Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,

KEPEGAWAIAN

DAN

PERSANDIAN. Penyelenggaraan

urusan

Administrasi Keuangan Daerah dialokasikan

anggaran

Otonomi

APBD

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

2012

keseluruhan

sebesar

di Kalimantan Selatan tahun 2012 telah Tahun

Rp510.795.159.256,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp208.720.277.950,87 atau 40,86%.

Unit Kerja terkait yang menyelenggarakan program dan kegiatan pada

urusan ini adalah: 1) Sekretariat Daerah 2) Biro Pemerintahan , 3) Biro Hukum, 4) Biro Organisasi, 5) Biro Perekonomian, 6) Biro Kesejahteraan Rakyat, 7) Biro Hubungan Masyarakat, 8)

Biro Umum 9)

Biro Perlengkapan 10) Biro

Keuangan 11) Sekretariat DPRD 12) Inspektorat 13) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 14) Balai Pengkajian Dan Pengembangan Pertanian

Terpadu 15) Dinas Pendapatan Daerah 16) Badan Pendidikan Dan Pelatihan 17) Badan Kepegawaian Daerah 18) Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi

Kalsel 19) Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Dan 20) Sekretariat DPP Korpri ; dan 21) KPID.

Berikut dijelaskan program pokok dan kegiatan yang dianggarkan

melalui APBD Prov. Kalsel TA. 2012 pada masing-masing unit kerja yang menyelenggarakan

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2012 sebagai berikut: 1)

SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi mendapat alokasi anggaran tahun 2012

sebesar

Rp50.837.084.671,00

dan

telah

direalisasikan

sebesar

Rp35.028.370.321,00 atau 68,90%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; program ini dialokasikan sebesar Rp33.635.271.571,00 dan terealisasi sebesar

Rp23.468.000.076,00 atau 68,90%. Hasil program ini adalah

terlaksananya berbagai kegiatan antara lain untuk: Penyediaan ATK,

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012

198

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan

jasa kebersihan kantor, Penyediaan makanan dan minuman dilingkungan sekretariat daerah selama 1 tahun.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; program ini dialokasikan sebesar Rp9.374.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.240.391.045,00 atau 77,24%. Hasil program ini adalah

terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas; 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

3)Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan 4)Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; program ini mendapat alokasi sebesar Rp550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 475.300.000,00 atau 86,42%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu

untuk pengadaan pakaian kerja lapangan dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur;

program ini dialokasikan sebesar Rp667.7813.100,00 dan terealisasi sebesar Rp3.451.304.200,00 atau 51,68%. Hasil program ini adalah

terlaksananya kegiatan-kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Formal; Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; serta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, program ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp393.375.000,00 atau

65,56%. Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD; 2) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; dan 4) Penyusunan Laporan Keuangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.


199

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 2)

BIRO PEMERINTAHAN Biro Pemerintahan tahun 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp3.179.884.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.203.511.950,00 atau 69,30%. Adapun program dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 475.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp350.015.800,00 atau 73,69%. Hasil pelaksanaan program adalah: 1) Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi peningkatan PAD Prov.Kalsel 1 kegiatan dan tersedianya buku PAD tahun 2012; 2) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi

Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri, pada tahun 2012 masih

melanjutkan kerjasama antar Provinsi, yaitu Kerjasama Pemprov Kalsel dengan Pemprov. Sulsel dan Pemprov. Jatim, proses untuk melaksanakan perpanjangan Kerjasama telah dilaksanakan dalam tahap evaluasi dan harmonisasi dengan SKPD terkait, diagendakan

pada Tahun 2012. Rencana MoU dengan Provinsi Thurgau, Swiss masih dalam tahap perencanaan dan pemantapan.

b) Program

Penataan

Daerah

Otonomi

Baru,

program

ini

dialokasikan anggaran sebesar Rp798.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp538.570.600,00 atau 67,41%. Realisasi pelaksanaan program ini yaitu:

- Terlaksananya

fasilitasi

penyelesaian

tapal

batas

wilayah

administrasi antar daerah Provinsi, dan antar Daerah Kabupaten/ Kota di Kalsel dijelaskan pada Bab. VI LKPJ 2012 ini.

c) Program

Pengembangan

Otonomi

Daerah,

program

ini

dialokasikan anggaran sebesar Rp75.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp47.602.000,00 atau 63,47%. Realisasi pelaksanaan program

yaitu:

Terlaksananya

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan otonomi daerah di 13 Kab/Kota se Kalsel 1 kegiatan.

d) Program Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), program ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp1.410.684.000,00 dan terealisasi sebesar Rp996.641.050,00 atau 70,65%. Realisasi pelaksanaan program yaitu:


200

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi - Terlaksananya kegiatan Asistensi Pembinaan Perangkat Daerah, outbond/ pembinaan perangkat daerah dan Camat se Kalsel;

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepala Daerah se Kalsel;

- Tersusun dan disampaikannya LKPJ Tahun 2011 kepada DPRD dan LPPD Tahun 2011 kepada Presiden melalui Mendagri;

- Terlaksananya fasilitasi ketenagakerjaan dan migrasi di Kalsel 2 kegiatan, kegiatan koordinasi penanganan ketenagakerjaan dan migrasi dapat terlaksana bersama dengan instansi terkait, sehingga penggunaan dana dapat dilakukan sharing;

- Terlaksananya pembinaan administratif penyelenggaraan TP di Kab/Kota 1 kegiatan;

- Terlaksananya rakor fasilitasi kemasyarakatan 1 kegiatan;

- Terlaksananya kegiatan pengembangan daerah dan kawasan 1 kegiatan;

- Terlaksananya Rakor instansi vertikal 1 kegiatan;

- Terlaksananya kegiatan administrasi Biro 1 tahun.

e) Program Penataan Administrasi Kependudukan, program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp420.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp270.682.500,00 atau 64,40%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- Terlaksananya

Pembinaan

Penyelenggaraan

administrasi

kependudukan dan Pencatatan Sipil di 13 Kab/Kota dalam rangka tertib adm. Kependudukan.

- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu; terlaksana 1 kegiatan rakor SIAK online dari 4 kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan

untuk

pengembangan

Sistem

Informasi

dan

Komunikasi tidak terlaksana karena Menunggu kebijakan teknis dari Kemendagri dalam rangka pengembangan sistem dan

jaringan komunikasi SIAK setelah program penerapan e-KTP selesai tahun 2012.

- Terlaksananya penerapan dan pengoperasian SIAK sesuai standar di 13 Kabupaten/ Kota dan penerapan e-KTP yang harus selesai pada tahun 2012.


201

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi - Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparat kependudukan dan catatan

sipil dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi

3)

aparat dukcapil provinsi.

BIRO HUKUM Biro Hukum pada tahun 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp2.800.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.571.511.950,00 atau 91,83%.

Program yang dilaksanakan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Dengan anggaran bersumber dari APBD Rp1.048.065.000,00 dan Realisasi sebesar

Rp953.299.750,00 atau 90,69% Realisasi pelaksanaan program tersebut dijelaskan sebagai berikut: a) Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah dan

koordinasi

Perumusan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasarannya kegiatan ini adalah SKPD lingkup Pemprov.KalSel.

Dalam tahun 2012 ini menargetkan Perda sebanyak 15 buah, dan terealisasi sebanayak 19 buah dengan presemtasi sebesar 176 %.

b) Inventarisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

Sasarannya kegiatan ini adalah himpunan produk hukum dan

penyebarluasannya dalam bentuk buku, katalog, penerbitan/

penggandaan Perda dan ditargetkan sebanyak 1262. Kegiatan ini terealisasi sebanyak 1262 buah atau 100 %.

c) Sosialiasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran kegiatan ini adalah aparatur Pemprov KalSel, kab/kota dan masyarakat.

Kegiatan ini menargetkan sebanyak 5 kali

kegiatan atau 250 orang, realisasinya sebanyak 5 kali kegiatan

atau 100 %, adapun Perda yang disosialisasikan adalah sebagai berikut :

 Sosialisasi Perda Prov.KalSel Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3


202

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Tahun 2009 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan

Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan hasil Perusahaan Perkebunan.

 Sosialisasi Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

 Sosialisasi Peraturan Derah

Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan.

 Sosialisasi Pearaturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan.

 Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor

16

Tahun

2012

tentang

pencegahan

dan

penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropi Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya.

d) Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum.

Sasaran kegiatan ini adalah pejabat yang membidangi JDI Hukum

dengan target 7 orang dan telah terealisasi sebanyak 7 orang atau 100 %.

e) Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Sasaran dalam kegiatan ini adalah Aparatur Pemprov dan

kab/kota SekalSel sebanyak 40 orang dalam 1 kali kegiatan dan telah terealisasi kegiatan tersebut pada bulan Maret 2012 f)

sehingga pencapaian kinerjanya adalah 100 %.

Peningkatan Sarana dan Prasarana JDI Hukum.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk kegiatan dokumentasi berupa pembelian 1 unit mesin foto copy dengan pencapaian target 100%.

dalam telah dilaksanakan

g) Rakontek Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum

Provinsi dan SKPD lingkup Sasaran kegiatan ini adalah Aparatur

Pemprov dan Kab/kota Sekalsel sebanyak 1 kali kegiatan dan telah dilaksanakan dengan realisasi 100%.


203

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi h) Penelahaan Pergub, Kepgub serta perjanjian kerjasama, Nota kesepakatan bersama (Mou).

Sasaran kegiatan ini adalah SKPD lingkup Pemprov KalSel,

Kegiatan ini telah menargetkan 550 buah dan sampai akhir tahun

2012 terealisasi sebesar 1077 buah atau 195,81 % dengan rincian sebagai berikut : - Pergub sebanyak 95 buah Kepgub

sebanyak 638 buah dan Perjanjian kerjasama, Nota kesepakatan bersama (Mou) sebanyak 344 buah.

2) Program Bantuan Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Hukum dengan anggaran bersumber dari APBD Rp 1.068.010.000,00 dan Realisasi sebesar Rp1.015.084.100,00 atau 95,04% Realisasi pelaksanaan program tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Pemberian Bantuan Hukum/Kuasa Hukum kepada unsur-unsur Pemerintah Provinsi

Kalimantan Provinsi Kalimantan Selatan

di Pengadilan terhadap

gugatan Masyarakat/badan hukum

Perdata.

Sasaran kegiatan ini adalah penanganan perkara dan bantuan

hukum lingkup PemprovKalsel yaitu berupa penanganan dan permasalahan dalam hukum dan telah menargetkan sebanyak 13

perkara dan realisasinya adalah 10 perkara. Dengan rincian sebagai berikut : PN = 4 buah perkara, Tata Usaha Negara sebanyak 3 buah perkara dan MA sebanyak 3 buah perkara

b) Penelaahan Pemberian ijin

tertulis

tindak

pidana

terhadap

pejabat Pemerintah Daerah dan anggota DPRD di Kab/kota di Kalimantan Selatan.

Sasaran kegiatan ini adalah Pejabat/aparatur dan anggota DPRD kab/kota di KalSel dengan target dalam 1 taun adalah 12 buah ijin dan terealisasi sebanyak 3 buah ijin yaitu :

 Persetujuan tertulis untuk menyelidikan anggota DPRD Kab.HST an. Ilham Malik, S.Sos Bin Damsi.

 Persetujuan

tertulis

untuk

menyelidikan

anggota

DPRD

 Persetujuan

tertulis

untuk

menyelidikan

anggota

DPRD

Kab.Banjar an. Drs. Suryanto Kab.Banjar an. M.Yunani


204

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi c) Penanganan sengketa Hukum di luar pengadilan di Kalimantan Selatan.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat dan pemerintah yang

bersengketa dalam tahun ini telah menargetkan sebanyak 7 masalah dan terealisasi sebanyak 21 masalah atau 300%.

d) Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran Biro Hukum.

Sasaran kegiatan ini adalah pegawai Tata Usaha Biro Hukum yaitu

terselenggaranya kegiatan penyampaian laporan-laporan yang menyangkut masalah kepegawaian.

e) Peningkatan Kinerja Biro Hukum Setda Selatan.

Provinsi Kalimantan

Sasaran kegiatan ini adalah Pejabat eselon II,III, IV dan staf Biro

hukum sebanyak 16 0rang dalam rangka meningkan SDM yang berwawasan dibidang hukum dan telah terealisasi sebanyak 13 orang atau 81,3%.

f) Bimbingan Teknis Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sasaran kegiatan ini adalah Pejabat/aparatur pemprovKalSel dan Kab/kota Se Kalsel sebanyak 40 orang dalam1 kali kegiatan yaitu

pejabat/aparatur yang terampil dalam penanganan perkara di pengadilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini telah terealisasi dengan target 100 %.

g) Fasilitasi penyelesaian sengketa hukum di Kab/kota

Sasaran kegiatan ini adalah Aparatur Kab/kota di Kalimantan Selatan yaitu terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa hukum

di Kabupaten Tanah laut sebanyak 50 orang dalam 1 kali kegiatan dengan target 100%.

h) Monitoring penanganan perkara di pengadilan dan Penyelesaian

sengketa hokum diluar Pengadilan di Kab/kota di Kalimantan Selatan.

Sasaran kegiatan permasalahan

ini

dalam

adalah penanganan

kedudukan

perkara

hukum yaitu

dan

penanganan

perkara di Kab/kota dan penyelesaian sengketa hukum di

luar

pengadilan di 6 Kab/kota di Kalimantan Selatan, dan kegiatan ini


205

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi terealisasi engan target 100 % yaitu Kab. HST, Kab.Banjar, Banjamasin, Kab.HST, Kab. Tanah Laut dan Kab.Kotabaru.

3) Program Evaluasi/Klarifikasi Produk Hukum dan Fasilitasi HAM

dengan anggaran bersumber dari APBD Rp 664.625.000,00 dan Realisasi

sebesar

Rp585.254.100,00

atau

88,06%

pelaksanaan program tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi

a) Evaluasi dan Klarifikasi Raperda Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Sasaran kegiatan ini Raperda/perda Kab/kota SekalSel yaitu

Raperda/Perda kab/kota yang dievaluasi dan diklarifikasi sebanyak 100 buah dan telah terealisasi sebanyak 176 buah Raperda/perda dengan target 176 %. Dari 176 buah Raperda/perda Kab/kota

terdiri dari Evaluasi Raperda/perda Kab/kota sebanyak 95 buah

dan Fasilitasi dan klarifikasi Raperda/Perda Kab/kota sebanyak 81 buah

b) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kalimantan Selatan.

Sasaran kegiatan ini adalah Pejabat/aparatur SKPD PemprovKalSel sebanayk 120 orang selama 2 kali kegiatan dengan target 100 %. Kegiatan tersebut adalah :

 Rakor tentang Perpers Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM  Rakor tetang Tata Cara Pelaporan RANHAM

c) Pelaksanaan Keputusan Bersama Gubernur Kalimantan Selatan dengan Komisi bersama

pemberantasan Korupsi RI tentang Keputusan

dibidang

Pendaftaran

Penyelenggara Negara (LHKPN) Kalimantan Selatan.

Laporan

Harta

Kekayan

dan pemberantasan korupsi di

Sasaran kegiatan ini adalah Pejabat eselon II, bendaharawan penerima/pengeluaran, auditor dan PPK lingkup Pemprov dan Kab/kota SeKalSel dengan hasil terdaftarnya

penyelenggaraan

Negara yang wajib mengisi LHKPN sebanyak 150 orang, dan telah terealisasi sebanyak 226 orang atau dengan target 150,67 %

d) Koordinasi dan pendataan LHKPN dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi


206

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Sasaran kegiatan ini adalah pejabat eselon II,III, bendaharawan pengeluaran/penerima, auditor dan PPK SKPD yang memegang

kegiatan dilingkugan Pemprov dan PemKab/kota SeKalSel dengan maksud

terdatanya

penyelenggaraan

Negara

yang

wajib

melaporkan LHKPN sebanyak 500 orang dan telah terealisasi sebanyak 1841 orang atau 368,2 %.

e) Monitoring Pelaksanaan RANHAM dan Tindak lanjut hasil evaluasi

dan klarifikasi Raperda/ Perda Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring RANHAM dan tindak

lanjut hasil evaluasi dan klarifikasi

Raperda/perda di 6 kab/kota di KalSel dan telah terealisasi dengan

target 100 % yaitu Kab. Kotabaru, Tanah Bumbu, Martapura, Tabalong, Balangan dan Banjarmasin.

f) Sosialiasi HAM bagi aparatur Pememerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran kegiatan ini adalah Aparatur PemprovKalSel dan Kab/kota

serta Ormas Se KalSel yaitu meningkatnya aparatur yang memahami tentang HAM. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan 80 orang dan telah terealisasi dengan target 100 %. Kegiatan tersebut adalah :

 Perpers No 23 Tahun 2011 tentang RANHAM

 UU No 19 Tahun 2011 tentang penyandang Distabilitas

Permasalahan

1) Pengumpulan data loporan berkala RANHAM masih belum optimal.

2) Terkait pengisian formulir LHKPN bagi pejabat penyelenggara Negara masih banyak yang belum melaporkan harta kekayaan.

3) Kurangnya tenaga/SDM yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi dan administrasi yang berwawasan dibidang hukum.

