BAB III URUSAN DESENTRALISASI Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara kesatuan RI
Oleh karena itu, fungsi terdepan
Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008 adalah penyelenggaraan urusan-urusan otonomi baik yang bersifat urusan wajib dan pilihan. Sesuai dengan kemampuan keuangan dan kapasitas daerah, selama tahun 2008 Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan 22 urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan 3 (tiga) urusan yang bersifat pilihan. Secara lebih rinci urusan wajib dan pilihan tersebut dapat disajikan sebagai berikut :
Urusan Wajib terdiri dari : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan 7. Perhubungan 8. Lingkungan Hidup 9. Kependudukan dan Catatan Sipil 10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11. Sosial 12. Tenaga Kerja 13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 14. Penanaman Modal 15. Kebudayaan 16. Pemuda dan Olahraga 17. Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri 18. Pemerintahan Umum 19. Kepegawaian 20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21. Kearsipan 22. Komunikasi dan Informatika
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 1
Urusan pilihan, terdiri dari : 1. Urusan Pertanian 2. Urusan Perikanan dan Kelautan 3. Urusan Perindustrian
Sebagai proses akumulasi modal dan alokasi sumber daya maka proses pembangunan kota selama tahun 2008 dipengaruhi oleh keterkaitan sumber daya yang dapat dikelola dan digerakkan untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan kota selama tahun 2008 pada dasarnya mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Medan tahun 2008 yang telah ditetapkan. Secara garis besar RKPD Kota Medan Tahun 2008 berisi sasarana, strategi, arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan sekaligus penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2008
A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2008 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan dan pembangunan kota yang berdayaguna dan berhasilguna dibutuhkan perencanaan yang handal. Kebutuhan perencanaan kota dapat bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Pemerintah Kota Medan telah mempersiapkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rancangan RPJPD) Kota Medan 2006 – 2026. Di samping itu, melalui Peraturan Walikota Medan Nomor 05 Tahun 2005 Tanggal 16 Desember 2005 juga telah ditetapkan Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kota
Medan
2006 – 2010. Mempedomani RPJMD tersebut, setiap tahun disusun Rencana Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD)
Kota
Medan
sebagai
rencana
tahunan daerah. Dari sisi perencanaan, paling tidak ada empat landasan filosofis penyusunan RKPD Kota Medan Tahun 2008, yaitu : -
Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan kota.
-
Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 2
-
Upaya
mewujudkan
pembangunan
kota
yang
lebih
merata
dan
berkesinambungan, dan -
Upaya mewujudkan kegiatan pembangunan kota yang berdaya guna dan berhasil guna.
Sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kota tahun 2008, ditetapkan strategi pokok pembangunan Kota Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Strategi pengembangan wilayah lingkar luar. Strategi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan menyebarkan kegiatan pembangunan kota ke wilayah lingkar luar kota secara keseluruhan. 2. Strategi mendorong peningkatan peran serta sektor swasta/BUMN/D dan masyarakat dalam pembangunan kota. Strategi ini dimaksudkan untuk memenuhi
peningkatan
kebutuhan
terhadap
prasarana/sarana
pelayanan umum dengan konsep semi publik dan semi privat.
Berdasarkan
Peraturan
Walikota
Medan
Nomor
5
Tanggal
16 Desember 2005 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 dirumuskan tema pembangunan kota tahun 2008 yaitu : “ Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menurunkan angka kemiskinan Kota menuju Medan Kota Metropolitan yang Modren, Madani dan Religius ”. Sedang
pengarusutamaan
pembangunan
Kota
tahun
2008
difokuskan kepada : 1. Pengembangan pembangunan ekonomi dan social budaya yang dinamis 2. Meningkatkan
partisipasi,
kemitraan
dan
perwujudan
kepentingan masyarakat. 3. Penciptaan good governance. 4. Peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Kota. Mengacu kepada tema dan pengarusutamaan pembangunan kota tersebut, ditetapkan agenda prioritas pembangunan kota tahun 2008 sebagai berikut : 1. Percepatan
pembangunan
wilayah
lingkar
luar
dan
penanggulangan kemiskinan. 2. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kota. 3. Peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 3
4. Pengembangan daya saing UKMK dan peningkatan penanaman modal daerah. 5. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 6. Membangun kota jasa, perdagangan dan industri serta pemantapan iklim ketenagakerjaan. 7. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata. 8. Penciptaan birokrasi yang kreatif, inovatif, responsive, dan professional. 9. Peningkatan kerjasama regional dan lintas batas.
1. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2008 a. Arah Kebijakan Regional Sebagaimana dikemukakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sumatera Utara, kebijakan ekonomi makro secara regional Tahun 2008 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan ekspor dan investasi sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Peningkatan investasi dan ekspor diupayakan melalui pengembangan daya tarik investasi asing dan dalam negeri. Langkah-langkah kongkrit yang terus ditempuh adalah mengurangi hambatan prosedur perizinan, kesederhanaan administrasi, perpajakan dan koordinasi kepabeanan, meningkatkan kepastian hukum termasuk dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang menghambat serta mendorong keragaman unggulan pasar ekspor dengan komoditi produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan bernilai tambah tinggi. Untuk mendorong terus gairah investasi di sektor industri dan perdagangan juga akan dilakukan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus serta program pembangunan lintas batas seperti MEBIDANG-RO, program Agropolitan dataran tinggi yang meliputi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, Agromarinepolitan Pesisir pulau-pulau kecil dan pulau terluar yang mencakup 16 Kabupaten/Kota, pola sharing
pendanaan
pendidikan
dan
kesehatan,
kerjasama
pembangunan Jalan Rawasaring, pengembangan pelabuhan Tanjung Balai – Asahan, Kerjasama penerbangan ke wilayah pantai barat, promosi bersama tujuan wisata, pengembangan agribisnis dan kerjasama pembangunan jalan sejajar MEBIDANG.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 4
Pertumbuhan ekonomi juga digerakkan melalui sektor rill sehingga dapat diupayakan terciptanya lapangan kerja secara massif sekaligus menurunkan
angka
pengangguran.
Dalam
rangka
mengurangi
penduduk miskin, maka strategi pembangunan Sumatera Utara selain harus pro-growth dan pro job juga harus pro-poor, yaitu melalui revitaliasi pertanian, kelautan dan ekonomi pedesaan. Upaya menggerakkan sektor rill akan lebih difokuskan kepada peningkatan produktvitas dan akses UKM pada sumber daya produktif, dimana
pada
waktu
bersamaan
akan
dilakukan
percepatan
pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi yang dapat menopang pertumbuhan industri dalam jangka panjang.
Perbaikan iklim investasi juga dilakukan dengan terus memperbaiki iklim
ketenagakerjaan
melalui
penyempurnaan
peraturan
ketenagakerjaan dan mendorong pelaksanaan negosiasi bipatrif, serta secara bertahap menyusun standar kompetensi. Bersamaan dengan itu perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri. Dalam rangka mengimplementasikan pendekatan pembangunan yang pro-poor akan dikembangkan berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro rakyat kurang mampu, memperluas
cakupan
program
pembangunan
yang
berbasis
masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. b. Arah Kebijakan Kota Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi yang ditetapkan di tingkat regional, maka arah kebijakan ekonomi kota tahun 2008 juga berfokus kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan progresif sehingga dapat memposisikan Kota Medan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan progresif ini sangat diperlukan dalam rangka mendorong penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi jumlah penduduk miskin sekaligus lebih mendorong pertumbuhan antar wilayah (lingkar luar-inti kota) yang lebih seimbang.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 5
Untuk menjamin efektivitas kebijakan ekonomi yang ditempuh, maka program-program ekonomi yang dijalankan akan memperhatikan dengan
cermat
lingkungan
peluang,
internal
dan
ancaman, eksternal
kekuatan yang
dan
tantangan
diprediksikan
selama
tahun 2008. Arah kebijakan pembangunan ekonomi kota selama tahun 2008
juga
ditujukan
untuk
memecahkan
masalah-masalah
