BAB III URUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi 1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Wajib. TABEL III.1 RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI ANGGARAN BELANJA, REALISASI, DAN PELAKSANAAN URUSAN WAJIB Belanja Langsung
No
1
URUSAN WAJIB
2.
Anggaran Setelah Perubaha n
Belanja Tidak Langsung
3.
Belanja Pegawai
4.
5.
Belanja Barang dan Jasa
6.
Belanja Modal
Total Belanja Langsung (Rp Juta)
Realisasi Belanja (Rp Juta)
7.
8.
9.
Persent asi (%)
Nama-Nama SKPD Pelaksana
10.
11. Dinas Pendidikan
1
PENDIDIKAN
697.596
239.805
34.304
285.737
20.213
340.255
580,061
83.15
2
KESEHATAN
349.659
84.155.
48.736
146,139
45.044
239.920
324.075
92.68
3
LINGKUNGAN HIDUP
20.774
8.748
1.118
8.841
822.94
10.783
19.531
94.02
BPLHD
4
PEKERJAAN UMUM
1.133.584
100.616
65.829
316.498
601.289
983.616
1.084.232
95.65
Bina Marga, PSDA
5
TATA RUANG
107.756
22.813
4.364
26.175
74.816.
97.630
90.60
Pemukiman dan Perumahan
6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
41.244
15.515
2.845
19.271
2.152
24.269
39.784
96.46
Bappeda
7
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
62.162
8.968
8.982
29.254
1.097
39.334
48.302
77.70
Dinas Olah Raga & Pemuda
8
PENANAMAN MODAL
19.894
7.192
733
10.107
661
11.501
18.693
93.96
BKPPMD
9
KOPERASI DAN UKM
28.464
11.042
3.021
12.390
808
16.220
27.263
95.78
KUMKM
10
KETENAGAKERJAAN
50.731
25.463
5.861
14.458
4.267
24.586
50.050
98.66
Disnakertrans
11
KETAHANAN PANGAN
19.555
6.446
3.593
7,298
468
11.360
17.806
91.06
BKPD
12
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20.871
7.779
1.551
8.822
522
10.896
18.676
89.48
BPP dan KB
13
PERHUBUNGAN
251.248
31.186
1.721
13.284
174.555
189.561
220.748
87.86
Dinas perhubungan
14
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
24.696
8.565
485
11.615
2,078.36
14,178
22.744
92.09
Diskominfo
12.808
8.963
267
2.492
175.03
2.935
11.898
92.89
Kesbangpolinm as
6.655
5.380.692
36.201
331.171
69.458
436.832
5.817.524
87.41
DPRD, Kepda & Wakepda, Setda, Setwan, Dispenda, Inspektorat, BKPP Wil. I, BKPP Wil. II, BKPP Wil. III, BKPP Wil. IV, BKD, Bandiklatda, Kantor Perwakilan, BPPT, KPID, BNP, BPBD, Pol PP
15
16
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
44.276.
27
Dinas Kesehatan, RS Jiwa, RSP Sidawangi, RSUD Al Ihsan
17
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21.884
7.925
1.803
10.079
232.67
12.115
20,041
91.58
BPMPD
18
SOSIAL
68.605
37.877
5.714
19.757
1.329
26.802
64,.679
94.28
Dinas Sosial
19
BUDAYA
67.740
22.617
5.444
30.662
3.287
39.394
62.012
91.54
Disparbud
20
KEARSIPAN
38.513
14.742
1067
10.416
10.259
21.743
36.485
94.74
Bapusipda
9.692.879
6.051.119
233.647
1.314.475
983.001
2.531.124
8.582.243
88.54
Total
Sumber Data : Biro Keuangan Pov. Jabar Tahun 2010
2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Pilihan TABEL II1.2 RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI ANGGARAN BELANJA, REALISASI, DAN PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN Belanja Langsung No
1.
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Anggaran Setelah Perubahan
2.
Belanja Tidak Langsung
3.
4.
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai 5.
6.
Belanja Modal 7.
Total Belanja Langsu ng (Rp Juta)
Realisas i Belanja (Rp Juta)
8.
9.
Nama-Nama SKPD Pelaksana
Persent asi (%)
10.
11.
1
KELAUTAN PERIKANAN
51.192
22.197
2.733
16.697
6.718
26.149.
48.346
94.44
Dinas Perikanan dan Kelautan
2
PERTANIAN
227.202
122.759
10.181
62.803
18.272
1.257
214.016
94.20
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan
3
KEHUTANAN
53.893
17.020
5.879
20.315
4,999
31.194
48.214
89.46
Dinas Kehutanan
4
ENERGI DAN SDM
80.930
17.373
2.101
6.771
40.766
59.639
77.012
95.16
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5
PERINDUSTRIAN
56.674.
35.321
1.330
12.400.
1.778
15.510
50.831
89.69
469.893
214.672
22.226
128.987
72. 535
223.750
438.422
93.30
TOTAL
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sumber Data : Biro Keuangan Pov. Jabar Tahun 2010
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana a). Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat TABEL III.3 RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI ANGGARAN BELANJA, REALISASI, DAN PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN
SKPD*) PROVINSI
NAMA
1.
Sekretaris Daerah Asisiten
2.
Sekretariat Daerah -
Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
JUMLAH PERSONIL (PNS)
KETERANGAN
3.
4.
1 163
28
-
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
187
-
Asisten Kesejahteraan Rakyat
121
-
Asisten Administrasi
733
-
Biro Pemerintahan Umum
51
-
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
59
-
Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jawa Barat
46
-
Biro Administrasi Perekonomian
73
-
Biro Bina Produksi
46
-
Biro Administrasi Pembangunan
64
-
Biro Pelayanan Sosial Dasar
79
-
Biro Pengembangan Sosial
41
-
Biro Pengelolaan Barang Daerah
72
-
Biro Humas, Protokol dan Umum
470
-
Biro Organisasi
51
-
Biro Keuangan
136
Sekretariat DPRD
-
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
171
Inspektorat
-
Inspektorat Provinsi Jawa Barat
148
Dinas Daerah
-
Dinas Permukiman dan Perumahan
295
-
Dinas Kesehatan
536
-
Dinas Pendapatan
902
-
Dinas Pendidikan
2652
-
Dinas Sosial
468
-
Dinas Pertanian Tanaman Pangan
1107
-
Dinas Peternakan
318
-
Dinas Perikanan dan Kelautan
277
-
Dinas Kehutanan
213
-
Dinas Perkebunan
166
-
Dinas Perhubungan
426
-
Dinas Bina Marga
790
-
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
513
Biro
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
29
Badan
-
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
231
-
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
116
-
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
295
-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
461
-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
231
-
Satuan Polisi Pamong Praja
130
-
Dinas Olah Raga dan Pemuda
165
-
Dinas Komunikasi dan Informatika
95
-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
211
-
Badan Ketahanan Pangan Daerah
74
-
Badan Narkotika
44
-
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
73
-
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
94
-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
57
-
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
130
-
Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
91
-
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
106
-
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah
110
-
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
91
-
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I
67
-
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II
55
-
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III
57
-
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV
67
-
Badan Kepegawaian Daerah
162
-
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
182
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
30
-
Badan Kerjasama JABODETABEKJUR
26
Kantor
-
Kantor Pewakilan Pemerintah Jawa Barat
171
Rumah Sakit Daerah
-
Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan
6
-
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat
484
-
Rumah Sakit Paru
196
Lembaga Teknis
-
Dewan Pengurus Korpri
38
Lainnya
-
Komisi Pemilihan Umum
35
-
Sekertariat komisi Penyiaran Indonesia Daerah Universitas Winayamukti
15
-
2
TOTAL
14.597
Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
B. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. URUSAN PENDIDIKAN a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan akses dan kualitas Layanan Pendidikan TK dan SD di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.337.795.520,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sistem aplikasi database terpada TK, SD di Jawa Barat. school mapping TK, SD Terpadu di Jawa Barat, Sistem Standar Nasional (SSN) pengelolaan TK, SD di Jawa Barat, pelaksanaan Kurikulum KTSP oleh TK, SD di Jawa Barat, peningkatan prafesionalisme Guru, Pengawas dan Kepala TK, SD di Jawa Barat; meningkatnya kelengkapan dan kualitas sarana prasarana TK dan SD di
Jawa
Barat;
terwujudnya
koordinasi
dan
sinergitas
program/kegiatan Provinsi dan Kabupaten/kota mengenai TK, SD di Jawa Barat; terkendalinya Program/Kegiatan Provinsi, Kabupaten/kota TK dan SD di Jawa Barat, pengembangan sarana/prasarana guna peningkatan
Akses
Layanan;
terlaksananya
pembinaan
dan
pengembangan TK/SD, worshop pengelolaan bantuan program sarana dan prasarana untuk sekolah sebanyak 15 orang, terlaksananya lomba gugus TK dan SD,; terlaksananya worshop/ pembekalan guru bantu SD/MI di Daerah Terpencil dan Perbatasan sebanyak 1.534 orang. (2)
Kegiatan Pemerataan Peningkatan Layanan Pendidikan SMP yang berkualitas yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.947.400.000,-. Hasil kegiatan
adalah
pengembangan
tersusunnya dan
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
kajian
penyelenggaraan
dan SMP
telaahan yang
kebijakan berkualitas 31
terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan 8 SNP dalam Penyelenggaraan SMP berkualitas; terbinanya pengembangan
KSF
Kurikulum PLH pada wilayah bencana alam 104 orang Pembinaan Kurikulum
Budi
Pekerti
pada
jenjang
SMP
di
Jawa
Barat;
terselenggaranya OSN, O2SN dan FLS2N SMP serta Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) serta SMP/MTs/SMP Terbuka sebanyak 1.680 orang; terlaksananya pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar; tersalurkannya bantuan untuk Operasional SMP Terbuka dan Kesejahteraan guru PNS dan
Non PNS Daerah Terpencil dan
Perbatasan Provinsi Jawa Barat; terlaksananya workshop kurikulum keselamatan berlalu lintas jenjang SMP sebanyak 130 orang; terlaksananya pembinaan olah raga unggulan di 8 kabupaten diikuti oleh 200 orang, terlaksananya peningkatan SMP berkualitas di Jawa Barat. (3)
Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SSN-SBI pada SD dan SMP yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.079.982.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendataan Kuantitas dan Kualitas SSN/SBI di Jawa Barat, verifikasi dan pemetaan potensi SD dan SMP berstandar RSBI/SBI di Jawa Barat oleh 543 orang, verifikasi dan pemetaan SD, SMP SBI di Jawa Barat; terlaksananya workshop Statistik Pendidikan daerah penyelenggaraan SSN/SBI 104 orang, workshop IPM dan indek pendidikan daerah penyelenggaraan SSN/SBI 104 orang; tersusunnya kajian dan telaahan kebijakan penyelenggaraan/pengelolaan SD, SMP SBI di Jawa Barat 120 orang; terlaksananya workshop implementasi kebijakan pembinaan pendidikan SSN/SBI sebanyak 120 orang; terlaksananya workshop implementasi kebijakan kurikulum SSN/SBI sebanyak 120 orang, workshop implementasi kebijakan pengelolaan guru, pengawas dan kepala sekolah SSN/SBI sebanyak 120 orang, workshop implementasi kebijakan penerimaan siswa baru SSN/SBI sebanyak 120 orang; terlaksananya workshop implementasi kebijakan pengelola
sarana/prasarana
SSN/SBI
sebanyak
120
orang,
pengembangan dan pemberdayaan 8 SNP dan unsur. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu (1)
Masih tingginya penduduk usia taman kanak-kanak belum masuk TK.
(2)
Rawan drop out (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari sekolah terutama dipedesaan.
(3)
APM SMP/Sederajat dan APK masih di bawah target.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : (1)
Perluasan memperoleh kesempatan pendidikan TK melalui : (a) Membangun UGB TK. (b) Rehabilitas gedung TK
(2) Sekolah Dasar (SD). LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
32
Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui : (a) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (b) Penyuluhan
kepada
masyarakat
tentang
pentingnya
wajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun. (3)
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui : (a) Membangun RKB; (b) Penambahan SMP Terbuka; (c) Rehabilitasi; (d) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (e) Penyuluhan
kepada
masyarakat
tentang
pentingnya
wajar
pendidikan dasar 9 tahun. b) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Optimalisasi Pendidikan Kejuruan melalui Pemberdayaan Lembaga Tri Parti Bidang Pendidikan dan Penyelenggaraan Expo Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya workshop pendidikan menengah dan tinggi yang diikuti oleh 156 orang; terlaksananya Expo pendidikan kejuruan Jawa Barat 2010 yang diikuti oleh kantor dinas dan SMK dari 26 Kabupaten dan Kota.
(2)
Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi bagi Siswa dan Guru Kejuruan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.101.802.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya workdhop peningkatan keahlian Teknis Guru SMK sebanyak 840 orang, workshop peningkatan keahlian teknisi bengkel praktek SMK yang diikuti oleh 264 orang; terlaksananya sertifikasi kompetensi teknisi guru SMK sebanyak 130 orang; dan terlaksananya pelatihan kompetensi siswa SMK yang diikuti oleh 2.080 siswa SMK.
(3)
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan
Kejuruan
yang
dilaksanakan
Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
3.018.979.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
terlaksananya Pelatihan Penyusunan Naskah Bahan Ajar Berbasis TIK yang diikuti oleh 196 orang; terlaksananya pelatihan desain produksi bahan
ajar
sebanyak
196
orang,
pendampingan
penyusunan
Kurikulum SMK diikuti oleh 180 orang, workshop penyusunan bahan ajar dengan peserta sebanyak 75 orang dan penggandaan serta destribusi bahan ajar berbasis TIK sebanyak 8.448 keping CD. (4)
Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Aksebilitas SMA dan SMK SSN dan RSBI/SBI dan Fasilitasi PTS Penegrian PTS Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 70.855.292.000,-. Hasil kegiatan adalah LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 33
terlaksananya
aplikasi
database
terpadu
SMA/SMK
SSN/RSBI;
terlaksananya sistem pemetaan SSN dan RSBI SMA dan SMK; terlaksananya penyusunan kegiatan dan pelatihan kebijakan teknis pengelolaan
SMA/SMK
SSN/RSBI;
terlaksananya
fasilitasi
pengembangan dan pemberdayaan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP); terlaksananya penyusunan dan implementasi KTSP dan muatan lokal; terlaksananya peningkatan prafesionalisme guru, pengawas dan kepala sekolah SMA/SMK berstatus SSN RSBI/SBI; terpenuhinya kelengkapan dan kualitas sarana/prasarana SMA/SMK; terlaksananya rapat koordinasi sinergitas program kegiatan tripartit kabupaten/kota sekolah SSN/RSBI; terlaksananya pengendalian dan pengawasan akuntabilitas dan pencitraan positif penyelenggaraan/ pengelolaan SMA/SMK SSN/RSBI. (5)
Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SMA Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.247.478.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk 351.507 orang; terakreditasinya SMA Negeri dan Swasta sebanyak 250 sekolah; terlaksananya pelatihan kewirausahaan untuk siswa sebanyak 100 kelompok; terlaksananya pengadaan buku pelajaran ( 9 mata pelajaran) sebanyak 125 eks; terlaksananya diklat kepada tenaga pendidik, MKKS, Musyawarah Guru Masa Pelajaran (MGMP), TPK dan Keativitas Siswa (OSN) sebanyak 1.390 orang dan pengadaan sarana dan prasarana kepada 100 sekolah melalui Bantuan Keuangan.
(6)
Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.485.775.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya beasiswa bagi siswa SMK berpreatasi dan tidak mampu sebanyak 9.362 siswa; terakredetasinya SMK negeri dan swasta berjumlah 175 sekolah; terusulkannya pengadaan buku pelajaran SMK dan buku Basa Sunda; terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan sistem evaluasi belajar tahap akhit ujian kompetensi keahlian dan ijazah SMK; terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dan Vokasional Awed 2010 Tingkat Provinsi; terlaksananya pemberian bantuan sarana dan prasarana SMK, terlaksananya pengembangan kewirausahaan SMK sebanyak 1000 siswa; dan tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK untuk 579.908 siswa.
(7)
Kegiatan Koordinasi Pencanangan Program Wajar 12 Tahun di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 320.850.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pencanangan wajar 12 tahun sebanyak 2 kali yang diikuti 268 peserta.
(8)
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
(RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dilaksanakan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 34
Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
213.700.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya Rakor RSBI/SBI sebanyak 1 kali yang diikuti 121 orang peserta. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu (1) Rawan drop Out (DO) mengacu kepada jumlah penduduk pra sejahtera dan sejahtera I. (2) Siswa yang masuk ke SMK mayoritas berasal dari kalangan masyarakat menengah
kebawah
padahal
kegiatan
proses
belajar
mengajar
memerlukan dukungan biaya yang cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : (1) Sekolah Menengah Atas (SMA). Perlu kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui : (a) Pemberian beasiswa. (b) Pemerataan pendidikan. (c) Pemerataan dan pengangkatan guru baru. (2) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui : (a) Membangun USB; (b) Rehabilitas; (c) Membangun RKB; (d) Pemberian beasiswa (e) Pemerataan dan pengangkatan guru baru; c) Program Pendidikan Non Formal 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Pendidikan Masyarakat Gender dan Kesetaraan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.548.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dengan kabupaten/kota diikuti oleh 78 orang, pelatihan Tutor UKM sebanyak 100 orang, pelatihan Paket B dan Paket C sebanyak 200 orang, pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Paket A, B dan C sebanyak 100 orang, pelatihan tes penempatan program kesetaraan 104 orang, pembinaan Lembaga PKBM 1750 lembaga, lomba keteladanan Pendidikan Non Formal (PNF) di 26 Kabupaten/kota;
terlaksananya
Jambore
Pendidikan
Tenaga
Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF) diikuti oleh 364 Tenaga Pendidik PNF, pelaksanaan Hari Aksara Internasional di Cianjur; terlaksananya Sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi pejabat Tingkat Kabupaten/kota diikuti oleh 78 orang, pelatihan PSBG bagi Guru dan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA 156 orang, LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
35
pelatihan PSBG bagi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 52 orang dan penyusunan Profil Gender. (2)
Kegiatan Perluasan Layanan PAUD Non Formal yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.045.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Program PAUD sebanyak 100 orang, lomba Keteladanan Lembaga dan Pengelola sebanyak 5 program, workshop evaluasi kinerja layanan PAUD di Jawa Barat diikuti oleh 270 orang tenaga pembina, ureantasi pengelola PAUD 500 orang, orientasi pendidik PAUD 500 orang, workshop Pendidikan Untuk Semua (PUS) 74 orang; dan tersalurkannya bantuan sosial untuk lembaga PAUD.
(3)
Kegiatan
Peningkatan
Mutu
Kursus
dan
Kelembagaan
yang
dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.614.185.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi evaluasi program dan kelembagaan diikuti oleh 60 orang, rapat koordinasi kursus program kursus dan kelembagaan diikuti oleh 86 orang, workshop organisasi mitra dan konsorsium kursus diikuti oleh 60 orang; terlaksananya pelatihan pengelola kursus program kursus wirausaha kota sebanyak 112 orang, pelatihan Pengelola Kursus Program kursus wirausaha desa 60 orang, pelatihan pengelola tenaga pendidik tata rias pengantin 60 orang, pelatihan tenaga pendidik akuntabilitas 60 orang, pelatihan tenaga pendidik hantaran 60 orang, lomba Keteladanan Kursus 1 kegiatan, pengadaan buku direktori dari lembaga kursus 2500 eks, leaflet Kursus 3750 eks, poster kursus 2500 lembar, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tata kecantikan kulit
1000 eks, KBK tata kecantikan rambut
1000 eks, KBK tata rias pengantin 1500 eks, KBK Komputer 1000 eks, KBK merangkai bunga 1000 eks, KBK Menjahit 1000 eks, KBK mekanik otomotif 1000 eks, KBK Tata Boga 1000 eks, buku profil lembaga kursus Berprestasi 1000 eks. (4)
Kegiatan Fasilitasi dan Apresiasi kepada Para Teladan Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Fasilitasi dan Apresiasi kepada para teladan Tingkat Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ; Tempat domisili warga belajar yang berpartisipasi berjarak cukup jauh dari tempat pusat kegiatan belajar, dan sebagian besar banyak yang lebih tertarik bekerja dari pada melanjutkan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : Pendidikan Non Formal. Pemerataan dan demokratisasi pendidikan luar sekolah. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
36
(a) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kelompok belajar Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. (b) Memberikan penghargaan secara selektif kepada pemuda/pelajar dalam rangka memotivasi untuk berprestasi. (c) Meningkatkan kemampuan perencanaan pada tingkat kantor Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/kota/Kecamatan, dan SKB.
d) Program Pendidikan Luar Biasa 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Program Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan
dan
Pengembangan
Kurikulum
PK
PLK
yang
dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.474.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Ujian Sekolah (US) SDLB, SMPLB dan SMALB yang diikuti oleh 1628 siswa; rapat koordinasi teknis pengurus gugus SLB diikuti 184 orang; advokasi pembelajaran untuk layanan pendidikan Inklusif di Jawa Barat 120 orang; advokasi pembelajaran untuk layanan cerdas istimewa bakat istimewa di Jawa Barat 90 orang; penyusunan analisis materi pembelajaran oleh 100 orang; advokasi penyusunan KTSP SLB di Jawa Barat sebanyak 138 orang; penyusunan RPP pembelajaran pendidikan khusus sebanyak 138 orang; pemberian beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan 168 orang; pemberian insentif bagi guru sukwan dan TU PLB se Jawa Barat sebanyak 1000 orang; lomba kreatifitas pembelajaran dan seni serta olah raga PTK PLB diikuti 276 orang dan pemilihan guru SLB Berdedikasi Jawa Barat diikuti 46 orang. (2)
Kegiatan Peningkatan Bina Promosi dan Kompetensi Sisiwa Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.030.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya workshop bantuan Gubernur untuk Siswa; pembinaan kompetensi dan keterampilan siswa jenis menjahit sebanyak 260 siswa; pembinaan kompetensi dan keterampilan siswa jenis handycraft sebanyak 546 orang; pertemuan raimuna penegak PLB dan karang pamitra pembina PLB se Jawa Barat sebanyak 46 orang; lomba kreatifitas hasil belajar, seni dan olahraga PK dan PLK sebanyak 1120 siswa; dan pemantapan persiapan pemberangkatan atlet untuk perlombaan tingkat LKS tingkat Nasional.
(3)
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana SLB di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.648.760.000,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa khusus; LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 37
pengadaan perlengkapan kantor; pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5 USB; dan terlaksananya pengadaan Brile buku keagamaan sebanyak 500 eksemplar. (4)
Kegiatan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK, PLK dan Inklusif Negeri dan Swasta di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.650.782.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan inkulif negeri dan swasta di jawa barat sebanyak 1450 orang; terlaksananya pertemuan gugus sebanyak 20 kali untuk 46 gugus.
2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ; Pendidikan Luar Biasa. (1) Masih banyaknya anak berkelainan usia sekolah belum masuk SLB. (2) Rawan drop out (DO) yang disebabkan oleh watak dan karakter anak berkelainan. (3) Rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kelainan/kecacatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui : (1) Membangun USB; (2) Rehabilitasi gedung; (3) Pemberian beasiswa (4) Pemerataan dan pengangkatan guru baru; (5) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya SLB. e) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Pelatihan Manajerial Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan manajerial kepala SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 376 orang, pelatihan pemberdayaan perpustakaan SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 528 orang, pembinaan kesadaran lingkungan hidup bagi guru pembina LKS SD angkatan II sebanyak 132 orang, pembinaan kesadaran lingkungan hidup bagi guru pembina LKS SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 528 orang; terlaksananya kualifikasi akademik guru untuk beasiswa sebanyak 1052 orang.
(2)
Kegiatan Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Dasar dan Menengah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.896.387.200,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendataan calon peserta Ujian Akhir Standar Bertaraf Nasional (UASBN), LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 38
pengolahan data calon peserta UASBN pengadaan buku panduan UASBN sebanyak 6525 eksemplar, pendampingan distribusi naskah soal; terselenggaranya UASBN di Kabupaten/kota se Jawa Barat, terlaksananya pemindaian (scaning) di Kabupaten/kota dan validasi hasil pemindaian di tingkat Provinsi, pendampingan pemindaian (scaning) monitoring pelaksanaan UASBN; dan terlaksanaannya rapat evaluasi UN dan UASBN diikuti oleh 150 orang. (3)
Kegiatan Pemilihan Pendidik, Tenaga Kependidikan, Berprestasi dan Berdedikasi TA. 2010 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi tentang pemilihan pendidik dan tenaga pendidikan yang diikuti oleh 76 orang dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota; terlaksananya pemilihan Kepala SD, pengawas SD, guru SD daerah terpencil berdedikasi sebanyak 64 orang, verifikasi/validasi yang dilaksanakan 97 orang; terlaksananya pemilihan guru TK berprestasi 26 orang, guru SD berprestasi 26 orang, guru SMP berprestasi 26 orang, guru SMA berprestasi 26 orang, pemilihan Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA berprestasi sebanyak 104 orang, pemilihan Pengawas TK/SD, pengawas SMP, pengawas
SMA
sebanyak
78
orang,
pemilihan
kabaran
SMA
berprestasi 26 orang, pemilihan Pustakawan SMP berprestasi 26 orang, pemilihan Kepala Sekolah berwawasan lingkungan berprestasi jenjang SD, SMP, SMA sebanyak 78 orang, persiapan dan pembinaan untuk pemilihan Pemberian Penghargaan kepada 60 orang. (4)
Kegiatan Pelatihan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Program Hibah Kompetetif Institusi (PHK-I) TA.2010 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyusunan model dan materi pelatihan disusun oleh 52 orang, TOT MGMP Matematika SMP 48 orang, TOT Reflikasi Program bermutu 48 orang, TOT Peningkatan Profesionalisme guru melalui KKG sebanyak 48 orang, TOT MGMP Matematika SMA 48 orang, reflekasi Program bermutu (Batter Education Tronght Reformed Manajement Universal Teacher Upgrading) diikuti oleh 330 orang; terlaksananya pelatihan peningkatan profesionalisme guru MP melalui MGMP sebanyak 240 orang, pelatihan peningkatan profesionalisme guru MP melalui KKG sebanyak 240 orang, membangun persepsi stakeholders tentang pembinaan guru berkelanjutan melalui implementasi Lesson Study sebanyak 120 orang, peningka tan pemahaman Kepala Sekolah dan Pengawas tentang implementasi Lesson Study sebanyak 800 orang, pelatihan fasilitator MGMP sebanyak 640 orang, Joint Coordination Committee Meeting 35 orang, management meeting 70 orang, pengadaan buku Pemberdayaan guru SMP/MTs melalui implementasi Lesson Study berbasis MGMP 1280 eks, buku pemberdayaan guru
SMA/SMK/MA melalui implementasi Lesson Study berbasis sekolah LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 39
(LBS) 2000
eks,
pengembangan sistem Benchmarking melalui
konferensi Lesson Study diikuti oleh 200 orang, management program, peningkatan Prafosionalisme guru melalui On Line berbasis IT diikuti oleh 50 orang Pembinaan dan Pengembangan MGMP 78 orang. (5)
Kegiatan Revitalisasi SIM Dinas Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi yang diikuti oleh 52 orang, Penjaringan Data melalui ICT Center di 26 Kabupaten/kota, pengembangan aplikasi pengendalian kegiatan dan keuangan kerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UNPAD, pengolahan data dan pembuatan profil pendidikan sebanyak 1600 eksemplar; monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota.
(6)
Kegiatan Fasilitasi Pertemuan Forum Penyelenggara Pendidikan Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah (DIKDASMEN) se-Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.250.000,-. Hasil kegiatan
adalah
terlaksananya
pertemuan/rakor
penyelenggara
pendidikan swasta jenjang dikdasmen sebanyak 2 kali yang diikuti 182 orang peserta. (7)
Kegiatan Fasilitasi dan Insentif Guru Madrasah Diniyah di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.460.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan yang diikuti sebanyak 75 orang peserta serta fasilitasinya dan memonitor penyampaian insentif kepada Guru Madrasah diniyah di 26 Kabupaten/kota.
2. URUSAN KESEHATAN a) Program Upaya Kesehatan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500. 000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan
diantaranya
tersedianya
27
billboard
untuk
26
kabupaten/kota dan 1 buah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, penyebaran informasi melalui televisi, radio, media cetak; tersusunnya
Petunjuk
teknis
PHBS,
rumah
tangga,
sekolah,
perkantoran, tempat-tempat umum, dan institusi kesehatan; serta tersusunnya Buku Saku Desa Siaga yang
didistribusikan ke
Kabupaten/kota. (2)
Kegiatan Desa Peradaban yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 219.085.560,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya 35 Desa menjadi Desa Siaga Aktif di 6 Kabupaten. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
40
(3)
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Hasil pelaksanaan Kegiatan yaitu tercapainya 28 Rumah Sakit Daerah yang mampu melaksanakan pelayanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). (4)
Kegiatan Pemeriksaan Sarana Kesehatan Tertentu Dalam Rangka Sertifikasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.635.824,-. Hasil kegiatan adalah terdeteksi dan terperiksanya sarana kesehatan dalam rangka persyaratan perizinan di bidang kefarmasian; tersusunnya berita acara perizinan baik izin maupun non-izin; dan penerbitan sertifikat yang bersifat rekomendasi sebanyak 272 sertifikat untuk sarana kesehatan.
(5)
Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 256.137.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan dengan dokumen pendukung penggunaan obat Generik
berlogo
di
Rumah
Sakit
dan
Apotik;
tersedia
dan
tersebarkannya 6000 lembar leaflet bahaya penyalahgunaan NAPZA pada hari Narkotika Internasional; terbinannya 26 kabupaten/kota tentang sistem pelaporan sarana produksi serta distribusi obat dan peralatan kesehatan; tersedianya 15 sampel alat kesehatan dan 15 sampel Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dalam hal uji kualitas produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan di sarana distribusi swasta; terlaksananya pengujian kualitas produk obat dan alat kesehatan di sarana distribusi pemerintah (gudang/instalasi); tersosialisaikannya bahan berbahaya pada produk pangan jajanan anak sekolah di wilayah I Jawa Barat; terlaksananya monitoring evaluasi penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan di 5 kabupaten/kota. (6)
Kegiatan Pemantauan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 236.112.818,-. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu tersusunnya 1.250 buku kumpulan resep menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil kurang gizi dengan berbasis makanan
lokal; tersusunnya pedoman
kerja bagi tenaga pelaksana gizi Puskesmas; tervalidasi, teridentifikasi dan terverifikasinya kasus gizi buruk. (7)
Kegiatan Pembinaan Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 814.224.500,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan penyusunan perencanaan program kesehatan ibu
dan anak tahun 2011; tersedianya 300 Buku Pedoman Pelayanan KIA LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 41
Terintegrasi; tersedianya 500 buku Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan tersedianya 300 buku pedoman Penyediaan Fasilitatif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; tersusunnya laporan pencapaian program yang terdiri dari cakupan program, dukungan kabupaten/kota pada aspek KIA gizi Anak sekolah dan lansia; terbentuknya tim kajian KIA dengan melibatkan stakeholder terkait; tersusunnya instrumen pengumpulan kajian persoalan KIA (rekaman pelayanan obstetri); tersusunnya kajian KIA di pelayanan kebidanan RSUD dengan 5.933 sampel; meningkatnya kemampuan tim provinsi dalam proses perencanaan District team problem solving Kesehatan ibu bayi baru lahir; terbentuknya tim pendamping Kesehatan ibu dan bayi baru lahir di kabupaten/kota; tersusunnya dokumen tentang langkah-langkah perencanaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir tahun 2011 pada Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Banjar, Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. (8)
Kegiatan
Pelaksanaan
Masyarakat
Miskin
di
Pendukung Jawa
Pelayanan
Barat
yang
Kesehatan
dilaksanakan
bagi Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 607.638.500,-. Hasil kegiatan adalah tersalurkannya bantuan keuangan untuk pembangunan kesehatan 26 kabupaten/kota dan 6 RS Vertikal yang berada di wilayah Jawa Barat; tersusunnya 1 dokumen
kesepakatan
pengembangan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat (JKPM) Jawa Barat; tersusunnya satu dokumen Draft Perda JPKM; tersusunnya 1 dokumen kelembagaan/kepesertaan, pembiayaan dan pelayanan kesehatan JPKM Jawa Barat. (9)
Kegiatan Fasilitasi Program Hibah Kompetensi Institusi (PHKI) dalam Pembelajaran
dan
Pendampingan
Information,
Comunication
Technology (ICT) bidang Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.593.710,-. Hasil kegiatan adalah terdistribusikannya komputer, buku saku gizi dan alat peraga gizi (termasuk leaflet tentang gizi, rumah sehat, air dan jamban) serta pedoman pelatihan kader dan tokoh masyarakat dalam pengembangan sistem surveilans serta respon program gizi masyarakat kepada UNPAD, 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Sliyeg Kabupaten Indramayu, Puskesmas Pusaka Nagara Kabupaten Subang dan Puskesmas Gegesik Kabupaten Cirebon. (10) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.982.117,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen hasil analisa
data,
Puskesmas
tersempurnakannya
(PKP)
tahun
2009;
instrumen
Penilaian
tersempurnakannya
Kinerja pedoman
penyusunan standar mutu pelayanan kesehatan dasar; terlaksananya koordinasi
PKP
bagi
pengelola
program
Puskesmas
di
26
kabupaten/kota; terkoordinasinya standar mutu pelayanan dasar bagi pengelola program kabupaten/kota di provinsi; dan terlaksananya LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 42
pembinaan, fasilitasi dan monitoring evaluasi program puskesmas ke kabupaten/kota. (11) Kegiatan Persiapan Pengembangan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi
Dasar
(PONED)
dan
Pembuatan
Detail
Engineering Design (DED) serta Maket Model Puskesmas PONED yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bangunan DED dan maket model PONED berukuran 200m2 dan 364m2; terlaksananya rakor dan sosialisasi pengembangan puskesmas PONED kepada Kabupaten/kota; terverifikasinya kesiapan 26 kabupaten/kota untuk 200 puskesmas PONED tentang penyediaan lahan. (12) Kegiatan Sosialisasi Pelatihan dan Dampak Asap Rokok yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 30 orang konselor berhenti merokok dari Dinas Kesehatan Provinsi, BKPM, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit dan puskesmas di Jawa Barat; tersosialisasikan bahaya merokok melalui televisi, koran, radio, banner, poster, dan kalender; tersedianya 1 buah TV media set, 2 buah laptop, 2 buah printer, 2 buah LED running text, 1 buah scanner dan 1 buah layar aktif outdoor untuk mendukung kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan. (13) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Bagi Pasien Keluarga Miskin (Gakin) yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.270.600.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kebutuhan perawatan, obat-obatan dan asuransi kesehatan habis pakai bagi pasien miskin diluar Jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan daerah. (14) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.603.900,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya penyegaran
kesehatan
terselenggaranya
familly
jiwa
bagi
gathering;
guru
bimbingan
konseling;
terselenggaranya
bimbingan
motivasi untuk OSIS/Ekstra kulikuler; terselenggaranya pembentukan layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT); terselenggaranya pemberian
kegiatan
kerohanian
bagi
pasien
rehabilitasi;
terselenggaranya rujukan pasien ke RS Rujukan; terselenggaranya Supervisi yankeswa di kabupaten/kota; terselenggaranya layanan kesehatan jiwa di daerah rawan bencana, terselenggaranya home visite/dropping. (15) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jiwa pada Masyarakat yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 153.100.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya X-Banner; terselenggaranya penayangan di media elektronik; terselenggaranya LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
penayangan
di
media
cetak; 43
terselenggaranya Musrenbang; terselenggaranya Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) dan Kesehatan Jiwa Dunia; tersedianya belanja cetak buku profil RS sebanyak 100 buah; tersedianya brosur/leaflet sebanyak 1000 buah; tersedianya pengadaan papan nama; dan tersedianya plakat dan cinderamata sebanyak 100 buah. (16) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin. (17) Kegiatan Penyuluhan Sadar Narkoba Kepada Kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan terhadap 1.600 orang (10 kegiatan) kader penyuluh P4GN dari kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Jawa Barat. (18) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Terapi dan Rehabilitasi yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.400.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya tenaga konselor bidang adiksi sebanyak 60 orang petugas penatalaksanaan penyakit komplikasi akibat lhgun Narkoba. (19) Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Provinsi yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 617.990.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya Sosialisasi Peringatan HANI tahun 2010 yang melibatkan beberapa OPD dan komunitas (perkumpulan/club/orsos/ ormas) yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang pengunjung. (20) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Test Urine di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.048.610.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan test urine terhadap aparatur Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 25 kali untuk 5000 orang. (21) Kegiatan Family Support Group (FSG) dan grand outing mantan Pecandu, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan FSG dengan peserta sebanyak 80 orang korban penyalahgunaan narkoba. (22) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Evaluasi Rapat Internal Kerja dan Rapat Koordinasi BNP dan BN Kabupaten/kota, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya
rakor dan evaluasi BNP–BN Kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dihadiri
70
peserta
dari
30
OPD/Instansi
Provinsi
dan
BN
Kabupaten/kota. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
44
2) Permasalahan dan Solusi (1)
Belum semua Instansi pemerintah, swasta dan masyarakat menyadari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk
mengatasi
pemberdayaan
permasalahan
tersebut,
dilaksanakan
melalui
semua stakeholders untuk membangun partisipasi
masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. (2)
Angka
penyalahgunaan Narkoba
Jawa Barat
terus
meningkat,
terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
dengan
membangun
program
“Generasi
Bersih
Penyalahgunaan Narkoba Jawa Barat (gen-B Jawa Barat). (3)
Belum mantapnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; rendahnya perwujudan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat; meningkatnya prevalensi perokok, penyalahgunaan napza, dan menurunnya lingkungan sehat bebas rokok dan bebas napza disekolah, tempat kerja, dan tempat umum; meningkatnya pembiayaan
persentase jaminan
penduduk
kesehatan
yang
masyarakat.
menjadi Untuk
peserta mengatasi
permasalahan tersebut, melalui pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri serta lingkungannnya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif. b) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Penyusunan Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.635.000,-. Hasil kegiatan
adalah
tersusunnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. (2)
Kegiatan
Fasilitasi
dan
Penyusunan
Perencanaan
dan
Monev
Pembangunan Bidang Kesehatan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 319.454.942,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat kerja kesehatan daerah, pertemuan lintas batas antar provinsi, Mitra Praja Utama, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan dari bantuan keuangan. (3)
Kegiatan Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) bantuan keuangan Gubernur bidang kesehatan tahun 2011.
(4)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) sebagai Centre of Excellent Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.539.500,-. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 45
Hasil kegiatan adalah dipertahankannya akreditasi ISO 17025; terlaksananya assesmen ISO 15189; terikutinya kegiatan pemantapan mutu eksternal dari komite akreditasi nasional, kementrian kesehatan, national reference laboratory australia, dan laboratorium supra nasional untuk TB di Adelaide Australia; terlaksanannya promosi BLK melalui bina konsumen dan pembuatan brosur, kalender, agenda, penunjuk arah dan video BLK. (5)
Kegiatan
Pengembangan
Sistem
Informasi
Kesehatan
yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.725.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data dan informasi komprehensif kesehatan; tersedianya profil kesehatan Jawa Barat. (6)
Kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 317.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbentuknya tim pembina akreditasi
sebanyak
30
laboratorium, rumah sakit
orang
untuk
akreditasi
puskesmas,
dan rumah sakit khusus; tersusunnya 2
(dua) dokumen instrumen akreditasi Puskesmas dan laboratorium. (7)
Kegiatan
Sosialisasi
Penanggulangan
dan
Pencegahan
Penyakit
Tuberculosis yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan dan pencegahan penyakit TB. (8)
Kegiatan Pelaksanaan Tata Kelola Rumah Sakit sesuai Standar BLUD yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.800.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya studi banding dalam rangka peningkatan status manajemen RS menjadi BLUD sebanyak 60 orang.
(9)
Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan kesehatan lingkungan di RSUD Al-Ihsan.
(10) Kegiatan Peningkatan Cakupan Layanan Kesehatan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.650.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan cakupan layanan kesehatan. (11) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan HIV AIDS di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.230.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pencegahan penyakit menular, meningkatnya peran Komisi Daerah/Tim Koordinasi dalam pencegahan penyakit menular di 26 kabupaten/kota Jawa Barat. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
46
(12) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan Penyakit Menular yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.800.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi monitoring dan evaluasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan Kabupaten/kota, pertemuan validasi data dan pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS, rapat koordinasi KPA Provinsi di 4 BKPP se Jawa Barat, konsultasi KPA Provinsi ke KPA Pusat, monitoring program kondom dan harm reduction di 19 kabupaten/kota se Jawa Barat. (13) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Apresiasi Sekolah Sehat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.545.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi TP UKS Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat; Lomba Sekolah Sehat Tingkat BKPP se Jawa Barat dan Tingkat Provinsi; serta pertemuan evaluasi dan pelaporan program UKS serta menghasilkan Sekolah dengan katagori Sehat Tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS dan SMU/MA untuk mewakili Jawa Barat ke Tingkat Nasional tahun 2011. 2) Permasalahan dan Solusi (1)
Kurangnya sumber daya manusia diantaranya tenaga medis spesialis, Paramedis serta tenaga administrasi yang siap pakai. Masalah ini cukup memberi pengaruh yang besar terutama dari segi pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan rumah sakit dan tingkat ekonomi dari masyarakat sekitar Rumah sakit yang sebagian besar
adalah
dari
kalangan
ekonomi
menengah
dan
bawah
menyebabkan banyak masyarakat yang masih harus dibantu dengan program pemerintah. Hal ini sangat dirasakan dengan tingginya kunjungan pasien masyarakat miskin serta tingkat kunjungan pasien rawat jalan dengan tingkat hunian ruang perawatan inap cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menambah tenaga dokter spesialis dan sub spesialis, perawat serta administrasi dan perlu adanya kesinambungan bantuan dana untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Jawa Barat. (2)
Belum tersedianya sumber daya manusia yang mampu melakukan kajian kebijakan kesehatan; belum berjalannya sistem perencanaan kesehatan melalui pendekatan wilayah dan sektoral dalam mendukung desentralisasi; belum tersedianya sistem informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melakukan kerjasama yang terintegrasi dan terkoordinasi antara sektor kesehatan dengan sektor-sektor terkait tidak terbatas dari instansi pemerintah, melainkan organisasi profesi kesehatan dan
lembaga swadaya masyarakat. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
47
c) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termonitor dan terevaluasinya pengurangan dampak buruk NAPZA, pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, DBD, TB, ISPA, Diare, Malaria, Zoonosis, Filariasis, Penyakit Tidak Menular; tertatalaksananya penyakit ISPA Diare; tertatalaksananya penyakit malaria; tersedianya sarana laboratorium yang terdiri dari slide, vaksinostil dan lakohol swab; tersedianya reagen yang terdiri dari giemsa dan imersi oil; tersedianya buku pedoman tatalaksana kasus malaria sebanyak 365 buku; terinformasikannya Penyakit Tidak Menular (PTM) kepada 26 kabupaten/kota; terlaksananya peringatan hari AIDS sedunia.
(2)
Kegiatan Eliminasi Kusta yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi mengenai
penyakit
kusta
di
tingkat Provinsi;
teridentifikasinya
penderita kusta secara dini melalui Rapid Survey Village. (3)
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Proporsi Kabupaten/kota yang melaksanakan manajemen faktor resiko kesehatan lingkungan; terbinanya kabupaten/kota dalam penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
(4)
Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dapat Penyakit dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232.315.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya Universal Child Immunization (UCI) Desa melalui pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT-HB, Polio dan Campak) 4.950 desa.
(5)
Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.547.500,-. Hasil kegiatan adalah tertanggulanginya 100% KLB skala Propinsi (40 KLB) melalui kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB.
(6)
Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini
Bencana
dan
Kesehatan Matra yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.885.000,-. Hasil kegiatan adalah tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana dan pemeriksaan kesehatan haji di seluruh kabupaten/kota. (7)
Kegiatan Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 48
alokasi anggaran sebesar Rp. 87.635.824,-. Hasil kegiatan adalah teridentifikasinya penurunan angka Drop Out, tersedianya 2 dokter konsulen (1 dokter ahli paru, 1 dokter ahli radiologi) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. (8)
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Gigi Mulut yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 512.930.286,-. Hasil
kegiatan
adalah
penanggulangan program/lintas
tersosialisaikannya
kesehatan sektor,
gigi
dan
organisasi
penanganan
mulut
profesi
dan
kepada
dan lintas
kabupaten/kota;
terlaksananya case finding pada anak remaja untuk deteksi kelainan jiwa remaja di 10 kabupaten/kota; terlaksananya pengembangan kesehatan jiwa di 20 puskesmas; terjaringnya forum komunikasi kesehatan
jiwa;
tersosialisasinya
life
skill
kesehatan
jiwa;
tersosialisasinya program kesehatan indera pendengaran dan ketulian; terlaksananya pertemuan sehat jiwa, jasmani dan rohani melalui kesehatan olahraga. (9)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan dan terlayaninya tenaga kerja.
(10) Kegiatan Upaya Kesehatan Dampak Asap Rokok bagi Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya alat-alat kesehatan/kedokteran berupa treadmill, peralatan medik rontgen, dust sample meter, nubulizer, spirometer; tersedianya obat-obatan serta
bahan kimia
sebagai
pendukung pelayanan
kesehatan terkait dampak asap rokok. (11) Kegiatan Deteksi Dampak Asap Rokok dan Pencegahannya bagi Masyarakat Umum yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya alat-alat kesehatan dan kedokteran serta reagen. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam
pelaksanaan
program
diatas,
ditemukan
permasalahan
yaitu
rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat. Solusinya, fasilitasi dan pembinaan melalui Surat Edaran Kepala Dinas ke kabupaten/kota dalam hal kewaspadaan terhadap penyakit berbasis lingkungan dan binatang.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
49
d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.791.807.108,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan laboratorium berupa bahan kimia, reagen serta alat kardiologi.
(2)
Kegiatan Peningkatan Layanan Kesehatan Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya peralatan kesehatan, bahan kimia serta obat-obatan sebagai pendukung pelayanan kesehatan.
