri dari Pegawai Honorer/Tidak tetap sebanyak 480 orang.

18. PEMERINTAHAN UMUM 18.1. Fungsi Sekretariat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang

“Pemerintahan

Umum“, ditetapkan program dan kegiatan

pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : 1) Program dan Kegiatan a. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan dan pencetakan buku standar harga barang dan jasa 2. Pengawasan

dan

penertiban

pengeboran,

pengambilan

dan

pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) 3. Pembinaan,

pengendalian,

pengawasan

dan

pemantauan

pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin)


III-206

4. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan pokok di Kota Medan b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Kota Medan tahun 2005 2. Pemantauan dan pengawasan kinerja Kecamatan/Kelurahan c. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renja tahun 2007 d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Evaluasi/penilaian pelaksanaan pemberdayaan Kelurahan 2. Penilaian Kecamatan/Kelurahan terbaik tahun 2006 3. Pengadaan

hadiah

penilaian

pemberdayaan

Kecamatan

dan

Kelurahan e. Program Pemantapan Hubungan Kerja Sama Regional dan Lintas Batas 1. Kerjasama hubungan luar negeri khususnya dengan kota-kota bersaudara 2. Pendukung kegiatan Sister City 3. Konferensi

pertemuan

INTA

World

Urban

Development/

Pembangunan Kota Dunia f. Program Pemantapan Hubungan Kerja Sama 1. Dana penunjang kegiatan APEKSI g. Program Bantuan Keuangan 1. Pembinaan kepada panti asuhan di Kota Medan 2. Pembinaan kepada lansia di Kota Medan 3. Pembinaan

kepada

kelompok

usaha

penyandang

cacat

di Kota Medan 4. Pembinaan kepada penyandang cacat veteran h. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan sarana dan prasarana kantor


III-207

2. Pemberantasan penyakit menular 3. Penunjang kegiatan kebersihan 4. Pemantau jentik, banjir 5. Sewa gedung kantor Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota i. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Penyuluhan Hukum 1. Advokasi hukum dan tindakan-tindakan hukum kepentingan Pemerintah Kota 2. Penyusunan

dan

Penetapan

Ranperda

dan

Petunjuk

Pelaksana/Teknis 3. Eksaminasi produk-produk hukum Pemerintah Kota 4. Evaluasi pelaksanaan kerjasama Pemko Medan dengan Pihak Ketiga (Swakelola) 5. Penyusunan Renja j. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1. Pembinaan kegiatan keagamaan dan pendidikan kepemudaan dan keolahragaan k. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota l. Program Peningkatan Pengendalian Pembangunan Kota 1. Penelitian DASK-SKPD Tahun Anggaran 2006 2. Pengadaaan pencetakan blanko IUJK 3. Pengendalian program dan kegiatan m. Program Peningkatan Kapasitas Daerah 1. Peningkatan retribusi dan pengarsipan IUJK 2. Pam dalam rangka Seterilisasi lokasi 3. Pemeliharaan CCTV untuk pengamanan kota 4. Pam Kantor Walikota Medan 5. Pam Rumah Dinas Walikota Medan 6. Pam Pejabat Lingkungan Pemko Medan


III-208

7. Pam Daerah Objek Vital/Aset-aset Pemko Medan 8. Pam dalam rangka kunjungan pejabat negara/pusat 9. Pam dalam rangka aksi massa 10. Pam bersifat insidentil 11. Pam dalam rangka penertiban 12. Pam wilayah hukum Kota Medan n. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Pelaksanaan study banding ke luar daerah mengenai efisiensi dan efektivitas administrasi pengelolaan anggaran. 2. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan belanja langsung Pemko Medan o. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1. Pengadaan kenderaan dinas p. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1. Pengadaan sarana dan prasarana kantor 2. Pemeliharaan alat komunikasi 3. Pengadaan alat pengamanan 4. Pengadaan alat angkut darat 5. Pengadaan alat pengangkutan sampah q. Program Pemberdayaan Perempuan 1. Pelatihan bagi kader-kader gerakan sayang ibu di Kecamatan. 2. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 3. Sosialisasi Perda Propsu No. 6 tahun 2004 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan. 4. Pelatihan kader/paralegal penghapusan perdagangan perempuan dan anak. 5. Pelatihan analisis gender bagi aparatur perencana sektor di Lingkungan Pemko Medan. 6. Penyusunan data terpilah/statistik gender di Kota Medan.


III-209

r. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah 1. Evaluasi Pelaksanaan APBD T.A.2006 2. Penyusunan laporan semester tahun 2006 dan perhitungan realisasi APBD Tahun 2005 3. Penyusunan neraca dan laporan arus kas, realisasi APBD T.A.2006 4. Pembinaan pemegang kas pelaksanaan APBD T.A.2006 5. Penyempurnaan program, kegiatan dan kode rekening APBD Pemko Medan 6. Penyusunan Rencana APBD T.A.2007 7. Pembenahan arsip dokumen Bagian Keuangan 8. Penyusunan Rencana Perubahan APBD T.A.2006 9. Komputerisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 10. Pengembangan Sistem Informasi Belanja Pegawai 2) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Sekretariat Daerah selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 311.636.236.911,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 168.243.011.411,- dan Belanja Publik sebesar Rp 143.393.225.500,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 287.196.270.891,atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 24.439.966.020,3) Pencapaian Program dan Kegiatan a. Fungsi Umum Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Sekretariat Daerah khususnya urusan umum selama tahun 2006, menghasilkan out - put pokok sebagai berikut : 1. Tersedianya kebutuhan operasional dinas, baik fisik maupun non fisik. 2. Terlaksananya kegiatan tata usaha pimpinan.


III-210

3. Terlaksananya koordinasi, dengan instansi lintas sektoral maupun vertikal. 4. Meningkatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat maupun pimpinan. 5. Terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas. 6. Tersedianya dukungan sarana kantor yang semakin memadai. 7. Terwujudnya sarana kantor yang bersih dan asri. Beberapa dampak utama pelaksanaan program dan kegiatan urusan umum antara lain : 1. Terselenggaranya

mobilitas kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah. 2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dengan baik. 3. Terwujudnya

pelayanan kepada masyarakat secara efektif dengan

dukungan alat komunikasi yang baik. b. Fungsi Perekonomian Pelaksanaan program dan kegiatan fungsi perekonomian selama Tahun Anggaran 2006 menghasilkan output sebagai berikut : 1. Tersusunnya buku standard harga barang sebanyak 350 unit untuk keperluan Pemerintah Kota Medan. 2. Terselenggaranya pengawasan dan penertiban izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. 3. Terselenggaranya

pembinaan,

pengendalian,

pengawasan

dan

pemantauan pelaksanaan program beras raskin. 4. Terselenggaranya

pemantauan,

pengawasan

dan

pengendalian

kebutuhan pokok masyarakat. Penyelengaraan program dan kegiatan fungsi perekonomian selama tahun 2006 berdampak kepada : 1. Meningkatnya stabilitas perekonomian kota. 2. Meningkatnya koordinasi urusan perekonomian kota.


III-211

Walaupun berbagai keluaran (out put) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup efektif, penyelenggaraan urusan perekonomian, masih dihadapkan kepada beberapa masalah pokok seperti dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah. Tim Terpadu Pemerintah Kota Medan masih mengalami hambatan menemui sebahagian pimpinan perusahaan, karena alasan tidak ada di tempat dan hanya diterima oleh perwakilan pimpinan usaha.

Sebagai solusi tindak lanjut dari permasalahan dan kendala di atas, penyelenggaran urusan perekonomian dimasa yang akan datang perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesadaran pengusaha tentang pentingnya perizinan air bawah tanah. 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait. c. Fungsi Tata Pemerintahan Pelaksanaan

program,

kegiatan

”Pemerintahan Umum” khususnya fungsi

dan Tata

anggaran

di

bidang

Pemerintahan selama

tahun 2006, menghasilkan out put (keluaran) sebagai berikut : 1. Terlaksananya pemilihan Kecamatan/Kelurahan terbaik, sekaligus yang mewakili Kota Medan

untuk mengikuti perlombaan

tingkat

Propinsi Sumatera Utara. Dari 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan masing – masing diambil 1 dari Kecamatan dan 1 dari Kelurahan sebagai peserta terbaik. 2. Kegiatan Evaluasi/Penilaian Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan : a. Terlaksananya penilaian Kecamatan dan Kelurahan di bidang kebersihan, ketertiban, keamanan, pelayanan kepada masyarakat dan penilaian administrasi. b. Meningkatnya kebersihan dan pelayanan umum, khususnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. c. Ditetapkannya Kecamatan/Kelurahan terbaik dan terburuk.


III-212

3. Tersedianya hadiah bagi pemenang pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan, guna meningkatkan gairah dan motivasi kerja perangkat Kecamatan/Kelurahan. 4. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, guna menginformasikan

kepada

masyarakat

dan

Pemerintah

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2005. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum pada fungsi tata Pemerintahan selama tahun 2006, berdampak kepada : 1. Meningkatnya kinerja perangkat Kecamatan dan Kelurahan khususnya di bidang pelayanan umum. 2 Meningkatnya komitmen untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kebersihan dan ketertiban. Satuan Kerja Perangkat Daerah Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan Tata Pemerintahan menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Tata Pemerintahan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. Profil Kepegawaian NO 1. 2.

3. 4.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan a. SLTA Sederajat b. S1.Sederajat c. S2.Sederajat Pangkat / Golongan : b.Gol II c.Gol III Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (ORANG) 11


3 6 2 2 9 2

III-213

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan Tata Pemerintahan Setda Kota Medan di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan Aparatur yang memiliki kualifikasi di bidang komputerisasi, serta minimnya jumlah pegawai yang ada sekarang. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair dan sarana/ prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang di miliki secara kualitas dan kuantitas. Permasalahan dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (out put) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan Tata Pemerintahan Setda Kota Medan tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang kompleks antara lain : 1. Perlunya meningkatkan citra pelayanan

yang lebih baik bagi

masyarakat. 2. Perlunya meningkatkan manejemen administrasi pelayanan umum. Walaupun penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat menunjukkan hasil yang semakin optimal, tetapi masih terlihat : 1. Adanya kesan pilih kasih dalam kepengurusan surat-surat keperluan masyarakat seperti yang lebih dikenal urusan cepat kalau dikenal dan yang tak dikenal urusannya terkesan diperlambat atau tertundatunda.


III-214

2. Kurang kejelian dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin, sehingga adakalanya muncul kesan salah sasaran. Manajemen administrasi pelayanan surat meyurat masih terkesan : 1. Adanya ketidakberaturan surat-surat yang dikeluarkan dan penataan file-file surat sesuai keluhan masyarakat, baik di Kantor Camat maupun di Kantor Lurah. 2. Kondisi Kantor yang tidak tertata dikarenakan kurang pedulinya pihak Kecamatan dan Kelurahan. 3. Masih kurangnya kerjasama antar pegawai dan disiplin. Berbagai

solusi

pemecahan

masalah

dan

tantangan

penyelenggaraan urusan Tata Pemerintahan Setda Kota Medan di atas, adalah perlunya pada masa yang akan datang mempetimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan melalui diklat di Bidang Administrasi. 2. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya dalam kepengurusan KTP, KK dan surat-surat lainnya secara cepat. 3. Meningkatkan kebersihan, keamanan, ketertiban, pelayanan umum kepada masyarakat dan pembinaan administrasi dengan mengadakan konsultasi melalui Studi Banding ke kota –kota yang telah ditetapkan sebagai penerima Adipura. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum yang dilaksanakan Kepala Lingkungan dengan mengadakan Sosialisasi ke Kelurahan-Kelurahan. d. Fungsi Kesejahteraan Pelaksanaan

program,

kegiatan

dan

anggaran

urusan

kesejahteraan selama tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan hasil (outcame) sebagai berikut :


III-215

1. Terselenggaranya pembinaan dan pemberian bantuan kepada 20 panti asuhan dan pembinaan kepada 40 pengurus Panti Asuhan di Kota Medan. 2. Terselenggaranya

pembinaan

dan

pemberian

bantuan

kepada

20 Kelompok Usaha Penyandang Cacat dan pembinaan kepada 40 pengurus KUPC. 3. Terselenggaranya

pembinaan

dan

pemberian

bantuan

kepada

22 Lembaga Lansia Indonesia Kota Medan dan Kecamatan serta pembinaan kepada 42 orang Pengurus LLI. 4. Terselenggaranya

pembinaan

dan

pemberian

bantuan

kepada

50 orang Cacat Veteran RI. 5. Terselenggaranya pemantauan jentik, banjir di setiap lingkungan, melalui Kepala Lingkungan. 6. Terlaksananya pembuatan cetak leaflet dan blanko serta buku-buku tentang pemberantasan penyakit menular. 7. Terlaksananya monitoring ke 21 Kecamatan. 8. Tersedianya 1 unit kenderaan roda dua, 1 unit laptop dan 1 unit infocus, sebagai kelengkapan sarana kerja. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan kesejahteraan selama tahun 2006, berdampak kepada : 1. Meningkatnya semangat berusaha bagi penyandang cacat melalui Kelompok Usaha Penyandang Cacat yang mendapat bantuan sehingga mereka lebih percaya diri, tidak merasa mendapat perlakukan diskriminasi, tidak ketergantungan kepada orang lain serta lebih mandiri. 2. Meningkatnya semangat hidup para cacat veteran RI/jandanya yang telah berjasa merebut dan menpertahankan kemerdekaan serta memiliki

motivasi

tinggi

untuk

selalu

meningkatkan

kesejahteraannya.


III-216

3. Meningkatnya kompetensi dan kinerja pengurus Lembaga Lansia Indonesia (LLI) Kecamatan se-Kota Medan dan LLI Kota Medan sehingga lebih konsern terhadap upaya peningkatan kesejahteraan lansia. 4. Meningkatnya pengetahuan gizi dan kesehatan para pengurus panti asuhan dengan dukungan

panti asuhan yang semakin lengkap dan

dapat diperbaharui. 5. Menurunnya angka penyakit menular di Kota Medan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaranan urusan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi dengan SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan Kota Medan, Kantor Sosial Kota Medan, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Dinas Koperasi Kota Medan, Dinas Perindag Kota Medan, Badan Narkotika Kota Medan, KPA Kota Medan, dll. Profil Kepegawaian NO 1. 2.

3. 4.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan 2.1 SLTA Sederajat 2.2 S1 Sederajat 2.3 S2 Sederajat Pangkat/Golongan 3.1 GOl II 3.2 GOl III Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (ORANG) 10 2 7 1 2 8 4

Berdasarkan profil Kepegawaian tersebut di atas diketahui salah satu masalah penyelenggaraan urusan kesejahteraan di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesejahteraan sosial.


III-217

Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial, Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan dilengkapi peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobiler dan sarana

serta prasarana

pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah masih kurang memadainya prasarana dan sarana kerja baik kualitas maupun kwantitasnya. Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan kesejahteraan social tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang kompleks yaitu: - Meningkatnya penyandang masalah social - Rendahnya mutu pelayanan social - Kurangnya kemudahan dalam meng akses pelayanan social - Rendahnya derajat kesehatan masyarakat - Kurangnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya penyandang masalah sosial dapat dilihat dari masih banyaknya ditemui jumlah Kelompok Usaha Penyandang Cacat (KUPC) sehingga perlu mendapat perhatian baik pembinaan maupun bentuk bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha dimaksudkan untuik memandirikan para KUPC agar tidak ketergantungan terus menerus pada Pemerintah dan tidak terjerat pada praktek rentenir. Rendahnya mutu

pelayanan sosial dapat dilihat dari masih

rendahnya partisipasi dan prakarsa lapisan masyarakat dalam mencari pemecahan masalah kesejahteraan sosial baik dalam perumusan rencana pencegahan dan penanggulangannya.


III-218

Kurangnya kemudahan dalam mengakses pelayanan sosial dapat dilihat dari pola pembangunan gerakan sosial berdasarkan prisip kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk memperoleh akses sosial yang relatif belum merata. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari belum sepenuhnya dapat ditanggulangi wabah penyakit menular. Walaupun di Kota Medan beroperasi relatif banyak lembaga social baik dari Pemerintah maupun Swasta, tetapi harus diakui belum sepenuhnya mampu melaksanakan kedudukan, fungsi dan perannya dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial secara optimal. Berbagai solusi pemecahan masalah dan tantangan permasalahan kesejahteraan sosial di atas, adalah perlunya mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan wawasan pengurus dalam mengelola serta melengkapi sarana yang diperlukan Panti Asuhan, dengan berbagai bentuk kemitraan. 2. Meningkatkan usaha para pengelola Kelompok

Usaha Penyandang

Cacat (KUPC). 3. Meningkatkan Kesejahteraan/Kesehatan Lansia. 4. Meningkatkan

Kesejahteraan/Kesehatan

Para

Cacat

veteran

RI/Jandanya. 5. Menurunkan populasi nyamuk dan jentik Aides Agepty dan Lokasi Banjir. 6. Menurunkan Angka Kematian akibat Penyakit Menular. 7. Menurunkan Angka Penderita Penyakit Menular.


III-219

e. Fungsi Bina Progam Pelaksanaan

program,

kegiatan

dan

anggaran

urusan

pemerintahan umum pada fungsi Bina Program tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan hasil (outcome) sebagai berikut : 1.

Tercapainya target PAD dari pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebesar Rp.120.475.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah IUJK yang diterbitkan sebanyak 663 IUJK, terjadi over target sebesar 20,48 %.

2.

Terlaksananya

pengawasan

(monitoring)

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan kota guna mengetahui realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk mendata berbagai permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. Beberapa dampak pelaksanaan program dan kegiatan bina program sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyediaan jasa dari

asosiasi maupun perusahaan –

perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi baik kecil, menengah maupun besar. 2. Meningkatnya

efektivitas

pengawasan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan kota, sehingga secara fisik dan keuangan, kegiatan pembangunan kota tahun 2006 dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara

organisatoris

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

umum fungsi Bina Program menjadi tugas dan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada Unit Kerja terkait.


III-220

Profil Kepegawaian NO 1. 2.

3.

4.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SLTA Sederajat 2.2. D1, D2, D3 Sederajat 2.3. S1 Sederajat 2.4. S2 Sederajat Pangkat/ Golongan : 3.1. Gol. II 3.2. Gol. III 3.3. Gol. IV Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (orang) 27 18 1 6 2 9 17 1 4

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, diketahui salah satu masalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum fungsi Bina Program di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kearsipan dan administrasi perkantoran. Kondisi Sarana Prasarana Kerja Dalam

rangka

mendukung

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan umum, Bagian Bina Program dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobileir serta sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya. Permasalahan Dan Solusi Fungsi Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan memiliki tupoksi sebagai pengendali, pengawas dan evaluator pelaksanaan kegiatan

–

kegiatan

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Medan.

Beberapa permasalahan menonjol pada fungsi Bina Program adalah :


III-221

1. Terlambatnya Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Langsung yang disampaikan SKPD, untuk proses pengesahan yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan. 2. Kurangnya koordinasi Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan mengakibatkan proses lelang pada masing – masing Unit Kerja tidak dapat diketahui scara reguler. 3. Pengiriman laporan bulanan kegiatan pembangunan kota baik realisasi fisik maupun keuangannya yang masih sering terlambat disampaikan oleh SKPD. 4. Kurang tersedianya dan terkoordinirnya data – data permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi masing – masing Unit Kerja dalam satu tahun anggaran berjalan, terutama di bidang fisik/Infrastruktur. Untuk mengefektifkan fungsi bina program pada masa yang akan datang perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1.

Peningkatan jumlah anggaran sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan.

2.

Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan – pelatihan maupun pendidikan formal seperti S1,S2 dan S3 yang didukung dananya dari APBD.

