Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
12.URUSAN KETENAGAKERJAAN a.
Program dan Kegiatan. Program pokok yang dilaksanakan pada urusan Ketenagakerjaan
tahun 2012 sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program
Perlindungan
ketenagakerjaan;
dan
Pengembangan
lembaga
3) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Hasil pelaksanaan program pokok pada urusan Ketenagakerjaan
tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini ditujukan dalam rangka pembangunan sumber
daya manusia yang diarahkan pada pembentukan, peningkatan, dan pengembangan
profesionalisme
tenaga
kerja,
kemandirian
kewirausahaan, produktivitas, efisiensi, efektivitas, etos kerja, daya saing sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan Anggaran
sebesar Rp 345.845.000,00 dengan realisasi Rp 345.626.000,00 atau 99,94%. Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan:
1) Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Kerja; 2) Uji Keterampilan;
3) Bimbingan Teknis Instruktur Lembaga Latihan Kerja; 4) Monitoring Lembaga Latihan Swasta; 5) Pelatihan Tenaga Kerja; 6)
Monitoring Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) .
Program ini juga dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja,
dengan
Anggaran
Rp
8.570.568.000,00
dan
realisasi
Rp
5.784.332.480,00 atau 67,49%. Adapun hasil program yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1)Pengadaan Peralatan Pendidikan
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
123
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi dan Keterampilan bagi Pencari Kerja; 2)Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi pencari Kerja;
3)Perencanaan, Penyusunan,
Evaluasi Program Pelatihan, Monitoring Lulusan dan Pelaporan; 4)Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pelatihan; 5)Penelitian dan Pengembangan Program Pelatihan;
6) Pemasaran Lulusan;
7)Pelatihan Tenaga Kerja.
Program ini juga dilaksanakan oleh Balai Produktivitas
Ketenagakerjaan, dengan Anggaran Rp 840.860.000,00 dan realisasi Rp 831.604.850,00 atau 98,90%. Hasil program yaitu terlaksananya
kegiatan-kegiatan: 1)Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Program Pelatihan,
Monitoring
Lulusan
dan
Pelaporan;
2)Pelatihan
Produktivitas; 3)Pengukuran Produktivitas Sektoral dan Regional; 4)Pembinaan
Kelembagaan
UP3;
5)Bimtek
Penerapan
UMP
Berdasarkan Produktivitas; 7)Pelatihan Bimbingan Konsultansi 5S Pada UKM; 8)Bimtek Bagi Pejabat Produktivitas di Daerah. Indikator
keberhasilan
pelatihan
tenaga
kerja
meningkatnya keterampilan dan keahlian pencari kerja
yaitu
sehingga
mampu mengisi lapangan kerja di berbagai sektor sesuai dengan
keterampilan yang dimiliki. Selain itu pencari kerja juga dibekali dengan keahlian berwira usaha.
2) Program
Perlindungan
dan
Pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan. Program ini mempunyai tujuan dan sasaran yaitu terciptanya
suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan Anggaran sebesar
Rp. 744.000.000,00 dengan realisasi Rp. 728.429.700,00
atau 97,91%. Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatankegiatan: 1)Pengembangan Pengupahan 1 paket; 2)Pembinaan
Organisasi Pekerja 2 kegiatan; 3)Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum di 13 kabupaten/ kota; 4)Sosialisasi Upah Minimum Provinsi; 5)Forum Komunikasi Tripartit Provinsi Kalimantan Selatan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
124
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Program ini juga dilaksanakan oleh Balai Hiperkes Dan
Keselamatan Kerja, dengan Anggaran Rp 1.155.895.000,00 dan realisasi Rp 1.149.368.100,00 atau 99,36%. Adapun hasil program
yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Perusahaan; 2) Penyuluhan Kesehatan dan keselamtan Kerja (K3) di Perusahaan; 3) Peningkatan
Kemampuan
teknis
Pelaksana
Hiperkes
dan
Keselamatan Kerja; 4)Pengujian Lingkungan Kerja; 5)Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja. Indikator
keberhasilan:
Terciptanya
kondisi
hubungan
Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang mendukung terhadap
ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja di
Kalimantan Selatan. Pembinaan berupa penerapan manejemen K3, norma kesehatan kerja terhadap perusahaan. Pembinaan kesehatan
dan keselatamatan kerja, pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja. Peningkatan teknis pelaksana hubungan industrial. Pengujian terhadap lingkungan kerja.
3) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Tujuan program ini adalah untuk mendorong kesempatan kerja
produktif serta kualitas kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di pedesaan maupun diperkotaan serta memenuhi pasar kerja internasional.
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan Anggaran sebesar
Rp 1.163.155.000,00 dengan realisasi Rp 917.114.800,00
atau 78,85%. Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatankegiatan : 1) Padat Karya produktif; 2) Pendataan Kesempatan Kerja Sektoral; 3) Pengembangan Kewirausahaan Pola Grameen Bank; 4)
Terapan Teknologi padat Karya sistem Kader; 5) Pengembangan
bursa kerja; 6) Pengembangan Informasi pasar kerja; 7)Penyusunan dan penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan.
Indikator Keberhasilan: Terbukanya kesempatan kerja bagi
pencari kerja melalui kegiatan padat karya produktif, Gramen bank, TTG, bursa kerja, pendataan kesempatan kerja diperusahaan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
125
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program
ini
dilaksanakan
oleh
Balai
Hiperkes
Dan
Keselamatan Kerja dengan Anggaran sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi Rp39.944.000,00 atau 99,86%. Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatan Perundang-Undangan.
Bimtek Implementasi Peraturan
Program ini juga dilaksanakan oleh Balai Produktivitas
Ketenagakerjaan, dengan Anggaran Rp42.635.000,00 dan realisasi Rp 41.592.200,00 atau 97,55% dengan hasil program yaitu terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan c.
Perundang-Undangan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan. SKPD / UPT yang menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan di
Kalimantan Selatan yaitu: 1) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,
2)Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja, 3) Balai Latihan Kerja, dan 4)Balai Produktivitas Ketenagakerjaan.
d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. Data jumlah pegawai yang menangani urusan ini dapat dilihat pada
data pegawai Provinsi Kalimantan Selatan akhir tahun 2012 berdasarkan e.
SKPD /UPT pada Buku II LPPD sebagaimana terlampir. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan
tahun
sebesar f.
2012
telah
dialokasikan
Rp17.486.673.000,00
dan
Rp13.875.001.987,00 atau 79,35%..
anggaran telah
APBD
Tahun
direalisasikan
2012
sebesar
Proses Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan dimulai dari pengusulan program dan
kegiatan sesuai sasaran RPJMD 2011-2015 dan Renstra SKPD kepada Bappeda, selanjutnya dibahas melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan
Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dan dianggarkan melalui APBD dan usulan APBN.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
126
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi g.
Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas cukup baik dan
memadai, sehingga dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan SKPD.
h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan 1) Tingkat pendidikan angkatan kerja yang rendah (55,60%) SD kebawah sehingga tingkat keterampilan juga rendah.
2) Berdasarkan data ketenagakerjaan Kalimantan Selatan tahun 2012, angka pengangguran terbuka Kalimantan Selatan masih relatif tinggi sebesar 100.755 orang.
3) Belum berfungsinya secara optimal kelembagaan dan sarana
hubungan industrial seperti PP, PKB, LKS Bipartit, LKS Tripartit, dan Lembaga PPHI.
4) Masih banyaknya terjadi kasus perselisihan hubungan kerja dan perselisihan hubungan industrial.
5) Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja baik oleh pekerja maupun pengusaha belum maksimal sehingga menimbulkan masih seringnya terjadi kecelakaan akibat kerja.
Solusi
1) Melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi tentang programprogram pelatihan dan arti pentingnya peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja
2) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perluasan kerja seperti Padat Karya, Gramen Bank, Wira Usaha Baru, penyebaran informasi pasar kerja.
Job Fair,
dan
3) Mengintensifkan pembinaan dan koordinasi terhadap terhadap lembaga dan sarana hubungan industrial.
4) Mengintensifkan
penyuluhan/sosialisasi
tentang
pembinaan
hubungan industrial dan mendorong partisipasi lembaga kerja dalam pembinaan hubungan kerja di tempat kerja.
5) Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi
mentaati norma-norma keselamtan kerja.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
tentang arti pentingnya
127
