BAB III URUSAN DESENTRALISASI

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

Pada prinsipnya otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi luas tersebut, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan suatu urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus disediakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan urusan yang bersifat pilihan merupakan urusan yang sangat terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Sesuai dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Ambon telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan urusan wajib maupun urusan pilihan yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program/ kegiatan. Namun demikian, tidak semua Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena pada urusan seperti pertanahan, penanaman modal, ketahanan pangan serta energi dan sumber daya mineral belum terbentuk kelembagaan yang menangani urusan-urusan dimaksud sehingga pelaksanaan setiap kegiatan menyangkut urusan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada kelembagaan daerah yang ada.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 1 ]

A. RINGKASAN RKPD KOTA AMBON Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program dan kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas pembangunan tahun 2014, antara lain sebagai berikut: 1. Program pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pertama “Menata dan Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi Dalam Pelayanan Masyarakat”, melalui program-program sebagai berikut: a) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; b) Program pembinaan dan pengembangan aparatur; c) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; d) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; e) Program peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; f) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; g) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; h) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi; i) Program optimalisasi pembangunan teknologi informasi; j) Program kerjasama informasi dengan mass media; k) Program perencanaan pembangunan; l) Program perencanaan pembangunan daerah. 2. Program pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kedua “Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar”, melalui program-program sebagai berikut: a) Program pendidikan anak usia dini; b) Program wajib pendidikan dasar sembilan tahun; c) Program pendidikan menengah; d) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikanh; e) Program manajemen pelayanan publik dan tenaga kependidikan; f) Program upaya kesehatan masyarakat; g) Program standarisasi pelayanan kesehatan; h) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 2 ]

i) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya; j) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; k) Program perbaikan gizi masyarakat; l) Program pengembangan lingkungan sehat; m) Terlaksananya pemeriksaan lingkungan sehat; n) Program pelayanan kesehatan usila; o) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 3. Program pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi ketiga “Menata dan Membenahi Kota Ambon Sesuai Fungsi dan Peruntukan”, melalui programprogram antara lain sebagai berikut: a) Program pembangunan jalan dan jembatan; b) Program pembangunan turap/ talud/ bronjong; c) Program sertifikasi bangunan gedung; d) Program pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah; e) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; f) Program perencanaan tata ruang; g) Program pengendalian pemanfaatan ruang; h) Program sosialisasi penataan ruang; i) Program pengendalian pemanfaatan ruang; j) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; k) Program rehab dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; l) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; m) Program pengembangan kinerja air bersih dan air limbah. 4. Program pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi keempat ”Menata Penduduk dan Kependudukan”, melalui program-program sebagai berikut: a) Program penataan administrasi kependudukan; b) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; c) Program kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; d) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; e) Program keluarga berencana; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 3 ]

f) Program kesehatan dan reproduksi remaja; g) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat. h) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR. 5. Program pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kelima”Menata dan Meningkatkan Lingkungan Lestari Berbasis Partisipatif dan Kolaboratif”, melalui program-program sebagai berikut: a) Program penataan kawasan rawan bencana; b) Program penataan ruang terbuka hijau; c) Program penataan kawasan wisata; d) Program penataan kawasan water front city; e) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; f) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; g) Program peningkatan pengendalian polusi; h) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; i) Program penataan sistem sanitasi Kota Ambon; j) Program pengembangan pemukiman dan lingkungan kumuh. 6. Program pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi keenam “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Kerakyatan Berbasis Potensi Wilayah/ Daerah”, melalui program-program antara lain sebagai berikut: a) Program penciptaan iklim usaha, usaha kecil menegah yang kondusif; b) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah; c) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah; d) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; e) Program peningkatan promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi; f) Program peningkatan kesejahteraan petani; g) Program peningkatan ketahanan pangan; h) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 4 ]

i) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; j) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; k) Program peningkatan produksi hasil peternakan; l) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; m) Program peningkatan kualitas dan produktifitas kerja; n) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; o) Program penempatan dan perluasan kesempatan; p) Program pembinaan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; q) Program pengembangan pemasaran pariwisata; r) Program pengembangan destinasi pariwisata; s) Program pengembangan kemitraan; t) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan; u) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan; v) Program pengembangan budidaya perikanan; w) Program pengembangan perikanan tangkap; x) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar; y) Program peningkatan mutu hasil perikanan; z) Program pengembangan sumberdaya perikanan; aa) Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem; bb) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; cc) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; dd) Program pembinaan PKL dan asongan; ee) Program pengembangan IKM; ff) Program peningkatan kemampuan teknologi industri; gg) Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem industri; hh) Program peningkatan keterampilan dan pemberdayaan usaha; ii) Program pengembangan sentra-sentra IKM potensial; jj) Program peningkatan keterampilan IKM pemberdayaan usaha masyarakat; kk) Program peningkatan promosi komoditi dan ekspor daerah.