3.

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur di bidang pengadaan barang/jasa baik pada Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan maupun Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota melalui Diklat Pengadaan / Barang / Jasa dan Workshop.


III-222

f. Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan merupakan salah satu faktor munculnya

diskriminasi,

perdagangan,

eksploitasi,

pornografi

dan

pornoaksi perempuan dan anak. Oleh sebab itu, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak harus mencakup seluruh institusi yang menanganinya secara bersama-sama. Berbagai keluaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2006, sebagai berikut : 1.

Terselenggaranya pelatihan bagi kader-kader gerakan sayang ibu di Kecamatan, sebanyak 120 orang kader.

2.

Terselenggaranya

pelatihan

kader/paralegal

penghapusan

perdagangan perempuan dan anak sebanyak 90 orang. 3.

Terselenggaranya sosialisasi Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi 70 orang penegak hukum, LSM, organisasi kemasyarakatan.

4.

Terselenggaranya Sosialisasi Perda Propsu No.6 Tahun 2004 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan, bagi 100 orang penegak hukum, LSM, organisasi kemasyarakatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Medan, berkoordinasi kepada SKPD terkait.


III-223

Profil Kepegawaian. NO 1. 2.

URAIAN

JUMLAH (ORANG) 11

Jumlah pegawai Kualifikasi Pendidikan : a. SMA b. S1 Pangkat / Golongan : a. Golongan II b. Golongan III c. Golongan IV Jumlah Pejabat Struktural

3.

4.

4 7 2 8 1 4

Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan, Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair dan sarana serta prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah karena letak ruangan Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kota Medan di Basement (lantai dasar) serta belum adanya fentilasi maupun sirkulasi udara secara memadai, maka perlu adanya Air Conditioner (AC), sehingga tercipta suasana kerja yang lebih nyaman. Permasalah dan Solusi Kota Medan yang begitu cepat berubah perlu sikap sehingga

bermuara

pada

peningkatan

kesejahteraan

bijaksana

masyarakat.

Selama ini pendekatan pembangunan terkesan belum sepenuhnya secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Bentuk tersebut dikenal dengan kesenjangan gender (Gender GAP) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender (gender issues).


III-224

Sebagai

solusi

untuk

memperkecil

kesenjangan

gender,

kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan kota yang disebut “Pengarusutamaan Gender (PUG)”. Program-program efektif yang perlu dipertimbangkan pada masa datang antara lain : 1. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan kota melalui kebijakan yang mampu mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG). 2. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai histories perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha perberdayaan

perempuan

serta

kesejahteraan

keluarga

dan

masyarakat. Selain itu, permasalahan lain yang sering timbul di masyarakat adalah

tindak

kekerasan

yang

terjadi

terhadap

perempuan.

Tindak kekerasan tersebut dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis kasus yaitu tindak kekerasan tindak pelecehan dan perkosaan, jumlah kasus, korban dan pelaku. Kasus tindak kekerasan/perdagangan, pelecehan dan perkosaan terhadap perempuan yang ditangani oleh RPK Poltabes Medan sampai tahun 2006 berjumlah 282 kasus, diantaranya tindak kekerasan/ perdagangan berjumlah 144 kasus, tindakan pelecehan 131 kasus dan perkosaan berjumlah 7 kasus. Korban kasus tindak kekerasan terhadap perempuan

berjumlah

287

orang

diantaranya

tindak


kekerasan/

III-225

perdagangan berjumlah 141 orang (49,13%) tindak pelecehan berjumlah 139 orang (48,43%) dan korban perkosaan berjumlah 7 orang (2,44%). Di sisi lain terdapat perempuan pelaku tindak kekerasan berjumlah 4 orang dan pelaku tindak pelecehan berjumlah 4 orang. Dari

sejumlah

282

kasus

tindak

kekerasan/perdagangan,

pelecehan dan perkosaan terhadap perempuan yang ditangani RPK Poltabes Medan yang dapat dilimpahkan ke Pengadilan berjumlah 113 kasus (40,08%). Jumlah korban 113 orang (39,17%) dan pelaku yang dihadapkan

ke

Pengadilan

berjumlah

113

orang

(37,17%).

Tindak kekerasan/perdagangan terhadap perempuan yang dilimpahkan ke Pengadilan berjumlah 63 kasus (43,75%), tindak pelecehan berjumlah 43 kasus (32,82%) dan perkosaaan berjumlah 7 kasus (100,00%). Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dilakukan melalui upaya : 1. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian ; 2. Penyediaan

aparat,

tenaga

kesehatan,

pekerja

sosial,

dan

pembimbing rohani ; 3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban ; dan 4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. g. Fungsi Hubungan Antar Kota dan Daerah Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan hubungan antar kota dan daerah selama tahun 2006 menghasilkan keluaran (out put) dan hasil (out come) sebagai berikut :


III-226

1. Menghadiri Rakernas Apeksi di Kota Surabaya. 2. Menerima kunjungan Yang Dipertua Majelis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) Malaysia dalam rangka menyaksikan rangkaian kegiatan MTQN ke – 39 Tingkat Kota Medan. 3. Menerima kunjungan Delegasi Wakil Walikota Ichikawa dan Ketua DPRD Kota Ichikawa Jepang. 4. Menerima kunjungan Yang Dipertua Majelis Perbandaran Pulau Pinang dan Pengerusi Persatuan Kota Kembar Medan – Pulau Pinang. 5. Pengiriman Pelajar Kota Medan ke Kota Ichikawa Jepang dalam rangka program pertukaran pelajar. 6. Menerima kunjungan rombongan Kepala Kampung Kota Pulau Pinang Malaysia. 7. Menerima Pelajar Kota Pulau Pinang, Malaysia dalam rangka program pertukaran pelajar. 8. Pengiriman Pelajar Kota Medan ke Kota Gwangju, Korea dalam rangka program pertukaran pelajar. 9. Pengiriman staf Pemerintah Kota Medan ke Kota Pulau Pinang, Malaysia dalam rangka pertukaran staf Medan – Pulau Pinang. Beberapa dampak utama pelaksanaan program dan kegiatan hubungan antar kota dan daerah antara lain : 1. Meningkatnya hubungan persahabatan dan persaudaraan antara Kota Medan dan kota bersaudara (sister city). 2. Meningkatnya wawasan, pengetahuan, kapasitas dan pengalaman para pejabat dan staf Pemerintah Kota Medan. 3. Meningkatnya wawasan, pengetahuan, kapasitas dan pengalaman para pelajar Kota Medan, khususnya tentang kemajuan luar negeri.


III-227

8. Fungsi Hukum Hukum adalah sub sistem pembangunan yang sering dibicarakan pada masa sekarang ini. Hal ini tidak terlepas dari persepsi lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri butuh proses yang panjang serta kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakannya. Pembangunan di bidang hukum pada saat ini sangat diperioritaskan oleh Pemerintah, hal ini ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN (Good Governance). Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran bidang hukum selama Tahun Anggaran 2006 menghasilkan output (keluaran) dan outcome (hasil) sebagai berikut : 1. Terlaksananya bantuan advokasi hukum dan tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan Pemerintah Kota Medan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

menyelesaikan

permasalahan-permasalahan

hukum

yang

dihadapi Pemerintah Kota, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif di lingkungan Pemerintahan Kota Medan. 2. Terlaksananya examinasi terhadap produk-produk hukum yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan. Produk-produk hukum tersebut terlebih dahulu diteliti, dianalisa apakah sudah sesuai dan relevan untuk kebutuhan Pemerintah Kota Medan. 3. Terlaksananya evaluasi kerjasama Pemerintah Kota Medan dengan Pihak Ketiga. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil kerjasama Pemerintah Kota Medan dengan Pihak Ketiga, apakah sudah sesuai dengan ketetuan-ketentuan hukum. 4. Tersusunnya rencana kerja tahun 2007. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.


III-228

Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan hukum selama Tahun 2006, berdampak kepada : 1. Meningkatnya penataan/penyusunan/pembentukan peraturan per undang-undangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Medan. Peraturan Daerah yang disusun telah disesuaikan dengan ketentuan

yang

berlaku

dan

telah

sesuai

dengan

tuntutan

pembangunan kota. Dari 3 Ranperda yang diajukan ke DPRD Kota Medan, satu Ranperda disahkan menjadi Perda, sedangkan 2 Ranperda belum dapat disahkan karena perlu kajian-kajian yang lebih mendalam. 2. Meningkatnya perlindungan hukum dan advokasi hukum Pelaksanaan

advokasi

hukum

dan

tindakan-tindakan

hukum,

dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan kasus hukum yang dihadapi Pemerintah Kota, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif, permasalahan-permasalahan hukum/kasus-kasus hukum yang terjadi pada umumnya dapat diselesaikan secara bertahap. 3. Meningkatnya legislasi produk-produk hukum Pelaksanaan

eksaminasi

terhadap

produk-produk

hukum

yang

diterbitkan oleh Pemko Medan terlebih dahulu dilakukan pengujian, apakah sudah sesuai dan relevan dengan kebutuhan Pemerintah Kota. Hal ini dilakukan untuk menghindari jangan sampai terjadi produkproduk hukum yang diterbitkan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab Bagian Hukum Setdakot Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait.


III-229

Profil Kepegawaian : NO 1. 2.

URAIAN

JUMLAH (ORANG) 24

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SMA Sederajat 2.2. S1 Sederajat 2.3. S2 Sederajat

3.

3 20 1

Pangkat/Golongan : 3.1. Golongan II 3.2. Golongan III 3.3. Golongan IV Jumlah Pejabat Struktural Jumlah Pegawai Honor

4. 5.

3 18 1 4 3

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut diatas, maka salah satu masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan hukum di bidang SDM adalah masih kurangnya

ketersediaan aparatur yang memiliki

kualifikasi keahlian di bidang Legal Drafting, beracara di Pengadilan dan Akuntansi. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan hukum, Bagian Hukum Setdakot Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobiler dan sarana serta prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya sarana dan prasana kerja yang dimiliki baik kualitas mapun kuantitasnya, antara lain : kurangnya meja kerja, kursi kerja, kursi penghadap, ruang perpustakaan dan buku-buku hukum/perundangundang


III-230

Permasalahan dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (out put) dan hasil positif dapat dicapai

selama

tahun

2006,

namun

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah di bidang hukum tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang komplek. Oleh karena itu, berbagi solusi sebagai tindak lanjut pembangunan di bidang hukum pada masanya yang akan datang perlu mempertimbangkan kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada unit kerja Bagian Hukum, karena masalah hukum sangat kompleks dan berkembang terus menerus (dinamis), sehingga diperlukan tenaga-tenaga yang terampil, handal, berwawasan luas. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar staf pada Bagian Hukum harus sering diikutsertakan pada diklat-diklat tentang hukum. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum pada aparatur Pemerintah

Kota

yang

sedang

menghadapi

permasalahan

hukum/kasus-kasus hukum. 3. Meningkatkan kualitas produk-produk

hukum

yang diterbitkan,

sehingga sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan kota. 4. Meningkatkan pengujian terhadap rancangan produk-produk hukum yang akan diterbitkan sehingga sesuai dengan ketentuan dan relevan dengan kebutuhan Pemerintah Kota. 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan satuaan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota dalam menghadapi/ menyelesaikan

permasalahan-permasalahan

hukum/kasus-kasus

hukum yang dihadapi.


III-231

9. Fungsi Keuangan Daerah Sejalan dengan implementasi otonomi daerah, penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan fungsi dan maksud tersebut, pengelolaan pendapatan daerah ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan kota secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, pengelolaan pendapatan daerah selama tahun 2006 dijabarkan dalam program pokok peningkatan kualitas perencanaan dan penatausahaan administrasi keuangan daerah dalam rangka mendorong efektifitas pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan daerah. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan fungsi keuangan daerah, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan kota. Secara operasional, program peningkatan kualitas perencanaan dan penatausahaan administrasi keuangan daerah dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa bentuk dan jenis kegiatan seperti : (1) Evaluasi Pelaksanaan APBD TA. 2006, (2) Penyusunan Laporan Semester TA. 2006 dan Perhitungan Realisasi APBD TA. 2005, (3) Penyusunan Neraca dan Laporan Perhitungan Realisasi APBD TA. 2006, (4) Penyusunan RAPBD TA. 2007, (5) Penyusunan P.APBD TA. 2006, dan lain-lain. Berdasarkan

hasil

evaluasi

program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan sepanjang tahun 2006, terjadi optimalisasi dan peningkatan


III-232

realisasi PAD dibanding tahun 2005. Realisasi PAD meningkat sebesar Rp. 9.479.278.930,68 menjadi sebesar

dari Rp. 303.383.072.313,96 pada tahun 2005

Rp. 312.862.351.244,64 pada tahun 2006 atau terjadi

peningkatan sebesar 3,12%. Untuk Dana Perimbangan juga terjadi peningkatan penerimaan 22,84% atau Rp. 201.930.706.724,- yaitu dari sebesar

Rp.

884.117.935.093,-

pada

tahun

2005

menjadi

Rp. 1.086.048.641.817,- pada tahun 2006. Meningkatnya kinerja program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2006 juga terlihat dari implementasi dan praktek sistem anggaran belanja yang berbasis kinerja, sesuai dengan realisasi capaian target anggaran. Keseluruhan belanja dan pendapatan, kegiatan dalam fungsi pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2006, dapat terlaksana dengan optimal, dimana realisasi pendapatan mencapai 97,11% dari rencana anggaran, dan pencapaian realisasi belanja sebesar 93,43%. 1) Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan

program,

kegiatan

dan

anggaran

di

bidang

pengelolaan keuangan daerah khususnya Bagian Keuangan selama tahun 2006, menghasilkan out put (keluaran) sebagai berikut : a. Terlaksananya pembuatan Laporan Semester I APBD 2006 Tahun Anggaran 2006. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Laporan Semester I Tahun Anggaran 2006, Pendapatan terealisasi sebesar Rp. 542.697.230.395,09 atau 37,96% dan belanja terealisasi sebesar Rp. 408.663.053.079,00 atau 29,28%. Penerimaan Pembiayaan tercapai sebesar Rp. 49.976.524.936,47,00 dan

pengeluaran

pembiayaan

terealisasi

sebesar

Rp. 184.010.702.252,56.


III-233

b. Terlaksanaya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pertimbangan adanya penyesuaian arah dan kebijakan umum anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan kota pada tahun 2006, dan adanya penyesuaian strategis dan prioritas program serta anggaran pembangunan kota Tahun 2006. Perubahan APBD Tahun 2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 No 1

U R A I A N PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain – Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

2

ANGGARAN PERUBAHAN

LEBIH/(KURANG)

%

320.062.952.265,00

329.981.270.115,00

9.918.317.850,00

3,10

1.109.700.165.000,00

1.110.527.623.167,00

827.458.167,00

0,07

0,00

0,00

0,00

-

1.429.763.117.265,00

1.440.508.893.282,00

10.745.776.017,00

0,75

445.185.047.861,00

468.048.556.430,00

22.863.508.569,00

5,14

355.901.071.768,00

382.907.274.244,00

27.006.202.476,00

7,59

56.428.323.093,00

55.156.779.411,00

(1.271.543.682,00)

(2,25)

32.855.653.000,00

29.984.502.775,00

(2.871.150.225,00)

(8,74)

950.378.069.404,00

947.436.861.788,00

(2.941.207.616,00)

(0,31)

BELANJA BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Modal BELANJA PUBLIK Belanja Administrasi Umum Belanja Operasi dan Pemeliharaan

3

ANGGARAN SEMULA

417.967.186.973,00

399.988.490.102,00

(17.978.696.871,00)

(4,30)

224.887.130.001,00

202.153.030.256,00

(22.734.099.745,00)

(10,11)

Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

201.634.669.930,00

218.015.258.930,00

16.380.589.000,00

8,12

98.389.082.500,00

119.780.082.500,00

21.391.000.000,00

21,74

Belanja Tak Tersangka

7.500.000.000,00

7.500.000.000,00

0,00

-

JUMLAH BELANJA

1.395.563.117.265,00

1.415.485.418.218,00

19.922.300.953,00

1,43

SURPLUS/(DEFISIT)

34.200.000.000,00

25.023.475.064,00

(9.176.524.936,00)

(26,83)

PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah

0,00

49.976.524.936,00

49.976.524.936,00

100,00

Pengeluaran Daerah

34.200.000.000,00

75.000.000.000,00

40.800.000.000,00

119,30

(34.200.000.000,00)

(25.023.475.064,00)

9.176.524.936,00

(26,83)

JUMLAH PEMBIAYAAN

Sumber : Bagian Keuangan Setdakot Medan


III-234

c. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Nota Perhitungan Tahun Anggaran 2006. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 No 1

U R A I A N PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain – Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

2

BELANJA BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Modal BELANJA PUBLIK Belanja Administrasi Umum Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tak Tersangka JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

3

PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Pengeluaran Daerah JUMLAH PEMBIAYAAN

JLH ANGGARAN

REALISASI

LEBIH/(KURANG)

%

329.981.270.115,00 1.110.527.623.167,00

312.862.351.244,4 1.086.048.641.817,00

(17.118.918.870,36) (24.478.981.350,00)

94,81 97,80

0,00

0,00

0

1.440.508.893.282,00

0,00 1.398.910.993.061,9 4

(41.597.900.220,36)

97,11

468.048.556.430,00

436.296.011.302,75

(31.752.545.127,25)

93,22

382.907.274.244,00

359.784.502.625,00

(23.122.771.619,00)

93,96

55.156.779.411,00 29.984.502.775,00

47.419.361.222,75 29.092.17.455,00

(7.737.418.188,25) (892.355.320,00)

85,97 97,02

947.436.861.788,00

886.129.408.213,19

(61.307.453.574,81)

93,53

399.988.490.102,00

392.429.927.185,00

(7.558.562.917,00)

98,11

202.153.030.256,00 218.015.258.930,00

186.465.619.995,08 186.594.118.959,11

(15.687.410.260,92) (31.421.139.970,89)

92,24 85,59

119.780.082.500,00 7.500.000.000,00

(4.112.085.222,00) (2.528.255.204,00)

96,57 66,29

1.415.485.418.218,00 25.023.475.064,00

115.667.997.278,00 4.971.744.796,00 1.322.425.419.515,9 4 76.485.573.545,70

(93.059.998.702,06) 51.462.098.481,70

93,43 305,66

49.976.524.936,00 75.000.000.000,00 (25.023.475.064,00)

49.976.524.936,47 126.462.098.482,17 (76.485.573.545,70)

(0,47) 51.462.098.482,17 (51.462.098.481,70)

100,00 168,62 305,66


Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun anggaran 2006 realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.398.910.993.061,94 atau 97,11%, kurang negatif sebesar Rp. 41.597.900.220,36 dari jumlah anggaran sebesar

Rp. 1.440.508.893.282,00. Realisasi belanja


III-235

sebesar Rp. 1.322.425.419.515,94 atau 93,43%, kurang negatif sebesar

Rp. 93.059.998.702,06 dari jumlah yang dianggarkan

sebesar

Rp. 1.415.485.418.218,00. Surplus (selisih antara

pendapatan

dengan

belanja)

terealisasi

sebesar

Rp. 76.485.573.545,70 atau 305,66%, terjadi kelebihan atau lebih positif surplus sebesar Rp. 51.462.098.481,70 dari anggaran sebesar Rp. 25.023.475.064,00. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealiasi sebesar Rp.