(3)
Kegiatan
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Balai
Pelayanan
Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.453.736,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya mebelair (1 set sofa), penghias ruangan berupa gordyn, vitrase, seprai, dan selimut, 1 unit laptop, 4 unit komputer, 2 unit printer; 1 buah LCD dan 3 buah wireless; 4 buah presto dan termos air panas. (4)
Kegiatan
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Pelayanan
Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di BKKM berupa alat-alat kedokteran (instrumen set sedang, pinset anatomis, pinset cerugis, gunting up hecting, gunting kecil, arteri clamp, kom kecil dan sedang, timbangan
bayi,
needle
holder,
gunting
verband,
korentang,
termometer, reflexhammer, tensimeter, tongue spatel, manset anak dan penlight) bahan kimia serta reagen. (5)
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.529.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya bantuan alat kesehatan 7 (tujuh) unit peralatan laboratorium Analisa Gas Darah (AGD) untuk 7 RSD (RSD Majalaya, RSD Cianjur, RSD Cibabat, RSD dr. Slamet Garut, RSD’45 Kuningan, RSD Banjar dan RSD Sumedang); bantuan alat kesehatan 10 (sepuluh) unit alat laboratorium untuk pemeriksaan HIV/CD4 diberikan ke 10 RSD (RSD Ciawi, RSD Cianjur, RSD Karawang, RSD Kota Bekasi, RSD Subang, RSD Gunung Jati, RSD Ujung Berung Kota Bandung, RSD Kota Tasikmalaya, RSD Indramayu dan RSD Cibabat); bantuan Alat Kesehatan 10 paket peralatan Kedokteran Anak berupa alat CPAP, baby incubator, syringe pump, infant warmer dan infant resusitator, pediatric laryngoscope, untuk 10 RSD PONEK (RSD Arjawinangun, RSD Cideres, RSD Soreang, RSD Sekarwangi Kabupaten Sukabumi, RSD
Pelabuhan Ratu, RSD Indramayu, RSD Majalengka, RSD Ciawi, RSD LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 50
Kota Bandung dan RSD Ciamis); bantuan Alat Kesehatan 5 paket peralatan Kedokteran Kebidanan dan Kandungan yang terdiri dari alat Ultrasonograpgy (USG) dan Electro Cauter untuk 5 RSD (RSD Indramayu, RSD Cibabat, RSD Sekarwangi, RSD Ciawi dan RSD Kota Depok); bantuan Alat Kesehatan Peralatan unit Gawat Darurat untuk 3 RSD ( RSD Pelabuhan Ratu, RSD Ciamis dan RSD Patrol); bantuan Alat Kesehatan 3 paket peralatan Bank Darah RS yang terdiri dari Blood Bank Refrigerator, Serological Sentrifuse, Microscope Binoculer, Dry Incubator, Blood Cooling Box, Electric Tube Sealer, Blood Colection Mixer untuk 3 RSD (RSD Sumedang, RSD Ciamis dan RSD Subang); bantuan Alat Kesehatan X-Ray untuk pelayanan Radiologi, berupa 2 unit Mobile x-ray (untuk 2 RSD:RSD Banjar dan RSD Cideres) dan 1 unit Station x-ray untuk RS Cideres; Hasil monitoring
evaluasi RS
Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB), RSD Cianjur ditetapkan sebagai Juara 1 Nasional. (6)
Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya ruang kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai standar.
(7)
Kegiatan Pengadaan Mobil Rumah Sakit Lapangan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
51.965.000,- yang
direncanakan
untuk
persiapan
penyediaan mobil Rumah Sakit Lapangan yang tidak terealisasi, karena kelengkapan sarana pelayanan yang direncanakan barang impor. (8)
Kegiatan Rehab Sarana dan Prasarana Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 3.200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehab sarana dan prasarana dengan luas bangunan gudang seluas 1.106 m2 bertempat di Jalan Kiaracondong; tersedianya tempat penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan serta terpenuhinya gudang obat yang sesuai dengan standar. (9)
Kegiatan
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Kantor
Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
99.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
sarana
penunjang Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) sebesar 80%, dengan tersedianya 2 unit komputer, 2 unit note book, 4 unit printer, 2 unit scanner, 2 buah modem dan 2 buah Flasdisk. (10) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.316.457.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya 17 buah alat laboratorium untuk pelayanan kesehatan di RS dan Laboratorium kesehatan se-Jawa Barat. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
51
(11) Kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan penunjang pelayanan RS yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan/ perlengkapan penunjang pelayanan RS. (12) Kegiatan
Peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat
dengan
penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat Dampak asap rokok yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.810.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat Dampak asap rokok. (13) Kegiatan Penyediaan Obat-obatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.340.415.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya obat-obatan umum dan obat-obatan psikotropika rumah sakit sebanyak 1 kegiatan. (14) Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 483.909.950,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan
farmasi/alkes habis pakai, laboratorium, radiologi, kesehatan gigi, psikologi/
psikometri, terapi keswara dan elektromedik sebanyak 7
paket (bahan farmasi/ alkes habis pakai laboratorium, radiologi, bahan dental unit, psikologi, psikometrik, terapi keswara dan elektro medik). (15) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pasien yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 616.028.250,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, peralatan makan (piring/gelas/ mangkok/ cangkir/sendok/garpu), bahan baku bangunan keperluan rehabilitasi pasien, bahan untuk keperluan terapi keperluan, obat dan bibit tanaman untuk terapi pertanian, pakaian pasien untuk kegiatan dan pakaian training, pengadaan mesin las ( terapi las besi dan cetak batako), mesin bubut (terapi pertukangan kayu), alat pertanian, setrika (Setrika untuk pasien dan setrika roll), tempat tidur (kasur), dispenser, tabung, peralatan dapur, jam dinding, sound system (untuk keperluan terapi musik), mesin tik (untuk keperluan terapi keputrian dan kreatif), masing-masing 1 kegiatan. (16) Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran dan Sanitasi Rumah Sakit yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 385.290.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pemeliharaan alat kedokteran/ kesehatan, terselenggaranya sanitasi/kesehatan lingkungan, tersedianya pengadaan alat-alat laboratorium. (17) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Khusus yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.563.504.900,-. Hasil kegiatan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 52
adalah terlaksananya pengadaan makanan petugas yang dinas di unit
minuman pasien dan
beresiko dan petugas shift malam di
rumah sakit sebanyak 88.330 or/ hr dan petugas di unit beresiko dan shift malam 72.174 or/ hr. (18) Kegiatan Pembangunan dan Renovasi Gedung Rumah Sakit Jiwa yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.506.432.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya lanjutan;
konsultan
tersedianya
pengawas;
konsultan
terlaksananya
perencana
gedung
perencanaan rehabilitasi;
tersedianya konsultan perencana riview master plan; tersedianya konsultan perencana; terlaksananya renovasi gedung RS Jiwa (gedung rehabilitasi, rumah dinas direktur, ruang pelayanan rawat akut, ruang rawat inap, aula mushola, selasar, ruang radiologi). (19) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dalam rangka Pencegahan Bahaya Merokok yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 217.500.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya alat kesehatan saturasi O2 sebanyak 1 unit; tersedianya Alat Kesehatan Suction sebanyak 2 unit; tersedianya alat kesehatan tensi meter berdiri sebanyak 4 buah; tersedianya LCD sebanyak 6 buah; tersedianya running text sebanyak 1 unit. (20) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Jalan dan Gawat Darurat yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.476.217.800,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembangunan gedung rawat jalan dan gawat darurat di RSUD Al-Ihsan. (21) Kegiatan Peningkatan Kualitas, Kuantitas dan Fungsi Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.327.835.978,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan kualitas, kuantitas dan fungsi sarana dan prasarana kesehatan. (22) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Stroke Unit, ICCU dan Rawat Jalan yang dilaksanakan RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana stroke unit, ICCU dan Rawat Jalan. e) Program Sumber Daya Kesehatan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 451.269.383,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya 6 macam diklat untuk meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kesehatan.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
53
(2)
Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.093.491.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dokter dan dokter gigi PTT Provinsi sebanyak 2128 orang, bidan PTT Provinsi sebanyak 5778 orang, terisinya 6 puskesmas dan 2 RSUD oleh dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis dan dokter spesialis, terselenggaranya beasiswa tugas belajar sebanyak 120 orang.
(3)
Kegiatan Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 11.905.053.400,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya buffer stock obat Provinsi dan kabupaten/kota; terpenuhinya obat-obatan, vaksin, reagen, perbekes, serta bahan tambahan pangan. (4)
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM RS Jiwa yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 94.015.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya
pelatihan
etos
keperawatan
kerja
keperawatan,
profesional,
pelatihan
kegawatdaruratan
model
pelayanan
psikiatri,
pelatihan
peningkatan kemampuan kearsipan, pelatihan managemen aset, pelatihan kemampuan teknologi informasi, dan workshop clinical instruktur keperawatan; tersedianya uang lembur workshop clinical instruktur
keperawatan,
kebutuhan
ATK,
sertifikasi
peserta
kegawatdaruratan psikiatri, dan sertifikat MPKP sebanyak 2860 Jam. (5)
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.164.800.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya peningkatan mutu pelayanan, community care team, pelatihan etos kerja, bintek jabatan fungsional, bintek perencanaan/pengelolaan anggaran; terfasilitasinya 9 orang untuk mengikuti pelatihan MMPI Diagnostic, 10 orang untuk mengikuti pelatihan mind therapy, 20 orang untuk mengikuti pelatihan cognitive behaviour therapy, dan 10 orang
untuk
mengikuti
pelatihan
psychotherapy;
serta
terselenggaranya team Building untuk 60 orang. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu adanya tenaga kesehatan yang mengundurkan diri karena diangkat menjadi CPNS dan turut suami. Solusinya, dilakukan rekruitmen tenaga kesehatan.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
54
3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pemantauan Pencemaran Lingkungan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pemantauan kualitas air dan udara; serta pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai lintas di 7 Daerah Aliran Sungai (DAS).
(2)
Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Program Environment Polution Control Manager (EPCM) yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
200.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya forum dialog lingkungan; terfasilitasinya peningkatan kapasitas dan refreshment SDM melalui pelatihan On The Job Training (OJT) sebanyak 25 orang; pelatihan dan ujian EPCM udara sebanyak 25 orang; terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi EPCM air dan udara; serta Pilot activity EPCM udara. (3)
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Limbah Padat dan B3 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya inventarisasi potensi limbah medis, peningkatan kapasitas pengelolaan limbah Bahan
Beracun
dan
Berbahaya
(B3),
penyusunan
mekanisme
penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO), serta pelatihan pengelolaan sampah
dalam
rangka
persiapan
penerapan
undang-undang
persampahan sebanyak 40 orang. (4)
Kegiatan Peningkatan Publikasi dan Kampanye Lingkungan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya lokakarya kelompok
masyarakat
sosialisasi
program
lingkungan
hidup;
peduli
unggulan
lingkungan; dari
tersusunnya
hasil
materi
tersusunnya
materi
pembangunan
bidang
kampanye
lingkungan;
terlaksananya pembuatan tanda penghargaan peduli lingkungan berupa 50 buah piala dan 50 lembar sertifikat; terpublikasikannya kampanye lingkungan melalui media massa (1 media TV nasional, 1 media TV lokal dan 1 media radio); serta terlaksananya implementasi mekanisme recycle bank di tingkat Provinsi. (5)
Kegiatan Fasilitasi Adipura dan Sekolah Berbudaya Lingkungan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pemantauan Kedua (P2) ADIPURA 2009-2010, Pemantauan Pertama (P1) ADIPURA 2010-2011, pembinaan program ADIPURA, ADIWIYATA dan sekolah LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 55
berbudaya lingkungan di Jawa Barat; serta tersusunnya buku pengkayaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bagi
jenjang
pendidikan SD. (6)
Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Rp.
Jawa
200.000.000,-.
Barat Hasil
dengan
alokasi
anggaran
kegiatan
adalah
tersusunnya
sebesar Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Barat; serta tersusunnya materi Annual State Enviromental Report (ASER) Provinsi Jawa Barat 2010. (7)
Kegiatan Inventarisasi Lingkungan Hidup Tingkat Wilayah Ekoregion yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya laporan hasil inventarisasi
ekoregion
Jawa
Barat
berdasarkan
potensi
dan
ketersediaan sumber daya alam ; serta diseminasi inventarisasi ekoregion Jawa Barat berdasarkan potensi dan ketersediaan sumber daya alam sebanyak 60 orang. (8)
Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah Bodebekjur; serta diseminasi KLHS tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung 60 orang. (9)
Kegiatan Balad Kuring di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kampanye lingkungan balad kuring; tersusunnya materi kampanye lingkungan balad kuring; serta terlaksananya kampanye lingkungan balad kuring di wilayah Cirebon dan wilayah Bogor.
(10) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Pengelolaan B3 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar RP. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat persiapan penyusunan dan pembahasan kebijakan pengelolaan limbah B3, workshop penyusunan kebijakan pengelolaan limbah B3, sosialisasi kebijakan pengelolaan limbah B3 sebanyak 150 orang, serta penyusunan naskah akademik pengelolaan lingkungan hidup. (11) Kegiatan Fasilitasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 56
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya operasional sekretariat penegakan hukum lingkungan terpadu di Jawa Barat, pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebanyak 11 kasus, penegakan hukum lingkungan terpadu di Jawa Barat melalui pengadilan sebanyak 3 kasus
dan di luar pengadilan
sebanyak 8 kasus, penanganan pencemaran/kerusakan Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung; serta terlaksananya sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup di Jawa Barat. (12) Kegiatan
Pengembangan
Sistem
Informasi
Lingkungan
yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Rp.
Jawa
Barat
300.000.000,-.
Hasil
dengan
alokasi
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar
terfasilitasinya
operasionalisasi dan peningkatan website lingkungan hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
terlaksananya penyusunan
dan penerbitan warta lingkungan; serta tersusunnya rencana induk informasi bidang lingkungan hidup. (13) Kegiatan Penyusunan Basis Data Kerusakan Lingkungan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi kerusakan lingkungan di Jawa Barat 2010, serta buku data dan informasi kerusakan lingkungan di Jawa Barat. (14) Kegiatan Penyelarasan Green Growth Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya pola pembangunan Green Growth Jawa Barat; terfasilitasinya penjajakan kerja sama implementasi Green Growth Jawa Barat Green Province; serta terlaksananya sosialisasi pola pembangunan Green Growth Jawa Barat. (15) Kegiatan Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah terhadap Dampak Merokok yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembuatan materi dan sarana penunjang kampanye; serta sosialisasi dampak rokok terhadap siswa SMP/SMA di 3 kabupaten/kota di Jawa Barat sebanyak 600 orang. (16) Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Pembangunan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.120.000,-. Hasil kegiatan adalah adanya komitmen antar kepala daerah dalam pembangunan lingkungan hidup di Jawa Barat yang diikuti 90 orang peserta.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
57
2) Permasalahan dan Solusi Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan para pelaku usaha terhadap lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan sosialisasi (termasuk sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pencemaran) dan kampanye lingkungan hidup kepada seluruh pemangku kepentingan, serta penegakan hukum lingkungan bagi para pelanggar aturan.
b) Program
Rehabilitasi
Dan
Konservasi
Sumber
Daya
Alam
Dan
Lingkungan Hidup 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat kerja konservasi SDA, Updating Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (Kehati), serta Pengelolaan Kehati melalui Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN).
(2)
Kegiatan Penanganan Kawasan Karst yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rakor kawasan Karst Citatah, penyusunan Master Plan kawasan Karst Citatah, rapat pembahasan Master Plan Kawasan Karst Citatah, sosialisasi Master Plan kawasan Karst Citatah sebanyak 75 orang, serta penyusunan draft kebijakan perlindungan kawasan Karst.
(3)
Kegiatan Inventarisasi dan Informasi Kehutanan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 369.900.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya inventarisasi potensi dan sebaran hutan rakyat di 4 kabupaten (Ciamis, Cianjur, Sukabumi dan Tasikmalaya), serta penyusunan buku statistik kehutanan tahun 2009 dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Tahun 2009.
(4)
Kegiatan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya
Hutan dan
Ekosistemnya yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 516.218.600,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pembentukan 2 (dua) model kampung konservasi; terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembentukan 1 model desa konservasi; terfasilitasinya aktifitas kelompok Pengamanan Hutan (Pamhut) Swakarsa sebanyak 1 kelompok di Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut melalui
pemberdayaan
usaha
ekonomi;
terlaksananya
operasi
pengamanan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar; serta terfasilitasinya penyelesaian perambahan Kawasan Konservasi di LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 58
Taman Nasional Gunung Ciremai Blok Argalingga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. (5)
Kegiatan koordinasi Peningkatan Jasa Lingkungan di Kawasan Lindung yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.710.000,-. Hasil dari kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan peningkatan jasa lingkungan di Kawasan Lindung yang diikuti 35 orang.
2) Permasalahan dan Solusi Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan.
Solusi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan
kampanye lingkungan hidup kepada seluruh stakeholders.
c) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Laut yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut, serta terfasilitasinya kegiatan kelompok kerja mangrove Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Masih rendahnya kepedulian terhadap keberadaan dan fungsi mangrove di pesisir pantai. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan peran aktif kelompok kerja mangrove di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi dan sinergitas dengan kabupaten/kota pesisir di Jawa Barat.
d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1) Pelaksanaan Program Kegiatan
Peningkatan
Pengelolaan
Persampahan
Jawa
Barat
yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.870.616.050,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengelolaan Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti, meliputi : pengadaan tanah urug, pemantauan kualitas lingkungan dan pemeliharaan konstruksi; terlaksananya peningkatan Infrastruktur TPK Leuwigajah, meliputi : pemagaran lahan dan pembangunan hangar pengolahan sampah bekas longsoran; terlaksananya pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka seluas 74,6 Ha; serta terlaksananya pengerasan Jalan Operasi TPPAS Regional Nambo.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
59
2) Permasalahan dan Solusi Belum
optimalnya
kapasitas
kelembagaan
di
tingkat
Pemerintah
Kabupaten/kota dalam menangani timbunan/pengangkutan sampah dari sumbernya sampai ke TPA/TPPAS dan belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa TPA yang dioperasikan secara terbuka (open dumping) harus ditutup dan ditingkatkan menjadi sanitary landfill selambat-lambatnya pada tahun 2013. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
telah
mendorong
Pemerintah
Kabupaten/kota
untuk
meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan, melaksanakan pembinaan
teknis
kepada
lembaga
pengelola
persampahan
di
kabupaten/kota melalui fasilitasi program Reduce, Reuse and Recycle (3R) dan sinkronisasi program/kegiatan dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM). Dalam penanganan sampah regional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR)
memfasilitasi pembangunan
TPPAS Regional Legok Nangka dan Leuwigajah untuk melayani Wilayah Perkotaan Bandung Raya serta Nambo untuk melayani Wilayah Perkotaan Bogor dan Depok, selanjutnya potensi wilayah yang akan dikembangkan adalah wilayah perkotaan Ciayumajakuning. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran untuk pembangunan TPPAS Legok Nangka yang direncanakan akan beroperasi pada 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama
dengan Pemerintah serta
Pemerintah Kabupaten/kota
dengan
perjanjian kerja sama daerah antara Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut tentang Pembangunan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah dan Persampahan di Bandung Raya. Selain itu, kerjasama untuk pembiayaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memfasilitasi kerjasama operasional di TPK Sarimukti, TPPAS Legok Nangka dan TPPAS Nambo. Khusus untuk TPPAS Nambo telah disepakati pula pembangunan dan pemanfaatan jalan masuk menuju TPPAS Nambo dengan PT. Indocement Tunggal Prakarsa.
4. URUSAN PEKERJAAAN UMUM a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan; serta tersedianya dokumen lelang untuk pekerjaan fisik.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
60
(2)
Kegiatan
Peningkatan
Jalan
dan
Jembatan
Provinsi
di
Balai
Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.715.419.070-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 80,80 km; penggantian jembatan sepanjang 45 m; serta pembebasan tanah seluas 4.000 m2 untuk pembangunan Jembatan Cidamar dan Jembatan Cisadea pada ruas jalan CidaunSindangbarang-Agrabinta. (3)
Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.168.666.255,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya
peningkatan
jalan
sepanjang
20,50
km;
penggantian jembatan sepanjang 22,00 m; serta pembebasan lahan 587,86 m2 untuk pembangunan jalan Lingkar Selatan Sukabumi di Kabupaten/kota Sukabumi. (4)
Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.531.297.428,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 30,97 km; serta pembebasan tanah seluas 3.970 m2 untuk pembangunan jalan pada ruas Terusan Buah Batu-Bojongsoang.
(5)
Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.563.375.700,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 27,10 km; penggantian jembatan sepanjang 47,00 m; serta pembebasan tanah seluas 47.390,00 m2 untuk pembangunan jalan ToL CileunyiSumedang-Dawuan
(Cisumdawu)
ruas
Situraja-Darmaraja
Km.
Bdg.66+900 dan pembangunan jembatan Cilayu di Kabupaten Garut. (6)
Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.153.458.613,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 12,04
km;
penggantian
jembatan 2
pembebasan tanah seluas 445 m
sepanjang
8,60
m;
serta
untuk pembangunan jalan pada
ruas Ciamis – Kawali – Cageur (Batas Ciamis)
dan ruas Tasikmalaya
– Cipatujah. (7)
Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.541.637.972,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan jalan sepanjang 27,65 km; serta penggantian jembatan sepanjang 83,30 m.
(8)
Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi tersebar di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.645.558.000,-. Hasil LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 61
kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis peningkatan jalan sepanjang 199,06 Km; serta penggantian jembatan sepanjang 205,90 m. (9)
Kegiatan Pembebasan Tanah/Bangunan Jalan Tol Soreang - Pasirkoja, Jalan Ciwidey - Rancabali dan Jalan Cukul - Cisewu - Rancabuaya dan Jembatan Gentong di Kabupaten Tasikmalaya serta persiapan untuk pembebasan lahan Fly Over Buah Batu dan Fly Over Kopo yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 38.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbebaskannya lahan untuk tol Soroja (Soreang-Pasirkoja) seluas 63.974 m2; lahan untuk jalan Cukul - Cisewu-Rancabuaya seluas 160.958 m2 ; jembatan Gentong seluas 4.264 m2; serta terlaksananya persiapan untuk pembebasan lahan Fly Over Buah Batu dan Fly Over Kopo. (10) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Kebinamargaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya evaluasi kondisi jalan dan jembatan dalam rangka menghadapi hari raya keagamaan (lebaran) tahun 2010; terlaksananya rapat koordinasi persiapan menghadapi hari raya keagamaan (lebaran) tahun 2010 dan tahun baru 2011; serta tersusunnya draft kebijakan (Rapergub) tentang penetapan fungsi jalan Kabupaten/kota dan status jalan provinsi. 2) Permasalahan dan Solusi (1)
Terdapat permasalahan dalam pembebasan tanah Pembangunan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), Soreang – Pasirkoja (Soroja) dan Cikampek – Palimanan dan sharing pendanaannya antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang terlewati trase rencana pembangunan jalan tol. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah disusun kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pendanaan Tanah Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU) dan Soreang – Pasir Koja (SOROJA), bahwa penyediaan dana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan jalan tol sepenuhnya bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pendanaan mandiri terhitung sejak tahun 2011.
(2)
Terjadi
putus
kontrak
pada
kegiatan
peningkatan
ruas
jalan
Sindangbarang - Agrabinta – Tegalbuleud km.Bd. 129+300. Hal ini terjadi karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya kontrak tahun anggaran 2010. Solusi dari permasalahan tersebut adalah proses pemutusan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan pelaksanaan disetorkan ke Kas Daerah, pekerjaan yang belum selesai LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 62
akan dilaksanakan dan dianggarkan kembali tahun 2011 oleh OPD melalui sumber dana APBN. (3)
Masih adanya sertifikat bermasalah, sengketa kepemilikan tanah wakaf, dan belum keluar ijin dari Kementerian Perhubungan mengenai lahan milik PT. KAI, sehingga pembebasan lahan jalan terusan Buahbatu-Bojongsoang belum seluruhnya terealisasi.
b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.121.586.655,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 17,20 Km; perbaikan badan jalan sepanjang 2.065 m; rehabilitasi jembatan sepanjang 56 m; serta pekerjaan drainase sepanjang 5.803 m.
(2)
Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.257.496.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 369,48 km; pemeliharaan jembatan sepanjang 2.579,20 m; serta pengecatan jembatan sepanjang 100 m.
(3)
Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 529.677.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya
pengawasan
teknis
rehabilitasi
jalan
sepanjang 17,20 km; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 56 m. (4)
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.756.040.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 21,60 km; perbaikan badan jalan sepanjang 667 m; pekerjaan drainase sepanjang 1.802 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 127 m. (5)
Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.878.218.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 317,92 km; serta pemeliharaan jembatan sepanjang 1.591,60 m.
(6)
Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 481.857.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 21,60 km dan jembatan sepanjang 127 m.
(7)
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.354.752.304,-. Hasil kegiatan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 63
adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 30,34 km; perbaikan badan jalan sepanjang 3.125 m; pekerjaan drainase sepanjang 5.920 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 78,70 m. (8)
Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.573.032.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 423,140 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 3.177,70 m.
(9)
Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III Bandung Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 958.933.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya
pengawasan
teknis
rehabilitasi
jalan
sepanjang 30,34 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 78,70 m. (10) Kegiatan Rehabilitasi Jalan
dan Jembatan Provinsi BPJ Wilayah
Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.988.272.724,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 25,42 km; perbaikan badan jalan sepanjang 1.417 m; pekerjaan drainase sepanjang 7.113 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 57,70 m. (11) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.501.531.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 347,36 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 4.425,46 m (12) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di Wilayah Pelayanan IV Sumedang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.286.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya
pengawasan
teknis
rehabilitasi
jalan
sepanjang 25,42 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 57,70 m. (13) Kegiatan Rehabilitasi Tasikmalaya
Jalan dan Jembatan Provinsi
di
BPJ V
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 47.674.881.300,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 33,27 km; perbaikan badan jalan 1.719 m; pekerjaan drainase sepanjang 13.336,73 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 174,30 m. (14) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.165.161.800,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 319,65 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 4.298,30 m. (15) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 631.353.000,-. Hasil kegiatan adalah
terselenggaranya
pengawasan
teknis
rehabilitasi
jalan
sepanjang 33,27 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 174,30 m. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 64
(16) Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.558.989.458,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 15,11 km; perbaikan badan jalan 1.466 m; pekerjaan drainase sepanjang 6.786 m; serta rehabilitasi jembatan sepanjang 15,20 m. (17) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.209.510.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 239,94 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 2.566,50 m. (18) Kegiatan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jalan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI Cirebon yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.230.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengawasan teknis rehabilitasi jalan sepanjang 15,11 km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 15,20 m. 2) Permasalahan dan Solusi Masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum ditangani sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi jalan, sehingga kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) baru tercapai 92% pada jalan provinsi sepanjang 2.071,42 Km. Untuk itu perlu penanganan yang lebih intensif agar dapat mencapai kemantapan jalan sebesar 93 – 94 % pada akhir tahun 2013 (sesuai target RPJMD 2008 - 2013). c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pengadaan Peralatan Jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 15.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya peralatan untuk operasional pekerjaan jalan. 2) Permasalahan dan Solusi Pengadaan peralatan jalan perlu lebih ditingkatkan sehingga pemeliharaan jalan secara berkala untuk mempertahankan umur pelayanan jalan dapat terlaksana secara berkesinambungan. d) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pendataan dan Sosialisasi Pemanfaatan Rumija yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
sosialisasi
pemanfaatan
pendataan ruang milik jalan. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
ruang
milik
jalan
serta 65
(2)
Kegiatan Sosialisasi Kebinamargaan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi kebinamargaan
di
media
masa
serta
penyebaran
informasi
kebinamargaan melalui website. (3)
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi dan database Leger jalan yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya perangkat lunak untuk sistem informasi jalan serta terkumpulnya data informasi kondisi dan leger jalan.
(4)
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan.
(5)
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan II Sukabumi yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan.
(6)
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan.
(7)
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan IV Sumedang yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan.
(8)
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan V Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan.
(9)
Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan di Wilayah Pelayanan VI Cirebon yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
66
pemanfaatan ruang milik jalan dan serah pakai tanah ruang manfaat jalan. 2) Permasalahan dan Solusi Belum optimalnya sosialisasi Ruang Milik Jalan (Rumija), terlihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima, oleh karena itu pada tahun 2011 sosialisasi rumija lebih ditingkatkan. e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Perencanaan Detail
Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa
Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.441.348.440,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Biuk dan Padawaras di Kabupaten Tasikmalaya; perencanaan teknis jaringan irigasi baru DI Caringin (2.776 Ha) di Kabupaten Sukabumi serta Peyelidikan Geologi dan Review desain Bendung Leuwi Kadu di Kabupaten Sukabumi. (2)
Kegiatan Pemantauan dan Pengembangan Potensi OdanP Jaringan Irigasi dan Kerjasama Pengelolaan SDA dan Irigasi yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.010.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data ketersediaan air irigasi di 89 DI; data areal irigasi 25 kabupaten/kota; data realisasi tanam 25 Kabupaten/kota; terfasilitasinya pertemuan regional Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (O dan P SDA); serta pengelolaan data areal irigasi di 6 Wilayah Sungai.
(3)
Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan konstruksi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian bidang konstruksi serta pembuatan buku laporan.
(4)
Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 441.413.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Pengelolaan Asset Irigasi (PAI) pada 20 daerah irigasi.
(5)
Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi di 6 Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (PSDA) yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.941.363.550,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kinerja
jaringan
irigasi
pada
58
Daerah
Irigasi
mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi pada 91 DI. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
(DI)
dan 67
2) Permasalahan dan solusi Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara parsial pada suatu daerah irigasi, dan tidak dilakukan pada seluruh daerah irigasi kewenangan Provinsi. Oleh karena itu pada tahun–tahun mendatang pelaksanaan rehabilitasi irigasi perlu dilakukan secara tuntas, dalam upaya untuk mencapai target kondisi baik jaringan irigasi pada tahun 2013 sebesar 64-65% dapat terpenuhi. f) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Perencanaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Situ, dan Sumber lainnya di Jawa Barat
yang dilaksanakan Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 776.071.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya laporan hasil monitoring evaluasi
instrumen keamanan
bendungan; laporan hasil rencana optimalisasi pemanfaatan air situ Curug di Kabupaten Bogor; laporan hasil rencana pemanfaatan irigasi hemat air DI Cikarang Nguluwung di Kabupaten Sukabumi; serta laporan evaluasi dampak pembangunan SDA tahun 2005-2009. (2)
Kegiatan Perencanaan Detail Situ dan Waduk di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 988.665.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air melalui sertifikasi waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi dan Model Test Waduk Sukahurip di Kabupaten Ciamis.
(3)
Kegiatan Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data hidrologi hasil analisis berupa data debit pada 73 pos, data hujan pada 105 pos, serta data sedimen pada 10 pos.
(4)
Kegiatan Pengelolaan database Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa
Barat
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data berupa informasi SDA dan peta rupa bumi Jawa Barat. (5)
Kegiatan Pengaturan Sempadan Sumber Daya Air di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.552.780.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya rancangan Keputusan Gubernur tentang Batas Sempadan Situ Bagendit di Kabupaten Garut dan penertiban sempadan sungai Cikapundung 432 m2.
(6)
Kegiatan Dukungan Percepatan pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten
Sumedang
yang
dilaksanakan
Dinas
Pengelolaan
Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 68
sebesar Rp. 8.326.349.300,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dukungan
persiapan
pembangunan
waduk
jatigede
melalui
pengukuran tapak batas; pembebasan lahan 26 Ha; pembinaan dan pemberdayaan
Perkumpulan
Petani
Pemakai
Air
Masyarakat
Pendukung Pembangunan (P3A MPP) pada lokasi pemukiman baru sebanyak 300 orang; pengadaan patok 60 buah; pengadaan papan larangan 10 buah, pembuatan peta bidang rincikan 26 Ha; penataan drainase pemukiman swakarsa mandiri sepanjang 80 m; serta operasional Satgas 1 tahun. (7)
Kegiatan Peningkatan Penertiban Sarana Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Tanah Negara yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbitnya saran teknis izin pengambilan air permukaan (SIPPA) di Jawa Barat sebanyak 195 saran teknis; koordinasi pemanfaatan air permukaan 150 orang; serta terlaksananya koordinasi teknis pemanfaatan tanah Negara 150 orang.
(8)
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Air Permukaan dan Tanah Negara yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan, pengendalian,
dan
pengawasan
pemanfaatan
penggunaan
air
permukaan pada 100 pemanfaat; penyidikan dan penertiban lapangan pada 25 perusahaan; serta terkendali dan terawasinya pemasukan pemanfaatan tanah Negara. (9)
Kegiatan Pengelolaan situ-situ di 6 Balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.005.017.975,-. Hasil kegiatan adalah kapasitas tampungan situ untuk
air
baku
menjadi
lebih
meningkat
dengan
melakukan
pembangunan embung di 1 lokasi; operasi dan pemeliharan terhadap 79 situ; serta kelangsungan fungsi situ menjadi lebih terjamin dengan melakukan rehabilitasi terhadap 17 situ. (10) Kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai di 4 Balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.458.108.350,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesinambungan fungsi sungai untuk mengendalikan erosi, sedimentasi dan pengendalian daya rusak air/banjir pada 12 sungai. (11) Kegiatan Operasional Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hidrologi di 6 balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.135.544.300,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya data kuantitas serta kualitas air dan pengendalian sumber air pada 6 wilayah sungai yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
69
(12) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Sumber Daya air dan Irigasi dan Kerjasama Pengelolan Sumber Daya air dan Irigasi yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembahasan Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat; terevaluasi dan tersusunnya kerjasama pengelolaan sumjber daya air di Wilayah Perbatasan Jabar-Jateng, Jabar-DKI-Banten tahun 2010; terfasilitasinya Gerakan Nasional Kemitraan
Penyelamatan
Air
(GN-KPA);
serta
tersusunnya
kesepahaman PSDA di Provinsi Jawa Barat. (13) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Mineral dan Irigasi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-,. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi penanganan dan penyelesaian aspek sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede; serta rapat koordinasi evaluasi pengembangan infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan solusi (1)
Pada
pelaksanaan
diantaranya
program
tersebut,
terdapat
permasalahan
dalam pembangunan fisik Waduk Jatigede terjadi
ketidakseimbangan
antara
penyelesaian/penanganan
pembangunan
dampak
sosial
fisik
dengan
terutama
dalam
pendanaannya (pembebasan lahan relokasi penduduk) masih sangat minim, sehingga permasalahan di lapangan menjadi lebih rumit dan kompleks. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya kesepakatan bersama tentang pembagian dan tanggung jawab antara Pemerintah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang dan kabupaten pemanfaat (Majalengka, Cirebon dan Indramayu) sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede. Dalam rangka menyelesaikan dampak sosial pembangunan waduk jatigede, saat ini telah disusun Draft MoU antara Pemerintah Pusat yang diwakili beberapa kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemda Kabupaten Sumedang, Cirebon, Majalengka dan Indramayu. (2)
Masih terdapatnya pemanfaatan lahan pada sempadan sumber air yang tidak sesuai dengan fungsinya, oleh karena itu pada kegiatan Pengaturan Sempadan Sumber Air pada masa mendatang perlu ditingkatkan agar pemahaman masyarakat akan pentingnya sempadan sumber air menjadi lebih baik.
(3)
Secara umum, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan sumber daya air terintegrasi (IWRM –
Integrated Water Resources Management) di dalam pelaksanaannya LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 70
menyangkut berbagai pihak (multi pihak) dan dilakukan secara partisipatif dimana masyarakat sebagai sumber utama sedangkan pemerintah
sebagai
pemegang
otoritas
kebijakan.
Pada
masa
mendatang harus ditingkatkan lintas koordinasi/ kerjasama untuk mensinergiskan
program
kegiatan
pembangunan
antara
lain,
dengan : (a) Instansi yang berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi hutan (b) Instansi yang berperan dalam pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan (c) Instansi yang berperan dalam pengaturan air tanah, rehabilitasi/ reklamasi kawasan tambang. (d) Instansi yang berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan. (e) Masyarakat yang menerima/ menikmati hasil pembangunan. Pengelolaan
sumber
daya
air
yang
baik
akan
berdampak
meningkatnya daya dukung lingkungan, mengurangi banjir, tanah longsor
dan
kekeringan,
sehingga
akan
tercapai
peningkatan
ketersediaan pangan dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan keamanan. g) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pemantauan dan Penanggulangan Bencana Alam di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 735.573.500,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan banjiran berupa karung plastik 25.000 lembar; bronjong kawat 2.280 unit; dan troly 60 buah. 2) Permasalahan dan solusi Berdasarkan hasil pemantauan daerah rawan banjir di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010, daerah rawan banjir terdapat hampir di semua Kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga penyediaan bahan banjiran tidak mencukupi untuk penanganan darurat. Pada masa mendatang diperlukan dana siap pakai (on call). h) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Besih dan Air Limbah 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.698.429.250,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Detail Engineering Design (DED) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) translok, DED SPAM Regional Metro
Bandung,
pendampingan
DED
air
Penyediaan
bersih Air
perdesaan;
Minum
dan
terlaksananya
Sanitasi
Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS); terlaksananya pengembangan serta review LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 71
desain dan supervisi SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan) dan Pantura; tersedianya pipa air bersih perdesaan; serta tersedianya hidran umum dan pompa distribusi. (2)
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.275.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya masterplan air limbah Metropolitan Bandung; pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) di sekitar TPPAS (Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Legok Nangka; Pembangunan Septic tank Komunal di Kabupaten Cianjur dan Karawang; tersedianya perencanaan teknis rinci sarana dan prasarana air limbah di Jawa Barat; tersedianya perencanaan, supervisi, dan pendampingan sanimas di Kota Depok; serta pembangunan sanimas di Kota Depok.
(3)
Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Drainase di wilayah Metro Bandung yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya rencana teknis rinci drainase metropolitan Bandung.
2) Permasalahan dan Solusi (1)
Pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak menemui kendala yang berarti,
sedangkan
secara
program,
masih
rendahnya
akses
masyarakat terhadap prasarana air minum yang memenuhi syarat baik di perkotaan maupun di perdesaan, antara lain disebabkan oleh makin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, masih rendahnya komitmen Kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi
kebutuhan
air
minum,
masih
rendahnya
kinerja
kelembagaan pengelola Sistem penyediaan Air Minum, serta kenaikan jumlah penduduk yang relatif tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga pengelola Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Regional dan fasilitasi serta sinkronisasi berbagai sumber pendanaan baik dari pemerintah (APBD dan APBN) atau sumber dana lainnya (swasta dan masyarakat) (2)
Kinerja pengelolaan air limbah domestik meningkat tidak signifikan karena tidak seluruh sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik menunjukkan kinerja baik sehubungan anggaran untuk operasional dan maintenance di masing-masing Kabupaten/kota sangat kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah Kabupaten/kota harus lebih meningkatkan perhatian terhadap
penanganan
permasalahan
air
limbah
dengan
cara
meningkatkan kinerja sistem pengelolaan air limbah yang meliputi aspek peraturan, pembiayaan, kelembagaan, teknis dan peran serta masyarakat. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
72
h) Program Pembinaan Jasa Konstruksi 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan jasa konstruksi secara teratur bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi sebanyak 50 orang.
(2)
Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembekalan dan uji keterampilan bagi tenaga tukang konstruksi sebanyak 1.040 peserta dari 26 kabupaten/kota serta bimbingan teknis 50 orang tenaga ahli konstruksi sebagai kegiatan rutin.
Hal ini
turut
memberikan konstribusi
bagi
peningkatan
penyerapan tenaga kerja konstruksi dan penciptaan lapangan kerja, serta terfasilitasinya penyelenggaraan forum jasa konstruksi di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah pada
kegiatan
uji
keterampilan
tenaga
tukang yaitu
pada
proses
rekrutmen/pemilihan peserta yang masih melalui pihak ke-3 (rekomendasi aparat desa dll) sehingga peserta uji tidak dapat diketahui secara dini mengenai kompetensi kerja yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan ke depan prosedur rekrutmen para peserta dapat dilaksanakan secara langsung dan atau dilakukan uji awal untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh calon peserta.
5. URUSAN PENATAAN RUANG a) Program Perencanaan Ruang 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TKPRD/BKPRD yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya sosialisasi RTRWP Jawa Barat 2005-2029, terfasilitasinya RTRWP Kabupaten/kota; serta terfasilitasinya jaringan data spasial.
(2)
Kegiatan Pembuatan Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya peta tutupan lahan Jawa Barat serta aturan pendukungnya.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
73
(3)
Kegiatan Penyusunan Raperda Jabar-Selatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya materi teknis konsep pengembangan Jabar Selatan dan terlaksananya Seminar Pengembangan Jabar Selatan.
(4)
Kegiatan Perencanaan Ruang Kawasan Jawa Barat yang dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.033.900.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya kajian rencana untuk Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Jabar Selatan dan Koridor CirebonCikampek.
(5)
Kegiatan Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Cikampek-Cirebon yang dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya Kajian Rencana Tata Ruang Kawasan Koridor Cikampek-Cirebon sebagai dasar untuk penetapan
kebijakan
daerah
dalam
mewujudkan
keselarasan
pembangunan di Kawasan Strategis Koridor Cikampek-Cirebon. 2) Permasalahan dan Solusi Pada pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan yaitu belum ditetapkannya Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jawa Barat pada jangka waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat kesulitan dalam penentuan arah kebijakan penataan ruang KSP. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan melakukan dialog dan koordinasi terkait data/informasi dan arahan kebijakan penataan ruang baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
b) Program Pemanfaatan Ruang 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pusat Pemerintahan Terpadu yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen kajian pusat pemerintahan terpadu di Provinsi Jawa Barat.
(2)
Kegiatan Strategi Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.845.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen strategi pengembangan
perkotaan
dan
perdesaan
di
Kawasan
Metropolitan/PKN di Jawa Barat. (3)
Kegiatan Model Pengelolaan Pembangunan Kawasan Metropolitan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 985.842.000,-. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 74
Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kajian Model Pengelolaan Pembangunan di Kawasan Metropolitan. (4)
Kegiatan
Penyusunan/Pembuatan
Ilustrasi
dan
Perspektif
Pengembangan Infrastruktur Jawa Barat 2025 yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan
anggaran
tersusunnya
Rp.
Media
722.600.000,-.
Ilustrasi
dan
Hasil
Perspektif
kegiatan
adalah
Pengembangan
Infrastruktur Jawa Barat 2025. (5)
Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi Geografis yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya System Informasi
Geografis
yang
didukung
oleh
struktur
basis
data
pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan berbasis web. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, terdapat permasalahan yaitu pada kegiatan Model Pengelolaan Pembangunan Kawasan Metropolitan untuk Sub Kegiatan Pengkayaan Wawasan Pengelolaan Kawasan Metropolitan yang direncanakan akan berkunjung ke beberapa kota Metropolitan di Brazil, mengalami kegagalan dalam proses lelang karena tidak ada pihak penyedia jasa yang memenuhi syarat. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini dengan melakukan beberapa kali pelelangan ulang, namun dari proses pelelangan ulang tersebut tetap tidak ada pihak penyedia jasa yang memenuhi syarat sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan dan alokasi anggarannya tidak digunakan. c) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 901.760.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
Kajian Teknis Permohonan Rekomendasi
Gubernur untuk Kawasan Bandung Utara (KBU);
tersedianya software
pendukung penilaian rekomendasi Gubernur; serta Pemutakhiran data dan Website KBU yang mendukung penyelenggaraan koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang. 2) Permasalahan dan Solusi Pada pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu minimnya data dan informasi detail untuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang KBU serta lemahnya pengendalian dan pengawasan tingkat Kabupaten/kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
75
dengan meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pengendalian pengawasan dengan Kabupaten/kota.
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN a) Program Kerjasama Pembangunan. 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan
Fasilitasi
dan
Evaluasi
Kerjasama
Pemerintahan
dan
Badan/Kelembagaan Luar Negeri yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 568.487.000,-. Hasil yang dicapai, terfasilitasinya kerjasama dalam rangka Sister Province antara Pemerintah
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
Pemerintah
Provinsi
Heilongjiang, RRC, dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) tentang Pembentukan Hubungan Kerjasama di Bidang Pendidikan, Budaya, Pertanian, Ekonomi, Perdagangan, Pariwisata, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan bidang lainnya sesuai kesepakatan. Kemudian dilakukan kegiatan penjajakan tindak lanjut LoI kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Guanajuato, Meksiko di bidang pendidikan,
kebudayaan,
perdagangan,
kesehatan,
pariwisata,
lingkungan, teknologi dan investasi. Sementara hasil yang dicapai dalam
bidang
kerjasama
badan/kelembagaan,
terfasilitasinya
kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Save the Children, sebuah non-governmental organization (NGO) yang bergerak di bidang advokasi untuk anak-anak berkebutuhan di seluruh dunia dengan program Rintisan Pengembangan Pusat dukungan Anak dan Keluarga; kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI) tentang Pencegahan Penularan HIV/AIDS di kalangan Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif NAPZA Suntik, serta fasilitasi penawaran kerjasama dari beberapa badan/lembaga di luar negeri lainnya. Hasil pelaksanaan kegiatan lainnya, terfasilitasinya aparatur pengelola kerjasama daerah untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri dan terlaksananya pengkajian terhadap rencana kerjasama dengan Pemerintah Provinsi di luar negeri dan kerjasama dengan badan/lembaga luar negeri lainnya. (2)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga, yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 320.735.000,-. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan, tersedianya 4 (empat) naskah kerjasama antar Provinsi se-Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2011 dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU); tersedianya 6 (enam) naskah kerjasama antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayah Jabodatabekjur,
meliputi Keputusan Bersama tentang Revitalisasi Kelembagaan BKSP LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 76
Jabodetabekjur; Keputusan Bersama tentang Penetapan Jadwal Rapat Forum BKSP Jabodetabekjur; Peraturan Bersama kelembagaan BKSP Jabodetabekjur sehubungan dengan bergabungnya Kota Tangerang Selatan dalam keanggotaan BKSP Jabodetabekjur; Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi Konsumen di Wilayah Provinsi DKI Jakarta; Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di wilayah Provinsi DKI Jakarta
dan
kerjasama
hibah.