7. Program pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi ketujuh “Meningkatkan Kehidupan Orang Basudara Berbasis Kearifan Lokal”, melalui program-program antara lain sebagai berikut: a) Program pengelolaan keragaman budaya; b) Peningkatan peran serta kepemudaan; c) Program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; d) Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; e) Program pembinaan kehidupan beragama; f) Program pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan; g) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; h) Program peningkatan pastisipasi masyarakat dalam membangun; i) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 8. Program pembangunan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kedelapan “Meningkatkan Sistem Penegakan Hukum dan Peran Institusi Sosial Budaya Masyarakat”, melalui program-program antara lain sebagai berikut: a) Program keamanan dan kenyamanan lingkungan hidup; b) Program pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak kriminal; c) Program peningkatan kapasitas aparatur desa, negeri dan kelurahan; d) Program pengembangan wawasan kebangsaan; e) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; f) Program penataan peraturan perundang-undangan.

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Pendidikan a. Program dan Kegiatan Strategi pengembangan pendidikan di fokuskan pada 3 (Tiga) pilar strategi pendidikan nasional yang dicanangkan Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional, yaitu; (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 6 ]

Untuk itu arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan di tahun 2014 lebih difokuskan pada 8 program utama antara lain : 1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki, guna menurunkan angka buta aksara. Untuk menunjang hal tersebut pada tahun 2014 lebih diprioritaskan pada program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun : 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dengan kegiatan; a) Rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah , guru, penjaga sekolah SD Inpres 52 Lawena 1 Ruang. b) Pembangunan lanjutan gedung RSBI sebanyak 3 ruang. c) Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas dan ruang penunjang lainnya sebagai berikut; SD Negeri 1 Lateri (2 ruang), SD Negeri 94 Ambon (2 ruang), SD Al Hilaal IV Laha (2 ruang), SD Negeri Latihan 2 SPG (2 ruang), SD Negeri 91 Waiheru (3 ruang), SD Inpres 17 Ambon (2 ruang), SD Muhamadiyah Ambon (6 ruang), SD Inpres 18 Ambon (2 ruang), SD Negeri 1 Hative Kecil (6 ruang), SD Negeri 40 Ambon (4 ruang), SD Negeri 89 Ambon (2 ruang), SD Kristen Belso A1 (3 ruang), SD Al Hilaal V Kranjang (3 ruang), SD Negeri Toisapu (3 ruang), SD Negeri 1 Rumah Tiga (3 ruang), SD Negeri 2 Tawiri (9 ruang), SD Naskat Amaory (1 ruang), Pembangunan perpustakaan SD Negeri 37 Ambon, Pembangunan perpustakaan SD Hang Tuah 2 Ambon, Pembangunan perpustakaan SD Negeri 94 Ambon, dan Pembangunan perpustakaan SD Negeri 64 Ambon. d) Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas dan ruang penunjang lainnya SMP, sebagai berikut; SMP Negeri 5 Ambon (2 ruang), SMP Gemah 7 Ambon (2 ruang), SMP Al Hijrah (2 ruang), Pembangunan lab IPA SMP Negeri 7 Ambon, Pembangunan lab IPA SMP PGRI 2 Ambon, Pembangunan lab bahasa SMP Negeri 13 Ambon, SMP Negeri 11 Ambon (1 ruang), SMP Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 7 ]