49.976.524.936,47 atau

100,00% lebih positif sebesar Rp. 0,47 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 49.976.524.936,00. Realiasi pengeluaran pembiayaan sebesar

Rp. 126.462.098.482,17 atau 168,62% terjadi kelebihan

atau lebih positive sebesar Rp. 51.462.098.482,17 dari yang dianggarkan sebesar

Rp. 75.000.000.000,00. Jumlah pembiayaan

terealisasi sebesar

Rp. 76.485.573.545,70 atau 305,66% lebih

negative sebesar sebesar

Rp. 51.462.098.481,70 dari yang dianggarkan

Rp. 25.023.475.064,00 Tabel 3.3. Neraca Kota Medan Tahun Anggaran 2006

No. 1 A

B

Uraian 2 ASET I Aset Lancar II Investasi Jangka Panjang III Aset Tetap IV Dana Cadangan V Aset Lainnya Jumlah Aset KEWAJIBAN I Kewajban Jangka Pendek II Kewajiban Jangka Panjang III Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Jumlah (Rp) 3 70.986.707.346,86 73.646.623.633,53 4.922.355.929.154,11 0,00 57.965.016.858,91 5.124.954.276.993,41 138.459.414.651,12,00 26.777.899.929,16 4.959.716.962.413,13 5.124.954.276.993,41



III-236

Dari Tabel di atas, diketahui bahwa

Neraca Pemerintah

Kota Medan tahun 2006 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 70.986.707.346,86 yang bersumber dari Kas di Kas Daerah sebesar

Rp.

57.712.098.482,17,

Piutang

Pajak

sebesar

Rp. 6.872.447.930,33, Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan daerah sebesar Rp. 74.399.654,00, Bagian Lancar Tagihan Angsuran BOT sebesar Rp. 2.104.626.585,00, Piutang Lainnya sebesar Rp. 263.090.105,00 dan Jumlah Persediaan pada akhir Desember 2006 sebesar Rp. 3.960.044.590,36. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Medan sampai akhir Tahun 2006 sebesar Rp. 73.646.623.633,53 yang terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah

Kota

Medan

pada

BUMN/BUMD

sebesar

Rp. 71.819.869.549,52 dan Investasi Permanen Lainnya sebesar Rp. 1.826.754.084,00. Aset Tetap Pemerintah Kota Medan sampai akhir Desember 2006

sebesar Rp. 4.922.355.929.154,11. Aset

tetap tersebut merupakan saldo awal tahun 2006 ditambah mutasi selama tahun 2006. Aset Lainnya sebesar Rp. 57.965.016.858,91 yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran BOT dalam Jangka Panjang sebesar

Rp. 22.482.922.440,00, Tagihan Pinjaman

Kepada BUMD sebesar Rp. 55.997.868,00 dan Kemitraan dengan Pihak ketiga sebesar Rp. 35.426.116.550,91. Dari ke 5 (lima) jenis Aset Kota

tersebut,

maka

Medan

secara

sampai

keseluruhan Tahun

Aset

Pemerintah

2006

sebesar

Rp.

5.124.954.276.993,41. Selama Tahun 2006 Pemerintah

Kota

Medan

masih

memiliki

hutang

(kewajiban)

sebesar

Rp. 165.237.314.580,28 yang terdiri dari Hutang Jangka Pendek yang

akan

jatuh

tempo

pada

tahun

2007

sebesar

Rp. 138.459.414.651,12,00 dan hutang jangka panjang sebesar Rp. 26.777.899.929,16. Ekuitas dana adalah sisa atau selisih atas aset setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban. Berdasarkan


III-237

Neraca Rp.

Tahun

2005

Jumlah

5.124.954.276.993,41,

jumlah

aktiva

sebesar

kewajiban

sebesar

Rp. 165.237.314.580,28 sehingga jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 4.959.716.962.413,13 Tabel. 3.4. Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006 No 1 A.

B.

C.

D.

U R A I A N 2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1. Arus Masuk Kas 2. Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Aset Non Keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 1. Arus Kas Masuk 2. Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Aset Non Anggaran

JUMLAH (Rp) 3 1.398.910.993.061,64 1.106.739.153.101,83 292.171.839.959,81 0,00 215.686.266.414,11 (215.686.266.414,11) 0,00 68.750.000.000.000,00 (68.750.000.00.000,00) 45.163.616.617,00 45.163.616.617,00 0,00

Kenaikan / Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD SALDO AKHIR KAS

7.735.573.545,70 49.976.524.936,47 57.712.098.482,17 57.712.098.482,17


Dari tabel di atas diketahui Arus Kas Bersih Pemerintah Kota

Medan

Tahun

2006

sebesar

Rp.

292.171.839.959,81

merupakan selisih lebih penerimaan kas dari aktivitas operasi sebesar

Rp.

pengeluarannya

1.398.910.993.061,64 selama

dibandingkan

tahun

2006

dengan sebesar

Rp. 1.106.739.153.101,83. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Rp.

tahun

2006

215.686.266.414,11,

sebesar merupakan

minus selisih


atau

negatif

kurang

dari

III-238

penerimaan kas aktivitas investasi sebesar Rp. 0,00 dibanding dengan

pengeluarannya

selama

tahun

2006

sebesar

Rp. 215.686.266.414,11. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar minus atau negatif Rp. 68.750.000.000.000,00 merupakan selisih kurang dari penerimaan kas aktivitas pembiayaan sebesar Rp. 0,00 dibanding dengan pengeluarannya selama tahun 2006 sebesar Rp. 68.750.000.000.000,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp. 0,00 merupakan realisasi penerimaan dan penyetoran atas potongan wajib Pegawai yang dipungut setiap bulan oleh Kas Daerah. d. Terlaksananya pembenahan arsip dokumen Bagian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terjaganya dan terpeliharanya dokumen pada Bagian keuangan. Dokumen Bagian keuangan pada tahun-tahun tertentu agar tetap terpelihara dengan baik, dikirim pada Kantor Arsip Pemko Medan. e. Terlaksananya pengembangan

Sistem Belanja Informasi Belanja

Pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengembangan program sistem penggajian belanja pegawai, sehingga mempermudah dan fleksibel

dalam mengantisipasi perubahan dan

penyesuaian

terhadap perubahan peraturan gaji PNS. 2) Satuan Kerja Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah

menjadi

tanggung

jawab

Bagian

Keuangan

dengan

mengkoordinasikan kepada SKPD terkait.


III-239

3) Profil Kepegawaian No 1. 2.

URAIAN

JUMLAH (ORANG)

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan 2.1 SMA Sederajat 2.2 S1 Sederajat 2.3 S2 Sederajat Pangkat/Golongan 3.1 Golongan II 3.2 Golongan III 3.3 Golongan IV Jumlah Pejabat Struktural Jumlah Pegawai Honorer

3.

4. 5.

68 47 18 3 19 48 1 5 5

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut diatas, maka salah satu masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah dibidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi dibidang keuangan, khususnya masalah keuangan daerah dan akuntansi. 3) Permasalahan dan Solusi Secara umum ada beberapa permasalahan utama, terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2006, yaitu : a. Terlalu cepatnya perkembangan dan perubahan peraturan perundangundangan tanpa melihat kesiapan daerah. b. Masih lemahnya SDM Perencana keuangan dan akuntansi keuangan, hal ini dapat dilihat belum adanya data pendukung perencanaan keuangan,

dan

dalam

penyusunan

laporan

keuangan

masih

menggunakan fasilitator. c. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja guna mendukung kegiatan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat terlihat belum tersedianya data base atau program aplikasi pengelolaan dan informasi keuangan daerah.


III-240

d. Belum transparannya Pemerintah Pusat dalam menghitung formulasi Pembagian Dana Primbangan, sehingga Pemerintah Kota hanya mengikuti pagu yang telah ditetapkan tanpa melihat sumber data. Sebagai suatu proses, pengelolaan keuangan daerah berjalan secara bertahap sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan tertib, baik, transparan dan akuntable maka dibutuhkan tindak lanjut dalam fungsi pengelolaan keuangan daerah antara lain : a.

Dalam menyusun suatu peraturan, Pemerintah Pusat sebaiknya mempertimbangkan kondisi dan situasional seluruh daerah, sehingga penerapan suatu peraturan dapat dilaksanakan secara bertahap.

b.

Meningkatkan kapasitas SDM bagi PNS yang bekerja dibidang pengelola keuangan, Peningkatan kapasitas PNS dapat dilaksanakan melalui pelatihan atau kursus kursus keuangan dan akuntansi.

c.

Penyediaan

sarana

dan

prasarana

berupa

program

aplikasi

pengelolaan keuangan yang terpadu, sehingga diperoleh data base keuangan dan terciptanya sistem informasi keuangan yang baik.

18.2. Fungsi Sekretariat DPRD DPRD merupakan badan legislatif daerah. Fungsi pokok DPRD mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karenanya, kinerja pemerintahan daerah selama tahun 2006 sangat dipengaruhi tingkat dukungan DPRD Kota Medan. 1) Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ”Pemerintahan Umum”, Sekretariat DPRD Kota Medan berfungsi membantu dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Untuk melaksanakan tugas dan


III-241

fungsi Sekretariat DPRD, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 1. Reses anggota DPRD 2. Penunjang kegiatan 3. Biaya pembahasan Perda dan Ranperda 4. Raker DPRD 5. Pansus perubahan tatib DPRD Kota Medan 6. Study banding/kunjungan kerja DPRD b. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur 1. Pengadaan sarana dan prasarana c. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD 2006 - 2010 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan wajib pemerintahan umum selama tahun 2006 pada Sekretariat DPRD Kota Medan menghasilkan out put (keluaran) dan hasil (out come) sebagai berikut : 1. Terselenggaranya Reses Anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi masyakat dari setiap daerah pemilihan masing –masing anggota DPRD Kota Medan. 2. Terselenggaranya Pansus Perubahan Tatib DPRD yang menghasilkan Tatib DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 3. Terselenggaranya Raker DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun program kerja DPRD Kota Medan Tahun 2007. 4. Tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD 2006 – 2010 sebagai rencana pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD. 5. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur, kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai, sebagai penunjang kegiatan administrasi kantor.


III-242

Pelaksanaan

program,

kegiatan

dan

anggaran

bidang

pemerintahan umum pada Sekretariat DPRD Kota Medan, berdampak pada : 1. Efektifnya fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD 2. Meningkatnya komunikasi politik DPRD dengan masyarakat, sehingga mengefektifkan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan DPRD, fraksi, dan komisi. 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah. 4. Meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris,

penyelenggaraan urusan pemerintahan

umum Sekretariat DPRD Kota Medan,

dipimpin oleh Sekretaris DPRD

yang bertanggung jawab secara administratif kepada Walikota Medan melalui

Sekretaris

Daerah

Kota

Medan

dan

secara

operasional

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kota Medan. 4) Profil Kepegawaian NO 1 2

3

4

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SMP Sederajat 2.2. SLTA Sederajat 2.3. S1 Sederajat 2.4. S2 Sederajat Pangkat / Gol : 3.2. Gol. II 3.3. Gol. III 3.4. Go. IV Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (ORANG) 31 2 17 9 3 4 23 4 7

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi Sekretariat DPRD,


III-243

khususnya di bidang sumber daya manusia adalah masih minimnya aparatur terampil dan profesional. Untuk itu, Sekretariat DPRD Kota Medan

terus

mendorong

dilaksanakannya

pendidikan

khursus

keterampilan, bimbingan teknis, dan sebagainya . 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Sekretariat DPRD selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp

17.152.217.912,-

Rp 16.152.217.912,dengan realisasi

yang

terdiri dari

Belanja

Aparatur sebesar

dan Belanja Publik sebesar Rp 1.000.000.000,-

per 31 Desember 2006 sebesar Rp 14.958.097.119,-

atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 2.194.120.793,-. 6) Kondisi Sarana Dan Prasara Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemerintahan umum, Sekretariat DPRD Kota Medan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor termasuk meubelair yang memadai, namun sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk kondisi Gedung DPRD yang sudah tua, memerlukan perbaikan – perbaikan dan penambahan – penambahan ruangan guna memenuhi kebutuhan fisik gedung/ruangan yang lebih representatif. 7) Permasalahan dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil positif dapat dicapai selama tahun 2006, namun penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum pada Sekretariat DPRD Kota Medan untuk masa yang akan datang perlu mempertimbangkan hal –hal sebagai berikut : 1. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Kota Medan sehingga Sekretariat DPRD Kota Medan dapat mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kesekretariatan kepada DPRD Kota Medan.


III-244

2. Meningkatkan koordinasi kerja Sekretariat DPRD Kota Medan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan representatif guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.

18.4. Fungsi Pendapatan Daerah Pendapatan

daerah

memiliki

fungsi

penting

dalam

penyelenggaraan pemerintahan kota selama tahun 2006. Kinerja pendapatan

daerah

akan

mempengaruhi

secara

keseluruhan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. 1) Program Dan Kegiatan Dalam rangka pengelolaan penerimaan daerah dari Pos PAD, ditetapkan program dan kegiatan yang pada dasarnya terkait dengan intensifikasi/ekstensifikasi PAD, sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan RENSTRA 2006-2010 2. Penyusunan RENJA 2007 3. Penyusunan LAKIP 2005 4. Peningkatan pengelolaan SDM aparatur

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan gedung kantor tempat kerja 2. Operasional dan pemeliharaan jaringan POS 3. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Dipenda 4. Peningkatan Pengembangan Penerimaan PAD 5. Pengadaan vertikal blind kantor Dipenda Medan


III-245

c. Program Penataan Proses Pelayanan Masyarakat 1. Penyuluhan dan anggaran biaya untuk pajak hotel, parkir, hiburan, PBB dan BPHTB 2. Biaya operasional PBB 3. Biaya pembinaan pengelolaan pendapatan daerah 4. Biaya operasional BPHTB 5. Biaya operasional petugas server on-line sistem PBB 6. Biaya pertemuan rapat evaluasi penerimaan PBB & BPHTB tahun 2006 dan rencana penerimaan PBB & BPHTB tahun 2007 7. Biaya pertemuan Pemko Medan dengan WP-PBB potensial 8. Biaya pendataan ulang objek dan wajib pajak 9. Biaya pemeriksaan rutin wajib pajak 10. Biaya penataan arsip dan dokumen pajak daerah tahun 2005 11. Peningkatan pengembangan PAD kerjasama Pemko Medan BPKP Perwakilan Sumut 12. Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Kota Medan 13. Identifikasi data PPJ di Kota Medan 14. Pengadaan mesin PON dan penghancur kertas 15. Biaya operasional KP-PBB Medan I dan II 16. Mapping pendataan retribusi daerah 17. Evaluasi penerimaan PBB & BPHTB

TA. 2006 dan rencana

TA. 2007 d. Program Peningkatan Kapasitas Daerah 1. Biaya pemungutan pajak daerah 2. Job training pegawai Dipenda Kota Medan 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan penerimaan daerah TA. 2006 menghasilkan output (keluaran) dan outcome (hasil) sebagai berikut :


III-246

1. Program peningkatan kualitas perencanaan Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan rencana kerja serta kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan : o Terbitnya Renstra Dipenda TA. 2006-2010 sebanyak 100 buku dan Rencana Kerja 2007 sebanyak 60 buku, sebagai pedoman rencana kerja jangka menengah dan tahunan. o Terbitnya LAKIP 2005 sebanyak 100 buku dan LKPJ sebanyak 60 buah sebagai bentuk akuntabilitas publik SKPD. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan fasilitas kantor berupa : kalkulator 12 unit, filling cabinet 12 unit, Komputer 1 unit, Laptop 4 unit, Print Laser 4 unit, tersedianya software system Penerimaan Pajak Daerah 1 Program Aplikasi, tersedianya

perangkat

jaringan

lokal

1

paket,

terlaksananya

pengadaan vertical blind Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan 1 Paket, tersedianya mesin PON 1 unit guna menunjang kelancaran tugas pokok Dispenda. Terpeliharanya

kebersihan

gedung

kantor

selama

12

bulan,

beroperasinya dan terpeliharanya Jaringan Pos PBB dan BPHTB pada 44 bank tempat pembayaran dan pada Notaris PPAT selama 12 bulan. Program ini, dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah dari sektor PBB. 3. Program penataan proses pelayanan masyarakat Kegiatan

ini

diselenggarakan

untuk

meningkatkan

pelayanan

perpajakan kepada masyarakat, seperti : o Penyuluhan : penayangan / slide pajak daerah dan PBB di Bioskop Tahun 2006, publikasi pajak daerah dan PBB melalui media massa Tahun 2006, penayangan di RRI Medan (Dialog Interaktif), penayangan di RRI Medan Iklan Pajak Daerah dan PBB, dan pemasangan Mini Board Pajak Hotel 15, Mini Board Pajak Restoran 15, Mini Board

PBB 25, Spanduk 130.


III-247

o Pendataan ulang Wajib Pajak Daerah sejumlah 1691 Wajib Pajak. o Pemeriksaan rutin ke Wajib Pajak Daerah

sejumlah 575 Wajib

Pajak. o Kerjasama

dengan

BPKP

Perwakilan

Sumatera

Utara

guna

meningkatkan kualitas SDM Dipenda dengan terkoreksinya 30 WP Daerah Potensial melalui pemeriksaan Pajak Daerah. o Mapping pendataan retribusi daerah (Retribusi Parkir). o Identifikasi data PPJ Kota Medan. o Pemungutan BPHTB Secara Intensif melalui 103 PPAT, BPN. Kantor Lelang dan 21 Kecamatan o Bantuan kepada KPPBB Medan I Medan II sehingga SPPT PBB 2006 dapat diterima dengan tepat waktu. o Pengoperasian Server On Line System oleh 44 user pada Bank TP dan 20 petugas pengawas server. o Rapat evaluasi PBB dan BPHTB dalam rangka mengevaluasi hasil penerimaan PBB Tahun 2006, serta penetapan program kerja untuk pencapaian target PBB Tahun 2007. Melalui program intensifikasi yang dilaksanakan penerimaan daerah dari sektor PBB mencapai Rp. 123.921.295.110,- dan BPHTB sebesar Rp 44.684.913.396,-. o Pertemuan dengan WP PBB Potensial, menghasilkan penerimaan PBB dari WP Potensial sebesar Rp. 22.763.133.435,o Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB, dengan kegiatan penyampaian 374.307 SPPT, sekaligus menghasilkan pembayaran tunggakan PBB sebesar Rp 3.319.173.511,Program dan kegiatan ini sangat mendukung keberhasilan Dipenda dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan, sehingga realisasi PAD TA. 2006 secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik.


III-248

Target (Rp)

Jenis Pajak

Realisasi (Rp)

%

PAJAK HOTEL

17.670.000.000,00

17.684.311.839,00

100,08

PAJAK RESTORAN

35.880.000.000,00

35.918.147.431,58

100,11

PAJAK HIBURAN

7.975.705.000,00

7.998.696.250,60

100,29

PAJAK PARKIR

3.359.052.000,00

3.366.548.538,00

100,22

PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)

100.410.999.640,00

100.022.338.494,00

99,61

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

111.693.287.000,00

123.921.295.110,00

110,95

59.000.000.000,00

44.684.913.396,00

75,74

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

4. Program kapasitas daerah Pelaksanaan job training yang diikuti oleh 160 orang aparatur Dipenda. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur guna meningkatkan penerimaan PAD. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Sesuai dengan Keputusan Walikota Medan No. 25 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan, Dinas Pendapatan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah

tangga

daerah

dalam

bidang

pendapatan

daerah

dan

melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.


