BAB III URUSAN DESENTRALISASI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

BAB III URUSAN DESENTRALISASI A.

RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada

Pemerintah

Daerah

diselenggarakan

melalui

desentralisasi.

Sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi. Dalam rangka desentralisasi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Di Kota Semarang, Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan

Daerah

Kota

Semarang.

Berdasarkan

Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan-urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang akan diuraikan pada penjelasan berikut ini. 1. NO 1.01 1.02

1.03

1.04

1.05

1.06 1.07 1.08

Anggaran Belanja, Realisasi Dan Pelaksana Urusan Wajib URUSAN WAJIB DAN SKPD Urusan Wajib Pendidikan 1.01.01 Dinas Pendidikan Urusan Wajib Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan Kota 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Bina Marga 1.03.02 Dinas PSDA dan ESDM 1.05.02 Dinas PJPR Urusan Wajib Perumahan 1.04.01 Dinas Kebakaran 1.05.01 Dinas Tata Kota dan Perumahan Urusan Wajib Penataan Ruang 1.05.01 Dinas Tata Kota dan Perumahan 1.05.02 Dinas PJPR 1.06.01 BAPPEDA Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.06.01 BAPPEDA Urusan Wajib Perhubungan 1.07.01 Dinas Perhubungan, Kominfo Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 1.08.02 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan (16 kecamatan)

96,99

ANGGARAN TAHUN 2013 PAGU REALISASI ANGGARAN ANGGARAN 280.652.599.000 133.264.873.872

47,48

94,64

214.110.034.000

183.234.822.581

85,58

87,65

612.754.486.200

337.125.881.086

55,02

95,74

92.214.944.011

82.710.013.785

89,69

93,12

10.582.305.789

9.146.578.922

86,43

91,92

13.430.042.000

10.886.558.258

81,06

96,99

44.165.308.000

41.806.831.108

94,66

95,87

74.158.372.846

63.155.885.970

85,16

CAPAIAN FISIK

27

%


NO

URUSAN WAJIB DAN SKPD

1.09

Urusan Wajib Pertanahan 5 Bagian Tata Pemerintahan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Capil Bagian Tata Pemerintahan Urusan Wajib Pemberdayaan Peremp dan PA 1.11.01 Bapermas, Perempuan dan KB Urusan Wajib Keluarga Berencana dan KS 1.11.01 Bapermas, Perempuan dan KB Urusan Wajib Sosial 1.13.01 Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 1.13.02 BPBD Bagian Sosial Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian Perekonomian Urusan Wajib Koperasi dan UKM 1.15.01 Dinas Koperasi dan UKM Urusan Wajib Penanaman Modal 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Bagian Perekonomian Bagian Kerjasama Urusan Wajib Kebudayaan 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga 1.13.01 Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan (16 kecamatan) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Poldagri 1.13.02 BPBD 1.19.01 Badan Kesbang, Politik dan Linmas 1.19.02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem Um 1.20.04 Sekretariat DPRD 1.20.05 DPKAD 1.20.06 Inspektorat Kecamatan (16 kecamatan) Sekretariat Daerah 1.20.23 Badan Kepegawaian Daerah 1.20.24 Kantor Pendidikan dan Latihan Urusan Wajib Ketahanan Pangan 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat 1.11.01 Bapermas, Perempuan dan KB Kecamatan (16 kecamatan) Bagian Pembangunan Urusan Wajib Statistik 1.06.01 BAPPEDA Urusan Wajib Kearsipan 1.24.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1.07.01 Dinas Perhubungan, Kominfo Bagian Humas Bagian PDE Urusan Wajib Perpustakaan 1.24.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip JUMLAH