Kemudian,
tersedianya
naskah
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kewilayahan dan Tematik di Jawa Barat Tahun 2011; Terfasilitasinya kerjasama pembangunan wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten; Kerjasama pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
Kerjasama
Penanganan
Korban
Kekerasan
terhadap
Perempuan dan Anak serta Tindak Perdagangan Orang (trafficking) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Kalimantan Timur; Kerjasama dalam bidang transmigrasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 14 (empat belas) Pemerintah Provinsi di Indonesia sebagai daerah penerima transmigran; Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
dengan
Pemerintah
Kabupaten/kota
di
bidang
Pengembangan Perpustakaan Umum di Jawa Barat; Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota di bidang Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman di Kabupaten Ciamis; Fasilitasi kerjasama antar daerah Kabupaten/kota di bidang pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung dan pengelolaan sampah di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, serta fasilitasi kerjasama antar daerah Kabupaten/kota di bidang layanan publik dan infrastruktur
di
wilayah
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah I (Bogor); Tersusunnya Rancangan Model Kerjasama
Regional
CIAYUMAJAKUNING
dalam
konteks
pengembangan kawasan strategis secara sinergi, terintegrasi, efektif dan efisien; Adanya peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga melalui sosialisasi kerjasama
daerah
yang
dilaksanakan
secara
berkala
dan
berkelanjutan. (3)
Kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2010, yang dilaksanakan Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 77
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.956.996.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terselenggaranya Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 1 s/d 4 Desember 2010 di Hotel Grand Preanger, Bandung dan kegiatan penunjang yaitu Pameran Produk Unggulan Daerah II di Lapangan Gasibu, Bandung. Hasil Rakernas tersebut berupa rekomendasi dan telah disampaikan kepada Presiden RI melalui surat Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI Nomor A.194/APPSI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010. (4)
Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
110.925.000,-.
Hasil
pelaksanaan kegiatan, tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan tersusunnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) Database Kerjasama Daerah (modul). (5)
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah di Jawa Barat yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jakarta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut, terwujudnya sinergitas kinerja keprotokolan dalam rangka fasilitasi
dengan
aparatur
/
pimpinan
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah Daerah. (6)
Kegiatan Sinergitas Antar Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jakarta, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut, meningkatnya sinergitas hubungan antar lembaga dalam negeri dan luar negeri; Sinergitas hubungan antar daerah dalam rangka Mitra Praja Utama (MPU); Sinergitas Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI); Sinergitas Ijin Perjalanan ke Luar Negeri.
(7)
Kegiatan
Pra
dilaksanakan
Musyawarah Badan
Perencanaan
Koordinasi
Pembangunan Pemerintahan
yang dan
Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan
kabupaten/
kota
di
wilayah
I
(kewilayahan) sebagai bahan musrenbang tingkat provinsi. (8)
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke
Kabupaten/kota
yang
dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut, berupa dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan OPD kabupaten/kota yang dibiayai APBD Provinsi melalui kegiatan OPD Provinsi. (9)
Kegiatan Koordinas, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau
yang
dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 78
tersebut, tersusunnya dokumen sosialisasi/pencerahan terhadap tokoh masyarakat
dan
tokoh
agama
tentang
dampak
negatif
dari
perilaku/kebiasaan merokok di masing-masing kabupaten/kota dan dokumen hasil rapat koordinasi tentang DBHCT 2010. 2) Permasalahan dan Solusi. (1)
Masih adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama dengan luar negeri dan ketidakselarasan dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Solusinya, melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah secara berkesinambungan, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.
(2)
Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama luar negeri, mulai dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana, baik secara kualitas maupun kuantitas. Solusinya, peningkatan wawasan dan pemahaman aparatur pengelola kerjasama luar negeri, mulai dari tingkat
pengambil kebijakan hingga
pelaksana, sesuai dengan
Permendagri No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah. (3)
Pengorganisasian dan koordinasi penyelenggaraan kerjasama luar negeri belum berjalan dengan optimal. Solusinya, meningkatkan koordinasi
dengan organisasi
pelaksanaan
kerjasama
luar
perangkat negeri
daerah dalam rangka
yang
sinergis
dan
tertib
administrasi. (4)
Masih adanya inkosistensi peraturan perundang-undangan dalam bidang kerjasama daerah. Solusinya, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah berkenaan dengan kebijakan yang implementasinya di daerah menghadapi kendala.
(5)
Belum sinerginya program pembangunan antar daerah Provinsi/ Kabupaten/kota baik antar daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang berbatasan
maupun
bersifat
regional.
Solusinya,
meningkatkan
komitmen bersama antar daerah Provinsi dengan Kabupaten/kota di berbagai bidang pembangunan daerah yang dituangkan dalam naskah kerjasama daerah. (6)
Terbatasnya pemahaman aparatur pengelola kerjasama daerah. Solusinya, meningkatkan pemahaman aparatur pengelola kerjasama melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah.
(7)
Belum tersedianya peraturan gubernur tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan penyusunan peraturan gubernur tentang
Peraturan
Daerah
Nomor
9
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
79
b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah. 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi 2010 serta Fasilitasi Pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten/kota se Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Rp.
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
1.143.110.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasikannya
perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat. (2)
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Jawa
Barat
Tahun
2011
yang
dilaksanakan
Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 dan
Sertifikasi
ISO
9001:2008
sehingga
dapat
dijadikan
acuan/pedoman perencanaan pembangunan tahunan daerah. (3)
Kegiatan
Fasilitasi
Kegiatan
APBN
yang
dilaksanakan
Badan
Perencanaan dan pembangunan Daerah provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat. (4)
Kegiatan Pendukungan Komite Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 750.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan perencanaan yang bersifat terobosan di Provinsi Jawa Barat. (5)
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa
Barat
yang
dilaksanakan
Badan
Perencanaan
dan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.000.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
tersedianya informasi tentang kebijakan umum APBD dan prioritas plafon, serta usulan kegiatan dari OPD Provinsi dan kabupaten/kota. (6)
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Non APBD Provinsi Jawa Barat tahun
2011
yang
dilaksanakan
Badan
Perencanaan
dan
Pembangunan Daerah provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
600.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terwujudnya perencanaan kegiatan non APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011. (7)
Kegiatan
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Tahun 2010 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.
600.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terkendalinya pelaksanaan rencana pembangunan di Provinsi yang didanai dari APBN maupun APBD. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
80
(8)
Kegiatan
Fasilitasi
Hasil
Penelitian
dan
Pengembangan
dalam
Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya hasil-hasil penelitian dari lembaga penelitian dan pengembangan di Jawa Barat. (9)
Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya sinergitas perencanaan bidang ekonomi dan termanfaatkannya dokumen perencanaan kebijakan ekonomi.
(10) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan di Bidang Fisik yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
terkoordinasinya rakor
lingkup bidang fisik se Jawa Barat; terkoordinasinya perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah penataan ruang dan sumber daya alam dan lingkungan hidup baik yang bersumber dari APBN, PLN, APBD
Prov.
Serta
APBD
kabupaten/kota;
terinformasikannya
(RSWP3K) Jabar dan RIPW Jabar Selatan; terinformasikannya RTRWP Jabar 2029 sebagai acuan penyusunan RTRW kabupaten/kota di Jawa Barat dan terwujudnya sinergitas penataan ruang Provinsi Jawa Barat; dan tersedianya penunjang Program WISP dan PISP di Jawa Barat. (11) Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 578.445.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan bidang pemerintahan di Provinsi Jawa Barat meliputi aspek aparatur, politik, hukum dan tramtib; tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi, serta tersusunnya Grand Design daerah otonom di Jawa Barat. (12) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Wilayah Perbatasan dan Antar
Provinsi
yang
dilaksanakan
Badan
Perencanaan
dan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
532.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terselenggaranya kerjasama musyawarah rencana pembangunan regional se Jawa Bali; terselenggaranya kerjasama pembangunan wilayah
perbatasan
Jabar–Banten;
terselenggaranya
kerjasama
pembangunan wilayah perbatasan Jabar–Jateng; terselenggaranya monitoring dan evaluasi kerjasama pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi; terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kerjasama pembangunan
daerah
perbatasan
serta
tersedianya
dukungan
terhadap penyelenggaraan rapat teknis Mitra Praja Utama (MPU). (13) Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 81
Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
200.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
Kesekretariatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat. (14) Kegiatan Pusat Pengendalian IPM Tahun 2015 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terbangunnya pusat pengendalian pencapaian IPM 80 Tahun 2015. (15) Kegiatan
Penyelenggaraan
Konreg
PDRB
se
Jabalnusra
yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tercapainya kesepakatan indikator data/informasi tentang PDRB se Jabalnusra. (16) Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
yang
dilaksanakan
Badan
Perencanaan
dan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
325.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terselenggaranya pengenalan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi dalam bentuk sosialisasi; terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Penyusun dan Pelaksana Rencana Aksi Daerah pemberantasan korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 20102013; serta terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang rencana Aksi daerah Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013 dokumen RAD-PK Provinsi Jawa Barat dalam upaya Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara; meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar. (17) Kegiatan Kajian Stratejik Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 950.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan berbasis hasil Ristek. (18) Kegiatan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya aplikasi perencanaan pembangunan daerah. (19) Kegiatan
Sinkronisasi,
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya sinergitas LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 82
perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial dan budaya, baik antar OPD terkait serta antar level pemerintahan. (20) Kegiatan Revisi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah
tersedianya
acuan/pedoman
Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah. (21) Kegiatan Penyusunan Actionplan DBHCHT Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya acuan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. (22) Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Produksi serta Pengolahan Tembakau di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data base tentang produksi, pengolahan serta distribusi komoditas tembakau di Jawa Barat; terkoordinasinnya proses
perencanaan,
pengendalian
dan
pengawasan
dalam
peningkatan produksi serta pemanfaatan hasil produksi tembakau di Jawa Barat; tersedianya rumusan kebijakan yang bersifat teknis dan strategis di bidang produksi serta pemanfaatan hasil tembakau di Jawa Barat. (23) Kegiatan Operasioal Komite Daerah Lansia yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.440.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sinergitas Komisi Daerah Lanjut Usia. (24) Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.278.675.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan reguler ke 58 OPD Provinsi Jawa Barat dan 26
pemerintah
pemeriksaan
kabupaten/kota
kasus
pengaduan
se
Jawa
Barat,
terlaksananya
dan
terlaksananya
masyarakat,
evaluasi SAKIP OPD Provinsi Jawa Barat. (25) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya
dokumen hasil koordinasi penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat dengan Itjen Depdagri, MENPAN dan Kementerian lainnya diluar Provinsi Jawa Barat dan hasil monitoring penyelesaian dan penanganan
tindak
lanjut
kasus
pengaduan
masyarakat
pada
pemerintah kabupaten/kota sebagai bahan laporan/informasi ke pimpinan dan masyarakat, terealisasi 22 laporan kasus. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
83
(26) Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Koordinasi Pengawasan, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 395.250.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya koordinasi dan sinergitas
pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat dan meningkatnya kualitas pelaksanaan hasil pengawasan serta termanfaatkannya PKPT dan dokumen hasil dari Rakorwasda dan Rakorwasnas sebagai bahan penyusunan perencanaan yang lebih sinergis. (27) Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Lanjut Hasil Audit Itjen Depdagri, Itjen Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 458.950.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya hasil pemutakhiran Data Tindak Lanjut Audit Itjen Depdagri, Itjen Departemen lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat. (28) Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
pada
Pemerintah
Kabupaten/kota,
yang
dilaksanakan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 592.720.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya hasil
evaluasi
sehingga
meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. (29) Kegiatan
Monitoring,
dan
Evaluasi
Rencana
Aksi
Daerah
Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 249.320.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya
dokumen hasil
Monitoring RAD-PK
pada
26
Kabupaten/kota sebagai bahan laporan/informasi dan perbaikan pelaksanaan RAD-PK guna meningkatkan kualitas pelayanan Publik Pemerintah dan mencegah tindak pidana korupsi. (30) Kegiatan
Implementasi
Sistem
Akuntabilitas
Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan
Kinerja
Instansi
Biro Organisasi Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.812.500,-. Hasil kegiatan adalah terukurnya LAKIP Provinsi Jawa Barat. (31) Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Daerah Berlokasi Desa yang dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar terlaksananya
rapat
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah koordinasi
Program
Pembangunan
Daerah
berlokasi Desa dengan OPD terkait di provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat. (32) Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah III yang
dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
84
100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pra Musrenbang Wilayah III Provinsi Jawa Barat. (33) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan yang
dilaksanakan
Biro
Administrasi
Pembangunan
Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya penelitian
terhadap 1.376 kegiatan yang tersebar di 44 OPD dan 12 Biro dalam rangka penyesuaian program/ kegiatan rincian belanja dan besaran anggaran pada masing-masing kegiatan. (34) Kegiatan
Koordinasi,
Penyusunan
Sinkronisasi
Program
yang
Pelaksanaan
dilaksanakan
Kegiatan
Biro
dan
Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
75.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya Peningkatan wawasan dalam penyusunan program mengenai kawasan ekonomi khusus (KEK). (35) Kegiatan Pembaharuan Basis Data dan Sistem Informasi Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kualitas informasi dalam rangka mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Jawa Barat. (36) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kegiatan APBD Tahun Anggaran
2010
yang
dilaksanakan
Biro
Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
3.475.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya Monitoring dan Evaluasi ke 26 kabupaten/kota se Jawa Barat, terciptanya pelaksanaan program pembangunan yang efisien dan efektif serta terprediksinya penyerapan anggaran kegiatan pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. (37) Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2011 yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Pedoman pelaksanaan APBD Tahun 2011 dan tersosialisasikannya Petunjuk Teknis APBD Jawa Barat dan Standar Biaya kepada 44 OPD dan 12 biro pada Setda Provinsi Jawa Barat. (38) Kegiatan Koordinasi dan Sinergitas Lintas OPD dan Kabupaten/ Kota Bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Dan Kabupaten/kota. (39) Kegiatan
Akuntabilitas
Bantuan
Gubernur
Jawa
Barat
yang
dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.698.320.212,-. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 85
Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Bantuan Gubernur Jawa Barat
Tahun 2010 dengan akuntabel dan transparan serta meningkatnya Sinergitas pelaksanaan pembangunan provinsi dan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. (40) Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan DBHCHT Provinsi dan Kabupaten/kota
yang
dilaksanakan
Biro
Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
200.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terevaluasi dan termonitornya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau pada 17 OPD dan 26 Kabupaten/kota. (41) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.880.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
dokumen
Disnakertrans
Provinsi
Rencana Jawa
Kerja
Barat
dan
dan
Anggaran
tersedianya
SKPD
dokumen
DPA,RKA,LAKIP dan LKPJ. (42) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Monev, yang dilaksanakan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 220.500.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusun dan terlaksananya Rencana Kerja (RENJA) OPD; RKA OPD, DPA OPD, RKA-KL dan DIPA; LKPJ/LPPD, LAKIP, Evaluasi Kinerja; dan terlaksananya Rakor Pembanguan Perkebunan. (43) Kegiatan monitoring, evaluasi bantuan keuangan dan kegiatan OPD yang
dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
125,000,000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
tersusunnya dokumen pelaksanaan monitoring, evaluasi bantuan keuangan dan kegiatan OPD di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. (44) Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Rp. 100.000.000,-.
dengan alokasi
anggaran sebesar
Hasil kegiatan adalah tersusunnya Dokumen
Usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/kota se wilayah II sebagai bahan pembahasan pada Musrenbang Tingkat Provinsi. (45) Kegiatan
Pra
dilaksanakan
Musyawarah Badan
Perencanaan
Koordinasi
Pembangunan Pemerintahan
yang dan
Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.
terselenggaranyan
100.000.000,-.
koordinasi
dan
Hasil
fasilitasi
kegiatan
Para
adalah
Musyawarah
Pembangunan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan;
tersusunnya
usulan
kegiatan
perencanaan pembangunan di wilayah IV. (46) Kegiatan
Penyusunan
RIP
Postel
yang
dilaksanakan
Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 86
alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Rencana Induk Pos dan Telekomunikasi di Jawa Barat Tahun 2010. (47) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah 1 (satu) buah Dokumen Rencana Induk TIK dan 1 (satu) buah Dokumen Draft Raperda Jabar Cyber Province yang telah disahkan menjadi Perda No. 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. 2) Permasalahan dan Solusi. (1)
Belum optimalnya kualitas dokumen rencana, terutama jika dikaitkan dengan pendefinisian sasaran program dan posisi relatif kegiatan yang ditetapkan, serta indikator ketercapaian yang jelas. Oleh karena itu, redefinisi dan restruktur dokumen rencana organisasi menjadi hal yang cukup mendasar untuk segera dilakukan.
(2)
Polemik yang seringkali muncul dalam pengukuran kinerja adalah kesulitan dalam melakukan penyamaan persepsi, terutama jika melakukan penilaian terhadap aktivitas yang kriteria penilaiannya adalah keberdayagunaannya. Oleh karena itu kriteria penilaian harus dirancang dalam konsep pemahaman yang mudah dipahami, namun tetap memberikan derajat kemampuan menilai yang tinggi.
(3)
Kompetensi sumber daya manusia yang akan mendukung kinerja organisasi dirasakan masih kurang. Hal ini sebagai akibat disparitas kompetensi sumber daya aparatur di lingkungan Bappeda, serta kapabilitas sumber daya manusia yang akan menggunakan produkproduk akhir Bappeda.
(4)
Sebagian besar produk akhir Bappeda merupakan akumulasi proses yang memerlukan pelibatan pihak luar (OPD dan Stakeholder lain dalam menejemen pembangunan), dimana hal tersebut sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Seringkali hal tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan, yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan.
(5)
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2010 secara umum yaitu : Setiap Organisasi Perangkat Daerah masih belum memahami tata cara dan teknis penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2010 serta Penetapan Kinerja Tahun 2010, sehingga hasil penyusunannya belum optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan pejabat pengelola penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2010 serta Penetapan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 87
Kinerja Tahun 2010 sering berganti orang akibat mutasi kepegawaian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan melalui pemantapan, penyelarasan dan diskusi langsung dengan tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Tahun 2010 sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. (6)
Program/kegiatan
pembangunan
daerah
berlokasi
desa
yang
dilaksanakan OPD Provinsi Jawa Barat masih bersifat parsial atau belum
bersinergi.
Solusi
dengan
adanya
kegiatan
fasilitasi
pembangunan daerah berlokasi desa diharapkan OPD dapat bersinergi dalam melaksanakan program kegiatan serta sharing informasi.
7. URUSAN PERUMAHAN a) Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pembangunan Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengalihan status dan hak rumah negara; tersedianya data penaksiran dan data informasi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi Jawa Barat; tersedianya perkiraan biaya pembangunan; tersedianya data penaksiran harga bangunan gedung; serta sosialisasi dan koordinasi peraturan bangunan gedung. b) Program Pengembangan Permukiman 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengembangan Kawasan Perumahan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pendampingan bimbingan Kawasan Tenjoresmi Bandung,
Kabupaten Kawasan
Sukabumi,
Sawangan
Kawasan
Kota
Jatisari
Depok;
dan
Kabupaten identifikasi
Kasiba/Lisiba di Kawasan Cikarang Kabupaten Bekasi. (2)
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Agropolitan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.312.900,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya 1 unit
Packing House di Kawasan
Agropolitan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. (3)
Kegiatan
Pembangunan
Percontohan
Rumah/
Puskesmas/Sekolah/Sarana Ibadah dengan Struktur Tahan Gempa 7,5-8 SR yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.000.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adanya tersusunnya LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 88
Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Percontohan Tahan Gempa serta Pembangunan 34 unit Rumah Percontohan Tahan Gempa di 17 Kabupaten (masing-masing kabupaten 2 unit). (4)
Kegiatan Manajemen Pengembangan Pengelolaan Perumahan Skala Besar di Perkotaan yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah pengkayaan wawasan dan penyusunan manajemen pengembangan pengelolaan perumahan skala besar di perkotaan.
(5)
Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman Perumahan Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
100.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
tersedianya rumusan bahan kebijakan pemukiman dan perumahan; serta terlaksananya sinkronisasi program pembangunan permukiman dan perumahan di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Perkembangan
pembangunan
perumahan
pada
kawasan-kawasan
perumahan (sektor formal/swadaya) terkendala pada berbagai faktor meliputi: keterbatasan lahan di perkotaaan /tingginya harga lahan, pengurusan perizinan di Kabupaten/kota yang cukup lama, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun, keterbatasan bantuan permodalan bagi para pengembang, pengaturan kelembagaan kasiba/lisiba yang berdampak kurangnya
pembagian
kewenangan
(pemerintah/swasta),
perubahan
/transisi kebijakan pembiayaan dari bantuan uang muka dan subsidi selisih bunga menjadi kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan oleh Kementrian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) serta tingginya suku bunga.
Solusi
terhadap masalah tersebut
dalam upaya
percepatan
penyediaan perumahan melalui pendekatan kawasan di beberapa daerah dan upaya pembagian kewenangan dalam pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan
(kasiba/lisiba)
dimana
penyediaan
lahan
yang
dilaksanakan pemerintah daerah beserta para pengembang sehingga berdampak pada pengurangan harga jual rumah, yang pada akhirnya akan meningkatkan percepatan pembangunan oleh pengembang dalam skala besar meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah. c) Program Lingkungan Permukiman Sehat 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengembangan Perumahan Perkotaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 525.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan rumah susun sederhana di
11 Kabupaten/kota; penyiapan kelembagaan pengelolaan rusunawa di LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 89
Kawasan
Industri
Rancaekek
Kabupaten
Bandung,
Batujajar
Kabupaten Bandung Barat dan Rusunawa bagi PNS Pemerintah Provinsi di Kota Bandung;
serta kajian UPL/UKL pembangunan
rusunawa bagi PNS Pemerintah Provinsi di Kota Bandung. (2)
Kegiatan Pengembangan Perumahan Perdesaan Translok ex Waduk Jatigede
dan
daerah
perbatasan
Provinsi/Kabupaten/kota
yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan teknis dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan permukiman di sekitar TPPAS Legok Nangka; perencanaan teknik sarana prasarana relokasi penduduk eks Waduk Jatigede di Kawasan pasir Padang dan Congeang Kabupaten Sumedang; pematanganan lahan untuk relokasi penduduk ex Waduk Jatigede, di Desa Congeang Kulon Sumedang, monitoring pelaksanaan PNPM/PPIP; serta penataan lingkungan permukiman kawasan nelayan. (3)
Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Rusunawa Pekerja Pabrik di Batujajar yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya perencanaan teknis dan pengadaan lahan untuk rusunawa di Kawasan Industri Batujajar seluas 0,568 ha;
serta Kajian UPL/UKL untuk pembangunan
Rusunawa bagi pekerja di Batujajar. (4)
Kegiatan Perencanaan dan Penempatan Lokasi Convention Hall yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penempatan lokasi convention hall.
(5)
Kegiatan Perencanaan Jalan Akses dan Penataan Kawasan Wisata Curug
Marela
yang
dilaksanakan
Dinas
Permukiman
dan
Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Detail Engineering Design (DED) jalan akses dan penataan Kawasan Wisata Curug Malela lokasi di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. (6)
Kegiatan Pembangunan Ruang khusus Bagi Perokok yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 393.775.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana bangunan khusus para perokok dengan tipe outdoor di 5 OPD di Provinsi Jawa Barat.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
90
2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam program tersebut yaitu pembangunan Waduk Jatigede akan memasuki akhir pembangunan, dimana pada tahun 2014 diperkirakan Waduk Jatigede akan tergenang, sementara relokasi penduduk belum tuntas seluruhnya. Untuk menangani permasalahan relokasi penduduk memerlukan penanganan yang bersifat lintas sektor, diantaranya menyangkut bidang perumahan dan prasarana dasar bidang pekerjaan umum (PSDU) yang memerlukan dana besar dan melibatkan Kementrian Perumahan dan Pekerjaan Umum serta penanganan masalah kependudukan yang memerlukan peran Pemerintah Kabupaten Sumedang. Solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu sedang disusun payung hukum berupa MOU yang melibatkan kesepakatan pananganan aspek sosial dampak pembangunan Waduk Jatigede yang melibatkan KEMENPERA, Pekerjaan Umum serta Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten-kabupaten penerima manfaat sehingga diharapkan akan ada penanganan relokasi segera yang melibatkan berbagai pihak dan sumber dana. d) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendampingan dan perbaikan lingkungan sekitar pondok pesantren di 4 lokasi yaitu Pontren Baitul Hikam di Kabupaten Tasikmalaya, Pontren Al Muthoharoh di Kabupaten Purwakarta, Pontren Pagelaran I di Kabupaten Subang dan Pontren Manbaul Huda di Kabupaten Ciamis. 2) Permasalahan dan Solusi Pada pelaksanaan program tersebut ditemukan permasalahan yaitu pada bantuan
stimulan
perbaikan
kualitas
lingkungan
pesantren
belum
sepenuhnya dapat melibatkan peran serta Pemerintah Kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan perbedaaan program prioritas dari Pemerintah Kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi. Padahal pembangunan program Pemerintah Provinsi diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara aktif meningkatkan kualitas pemukiman melalui swakelola. Solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan adanya
sinkronisasi
Pemerintah
program
Kabupaten/kota,
yang para
melibatkan pengelola
Pemerintah
Pondok
Provinsi,
Pesantren
dan
masyarakat luas.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
91
8. URUSAN OLAHRAGA DAN PEMUDA a) Program Peningkatan dan Pembinaan Peran serta Kepemudaan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Bagi Generasi Muda yang di laksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan pembinaan Mental Spiritual bagi Pemuda dari 26 kabupaten/kota se Jawa Barat sebanyak 120 peserta.
(2)
Kegiatan Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.410.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
Temu konsultasi Balad Kreatif serta Pentas Kreasi Balad
Kreatif,
Koordinasi
DPD
KNPI
Jawa
Barat
dan
pelaksanaan
Musyawarah Daerah KNPI Jawa Barat tahun 2010. (3)
Kegiatan Fasilitasi Konferensi Pemuda ASIA AFRIKA yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
900.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya Konferensi Pemuda ASIA AFRIKA yang dihadiri oleh 270 orang yang dihadiri oleh utusan perwakilan dari 40 negara Asia dan Afrika. (4)
Kegiatan
Fasilitasi
Program
Peran
Serta
Kepemudaan
yang
dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.485.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) sebanyak 100 orang, Sarjana Pendamping Penggerak Pedesaan (SP3) 50 orang, Paskibraka 104 orang; terpilihnya Pemuda Bidang Pelopor 26 orang, Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 105 orang, Pelatihan Bela Negara bagi Pemuda 52 orang, Dialog Pemuda di Jawa Barat 150 orang, Jambore Pemuda Jawa barat 160 orang, Kemah Bakti Kesatuan Pemuda (KBKP) di 5 kabupaten 250 orang, Hari Sumpah Pemuda 560 orang. (5)
Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil pelaksanan kegiatan yaitu berbagai Pelatihan Kewirausahaan bagi kelompok Pemuda, Pelatihan Kegiatan Pemuda Pelopor 40 orang, Pelatihan karang Taruna 40 orang, Pelatihan Pemuda Mesjid 40 orang, Pelatihan Kegiatan Pemuda Keluarga Pemuda Mandiri 40 orang, Partisipasi Alumni Pelatihan dalam Hari Anti Narkoba Internasional sebanyak 785 orang.
(6)
Kegiatan fasilitasi Kepemudaan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.570.000,- dilaksanakan melalui: a. Paduan Suara Gita Bahana Nusantara, hasil dari pelaksanaan kegiatan
ini adalah terlaksananya LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
Apresiasi
Generasi
muda/pelajar dan 92
mahasiswa pada audisi Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional. b. Pembinaan kepemudaan melalui Marching Band GITA PAKUAN, hasil kegiatan ini adalah Fasilitasi kreativitas Pemuda dalam bidang seni music dan budaya serta terbinanya unit kegiatan Marching Band/Korsik Gita Pakuan sebagai pendukung dalam berbagai kegiatan hari besar tingkat provinsi jawa barat. 2) Permasalahan dan solusi Belum Bersinerginya Bidang yang manangani Kepemudaan, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota. Solusinya, perlu diselenggarakan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan antara Provinsi dan Kabupaten/kota se Jawa Barat. b) Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.482.501.000,-. Hasil
pelaksanaan
terlaksananya
Proses
pembinaan
Pengembangan Kegiatan Olahraga yang tersebar di
dan
78 kecamatan
kabupaten/kota di Jawa Barat oleh 78 Orang peserta SP3OR. (2)
Kegiatan
Fasilitasi
Penyelenggaran
HAORNAS,
PORPEMDA,
PORPemprov, PORBuruh, Atraksi Olahraga Ekstreme dan pengiriman kontingen Festival Ortrad TK Nasional yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.863.807.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya Haornas, 2500 orang, POR PEMDA dan POR PEMPROV 5000 orang, Pengiriman Kontingen ORTRAD TK Nasional 20 Orang, Olahraga Ekstreme 250 Orang, POR Buruh 4 cabang Olahraga, Terkirim nya tim Porpemrov Jabar ke Porpemda Jabar dan Tim Porpemprov Jabar berhasil menjadi Juara UMUM pada Porpemda 2010. (3)
Kegiatan Kampanye Pemantapan Tiga Program
Pengembangan
Olahraga di Masyarakat Minggu Bergerak (GURAK), Jumat Bersih dan Sehat (JUMSIHAT) dan Beladiri Budaya Masyarakat (BBM)) yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.601.750.000,-. Hasil kegiatan adalah: Pelaksanaan GURAK kampanye di 9 kabupaten/kota se Jawa Barat, kampanye JUMSIHAT di 9 Kota/Kabupaten se Jawa Barat dan BBM 8 Kabupaten/kota se Jawa Barat, terlatihnya Instruktur senam Jumsihat sebanyak 150 orang. (4)
Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Barat dan Pengiriman Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Nasional II (POPWILNAS II) Tahun 2010 yang dilaksanakan Dinas Olahraga
dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 93
Rp. 4.500.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pembinaan olahraga pelajar di kabupaten/kota Se Jawa Barat dan Babak Kualifikasi 8 Cabor yang di pertandingkan di POPNAS 2011. Koordinasi Pelaksanaan Popwil 224 orang, Terselenggarnya POPDA Jabar 2.468 orang, Seleksi 8 Cabor yang dipertandingkan di POPWIL NAS 200 orang, Pembinaan Tim Inti Jabar untuk Popwilnas 161 orang serta Pengiriman Tim Atlet Jabar ke POPWIL NAS 2010 Palembang 200 orang. Pada Popwilnas di Palembang, Kontingen Jawa Barat berhasil menjadi Juara Umum. (5)
Kegiatan Pembinaan Prestasi Olahraga Inter dan Antar Sekolah, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya SDM untuk kegiatan Pembinaan Prestasi Olahraga antar sekolah, Anggota Sentra Pembinaan 66 orang, Tenaga Pelatih dan Pembina 158, tim Monitoring 96 orang, Peserta, wasit dan narasumber 1.028 orang (1.348 orang)
(6)
Kegiatan Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Hasil kegiatan terpeliharanya dan meningkatnya Potensi dan Prestasi Altet Pelajar di Jawa Barat sebanyak 148 orang dari 11 Cabang Olahraga.
(7)
Kegiatan Liga Sepak Bola Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.084.253.750,-m dengan hasil terselenggaranya LPI di 4 Wilayah Jawa Barat, dikirimkannya tim Jawa Barat ke tingkat wilayah dan mengikuti LPI tingkat Nasional dengan meraih Juara III nasional.
(8)
Kegiatan Kompetisi Olahraga Permainan yang dilaksanakan Dinas Olahraga
dan
Pemuda
Jawa
Barat
dengan
alokasi
Rp. 3.375.600.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terjaringnya atlet-atlet berprestasi sebanyak 18.294 orang dari beberapa cabang olahrga permainan yang di perlombakan di PON XVIII 2012 ( Balap Sepeda 117 orang, Golf 145 orang, Jumlah Peserta Pertandingan olahraga beregu 4 Cabang olahraga (Basket, Volley,Hockey, Softball) Klub Binaan (Sepak Bola 22 orang, Marching band 32 orang, Volley 22 orang), Model pembinaan Atlet Elit Jawa Barat menuju JABAR TERKINI (Terdepan Kekuatan Inti Nasional Indonesia) 85 orang. (9)
Kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan dan Penelitian Keolahragaan, yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.078.450.000,-. Hasil kegiatan adalah
meningkatnya
kualitas
pelatih,
tenaga
penggerak/pembina/instruktur olahraga di masyarakat, pengurus melalui
kegiatan
penataran,pelatihan,
seminar
dan
penelitian,
penataran pelatih keolahragaan dan pengurus organisasi 116 orang, LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 94
penataran tenaga keolahragaan dan pengurus organisasi 137 orang, seminar PORDA 100 orang, tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi 30 orang. (10)
Kegiatan
Pendidikan
Lanjutan
di
Bidang
Keolahragaan
yang
dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 624.260.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pelatih cabang olahraga tingkat dasar 104 orang dan tenaga masseur 52 orang dari 26 kabupaten/kota se Jawa Barat. (11) Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Olahraga Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersalurkannya penghargaan bagi pelatih dan pembina cabang olahraga berkualitas sebanyak 43 orang. (12) Kegiatan Seleksi Atlet Sebagai bintang Iklan Penggerak Pembangunan Olahraga yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil dari pelaksanaan adalah terpilihnya atlet sebagai bintang iklan sebanyak 10 orang. (13) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Penunjang Olahraga yang dilaksanakan Dinas Olahraga Dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,-. Hasil pelaksanaan terealisasinya
bantuan
peralatan
tenis
meja
kepada
1600
desa/kecamatan se Jawa Barat. (14) Kegiatan Perencanaan Detail Engenering Design (DED) dan sosialisasi Perencanaan
pembangunan
sport
Arcamanik
Tahap
II
yang
dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
101.575.850,-.
Hasil
penyelenggaraan terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan Arcamanik Tahap II (15) Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pembangunan SPORT JABAR Arcamanik Tahap I yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.038.000,-. Hasil penyelenggaraan terlaksananya Persiapan Lelang pembangunan dan Pekerjaan Infrastruktur SPORT JABAR Arcamanik tahap I. (16) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga dan Kreasi seni Saparua yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.871.755.000,-. Hasil penyelenggaraan adalah persiapan rehabilitasi sarana prasarana gedung olahrga dan kreasi seni Saparua. Sedangkan untuk pelaksanaan Revitalisasi saparua tidak bisa diselenggarakan, karena
terbentur
dengan
status
kepemilikan
tanah
dan
Ijin
Membangun. (17) Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pacuan kuda dan Equistrian di Jatinangor yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda dengan alokasi anggaran sebesar LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
Rp.
31.850.000,-.
Hasil
kegiatan 95
terlaksananya rapat persiapan lelang pembangunan dan pekerjaan infrastruktur pacuan kuda dan equestrian Jatinangor. (18) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Sarana Olahraga di JAwa Barat yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.000.000,-. Hasil kegiatan adalah 1 kali Perencanaan masterplan DED untuk Wilayah Cirebon, Bogor, Purwakarta dan Wilayah Priangan. (19) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PORDA XI 2010 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan PORDA XI tahun 2010. (20) Kegiatan Persiapan pencalonan dan penyelenggaraan Tuan Rumah PON XIX 2016 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran 1.200.000.000,-. Hasil kegiatan terpilihnya Jawa Barat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XIX Tahun 2016. (21) Fasilitasi Seagames XXVI 2011 yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 358.357.250,-. Hasil kegiatan terlaksananya sosialisasi persiapan Seagames XXVI 2011 diikuti oleh 150 orang. Pada tahun 2010 telah ditetapkan Sumatera Selatan dan DKI Jakarta Menjadi Tuan Rumah Sea Games XXVI 2011, sehingga kegiatan sosialisasi tidak dilanjutkan. (22) Pengembangan Model Kemitraan tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yang dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 644.696.500,-. Hasil
kegiatan
berupa
terjalinnya
Kemitraan
dengan
lembaga
internasional dengan KOICA Korea Selatan dan melaksanakan studi banding ke Korea Selatan, sosialisasi keolahragaan dengan organisasi olahraga
masyarakat,
hasil
kegiatan adalah tersusunnya
buku
pedoman kemitraan 1000 buah, terjalinnya kemitraan dengan organisasi olahraga masyarakat, terdatanya organisasi olahraga masyarakat di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat, terciptanya kemitraan keolahragaan, terealisasinya bantuan keuangan untuk organisasi keolahragaan sebanyak 24 organisasi. (23) Pengembangan Mitra dengan Asosiasi Jurnalis Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS) ke IX 2010 di Palembang yang diselenggarakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan anggaran Rp. 554.554.000,-. Hasil kegiatan meningkatnya prestasi olahraga dalam event nasional (24) Fasilitasi
Bantuan
Keuangan
Pengembangan
si
Jalak
Harupat
Kabupaten Bandung dan fasilitasi Pertandingan yang diselenggarkan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan terfasilitasinya bantuan keuangan pengembangan si Jalak Harupat kabupaten Bandung. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
96
2) Permasalahan dan solusi (1)
Permasalahan: (a) Permasalahan
perizinan
Pembangunan
yang
belum
dapat
diselesaikan, menyebabkan pembangunan Sarana Prasarana terhambat, seperti halnya Sarana Prasarana Saparua. (b) Terbatasnya Tenaga Sumber Daya Manusia dalam hal pelaporan Akuntansi dan masalah administratif yang mempunyai sertifikat untuk pengadaan barang dan jasa. (c) Standarisasi Biaya untuk penunjang kegiatan olahraga masih kurang Spesifik dalam hal belanja Barang dan Jasa. (2)
Solusi (a) Meningkatkan Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait di Kabupaten/kota. (b) Rekruitmen Tenaga Sumber Daya Manusia yang memahami bidang Administratif dan Lelang. (c) Menyusun Standarisasi biaya untuk kegiatan Olahraga, baik belanja Barang maupun Belanja Jasa.
9. URUSAN PENANAMAN MODAL a) Program Peningkatan Iklim Investasi 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Pendataan
dan
Modal PMA/PMDN yang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman yang dilaksanakan Badan Koordinasi
Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 565.000.000,-. Hasil kegiatan adalah: (a) Tersedianya data minat investasi PMA/PMDN bagi 432 buah proyek dan menyerap tenaga kerja 168.315 orang (b) Tersedianya data realisasi investasi PMA/PMDN bagi 731 buah proyek dan menyerap tenaga kerja 218.239 orang (c) Terselenggaranya pembinaan kepada 450 perusahaan PMA/PMDN untuk
meningkatkan
kewajiban
lapor
(Laporan
Kegiatan
Penanaman Modal/ LKPM) (d) Teridentifikasinya
4
kelompok
permasalahan
(pertanahan,
pemasaran, ketenagakerjaan dan kelompok lainnya) pada 123 perusahaan
PMA/PMDN
yang
ditindaklanjuti
oleh
satgas
penanganan permasalahan penanaman modal di Jawa Barat. (2)
Kegiatan Penyusunan
Kebijakan
Peluang
Jawa
Investasi
di
Barat
Penanaman Modal dan Profil yang
dilaksanakan
Badan
Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.644.032.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya naskah akademis kebijakan penanaman modal daerah di Jawa Barat; tersedianya Sistem Informasi Investasi Terpadu Jawa Barat (SI2T-JB); serta tersusunnya profil peluang investasi di Jawa Barat. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
97
(3)
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Promosi Daerah yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
250.000.000.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
Forum
Sinergitas Perencanaan OPD; terselenggaranya kegiatan Mukornis; serta keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan investasi BKPM RI. (4)
Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan sosialisasi untuk mewujudkan harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah serta monitoring dan evaluasi investasi, baik PMA maupun PMDN di Jawa Barat
2) Permasalahan dan solusi (1)
Pendataan realisasi investasi belum sepenuhnya menggambarkan aktifitas investasi secara menyeluruh sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Untuk mengatasi
permasalahan tersebut diperlukan mekanisme pendataan Penanaman Modal (format baru). (2)
Masih
rendahnya
kesadaran
perusahaan
kewajiban
pelaporan.
Untuk
mengatasi
dilakukan
sosialisasi
terhadap
dalam
melaksanakan
permasalahan
perusahaan
PMA/PMDN
tersebut untuk
melakukan kewajiban pelaporan serta penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya. (3)
Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan/ hambatan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
dilakukan
penguatan
kelembagaan
penanganan
permasalahan investasi (Task Force) dan peningkatan komunikasi pelaksanaan. (4)
Regulasi yang berkaitan dengan proyek-proyek investasi yang memerlukan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) belum optimal mengakselerasi pembangunan infrastruktur Jawa Barat.
b) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Promosi Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
4.845.338.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terfasilitasinya
keikutsertaan pada Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Investment Forum (Jakvest), Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Bandung dan Surabaya, Invesda dan Expo di DIY, serta Batam Investrade Expo dan Forum di Batam; serta terselenggaranya kegiatan misi promosi LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 98
terpadu (Trade-Tourism-Investment) di beberapa Negara wilayah Asia, Eropa dan Timur Tengah. (2)
Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Forum Interaksi Investor yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan internalisasi peningkatan kemampuan aparatur penanaman modal (Provinsi
dan
Kabupaten/kota);
terselenggaranya
kegiatan
peningkatan SDM bidang penanaman modal bagi 10 Provinsi Anggota Mitra Praja Utama (MPU); serta terselenggaranya kegitan persiapan pembentukan West Java Partner (WJP). 2) Permasalahan dan Solusi (1)
Negara-negara non tradisional (selain Negara yang telah konsisten berinvestasi di Jawa Barat), umumnya belum mengenal baik Provinsi Jawa Barat dikarenakan minimnya informasi tentang Provinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya promosi ke Negara-negara tersebut secara terstruktur, kontinyu dan terpadu.
(2)
Belum tersedianya Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan dan fasilitas penanaman modal yang akan menjadi acuan pelaksanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah harus didorong untuk segera menyusun dan menerbitkan NSPK.
10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Peran Koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.902.500.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM serta volume usaha KUMKM; terlaksananya bimbingan konsultasi kepada 300
Koperasi;
penguatan
kelembagaan
kepada
26
Dekopinwil/Dekopinda; penilaian kepada 52 tokoh koperasi dan 260 koperasi berprestasi; serta peningkatan kelembagaan dan usaha kepada 100 KUKM batik, 27 Koperasi wanita dan 100 UMK perempuan dan 100 orang pengelola koperasi mahasiswa. (2)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan teknis substantive dan manajerial
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
99
kewirausahaan/kewirakoperasian
kepada
1.980
orang
pengelola
KUMKM, evaluasi alumni pelatihan sejumlah 200 orang. 2) Permasalahan dan solusi (1)
Secara umum kelembagaan KUMKM di Jawa Barat terus berkembang namun
belum
didukung
dengan
pola
pemberdayaan
untuk
meningkatkan daya kompetitif KUKM guna meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya pada usaha KUMKM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah bersama Lembaga penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor KUMKM perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peranan KUMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian kerakyatan yang berpihak pada usaha kecil dan Usaha menengah; membuka akses pemasaran produk KUMKM sehingga seluruh KUMKM yang mempunyai potensi namun tidak memiliki jaringan pasar yang luas dapat memperoleh akses dengan usaha dagang/ industry guna memasarkan purnakarya kepada konsumen di tingkat yang lebih tinggi melalui kegiatan pameran , media dan forum lainnya. (2)
Fungsi dan kewajiban dari lembaga koperasi belum berjalan dengan optimal,
khususnya
anggota/masyarakat,
dalam
memberikan
begitu
pula
pelayanan
sebaliknya
kepada
peran
serta
anggota/masyarakat dalam mengembangkan koperasi masih perlu ditingkatkan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah memberikan informasi yang jelas dan gencar kepada masyarakat mengenai Program KUMKM yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat dapat membantu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bagi koperasi serta usaha kecil dan Menengah. (3)
Terbatasnya kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja pengelola KUMKM, sehingga pengelolaan KUMKM belum dapat mengimbangi kecepatan dan ketepatan dalam mengelola KUMKM. Solusi atas permasalahan tersebut adalah mengoptimalkan pelatihan manajerial dan
kewirausahaan
dalam
upaya
meningkatkan
kemampuan
manajerial dan kewirausahaan bagi pengelola KUMKM. b) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Peningkatan
Akses
Pembiayaan
dan Teknologi bagi
KUMKM, yang yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terealisasinya kelayakan pembiayaan usaha bagi 750 KUMKM; rintisan pembentukan 1 lembaga pembiayaan
KUMKM;
pengembangan
kewirausahaan
bagi
150
Kelompok usaha mikro perempuan dan pengrajin serta expo LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
100
pembiayaan KUMKM yang diikuti oleh 250 Lembaga Pembiayaan dan 2.000 KUMKM se Jawa Barat. (2)
Kegiatan Pengembangan Produk KUMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.182.912.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan akses pasar 382 pelaku usaha KUMKM; terlaksananya peningkatan daya saing KUMKM melalui pengembangan produk oleh 2.542 KUMKM; sertifikasi Halal oleh 400 KUMKM; serta sertifikasi Merk oleh 100 KUMKM.
(3)
Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian KUMKM Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengendalian 6.802 KUMKM; penyiapan dan penetapan KUMKM calon penerima bantuan usaha kepada 260 KUMKM; terselenggaranya Gerakan Sadar Koperasi melalui media visual sebanyak 5 kali dan media audio sebanyak 25 kali; tersusunnya dokumen peran KUMKM terhadap perekonomian regional; penumbuhan wirausaha sektor informal kepada 1.000 KUMKM; serta identifikasi dan analisis pengembangan sentra komoditi unggulan Jawa Barat.
(4)
Kegiatan
Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan dan Perkuatan
KUMKM, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
monitoring
perkembangan pembiayaan KUMKM; tersusunnya Blue Print Lembaga Penjaminan Kredit Daerah; serta koordinasi dan konsultasi kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 2) Permasalahan dan solusi (1)
Belum adanya kebijakan yang mengatur sistem penjaminan untuk meningkatkan akses permodalan KUMKM terhadap lembaga keuangan bank dan non bank, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Solusi atas permasalahan tersebut adalah melaksanakan rintisan pembentukan
lembaga
pembiayaan
usaha
bagi
KUMKM
serta
menetapkan kebijakan yang akan meningkatkan akses permodalan KUMKM. (2)
Belanja stimulan barang dan jasa dari pihak Pemerintah untuk mendukung aspek pembiayaan KUMKM sangat dirasakan sulit untuk diakses oleh KUMKM. Hal ini adanya Sistem Keuangan dimana dalam kegiatan yang sama, berbeda pelaksana teknis pembiayaan KUMKM. Solusi atas permasalahan tersebut adalah mensinergitaskan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam kegiatan tersebut sehingga akses pembiayaan bagi KUMKM lebih mudah direalisasikan.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
101
(3)
Fasilitasi permodalan yang diterima oleh KUMKM masih relatif terbatas, sementara modal sendiri yang dimiliki oleh KUMKM cenderung masih kecil
sehingga
sulit
bagi
meningkatkan/mengembangkan
kegiatan
KUMKM usahanya.
untuk Solusi
atas
permasalahan tersebut adalah melaksanakan pemberian bantuan sosial, pemberian penjaminan kepada KUMKM melaui lembaga perbankan dan non perbankan, serta pembentukan lembaga penyalur modal bagi KUMKM. (4)
KUMKM pada umumnya masih menggunakan teknologi produksi yang sangat sederhana, disamping sulitnya mendapatkan bahan baku dengan mudah dan murah. Solusi atas permasalahan tersebut adalah Fasilitasi oleh pemerintah dalam memberikan bantuan pelatihan mengenai teknologi tepat guna untuk sistem produksi.
