Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi

Kalimantan Selatan dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan

Selatan. Hal ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. SKPD ini memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 27 Tahun 2009 yaitu

sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Peraturan Derah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, disebutkan bahwa arah umum pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan Bidang ekonomi diarahkan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong :

i) pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi ; ii) pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat; iii)

penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan iv) penurunan jumlah penduduk miskin. Berbagai

kebijakan

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Selatan untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam

bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dilaksanakan dalam berbagai kebijakan lintas sektor

yang mengarah pada penciptaan kesempatan usaha lagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat

miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Berikut akan dijelaskan perkembangan kegiatan selama tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan :

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

281

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kalimantan

Selatan tahun 2012 telah dialokasikan anggaran belanja langsung APBD Tahun

2012 sebesar Rp 4.84.618.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.085.423.805,00 atau 84,28%.

Adapun program pokok dan kegiatan yang dilaksanakan Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 adalah:

1) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 3) Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 4) Peningkatan pemanfaatan SDA dan pendayagunaan TTG 5) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan keempat

bulan Desember Tahun 2012 dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, meliputi : a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;

Pada tahun 2012 di triwulan kedua telah dilaksanakan kegiatan

BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) ke-IX yang bertujuan diantaranya

untuk

meningkatkan

semangat

kebersamaan,

kekeluargaan, kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam

pembangunan. Rangkaian kegiatan BBGRM ke-IX diselenggarakan pada tanggal 24 s.d 25 Mei 2012 di Komplek Puspo Agro, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang dikunjungi oleh Pejabat

Pemerintah Pusat, Pejabat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.

Selain itu di triwulan kedua pada tanggal 14 Februari 2012 telah dilaksanakan Rakor Lembaga / Organisasi Masyarakat Desa bertempat di Ruang Haram Menyerah Setda Prov. Kalsel. Rakor yang dihadiri oleh

Tim Koordinasi PNPM, SKPD terkait dan Tim RMC 3 sebanyak 28 peserta bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan PNPM MPd yang telah

berjalan dari tahun 2007 – 2011 serta membahas rencana PNPM MPd selanjutnya, selain itu ada inovasi yang muncul dari inisiatif tim dan

SKPD terkait (BPMPD) yang menunjang kemajuan program dalam berbagai aspek implementasi.


282

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b) Pendataan potensi desa;

Monitoring dan Evaluasi Potensi Desa/Kelurahan dilaksanakan

secara bertahap pada triwulan III (ketiga) yaitu tanggal 12 s/d 15

September 2012 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Hulu Sungai Utara dan Tabalong. Selanjutnya monev dilaksanakan tanggal 20 s/d 22 September di Kabupaten Tanah Laut,

Tanah Bumbu dan Kotabaru. Tanggal 17 s/d 19 September

dilaksanakan monev di Kabupaten Batola, Banjar, Tapin dan Kota Banjarbaru.

Monev ini bertujuan dalam rangka koordinasi pelaksanaan profil

Desa/Kel ke Kab/Kota, misalnya koordinasi tentang anggaran, petugas operator yang bias mengoperasikan aplikasi profil desa/kel, dsb.

Kegiatan Monev Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dibagi dalam 3 tahap pada triwulan kedua dan 1 tahap di triwulan ketiga.

Monev pertama dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 Juni 2012 di

Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Pada Kabupaten Barito Kuala event budaya/acara, diantaranya adalah Upacara Manyanggar

Banua, Upacara Manopeng, Upacara Wayang Sampir, dsb. Di Kabupaten Banjar acara pelestarian dan pengembangan adat istiadat

adalah Karnaval 1 Muharram, Karnaval Budaya, Haul Syech Zaini Abdul Gani, Haul Datu Kalampayan, dsb.

Monev kedua dilaksanakan pada tanggal 18 – 23 Juni 2012 di

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong. Event budaya yang digelar pada Kab. HSU adalah Lomba tari kreasi tradisi tingkat

pelajar se Kabupaten HSU, Upacara mahanyari banih, pelestarian prasasti-prasasti yang ada di Kab. HSU, Lomba sinoman haderah, dsb.

Pada Kab. Balangan event budaya/acara yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan

Pariwisata

Pemuda

dan

Olahraga

pada

bidang

kebudayaan adalah : Pemilihan Nanang dan Galuh, Seleksi Gita Bahana,

Aruh Baharin, Upacara Manopeng, Upacara Wayang Sampir, dsb. Dewan Kesenian yang ada di Kabupaten Balangan memang sudah

terbentuk, tetapi masih vakum karena terkendala masalah dana dan

SDA, namun untuk tahun 2012 ini masih akan lebih dikembangkan lagi. Pada Kabupaten Tabalong event budaya yang dilaksanakan adalah


283

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Pembinaan Tari, Lomba Olahraga Tradisional dan Permainan Rakyat,

Pagelaran Mamanda, Lomba Layang-layang Hias, Pentas Kesenian Daerah, dsb. Kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya sudah banyak dan berjalan dengan baik karena Dewan Kesenian sudah terbentuk.

Monev ketiga dilaksanakan pada tanggal 25 – 30 Juni 2012 di

Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Pada Kab. Tanah Laut lokasi yang menjadi Pilot Projectnya adalah Desa Riam Adungan dengan budayanya yaitu Manyalukut Pahumaan, Manugal dan Mangatam. Lokasi lainnya adalah Desa Tajau Pecah dan Desa Batakan. Kegiatan Budaya / Kesenian pada Kabupaten Tanah Bumbu adalah

Mapanrestasi, Melasti, Pariasian, Pembayun, Mesiat, dsb. Kegiatan

budaya yang ada di Kabupaten Kotabaru adalah Mapenretasi desa Sei Bulan, Selamatan laut desa Rampa, Bawanang Hampang, dsb.