1.10

1.11 1.12 1.13

1.14

1.15 1.16

1.17 1.18

1.19

1.20

1.21 1.22

1.23 1.24 1.25

1.26

2. NO 2.01

2.02 2.03 2.04

CAPAIAN FISIK 97,59

ANGGARAN TAHUN 2013 PAGU REALISASI ANGGARAN ANGGARAN 550.000.000 510.160.000

% 92,76

99,24

7.000.164.000

6.880.860.376

98,30

99,35

4.296.101.000

4.215.899.902

98,13

99,87

3.425.653.400

3.369.922.150

98,37

88,12

14.619.043.253

12.421.092.666

84,97

91,50

10.741.144.000

9.743.502.445

90,71

98,10

7.000.294.000

6.453.505.699

92,19

95,37

8.183.470.000

6.821.861.938

83,36

98,53

7.374.354.500

7.160.172.238

97,10

90,20

5.561.021.447

4.863.956.955

87,47

96,67

15.172.168.200

14.095.412.204

92,90

96,82

262.008.252.883

201.964.424.061

77,08

99,68

1.719.113.000

1.709.093.263

99,42

98,50

47.805.215.117

46.835.184.859

97,97

97,10

638.500.000

582.985.030

91,31

97,39

556.870.000

511.301.140

91,82

97,00

6.501.746.200

5.936.165.900

91,30

98,73

2.701.819.000

2.538.266.534

93,95

95,87

1.747.923.021.846

1.197.945.212.942

68,54

Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan URUSAN WAJIB DAN SKPD Urusan Pilihan Pertanian 2.01.01 Dinas Pertanian Bagian Perekonomian Urusan Pilihan Kehutanan 2.01.01 Dinas Pertanian Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 1.03.02 Dinas PSDA dan ESDM Urusan Pilihan Pariwisata 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

CAPAIAN FISIK 97,60


% 92,57

97,77

491.025.000

456.795.000

93,03

56,66

480.000.000

85.438.225

17,80

99,38

4.217.089.500

4.127.742.800

97,88

28


NO

URUSAN WAJIB DAN SKPD

2.05

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Urusan Pilihan Perdagangan 2.06.02 Dinas Pasar 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bagian Perekonomian Urusan Pilihan Industri 2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Urusan Pilihan Transmigrasi Pelaksanaannya “secara mata anggaran” menempel pada Urusan Ketenagakerjaan dengan SKPD Pelaksana adalah DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JUMLAH

2.06

2.07

2.08

CAPAIAN FISIK 98,07


% 92,89

98,47

65.938.233.450

58.007.383.542

87,97

95,38

4.218.238.550

3.845.213.152

91,16

87.663.925.500

77.945.023.369

88,91

91,90

Pada tahun 2013, seluruh urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang. Akan tetapi, khusus untuk urusan pilihan ketransmigrasian pelaksanaan tersebut tidak secara eksplisit dapat dilihat dalam APBD Kota Semarang Tahun 2013 tetapi bergabung dengan anggaran urusan wajib ketenagakerjaan. 3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas lainnya, Pemerintah Kota Semarang dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh seorang Wakil Walikota dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota Semarang terdiri dari : a. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 Asisten, 13 Bagian dan 39 Sub Bagian sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan

koordinasi

Walikota

Semarang

dibentuk

berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008. b. Sekretariat DPRD yang terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian sebagai unsur staf yang mendampingi DPRD dalam penyusunan kebijakan

dan

koordinasi

Walikota

Semarang

dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008. c. Dinas Daerah yang terdiri dari 19 Dinas, sebagai unsur pelaksana urusan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 7 Badan, 3 Kantor, RSUD, Inspektorat dan Satpol PP, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 29


yang bersifat spesifik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008. e. Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, sebagai unsur kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : NO