(5)
Masih kurangnya KUMKM yang memiliki aspek legal seperti Sertifikasi Halal, SP Kesehatan/Produk Industri Rumah Tangga dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Solusi atas permasalahan tersebut adalah memberikan bantuan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Merk kepada KUMKM setiap tahunnya.
c) Program
Pembinaan
dan
Pengembangan
BUMD
dan
Lembaga
Keuangan Non Perbankan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha BUMD Non Bank dan Non
Lembaga
Keuangan
Daerah
yang
dilaksanakan
Biro
Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.122.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya telaahan terhadap kondisi dan permasalahan BUMD; Rencana Strategis (Blue Print) BUMD; rekomendasi penataan BUMD dan Rancangan Kebijakan Umum Pengembangan BUMD; pendataan Aset BUMD non perbankan; serta fasilitasi Forum Komunikasi BUMD. (2)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha PD BPR dan PD.PK yang
dilaksanakan
Provinsi
Jawa
Biro Barat
Administrasi dengan
Perekonomian
alokasi
anggaran
Setda sebesar
Rp. 356.877.500,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya RUPS PD.BPR dan PD.PK se-Jawa Barat dan Banten serta Forum Komunikasi PD.BPR dan PD.PK.
2) Permasalahan dan solusi Pada pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan diantaranya adanya keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan, baik PD. BPR maupun PD.PK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di masa yang akan datang kiranya para pemilik lainnya dapat memberikan penyertaan modal dan memberikan pendidikan serta pelatihan bagi pengelola PD. BPR dan PD. PK. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
102
11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan. 1) Pelaksanaan Program. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
405.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
termutakhirkannya database kependudukan Jawa Barat Tahun 2010, terselenggaranya Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Kependudukan Tahun 2010 dan terselenggaranya Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi. (1)
Belum terbangunnya jaringan komunikasi SIAK, sehingga konsolidasi database dilakukan secara manual. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya pemuktahiran data untuk menunjang penyelenggaraan kependudukan di kabupaten/kota di Jawa Barat dengan dibangunnya jaringan komunikasi SIAK.
(2)
Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIAK khususnya operator dan tenaga IT masih belum memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu perlu dilaksanakan pelatihan SDM untuk operator, tenaga IT dan administrasi SIAK.
(3)
Masih banyaknya data kotor di dalam database kependudukan, sehingga menyebabkan keakuratan informasi kependudukan yang dihasilkan tidak optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah
melakukan pembersihan database
kependudukan dalam proses konsolidasi kependudukan Provinsi Jawa Barat, sehingga informasi kependudukan yang dihasilkan lebih optimal.
12. URUSAN KETENAGAKERJAAN a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1) Pelaksanaan Proram (1)
Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.847.911.892,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi di 7 kejuruan sejumlah 288 orang.
(2)
Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.202.500,-. Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
Bimtek
Produktivitas
5S
(Manajemen di tempat kerja) Sisih, Susun, Sasap, Sosoh, Suluh sebanyak 80 orang, Bimtek Pengembangan Produktivitas Usaha Mandiri 80 orang dan Bimtek Produktivitas Unit Pelayanan Pelatihan Produktivitas (UP3) 80 orang. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
103
(3)
Kegiatan Peningkatan Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Rp.
Jawa
Barat,
496.930.000,-.
Kompetensi
Tenaga
kelembagaan
200
dengan
alokasi
Hasil
kegiatan
Kerja
sebanyak
orang
dan
anggaran
adalah 140
akreditasi
sebesar
terlaksananya
Uji
0rang,
koordinasi
Lembaga
Pendidikan
Keterampilan (LPK) 25 LPK. (4)
Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile Traning Unit (MTU) dan Pemagangan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.557.689.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat melalui Mobil
MTU sebanyak 1200
orang, magang dalam negeri 100 orang 5 angkatan dan seleksi magang ke Jepang 2 angkatan. (5)
Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 484.640.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri sebanyak 100 orang.
(6)
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Pada Tenaga Kerja Industri Tembakau yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi
masyarakat
dilingkungan industri
tembakau sebanyak 140 orang. (7)
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat dilingkungan Industri Tembakau yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
410.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat di lingkungan industri tembakau sebanyak 96 orang. 2) Permasalahan dan solusi Tidak sesuainya kualifikasi pencari kerja dengan kualifikasi yang disyaratkan dipasar kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga lowongan tenaga kerja yang tersedia belum dapat terisi secara keseluruhan. Solunyinya dilaksanakan pelatihan keterampilan baik teknis maupun manajemen kewirausahaan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. b) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.732.500,-. Hasil kegiatan adalah
terlaksananya Rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, rapat LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 104
Sekretariat Bersama LKS Tripartit, lokakarya LKS tripartit dan penyuluhan pembentukan LKS Bipartit. (2)
Kegiatan Peningkatan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang
dilaksanakan
Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 998.732.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Rapat Dewan Pengupahan Provinsi 18 kali, fasilitasi penangguhan upah minimum 50 perusahaan, Pembinaan peningkatan kepesertaan Jamsostek 15 perusahaan, pembinaan peningkatan Kesejahteraan tenaga kerja 15 perusaahaan, Lokakarya pengupahan 1 kali, Sosialisasi upah minimum di 26 Kabupaten/kota, Workshop Dewan Pengupahan Provinsi 1 kali, Rapat koordinasi bidang pengupahan 3 kali, Identifikasi hasil survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) di 26 Kabupaten/kota, Bimtek peningkatan kualitas implementasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan upah minimum Jawa Barat 1 kali, Koordinasi Forum Pekerja Mandiri 4 kali. (3)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.728.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pertemuan KAP-PBPTA 3 kali, Pembinaan komite aksi PBTA Kabupaten/kota 192 orang, Pembinaan pekerja anak 400 orang, Desiminasi norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 5 kabupaten/kota, Pembinaan pekerja perempuan 400 orang, Partisipasi pada Konferensi International Labour Organization (ILO) 3 orang.
(4)
Kegiatan Peningkatan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Kelompok Masyarakat Pengolah Tembakau dan Konsumen Ditempat Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 1.100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah Bimtek keselamatan dan kesehatan kerja bagi masyarakat pengolah tembakau dan konsumen di (5)
14 Kabupaten/kota.
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perlindungan Tenaga Kerja melalui Pelaksanaan Upah Minimum dan Penilaian Perusahaan Terbaik yang Mempekerjakan Tenaga Kerja perempuan Tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.845.000,dengan hasil kegiatan adalah tepantaunya pelaksanaan upah minimum Kabupaten/kota
Tahun
2010
dan
terkordinasinya
persiapan
pelaksanaan penetapan upah minimum Kabupaten/kota tahun 2011 serta mendorong para pengusaha untuk lebih memperhatikan hak-hak dan perlindungan tenaga kerja perempuan.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
105
2) Permasalahan dan Solusi Masih tingginya jumlah kecelakaan kerja khususnya di sektor jasa konstruksi dan tenaga kerja di luar hubungan kerja. Solusinya yaitu sosialisasi dini kepada stakeholder tentang keselamatan dan kesehatan kerja dengan langkah-langkah yaitu training peningkatan kemampuan penguruh panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), dengan memasukkan materi keselamatan dan kesehatan kerja K3 ke dalam kurikulum sekolah dan peningkatan kualitas sarana keselamatan dan kesehatan kerja di unit kerja. c) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 694.289.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi penempatan tenaga kerja AKL, pembekalan penempatan AKAN/TKILN dan penjajagan kesempatan kerja ke Canada 1 kali dengan hasil bahwa peluang bekerja di Canada khususnya Toronto masih terbuka luas diantaranya living care giver, Hospitality, Food Service dan Konstruksi. Rencana kerjasama pengirimannya akan ditindaklanjuti mengingat jelasnya system kerja, gaji yang memadai (netto US $ 1.100/bulan) dan prospek untuk bekerja dibidang lain setelah dua tahun. Kompetensi yang masih perlu didorong dan dipersiapkan secara optimal adalah kemampuan berbahasa Inggris, karena merupakan kualifikasi yang sangat diperlukan di Canada.
(2)
Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Perdesaan Berbasis Pemuda dan Perempuan
yang
dilaksanakan
Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.402.907.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Padat karya infrastruktur mendayagunakan sebanyak 2200 orang untuk 10 kabupaten, Padat karya produktif 330 orang untuk 30 lokasi di 19 kabupaten/kota, pembekalan Wirausaha 450 orang dan Penyelenggaraan Expo pemuda mandiri pencipta lapangan kerja pedesaan. (3)
Kegiatan Pengembangan Transformasi, Informasi Pasar Kerja/Bursa Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.240.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bursa kerja 2 kali, Bursa kerja khusus, job canvassingi dan pengembangan aplikasi data base bursa kerja online dan operasional gate way.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
106
(4)
Kegiatan Konsolidasi Pencapaian Pembangunan Ketenagakerjaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya konsolidasi pencapaian pembangunan ketenagakerjaan Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi (1)
Permasalahan : (a) Permasalahan kesempatan kerja luar negeri terkendala oleh faktor bahasa dan biaya yang harus dibebankan kepada calon TKI. (b) Permasalahan kesempatan kerja dalam negeri, masih terkendala masalah keterampilan dan pengalaman kerja. (c) Permasalahan lain, informasi lowongan kerja, diklat dari sisi waktu sangat pendek sedangkan jangkauan publikasi melalui web/Internet belum dapat dijangkau oleh semua pencari kerja.
(2)
Solusi (a) Pendirian Balai Perlatihan TKI Luar Negeri untuk melatih calon TKI dari sisi budaya, bahasa dan hak-hak CTKI dan cara aman bekerja di luar negeri. (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas keterampilan bagi tenaga kerja dan peremajaan Balai pelatihan ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. (c) Meningkatkan Web/Internet,
penyebaran
system
pelaksanaan
job
informasi fair,
melalui
sosialisasi
ke
Kabupaten/kota, brosur, pamplet dan lain-lain.
13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui Program Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 851.971.200,- .Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pelaksanaan penanganan desa rawan pangan sebanyak 78 Desa; terlaksananya Pembinaan dan monitoring dana pengembangan dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam menunjang ketahanan pangan skala rumah tangga di 4
Wilayah serta terlaksananya pembinaan
terhadap 150 Kelompok Lumbung Pangan. (2)
Kegiatan Fasilitasi Distribusi dan Harga Pangan Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi Lembaga Distribusi Pangan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 107
Masyarakat
(LDPM)
sebanyak
82
Gapoktan,
terlaksananya
pemantauan harga bahan pangan pokok strategis di tingkat produsen dan
konsumen
di
26
Kabupaten/kota,
terlaksananya
rakor
ketersediaan dan harga bahan pangan pokok strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta terlaksananya kajian penyusunan Grand Design Pasar Induk Perberasan. (3)
Kegiatan
Fasilitasi
Kelembagaan
Menumbuhkembangkan
Pangan,
yang
dilaksanakan
Infrastruktur Badan
dan
Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat,dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 558.770.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya
bimbingan
teknis
pengembangan
pergudangan;
terlaksananya
identifikasi, verifikasi dan Bimbingan Teknis penguatan Lumbung Pangan dan Desa Mandiri Pangan (LDPM); terfasilitasinya Operasional Pengembangan Food Center; terlaksananya rapat Kelompok Kerja dan Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi; terlaksananya analisis bahan kebijakan DKP Jawa Barat; Terlaksananya Partisipasi pada Peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2010 dan Hari Krida Pertanian Tahun 2010; terlaksananya partisipasi pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang); tersusunnya
rancangan
Keputusan
Gubernur
tentang
Otoritas
Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) serta Sosialisasi OKKPD se Jawa Barat. (4)
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendampingan Badan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 2.650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya seleksi, Bimbingan
Teknis
serta
evaluasi
kinerja
170
orang
Tenaga
Pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produktif. (5)
Kegiatan Pengembangan Food Center
yang dilaksanakan Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.500.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terfasilitasinya operasional Food Center; terlaksananya pertemuan perencanaan
partisifatif
pengembangan
kelembagaan
pangan;
terlaksananya Workshop, rapat koordinasi dan pertemuan teknis Pengembangan Food Center; terlaksananya implementasi pengelolaan cadangan pangan pola sistem resi gudang; terlaksananya pengadaan gabah untuk uji coba pengembangan Food Center; terlaksananya sosialisasi manajemen rantai pasok komoditi beras di Jawa Barat serta identifikasi, monitoring dan pembinaan pengembangan kelembagaan Food Center. (6)
Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga di Desa Rawan Pangan yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya peningkatan
pemanfaatan lahan pekarangan di 30 Kelompok sasaran di 6 LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 108
Kabupaten
yaitu
Bandung Barat, Bogor, Tasikmalaya, Indramayu,
Majalengka dan Ciamis. (7)
Kegiatan Fasilitasi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dan Lingkungan Bebas Rawan
Pangan
(Lingbasrangan)
yang
dilaksanakan
Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
2.000.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya fasilitasi kader PKK tingkat Kabupaten/kota se Jawa Barat; terlaksananya fasilitasi gerakan Kadarzi dan Lingbasrangan di Kabupaten Bogor, Bandung dan Karawang; serta tersalurkannya Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil dan menyusui serta anak balita Gizi buruk dan kurang pangan di 3 Kabupaten. (8)
Kegiatan Akselerasi Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Rp.
Jawa
Barat
7.975.229.000,-.
pendampingan
dan
dengan
Hasil
alokasi
kegiatan
pengawalan
anggaran
adalah
Sekolah
sebesar
terlaksananya
Lapang-Pengelolaan
Tanaman Terpadu (SL-PTT) untuk Padi Inbrida sebanyak 6.001 kelompok tani, Padi Hibrida sebanyak 1.067 kelompok tani, Padi Gogo sebanyak 2.150 kelompok tani, Jagung Hibrida sebanyak 610 kelompok tani,
Kedelai sebanyak 977 kelompok tani serta Kacang
Tanah sebanyak 405 kelompok tani. (9)
Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan di Jawa
Barat
(BPSBTPH),
yang
dilaksanakan
Dinas
Pertanian
Tanaman Pangan provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
kegiatan sertifikasi benih padi dan palawija sebanyak 1.250 unit penangkaran; terlaksananya Analisa Mutu Benih Padi dan Palawija di Laboratorium UPTD BPSBTPH Jawa Barat dan 5 Instalasi PSBTPH sebanyak 1000 unit dengan jumlah analis 3.000 analis; terlaksananya Pengecekan Mutu Benih Padi dan Palawija di Pasaran sebanyak 500; terlaksananya Pengawasan Pemasaran Benih Tanaman pangan yang beredar di Pasaran serta terlaksananya pemasyarakatan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Bersertifikat Varietas Unggul sebanyak 16 unit. (10) Kegiatan Program Jawa Barat Satu Sapi Tahap I, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.635.402.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana pelayanan IB (semen beku, nitrogen cair, dan container); terlatihnya petugas inseminasi buatan melalui pertemuan Up Grading SIMI; terkoordinasinya
Kabupaten/kota
dengan
Provinsi;
tersedianya
pedoman Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) dan Pedoman Perbibitan; terlaksananya pertemuan pengembangan sapi potong; termonitornya ternak bantuan pemerintah di 9 Kabupaten; tersebarnya bibit ternak sebanyak 490 ekor dan sarana pendukung lainnya (eartag, aplikator, pakan ternak dan obat-obatan) dalam LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 109
rangka integrasi ternak sapi potong; terlatihnya 6 orang petugas kabupaten/kota melalui Up Grading Input Database Sapi Potong; termotivasinya 200
orang
peternak
sapi
perah,
sapi
potong,
domba/kambing dari 20 Kabupaten/kota di Jawa Barat dalam menghasilkan bibit unggul melalui kontes ternak; (11) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perumusan Bahan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan, Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia dan Penghargaan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 520.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan Ketahanan Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan; terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan ketahanan pangan dan penanganan keamanan pangan ke Kabupaten/kota; terselenggaranya rangkaian Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010;
terfasilitasinya
keikutsertaan pada Acara
Puncak
peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional Tahun 2010; terlaksananya penyusunan Juknis Penilaian Penghargaan Ketahanan Pangan;
terlaksananya sosialisasi
Pedoman Umum dan Juknis
Penghargaan Ketahanan Pangan serta terlaksananya verifikasi dan penilaian calon penerima penghargaan ketahanan pangan. 2) Permasalahan dan solusi (1)
Pemetaan daerah rawan pangan baru
dibuat
sampai
tingkat
Kecamatan, sementara sasaran program dan kegiatan sampai tingkat Desa,
oleh
karena
itu
lokasi
sasaran
pelaksanaan
kegiatan
penanganan daerah rawan pangan yang diusulkan kabupaten/kota belum
sepenuhnya
tepat
pada
sasaran.
Untuk
mengatasi
permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah melakukan usulan agar pemetaan kerawanan pangan dibuat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. (2)
Terjadinya penurunan produktivitas untuk beberapa komoditi pangan termasuk Padi sebagai akibat adanya anomali iklim dan serangan Organisme pengganggu Tanaman (OPT) yang sulit terkendali. Upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya akselerasi peningkatan produksi yaitu dengan perluasan tanam; optimasi pemanfaatan dan perbaikan unsur hara tanah/lahan dengan penggunaan pupuk organik; peningkatan produktivitas
melalui
pengembangan difusi
inovasi
teknologi PTT dan SRI; antisipasi dini terhadap serangan OPT dan pengendalian Gangguan Produksi (OPT/bencana alam); serta upaya perbaikan
ternologi,
sarana/prasarana
untuk
menekan
dan
mengurangi kehilangan hasil. (3)
Peningkatan populasi sapi di Jawa Barat masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya Hijauan Makanan Ternak
yang tersedia sepanjang tahun, tingginya tingkat pemotongan sapi LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 110
dibandingkan dengan populasi yang tersedia, sehingga tingkat ketergantungan
terhadap
pasokan
import
sangat
tinggi
dan
mempengaruhi keseimbangan supply - demand sapi potongan, serta terbatasnya kemampuan permodalan petani, yang menyebabkan petani tidak mempunyai kemampuan untuk menahan bibit sapi yang dihasilkannya untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dalam
pengelolaan
lahan-lahan
marginal
milik
Perhutani,
PT.Perkebunan Nusantara ataupun pihak lainnya melalui kerjasama penanaman Hijauan Makanan Ternak; koordinasi supply - demand pasokan sapi potong dengan para pelaku usaha; pengembangan Program Rearing (pembesaran sapi) dengan berbagai stakeholder (koperasi dan swasta) serta penjaringan betina produktif hasil Inseminasi Buatan.
14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.000.000,-. Bentuk kegiatan yaitu Lomba Pelaksanaan P2WKSS se 26 Kabupaten/kota untuk memilih desa binaan P2WKSS terbaik Tingkat Provinsi Jabar
yang
akan mewakili Jabar ke Tingkat Pusat (untuk mendapat penghargaan Presiden RI). Melalui lomba P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2010 dengan hasil terpilihnya kategori juara kelompok kota, kelompok kabupaten kategori desa pegunungan, kelompok kabupaten kategori desa pantai, kelompok kabupaten kategori peran perempuan, kelompok kabupaten kategori peran masyarakat dan kelompok kabupaten kategori peran lembaga desa/kelurahan. (2)
Kegiatan Pelatihan Calon Kader dan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
yang
dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000.-. Hasil kegiatan adalah
terlatihnya
150
kader
POSYANDU
diharapkan
dapat
meningkatkan kinerja Posyandu di Jawa Barat melalui peningkatan kualitas SDM Posyandu. (3)
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 929.000.000,- diselenggarakan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota
terdiri dari 7 (tujuh) lokasi pengembangan PEKKA dan 13 (tiga belas) LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 111
lokasi lama PEKKA
di Jawa Barat. Pelatihan keterampilan anggota
PEKKA kepada 245 (dua ratus empat puluh lima) orang yang berasal dari 13 (tiga belas) Kabupaten. Pelatihan dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Subang. pelaksanaan kegiatan diharapkan meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan serta mencegah terjadinya pengalihan profesi perempuan kepala keluarga ke arah usaha yang negatif. (4)
Kegiatan Penyelenggaraan Hari Ibu Tingkat Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.000.000,- telah diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2010, hasilnya terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Ibu, Gelar Produk Perempuan sebanyak 1 (satu) kali dengan melibatkan produk dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota, Dialog tentang Ibu, Lomba Kreatifitas melibatkan 110 (seratus sepuluh) orang peserta dari kabupaten/kota di Jawa Barat, Bhakti Sosial, Media Gathering. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah mengenang jasa kaum ibu dan memberikan motivasi kepada generasi muda untuk mencontoh dan meneladani perjuangan dan pengorbanan ibu dalam mensejahterakan keluarga.
(5)
Kegiatan Pencegahan, Penanganan, Perlindungan Korban Trafficking yang
dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
Dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.141.460.000,-. Hasil kegiatan adalah :
-
Kerjasama
dengan
Provinsi
Daerah
Tujuan
melalui
penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) dengan beberapa pemerintah Provinsi, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau;
-
Pelatihan Identifikasi Korban yang dilakukan dengan melibatkan 150
(seratus
Kabupaten/kota
lima
puluh)
se-Jawa
orang
Barat,
peserta
Pusat
dari
Pelayanan
BPPKB Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) se-Jawa Barat, LSM, Pusat Studi Wanita (PSW), OPD Provinsi Jawa Barat dan seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat;
-
Terlatihnya 26 (dua puluh enam) orang petugas gugus tugas se Jawa Barat;
-
Sosialisasi Trafficking yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dan melibatkan 1.200 (seribu dua ratus) orang peserta dari Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kota dan Kab. Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kota Bogor, Kabupaten/kota Bandung;
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
112
-
Pemberian modal usaha bagi 30 (tiga puluh) orang korban trafficking sebesar masing-masing Rp. 5,000,000.00;
-
Pemulangan 42 (empat puluh dua) orang korban trafficking;
-
Penanganan hukum bagi 2 (dua) orang korban trafficking di Tarakan dan Pontianak (Kalimantan Barat).
(6)
Kegiatan Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan
Anak
(P2TP2A)
yang
dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 635.050.000,-. Hasil kegiatan adalah Rapat Koordinasi P2TP2A melibatkan 52 (lima puluh dua) orang peserta, Workshop 30 (tiga puluh) orang peserta, Evaluasi dan monitoring oleh BPPKB Provinsi Jawa Barat ke 6 (enam) kabupaten/kota sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Pelatihan Pengolahan Data dan Informasi P2TP2A sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan 20 (dua puluh) orang pada setiap angkatan, di 3 (tiga) wilayah (Cirebon, Purwakarta, Priangan), Pelatihan Relawan P2TP2A sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan 20 (dua puluh) orang pada setiap angkatan, di 3 (tiga) wilayah (Bogor, Priangan Barat, Priangan Timur), Pelatihan Mitra Kerja yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang dari LSM, Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Instansi terkait dan P2TP2A di Jawa Barat, Workshop Penguatan Jaringan Kerjasama dan Kemitraan sebanyak 2 (dua) kali dengan melibatkan 50 (lima puluh) orang peserta dari LSM, Lembaga Perlindungan Anak, Instansi Terkait. Lembaga yang peduli dengan Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A kabupaten/kota dan 20 (dua puluh) orang, Penguatan Jaringan Data dan Informasi melalui penyebaran 100 (seratus) eksemplar leaflet P2TP2A dan 100 (seratus)
buletin
telah
dilakukan
di
26
(dua
puluh
enam)
kabupaten/kota se Jawa Barat dan pendampingan kepada 72 (tujuh puluh dua) korban tindak kekerasan dan diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak serta terwujudnya peningkatan P2TP2A di Kabupaten/kota
sehingga
mampu
berperan
sebagai
lembaga
masyarakat yang bermitra dengan BPPKB Provinsi Jawa Barat dalam upaya rehabilitatif korban kekerasan dan perdagangan orang. (7)
Kegiatan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 358.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
sosialisasi hak anak yang
disiarkan melalui radio baik radio swasta maupun radio pemerintah sebanyak 6 (enam) kali penyiaran, Kongres Anak Daerah Jawa Barat yang dilaksanakan di Bandung dengan peserta dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Rapat Koordinasi Forum Anak Jawa Barat
yang dilaksanakan di Bandung
dengan peserta dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, Bimbingan dan Kreatifitas Pemimpin Muda LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
113
Indonesia diikuti oleh 10 (sepuluh) orang muda yang mewakili dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota yang berkarakter tinggi, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kematangan intelektual, mental, dan sosialnya dari anak yang lain, Bakti Sosial pelayanan Pendidikan dari anak untuk anak dalam rangka Hari Anak Nasional dengan kegiatan mengunjungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum, Peringatan Hari Anak Nasional dengan Pentas Seni Anak perwakilan dari 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota sebanyak 200 (dua ratus) orang, Pameran tentang Anak yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2010. Dengan kegiatan tersebut
diharapkan
perlindungan
dan
kesejahteraan
anak
dapat
terkoordinasinya
pemenuhan secara
hak
tepat
pelayanan
anak
dan
dalam
dalam
mencapai
berkesinambungan
dan
meningkatnya kemampuan, kreatifitas, inovatif anak dan berbudi pekerti luhur unggul dan tangguh yang didukung kepedulian keluarga, masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan negara. (8)
Kegiatan Model Kota/Desa/Kelurahan Layak Anak yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 260.500.000,-. Hasil kegiatan adalah instrumen Kota Layak Anak (KLA) di Jawa Barat, ekspos instrumen KLA hasil survey dan tayangan iklan di media elektronik dan media cetak. (9)
Kegiatan Bimbingan Usaha Ekonomis Produktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya keterampilan usaha dan kesejahteraan sosial 90 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
(10) Kegiatan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.220.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dalam
partisipasi
pembangunan,
terlaksananya
peringatan
Hari
Keluarga Nasional ke XVII dan Peringatan hari Ibu ke 82 Tingkat Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan khas Bidang Perempuan yang sering terjadi di Jawa Barat yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat terselesaikan pada periode
sebelumnya,
serta
memiliki
dampak
jangka
panjang
bagi
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap, sedangkan permasalahannya yaitu : - Bidang Pendidikan Tingkat pendidikan perempuan masih rendah; peluang/kesempatan untuk mencicipi pendidikan perempuan masih rendah, padahal perempuan merupakan pendidik utama dan pertama; LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
114
- Bidang Kesehatan Derajat kesehatan Ibu dan Anak masih rendah, perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan keluarga; menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; meningkatkan angka harapan hidup; - Bidang Ekonomi Kemiskinan banyak dialami kaum perempuan; perlu upaya terus untuk mendorong peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, meningkatkan kesempatan berusaha; - Bidang Hukum Banyak
terjadi
terhadap
kekerasan;
perempuan
dan
kasus anak;
perdagangan belum
orang/ketidakadilan
maksimalnya
pelaksanaan
perlindungan terhadap perempuan dan anak; Upaya pemecahan masalah : a.
Penanganan masalah kekerasan perempuan dan perlindungan anak, bersifat komprehensif integral. Oleh karena itu, perlu adanya dana bantuan Pemerintah Pusat yang digulirkan baik melalui Kementerian Negara RI Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun Dana Alokasi Umum berifat role sharing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b.
Peruntukan dana bantuan diarahkan pada kegiatan-kegiatan bidang program pemberdayaan perempuan yang tidak /belum teranggarkan oleh APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, seperti: -
Fasilitasi sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Terpadu atau P2TP2A di Kabupaten/kota, sebagaimana amanat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasal 34 dan 51.
-
Memfasilitasi forum / lembaga/ organisasi yang berperspektif perlindungan
perempuan
dan
anak
serta
tindak
pidana
perdagangan orang; -
Melakukan pendidikan komunitas pencegahan dan penanganan korban perdagangan untuk usia dewasa di Kabupaten/kota dan atau kantong-kantong trafficking di daerah;
c.
Perlu adanya kesepakatan prioritas program yang dituangkan dalam kerjasama kegiatan antara Kementerian Negara PP dan PA RI dengan BPPKB di seluruh Indonesia. Serta adanya kejelasan kontribusi Pemerintah Pusat pada Tahun anggaran 2011 baik melalui Kementrian PPPA RI ataupun Menkokesra dalam kapasitas Gugus Tugas Nasional. Seperti halnya kesepakatan yang telah dilakukan BPPKB Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang secara G to G.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
115
b) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Sosialisasi
dan
Pelatihan
Responsif
Gender
bagi
Kabupaten/kota dan OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Kegiatan tersebut telah dilakukan di tingkat Provinsi dan di 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota dengan melibatkan beberapa OPD terkait yaitu: BPPKB, Bappeda, dan OPD terkait lainnya. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut di antaranya adalah terbentuknya POKJA PUG melalui Keputusan Gubernur tentang POKJA PUG yang melibatkan semua OPD Provinsi. (2)
Kegiatan
Sosialisasi
Pemberdayaan
Perempuan
Melalui
Media
Elektronik yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.099.500.000,- . Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 19 (sembilan belas) episode dalam film dokumenter tentang Perempuan Inspiratif dengan judul Perempuan Membangun, yang ditayangkan melalui TVRI dan 35 (tiga puluh lima) episode melalui media radio lokal Jawa Barat dalam acara Dialog Interaktif, serta 9 (sembilan) episode penayangan melalui media Televisi TVRI Bandung dalam acara Debat tentang Perspektif Gender. Acara tersebut tersiar di 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota. 2) Permasalahan dan solusi Program Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana terkait dengan Pengarusutamaan Gender. Merujuk kepada Millenium Development Goals (MDGs) merupakan kulminasi kesepakatan global yang menekankan kepada hak-hak pembangunan, pengetasan kemiskinan, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kondisi kesejangan gender (Gender Gap) di masyarakat berdampak kepada kepada ketidak adilan gender. Di Jawa Barat masih terasa
kesenjangan gender antara
laki-laki dan
perempuan, hal ini terlihat masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan, Partisipasi politik perempuan, Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak,
Kesehatan
perempuan
dan
anak,
ketenagakerjaan,
Hak-hak
perempuan dalam kesehatan reproduksi dan KB serta masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB. Oleh karena itu pengarusutamaan gender di Jawa Barat perlu ditingkatkan. Sejalan dengan hal tersebut, program dan kegiatan di tiap OPD Provinsi dan Kabupaten Kota harus terintegrasi melalui Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap sektor.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
116
15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Penunjang Perencanaan Program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan alokasi biaya sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya
kegiatan
rapat
forum
komunikasi
penulis
pemberdayaan perempuan dan KB, rapat kerja program BPPKB Tk Provinsi, rapat kerja program BPPKB Tk kabupaten/kota, yang diselenggarakan di 4 (empat) wilayah yaitu: Priangan, Bogor, Purwakarta, Cirebon, Penyusunan Profil BPPKB dan Penyusunan Profil Perempuan Inspiratif Jawa Barat Tahun 2010. (2)
Kegiatan Peningkatan Kesertaan Ber - KB yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 1.138.870.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksanannya Rapat Koordinasi
Paguyuban KB
Pria
sebanyak
110 orang dari
26
Kabupaten/kota, Bakti Sosial Pelayanan KB bagi 1200 keluarga miskin di Kabupaten Bandung, Karawang, Bekasi, Garut dan Kuningan masing-masing 240 dengan, kegiatan pemasangan alat kontra sepsi berupa Inplan dan IUD, Rapat Koordinasi KB Mandiri sebanyak 85 orang dari 26 Kabupaten/kota, Pelayanan Papsmear bagi 1560 orang di 26 Kabupaten Kota masing-masing 60 orang dari keluarga miskin, dari hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat meningkatnya jumlah cakupan peserta KB baru dan terbinanya peserta KB mandiri serta penguatan paguyuban kelompok KB pria. (3)
Kegiatan Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 342.400.000,-. Hasil kegiatan adalah orientasi program PUP bagi 85 orang kelompok Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dari Kabupaten/kota, Kompanye PUP melalui Lomba Cipta Lagu dan Nyanyi dengan peserta sebanyak 52 orang dari 26 Kabupaten/kota dan pembinaan program PUP pada kelompok PIK-KRR di 26 Kabupaten/kota. Hasil kegiatan adalah tersosialisakannya Program Pendewasaan Usia Perkawinan, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) kepada masyarakat dan keluarga serta remaja dalam kelompok PIKKRR.
(4)
Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang
dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
Dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi biaya sebesar Rp. 400.000.000.- dengan kegiatan meliputi Peringatan Harganas tingkat Nasional pada tanggal 29 Juni 2010 di Palu Sulawesi Tengah dan HARGANAS Tingkat Provinsi Jawa Barat di Bekasi pada LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 117
tanggal 2 Juli 2010, Gelar Seni Tradisional Wayang Golek dan Seminar tentang
Keluarga serta Pengkajian Program Ketahan Keluarga ke
Provinsi Bali dan NTB. Hasil kegiatan adalah tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. 2) Permasalahan dan Solusi Program Keluarga Berencana terkait dengan strategi dari Pengarusutamaan Gender. Masih terdapat kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan terutama
dalam
pemenuhan
hak-hak
perempuan
dalam
kesehatan
reproduksi dan Keluarga Berencana. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya parti sipasi pria dalam ber-KB., baik maupun sebagai suami yang mendukung
sebagai peserta KB aktif
isterinya dalam ber-KB
dalam
rangka perencanaan keluarga. Sampai saat ini masih Terdapat kesenjangan gender dalam ber-KB, yaitu peserta KB perempuan di Jawa Barat hampir 98% jauh melebihi dibandingkan dengan kesertaan KB pria yang hanya sekitar 2%. Disamping itu pula, peserta KB di Jawa Barat masih di dominasi oleh peserta KB Suntikan dan PIL dan akibatnya kecenderungan tingkat drop out peserta KB suntikan dan Pil sangat tinggi. Kecenderungan tingginya tingkat drop out diantaranya karena persoalan kesulitan peserta KB tersebut mendapatkan pelayanan Suntik ulang dan Pil ulang karena alasan jangkauan wilayah. Oleh karena itu diasamping harus dilakukan upaya peningkatan partisipasi pria dalam perencanaan keluarga melalui kesertaan ber-KB, juga harus dilakukan strategi alih cara (konversi) secara bertahap dari penggunaan kontrasepsi Suntikan dan Pil ke metoda kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD, Implan, MOP/MOW. Sejalan dengan hal tersebut, fokus penggarapan dalam program KB dimasa mendatang yaitu penggarapan program yang dikaitkan dengan strategi pengarusutamaan dan kesetaraan gender melalui intensifikasi program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada kaum pria serta penyediaan pelayanan KB bagi pria secara optimal, penggarapan peserta KB Baru dan peserta KB konversi melalui intensifikasi program konseling dan pelayanan KB IUD, Implant, dam MOW di daerah yang sulit dijangkau.
16. URUSAN PERHUBUNGAN a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Pembebasan
Lahan
untuk
Pembangunan
Bandara
Internasional Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Rp.
Jawa Barat
200.000.000.000,-.
dengan Hasil
alokasi kegiatan
anggaran adalah
sebesar terlaksananya
pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka seluas 452,17 Ha (termasuk tanah yang telah dibebaskan dalam tahun 2009 seluas 7,6 Ha). LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
118
(2)
Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya peningkatan fasilitas pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Cianjur meliputi pengadaan dan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di pelabuhan Jangari sebanyak 6 buah; pembangunan 1 unit Pos Pengawasan di Leuwi Orok; serta pembuatan pagar Pos Pengawasan sepanjang 28 meter.
(3)
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Short Cut Jalur Kereta Api Cibungur - Tanjungrasa dan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat yang dilaksanakan
oleh
Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rapat koordinasi; serta terfasilitasinya pembangunan Short Cut Jalur Kereta Api Cibungur – Tanjungrasa dan reaktivasi jalur Kereta Api di Jawa Barat. (4)
Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat anggaran
sebesar
Rp.
terlaksananya penyusunan
500.000.000,DED
Hasil
dengan alokasi kegiatan
adalah
pembangunan pelabuhan ASDP
Waduk Cirata di Kabupaten Cianjur, Bandung Barat dan Purwakarta. (5)
Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Air Field Lighting System di Bandara Nusawiru yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
dengan alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemasangan fasilitas peralatan penunjang keselamatan penerbangan Bandara Nusawiru meliputi pengadaan dan pemasangan Runway Edge Light sebanyak 24 titik; pengadaan dan pemasangan Taxiway dan Appron Edge Light sebanyak 6 titik; serta pengadaan dan pemasangan Precission Appron Path Indicator (PAPI) System sebanyak 4 unit. (6)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tegakan Bangunan Obstacle dan Heliport di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan tegakan bangunan Obstacle dan Heliport di Jawa Barat meliputi fasilitasi Base Transceiver Station (BTS) yang berizin dan belum berizin sebanyak 100 titik BTS serta data tegakan sekitar Heliport di sekitar Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandar Udara di Jawa Barat sebanyak 15 Heliport. (7)
Kegiatan Penyusunan DED Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 702.810.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen Pra desain pembangunan jalur KA
Cirebon – Kertajati – Kadipaten. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
119
(8)
Kegiatan
Pengkajian
Internasional
Jawa
Rekayasa Barat
Sosial
(BIJB)
Pembangunan
Kertajati
Bandara
Majalengka
yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
koordinasi
dan
rekayasa
sosial
dalam
rangka
pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka. (9)
Kegiatan Pembebasan lahan untuk short cut jalur kereta api Bandung Cirebon Segmen Cibungur (Purwakarta)-Tanjungrasa (Subang) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 565.499.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya persiapan pembebasan lahan short cut jalur kereta api Bandung - Cirebon (sosialisasi, pengukuran, identifikasi) seluas 21,8 Ha.
(10) Kegiatan Sharing penyiapan lahan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan (KEMHUB) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 50.550.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya persiapan awal Sharing penyiapan lahan reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat dengan PT. KAI dan KEMHUB. (11) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Perhubungan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya rapat koordinasi pengembangan angkutan massal; meningkatnya koordinasi seluruh stakeholders dalam rangka pengembangan TPKB Gede Bage; terlaksananya inventarisasi, analisis dan evaluasi TPKB Gede Bage; serta fasilitasi perubahan status TPKB Gede Bage menjadi full Dryport;
b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1) Pelaksanaan Program Kegiatan pengembangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa Barat, meliputi: Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sepanjang 260 meter; serta pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 29,259 meter. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas ditemukan permasalahan yaitu kegiatan pengadaan dan pemasangan Fasilitas lalu lintas jalan yang ada dan yang telah terpasang saat ini masih menunjukkan kekurangan dari sisi kuantitas. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 120
Disisi lain fasilitas lalu lintas yang terpasang merupakan barang/benda yang sangat rentan terhadap pencurian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan adalah pihak Dinas Perhubungan akan mengusulkan secara bertahap kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan pada ruas jalan provinsi di Jawa Barat setiap tahunnya dan mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan standar teknis fasilitas lalu lintas yang mempunyai nilai ekonomis rendah sehingga mengurangi resiko terjadinya pencurian. c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Pembinaan
Kesadaran
Pengkoordinasian Perijinan Trayek
Berlalu
Lintas/Tiblantas
AKDP di Jawa
dan
Barat yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pembinaan kesadaran berlalu lintas/Tiblantas dan pengkoordinasian perijinan trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Jawa Barat meliputi : terlaksananya Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) atau Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan melibatkan Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai pesertanya dan tertib administrasi perizinan angkutan penumpang umum AKDP di Jawa Barat. (2)
Kegiatan pengendalian dan pengawasan operasional sarana dan prasarana perhubungan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan meliputi
: rapat koordinasi, pelaksanaan operasi
pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan barang dan angkutan umum AKDP di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan solusi (1)
Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) atau Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan melibatkan Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai pesertanya dan merupakan bagian dari program/kegiatan Kementerian Perhubungan
seringkali terjadi ketidaksesuaian antara
rencana yang telah diagendakan dengan pelaksanaan. Sehingga untuk ke depan harus lebih meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan (BSTP) Kementerian Perhubungan agar pelaksanaannya selaras dengan agenda yang direncanakan Provinsi dan Kota/Kabupaten. (2)
Sebagai implikasi dari perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk dan
meningkatnya
jumlah
kepemilikan
kendaraan
bermotor,
teridentifikasi terjadinya ketidakkeseimbangan antara supply dan demand angkutan penumpang umum di Jawa Barat. Untuk menjamin LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 121
ketersediaan pelayanan penumpang angkutan umum di Jawa Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2011 akan melaksanakan kegiatan penyusunan pola jaringan dan simpul pelayanan angkutan penumpang umum di Jawa Barat. d) Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas 1)
Pelaksanaan Program Kegiatan Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan lebaran, natal dan tahun baru yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Jawa Barat meliputi : penyusunan rencana operasi sebanyak 1 dokumen; Rapat Koordinasi sebanyak 2 kali; Pelaksanaan POSKO Pemantauan angkutan selama masa Lebaran Natal dan Tahun Baru di Jawa Barat.
2)
Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan Lebaran, Natal dan Tahun Baru setiap tahun adalah kemacetan lalu lintas. Dinas Perhubungan memberikan pelayanan informasi mengenai kondisi lalu lintas dan alternatif jalur yang digunakan untuk mudik kepada masyarakat sehingga distribusi penyebaran arus mudik lebih merata yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.
e) Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan bermotor 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat meliputi : penyuluhan dan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/kota dan perusahaan-perusahaan karoseri; pemeriksaan serta evaluasi bengkel produksi karoseri di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor di Jawa Barat terdapat kekurangan tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi fungsional penguji. Untuk itu dinas perhubungan telah mengirimkan personilnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan melakukan rekruitmen tenaga fungsional
penguji
dari
Kabupaten/kota.
Kemudian
dalam
rangka
meningkatkan pemeriksaan dan pelayanan Sertifikasi Registrasi Uji Mutu, maka dalam tahun 2011 telah dialokasikan anggaran untuk pengadaan camera digital, Global Positioning System (GPS) dan alat ukur digital. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
122
17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program
pengembangan
Komunikasi,
Informasi, Media Massa
dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi. 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Provinsi sebagai Dukungan Penyelenggaraan Manajemen Pemerintah
yang
dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.047.093.299,-. Hasil kegiatan adalah adanya koneksi Fiber Optic Dinas Kominfo ke Gedung Sate, koneksi Leased Line VPN IP (Virtual Private Network Internet Protocol) di sejumlah 43 (empat puluh tiga) OPD Provinsi Jawa Barat, koneksi 3 (tiga) rumah dinas pimpinan, koneksi 8 (delapan) kabupaten/kota, adanya akses internet sebesar 20 Mbps, collocation server serta 1 (satu) set Bandwidth manajemen; terselenggaranya 1 (satu) kali kegiatan Rehabilitasi Ruang Central Hub, perpanjangan koneksi WAN (Wide Area Network) ke 156 Kecamatan Inkubator eGovernment, terlaksananya monitoring Inkubator ke 26 kabupaten/ kota, dan tersedianya 5 (lima) unit Modem Backup akses internet; tersedianya akses internet Mobile 6 koneksi di 6 unit Personal Computer selama 10 bulan, terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dan genset M-CAP (Mobile Community Acces Point) selama 1 (satu) tahun, serta terpenuhinya biaya operasional kendaraan dan genset MCAP; tersedianya layanan Hotspot Internet Publik di 3 (tiga) lokasi layanan masyarakat. (2)
Kegiatan
Penyelenggaraan
LPSE
Regional
Jawa
Barat
yang
dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 435.025.000,-. Hasil kegiatan adalah dukungan kepada seluruh Pengadaan di lingkungan OPD Jawa Barat dilaksanakan secara elektronik, bergabungnya 14 kabupaten/kota, 7 instansi vertikal serta 4 perguruan tinggi. (3)
Kegiatan Penyusunan Pedoman, Mekanisme, Prosedur Pengukuran Frekuensi Radio (Radio, Televisi, Konsesi Lokal, dll), Telekomunikasi Khusus (Telsus) Tanpa Menggunakan Frekuensi, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah
tersedianya
Dokumen
Pedoman,
Mekanisme,
Prosedur
Pengukuran Frekuensi Radio (Radio, Televisi, Konsesi Lokal,dll), Telsus tanpa menggunakan frekuensi serta adanya data hasil identifikasi telekomunikasi khusus tanpa menggunakan frekuensi. (4)
Kegiatan Sosialisasi Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berbasis Elektronik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya program-program pembangunan pemerintah secara partisipatif.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
123
(5)
Kegiatan Pembangunan Paperless Office Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 2.050.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 1 set server, 22 set PC (Personal Computer), 4 unit Scanner, 1 set Peralatan Jaringan Komputer, dan 1 set XGA/SXGA Projector serta 1 paket Sistem Paperless Office Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terlaksananya Bimtek Pendayagunaan Sistem Paperless Office Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 17 kali dan pendampingan di 16 OPD. (6)
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pendukung (Dukungan Program Hibah Kompetitif Institusi/PHK-I) yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.349.490.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya inventarisasi Asset dan Kegiatan Ekonomi Kawasan; terselenggaranya pembuatan Basis Data Spatial; terselenggaranya Pembuatan Modul Aplikasi Tematik; tersedianya 1 unit Server, 6 Unit PC (Personal Computer) dan Jaringan Komputer.
(7)
Kegiatan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.124.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlatihnya para Pejabat Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi
(PPID)
di
lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terseleksinya 15 orang calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. (8)
Kegiatan
Pendayagunaan
Aplikasi
Terpadu
Sistem
Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Infromasi Keuangan daerah (SIKD) Berbasis Web, yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya aplikasi terpadu SIPKD dan Regional SIKD di Jawa Barat, tersosialisasikannya SIPKD dan Regional SIKD untuk 194 orang, serta mengidentifikasi topologi infrastruktur jaringan di 58 unit kerja dan 26 kabupaten/kota. (9)
Kegiatan
Pembangunan
Enterprise
Resource
Planning
(ERP),
dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya integrasi Aplikasi Manajemen Kepegawaian, Keuangan, Aset dan Pengendalian Pembangunan berbasis Web sebanyak 1 (satu) paket, terbangunnya Aplikasi Absensi Elektronik sebagai
pendukung
Tunjangan
Tambahan
Penghasilan
(TPP)
sebanyak 1 (satu) paket, terbangunnya Aplikasi Kenaikan Pangkat sebanyak 1 (satu) paket, terbangunnya Aplikasi Digitalisasi Database Kepegawaian sebanyak 1 (satu) paket, tersedianya Scanner untuk LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 124
scan arsip digital pegawai sebanyak 2 (dua) unit, terpeliharanya Aplikasi Simpeg sebanyak 1 (satu) paket, terpeliharanya Aplikasi Website BKD sebanyak 1 (satu) paket, tertatanya Arsip Fisik Pegawai sebanyak 1 (satu) paket, terlaksananya Rapat Kerja Pengelola Simpeg sebanyak 1 (satu) kali, tersedianya komputer dan printer untuk perekaman data sebanyak 1 (satu) paket serta tersedianya Penunjang Kegiatan Pembangunan Enterprise Resource Planning (ERP) selama 12 bulan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data PNS yang akurat dan akuntabel sebagai pengambilan keputusan Pimpinan. (10) Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data PNSD Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-.