fundamental ekonomi yang ada sehingga dapat memicu peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu juga target pertumbuhan ekonomi Kota Medan diusahakan mencapai 8,58% tahun 2008, dengan laju inflasi berkisar antara 5,7% - 6,0% Beberapa kebijakan ekonomi pokok yang akan ditempuh dalam tahun 2008 yaitu : 1. Meningkatkan fasilitas, kemudahan dan insentif berinvestasi di Kota Medan, menata regulasi lokal yang kontraproduktif, serta meningkatkan promosi investasi baik di dalam negeri maupun luar negeri,
khususnya
di
sektor
industri
perdagangan
dan
kepariwisataan. 2. Mengembangkan keberdayaan UKMK dengan memposisikannya sebagai tulang punggung ekonomi kota, khususnya melalui fasilitas permodalan, pasar dan revitalisasi pasar-pasar tradisional menjadi pasar tradisional modern. 3. Mendorong revitalisasi sektor perikanan dan kelautan melalui konsep kerjasama agromarinepolitan, termasuk menjadikan Kota Medan sebagai Kota Tujuan Wisata utama melalui program MICE serta mengoptimalkan kerjasama regional lainnya. 4. Menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui kelancaran distribusi barang/jasa, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, dengan pengendalian inflasi. 5. Mendorong penciptaan iklim kondusif untuk berkembangnya industri yang berorientasi ekspor sekaligus menyerap tenaga kerja yang besar. 6. Meningkatkan link in mach pendidikan dengan pasar kerja melalui kerjasama yang lebih harmonis antara institusi pendidikan dengan pelaku industri.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 6
7. Pengembangan
infrastruktur
sosial
ekonomi
yang
dapat
merangsang tumbuhnya kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh, khususnya di kawasan lingkar luar. 8. Mendorong pembangunan infrastruktur kota oleh sektor swasta dan masyarakat yang memiliki efek ganda yang besar.
c. Arah Kebijakan Anggaran Mempedomani Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A.2008, maka kebijakan anggaran harus benarbenar memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran serta taat azas. Melalui pertimbangan prinsip-prinsip kebijakan anggaran tersebut di atas maka kebijakan anggaran Kota Medan tahun 2008 secara makro ditetapkan sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Meningkatkan
pendapatan
daerah
dari
berbagai
sumber
pendapatan daerah seperti PAD, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain yang Syah. b. Meningkatkan administrasi perpajakan serta politik pajak daerah sehingga mampu menggali potensi pendapatan daerah yang tersedia secara optimal. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah maka ditetapkan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah sebagai berikut : -
Meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak daerah
-
Pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah
-
Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pajak daerah.
-
Penghitungan dan eksaminasi penetapan SPTPP dan angsuran pajak daerah.
-
Verifikasi dan pemeriksaan wajib pajak daerah.
-
Mapping retribusi daerah.
-
Pemetaan perpajakan
-
Penagihan tunggakan pajak.
-
Peningkatan pengawasan.
-
Rekonsiliasi PPJ.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 7
-
Intensifikasi dan ekstensifikasi WP PBB Potensial BPHTB.
-
Penagihan PBB
-
Rapat-rapat evaluasi
-
Pemantauan dan pelaporan
-
Melaksanakan Pekan Panutan Pembayaran PBB
-
Merancang revisi perda-perda yang diperlukan
Walaupun upaya-upaya optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah akan dilaksanakan, namun proyeksi pendapatan daerah tetap dilakukan
secara
rasional
guna
tetap
menjamin
tidak
akan
memberatkan dunia usaha dan masyarakat sehingga tidak berdampak mengurangi daya beli masyarakat. 2. Belanja Daerah Arah kebijakan anggaran dari sisi Belanja Daerah tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut : -
Meningkatkan proporsi belanja daerah sebagai belanja investasi dengan mengurangi belanja yang bersifat subsidi, sehingga diharapkan dapat menjadi stimulan perekonomian kota.