III-249

4) Profil Kepegawaian NO URAIAN 1. Jumlah Pegawai 2. Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SMP Sederajat 2.2. SLTA Sederajat 2.3. D1, D2, D3 Sederajat 2.4. S1 Sederajat 2.5. S2 Sederajat 3. Pangkat /Golongan : 3.1. Gol. II 3.2. Gol. III 3.3. Gol. IV 4. Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (ORANG) 234 4 125 5 94 6 100 130 4 31

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah dalam pengelolaan penerimaan daerah di bidang SDM adalah terbatasnya aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi dan komputer. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendapatan daerah selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 44.620.907.077,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 41.976.054.077,- dan Belanja Publik sebesar Rp 2.644.853.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 40.359.174.817,75,atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 4.261.732.259,25,6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor Untuk mendukung pengelolaan penerimaan daerah, khususnya PAD, Dinas Pendapatan Kota Medan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor termasuk meubeulair serta sarana dan prasarana pelayanan Administrasi kantor lainnya, yang saat ini kondisinya cukup baik.


III-250

7) Permasalahan Dan Solusi Masalah

pokok

pengelolaan

penerimaan

daerah

selama

tahun 2006 diantaranya : 1. Pajak Hotel Permasalahan : - Masih ada Wajib Pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). - Masih ada Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD tidak tepat waktu. - Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan Pajak sesuai dengan yang dikutip dari Subjek Pajak. - Terdapat

Wajib

Pajak

yang

menutup

usahanya

tanpa

pemberitahuan. Upaya-Upaya : - Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet Wajib Pajak. - Menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak / terlambat menyampaikan SPTPD. - Melakukan penagihan langsung kepada Wajib Pajak. - Melaksanakan verifikasi / pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. - Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi Wajib Pajak Baru. 2. Pajak Restoran Permasalahan : - Masih ada Wajib Pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).


III-251

- Masih ada Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD tidak tepat waktu. - Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan Pajak sesuai dengan yang dikutip dari Subjek Pajak. - Terdapat

Wajib

Pajak

yang

menutup

usahanya

tanpa

pemberitahuan. Upaya-Upaya : - Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet Wajib Pajak. - Menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak / terlambat menyampaikan SPTPD. - Melakukan penagihan langsung kepada Wajib Pajak. - Melaksanakan verifikasi / pemeriksaan terhadap Wajip Pajak. - Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi Wajib Pajak Baru. 3. Pajak Hiburan Permasalahan : - Adanya pengenaan Pajak Restoran terhadap Objek Pajak Hiburan. - Tidak adanya tindakan nyata terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan yang berlaku. Upaya-upaya : - Adanya saran agar Perda Pajak Hiburan di Revisi. - Pemberian penjelasan

(sosialisasi)

kepada

wajib

Pajak

dan

pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya. - Pembentukan Tim Tunggakan Pajak Daerah. - Menyampaikan Surat Panggilan, Surat Teguran / Surat Peringatan kepada Wajib Pajak. - Mengadakan pengawasan lapangan terhadap Wajib Pajak melalui penjagaan-penjagaan / pemeriksaan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-252

4. Pajak Parkir Permasalahan : - Tarik menarik Objek Parkir yang seharusnya menjadi Objek Pajak Parkir namun menjadi Objek Retribusi Parkir yang dikelola oleh BPP. - Adanya

beberapa

pengusaha

yang

tidak

mengutip

bayaran

pelataran parkir dengan alasan sebagai service/pelayanan kepada pelanggan. Upaya-Upaya : - Koordinasi dengan pihak BPP - Melakukan pemeriksaan / penjagaan terhadap objek-objek Pajak Parkir yang potensial. - Melakukan Pendaftaran Ulang dan Pendataan Wajib Pajak Parkir yang baru. 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Permasalahan : - Keterlambatan-keterlambatan pembayaran dari pihak pelanggan. - Belum akuratnya data dari pihak PT. PLN - Adanya tunggakan pelanggan PT. PLN Upaya-Upaya : - Meminta data Wajib Pajak / Pelanggan PT. PLN yang menunggak dalam Daerah Kota Medan. - Mengadakan Identifikasi data dengan pihak PT. PLN. - Menyarankan kepada Pihak PT. PLN untuk menagih tunggakan Pelanggan PT. PLN.


III-253

6. Pajak Bumi dan Bangunan Permasalahan : - Tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk membayarkan PBB-nya sebelum tanggal jatuh tempo masih rendah. - Wajib Pajak cenderung membayarkan PBB-nya pada waktu tanggal jatuh tempo, padahal kebutuhan dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota berjalan setiap waktu. - Perubahan data Obyek dan Subyek Pajak sangat cepat karena percepatan pembangunan di Kota Medan, sehingga ketetapan PBB yang diterbitkan tidak sepenuhnya

sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya. - Kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan terjadinya perubahan data Obyek maupun Subyek Pajak masih sangat rendah sehingga ketetapan PBB tidak dapat dilaksanakan seiring dengan perubahan tersebut. - Karena wewenang pengelolaan penerimaan PBB pada Pemerintah Kota

Medan

hanya

masalah

penagihan,

maka

penyelesaian

permasalahan harus membutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena harus dikordinasikan dengan Dirjen Pajak Cq. Kantor Pelayanan PBB Medan Satu dan Medan Dua sebagai pihak yang berwenang

untuk

mendata,

menetapkan

serta

mengadakan

perubahan ketetapan PBB. Upaya-Upaya : - Melaksanakan

himbauan

agar

Wajib

Pajak

melaksanakan

pembayaran PBB-nya sebelum batas tanggal jatuh tempo melalui spanduk, billboard dan media massa (Koran / TV / Radio) serta melakukan himbauan langsung kepada Wajib Pajak. - Melalui Tim Penagih/Pemungut PBB Kelurahan segera melaporkan setiap adanya perubahan Obyek dan Subyek Pajak.


III-254

-

Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan PBB Medan Satu dan Medan Dua sehingga setiap penyelesaian permasalahan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

-

Melaksanakan rapat kordinasi secara berkala antara pihak-pihak yang

terkait

langsung

dengan

pelaksanaan

pengelolaan

penerimaan PBB di Kota Medan. 7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Permasalahan : -

Potensi penerimaan BPHTB tidak dapat terukur.

Potensinya

adalah berapa banyak dan berapa besar nilai obyek yang dilakukan transaksi

pengalihan

hak

atau

adanya

peningkatan

hak

kepemilikan tanah di BPN Medan. -

Wajib

Pajak

cenderung

membayarkan

BPHTB

semata-mata

berdasarkan besarnya NJOP yang ditetapkan di SPPT PBB padahal seharusnya BPHTB dibayarkan berdasarkan harga tertinggi antara NJOP PBB atau harga transaksi yang sebenarnya. Upaya-Upaya : -

Melaksanakan koordinasi dengan aparat yang terkait langsung dalam penanganan pengalihan dan peningkatan hak atas tanah dan bangunan yaitu Kantor BPN dan PPAT se Kota Medan.

-

Melakukan himbauan melalui spanduk, billboard dan media massa.

-

Menyediakan blanko Surat Setoran BPHTB yang akan dipergunakan untuk penyetoran di BPHTB dengan membuat perporasi dan nomor urut blanko, guna peningkatan pengawasan.


III-255

Tindak Lanjut Sebagai Solusi Masalah Solusi penerimaan

sebagai

tindak

pendapatan

lanjut

daerah

dalam di

rangka

masa

meningkatkan

mendatang

perlu

mempertimbangkan kebijakan sebagai berikut : -

Meningkatkan kompetensi aparatur Dipenda guna meningkatkan kehandalan administrasi perpajakan daerah.

-

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan WP.

-

Meningkatkan peran serta masyarakat dan WP dalam mendukung pembangunan kota.

-

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pengelolaan

penerimaan daerah. -

Memberikan sanksi tegas kepada pelanggaran undang-undang dan peraturan yang berlaku baik kepada petugas (aparatur) maupun kepada para wajib pajak (masyarakat).

18.5. Fungsi Penelitian Dan Pengembangan 1) Program Dan Kegiatan Peranan penelitian dan pengembangan sangat penting untuk menumbuh-kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu diperlukan penelitian dan pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Kota berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya,

jaringan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi


di

wilayah

III-256

pemerintahannya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem nasional

penelitian

dan

pengembangan,

dan

penerapan

ilmu

pengetahuan dan teknologi. Tidak kalah pentingnya, keberhasilan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, tidak terlepas dari penyediaan data dan informasi serta kajian yang kontiniu dan sistimatis, dimana setiap program seharusnya didahului oleh kegiatan penelitian ataupun kajian, guna lebih menjamin validitas dan akurasi data serta dapat mengurangi pemborosan yang terjadi sebagai akibat perencanaan dan program yang kurang baik.

Saat ini, Kota Medan dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang semakin berat dan berdimensi kompleks. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan langkah-langkah antisipatif yang didasarkan pada analisisi konsep yang pragmatis-aplikatif. Dalam konteks ini, secara jujur dan objektif harus diakui bahwa peningkatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan merupakan langkah tepat dan sangat strategis. Dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang penelitian dan pengembangan, dalam berbagai aspek, yaitu pemerintahan, sosial budaya,

ekonomi

dan

keuangan

daerah;

kesatuan

bangsa

dan

perlindungan masyarakat; kelembagaan kelurahan; sumber daya alam dan teknologi; serta fungsi pengaplikasian hasil penelitian,

Badan

Penelitian dan Pengembangan Kota Medan menetapkan program dan kegiatan pokok pada tahun anggaran 2006 sebagai berikut : a. Program Pemantapan Aparat Dan Kelembagaan : 1. Mengikuti seminar diberbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. 2. Melaksanakan seminar hasil dari penelitian yang dilaksanakan.


III-257

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur : 1. Pengadaan alat tulis kantor. 2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. c. Program Peningkatan Koordinasi Rencana Kerja Penelitian Dan Pengembangan : 1. Melakukan konsultasi ke Balitbang Provinsi Sumatera Utara dan Balitbang Departemen Dalam Negeri di Jakarta, serta studi banding ke kota lain. 2. Mengikuti rapat koordinasi daerah (Rakorda) penelitian dan pengembangan maupun Rakornas di bidang penelitian dan pengembangan. d. Program Peningkatan SDM Pegawai Balitbang Kota Medan : 1. Mengikuti pendidikan dan latihan penelitian. e. Program

Peningkatan

Penelitian

Dan

penelitian

atau

Pengembangan

Dalam

Berbagai Bidang : 1. Melakukan

kegiatan

kajian

dalam

bidang

pemerintahan. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian atau kajian dalam bidang sosial budaya. 3. Melaksanakan penelitian atau kajian dalam bidang ekonomi dan keuangan daerah; kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; kelembagaan kelurahan; sumber daya alam dan teknologi. 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan pada tahun anggaran 2006 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dengan keluaran (output) dan hasil (outcome), sebagai berikut : a. Terselenggaranya

kegiatan

penelitian

atau

kajian,

sebanyak

4 (empat) kegiatan, yaitu :


III-258

1. Kajian

terhadap

jaringan

penelitian

bidang

administrasi

pendidikan. 2. Kajian peningkatan pelayanan publik. 3. Penelitian pendapatan daerah dari retribusi izin usaha pada Dinas pengelola Pemko Medan. 4. Penelitian

terhadap

perdagangan

anak

dan

perempuan

di Kota Medan. b. Output (keluaran) dari kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan oleh Balitbang Kota Medan pada tahun anggaran 2006, sebagai berikut : 1. Dikeluarkannya

Surat Izin Penelitian untuk penyusunan skripsi

bagi mahasiswa yang mengambil lokasi penelitian di Kota Medan, sebanyak 329 surat izin penelitian. 2. Dikeluarkannya Surat Izin Penelitian bagi siswa SMK untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kota Medan, sebanyak 114 surat izin penelitian. 3. Dikeluarkannya Surat Izin Penelitian untuk Lembaga Swasta untuk melaksanakan penelitian/survei di Kota Medan, sebanyak 5 surat izin penelitian. 4. Terlaksananya seminar hasil penelitian terhadap perdagangan anak dan perempuan di Kota Medan, dengan peserta sebanyak 100 orang. 5. Terlaksananya seminar hasil kajian terhadap jaringan penelitian (jarlit) bidang administrasi pendidikan, dengan peserta sebanyak 100 orang. 6. Tersedianya

alat tulis kantor,

terdiri dari kertas HVS folio

sebanyak 32 rim; disket komputer 20 kotak; pita komputer 20 buah; ballpoint 4 lusin; tinta/catridge printer 20 kotak; pita mesin ketik 20 rol; map brieg ordner 20 buah; amplop 12 kotak; pelubang kertas 8 buah; pencabut anak hekter 20 buah; dan sebagainya.


III-259

7. Terlaksananya

perbaikan

peralatan

kerja,

yaitu

perangkat

komputer sebanyak 2 unit. 8. Terlaksananya pencetakan buku hasil kajian terhadap jaring penelitian

bidang

administrasi

pendidikan,

sebanyak

300 eksemplar. 9. Terlaksananya

pencetakan

buku

hasil

kajian

peningkatan

pelayanan publik, sebanyak 300 eksemplar. 10. Terlaksananya pencetakan buku hasil penelitian pendapatan daerah dari retribusi izin usaha pada dinas pengelola Pemko Medan, sebanyak 300 eksemplar. 11. Terlaksananya

pencetakan

buku

hasil

penelitian

terhadap

perdagangan anak dan perempuan di Kota Medan, sebanyak 300 eksemplar. 12. Terlaksananya konsultasi ke Balitbang Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 6 kali rapat koordinasi. 13. Terlaksananya konsultasi dengan Balitbang Departemen Dalam Negeri, sebanyak 1 kali konsultasi. 14. Terselenggaranya studi banding ke Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal pemungutan donasi bagi penumpang pesawat domestik di bandar udara Hasanuddin, dengan jumlah peserta 3 orang sebanyak 1 kali. 15. Ikut serta dan menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) penelitian dan pengembangan tahun 2006, untuk tingkat Provinsi Sumatera di Kota Medan. 16. Ikut serta sebagai peserta dalam Rapat Koordinasi Nasional bidang penelitian dan pengembangan tahun 2006 diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah.


III-260

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sesuai dengan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan urusan wajib dalam bidang penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan teknis

merupakan tugas dan

Pengembangan Kota Medan.

kewenangan Badan Penelitian dan

Hal ini dilakukan dengan melaksanakan

kegiatan penelitian maupun kajian serta mengembangkan koordinasi dengan SKPD yang terkait. 4) Profil Kepegawaian SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 44 orang, seperti tabel berikut : Profil kepegawaian yang dimiliki SKPD Balitbang Kota berdasarkan Dukungan Sumberdaya Manusia, Tahun 2006. NO 1 2 3 4

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JUMLAH (ORANG)

Pejabat Struktural Tenaga Administrasi Staf Khusus Pegawai Hononer

16 11 15 2

JUMLAH

44

Profil kepegawaian yang dimiliki SKPD berdasarkan strata pendidikan, Tahun 2006. NO 1 2 3

Medan,

STRATA PENDIDIKAN

Balitbang

Kota

Medan,

JUMLAH (ORANG)

SMU / SMK Sarjana Pasca Sarjana

5 36 3 JUMLAH

Profil kepegawaian yang dimiliki berdasarkan Golongan, Tahun 2006.

44 SKPD

Balitbang


Kota

Medan,

III-261

NO

GOLONGAN

1 2 3

JUMLAH (ORANG)

Golongan II Golongan III Golongan IV

3 22 19 JUMLAH

44

Sesuai dengan tabel profil kepegawaian yang dimiliki SKPD Balitbang Kota Medan, berdasarkan dukungan SDM, strata pendidikan, dan golongan di atas, dapat dilihat bahwa belum tersedia tenaga peneliti pada SKPD Balitbang Kota Medan, yang merupakan tenaga fungsional peneliti. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Penelitan dan Pengembangan selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 1.818.690.073,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar

Rp

1.168.690.073,-

Rp 650.000.000,- dengan realisasi

dan

Belanja

Publik

sebesar


Rp 1.673.768.218,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 144.921.855,6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Badan penelitian dan Pengembangan Kota Medan berada di Lingkungan

Kantor

Sekretariat

Pemerintah

Kota

Medan.

Untuk

mendukung kegiatan operasional Balitbang Kota Medan, saat ini Balitbang Kota Medan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor, meliputi : peralatan kantor, perlengkapan kantor dan alat-alat komunikasi serta alat transportasi berupa kendaraan dinas.


III-262

Tabel 3.5. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki SKPD Balitbang Kota Medan, berdasarkan jenisnya, Tahun 2006. Peralatan Kantor Mesin ketik Komputer

Jumlah (unit)

Perlengkapan Kantor

Jumlah (unit)

2

Air Conditioner (AC)

5

Alat-alat komunikasi dan Transportasi Telepon & Fax

Kursi tamu

1

Mobil

1

Sepeda motor

1

3

a)

Notebook

1

Kursi kerja

25

Kamera digital

1

Meja komputer

3

Meja kerja

21

Filling kabinet

6

Printer

4

Penghancur kertas

b)

1 a)

Keterangan :

b)

Jumlah (unit) 1

Kondisi rusak 2 unit. Kondisi rusak 2 unit.

7) Permasalahan Dan Solusi Untuk melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan, beberapa masalah dan kendala yang dihadapi sebagai berikut : 1. Sumber Daya Aparatur Kendala yang dihadapi selama ini adalah belum tersedianya tenaga peneliti dan belum ada Pejabat Fungsional. Di samping itu, penempatan pegawai di Balitbang Kota Medan pada umumnya adalah pegawai yang tidak memiliki jabatan struktural, sehingga pegawai yang

ada

tidak

memiliki

keahlian di

bidang penelitian

dan

pengembangan (kurang proporsional) pada bidangnya. Sebagai solusi ditempuh kebijakan bahwa setiap penelitian, Balitbang Kota Medan melaksanakan kerja sama dengan berbagi lembaga penelitian, baik dari perguruan tinggi maupun lembagalembaga penelitian yang ada.


III-263

2. Kurangnya

Dukungan

Anggaran

dan

Belum

Tersosialisasinya

Balitbang Terbentuknya Badan Penelitian dan pengembangan Kota Medan didasarkan Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2001. Kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 31 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, yang intinya menyatakan bahwa : “Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kota Medan hanya dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, hal ini belum tersosialisasi kepada Dinas, Badan dan Instansi yang terkait, sehingga kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan belum optimal. Sebagai lembaga baru, kelembagaan ini perlu didukung untuk dapat berperan dalam perumusan kebijakan oleh Kepala Daerah. Saran untuk solusi masalah ini, perlu ada dorongan atau ketentuan berupa minimal anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah. 3 Sarana dan Prasarana Kantor yang Belum Memadai Kondisi

sarana

dan

prasarana

yang

dimiliki

Balitbang

Kota Medan saat ini, masih minim. Artinya, untuk 44 orang pegawai Balitbang yang saat ini ada, hanya memiliki meja 21 buah dan kursi 25 buah. Kondisi ini menyebabkan belum optimal dan nyamannya para pegawai untuk dapat bekerja seperti yang diharapkan. Di samping itu, kenderaan dinas roda empat (mobil) dan sepeda motor, masing-masing hanya 1 buah. Dengan kondisi yang demikian, sulit mengoptimalkan tugas-tugas penelitian dan pengembangan dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas.


III-264

Saran untuk solusi permasalahan ini, perlu adanya alokasi anggaran yang lebih memadai untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor pada SKPD Balitbang Kota Medan.

18.4. Fungsi Pengawasan Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kota selama tahun

2006.