4) Permohonan izin tertulis penyelidik tidak menyampaikan/melampirkan resume / tindak kronologis yang dilakukan oleh terdakwa.


207

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Solusi 1) Perlu di buatkan surat edaran kepada SKPD lingkup Pemprov Kalsel,

Kab/ kota sekalsel untuk melaporkan kegiatan nya yang berkaitan tentang RANHAM.

2) Perlu adanya sanksi terhadap pejabat yang tidak melaporkan / terlambat melaporkan harta kekayaannya.

3) Perlu adanya penambahan tenaga/SDM yang menguasai bidang teknologi, komunikasi dan administrasi serta hukum.

4) Surat permohonan kepada penyidik untuk melampirkan kronologis kejadian dalam setiap pengajuan izin tertulis.

4)

BIRO ORGANISASI Biro Organisasi pada tahun 2012 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp 2.404.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.036.772.000,00 atau 84,70%. Pelaksanaan program pokok pada Biro Organisasi dijelaskan sebagai berikut:

a) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp256.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp221.452.600,00 atau 86,46%. Hasil program antara lain

adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2) Penyusunan Informasi

Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalsel; 3) Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan; 4) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pada SKPD Di Lingkungan Pemprov. Kalsel.

b) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp748.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp607.888.700,00 atau 81,18%. Hasil program antara lain

adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Pengolahan Database dan

Pengelolaan Kepegawaian Di Lingkungan Setda Prov. Kalsel; 2) Bimtek Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Provinsi Kalsel; 3) Bimtek Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Sekda Prov. Kalsel.


208

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi c) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp269.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp203.707.100,00 atau 75,51%. Hasil program antara lain adalah

terlaksananya

kegiatan-kegiatan:

1)

Pembinaan

dan

Pemilihan Unit Pelayanan Publik dan Daerah Yang Memiliki Kinerja

Terbaik Se Kalsel; 2) Percepatan Penerapan Pencapaian SPM Pemprov.Kalsel.

d) Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Kapasitas

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1.069.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp945.528.600,00 atau 88,45%. Hasil program antara lain adalah

terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Penetapan SOP Pelayanan Publik

pada SKPD Provinsi Kalsel; 2) Bimtek Optimalisasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3) Rapat

Koordinasi Bidang Organisasi Kabupaten/Kota Se Kalsel; 4) Fasilitasi Kelembagaan

Kabupaten/Kota;

5)

Monitoring

dan

Evaluasi

Kelembagaan Kabupaten/Kota; 6) Monitoring Penerapan Standar Pelayanan Publik Di Kalsel; 7) Sosialisasi Peraturan Bidang

Kelembagaan Provinsi Kalsel; 8) Rapat Koordinasi Regional Bidang Organisasi Se Kalimantan; 9) Penyerasian Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi SKPD Provinsi Kalsel; 10) Bimbingan Teknis Perumusan

Uraian Tugas Perangkat Daerah Kab/Kota; 11) Penyerasian Format

Organisasi UPT Dilingkungan Provinsi Kalsel; 12) Sosialisasi Peraturan Bidang Ketatalaksanaan (Tata Naskah dan Pakaian Dinas); 13) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Provinsi Tahun 2011; 14) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

pada Unit Pelayanan Publik Pemprov. Kalsel; 15) Penyusunan Pola Hubungan Kerja; 16) Bimbingan Teknis Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalsel; 17) Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemprov. Kalsel. Permasalahan dan solusi Secara umum, tahapan pelaksanaan kegiatan hanya terkendala pada proses administrasi, antara lain :


209

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 1) Sinkronisasi antara jadual kegiatan Biro Organisasi dengan ketersediaan

dana terkait dengan proses administrasi keuangan oleh Biro Keuangan belum berjalan optimal.

2) Petunjuk

pelaksanaan

dan

petunjuk

teknis

pengadministrasian

keuangan belum sepenuhnya dipahami oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Biro.

Solusi yang diupayakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi :

1) Mengusulkan penambahan tenaga melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

2) Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

3) Meningkatkan pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara

Pembantu Biro

dalam hal

penyusunan laporan keuangan kegiatan.

pengadministrasian

dan

4) Menerapkan sistem dan prosedur kerja serta memanfaatkan hasil

analisis informasi jabatan untuk pembinaan dan pengembangan pegawai.

5) Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana kerja dengan mengusulkan daftar kebutuhan kepada Biro Perlengkapan.

6) Melakukan Focus Group Discution (FGD) / Diskusi terarah para pejabat struktural di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara berkala.

7) Membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan, misalnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

8) Mengupayakan akses informasi dan konsultasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara serta instansi terkait lainnya.


210


BIRO PEREKONOMIAN Biro Perekonomian pada tahun 2012 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp2.471.255.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.084.022.126,00 atau 84,33%. Pelaksanaan program pokok pada Biro Perekonomian tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut:

a) Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah, Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp107.605.000,00 dan terealisasi sebesar Rp103.097.400,00 atau

95,81%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatankegiatan: 1) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah.

b) Program

Peningkatan

Pengendalian

Sistem

Pelaksanaan

Pengawasan

Kebijakan

KDH,

Internal Program

dan ini

dialokasikan anggaran sebesar Rp111.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp109.578.200,00 atau 98,72%. Hasil program antara lain

adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

c) Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi,

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp130.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp106.644.996,00 atau 82,03%. Hasil program

antara lain adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Pameran ABDI Persada Membangun Kalsel Expo Tahun 2011.

d) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp79.996.500,00 atau 80%. Hasil program antara lain

adalah

Kerjasama

terlaksananya

Antar

Daerah

Banjarmasin dan Sekitarnya.

e) Program

Pelayanan

kegiatan-kegiatan:

Kawasan

Pemerintahan

Perkotaan Umum,

1)

Koordinasi

(Metropolitan) Program

ini

dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.029.910.000,00 dan terealisasi sebesar Rp863.607.399,00 atau 83,85%. Hasil program antara lain

adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalsel; 2)Peningkatan


211

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Sarana Prasarana Kerja; 3) Peningkatan Kinerja Perencanaan f)

Program.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp16.000.000,00 dan terealisasi


adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan.

g) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan

Energi,

Program

ini

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp70.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 66.472.100,00 atau

94,69%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatankegiatan: 1) Koordinasi Peningkatan Produksi Pertambangan dan Energi.

h) Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian,

Program

ini



adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Koordinasi Peningkatan i)

Produksi Pertanian.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp132.670.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp94.577.415,00 atau 71,29%. Hasil program

antara lain adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Fasilitasi dan

Koordinasi Sinkronisasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah; j)

2) Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok.

Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM Yang Kondusif, Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp83.833.300,00 atau 83,83%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah.

k) Program Penciptaan Iklim Usaha KUKM Yang Kondusif, Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi



212

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Kegiatan Fasilitasi l)

Investasi dan Promosi. Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan,

Program

ini


sebesar Rp59.501.825,00 atau 79,34%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana Transportasi.

m) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah, Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 113.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp73.857.800,00 atau

65,26%. Hasil program

antara lain adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Fasilitasi dan Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 6)

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2012 mendapat alokasi

anggaran

sebesar

Rp4.365.260.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp 2.483.208.100,00 atau 56,89 %. Pelaksanaan program pokok pada Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut:

a) Program Bantuan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, Keagamaan, Kesehatan, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp250.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp235.066.500,00 atau 94,03%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan dan Hibah.

b) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.077.600,00 atau

57,39%. Hasil program

antara lain adalah terlaksananya kegiatan 1) Peningkatan Kapasitas SDM dan Ketatausahaan Biro; 2) Penyusunan Program dan Pelaporan Biro.


213

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi c) Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp482.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp 462.629.950,00 atau 95,98%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama; 2) Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi

Bantuan

Keagamaan

dan

Sosial

Keagamaan;

3) Pengkajian dan Pengembangan Wawasan Bagi Pemuka/Guru Agama.

d) Program

Peningkatan

Kualitas

Kehidupan

Sosial

Kemasyarakatan. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.066.110.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.099.847.450,00 atau 53,23%. Hasil program

antara lain adalah terlaksananya kegiatan 1) Peningkatan Orientasi

Program KKB Bagi Pengurus PKK Provinsi dan Kab/Kota; 2)Peningkatan Orientasi Program KKB Bagi Penyuluh Agama Tingkat

Kab/Kota; 3) Rapat Koordinasi Bidang Kesra Kab/Kota; 4)Pengkajian dan Pengembangan Wawasan Bantuan-bantuan Sosial; 5) Seminar Peningkatan Pembinaan Bidang Dikbudpora 6) Rapat Koordinasi dan

Evaluasi Pembinaan Bidang Dikbudpora; 7) Dialog Implikasi Pertunjukan

Musik

Terhadap

Perilaku

Masyarakat

8)Pengumpulan Data dan Informasi Bidang Dikbudpora.

Kalsel;

e) Program Peningkatan dan Pengembangan Kehidupan Beragama Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan. program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.233.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp528.115.300,00 atau 42,83%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatan 1) Fasilitasi Kegiatan Keagamaan; 2) Fasilitasi Kegiatan Hari-hari Besar Islam.

Program Peningkatan Kualitas Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

program

ini

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp184.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp71.471.300,00 atau

38,81%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya Peningkatan Kinerja Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.


214

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Keterlambatan

pelaksanaan

kegiatan

mengakibatkan

waktu

pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat yang berakibat pula pada

keterlambatan pencairan dana hal ini menjadi salah satu penyebab kendala dalam pencapaian target atau realisasi capaian program.

2) Kegiatan dikelola dengan sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi jumlah pegawai maupun kemampuan pegawai dalam Iptek.

3) Koordinasi antara Bendahara Pengeluaran, pengelola keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegaiatan belum optimal

Solusi

1) Perlunya pelaksanaan kegiatan tepat waktu agar realisasi sesuai target dan capaian program

2) Mengikutkan PNS yang ada pada Bintek-bintek keuangan yang diadakan sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM yang ada

3) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran, pengelola keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam hal pengadministrasian dan penyusunan laporan keuangan 7)

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT Biro Hubungan Masyarakat pada tahun 2012 mendapat alokasi

anggaran untuk urusan otonomi daerah sebesar Rp588.338.000,00 dan terealisasi

sebesar

mendapatkan Informatika

Rp405.847.525,00

alokasi

sebesar

anggaran

untuk

atau

Rp.3.988.778.000,00

Rp.3.227.112.104,00 atau 80,90%.

68,98%.

urusan dan

Selain

Komunikasi

realisasi

itu

dan

sebesar

Program pokok pada Biro Hubungan Masyarakat tahun 2012 untuk

urusan

Otonomi

Daerah,

yaitu

Program

Perbaikan

Sistem

Administrasi, Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan dan Pembenahan Administrasi di Biro Humas, sedangkan utuk program dan kegiatan lainnya dijelaskan pada urusan Komunikasi dan Informatika.


215


BIRO UMUM Biro Umum pada tahun 2012 mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp1.816.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.725.108.599,00 atau 94,97%.

Dari

jumlah

anggaran

tersebut,

termasuk

didalamnya

melaksanakan urusan kearsipan sebesar Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp274.319.100,00 atau 78,37%. Berikut dijelaskan hasil pelaksanaan

program

dan

kegiatan

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dialokasikan sebesar Rp.61.000.000,- terealisasi Rp 407.168.500,- atau 90,48%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan jasa penyelesaian tugas diluar jam kerja. Pada kegiatan ini sasaran yang hendak dicapai

adalah lebih optimal dan lancarnya kegiatan-kegiatan serta tugastugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan baik kegiatan

resmi maupun tidak resmi yang dilaksanakan diluar jam kerja dalam

rangka memberikan pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat, dengan target 20 orang, dan terealisasi sebanyak 16 orang selama 38 hari / orang atau capaian prosentasi 100%.

b) Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur,

dialokasikan sebesar Rp 450.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 59.824.000,- atau 98,07%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Adapun indikatornya antara lain :

1) Terpeliharanya mesin genset dengan target 8 gedung, dapat direalisasikan sebanyak 8 atau capaian prosentase 100%.

2) Tersedianya BBM dan Solar dengan target 10 gedung, dapat direalisasikan sebanyak 10 atau capaian prosentase 100%.

3) Terpeliharanya peralatan listrik dan Elektronik dengan target 9 gedung, dapat diirealisasikan sebanyak 9 atau capaian prosentase 100%.

4) Tersedianya penerangan gedung, jalan, taman, dan hutan kota dengan target 9 gedung, dapat direalisasikan sebanyak 9 atau capaian prosentase 100%.


216

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 5) Terpeliharanya mesin pompa air dengan target pelaksanaan sebanyak 9 gedung, dapat direalisasikan sebanyak 9 gedung atau capaian prosentase sebesar 100%

6) Terpeliharanya jaringan air bersih dengan target pelaksanaan sebanyak 10 gedung, dapat direalisasikan sebanyak 10 gedung atau capaian prosentase sebesar 100%

7) Terlaksananya konstruksi rumah ginzet, pagar, taman, tempat parker dan halaman dengan target pelaksanaan 2 gedung/

bangunan, dapat direalisasikan sebanyak 2 gedung/bangunan atau capaian prosentase sebesar 100%

8) Terpeliharanya kualitas fisik gedung dengan target pemeliharaan terhadap 10 gedung, adapun realisasinya dapat terlaksana sebanyak 10 gedung atau capaian prosentase mencapai 100%.

9) Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor, computer dan alat komunikasi

c) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp

1.030.500.000,- terealisasi sebesar Rp 1.008.464.599,- atau 98,4%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1) Kegiatan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala

Daerah,

Rp350.000.000,-

anggaran

dan

yang

tambahan

dialokasikan

anggaran

terealisasi sebesar Rp 493.345.400,- atau 98,67% Adapun indikatornya adalah :  Terlaksananya pimpinan.

kunjungan

kerja

resmi

sebesar

Rp150.000.000,-

dan

senimorial

 Terlaksananya acara tamu pejabat Negara dan asing.  Terlaksananya acara pelantikan pejabat.

 Terlaksananya kegiatan-kegiatan hari-hari besar.

 Terlaksananya kegiatan-kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan lainnya.

 Tersedianya ATK

 Tersedianya pencetakan, penggandaan undangan. spanduk


217

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi  Tersedianya kelengkapan-kelengkapan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

 Tersedianya SDM yang handel

2) Fasilitasi dan Koordinasi Perjalan Pimpinan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 450.000.000,- terealisasi sebesar Rp 434.689.499,- atau 96,60%

Adapun indikatornya adalah :

- Terlayaninya kunjungan kerja tamu pejabat Negara dan asing, pimpinan pusat maupun dalam daerah.

- Terlayaninya kunjungan kerja pimpinan ke pusat maupun dalam daerah.

- Tersedianya pengadaan computer dan kelengkapannya.

3) Fasilitasi

dan

Koordinasi

Pelayanan

Kedinasan

Pimpinan,

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 80.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 80.429.700,- atau 99,91% Adapun indikatornya adalah : -

Terbentuknya tim evaluasi tindak lanjut surat-surat dari dan

-

untuk pimpinan

-

keluar secara elektronik

-

daerah.

Tersedianya system aplikasi penatausahaan surat masuk dan Terlayaninya aktivitas Gubernur, Wagub dan sekretarias Tersedianya pengadaan computer dan kelengkapannya

d) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, anggaran

yang dialokasikan sebesar Rp 150.000,- dan terealisasi sebesar Rp133.356.300,- atau 88,90%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan dan pembenahan administrasi Tata Usaha Biro, dengan indicator adalah:

- Terlayaninya administrasi kepegawaian bagi PNS dilingkungan biro sebanyak 100 orang, dengan realisasi 100 orang dapat terlayani atau capaian prosentase 100%

- Tersedianya blanko / buku pendukung pelayanan administrasi,

dengan target masing-masing 10 buku, Terealisasi pencetak 10 buku atau capaian prosentase 100%


218

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi - Terlaksananya

penyelesaian/

pengurusan

administrasi

kepegawaian, keuangan dilingkungan Biro Umum dan Pimpinan, dengan target 100 orang dapat dilaksanakan 100 orang atau capaian sasaran 100%

- Tersedianya pembuatan laporan keuangan dan kepegawaian, LAKIP, Renstra, Renja, LPPD, LKPJ dan LHP. DUK, dan Daftar Nominatif Kepegawaian.

- Tersedianya belanja makan minum rapat, tamu pimpinan dan aparatur Biro Umum.

- Tersedianya peralatan computer.

e) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 116.286.200,- atau 93,03%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah

peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur dilingkungan Biro Umum dengan indikator : -

Terlaksananya kegiatan pelatihan / seminar / konsultasi serta

peningkatan wawawasan baik diluar maupun dalam daerah bagi Aparatur dilingkungan Biro Umum dengan target 12 orang, -

terealisasi sebanyak 12 orang atau capaian prosentase 100% Tersedianya ATK.

Tersedianya kelengkapan dan perangkat komputer

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dana APBD

Provinsi Kalimantan Selatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

1) Belum digunakannya sistem teknologi informasi dalam pengelolaan penatausahaan dan pengadministrasian dilingkungan biro.

2) Tenaga staf yang mampu menyelesaikan masalah administrasi keuangan pada masing-masing kegiatan masih kurang.