Hasil kegiatan adalah
terbangun dan tersebarnya informasi kepegawaian 3 (tiga) paket pekerjaan
dan
tersedianya
penunjang
pelaksanaan
Kegiatan
Pengelolaan dan Pengolahan Data PNSD Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian selama 12 (duabelas) bulan.
Hasil
kegiatan
berupa
terdistribusikannya
informasi
kepegawaian kepada seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (11) Kegiatan Penyempurnaan dan Penambahan Sistem Pelaporan PKB dan BBNKB se Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terciptanya akurasi data laporan PKB dan BBNKB. (12) Kegiatan
Fasilitasi
dan
koordinasi
lembaga
penyiaran
yang
dilaksanakan Sekretariat KPID Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
300.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya kegiatan Lokakarya P3 dan SPS sebanyak 60 orang, Terlaksananya produksi iklan layanan 2 buah dan penyiaran iklan di radio dan televisi sebanyak 41 kali penayangan, pencetakan buku P3 dan SPS sebanyak 700 buku serta penertiban dan tindak lanjut isi siaran radio / tv lokal. kegiatan di atas merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketertiban sistem penyiaran di Jawa Barat, terutama yang terkait dengan program dan isi siaran radio dan televisi agar tetap selaras dengan UU penyiaran No. 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS). Lembaga penyiaran lokal di Jawa Barat keberadaannya dapat mewadahi kebutuhan dan keinginan khalayak di daerah dan mampu menjadi saluran alternatif serta menjadi ruang bagi ekspresi, inovasi dan eksplorasi atas kekayaan budaya, kearifan lokal dan dinamika kehidupan masyarakat Jawa Barat. Lembaga penyiaran agar agar dapat menjaga kualitas program dan siarannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Untuk itu lembaga penyiaran harus mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPA) sebagai syarat mutlak dalam setiap isi siaran, dan untuk LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 125
memastikan bahwa praktek penyiaran tidak keluar dari tujuan yang melandasi kehadirannya sebagai alat transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik. (13) Kegiatan Penganugerahan KPID Award dan Evaluasi Dengar Pendapat dengan
anggaran
Rp.
197.500.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terselenggaranya pemberian penghargaan KPID Award bagi lembaga penyiaran
yang
menayangkan
program
berkualitas,
serta
terlaksananya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan lembagalembaga penyiaran pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). (14) Kegiatan Pengembangan dan Pengintegrasian Sistem Pengelolaan Keuangan Internal Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 850.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya aplikasi pengelolaan keuangan berbasis IT di Biro Keuangan. (15) Kegiatan
Penyusunan
Aplikasi
Sistem
Pembayaran
Tambahan
Penghasilan Pegawai di Lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya aplikasi system pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat. (16) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Keuangan Belanja Program dan Non Program yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Rp.
Jawa
Barat
290.000.000,-.
Hasil
dengan kegiatan
alokasi adalah
anggaran tersedianya
sebesar media
komunikasi penatausahaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. (17) Kegiatan Penyempurnaan
Sistem Penggajian
Kenaikan
Pangkat
Otomatis yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data pegawai yang akurat serta sistem informasi penggajian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (18) Kegiatan Fasilitasi
dan Koordinasi
serta
Penyebaran Informasi
Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.851.800.000,-. Hasil kegiatan adalah tersebarnya semua informasi mengenai program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat luas melalui media cetak, media elektronikk dan media luar ruang. 2) Permasalahan dan Solusi (1)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran isi siaran radio dan televise. Solusi yang dilakukan adalah mengadakan tindak lanjut verifikasi atas pemantauan
dan pengaduan masyarakat. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
126
(2)
Banyaknya pelanggaran isi siaran radio dan televise. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penertiban isi siaran harus secara terus-menerus dilaksanakan.
(3)
Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pelanggaran isi siaran radio dan televisi. Solusinya sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) terhadap semua lapisan masyarakat Jawa Barat secara intensif.
(4)
Berkembangnya
isi
siaran
radio
dan
televisi
serta
modus
pelanggarannya. Solusinya perlu dilaksanakan lokakarya Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)
secara
intensif. (5)
Dalam penyelenggaraan KPID Award 2010, belum seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat turut serta dalam kegiatan. Solusi yang dilakukan adalah menghimbau lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat agar dapat berpartisipasi dalam KPID Award dan meningkatkan sosialisasi kegiatan KPID Award kepada seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat, untuk menciptakan atmosfer yang lebih kompetitif di antara lembaga penyiaran dalam memproduksi acara yang baik dan berpihak pada kepentingan publik.
(6)
Pada kegiatan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, terdapat sub kegiatan yang tidak direalisasikan, diantaranya Pelantikan Komisi Informasi dan Sosialisasi Komisi Informasi ke kabupaten/kota, karena sampai dengan bulan Desember 2010 belum terbentuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 5 orang anggota.
18. URUSAN PERTANAHAN Program
Pengadaan,
Penataan
dan
Pengendalian
Administrasi
Pertanahan. 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan
Fasilitasi
Penyelesaian
Sengketa
Pertanahan
di
Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.200.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
tersusunnya
rekomendasi
penanganan masalah konflik/sengketa tanah, khususnya yang bersifat lintas wilayah di Kabupaten/kota, meliputi: proses penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum,
fasilitasi
kabupaten/kota,
permasalahan konflik/sengketa
pengadaan
tanah
kepemilikan
oleh
tanah
P2T antar
perseorangan, antara perseorangan dengan badan hukum, dan antar badan hukum. (2)
Kegiatan Pembebasan Tanah Enclave untuk Konservasi Kawasan Bandung Utara, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.198.690.000,-.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
127
Hasil yang dicapai melalui kegiatan ini adalah Tanah Resapan Air di Kecamatan Cimenyan seluas 39.189 m2. 2) Permasalahan dan Solusi. Kewenangan Gubernur memfasilitasi konflik/sengketa tanah dibatasi lintas wilayah kabupaten/kota, sedangkan permasalahan yang disampaikan kepada Gubernur 70% bukan lintas kabupaten/kota sehingga fasilitasi yang dilakukan bersifat administratif.
19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI a) Program
Penanggulangan
Bencana
Alam
Tanggap
Darurat
dan
Perlindungan
Masyarakat. 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan
Penanganan
dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Bencana
Alam
Pemerintahan
yang dan
Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah dokumen hasil kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam kabupaten/kota di wilayah I. (2)
Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Tanggap Darurat ke Daerah Bencana Alam di Kabupaten/kota se Wilayah II yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersalurkannya bantuan bagi korban bencana alam di wilayah II; meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana.
(3)
Kegiatan Siaga dan Tanggap Bantuan bagi Korban Bencana Alam yang dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
700.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terselenggaranya
penanggulangan bencana alam melalui pemberian bantuan bahan makanan kepada korban bencana alam. (4)
Kegiatan Siaga dan Tanggap Bantuan Bagi Korban Bencana yang dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah IV, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 950.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terciptanya sinergitas koordinasi antar dinas terkait kabupaten/kota dengan provinsi dalam penanganan dan monitoring bencana alam kabupaten/kota se wilayah IV. (5)
Dukungan Penyediaan Dana Darurat Bencana, yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan banjiran berupa bronjong kawat 1.764 unit,
batu belah 1.764 m3 dan dolken 882 batang. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
128
(6)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Adaptasi Terhadap Perubahan
Iklim,
yang
dilaksanakan
Badan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
250.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
tercapainya upaya mitigasi bencana di Jawa Barat melalui ketersediaan action plan perubahan iklim di Jawa Barat. (7)
Kegiatan Penanggulangan Korban Bencana, yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000.-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan 120
orang
masyarakat
dalam
penanggulangan
Bencana
dan
terpulangkannya 324 orang terlantar ke daerah asalnya. (8)
Kegiatan Pemantauan dan peninjauan Bencana Geologi di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan peninjauan di 8 kabupaten sebanyak 37 lokasi di Jawa Barat. (9)
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan
penanggulangan
bencana
bagi
relawan
berbasis
pengurangan resiko; terlaksananya pemantapan relawan berbasis pengurangan
resiko;
terlaksananya
simulasi
bencana;
dan
terlaksananya penyuluhan rawan bencana. (10) Kegiatan Pelatihan Mitigasi Bencana Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan mitigasi bencana di Jawa Barat. (11) Kegiatan Penanganan Bencana Alam yang berupa penyediaan peralatan dan bahan untuk penanggulangan tanggap darurat bencana alam bidang permukiman yang dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya hidran umum, tenda dan MCK Knockdown yang dapat digunakan sewaktuwaktu terjadi bencana. (12) Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya tanggap darurat untuk jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam agar tidak terjadi gangguan arus lalu lintas dalam waktu yang lama.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
129
2) Permasalahan dan Solusi. (1)
Masih banyak kabupaten/kota yang belum terkoordinasi dalam penanggulangan bencana daerah sehingga dirasakan masih belum optimal.
Solusinya
adalah
meningkatkan
koordinasi
dengan
kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana daerah. (2)
Masih terbatasnya SDM bidang penanggulangan bencana alam sehingga dengan besarnya wilayah yang terkena bencana alam belum tertangani secara optimal. Solusinya adalah mengajukan permohonan penambahan
pegawai
dalam upaya
meningkatkan
kemampuan
sumber daya manusia pada penanggulangan bencana. b) Program Pendidikan Politik Masyarakat 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Daerah,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam politik dan sinkronisasi penguatan wawasan kebangsaan bagi 240 orang dari Generasi Muda di 4 kabupaten/kota Jawa Barat yaitu Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. (2)
Kegiatan Pemantapan Tugas Intelijen Daerah yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya koordinasi dalam deteksi dini untuk mengeliminirasi setiap permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat dan pembinaan kepada 26 Kominda Kabupaten/kota di Jawa Barat.
(3)
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik terhadap Undang Undang Bidang Politik di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pemahaman perundang-undangan bidang politik bagi 75 Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Ormas/LSM se Jawa Barat.
(4)
Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.200.000,-. Hasil kegiatan adalah terlantiknya Bupati/Walikota yang habis masa jabatannya Tahun 2010 ( Bupati Sukabumi, Bandung, Indramayu dan Karawang).
(5)
Kegiatan
Pembuatan
Sertifikat
Panitia/Petugas
Penyelenggara
/Pelaksana Pemilu Gubernur se Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.210.000,-. Hasil kegiatan adalah terdatanya LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
130
panitia/petugas Pemilu Gub Jabar (PPS, PPK, KPPS, Panwas dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota). (6)
Kegiatan Musyawarah Pimpinan Daerah yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran
Rp.
55.484.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terpeliharanya sinergitas hubungan kerja seluruh unsur Muspida sesuai kewenangan yang ada secara proporsional. (7)
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah berupa dokumen hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kota Depok.
2) Permasalahan dan Solusi (1)
Walaupun
upaya-upaya
peningkatan
pemahaman
wawasan
kebangsaan dalam rangka menanamkan nilai-nilai ideologi dan rasa nasionalisme serta nilai-nilai budaya telah dilaksanakan, namun kurang sebanding dengan besarnya pengaruh globalisasi terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi telah membuka peluang yang sangat lebar bagi setiap orang untuk berinteraksi secara luas. Kuatnya pengaruh tersebut terindikasi dalam sikap yang mengarah makin turunnya nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mengeliminasi pengaruh negatif dari pesatnya arus informasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat telah diupayakan melalui jalinan komunikasi dengan Tokoh Keagamaan, Tokoh Masyarakat maupun dengan Organisasi Kepemudaan melalui pembentukan forum-forum seperti Forum Pembauran Bangsa (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Jawa Barat. Dalam mengantisipasi pengaruh negatif dari timbulnya perilaku tindak kekerasan diupayakan koordinasi dengan pihak instansi terkait melalui forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). (2)
Pengaruh masa transisi dari sistem demokrasi sebelumnya dengan sistem demokrasi setelah reformasi yang nuansanya lebih bebas masih belum sepenuhnya pulih. Perbedaan persepsi dalam memberi makna kebebasan masih tampak pada penyampaian opini dan aspirasi oleh sebagian masyarakat yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah hukum dan norma sosial yang ada. Untuk
mengantisipasi hal
tersebut, telah diupayakan komunikasi yang lebih insentif dengan Kabupaten dan Kota se Jawa Barat melalui rapat koordinasi secara berkala 1 (satu) triwulan sekali. Dalam rapat koordinasi disampaikan informasi kebijakan-kebijakan baru dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta upaya untuk meningkatkan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
131
dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik di jajaran Pemerintah maupun masyarakat.
20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,
KEPEGAWAIAN
DAN
PERSANDIAN a) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah
terpenuhinya
operasional
penyelenggaraan
pemerintahan di Jawa Barat. (2)
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian OPD Kabupaten/kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.550.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya kelembagaan OPD Kabupaten/kota yang efisiensi, efektif dan proporsional.
(3)
Kegiatan Penyelenggaraan Analisis Jabatan pada 8 (delapan) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.892.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya informasi jabatan pada 8 (delapan) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Perumahan, Badan Pemberdayaan Perempuan
dan
KB,
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah II, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Biro Pengembangan Sosial Setda. (4)
Kegiatan Evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.340.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Perubahan tentang Kelembagaan OPD Provinsi Jawa Barat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPP Korpri.
(5)
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi Ketatalaksanaan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.312.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro lingkup Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat dan lingkup Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat; tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
bidang
pemerintahan dalam negeri, sosial, lingkungan hidup, kesehatan dan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 132
rumah sakit di Kabupaten/kota; tersusunnya Keputusan Gubernur No. 841/Kep.1458-Org/2010 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2010 tentang Bahan Bakar Minyak, Biaya Pelumasan, Perawatan Kendaraan Dinas. (6)
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Publik di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar
Rp. 88.637.500,-, realisasi anggaran
Rp. 68.562.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi
dan
Kabupaten/kota
Tahun
2010;
terselenggaranya
pemberian penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada Unit Pelayanan Publik
Provinsi
dan
Kabupaten/kota;
tersusunnya
dokumen
Pengumpulan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada sebagian UPTD Provinsi; terfasilitasinya Pameran Pelayanan Publik Internasional Tahun 2010 dengan peserta sebanyak 6 (enam) UPP dari Kabupaten/kota di Jawa Barat (Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor). (7)
Kegiatan
Fasilitasi
Penguatan
Manajemen
dan
Kelembagaan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PMKP3) yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyempurnaan pengelolaan manajemen pelayanan publik melalui pembinaan, pelatihan, lokakarya dan seminar yang dilaksanakan pada Unit Kerja Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka. (8)
Kegiatan Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.275.000,-. Hasil kegiatan adalah tertatanya jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(9)
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 866.600.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya pelayanan terhadap kegiatan pimpinan.
(10) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.542.720.000,-. Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. (11) Kegiatan Penyusunan Bahan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 133
Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya bahan kajian kebijakan Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (12) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota
di Wilayah III
yang dilaksanakan Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya monitoring dan terevaluasinya kegiatan OPD dan penyaluran bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di Wilayah III. (13) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Penyiaran yang dilaksanakan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang SPM di lingkungan KPID Jawa Barat. (14) Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2009 dan Pembahasan Hasil Tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 273.749.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2009 dan draft Petunjuk Pelaksanaan
Perda
Nomor
10
Tahun
2008
tentang
Urusan
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. (15) Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 354.100.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penilaian sinergitas kinerja kecamatan di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat, rapat kerja bidang
pemerintahan
dan
rapat
pembahasan
evaluasi
LPPD
kabupaten/kota se Jawa Barat. (16) Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Daerah Otonom Baru
yang
dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.640.000,-. Hasil kegiatan adalah terevaluasinya 6 (enam) Daerah Otonom Hasil Pemekaran (DOHP) yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Bandung Barat; terfasilitasinya 2 (dua) calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Sukabumi Utara dan Pangandaran); dan terkajinya 1 (satu) calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Garut Selatan). (17) Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Peizinan yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpublikasinya Informasi Layanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Booklet perizinan, leaflet dan banner perizinan serta publikasi melalui media televisi. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
134
(18) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Pedoman Teknis Pengolahan dan Pembakuan Naskah Perijinan, Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan kajian Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Provinsi Jawa Barat Berbasis TIK. (19) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD dan Bantuan Provinsi ke
Kabupaten/kota
di
Wilayah
IV
yang
dilaksanakan Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan OPD dan bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di wilayah IV; meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; termonitoring dan terevaluasinya kegiatan OPD dan bantuan Provinsi ke Kabupaten/kota di Wilayah IV. (20) Kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi
Tugu
Batas
Wilayah,
yang
dilaksanakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.227.065.000,-. Hasil kegiatan
adalah
tersusunnya
Perencanaan
DED Pembangunan/
Rehabilitasi Tugu Batas Wilayah, Wilayah I antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten, lokasi di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi; Pembangunan Fisik Tugu Batas Wilayah, Wilayah II antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, lokasi di Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan. 2) Permasalahan dan Solusi (1)
Masih belum jelas arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional khususnya
menyangkut
Organisasi
Perangkat
Daerah.
Solusi,
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah. (2)
Terdapat 6 (enam) Biro lingkup Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan
yang belum
menyusun SOP. Hal ini dikarenakan terbatasnya SDM di Bagian Ketatalaksanaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penyusunan SOP akan dilanjutkan pada tahun 2011 khususnya untuk SOP biro di lingkungan Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan. (3)
Belum semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun SOP berdasarkan Pergub nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Biro Organisasi sudah menghimbau agar semua OPD Provinsi menyusun SOP berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2010
melalui surat Sekda No.061/1964/Orga, Tanggal 10 Mei 2010 LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
135
(4)
Belum semua Kabupaten/kota menetapkan SPM sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan indikator SPM
dimaksud belum tercantum dalam RPJMD, Renja Pemda
Kabupaten/kota, Renstra dan Renja OPD dalam melaksanakan pelayanan pembangunan yang minimal kepada masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Biro Organisasi pada tahun 2011 akan melaksanakan sosialisasi/Bintek tentang jenis layanan, indikator dan target capaian serta penyusunan keputusan kepala daerah tentang SPM, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5)
Pada umumnya UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melaksanakan Survey IKM, sehingga tidak dapat diketahui tingkat kinerja Unit Pelayanan secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilaksanakan Survey IKM yang merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan Survey IKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
Dari 75 (tujuh puluh lima) jenis Jabatan Fungsional yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat baru 45 (empat puluh lima) jenis yang sudah berjalan karena pada dasarnya
PNS
yang
bersedia untuk
mengembangkan profesinya di jalur karir Jabatan Fungsional relatif cukup banyak namun persyaratan yang menjadi kendala utama PNS ke dalam jabatan Fungsional adalah harus memiliki sertifikat diklat pengangkatan
pertama
sesuai
dengan
bidang
tugas
Jabatan
Fungsional yang bersangkutan, sedangkan kesempatan diklat dari Pemerintah sangat sulit
dan terbatas serta biayanya relatif mahal.
Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu langkah terobosan untuk menyiapkan
regenerasi
dan
mengantisipasi
kekurangan
tenaga
fungsional melalui kerjasama diklat dengan Instansi Pembina untuk mencetak
tenaga fungsional bersertifikat melalui kerjasama diklat
dengan Instansi Pembina guna memenuhi persyaratan pengangkatan pertama bagi PNS yang sudah ada, mengingat pengisian melalui jalur penerimaan PNS sangat terbatas. (7)
Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan fungsional terutama yang bertugas di lapangan, masih belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai yaitu peralatan, sarana mobilitas dan anggaran operasional, sehingga hasil kerja pejabat fungsional belum optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Para pejabat fungsional terutama yang bertugas di lapangan perlu dilengkapi dengan sarana/prasarana dan peralatan kerja disertai pembiayaan operasional serta biaya eksploitasi dan pemeliharaan yang memadai.
(8)
Masih
banyak
para
pejabat
fungsional
yang
belum
pernah
mendapatkan diklat-diklat teknis. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu
dilaksanakan
diklat-diklat
peningkatan
kompetensi
secara
periodik, Bintek dan sejenisnya melalui kerjasama kediklatan dengan Instansi Pembina atau Instansi lainnya disertai penambahan sarana LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 136
prasarana
kerja
yang
memadai.
Mengupayakan
peningkatan
pengelolaan Jabatan Fungsional yang difokuskan pada kompetensi, pembiayaan, sarana/prasarana kerja, reward, sistem penilaian angka kredit dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Aspek-aspek tersebut dapat dituangkan dalam program dan kegiatan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan adanya simpulsimpul koordinasi sehingga dapat menciptakan sinergitas dalam meningkatkan kualitas para pejabat fungsional. (9)
Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan sektoral dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi daerah dalam implementasi otonomi daerah. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut
adalah
menyiapkan
rekomendasi
kepada
Pemerintah,
termasuk penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan dalam bidang pembangunan yang bersifat strategis. b) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1) Pelaksanaan Program (1)
Peningkatan
Kualitas
SDM
Aparat
Pengawasan,
dilaksanakan
Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya Bintek Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan Bintek Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); tersusunnya laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat. (2)
Kegiatan
Evaluasi
Pengukuran
Kinerja,
dilaksanakan
Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
375.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya Evaluasi Pengukuran Kinerja PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunjang pelaksanaan TPP. (3)
Kegiatan
Peningkatan
Kompetensi
Sumber
Daya
Aparatur,
dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Kompetensi (Capacity Building) bagi Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta tersosialisasikannya urusan kepegawaian melalui media elektronik. (4)
Kegiatan Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN, Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan dan Kerjasama Kediklatan, Bantuan Tugas Belajar Provinsi Jawa
Barat
Provinsi
yang
Jawa
dilaksanakanBadan Barat,
dengan
Kepegawaian
alokasi
anggaran
Daerah sebesar
Rp. 7.911.852.500,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya keahlian dan profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (5)
Kegiatan Peningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 137
Rp. 1.092.833.500,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya motivasi dan kesejahteraan aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada PNS. (6)
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.290.042.300,-. Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
pembinaan
mental
serta
peningkatan wawasan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (7)
Kegiatan Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin PNS Serta Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Bagi PNSD, Badan dan Masyarakat
yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya PNS yang taat terhadap peraturan perundang-undangan serta menjunjung etika birokrasi. (8)
Kegiatan Penataan dan Redistribusi PNSD Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya Penempatan CPNS dan PNS sesuai antara kompetensi individu dengan kompetensi organisasi serta mempunyai ketetapan hukum yang pasti.
(9)
Kegiatan Otomatisasi Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.435.000,-. Hasil kegiatan
adalah
terselenggaranya
proses
pelayanan
mutasi
kepegawaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji serta dapat Pensiun. (10) Kegiatan Rasionalisasi Pegawai Melalui Pensiun Dini yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah berkurangnya PNS yang kurang produktif dalam rangka mencapai jumlah PNS ideal yang kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan organisasi. (11) Kegiatan Pengangkatan CPNSD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penerimaan CPNS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan formasi 275 orang dan terisi sebanyak 273 orang. (12) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Aparatur, Standar Struktural
Kompetensi, di
Provinsi
Penyelenggaraan Jawa
Barat
Tes
yang
Kesehatan
Pejabat
dilaksanakan
Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 325.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah tersusunnya Kebijakan Manajemen Sumber Daya Aparatur, LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 138
Standar Kompetensi Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta terselenggaranya Tes Kesehatan dan layanan Assesment Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (13) Kegiatan Pembinaan Etos Kerja Profesional Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Etos Kerja dan Profesionalisme serta Moralitas Aparatur. (14) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat serta Pengelolaan Jabatan Fungsional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan aparatur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. (15) Kegiatan
Peningkatan
Lingkungan
Provinsi
Kompetensi Jawa
Barat
Pengelolaan yang
Kearsipan
dilaksanakan
di
Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan teknis bagi pengelolaan kearsipan di OPD Provinsi Jawa Barat dan terpantaunya serta terbinanya teknis pengelolaan arsip di 40 (empat puluh) OPD dan 26 (dua puluh enam) lembaga kearsipan. (16) Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pengelolaan Perpustakaan di Jawa Barat dan Sosialisasi Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan
yang
dilaksanakan
Badan
Perpustakaan
dan
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan perpustakaan di Jawa Barat
sebanyak
30
orang;
meningkatnya
pemahaman
dalam
penyusunan angka kredit jabatan fungsional pustakawan sebanyak 50 orang. (17) Kegiatan Peningkatan Kemampuan PPNS terhadap Perda yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemahaman teknik operasional aparatur PPNS dalam penyidikan dengan hasil tersedianya aparatur yang menguasai teknik operasional, pemahaman teknik di lapangan sesuai Peraturan perundang-undangan. (18) Kegiatan Pembinaan Teknis Pol PP dalam Penegakan Perda yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah Pembinaan Pemahaman Aparat Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda dan Trantibum. (19) Kegiatan Pengembangan Sistem Diklat yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 139
anggaran
sebesar
Rp.
306.724.500,-.
Hasil
kegiatan
adalah
meningkatnya implementasi hasil kajian kurikulum Diklat Teknis Substantif Pemberdayaan Perempuan dan KB berbasis kompetensi. (20) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Struktural/ Kepemimpinan dan Prajabatan yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 2.580.307.000,-. Hasil kegiatan adalah terdidiknya alumni diklat prajabatan dan kepemimpinan yang berkompeten. (21) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 639.685.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya
kebutuhan
akan
ketersediaan
pejabat
fungsional
pengawas obat hewan, perencana muda dan widyaiswara yang berkompeten. (22) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.026.695.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan akan ketersediaan pejabat fungsional pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan dalam mewujudkan 1.000.000 lapangan kerja. (23) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.477.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya
keahlian
dan
kinerja
aparatur
dalam
bidang
penatausahaan keuangan. (24) Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis Susbtantif yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.500.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya keahlian dan kinerja aparatur dalam bidang pertanian tanaman pangan dan lingkungan hidup. (25) Kegiatan Akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat sebagai Penyelenggara Mandiri Diklatpim Tingkat II, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terakreditasinya Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara mandiri diklatpim II dalam upaya mencetak sumber daya aparatur yang berkompeten. (26) Kegiatan
Pembinaan
dan
Pengembangan
Aparatur
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (27) Kegiatan
Pembinaan
dan
Pengembangan
Aparatur
Dinas
Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bintek/diklat LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
sebanyak
10
(sepuluh)
orang, 140
bintek/diklat/seminar sebanyak 100 (seratus) orang, pelatihan teknik dan funsional sebanyak 50 (lima puluh) orang, pelatihan bidang teknik dan umum sebanyak sebanyak 7 (tujuh) orang, pelatihan manajemen keuangan sebanyak 7 (tujuh) orang, pelatihan sistem/akutansi/ anggaran/pelaporan
sebanyak
7
(tujuh)
orang,
pelatihan
verifikasi/pembukuan/komputer/bravet sebanyak 9 (sembilan) orang, pelatihan arsip dan inventarisasi sebanyak 6 (enam) orang, pelatihan peningkatan IT sebanyak 8 (delapan) orang, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, peningkatan kinerja pegawai sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, caracter tim building sebanyak sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) orang. (28) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BPSR Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.050.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksanannya Kursus/Pelatihan/Bintek sebanyak 78 orang. (29) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BKPPMD. (30) Kegiatan
Peningkatan
Kompetensi
Sumberdaya
Aparatur
yang
dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 944.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan, keterampilan pengetahuan aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat. (31)
Kegiatan Peningkatan Aparatur dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan teknis kesekretariatan di lingkungan Disparbud;
terlaksananya
peningkatan
wawasan
bagi
pejabat
fungsional; terlaksananya peningkatan kompetensi bidang pariwisata dan kebudayaan; terlaksanannya peningkatan kompetensi bidang multimedia. (32)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 446.840.000,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya pengetahuan, ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani; tersedianya tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan; terbinanya pengatahuan dan
ketrampilan
melalui
pelatihan/kursus/sosialisasi/bimtek;
terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai. (33)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pengelolaan Kepurbakalaan dan Jarahnitra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar
Rp. 275.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 141
dan kebutuhan dasar pegawai. (34)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur di Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat TMII Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 182.625.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya honorarium untuk
mubaligh,
instruktur
senam
pelatih
tari;
terpenuhinya
kebutuhan dasar pegawai. (35) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pengembangan Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran
sebesar
Rp.
80.734.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan dasar pegawai. (36) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai
Pengelolaan
Taman
Budaya
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 80.815.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan dasar pegawai. (37) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 69.234.000,-. Hasil kegiatan adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan dasar pegawai 2) Permasalahan dan Solusi (1)
Permasalahan (a) Keberhasilan pengembangan sumber daya aparatur tidak dapat diukur dalam tahun berjalan, karena dampaknya baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian, penyediaan anggaran untuk pengembangan sumber daya aparatur sering tidak mencukupi disebabkan disandingkan dengan kegiatan yang mempunyai dampak langsung pada tahun berjalan (kegiatan-kegiatan fisik). (b) Tidak dapat diprediksinya angka kematian dalam hubungannya dengan pelaksanaan Bantuan Uang Duka untuk PNS yang meninggal. (c) Penempatan jabatan struktural masih menggunakan track record, sedangkan dalam penerapan penempatan jabatan yang telah menggunakan
standar
kompetensi
belum
diikuti
dengan
pengukuran kinerja yang optimal, sehingga standar kompetensi pejabat struktural belum optimal dan terukur dengan baik; (d) Kurangnya minat PNS terhadap jabatan fungsional, dikarenakan pejabat fungsional belum difungsikan secara optimal oleh organisasi,
disamping adanya
ketimpangan fasilitas
antara
pejabat struktural dan pejabat fungsional; (e) Masih tingginya ketimpangan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi existing; LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
142
(f)
Pelaksanaan
kegiatan
penyelesaian
masalah-masalah
kepegawaian masih terhambat dikarenakan tidak lengkapnya data disiplin pegawai dari OPD maupun dari Kabupaten/kota, serta kurang meratanya pemahaman akan peraturan kepegawaian; (g) Standar penilaian kinerja dan prestasi kerja PNSD Jawa Barat masih belum teraplikasikan secara optimal; (h) Pemberlakuan
Tunjangan
Tambahan
PNS
(TTP)
belum
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Aparatur. (2)
Solusi (a) Memberikan motivasi dan dukungan kepada para pejabat fungsional atau calon pejabat fungsional, berupa peningkatan tunjangan fungsional, penyediaan fasilitas kerja dan perlakuan organisasi yang sesuai terhadap pejabat fungsional. (b) Pengiriman Tugas Belajar PNS dan CPNS eks TKK ke jurusan yang dibutuhkan
organisasi,
baik
melalui
kerjasama
maupun
pengembangan beasiswa “cost sharing” dan pengelolaan ijin belajar yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan PNS/CPNS. (c) Menjaring data secara proaktif ke kabupaten/kota dan OPD serta lebih intensif melakukan sosialisasi peraturan ke OPD. (d) Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNSD Provinsi Jawa Barat disusun dengan indikator yang lebih mudah dipahami sehingga memudahkan dalam aplikasinya. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah Sakit yang dilaksanakan Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan pegawai dalam rangka memberikan
pelayanan
kesehatan;
terwujudnya
kenyamanan,
kelancaran dan efektifitas kerja aparatur; tersedianya obat-obatan untuk pegawai dalam rangka menjaga kondisi fisik yang prima; tercukupinya peningkatan
kebutuhan disiplin
pakaian
pegawai;
dinas
dalam
bertambahnya
upaya
pengetahuan
untuk dan
kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien. (2)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 389.085.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
(3)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.240.000,-. Hasil LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 143
kegiatan adalah meningkatnya
Kesejahteraan dan Kemampuan
aparatur BKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. (4)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.121.465.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian serta profesionalisme aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(5)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas dan Balai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.754.836.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan SDA dan terjaminnya kesehatan aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
(6)
Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Rp.
Jawa
313.310.000,-.
Barat Hasil
dengan
alokasi
kegiatan
adalah
anggaran
sebesar
tercapainya
upaya
peningkatan kesejahteraan dan kemampuan serta disiplin aparatur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan tugas. (7)
Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
daya aparatur,
yang
dilaksanakan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 692.836.150,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur dilingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda. (8)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan PNS, peningkatan kemampuan aparatur Dinas Bina Marga, tersedianya bantuan pendidikan, seminar, kursus dan sosialisasi untuk meningkatnya kinerja dan kualitas sumber daya aparatur.
(9)
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan aparatur Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.195.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya
kesejahteraan
dan
kemampuan
aparatur/pegawai
sebanyak 45 (empat puluh lima) PNS dan 25 (dua puluh lima) Tenaga honorarium Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. (10) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.144.236.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Kerohanian dan bantuan ONH sebanyak 8 (delapan) orang, penyediaan Sarana Olahraga 24 (dua puluh empat) paket, penyediaan Obat-obatan 12 (dua belas) paket, penyediaan Jasa LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 144
Kesehatan, penyediaan bahan ATK (PKL atau Out Bond) 130 (seratus tiga belas) set, penyediaan belanja Perjalanan Dinas, Akomodasi untuk Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Raker/Rakor sebanyak 3000 (tiga ribu) HOK, penyediaan biaya Konstribusi Kepesertaan
dalam
Bintek,
Diklat,
Sosialisasi,
Seminar,
Raker
sebanyak 108 (seratus delapan) paket. (11) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 567.205.000,-. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya kesejahteraan aparatur berbasis kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Jawa Barat. (12) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 301.260.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur Dinas Sosial. (13) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.986.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. (14) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 520.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya general check-up sebanyak 100 orang, partisipasi diklat sebanyak 666 orang dalam satu tahun, 104 stel pakaian batik dan terselenggaranya 1 tahun pelayanan jasa kesehatan. (15) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 469.650.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kesejahteraan pegawai dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat. (16) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur di BPK Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.158.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kesejahteraan pegawai dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat. (17) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi angggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas dan profesional. (18) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Setda yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.383.411.000,-. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 145
Hasil kegiatan adalah terlayaninya kebutuhan aparatur di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. (19) Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Pengadaan Baju Pimpinan yang dilaksanakan Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 475.065.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya performance pimpinan dalam melaksanakan tugas. (20) Kegiatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
432.360.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya kegiatan peningkatan kesejahteraan 115 orang PNS dilingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. (21) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 620.125.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya
uang
saku
prajabatan
CPNS
sebanyak
63
cpns,
tersedianya biaya jasa kesehatan untuk 62 orang, Tersedianya biaya sewa gedung/sarana olahraga untuk 804 orang, tersedianya biaya penghargaan bagi PNS yang pensiun untuk 10 orang, tersedianya biaya pemakaman pegawai yang meninggal dunia untuk 5 orang, tersedianya
uang
untuk
pelatihan/bintek/seminar/
okakarya/kongres/Sosialisasi sebanyak 1 paket, tersedianya biaya bimbingan teknis untuk 27 orang. (22) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Perwakilan. (23) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 80 orang aparatur yang mampu mengembangkan potensi dan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terciptanya sumber daya aparatur yang berpotensi guna suksesnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Daerah Provinsi Jawa Barat. (24) Kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (terdiri dari 34 kegiatan yang tersebar di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan 33 UPPD se Jawa Barat), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
3.224.088.200,-.
Hasil
kegiatan
adalah
meningkatnya
keterampilan, profesionalisme dan kesejahteraan aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
146
(25) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
225.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. (26) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran
sebesar
Rp.
105.075.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
tersedianya alat tulis kantor dan pakaian seragam, terlaksananya kegiatan peningkatan jasmani, kerohanian dan general check up. (27) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.259.775.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya peningkatan, kemampuan dan kompetensi aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. (28) Kegiatan
Peningkatan
Kesejahteraan
dan
Kemampuan
Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.559.295.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. (29) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Pendidikan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 574.125.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan kesejahteraan aparatur. (30) Kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. (31) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 705.215.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja aparatur. (32) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.700.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur. (33) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 762.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kinerja aparatur melalui bantuan diklat fungsional 21 (dua puluh satu) orang, bantuan kacamata 33 (tiga puluh tiga) orang, pakaian dinas dan medical checkup 132 (seratus tiga puluh dua) orang, pakaian dinas LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 147
TKK, uang kadeudeuh dan santunan meninggal dunia. (34) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan Koordinasi Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 307.362.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung kinerja aparatur. (35) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 772.800.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya profesionalisme aparatur Bappeda di bidangnya. (36) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPPT. (37) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur yang dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
250.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
meningkatnya kesejahteraan, disiplin, kemampuan dan kesehatan aparatur. (38) Kegiatan Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan dan potensi aparatur. (39) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.550.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya belanja obat-obatan, general check up, pakaian sipil harian, dan pakaian olahraga. (40) Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
2.056.569.234,-.
Hasil
kegiatan
adalah
meningkatnya kualitas tenaga kesehatan di RSUD Al Ihsan. (41) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar (42) Rp. 225.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesejahteraan, keahlian dan kinerja aparatur. (43) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.000.000.00,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya General Check up sebanyak 9 orang pegawai, pelatihan teknis dan bimbingan teknis sebanyak 10 orang, LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 148
bantuan jasa kesehatan sebanyak 250 orang, dan biaya pemulangan pegawai sebanyak 15 orang. (44) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.270.000.00,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Asuransi Kecelakaan kerja sebanyak 60 (enam puluh) orang dan serta Jasa Kesehatan, tersedianya pakaian seragam sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang dan pakaian kerja lapangan 290 (dua ratus sembilan puluh) buah. (45) Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelayanan Perizinan Terpadu yang dilaksanakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Rp.
Jawa
Barat,
500.040.000,-.
dengan
Hasil
alokasi
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar
meningkatnya
profesionalisme aparatur pelayanan perijinan melalui bimbingan teknis. (46) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
250.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPMPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. (47) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.175.000,-. Hasil pelaksanaannya adalah tersedianya kebutuhan kinerja aparatur melalui fasilitas bantuan biaya diklat fungsional sebanyak 63 orang, fasilitas bantuan biaya diklat prajabatan sebanyak 4 orang, fasilitas biaya kepersertaan sebanyak 76 orang, pengadaan obat sebanayk 78 item jenis obat, fasilitas bantuan biaya penggantian resep sebanyak 60 orang, fasilitas biaya pemulangaan pegawai yang pensiun dalam daerah sebanyak 60 orang, peningkataan kesehatan jasmani/olahraga sebanyak 6 orang, fasilitas peningkatan kerohanian sebanyak 4 orang, fasilitas peningkatan kerohanian sebanyak 5 kali, sewa pasarana olahraga sebanyak 12 bulan dan evaluasi dan pelaporan sebanyak 1 kali. 2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan
program
ini
belum
memadainya
proporsi
pemenuhan
kebutuhan bimbingan teknis, kursus, dan pelatihan, termasuk kebersamaan jiwa korsa pegawai. Solusi memenuhi kebutuhan bimbingan teknis, kursus, pelatihan yang harus diikuti dilakukan secara bergilir dan diprioritaskan yang sangat urgen.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
149
d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Program Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran digunakan oleh seluruh OPD Provinsi Jawa Barat (Fixed Cost) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
288.476.205.372,54,-.
terpenuhinya
kebutuhan
Hasil dasar
dari
pelaksanaan
operasional
kegiatan
penyelenggaraan
ini
adalah
Administrasi
Perkantoran, diantaranya barang cetakan, ATK (Alat Tulis Kantor), Perjalanan Dinas, fasilitasi operasional Pimpinan, penggandaan penyediaan air, listrik, telepon, jaringan internet, obat-obatan, surat kabar, gas dll selama 12 bulan. e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur digunakan oleh seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
173.164.407.157,-.
Hasil
dari
pelaksanaan
kegiatan
ini
adalah
tersedianya alat perlengkapan kantor, diantaranya pompa air, mesin tik, mesin fotocopy, televisi, AC, komputer PC, printer, notebook, scanner, display, kompor gas, rak barang, alat rumah tangga, karpet, filling kabinet, proyektor, plaket, trophy, cendera mata, calung, angklung, lemari arsip, scanner, kamera, handycam,
lemari besi, meja ½ biro, kursi tamu,
operation room, alat studio, jaringan internet/LAN, sound system, jetpump, water treathment, telepon, papan nama kantor, whiteboard, stabilizer, hardisk eksternal, lemari display, rollopect, mesin fotocopy, kursi, sofa dan alat-alat laboratorium, alat kedokteran, kendaraan operasional dinas diantaranya : kendaraan roda 4, roda 2, pembangunan gedung perpustakaan daerah Provinsi Jawa Barat tahap I, pembangunan Gedung Trauma Center Sub Unit Rumah Persinggahan Caringin, terenovasinya Gedung BPJ Wilayah Pelayanan II dan IV pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. 2) Permasalahan dan solusi Hambatan
dalam
pelaksanaan
program
tersebut
adanya
kesalahan
pengajuan Tambahan Uang (TU) untuk alokasi Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Kendaraan, perubahan-perubahan harga barang yang tidak dapat diprediksi terutama barang-barang yang harganya mengikuti kurs rupiah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, adalah menyesuaikan spesifikasi barang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam DPA tanpa mengurangi kegunaan barang tersebut, adanya beberapa OPD yang terkendala masalah pengadaan diantaranya masalah sertifikasi, juga adanya kelemahan kemampuan SDM terutama dalam hal website/konten situs pemerintah, terbatasnya tenaga PNS yang menjabat sebagai Bendahara di LPSE, adanya beberapa barang APK yang tak teralokasikan dalam perencanaan akan tetapi harus dipenuhi disebabkan kebutuhan-kebutuhan mendadak dan mendesak sebagai solusi dalam pengadaan peralatan juga harus disesuaikan dalam perencanaan personil sehingga nantinya akan terjadi sinergitas dalam pelaksanaan tugas, SDM yang profesional serta LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 150
didukung sistem dan perlengkapan kantor yang lengkap, adanya beberapa kendaraan dinas, gedung dan bangunan kantor serta APK yang sudah rusak yang biaya pemeliharaannya tinggi, solusinya ialah menghapuskan aset dan diganti dengan yang baru sehingga tidak membebani anggaran. f) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pelaksanaan Program Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang digunakan seluruh OPD
Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 115.093.661.038,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, diantaranya terpeliharanya peralatan yang harus dikalibrasi seperti alat kedokteran, laboratorium, pengecatan, perbaikan kebocoran bangunan, pemeliharaan alat-alat laboratorium, perbaikan lantai, halaman dan pagar,
perbaikan
kamar
mandi,
aula,
ruang
emergency,
pelaburan
asrama/wisma, Renovasi Kantor Dinas Bina Marga di 2 Balai , pemeliharaan mebeulair, tabung pemadam kebakaran, service kendaraan roda 2 dan roda 4, jasa kir, suku cadang, bahan bakar kendaraan, pelumas, STNK, pemeliharaan AC, mesin tik, asesoris kantor, komputer PC, notebook/ laptop, printer, lampu penerangan, meubel, alat lab, alat kedokteran, alat listrik, TV, jaringan telepon, genset, incenerator, jaringan listrik, pompa air, kamera digital, mesin fotocopy, mesin risograph, mesin rumput, handicam, pagar, sound system, gamelan, pintu dan jendela, pengecatan gedung, pemeliharaan jalan, kirmir, mesin cuci, dispenser, mesin tik elektrik, microphone, faximile. LCD, sound system, PABX, UPS, pemeliharaan bedeng pembibitan. g) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Akselerasi Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan
Korupsi
yang
dilaksanakan
Biro
Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 112.820.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya
Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sesuai dengan Pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; terisinya LHKPN dengan benar; dan tersusunnya data LHKPN. (2)
Kegiatan Program Legiaslasi Daerah yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.870.000.000,-. Hasil kegiatan adalah ditetapkannya 34 (tiga puluh empat) Rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah.
(3)
Kegiatan Pembangunan Materi Hukum dan Pembaharuan Produk Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya petunjuk pelaksanaan Peraturan
Daerah sebanyak 5 (lima) produk hukum dan tersusunnya kajian LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 151
produk hukum sebanyak 13 (tiga belas) produk hukum. (4)
Kegiatan
Sinergitas
Pemberdayaan
Jaringan
Dokumentasi
dan
Informasi (JDI) Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
306.400.000,-.
Hasil
kegiatan adalah tersedianya
jaringan
dokumentasi dan informasi Hukum berupa produk-produk hukum Pusat dan daerah. (5)
Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Produk Hukum Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 384.675.000,-. Hasil kegiatan adalah terklarifikasinya raperda 26 kabupaten/kota sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) raperda.
(6)
Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Materi Muatan Pra Raperda Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Rp.
Jawa
Barat,
282.000.000,-.
dengan
Hasil
alokasi
kegiatan
adalah
anggaran
sebesar
terbinanya
dan
terfasilitasinya materi hukum raperda Kabupaten/kota sebanyak 57 pra raperda yang mengatur Pajak Daerah, Retribusi Daerah RT/RW dan RDTR. (7)
Kegiatan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pendidikan HAM kepada 60 orang guru SMP se Kota Bandung, terlaksananya monitoring pelaksanaan RANHAM dan tersusunnya Penerapan Norma dan standard HAM 1 (satu) Kajian dan Monitoring Pelaksanaan RANHAM. (8)
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dan HAM secara Non Litigasi yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah Perdata, Tata Usaha Negara dan Persoalan HAM Kuasa Hukum Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(9)
Kegiatan Penanganan Perkara Secara Litigasi yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
932.050.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terselesaikannya penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 8 (delapan) Perkara dan tersusunnya legal opinion sebanyak 6 (enam) perkara yang ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (10)
Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176.555.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan hukum kepada 200 (dua ratus) orang aparat desa dan kelurahan di 4 (empat) wilayah BKPP dan penyuluhan melalui Media Cetak Surat
Kabar harian umum pikiran rakyat sebanyak 1(satu) kali penayangan. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 152
2) Permasalahan dan Solusi (1)
Sebagian
besar
Pemerintah
Kabupaten/kota
belum
memahami
pengisian format penyusunan Laporan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sehingga hasil penyusunannya belum optimal. Selain itu, masih ada penyelenggara negara wajib lapor khususnya di lingkungan Bank Jabar Banten yang belum memahami cara pengisian format Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baik form A maupun B, sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis tentang cara/teknik
pengisian
form
A
maupun
B.