Pada triwulan ketiga dilaksanakan monev pada tanggal 2 – 7 Juli

2012 di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah. Pada Kabupaten Tapin telah dilakukan renovasi dan mendapat

penambahan fasilitas sehingga mempunyai kekuatan pengembangan sebagai obyek wisata religious, selain itu terdapat Arul Ganal,

Margasari, Tari Gandut, Masjid Keramat Banua Halat dan Candi Laras. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat Air Terjun Haratai, Air Terjun Kilat Api, Air Panas dan Balanting Paring (Bamboo Rafting). Tradisi, Kesenian dan Budaya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai

Tengah antara lain Handil Maulud, Aruh Adat, Tantayungan, Behadring & Batumbang Anak.

c) Pembinaan pemberdayaan masyarakat desa;

Telah dilaksanakan Kegiatan Aplikasi Pelaporan untuk UPK di

triwulan ketiga pada tanggal 24 – 26 September 2012 di Hotel Roditha Banjarmasin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas UPK dalam hal pelaporan dan tertib administrasi yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, selain itu untuk pembinaan

dan pengendalian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPK. Peserta

terdiri 104 orang pengurus UPK dari seluruh kecamatan se-Provinsi Kalimantan Selatan dan setiap Kecamatan diminta 1 (satu) orang peserta.


284

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Kegiatan Penguatan Kapasitas BKAD dilaksanakan di triwulan

ketiga pada tanggal 26 – 28 September 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas BKAD

dalam hal

fungsi

perencanaan,

pengelolaan, pengawasan dan evaluasi yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, selain itu sebagai

bentuk pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada BKAD. Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Hotel Roditha Banjarmasin, dimana peserta terdiri dari 104 orang pengurus

BKAD dari seluruh kecamatan se-Provinsi Kalimantan Selatan dan

setiap Kecamatan diminta 1 (satu) orang peserta. Peserta terdiri dari 3 (tiga) angkatan, yaitu : Angkatan I terdiri dari BKAD Kecamatan yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tapin, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara dan Balangan. Angkatan II terdiri dari BKAD Kecamatan

yang berasal dari Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu dan angkatan III terdiri dari BKAD Kecamatan yang berasal dari Kabupaten Banjar, Tanah Laut & Hulu Sungai Selatan.

d) Evaluasi program Pengentasan Kemiskinan;

Kegiatan pada program ini dilaksanakan pada triwulan ketiga,

yang terdiri dari pendataan program pengentasan kemiskinan oleh tim evaluasi di 13 Kabupaten/Kota, Rakor, Rapat teknis, dan Rapat

Evaluasi, dimana masing-masing sebanyak 3 kali kegiatan yang diharapkan menghasilkan laporan dan penyampaian hasil evaluasi ke

13 Kab/Kota sehingga data kondisi kemiskinan di Prov.Kalsel dapat dipetakan

sebagai

bahan

perumusan

kebijakan

strategis

penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalsel, Namun seiring berjalannya proses kegiatan yang dananya berasal dari APBD

Perubahan (ABT) BPMPD Prov. Kalsel, hasil kegiatan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan sebelumnya yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

a) Kegiatan evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan, konsep awalnya

adalah

akan

dikerjakan

secara

swakelola

yaitu

bekerjasama dengan pihak ketiga yakni dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.


285

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b) Tim Perencanaan sudah dibentuk melalui rapat pada tanggal 17 September 2012, dan berhasil membuat Konsep Kerangka Acuan

kerja (KAK), dan Draft Surat Perjanjian Swakelola juga sudah c)

dibuat pada tanggal 3 Oktober 2012.

Setelah tim melihat kembali DPPA tahun 2012, muncullah

keraguan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena kegiatan

tersebut masuk dalam Akun “Pengadaan Jasa Konsultan”, sub kegiatannya menyebutkan ‘Kerjasama dengan Pihak Ketiga”

d) Untuk lebih meyakinkan lagi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibuatlah Surat ke LKPP Jakarta, namun sampai detik ini surat tersebut tidak ada balasan.

e) Secara lisan sudah dikonfirmasikan kepada salah seorang pejabat

Eselon IV Biro Keuangan yang membidangi dan memberikan jawaban bahwa akun kegiatan “swakelola” dan “Kerjasama dengan Pihak Ketiga” belum dimiliki sehingga untuk kegiatan swakelola maupun kerjasama dengan pihak ketiga masih dicantolkan pada Akun

“Pengadaan

Jasa

Konsultan”.

Biro

keuangan

akan

membuatkan akun sendiri untuk kegiatan swakelola atau kerjasama dengan pihak ketiga pada Anggaran tahun berikutnya f)

yaitu tahun 2013.

Demikian juga dengan jawaban lisan dari salah seorang Kabid di

Itwil Prov, bisa saja dilaksanakan karena memang tidak ada Akun nya dan sub akun berbunyi kerjasama dengan pihak ketiga.

g) Karena tidak adanya jawaban dari LKPP Jakarta, pejabat Kepala

BPMPD orang baru dan tidak mengikuti proses dari awal serta

adanya pendapat dari Tim pelaksana yang intinya lebih baik

kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembuatan Roadmap

dengan dana sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di pending untuk tahun depan saja.

h) Kegiatan yang bisa dilaksanakan pada tahun 2012 ini, baru sebatas

Rapat dan konsultasi ke PMD dan ke TNP2K Jakarta, sebagai perbandingan apakah ada provinsi lain yang berkeinginan untuk membuat roadmap kemiskinan, yang ada hanyalah Pembuatan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan di salah satu Kabupaten

di Provinsi Riau. Mereka siap membantu dan mensupport untuk


286

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi pembuatan Roadmap tersebut, disarankan sampai kepada

pembuatan peta dan kantong-kantong kemiskinan dan ini tentunya tidak perlu dana yang lebih besar dan waktunya juga lebih panjang, tidak cukup kalau hanya 3 – 4 bulan.

2) Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa a) Peningkatan pembinaan koordinasi program pemberdayaan;

Telah dilaksanakan rapat teknis perencanaan yang membahas

masalah perencanaan program di lingkungan BPMPD Prov. Kalsel. Untuk

Rapat

Koordinasi

Peningkatan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2012 yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dilaksanakan dari tanggal 11 s/d 12 September 2012 yang diikuti oleh 40 orang dari Kab/Kota se-Kalsel. Rakor ini bertujuan untuk membangun solidaritas sinergi dalam mewujudkan kinerja bersama jajaran aparatur pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Kabupaten/Kota

se-Kalimantan Selatan selain itu sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan

program-program tahun 2012 dan persiapan pelaksanaan program pemberdayaan di tahun 2013.

Kegiatan monitoring dan evaluasi profil pemberdayaan program

telah dilaksanakan di 13 Kabupaten/Kota pada triwulan kedua, yaitu

pada tanggal 21 s/d 25 Mei 2012 di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan dan Tabalong. Dari hasil

kunjungan di 8 Kabupaten/Kota tersebut, ada beberapa yang nomenklaturnya berbeda dari provinsi, yaitu : Kota Banjarbaru,

Kabupaten HSS dan Tabalong. Pada tanggal 4 s/d 8 Juni 2012 dilaksanakan monev di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Kota Banjarmasin. Dilihat dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Kabupaten yang dikunjungi, tidak semua

Kabupaten mengacu/sesuai dengan Pemerintah Pusat yaitu dengan

Nomenklatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sehingga program kegiatan yang dilaksanakan hanya sebagian

kecil selain itu akan menyulitkan BPMPD Provinsi untuk melakukan koordinasi.


287

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b) Peningkatan kapasitas pengembangan pemdes/kelurahan;

Untuk kegiatan lomba desa diawali dengan rapat koordinasi

BPMPD Prov dengan BPMPD Kabupaten/Kota pada bulan Februari

2012 yang membahas teknis lomba desa/kel. Selanjutnya pada bulan April 2012 diadakan rapat tim penilai lomba desa, yang terdiri dari

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PKK, Kesbangpolinmas serta BPMPD Provinsi dalam rangka persiapan lomba desa yang diikuti oleh 13 kabupaten / kota se-Kalsel. Tujuan

lomba

desa

adalah

untuk

mengetahui

tingkat

perkembangan masyarakat desa dan kelurahan dalam mendorong penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan gotong royong

sehingga tercapai taraf kehidupan yang lebih baik bagi generasi masa

kini dan masa mendatang, dimana kegiatannya diselenggarakan pada

tanggal 7 Mei 2012 dengan lokasi pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Desa Hambuku Raya, Kec. Sungai Pandan dan Kel. Kebun Sari,

Kec. Amuntai Tengah) dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2012 di Kota Banjarmasin (Kel. Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah). Bagi desa dan

kelurahan terbaik yang menjadi pemenang tingkat provinsi dibawa untuk bertanding pada tingkat nasional di Jakarta. Rapat koordinasi

tim penilai lomba desa selanjutnya diadakan pada bulan Juni yaitu

untuk menentukan pemenang lomba desa/kel berdasarkan indikatorindikatornya.

Adapun yang menjadi pemenang (juara I) lomba desa tingkat

provinsi adalah Desa Banjar Sari, Kecamatan Angsana, Kab/Kota

Tanah Bumbu karena memiliki tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan yang tinggi, tingkat perekonomian masyarakat yang baik serta keamanan, ketertiban terkendali dengan baik.

Untuk kelurahan yang menjadi juara I (satu) adalah kelurahan

Landasan

Ulin

Selatan,

Kecamatan Liang Anggang,

Kab/Kota

Banjarbaru karena tingkat perekonomiannya sudah lebih baik

dibanding kelurahan lain, tingkat pendidikan warga lebih tinggi, terjalinnya komunikasi yang erat antara pemerintah kelurahan dan sektor swasta, serta tingginya kerja sama masyarakat dan pemerintah.


288

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan a) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan usaha ekonomi masyarakat di Pedesaan;

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bintek) Manajemen dan

Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Percontohan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 diadakan pada tanggal 28 s/d

30 Mei 2012 yang bertempat di Hotel Pesona Banjarmasin. Tujuan Bintek ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur pemberdayaan masyarakat dan pengelola Bumdes di

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa Lokasi Bumdes Percontohan

di Prov. Kalsel dalam pembentukan, pendirian dan pengembangan Bumdes di Provinsi Kalimantan sehingga dapat menjadi input dalam pelaksanaan kegiatan Bumdes yang lebih baik. Peserta Bintek adalah

77 orang yang terdiri dari 11 orang dari unsur BPMPD Kab, 11 orang

dari unsur Kecamatan, 11 orang dari unsur kepala desa dan 11 orang dari unsur BPD, 11 orang yang dipersiapkan menjadi direksi, 11 orang yang dipersiapkan menjadi kepala unit usaha simpan pinjam

merangkap bendahara dan 11 orang yang dipersiapkan untuk menjadi

kepala unit usaha lainnya pada lokasi Bumdes percontohan Prov. Kalsel Tahun 2012. Dari kegiatan Bintek Manajemen Bumdes ini diperoleh hasil bahwa dibandingkan tahun 2011, dari hasil pemaparan

masing-masing lokasi Bumdes Percontohan, banyak diantaranya

Bumdes sudah terimplementasi dan dapat berjalan dengan baik meskipun regulasinya masih banyak yang belum rampung seperti Perda tapi untuk tahun 2012, beberapa Kabupaten sudah menerbitkan Perda, yaitu Kab. Tapin, Balangan dan Hulu Sungai Tengah.

Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Bumdes Percontohan Prov.

Kalsel Tahun 2012 dilaksanakan secara bertahap di triwulan IV

(keempat), tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 20

Oktober 2012 di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Selanjutnya pada tanggal 22 s/d 25 Oktober 2012 di Kabupaten Barito Kuala, Tapin dan HSS dan pada tanggal 5 s/d 10 Nopember 2012 di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Utara. Adapun kegiatan pembinaan dan monitoring ini dilakukan

dalam rangka pengawasan dan pembinaan untuk kelancaran


289

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi pelaksanaan Bumdes Percontohan Prov. Kalsel Tahun 2012 agar dana dapat dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan RAB yang Desa, Kecamatan & Kabupaten lokasi.

b) Pemberian stimulan pembangunan desa;

Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi pedum stimulan

pembangunan desa pada triwulan kedua tahun 2011 yang dibagi

menjadi dua angkatan, yaitu angkatan pertama dari tanggal 4 sampai

dengan 6 Mei 2011 dan angkatan kedua dari tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2011, dimana masing-masing angkatan tersebut terdiri dari 70

orang dari di 13 Kabupaten/Kota, 39 Kecamatan, dan 88 desa. Tujuan sosialisasi ini yaitu agar para pelaksana/pengelola kegiatan pemberian

stimulant dapat lebih memahami mekanisme pelaksanaan kegiatan

dilapangan sesuai dengan Pedum Stimulan tahun 2011. Adapun untuk kegiatan monev stimulant sebagai evaluasi dari pemberian stimulant

di desa/kelurahan dilaksanakan pada triwulan keempat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2011 di 13 Kab/Kota, 39 Kec

dan 88 Desa. Kegiatan monev ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pemberian dana stimulan pembangunan desa pada tahun

2011 yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 15.000.000,- per Desa/Kelurahan dibanding tahun sebelumnya (tahun 2010) sebesar Rp. 9.000.000,- per desa. Selain itu dalam rangka evaluasi program apakah sesuai dengan sasaran yaitu desa tertinggal dan desa/kelurahan lokasi yang kekurangan sarana dan prasarananya.

Kegiatan sosialisasi pedoman umum stimulant ini juga dilakukan

pada tahun 2010, sebagaimana yg tertera diatas pemberiannya adalah

sebesar Rp.9.000.000,- per desa. Selain penyaluran bantuan keuangan

kepada pemerintah desa/kelurahan, penyaluran BOP ke Kabupaten dan Kecamatan lokasi penerima stimulant. Juga dilaksanakan

monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari stimulant tersebut.

c) Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah diperdesaan;

Sampai dengan triwulan keempat telah dilaksanakan kegiatan

Gerbangmas-Taskin, dimana pada tahun 2012 ini merupakan pelaksanaan tahun ketujuh dan merupakan pelaksanaan tahun ke dua


290

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi untuk periode kedua dibawah pemerintahan Gubernur Rudy Ariffin. Adapun tujuan umum Program Gerbangmas-Taskin adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pendekatan Tridaya yaitu

pemberdayaan

manusia,

pemberdayaan

pemberdayan lingkungan.

ekonomi

dan

Pada pelaksanaan tahun 2012 jumlah desa yang terlibat

sebanyak 52 buah dan 8 kelurahan terdiri 29 kecamatan 11 kabupaten

dan 2 kota. Pelaksanaan program Gerbangmas-Taskin tahun 2012, berdasarkan hasil klarifikasi dan klasifikasi yang dilakukan oleh UPK,

aparat desa dan tokoh masyarakat, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) akan terlibat ada sekitar 5.785 buah terdiri Rumah Tangga

Miskin Rentan (RTMR) 2.763 buah dan Rumah Tangga Miskin

Berpotensi (RTMB) 3.023 buah. Pelatihan UPK (Unit Pengelola

Keuangan) Gerbangmas-Taskin Tahun 2012 diselenggarakan pada triwulan kedua yaitu tanggal 23 s/d 26 April 2012, dimana peserta adalah

Pengelola

Kabupaten/Kota

UPK

Lokasi

Gerbangmas-Taskin

pada

13

yang berjumlah sebanyak 52 orang dengan

narasumber dari BPMPD Provinsi Kalsel dan lembaga Bina Potensia.