3) Padatnya kegiatan pimpinan

4) Tenaga staf yang mampu menyelesaikan masalah teknisi mesin, listrik, elektronik, Air dan bangunan masih sangat kurang.

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan program/kegiatan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yakni :


219

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 1) Mendorong

PNS

di

lingkungan

biro

untuk

semakin

terpacu

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menguasai teknologi informasi.

2) Penambahan staf sebagai tenaga administrasi keuangan dan teknisi. 3) Menjadwalkan kegiatan-kegiatan dan melakukan secara prioritas.

4) Merekrut tenaga kontrak sesuai dengan kopetensi yang diperlukan. 9)

BIRO PERLENGKAPAN Biro Perlengkapan pada tahun 2012 mendapat alokasi anggaran

sebesar

Rp288.470.849.085,00

dan

telah

terealisasi

sebesar

Rp60.343.208.994,00 atau 20,92%. Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran yang

dialokasikan

sebesar

Rp8.044.820.000,00

dan

telah

direalisasikan sebesar Rp6.061.044.568,00 atau 75,34. Hasil program

ini adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Pengadaan PDH dan PSL; 2) Rehabilitasi AMKS dan Gedung Milik Pemprov. Kalsel; 3)Pengadaan Gedung AMKS dan Gedung Milik Pemprov.Kalsel; 4)Penyusunan Pemanfaatan Kawasan Perkantoran Pemprov.Kalsel Di Banjarmasin dan Penilaian Aset.

b) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp353.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp349.716.500,00 atau 99,07%. Hasil program adalah terlaksananya kegiatan Pembenahan dan Peningkatan Administrasi TU Biro.

c) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran yang

dialokasikan

sebesar

Rp268.251.029.085,00

dan

telah

terealisasi Rp 46.637.699.626,00 atau 17,39%. Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Ganti Rugi Tanah dan

Persertifikatan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Prov. Kalsel; 2) Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Prov. Kalsel; 3)Penghapusan Barang Milik Pemprov Kalsel; 4) Bintek Penghapusan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalsel; 5) Pembebasan Lahan Untuk

Saluran Irigasi Kandang Jaya - Kab. Balangan/Ganti Rugi Lahan Milik

Pemprov.Kalsel; 6) Pembebasan Lahan/Ganti Rugi Lahan RSUD


220

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Pendidikan dan/atau Lahan Kantor Milik Pemprov.Kalsel Lainnya; 7)Pembebasan Lahan/Ganti Rugi Lahan Sport Center dan Perumahan PNS

dan

Jln.

Masuk

Kawasan

Perkantoran

Prov.

Kalsel;

8)Penghapusan Pembebasan Lahan/Ganti Rugi Lingkar Utara Bandara Syamsudin Noor.

d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp9.687.000.000,00 dan telah terealisasi Rp 5.530.740.000,00 atau 57,09%. Hasil program ini adalah

terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor;

2)

Pengadaan

Kendaraan/Bis

Karyawan

Pemprov.Kalsel; 3) Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP); 4)Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan; 5) Rehabilitasi Sarana Olah Raga Milik Pemprov. Kalsel.

e) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.450.000.000,00 dan telah terealisasi Rp1.143.985.800,00 atau 78,90%. Hasil program ini adalah

terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Inventarisasi Barang Milik f)

Pemprov.Kalsel; 2) Inventarisasi Aset Tetap. Program

Keuangan

Peningkatan Daerah,

dan

anggaran

Pengembangan yang

Pengelolaan

dialokasikan

sebesar

Rp445.000.000,00 dan telah terealisasi Rp386.400.000,00 atau

86,83%. Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Penyusunan Standar Harga Barang dan Pembuatan DKBMD dan

DKPBMD; 2) Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Barang Daerah Pemprov. Kalsel.

Permasalahan dan Kendala: 1)

Harga yang ditawarkan tiap saat bisa berubah dengan alasan dan kecenderungan pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan

sedangkan prosedu harus dilaksanakan secara administrasi yaitu diantaranya pembayaran melalui transfer antar rekening dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.


221

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 2) 3) 4)

Tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota

Banjarbaru dikarenakan para pemilik tanah yang ada di kawasan perkantoran tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Harga yang ditawarkan lebih tinggi dari penaksiran yang ditentukan oleh Appraisal.

Tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota

Banjarmasin karena adanya penolakan oleh warga dengan alasan adanya persekongkolan antara oknum dengan pemilik Duta Mall melalui surat Nomor : 590 / 552 / TAPEM tanggal 10 Desember

5)

2012 perihal Proses Pembebasan Lahan.

Panitia Pengadaan Tanah kabupaten Balangan berpendapat bahwa

sesuai Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah sudah

merupakan kewenangan Gubernur. Pendapat ini disampaikan melalui Surat Nomor : 590/130PEM tanggal 31 Oktober 2012 yang kami

terima

tanggal

2

November

2012

sehingga

tidak

memungkinkan untuk merealsasikan pelaksanaan pengadaan tanah 6) 7) 8) 9)

selanjutnya.

Harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga pagu yang dialokasikan.

Penentuan lokasi tidak sesuai dengan titik koordinat awal yang ditunjukkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Banjarbaru.

Terbatasnya waktu yang tidak bisa dilaksanakan oleh Panitia Pwngadaan Tanah Kota Banjarbaru.

Lokasi yang akan dibangun ruang pamer dijadikan lokasi parkir tambahan berhubung kurangnya luasan areal parkir.

10) Terjadinya gangguan alam berupa cuaca buruk yang menyebabkan terganggunya jadwal angkutan laut dimana pengangkutan material lift dilakukan melalui laut.

11) Terjadi kegagalan pada tahap lelang I, sedangkan untuk melakukan

lelang kembali sudah tidak memungkinkan lagi karea keterbatasan waktu.


222

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 10) BIRO KEUANGAN Biro Keuangan pada tahun 2012 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp10.808.156.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.146.204.835,00 atau 84,62%. Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp278.480.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp255.654.900,00 atau 91,81%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yakni terselenggarannya kegiatan umum administrasi

perkantoran yang memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh karyawan komponen yang terkait dengan pelaksanaan keuangan daerah. Untuk mendukung pencapaian sasaran maka dilaksanakan kegiatan:

1) Koordinasi dan konsultasi bidang keuangan

2) Koordinasi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi perjalanan dinas dalam

dan

luar

daerah

pegawai

Biro

Keuangan

untuk

berkoordinasi dan konsultasi bidang keuangan terutama dengan kementerian

terkait

yakni

Kementerian dalam negeri.

Kementerian

Keuangan

dan

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp776.850.000,00 dan telah terealisasi Rp671.702.495,00 atau

86,46%.

Hasil program

Dimaksudkan

memberikan kenyamanan bekerja pegawai biro keuangan dengan

memberikan perlengkapan dan peralatan bekerja sesuai dengan

kebutuhan masing masing pegawai untuk pencapaian tersebut dilaksanakan kegiatan

1) Pengadaan peralatan kerja/kantor dengan hasil tersedianya peralatan kerja kantor untuk semua pegawai biro keuangan

2) Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

dimaksudkan agar operasional kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sebagai sarana penunjang kegiatan biro dapat berjalan dengan lancar

3) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dimaksudkan untuk

tersedianya penyekat ruangan untuk ruang rapat ,ruang arsip, dan


223

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi laboratorium komputer untuk ruang baru Banjarbaru.

c) Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

biro keuangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp

723.570.000,00 dan terealisasi Rp 495.240.300,00 atau 68,44%. Hasil program yakni Merupakan program dari biro keuangan untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran

terhadap ketentuan

ketentuan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan untuk itu dlaksanakan kegiatan kegiatan:

1) Resident konsultan penatausahaan keuangan daerah merupakan kerjasama antara fakultas Ekonomi Universitas Lambung mangkurat dengan Biro Keuangan Pemprov kalsel

2) sosialisasi pelaksanaan pp. no.71 tahun 2010, Tercapainya pemahaman kepada 92 SKPD/unit kerja/Sekretariat tentang perubahan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah dari akuntansi berbasis cash menuju acrual ke akrual murni.

3) Bimbingan teknis penyamaan persepsi atas penyusunan laporan

keuangan skpd merupakan kegiatan untuk memberikan panduan keseragaman laporan keuangan kepada kepada 92 SKPD/unit kerja/Sekretariat tentang Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan catatan atas laporan Keuangan.

4) Penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan pemprov.kalsel, Merupakan pembuatan 1 satu buah dokumen

Pergub nomor 092 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

5) Koordinasi data dan laporan dana dekonsentrasi & tp merupakan pembuatan 1 satu buah laporan realisasi anggaran sumber dana

dana dekonsentrasi dan TP per departemen, pereselon satu dan Satker

6) Validasi aset tetap biro keuangan merupakan validasi aset untuk

sinkronisasi aset biro keuangan dengan pencatatan aset pada biro perlengkapan.


224

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi d) Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi,

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp620.270.000,00

dan

terealisasi Rp444.026.000,00 atau 71,59%. Hasil program yakni Tersedianya sistem yang mendukung kelancaran penatausahaan

Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Untuk itu maka dilaksanakan kegiatan:

1) Pemeliharaan Komputer, Server dan Jaringan

2) dimaksudkan dengan tersedianya jaringan komputer dan server

maka kelancaran dalam penggunaan komputer jaringan untuk SIPKD tidak terhambat

3) Aplikasi sistem informasi pelaksanaan keuangan daerah (SIPKD) TA.2012

4) dengan

tersedianya

terlaksananya

aplikasi

kegiatan

komputerisasi online jaringan.

e) Program

Peningkatan

SIPKD

pengelolaan

Efektivitas

2012

menunjang

keuangan

Penganggaran

secara

Daerah,

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.904.241.000,00 dan telah terealisasi Rp2.624.821.050,00 atau 90,38%. Hasil program yakni dapat disusunnya Rencana Anggaran Keuangan Daerah berdasarkan peraturan

daerah,

tersedianya

Dokumen

dasar

pelaksanaan

penggunaan anggaran keuangan daerah. Dalam usaha mencapai sasaran dimaksud maka dilaksanakan kegiatan: 1) Penyusunan APBD Tersusunnya

Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan

gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat terlaksananya pembangungan yang terarah terencana dan akuntabel.

2) Penyusunan kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tersusunnya

penganggaran

peraturan

sehingga

Gubernur

tentang

tersedianya

kode

pedoman

penggungaan kode rekening pada SKPD Provinsi Kalsel.

rekening

dalam

3) Penyusunan dan sosialisasi se gubernur tentang pedoman penyusunan RKA –SKPD


225

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD

penyusunan

sehingga RKA

tersedia

SKPD

dan

penyusunan RKA SKPD

pedoman

kesamaan

pedoman

persepsi

dalam

dalam

4) Penyusunan perubahan APBD TA 2012 Tersusunnya

Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan gubernur tentang

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dapat terlaksananya pembangungan yang terarah terencana dan akuntabel.

5) Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Tersusunnya

DPA-SKPD

dan

DPA

PPKD

92

SKPD/unit

kerja/Sekretariat sehingga tersedia pedoman/patokan dana yang harus dilaksanakan SKPD

6) pengolahan data keuangan daerah

Tersusunnya data keuangan daerah sehingga memberikan kemudahan dalam pencarian data keuangan

7) rapat konsultasi / pembahasan RKA-SKPD perubahan APBD TA. 2012 dan APBD TA. 2013

Tersusunnya dokumen RKA SKPD /penyempurnaan RKA SKPD.

8) Penyusunan revisi DPA-SKPD TA 2012 Tersusunnya dokumen DPA- SKPD /penyempurnaan DPA-SKPD.

merupakan perbaikan merupakan perbaikan

9) Penyusunan KUPA TA. 2012

Terlaksananya Kesepakatan Gubernur dengan DPRD tentang KUPA sehingga tersedia dasar pedoman dalam penyusunan PPAS

10)Penyusunan PPAS perubahan TA. 2012

Terlaksananya Kesepakatan Gubernur dengan DPRD tentang PPAS sehingga tersedia dasar pedoman dalam penyusunan perubahan APBD

11)Penyusunan kua ta. 2013

Terlaksananya Kesepakatan Gubernur dengan DPRD tentang KUA sehingga tersedia dasar pedoman dalam penyusunan PPAS

12)Penyusunan PPAS TA. 2013


226

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Terlaksananya Kesepakatan Gubernur dengan DPRD tentang PPAS sehingga tersedia dasar pedoman dalam penyusunan APBD

13)Penyusunan DPAL

Tersusunnya APBD yang berkualitas efektif dan efisien sehingga terlaksananya DPAL

14)Pembinaan terhadap perencanaan penganggaran di tingkat SKPD

Terlaksananya penyampaian persepsi tentang perencanaan penganngaran di tingkat SKPD

15)Penyusunan data sinkronisasi program/kegiatan provinsi dengan program/kegiatan pemerintah.

Terlaksannya sinkronisasi program kegiatan perubahan APBD TA.2012.

f) Program

Peningkatan

Realisasi

Anggaran,

anggaran

yang

dialokasikan sebesar Rp 336.050.000,00 realisasi Rp 326.170.800,00 97,06%. Hasil program yaitu Ketepatan dan keakuratan dalam perencanaan dan realisasi

anggaran. Kegiatan yang dilaksankan

untuk merealisasi program diatas adalah : 1) Verifikasi

dan otorisasi pelaksanaan pelayanan permintaan

pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan rekanan/pihak ketiga.

Tercapainya

peningkatan

pertanggungjawaban

administrasi

sehingga

pertanggungjawaban belanja

dan

penatausahaan

terlaksananya

tertib

2) Penyusunan besaran Uang Persediaan (UP) SKPD lingkup provinsi kalsel

Tersedianya SK Gubernur tentang besaran UP sehingga legalitas pelaksanaan administrasi terpenuhi

3) Koordinasi

penyusunan

penatausahaan keuangan TA. 2012 administrasi

pertanggungjawaban hibah dan bansos

dan

laporan

Tersajinya realisasi penyaluran dana BOS dan dana hibah.

g) Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.109.670.000,00

dan

terealisasi Rp1.773.862.182,00 atau 84,08%. Hasil program adalah


227

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Informasi atas realisasi belanja daerah,

Informasi kemampuan

merealisir APBD TA.2012, Informasi tentang posisi keuangan daerah

pada TA.2012, Informasi tentang kemampuan dalam memperoleh kas

& menilai penggunaan kas pada pada TA.2012. Dalam usaha mencapai sasaran dimaksud maka dilaksanakan kegiatan: 1) 2)

Pembenahan arsip

Tertatanya arsip dengan baik sehingga memberi kemudahan dalam pencarian /pengambilan kembali arsip. Administrasi

penatausahaan

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan penyaluran BOS dan dana hibah lainnya TA. 2012

Tersedianya dokumen pelaporan realisasi penyaluran dana BOS 3)

dan dana hibah.

Pembuatan buku pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2011

Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang realisasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4)

TA.2011

Pembuatan neraca daerah

Tersusunnya dokumen neraca daerah provinsi Kalimantan

Selatan TA.2011 yang menjadi salah satu bagian dari laporan 5)

Keuangan Pemerintah Daerah. Pembuatan aliran kas APBD Tersusunnya dokumen

Laporan Arus kas daerah provinsi

Kalimantan Selatan TA.2011 yang menjadi salah satu bagian dari 6)

laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pembuatan revisi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya revisi laporan pertanggungjawaban APBD yang merupakan 7)

penyempurnaan

dan

perbaikan

laporan

pertanggungjawaban hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Evaluasi kinerja bendaharawan

Terciptanya pengendalian terhadap bukti bukti pendukung

dalam proses penatausahaan sehingga akuntabilitas pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah bisa terjaga.