Negeri 14 Ambon (2 ruang), SMP Negeri 17 Ambon (2 ruang), SMP Angkasa Laha (1 ruang), SMP LKMD Laha (3 ruang), SMP Al Wathan (3 ruang), SMP PGRI 1 (2 ruang), SMP Kristen Kuser (2 ruang). e) Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas dan ruang penunjang lainnya SMA, sebagai berikut; SMA Negeri 4 Ambon (3 ruang), Pembangunan lab SMA Negeri 9 Ambon, Pembangunan lab SMA Kristen Nania, Pembangunan 2 RKB SMK Kesehatan, SMK Negeri 5 Ambon (1 ruang), SMK Negeri 6 Ambon (4 ruang), SMK Negeri 7 Ambon (3 ruang), Pembangunan lab SMK PGRI Ambon, Pembangunan perpustakan SMK PGRI Ambon, dan Pembangunan perpustakaan SMK Kesehatan. f) Pembangunan ruang kelas SD Negeri 2 Latuhalat (bantuan khusus provinsi). g) Pembangunan pagar SD Inpres 21 Ambon (bantuan khusus provinsi) 2. Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan; a) Pembangunan ruang lab komputer SMK Negeri 8 Ambon. b) Pembangunan 3 RKB SMK Negeri 8 Ambon. c) Rehabilitasi 1 gedung SMA Negeri 2 Ambon. d) Penambahan ruang kelas sekolah (bantuan khusus provinsi).

2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing. 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini difokuskan pada kegiatan : a) Pengadaan meubeler dan perlengkapan edutaiment bagi 5 TK, yaitu TK Negeri 2 Wayame, TK Negeri Pembina Poka, TK Negeri 1 Ambon, TK Negeri 4 Pembina, TK Tunas Mulawana. b) Pengadaan buku laporan evaluasi belajar TK untuk 3.315 siswa. c) Peringatan Hari Anak Nasional. d) Pengembangan kurikulum PUDNI. e) Gebyar PAUD dan Penobatan Bunda PAUD. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. a) Pengadaan buku laporan pendidikan SD dan SMP untuk 7.450 siswa SD dan 7.000 siswa SMP. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 8 ]

b) Evaluasi hasil belajar (SD/MI dan SMP/MTs) untuk 6.666 siswa SD dan 5.919 siswa SMP. c) Penyelengaraan porseni SMP. d) Pelaksanaan kegiatan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) e) Pengadaan meubeler SD untuk SD Negeri 1 Rumah Tiga 2 set, SD Negeri 1 Halong 3 set, dan 2 set untuk MI As Salam. f) Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia SMP. g) Penbyelenggaraan LPIR/ LKIR tingkat SMP. h) Pengadaan buku kurikulum 2013. i) Pengadaan alat peraga pendidikan SD (alat matematika, IPA, IPS, Bahasa, Olahraga dan Seni Budaya) untuk 31 sekolah di biayai dengan Dana Alokasi Khusus. j) Pengadaan buku kurikuluk 2013 SMP k) Pengadaan alat peraga pendidikan SMP (Alat IPS, Matematika, IPA, Bahasa, dan Olahraga) untuk 27 sekolah. l) Pengadaan buku kurikulum 2013 untuk SMA. m) Pengadaan peralatan laboratorium SMA untuk SMA Negeri 9 dan SMA Kristen Ambon. n) Pengadaan buku referensi SMA untuk 5 sekolah, yaitu SMA Negeri 7 Ambon, SMA Negeri 8 Ambon, SMA Negeri 13 Ambon, SMA Negeri 4 Ambon, dan SMA Pertiwi Ambon. o) Pengadaan buku kurikulum 2013 untuk SMK. p) Pengadaan peralatan lab SMK dengan dana DAK untuk 2 sekolah yaitu SMK Negeri 5 Ambon dan SMK PGRI Ambon q) Pengadaan buku referensi untuk 12 SMK dengan dana DAK.