-
Belanja
daerah
digunakan
secara
optimal
untuk
dapat
menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. -
Belanja
daerah
pertimbangan
dialokasikan tuntutan,
dan
digunakan
kebutuhan,
dan
berdasarkan kepentingan
penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat mendesak, penting, pengendali dan stimulan pembangunan kota sehingga memberikan dampak efek ganda yang luas bagi peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan belanja daerah dimaksud maka belanja daerah pada hakekatnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan dan urusan yang penanganannya satu kesatuan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kerjasama regional yang ditumbuhkembangkan.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 8
Secara struktural belanja daerah dalam tahun 2008 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan Belanjang Langsung. Belanja tidak langsung dikelompokkan menjadi : -
Belanja Pegawai
-
Bunga
-
Subsidi
-
Hibah
-
Bantuan Sosial
-
Belanja Bagi Hasil
-
Bantuan Keuangan
-
Belanja Tidak Terduga
Sedangkan belanja langsung dikelompokkan menjadi : -
Belanja Pegawai
-
Belanja Barang dan Jasa
-
Belanja Modal
Sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran yang umum, maka penetapan alokasi, plafon dan rencana anggaran belanja daerah
didasarkan
pertimbangan-pertimbangan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dengan sistem perencanaan anggaran yang lebih bersifat bottom-up planning. Dalam rangka ini, maka belanja daerah terfokus kepada upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana kota sehingga mendekatkan proses pembangunan kota kepada upaya mewujudkan Medan Kota Modren, Madani dan Religius. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas anggaran belanja daerah, maka formulasi program dan anggaran harus berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi kepada tujuan atau hasil yang terukur berdasarkan input yang digunakan. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum, maka penetapan alokasi belanja daerah harus juga memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga menunjukkan organisasi Pemerintah Kota yang efektif dan efisien. Untuk itu juga dalam pengelolaan belanja langsung harus benar-benar memperhatikan proporsi yang sehat diantara belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 9
Sebagai bagian integral dengan pembangunan kota, belanja daerah juga
diprioritaskan
kepada
upaya
memperkuat
kapasitas
pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, sehingga memunculkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan. Lebih penting dari itu belanja daerah tahun 2008 harus dapat berfungsi sebagai stimulan perekonomian kota, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan kota.
d. Agenda Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2008 Berdasarkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJM/D) Kota Medan Tahun 2006-2010 ditetapkan 24 agenda prioritas pembangunan kota, dalam rangka mewujudkan Medan Kota Metropolitan yang Modren, Madani dan Religius Tahun 2010. Sebagai agenda prioritas pembangunan kota yang bersifat jangka menengah, maka implementasi berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya, kondisi existing dan tema pembangunan kota yang ditetapkan setiap tahunnya.
1. Isu-Isu Strategis Perencanaan pembangunan kota Tahun 2008 tidak dilepaskan dari lingkungan
strategisnya
secara
regional.
Oleh
karena
itu
perlu
pemahaman yang baik terhadap isu-isu pembangunan secara regional sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peluang pembangunan kota tahun 2008. Berdasarkan analisis lingkungan strategis tahun 2008 maka isu-isu regional yang diperkirakan muncul sebagaimana yang disajikan dalam RKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah :
-
Peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur.