228


Pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya

Peraturan

Gubernur

tentang

realisasi

pertanggungjawaban penjabaran Anggaran Pendapatan dan 9)

Belanja Daerah TA.2011

Pembuatan buku Catatan Atas Laporan Keuangan Tersusunnya

dokumen

catatan

atas

laporan

keuangan

pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan TA.2011 yang

menjadi salah satu bagian dari laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

10) Monitoring penyaluran dan pertanggungjawaban dana bantuan social

Tersedianya pengesahan surat pertanggungjawaban SPJ

11) Koordinasi penyusunan aset tetap SKPD

Tersedianya dokumen laporan asset tetap SKPD sehingga bias tersaji pada neraca asset SKPD

12) Penatausahaan pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan daerah

Tercapainya

peningkatan

kualitas

pertanggungjawaban keuangan daerah.

laporan

penatausahaan

13) Penyusunan Lakip Biro Keuangan dan laporan-laporan lainnya

Tersusunnya LAKIP Biro Keuangan sehingga meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan

pelaksanaan

14) Penyusunan revisi kebijakan akuntansi Tersusunnya

dokumen

revisi

TUPOKSI pada Biro

kebijakan

akuntansi

memenuhi laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2010

untuk

15) Pembuatan laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya

Tersusunnya dokumen laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya untuk tahun anggaran 2011

16) Penyediaan laporan penerimaan daerah

Tersedianya dokumen laporan pertriwulan penerimaan daerah

17) Pembuatan Pergub SOP pelayanan penerbitan SP2D Tercapainya kelancaran pelaksanaan administrasi


229

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 18) Penyusunan pertanggungjawaban dana transfer Pemerintah Pusat

Dokumen laporan realisasi dana transfer untuk pencairan tahap berikutnya

19) Penyusunan laporan keuangan atas investasi non permanen (dana bergulir) memenuhi tindak lanjut LHP BPK

Tersedianya laporan keuangan atas investasi non permanen (dana bergulir) memenuhi tindak lanjut LHP BPK

20) Sosialisasi revisi kebijakan akuntansi Pemprov. Kalsel Tercapainya

pemahaman

terhadap

92

kerja/Sekretariat tentang revisi kebijakan akuntansi

SKPD/unit

21) Peningkatan administrasi pelayanan penyaluran dana bantuan sosial dan hibah

Tercapainya peningkatan administrasi pelayanan penyaluran dana bantuan sosial dan hibah.

h) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan daerah Provinsi dan Kab/Kota, anggaran yang dialokasikan sebesar

Rp 983.430.000,00 dan terealisasi Rp 863.262.225,00 atau 87,78%. Hasil program adalah yakni memperoleh data dan informasi yang

akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada kabupaten dan kota dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan

penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan

kepala daerah tentang penjabaran APBD atau rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1)

Evaluasi APBD Kabupaten/Kota TA. 2012/2013 dan pembinaan serta mendampingi evaluasi APBD provinsi Tersusunnya

Dokumen

Peraturan

daerah

dan

Peraturan

Gubernur kabupaten/kota serta rapat rapat koordinasi dengan 2)

Kabupaten/kota

Rapat pembahasan penyusunan APBD, perhitungan APBD perubahan APBD Kabupaten/Kota


230

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Terciptanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 3) 4)

daerah kabupaten/kota

Pembinaan pembayaran gaji/tunjangan Kab/Kota

Terlaksananya pembayaran gaji yang akuntabel sehingga pembayaran gaji tepat waktu.

Pemutakhiran data APBD, perubahan & pertanggungjawaban APBD Kab/Kota

Terlaksananya APBD perubahan dan pertanggungjawaban telah dievaluasi dan tersedia dalam bentuk ringkasan APBD kab/Kota 5)

dan Provinsi

Evaluasi perubahan APBD Kab/Kota TA. 2012

Tersusunnya Dokumen tentang perubahan Peraturan daerah dan Peraturan

6)

Gubernur

kabupaten/kota

koordinasi dengan Kabupaten/kota Pembinaan

kinerja

pengelolaan

Kab/Kota/Provinsi

serta

rapat

keuangan

rapat

daerah

Terciptanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 7)

daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota TA. 2011

Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang hasil evaluasi pertanggungjawaban realisasi APBD

i) Program Peningkatan SDM Pengelola Keuangan Daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.075.595.000,00 dan terealisasi sebesar 1.691.464.883,00 atau kemampuan

staf

81,49%. Hasil program yaitu Peningkatan

dalam

pengelolaan

keuangan

daerah

dan

kemampuan para pengelola keuangan daerah ditingkat SKPD dalam mengantisipasi

permasalahan

yang

mungkin

muncul,

serta

terdapatnya kesamaan persepsi dalam penyusunan dan pelaksanaan

APBD berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan, yakni dengan melakukan kegiatan-kegiatan : 1)

Peningkatan SDM Biro Keuangan


231

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Terciptanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia

pengelola keuangan daerah yang diharapkan peningkatan kinerja 2)

keuangan Provinsi Kalimantan selatan Pembinaan Kebendaharawanan

Tercapainya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi

bendaharawan sehingga tercipta persamaan persepsi tentang 3)

tugas tugas bendaharawan.

Bimbingan Teknis tentang Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terciptanya pemahaman atas tugas pokok dan fungsi pejabat 4)

pengelola keuangan daerah satuan kerja Perangkat daerah Pengelolaan Perpustakaan Biro Keuangan

Tersedianya buku literatur manajemen keuangan dan pendukung

lainnya untuk memudahkan dalam pencarian buku yang 5)

berhubungan dengan masalah keuangan

Peningkatan administrasi dan penatausahaan keuangan pada PPK-SKPD

Terciptanya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi pejabat 6) 7)

Penatausahaan keuangan SKPD

Peningkatan wawasan penyusunan anggaran

Terciptanya peningkatan kinerja fungsi anggaran dengan meningkatnya wawasan PPKD

Koordinasi dan fasilitasi penetapan pejabat pengelola keuangan SKPD

Terciptan legalitas pelaksanaan administrasi penatausahaan 8)

keuangan TA. 2012

Sosialisasi pedoman penyusunan APBD TA. 2013 dan rapat-rapat

Terciptanya APBD yang berkualitas efektif dan efisien sehingga APBD sesuai dan sarah dengan perundang undangan yang

9)

berlaku

Bintek dan sosialisasi tentang pejabat pengelola keuangan SKPD

Tercapainya tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah.


232

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Permasalahan Keberadaan

Biro

Keuangan

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Kalimantan Selatan dalam membangun dan mengembangkan diri, guna memenuhi tuntutan pekerjaan dan kewajiban tugas menemui

hambatan yang cenderung mengganggu kelancaran tugas dan pekerjaan antara lain :

1) Peraturan perundang undangan yang sering berubah membawa

dampak psikologis dari pengelola keuangan, apalagi dengan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun

2005 yaitu penggantian basis cash menuju acrual ke basis cash murni

2) Dari aspek administrasi dan manajemen, masih ada kegiatan yang

dikelola oleh bagian yang bukan menjadi tugas fungsi sebenarnya dari kegiatan.

3) Kordinasi yang lemah

pada tingkat SKPD dalam pelaporan

keuangan menghambat PPKD dalam penyusunan keuangan akhir tahun.

4) Kurangnya

Sumber

daya

manusia

pada

bagian

menghambat penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan.

5) Rumitnya permasalahan

tertentu

perhitungan aset untuk tiap SKPD

menghambat pembuatan neraca aset pada neraca SKPD

Solusi 1) Sehubungan dengan seringnya perubahan peraturan perundangundangan maka dalam pengelolaan keuangan daerah biro keuangan untuk mengantisipasi selalu berusaha untuk terus

mengadaptasi segenap perubahan tersebut melalui kegiatan

koordinatif dan konsultasi kepada lembaga terkait seperti

Depdagri, Depkeu, BPK, terutama dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 dimana peraturan ini

sangat mempengaruhi semua peraturan peraturan dibawahnya. Peraturan Pemerintah ini membawa dampak yang sangat besar

karena mengharuskan mengubah serta menyesuaikan Peraturan


233

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Menteri, Peraturan Daerah serta Peraturan Gubernur yang

berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005, sehingga nantinya berdampak pada bentuk penganggaran sampai

pada bentuk pertanggungjawaban. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka penganggaran untuk

pelatihan pelatihan dan

Bimtek pehamanan terhadap Peraturan Pemerintah Pemerintah

perlu ditingkatkan pada semua pejabat dan pelaksana sehingga terjadi pemahaman yang benar untuk pelaksanaannya dan tidak terjadi kesalahan kesalahan memahami ataupun kesalahan administratif lainnya.

perundang-undangan

2) Banyaknya Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Biro Keuangan sehubungan dengan usaha mencapai opini Wajar tanpa Pengecualian membawa dampak ada beberapa kegiatan tidak dilaksanakan oleh fungsi bagian yang seharusnya, untuk itu

kordinasi antar bagian pada Biro keuangan kedepannya perlu ditingkatkan.

3) Koordinasi yang secara terus menerus dengan semua SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus terus

dilaksanakan dengan memberikan pemahaman dan bimbingan

kepada semua SKPD agar masalah pertanggungjawaban laporan keuangan akhir tahun bisa selesai tepat waktu.

4) Dengan semakin banyaknya Program dan kegiatan pada Biro

Keuangan membawa konsekuensi pada kebutuhan akan pegawai pada kegiatan kegiatan tertentu, untuk itu Biro keuangan mengangkat

beberapa

pegawai

kontrak

dalam

kurangnya tenaga pelaksana pada beberapa bagian.

mengatasi

5) Perlu koordinasi yang lebih intensif antara Biro Keuangan dengan

Biro perlengkapan terhadap permasalahan aset dan pelaporannya

sehingga neraca aset yang disajikan pada neraca keuangan dapat sesuai dengan nominal angka yang disajikan.


234

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 11) SEKRETARIAT DPRD Berikut dijelaskan program pokok dan kegiatan yang dianggarkan

melalui APBD Prov. Kalsel TA. 2012 pada masing-masing unit kerja yang menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah tahun 2012 sebagai berikut :

Sekretariat DPRD pada tahun 2012 mendapat alokasi anggaran

APBD Provinsi sebesar Rp 76.201.899.000,00 dan telah terealisasi

sebesar Rp 42.375.410.571,00 atau 55,61%. Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 7.283.091.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.309.319.317,00 atau 72,90%. Hasil program antara lain adalah

terlaksananya kegiatan-kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat lingkup Sekretariat DPRD; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik; Penyediaan jasa kebersihan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 4.187.866.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp 3.472.543.002,00 atau 82,92%. Hasil program antara lain

adalah

terlaksananya

kegiatan-kegiatan:

1)

Pengadaan

perlengkapan gedung kantor DPRD; 2) Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor DPRD; 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DPRD.

c) Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur,

anggaran

yang

dialokasikan sebesar Rp 538.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 508.660.000,00 atau 94,53%. Hasil program antara lain adalah

terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 2) Pengadaan pakaian kerja lapangan.

d) Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur,

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 227.795.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp 42.581.399,00 atau 18,69%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan


235

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Formal yang diikuti oleh Karyawan/I di lingkungan Sekretariat DPRD baik dalam daerah maupun luar daerah.

e) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 63.965.072.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.042.306.853,00 atau 51,66%. Hasil

program adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; 2) Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama; 3) Kegiatan Reses; 4) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD; 5) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; 6) Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan; 7) Olahraga Dewan dan Staf; 8) Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota DPRD. 12) INSPEKTORAT Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012 mendapat

alokasi anggaran APBD Provinsi sebesar Rp14.637.962.000,00 dan telah terealisasi sebesar

Rp12.148.388.906,00 atau 82.99%. Adapun hasil

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program

Pelayanan

yangdialokasikan

Administrasi

sebesar

Perkantoran,

Rp1.990.261.600,00

dan

anggaran

terealisasi

sebesar Rp.1.923.881.481,00 atau 96,66%. Hasil yang dicapai adalah dapat

dilaksanakan

kegiatan-kegiatan

kantor

dan

pada

listrik,

kebersihan

program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran, untuk menyelenggarakan tugas fungsi instansi

umumnya

meliputi

antara

lain

alat

kantor,

cetakan

dan

terpenuhinya: pelayanan surat menyurat, keperluan telepon, air dan kantror,

tulis

penggandaan, instalasi penerangan, bahan-bahan bacaan berupa pedoman

dan

peraturan

perundang-undangan,

konsumsi,

rapat/koordinasi/ konsultasi di dalam dan luar daerah, serta jasa pegawai non PNS;

b) ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran yangdialokasikan sebesar Rp310.600.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp 278.785.417,00 atau 89,76%. Hasil yang dicapai adalah dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan program Peningkatan Sarana dan


236

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Prasarana Aparatur, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

fungsi instansi meliputi pengadaan peralatan gedung, pengadaan meubelair, pengadaan alat-alat ukur serta pemeliharan terhadap gedung

kantor,

kendaraan

dinas,

kendaraan

perlengkapan serta peralatan gedung kantor;

c) Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

operasional,

Daya

Aparatur,

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 286.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 231.202.200,00 atau 80,56%. Hasil yang dicapai adalah dapat dilaksanakannya kegiatan program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi jabatan Auditor/Pejabat Pengawas

Pemerintah serta dalam rangka mempersiapkan peningkatan

klasifikasi sertivikasi Auditormelalui pendidikan dan pelatihan formal;

d) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan,

anggaran yangdialokasikan sebesar Rp18.690.000,00 namun tidak terealisasi atau 0%.

Akan tetapi masih dapat dilaksanakannya

penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

e) Program

Peningkatan

Pengendalian

Sistem

Pelaksanaan

yangdialokasikan

sebesar

Pengawasan

Kebijakan

Internal

KDH,

Rp4.213.640.000,00

dan

dan

anggaran

terealisasi

sebesar Rp 2.698.657.325,00 atau 64,05%.Hasil yang dicapai adalah dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan program meliputi antara lain:

- Melaksanakan pengawasan internal secara berkala melalui kegiatan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan baik di

Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, yaitu memeriksa secara komprehenshif 42 obyek pemeriksaan pada SKPD Provinsi dan pemeriksaan

penyelenggaraan

pemerintahan

terhadap

11

Kabupaten/ Kota sebagai obyek pemeriksaannya. Pemeriksaan

berkala tersebut menghasilkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)

sebanyak 42 laporan untuk obyek pemeriksaan Provinsi dan 11 Laporan untuk penyelenggaran pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dari hasil pemeriksaan berkala tersebut menggambarkan kondisi


237

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi pengelolaan anggaran dan kinerja pembangungan secara umum sebagai berikut :

(1) Sistem Pengendalian Manajemen.

Terhadap kegiatan sistem pengendalian manajemen pada

orgnanisasi atau instansi yang ada, pada dasarnya berjalan cukup baik, walaupun masih terdapat kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga kedepan masih

harus

menjadi perhatian bagi setiap atasan langsung antara lain: terhadap Tupoksi dan uraian tugas yang harus dilaksnakan;

sistem dan prosedur kerja; perencanaan dan program kerja; sebagai acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan, kebijakan yang dibuat, serta mengenai aktivitas pelaporan kegiatan Instansi.

(2) Pengelolaan Kekayaan/Pendapatan.

Untuk kegiatan pengelolaan kekayaan/ pendapatan yang dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai

yang

diharapkan, namun masih ada sebagian kecil kegiatan yang harus mendapatkan perhartian untuk lebih ditingkatkan pelaksanaannya

seperti

:

pendataan

terhadap

asset,

pengadaan dan pemanfaatan barang inventaris dan barang habis pakai, serta terhadap prosedur dan mekanisme yang berlaku, administrasi pengelolaan barang serta pelaporannya.

(3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Kegiatan pengelolaan

sumber daya manusia

telah di

laksanakan dan sudah berjalan sesuai ketentuan, tetapi dari segi administrasi

masih ada sebagian memerlukan upaya

penyempurnan dalam pelaksanannya antara lain: administrasi

pengelolaan kepegawaian seperti pembuatan buku-buku,

kartu-kartu TUK, dan pembuatan data-data kepegawaian, Karpeg, Karis, Karsu dan lain-lain, serta terhadap apel pagi, masuk kerja, menyampaikan LP2P, juga pengisian formasi jabatan fungsional yang masih lowong.


238

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi (4) PengelolaanAnggaran.

Kegiatan pengelolaan anggaran secara umum mengalami kemajuan dan sudah sesuai ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, meskipun dari segi

administrasi masih ditemukan adanya beberapa kelemahan

yang harus disempurnakan dalam pelaksanannya di tahun mendatang. Beberapa kelemahan tersebut, antara lain :

adanya perencanaan pengelolaan keuangan yang belum akurat, administrasi pengelolaan keuangan yang masih belum sempurna,

dan

adanya

penyampaian

laporan

pertanggungjawaban keuangan belum tepat waktu, serta ketaatan terhadap pelaksanaan pelaporan, penyediaan plafon anggaran yang disediakan, dan adanya

pajak-pajak

yang

kelengkapan dokumen;

dipungut

namun

belum

diadministarsikan, serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan

pengawasan Atasan Langsung dalam pengelolaan anggaran yang masih lemah.

(5) Pengelolaan dan Pelaksanaan Proyek.

Pelaksanan pengelolaan dan pelaksanaan Proyek, secara umum

telah

perkembangan

mampu

mendorong

pertumbuhan

dan

pembangunan di daerah, dan memberi

dampak positif secara signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, ditemukan masih adanya

kegiatan

yang

harus

diupayakan

peningkatan

pelaksanaannya ke-depan, antara lain: terhadap administrasi

dan pelaporan pertanggungjawaban proyek, perencanaan yang kurang effektif, pengelolaan

pajak-pajak yang belum

dipungut, dan adanya pengawasan atasan langsung yang masih lemah terhadap kegiatan proyek/pekerjaan yang kurang optimal.

- Melakukan

penanganan

kasus

pengaduan

masyarakat

di

lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain pemeriksaan khusus


239

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi terhadap 8 kasus pengaduan yang ada, danmenghasilkan 8 LHP khusus. Pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun yang mencuat di media

massa, diharapkan mampu mendorong akuntabilitas kinerja pemerintahan secara optimal, sebagai upaya penegakan hukum

yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku,

dan untuk merespon dinamika masyarakat dan

pengembangan sistem informasi pengawasan yang transparan dan akuntabel.

- Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, baik

temuan APIP maupun BPK-RI. Dari 174 temuan dan 255 saran/rekomendasi Inspektorat Provinsi, selesai ditindak lanjuti

sebanyak 127 temuan dan 183 saran, sedangkan 47 temuan dan 72

saran/rekomendasi

Sedangkan

untuk

hasil

masih

dalam

pemeriksaan

proses

penyelesaian.