UNIT KERJA

1 2 3 4 5 6 7

DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RSUD DINAS BINA MARGA DINAS PSDA & ESDM DINAS KEBAKARAN DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN DINAS PENERANGAN JALAN & PENGELOLAAN REKLAME BAPPEDA DISHUB, KOMUNIKASI & INFORMATIKA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN DISPENDUK & CAPIL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB DINAS SOSIAL, PEMUDA & OLAHRAGA BPBD DISNAKERTRANS DINAS KOPERASI DAN UMKM BPPT DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA BADAN KESBANGPOL & LINMAS SATPOL PAMONG PRAJA SETDA SET DPRD DPKAD INSPEKTORAT KEC. SEMARANG SELATAN KEC. SEMARANG UTARA KEC. SMG BARAT KEC. SEMARANG TIMUR KEC. SEMARANG TENGAH KEC. GUNUNGPATI KEC. TUGU KEC. MIJEN KEC. GENUK KEC. GAJAHMUNGKUR KEC. TEMBALANG KEC. CANDISARI KEC. BANYUMANIK KEC. NGALIAN KEC. GAYAMSARI KEC. PEDURUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KANTOR DIKLAT KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR PERPUS & ARSIP DINAS PERTANIAN DINAS KELAUTAN & PERIKANAN DINAS PASAR DISPERINDAG JUMLAH

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

JML GOL I 8 31 7 9 6 6 14

JML GOL II 910 272 30 170 51 69 68

PNS JML GOL III 2574 666 63 230 43 43 89

JML GOL IV 4730 45 3 30 3 4 5

JUMLAH PNS 8222 1014 103 439 103 122 176

CPNS

PNS+ CPNS

1 0 1 0 1 0 0

8223 1014 104 439 104 122 176

5

48

42

3

98

0

98

0 29 0 33 0

14 100 7 103 24

56 102 33 61 96

7 7 6 3 5

77 238 46 200 125

0 0 1 0 0

77 238 47 200 125

0

8

112

7

127

0

127

15 1 1 0 1 19 0 17 4 3 4 0 5 12 2 6 11 1 6 0 2 4 2 3 20 7 7 6 0 1 0 0 0 0 42 2 352

54 35 6 9 14 49 12 161 103 10 85 6 36 33 26 26 42 27 19 22 23 28 25 30 33 20 20 37 13 7 2 5 8 1 194 6 3101

47 20 61 41 46 53 19 60 197 28 133 39 67 43 89 66 82 82 40 63 77 49 74 49 74 60 44 87 46 12 16 16 67 40 59 43 6299

4 3 11 6 7 4 6 3 22 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 6 7 5 6 4987

120 59 79 56 68 125 37 241 326 43 226 47 109 89 119 99 137 112 66 87 103 83 103 84 129 88 72 131 63 21 19 22 81 48 300 57 14739

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

120 59 79 56 68 125 37 241 326 43 226 47 109 90 119 99 137 113 66 87 103 83 103 84 129 88 72 131 63 21 19 22 81 48 300 57 14745

30


B.

PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1.

URUSAN PILIHAN PENDIDIKAN

1.1.

KONDISI UMUM Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Program yang telah dimulai secara nasional dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 99,94% pada tahun 2013. Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung

oleh

pendidikan

menengah.

Pusat

Data

dan

Statistik

Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud (2011) menyatakan bahwa dari 4,2 juta lulusan SMP, hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM) dan sisanya sebesar 1,2 juta siswa tidak melanjutkan. Sementara pada waktu

yang

bersamaan

sekitar

159.805

siswa

Sekolah

Menengah

mengalami putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan karena alasan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Berdasarkan

latar

belakang

tersebut

diatas,

Pemerintah

mencanangkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dimulai pada tahun 2013. Salah satu tujuan PMU adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. Untuk mencapai tujuan PMU tersebut, pemerintah telah menyusun program Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) dan Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS SMK). Pada tahun 2013, telah disiapkan anggaran sebesar 4,68 triliun rupiah dari Pemerintah Pusat yang akan disalurkan kepada SMA dan SMK baik diseluruh

Indonesia.