Pelatihan ini bertempat di Hotel Roditha Banjarmasin, dimana

pelaksanaannya dimaksudkan untuk pengelolaan Gerbangmas-Taskin di desa/kelurahan yang dibentuk memenuhi kriteria sebagai pengurus UPK salah satunya mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan. Untuk

penyelenggaraan

Pelatihan

Tenaga

Pendamping

Masyarakat (TPM) dan Sekretariat Tetap (Sektap) Gerbangmas-Taskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 dilaksanakan di triwulan pertama pada tanggal 12 s/d 14 Maret 2012 di Hotel Roditha

Banjarmasin. Kegiatan yang diikuti oleh Tim Pendamping Masyarakat dan Sekretariat Tetap pada 13 Kabupaten/Kota yang berjumlah

sebanyak 46 orang ini dimaksudkan untuk mencetak para petugas Lapangan yang Handal dan Profesional agar mampu bertindak sebagai

fasilitator, motivator maupun sebagai pendamping para pelaksana

program mulai dari semua jenjang pemerintah sampai ditingkat

masyarakat. Adapun yang menjadi narasumber yaitu dari BPMPD Provinsi Kalsel dan Lembaga Bina Potensia dengan menggunakan

metode ceramah, tanya jawab dan Focus Group Discussion (FGD).


291

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Untuk memperkuat komitmen dan sinergitas bersama antara lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di tingkat

kabupaten/kota dengan provinsi beserta lembaga masyarakat yang

melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program serta untuk memantapkan

langkah

bersama

dalam

pelaksanaan

program

Gerbangmas-Taskin di tahun 2012, maka dilaksanakan orientasi

program Gerbangmas-Taskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012. Selain itu pelaksanaan orientasi ini dimaksudkan untuk

melakukan review terhadap pelaksanaan program Gerbangmas-Taskin di Tahun 2011 dan untuk memberikan gambaran pelaksanaan

program Gerbangmas-Taskin yang akan dilaksanakan pada tahun 2012

serta

persiapan-persiapan

yang

diperlukan

untuk

pelaksanaannya. Penyelenggaraan kegiatan orientasi ini dilaksanakan

pada tanggal 14 s/d 15 Februari 2012 di Hotel Roditha Banjarmasin

yang dihadiri oleh 50 peserta, terdiri dari : BPMPD Kab/Kota se Kalsel, BPMPD prov. Kalsel, TPM Kab/Kota dan Lembaga Bina Potensia.

Sedangkan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi GerbangmasTaskin di 13 kabupaten / kota dilaksanakan secara 3 (tiga) tahap pada

triwulan keempat, yaitu tahap I (pertama) pada tanggal 1 s/d 2 Oktober 2012 di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, tahap II (kedua)

pada tanggal 3 s/d 6 Oktober 2012 di Kabupaten Tanah Laut, Tanah

Bumbu dan Kotabaru, tahap III (ketiga) pada tanggal 8 – 11 Oktober di Kabupaten Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan dan Tabalong. Monev ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program Gerbangmas-Taskin di 13 Kabupaten / Kota.

d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Telah dilaksanakan Penilaian LSP – BM (Lembaga Simpan Pinjam

Berbasis Masyarakat) di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 27 s/d 28 Agustus 2012 dan Kabupaten Banjar yang dilaksanakan tanggal 3 s/d 4 September 2012 yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan

Program Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan guna memberdayakan

masyarakat dan memperkuat kapasitas Desa serta untuk memberikan

motivasi kepada pengurus, anggota LSP-BM dalam menngelola LSP-BM di Daerah. Dari kegiatan ini telah terpilih LSP-BM terbaik di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar yang dinilai berdasarkan


292

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi keanggotaan, Simpanan Anggota, Pinjaman, Struktur Keuangan dan Manajemen.

e) Evaluasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan;

Program

Gerakan

Terpadu

Pembangunan

Masyarakat

Kalimantan Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan (GerbangmasTaskin) yang sudah berjalan sekitar enam tahun sejak diluncurkan (tahun 2007) sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi secara

menyeluruh, baik yang menyangkut aspek manajemen, organisasi, penganggaran,

kebijakan/regulasi

serta

aspek

teknis.

Padahal

dinamika dilapangan sangat banyak mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Maka dari itu untuk mengkaji lebih

dalam berbagai hal dalam pelaksanaan program ini maka diadakanlah studi evaluasi yang menyangkut pelaksanaan baik di tingkat Provinsi,

Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di triwulan keempat tanggal 15 Oktober sampai dengan 8 Desember 2012 (karena dana berasal dari APBD Perubahan BPMPD Prov. Kalsel) selama 39 (Tiga

Puluh Sembilan) hari efektif.. Ada 2 (dua) metode yang digunakan

dalam evaluasi ini, yaitu dengan daftar pertanyaan dan Focus Group Discussion (FGD). Total responden yang mendapatkan kuisioner (Daftar Pertanyaan) berjumlah 351 orang yang terdiri dari Sektap di Kabupaten, Camat atau Sekcam dan TFK, di Desa meliputi UPK, Ketua

Pokmas, masyarakat penerima manfaat. Sedangkan untuk pelaksanaan FGD, peserta yang diundang berasal dari aparat desa, tokoh

masyarakat, wakil perempuan, pengurus lembaga desa, perwakilan rumah tangga miskin. Secara keseluruhan berjumlah antara 10 sampai

dengan 20 orang per desa, dimana selama evaluasi dilaksanakan 52

kali FGD. Desa dan Kelurahan yang menjadi lokasi pengumpulan data f)

berjumlah 52 desa/kelurahan dari 13 Kab/Kota di Prov. Kalsel Penguatan Kelembagaan TKPKD Prov. Kalsel Kegiatan

Penguatan

Kelembagaan

TKPKD

Prov.