Inspektorat

Jenderal

Kementerian Dalam Negeri dari 85 temuan dan 122 saran/ rekomendasi,

selesai

ditindaklanjuti

sebanyak

118 saran/

rekomendasi, sedangkan sebanyak 4 buah saran/rekomendasi masih dalam proses penyelesaian.

- Melaksanakan reviu pelaksanaan APBD, yaitu reviu terhadap

Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011 dan Semester I Tahun 2012, yang mana dimaksudkan untuk memastikan keandalan Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan Standar Akuntansi Pemerintah.

- Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan UPKPT dalam rangka mensinkronisasi jadwal pemeriksaan di tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota serta jadwal pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

- Melakukan evaluasi LAKIP SKPD, yakni terhadap LAKIP SKPD

jajaran provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 47 dari 47 SKPD, dimaksudkan untuk mendorong iklim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pemanfaatan LAKIP oleh pimpinan

instansi guna penyempurnaan kebijakan dalam rangka perbaikan/


240

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi peningkatan kinerja instansi. Terkait hal ini dinformasikan bahwa pemerintah provinsi Kalsel

memperoleh penghargaan dari

Kementerian PAN-RI sebagai 10 besar Pemda yang telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik.

- Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Laporan Pajak-pajak

(LP2P), yaitu dalam rangka meningkatkan kesadaran aparatur terhadap kuwajiban pajak. Penyampaian LP2P provinsi untuk PNS

gol.III/a berjumlah 423 dari 678 atau sebesar 62,39 %, dan gol.III/b ke atas sebesar 68,38% atau berjumlah 1923 dari 2804.

- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yaitu dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 guna melakukan evaluasi

terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke-13 f)

Kabupaten/Kota.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan,

anggaran

yangdialokasikan

sebesar

Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 100.100.000,00 atau

100%. Hasil program adalah dapat dilaksanakannya kegiatankegiatan program peningkatan profesiolisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, meliputi antara lain :

- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan, yaitu bagi jajaran APIP provinsi dan kabupetan/kota

dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap

peraturan-peraturan bidang pengawasan meliputi PP 79 Tahun 2005

tentang

Pedoman

2007

tentang

Pedoman

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri 23 Tahun Tata

Cara

Pengawasan

Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Permendagri 24

Tahun 2007 tentang PedomanPemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.

- Melaksanakan Sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010 yaitu dalam

jajaran APIP provinsi dan kabupetan/kota dalam rangka


241

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap

peraturan-

peraturan bidang pengadaan barang dan jasa.

- Melaksanakan Sosialisasi tentang LP2P yaitu dalam rangka

peningkatan pengetahuan dan wawasan mengenai peraturan perpajakan bagi apartur pemerintah mengenai teknis pelaksanaan dan sanksi-sanksi di dalamnya.

g) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan;anggaran

yangdialokasikan

sebesar

Rp266.380.000,00dan terealisasi sebesar Rp223.065.500,00 atau

83,74%. Hasil program adalah dapat dilaksanakannya kegiatankegiatan program antara lain: - Melaksanakan

PKPT

dan

Rakorwasda

PKPT

Tingkat

Provinsi/Rakorwasda Tingkat Nasional dalam rangka terbinanya sinergi pemeriksaan, terkoordinasinya pengawasan APIP, dan penerapan

pedoman

operasional

pengawasan

di

jajaran

Inspektorat/ Bawasda Kabupaten / Kota untuk mewujudkan standar kualiatas pengawasan APIP di daerah.

- Melaksanakan eksistensi pengelolaan administrasi kepegawaian, kepustakaan, kearsipan dan pengelolaan administrasi barang.

- Melakukan Penyusunan Laporan Tahunan dan Penyusunan Program Kerja Tahunan, dengan output berupa laporan yaitu Laporan Tahunan 2011 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2012.

h) Program

Pengawasan

Aparatur

Negara;

anggaran

yang

dialokasikan sebesar Rp1.789.950.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp 1.596.674.400,00 atau 89,20%. Hasil program adalah dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan program antara lain:

- Melakukan Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP

Tingkat Provinsi Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan Tahun

Anggaran 2012 dari tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2012 di

Aula Benua Kita Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam rangka mengetahui tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh APIP daerah.


242

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi - Melaksanakan Rapat Konsolidasi dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Regional I Tahun 2012 di

Provinsi Palembang dari tanggal 19 s/d 21 Juni 2012,

pembukaannya dilaksanakan di Griya Agung (Rumah Dinas

Gubernur Sumatera Selatan) dan dilanjutkan pembahasan TLHP

serta seminar di Hotel Arya Duta Palembang, dengan tujuan salah

satunya adalah untuk mengetahui tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis Lainnya.

- Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah penyelenggara

Kegiatan Rapat Konsolidasi dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri, Pengaduan Masyarakat, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis Lainnya untuk Regional III Tahun 2012 yang

dilaksanakan dari tanggal 1 s/d 3 Oktober 2012 dengan jumlah peserta sebanyak ± 1.000 orang peserta terdiri dari 14 Itjen Kementerian, 13 Provinsi Peserta dan 4 Provinsi Peninjau.

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Operasional Pengawasan dan Perpres No. 70 Tahun 2012 dalam jajaran APIP provinsi dan

kabupetan/kota dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap i)

barang dan jasa.

Program

Implementasi

peraturan-peraturan bidang pengadaan Good

Governance,

anggaran

yang

dialokasikan sebesar Rp200.598.400,00 dan terealisasi sebesar

Rp103.050.000,00 atau 51,37%. Hasil program adalah dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan program antara lain:

- Melaksanakan orientasi pelaksanaan good governance ke luar

daerah yaitu ke Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam rangka meningkatkan

pengetahuan,

wawasan,

dan

kemampuan

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,

serta menambah khazanah kearifan lokal (best practice) daerah setempat;


243

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain :

1) Kegiatan rapat koordinasi pengawasan di Daerah (Rakorwasda) belum dapat diikuti oleh Itjen Departemen teknis secara keseluruhan, sehingga dalam pelaksanaan dan hasilnya belum secara keseluruhan

menampung kepentingan APIP di Daerah dan Itjen Departemen teknis bersangkutan.

2) Terbatasnya sumber daya manusia aparatur Inspektorat, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama

menyangkut bidang-bidang teknis, sehingga dalam penerapan pengawasan/pemeriksaan kinerja belum optimal.

3) Belum semua Departemen teknis menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga instansi teknis pemerintahan Daerah belum secara keseluruhan mememiliki acuan dalam menyusun dan

menetapkan SPM serta indikator kinerjanya. Hal ini menyulitkan

dalam mengukur tingkat keberhasilan instansi Pemerintah Daerah

oleh aparat pengawas, sehingga hasil-hasil pengawasan belum bisa dimanfaatkan oleh auditan secara optimal.

4) Jadwal pemeriksaan BPK RI tidak terkoordinasi sehingga sinergi

penyusunan PKPT masih lemah, menyebabkan capaian kinerja pelaksanaan pengawasan APIP berjalan belum optimal. Adapun

Solusi

yang

dilakukan

permasalahan dimaksud, antara lain : 1) Kegiatan

Rapat

koordinasi

untuk

Pengawasan

mengatasi di

beberapa

Daerah

sudah

dilaksanakan dan diikuti sebagian Itjen Departemen, yang akan datang hendaknya dapat diikuti oleh seluruh Aparat Pengawasan Fungsional termasuk seluruh Itjen Departemen Teknis guna terjalinnya koordinasi dan konsolidasi pengawasan yang baik.

2) Memberdayakan sumber daya manusia yang ada dan meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pembelajaran di kantor sendiri dalam rangka meningkatkan mutu

pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, melalui pemeriksaan Reguler (berkala) maupun


244

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Pemeriksaan

Khusus,

evaluasi

kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota sebagai pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah.

3) Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menerapkan SPM

dan menyempurnakan indikator kinerjanya dengan baik, yang memudahkan dalam pengukuran kinerjanya baik oleh internal SKPD maupun aparat pengawas, sehingga hasil pengawasan berdayaguna dan berhasilguna untuk dimanfaatkan oleh SKPD selaku auditan.

4) Perlu segera adanya regulasi nasional terkait dengan Sistem

Pengawasan Nasional, sehingga terwujud koordinasi pengawasan antar semua lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal pemerintah.

13) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2012 mendapat alokasi anggaran APBD Provinsi sebesar Rp3.751.063.000,00 dan telah terealisasi sebesar

Rp3.498.882.480,00 atau 93,28%. Adapun hasil

pelaksanaan program pokok dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Anggaran

yang

dialokasikan

sebesar

Rp104.500.000,00

dan

terealisasi sebesar Rp103.825.000,00 atau 99,35%. Hasil program Dalam

rangka

memperkuat

peran

lembaga

penelitian

dan

pengembangan, salah satunya diupayakan peningkatan wawasan dan kemampuan aparatur melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis ataupun kursus seperti :

a) Diklat Sertifikasi Peneliti untuk tenaga Peneliti.

b) Diklat Penyusunan Jurnal dilakskanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

c) Diklat Metodologi Penelitian oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.


245

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi d) Diklat perkebunrayaan untuk tingkat manajemen di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor.

e) Diklat perkebunrayaan untuk tingkat teknis pelaksana di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor.

b) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK Anggaran

yang

dialokasikan

sebesar

Rp402.853.000,00

dan

terealisasi sebesar Rp394.987.300,00 atau 98,05%. Hasil program adalah:

1)

Perencanaan dan evaluasi penelitian, beberapa kegiatan

perencanaan yang dilaksanakan antara lain: penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan;

Rencana

Kinerja

Anggaran;

Menghimpun

Permasalahan dan Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan dari Berbagai Stakeholder; Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan evaluasi kelitbangan.

2)

Fasilitasi Dewan Riset Daerah, tugas yang diemban DRD

Kalimantan Selatan, antara lain memberikan masukan rekomendasi kebijakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan.

3)

Jurnal Balitbangda, Pada tahun 2012, jumlah penerbitan

jurnal sebanyak 2 kali (edisi). Jurnal Balitbangda pada tahun 2012 mendapat akreditasi C dari LIPI. Dengan akreditasi ini diharapkan

karya tulis yang termuat dalam jurnal akan mendapat nilai kredit yang dihargai oleh LIPI. Beberapa karya tulis yang dimuat dalam

jurnal tersebut, selain hasil-hasil penelitian Balitbangda juga memuat hasil karya dari peneliti luar yang naskahnya telah dinilai kelayakannya.

4)

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya tenaga Peneliti Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan maka pada Tahun

2012 masing-masing peneliti membuat/menyusun Karya Tulis Ilmiah sebanyak 12 (duabelas) judul, sebagai berikut :

a) Kajian Potensi Dan Pemanfaatan Tanaman Kelapa Untuk Bahan

Baku Industri Di Kalimantan Selatan ( oleh : Ir.Gusti Syahrany Noor )


246

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b) Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Meratus Di Kalimantan Selatan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan ( oleh : Drs. Wajidi )

c) Potensi dan Prospek Pengembangan Karet di Kalsel ( Potential and

Prospect Development Of Rubber In South Kalimantan)( oleh : Lisda Noorizatil. H.SP.MP )

d) Kajian Potensi Kotoran Ternak Sebagai Sumber Energi Biogas Mendukung Kebijakan

Pengembangan Energi Terbarukan Di

Kalimantan Selatan ( oleh : Sri Setyati,S.Si,MP )

e) Kajian Kebijakan Pemenuhan Energi Listrik Di Kalimantan Selatan ( oleh : M, Arief Anwar, ST, MT )

f) Kajian Peraturan Daerah di Bidang Kesehatan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan ( oleh : Said, SH, LLM )

g) Pemanfaatan Lahan Rawa Di Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar) ( oleh : Latifa Suhada Nisa, S.Si,MP )

h) Studi Mengenai Penetapan Upah Minimum Regional Dengan

Kaitannya Dengan Standar Kebutuhan Hidup Layak Di Kalimantan Selatan ( oleh : Herry Azhar Pradana, SE )

i) Karakteristik Lahan Rawa Pasang Surut Di Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala Dan Kabupaten Banjar ( oleh : Yudhi Putryanda, S.Si )

j) Prospek Usaha Tani Komoditas Sayuran Pada Lahan Rawa Lebak

Di KotaMadya Banjarmasin, Kabupaten Batola, Dan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ( oleh : Siska Fitriyanti )

k) Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Desa Pelaksana Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Di Kalimantan Selatan ( oleh : Askalani, SST )

l) Hubungan Antara Jumlah Kendaraan Diesel, Ketersediaan Solar Dan Pelangsir Di Tiga Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan (oleh : Nur Muchammad Azizi Kurniawan, ST )

5) Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA dan Teknologi.

Dalam

rangka

memperkuat

peran

lembaga

litbang

dengan

stakeholder di daerah, dengan tujuan agar kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berjalan lancar dan optimal maka dilakukan


247

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi rangkaian kegiatan pembinaan. Kegiatan ini ditujukan ke institusi

yang menangani penelitian di kabupaten/kota, dalam hal ini

keberadaannya di BAPPEDA, terutama di bidang penelitian. Adanya kegiatan pembinaan ini diharapkan terjalin komunikasi secara

langsung dan dapat menjadi jembatan antara pihak pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan

penelitian, baik yang ditangani langsung provinsi atau di masingmasing daerah.

6) Peningkatan

Pembangunan

Kemampuan

Lembaga

Litbang

Daerah

Dalam

Kerjasama antar lembaga penelitian dan pengembangan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kemampuan lembaga litbang

dalam memberikan masukan dan kebijakan pembangunan di daerah. Kerjasama penelitian dan pengembangan diperlukan, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja. Beberapa kegiatan

kerjasama atau penunjang kerjasama dengan lembaga litbang baik di tingkat pusat maupun di daerah diantaranya:

a) Kegiatan rapat koordinasi teknis dengan lembaga litbang kementerian yang berkedudukan di daerah, seperti: BPTP

Banjarbaru dan Balitra Banjarbaru Kementerian Pertanian; BBAT

Kementerian Kelautan dan Perikanan; Balai Penelitian Kehutanan Kementerian

Kehutanan;

dan

Baristand

Kementerian

Perindustrian. Dalam beberapa kesempatan dilakukan rapat koordinasi dalam rangka merumuskan kegiatan penelitian

sebagaimana yang menjadi kebutuhan di daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi;

b) Telah dilaksanakannya gelar teknologi Varietas Jagung Unggul dengan luas ± 15 Ha yang dilaksanakan oleh BPTP ( Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ) di BP3T Tambang Ulang .

c) Untuk mendukung pengembangan ternak besar di Kalimantan

Selatan khususnya sapi melalui kegiatan PKPP ( Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa ) yang dibiayai oleh

Kementrian Riset dan Teknologi telah di gelar pula di BP3T Tambang Ulang.


248

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi d) Keikutsertaan dalam pameran bersama dalam Expo Kalimantan

Selatan Tahun 2012, dengan menampilkan “Stand Kelitbangan”. Dalam stand pameran ini tergabung beberapa lembaga litbang

dengan menampilkan produk-produk unggulan dari masingmasing instansinya. Dengan adanya kebersamaan ini akan

mendekatkan lembaga litbang dengan masyarakat yang lebih luas dan spesifik, sehingga mudah dikenal dan member informasi yang lebih komprehensif.

e) Terbangunnya hubungan kerjasama yang telah dirintis, juga berlangsung pada kegiatan seosialisasi Model Pengembangan Pertanian

Lahan

Rawa

melalui

Inovasi

Teknologi

yang

diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian yang difasiltasi BPTP Banjarbaru. Pada

kegiatan tersebut dipadukan dengan kegiatan dari Kementerian

Riset dan Teknologi yang membawa tema Upaya Peningkatan

Lahan Sub Optimal yang disampaikan Staf Ahli Menteri Ristek. Adapun acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan dan dimoderatori Kepala Balitbangda. Diluar acara tersebut, berlangsung kunjungan lapangan oleh Tim

Kementerian Ristek dan Balitbangda didampingi BPTP di lahan sub optimal di daerah Barito Kuala.

f) Dalam rangka memperkuat peran lembaga penelitian dan

pengembangan, sudah terbentuk Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) baik di tingkat nasional

maupun regional. Pelaksanaan FKPPD tahun 2012 berlangsung di Jawa Timur ( Surabaya ) dan Nusa Tenggara Barat ( Mataram ).

g) Dalam rangka meningkatkan kemampuan Lembaga Litbang Daerah Dalam Pembangunan, pada tahun 2012 telah diterbitkan beberapa Peraturan Gubernur antara lain :

f) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Penelitian

g) Peraturan Gubernur Nomor 188.44 / 0423 / KUM / 2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan

Tim

Kelompok

Kerja

Jaringan

Penelitian

dan

Pengembangan Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan


249

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi h) Peraturan Gubernur Nomor 188.44 / 0545 / KUM / 2012 tanggal

21 November 2012 tentang Pembentukan Forum

Komunikasi Kelitbangan Provinsi Kalimantan Selatan.

i) Peraturan Gubernur Nomor 188.44 / 0544 / KUM / 2012 tanggal

Koordinasi

21 November 2012 tentang Pembentukan Tim Penguatan

Kalimantan Selatan.