Fungsi

pengawasan

bahkan

sangat

berperan

untuk

mendukung penyelenggaraan pembangunan kota yang berdayaguna dan berhasil guna. 1) Program dan Kualitas Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah

di

bidang

”Pengawasan” dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Operasional rutin 2. Operasional khusus 3. Monitoring 4. Rapat koordinasi tindak lanjut 5. Koordinasi aparat fungsional internal dan eksternal 6. Penelitian LP2P 7. Peningkatan SDM aparat pengawasan b. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renja Tahun 2007 2. Penyusunan Renstra 2006 - 2010 c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Evaluasi LAKIP unit kerja di lingkungan Pemko Medan 2. Penyusunan daftar materi audit (DMA) 3. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Medan Tahun 2005


III-265

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan sarana kantor 2. Pemeliharaan alat computer 2) Pencapaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan pengawasan

program,

kegiatan

dan

anggaran

urusan

selama tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan

hasil (out come) sebagai berikut : 1. Terlaksananya LHP Rutin sebanyak 55 LHP 2. Terlaksananya LHP Khusus sebanyak 45 LHP 3. Terlaksananya pemeriksaan yang telah sesuai dengan prosedur 100 LHP 4. Terlaksananya

penyelesaian

laporan

hasil

pemeriksaan

tepat

waktu 100% 5. Terlaksananya penerbitan LP2P 5.290 pegawai. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan pengawasan selama Tahun 2006 berdampak antara lain kepada : 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Terselenggaranya pemerintahan kota yang berakuntabilitas.


III-266

Tabel. 3.6. Hukuman Disiplin PNS Sesuai PP 30 Tahun 1980 Menurut Golongan dan Eselon Golongan No

Jenis Hukuman Disiplin

Eselon

I

II

III

IV

II

III

IV

-

-

-

1

3

1.

Teguran Lisan

-

-

-

-

2.

Teguran Tertulis

-

21

72

3

3.

Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

-

-

-

-

-

-

-

4.

Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Untuk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paling Lama 1 (satu) Tahun 5.

Pengurangan Gaji Sebesar 1 (Satu) Kali Kenaikan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 (satu) Tahun

6.

Penundaan Kenaikan Pangkat Untuk Paling

7.

Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang

Lama 1 (satu) Tahun Setingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama 1 (satu) Tahun 8.

Pembebasan Jabatan

-

-

-

-

-

-

-

9.

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

72

3

1

3

Permintaan Sendiri Sebagai PNS 10.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS JUMLAH


organisatoris,

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah di bidang pengawasan menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD yang terkait, termasuk instansi teknis vertikal lainnya. 4) Profil Kepegawaian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengawas Kota Medan saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 52 orang yang terdiri dari :


III-267

NO 1. 2.

3.

4.

URAIAN

JUMLAH (ORANG) 52

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SD Sederajat 2.2. SLTP Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.4. D1, D2, D3 Sederajat 2.5. S1 Sederajat 2.6. S2 Sederajat Pangkat/Golongan : 3.2 Golongan II 3.3 Golongan III 3.4 Golongan IV Jumlah Pejabat Struktural

2 1 8 4 33 4 5 40 7 30

Untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawas Kota Medan, masih dibutuhkan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, khususnya tugas auditor. 5) Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pengawasan daerah selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 3.111.297.015,- dengan realisasi


Rp. 2.952.460.380,- Dengan demikian terdapat sisa anggaran belanja tidak terpakai sebesar Rp 158.836.635,6) Kondisi Sarana dan Prasarana Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, Badan Pengawas Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair, sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurangnya prasarana dan sarana penunjang lainnya, khususnya sarana transportasi.


III-268

18.5. Fungsi Perparkiran 1)

Program dan Kegiatan Fungsi perparkiran dimaksudkan untuk membantu kelancaran

arus lalu lintas agar transportasi kota terbebas dari kemacetan yang diakibatkan dari masalah penataan parkir kendaraan. Di samping itu juga ditujukan untuk menata sistem parkir agar lebih tertib. Di bidang PAD, Pengelola Perparkiran Kota Medan terus melakukan survey untuk mengetahui potensi parkir yang sebenarnya

sehingga selaras dengan

target peningkatan PAD yang ditetapkan. Berbagai kegiatan selama tahun 2006 yang dilaksanakan antara lain : 1. Pengawasan Pengawasan dilakukan secara kontinyu ke lokasi-lokasi padat parkir, memberikan bimbingan kepada para juru parkir dan pengguna jasa parkir agar memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan

guna

menghindari

terjadinya

parkir

berlapis.

Untuk efektifnya pengawasan ditempatkan petugas-petugas Koordinator wilayah maupun penanggung jawab Kecamatan. 2. Penertiban Tugas-tugas penertiban dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satlantas Poltabes MS dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Penertiban dilakukan melalui penindakan di lapangan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna jasa parkir maupun oleh petugas parkir itu sendiri. 3. Peningkatan Pelayanan Untuk meningkatkan pelayanan jasa perparkiran, Pengelola Perparkiran Kota Medan per-smester melakukan pertemuan / konsolidasi kepada pengamat parkir dan juru parkir. Pada pertemuan tersebut,


III-269

seluruh peserta dibekali cara bagaimana agar dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa parkir. Di samping itu, Pengelola Perparkiran Kota Medan sejak bulan Nopember 2006 telah menerapkan cara parkir sejajar pada setiap lokasi parkir tepi jalan di Kota Medan, dengan tujuan untuk kelancaran arus lalu lintas. Untuk mendukung efektivitas program ini maka setiap pengamat parkir atau juru parkir yang dinilai baik menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang ditetapkan akan diberi hadiah yang layak/pantas. 4. Peningkatan PAD Untuk mencapai target PAD,

di sektor perparkiran, dibentuk

team yang dibagi menjadi 4 sektor yaitu sektor Timur, Sektor Barat, Sektor Utara dan Sektor Selatan. Team ini bertugas mendata potensi parkir yang ada untuk dijadikan dasar penetapan target pada setiap lokasi parkir. 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan di sektor perparkiran selama Tahun Anggaran 2006, menghasilkan out put sebagai berikut : 1. Terselenggaranya program kerja, dan kegiatan perparkiran yang terus menerus (kontinue). 2. Meningkatnya pemahaman para pengguna jasa parkir terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan apabila terjadinya kesalahan parkir 3. Terciptanya kesadaran petugas parkir walaupun belum secara menyeluruh akan pentingnya tertib parkir. 4. Semakin lebarnya ruas jalan dengan kebijakan parkir sejajar, sekaligus mengurangi tingkat gangguan samping dalam berlalulintas. 5. Berkurangnya kemacetan arus lalu lintas yang diakibatkan parkir kendaraan dengan kebijakan sistem parkir sejajar.


III-270

6. Tercapainya PAD dari sektor perparkiran sesuai dengan target yang ditetapkan. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris,

satuan kerja penyelenggara urusan

perparkiran menjadi tugas dan tanggung jawab Pengelola Perparkiran Kota Medan dengan berkoordinasi kepada SKPD terkait yakni Satlantas Poltabes MS, Dishub Kota Medan, Satpol PP dan Dinas Pendapatan Kota Medan. 4) Profil SDM NO. 1.

2.

3.

URAIAN Jumlah Pegawai 1.1. Staf kantor 1.2. Staf lapangan 1.3. Pengamat parkir 1.4. Juru parkir Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SD 2.2. SMP 2.3. SMA 2.4. D-3 2.5. S-1 2.6. S-2 Pangkat / golongan 3.1. Golongan II 3.2. Golongan III 3.3. Golongan IV

JUMLAH (ORANG) 734 143 122 125 344 111 175 388 2 57 1 3 4 1

Berdasarkan ketersedian Sumber Daya Manusia di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan perparkiran di bidang SDM adalah masih kurangnya kesadaran dan disiplin untuk meningkatkan kinerja, oleh masing-masing pegawai, untuk mendukung kinerja organisasi BPP.


III-271

5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan unsur perparkiran selama tahun

2006,

didukung

oleh

alokasi

anggaran

belanja

sebesar

Rp. 10.145.000.000.- yang bersifat bantuan keuangan dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp.9.264.668.580,-.- atau selisih (+/-) besar Rp.880.331.420.6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi perparkiran, Pengelola Perparkiran dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor

termasuk

mobil

serta

sarana

dan

prasarana

pelayanan

administrasi kantor lainnya, termasuk marka parkir dan rambu-rambu tanda parkir/larangan parkir. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (out put) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 baik, namun penyelenggaraan urusan perparkiran tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang cenderung komplek. Beberapa permasalahan utama di bidang perparkiran, yaitu : 1. Sarana pendukung dilokasi parkir belum memadai, antara lain : a. Seragam dinas petugas b. Plank tariff parkir c. Garis marka parkir d. Rambu parkir 2. Aparat pengelola yang ada belum seluruhnya tertata dan terbina secara optimal, karena : a. Aparat pengelola belum sepenuhnya memahami visi dan misi Pengelola Perparkiran


III-272

b. Pelaksanaan tugas adakalanya terorientasi terhadap kepentingan subyektif. 3. Pengawasan/pengguna

Jasa

Parkir

(PJP)

adakalanya

kurang

mendukung program yang ada, karena : a. PJP belum seluruhnya proaktif dalam mendukung program yang ditetapkan b. Pelayanan rendah terhadap PJP c. Petugas lapangan kurang terbina Solusi : 1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana pendukung lokasi parkir 2. Peningkatan penataan dalam pengelolaan/pungutan retribusi parkir serta penyempurnaan dasar hukum dengan system yang handal dan mudah dilaksanakan dan dapat diterima PJP. 3. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat, pembinaan rohani serta pemberian penghasilan dan kesejahteraan yang lebih wajar/sesuai. 4. Mengadakan sosialisasi/penyuluhan secara optimal, internal kepada karyawan pengelola perparkiran dan external kepada masyarakat/ PJP.

19. KEPEGAWAIAN 19.1. Fungsi Kepegawaian Daerah Fungsi terdepan Pemerintah Kota adalah pelayanan umum. Di sisi lain, peningkatan pelayanan umum, sangat dipengaruhi kualitas SDM kepegawaian yang dimiliki birokrasi. Oleh karenanya fungsi kepegawaian merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan dalam tahun 2006.


III-273

1) Program dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, maka untuk tahun 2006 ditetapkan program dan kegiatan pokok, sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Evaluasi pelayanan publik. 2. Evaluasi prosedur standar pelayanan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan. b. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Analisa jabatan perangkat daerah Kota Medan. 2. Evaluasi kewenangan. 3. Kajian standar kompetensi jabatan sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 46A

Tahun 2003.

4. Operasional Tim BAPERJAKAT Kota Medan. 5. Penerimaan pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan formasi pada unit kerja. 6. Pensiun Pegawai Negeri Sipil. 7. Pelantikan pejabat Pemerintah Kota Medan. 8. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil tepat waktu 2 periode. 9. Penyelenggaraan peningkatan jenjang pendidikan formal pegawai negeri sipil. 10. Pemberian kenang-kenangan/cendramata kepada pegawai negeri sipil. 11. Penganugrahan

penghargaan

kepada

pegawai

negeri

sipil

Pemerintah Kota Medan. 12. Inpassing Pegawai Negeri Sipil. 13. Operasional tim badan pertimbangan kepegawaian. 14. Pembinaan kinerja tata usaha. 15. Pembinaan Kinerja Puskesmas. 16. Pembinaan Kinerja Pengawas Sekolah.


III-274

17. Pembinaan Kinerja Kepala Lingkungan. 18. Monitoring dan Evaluasi Praja STPDN / IPDN. 19. Sosialisasi

peraturan

kepegawaian

dan

pencetakan

buku

kepegawaian. c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1. Penataan arsip. d. Program Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Pembekalan pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun. 2. Diklatpim Tingkat III. 3. Diklat administrasi kepegawaian pada Kelurahan. 4. Prajabatan golongan III dan II. 5. Diklat peningkatan mental spiritual pegawai negeri sipil. 6. Bea siswa, bantuan tugas belajar ikatan Dinas. 7. Pelatihan dan kursus keterampilan. 8. Penyaringan calon siswa STPDN. 2) Penetapan Program dan Kegiatan Pelaksanaan

program,

kegiatan

dan

anggaran

urusan

kepegawaian selama Tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan hasil (outcome) sebagai berikut : 1. Evaluasi Pelayanan Publik. Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit Kerja. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota atas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan sebagai bahan dan masukan untuk menentukan langkah/kebijakan peningkatan pelayanan selanjutnya.


III-275

2. Evaluasi Prosedur Standar Pelayanan pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Terlaksananya inventarisasi Standar Pelayanan Publik yang ada pada Unit Kerja. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pengumpulan data tentang prosedur, persyaratan, standar waktu dan biaya pelayanan untuk keperluan analisis regulasi peningkatan pelayanan publik. 3. Analisis Jabatan Perangkat Daerah Kota Medan. Tersedianya data/informasi jabatan untuk penyesuaian organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini diselenggarakan untuk keperluan kajian restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah. 4. Evaluasi Kewenangan. Terlaksananya

inventarisasi

tentang

kewenangan

daerah.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih, kewenangan yang perlu pendelegasian,

dalam

rangka

meningkatkan

kapasitas

bidang

kelembagaan. 5. Kajian Standar Kompetensi Jabatan sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 46A Tahun 2003. Terlaksananya analisis Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 46A Tahun 2003. Kegiatan ini menghasilkan draf Kajian Kompetensi

Jabatan

yang

dapat

ditindaklanjuti

dengan

Draf

Rancangan Keputusan tentang Standar Kompetensi Jabatan. 6. Penyelenggaraan Operasional Tim BAPERJAKAT. Terlaksananya rapat untuk mempertimbangkan pengisian jabatan pada Unit Kerja. Kegiatan ini bersifat rapat-rapat Tim untuk memberikan rekomendasi pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengisian jabatan.


III-276

7. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Formasi pada Unit Kerja. Terlaksananya seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengisi formasi Golongan III dan Golongan II di Lingkungan Pemerintah Kota Medan sebanyak 572 orang. 8. Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Terprosesnya Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini berupa pembuatan Surat Keputusan Pensiun sebanyak 447 orang, sehingga realisasinya tepat waktu bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh Surat Keputusan Pensiun. 9. Pelantikan Pejabat Pemerintah Kota Medan. Terlaksananya Pelantikan Pejabat pada Pemerintah Kota Medan. Pelantikan terlaksana 5 kali. 10. Penataan Arsip. Terlaksananya penataan arsip kepegawaian dengan baik. Kegiatan ini menghasilkan tertatanya arsip / file Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan. 11. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tepat Waktu 2 Periode. Terlaksananya proses Kenaikan Pangkat Tepat Waktu. Kegiatan ini memproses usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. 12. Penyelenggaraan Peningkatan Jenjang Pendidikan Formal Pegawai Negeri Sipil. Terlaksananya Ujian Penyesuaian Ijazah. Kegiatan ini dalam bentuk Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan sebanyak 1 kali. 13. Pemberian

Kenang-Kenangan/Cendramata

kepada

Pegawai

Negeri Sipil. Terlaksananya

pengadaan

Cincin

Emas.

Kegiatan

ini

bersifat

pemberian kenang-kenangan dalam bentuk cincin kepada Pegawai Negeri Sipil saat Purna Tugas (Pensiun).


III-277

14. Penganugrahan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan. Terprosesnya pengajuan Pegawai Negeri Sipil yang akan memperoleh Satyalancana dan Piagam Penghargaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan yang berprestasi. 15. Inpassing Pegawai Negeri Sipil. Terprosesnya Surat Keputusan Kenaikan Gaji Baru. Kegiatan ini dalam bentuk proses dan penerbitan Surat Keputusan Penyesuaian Gaji kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. 16. Pembekalan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia Pensiun. Terlaksananya pembekalan untuk berwiraswasta bagi Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia Pensiun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan keterampilan kewiraswastaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun. 17. Operasional Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian. Terpenuhinya

biaya

operasional

Tim

Badan

Pertimbangan

Kepegawaian Daerah Kota Medan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk

rapat-rapat

Tim,

dalam

rangka

untuk

memberikan

rekomendasi pertimbangan kepada pimpinan dalam mengambil keputusan bidang penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. 18. Pembinaan Kinerja Tata Usaha. Terselenggaranya pembekalan keterampilan personil Tata Usaha Sekolah.

Kegiatan

ini

untuk

meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan Tata Usaha Sekolah. 19. Pembinaan Kinerja Puskesmas. Terselenggaranya pembekalan peningkatan kinerja kepada pegawai Puskesmas. Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Puskesmas/Puskesmas Pembantu.


III-278

20. Pembinaan Kinerja Pengawas Sekolah. Terselenggaranya Sekolah.

Kegiatan

pembekalan ini

untuk

peningkatan meningkatkan

kinerja

Pengawas

pengetahuan

dan

keterampilan untuk meningkatkan kinerja Pengawas Sekolah. 21. Pembinaan Kinerja Kepala Lingkungan. Terselenggaranya

pembekalan

peningkatan

kinerja

Kepala

Lingkungan. Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan dalam rangka meningkatkan kinerja Kepala Lingkungan. 22. Sosialisasi

Peraturan

Kepegawaian

dan

Pencetakan

Buku

Kepegawaian. Terlaksananya

kegiatan

sosialisasi

Peraturan

Kepegawaian

dan

Pencetakan Buku Kepegawaian. Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang Peraturan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 23. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Terlaksananya DIKLATPIM untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan yang telah memenuhi syarat. Kegiatan ini menghasilkan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III 1 (satu) angkatan, pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat III 1 (satu) orang. 24. Diklat Administrasi Kepegawaian pada Kelurahan. Terlaksananya Diklat Administrasi Kepegawaian kepada pegawai Kelurahan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai Kelurahan dalam rangka pengelolaan administrasi Kelurahan. 25. Prajabatan Golongan II. Terlaksananya Prajabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III. Kegiatan ini dilaksanaan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. 26. Diklat Peningkatan Mental Spiritual Pegawai Negeri Sipil. Terlaksananya Diklat Peningkatan Mental Spiritual bagi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 orang. Kegiatan ini untuk membekali mentalitas Pegawai Negeri Sipil khususnya yang menduduki jabatan eselon dalam melaksanakan tugas kedinasan.


III-279

27. Bea Siswa, Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas. Terpenuhinya kebutuhan bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan

tugas

belajar. Kegiatan

ini dimaksudkan untuk

membantu Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar Ikatan Dinas. 28. Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan. Terpenuhinya kebutuhan biaya kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kursus-kursus dan pelatihan berupa setoran wajib peserta. Kegiatan ini menghasilkan peserta lulus diklat sebanyak 60 orang. 29. Bantuan Penyaringan Calon Siswa STPDN. Terlaksananya penerimaan pendaftaran Calon Siswa STPDN di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penerimaan berkas calon siswa STPDN untuk diteruskan kepada Propinsi Sumatera Utara. 30. Monitoring dan Evaluasi Praja STPDN/IPDN. Terpantaunya kegiatan praja STPDN/IPDN yang sedang mengikuti tugas belajar. Kegiatan ini dilengkapi dengan pembuatan laporan kepada pimpinan setelah pelaksanaan monitoring. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris,

fungsi kepegawaian menjadi tugas dan

tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan,

dengan

mengembangkan koordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara lain : 1. Kantor Statistik Kota Medan. Dalam hal kebutuhan data yang menyangkut dengan aparatur daerah, Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan selalu bekerja sama dengan BPS untuk mendapatkan dan memproses data sesuai dengan kebutuhan kepegawaian.


III-280

2. Badan Diklat Propinsi Sumatera Utara. Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan umumnya melalui kerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Sumatera Utara khususnya dalam hal pengadaan materi Diklat, Dosen dan Sistem Penyelenggaraan. 3. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan. Kegiatan Medical Check-Up yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan, secara operasional bekerja sama dengan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan. 4) Profil Kepegawaian. NO 1.

2.

3.