Kalsel

diwujudkan dalam bentuk perjalanan dinas dalam rangka fieldtrip ke

Provinsi Bali untuk studi banding Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2012. Fieldtrip dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu


293

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi dari tanggal 12 s/d 16 September 2012 dengan tujuan TKPK Jawa

Timur, TKPK Provinsi Bali, TKPK Kabupaten Badung beserta UPK dan

Kab Singaraja Buleleng. Sementara transit di Jawa Timur, rombongan

memanfaatkan untuk pertemuan dengan TKPK Jawa Timur dan UPK Program Gerbangmas-Taskin di Sidoarjo. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat bagaimana peran dan fungsi TKPKD Provinsi Bali dan kabupaten terpilih (Kabupaten Badung dan

Buleleng), Program inovatif apa saja yang mereka laksanakan sehingga mampu berada di posisi ke-2, bagaimana strateginya serta berapa

besar anggaran yang mereka alokasikan untuk penanggulangan angka kemiskinan. Sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Anggaran

Perubahan (ABT) APBD BPMPD Prov. Kalsel Tahun 2012, rombongan yang mengikuti fieldtrip sebanyak 12 (dua belas) orang, yaitu dari BPMPD,

Bappeda

dan

BPS,

namun

mengingat

permasalahan

kemiskinan dan penguatan kelembagaan bukan hanya tugas dan

tanggung jawab BPMPD dan Bappeda saja, maka BPMPD juga mengundang SKPD Provinsi terkait serta TKPK Kab/Kota sehingga rombongan fieldtrip berjumlah 43 orang.

4) Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG a) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan SDA; Kegiatan

Koordinasi

dan

Fasilitasi

Pemanfaatan

SDA

dilaksanakan pada triwulan kedua tanggal 9 s.d 10 April 2012 di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan pembinaan diarahkan agar aparat memberikan perhatian kepada pengelolaan dan pemeliharaan

sarana prasarana di desa serta fasilitas yang telah disediakan di lingkungan pemukiman masyarakat perdesaan. Selanjutnya koordinasi

dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan SDA dilaksanakan di Kabupaten Tabalong pada triwulan ketiga yaitu pada tanggal 18 s.d 20

Juli 2012. Koordinasi dilaksanakan pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat subbid SDA dan TTG di BPM&KB untuk membuat proposal bantuan baik berupa dana maupun peralatan kepada Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk pembangkit listrik tenaga

surya dan pengadaan peralatan energi dari biogas. Pada tanggal 30 s.d 31 Agustus 2012 dilaksanakan Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan


294

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi dan Pemanfaatan SDA ke Kabupaten Barito Kuala. Koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan rencana konsultasi ke Ditjen PMD Sub

Direktorat SDA-TTG Kemendagri Jakarta dalam rangka pelaksanaan PNPM Lingkungan Hidup / Green KPD yang diperoleh informasi bahwa

kegiatan ini dapat diarahkan untuk dilaksanakan pada desa-desa dengan kondisi rawa dan mangrove. Pada triwulan keempat koordinasi dan fasilitasi dilaksanakan di Kab. Tanah Laut pada tanggal 18 s.d 19 Oktober 2012. Pada tahun 2012 ini Kab. Tanah Laut (Desa

Batakan, Pulau Ubi, Kec. Panyipatan) ditetapkan Dirjen PMD menjadi lokasi pilot proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis

masyarakat. Selain itu dilaksanakan di Kab. Banjar pada tanggal 6 November 2012. Koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan hasil

konsultasi ke Ditjen PMD dalam rangka pelaksanaan PNPM Lingkungan Mandiri Pendesaan, dimana diperoleh informasi bahwa

kegiatan tersebut difokuskan pada kondisi area Daerah Aliran Sungai, sekitar Kawasan Hutan dan pada daerah pesisir. Untuk Kab. Banjar

kegiatan ini dapat diarahkan untuk dilaksanakan pada desa-desa di sekitar DAS dan Kawasan Hutan. Hal ini sangat memungkinkan karena

kondisi perekonomian masyarakat perdesaan di Kab. Banjar banyak dari hasil produksi sektor perikanan darat (keramba apung) dan pertanian dalam arti luas.

b) Pengembangan dan Penerapan TTG;

Pada tanggal 4 s.d 10 Juli 2012 BPMPD Prov. Kalsel telah ikut

berpartisipasi dalam Kalsel Expo 2012 untuk memeriahkan HUT

Provinsi Kalimantan Selatan ke-62 sekaligus HUT Kemerdekaan RI ke67. Kalsel Expo 2012

berisi rangkaian kegiatan yang terdiri dari

Pameran, Gebyar Seni Budaya, Konser Musik, Parade Band, Family

Edutainment dan forum bisnis serta aneka lomba yang diadakan di Lapangan Murdjani Banjarbaru. Pembukaan acara ini dihadiri oleh Walikota Banjarbaru, Para Kepala SKPD Pemprov Kalsel, anggota

DPRD baik Provinsi maupun Kota Banjarbaru, para perwakilan stand

baik dari instansi provinsi maupun Kabupaten/Kota, Perusahaan BUMN/BUMD, UKM dan undangan lainnya. BPMPD Prov. Kalsel

menampilkan pengembangan alat-alat Teknologi Tepat Guna dan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan dan memberikan


295

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi pemahaman mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui display pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu Pemberian Stimulan dan

Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan

Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan (Gerbangmas-Taskin). Gelar

TTG Nasional XIV diselenggarakan tanggal 9 s/d 12 Oktober 2012 di Provinsi Kepulauan Riau (Batam) yang diikuti oleh 33 provinsi dari

seluruh Indonesia. Keikutsertaan BPMPD Prov. Kalsel dalam gelar TTG

Tingkat Nasional ini adalah untuk mengekspos hasil-hasil TTG kabupaten/kota di Kalimantan Selatan kepada masyarakat secara nasional sehingga dapat menambah pengetahuan dan informasi c)

masyarakat mengenai berbagai jenis TTG dan produksinya. Penguatan kelembagaan posyantekdes;