Untuk
mengatasi
permasalahan tersebut, telah dilakukan bimbingan teknis dan diskusi langsung dengan Tim Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. (2)
Masih ada beberapa OPD yang kurang tanggap terhadap penyusunan Program Legislatif Daerah (Prolegda), sehingga sulit dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan raperda. Solusinya, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan raperda dengan OPD pengusul.
(3)
Terbatasnya kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sulitnya memperoleh alat-alat bukti untuk penanganan perkara. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekrut Kuasa
Hukum
dari
CPNS
dan
PNS
kabupaten/kota
serta
mempersiapkan alat-alat bukti melalui koordinasi dengan OPD terkait. (4)
Belum semua kabupaten/kota menyampaikan kembali produk hukum kabupaten/kota yang telah ditetapkan setelah melalui tahapan evaluasi. Untuk mengatasinya dengan meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota maupun DPRD dalam hal pelaksanaan ketentuan evaluasi Raperda kabupaten/kota.
(5)
Kurangnya pemahaman OPD terhadap Jariangan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), tidak menyampaikan produk Hukum sebagai bahan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan HAM, sehingga tidak terdokumentasikan yang menimbulkan pelayanan kepada pengguna Informasi Hukum kurang memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut, memberikan pemahaman secara bertahap kepada OPD mengenai fungsi JDIH, serta menyaring produk hukum daerah melalui Biro Humas, Protokol dan Umum.
(6)
Kurangnya legal drafter, pengkaji hukum, ahli Informasi Teknologi (IT), serta pengelola jaringan dan informasi hukum. Solusinya, mengoptimalkan aparatur melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan Tinggi.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
153
h) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.400.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya komunikasi yang harmonis antara DPRD, masyarakat dan unsur pemerintahan di Jawa Barat.
(2)
Kegiatan Reses anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.396.560.000,-. Hasil kegiatan adalah terjaringnya aspirasi masyarakat dari 26 kabupaten/kota sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pembangunan baik dalam hal perencanaan maupun anggaran antara lain Kebijakan Umum Anggaran, PPAS, dan APBD Provinsi Jawa Barat.
(3)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.448.205.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kemampuan anggota DPRD penyusunan peraturan perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan, sehingga terwujudnya efektifitas pelaksanaan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
(4)
Kegiatan fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.438.010.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya fungsi kontrol DPRD terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat dan terwujudnya efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.
(5)
Kegiatan Asosiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Se-Indonesia yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.295.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terciptanya persepsi yang sama para pimpinan DPRD se-Indonesia dalam memahami berbagai kebijakan pemerintah.
(6)
Kegiatan Parlementaria yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.447.800.000,-. Hasil kegiatan adalah terpublikasinya kegiatan DPRD melalui media massa untuk lebih meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan DPRD.
(7)
Kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Masalah-masalah Hukum dan Administrasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.030.750.000,-. Hasil kegiatan adalah diperolehnya kepastian hukum serta administrasi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Jawa Barat.
(8) Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi DPRD yang LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 154
dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.065.810.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya
8
(delapan)
kali
penerbitan
majalah
Bewara,
terfasilitasinya 77 (tujuh puluh tujuh) kali penerimaan aspirasi, tersusunnya kelender dan terbitnya buku terkait profil wakil rakyat Jawa Barat. (9)
Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli dan Kajian Akademik yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 883.500.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya masukan objektif, rasional dan profesional terhadap berbagai permasalahan pemerintahan serta pembangunan yang dibahas oleh alat kelengkapan DPRD.
(10)
Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Kepustakaan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 463.535.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya bahan pustaka untuk anggota DPRD dalam rangka menunjang fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
(11)
Kegiatan Peran dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten/kota se Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247.400.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
(12)
Kegiatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dan Proses Perizinan Pejabat Negera yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 368.600.000,-. Hasil kegiatan adalah terlantiknya anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/kota
dari
proses
PAW,
terekomendasikannya ijin ke luar negeri untuk Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/kota pemanggilan
dan Pejabat Negara
(Kepolisian/Kejaksaan)
serta Anggota
proses
ijin
DPRD
Provinsi/Kabupaten/kota. 2) Permasalahan dan Solusi Ada beberapa kegiatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya, antara lain kegiatan fasilitasi
dan konsultasi
masalah-masalah hukum dan
administrasi serta kegiatan penyediaan tenaga ahli dan kajian akademik. Solusi terhadap permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat senantiasa berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPRD terkait kebutuhan fasilitasi masalah hukum atau kebutuhan tenaga ahli.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
155
i)
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Penyusunan Standar Harga, Standar Barang dan Pengelolaan Pemeliharaan Barang Daerah yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa
Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 26.370.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya buku standar harga/standar barang dan pengelolaan pemeliharaan barang daerah sesuai hasil survei standar harga, standar barang dan standar kebutuhan barang. (2)
Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa
Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.035.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Buku Induk Inventaris (BII) hasil evaluasi terhadap barang-barang milik daerah yang digunakan seluruh OPD dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada
tahun
anggaran
2010.
Selain
itu,
memanfaatkan
dan
meningkatkan sistem pengelolaan barang milik daerah secara elektronik (sistem yang telah ada di Biro Pengelolaan Barang Daerah) yang menggunakan teknologi informasi berbasis web, diberi nama ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah), sehingga pengelolaan barang daerah dapat dilakukan secara online melalui internet. (3)
Kegiatan Pengamanan dan Pensertifikatan yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Barang Daerah Setda Provinsi Jawa
Barat,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 995.625.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya data/dokumen pendukung kepemilikan tanah dalam rangka proses pendaftaran dan pensertifikatan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). (4)
Kegiatan Fasilitasi Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya fasilitasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Jawa Barat; tersedianya data informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran di kabupaten/kota se Jawa Barat.
(5)
Kegiatan Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.400.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasikan dan terpantaunya
pendapatan
daerah
di
bidang
non
pajak
serta
tercapainya target pendapatan daerah bidang non pajak. (6)
Kegiatan
Penghapusan
Barang
Inventaris
Dinas
Pendapatan
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.135.478,-. Hasil kegiatan adalah terinventarisasinya penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan. (7) Kegiatan sinkronisasi PBBKB Tahun 2010 yang dilaksanakan Dinas LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 156
Pendapatan Provinsi Jawa Barat,
dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 88.350.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. (8)
Kegiatan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2010 yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 393.980.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pendapatan daaerah dari sektor pajak daerah.
(9)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Wilayah III, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan monitoring Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Wilayah III.
(10)
Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) T.A. 2010 di Wilayah II Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat. dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
200.000.000,-.
Hasil
kegiatan adalah
terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT). (11)
Kegiatan pengadaan alat perlengkapan kantor yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
termanfaatkannya
aset
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikelola BKPP Wilayah II untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. (12)
Kegiatan Rehabilitasi MCK Aula Rapat dan MCK Mess Pegawai pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 409.500.000,-. Hasil kegiatan adalah termanfaatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.
(13)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.380.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya data akurat realisasi penerimaan DBH BPHTB Bagian Provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat; terpahaminya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya persiapan implementasi BPHTB
sebagai
pajak
kabupaten/kota;
tersusunnya
kebijakan
pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Provinsi; serta terfasilitasinya pengembangan sumber PAD kabupaten/kota terkait pengalihan
kewenangan
pengelolaan
pajak
ke
kabupaten/kota
berdasarkan Undang Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 157
dan Retribusi Daerah. (14)
Kegiatan Fasilitasi Perhitungan Potensi Dana Bagi Hasil Pendapatan Daerah dari sektor sumber Daya Alam yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.100.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasinya Pengkajian Perhitungan Potensi Dana Bagi Hasil SDA dengan Kementerian Keuangan; teridentifikasi data lifting migas Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota untuk triwulan IV Tahun 2009; terlaksananya penyaluran DBH Migas Triwulan I tahun 2010.
(15)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan yang dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.745.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya peran serta fungsi Tim ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 Provinsi Jawa Barat; tercapainya realisasi lifting dan penyaluran DBH migas dan panas bumi untuk daerah penghasil migas dan panas bumi di Jawa Barat; meningkatnya persamaan persepsi dalam penyusunan data dasar yang akurat
untuk perhitungan alokasi DAU dan
DAK
Provinsi Jawa Barat. (16)
Kegiatan Asistensi, Konsultasi, dan Evaluasi APBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 168.200.000,-. Hasil kegiatan adalah terevaluasinya APBD TA 2010 dan RAPBD 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta RAPBD kabupaten/kota tahun anggaran 2010 dan RAPBD 2010 Perubahan secara tepat waktu. (17)
Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD
Provinsi
dan
Kabupaten/kota
yang
dilaksanakan
Biro
Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya pengelolaan keuangan kepada OPD provinsi dan kabupaten/kota. (18)
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.974.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
dan
Peraturan
Gubernur
Jawa
Barat
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan terevaluasinya
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD
kabupaten/kota tahun anggaran 2009 secara tepat waktu. (19)
Kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Setda sebagai SKPKD dan PKKD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 yang dilaksanakan Biro Keuangan
Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 158
Rp.
150.000.000,-.
Hasil kegiatan adalah tersusunnya
laporan
pertanggungjawaban keuangan Setda sebagai SKPKD dan PKKD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 secara tepat waktu. (20)
Kegiatan Validasi Data keuangan dan Fisik Aset Milik Setda yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tervalidasinya data keuangan dan fisik asset milik setda.
(21)
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pemberian bagi hasil dan bantuan keuangan secara akurat.
(22)
Kegiatan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan dilingkungan Internal Biro dan OPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 495.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya konsolidasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Setda dan OPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010.
(23)
Kegiatan
Penatausahaan,
Rekonsiliasi
dan
Laporan
Keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
173.750.000,-.
keuangan
Hasil kegiatan adalah tersusunnya
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Barat
laporan
tahun
2009;
terselesaikannya kasus TP-TGR dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; terekonsiliasinya data Pendapatan Pajak Daerah. (24)
Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2011 Murni dan Tahun Anggaran 2010 Perubahan yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 660.253.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD secara tepat waktu.
(25)
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Al Ikhsan yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pengelolaan keuangan BLUD RSUD Al Ikhsan.
(26)
Kegiatan Penyusunan Standar Analisa Belanja Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya standar analisa belanja Provinsi Jawa Barat.
(27)
Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan informasi Rokok/Tembakau Kena Cukai Ilegal yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
200.000.000,-. Hasil pelaksanaa kegiatan adalah terselenggaranya LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 159
program pemerintah kepada Provinsi Jawa Barat dibidang cukai hasil tembakau
dengan
tersedianya
data/informasi
mengenai
rokok/tembakau kena cukai illegal di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi (1)
Adanya persyaratan ketat dan wajib dipenuhi dari pihak BPN terhadap pernsertifikatan tanah. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah dibuat kesepakatan bersama antara pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak Kanwil BPN. Selain itu lebih ditingkatkan proses pendaftaran/pencatatan tanah ke BPN sambil mengumpulkan/ menyiapkan data pendukungnya.
(2)
Permasalahan alokasi anggaran disimpan pada anggaran perubahan kurang tepat, karena waktu yang terlalu singkat sehingga pelaksanaan kegiatan kurang efektif dan hasilnya tidak optimal, sebagai solusi jadwal kegiatan disusun seefektif mungkin agar hasilnya tercapai lebih optimal.
j) Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja Dan Keuangan Pelaksanaan Program Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal yang dilaksanakan OPD/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.667.113.500,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Renstra, Renja, RKA,DPA, LAKIP, LKPJ,LPPD Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran; terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bahan untuk pemantauan dan monitoring, evaluasi dan penentuan kebijakan program. k) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Fasilitasi
Penyelidikan Tindak
Pidana
Narkotika
yang
dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya penyelidikan tindak pidana Narkoba. (2)
Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian asset Hasil Rampasan (barang bukti) yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil
kegiatan
adalah
terfasilitasinya
pemusnahan
asset
hasil
rampasan barang bukti narkoba di Jawa Barat. (3)
Fasilitasi
Pengawasan
Prekursor
Narkotika
yang
dilaksanakan
Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya upaya pengawasan precursor Narkotika. (4)
Fasilitasi Operasi dan Razia Terkait Bidang Narkoba di Jawa Barat yang
dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 160
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya pengendalian operasi dan razia terkait bidang Narkoba di Jawa Barat. (5)
Fasilitasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilaksanakan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya proses penyidikan tindak pidana Narkoba.
(6)
Kegiatan Peningkatan Kinerja Pemeliharaan Trantibum di Jawa Barat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.750.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan trantibum di daerah perbatasan; terlaksananya penyelenggaraan penertiban asset milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di kabupaten/kota.
(7)
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Secara Terkoordinasi yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 67.220.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001
tentang
Pengambilan
dan
Pemanfaatan
Air
Permukaan,
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan laboratorium Kemetrologian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah. (8)
Kegiatan
Pemantapan
Bela
Negara
bagi
Satuan
Linmas
Kabupaten/kota di Jawa Barat yang dilaksanakan Badan kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya kesadaran bela negara bagi 120 orang Anggota Satuan Linmas Kabupaten/kota di Jawa Barat dan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air serta mendorong berkembangnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. (9)
Kegiatan
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemeliharaan
Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasinya Pemerintah Provinsi, Polda Jawa Barat
dan
instansi
terkait
lainnya
dalam
penyelenggaraan
pemeliharaan ketentraman ketertiban umum di Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi (1)
Permasalahan dalam kegiatan koordinasi dengan Instansi Vertikal, anggaran tersedia tidak memadai hanya teralokasi untuk 6 bulan.
Solusinya adalah melaksanakan koordinasi melalui media telepon. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
161
(2)
Permasalahan dalam koordinasi perlindungan Masyarakat belum adanya
peraturan
perundang-undangan
yang
dapat
dijadikan
pedoman sebagai acuan petunjuk pelaksanaan kelinmasan di daerah. Solusi yang dilakukan adalah membuat terobosan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pedoman
Pembinaan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA a) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat. 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten/kota dan provinsi yang dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
90.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke VII, dilaksanakan di 9 (sembilan) kabupaten/kota (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung). (2)
Kegiatan Peningkatan Kinerja POSYANDU dan Sistem Informasi Posyandu
(SIP)
yang
dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya rakor Posyandu, pelatihan Pokjanal Posyandu tingkat kecamatan, sosialisasi program Posyandu, pelatihan kader posyandu tingkat desa sebanyak 120 orang, penilaian Posyandu tingkat provinsi. (3)
Kegiatan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 168.350.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya temu kader pemberdayaan yang diikuti kader Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari 17 Kabupaten sebanyak 200 orang. (4)
Kegiatan Pemasyarakatan dan Pengembangan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terselenggaranya persiapan mengikuti Gelar TTG Nasional XII yang diikuti oleh 26 Kabupaten/kota dan Partisipasi Pengrajin TTG Jawa Barat dalam Gelar TTG XII Nasional di Yogyakarta. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
162
(5)
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran sebesar Rp. 675.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya TMMD ke 84 di 5 Kabupaten (Kabupaten Cianjur, Kabupaten
Garut,
Kabupaten
Karawang,
Kabupaten
Subang,
Kabupaten Bekasi), terlaksananya TMMD ke 85 di 6 Kabupaten/kota (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Depok), serta terlaksananya Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di 22 Kabupaten/kota yang berada dibawah PKO KODAM III/Siliwangi. 2) Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan program di atas adalah kurangnya Posyandu Mandiri dan kaderisasi petugas Posyandu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diadakan sosialisasi, pelatihan kader Posyandu dan mengoptimalkan
Tim
Pokjanal
Posyandu
Provinsi,
Kabupaten
Kota,
Kecamatan, dan Pokja desa/kelurahan.
b) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan
Fasilitasi
Teknik
Penyusunan
Profil
Desa
dan
Penyelenggaraan Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) bagi Aparat Kecamatan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 26 peserta aparat kecamatan untuk pembuatan perencanaan partisipatif masyarakat desa, dan 26 aparat kabupaten/ kota dalam teknik penyusunan profil desa/kelurahan. (2)
Kegiatan Operasionalisasi Desa Membangun menuju Desa Peradaban yang
dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan setiap desa diberi bantuan keuangan sebesar Rp. 1.000.000.000,-, yang didistribusikan dalam dua tahap (tahap I sebesar Rp. 600.000.000,- dan tahap II sebesar Rp. 400.000.000,-). Hasil kegiatan adalah terlaksananya pekerjaan pembangunan fisik/infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat melalui BUMDEs di 100 lokasi Desa Membangun Menuju Desa Peradaban. (3)
Kegiatan Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri
yang
dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.441.850.000,-. Hasil kegiatan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 163
adalah terlaksananya pelatihan administrasi keuangan bagi pengelola PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak 50 orang; terlaksananya rapat koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak 50 orang; terlaksananya kegiatan pameran partisipasi gelar karya pemberdayaan masyarakat expo dan award Tahun 2010; terlaksananya kegiatan revitalisasi FK dan FT dan UPK; terlaksananya publikasi PNPM Mandiri perdesaan melalui media elektronik; terlaksananya kegiatan sinkronisasi program PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananaya Bintek Badan Kerjasama Antar desa (BKAD) PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya rapat kerja antar Satker PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya lomba unit pengelola kegiatan (UPK); terlaksananya rapat koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat; terlaksananya Work Shop PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya publikasi PNPM Mandiri Perdesaan; terlaksananya fasilitasi kegiatan Gubernur nganjang ka desa Nagrak Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi; terlaksananya kegiatan semiloka
PNPM
Mandiri
Perdesaan;
terlaksananya
rapat
kerja
Triwulanan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat; terselenggaranya kegiatan pemetaan (road map) dan evaluasi Program PNPM Mandiri Perdesaan. (4)
Kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.000.000,00,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan di beberapa Desa dan monitoring evaluasi bantuan
keuangan
ke
pemerintah
desa
dalam
rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan desa (bantuan keuangan untuk setiap desa sebesar (5)
Rp. 15.000.000,-).
Kegiatan perlombaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.000.000,-. Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
Penilaian
Perlombaan
Desa/Kelurahan yang dilaksanakan di 26 Kabupaten/kota se Jawa Barat. (6)
Kegiatan
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan
Desa/Kelurahan dan Kebijakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 361.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya bahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pemantapan pemerintahan desa. 2) Permasalahan dan Solusi. (1)
Kompleksitas masalah yang selama ini dihadapi perdesaan yaitu masalah kehidupan masyarakat, salah satu persoalannya adalah aspek kewilayahaan yang disebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan.
solusi dari permasalahan tersebut LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
adalah sosialisasi peraturan 164
perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang desa
dan
pedoman penetapan dan penegasan batas desa, perlu dilakukan secara kontinyu guna meningkatkan pembangunan perdesaan. (2)
Terjadinya konflik batas desa diperbatasan, disebabkan belum optimalnya upaya Pemerintah Kabupaten/kota untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa yang menjadi kewajibannya, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Untuk menghindari terjadinya konflik dalam penetapan batas desa, harus ada sinergitas antara berbagai level pemerintahan yang mengelola urusan perdesaan, baik antara pemerintah, Kabupaten/kota maupun Provinsi serta dengan berbagai stakeholders di masyarakat.
(3)
Keterlambatan dan ketidaklengkapan data inventaris tanah kas desa yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berakibat tidak terdatanya titi sara, carik, tanah kuburan dan tanah pengangonan di kabupaten/kota se Jawa Barat. Solusinya adalah mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota untuk pendataan tanah kas desa di wilayah masing-masing agar dapat dipertanggungjawabkan.
(4)
Kemampuan aparat desa terutama didalam manajemen pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan belum maksimal. Solusi perlu adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparat desa didalam manajemen pembangunan desa
(5)
Profil desa yang terdiri dari data dasar keluarga, data
potensi
desa/kelurahan dan data tingkat perkembangan desa/kelurahan belum terwujud
di
seluruh
desa/kelurahan.
Solusi
profil
desa
perlu
diwujudkan melalui pendataan profil desa yang dilakukan aparat desa bersama masyarakat, dan pembentukan jaringan informasi data yang on line. (6)
Kondisi sarana dan prasarana desa seperti jalan desa, kantor desa, sarana ekonomi dan sarana sosial kondisinya banyak yang rusak/tidak memenuhi standar. Solusinya melalui pemberian stimulan/bantuan dari Pemerintah diprioritaskan.
(7)
Seluruh desa di Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunannya belum berdasarkan pada pola tata desa yang mengarah pada pelaksanaan pembangunan desa. Solusinya adalah setiap desa harus memiliki pola tata ruang desa yang disusun oleh aparat dan masyarakat dengan fasilitasi dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
165
22. URUSAN SOSIAL a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Peningkatan Penanganan Lanjut Usia dalam Panti
yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
terlaksananya
Rp.
2.776.525.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
pembinaan dan terlayaninya Lanjut Usia sehingga
dapat menikmati hari tua nya dengan tentram
dalam rumah
perlindungan Sosial sebanyak 350 orang lanjut usia (2)
Kegiatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.884.340.000,-. Hasil kegiatan adalah Terbinanya
sikap dan kemauan gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya
(BRSBK) sebanyak 250 orang, Sub Unit Rumah
Rehabilitasi Sosial Bina (RSB) Mandiri sebanyak 100 orang dan Sub Unit Rumah Persinggahan sebanyak 450 orang sehingga mereka mampu untuk hidup mandiri (3)
Kegiatan
Peningkatan Penanganan Wanita Tuna Susila yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.422.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya Bimbingan Sosial, mental dan keterampilan bagi Eks Wanita Tuna Susila sebanyak
200 orang di Balai Rehabilitasi Sosial
Karya Wanita (BRSKW) dan 80 orang di Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (RSKW) sehingga dapat melaksanakan kehidupan sesuai dengan norma dan kaidah kehidupan manusia di masyarakat. (4)
Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Cacat dalam panti yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.340.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya rehabilitasi sosial penyandang cacat di dalam panti sebanyak
100
orang
penyandang
Cacat
sehingga
mampu
melaksanakan fungsi sosialnya dan diharapkan dapat hidup secara mandiri. (5)
Kegiatan
Pemberdayaan Sosial Remaja yang dilaksanakan Dinas
Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.026.952.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan bagi anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalam panti sebanyak 240 orang di Balai Pengembangan Sosial Bina Remaja (BPSBR) dan 120 di Rumah Pengembangan Sosial Bina Remaja (RPSBR) sehingga pengetahuan dan keterampilan remaja Putus Sekolah meningkat dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara mandiri. (6)
Kegiatan Perlindungan dan Pelayanan Sosial anak terlantar yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
Rp.
359.725.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah 166
terlaksananya bimbingan sosial bagi 60 orang tua anak terlantar dan 100 orang anak jalanan serta sosialisasi kegiatan perlindungan dan pelayanan Sosial anak terlantar. (7)
Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga
Berumah Tidak layak Huni yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.080.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Sosial bagi 160 orang Keluarga berumah tidak layak huni (KBTLH). (8)
Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam kelompok Usaha Bersama yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.650.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan motivasi bagi 300 orang Keluarga Binaan Sosial (KBS) Keluarga miskin.
(9)
Kegiatan Akses Perlindungan Lanjut Usia terlantar di Luar panti yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
112.650.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya bimbingan motivasi calon pendamping Lanjut Usia (LU) 12 orang, pengurus Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) 44 orang, bimbingan keterampilan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)
50 orang,
Bakti Sosial Hari Lanjut Usia 3 PSTW dan 3 Karang Lanjut Usia. (10) Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Pencegahan HIV AIDS dan Bimbingan Sosial Keterampilan bagi ODHA yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.550.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan sosial bagi 30 orang ODHA tidak mampu, 40 orang Tuna Sosial dan terlaksananya sosialisasi informasi pencegahan HIV/AIDS bagi 50 orang resiko tinggi. (11) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.768.000,-. Hasil kegiatan adalah Terlaksananya Bimbingan social bagi 240 orang Keluarga Binaan Sosial (KBS) masyarakat adat. (12) Kegiatan
Pencegahan Anak Nakal dan Korban Narkotika berbasis
Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.600.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Sosial kewirausahaan Eks Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN) sebanyak 25 orang dan terbentuknya 2 Tim Pencegahan Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN). (13) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika
di Balai Rehabilitasi
Pamardhi Putra (BRSPP) Lembang yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 938.055.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Sosial, mental, fisik dan keterampilan Eks Korban Narkotika sebanyak 75 orang LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
167
(14) Kegiatan Peningkatan Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya identifikasi 10 orang PKRI, 305 orang janda PKRI dan 6 orang keluarga Pahlawan. (15) Kegiatan
Penanganan
Penyandang
cacat
di
masyarakat
yang
dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
terlaksananya
Rp.
757.370.000,-.
bimbingan
sosial
Hasil
kegiatan
keterampilan
bagi
adalah
500
orang
penyandang cacat yang tersebar di Kabupaten/kota. (16) Kegiatan Perlindungan Sosial Anak yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 3.886.282.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya fungsi Sosial anak
yang
mengalami
hambatan
fungsi
Sosialnya
di
Balai
Pengembangan Sosial Asuhan Anak (BPSAA) Subang 80 orang, 80 orang
di
Rumah
Perlindungan
Sosial
Asuhan
Anak
(RPSAA)
Ciumbuleuit, 60 orang di Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Bogor, 8 orang Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) harapan Bunda Cimahi dan 80 orang Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA) Cisurupan Garut. (17) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak nakal di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 691.012.500,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan 65 orang anak nakal sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (18) Kegiatan
Peningkatan
Kepahlawanan
dan
Koordinasi Kejuangan
dan
Fasilitasi
yang
Organisasi
dilaksanakan
Biro
Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 239.836.300,-. Hasil
pelaksanaan
kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi badan pembina pahlawan daerah se-jawa barat kabupaten/kota
se-Jawa
Barat,
diikuti oleh 100 peserta utusan pembinaan
dan
penanganan
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan di Jawa Barat diikuti 100 peserta tenaga pendidik dan generasi muda utusan dari kabupaten/kota se-Jawa Barat dan napak tilas pahlawan nasional ke Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti 40 peserta tenaga pendidik utusan dari kabupaten/kota se Jawa Barat. (19) Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS), Lansia, Penyandang cacat dan Pelaksanaan Hari-Hari Besar yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 50.955.000,-. Hasil
kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan anak, lansia, wts, penyandang cacat dan pelaksanaan peringatan hari LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
168
Lanjut Usia (HALUN), Hari Anak Nasional (HAN), Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Tingkat Provinsi Jawa Barat. 2) Permasalahan dan solusi (1)
Jumlah sasaran garapan PMKS pada Tahun Anggaran 2010 sebesar 5.453 Orang atau sebesar 0.15 % dibandingkan dengan Jumlah PMKS di Jawa Barat (+ 3,6 Juta Orang), masih jauh dari target minimal yang ditetapkan berdasarkan standard Pelayanan Minimal (Kepmensos/ Peraturan Menteri Sosial No. 129/HUK 120 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Sosial
Provinsi,
Daerah
Kabupaten/kota ) yaitu sebesar 10% dari jumlah PMKS tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk meningkatkan jumlah sasaran PMKS yang ditangani ini diupayakan antara lain melalui : (a) Peningkatan
sasaran
penanganan
melalui
Anggaran
Dekonsentrasi (APBN), Tahun 2011 dari Dana Dekonsentrasi direalisasikan sasaran sebanyak 3.005 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
1.555 Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS). (b) Menghimbau Pemerintah daerah Kabupaten/kota melalui APBD Kabupaten/kota;
Mengajukan
usulan
peningkatan anggaran
penanganan PMKS untuk Tahun Anggaran 2011. (2)
Data Base permasalahan kesejahteraan sosial di Jawa Barat belum optimal, karena Instansi Sosial Kabupaten/kota belum secara periodik menyampaikan informasi data ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, sehingga ketersediaan data yang akurat dan mampu mendukung kelancaran serta keberhasilan proses perencanaan program belum optimal. Untuk pemenuhan data kegiatan, masih diperlukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Instansi Sosial Kabupaten/kota terkait. Untuk itu diharapkan untuk memacu/mengakselerasi ketersediaan data base permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten/kota, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut : (a) Dialokasikannya anggaran pendataan pada APBD Provinsi Jawa Barat yang diperuntukkan untuk menstimulus ketersediaan data di Kabupaten/kota, yaitu sebagai dana pengadaan monografi data PMKS dan PSKS pada Instansi Sosial Kabupaten/kota; (b) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan Instansi Sosial Kabupaten/kota membangun
kesepahaman
dan
kesepakatan
untuk
mengenai
pentingnya data yang akurat, lengkap dan berkelanjutan untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna program di Jawa Barat; (c) Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas Instansi Dinas Sosial Kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi melalui APBD Provinsi dan atau Dana Dekonsentrasi, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan data. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
169
(3)
Peningkatan (PMKS)
Kesejahteraan
dan
Peningkatan
Penyandang
Masalah
Peran/Kemampuan
Kesejahteraan
Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang direalisasikan melalui Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu proses berkelanjutan yang perlu dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir dan sinergis oleh berbagai
pihak
terkait
baik
di
tingkat
Pusat,
Provinsi
dan
Kabupaten/kota. Hasil pelaksanaan program kesejahteraan social yang direalisasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010,
belum
sepenuhnya
ditindaklanjuti
oleh
Kabupaten/kota,
sehingga proses keberfungsian social dan kemandirian PMKS serta pengembangan/peningkatan peran dan fungsi PSKS hasil binaan masih mengalami berbagai hambatan. Untuk hal tersebut, perlu adanya upaya yang intensif dan periodic dari Dinas Sosial Provinsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi terwujudnya kesatuan program penanganan yang berkelanjutan dalam upaya mengawal optimalisasi program yang berdaya guna dan berhasil guna, dalam arti setiap hasil binaan dapat mencapai kemandiriannya dan peran sertanya untuk mewujudkan pemenuhan kesejahteraan sosial di masyarakat. (4)
Belum sinerginya program penanggulangan eks korban napza antar instansi terkait dan BNP solusinya mengusulkan kepada BNP untuk merancang penanganan penanggulangan masalah napza secara terpadu antar instansi terkait dengan penguatan institusi local dengan juklak juknis dan rancangan Sinergityas dari BNP.
(5)
Permasalahan
WTS,
Gelandangan
dan
pengemis
memerlukan
penanganan bersama baik lintas serktoral atau lintas daerah kabupaten/kota. Hal ini belum adanya kesepakatan yang dipayungi oleh Biro Otonomi Daerah. b) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Bagi Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.102.150.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan dan bimbingan sosial bagi 30 tenaga penyuluh penyiar radio, 30 orang bagi organisasi sosial, penyuluhan melalui radio penyuluhuan melalui media cetak (roll banner) penyuluhan melalui media cetak (billboard) penyuluhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat penyuluhan berbasis masyarakat Sosialisasi pendayagunaan sumber dana sosial 30 orang dan fasilitasi pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial ( UKS) dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN).
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
170
(2)
Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna dalam Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 271.230.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 52 orang Karang Taruna (KT), dan 60 orang Bimbingan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
(3)
Kegiatan Peningkatan kemampuan tenaga Kesejahteraan Sosial pada Balai Pelatihan Pekerja Sosial (BPPS) yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan pekerjaan sosial tingkat dasar 350 orang dan 90 orang pelatihan teknis manajemen kesejahteraan sosial. (4)
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 66.475.000,-. Hasil kegiatan adalah terjalinnya koordinasi program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan kabupaten/kota serta temu konsultasi Mitra Praja Utama bidang kesejahteraan sosial. (5)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.418.500,-. Hasil kegiatan adalah, terfasilitasinya pelaksanaan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) untuk Tingkat Jawa Barat dilaksanakan tanggal 27 Juni 2010 di Kota Bekasi.
(6)
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Desa Siaga Narkoba, yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat dengan terbentuknya pilot project desa siaga di Wilayah timur dan barat BKPP Jawa Barat.
(7)
Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi tokoh masyarakat, agama, Pemuda, Pendidik, Ormas dan aparatur yang dilaksanakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 104 kader penyuluh P4GN berbasis lingkungan.
2) Permasalahan dan Solusi Belum
seluruh
Kabupaten/kota
terjangkau
oleh
kegiatan
Sosialisasi
Pendayagunaan Sumber dana Sosial sehingga Peraturan perundangundangan yang menyangkut tentang Sumbangan Sosial baik itu UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang atau barang maupun UU No. 22 LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
171
tahun 1954 tentang Undian belum sepenuhnya tersosialisasikan. Solusinya, untuk tahun mendatang telah direncanakan kembali kegiatan termaksud.
23. URUSAN KEBUDAYAAN a) Program Pengembangan Nilai Budaya 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya sosialisasi bahasa dan sastra daerah yang meliputi Lomba presenter berbahasa sunda sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 100 orang dan Lomba membaca puisi berbahasa cirebon sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 100 orang; terfasilitasinya penayangan sisindiran dalam rangka penyebarluasan bahasa daerah di Jawa Barat melalui media elektronik sebanyak 1 kali; temu sastra V MPU di Provinsi Lampung sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 9 orang.
(2)
Kegiatan Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah dan Nilai Tradisional yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
2.850.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya dan tersusunnya dokumentasi nilai kesejarahan, nilai tradisi dan permuseuman jawa barat melalui penyusunan dan percetakan 1 (satu) naskah buku busana tradisional dan batik Jawa Barat; launching dan peragaan busana tradisional dan batik Jawa Barat sebanyak 1 kali; penyusunan 1 (satu) draft buku sejarah Cirebon; seminar penyusunan buku sejarah Cirebon sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang; penyusunan dan pencetakan 1 (satu) direktori museum di Jawa Barat; dan penyusunan 1 (satu) buku pedoman permuseuman di Jawa Barat; tersusunnya draft buku dokumentasi arsitektur bangunan tradisional di Jawa Barat sebanyak 1 naskah; terfasilitasinya monitoring pelaksanaan FKN oleh Kontingen Keraton Jawa Barat di Palembang Sumatera Selatan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 15 orang; pembinaan permuseuman di Jawa Barat melalui : terfasilitasinya lokakarya di Gd.Indonesia Menggugat sebanyak 1 kali; tertatanya museum/rumah bersejarah Ibu Inggit Garnasih sebanyak 1 kali; dan tersusunnya 1 (satu) draft naskah Revitalisasi Keraton Jawa Barat; terfasilitasinya rangkaian kegiatan International Conference On Sundanese Culture sebanyak 1 kali; terlaksananya Perencanaan Pengembangan Aktivitas Seni Budaya di Pedesaan melalui : terfasilitasinya workshop di 2 (dua) kabupaten Cianjur dan Sumedang, dan tersusunnya 1 (satu)
naskah Buku
Perencanaan Pengembangan Aktivitas Seni Budaya di Pedesaan. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
172
(3)
Kegiatan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya, Sejarah serta Nilai Tradisional Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya studi teknis situs di Kawasan Jati Gede sebanyak 4 kali dan situs/BCB sebanyak 25 situs; terpenuhinya tenaga teknis konservasi dan juru pelihara Situs/BCB di Jawa Barat sebanyak 1 kali dengan
jumlah
peninggalan
peserta
purbakala
50
orang;
Jarahnitra
terpenuhinya
Jawa
Barat
dokumentasi
sebanyak
1kali;
tercapainya publikasi dan sosialisasi peninggalan purbakala Jarahnitra Jawa Barat sebanyak 1 kali. (4)
Kegiatan Peningkatan Apresiasi Permuseuman Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pameran nasional kain tenun tradisional di Manado sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan pameran hasil budaya dengan tema keragaman alat musik nusantara di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 kali; terlaksanakannya kegiatan pameran keliling di Bakorwil II Kabupaten Purwakarta sebanyak 1 kali; terlaksanakannya kegiatan Milangka Museum yang ke-30 sebanyak 1 kali; terlaksanakannya kegiatan pameran khusus Permuseuman dan Kepurbakalaan Anggota MPU sebanyak 1 kali; terlaksanakannya transiliterasi dan deskripsi naskah kuno sebanyak 1 naskah.
(5)
Kegiatan Pendukung Rehabilitasi dan Pemeliharan Museum Gesan Ulun di
Sumedang
yang
dilaksanakan
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar monitoring
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan
kegiatan
rehabilitasi
dan
pemeliharaan
Museum Geusan Ulun Sumedang sebanyak 12 kali. (6)
Kegiatan
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Upaya
Pelestarian
dan
Pengembangan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.350.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasi dan terkoordinasikannya upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu; (1)
Adanya permasalahan dengan pelaksanaan relokasi Situs Jati Gede Kabupaten Sumedang yang melibatkan masyarakat di sekitar situs tersebut. Masyarakat sekitar situs tersebut menghendaki penyelesaian penggantian kompensasi lahan mereka terlebih dahulu baru kemudian Pemerintah dapat merelokasi situs-situs tersebut;
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
173
(2)
Masih tingginya kecenderungan melemahnya penggunaan bahasa daerah pada masyarakat Jawa Barat;
(3)
Masih banyaknya aset peninggalan sejarah yang masih belum tersentuh sehingga dikhawatirkan hilang atau musnah;
(4)
Masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap eksistensi museum sebagai salah satu obyek wisata budaya, obyek pendidikan dan sarana penelitian.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah ; (1)
Melakukan upaya pendekatan persuasif kepada masyarakat di sekitar situs yang akhirnya dapat mengijinkan pemerintah melakukan studi teknis
dan
pendokumentasian
terhadap
situs-situs
tersebut.
Menangguhkan upaya relokasi situs dan mendahulukan berbagai studi teknis dan fotogrametri serta pendekatan sosial budaya. Di samping itu
membuat
rekomendasi
kepada
OPD terkait untuk
segera
melaksanakan penyelesaian penggantian kompensasi lahan kepada masyarakat agar rencana pembangunan waduk dapat berjalan dengan lancar; (2)
Melakukan upaya peningkatan frekuensi lomba dan apresiasi bahasa dan sastra daerah kepada generasi muda Jawa Barat;
(3)
Melakukan upaya kerja sama dengan para tokoh/pakar kebudayaan dan masyarakat yang terkait dengan tinggalan budaya tersebut untuk kemudian melakukan upaya pendokumentasian dan inventarisasi untuk menyelematkan aset budaya Jawa Barat;
(4)
Peningkatan pembinaan terhadap budaya daerah dalam rangka mengikis nilai-nilai yang kurang relevan dengan kepribadian Jawa Barat melalui festival budaya, pembinaan budaya yang berkelanjutan;
(5)
Melakukan upaya peningkatan frekuensi dan kualitas aktivitas museum yang melibatkan peran serta masyarakat termasuk generasi muda dan siswa sekolah yang dikemas melalui Gerakan Cinta Museum.
b) Program Pengelolaan kekayaan dan Keragaman Budaya 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Informasi dan Promosi Budaya di BP Anjungan Jawa Barat TMII
yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pergelaran seni budaya se-Jawa Barat sebanyak 25 kali ; terlaksananya
kegiatan
karnaval
prajurit
sebanyak
1
kali
;terlaksananya kegiatan kamonesan sabtu minggu sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan parade tari nusantara sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan parade lagu nusantara sebanyak 1 kali; terdomentasikannya terlaksananya
musik
kegiatan
dan
parade
lagu
islami
bentang
sebanyak
tembang
dan
1
kali; kawih
parahyangan sebanyak 1 kali; terlaksananya kegiatan partisipasi pada Kegiatan HUT TMII sebanyak 4 kali; terlaksananya kegiatan gema LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 174
perkusi sebanyak 1 kali; terlaksanakannya paket acara khusus di BP. Anjungan Jawa Barat TMII sebanyak 1 kali. (2)
Kegiatan Peningkatan Apresiasi Gelar Seni dan Minat Bakat Masyarakat pada Seni Budaya Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya gelar aneka ragam seni sebanyak 7 kali, 266 orang; pergelaran di malam bulan purnama sebanyak
2 kali, 60 orang terselenggarakannya temu
karya taman budaya se-Indonesia di Riau sebanyak 2 kali, 8 orang; terlatihnya
generasi
muda
pada
4
cabang
seni
pertunjukan;
terselenggaranya pergelaran dan seniman yang berkreasi pada pergelaran
seni
dari
kabupaten/kota
sebanyak
25
kali;
terselenggaranya pergelaran dan seniman untuk penerimaan tamu dari asia, sebanyak 50 orang. (3)
Kegiatan
Apresiasi
Seni
dan
Film Daerah
Jawa
Barat,
yang
dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya hasil Penyusunan Kajian Film Daerah Jawa Barat sebanyak 1 kali; terlaksananya lokakarya kajian film daerah sebanyak 2 kali; terpenuhinya sarana pendukung kegiatan sebanyak 1 kali; terlaksanakannya festival kesenian tingkat nasional sebanyak 1 kali; terlaksanakannya pergelaran seni tayuban Jawa Barat sebanyak 1 kali. (4)
Kegiatan Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan kesenian dan perfilman Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pewarisan Seni Tradisi sebanyak 2 kali; terlaksananya festival bandung 2010 sebanyak 1 kali; terlaksananya pergelaran kesenian di ruang publik,
objek
wisata
dan
kampung
seni
sebanyak
13
kali;
terlaksananya keikutsertaan duta Seni Pelajar se-Jawa dan Bali 2010 sebanyak 1 kali; terlaksananya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni sebanyak 4 kali; terlaksananya festival drama bahasa sunda sebanyak 1 kali; terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 paket. (5)
Kegiatan Kemasan Musik Etnis untuk Kekinian dan Pesta Musik Nusantara yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.908.500.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
kegiatan
kemasan musik etnis untuk kekinian dan pesta musik nusantara sebanyak 1kali; terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali. (6)
Kegiatan
Indigeneous
Culture
Appareance
(Tampilan
kreasi
kebudayaan Jawa Barat), yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 175
sebesar
Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pergelaran seni hasil seleksi di 4 wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 kali yaitu Pergelaran Seni di wilayah I Kota Tasikmalaya sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 10 kabupaten/kota; Pergelaran Seni di wilayah II Kabupaten
Kuningan
sebanyak
1
kali
yang
diikuti
oleh
5
kabupaten/kota; Pergelaran Seni di wilayah III Kab. Karawang sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 5 kabupaten/kota, dan Pergelaran Seni di wilayah IV Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 6 kabupaten/kota; serta terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali. (7)
Kegiatan Pembuatan Prototipe Bangunan Arsitektur Bambu Khas Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.
1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembuatan prototipe arsitektur rumah bambu sebanyak 3 type khas Jawa Barat; terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali. (8)
Kegiatan Pengadaan Sarana Pameran yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
terlaksananya
Rp.
500.000.000,-.
pengadaan sarana
Hasil
kegiatan
pameran knock
down
adalah booth
sebanyak 50 set; terpenuhinya sarana penunjang kegiatan sebanyak 1 kali. (9)
Kegiatan Dialog Seni, Budaya dan Pariwisata Jawa Barat melalui Media Elektronik yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Rp.
Jawa
Barat,
1.000.000.000,-.
dengan
Hasil
alokasi
kegiatan
anggaran
adalah
sebesar
terselenggaranya
penyebarluasan informasi seni, budaya dan pariwisata jawa barat melalui media elektronik sebanyak 10 episode yang disiarkan di stasiun televisi swasta nasional. (10) Kegiatan One Week Bamboo Lesson at Germany and Norway yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan berupa peningkatan apresiasi seni budaya daerah Jawa Barat melalui studi bambu di Jerman dan Norwegia (yang dialihkan ke Paris karena even di Norwegia telah berakhir sebelum perubahan APBD ditetapkan) sebanyak 1 kali dengan lokasi 2 (dua) Negara. (11) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya Kabupaten/kota Se Wilayah III yang dilaksanakan
Badan
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
100.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya pagelaran seni dan budaya daerah sebagai apresiasi masyarakat terhadap seni budaya. (12) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya di Kabupaten/kota se Wilayah II, yang dilaksanakan Badan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
Koordinasi
Pemerintahan
dan 176
Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
100,000,000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya unjuk prestasi budaya sebanyak 1 kali pagelaran seni tradisional
di
wilayah
II;
meningkatnya
revitalisasi
nilai-nilai
kebudayaan dan kearifan lokal yang selaras dengan perkembangan jaman; berkembangnya jenis dan bentuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang mampu secara nyata berkonstribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat. (13) Kegiatan Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian Tradisional yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya unjuk prestasi kebudayaan daerah di wilayah I. (14) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Seni dan Budaya Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.335.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasi dan terkoordinasikannya pengelolaan seni dan budaya Jawa Barat.
2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program di atas, ditemukan permasalahan yaitu ; (1)
Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya
di
Pemerintahan (baik di provinsi maupun kabupaten/kota) yang memiliki kompetensi dan latar belakang seni sehingga pengelolaan aspek kesenian dirasakan belum optimal; (2)
Belum adanya standar dalam penyelenggaraan sebuah aktivitas kesenian sehingga akan terkendala manakala diselenggarakan sebuah even kesenian yang bertaraf internasional;
(3)
Adanya peningkatan potensi memudarnya pengetahuan dan kecintaan masyarakat khususnya generasi muda terhadap seni budaya daerah yang kian bersaing dengan unsur budaya asing;
(4)
Adanya peluang positif bagi Jawa Barat (Indonesia) untuk melakukan upaya pendaftaran dan pematenan hak dan karya cipta berbagai aset seni budaya daerah di mata dunia dengan adanya pengakuan dari UNESCO terhadap angklung sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia, menyusul batik yang telah lebih dahulu ditetapkan pada tahun 2009.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah ; (1)
Membentuk “Tim Kreatif” sebagai bentuk peningkatan kemitraan dengan para seniman dan budayawan di samping untuk mengurangi kekurangan kompetensi SDM yang ada. Direkomendasikan kepada Pemerintah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) untuk mengisi kekosongan kursi di pemerintahan dengan sejumlah sarjana di bidang
seni ; LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
177
(2)
Mempelajari tata cara penyelenggaraan even kesenian khususnya yang melibatkan artis mancanegara sebagai bahan untuk menyusun standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesenian;
(3)
Meningkatkan
frekuensi
pagelaran/aktivitas
seni
budaya
yang
melibatkan masyarakat di seluruh wilayah di Jawa Barat; (4)
Melakukan
upaya-upaya
kerjasama
dengan
sejumlah
pihak
(perusahaan/institusi/lembaga masyarakat) agar turut berperan serta dalam upaya peningkatan apresiasi seni budaya daerah Jawa Barat; (5)
Meningkatkan kuantitas sarjana seni yang diterjunkan di sejumlah daerah di Jawa Barat melalui pemberdayaan sarjana seni (yang telah tertuang dalam rencana APBD 2011);
(6)
Meningkatkan frekuensi promosi dan kerjasama di bidang seni budaya dengan pihak luar negeri sebagai upaya pengenalan hasil karya seni budaya daerah (Jawa Barat) yang merupakan kekayaan budaya dan telah menjadi jati diri bangsa Indonesia.
24. URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. (1)
Kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.460.051.000,-. Hasil yang dicapai adalah terwujudnya pelayanan data informasi yang didukung Teknologi Informasi.
(2)
Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Aplikasi Data Centre,
Hasil kegiatan adalah tersedianya
Peningkatan Fitur dan Pengembangan Website,
Aplikasi Data Entry dengan HP Injection, Konten Database Berbasis GIS, Colocation Web Server, Pengadaan Server Untuk Web Server, Pengadaan Server Jaringan Komputer, Pembelian Alat Pendukung Jaringan Komputer, Diseminasi Sistem Informasi Manajemen Pertanian (3)
Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dengan sebesar
Rp.
251.990.000,-.
Hasil
kegiatan
alokasi anggaran
adalah
terfasilitasinya
Pengumpulan Data dan Informasi Perkebunan (Semesteran dan Tahunan) dari 20 Kabupaten/kota selama 12 bulan, Penyusunan Data dan Informasi Perkebunan
40
buku,
Pertemuan
Forum
Statistik
Perkebunan
20
Kabupaten/kota 1 Kali, Validasi Data Statistik Perkebunan Tahap I dan II. (4)
Kegiatan Penyusunan Data Base Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya pelayanan perizinan Provinsi Jawa Barat.
(5)
Kegiatan Updating Data Belanja Gaji SKPD sebagai Dasar Perhitungan DAU
yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 178
alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terupdate-nya data belanja gaji SKPD sebagai dasar perhitungan DAU. (6)
Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Data Kas Daerah dengan SKPD dan UPPD se Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan sinkronisasi data penerimaan dan pengeluaran kas yang akurat.
(7)
Kegiatan Pemutakhiran Data Belanja Pegawai sebagai Dasar Penyusunan Gaji Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah ter-update-nya data belanja pegawai sebagai dasar penyusunan gaji pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
25. URUSAN KEARSIPAN a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan
Pengembangan
dilaksanakan Provinsi
Badan
Jawa
Sistim
Informasi
Perpustakaan
Barat,
dengan
dan
Kearsipan,
yang
Kearsipan
Daerah
anggaran
sebesar
alokasi
Rp. 75.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya penyimpanan database arsip yang akurat sebanyak 15.000 data. (2)
Kegiatan Pelayanan Informasi Kearsipan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersebarnya informasi kearsipan kepada masyarakat di 9 Kabupaten/kota,
yaitu
Kabupaten
Bandung
Barat,
Kabupaten
Karawang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, dan Kota Sukabumi, 2) Permasalahan dan Solusi Dalam
pelaksanaan
program
diatas,
ditemukan
permasalahan
yaitu
terbatasnya peralatan dan dokumen arsip yang akan dilayankan kepada masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan sarana dan parasarana yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. b) Program Pengembangan Kearsipan 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan Pelaksanaan Akuisisi dan Pelestarian Kearsipan, yang dilaksanakan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 179
150.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
preservasi
kearsipan 1 paket, monitoring arsip/dokumen Pilpres dan wakil di 8 Kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kota Bogor, dan Kota Banjar. Monitoring arsip/dokumen Pilkada di 7 Kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Bandung
Barat,
Kabupaten
Bandung,
Kabupaten
Karawang,
Kabupaten Sukabumi, Kota bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bekasi. Preservasi dan mobile restorasi arsip di 5 Kabupaten/kota yaitu : Kabupaten
Bandung
Barat,
Kabupaten
Purwakarta,
Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kota dan terlaksananya fasilitasi penarikan arsip di 10 OPD, yaitu : Biro Keuangan Bagian Anggaran, Biro Keuangan Bagian Verifikasi, Biro Keuangan Bagian Pembukuan, Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Badan Kepegawaian Daerah, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. (2)
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis, yang dilaksanakan
Badan
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfungsikannya Record Center di 2 Kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dan tersusunnya rancangan 1 Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan dan Kepegawaian. 2) Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program diatas, ditemukan permasalahan yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang ada di Bapusipda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan peralatan yang dimiliki dan meningkatkan koordinasi antar bidang kearsipan dan mengintensifkan konsultasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
26. URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1) Pelaksanaan Program. (1)
Kegiatan Pengembangan bahan Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan
Badan
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan bahan perpustakaan untuk koleksi layanan perpustakaan Bapusipda sejumlah 766 judul, 4.499 eksemplar, buku informasi best seller 248 judul, 1.296 eksemplar dan 3 terbitan Literatur Sekunder. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
180
(2)
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Otomatisasi Perpustakaan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya
pembangunan Online Public Access Catalogue (OPAC) Terpadu Perpustakaan Umum di 10 Kabupaten/kota, yaitu
: Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Layanan hotspot hari sabtu selama 48 kali, bimbingan dan konseling perpustakaan berbasiskan ICT 12 kali, program aplikasi data base center OPAC terpadu, pemutakhiran situs web Bapusipda versi 2.1, dan terselenggaranya Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke 3 dengan peserta 250 orang (3)
Kegiatan peningkatan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbaikan buku rusak 5.000 eks, pembundelan majalah dan surat kabar sebanyak
100
bundel
dan
fumigasi
seluruh
koleksi
layanan
perpustakaan. (4)
Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi UU No. 4 Tahun 1990, yang dilaksanakan
Badan
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan 500 eksemplar buku Pojok Jawa Barat, penggandaan rekaman/salinan buku langka dan koleksi digital Pojok Jawa Barat dan implementasi UU No. 4 Tahun 1990. (5)
Kegiatan Peningkatan Budaya Baca Masyarakat dan pembinaan Teknis Perpustakaan
di
Jawa
Barat,
yang
dilaksanakan
Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya 1 kali workshop pemberdayaan perpustakaan, pembuatan 1 iklan layanan masyarakat, 26 kali pembinaan teknis perpustakaan dan roadshow budaya baca di 4 wilayah. (6)
Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan, yang dilaksanakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlayaninya 2 titik layanan perpustakaan melalui gelar buku baca santai pada hari minggu, layanan perpustakaan hari sabtu 48 kali, 12 kali story telling, 12 kali diskusi berbasis buku, 12 kali bedah buku dan bedah film.
(7)
Kegiatan
Pengadaan
dilaksanakan Badan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
Buku
pembangunan
Perpustakaan
dan
Jawa
Barat,
Kearsipan
yang
Daerah 181
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya dan tersalurkannya 1 paket bahan perpustakaan untuk 5.242 desa, 638 kelurahan dan 703 kecamatan. (8)
Kegiatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Setda yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terwujudnya layanan prima perpustakaan Setda dan kesinergian dalam penyelenggaraan perpustakaan.
2) Permasalahan dan Solusi (a)
Dalam
pelaksanaan
program,
ditemukan
permasalahan
yaitu
mensinkronkan jadwal dan pelaksanaan kegiatan dengan lembaga perpustakaan Kabupaten/kota dan Perpustakaan nasional RI. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah meningkatkan
koordinasi
dengan
lembaga
perpustakaan
Kabupaten/kota, dan mengintensifkan konsultasi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI). (b)
Kurangnya minat dan kegemaran membaca di kalangan aparatur PNS dan sarana untuk mengembangkan
perpustakaan Setda
terutama
untuk pengembangan teknologi informasi. Adapun solusinya adalah untuk kedepan perpustakaan Sekretariat Daerah selayaknya memiliki fungsi ganda, disamping menyediakan jasa bahan bacaan dan atau informasi yang menarik dan sesuai kebutuhan pegawai, juga ikut aktif membangun minat baca dan budaya belajar PNS melalui kampanye dan penyediaan bacaan khusus sesuai substansi bidang pekerjaan masing-masing pegawai
melalui pengarahan membaca karya-karya
yang menarik, dan memfasilitasi sistem akses teknologi informasi dan komunikasi serta melakukan kerja sama lintas lembaga/instansi terkait, serta untuk melangkah secara strategis dan sinergis. 3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan Urusan Wajib yaitu: 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 4. Dinas Bina Marga 5. Dinas Permukiman & Perumahan 6. Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah 7. Dinas Olah Raga & Pemuda 8. Badan Pengelolaan Promosi & Penanaman Modal Daerah 9. Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kecil & Menengah 10. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 11. Dinas Pertanian & Tanaman Pangan
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
182
12. Badan Pemberdayaan Perempuan & Kb 13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Komunikasi & Informatika 15. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarat 16. Biro Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan Umum 17. Biro Keuangan 18. Badan Kepegawaian Daerah 19. Biro Umum 20. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pem. Desa 21. Dinas Sosial 22. Dinas Pariwisata & Budaya 23. Badan Perpustakaan & Kearsipan Daerah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional a). Kualifikasi Pegawai TABEL III. JUMLAH PEGAWAI SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
NO
INSTANSI YANG MELAKSANAKAN URUSAN WAJIB
TINGKAT PENDIDIKAN SD
SLTP
SLTA
D II
D III
S1
S2
S3
19
37
378
584
176
1.336
84
1
23
23
201
-
99
135
49
-
1.
DINAS PENDIDIKAN
2.
DINAS KESEHATAN
3.
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1
2
29
-
14
35
22
1
DINAS BINA MARGA
67
40
250
1
24
74
31
-
5.
DINAS PERMUKIMAN & PERUMAHAN
20
12
129
1
24
74
31
-
6.
BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH
2
8
57
-
14
58
72
2
DINAS OLAH RAGA & PEMUDA
3
7
76
-
11
55
14
1
BADAN PENGELOLAAN PROMOSI & PENANAMAN MODAL DAERAH
4
6
22
-
5
30
21
-
8.
9.
DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH
3
5
39
-
1
56
16
-
4.
7.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
183
10.
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
11.
DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
12.
18
12
136
3
23
91
18
-
53
47
615
5
44
304
40
2
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB
4
9
29
-
3
38
11
-
13.
DINAS PERHUBUNGAN
16
10
233
1
24
113
25
-
14.
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
2
2
34
-
9
26
18
1
15.
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAT
6
4
68
-
8
22
5
-
16.
BIRO OTONOMI DAERAH, BIRO PEMERINTAHAN UMUM
-
1
14
3
28
11
-
-
BIRO KEUANGAN
2
4
45
17
-
46
18
-
18.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2
5
68
-
17
43
22
-
19.
BIRO UMUM
58
47
233
-
21
94
13
-
20.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEM. DESA
9
2
31
-
8
33
10
1
21.
DINAS SOSIAL
14
19
181
5
42
169
37
1
22.
DINAS PARIWISATA & BUDAYA
14
16
132
-
18
89
16
1
23.
BADAN PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN DAERAH
5
5
95
1
9
60
8
BIRO HUKUM DAN HAM
1
1
11
-
4
16
12
1
TOTAL
295
266
2801
601
563
2841
535
11
17.
24.
-
Sumber Data : Badan Kepegawaian Prov. Jawa Barat Tahun 2010
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
184
b).
Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat, Struktural Dan Fungsional.
NO
INSTANSI YANG MELAKSANAKAN URUSAN WAJIB
1.
DINAS PENDIDIKAN
2.
DINAS KESEHATAN
3.
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
4.
DINAS BINA MARGA
5.
DINAS PERMUKIMAN & PERUMAHAN
6.
BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH
7.
DINAS OLAH RAGA & PEMUDA
8.
BADAN PENGELOLAAN PROMOSI & PENANAMAN MODAL DAERAH
9.
DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO KECIL & MENENGAH
10.
DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
11.
DINAS PERTANIAN & TANAMAN PANGAN
PANGKAT/ GOLONGAN
PEJABAT STRUKTURAL
JUMLAH
I
II
III
IV
E. IV
E.III
E.II
JAFUNG
21
368
1.086
1.140
26
9
1
2041
17
132
339
42
25
9
1
79
0
1
4
11
11
4
1
2
68
306
401
19
30
9
1
13
14
77
187
13
18
8
1
35
6
63
110
32
16
7
1
32
3
74
76
14
10
4
1
-
_
_
_
_
11
5
1
2
2
23
76
19
18
6
1
9
7
41
227
26
23
8
1
54
39
240
755
76
38
10
1
487
12.
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB
6
18
61
9
11
5
1
-
13.
DINAS PERHUBUNGAN
15
107
290
10
26
8
1
7
14.
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
1
22
56
13
16
6
1
2
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
185
6
36
65
6
11
4
1
-
_
_
_
_
-
-
-
-
4
52
91
10
11
5
1
22
-
-
-
-
-
-
-
-
20.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEM. DESA
0
22
62
10
10
5
1
2
21.
DINAS SOSIAL
12
93
314
49
39
13
1
65
22.
DINAS PARIWISATA & BUDAYA
13
71
183
19
29
10
1
-
23.
BADAN PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN DAERAH
5
63
100
15
15
8
1
35
24.
BIRO HUKUM DAN HAM
-
7
32
6
10
4
1
15.
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAT
16.
BIRO OTONOMI DAERAH, BIRO PEMERINTAHAN UMUM
-
17.
BIRO KEUANGAN
18.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
19.
BIRO UMUM
Sumber Data : Badan Kepegawaian Prov. Jawa Barat tahun 2010
5. Permasalahan dan Solusi 3) Bidang Pendidikan Dalam pelaksanaan program Pendidikan, ditemukan permasalahan yaitu (4)
Masih tingginya penduduk usia taman kanak-kanak belum masuk TK.
(5)
Rawan drop out (DO) SD dan SMP yang lokasi rumah siswa jauh dari sekolah terutama dipedesaan.
(6)
APM SMP/Sederajat dan APK masih di bawah target.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : (4)
Perluasan memperoleh kesempatan pendidikan TK melalui : (c) Membangun UGB TK. (d) Rehabilitas gedung TK
(5)
Sekolah Dasar (SD). Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui : (c) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (d) Penyuluhan
kepada
masyarakat
tentang
pentingnya
wajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun. (6)
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perluasan kesempatan belajar/pemerataan pendidikan melalui : (f)
Membangun RKB;
(g) Penambahan SMP Terbuka; LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
186
(h) Rehabilitasi; (i)
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
(j)
Penyuluhan
kepada
masyarakat
tentang
pentingnya
wajar
pendidikan dasar 9 tahun. (f)
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah :
(g) Pendidikan Non Formal. (h) Pemerataan dan demokratisasi pendidikan luar sekolah. (i)
Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kelompok belajar Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
(j)
Memberikan penghargaan secara selektif kepada pemuda/pelajar dalam rangka memotivasi untuk berprestasi.
(k) Meningkatkan kemampuan perencanaan pada tingkat kantor Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/kota/Kecamatan, dan SKB. (l)
Masih banyaknya anak berkelainan usia sekolah belum masuk SLB.
(m) Rawan drop out (DO) yang disebabkan oleh watak dan karakter anak berkelainan. (n) Rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kelainan/kecacatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah : Perluasan memperoleh kesempatan belajar melalui : (6) Membangun USB; (7) Rehabilitasi gedung; (8) Pemberian beasiswa (9) Pemerataan dan pengangkatan guru baru; (10) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya SLB. 3) Bidang kesehatan (4)
Belum semua Instansi pemerintah, swasta dan masyarakat menyadari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk
mengatasi
pemberdayaan
permasalahan
tersebut,
dilaksanakan
melalui
semua stakeholders untuk membangun partisipasi
masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. (5)
Angka
penyalahgunaan Narkoba
Jawa Barat
terus
meningkat,
terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
dengan
membangun
program
“Generasi
Bersih
Penyalahgunaan Narkoba Jawa Barat (gen-B Jawa Barat). (6)
Belum mantapnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; rendahnya perwujudan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat; meningkatnya prevalensi perokok, penyalahgunaan napza, dan menurunnya lingkungan sehat bebas
rokok dan bebas napza disekolah, tempat kerja, dan tempat umum; LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 187
meningkatnya pembiayaan
persentase jaminan
penduduk
kesehatan
yang
masyarakat.
menjadi Untuk
peserta mengatasi
permasalahan tersebut, melalui pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar dapat memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri serta lingkungannnya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif. (7)
Kurangnya sumber daya manusia diantaranya tenaga medis spesialis, Paramedis serta tenaga administrasi yang siap pakai. Masalah ini cukup memberi pengaruh yang besar terutama dari segi pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan rumah sakit dan tingkat ekonomi dari masyarakat sekitar Rumah sakit yang sebagian besar
adalah
dari
kalangan
ekonomi
menengah
dan
bawah
menyebabkan banyak masyarakat yang masih harus dibantu dengan program pemerintah. Hal ini sangat dirasakan dengan tingginya kunjungan pasien masyarakat miskin serta tingkat kunjungan pasien rawat jalan dengan tingkat hunian ruang perawatan inap cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menambah tenaga dokter spesialis dan sub spesialis, perawat serta administrasi dan perlu adanya kesinambungan bantuan dana untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Jawa Barat. (8)
Belum tersedianya sumber daya manusia yang mampu melakukan kajian kebijakan kesehatan; belum berjalannya sistem perencanaan kesehatan melalui pendekatan wilayah dan sektoral dalam mendukung desentralisasi; belum tersedianya sistem informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melakukan kerjasama yang terintegrasi dan terkoordinasi antara sektor kesehatan dengan sektor-sektor terkait tidak terbatas dari instansi pemerintah, melainkan organisasi profesi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat.
(9)
kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat. Solusinya, fasilitasi dan pembinaan melalui Surat Edaran Kepala Dinas ke kabupaten/kota dalam hal kewaspadaan terhadap penyakit berbasis lingkungan dan binatang.
(10) Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan para pelaku usaha terhadap
lingkungan.
Untuk
mengatasi
permasalahan
tersebut
dilakukan sosialisasi (termasuk sosialisasi peraturan perundangundangan
tentang
pengendalian
pencemaran)
dan
kampanye
lingkungan hidup kepada seluruh pemangku kepentingan, serta penegakan hukum lingkungan bagi para pelanggar aturan.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
188
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup (1)
Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan kampanye lingkungan hidup kepada seluruh stakeholders.
(2)
Masih
rendahnya
mangrove
di
kepedulian
pesisir
terhadap keberadaan
pantai.
Solusi
yang
dan
fungsi
dilakukan
adalah
meningkatkan peran aktif kelompok kerja mangrove di Provinsi Jawa Barat
untuk
melakukan
sosialisasi
dan
sinergitas
dengan
kabupaten/kota pesisir di Jawa Barat. (3)
Belum optimalnya kapasitas kelembagaan di tingkat Pemerintah Kabupaten/kota dalam menangani timbunan/pengangkutan sampah dari sumbernya sampai ke TPA/TPPAS dan belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa TPA yang dioperasikan secara terbuka (open dumping) harus ditutup dan ditingkatkan menjadi sanitary
landfill
selambat-lambatnya
pada
tahun
2013.
Untuk
mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendorong Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan, melaksanakan pembinaan teknis kepada lembaga pengelola persampahan di kabupaten/kota melalui fasilitasi program Reduce, Reuse and Recycle (3R) dan sinkronisasi program/kegiatan dalam penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM). (4)
Dalam penanganan sampah regional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR)
memfasilitasi
pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka dan Leuwigajah untuk melayani Wilayah Perkotaan Bandung Raya serta Nambo untuk melayani Wilayah Perkotaan Bogor dan Depok, selanjutnya potensi wilayah
yang
akan
dikembangkan
adalah
wilayah
perkotaan
Ciayumajakuning. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran untuk pembangunan
TPPAS
Legok
Nangka
yang
direncanakan
akan
beroperasi pada 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan Pemerintah serta Pemerintah Kabupaten/kota dengan perjanjian kerja sama daerah antara Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung
Barat
dan
Kabupaten
Garut
tentang
Pembangunan
Infrastruktur Air Minum, Air Limbah dan Persampahan di Bandung Raya.
Selain
itu,
kerjasama
untuk
pembiayaan
pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memfasilitasi kerjasama operasional di TPK Sarimukti, TPPAS Legok Nangka dan TPPAS Nambo.
Khusus
untuk
TPPAS
Nambo
telah
disepakati
pula
pembangunan dan pemanfaatan jalan masuk menuju TPPAS Nambo dengan PT. Indocement Tunggal Prakarsa. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
189
(4)
Terdapat permasalahan dalam pembebasan tanah Pembangunan jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu), Soreang – Pasirkoja (Soroja) dan Cikampek – Palimanan dan sharing pendanaannya antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang terlewati trase rencana pembangunan jalan tol. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah disusun kesepakatan bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pendanaan Tanah Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU) dan Soreang – Pasir Koja (SOROJA), bahwa penyediaan dana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan jalan tol sepenuhnya bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pendanaan mandiri terhitung sejak tahun 2011.
(5)
Terjadi
putus
kontrak
pada
kegiatan
peningkatan
ruas
jalan
Sindangbarang - Agrabinta – Tegalbuleud km.Bd. 129+300. Hal ini terjadi karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya kontrak tahun anggaran 2010. Solusi dari permasalahan tersebut adalah proses pemutusan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan pelaksanaan disetorkan ke Kas Daerah, pekerjaan yang belum selesai akan dilaksanakan dan dianggarkan kembali tahun 2011 oleh OPD melalui sumber dana APBN. (6)
Masih adanya sertifikat bermasalah, sengketa kepemilikan tanah wakaf, dan belum keluar ijin dari Kementerian Perhubungan mengenai lahan milik PT. KAI, sehingga pembebasan lahan jalan terusan Buahbatu-Bojongsoang belum seluruhnya terealisasi.
C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN a) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil pelaksanaan adalah terlaksananya sosialisasi Program Gerakan Pengembangan Perikanan Pantura dan Muara Pantai Selatan (GAPURA), 100 orang petugas
Provinsi
dan
kabupaten/kota
Pantura
dan
Pansela;
terlaksananya Temu Koordinasi dan Evaluasi Program GAPURA bagi 50 orang
peserta
dari
kabupaten/kota
Pantura
dan
Pansela;
terlaksananya Mitra Praja Utama (MPU) Perikanan Budidaya 90 orang peserta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusat), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
190
Barat Jawa Barat dan 10 Provinsi : Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali NTB dan NTT; terlaksananya Sosialisasi Obat-obatan Terlarang dalam Perikanan Budidaya 50 orang petugas, produsen dan suplier Obat Ikan Kimia Berbahaya (OIKB) serta pihak terkait; terlaksananya pelatihan Manajer Pengendali Mutu (MPM) Perikanan Budidaya 30 orang Calon Tenaga Fungsional
Manajer
Pengendali
Mutu
Perikanan
Budidaya;
terlaksananya Forum Perbenihan Jawa Barat 50 orang peserta; terlaksananya monitoring Restocking di Perairan Umum (Waduk Jatiluhur, Cirata dan Saguling); terlaksananya pelatihan Petugas Fungsional
Perikanan
Budidaya
bagi
30
orang
petugas;
dan
terfasilitasinya Lomba Pokdakan Tingkat Provinsi yang diikuti oleh 28 Pokdakan. (2)
Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan Catfish (Lele dan Patin) di Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.500.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terfasilitasinya
produksi larva ikan patin 20.000.000 ekor; terlaksananya pembesaran ikan patin di kolam dalam 2000 Kg; terlaksananya pencetakan induk ikan patin di Cijengkol 1.500 ekor calon induk ikan; terlaksananya pembenihan ikan Lele Sangkuriang di Cijengkol 5.000.000 larva; terlaksananya pencetakan induk ikan Lele Sangkuriang di Cijengkol 150 paket untuk hibah; terlaksananya pelatihan budidaya ikan patin bagi 30 orang petugas dan 30 orang pembudidaya di Cijengkol; terlaksananya pelatihan budidaya ikan Lele Sangkuriang bagi 30 orang petugas dan 30 orang pembudidaya di Cijengkol; terlaksananya pembesaran ikan Patin kolam air deras di Cikonyal Kabupaten Bandung, 2.000 Kg; terlaksananya Dempond pembesaran ikan Lele Sangkuriang di Kabupaten Bogor, 3.500 Kg; terlaksananya produksi ikan Patin 1 inchi di Cijengkol, 750.000 benih Patin; terlaksananya Dempond Indramayu,
pembesaran 7.500
ikan
Lele
Sangkuriang
Kg Lele konsumsi;
di
terlaksananya
Kabupaten Dempond
pendederan II ikan Lele Sangkuriang di Kota Sukabumi, 250.000 ekor benih Lele ukuran 3-5 cm; terlaksananya Dempond pendederan ikan Patin 1 inchi di Kabupaten Subang, 450.000 ekor benih Patin; terlaksananya Dempond pendederan ikan Patin 2 inchi di Kabupaten Purwakarta, 430.000 ekor benih Patin; serta terlaksananya Dempond pendederan III ikan Lele Sangkuriang 1 inchi di Kabupaten Sukabumi, 160.000 ekor benih. (3)
Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan Nila dan Mas dibesarkan oleh Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar (BPBIAT) Wanayasa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
2.288.400.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya pemijahan massal Grand Parent Stock (GPS) Nirwana; terlaksananya pendederan Parent Stock (PS) Nirwana 1.000.000 ekor LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 191
benih calon induk; terlaksananya pembesaran calon induk PS Nirwana 100 paket; terlaksananya uji pembesaran Ikan Nila Nirwana untuk konsumsi di kolam air deras (KAD); tersebarnya informasi teknologi pembenihan ikan air tawar; terlaksananya 1 paket pengelolaan induk ikan Mas; tersedianya benih calon induk Ikan Mas hasil pendederan, 100.000 ekor; tersedianya 2.000 kg calon induk Ikan Mas hasil pembesaran; terlatihnya 40 orang pembudidaya ikan Nila Nirwana; terlatihnya 20 orang petugas BPBIAT dalam bidang pemuliaan Ikan Nila, 20 orang; tersedianya 10 buah Automatic Feeder intensifikasi pembesaran ikan;
untuk
tersedianya 5.000.000 ekor benih
sebar ikan Nirwana hasil pendederan; terlaksananya Dempond pendederan I, II dan III Ikan Nila dan Ikan Mas untuk masyarakat di Kabupaten
Purwakarta
dan
Subang;
terlaksananya
Dempond
pembesaran Ikan Nila untuk masyarakat di Kolam Jaring Apung (KJA) Cirata;
serta terlaksananya Dempond pembesaran Ikan Mas untuk
masyarakat di Kabupaten Purwakarta. (4)
Kegiatan Peningkatan Produksi Udang, Bandeng dan Rumput Laut yang dilaksanakan Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut (BPBAPL) Sungaibuntu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.010.525.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan bahan kimia, peralatan laboratorium dan tanah 1,8 ha; tersedianya 75.000 ekor Bandeng hasil Metode Progresif di BPBPAPL; tersedianya 25.000 ekor Nener dan 1.000 Kg Rumput Laut hasil Aplikasi Teknologi Budidaya Bandeng Polikultur; tersedianya 100.000 ekor Udang Windu hasil metode intensif; tersedianya 300.000 ekor Udang Vanname
dan 2.000 kg
Rumput laut di Balongan; tersedianya 300.000 ekor Udang Windu dan 3.000 kg Rumput Laut di BPBAPL, Cilamaya dan Balongan; tersedianya 10.000 ekor Ikan Nila Salin, 150.000 ekor Udang Galah, 200 Kg Induk Udang Galah; tersedianya 250.000 ekor Udang Vanname hasil Dempond GAPURA; tersedianya 600.000 ekor benur dan 6.000 Kg Rumput Laut di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon
dan Kota Cirebon; meningkatnya keterampilan 150 orang
pembudidaya
ikan
dan
udang
di
Pantura,;
terlaksananya
pengembangan budidaya di Kawasan GAPURA; tersedianya 750.000 ekor Ikan Bandeng hasil Dempond untuk masyarakat di Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, Bekasi dan Cirebon. (5)
Kegiatan Produksi Udang dan Ikan Laut yang dilaksanakan Balai Pengembangan Benih Ikan Air Payau dan Laut (BPBIAPL) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat di Pangandaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.311.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana budidaya pendukung GAPURA di Cibalong; tersedianya benih ikan dan udang untuk pendukung GAPURA; meningkatnya keterampilan SDM 90 orang
pembudidaya untuk budidaya laut dan udang; tersedianya 30 ton ikan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 192
nila untuk konsumsi hasil Dempond di muara sungai; terlaksananya pengendalian hama penyakit ikan dan udang di 5 lokasi; tersedianya 8 ton udang vanname untuk konsumsi di Kabupaten Ciamis dan Garut; tersedianya 3.000.000 benur vanname di Kabupaten Ciamis. (6)
Kegiatan Restocking di Perairan Umum dan Pengembangan Ikan Hias yang dilaksanakan Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum (BPPPU) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 2.500.000 ekor ikan mola dan bighead hasil pemijahan; tersedianya pengadaan 7.500.000 ekor benih ikan tropik level rendah (nilem dan tawes); tersedianya 100 kg induk ikan langka (lalawak) hasil pemuliaan; terlaksananya pengadaan 100 Kg induk ikan penyeimbang ekosistem perairan umum; terlaksananya penyebaran 20.000.000 ekor ikan di 26 kabupaten/kota; tersedianya 10.000 ekor benih ikan hias Koi; tersedianya 3.000 ekor benih ikan hias Koi hasil pembesaran; tersedianya 10.000 ekor induk ikan komet; serta tersedianya 1.150 ekor ikan nila dan nilem untuk masyarakat di Kabupaten Cianjur, Bandung Barat dan Sukabumi.
(7)
Kegiatan Peningkatan Produksi Ikan Gurame yang dilaksanakan Balai Pengembangan Produksi Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat di Singaparna, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 500.000 ekor induk gurame hasil peremajaan di Tasikmalaya;
tersedianya
100.000
ekor
benih
gurame
hasil
pendederan I dan 50.000 ekor hasil pendederan II; tersedianya 2.000 Kg calon induk gurame hasil pembesaran; terlaksananya penyebaran informasi budidaya ikan gurame; serta terlaksananya pelatihan 40 orang petugas dalam teknologi budidaya ikan gurame. 2) Permasalahan dan solusi (1)
Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana usaha budidaya ikan seperti: jaringan irigasi di tambak maupun saluran budidaya air tawar dan budidaya ikan di laut. Solusi pemecahan masalahnya dilakukan
peningkatan/penyempurnaan
sarana
dan
prasarana
budidaya secara terpadu, antara lain dengan melibatkan unsur terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). (2)
Rendahnya sarana produksi dan kualitas input produksi, seperti: induk dan benih, pakan, maupun peralatan teknis budidaya. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan perbaikan kualitas induk dan benih melalui rekayasa teknologi (pemuliaan) dengan mengoptimalkan pemberdayaan UPTD/Balai, serta meningkatkan sarana dan prasarana di UPTD.
(3)
Serangan wabah penyakit ikan (seperti KHV, White Spot) yang masih sulit dideteksi pemunculannya serta keterbatasan dalam upaya penanggulangannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan
pengembangan dan pengadaan vaksin, obat-obatan, pengembangan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 193
Laboratorium Hama Penyakit Ikan serta peningkatan pengetahuan mengenai pengendalian Hama Penyakit Ikan bagi para pembudidaya maupun petugas teknis. (4)
Menurunnya kualitas ekosistem sumberdaya perikanan di perairan. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya perairan ditempuh dengan dilakukannya restocking, sosialisasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
(5)
Lemahnya
tingkat
penguasaan
pasar,
mencakup
penguasaan
informasi, segmentasi pasar, jenis produk dan mutu komoditas perikanan.
Untuk
itu
dilakukan
upaya
penanggulangan
dan
peningkatan jejaring/networking melalui kegiatan Temu Bisnis dan Room Bisnis, temu teknis dan temu usaha, pameran produk hasil perikanan dan pembinaan kelompok tani/nelayan serta peningkatan peluang pasar untuk ekspor dengan mencari informasi pemasaran ke beberapa negara, peningkatan promosi, peningkatan jejaring distribusi dan peningkatan kemitraan usaha. (6)
Usaha kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan kurang menguntungkan,
sehingga
kurang
mendapatkan
dukungan
permodalan usaha yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diberikan Dana Penguatan Modal (DPM), kredit bunga rendah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNPMKP), Kredit Usaha Rakyat Kelautan Perikanan (KURKP), Subsidi Benih dan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP).
b) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terbinanya 30 orang nelayan dalam teknologi penangkapan dan penanganan ikan di Kabupaten Sukabumi dan Bekasi; terselenggaranya Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (FKPPS) Provinsi; terkordinasikannya 300 sertifikat hak atas tanah (SHAT) nelayan; serta terlaksananya pengadaan 3 unit rumpon.
(2)
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Pesisir yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terawasinya perairan lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan di 4 kabupaten; terlaksananya
pemberdayaan
(POKMASWAS) di
11
Kelompok
kabupaten/kota;
Masyarakat
Pengawas
terlaksananya
koordinasi
kerjasama pengawasan di wilayah perbatasan (DKI, Banten dan Jawa LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 194
Tengah); terfasilitasinya peningkatan pengetahuan dan keterampilan 50 orang petugas dalam bidang konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir Jawa Barat; serta tersusunnya Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pansela Jawa Barat. (3)
Kegiatan Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Produk Unggulan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya penyebaran dan penyuluhan informasi teknologi hasil perikanan; terlaksananya lomba olahan masakan serba ikan; serta terlaksananya fasilitasi Hari Pangan Sedunia (HPS) dan Hari Krida Pertanian (HKP) tahun 2010.
(4)
Kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Muara Ciasem yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya sarana
pelayanan pelabuhan perikanan; tersedianya bahan perbengkelan; fasilitasi peningkatan pengetahuan 120 orang masyarakat perikanan tentang kesyahbandaran. (5)
Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dilaksanakan Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.200.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya pengujian mutu hasil perikanan; tersedianya bahan kimia hasil pengadaan; serta terlaksananya re-akreditasi/survailance ISO 17025 oleh KAN tahun 2010. (6)
Kegiatan SDM Nelayan yang dilaksanakan Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dan Potensi Kelautan (BPTPK) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
200.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya peningkatan sumberdaya manusia nelayan di 11 kabupaten/kota melalui kegiatan magang nelayan di Kapal Latih Cakalang II bagi 60 orang.
2. URUSAN PERTANIAN a)
Program Peningkatan Produksi Pertanian 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Peningkatan
Produksi
Hortikultura
Jawa Barat,
yang
dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
registrasi
penilaian kebun buah-buahan di kabupaten/kota yaitu Mangga 205 kebun, Manggis 305 kebun, Rambutan 1 kebun, Nenas 99 kebun, pisang 8 kebun, Sawo 27 kebun, Pepaya 3 kebun, Stroberi 185 kebun, LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 195
jeruk 10 kebun, Belimbing 68 kebun dan Salak 22 kebun; serta terlaksananya penerapan SL/GAP Tanaman Hias, Mangga, Manggis, Jeruk dan Nenas. (2)
Kegiatan Penyediaan Benih Padi Bersertifikat di Jawa Barat Melalui Pola Intiflasma UPTD-Masyarakat (UPTD BPB Padi), yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman
Pangan,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
1.472.046.230,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbanyakan Benih Dasar Padi (BS - FS) sebanyak 2 ton, benih Pokok Padi (FS - SS) sebanyak 85 ton serta Benih Pokok Padi (FS - SS) melalui kemitraan sebanyak 654 ton. (3)
Kegiatan Pemurnian Varietas Unggul Lokal Jawa Barat (BPSBTPH) , yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemurnian Padi Hitam Lokal Cibeusi dan Padi Lokal Ketan Putih Derti di Kabupaten Subang; pemurnian Kedelai Lokal NS di Kabupaten Karawang; serta pemurnian Bawang Merah Lokal Maja Cipanas di Kabupaten Cirebon
(4)
Kegiatan Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian di Jawa Barat (BPT
Mekanisasi Pertanian) yang dilaksanakan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan teknologi alsin tepat guna kepada 26 orang petugas UPTD/Teknisi Perbengkelan UPJA/operator alsin UPJA dari Kabupaten/Kota; terbinanya perbengkelan dan pabrikasi alsin sebanyak 143 UPJA; terbangunnya prototype alsin tepat
guna
sebanyak
17
buah
serta
terlaksananya
pabrikasi/penggandaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) (5)
Kegiatan Pengembangan Benih Kentang di BPBK yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman
Pangan,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
1.300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbanyakan benih kentang G-0 sebanyak 162.905 knol, G-1 sebanyak197.347 knol, G-2 sebanyak 35.832 kg, serta G-3 sebanyak 10.000 kg. (6)
Kegiatan Pengembangan Benih Palawija di BPB Palawija, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya perbanyakan benih kedele seluas 35 Hektar terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 2 Hektar serta Benih Pokok (FS-SS) 33 Ha; perbanyakan benih kacang hijau seluas 4 Ha terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 1 Ha dan Benih Pokok (FS-SS) seluas 3 Ha; perbanyakan benih kacang tanah terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 1 Ha dan Benih Pokok (FS-SS) 9 Ha; perbanyakan benih jagung terdiri dari Benih Dasar (BS-FS) 1 Ha dan
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
196
Benih Pokok (FS-SS) 4 Ha; serta berkembangnya penangkar benih palawija sebanyak 50 kelompok. (7)
Kegiatan Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman di Pasirbanteng,
yang
dilaksanakan
Dinas
Pertanian
Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan anggaran
sebesar
Rp.
1.400.000.000,-.
Hasil
Tanaman
dengan alokasi kegiatan
adalah
tersedianya bibit Durian 5.000 pohon, Manggis 5.000 pohon, Sukun 5.000 pohon, Pisang 5.000 pohon, Alpukat 100.000 pohon, Mangga 5.000 pohon, Sawo 4.000 pohon, Nenas 5000 pohon, benih Tomat 12 kg, Cabe Merah 12 kg, Bawang Merah 2.000 kg, Jahe 2.000 kg; terpeliharanya 400 pohon induk/koleksi tananan hias dan 100.000 pohon bibit buah-buahan; serta tersedianya sarana leboratorium kultur jaringan sebanyak 5 unit dan bahan kimia laboratorium kultur jaringan 34 jenis. (8)
Kegiatan
Pengembangan
Budidaya
Perkebunan
Rakyat
yang
dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis (bintek) intensifikasi kakao, kelapa, kopi, dan teh (240 orang); rehabilitasi kakao dan kelapa (330 orang); diversifikasi jarak pagar (60 orang); perluasan/peremajaan kopi dan karet (480 orang); demplot tebu (25 orang); terlaksananya evaluasi intensifikasi kakao, kopi dan teh; terfasilitasinya rehabilitasi kakao dan kelapa (250 Ha); diversifikasi jarak pagar (50 Ha); terfasilitasinya perluasan/peremajaan
kopi
dan
karet;
serta
terfasilitasinya
pengembangan tebu (50 Ha) dan demplot tebu (5 Ha). (9)
Kegiatan
Peningkatan
Kualitas
Bahan
Baku
Tembakau
yang
dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya koordinasi dan sosialisasi peningkatan kualitas bahan baku Tembakau tingkat Provinsi dan 7 kabupaten/kota (Garut, Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Bandung Barat, dan Kota Banjar), bintek budidaaya tembakau sebanyak 280 orang. (10) Kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pengelolaan Kebun Dinas yang dilaksanakan 5oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pembibitan komoditas perkebunan 6 komoditas perkebunan (Kelapa 15.000 phn, Kopi 15.000 phn, Aren 10.000 phn, Cengkeh 15.000 phn, Pala 5.000 phn dan Kemiri Sunan 10.000 phn ), rehabilitasi kebun Dinas dan kegiatan penanaman di Kebun Dinas seluas 12,80 Ha di 4 Kabupaten. (11) Kegiatan
Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Perkebunan
yang
dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.500.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya
pengawasan
dan
pelayanan
usaha
agribisnis
perkebunan besar di 14 kabupaten; terlaksananya pertemuan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 197
sosialisasi hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2009 (197 kebun); pembinaan dan pengembangan pola kemitraan usaha perkebunan rakyat di 7 kabupaten; terkoordinasi dan terlayaninya usaha agribisnis 197 perkebunan besar di 14 kabupaten; serta berkembangnya kemitraan usaha perkebunan rakyat dengan perusahaan mitra (7 kemitraan). (12) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Perah di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih Cianjur yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 805.018.150,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya kebutuhan pakan konsentrat
ternak
sapi
perah
sebanyak
101.960
Kg,
bahan
pemanfaatan limbah pertanian (bungkil kacang tanah, bungkil kacang kedelai dan variasi hijauan) sebanyak 30.500 Kg, tambahan bahan baku pakan ternak sebanyak 31.980 Kg dalam rangka budidaya ternak sapi perah; serta terbinanya masyarakat dan kelompok peternak sapi perah binaan di 3 wilayah sebanyak 7 kelompok. (13) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Perah di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole Lembang,
yang dilaksanakan Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 886.850.950,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya ternak sapi perah sebanyak 180 satuan ternak; terbinanya empat kelompok peternak sapi perah binaan; termonitornya Sub Unit Pelayanan Subang, serta terbinanya stakeholder sebanyak 18.783 orang (14) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Potong di Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 824.726.500,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya ternak sapi potong sebanyak 211 satuan ternak, termonitornya aplikasi teknologi kaji terap dan proses budidaya ternak sapi potog di 11 Kabupaten/kota serta terbinanya kelompok peternak sapi potong penerima paket Gerakan Multi Aktifitas Agribisnis (GEMAR) (15) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Domba di Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Domba Margawati dan Sub
Unit
Pengembangan
Perbibitan
Ternak
Domba
Trijaya,
dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.158.284.000,-. Hasil kegiatan adalah terpeliharanya ternak domba di Bunihayu, Margawati, dan Trijaya sebanyak 13.600 ekor dan teradopsinya teknologi budidaya ternak domba di kelompok dari 15 kabupaten. (16) Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Perbibitan Ternak Unggas di Balai Perbibitan dan Pengembangan Ternak Unggas Jatiwangi, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 198
alokasi anggaran sebesar Rp. 475.843.500,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya pakan ternak ayam buras sebanyak 34.272 Kg dan ternak itik
sebanyak
31.275
Kg;
tersedianya
peralatan
peternakan;
tersedianya obat-obatan, vitamin dan vaksin; tersedianya kartu rekording sebanyak 1.810 lembar; tersedianya leaflet sebanyak 500 exemplar dan rollbanner sebanyak 2 unit; tersedianya kandang baterai (cage) untuk 1.000 ekor; serta terpeliharanya alat dan mesin pertanian. (17) Kegiatan Pengendalian dan Pengujian Mutu Pakan di Balai Pengujian Mutu Pakan
Ternak Cikole-Lembang yang dilaksanakan Dinas
Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terujinya 755 sampel pakan ternak di Jawa Barat; dan terlaksananya proses assesment dalam rangka akreditasi pengujian di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak. (18) Kegiatan Pengembangan Kawasan Usaha Ternak Domba di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.248.915.598,-. Hasil kegiatan adalah terkoordinasinya alokasi potensi pengembangan Hijauan Makanan Ternak; terbetuknya model percontohan pengembangan usaha ternak domba; dan terlatihnya kelompok peternak di 1 titik tumbuh pengembangan usaha ternak domba di bidang penerapan teknologi. (19) Kegiatan
Fasilitasi
Kebijakan
Kelembagaan Pertanian, yang
Pengembangan dilaksanakan
Agribisnis
oleh
dan
Biro Bina
Produksi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 990.000.000,-. Hasil dari pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011; terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2011; terlaksananya rapat persiapan Hari Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010 tingkat Provinsi Jawa Barat; terlaksananya rangkaian peringatan Hari Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010 tingkat Provinsi Jawa Barat; terlaksananya rapat persiapan Mimbar Saresehan dan Rembug Madya Kontak Tani/ Nelayan (KTNA) tahun 2010; terlaksananya Mimbar Saresehan KTNA Tahun 2010; terfasilitasinya keikutsertaan KTNA Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti Rembug Madya KTNA tingkat Nasional di Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur; terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011; terlaksananya Sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011; terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian; terlaksananya Rapat Evaluasi Bantuan Pemerintah Sektor LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 199
Pertanian; terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Tanam Padi Rendeng Musim Tanam 2010/2011 serta Padi Gadu dan Palawija Musim Tanam 2011 di Daerah Irigasi Jatiluhur; terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Tanam Tanam Padi Rendeng Musim Tanam 2010/2011 serta Padi Gadu dan Palawija Musim Tanam 2011 di Daerah Irigasi Jatiluhur serta terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Akhir Kegiatan Tahun 2010. (20) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi
Kebijakan Peningkatan Produksi
Tembakau, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.000.000,-. Hasil kegiatan tersebut
adalah terlaksananya rapat
koordinasi
pelaksanaan peningkatan produksi dan kualitas tembakau di Jawa Barat Tahun 2009 dan 2010 serta rencana kegiatan peningkatan produksi tembakau di Kabupaten/Kota Tahun 2011; terlaksananya inventarisasi
permasalahan
dalam
pelaksanaan
pengembangan
tembakau serta monitoring perkembangan produksi tembakau di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat; terlaksananya rapat penyusunan bahan kebijakan peningkatan produksi tembakau di Jawa Barat serta tersusunnya laporan akhir Kegiatan
sebagai bahan acuan untuk
perencanaan kegiatan tahun 2011. b) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pelatihan Pertanian di UPTD Balai Pelatihan Pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 270 penyuluh dan 120 petani melalui Pelatihan Pertanian Organik Padi, Manajemen Agribisnis Padi, Budidaya Padi Hibrida, Optimalisasi Lahan Kering Padi Gogo, Kewirausahaan Agribisnis, Pengelolaan Tanaman Jagung Terpadu (PTT-Jagung), Pengelolaan Tanaman Kedelai Terpadu (PTTKedelai), Pengolahan Hasil Pisang, Manajemen Usaha Kelompok serta Pengembangan Sayuran Daun Orientasi Ekspor.