3. Program Pendidikan Menengah. a) Pengadaan buku laporan pendidikan SMA dan SMK untuk siswa baru sebanyak 7.460 buah (SMA 5.161 buah, SMK 2.299 buah). b) Evaluasi hasil belajar SMA dan SMK yang dilaksanakan untuk 6.282 siswa (SMA 4.799 siswa, SMK 1.544 siswa). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 9 ]

c) Olimpiade Sains SMA. d) Penyelenggaraan POPDA SMA e) Lomba cerdas cermat UUD 1945 tingkat SMA/SMK . f) Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia tingkat SMA g) Debat bahasa Inggris. h) Lomba ketrampilan siswa. i) Pengadaan meubeler SMA dan SMK 10 set, masing-nmasing 2 set utnuk SMA Negeri 4 Ambon, SMA Negeri 11 Ambon, SMA Negeri 14 Ambon, SMK Negeri 8 dan SMK Kesehatan.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. a) Pendidikan lanjutan bagi calon pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi akademik untuk 12 siswa hasil seleksi. b) Inservice training guru tentang pemanfaatan media pembelajaran. c) Pelatihan pemanfaatan IT untuk guru SD, SMP, SMA/SMK. d) Pelatihan penelitian tindakan kelas bagi guru SD, SMP, SMA/SMK. e) Persiapan magang guru dan siswa SMA/ SMK ke Kota basudara. f) Pemberian beasiswa S1 PAUD bagi tenaga pendidik. g) Seleksi guru dan Kepala Sekolah berprestasi SD, SMP, SMA/SMK. h) Pelatihan tenaga pustakawan SMP, SMA dan SMK. i) Pelatihan tenaga laboran SMA, SMA dan SMK.

3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Kebijakan tata kelola, akuntabilitas dan citra public diarahkan pada penataan manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan, agar mampu memberikan arah pelayanan yang efektif, efisiensi dan akuntabel, guna peningkatan mutu pelayanan. 1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Pertemuan Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD) untuk 36 kelompok. b. Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk 36 kelompok. c. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk 36 kelompok. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 10 ]

d. Ambon pandai matematika untuk 389 sekolah. e. Pelaksanaan Induksi Guru Pemula pada SD, SMP, SMA/SMK bagi 150 orang. f. Sosialisasi pengembangan pendidikan life skill pada pendidikan dasar untuk 100 orang. g. Kegiatan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala sekolah (KKKS/MKKS) untuk 389 sekolah. h. Pemantapan guru mata pelajaran ujian nasional untuk 500 orang. i. Seleksi calon kepala sekolah dan assesment kepala sekolah SD, SMP dan SMA sebanyak 369 orang. j. Penyelenggaraan akreditasi sekolah. k. Pertukaran siswa Ambon – Asia Pasifik. l. Lomba green school pada seluruh jenjang 389 sekolah. m. Sosialisasi nilai-nilai budaya Ambon kepada siswa di seluruh jenjang dan jenis pendidikan 389 sekolah. n. Musyawarah kelompok kerja pengawas sekolah untuk 62 orang. o. Monitoring dan evaluasi Program BOS pendidikan. p. Pembangunan UPTD pendidikan. q. Pelatihan dasar pembina pramuka mahir dasar pada masing-masing gugus depan pramuka. r. Morkshop evaluasi diri sekolah. s. Bimtek kurikulum 2013; sosialisasi ujian nasional; pembuatan juknis UN dan PSB; monitoring dan evaluasi manajemen dan akademik PBM. t. Buflet dan promosi masuk SMK. u. Penyusnan dan pengadaan buku materi muatan lokal wajib. v. Peremajaan data/ analisa kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan. w. Pelaksanaan loba tingkat III pramuka Kota Ambon.


2. Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa Surat menyurat b. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Alat tulis kantor untuk Dinas, UPTD dan sekolah. d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Dinas dan UPTD. e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor. f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk Dinas g. Penyediaan bahan Logistik Kantor untuk 387 Sek/Prog. h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk 61 pengawas.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas operasional untuk 3 mobil dan 3 motor. b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD. b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran. c. Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun.

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan mempunyai 14 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah siswa pada jenjang TK/ Penitipan Anak adalah 3.808 anak atau 18,71% dari seluruh anak usia 4 – 6 tahun yang berjumlah 20.439 anak.