Untuk Kegiatan Pelatihan Penguatan/Pembentukan Posyantek

dilaksanakan pada triwulan II (kedua), yaitu pada tanggal 14 s/d 15 Juni 2012 bertempat di Hotel Jelita Banjarmasin yang dihadiri oleh 46

peserta. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan/sosialisasi tentang posyantek baik ke aparat Pemerintah

Daerah maupun masyarakat/pengurus posyantek untuk dapat terlibat dan memanfaatkan posyantek. Untuk itu, Pembina di Provinsi dan Kabupaten/Kota penguatan

perlu

meningkatkan

kelembagaan

Posyantek,

perannya sehingga

dalam dapat

rangka efektif

melaksanakan tugasnya sesuai dengan potensi dan kondisi serta sosial budaya masyarakat

d) Pendampingan Terbangun dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perdesaan;

Kegiatan

Koordinasi

Peningkatan

Aksesbilitas

Masyarakat

Perdesaan diwujudkan dalam bentuk TNI Manunggal Membangun

Desa (TMMD) Tahun 2012 yang dilaksanakan sebagai upaya membantu mempercepat akselerasi pembangunan di daerah dan

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan

wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Kegiatan ini dibagi dalam 2 (dua) angkatan, yaitu angkatan 88 untuk Kabupaten Tanah Bumbu (Kec. Kusan Hulu Desa Manuntung)

dan Kota Banjarmasin (Kec. Banjarmasin Selatan Kelurahan Tanjung Pagar) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s/d 12 Juni 2012.


296

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Angkatan 89 Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 30 Oktober 2012 di Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Tengah.

5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. a) Fasilitasi pengelolaan administrasi desa dan kelurahan;

Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bertujuan

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Kepala Desa

dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada

triwulan ketiga dalam 3 angkatan, dimana angkatan I (pertama) pada

tanggal 3 s/d 5 September 2012, angkatan II (kedua) pada tanggal 6 s/d 8 September 2012 dan angkatan III (ketiga) pada tanggal 10 s.d 12

di Hotel Roditha Banjarmasin dengan 44 (empat puluh empat) orang dari 10 Kabupaten se Kalsel. Permasalahan 1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

a) Perlunya peningkatan pemahaman tentang Permendagri Nomor 37

tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan masih

banyaknya pengelolaan ADD yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta adanya

ketergantungan dengan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa;

b) Pengelolaan kekayaan dan asset desa yang belum teradministrasi dengan baik dan belum sesuai dengan ketentuan;

c) Penetapan dan penegasan batas desa belum tertata dengan baik dan

benar sebagaimana diatur dalam Permendagri No.27 Tahun 2006 sehingga rawan muncul konflik antar desa;

d) Standar penghasilan aparat pemerintahan desa yang masih minim bahkan dibawah standard UMR;

e) Data profil dan monografi desa belum tercatat dan teradministrasi f)

dengan baik sesuai Permendagri No.12 Tahun 2007;

Kualitas sumber daya manusia yaitu aparatur pemerintahan desa

masih rendah baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan

wawasan, sehingga belum mampu bekerja secara optimal dalam


297

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi menjalankan

tugas-tugas

pemerintahan,

pelayanan kepada masyarakat;

pembangunan

dan

g) Minimnya anggaran yang dikelola oleh desa sehingga desa belum

optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

h) Masih ada desa yang belum memilki kantor desa dan sekdes PNS; 2) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Penguatan Kelembagaan

a) Kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan masih dirasakan lemah dalam mendorong peran aktif masyarakat

mengelola program-program pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan masyarakat;

b. Tidak dimanfaatkannya lembaga kemasyarakatan yang ada di desa

dan kelurahan dalam setiap program yang dilaksanakan di desa / kelurahan;

c. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia dan dana yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan;

d. Belum maksimalnya pembinaan/fasilitasi/pendampingan baik dari

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota dalam upaya penguatan kelembagaan untuk dapat mengelola program-

b.

program pembangunan;

Belum memasyarakatnya kemitraan antara lembaga kemasyarakatan

di tingkat desa / kelurahan dengan pihak dunia usaha, LSM maupun Perguruan Tinggi dalam upaya pemberdayaan;

Pendataan Potensi Desa

a. Program aplikasi komputer bantuan dari Dirjen PMD masih sulit dipahami secara keseluruhan oleh operator komputer dalam input data dan ada juga yang aplikasinya tidak bisa diijinkan;

b. Pembentukan Pokja Profil Desa di Kabupaten masih belum seluruhnya dari 13 Kabupaten / Kota se Kal-Sel;

c. Data Profil Desa dan Kelurahan yang tersaji pada BPMPD belum ada

dalam bentuk aplikasi dan yang secara manual baru sebagian yang diperoleh saat lomba desa dan kelurahan;


298

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 3.

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan a. Perlunya

perluasan

penambahan

dana

cakupan

dalam

desa

rangka

penerima

percepatan

program

dan

pengentasan

kemiskinan Dari hasil evaluasi, swakelola sangat tidak efektif untuk pelaksanaan Gerbangmas-Taskin;

b. Belum optimalnya koordinasi program-program penangulangan kemiskinan lintas sektor maupun oleh pihak swasta terutama dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan;

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a.

Kurangnya pendanaan operasional sehingga pengaduan masyarakat

b.