Tujuan

digulirkannya

Negeri dan Swasta

program

BOS

ini

adalah

membantu sekolah memenuhi biaya operasional non personalia dan membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam kerangka program PMU. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan

31

PMU


(Pendidikan Menengah Universal) Semarang

melalui

komitmennya

Dinas

dalam

tersebut, maka Pemerintah Kota

Pendidikan

Kota

penyelenggaraan

Semarang

dan

pelayanan

menunjukkan pendidikan

kepada masyarakat. Wujud dari komitmen tersebut adalah memberikan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Menengah baik pada sekolah Negeri

untuk Satuan Pendidikan

maupun Swasta mulai bulan Juli

2013. Tujuan pemberian Pendampingan BOS untuk SMA dan SMK adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMA dan SMK negeri/swasta dan meringankan beban biaya operasional terutama bagi siswa miskin pada SMA dan SMK Negeri/Swasta. Alokasi

Adapun

perhitungan

Anggaran BOS dan Pendamping BOS dari jenjang SD sampai

SMA/SMK untuk sekolah Negeri maupun Swasata adalah sebagai berikut : ANGGARAN BOS DAN PENDAMPING BOS SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI TAHUN 2013 SEKOLAH SD SMP SMA SMK Catatan :

-

BOS Pusat Provinsi Kota/P. Bos 580.000 30.000 159.000 710.000 50.000 402.000 1.000.000 660.000 1.000.000 780.000 Listrik, Telp, Air, ATK 100% dibiayai APBD Kota Bahan Praktek SMK per siswa Rp.120.000/Tahun Bahan Praktek SMK untuk sekolah dibiayai tersendiri

TOTAL/tahun per anak 769.000 1.162.000 1.660.000 1.780.000

ANGGARAN BOS DAN PENDAMPING BOS SD, SMP, SMA DAN SMK SWASTA TAHUN 2013 BOS Pusat Provinsi SD 580.000 30.000 SMP 710.000 50.000 SMA 1.000.000 SMK 1.000.000 Catatan : Dihitung berdasarkan jumlah siswa miskin SEKOLAH

Kota/P. BOS 300.000 900.000 1.200.000 1.200.000

TOTAL/tahun /anak 910.000 1.660.000 2.200.000 2.200.000

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Semarang selama ini telah

dilaksanakan

secara

bertahap,

terencana,

sistematis

dan

terkoordinasi oleh Dinas Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang. 1.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas di

Kota Semarang dibutuhkan perencanaan pendidikan yang dapat diimplementasikan secara nyata. Didalam perencanaan pendidikan tersebut harus disertai proyeksi capaian pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan, sehingga dapat menuntut aspek-aspek lain 32


yang erat

pengaruhnya terhadap komponen-komponen

pendidikan.

Persoalan-persoalan

internal

pendidikan

internal

mulai

dari

prasarana, sarana, tenaga pendidik dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, akan menjadi tanggungjawab yang harus dipecahkan dalam waktu yang bersamaan pada era otonomi daerah. Sehingga hal tersebut menjadi tanggungjawab yang harus diemban oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan di Kota

Semarang,

agar

nantinya

dapat

meningkatkan

standar

pendidikan kota. Langkah konkret mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan program-progran pembangunan yang diwujudkan dalam program prioritas. Kemudian program program prioritas dijabarkan melalui pelaksanaan

program penunjang dan program kegiatan tahun 2013,

harapannya sasaran dan prioritas pembangunan pendidikan urusan pendidikan tahun 2013 dapat tercapai, Adapun

untuk

melaksanakan

kebijakan

urusan

tersebut

dilaksanakan program-program penunjang yang meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program

ini

diarahkan

untuk

meningkatkan

kinerja

dan

pelayanan administrasi perkantoran. 2.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program

ini

diarahkan

untuk

menyediakan

pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik. 3.