2) Penduduk berusia 15 – 18 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca tulis adalah 305.451 orang atau 99,99 % dari seluruh penduduk usia diatas 15 - 18 tahun yang berjumlah 305.471 orang. 3) Angka Partisipasi Murid (APM) SD/ MI/Paket A Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI adalah 36.615 orang atau 95,54% dari seluruh penduduk kelompok umur 7-12 tahun yang berjumlah 38.328 orang. 4) Angka Partisipasi Murid (APM) SMP/ MTs/Paket B Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B adalah 17.519 orang atau 80,47% dari seluruh penduduk kelompok umur 13-15 tahun yang berjumlah 21.772 orang. 5) Angka Partisipasi Murid (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C adalah 18.475 orang atau 72,92% dari seluruh penduduk kelompok umur 16-18 tahun yang berjumlah 25.336 orang. 6) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/ MI adalah 0 orang atau 0% dari seluruh siswa SD/ MI yang berjumlah 40.892 orang. 7) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs adalah 2 orang atau 0,01% dari seluruh siswa SMP/MTs yang berjumlah 19.314 orang. 8) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA adalah 36 orang atau 0,17% dari seluruh siswa SMA/SMK/MA yang berjumlah 21.680 orang. 9) Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI adalah 6.379 siswa atau 99,80% dari seluruh siswa tingkat SD/MI yang mengikuti ujian sebanyak 6.392 orang. 10) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs adalah 5.858 siswa atau 99,83% dari seluruh siswa tingkat SMP/MTs yang mengikuti ujian sebanyak 5.868 orang.


11) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA adalah 6.289 siswa atau 99,84% dari seluruh siswa tingkat SMA/SMK/MA yang mengikuti ujian sebanyak 6.363 orang. 12) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs adalah 6.567 siswa atau 102,95% dari seluruh siswa SD/MI yang lulus ujian sebanyak 6.379 orang. 13) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA adalah 7.922 siswa atau 135,23% dari seluruh siswa SMP/MTs yang lulus ujian sebanyak 5.858 orang. 14) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV Jumlah guru yang berijasah kualifikasi S1/ D-IV adalah 3.567 orang atau 68,62% dari seluruh guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang sebanyak 5.198 orang. b) Realisasi Program dan Kegiatan 1). Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan dengan 2 program dan 12 kegiatan dan semua kegiatan yang bersumber dari DAK terealisasi 100% dan ada 2 kegiatan dari bantuan khusus provinsi yang tidak terealisasi yaitu Pembangunan ruang kelas SD Negeri 2 Latuhalat dan Penambahan ruang kelas sekolah. 2). Peningkatan Mutu,Relevansi dan daya Saing dengan 4 Program dan 40 kegiatan semuanya terealisasi 100%. 3). Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan citra Publik dengan 4 program dan 28 kegiatan dan 27 kegiatan terealisasi 100 % sedangkan 1 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu perukaran siswa Ambon – Asia Pasifik. c) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon. d) Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Ambon adalah 149 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 14 ]

e) Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik pada Dinas Pendidikan Kota Ambon Tahun 2014 adalah Rp.33.968.015.199- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.30.345.992.629,- atau (89%). f)

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pendidikan cukup lengkap, namun perlu lebih ditingkatkan secara optimal.

g) Permasalahan dan Solusi Dalam upaya peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka perlu dipertimbangkan permasalahan yang cukup mendasar yang pada hakekatnya merupakan hambatan dalam proses pembangunan pendidikan secara global. Hal ini perlu mendapat perhatian secara khusus untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan antara lain : 1) Masih kurangnya kualifikasi S1 tenaga kependidikan/ guru pada jenjang pendidikan di Kota Ambon. 2) Masih kurangnya tenaga pendidik pada program produktif/ keahlian di jenjang SMK. 3) Bertambahnya mata pelajaran dan meningkatnya standar kelulusan Ujian Nasional untuk jenjang pendidikan SMP/ MTs dan SMA/ MA serta SMK cenderung mempengaruhi tingkat kelulusan siswa pada masing-masing jenjang pendidikan. 4) Masih terbatasnya kemampuan tenaga kependidikan (TU) pada jenjang pendidikan SD/ MI, SMP/ MTs dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap aplikasi program-program pendidikan berbasis e-net. 5) Masih lemahnya kemampuan warga sekolah dalam penerapan budaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar. 6) Masih lemahnya kemampuan pengelolaan manajemen kepala sekolah. 7) Masih kurangnya partisipasi komite dalam proses pengembangan sekolah. 8) Masih kurangnya ruang kelas untuk menunjang proses belajar mengajar bila dibandingkan dengan ketersediaan rombongan belajar yang ada secara tersebar pada seluruh jenjang pendidikan karena keterbatasan laha sekolah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 15 ]