(2)
Kegiatan Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Pertanian, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.845.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pengadaan pupuk organik sebanyak 1.800 ton; pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di 19 kabupaten/kota serta terlaksananya pengembangan lembaga pertanian yang terdiri dari 400 kelompok tani dan 26 KWT yang berorientasi bisnis
(3)
Kegiatan Fasilitasi PHKI dalam Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat di Bidang Pangan, yang dilaksanakan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan, dengan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 200
alokasi anggaran sebesar Rp. 261.300.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan 150 petani dalam pembuatan leisa, bokhasi, moi dan pestisida alami di Kabupaten Subang, Indramayu dan Cirebon serta pelatihan 150 petani dalam pengolahan hasil pertanian palawija, kedelai dan kacang tanah di Kabupaten Subang, Indramayu dan Cirebon. (4)
Kegiatan Perlindungan Perkebunan dan Penataan Lahan Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya evaluasi pelaksanaan Agro Techno (ATP) sebanyak 25 orang; pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan DAS Citarum dan Cimanuk pada kawasan Perkebunan melalui Demplot pengembangan tanaman kopi yang berwawasan lingkungan seluas 6 Ha; perlindungan
pertemuan kebijakan teknis operasional
perkebunan
(6
orang);
pertemuan
koordinasi
penanganan gangguan usaha dan bencana alam/fenomena iklim dilahan perkebunan (50 orang) tingkat provinsi, 100 orang di tingkat lapangan; pembinaan dan pelayanan kegiatan penataan lahan; pelestarian lahan perkebunan serta perlindungan perkebunan. (5)
Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan, Permodalan Perkebunan Rakyat
yang
dilaksanakan
oleh
Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pelatihan fasilitator daerah tahap III (10 hari, 20 orang); pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha tani Perkebunan (84 orang); pertemuan kelembagaan petani (80 orang); Pertemuan Permodalan Agribisnis Perkebunan Rakyat (40 orang); serta pembinaan/pengawalan kelembagaan di 14 Gapoktan (1.420 orang). (6)
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Bahan Baku Industri Hasil Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terfasilitasinya
koordinasi
Asosiasi Tembakau dan Cengkeh Tingkat Provinsi dan Kabupaten (20 asosiasi); terlaksananya pembinaan kepada 9 Asosiasi Tembakau dan Cengkeh;
serta
tersusunnya
Data
Base
Kelembagaan
Usaha
Tembakau dan Cengkeh di 14 kabupaten. (7)
Kegiatan Peningkatan Produktivitas SDM Peternakan di Balai Pelatihan Peternakan Cikole - Lembang yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya 30 orang petugas dalam bidang kesehatan hewan; terlatihnya 40 orang peternak dibidang budidaya ternak domba; terlatihnya 30 orang peternak dibidang Village Breeding Center; terlatihnya 60 orang peternak dibidang budidaya ternak sapi potong; terlatihnya 30 orang peternak dibidang teknologi sapi perah; terlatihnya 30 orang peternak dibidang LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 201
budidaya ternak ayam buras dan itik; serta terlatihnya 30 orang petugas dibidang seleksi dan tatacara pemotongan hewan qurban; (8)
Kegiatan Fasilitasi Program Hibah Kompetensi berbasis Institusi (PHKI) dalam Pemberdayaan dan Pembelajaran masyarakat di Bidang Pangan yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 505.810.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan masing-masing 3 kelompok peternak itik dan kelompok peternak domba (teknologi IB domba)
(9)
Kegiatan Pelatihan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlatihnya masing-masing 30 orang petugas iseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan (PKB)
(10) Koordinasi Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DBHCHT di Wilayah IV, yang dilaksanakan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.0000.0000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan adala meningkatnya efektivitas pelaksanaan DBHCHT di Wilayah IV; terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoirng dan evaluasi pelaksanaan DBHCHT di Wilayah IV; serta tersedianya data pelaksanaan kegiatan DBHCHT di Wilayah IV.
c) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengamatan dan Rekomendasi Pengendalian OPT Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat (BPTPH), yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah
tersusunnya
sistem
informasi
dan
rencana
pengendalian OPT; terlaksananya penerapan Teknologi Pengendalian OPT model Agens Hayati oleh 125 petani; tersedianya data Perkembangan OPT dan Bencana Alam pada lahan pertanian sebanyak 24 kali; terlaksananya pengujian 12 sampel residu Pestisida, Kimia Tanah dan Air; serta terlaksananya Pengawasan penggunaan Pestisida dan Pembinaan 160 kios Sarana Produksi Pertanian. (2)
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 570.350.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya eksplorasi OPT dan Musuh Alami (MA) di 10 Lokasi; uji coba pengendalian OPT tanaman perkebunan di 2 lokasi yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya; pengembangan agens hayati di BPTP sebanyak 5 jenis yaitu Beauveria
bassiana, Materrhizium anisopliae, Trichoderma sp., Paecilomyces LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 202
fumosoroseaus dan Spicaria sp; pengembangan tanaman bahan peptisida nabati sebanyak 5000 phpn; pengembangan isolate lemah; pemeliharaan dan perbanykan vanili asal biji tahan fasurium sebanyak 3000 pohon; pengembangan agens hayati ditingkay petani sebanyak 5 jenis,
yaitu
:
Beauveria
bassiana,
Materrhizium
anisopliae,
Trichoderma sp., Paecilomyces fumosoroseaus dan Spicaria sp; penerapan metode PHT tepat guna di 1 lokasi; penanggulangan OPT tanaman perkebunan di 2 lokasi (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat); pengambilan specimen untuk uji viulensi sebanyak 5 jenis yaitu : Helopeltis sp dan Hyposidra talaca pada tanaman teh, Hypothenemus hampei pada tanaman kopi; Conopomorpha cramerelia dan Helopeltis sp pada tanaman kakao; pengembangan agens hayati di tingkat sub unit sebanyak 5 jenis yaitu : Beauveria bassiana, Materrhizium
anisopliae,
Trichoderma
sp.,
Paecilomyces
fumosoroseaus dan Spicaria sp. (3)
Kegiatan Pengujian dan penyidikan Penyakit Hewan dan bahan Asal Hewan di Balai Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikole Lembang, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya 4 jenis pengujian penyakit hewan menular strategi (PHMS) sebanyak 325.065 sampel; terlaksananya pengujian bahan asal hewan sebanyak 3.658 sampel; terlaksananya pemeriksaan hewan/ternak di Pos Pemeriksaan Hewan (check
point)
sebanyak
12.962.886
ekor;
dan
dapat
dipertahankannya akreditasi 8 jenis pengujian. (4)
Kegiatan Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit
Hewan serta Fasilitasi Penerapan keamanan Pangan Produk Asal Hewan, yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 550.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya buku pengendalian penyakit hewan menular (Buku petunjuk teknis pengendalian Avian Influenza (AI) sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pemberantasan rabies sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pengendalian anthrax pada hewan sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pengendalian brucellosis pada ternak sapi perah sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pencegahan dan penanganan penyakit gangguan reproduksi pada ternak sapi potong sebanyak 40 buku; Buku petunjuk teknis pengamatan penyakit hewan sebanyak 40 buku; serta buku peta penyakit hewan sebanyak 40 buku); tersedianya sarana sosialisasi penyakit hewan menular dan kesehatan masyarakat veteriner (leaflet PHMS dan leaflet tatacara pemotongan hewan
kurban);
terkoordinasinya
tersedianya pengendalian
buffer penyakit
stock
obat
hewan;
hewan
menular
dan
pembinaan kesehatan masyarakat veteriner; terlaksananya sosialisasi pengendalian PHMS dan PPAH; terlaksananya pengawasan obat hewan di 13 Kabupaten/kota; terlaksananya surveilance penyakit LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 203
hewan menular di 26 Kabupaten/kota; terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan hewan di 10 lokasi. (5)
Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedia dan terdistribusikannya vaksin Avian Influenza sebanyak 3.000.000 dosis ke 26 Kabupaten/kota se-Jawa Barat; tersedia dan terdistribusikannya spuit otomatis sebanyak 115 buah
ke
26
Kabupaten/kota
terdistribusikannya
desinfektan
se-Jawa
Barat;
tersedia
sebanyak
3.000
liter
dan
ke
26
Kabupaten/kota se-Jawa Barat; termonitor dan terkoordinasinya pengendalian AI di 26 Kabupaten/kota se-Jawa Barat.
d) Program Pemasaran dan Pengelolaan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Pengembangan
Sarana
dan
Prasarana
Pasca
Panen
Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pertanian TPH, yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tanaman
Pangan
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
1.300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya penurunan kehilangan hasil panen; peningkatan rendemen padi menjadi beras dari 62 % menjadi sekitar 63-65%; terjalinnya kerjasama produksi pertanian Jawa Barat dengan Cina dan Vietnam melalui Expo 2010; terlaksananya
promosi
pasar
tani
sebanyak
12
kali;
serta
terlaksananya kegiatan promosi dalam negeri pada peringatan HPS tingkat Provinsi, HPS Tingkat Nasional serta HKP. (2)
Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Promosi dan Pemasaran Komoditi Perkebunan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pengembangan akses pasar melalui promosi investasi dan promosi komoditi perkebunan sebanyak 7 kali terdiri dari promosi komoditi perkebunan ke Luar Negeri sebanyak 2 kali dan Dalam Negeri sebanyak 5 kali.
(3)
Kegiatan
Pengembangan Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil
Olahan Tembakau yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pertemuan Pelaku Agribisnis Tembakau di
7 Kabupaten/Kota (Garut, Bandung,
Sumedang,
Majalengka, Kuningan , Bandung Barat, dan Kota Banjar); tersusunnya Buku Pengolahan Tembakau Lokal Jawa Barat; serta terlaksananya pertemuan kemitraan usaha sebanyak 30 orang.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
204
3. URUSAN KEHUTANAN a) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya petugas penerbit Surat Keterangan Syahnya
Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB),
Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Faktur Perusahaan di 3 Kabupaten (Bekasi, Sukabumi dan Ciamis); terbinanya petani kayu rakyat dan penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) di 3 Kabupaten (Indramayu, Bogor dan Ciamis); terbinanya kelompok tani penghasil kayu rakyat di 2 kabupaten (Ciamis dan Sukabumi); serta terlatihnya 60 orang calon calon penerbit SKAU di Kabupaten Garut dan Sukabumi. (2)
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan dan Aneka Usaha Kehutanan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa
Barat
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Hasil penilaian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 di wilayah Perum Perhutani di 13 KPH, terbinanya dan terkendalinya kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada wilayah kerja Perum Perhutani, terbinanya dan terkendalinya iuran kehutanan di wilayah kerja Perum Perhutani, terlaksananya rekonsiliasi penerimaan iuran kehutanan sebesar Rp. 12.644.581.813,- , evaluasi dan pembinaan aneka usaha kehutanan di Jawa Barat, evaluasi dan pembinaan pelaksanan GEMAR Paket C Tahun 2009 terhadap 13 Gapoktan serta tersusunnya perencanaan Pengembangan Hutan Hak di Jawa Barat (3)
Kegiatan
Pembinaan Sumber Daya Penyuluhan Kehutanan Jawa
Barat, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Tingkat Provinsi Jawa Barat oleh 100 orang dengan prestasi Juara II Tingkat Nasional Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) dan Juara III Tingkat Nasional Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).
Tersusunnya perencanaan Pengelolaan Hutan
Partisipatif; terlaksananya pembinaan kepada 40 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM); terikutinya pameran promosi produk kehutanan dalam rangka Hari Krida Pertanian dan Hari Pangan Sedunia; terlaksananya pertemuan penyuluh kehutanan yang diikuti 40 orang penyuluh kehutanan; serta terlaksananya pembinaan untuk penguatan Kelembagaan Asosiasi Kepala Desa Sekitar Hutan Negara (AKSHN) dan Kelompok Tani Hutan Andalan (KTHA) di Kabupaten Bandung yang diikuti 100 orang peserta. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
205
(4)
Kegiatan
Pengembangan
Obyek
Wisata
Alam
Hutan,
yang
dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan interpreter wisata alam di 2 kabupaten (Cianjur dan Kuningan) sebanyak 60 orang; terlaksananya pembinaan obyek wisata alam di 9 kabupaten (Ciamis, Kuningan, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bogor, Bandung, Bandung Barat dan Sumedang), terselenggaranya pelatihan keterampilan kerajinan tangan untuk cinderamata sekitar Bumi Perkemahan Argalingga dan Situ Sangiang sebanyak 40 orang, tersedianya leaflet pengembangan wisata alam bumi perkemahan Argalingga dan Situ Sangiang sebanyak 2.000 lembar;
serta
terfasilitasinya
forum
kelembagaan
kelompok
masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai sebanyak 40 orang, (5)
Kegiatan Pengembangan Obyek Daya tarik Wisata Alam Tahura Ir. H. Djuanda, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbangunnya paket Web Site TAHURA Ir. H. Djuanda; bertambahnya koleksi 1 paket keanekaragaman hayati flora di Green House Tahura Ir. H. Djuanda; terlatihnya 10 orang instruktur outbound,
terlatihnya
10
orang
interpreter/pemandu
terbangunnya 1 unit habitat rusa; terikutinya 2
wisata;
kali partisipasi
Pameran untuk promosi Tahura Ir. H. Djuanda; tersedianya 4.900 lembar leaflet, 500 buku booklet dan 250 buah stiker Tahura Ir. H. Djuanda, dan 200 lembar leafet promosi; tersusunnya 1 judul buku rencana pengembangan pemanfataan Curug Koleang, Curug Lalay dan Curug Kidang; serta tersedianya 1 tematik peta obyek wisata di Tahura Ir. H. Djuanda. (6)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka Perumusan Bahan Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan, yang dilaksanakan Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 340.000.000,-. Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
perkembangan
pelaksanaan
meningkatkan
pengembangan
pertemuan
program/kegiatan potensi
pembahasan
dalam
sumberdaya
rangka
hutan
dan
perkebunan di Jawa Barat; terlaksananya pertemuan pembahasan permasalahan dan penanganan gangguan keamanan hutan negara dan perkebunan di Jawa Barat; terlaksananya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengembangan potensi sumberdaya hutan dan perkebunan serta pemanfaatan jasa lingkungan; terlaksananya koordinasi dan pemantauan permasalahan dan penanganan gangguan keamanan hutan negara dan perkebunan besar di Jawa Barat; serta terlaksananya pemantauan dan evaluasi perkembangan bantuan pemerintah bidang kehutanan dan perkebunan. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
206
b) Program Pengelolaan Kawasan Lindung 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 508.284.000,-. Hasil kegiatan adalah bertambahnya koleksi tanaman seluas 30 Ha di Tahura Ir. H. Djuanda; terpeliharanya tanaman pengkayaan Tahura Ir. H. Juanda tahun ke-1 seluas 60 ha; terpeliharanya tanaman Salak Pondoh sebagai tanaman batas sepanjang 10 km; berkembangnya persemaian seluas 0,25 ha; terlaksananya
12
kali
patroli
pengamanan
hutan;
tertatanya
pembagian blok kawasan Tahura Ir. H. Djuanda; serta tersusunnya dan terselenggaranya orientasi lapangan dalam rangka rencana perluasan Tahura Ir. H. Juanda di 3 kabupaten (Bandung, Sumedang dan Bandung Barat). (2)
Kegiatan Konservasi Daerah Tangkapan Air di Waduk Jatigede dan DAS Prioritas, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.362.590.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Rancangan Model Agroforestry sebanyak 5 unit, terbangunnya model agroforestry seluas 125 Ha di Kabupaten Garut dan Sumedang; terbangunnya 1 unit persemaian di Kiara Payung, terbentuknya Forum DAS di Jawa Barat;
terpeliharanya
tanaman hutan pantai seluas 150 Ha di 3 kabupaten (Tasikmalaya, Garut, Sukabumi); serta terpeliharanya tanaman agroforestry seluas 100 Ha di 4 kabupaten (Garut, Kuningan, Tasikmalaya, Sumedang). (3)
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.391.873.325,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Rancangan Pembuatan Model Agroforestry 60 unit di 3 kabupaten (Bandung, Bandung Barat dan Sumedang); terbangunnya 60 unit (1.500 Ha) Model Agroforestry di Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang, terfasilitasinya pendampingan KODAM III Siliwangi dalam pembuatan model agroforestry; terbangunnya 4 unit persemaian di 3 kabupaten (Bandung, Bandung Barat dan Sumedang); terbangunnya Arboretum di Blok Areng seluas 10 Ha; tersusunnya perencanaan pengelolaan hutan Mangrove di Jawa Barat; terfasilitasinya pertemuan Kelompok Kerja Mangrove sebanyak 1 kali; terlaksananya monitoring dan evaluasi tanaman reboisasi Perhutani di 13 Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH)
serta
terlaksanannya
pemberian
hadiah
Lomba
Penghijauan dan Konservasi Alam Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 untuk 13 kategori penilaian. (4)
Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung, yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 754.150.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya tindak lanjut penyelesaian proses pengukuhan kawasan
hutan; terlaksananya pembuatan peta kawasan hutan untuk 250 LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 207
kelompok Hutan; tersedianya bahan penyusunan Tata Hubungan Kerja penyelesaian Proses Pinjam Pakai dan Tukar Menukar kawasan hutan; serta tersusunnya Buku Rencana Detail Pengelolaan Hutan daerah Kiara Payung sebanyak 3 judul. (5)
Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.840.937.000,-. Hasil kegiatan adalah terverifikasinya proposal kegiatan GRLK dari 26 Kabupaten/Kota; terbangunnya 20 unit persemaian; tersusunnya rancangan pembuatan hutan rakyat untuk 220 unit; terselenggaranya pemberdayaan masyarakat berupa bantuan bibit jamur kayu sebanyak 150.000 log, 1.500 stup lebah madu, ekstraktor 50 unit dan steamer 15 unit;
terlaksananya
rehabilitasi hutan mangrove dengan pola insentif swadaya seluas 125 Ha di Kabupaten Indramayu dan 75 Ha di Kabupaten Subang; terlaksananya pelatihan penyuluh kehutanan kepada 80 orang; serta terlaksananya
monitoring
dan
evaluasi
kegiatan
GRLK
di
26
Kabupaten/kota.
4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a) Program pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengembangan Potensi Panas Bumi di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pemantauan kegiatan ekplorasi di 3 (tiga)
lokasi;
terlaksananya
pemantauan
kegiatan
usaha
pengembangan panas bumi existing di 8 lokasi; tersusunnya dokumen hasil survei Geofisika Ekplorasi Awal Panas Bumi di Sangkan Hurip sebanyak 1 dokumen; terlaksananya inventarisasi lanjutan potensi panas bumi di Jawa Barat di 25 lokasi dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka persiapan pembangunan PLTP di 2 lokasi. (2)
Kegiatan Fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan dan promosi usaha panas bumi, air tanah dan pertambangan umum yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pameran dan promosi tingkat nasional dan internasional masing-masing sebanyak 1 kali pelaksanaan; terlaksananya pengelolaan dan updating data informasi bidang energi dan sumberdaya mineral selama 9 bulan; tersusun dan terolahnya data spasial energi dan sumberdaya mineral Jawa Barat sebanyak 1 dokumen.
(3)
Kegiatan Penyusunan produk hukum Bidang Pertambangan dan Energi
yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 208
Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya petunjuk teknis Bidang pertambangan sebanyak 1 dokumen. (4)
Kegiatan Optimalisasi Sumber Daya Energi dan Mineral dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 200.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksanannya
pembahasan dan RAB produksi migas, panas bumi dan pertambangan umum sebanyak 1 kali; terlaksananya fasilitasi kepada daerah penghasil
tentang verifikasi
data lapangan sebagai
parameter
penetapan dana bagi hasil panas bumi di 4 daerah penghasil; terlaksananya fasilitasi penghitungan Nilai Perolehan Air tanah (NPA) kepada Kabupaten/kota di 5 wilayah kerja; terlaksananya pembinaan lapangan dalam rangka peningkatan produksi kepada pengusaha pertambangan umum sebanyak 3 kali; terlaksananya rapat evaluasi penerimaan retribusi Jasa Laboratorium sebanyak 2 kali; terlaksananya kunjungan kerja
ke luar provinsi
dalam rangka
ekstensifikasi
pendapatan daerah dari pajak BBMKB sebanyak 1 kali. (5)
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
50.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 40 titik sumur; terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 20 lokasi; terlaksananya
pengawasan
pengguna
batu
bara
di
3
lokasi;
terlaksananya pengawasan penyaluran BBM di 10 lokasi. (6)
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan II Purwakarta yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.
Hasil kegiatan adalah
terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 30 titik sumur; terkendalinya kegiatan pertambangan Umum di 10 lokasi; terlaksananya
pengawasan penyaluran BBM/BBKB di
2
depot;
terlaksananya pengawasan Perusahaan pengguna Batubara di 15 lokasi. (7)
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 52
perusahaan; terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 8 lokasi; LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 209
pengawasan pengguna batu bara di 16 perusahaan; terlaksananya Pengawasan penyaluran BBM di 32 lokasi. (8)
Kegiatan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 52 titik sumur; terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 8 lokasi; pengawasan penyaluran BBM di 44 lokasi.
(9)
Kegiatan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah, Pertambangan Umum, Batu Bara dan BBM di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan V Cirebon yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah di 40 titik sumur; terkendalinya kegiatan pertambangan umum di 16 lokasi; pengawasan Pengguna batu bara di 10 titik; pengawasan penyaluran BBM di 10 lokasi.
(10) Kegiatan Evaluasi Peta Zonasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Tanah di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 850.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya Peta
zonasi air tanah di Jawa Barat sebanyak 1 dokumen; Penerbitan Rekomendasi Teknis Air sebanyak 600 rektek; terpantaunya kegiatan pengusaha pengambil air tanah di Jawa Barat sebanyak 468 perusahaan. (11) Kegiatan
Fasilitasi
Pengembangan
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral,yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pengembangan energi dan sumber daya mineral di Jawa Barat; serta tersusunnya bahan kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral di jawa Barat
b) Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengembangan Energi Alternatif bagi dan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.300.000.000,-. Hasil kegiatan
adalah
tersedianya
data
potensi
energi
air
untuk
pembangunan PLT Mikro dan Minihidro di 5 daerah aliran sungai; tersedianya Studi kelayakan fasilitas pusat pengembangan energi hidro LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 210
di Jawa Barat di 1 kawasan; tersedianya Pengembangan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan PLTMH di Jawa Barat di 6 kabupaten; terlaksananya Rapat koordinasi bidang energi baru terbarukan sebanyak 1 kali; terfasilitasinya audit energi di sektor industri sebanyak 5 kali; tersosialisasikannya penghematan energy sebanyak 5 kali ; terlaksananya penghematan energi sektor-sektor pengguna 35 bangunan publik,
23 bangunan komersil dan 27 bangunan industri
serta terlaksananya pelatihan energi untuk 45 peserta. (2)
Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.364.996.600,-. Hasil kegiatan adalah Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan jaringannya sebanyak 3241 kk dan terlaksananya peresmian Lisdes sebanyak 1 kali.
(3)
Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan II Purwakarta yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.439.553.000,-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan jaringannya sebanyak 1620 kk.
(4)
Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.814.261.930.-. Hasil kegiatan adalah meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan jaringannya sebanyak 1700 kk.
(5)
Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.873.393.250.-. Hasil kegiatan adalah Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik listrik dan jaringannya sebanyak 4188 kk.
(6)
Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan di wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan V Cirebon yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.918.979.520.-. Hasil kegiatan adalah Meningkatnya cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik dan jaringannya sebanyak 2135 kk.
(7)
Kegiatan Pengembangan energi terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan I Cianjur yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
terlaksananya
Rp.
2.000.000.000.-.
Pembangunan
terpasangnya 96 unit PLTS. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
PLTMH
Hasil di
1
kegiatan Kabupaten
adalah dan 211
(8)
Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan III Bandung yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.580.447.000.-. Hasil kegiatan adalah Tersedianya energi alternatif Biogas sebagai pengganti minyak tanah sebanyak 177 unit dan
terlaksananya pembangunan PLTMH di 1
kabupaten. (9)
Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan IV Tasikmalaya yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.958.652.681.-. Hasil kegiatan adalah terpasangnya 372 unit PLTS dan terlaksananya pembangunan 1 unit PLTMH untuk 87 KK.
(10) Kegiatan Pengembangan energi terbarukan di wilayah kerja UPTD ESDM Wilayah Pelayanan V Cirebon yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
2.174.343.700.-.
Hasil
kegiatan
adalah
terpasangnya 400 unit PLTS. (11) Kegiatan
Fasilitasi
dan
Dukungan
Pembangunan
Infrastruktur
Ketenagalistrikan di Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
500.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
tersosialisasikannya program pembangunan ketenagalistrikan dan tersedianya dokumen profil pembangkit listrik di Jawa Barat. (12) Kegiatan Fasilitasi PHK-I dalam pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat di bidang energi yang dilaksanakan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
573.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya pembangunan instalasi biogas sebanyak 30 unit. 5. URUSAN PARIWISATA a) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya standarisasi dan tersusunnya Profil Usaha Pariwisata; Penyelenggaraan West Java Off Road 2010; "Alimpaido" untuk 26 kabupaten/kota dan Provinsi lainnya; Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat
2010
dan
Pengiriman
Duta
Wisata
ke
4
Provinsi;
Penyelenggaraan Surving Tournament di Cimaja; Kite Festival dari Dalam Negeri dan Luar Negeri; Buku Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan; FS, DED Pemetaan Potensi Wisata dan Potensi Investasi Pariwisata Jawa Barat; dan tertatanya kawasan objek wisata curug Malela. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
212
(2)
Kegiatan
Pembinaan
dan
Penyuluhan
SDM
Pariwisata
yang
dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 650.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan pembinaan Kualitas dan Kompetensi SDM Tenaga Hotel Melati 40 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi SDM Tenaga SPA,45 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi SDM Wisata Remaja Unggulan ,50 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi Cinderamata dan Kuliner Khas Jawa Barat,180 orang peserta; Kualitas dan Kompetensi SDM Pramuwisata, 50 orang peserta; dan tersedianya sarana penunjang kegiatan. (3)
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Penyebarluasan Informasi Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.
1.075.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya Forum Dialog Program Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat 150 orang peserta; Penyusunan Rencana Kegiatan Dokumen Program Kepariwisataan Jawa Barat tahun 2010; Pemantauan
Lapangan
dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Program/Kegiatan Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat; Pengolahan Data Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat; Fasilitasi Perencanaan MPU; Kilas Balik Evaluasi Pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat melalui Penyelenggaraan malam Kilas Balik penghargaan seni, budaya dan pariwisata Jabar sebanyak 650 orang; dan terpilihnya elemen/tokoh masyarakat Jawa Barat yang berprestasi di bidang seni, budaya dan pariwisata Jawa Barat; dan sarana pendukung kegiatan. b) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.950.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan-kegiatan antara lain Jawa Barat Travel Exchange (JTX) di Bandung, 200 peserta; Familiarization Tour, 75 peserta; Braga Festival, 60 peserta, 200 seniman; Kemilau Nusantara; Tourist Information Center (TIC) di 3 lokasi (Bandung, Yogyakarta dan Bali) 6 tenaga ahli; Analisa Pemasaran Pariwisata Jawa Barat; Promosi Jawa Barat di Singapura; Promosi Jawa Barat di Malaysia; Festival Balik Jawa Barat di Bandung; PATA Travel Mart di Maccau China, Pemasangan Bilboard Promosi Pariwisata Jawa Barat di Cengkareng; Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Elektronik; Kebutuhan Bahan Promosi; Pembuatan Website/Gerbang Informasi Pariwisata Jawa Barat; Pembuatan Feasibility Study (FS) dan DED studi penyusunan Grand Design Gerbang Wisata Jawa Barat; dan
sarana kegiatan pendukung. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
213
(2)
Kegiatan Peningkatan Citra Promosi dan Informasi Budaya Pariwisata di
Jawa
Barat,
yang
dilaksanakan
Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya Pameran Objek dan daya Tarik Wisata Jawa Barat dan Peragaan Pembuat Kerajinan Cinderamata Khas Jawa Barat.
6. URUSAN INDUSTRI a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Industri Berbasis Kreativitas dan Komunitas yang
dilaksanakan
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Hasil kegiatan adalah : (a) Terbentuknya 1 Kelompok Kerja (Pokja) Kewirausahawan Baru bidang industri kreatif dengan tumbuhnya 30
wirausahawan
muda yang memiliki kompetensi manajemen bisnis dan desain melalui seleksi dan inkubasi komunitas industri kreatif; (b) Terbentuknya networking komunitas kreatif di 7 Kabupaten/Kota yang meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kabupaten Garut; (c) Terjalinnya kerjasama di bidang industri kreatif film; (d) Tersedianya data potensi komunitas kreatif di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang meliputi Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon; (e) Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan industri kreatif antar anggota Mitra Praja Utama (MPU); (f) Terselenggaranya Workshop di 5 Desa untuk Industri Kreatif dalam mendukung Jatiwangi Art Factory (JAF) di Kabupaten Majalengka; (g) Terselenggaranya Workshop Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan fasilitasi pendaftaran 23 Merek untuk 23 Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang Fashion; (h) Terfasilitasinya kemitraan produk hasil binaan dengan pengusaha Distro dan Pasar Modern untuk 25 pengusaha Industri Kecil dan Menengah (IKM); (i) Terfasilitasinya kerjasama program pengembangan industri kreatif dan
implementasi
Inpres
nomor
6
Tahun
2009
tentang
Pengembangan Industri Kreatif untuk 51 orang perwakilan aparatur pembina industri kreatif di Jawa Barat. (2)
Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM dan Usaha Kelompok Industri Logam Mesin, Tekstil dan Telematika (ILMATTEL) yang dilaksanakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 214
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Hasil kegiatan adalah : (a) Terlatihnya 25 Sumber Daya Manusia dalam teknik dan inovasi desain Batik di Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu; (b) Terlatihnya 25 Sumber Daya Manusia dalam memahami substansi Animasi 3 Dimensi; (c) Terlatihnya 25 Sumber Daya Manusia dalam memahami proses bisnis Animasi 3 Dimensi; (d) Terlatihnya 15 Sumber Daya Manusia di bidang Otomotif dalam substansi desain keteknikan dan desain produk; (e) Tersedianya bahan baku Rami dengan meningkatnya kapasitas Rami di Kabupaten Garut.
b) Program Penataan Struktur dan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Industri Meubel dan Desain Grafis yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 887.750.000,-. Hasil kegiatan adalah teridentifikasinya 60 desain
meubel
berdasarkan
hasil
penjaringan
dan
preferensi
konsumen dengan 17 prototype meubel rotan; terjalinnya kerjasama melalui pengembangan pusat desain di Cirebon; serta tersedianya pasokan bahan baku rotan melalui buffer stock. (2)
Kegiatan Penguatan Klaster Industri Prioritas (Alas Kaki) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Achievement Motivation Trainning (AMT) untuk para pelaku di bidang alas kaki di Jawa Barat; terlaksananya Pelatihan Standardisasi, Diversifikasi dan Pendampingan untuk 5 kelompok pelaku Industri Kecil dan Menengah Alas Kaki; serta terfasilitasinya para pelaku alas kaki sebagai upaya peningkatan kualitas desain alas kaki yang berkualitas melalui pelatihan di Pusat Pengembangan Desain Alas Kaki.
(3)
Kegiatan Pengembangan Industri Pengolahan Makanan dan Minuman yang
dilaksanakan
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terbinanya 40 pelaku usaha industri produk antara (Tepung Umbi-Umbian); terbinanya 60 orang pelaku industri makanan dan minuman; tersedianya data trend Preferensi Produk konsumen terhadap olahan pangan berbahan baku lokal/produk antara;
terfasilitasinya 208 jenis makanan khas Jawa
Barat; serta terfasilitasinya pembinaan teknis Manajemen Produksi dan LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 215
Daya Saing terhadap 160 pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah Pangan. (4)
Kegiatan
Optimalisasi
Layanan
Packing
House
dan
Layanan
Transformasi Pengolahan Makanan (LTPM) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya 10 Orang Tenaga Ahli di Bidang Kemasan; terbinanya 200 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan melalui layanan Packing House; serta terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis pengolahan makanan bagi 100 pelaku usaha industri kecil dan menengah olahan pangan. (5)
Kegiatan Pembinaan Industri Hasil Tembakau
yang dilaksanakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersosialisasikannya kerjasama mitra usaha sebanyak 30 orang pelaku usaha pelinting sigaret melalui kemitraan antara Pabrik Rokok Golongan I dengan Pelaku Industri Hasil Tembakau Golongan III di 3 Daerah
yaitu
Kabupaten
Cirebon,
Kabupaten
Majalengka
dan
Kabupeten Garut; verifikasi, sertifikasi dan kodefikasi sebagai upaya menekan cukai ilegal; terlaksananya pendalaman daya saing produk ke Provinsi penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yaitu
Provinsi
Sumatera
Utara
dan
Nusa
Tenggara
Barat;
terlaksananya pembinaan terhadap 80 pelaku usaha industri rokok di bidang Good Manufacturing Practice (GMP); terfasilitasinya 80 sampel rokok yang dihasilkan di Jawa Barat untuk diuji kadar Tar dan Nikotinnya; serta terlaksananya pembinaan dan pengawasan Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri Hasil Tembakau (IHT) di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (6)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di Jawa Barat serta koordinasi pengembangan industri kreatif di Jawa Barat.
7. URUSAN PERDAGANGAN a) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan Akses Pasar dan Perluasan Pasar Ekspor yang dilaksanakan
yang
dilaksanakan
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya 6 Perusahaan produk Fashion potensial ekspor pada Pameran Trade LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 216
Expo Indonesia ke 25 di Jakarta; terfasilitasinya 5 perusahaan produk olahan agro pada pameran Food Health di Jeddah Saudi Arabia; serta terfasilitasinya beberapa perusahaan UKM Jabar dalam kegiatan business meeting dengan mitra usaha dari Afrika Selatan dan Timur Tengah (2)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Daya Saing Ekspor Hasil Industri Tembakau
yang
dilaksanakan
yang
dilaksanakan
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran ssebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersedianya informasi potensi tembakau kualitas ekspor Jawa Barat; tersosialisasinya Kebijakan Perdagangan Luar Negeri tentang Tata Niaga Ekspor Tembakau dan Produk Tembakau terhadap 60 pelaku usaha tembakau; terlaksananya Pelatihan Teknis Ekspor terhadap 60 pelaku usaha tembakau dan produk tembakau; tersedianya informasi Profil Tembakau sebagai bahan pengembangan ekspor khususnya tembakau; tersosialisasinya peluang pasar luar negeri yang merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Jawa Barat.
b) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional, Fasilitasi Pasar Lelang Forward Produk Agribisnis dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang
dilaksanakan
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya 120 pengelola pasar tradisional dalam Pembinaan Manajemen Pengelola Pasar Tradisional; terlaksananya kegiatan keterampilan teknis perdagangan bagi 160 pengelola pasar tradisional; terlaksananya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Povinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional; terlaksananya fasilitasi 60 pelaku dalam kegiatan Bazar Ramadhan; terfasilitasinya 10 Pelaku usaha dalam Partisipasi Promosi Dagang pada Pameran Jabar Expo; terfasilitasinya UKM dalam memasarkan produk unggulan Jawa Barat yang berdaya saing; terfasilitasinya 450 pengusaha di pasar lelang; terlaksananya kampanye penggunaan produk dalam negeri di media elektronik/TV;
tersedianya data sarana perdagangan di 26
Kabupaten/Kota di Jawa Barat; serta terlaksananya apresiasi Batik Tatar Sunda sebagai hasil kebudayaan Jawa Barat. (2)
Kegiatan
Peningkatan
Usaha
Dagang
Kecil
Menengah
Tembakau/Rokok yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pembinaan manajemen usaha LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 217
dagang
kecil
menengah
bagi
pedagang
dan
distributor
Rokok/Tembakau untuk 140 orang di Kabupaten Cirebon, Sumedang dan Cianjur; terlaksananya kajian Kajian Tata Niaga Tembakau dan Rokok di Jawa Barat; terlaksananya penyusunan Company Profil Perusahaan Rokok dan Tembakau di Jawa Barat; terlaksananya pengawasan terhadap peredaran rokok dan tembakau di 6 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. (3)
Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perdagangan, yang
dilaksanakan
Biro
Administrasi
Perekonomian
Setda
Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya evaluasi dan pemantauan bulanan Program Raskin; sinkronisasi pelaksanaan pasar Peduli Ramadhan; terfasilitasinya Pemasaran Produk Dalam Negeri; terlaksananya partisipasi kerjasama perekonomian anggota Mitra Praja Utama (MPU); serta rapat koordinasi distribusi garam Beriodium (4)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Kebijakan Garam yang dilaksanakan Biro Adminitrasi Perekonomian Setda Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 50.000.000,-. Hasil kegiatan adalah tersusunnya Kajian Akademik Penyusunan
Rancangan
Kebijakan
tentang
Pengendalian
dan
Pelarangan Produk serta Peredaran Garam tidak Beriodium, sebagai dokumen pendukung RAPERDA tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam.
c) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian yang dilaksanakan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hasil kegiatan adalah terfasilitasinya pelayanan tera/tera ulang sebanyak 80.400 perusahaan; tersedianya kesepahaman
tentang
ketelusuran
kebijakan
dan
standar
kemetrologian sebanyak 963 buah BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian pada 5 wilayah pelayanan; serta meningkatnya tertib ukur dan perlindungan konsumen pada 5 wilayah pelayanan kemetrologian di Jawa Barat. (2)
Kegiatan peningkatan pengawasan barang yang beredar dan tertib niaga yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-.
Hasil
kegiatan
adalah
terlaksananya
10
kali
pengawasan barang yang beredar di pasar; terlaksananya 5 kali pengawasan
barang
dalam
pengawasan;
terlaksananya
3
kali
Pengawasan Barang yang diatur Tata Niaganya; terlaksananya 10 kali Pengawasan barang Metrologi Legal; terlaksananya Rapat Koordinasi LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 218
Pengawasan Distribusi Sarana Produksi Padi dan Pupuk dengan peserta 150 Orang;
serta Meningkatnya Pemahaman terhadap
Perlindungan Konsumen bagi 150 Orang Pelaku Usaha dan Aparat. 2) Permasalahan dan Solusi (1)
Masih
rendahnya
pentingnya
tingkat
pelayanan
pengetahuan
tera
ulang
masyarakat
UTTP.
Kondisi
mengenai
ini
mungkin
disebabkan belum meratanya aktivitas penyuluhan tentang UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sehingga kesadaran untuk menera ulangkan masih relatif rendah. Solusi atas permasalahan tersebut adalah meningkatkan kegiatan penyuluhan
terutama
kedaerah-daerah
melalui
kerjasama
dan
koordinasi dengan aparat di Daerah Kabupaten/Kota. (2)
Masih terbatasnya Keberadaan tenaga pengawas barang beredar atau PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa) maupun PPNS-PK, PPNS– Perda dan PPNS Metrologi untuk melakukan pengawasan lapangan maupun kordinasi pengawasan dengan instansi teknis terkait , BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LPKSM (Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) lintas sektor dan lintas daerah Kabupaten/kota, demikian pula keberadaan tenaga fungsional penera masih belum memadai dibanding tuntutan pelaksanaan tugas ke depan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan upaya-upaya pengendalian dengan kerjasama Korwas PPNS/Bareskrim Polda Jabar.
(3)
Terbatasnya penggunaan frekuensi dan luas jangkauan aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP), hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen. Solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan
Pemerintah
mengikutsertakan
cq.
Departemen
Perdagangan
untuk
dalam diklat PPBJ/PPNS-PK/PPNS Metrologi serta
melakukan koordinasi dengan BKD dan Biro Organisasi untuk mengatasi permasalahan
kekurangan SDM Metrologi (menjelang
banyak yang pensiun).
7. URUSAN KETRANSMIGRASIAN Program Pengembangan Transmigrasi 1)
Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pengarahan, Pemindahan dan Pemberdayaan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.166.953.750. Hasil kegiatan adalah terlaksananya : Koordinasi dan fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi di 26 Kabupaten/Kota,
Pemindahan dan penempatan penduduk daerah genangan Waduk LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010 219
Jatigede Kabupaten Sumedang sebanyak 35 KK dari target 70 KK, yaitu ke lokasi Sei Bulan C Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 5 KK (19 Jiwa) dan ke lokasi Sei Besar Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 30 KK (100 Jiwa), Evaluasi keberhasilan transmigrasi di 6 Provinsi Daerah penempatan transmigrasi yaitu ke Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat serta terlaksananya koordinasi Antar Daerah pengirim yaitu ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. a. Kegiatan Pelatihan dan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 496.405.000,-, hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan
pemberdayaan masyarakat transmigrasi local (resettlement) sebanyak 8 Angkatan masing-masing 20 orang, yaitu di lokasi Unit pemukiman transmigrasi
lokal
(resettlement)
Cikedung
I
Kabupaten
Indramayu,
Sukamaju Kabupaten Majalengka, Cimanggu II Kabupaten Sukabumi, Cisitu Kabupaten Sumedang, Arinem dan Cimahi Kabupaten Garut, Mekarsari Kabupaten Ciamis, Cisampih Kabupaten Subang, Jabranti kabupaten Kuningan dan Neglasari Kabupaten Tasikmalaya. (2)
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dibidang Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Biro Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.850.000,-. Hasil kegiatan terfasilitasinya kerjasama dibidang ketransmigrasian antara Provinsi Jawa
Barat
selaku
daerah
pengirim
dengan
Provinsi
daerah
penerima/penempatan.
8. URUSAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA a) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan
Peningkatan
Kualitas
Kader
Juru
Dakwah
dan
Khotib/Muballigh di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 485.400.000,-. Hasil kegiatan adalah terlaksananya pelatihan kader Juru Dakwah dan Khotib/Muballigh yang diikuti sebanyak 280 orang peserta dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (2)
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembinaan Majelis Taklim dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 480.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas Majelis Taklim dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Jawa Barat yang diikuti sebanyak 380 orang pengurus Majelis Taklim dan DKM dari
Kabupaten/Kota se- Jawa Barat. LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
220
(3)
Kegiatan Implementasi Pengamalan Agama melalui Safari Ramadhan dan Tarling Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 251.600.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Safari Ramadhan Gubernur Jawa Barat dan Taraweh keliling Muspida di 4 Lokasi/Wilayah di Jawa Barat.
(4)
Kegiatan
Pelaksanaan
MTQ
Tk.
Jawa
Barat,
Pembinaan
dan
Pengiriman Kafilah MTQ Jawa Barat ke MTQ Tk. Nasional yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.433.263.500,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Kegiatan MTQ Tk. Jawa Barat diikuti 1.352 orang, Pembinaan Kafilah MTQ Jawa Barat diikuti 42 orang peserta, 18 Pembina dan 30 orang official dan Pengiriman Kafilah MTQ Jawa Barat ke Tk. Nasional yang diikuti oleh 42 orang peserta (meraih juara umum/peringkat terbaik dengan 17 kategori perlombaan. (5)
Kegiatan Fasilitasi Festival Maulid Nusantara (FMN) ke 5 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 190.100.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya keikutsertaan kontingen dalam kegiatan Festival Maulid Nusantara ke 5 yang diikuti 33 orang perserta.
b) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 1) Pelaksanaan Program (1)
Kegiatan Pemberdayaan Madrasah Diniyah di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.900.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya pembinaan guru madrasah di Jawa Barat yang diikuti 120 orang perserta dari Kabupaten/Kota seJawa Barat
(2)
Kegiatan Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Santri Daerah, Pembinaan Kontingen dan Pengiriman Kontingen ke Tk. Nasional di Jawa Timur yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi
Jawa
Barat,
dengan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp. 3.585.470.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni Santri Daerah, Pembinaan Kontingen dan Pengiriman Kontingen ke Tk. Nasional di Jawa Timur yang diikuti 1.060 orang peserta dari Jawa Barat. (3)
Kegiatan
Fasilitasi
Keagamaan
serta
Pelayanan
kepada
Organisasi/Pontren/Masjid di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.300.000,-. Hasil tidak diserap karena tidak ada penunjang (paket ATK). LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
221
(4)
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Bimbingan Ibadah Haji yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Rp.
Jawa
Barat,
133.150.000,-.
Hasil
dengan
alokasi
pelaksanaan
anggaran
kegiatan
sebesar
terlaksananya
workshop pemberdayaan pengelola zakat di Jawa Barat yang diikuti 52 orang, dan workshop pemberdayaan pengelola bimbingan ibadah haji di Jawa Barat diikuti 52 peserta dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat. (5)
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberantasan Buta Huruf Al-Quran di Jawa Barat yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.400.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya kegiatan pemberantasan Buta Huruf Al-Quran yang diikuti 120 orang peserta dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
(6)
Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Petugas Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah yang dilaksanakan Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 467.250.000,-. Hasil pelaksanaan kegiatan terlaksananya kegiatan pembinaan Petugas TPHD Provinsi Jawa Barat diikuti 90 orang peserta.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan tersebut untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan, serta pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan atau pemerintah desa merupakan urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Adapun organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah tahun 2010, yaitu : 1. Dinas Perikanan dan Kelautan 2. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 3. Dinas Perkebunan 4. Badan Ketahanan Pangan 5. Dinas Sosial 6. Dinas Bina Marga 7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 8. Dinas Peternakan 9. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
222
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Pejabat
Golongan, Jumlah
Struktural dan Fungsional
TABEL III. JUMLAH PEGAWAI SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
INSTANSI YANG MELAKSANAKAN URUSAN PILIHAN
SD
SLTP
SLTA
D II
D III
S1
S2
S3
1.
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
24
21
107
1
27
79
19
-
2.
DINAS PERTANIAN
53
45
612
5
43
307
40
2
3.
DINAS PERKEBUNAN
Data blm masuk
4.
BADAN KETAHANAN PANGAN
Data blm masuk
5.
DINAS SOSIAL
Data blm masuk
6.
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7.
14
16
130
-
21
98
15
-
DINAS KEHUTANAN
-
22
76
22
3
77
6
6
8.
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
-
22
74
13
-
101
11
10
9.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11
134
3
23
89
20
-
266
2801
601
563
2841
535
11
18 295
TOTAL
Sumber Data : Badan Kepegawaian Prov. Jawa Barat tahun 2010
b). Jumlah Pegawai, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat, Struktural Dan Fungsional.
NO
INSTANSI YANG MELAKSANAKAN URUSAN PILIHAN
PANGKAT/ GOLONGAN
PEJABAT STRUKTURAL
II
III
IV
E. IV
E.III
E.II
JAFUN G
1
14
42
42
14
1
2
166
1
13
39
37
13
1
487
591
13
1
29
108
1
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
-
2
DINAS PERTANIAN
-
3
DINAS PERKEBUNAN
Data blm masuk
4
BADAN KETAHANAN PANGAN
Data blm masuk
5
DINAS SOSIAL
6
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
JUMLAH
I
Data blm masuk
-
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
1
10
30
24
223
7
DINAS KEHUTANAN
-
1
8
24
23
8
1
1
66
8
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
-
1
11
33
33
11
1
1
91
9
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
-
1
10
30
30
10
1
55
137
Sumber Data : Badan Kepegawaian Prov. Jawa Barat tahun 2010
D. Indikator Kinerja Kunci 1.
Tataran dan Pengambilan Keputusan
2.
Data dan informasi hasil pengukuran terhadap IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut terlampir.
3.
Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek/Administrasi Umum) Data dan informasi hasil pengukuran terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan (Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan pilihan) terlampir.
4.
Tataran Pelaksana Kebijakan (Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan pilihan). Data dan informasi hasil pengukuran terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan. (Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan pilihan) terlampir.
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
224
LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010
225