Kurangnya personil yang handal di bidang pengaduan terpadu;

tidak dapat ditangani secara optimal;

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan

a. Kurangnya kesungguhan dari Kabupaten dalam memberikan dukungan regulasi Bumdes diwilayahnya;

b. Terbatasnya SDM yang mau dan mampu mengembangkan Bumdes;

c. Kurangnya pembinaan terhadap Manajemen & SDM usaha ekonomi keluarga;

d. Terbatasnya dana PAP (Pembina administrasi proyek) sehingga

Bumdes percontohan belum dapat menyediakan pendamping / konsultan Bumdes percontohan yang khusus untuk itu. Selama ini

tenaga pendamping adalah anggota pembina Bumdes Provinsi Kalsel dan bantuan tenaga dari Bagian Ekonomi Setda Kab. Banjar, yang

karena padatnya tugas-tugas tupoksi dan terbatasnya dana e.

pembinaan sehingga tidak dapat berjalan secara optimal;

Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih terkendala karena belum adanya perda yang ditindaklanjuti dengan peraturan desa.

Pemberian / Stimulan Pembangunan Desa

a. Minimnya dana penunjang administrasi kegiatan sehingga tahap pra perencanaan seperti sosialisasi tidak dapat berjalan dengan optimal;


299

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b. Terbatasnya alokasi dana Pemberian Stimulan Pembangunan Desa dan kekurangan sarana,prasarana ekonomi perdesaan untuk Desa Tertinggal di Kalimantan Selatan; 4.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDA dikeluarkan oleh

kementerian / lembaga pemerintah lain yang khusus menangani sektor berkaitan SDA, bukan dari Kementerian Dalam Negeri;

b. Dari hasil lapangan bahwa Posyantekdes sudah tidak terbina lagi

dengan adanya otonomi daerah, tidak ada dana APBD Kabupaten yang tersedia;

c. Nomenklatur antara SKPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota tidak

sama dan tidak semua BPMPD di Kab/Kota terdapat bidang yang menangani SDA-TTG;

d. Dana yang tersedia masih terbatas untuk koordinasi dan pembinaan / fasilitasi / pelatihan untuk kegiatan Posyantekdes/Posyantek dll;

SOLUSI 1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan a.

b.

Memfasilitasi dengan melakukan pembinaan baik berupa pelatihan, bintek dan sosialisasi peraturan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa Menginventarisasi

dan

mengidentifikasi

masalah-masalah

pemerintahan desa serta mengkoordinasikan penyelesaiannya.

2) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Penguatan Kelembagaan a.

Perlu peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dalam upaya mendorong peran aktif masyarakat

mengelola program-program pembangunan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kapasitas berupa pelatihan atau workshop.


300

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b. c.

Agar terus mendorong iklim kemitraan antar stakeholders termasuk dunia usaha, LSM dan perguruan tinggi antara lain melalui kerja sama aktif maupun keterlibatan dalam berbagai forum.

Perlu adanya sosialisasi dan penyamaan persepsi dari seluruh

stakeholders bahwa setiap program yang masuk ke desa agar melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

Pendataan Potensi Desa a.

Agar tiap Kabupaten / Kota segera membentuk Pokja Profil Desa dan

b.

Untuk menunjang proses pengumpulan dan pengolahan Data Profil

c.

Kelurahan

Desa dan Kelurahan, tiap-tiap Kabupaten / Kota agar mengalokasikan dana tersebut di APBD daerah masing-masing.

Agar tiap Kabupaten / Kota dapat melaksanakan sosialisasi atau Bimtek penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.

3) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

a. Penambahan cakupan wilayah dan dana untuk mendukung program Gerbangmas-Taskin

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a.

Perlu tambahan dana untuk mendukung perkembangan LSPBM dan

b.

kelancaran unit pengaduan

c.

terpadu

Perlu tambahan personil khusus untuk menangani pengaduan Dalam rangka efektifitas, hendaknya pembinaan Bumdes untuk Th.

2012, DPAnya dapat disatukan dengan DPA kegiatan pengembangan d.

Bumdes dan usaha ekonomi di pedesaan

e.

Rakor TKPK khusus pemberdayaan masyarakat

Dalam program Monev. hendaknya dapat dianggarkan dana untuk Mendorong

percepatan

pembuatan

peraturan

daerah

yang

mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti peraturan daerah pasar desa dan peraturan pelaksanaan pendukungnya.


301

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan usaha Ekonomi Masyarakat di Perdesaan a)

Perlu

tambahan

dana

PAP

tahun

2012

pendampingan, pembinaan dan evaluasi program

untuk

pengadaan

Pemberian / Stimulan Pembangunan Desa a.

Perlu penambahan dana PAP (Pembina administrasi proyek) tahun 2012

Pengentasan Kemiskinan a.

Terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penanganan

b.

Terus meningkatkan kapasitas aparat yang merupakan ujung tombak

pengentasan kemiskinan agar lebih optimal.

penanganan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan

4) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna a.

Disarankan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk

b.

Sesuai Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 413/364-SDA-

c.

d.

membuat peraturan dan kebijakan terkait sektor SDA

TTG/BPMPD tanggal 6 Juli 2011 tentang Pembentukan dan Penguatan Posyantek, agar ditindaklanjuti oleh Kabupaten / Kota.

Kesamaan nomenklatur antara provinsi dengan Kabupaten / Kota.

Perlu peningkatan dana koordinasi dan pembinaan/fasilitasi/

pelatihan untuk kegiatan Posyantekdes/Posyantek khususnya dan Pengembangan dan penerapan TTG umumnya.


302

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

Recommend Documents