Sistem

Inovasi

daerah

Provinsi

7) Rakorda, Forum Komunikasi Penelitian , Rakornas dan Pokja Jarlit bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Kegiatan ini sebagai upaya untuk mewadahi rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah, baik dengan lembaga

litbang UPT Pusat, Perguruan Tinggi, ataupun para pakar di bidang penelitian dan pengembangan.

a) Pelaksanaan Rakorda Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) Bidang Pendidikan bekerjasama dengan Jarlitbang

Bidang Pendidikan Kabupaten Banjar, dengan peserta seluruh Jarlitbang Bidang Pendidikan Kabupaten dan Kota serta yang diwakili oleh Bappeda, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas/Badan terkait seperti Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta Badan Pusat Statistik. Sebagai Narasumber pada Rakorda Jarlitbang Bidang Pendidikan

adalah : Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kepala Pusat Testing Centre Universitas Negeri Makasar ( UNM ), Kepala

Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, Para Kepala Bappeda

Kabupaten/Kota, Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

serta Guru Besar FKIP Unlam Banjarmasin selaku Ketua Tim Pokja Jarlitbang Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan

Selatan. Rakorda dilaksanakan tanggal 22 – 24 Oktober 2012 bertempat di Mahligai Sultan Suriansyah Martapura. Juga

dihadiri oleh Kepala Balitbangda Provinsi Jambi sebagai peserta kehormatan selain para Kepala Sekolah dan Pengawas dilingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar.


250

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b) Rapat Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) Bidang Kesehatan dilaksanakan tanggal 2 Oktober

2012 di Graha Abdi Persada Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, dan Sebagai Narasumber adalah Kepala Balitbang Kementerian Kesehatan RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan, Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan

Selatan, Kepala Balai Loka Litbang Tanah Bumbu. Peserta berasal dari Bappeda Kabupaten/Kota dan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi, Fakultas Kedokteran

Unlam semua jurusan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Uniska, serta seluruh anggota Pokja Jarlitbang Bidang Kesehatan.

c) Rapat Sosialisasi Hasil Rakorda dan Rakornas Jarlitbang Bidang Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 22 November

2012 kerjasama dengan Jarlitbang Bidang Pendidikan Kota Banjarbaru. Selaku Narasumber adalah Kepala Balitbangda

Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bappeda Kota Banjarbaru, Ketua Pokja Jarlitbang Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan

Selatan dan Guru Besar FKIP Unlam Banjarmasin. Peserta diwakili oleh seluruh anggota Pokja Jarlitbang Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta para Kepala

Sekolah Negeri dan Swasta di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

d) Disamping Rakorda juga mengikuti Rakornas Jarlitbang Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

e) Untuk meningkatkan peran kelembagaan litbang di bidang kesehatan, sejak tahun 2011 sudah dirintis untuk membentuk

suatu jejaringan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan cukup aktif mengundang

Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, baik dalam acara Rapat

Koordinasi

Nasional

bidang

Penelitian

dan

Pengembangan Kesehatan juga dalam lokakarya atau seminar hasil-hasil penelitian kesehatan.

f) Pada tahun 2011 juga telah dirintis terbentuknya Jaringan Penelitian

dan


Pengembangan

di

Bidang

Kesehatan,

251

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi keberadaan jaringan litbang ini sangat diperlukan seiring

dengan tingkat kebutuhan kesehatan pada masyarakat semakin tinggi. Dan hal ini sangat mendukung sebagai upaya untuk meningkatkan IPM Kalimantan Selatan yang masih

berada di bawah rata-rata nasional, dengan memberikan kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan.

g) Berkenaan dengan hal tersebut diatas telah diterbitkan Surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0423/

KUM/2012 Tanggal 6 September 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

8) Koordinasi

dan

Konsultasi

Kegiatan

Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM. Sinergisitas

kegiatan penelitian dan

Kelitbangan

Bidang

pengembangan bidang

Pemerintahan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat

kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintah, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain;

a)

Penguatan kegiatan penelitian di bidang hukum dan HAM, salah satu terjalin koneksitas dengan Balitbang Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM di tingkat pusat dan Kanwil

Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Desiminasi dan Sosialisasi Hak Atas

Kekayaan Intelektual di Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hulum dan HAM yang

dihadiri

oleh

SKPD

Provinsi

terkait,

Bappeda

Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dan Kanwil Hukum dan

HAM Kalimantan Selatan ; Mengikuti Rakornas oleh Badan

Litbang HAM di Lombok ( NTB ) dan Manado ( Sulawesi Utara); Koordinasi Penelitian dalam rangka menunjang Penelitian tahun

2013

tentang

”Aplikasi

Analisis

Dampak

HAM

Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”; Koordinasi dan

konsultsi ke Provinsi Banten dalam rangka terkait Kajian

Optomalisasi Pelaksanaan Program CSR bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan sehingga


252

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi menjadi pembanding antara CSR di Kalimantan Selatan dan Provinsi

Penelitian

Banten.

antara

Penandatanganan Badan

Penelitian

Perjanjian dan

Kerjasama

Pengembangan

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik

Indonesia dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah b)

Provinsi Kalimantan Selatan.

Jalinan koneksitas dengan Balitbangda Provinsi Jawa Timur,

kegiatan ini sebagai upaya memperkuat dan mendapatkan informasi dalam penguatan peran lembaga litbang daerah di

c)

bidang pemerintahan dan kebijakan publik.

Membangun sinergisitas dengan Balitbangda Provinsi Sulawesi

Selatan. Sebagaimana diketahui kedua pemerintahan provinsi (Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan) telah terjalin

kerjasama, salah satu diantara di bidang penelitian. Adanya

sharing informasi di kedua belah pihak sangat bermanfaat dalam

daerah

mensinergikan yang

pemerintahan.

berbasis

kebijakan-kebijakan penelitian,

pembangunan

terutama

di

bidang

c) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.133.450.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp2.000.197.915,00 atau 93,75,%. Adapun judul kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud, sebagai berikut: 1)

Diseminasi dan Sosilaisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual di

2)

Kajian Pembangunan Pasar Induk dan Pergudangan di

3) 4) 5) 6)

Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan

Pembangunan Kebun Raya Daerah Kalimantan Selatan

Kajian Pengembangan Posyandu Model dan Desa Siaga di Kalimantan Selatan

Kajian Optimalisasi Pelaksanaan Program CSR Bagi Peningkatan Kualitas SDM di Kalimantan Selatan

Penelitian Tentang Pemetaan Tes UN SD/MI dan Pemetaan Guru di Kalimantan Selatan


253


Studi Pengembangan Angkutan Masal Mendukung Terminal KM

8)

Kajian Arus Perdagangan Komoditas Strategis Antar Pulau di

17 Dalam Kawasan Metropolitan Banjarbakula (Lanjutan) Kalimantan Selatan

Kedelapan kegiatan di atas dilakukan melalui pola swakelola, baik dilaksanakan oleh Tim Peneliti Baltbangda maupun dilakukan dalam

bentuk kerjasama dengan stakeholder, baik dengan perguruan tinggi

(Universitas Lambung Mangkurat), Balai Penelitian Kehutanan, Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Kanwil Hukum dan HAM Kalsel dan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor.

UPT Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu secara

organisasi merupakan UPT pada Badan Litbang Provinsi sehingga pengelompokan Anggarannya dimasukkan dalam Urusan Otonomi

Daerah, pada tahun 2012 mendapat total alokasi anggaran sebesar Rp877.200.000,00 dan terealisasi sebesar 98,19%.

Rp861.314.950,00 atau

Permasalahan dan Solusinya Permasalahan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan

untuk mencapai sasaran yang dikehendaki yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan pada T.A. 2012

berkaitan dengan upaya

peningkatan mutu atau kualitas hasil penelitian dan pengembangan antara lain:

1) Luasnya lingkup permasalahan yang dihadapi daerah Kalimantan Selatan tidak sebanding dengan sumber daya yang dimiliki Balitbangda

Provinsi Kalimantan Selatan, baik menyangkut aspek SDM, aspek penganggaran, dan aspek prasarana dan sarana penunjang;

2) Beberapa rangkaian kegiatan kerjasama penelitian dengan pihak lain, seperti dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Balitbangda setempat) dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal. Hal ini ada

keterbatasan alokasi anggaran dan proses penganggaran yang belum seragam tata waktunya.


254

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 3) Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat

pusat masih belum berjalan dengan optimal. Kebijakan sektoral di

masing-masing lembaga litbang menyulitkan dalam menyatukan format kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Beberapa solusi untuk pemecahan masalah di atas, antara lain:

1) Melakukan serangkaian kegiatan fasilitasi, rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, ataupun konsultasi dengan para pihak yang terkait

dengan rangkaian kegiatan kelitbangan. Kegiatan ini dilaksanakan baik

dengan Tim Peneliti ataupun pihak yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penelitian da pengembangan di daerah.

2) Memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, dan kekurangan sarana dan prasarana penunjang dipenuhi secara bertahap dengan mengusulkan anggaran belanja pada tahun berikutnya.

3) Menjalin dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, setidaknya dengan adanya kerjasama ini ada sharing informasi atau transer ilmu

pengetahuan dan wawasan ke daerah. Dengan adanya kerja sama ini,

diharapkan adanya bentuk-bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah.

14) DINAS PENDAPATAN DAERAH Program

yang

dilaksanakan

pada

tahun

anggaran

2012

sebagaimana visi dan misi yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

c.

Program Peningkatan Disipilin Aparatur;

b. d.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2012 mendapat alokasi

anggaran APBD Provinsi sebesar Rp 110.224.951.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 85.298.197.724,00 atau 77,39 %.


255

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Adapun program pokok yang dilaksanakan yaitu: Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 4.492.091.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp 2.213.377.964,00 atau 49,27 %. Hasil program adalah dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan :

1) Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak berupa rapat koordinasi dan evaluasi sebagai bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak;

2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen berupa upgrade dan pemeliharaan perangkat hardware dan software sistem aplikasi dan database serta pengkajian informasi teknologi pada sistem informasi

kesamsatan agar terlaksananya sistem informasi manajemen yang baik;

3) Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan berupa penyusunan

laporan

pendapatan

dan

belanja

terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik;

SKPD

agar

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel berupa mempertahankan dan memperoleh Sertifikasi ISO 9001-2008 agar meningkatnya pelayanan kepada masyarakat;

5) Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas berupa

penyusunan laporan, program kerja dan anggaran agar terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik;

6) Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak berupa rapat koordinasi, konsultasi dan rekonsiliasi sebagai bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak;

7) Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan berupa monitoring, pembinaan dan konsultasi sebagai bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan lain-lain pendapatan;

8) Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah berupa rapat evaluasi dan rekonsiliasi sebagai bahan tindak lanjut untuk evaluasi penerimaan daerah;

9) Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani berupa

evaluasi, pemeriksaan, pembinaan, sosialisasi, pembuatan buku, arsip dokumentasi, penghargaan dan hukuman disiplin agar meningkatnya kualitas sumber daya insani;


256

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 10) Optimalisasi

Pendapatan

Daerah

berupa

penyusunan

target

pendapatan / penerimaan daerah sebagai bahan tindak lanjut optimalisasi pendapatan daerah;

11) Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah berupa rapat koordinasi dan optimalisasi sebagai bahan tindak lanjut optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;

12) Razia Kendaraan Bermotor berupa razia kendaraan bermotor agar meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor;

13) Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berupa rapat evaluasi, pemeriksaan, dan peraturan perundangan agar terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik;

14) Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang berupa penomoran inventarisasi aset / barang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan agar terlaksananya pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2012 pada

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012.

Keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Pendapatan tahun

2012 antara lain ditandai dengan Indikator sebagai berikut: 

Penerimaan Pendapatan Daerah dapat melampaui Target yang telah ditetapkan

(Target

Pendapatan

Daerah

tahun

2012

melampaui

Target

Rp 3.823.485.281.351,00 dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 

2012 Rp 4.380.309.776.377,86) atau 114,563 %. Penerimaan

Pendapatan

Daerah

dapat

Pendapatan Daerah RPJMD (Target Pendapatan Daerah RPJMD tahun 2012 

Rp 2.635.739.182.000,00 dan realisasi Pendapatan Daerah

tahun 2012 Rp 4.380.309.776.377,86). UPPD

Banjarmasin,

Martapura

dan

Banjarbaru

dapat

mempertahankan Sertifikat ISO 9001-2008 Quality Management 

System.

UPPD Pelaihari memperoleh Sertifikat ISO 9001-2008 Quality Management System.


257

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi  

Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Corner (Pusat Perbelanjaan Duta Mall) terus bertambah baik.

Beroperasinya SAMSAT Jemput Antar (Untuk Banjarmasin dan

Banjarbaru) dan Mobil SAMSAT Keliling (Untuk Banjarmasin, Banjarbaru, Batulicin dan Kotabaru).

Selanjutnya dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan prima

kepada masyarakat terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dipandang urgent sebagai berikut :

a) Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPPD (Samsat) yang perlu dibenahi.

b) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal.

c) Masih perlunya pengembangan Informasi Teknologi (IT) dalam sistem kesamsatan.

Menyikapi kondisi yang demikian, maka perlu diupayakan langkah-

langkah Solusi sebagai berikut :

a) Melaksanakan sistem kesamsatan secara mandiri. Sekarang dalam

tahap uji coba dan pengembangan di UPPD Banjarbaru dan Martapura.

b) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui

rekrutmen

bersifat spesialisasi.

pegawai,

pelatihan

dan

workshop

yang

c) Terus mengembangkan Informasi Teknologi (IT) sistem kesamsatan

agar bisa mandiri. Sehingga dapat maksimal pelayanan kepada masyarakat.

15) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Program Diklat Aparatur di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan

mengacu kepada PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Diklat Prajabatan


258

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi dan Kepemimpinan di jajaran Depdagri dan Pemda. Diklat aparatur adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan aparatur

dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk mengarah pada pencapaian tujuan tersebut, disusun program/kegiatan diklat

dengan memperhatikan pada kebutuhan riil unit kerja dan kemampuan anggaran dalam merealisasi program.

Program diklat yang mengacu pada pemenuhan kompetensi

aparatur serta memperhatikan prinsip-prinsip kesesuaian antara jenis program diklat dan kebutuhan obyektif dengan pelaksanaan tugas

Aparatur Pemerintah dalam unit-unit kerja pemerintah pada semua level

sesuai dengan pengembangan organisasi. Oleh karena itu unit pengelola kepegawaian termasuk Lembaga Diklat semakin dituntut untuk melakukan analisa kebutuhan diklat dengan mengacu pada prinsip kompetensi yang dibutuhkan.

Sejalan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bidang

hukum dan pemerintahan, maka penyelenggaraan

diklat aparatur

mengarah pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan upaya tersebut Badan Diklat juga terus mengembangkan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat guna menghasilkan aparatur yang berkualitas.

Melalui jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Badan

Diklat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dilakukan

kegiatan dalam mempersiapkan perumusan bahan kebijakan dan analisis

kebutuhan diklat aparatur di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan termasuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dalam rangka pengisian dan pengembangan kompetensi. yaitu

Kompetensi diklat secara umum mencakup 3 (tiga) ranah dasar, kognitif

(pengetahuan),

afektif

(sikap

dan

prilaku)

dan

Psikomotorik (keterampilan). Salah satu kompetensi diklat terletak pada

kata kunci menerapkan, atau aplikasi yang mengindikasikan tingkat pengetahuan, alternatif strategi ke dalam tugas dan pekerjaan.

Oleh karena itu proses belajar dalam agenda kegiatan diklat tidak

hanya berupa penyajian informasi tetapi selalu dipadukan dengan


259

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi kegiatan diskusi, penulisan kertas kerja, studi kasus dan pengenalan kondisi internal maupun eksternal lingkungan kerja serta kesadaran untuk

melakukan

perubahan

sikap.

Khusus

mengenai

strategi

pembelajaran, tetap menganut prinsip-prinsip sebagai berikut : Diklat dirancang untuk tujuan tertentu, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan alokasi waktu dan dana yang tersedia.

Badan Pendidikan Dan Pelatihan pada tahun 2012 mendapat alokasi

anggaran APBD Provinsi sebesar Rp9.808.890.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp7.639.099.104,00 atau 77,88%.