9) Masih kurangnya sarana praktik pada jenjang SMK sesuai dengan program keahlian yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di atas, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah : 1) Perlu adanya bantuan bea siswa untuk peningkatan kualifikasi S1 pada guru di masing-masing jenjang pendidikan. 2) Perlu adanya koordinasi dengan Badan Kepegawaian untuk penambahan tenaga pendidik sesuai program produktif/ keahlian pada jenjang SMK. 3) Melaksanakan pelatihan khusus kepada guru-guru mata pelajaran tertentu; mendorong peningkatan prestasi sisa untuk menghadapi Ujian Nasional melalui tray out mata pelajaran Ujian Nasional; penambahan jumlah mata pelajaran yang terkait dengan UN; serta peningkatan kreatifitas guru melalui diklat-diklat kompetensi baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. 4) Perlu adanya koordinasi dengan Badan Kepegawaian untuk penempatan CPNS sebagai tenaga TU pada jenjang SD/ MI dan SMP/ MTs dalam pengembangan kemampuan penguasaan TIK. 5) Masih perlu penanaman nilai-nilai budaya sekolah pada seluruh warga sekolah pada jenjang pendidikan dasar. 6) Perlu adanya pengembangsan kapasitas pengelolaan manajemen Kepala Sekolah yang baik dan terukur. 7) Perlu adanya sosialisasi kepada komite terhadap keterlibatannya dalam proses pengembangan sekolah. 8) Perlu diterapkannya proses pembangunan ruang kelas baru secara vertikal (berlantai) dalam upaya pemanfaatan ketersediaan lahan sekolah yang ada. 9) Perlu adanya pengadaan sarana praktik pada SMK sesuai program keahlian.


2. Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang layak bagi masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya tujuan tersebut, Pemerintah Kota Ambon telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sepanjang tahun 2014 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. a.

Program dan Kegiatan 18 program utama menjadi 100 kegiatan prioritas, meliputi; 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan diprioritaskan pada kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebanyak 200 jenis; peningkatan pemerataan obat dan Pembekalan Kesehatan (160 jenis); Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan rumah sakit (94 sarana); Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Pembekalan Kesehatan (112 orang dilatih); dan peningkatan keterjangkauan Obat dan pembekalan Kesehatan (94 sarana) dipantau. 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan prioritas kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan iodina test; Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik essensial (pengadaan Reagens lab); Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan; biaya operasional untuk 22 puskesmas; Operasional 35 Pustu; Kapitasi Askes/ JKN untuk 22 puskesmas/ 1 klinik; Peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan untuk 1 puskesmas; Pelatihan BTCLS bagi perawat puskesmas sebanyak 32 orang; Pelatihan ATLS bagi dokter puskesmas dan rumah sakit bersalin sebanyak 32 orang; Biaya operasional klinik mata; dan pengadaan alatalat kedokteran mata. 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.dengan prioritas kegiatan; Peningkatan pengawasan keamanan Pangan dan Bahan berbahaya (43 sarana). 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia dengan prioritas kegiatan Monitoring Evaluasi

Pelaporan Pengobatan

Tradisional

5

Kecamatan;

pengembangan sistem dan informasi terpadu di 5 Kecamatan; Pelatihan pengobat tradisional di 5 Kecamatan; dan Pelatihan pengelola pengobatan tradisional jenis ramuan bagi 50 orang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 17 ]