-
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
-
Memperbaiki perekonomian daerah melalui revitalisasi pertanian, perkebunan,
peternakan,
kehutanan
dan
peningkatan
akses
masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan dan akses sumber daya produktif lainnya. -
Mendorong
peningkatan
politik,
hukum
dan
keamanan
serta
peningkatan kesejahteraan sosial. LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 10
Dalam ruang lingkup Kota Medan, masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota tahun 2008 meliputi : -
Masalah pokok Bidang Ekonomi : Kemiskinan Kesenjangan kemajuan antar wilayah (inti kota >< lingkar luar) Pengangguran terbuka / terselubung Pertumbuhan ekonomi yang belum cukup progresif/merata Akses sumber daya yang masih lemah kepada UKMK Belum berkembangnya model ekonomi alternatif (syariah) Belum terwujudnya icon Kota Madani
-
Masalah pokok Bidang Sosial Budaya Persepsi masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan Persepsi masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan Tindak kriminalitas yang masih cukup tinggi Persepsi masih rendahnya kualitas pelayanan public Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota, disamping isu-isu PMKS lainnya Belum adanya icon Kota Religius
-
Masalah pokok Bidang Fisik dan Prasarana Keterbatasan ketersediaan infrastruktur kota yang berkualitas, seperti listrik, air bersih, gas, jalan, sarana transportasi, drainase, ruang public dan lain-lain. Konsentrasi prasarana/sarana kota yang mengakibatkan mobilitas sosial ekonomi yang terkonsentrasi Fungsi-fungsi kawasan yang masih belum tertata sepenuhnya ke bawah. Keterbatasan perumahan/pemukiman, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Keberadaan Bandara Polonia, yang menghambat pengembangan struktur bangunan secara vertical. Belum terbangunnya icon Kota Modren
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 11
2. Kebijakan Memperhatikan isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Tahun 2008, maka kebijakan utama yang ditempuh dalam tahun 2008 adalah :
-
Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah lingkar luar Mendorong
percepatan
pertumbuhan
wilayah
strategis/cepat
lingkar
luar,
tumbuh di wilayah lingkar luar. Mendorong
pengembangan
wilayah
melalui
pemberdayaan masyarakat dan alokasi khusus anggaran. Mengembangkan kerjasama lintas batas, baik di bidang social maupun ekonomi. Mengembangkan keterkaitan kegiatan ekonomi antara inti kota dengan wilayah lingkar luar secara sinergis. Mendorong terjadinya proses kreatif, inovatif dalam pengembangan sektor non pertanian di wilayah lingkar luar
-
Arah Kebijakan penanggulangan kemiskinan kota : Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Perwujudan dan kesetaraan gender.
-
Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana : Mewujudkan
penataan
ruang
yang
berkualitas,
transparan,
berkesinambungan/ berkelanjutan Mengembangkan sistem transportasi kota yang berjenjang dan terpadu melalui penataan manajemen transportasi, mendorong peningkatan investasi di sector angkutan umum missal, rekayasa lalu lintas, modernisasi moda dan prasarana serta penataan kelembagaan dan SDM. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan perumahan, prasarana dan sarana dasar lingkungan perkotaan untuk meningkatkan kualitas hidup ekonomi dan sosial budaya masyarakat. •
Meningkatkan aksesbilitas, keindahan, kenyamanan kota dan pelestarian lingkungan.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 12
•
Mendorong pengembangan keunggulan prasarana perkotaan dalam meningkatkan daya saing Kota Medan, antara lain melalui pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi,
kelistrikan,
teknologi
informasi
dan
sistem
transportasi.
-
Arah kebijakan peningkatan derajat pendidikan masyarakat Peningkatan
pemerataan
dan
akses
masyarakat
pelayanan pendidikan, sebagai upaya Pemerintah
terhadap
Kota untuk
menyediakan sarana prasarana pendidikan yang dapat diperoleh secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif. Peningkatan mutu pendidikan, sebagai upaya Pemerintah Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan manajemen pendidikan, sebagai upaya Pemerintah Kota untuk menjadikan sekolah otonomi.
-
Arah kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan pemerataan dan akses seluruh masyarakat/penduduk, terhadap pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama di ruang rawat Kelas III Rumah Sakit
Pemerintah,
melalui
pembebasan
biaya
pelayanan kesehatan. Mengintegrasikan pembangunan kesehatan lingkungan, dengan pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka
peningkatan
kesehatan dan mutu hidup masyarakat, termasuk meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan serta pola hidup bersih dan sehat. Peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemandirian dan membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta ikut serta dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Peningkatan, pemantapan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan
pembangunan
kota
yang
sesuai
SPM
berwawasan kesehatan. Peningkatan
mutu
pelayanan
kesehatan
bidang kesehatan.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 13
Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di wilayah lingkar luar atau yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan dengan cara mendekatkan pelayanan melalui operasionalisasi Puskesmas Keliling. Pemerataan
dan
peningkatan
kualitas
fasilitas
pelayanan
kesehatan dasar (‘Primary Health Care”).