Kegiatan diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 (tidak termasuk Program Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Pemeliharaan)

dilaksanakan sebanyak 20 kegiatan, yang terbagi ke dalam 4 (empat) program, yaitu :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

Program Pendidikan

Kedinasan, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ,

dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan capaian fisik sebagian besar kegiatan mencapai 100 %, kecuali terdapat 2

kegiatan Diklat yang realisasi fisiknya 0,00 %, yakni Diklat Sat.Pol PP Tingkat Dasar dan Diklat Fungsional Perencana Pertama yang tidak

bisa/batal dilaksanakan. Pembatalan Diklat Sat.Pol PP Tingkat Dasar ini disebabkan oleh tidak terakomodirnya jumlah calon peserta Diklat

sebanyak 30 (tiga puluh) orang, baik Satpol PP Provinsi maupun Satpol PP

dari

Kabupaten/Kota,

karena

tidak

semua

kabupaten/kota

menyampaikan calon pesertanya, sehingga tidak cukup peserta untuk dilaksanakannya diklat tersebut. Adapun

untuk

Diklat

Fungsional

Perencana

Pertama

batal

dilaksanakan sehubungan dengan surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan

Perencana

Pembangunan

Nasional

Republik Indonesia No.6753/P.01/10 /2012, yang mengharuskan jumlah

tenaga pengajar 40 (empat puluh) orang dari LPEM- FE UI, MEPPUnpad/ITB, MAP-UGM, PSKMP-Unhas dan FE-Unsyiah dengan 40 (empat puluh) Mata Diklat Muatan Inti, sedangkan target peserta diklat tersebut hanya 25 (dua puluh lima) orang. Jika dilihat dari rasionya, 40 (empat

puluh) Pengajar dengan 25 (dua puluh lima) orang Peserta Diklat, jelas


260

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi tidak rasional dan tidak efisien (anggaran tidak mendukung). Secara keseluruhan, rata-rata capaian fisik berada pada angka 88,59 %

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, kegiatan diklat pada

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2012

(tidak

termasuk

program

pelayanan

administrasi

perkantoran) dilaksanakan sebanyak 20 kegiatan, yang terbagi ke dalam

4 (empat) program, yaitu : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

Program Pendidikan

Kedinasan, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan jumlah alokasi anggaran sebanyak Rp. 7.419.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.490.452.805,00 (78,94%).

Dengan demikian terdapat

selisih antara alokasi anggaran dengan realisasi keuangan yang telah dicapai sebesar Rp. 1.928.577.195,00. Terdapat

2 kegiatan Diklat yang realisasi keuangannya 0,00 %

(sama dengan realisasi fisik juga 0,00%), yakni Diklat Sat.Pol PP Tingkat Dasar dan Diklat Fungsional Perencana Pertama yang tidak bisa/batal dilaksanakan

Selanjutnya untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebagai upaya menambah kelayakan kondisi belajar mengajar pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada

tahun 2012 dilaksanakan pengadaan alat pendukung serta peningkatan fasilitas pembelajaran, antara lain sebagai berikut :

1) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (termasuk belanja modal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 21.600.000,00 (77,14%).

2) Pengadaan mebeleur (meja kerja, kursi kerja, springbed, kasur, sofa)

dengan alokasi anggaran Rp 154.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 148.500.000,00 (96,43%).

3) Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp 60.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 56.650.000,00 (93,64%).


261

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 4) Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor dengan alokasi

anggaran Rp 35.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 34.500.000,00 (97,18%).

5) Pemeliharaan rutin gedung kantor dengan alokasi anggaran Rp213.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 213.278.500,00 (99,80%).

6) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran Rp 25.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 24.845.170,00 (98,59%).

7) Pemeliharaan rutin buku perpustakaan dan arsip dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp 16.200.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp16.092.000,00 (99,33%). Permasalahan Seperti

yang

disampaikan

pada

laporan-laporan

terdahulu,

keterbatasan sarana dan prasarana Badan Diklat Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan masih menjadi kendala utama penyelenggaraan diklat, dan sering dikemukakan oleh peserta diklat. Secara keseluruhan permasalahan penyelenggaraan diklat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Terbatasnya fasilitas ruang kelas maupun asrama, sehingga ada sebagian kegiatan diklat, terutama diklat prajabatan, yang dalam

pelaksanaannya menggunakan/ menyewa di tempat lain. Demikian

juga dengan Ruang Perpustakaan yang harus berbagi tempat dengan Laboratorium Komputer dan Ruang Subbag Program (tidak memiliki ruang baca)

2) Kurang representatifnya ruang kelas dan asrama yang digunakan untuk diklat aparatur,

hal ini disebabkan bangunan yang sudah

terlalu lama/tua sehingga perlu perbaikan / rehabilitasi. Keadaan inipun sering dikeluhkan oleh para peserta pada saat mereka mengikuti diklat.

3) Masih adanya kegiatan yang sudah diprogramkan dan dijadwalkan

pada Tahun 2012 namun batal/tidak bisa dilaksanakan, yakni Diklat Satpol PP karena jumlah calon peserta tidak mencukupi dan Diklat Fungsional Perencana, dikarenakan adanya kebijakan Kementerian


262

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Perencanaan

Pembangunan

Nasional/

Badan

Perencana

Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang mengharuskan

jumlah tenaga pengajar sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan 40

(empat puluh) Mata Diklat Muatan Inti, tidak rasional dan tidak efisien untuk jumlah calon peserta diklat yang hanya 25 (dua puluh

lima) orang. Secara umum, ini merupakan indikasi fungsi koordinasi dan perencanaan teknis kegiatan belum dijalankan secara optimal.

4) Dukungan

anggaran

yang

terbatas,

masih

banyak

Aparat

penyelenggara Diklat yang belum dikirim untuk mengikuti diklat,

khususnya Diklat TOC (Training Officer Course) untuk staf penyelenggara diklat dan Diklat TOT (Training of Trainers) bagi para Widyaiswara yang diarahkan untuk mengampu materi-materi pada Diklat-Diklat Teknis dan Fungsional. Jenis diklat tersebut berperan penting terhadap status akreditasi diklat yang diberikan oleh

lembaga pusat pembina diklat serta pengembangan diklat aparatur ke depan.

Solusi

1) Untuk solusi poin a dan b permasalahan, akan dilaksanakan

penambahan ruang kelas dan asrama serta rehabilitasi pada Kampus

I (Jl. Panglima Batur Timur Banjarbaru) dan Kampus II (Jl. Ambulung Banjarbaru), menurut jadwal pembangunan fisik akan dimulai pada akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2013.

2) Untuk solusi point c, fungsi koordinasi dan perencanaan teknis kegiatan harus dilakukan secara lebih optimal, dalam artian perlu

lebih bersifat proaktif dimulai pada tahap awal perencanaan dan rancang

bangun

diklat.

Forum-forum

konsultasi,

asistensi,

koordinasi (rakor-rakor) harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak kalah pentingnya adalah strategi penjadwalan kegiatan

kediklatan,

dalam

artian

untuk

diklat-diklat

yang

berpotensi batal dijadwalkan pelaksanaannya pada awal-awal tahun anggaran, sehingga jika pada akhirnya ternyata tidak bisa juga dilaksanakan bisa diantisipasi untuk disesuaikan / dirubah menjadi diklat lain melalui APBD Perubahan.


263

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 3) Untuk solusi poin terakhir, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi

yang

lebih

intens

dengan

BKD/Sekretariat

dan

pemfokuskan program pengiriman aparat penyelenggara diklat untuk mengikuti Diklat TOT dan TOC.

16) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain disebutkan bahwa

urusan wajib yang ditangani Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan tersebut masing-masing dilaksanakan oleh SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Kalimantan selatan mempunyai tugas membantu pejabat pembina

kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk menjabarkan tugas pokok dimaksud telah disusun

program kegiatan tahun 2012 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka disusunlah laporan tahun anggaran 2012 sebagai berikut : Pada tahun 201 Anggaran Belanja

yang bersumber dari APBD

Kalimantan Selatan untuk BKD Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp7.095.275.500,00 terealisasi Rp3.595.308.947,00 (50,67%). Pada

prinsipnya

besarnya

biaya

akan

mengikuti

besarnya

kegiatan/fungsi (budgeting follow function). Oleh karena itu, untuk menghitung bobot kinerja dilakukan dengan membandingkan nilai anggaran. Tingkat capaian kinerja tiap kegiatan dilakukan melalui

penghitungan dari sub-sub kegiatan (tolok ukur) secara tertimbang. Penghitungan capaian tingkat kinerja tertimbang sesuai dengan bobot

dari masing-masing sub-sub kegiatan terhadap total pembiayaan. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan penjumlahan dari semua capaian kinerja sub-sub bobot kegiatan. Bobot kinerja tertimbang mencerminkan

seberapa besar sumbangan kinerja tiap-tiap sub-sub kegiatan terhadap tingkat capaian kinerja kegiatan/program.


264

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Evaluasi

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan

antara

hasil/realisasi yang dicapai dengan target/rencana yang tertuang dalam Penetapan Indikator Kinerja dalam hal ini rumus yang digunakan = Realisasi

Capaian Indikator Kinerja = ---------------------------x 100 % Rencana

Capaian kinerja Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011 sebesar 94 % dan pada

tahun 2012 sebesar 84,6 %, pada tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 program yang didukung oleh 50 kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 100 % dari target yang direncanakan yaitu melakukan kegiatan rutin

untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun, yang didukung oleh kegiatan : 1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor 5) Penyediaan alat tulis kantor

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7) Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

8) Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan 9) Penyediaan makanan dan minuman

10) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11) Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12) Penyediaan jasa pegawai non PNS

b) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

dapat

dilaksanakan 100 % dari target yang direncanakan yaitu melakukan


265

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada BKD selama satu tahun, yang di dukung oleh kegiatan : 1) Pengadaan kendaraan dinas /operasional 2) Pengadaan peralatan gedung kantor 3) Pengadaan meubeler

4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung. kantor 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8) Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat tercapai 100 % pada

tahun 2012, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan pakaian

khusus hari tertentu dengan target rencana pengadaan 100 pasang pakaian kerja hari tertentu dan dapat dipenuhi sesuai rencana.

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur tercapai 100 % yang didukung oleh dua kegiatan yaitu :

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan rencana target kegiatan 5 orang PNS yang mengikuti penyertaan pendidikan dan pelatihan baik didalam daerah maupun di luar daerah guna

meningkatkan kompetensi PNS yang bersangkutan, pada tahun 2012 dapat terlaksana menyertakan 5 PNS pada BKD untuk

mengikuti pendidikan atau pelatihan formal sehingga kegiatan tercapai 100 % sesuai dengan target yang telah direncanakan.

2) Pembinaan Korps PNS di lingkungan BKD, kegiatan ini

merupakan pembinaan terhadap pegawai yang dilakukan pada

internal BKD Prov Kalsel, target dari kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan pembinaan sebanyak 61 kali , dan sampai dengan bulan Desember 2012 dapat terlaksana 61 kali atau capaian 100 % terhadap target kegiatan.


266

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, merupakan program yang

tujuan utamanya adalah untuk menyusun dan meningkatkan kualitas

pelaporan baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan, program ini dapat terlaksana 100 % dengan di dukung oleh 2 kegiatan yaitu :

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD, kegiatan ini adalah menyusun dokumen laporan kegiatan

yang dilaksanakan oleh BKD, Target dari kegiatan adalah menyusun 13 laporan kegiatan yang dilaksanakan secara tepat waktu, pada tahun 2012 kegiatan ini dapat tercapai 100 %

dengan tersusunnya 13 dokumen pelaporan yang terdiri dari 1

okumen LAKIP, 1 dokumen LKPJ, 1 dokumen LPPD, 4 dokumen Laporan Konsolidasi Triwulan, 2 dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan 3 dokumen Laporan sebagai bahan Rapat Kerja dengan DPRD.

2) Penyusunan laporan keuangan satuan kerja, kegiatan ini adalah

menyusun dokumen keuangan yang direncanakan tersusun 15 dokumen keuangan, pada tahun 2012 kegiatan ini tercapai 100% dengan tersusunnya 12 dokumen Laporan Bulanan, 1 dokumen

f)

Laporan Semesteran dan 2 Dokumen Usulan RKA.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta meningkatkan kualitas

Pelayanan BKD, berdasarkan pengukuran dengan sistem tertimbang

rata rata dari pencapaian kegiatan yang mendukung program ini sebesar 77 % , Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur antara lain : 1)

Penempatan PNS, Kegiatan penempatan PNS berisi kegiatan

pelayanan mutasi PNS yang ada pada Provinsi Kalimantan

Selatan, kegiatan ini direncanakan menerbitkan sebanyak 443 SK mutasi pindah, Capaian kegiatan berdasarkan target yang


267

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi telah ditetapkan sebesar 84 % atau diterbitkan 370 SK pada 2)

tahun 2012.

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat, kegiatan ini

merupakan pelayanan terhadap kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan pelayanan Gaji Berkala, target dari kegiatan ini adalah diterbitkanya 4.340 SK yang terdiri dari 1.340 SK

Kenaikan Pangkat dan 3.000 SK Kenaikan Gaji Berkala,

berdasarkan target yang telah ditetapkan pencapaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 100 % dengan diterbitkanya SK

Kenaikan Pangkat sebanyak 1.334 SK dan SK Kenaikan Gaji 3)

Berkala sebanyak 3.147 SK.

Pembangunan/pengembangan SIMPEG merupakan kegiatan

yang berisi tentang pemberian Informasi tentang Kepegawaian pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Indikator dari

kegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang terdokumentasi dengan Sistem Digital dengan target kegiatan 2.000 dan

Persentase Jumlah data pegawai yang Up date sebesar 85 %,

capaian kegiatan ini sebesar 100 % dengan terlaksananya 4)

kegiatan sesuai target.

Seleksi dan penetapan PNS tugas belajar, dalam kegiatan

indikator yang digunakan adalah Jumlah SK Tugas Belajar yang diterbitkan dengan target 60, capaian kinerja untuk kegiatan ini

5)

sebesar 100 % dengan tercapainya target kegiatan.

Seleksi Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN , isi dari kegiatan ini adalah poses seleksi yang dilaksanakan di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, target dari kegiatan adalah Jumlah Calon Praja IPDN yang lulus dan

menjadi Praja IPDN sebanyak 40 Orang, berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan capaian dari kegiatan ini sebesar 88 % 6)

dengan terseleksinya 35 Praja IPDN. Pengembangan

program

dan

pengendalian

manajemen,

kegiatan ini berisi tentang penyusunan dokumen perencanaan kegiatan, target dari kegiatan adalah tersusunnya 5 dokumen perencanaan yang tepat waktu, pada

tahun 2012 capaian

kinerja sebesar 100 % dengan tersusunya 5 dokumen


268

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi perencanaan tepat waktu yaitu : Renstra, Renja, RKA, RKA 7)

Perubahan dan SOP.

Pengembangan ketatausahaan organisasi , adalah kegiatan yang

dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran operasional organisasi dalam hal administrasi yang dilaksanakan selama

8)

satu tahun capaian ini sebesar 100 %.

Pembuatan produk hukum bidang kepegawaian, indikator capaian dari kegiatan ini adalah jumlah peraturan kepegawaian yang dihimpun dengan target rencana kegiatan sebanyak 140

Buah, pada tahun 2012 terhimpun sebanyak 144 buah produk 9)

hukum atau tercapai 100 % dari target yang direncanakan.

Peningkatan penegakan disiplin pegawai, adalah kegiatan pemerosesan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin

pada PNS yang melanggar aturan kepegawaian, indikator

capaian kinerja dari kegiatan adalah jumlah penjatuhan

hukuman disiplin yang terselesaikan dengan target 15 Kasus, capaian

kinerja

dari

terselesaikanya 7 Kasus.

kegiatan

sebesar

47

%

dengan

10) Penataan pemberhentian PNSD berisi tentang pelayanan

terhadap PNS yang akan pensiun, target dari kegiatan ini adalah

314 SK pemberhentian PNS yang diterbitkan, padaa tahun 2012 capaian kinerja sebesar 82 % dengan diterbitkanya 258 SK pemeberhentian PNSD.

11) Sosialisasi bidang

kepegawaian, kegiatan ini berisi tentang

sosialisasi kesejahteraan pegawai dan sosialisasi peraturan

bidang kepegawaian, indikator capaian kinerja untuk kegiatan adalah jumlah peserta sosialisasi yang ditargetkan untuk sosialisasi kesejahteraan pegawai sebanyak 75 Orang dan sosialisasi Peraturan bidang kepegawaian sebanyak 770 orang,

berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan capain kinerja

untuk kegiatan sebesar 100 % dengan jumlah peserta pada sosialisasi kesejahteraan pegawai 75 orang dan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian 772 orang.

12) Penyajian

informasi

kepegawaian,

dalam

hal

penyajian

informasi tentang kepegawaian dalam bentuk buku maka


269

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi diadakan kegiatan penyajian informasi kepegawaian yang

dalam perencanaan ditargetkan tersusun 11 jenis buku, dalam pelaksanaannya

kegiatan

dapat

tercapai

100%

dengan

tersusunnya 11 jenis buku informasi tentang kepegawaian yaitu:           

Buku Profil Provinsi Kalimantan Selatan Buku Profil PNS Kab/Kota

Buku PNSD Provinsi dalam angka

Buku Urutan Jabatan Struktural PNSD

Buku Jabatan Fungsional PNSD Provinsi Kalsel Buku Batas Usia Pensiun Buku Pendidikan Umum Buku Distribusi PNSD

Buku Daftar Nominatif Buklet PNSD

Buku Biodata Pejabat Eselon I dan II PNSD Provinsi Kalimantan Selatan

13) Penataan arsip kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

sebanyak

Kalimantan 8

kegiatan

Selatan pada

direncanakan tahun

2012,

dilaksanakan dan

dalam

pelaksanaanya rencana tersebut dapat dilaksanakan sehingga capaian untuk kegiatan ini sebesar 100 %.

14) Pelaksanaan Ujian Dinas PNS, kegiatan ini dilaksanakan untuk

memenuhi syarat kenaikan pangkat PNS baik dari golongan II

ke golongan III, ataupun dari golongan III ke golongan IV, target dari kegiatan adalah jumlah peserta ujian dinas sebanyak 50

PNSD, pada pelaksanaanya capaian kegiatan ini sebesar 88% dengan peserta ujian dinas sebanyak 44 PNSD.