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja & Keuangan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel. Sedangkan program pelaksanaan Urusan Pendidikan pada tahun 2013 meliputi : 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program ini diarahkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua anak usia dini (0-6 tahun) untuk tumbuh dan berkembang

optimal

sesuai

dengan

potensi

dan

tahap

perkembangan usianya. 2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan

layanan

pendidikan

dasar

yang

bermutu

33

dan


terjangkau, serta mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang meliputi jenjang SD dan SMP. 3.

Program Pendidikan Menengah Program ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam upaya mewujudkan rintisan wajar Dikmen 12 tahun, yang meliputi SMA dan SMK

4.

Program Pendidikan Non Formal Program ini diarahkan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan

formal

serta

memberikan

ketrampilan

dan

berwirausaha. 5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini diarahkan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan ketrampilan.

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan

yang

berbasis

sekolah/masyarakat. 1.3.

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dari 6 program yang dilaksanakan untuk Urusan Pendidikan, semua

saling terkait tidak bisa lepas atau berdiri sendiri. Program tersebut diarahkan untuk pengembangan pendidikan, layanan pendidikan dan akses pendidikan bagi masyarakat melalui jalur formal dan non formal. Cakupan

pendidikan

formal

meliputi

jenjang

TK/RA,

SD/MI/SDLB,

SMP/MTs/SMPLB, Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA/SMALB), sedangkan cakupan pendidikan non formal meliputi kejar paket A, B, C, pendidikan kecakapan hidup, dan PAUD non formal. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pendidikan tahun 2013 adalah : 1.

Program Pendidikan Anak usia dini Pendidikan anak usia dini mengalami perkembangan yang baik, hal

ini dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Pada tahun 2012 APK PAUD sebesar 53,72% dan pada tahun 2013 APK 34


PAUD sebesar 57,38% mengalami peningkatan sebesar 3,66%. Sedangkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), yang menyatakan bahwa keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, maka TK Negeri bertaraf Internasional di Kota Semarang berubah menjadi TK Negeri Sendang Mulyo. Adapun perkembangan pendidikan anak usia dini di Kota Semarang tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini: PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA SEMARANG Indikator Kinerja Program (output)

Satuan

1 2 3

Meningkatkan APK PAUD 62% % Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter % Mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong menjadi Sekolah TK Bertaraf Internasional Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, Tahun 2013 (profile Pendidikan)

2.

Kondisi (Capaian 2012) 53,72% 100 1

Kondisi (Capaian 2013) 57,38% 100 0

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jumlah SD/MI pada tahun 2013 sebanyak 604 sekolah sedangkan

jumlah SD saja sebanyak 525 sekolah,

APK

berkisar diatas 100 % yaitu

107,45%, dan APM sebesar 92,22% yang berarti di Kota Semarang sudah tidak ada permasalahan akses layanan dan pemerataan pendidikan tingkat SD. Pada tahun 2013 tingkat kelulusan SD sebesar 99,999% dimana hanya 1 siswa yang tidak lulus dan angka melanjutkan sebesar 102,18%, hal ini menunjukkan bahwa jenjang SD secara umum tidak ada kendala dalam kelulusan dan semua siswa yang lulus dapat tertampung pada jenjang SMP. Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2013, jumlah SMP 173 dan MTs 35 sekolah. Dengan capaian APK sebesar 117,19% serta APM sebesar 80,23%. Ruang kelas yang tersedia sebanyak 2.056 ruang. APK SMP Tahun 2013 sebesar 117,19% seperti tersebut

menunjukkan bahwa akses dan

pemerataan pendidikan SMP di Kota Semarang tidak mengalami kendala. Sedangkan untuk kelulusan jenjang SMP mencapai

99,75%

hal ini

membawa konsekwensi pembinaan lebih lanjut dengan memberikan kesempatan siswa yang belum lulus UN untuk

mengikuti Ujian Nasional

Program Paket pada jalur Non Formal. Pada tahun 2013 untuk jenjang Pendidikan Dasar sembila tahun juga terjadi perubahan satu buah SD Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan 7 SMP Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) statusnya 35


menjadi SD dan SMP regular. Hal ini sebagai pelaksanaan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Indikator Kinerja Program (output) 1