URAIAN

JUMLAH (ORANG)

Kualifikasi Pendidikan : 1.1. SMU 1.2. D-3 1.3. S-1 1.4. S-2 Pangkat / Golongan : 2.1. Golongan II 2.2. Golongan III 2.3. Golongan IV Jumlah Pejabat Struktural

30 3 33 6 23 42 7 28

Berdasarkan dukungan SDM Aparatur di atas, diketahui secara kuantitas aparatur kepegawaian daerah Kota Medan termasuk dari sisi tingkat pendidikannya, sudah terpenuhi. Akan tetapi, untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan masih ditemukan beberapa permasalahan pokok antara lain : 1.

Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya didukung dengan sistem karier dan prestasi kerja.

2.

Masih

terdapat

ketimpangan

distribusi

keahlian

aparatur/

kesenjangan latar belakang, keahlian, kecakapan dengan tugas/ pekerjaan yang emban Pegawai Negeri Sipil. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-281

3.

Masih rendahnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

4.

Masih rendahnya keterampilan teknis dan belum tumbuhnya budaya birokrasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan secara cepat, murah dan adil, sehingga sering menghambat profesionalisme aparatur.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kepegawaian selama tahun Rp

2006,

didukung

9.367.434.640,-

oleh

yang

alokasi

terdiri

7.392.305.456,-.

atau

belanja

sebesar

Belanja

Aparatur

sebesar

dari

Rp 9.367.434.640,- dengan realisasi Rp.

anggaran

73,9%

per 31 Desember 2006 sebesar dari

keseluruhan

anggaran.

Dengan demikian terdapat sisa anggaran tidak terpakai sebesar Rp 1.975.129.184,6) Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan

kantor

termasuk

mobilier,

sarana

prasarana

untuk

pelayanan administrasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. Kondisi sarana dan prasarana kerja tersebut diperkirakan telah mencukupi dan mampu untuk mendukung tugas-tugas efektif Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. 7) Permasalahan dan Solusi Berdasarkan masalah yang diuraikan pada point 4 di atas, perlu mempertimbangkan berbagai kebijakan sebagai solusi tindak lanjut, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui Diklat baik manajerial maupun teknis dan membuka kesempatan mengikuti pendidikan formal bagi para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah


III-282

Kota Medan serta melaksanakan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil secara berkualitas guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Unit Kerja di Jajaran Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Meningkatkan

pengembangan

karier

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan Pemerintah Kota Medan, melalui pengembangan Jabatan Fungsional. 3. Rasionalisasi organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Medan, sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

20. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 20.1. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat 1) Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang “Pemberdayaan Masyarakat” , ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Program Pendukung 1. Pelatihan bagi Tim Penggerak dan Ketua Kelompok-kelompok PKK (TPK3-PKK) 2. Latihan

Pengelola Program dan Penyuluh PKK Lapangan

(LP3-PKK). 3. Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT.P2W-KSS) b.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 2. Kursus Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 3. Pembinaan kepada LPM untuk 151 kelurahan 4. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK 5. Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah PKK 6. Pembinaan PKK 7. Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong


III-283

8. Bina Bulan Balita dan Bina Generasi Muda. 9. Pemantauan

dan

Pengawasan

distribusi

minyak

tanah

di

Kota Medan. 10. Pemberian Bantuan modal Usaha Ekonomi Simpan Pinjam 11. Bantuan Dana Pembangunan Kelurahan 12. Bantuan Operasional kepada TP. PKK Kota Medan 13. Perlombaan Kelurahan untuk tingkat Propinsi Sumatera Utara. 14. Gelar TTG Tingkat Propinsi Sumatera Utara c. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan LAKIP tahun 2005 d. Program Peningkatan Kwalitas Perencanaan 1. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2007. 2) Pencapaian Program dan Kegiatan Pelaksanaan

program,

kegiatan

dan

anggaran

urusan

pemberdayaan masyarakat selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan hasil (out come) sebagai berikut : 1. Terselenggaranya Latihan Tim Pembina Ketua-ketua kelompok bagi 604 orang ketua kelompok PKK/Dasawisma yang dilatih. 2. Terselenggaranya Latihan Pengelola Program dan Penyuluh PKK Lapangan bagi 600 orang kader pengolah / penyuluh PKK Lapangan. 3. Terselenggaranya Kursus Masak dan Jahit Menjahit bagi 70 orang warga binaan di Kelurahan PT.P2W-KSS 4. Terselenggaranya pemberian makanan jajanan bagi murid sebanyak 25.236 siswa di 80 SD/MI Negeri dan Swasta. 5. Terselenggaranya kursus bagi 75 orang pengurus LPM Kelurahan 6. Terselenggaranya fasilitasi Forum Komunikasi LPM di 21 Kecamatan, LPM Kelurahan dan DPD LPM Kota Medan. 7. Terselenggaranya peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Kota Medan, dengan jumlah peserta 409 peserta.


III-284

8. Terselenggaranya

Rapat Kerja Daerah PKK tingkat Kota Medan,

dengan peserta 344 orang. 9. Terpilihnya 3 (tiga) Kelurahan Percontohan yang dibina untuk mengikuti perlombaan Kelurahan Percontohan PKK tingkat Propinsi Sumatera Utara. 10. Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 11. Terselenggaranya berbagai jenis perlombaan masing-masing: - 5 Jenis Perlombaan untuk Anak Balita - 4 Jenis Perlombaan untuk Generasi Muda 12. Terselenggaranya pemantauan dan pengawasan HET dan distribusi bahan bakar minyak tanah di 151 Kelurahan. 13. Meningkatnya

modal usaha

21 kelompok usaha ekonomi simpan

pinjam, dimana masing-masing kelompok mendapat Rp.2.000.000,-. 14. Terselenggaranya pemberian stimulans Dana Pembangunan Kelurahan dan Dana Pembangunan Kecamatan : -

Dana Pembangunan Kelurahan sebesar Rp.4.000.000 per Kelurahan

-

Dana

Pembangunan

Kecamatan

sebesar

Rp.3.000.000

per Kecamatan 15. Tersedianya alat tulis kantor dan konsumsi sekretariat TP.PKK Kota Medan. 16. Ikutsertanya Kota Medan dalam Perlombaan Kelurahan Tingkat Propinsi Sumatera Utara. 17. Ikutsertanya Kota Medan dalam promosi alat TTG dalam Gelar TTG Tingkat Propinsi Sumatera Utara. 18. Tersusunnya makalah Musrenbang dan Renstra 2006 - 2010. 19. Tersusunnya LAKIP tahun 2005 dan Laporan Tahunan BPM. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat selama tahun 2006, berdampak pada :


III-285

a. Meningkatnya

peran serta masyarakat dalam pembangunan dan

penguatan kelembagaan masyarakat yang ada di Kelurahan. b. Meningkatnya upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pembinaan anak/remaja. c. Meningkatnya

penguatan

usaha

ekonomi

masyarakat

dan

pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. d. Meningkatnya

pengawasan terhadap kebutuhan pokok masyarakat

akan bahan bakar minyak tanah di Kota Medan. e. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas SKPD. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris,

penyelenggaraan urusan pemberdayaan

masyarakat menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, dengan berkoordinasi kepada SKPD terkait. 4) Profil Kepegawaian NO 1. 2.

3.

4.

URAIAN Jumlah Pegawai Klasifikasi Pendidikan: 2.1.SD Sederajat 2.2.SMP Sederajat 2.3.SLTA Sederajat 2.4.D1,D2.D3 Sederajat 2.5.S1 Sederajat 2.6.S2 Sederajat Pangkat/Golongan : 3.1.Golongan II 3.2.Golongan III 3.3.Golongan IV Jumlah Pejabat Struktural

JUMLAH (ORANG) 37 1 1 13 2 19 1 10 21 6 20

Berdasarkan gambaran sumber daya aparatur tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat di bidang SDM adalah masih kurang aparatur yang memiliki kualifikasi di bidang komputer. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-286

5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan tahun Rp

2006

urusan

didukung

3.926.882.805,-

oleh

yang

pemberdayaan alokasi

terdiri

dari

masyarakat,

dalam

anggaran

belanja

sebesar

Belanja

Aparatur

sebesar

Rp 1.554.973.805,- dan Belanja Publik sebesar Rp 2.371.909.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar

Rp. 3.875.577.615,-

atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 51.305.190,6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung urusan pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair serta sarana dan prasarana lainnya yang relatif kondisinya masih cukup baik. 7) Permasalahan dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (out put) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun urusan pemberdayaan masyarakat tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala, antara lain : 1. Sebagian masyarakat masih berada dalam situasi yang belum pulih dari kerentanan akibat kondisi ekonomi masyarakat yang belum kuat. 2. Perkembangan kondisi kemasyarakatan melahirkan kecenderungan menurunnya sistem nilai sosial budaya dan pranata-pranata yang telah ada yang berperan penting dalam pembentukan sikap dan perilaku masyarakat. 3. Di samping itu, sebagian masyarakat belum memiliki tingkat pengetahuan

dan

keterampilan

yang

memadai

untuk

dapat

mendayagunakan sumber daya yang ada pada masyarakat itu sendiri, sehingga pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sumber daya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-287

4. Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sehingga mengakibatkan rendahnya peluang pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat yang pada gilirannya kemudian menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. 5. Peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan juga belum sepenuhnya optimal, dimana hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa kurang berfungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh

karena

pemberdayaan

itu,

masyarakat

berbagai dimasa

solusi yang

sebagai

tindak

lanjut

akan

datang

perlu

mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : a. Meningkatkan kemampuan aparatur Kecamatan dan Kelurahan serta pengurus kelembagaan masyarakat. b. Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan masyarakat. c. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. d. Meningkatkan pembinaan terhadap anak/ remaja e. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat. f. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

21. KEARSIPAN 21.1. Fungsi Kearsipan 1) Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang “Kearsipan”

daerah di

ditetapkan program dan kegiatan pokok selama

tahun 2006 sebagai berikut : a. Program

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana

Kearsipan Yang Terdiri Dari : 1. Pelaksanaan Akuisisi 2. Monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.


III-288

b. Program perbaikan system administrasi kearsipan yang terdiri dari : 1. Pelaksanaan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) c. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi yang terdiri dari : 1. Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan. 2. Pelatihan kearsipan (Peningkatan Sumber Daya Manusia). d. Program Pelayanan Administrasi perkantoran yang terdiri dari : 1. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor. 2) Pencapaian Program Dan Kegaiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan arsip selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan outcome (hasil) sebagai berikut : 1. Out Put : a. Meningkatnya penataan dan pelayanan arsip, melalui Akuisisi Arsip In-aktif yang dilaksanakan di 18 (delapan belas) Instansi di jajaran Pemerintah Kota Medan. Kegiatan ini juga diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya penumpukan arsip – arsip yang tidak bernilai guna. b. Terselenggaranya pelatihan pemberkasan arsip yang terdiri dari 2 angkatan dengan lama

pelaksanaan 10 (sepuluh) hari, yang

dihadiri oleh Kasubbag Tata Usaha dari beberapa SLTA dan SLTP. Kegiatan ini diselenggarakan agar setiap petugas pengelola arsip di jajaran Pemerintah Kota Medan mengetahui tentang penataan/ pengelolaan arsip. c. Tersedianya sarana penyimpanan arsip yaitu di Kantor Arsip Daerah Kota Medan. Hal ini terbukti bahwa sebagian arsip in – aktif yang ditransfer dari seluruh instansi Pemerintah Kota Medan hampir dapat tertampung.


III-289

d. Terselenggaranya pembinaan kearsipan, yang dilaksanakan di 40 Sekolah yaitu : Sekolah SLTA dan SLTP selama 30 hari (tiga puluh) hari, diharapkan agar sistem kearsipan lebih sesuai, tertib dan baik. e. Terlaksananya penyusutan arsip yang terdiri dari arsip – arsip (berkas – berkas) dari berbagai Instansi di jajaran Pemerintah Kota Medan yang tidak efektif lagi untuk disimpan sehingga harus dimusnahkan. f. Terlaksananya monitoring pelaksanaan kearsipan yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan, dan Kantor – Kantor di jajaran Pemerintah Kota Medan, yang dilaksanakan selama 25 ( dua puluh lima ) hari. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana Instansi – Instansi di jajaran Pemerintah Kota Medan, mengetahui tentang

kode

klasifikasi

nomor

surat

sehingga

terlaksana

keseragaman kode – kode surat di seluruh Instansi – Instansi di jajaran Pemerintah Kota Medan. 2. Out Come : Penyelenggaraan

program

dan

kegiatan

urusan

arsip

selama

tahun 2006 berdampak kepada : 1.

Meningkatnya penataan, pemeliharaan dan penemuan kembali arsip.

2.

Terbantunya temu balik arsip.

3.

Berkurangnya volume arsip.

4.

Tertatanya arsip yang semakin baik.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan arsip menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Arsip Daerah Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait.


III-290

4) Profil Kepegawaian NO

URAIAN

1

Jumlah Pegawai

2


JUMLAH ( ORANG ) 14

2.1 SD Sederajat

2

2.2 SLTA Sederajat

8

2.3 S1 Sederajat

4

Berdasarkan frofil kepegawaian tersebut diatas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan arsip di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) adalah masih kurangnya ketersediaan Aparatur yang memiliki kualifikasi/penddikan di bidang kearsipan. 5) Alokasi Dana Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kearsipan selama tahun Rp

2006,

didukung

821.664.904,-

yang

oleh

alokasi

terdiri

dari

anggaran

belanja

sebesar

Belanja

Aparatur

sebesar

Rp 551.664.904,- dan Belanja Publik sebesar Rp 270.000.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 806.657.895,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 15.007.009,-. 6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan arsip, Kantor Arsip Daerah Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair dan sarana dan prasarana perlengkapan administrasi Kantor lainnya. Kendala yang paling dominan adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya.


III-291

7) Permasalahan Dan Solusi 1) Permasalahan Walaupun keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan kearsipan masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang kompleks. Ada 3 ( tiga ) permasalahan utama : - Ruang arsip yang belum dapat menampung seluruh arsip yang akan ditransfer

dari seluruh SKPD

ke Kantor Arsip Daerah

Kota Medan. - Kurangnya tenaga/pegawai yang memiliki pendidikan yang sesuai di bidang kearsipan. - Perlunya

penggunaan

sistem

komputerisasi

dalam

mengakses arsip yang ada. 2. Solusi - Gedung

arsip

yang

telah

menampung sepenuhnya

ada

sekarang

belum

mampu

arsip – arsip yang ditransfer dari

Instansi di seluruh Pemerintah Kota Medan, sehingga terjadi penumpukkan arsip - arsip yang dapat merusak nilai arsip. Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Arsip Daerah Kota Medan telah melaksanakan Jadwal Retensi Arsip (Penyusutan) pada tahun 2006. - Kurangnya tenaga/pegawai yang memiliki pendidikan yang sesuai di bidang kearsipan, sehingga pegawai yang ditempatkan di Kantor Arsip Daerah Kota Medan belum sepenuhnya mampu menghasilkan Fungsional Arsiparis. Untuk mengatasi hal tersebut di atas perlunya : 1. Meningkatkan mutu pendidikan di bidang kearsipan. 2. Perlunya mengirimkan Pegawai untuk mengikuti kursus atau pelatihan kearsipan ke Jakarta.


III-292

- Perlunya penggunaan sistem komputerisasi dalam mengakses arsip yang ada. Sampai saat ini Kantor Arsip Daerah Kota Medan dalam mengelola kearsipan masih menggunakan pola tradisional yaitu dengan menyimpan berkas, sistem ini tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang. Bagi lembaga kearsipan penggunaan sistem komputerisasi sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Untuk mengatasi hal tersebut di atas perlu memiliki SISTEM INFORMASI MANAJEMET KEARSIPAN (SIMAS).

22. KOMUNIKASI DAN INFORMASI 22.1. Fungsi Informasi dan Komunikasi 1)

Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, di

bidang “Komunikasi dan Informatika” yang terdiri dari fungsi Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor. 1. Pengadaan barang inventaris dan pengadaan barang dan Jasa. b. Program Peningkatan Penggunaan Tehnologi Informasi 1. Updating tampilan dan data homepage Pemko Medan. 2. Perawatan komputer Client dan jaringan LAN Pemko Medan. 3. Perawatan CCTV Sekretariat Pemko Medan. 4. Peningkatan

SDM

di

bidang tehnologi

informasi

(pelatihan

komputer). c. Program Peningkatan Penyediaan Data Internal Dan Eksternal Pemko Medan 1. Pengumpulan data informasi internal dan eksternal Pemko Medan d. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi 1. Penyusunan

Renstra

Dinas

Infokom

dan

PDE

Kota

Medan

tahun 2006-2010.


III-293

2. Penyusunan Renja Dinas Infokom dan PDE Kota Medan, dan RASK. 3. Penyusunan LAKIP, Evaluasi dan Laporan Dinas Infokom dan PDE Kota Medan. e. Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informasi 1. Pembuatan Tabloid Vista Medan dan pencetakan boklet, leaflet, poster dan brosur. 2. Sosialisasi dan publikasi melalui Radio dan Telavisi. e. Program Peningkatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penggalian Potensi Penerimaan Daerah. 1. Pembinaan perfilman sebagai objek PAD f. Program Peningkatan Sosialisasi Informasi Dan Komunikasi Sosial 1. Sosialisasi informasi melalui spanduk dan baliho. 2. Sosialisasi informasi melalui mobil informasi keliling. 3. Sosialisasi informasi malalui pemutaran film layar tancap. 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan komunikasi dan informatika selama tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan hasil (outcome) sebagai berikut : 1. Tersedianya barang inventaris sebanyak 19 jenis barang ditambah 40 pasang pakaian olah raga aparatur. Kegiatan ini diselenggarakan untuk melengkapi sarana kerja dan penyediaan pakaian olah raga aparatur. 2. Terlaksananya

program

peningkatan

penggunaan

tehnologi

informasi : a. Terlaksananya kegiatan Updating tampilan dan data homepage Pemko Medan seperti desain grafis, update data, Animasi, Image, Tampilan content menu-menu dan lain lain. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyediakan informasi dan data umum yang up to date bagi kebutuhan Pemerintah dan masyarakat melalui akses internet.


III-294

b. Terlaksananya kegiatan perawatan 4 komputer Client dan jaringan LAN Pemko 1 ( satu ) paket kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memfungsikan komputer client dan jaringan LAN Pemko Medan yang sebelumnya mendapat gangguan kerusakan sehingga dapat berfungsi dengan baik kembali. c. Terlaksananya kegiatan perawatan CCTV Sekretariat Pemko Medan dalam satu paket kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memfungsikan beberapa bagian dan jaringan CCTV sekretariat Kantor Walikota Medan yang sebelummya mendapat gangguan kerusakan sehingga dapat berfungsi dengan baik kembali. d. Terlaksananya

pelatihan

komputer

Bagi

60

orang

PNS

Pemko Medan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyediakan tambahan tenaga operator yang mampu mengoperasikan komputer di Lingkungan Pemko Medan. 3. Tersedianya data internal dan eksternal Pemko Medan Terlaksananya

pengumpulan

data

dan

informasi

internal

dan

eksternal Pemko Medan (1 paket dokumen data). Kegiatan survey

pengumpulan data dan informasi internal dan

eksternal Pemko Medan ini dilaksanakan

untuk menyediakan data

umum bagi Pemerintah dan masyarakat sebagai bahan perencanaan, bahan kajian dan penelitian. 4. Terlaksananya

program

peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

evaluasi. a. Tersusunnya Renstra Dinas Infokom dan PDE Kota Medan 2006-2010 (1 paket dokumen Renstra). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung perencanaan 5 (lima) tahunan Dinas Infokom dan PDE Kota Medan sebagai acuan penyusunan program tahunan.