-
Arah kebijakan pengembangan daya saing UKMK Perluasan basis usaha dan kesempatan usaha UKMK dengan mendorong penumbuhan wirausaha baru, melalui peningkatan pengetahuan dan semangat kewirausahaan. Penguatan kelembagaan UKMK terutama untuk : •
Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan-non
perbankan,
pemanfaatan
teknologi
dan
pemasaran serta promosi produk •
Memperbaiki
lingkungan
usaha
melalui
penyederhanaan
prosedur perizinan Mengembangkan UKMK sehingga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala mikro diarahkan guna mendorong peningkatan pendapatan, pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pengembangan UKMK sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar lokal dan domestic khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Mengembangkan UKMK melalui keterpaduan program dan fasilitasi Pemerintah (Kota Propinsi dan Pusat serta Perguruan Tinggi). Mendorong berkembangnya UKMK secara efisien, produktif dan berdaya saing baik di pasar local, regional, nasional melalui pengembangan kerjasama kemitraan antar pelaku UKMK, atau antara UKMK dengan usaha besar, BUMN/D.
-
Arah kebijakan peningkatan penanaman modal : Mewujudkan citra good governance dalam bidang investasi dan lingkungan bisnis
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 14
Memberikan pelayanan yang baik, mudah, sederhana, cepat dan transparan dalam perizinan investasi. Membangun sistem informasi dan promosi investasi yang efektif, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi berskala luas dalam upaya menarik minat investor. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama promosi investasi antar tingkatan pemerintahan, antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, khususnya melalui peningkatan penyediaan infrastruktur ekonomi yang meningkatkan efisiensi berusaha bagi investor di samping jaminan kepastian berusaha.
-
Arah kebijakan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat : Bekerjasama mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban umum
sehingga
mengamankan
memiliki
dan
kemampuan
menjaga
ketertiban
yang
tinggi
dalam
masyarakat
yang
berkembang sangat dinamis. Untuk itu pengamanan swakarsa harus dikembangkan secara intensif. Mendorong peningkatan kemampuan dan tanggung jawab aparat yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban umum. Mendorong peningkatan daya tanggap aparat dan peran serta masyarakat
dalam
pemeliharaan
dan
pemulihan
gangguan Kamtibmas. Meningkatkan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat dari setiap
ancaman
dan
gangguan
ketertiban
umum
dan
ketentraman masyarakat.
-
Arah kebijakan membangun kota jasa perdagangan dan industri : Memfasilitasi berkembangnya pusat-pusat perdagangan, jasa dan industri modern yang bersih, tertib, aman, nyaman dan indah. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sektor jasa, perdagangan
dan
industri,
melalui
penciptaan
daya
saing
yang kuat.
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 15
Mendorong peningkatan produksi daerah melalui pengembangan produk unggulan, standarisasi kualitas produk, pengembangan kemitraan
antar
Pemerintah,
swasta
dan
masyarakat,
meningkatkan kegiatan perdagangan antar daerah dan ekspor. Mendorong tumbuhnya investasi di sektor industri, perdagangan dan jasa melalui pengembangan ilklim investasi yang kondusif. Mendorong pengembangan kawasan industri yang ada, dan atau membangun kawasan industri baru yang bersifat padat teknologi dan ramah lingkungan. Pengembangan sumber daya perdagangan, jasa, dan industri secara terpadu untuk mendorong Kota Medan sebagai pusat aglomerasi kegiatan ekonomi regional maupun nasional, disamping mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal (local economic) dan peningkatan system inforasi dan komunikasi perdagangan, jasa dan industri yang handal dalam menghadapi perdagangan bebas. Pengembangan sektor industri melalui optimalisasi kawasan industri yang ada dengan orientasi pengembangan jenis industri yang bersifat ramah lingkungan (green industri), dan industri yang bersifat padat karya dengant etap mendorong eksistensi yang kuat dari industri kecil/home industri sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokal. Menumbuh
kembangkan
pasar-pasar
tradisional,
sehingga
kompetitif dengan pasar-pasar modern. Mengembangkan
kawasan-kawasan
industri,
jasa
dan
perdagangan dalam konsep super block.