15) Penataan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dalam kegiatan ini berisi

tentang analisa jabatan struktural dan

fungsional serta bimbingan teknis jabatan fungsional yang

tujuan akhir dari kegiatan adalah tercapainya target penataan PNS dalam Jabatan struktural dan fungsional sehingga di

targetkan jabatan struktural dan fungsional yang terisi pada


270

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi tahun anggaran sebesar 100 %, Sampai dengan bulan desember tahun 2012 jabatan struktural yang terisi sebanyak 97% dan Jabatan Fungsional yang terisi sebanyak 94 %.

16) Pengelolaan kartu istri/suami PNS berisi tentang pelayanan

BKD dalam pengusulan kartu istri/suami target dari kegiatan

ini adalah diterbitkanya 323 karis/karsu, dalam pelaksanaanya capaian kegiatan sebesar 76% dengan diterbitkanya 246 Karis/Karsu.

17) Penyusunan dan pengusulan formasi CPNS merupakan kegiatan

menyusun formasi kebutuhan PNS untuk diusulkan dalam penerimaan CPNS, target dari kegiatan ini adalah tersusunnya 95 buku petunjuk penyusunan formasi, dari target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100 % dengan tersusunya 95 buku petunjuk penyusunan formasi pada tahun 2012.

18) Pengangkatan

CPNS

menjadi

PNS

pada

tahun

2012

direncanakan sebanyak 277 orang dan dalam pelaksanaanya dapat

tercapai

sebesar

100%

dengan

terselesaikanya

pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 278 Orang.

19) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI), kegiatan

ini merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat bagi PNS yang

akan

mengajukan

kenaikan

pangkat

berdasarkan

penyesuaian ijazah, target dari kegiatan ini adalah jumlah

peserta ujian sebanyak 50 orang, dari kegiatan yang telah

dilaksanakan capaian kinerja sebesar 94% dengan jumlah peserta ujian sebanyak 47 orang.

20) Penyediaan data pengembangan SDM Aparatur merupakan kegiatan penyediaan data untuk mengikuti Diklat, target dari

kegiatan adalah penyediaan data untuk pemanggilan diklat

sebanyak 140 PNSD, pada tahun 2012 kegiatan ini dapat tercapai 100% dengan terpenuhinya pemanggilan diklat sebanyak 140 PNSD.

21) Pelatihan pengolahan database dan Aplikasi Sistem Informasi

Kepegawaian adalah kegiatan pelatihan PNSD di Provinsi

Kalimantan Selatan dalam hal pengelolaan data kepegawaian, target dari kegiatan ini adalah peserta pelatihan sebanyak 60


271

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi orang, beradasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan capaian kegiatan sebesar 100% dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 60 orang.

22) Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) bagi PNSD

merupakan kegiatan penganugerahan tanda pengabdian SLKS bagi PNS yang telah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun,

target dari kegiatan ini adalah jumlah penerima SLKS sebanyak

688 PNS, pada tahun 2012 capaian kegiatan sebesar 100% dengan diserahkanya SLKS kepada 686 PNS.

23) Pelepasan PNS Purna Tugas adalah kegiatan penyerahan SK purna tugas pada PNS yang telah selesai mengabdi menjadi PNS

dan pemberian bantuan purna tugas berupa tali asih, target dari kegiatan ini adalah jumlah penerima SK purna tugas sebanyak

250 orang dan jumlah PNS penerima bantuan tali asih sebanyak 250 orang, dari kegiatan yang telah dilaksanakan capaian

kinerja untuk kegiatan sebesar 47% yaitu dengan diserahkanya 229 SK purna tugas namun bantuan untuk pemberian tali asih tidak dapat diberikan karena ada kendala tehnis.

24) Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I adalah kegiatan pengangkatan bagi tenaga honorer yang sudah masuk data base

dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS pada pengangkatan kategori I, target dari kegiatan ini adalah

diangkatnya tenaga honorer sebanyak 32 orang untuk menjadi CPNS, berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat di proses dan diselesaikan sebanyak 30 tenaga honorer yang di

angkat untuk menjadi CPNS hal ini menunjukan capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 94 %. Permasalahan Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas BKD Prov.Kalsel antara lain adalah :

a) Tidak sinkronnya jadual yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat

dengan prakiraan kegiatan dan jadual yang telah disusun pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sehubungan

dengan hal tersebut di atas, sampai dengan akhir pelaksanaan tahun


272

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi anggaran 2012, realisasi penggunaan anggaran belanja langsung masih berkisar pada angka 88%. Sisa anggaran yang belum terserap

terutama bersumber dari kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

b) Kegiatan seleksi penerimaan CPNS pada tahun 2012 tidak dapat

dilaksanakan karena adanya kebijakan Moratorium (Penghentian Sementara) oleh pemerintah pusat untuk penerimaan CPNS yang berlaku 1 September 2011 hingga 2012 hal ini berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan untuk organisasi yang kekurangan SDM belum dapat dipenuhi untuk tahun 2011

c) Sampai dengan saat ini BKD belum bisa menerapkan SAPK sebagaimana disebutkan dalam Peraturan kapala BKN nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatn SAPK. Sistem dimaksud

adalah untuk peningkatan pelayanan Aplikasi pengadaan PNS,

Kenaikan pangkat PNS, Pensiun dan masalah kepegawaian lainya, seyogyanya dana SAPK akan di ambilkan dari Anggaran lebih

kegiatan seleksi CPNS melalui pengusulan pada anggaran belanja perubahan tahun 2011, hal tersebut belum dapat dilaksanakan

karena pada saat itu masih menunggu kepastian Moratorium sedangkan anggaran perubahan sudah diberlakukan. Solusi a) Berkaitan dengan permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan

adalah dengan melakukan kajian lebih komprehensif atas kegiatan

yang akan dilaksanakan, serta menganggarkan sarana pendukung berupa hardware dan jaringan SAPK sebagai kegiatan prioritas pada tahun 2012 sehingga diharapkan pelayanan SAPK pada tahun 2012

dapat diterapkan guna menunjang pelayanan tentang kepegawaian yang lebih baik.

b) Berkenaan dengan kebutuhan PNSD pada tiap SKPD upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia untuk melaksanakan Tupoksi.


273

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 17) KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALSEL Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel pada tahun 2012

mendapat alokasi anggaran APBD Provinsi sebesar Rp 3.072.307.000,00

dan telah terealisasi sebesar Rp2.890.055.275,00 atau 94,07%. Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp14.250.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp14.110.000,00 atau 99,02,%. Hasil program adalah dapat dilaksanakannya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp189.275.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp176.560.498,00 atau 93,28%. Hasil program adalah dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan program antara lain: 1) Pengadaan Fasilitas Kantor dan Administrasi Kantor; 2)

Pengadaan Fasilitas Wisma/Mess, Kediaman Gub/Wakil, Ketua

DPRD, Sekda, Kepala Kantor; 3) Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Anjungan TMII; 4) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah di TMII.

c) Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp74.050.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp62.959.170,00 atau 85,02%. Hasil program adalah dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan program antara lain: 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi; 2) Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Pameran/Promosi Potensi Daerah; 3) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah. Permasalahan Kendala dan hambatan yang timbul pada tahun 2012 pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta adalah :

1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.

2) Tidak meratanya

beban

kerja yang ada

pada

Perwakilan diakibatkan karena sumber daya yang terbatas.


Kantor 274

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 3) Anjungan Kalimantan Selatan TMII Jakarta belum dapat digunakan secara maksimal

Solusi Adapun solusi yang ditempuh dengan adanya permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1) Untuk Poin 1 dalam rangka mengatasi SDM yang terbatas akibat dari ada karyawan yang sudah pensiun dan ada yang memasuki batas usia pensiun maka yang diharapkan untuk regenerasi adalah dari

karyawan kontrak atau honorer yang sudah diangkat menjadi PNS, juga perlu adanya peningkatan keterampilan / kecakapan karyawan dalam

berkerja

melalui

kegiatan

kursus

atau

diklat

yang

dilaksanakan secara periodik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau menyekolahkan staf kejenjang pendidikan yang lebih

tinggi. Disamping itu juga Kantor Perwakilan meminta tambahan karyawan baru kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang sesuai dengan kebutuhan yang dinginkan.

Pada saat sekarang ini Kantor Perwakilan telah menerima karyawan

pindahan dari Banjarmasin dengan strata pendidikan S-1 untuk menambah karyawan yang kami butuhkan dimasa yang akan datang.

2) Untuk poin 2 pada permasalahan tersebut diatas seharusnya adanya

pembagian wewenang sesuai dengan job diskription yang ada sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2008 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas unsur-unsur organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.  Untuk

poin 3

pada permasalahan diatas Kantor Perwakilan

sudah melakukan upaya - upaya sebagai berikut :

 Melakukan

rehabilitasi

besar

pada

bangunan

rumah

adat/Anjungan Rumah Adat Kalimantan Selatan, yaitu dengan

membongkar dan membangun kembali bagian atap anjungan, pelafon, Pelapis dinding bagian Dalam, isntalasi listrik dan lantai bagian bawah anjungan.


275

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi  Membongkar total bangunan kantor dan bangunan peristirahatan serta membangun kembali dengan konsep tidak merobah bentuk rumah adat yang sudah ada.

 selanjutnya

dimasa

yang

akan

datang

akan

melakukan

pembenahan Land Scap sekitar areal Anjungan Kalimantan Selatan.

Dari upaya diatas yang kami lakukan diharapkan fungsi Anjungan Kalimantan Selatan kembali sebagai salah satu tempat informasi

kegiatan seni dan budaya Kalimantan Selatan yang ada di Jakarta dapat terlaksana dengan baik.

18) PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi pada tahun 2012

mendapat alokasi anggaran APBD Provinsi sebesar Rp1.435.200.000,00 dan telah terealisasi sebesar

Rp30.000.000,00 atau 2,09%.

Tidak

terlaksananya Program dan Kegiatan dikarenakan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi pada tahun 2012 menjadi instansi vertikal. 19) SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya DP KORPRI Provinsi

Kalimantan Selatan melalui Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Provinsi Kalsel memperoleh alokasi dana APBD pada tahun 2012 sebesar Rp 2.151.383.000,00 teralisasi sebesar Rp1.783.641.376,00 atau 82,91% adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Rp 422.108.000,00

Yang diperuntukkan pada kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat (perangko materai dan benda pos lainnya), jasa komunikasi telpon,

Jasa Administrasi Keuangan , Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan,

Pembelian

ATK,

Makan

Minum,

Penyediaan

Kebersihan Kantor, Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah dan Jasa Non PNS .Terealisasi sebesar Rp 399.260.686 atau 95%.

b) Peningkatan Sarana Prasarana Rp 103.315.000,00

Yang diperuntukkan bagi penyediaan peralatan gedung kantor,

pengadaan komputer dan printer, Pemeliharaan Kendaraan Dinas


276

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi dan

Pemeliharaan

pemeliharaan

Rutin

makam

Berkala

peralatan

KORPRI/Wredatama

Rp41.655.700,00 atau 40%.

c) Peningkatan

Kapasitas

Peningkatan

gedung

terealisasi

Sumber

Daya

kantor,

sebesar

Aparatur

Rp50.000.000,00 yang diperuntukkan pada kegiatan Bimbingan

Teknis, Sosialisasi dan Konsultasi Teknis terealisasi Rp37.990.000,00 d)

atau 75%.

Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Rp15.500.000,00 yang diperuntukan bagi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD berupa pembuatan Laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban

Gubernur

Tahunan,

Rp12.687.500,00 atau 81,65 %

e) Program

penataan

kelembagaan

dan

LPP

terealisasi

ketatalaksanaan

Rp315.000.000,00 yang diperuntukan bagi penyelenggaraan

1) Rakor KORPRI Provinsi, Rp40.000.0000,00 terealisasi sebesar RP 39.895.000,00 atau 99,74%.

2) Sosialisasi dan konsultasi dalam rangka kegiatan kerjasama KORPRI

dengan

pihak

ketiga

Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar 94,50 % .

dan

instansi

terkait,

Rp. 94.503.400,00 atau

3) Fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Rp. 175.000.000,00 f)

terealisasi sebesar RP 97.670.000,00 atau 55,81 %

Program Pembinaan pengembangan aparatur terdiri dari Pembinaan

Usaha dan kesejahteraan anggota KORPRI Rp 52.000.000,00 (administrasi ) terealisasi sebesar Rp. 31.254.950,00 atau 60,11%.

1) Pembinaan Fasilitasi Pembinaan Keolahragaan, Seni Budaya, Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 487.092.300,00 atau 97,42 % .

2) Klinik

Kesehatan

Rp170.000.000,00

Rp100.308.540,00 atau 59,01%.

g) Program

peningkatan

kualitas

kehidupan

terealisasi

beragama

sebesar

Rp 361.860.000.000,00 berupa pembinaan Mental dan Spritual seperti Pencerahan Rohani, Peringatan Hari Besar Islam, Sunatan


277

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Masal, Manasik Haji, Donor Darah, Safari Ramadhan dan Halal Bihalal ,MTQ KORPRI , terealisasi sebesar Rp 299.083.600,00 atau 82,65 %.

h) Program

Sosialisasi

Penataan

Peraturan

Peraturan

Rp161.600.000,00

Perundang-undangan

Perundang-undangan

diperuntukkan

Peraturan Perundang-undangan,

untuk

pendidikan

hukum sampai dengan bulan Desember Rp142.339,100,00 atau 88,02 %.

kegiatan

fasilitasi

sebesar

Sosialisasi

fasilitasi bantuan

terealisasi sebesar

Permasalahan Dari seluruh program kegiatan yang ada, sebagian besar telah dapat

diselesaikan dengan baik ( 82, 91% ) namun dari seluruh kegiatan ada satu kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala : 1) Kendala:

Kegiatan

Pemeliharaan

makam

KORPRI

belum

bisa

dilaksanakan, diharapkan waktu waktu yang direncanakan untuk

dikerjakan musim hujan telah tiba sehingga pekerjaan pembuatan jalur dari bendungan makam tidak mungkin dilaksanakan mengingat lahan makam terendam air dan apabila dipaksakan hasilnya akan sia-sia. Solusi 1) Untuk kelancaran operasional Sekretariat DP KORPRI diharapkan dapat diberikan tambahan sebuah mobil dinas .

2) Mengingat Sekretariat DP KORPRI hanya memiliki 11 orang PNS , diharapkan dapat diberikan tambahan Pegawai khususnya untuk menangani administrasi dan Keuangan . Prestasi Kegiatan Selama Sekretariat Dewan KORPRI Provinsi Kalsel ini terbentuk

,alhamdulillah sejak tahun 2010 sampai 2012 kita dapat mengusahakan pemberian

biaya

pendidikan

bagi

anak berprestasi

cinderamata haji , Kegiatan pembinaan Olahraga

dan

bantuan

KORPRI. Fasilitasi

pemakaman KORPRI dan wredatama, lahan makam telah dibuatkan pagar keliling, tempat wudhu, peneduh , penunjuk arah

sehingga sudah bisa

dimanfaatkan untuk pemakaman anggota KORPRI dan wredatama yang meninggal dunia.


278

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Telah terbentuk Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota se

Kalimantan Selatan kecuali Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dari 13 Kabupaten/Kota dan telah terbentuk 10 kesekretariatan KORPRI tingkat

kepengurusan Kabupaten dan Kota , selebihya Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih dalam proses.

Kemudian Dalam rangka mengayomi dan melindungi anggota KORPRI

yang bermasalah hukum telah terbentuk LKBH KORPRI , mulai berjalan

pada tahun 2012 ini .Untuk pemeliharaan kesehatan berupa obat-obatan tenaga medis dan para medis untuk Klinik Kesehatan Provinsi telah berjalan dengan baik.

Di harapkan melalui upaya serta solusi peningkatan kerjasama dan

koordinasi antar instansi dan peningkatan kerja aparatur dan SDM yang

kompeten semua yang diamanahkan dipundak KORPRI dapat terwujud

melalui organisasi KORPRI yang solid dan kapabel, sehingga citra positif aparatur DP KORPRI melalui pengembangan jiwa Korsa, terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan anggota, terwujudnya pengayoman dan

perlindungan hukum bagi anggota KORPRI yang bermasalah dapat berjalan dengan baik.

20) SEKRETARIAT

KOMISI

PENYIARAN

INDONESIA

DAERAH

KALIMANTAN SELATAN Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sekretariat komisi penyiaran

indonesia daerah kalimantan selatan memperoleh alokasi dana APBD

pada tahun 2012 sebesar Rp2.167.250.000,00 teralisasi sebesar Rp1.360.697.534,00 atau 62,78% adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Rp554.500.000,00

dan terealisasi sebesar Rp453.923.284,00 atau 81,86%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 5)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 6) Penyediaan makanan dan minuman; 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke


279

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi luar daerah; 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; 9) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS.

b) Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Rp482.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.235.250,00 atau 6,68%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor.

c) Program

Peningkatan

Kualitas

Layanan

Informasi

Rp1.130.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 874.539.000,00 atau 77,38%. Hasil program antara lain adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi/Workshop Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.


280

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

Recommend Documents