III-295

b. Tersusunnya Renja Dinas Infokom dan PDE Kota Medan, dan RASK, (1 paket dokumen Renja). Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

menyediakan

dokumen

perencanaan sebagai acuan program dan kegiatan APBD Dinas Infokom dan PDE Kota Medan tahun 2007. c. Tersusunnya LAKIP, Evaluasi dan Laporan Dinas Infokom dan PDE Kota Medan (1 paket dokumen LAKIP). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Infokom dan PDE Kota Medan, selama tahun 2006. 5. Terlaksananya program peningkatan penyelenggaraan komunikasi dan informasi. a. Terlaksananya penerbitan Tabloid Vista Medan dan pencetakan boklet, leaflet, poster

dan brosur, serta pengadaan peralatan

pendukung kegiatan Tabloid Vista : -

Tabloid Vista : 18.000 examplar setahun (1.500 exp/bulan).

-

Leaflet

: 2.000 lbr

-

Brosur

: 120 rim.

-

Handycam / camera digital

: 2 unit

-

Casette Rekaman

: 40 buah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyediaan sarana pendukung sosialisasi dan penyebaran luasan informasi kegiatan - kegiatan pembangunan serta kebijakan Pemko Medan kepada masyarakat. b. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan publikasi melalui Radio dan Telavisi : - RRI

: 3 kali kegiatan

- TVRI

: 5 kali kegiatan

- Radio Prapanca group

: 5 kali kegiatan

- Radio swasta lainnya

: 105 kali kegiatan

- Deli TV

: 10 kegiatan


III-296

Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

mensosialisasikan

kegiatan

pembangunan dan kebijakan Pemko Medan kepada masayarakat 6. Terlaksananya program peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian potensi penerimaan daerah. a. Terlaksananya pembinaan perfilman sebagai objek PAD kepada pengusaha toko VCD dan bioskop di Kota Medan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target PAD Pemko Medan pada sektor Retribusi Izin Usaha Perfilman sebesar Rp. 24.000.000,7. Terlaksananya

program

peningkatan

sosialisasi

informasi

dan

komunikasi sosial. a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi informasi melalui spanduk dan baliho: - Spanduk

: 325 lembar.

- Baliho

: 4 lembar/unit

Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

mensosialisasikan

kegiatan

kegiatan Pemko Medan dan hari hari besar di Kota Medan kepada masyarakat. b. Terlaksananya

kegiatan

Sosialisasi

informasi

melalui

mobil

informasi keliling sebanyak 144 kali kegiatan. Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

mensosialisasikan

kegiatan

kegiatan Pemko Medan dan hari hari besar di Kota Medan kepada masyarakat. c. Terlaksananya kegiatan sosialisasi informasi malalui pemutaran film layar tancap sebanyak 10 kali kegiatan . Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

mensosialisasikan

kegiatan

kegiatan Pemko Medan dan hari hari besar di Kota Medan kepada masyarakat melalui hiburan pemutaran film layar tancap.


III-297

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris,

penyelenggaraan urusan komunikasi dan

informatika menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait lainnya. 4) Profil Kepegawaian NO

URAIAN

1

Jumlah Pegawai

2


3

4

JUMLAH (ORANG)

2.1. SMP Sederajat 2.2. SLTA Sederajat 2.3. D1, D2, D3 Sederajat 2.4. S1 Sederajat 2.5. S2 Sederajat Pangkat / Golongan : 3.1. Gol. II 3.2. Gol. III 3.3. Gol. IV Jumlah pejabat struktural

39 2 5 3 25 4 14 25 10 23

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut diatas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan, dibidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan tupoksi Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan seperti : 1. Pendidikan komputer seperti programer dan teknisi (tehnologi informasi). 2. Pendidikan ilmu komunikasi. 3. Beberapa orang staf pendidikan SLTA sederajat


III-298

5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informasi selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 3.373.464.053,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 1.725.855.053,- dan Belanja Publik sebesar Rp 1.647.609.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 3.018.222.688,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 355.241.365,6) Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair dan sarana prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah : 1.

Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan saat ini hanya memiliki satu unit mobil informasi keliling eks Deppen Kodya Medan yang cukup tua.

2.

Peralatan meja dan mobeiliur lainnya untuk kegiatan pengembangan komunikasi dan informasi serta kegiatan komunikasi sosial masih memakai meja dan mobilair eks Deppen Kodya Medan yang sebagian besar tidak layak pakai.

3.

Pendukung

kerja

kegiatan

informatika

dan

pengolahan

data

elektronik seperti komputer, printer, jaringan dan lain-lain masih belum memadai untuk mewujudkan visi “e.Gov.2010”. 7) Permasalahan Dan Solusi Berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai oleh Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan selama tahun 2006 relatif lebih baik. Namun penyelenggaraan urusan bidang informasi dan komunikasi masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan, seperti: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-299

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang IT. 2. Infrastruktur sistem informasi yang belum memadai. 3. Sarana mobil informasi keliling yang sangat terbatas. 4. Stasiun

Radio

milik

Pemko

Medan

yang

lama

belum

dapat

dioperasikan. 5. Tumpang tindihnya kegiatan informasi pada bebarapa SKPD. (1). Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas Dalam melaksanakan kegiatan di bidang sistem informasi dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang pendidikan di bidang teknologi informatika dan sarjana komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sistim Informasi. Dalam rekruitmen PNS diharapkan dapat tempatkan calon-calon Pegawai pada Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Begitu juga halnya dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas PNS Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan, agar lebih menguasai teknologi informatika, masih minimnya pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ataupun tugas belajar. (2). Infrastruktur sistim informasi yang belum memadai, karena sarana dan prasarana sangat minim dan terbatas, sistim online antara Kecamatan dan SKPD belum dapat direalisasikan, sehingga

akses

dan pemerataan informasi belum dapat diterima masyarakat secara maksimal. (3). Saat ini Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan hanya memiliki 1 (satu) buah mobil informasi keliling eks Deppen Kodya Medan yang cukup tua, hal ini menyebabkan pemerataan

penyebaran

informasi

kepada

masyarakat

sangat

terbatas, apalagi jika dilihat luasnya Kota Medan dengan jumlah


III-300

Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan,

menyebabkan informasi

tidak dapat menjangkau masyarakat secara maksimal. (4). Sebagai Kota Metropolitan yang Modern, Kota Medan sudah saatnya memiliki stasiun pemancar Radio milik Pemko Medan. Alangkah baiknya jika Radio Pemko Medan yang pernah beroperasi dan mengudara dapat dihidupkan kembali, sehingga mampu memantau permasalahan permasalahan kota seperti diantaranya hambatan dan gangguan lalu lintas, dengan mengudaranya

Radio Pemko Medan

hambatan tersebut dapat teratasi melalui mobil stasiun pemancar radio keliling. (5). Tumpang tindihnya kegiatan informasi pada bebarapa SKPD. Pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan, ada kalanya dilaksanakan oleh Instansi lain. Seperti halnya dalam pembangunan Infrastruktur sistim informasi di lingkungan Pemko Medan masih belum terintegrasi, dimana masing-masing satuan kerja dapat membangunnya secara terpisah. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan, dalam mewujudkan sebuah sistem informasi yang terpadu dan terkoneksi pada setiap satuan-satuan kerja, sehingga sistem informasi belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lain masih dilaksanakan oleh SKPD masing-masing. Kegiatan tersebut sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan seperti penyebaran informasi dan sosialisasi- sosialisasi kegiatan maupun kebijakan lainnya


III-301

B. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN 1.1. Fungsi Pertanian 1) Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang “Pertanian” yang terdiri dari fungsi pembinaan/pengawasan dan fungsi penyuluhan pertanian/peternakan, ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan 1. Belanja Administrasi Umum b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Peternak 1. Up-grading aparatur dan masyarakat petani/peternak tentang agribisnis pertanian/peternakan perkotaan 2. penyusunan data base pertanian/peternakan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan tahun 2006 c. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renja dan Renstra Dinas Pertanian d. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan LAKIP e. Program Pengembangan Agribisnis 1. Expo agribisnis pertanian/peternakan melalui pameran PRSU, bursa tanaman hias, produk pertanian/peternakan tahun 2006. 2. Dukungan pengembangan kawasan agribisnis dan pembinaan organisme pengganggu tanaman (OPT). 3. Penghijauan tanaman produktif. 4. Pengembangan

sarana

dan

prasarana

kelembagaan

perbenihan/pembibitan dan penyuluhan pertanian. 5. Pemberdayaan masyarakat PT.P2WKSS Kel. Percontohan PKK dan Kel. Percontohan sepanjang jalan menuju Lokasi Wisata.


III-302

6. Operasional

pengembangan

sarana/prasarana

perbenihan,

Pembibitan dan Penyuluhan Pertanian . f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Operasional laboratorium (Mutu/Kesmavet)/Klinik Hewan 2. Pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan yang bersifat zoonosis (flu burung, rabies dll) dan eksotik (penyakit mulut dan kuku) serta pengawasan peredaran komoditi pertanian/peternakan 3. Program aksi kelurahan mandiri pangan 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan pertanian selama tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan hasil (outcomes) sebagai berikut : 1. Terselenggaranya

Up-Grading

Aparatur

dan

Masyarakat

Petani/Peternak selama 5 hari dengan 50 peserta tentang Agribisnis Pertanian/Peternakan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM Aparatur dan masyarakat. 2. Tersedianya 50

buku

Exemplar

Data

sebagai

Base

sumber

Pertanian/Peternakan informasi

sebanyak

pertanian/peternakan

Kota Medan. 3. Tersusunnya Renja SKPD Pertanian Tahun 2007 dan Renstra SKPD Pertanian Kota Medan Tahun 2006 - 2010. 4. Tersusunnya LAKIP Dinas Pertanian Kota Medan tahun 2005 sebanyak 50 Exemplar. 5. Terselenggaranya Pameran

PRSU

Expo selama

Agribisnis 30

hari,

Pertanian/Peternakan Bursa

Tanaman

melalui

Hias/Produk

Pertanian/Peternakan selama 30 hari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan bagi petani/peternak Kota Medan untuk mempromosikan produk local, koleksi dan melakukan transaksi pasar keluar daerah. Selain itu,

promosi produk pertanian/


III-303

peternakan tersebut juga diharapkan menjadi wadah informasi tentang trend produk pertanian/peternakan. 6. Terlaksananya pembuatan bokashi 4 unit, tricoderma 4 unit, biveria 4 unit, pestisida nabati 4 unit dan percontohan demplot sayuran organik 1 paket. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan kawasan agibisnis dan pembinaan masyarakat tentang organisme pengganggu tanaman. 7. Terlaksananya penghijauan

pengadaan sebanyak

bibit

7.500

tanaman pohon

dan

tanaman

sarana

untuk

buah-buahan

di 21 Kecamatan antara lain terdiri dari pohon mangga, melinjo, jambu bol, asam gelugur, sirsak dan alpokat serta sarana penghijauan seperti pupuk anorganik, pupuk kandang, pestisida, lanjaran bamboo dan cangkul. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penataan/pelestarian

lingkungan

dengan

penghijauan

tanaman

produktif. 8. Tersedianya

sarana/prasarana kebun bibit, BPP Binjai Amplas dan

BPP Tanjung Gusta seperti

laboratorium Kultur Jaringan, gudang,

rumah jaga, Screen House, pagar kebun bibit, Con Block, rehabilitasi rumah kaca, gedung BPP Binjai Amplas, gedung BPP Tanjung Gusta dan tersedianya sarana/prasarana kebun bibit, BPP Binjai Amplas dan BPP Tanjung Gusta serta tersedianya bahan-bahan Kultur Jaringan, mobilier aula kebun bibit, sarana produksi hortikultura, mobilier BPP Binjai Amplas dan BPP Tanjung Gusta, kendaraan roda dua 13 unit. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan bibit tanaman unggul melalui teknologi kultur jaringan sehingga kebutuhan bibit tanaman khususnya tanaman hias tidak tergantung produk import disamping sebagai wadah edukasi teknologi perbanyakan bibit. 9. Terlaksananya

pemberdayaan

masyarakat

PT.P2WKSS,

Kel. Percontohan PKK, Kel. Percontohan PKK Kelurahan sepanjang jalan protokol dengan masing-masing peserta kegiatan sebanyak 35


III-304

orang selama 3 hari, dan pembinaan selama 12 bulan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam pemanfaatan lahan pekarangan guna menambah pendapatan keluarga. 10. Terlaksananya survey pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana,

serta

pengawasan

pelaksanaan

pembangunan

dan

rehabilitasi di kebun bibit Amplas, BPP Binjai Amplas dan BPP Tanjung Gusta. 11. Terlaksananya

pengambilan

dan

pemeriksaan

sample

produk/komoditi pertanian/peternakan sebanyak 960 sampel meliputi sample bahan asal hewan (daging), hasil bahan asal hewan (nugget, bakso, sosis), susu, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran sehingga dapat dimonitor kemungkinan adanya pencemaran, residu, pemalsuan dan kelayakan konsumsi guna mendukung terwujudnya jaminan keamanan pangan dan perlindungan konsumen serta ketentraman batin masyarakat. 12. Tersedianya bahan obat-obatan, alat peraga dan sarana pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan yang bersifat Zoonosis, terdiri dari vaksin Avian Influenza 90.000 dosis, suplemen untuk ternak unggas 1.000 sachet, obat-obatan klinik 1 paket, vaksin rabies 1.500 dosis, desinfeksi 500 botol, masker 25 box, tutup kepala 25 box, sarung tangan 25 box, termos es 10 unit, alat-alat klinik 1 paket, Needle stainless steel 10 box, vitamin untuk petugas 1 paket, brosur pertanian/peternakan 6 jenis, form laporan situasi penyakit hewan menular 1 paket, spanduk 21 buah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka : (1) pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan

penyakit

hewan

menular

bersifat

zoonosis

(flu burung dan rabies), (2) menurunkan jumlah kasus positif rabies pada hewan kesayangan, (3) menurunkan kasus positif flu burung pada ternak unggas melalui vaksinasi dan desinfeksi dengan harapan pencegahan penularan pada manusia.


III-305

13. Terselenggaranya program Aksi Mandiri Pangan melalui pemberian bantuan langsung

kepada 2 kelompok tani afinitas berupa bibit

ternak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dan Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan pertanian selama tahun 2006, diperkirakan berdampak kepada: 1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur, yang tadinya hanya menguasai 1 (satu) disiplin ilmu pertanian atau peternakan (monopallen) menjadi menguasai lebih dari 1 disiplin ilmu (polypallen), hal ini telah mendorong meningkatnya

pelayanan teknis pertanian/

peternakan. 2. Meningkatnya peserta Expo Agribisnis 58,82% dari 34 peserta tahun 2005 menjadi 54 peserta tahun 2006 dan meningkatnya pendapatan peserta 62,54% dari Rp 768.722.000,-

tahun 2005 menjadi

Rp 1.249.500.000,- tahun 2006. 3. Meningkatnya pemakaian pestisida organic di kawasan agribisnis Marelan sehingga mengurangi pemakaian pestisida kimia. 4. Meningkatnya penghijauan melalui

tanaman produktif, dengan

tambahan 7.500 pohon di 21 Kecamatan se-Kota Medan. 5. Meningkatnya

sarana dan prasarana Laboratorium Kultur Jaringan

untuk mendukung operasional kebun bibit. 6. Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman produktif

berupa

sayuran,

toga

dan

buah-buahan,

terutama

di Kelurahan Percontohan PKK, Kel. P2WKSS, dan Kel. Percontohan. 7. Tercapainya target PAD sektor pertanian dalam tahun 2006 atau sebesar

Rp.

252.669.000

(100,27%)

dari

target

PAD

sebesar

Rp. 251.980.000.8. Terhindarnya masyarakat dari kasus positif rabies, dan kasus positif flu burung. 9. Meningkatnya diversifikasi usaha masyarakat di Kel. Mandiri Pangan


III-306


organisatoris,

penyelenggaraan

urusan

pertanian/

peternakan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. 4) Profil Kepegawaian NO 1. 2.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SLTA sederajat 2.2. D1, D2, D3 sederajat 2.3. S1 sederajat 2.4. S2 sederajat Pangkat/Golongan : 3.1. Gol. II 3.2. Gol. III 3.3. Gol. IV Jumlah Pejabat Struktural Jumlah Pejabat Fungsional

3.

4. 5.

JUMLAH (ORANG) 78 24 8 41 5 10 60 8 27 13

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan pertanian di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang teknis kesehatan hewan (Dokter Hewan), di bidang teknis peternakan (Ir. Peternakan dan SNAKMA) dan Akuntansi. 5) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian selama tahun Rp

2006,

didukung

5.549.101.568,-

yang

oleh

alokasi

terdiri

dari

anggaran

belanja

sebesar

Belanja

Aparatur

sebesar

Rp 2.742.432.568,- dan Belanja Publik sebesar Rp 2.806.669.000,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 5.363.064.276,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar 186.037.292,-. Selisih dana terjadi karena alasan efisiensi anggaran dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-307

6) Kondisi Sarana Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pertanian, Dinas Pertanian Kota Medan, dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilier dan sarana & prasarana pelayanan administrasi kantor

lainnya.

Kendala

yang

paling

menonjol

adalah

kurang

memadainya sarana dan prasarana kerja yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya. 7) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai selama tahun 2006 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian, tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan yang kompleks. Secara khusus permasalahan pembangunan pertanian/peternakan di Kota Medan dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Keterbatasan Lahan untuk Kegiatan Pertanian/Peternakan Pembangunan pertanian/peternakan dihadapkan kepada permasalahan permintaan produk pertanian/peternakan yang semakin meningkat dengan

meningkatnya

masyarakat,

jumlah

sementara

penduduk

kapasitas

dan

tingkat

pendapatan

alam

pertanian/

sumberdaya

peternakan terutama lahan dan air terbatas, bahkan semakin menurun. Pada tahun 2003 luas lahan produktif (pekarangan, tegal/kebun dan sawah) di Kota Medan diperkirakan masih ada sekitar 6.116 Ha, tetapi pada tahun 2006 diperkirakan hanya tinggal 5.608 Ha. 2. Keterbatasan

Akses

Terhadap

Teknologi,

Permodalan

dan

Pemasaran Akses petani/peternak terhadap teknologi, modal, informasi pasar dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usaha tani. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :


III-308

-

Masih belum tersedianya paket teknologi sederhana yang dapat digunakan petani/peternak guna memenuhi kebutuhan ketersediaan bibit unggul.

-

Keterbatasan lahan untuk budidaya sehingga petani lebih banyak berkecimpung di segmen pemasaran sebagai broker atau pengecer.

-

Belum tersedianya pasar tanaman hias (sentra tanaman hias) sehingga sulit dalam pembinaan maupun promosi.

3. Keterbatasan Sarana Prasarana dan Proses Produksi Seiring

dengan

meningkatnya

pendapatan

dan

kesadaran

masyarakat sehingga mendorong terjadinya pergeseran pola konsumsi, maka perilaku untuk mengkonsumsi protein hewani khususnya daging ayam cukup meningkat. Sementara kondisi sarana prasarana dan proses produksi daging ayam di Tempat Pemotongan Ayam (TPA) yang tersebar di pasar-pasar di 21 Kecamatan belum memenuhi persyaratan teknis untuk menghasilkan daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Oleh

karena

itu,

berbagai

solusi

sebagai

tindak

lanjut

pembangunan pertanian/peternakan pada masa yang akan datang perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemanfaatan lahan tidur, lahan pekarangan dengan adopsi teknologi pertanian perkotaan guna mendorong peningkatan produksi dan diversifikasi produksi/konsumsi untuk mengurangi ketergantungan import baik produk pangan maupun non pangan. 2. Meningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dan Masyarakat petani/peternak melalui pendidikan teknis formal dan informal sehingga mampu membaca trend dan preferensi pasar 3. Meningkatkan akses terhadap permodalan melalui pengembangan lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan petani melalui pola bantuan langsung masyarakat (BLM). 4. Meningkatkan sarana prasarana pemasaran tanaman hias melalui penyediaan pasar tanaman hias. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-309

5. meningkatkan pengembangan Rumah Pemotongan Ayam melalui fasilitasi sarana prasarana sesuai persyaratan teknis. 6. Penyempurnaan manajemen pembangunan pertanian perkotaan.