-
Arah kebijakan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pemberdayaan
masyarakat
dalam
rangka
mempertahankan,
mengembangkan, melestarikan kekayaan budaya lokal termasuk berkesenian lokal sebagai kebanggaan kota. Mengembangkan pemenuhan kebutuhan kepariwisataan sebagai daya tarik kota sekaligus sebagai bagian penting peningkatan perekonomian kota. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas promosi serta penyuluh di bidang kebudayaan dan pariwisata. Meningkatkan penggalian potensi kebudayaan dan pariwisata lokal. Penyediaan sarana dan prasarana wisata kota yang handal. LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 16
Meningkatkan pengelolaan serta pelestarian objek kebudayaan dan pariwisata secara tekroordinasi dan partisipatif.
-
Arah kebijakan pemantapan iklim ketenagakerjaan Mempermudah
izin
investasi/pendirian
perusahaan,
serta
peningkatan kepastian hukum. Membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan para investor dan tenaga kerja, termasuk mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi, dan penyusunan perencanaan tenaga kerja dan kesempatan kerja yang akurat dan operasional. Mendorong pengembangan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja, dan kesempatan kerja. Mendorong hubungan industrial yang harmonis untuk mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. Mendorong terjaminnya pemenuhan hak-hak pekerja terutama yang
bersifat
normative
di
perusahaan
dengan
system
pengawasan dan perlindungan tenaga kerja yang lebih efeketif. Meningkatkan
kesejahteraan
pekerja
dengan
penerapan
pengupahan dan syarat kerja yang lebih proporsional. Mendorong peningkatan penyaluran tenaga kerja baik secara regional, sektoral, nasional dan internasional melalui program AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
-
Arah kebijakan kota yang aman, nyaman dan religius serta hubungan sosial yang harmonis Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan
serta
mengupayakan
agar
segala
peraturan-
peraturan daerah dilandasi oleh nilai-nilai religius. Meningkatkan dan memantapkan kehidupan kerukunan antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kekeluargaan. Mengikutsertakan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan kota benar-benar dijiwai oleh nilai-nilai agama. LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 17
Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan peran serta fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam iku serta memotivasi umat beragama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, dan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan dan dinamika kota. Bekerjasama memberikan jaminan, perlindungan, dan memenuhi rasa aman, nyaman masyarakat kota.
-
Arah kebijakan penciptaan birokrasi yang kreatif, inovatif, responsif dan professional. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan pengembangan
serta
berbagai
program
Capacity
Building
yang relevan. Mengembangkan pola pembinaan karier berdasarkan merit system, kompetensi dan prestasi kerja. Membangun budaya birokrasi kota yang lebih kreatif, inovatif, melayani dan akuntabel melalui peningkatan efektivitas manajemen pemerintahan kota. Mengembangkan manajemen tata pemerintahan kota yang baik (good governance) yang berorientasi kepada tujuan
sehingga
mampu mewujudkan pelayanan yang sederhana, cepat, merata, terukur dan responsive, melalui desentralisasi PNS ke tingkat pelayanan langsung, mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif, dan penerapan peraturan kepegawaian yang konsisten. Meniadakan
politisasi
dalam
pengisian
jabatan-jabatan
karier birokrasi. Meningkatkan
kesejahteraan
aparatur
melalui
reward
and
punishment serta insentif lainnya.
-
Arah kebijakan peningkatan kerjasama regional dan lintas batas. Membangun
dan
meningkatkan
kerjasama
regional
dan
lintas batas. Mendorong MEBIDANG berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan bisnis pengembangan ekonomi wilayah. Mendorong pengembangan wilayah dalam tiga kutub pertumbuhan, (kawasan pertumbuhan Polonia, Belawan dan Kuala Namo) yang didukung dengan pertumbuhan kota-kota satelit (penyangga). LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 18
3. Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 Berdasarkan masalah dan tantangan pembangunan kota yang paling mendesak selama tahun 2008, serta ketersediaan alokasi sumber daya diformulasikan prioritas pembangunan kota tahun 208 sebagai berikut :
LPPD Kota Medan Tahun 2008
III - 19
LPPD Kota Medan Tahun 2008 III - 20