Mempertahankn APK SD di atas 100%, dan APM SD diatas 90%

2

Mempertahankn APK SMP diatas 100%, dan APM SMP diatas 75%

3

Meningkatkan kualitas Peserta didik dengan mempertahankn kelulusan SD diatas 95%, dan SMP diatas 90 % 4 Meningkatkan kualitas ruang kelas SD 5 Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP 6 Capaian 16 rintisan SD pelaksanaan e-pembelajaran 7 Capaian 60% SMP pelaksanaan e-pembelajaran 8 Mempertahankn jumlah SD SBI 9 Mempertahankn jumlah SMP SBI Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, Tahun 2013 (Profile Pendidikan)

Kondisi (Capaian 2012) 107,25 92,58 112,20 79,14 100% 99,54 308 105 32 52 1 7

Kondisi (Capaian 2013) 107,45 92,22 117,19 80,23 100% 99,75 212 78 32 52 0 0

Jumlah ruang kelas SD yang telah diperbaiki sampai dengan tahun 2013 sebanyak 558 ruang kelas SD sedangkan untuk ruang kelas SMP sampai dengan tahun 2013 sebanyak 188 ruang kelas SMP. 3.

Program Pendidikan Menengah Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2013 jumlah SMA, SMK, dan

MA sebanyak 185. Dengan APK sebesar 118,97% dan besaran APM 81,87%, Dengan capaian APK seperti tersebut diatas menunjukkan keberhasilan dalam aspek layanan dan pemerataan pendidikan menengah. Kelulusan SMA sebesar 99,94% dan SMK dengan kelulusan 99,79%, Bagi yang belum lulus dapat mengikuti UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) atau Ujian Kejar Paket C. Pada Tahun 2013 dalam kerangka kepatuhan hukum menindak lanjuti keputusan MK terkait dengan Sekolah RSBI, Kota Semarang telah melakukan penyesuaian dengan merubah SMA RSBI di Kota Semarang sebanyak 7 sekolah dan SMK RSBI sebanyak 4 sekolah kembali menjadi sekolah reguler. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Indikator Kinerja Program (output) 1 2 3

4 5 6

Kondisi (Capaian 2012) 119,56 84,11

Mempertahankn APK SM diatas 100% mempertahankn APM diatas 75% Meningkatkan kualitas Peserta didik dengan mempertahankn kelulusan di atas 90% untuk SMA / SMK : 99,87  SMA  SMK Meningkatkan jumlah SMK ber ISO 9001-2008 sebanyak 11 9 Mempertahankan jumlah sekolah SMA RSBI 7 Mempertahankan jumlah sekolah SMK RSBI 4 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, Tahun 2013 (Profile Pendidikan)

Kondisi (Capaian 2013) 118,97% 81,87% 99,94 99,79 10 0 0

36


4.

Program pendidikan Non Formal Pendidikan non formal atau pendidikan Luar Sekolah bertujuan untuk

menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak, atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

dan

ketrampilan,

potensi

pribadi,

dan

dapat

mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan sasaran yang dituju adalah penduduk atau warga belajar yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal. Penuntasan buta aksara tahun 2009 ditandai dengan pendeklarasian tuntas buta aksara, pada tahun 2013 angka melek huruf telah mencapai 99,94 %. Pendidikan kesetaraan melalui program kejar paket A, B, C Program untuk buta aksara di tujukan sebagai langkah pelestarian dalam arti

sebagai

kegiatan

untuk

mempertahankan

dan

menguatkan

kemampuan baca tulis bagi mantan penyandang buta aksara. Tahun 2013 sebesar 11,9%.

jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi Sedang

PKBM yang terakreditasi sebesar 15,15% PKBM,

untuk peningkatan keahlian dan mengurangi kemiskinan di masing-masing kecamatan sekurang-kurangnya ada 1 kelurahan Vokasi (percontohan) sampai tahun 2013 telah terdapat 14 kelurahan yang terbina kegiatan Vokasi. Untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sampai tahun 2013 telah terdapat minimal masing-masing 1 TBM di setiap Kecamatan. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Indikator Kinerja Program (output) 1

Meningkatkan Jumlah lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi sebesar 25% 2 Akreditasi PKBM sebesar 40 3 Sekurang -kurangnya 1 kelurahan VOKASI di setiap Kecamatan (16 Kecamatan) 4 1 TBM di masing-masing Kecamatan (16 kecamatan) Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, Tahun 2013 (Profile Pendidikan)

5.

Kondisi (Capaian 2012) 4%

Kondisi (Capaian 2013) 11,9%

8% 10

15,15% 14

14

16

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan mutu satuan pendidikan dan pelayanan pendidikan

tidak hanya pada sarana dan prasarana atau infrastruktur tetapi dapat juga dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidik (guru). Pada tahun 2013 jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S1/DIV sebesar 92,94%, sedang jumlah guru SMA/SMK bersertifikat mengajar sebesar 92,94%. Pada bagian SD jumlah guru berkualifikasi S1/DIV sebesar 70% , pada SMP jumlah guru berkualifikasi S1/DIV sebesar 90%.

37


PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Kinerja Program (output) 1

Jumlah guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 87%

Kondisi (Capaian 2012) 92

Kondisi (Capaian 2013) 92,94%

92 64 88

92,94% 70% 90%

2 Jumlah guru SMA/SMK bersertifikat 90% 3 Jumlah guru SD berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 88% 4 Jumlah guru SMP berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 98% Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, Tahun 2013 (Profile Pendidikan)

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program manajemen pelayanan pendidikan merupakan pelaksanaan

kegiatan yang melimpah/tidak tertampung di 6 program lainnya. Pada tahun 2013 sekolah SMK telah melaksanakan sertifikasi ISO berjumlah 10. Jumlah SMP yang terakreditasi sebesar 97,11% dan yang berakreditasi B sampai tahun 2013 sebesar 79,32%, sedangkan jumlah SMA berakreditasi B sebesar 83,56%. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Indikator Kinerja Program (output) 1 Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001:2008 2 meningkatkan jumlah sekolah SD, SMP terakreditasi 95% 3 meningkatkan 90% SD dan SMP terakreditasi minimal B 4 meningkatkan jumlah SMA berkreditasi B sebesar 90% Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, Tahun 2013 (Profile Pendidikan)

Kondisi (Capaian 2012) 9 94 88 84

Kondisi (Capaian 2013) 10 97,11% 79,32% 83,56%

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2013 adalah : a. Meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang

mampu melalui penyaluran beasiswa dan juga Subsidi Satuan Pendidikan. b. Meningkatkan

mutu pendidikan

melalui peningkatan

kualitas

tenaga pendidik melalui sertifikasi guru, dan peningkatan kualifikasi S1/DIV bagi guru serta peningkatan kesejahteraan guru. c. Meningkatkan

menciptakan

sarana tempat

dan

prasarana

pendidikan

yang

pendidikan representatif

untuk melalui

rehabilitasi bangunan Ruang kelas, gedung dan sarana prasarana. d. Pendidikan karakter kepada siswa berkenaan dengan bela negara

nilai-nilai semangat nasionalisme, patriotisme dan budaya bangsa yang dijabarkan dalam etika budi pekerti di keluarga, sekolah, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. e. Memberdayakan masyarakat dengan peningkatkan dan pelatihan

life skill. Lewat pelatihan kursus dan fasilitasi kegiatan Vokasi serta kelompok usaha. Selain itu, prestasi pendidikan pada tahun 2013 menunjukkan nilai tambah yang signifikan pada tingkat nasional maupun internasional.

38

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

Recommend Documents