1.2. Fungsi Perikanan dan Kelautan 1)

Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di

bidang “Perikanan dan Kelautan”, maka ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006, sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif Masyarakat Pesisir 1. Pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. b. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan 1. Program Manajemen Mutu Terpadu 2. Intensifikasi budidaya ikan manfish 3. Penyusunan peta potensi pengelolaan kekayaan laut wilayah pesisir Kota Medan 4. Penataan kawasan mangrove 5. Studi banding aplikasi zona penangkapan ikan. c. Peningkatan Informasi dan Promosi Perikanan dan Kelautan 1. Promosi, Pameran Medan Fair, Hari Nusantara 2006. d. Pengembangan SDM Aparatur, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan. 1. Pembinaan

dan

pelatihan

pada

kegiatan

pengolahan

hasil

perikanan warga P2WKSS. 2. Gerakan makan ikan 3. Pelatihan pengolahan ikan asin dan terasi 4. Pelatihan budidaya gurami dan lele dumbo 5. Penyusunan LAKIP


III-310

e. Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan 1. Perawatan TPI dan pembelian sampan untuk nelayan. 2. Pembangunan sarana dan prasarana kantor bidang perikanan. 3. Operasional BBI 4. Rehabilitasi dan pengembangan Balai Benih Ikan dan Dana Pendamping DAK f. Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Penangkapan Ikan Laut 1. Pengawasan penangkapan ikan g. Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renja tahun 2007. 2. Penyusunan Renstra SKPD 2006 – 2010. h. Peningkatan Kualitas pelayan Publik 1. Peningkatan pendapatan publik 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan perikanan dan kelautan selama tahun 2006 menghasilkan out put (keluaran) dan hasil (out come), sebagai berikut : 1. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. 2. Terselenggaranya kegiatan program

manajemen mutu terpadu

(PMMT) bagi pengusaha pengolah hasil perikanan skala kecil dan menengah. Kegiatan ini diikuti 15 orang pengusaha perikanan skala kecil dan menengah.


III-311

3. Terselenggaranya intensifikasi budidaya ikan manfish di Balai Benih Ikan di Tuntungan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan bahan budidaya ikan manfish yaitu akuarium 10 unit, induk manfish 35 pasang, pakan, obat-obatan, alat-alat budidaya, pompa 1 unit, biaya penerangan 6 bulan dan blower 1 unit. 4. Tersusunnya buku potensi pengelolaan kekayaan laut wilayah pesisir Kota Medan. 5. Tersedianya profil kawasan mangrove Kota Medan. 6. Terlaksananya study banding aplikasi zona penangkapan ikan

ke

Indramayu, Jawa Barat. Kegiatan ini menghasilkan data dan informasi aplikasi zona penangkapan ikan. 7. Terlaksananya promosi hasil perikanan dan kelautan, melalui keikutsertaan dalam pameran Medan Fair, Hari Nusantara 2006. 8. Terselenggaranya diklat pengolahan hasil perikanan, diikuti 35 orang anggota P2WKSS. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menambah keterampilan anggota P2WKSS di bidang pengolahan hasil perikanan. 9. Tersosialisasinya gerakan makan ikan diikuti oleh 500 anak SD di Kelurahan Namo Gajah dan lomba masak ikan yang diikuti oleh 21

Kecamatan

di

Kelurahan

Pekan

Labuhan.

Kegiatan

ini

dimaksudkan untuk merubah pola konsumsi pada usia anak-anak sehingga mendorong peningkatan gizi dan kecerdasan anak usia sekolah dasar. 10. Terlaksananya pelatihan pengolahan ikan asin dan terasi yang diikuti oleh 20 orang di Kelurahan Nelayan Indah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan anggota kelompok pengolahan ikan asin dan terasi. 11. Terlaksananya pelatihan budidaya gurami dan lele dumbo, diikuti oleh 20 orang di Kelurahan Ladang Bambu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

meningkatan

keterampilan

anggota

kelompok

dalam

membudidayakan ikan gurami dan lele dumbo.


III-312

12. Terawatnya TPI yang didukung ketersediaan sampan sebanyak 10 unit untuk nelayan, pengadaan sarana pemasaran sebanyak 20 unit. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi TPI. 13. Meningkatnya

sarana dan prasarana kantor Dinas Perikanan dan

Kelautan Kota Medan, dengan tersedianya laptop sebanyak 2 (dua) unit, infocus 1 (unit), dan lemari arsip sebanyak 2 unit. Kegiatan ini telah menambah sarana dan prasarana

kerja untuk mendukung

fungsi – fungsi perikanan/kelautan. 14. Tersedianya sarana operasional Balai Benih Ikan di BBI Tuntungan. 15. Terlaksananya rehabilitasi dan pengembangan balai benih Ikan di Kecamatan Medan Tuntungan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsinya BBI. 16. Beroperasinya 1 (satu) unit kapal patroli, terlaksananya perawatan kapal patroli selama 1 (satu) tahun, dan terlaksananya koordinasi samsat dan pembinaan siswasmas daerah pesisir. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang perikanan dan kelautan selama tahun 2006, berdampak kepada : 1. Meningkatnya produktivitas masyarakat perikanan dan kelautan, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga. 2. Meningatnya fungsi Balai Benih Ikan di BBI Tuntungan, sehingga mendorong peningkatan usaha budidaya ikan tawar. 3)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Secara organisatoris,

penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah di bidang perikanan dan kelautan menjadi tugas dan tanggung jawab

Dinas

Perikanan

dan

Kelautan

mengembangkan koordinasi kepada

Kota

Medan,

dengan

SKPD yang terkait (Kelurahan,

Kecamatan, Dinas Perkim, Bagian Penram, dan Bagian Keuangan), termasuk instansi teknis vertikal lainnya.


III-313

4) Profil Pegawai NO URAIAN 1. Jumlah Pegawai 2. Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SD Sederajat 2.2. SMP Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.4. D1, D2, D3 Sederajat 2.5. S1 Sederajat 2.6. S2 Sederajat 3. Pangkat/Golongan 3.1. Gol. I 3.2. Gol. II 3.3. Gol. III 3.4. Gol. IV 4. Jumlah Pejabat Struktural 5. Jumlah Pejabat Fungsional

JUMLAH (ORANG) 39 0 0 12 1 25 1 0 1 33 5 25 0

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan di bidang SDM adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi, dan perikanan dan kelautan. 5)

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perikanan dan kelautan

selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp

3.908.371.510,-

yang

terdiri

dari

Belanja

Aparatur

sebesar

Rp 2.927.852.299,- dan Belanja Publik sebesar Rp 980.519.211,- dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 3.820.341.956,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 88.029.554,-


III-314

6)

Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah di bidang perikanan dan kelautan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan pelengkapan kantor termasuk mobilair dan sarana dan prasaran pelayan administrasi kantor lainnya. Kendala yang paling menonjol adalah kurang memadainya prasarana dan sarana kerja yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitasnya. 7) Permasalahan Dan Solusi Ada 4 (empat) permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan di bidang perikanan dan kelautan, yaitu : 1. Kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan yang belum memadai termasuk dukungan pengembangan teknologi yang masih sangat minim baik pada perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan, sehingga kurang mendukung peningkatan produktifitas usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan. 2. Akses masyarakat untuk penguatan permodalan sampai saat ini masih sangat terbatas. 3. Sikap kewirausahaan masyarakat pesisir masih relatif rendah, yang mengakibatkan produktivitas usaha juga masih rendah. 4. Terjadinya degradasi fisik wilayah perairan laut akibat pencemaran limbah

industri

maupun

rumah

tangga,

yang

mengakibatkan

penurunan produktifitas di daerah perairan sekitar pantai. Untuk menghadapi tantangan pembangunan khususnya di bidang perikanan

dan

kelautan

pada

masa

yang

akan

datang

perlu

mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan penerapan teknologi yang up to date, baik untuk perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan, seperti penerapan aplikasi fishing ground kepada nelayan.


III-315

2. Mempermudah akses permodalan melalui pinjaman lunak melalui dukungan pihak bank atau sejenisnya, dengan syarat-syarat yang mudah kepada masyarakat perikanan dan kelautan. 3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang memadai sebagai dukungan terhadap usaha masyarakat bidang perikanan dan kelautan, sehingga mampu memaksimalkan produksi baik perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan. 4. Meningkatkan mutu SDM masyarakat perikanan dan kelautan melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan menambah keterampilan dan wawasan usaha di bidang perikanan/kelautan.

1.3. Fungsi Perindustrian Dan Perdagangan 1)

Program Dan Kegiatan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di

bidang “Perindustrian dan Perdagangan” ditetapkan program dan kegiatan pokok selama tahun 2006 sebagai berikut : a. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 1. Pelatihan peningkatan keterampilan industri kecil PTP2WKSS 2. Pelatihan pengembangan industri kecil rumah tangga. 3. Pelatihan peningkatan desain bordir untuk pakaian jadi. b. Peningkatan Produktivitas Industri dan Perdagangan 1. Pembinaan UKM melalui GKM dalam rangka mengikuti konvensi nasional dan regional. 2. Study banding ke Jawa Timur (Sidoarjo) bagi pengusaha kerupuk. 3. Pelatihan/penyuluhan manajemen ekspor bagi UKM c. Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 1. Monitoring harga kebutuhan sehari – hari dan stock barang.


III-316

d. Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Monitoring peredaran garam non – yodium. 2. Monitoring dan pengawasan makanan dan minuman kadaluarsa. 3. Sosialisasi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 4. Pelaksanaan Pasar Rakyat dalam rangka menyambut hari besar keagamaan. e. Dukungan Perkuatan UKMK dan Pengembangan Pemasaran 1. Bantuan alat dan pembuatan kemasan barang – barang industri f. Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Penyusunan Renstra Tahun 2006 – 2011 g. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 1. Penyusunan LAKIP Dinas Perindag TA 2005 h. Peningkatan Kapasitas Daerah 1. Inventaris dan Perpindahan Kantor. 2. Intensitikasi dan Ekstensifikasi 2) Pencapaian Program Dan Kegiatan Pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran di bidang industri dan perdagangan selama tahun 2006 menghasilkan output (keluaran) dan hasil sebagai berikut : 1. Terlaksananya monitoring harga kebutuhan sehari – hari dan stock barang di 20 Pasar Tradisional. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor dan mencatat harga barang – barang kebutuhan pokok (sembako) dan stock barang, guna menjaga stabilitas harga. 2. Terlaksananya monitoring peredaran garam non jodium di 20 Pasar Tradisional. Kegiatan ini dilakukan untuk mengawasi kemungkinan perdagangan dan peredaran garam non jodium di pasar.


III-317

3. Terlaksananya monitoring dan pengawasan makanan dan minuman kadaluarsa. Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisr peredaran barang - barang kadaluarsa di 20 Pasar Tradisional dan Pasar Modern. 4. Terlaksananya sosialisasi UU No. 8 Thn 1999 tentang perlindungan konsumen kepada 50 orang peserta. Peserta sosialisasi terdiri dari konsumen, produsen, BUMN / BUMD. Melalui kegiatan ini diharapkan konsumen dapat mengetahui hak – haknya sehingga konsumen terlindungi. 5. Terlaksananya Pasar Rakyat untuk menyambut hari besar keagamaan yaitu : -

Pasar Rakyat menyambut Idul Fitri, dilaksanakan di 100 titik pada 21 Kecamatan.

-

Pasar Rakyat menyambut Natal & Tahun Baru, dilaksanakan

di

25 titik pada 19 Kecamatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat ekonomi lemah dapat memenuhi kebutuhannya pada saat hari – hari besar keagamaan, sekaligus menjadi instrumen menekan gejolak harga di pasar. 6. Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan industri kecil di Kelurahan PTP2WKSS. Kegiatan pelatihan ini berupa pelatihan kerajinan sulaman bordir diikuti 35 orang ibu-ibu warga binaan PKK. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan SDM warga binaan untuk mendorong munculnya wirausahawan baru di bidang sulaman bordir. 7. Terselenggaranya pelatihan pengembangan industri kecil rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan di sentra IK dalam 5 angkatan, dengan peserta tiap angkatan sebanyak 30 orang.

Kegiatan ini bertujuan

untuk mengembangkan UKM yang ada di Sentra IK, sehingga diharapkan dapat menjadi pengusaha yang tangguh.


III-318

8. Terselenggaranya pelatihan peningkatan desain bordir untuk pakaian jadi diikuti 35 orang peserta yang berasal dari kelompok usaha IK/ IRT sulaman border, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan motif dan corak desain border agar lebih variatif sehingga mampu bersaing di pasar. 9. Terselenggaranya pembinaan UKM melalui GKM dalam rangka mengikuti Konvensi Nasional & Regional. Dalam kegiatan ini UKM dibina secara menyeluruh dan terpadu mulai dari sistem pengolahan produksi sampai pada pengelolaan manajemen usahanya. Untuk Tahun 2006 Kota Medan berhasil meraih Juara I dalam perlombaan GKM Tingkat Propinsi Sumatera Utara. 10. Terselenggaranya study banding ke Sidoarjo – Jawa Timur bagi pengusaha kerupuk. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu / kualitas dan jenis kerupuk hasil produksi UKM. 11. Terselenggaranya pelatihan/penyuluhan manajemen Ekspor bagi 50 orang pengusaha UKM. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha/UKM dalam manajemen ekspor, sehingga memotivasi UKM untuk memperluas pasar produksinya melalui ekspor. 12. Bantuan alat dan pembuatan kemasan barang barang industri berupa alat perekat kemasan dan kemasannya bagi pengusaha manisan khas melayu/halua.


III-319

3) Perizinan Jenis

Target APBD 2006

Retribusi

Rp.

Realisasi Thn 2006

WR

Rp.

Persentase

WR

Rp.

WR

IUI

274.950.000

927

274.950.000

795

100,00 %

85.76 %

IUP

862.942.500

5.771

864.068.750

4.723

100.13 %

81.84 % 106.11 %

TDG

77.400.000

180

77.512.500

191

100.15 %

TDP

938.350.000

5.671

938.847.500

5.070

100.05 %

89.40 %

2.153.642.500

12.549

2.155.378.750

10.879

100.08 %

86.70 %

Sub Total IGPI

800.000.000

439

806.603.064

311

100.83 %

70.84 %

IGBPI

3.801.000.000

3.000

3.807.615.327

3.652

100.17 %

121.73 %

Sub Total

4.601.126.350

3.439

4.614.218.392

3.963

100.28 %

15.23 %

TOTAL

6.754.768.850

15.988

6.769.597.142

14.842

100.22 %

92.83 %

Penyelenggaraan program dan kegiatan urusan perindustrian dan perdagangan selama tahun 2006, berdampak kepada : 1. Terkendalinya harga barang barang di pasar, sehingga mendorong terwujudnya stabilitas harga untuk sembilan bahan pokok. 2. Meningkatnya

perlindungan

konsumen,

sehingga

mendorong

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha. 3. Meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga memberi kontribusi bagi penurunnya angka penggangguran. 4. Meningkatnya kemampuan/produktivitas pelaku usaha/jasa di bidang industri dan

perdagangan

untuk

mengembangkan usaha

yang

berorientasi ekspor. 4) Satuan Kerja Perangkat Daerah Secara organisatoris, penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait.


III-320


3.

4.

5.

URAIAN Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan : 2.1. SD Sederajat 2.2. SMP Sederajat 2.3. SLTA Sederajat 2.4. D1,D2,D3 Sederajat 2.5. S1 Sederajat 2.6. S2 Sederajat Pangkat / Golongan 3.1. Gol. II 3.2. Gol. III 3.3. Gol. IV

JUMLAH(ORANG) 110 2 1 46 6 51 4 8 96 6

Jumlah Pejabat Struktural 4.1. Kepala Dinas 4.2. Kepala SubDinas 4.3. Kepala Bagian 4.4. Kasi / Kasubbag Jumlah

1 5 1 24 31

Staf Total

79 110

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu masalah penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan di bidang SDM adalah masih rendahnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi, komputer, dan lain-lain. 6) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perindustrian dan perdagangan selama tahun 2006, didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp 6.416.304.579,- yang terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp 3.080.675.174,- dan Belanja Publik sebesar Rp 3.335.629.405,dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp 6.313.540.207,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp 102.764.372,-


III-321

7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kerja Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut : 1. Tanah Tanah milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terdiri dari : - Tanah Persil Perumahan : 320 m² Jl. Sidorukun No. 111 Medan - Tanah Persil Kantor

: Jl. A. H. Nasution No. 17 Medan

2. Bangunan Kantor Bangunan gedung kantor seluas : 432 m² 3. Bangunan Rumah Dinas Bangunan rumah dinas 1 (satu) unit type 70 4. Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas terdiri dari : - Kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit - Kendaraan roda dua sebanyak 12 (dua belas) unit 8) Permasalahan Dan Solusi Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (out come) yang dicapai selama tahun 2006 cukup signifikan, namun penyelenggaraan urusan industri dan perdagangan tetap masih dihadapkan pada berbagai masalah dan kendala yang kompleks. Ada 8 permasalahan yang dihadapi dalam urusan industri dan perdagangan, antara lain : 1. Kurangnya akses pasar, modal, bahan baku, SDM serta teknologi bagi pelaku usaha industri dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya Pelaku Industri khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki akses pasar yang luas khususnya yang mampu menerobos pasar regional dan pasar internasional; serta masih kurangnya akses informasi permodalan, bahan baku, sumberdaya manusia, serta teknologi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2006

III-322

2. Masih terbatasnya tenaga kerja yang terampil untuk memproduksi komoditi ekspor yang berkualitas dan kurangnya kesadaran para produsen untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan SNI yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada umumnya tenaga kerja yang memproduksi barang-barang/produk UKM berasal dari masyarakat di sekitar lingkungan tempat usaha UKM tersebut yang secara kualifikasi tingkat pendidikannya masih rendah; sehingga para pekerja tersebut kurang

terampil

dalam

pekerjaannya

yang

pada

akhirnya

mengakibatkan kualitas produk-produk UKM masih rendah dan belum memenuhi standar kesehatan dan standar SNI yang ditetapkan. 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta pembiayaan yang didukung oleh perbankan, maupun pihak swasta/dunia usaha lainnya untuk berkembangnya industri kecil kerajinan. Ini dapat dilihat dari masih kurangnya peran serta lembaga pembiayaan, perbankan maupun swasta/dunia usaha lainnya dalam memberikan fasilitas kredit/bantuan permodalan bagi UKM, dikarenakan kebanyakan UKM dalam mengelola usahanya belum memiliki manajemen yang baik sehingga

muncul

kekhawatiran

akan

sulitnya

pengembalian

modal/investasi yang diberikan pada UKM. 4. Masih rendahnya keterpaduan kebijakan antar Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah dengan pelaku industri. Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dari permasalahan dan kendala penyelenggaraan urusan industri dan perdagangan di masa yang akan datang, perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut : 1. Meningkatkan peran serta swasta dan instansi terkait dalam hal perluasan akses pasar, modal, bahan baku, SDM dan teknologi. 2. Pemberdayaan usaha skala mikro. 3. Peningkatan produktivitas industri dan perdagangan.


III-323

4. Perkuatan modal bagi UKMK dan pengembangan pemasaran. 5. Meningkatkan koordinasi kebijakan antar Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah dengan Pelaku Industri. 6. Penataan pasar-pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern.


III-324

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

Recommend Documents