5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan prioritas kegiatan Yaitu Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (berupa leaflet 5.000 lembar); Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; Lomba Posyandu tingkat Kota (10 pos); Penyuluhan kesehatan melalui multimedia (5 unit); Pembentukan pos UKK (25 pos); Pelatihan guru UKS tingkat SD (75 guru); Lomba dokter kecil tingkat Kota Ambon; Survei mawas diri dalam pengembangan Desa Siaga (3 Desa); dan Pelatihan dokter kecil tingkat Kota Ambon (83 orang). 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan prioritas kegiatan Pemberian makanan tambahan dan vitamin 550 Org; Penangulangan kurang energi protein (KEP) Anemia Gizi Besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY) kurang Vit A dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya bagi 50 Desa; Peningkatan Surveilance Gizi 91 sekolah (440 anak); Pengembangan pojok Gizi di pukesmas 22 puskesmas; Pengembangan keluarga sadar Gizi di 50 Desa/ Kelurahan; Pelatihan pemantauan pertumbuhan bagi 60 orang; Pelatihan konseling ASI bagi 60 orang; dan Pengadaan media promosi status gizi kesehatan anak sekolah (10.950 lembar). 7) Pengembangan Lingkungan Sehat dengan prioritas kegiatan; Inspeksi sanitasi SAB dan pengambilan 100 sampel air; Pemeriksaan laboratorium Kimia Bakteriologi (254 sampel); dan Bahan Kaporisasi dan pelaksanaan Kaporisasi 1.300 Sab. 8) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular diprioritaskan pada kegiatan Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 5 Desa; Pengadaan vaksin penyakit menular 2.000 vial; Peningkatan imunisasi di 22 puskesmas; Peningkatan Survellance Epidemologi dan penanggulangan Wabah; pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; Pengadaan alat dan bahan fogging; Pelayanan, pencegahan

dan

penanggulangan

penyakit

menular;

Pencegahan

dan

penanggulangan penyakit TB Paru (22 orang); Pelatihan mikroskopis malaria (44 orang); Pelatihan pemberantasan vektor (44 orang); Pelatihan tatalaksana kasus malaria (44 petugas); Pelatihan petugas surveilence puskesmas (22 orang); Pelatihan penanganan TBMDR bagi petugas puskesmas; Pelatihan VCT bagi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 18 ]

petugas puskesmas (27 orang); Pelatihan IMS bagi 22 petugas puskesmas; dan Pelatihan juru imunisasi puskesmas.. 9) Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan prioritas kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan sebanayak 22 buku; Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan bagi 50 orang; Perencanaan kesehatan bagi 15 orang; Monitoring, evaluasi dan pelaporan program kesehatan; dan Pengembangan sistem perencanaan terpadu puskesmas. 10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan prioritas kegiatan Pelayanan sunatan masal bagi 100 orang; Pelayanan operasi katarak bagi 50 orang; dan Pelayanan operasi bibir sumbing bagi 50 orang. 11) Program Pengawasan dan pengendalian Kesehatan Makanan dengan prioritas kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran di 25 Desa/ Kelurahan. 12) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak diprioritaskan pada kegiatan Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu 110 bayi; Pertemuan Audit Maternal dan Perinatal 68 org; Pengadaan Kartu periksa ibu hamil 6.058 lbr; Pertemuan PWS dan Evaluasi program KIA 60 Org; Pelatihan peningkatan kapasitas ANC terpadu Bidan 50 orang; dan Pelatihan penerapan kelas ibu hamil 50 orang. 13) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan prioritas kegiatan yakni; Pembangunan 1 unit puskesmas pembantu; pPembangunan/ rehabilitasi sarana penunjang puskesmas dan piskesmas pembantu; Pembangunan lanjutan poliklinik mata (Ambon-Vlisingen tahap 3); Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu/ puskesmas rawat inap 2 unit; Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu/ gudang farmasi; Pembangunan puskesmas rawat inap latuhalat tahap III; Rehabilitasi rumah dokter dan paramedis puskesmas 4 unit; dan Pembangunan sarana penunjang puskesmas Waihoka. 14) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 19 ]

15) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan prioritas kegiatan, Penyediaan Jasa surat menyurat; Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan alat tulis kantor; penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapam kantor; serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan prioritas kegiatan ; Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional; dan Pemeliharaan berkala peralatan lab dan gigi. 17) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita dengan prioritas kegiatan Pengadaan kartu periksa bagi murid TK 4.000 lembar; Pelacakan deteksi dini tumbuh kembang anak di 50 Desa; Pengadaan kartu deteksi dini tumbuh kembang anak 805 lembar; Pelatihan penanganan asfiksia pada bayi baru lahir bagi 55 orang; dan Pelatihan penanganan bayi BBLR bagi 55 bidan. 18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan prioritas kegiatan adalah Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan bagi 71 orang.

b.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan mempunyai 8 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di Kota Ambon Tahun 2014 adalah 840 ibu atau 65% dari seluruh ibu dengan komplikasi kebidanan di Kota Ambon berjumlah 1.290 ibu. 2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan/jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Ambon tahun 2014 adalah 6.532 ibu dari seluruh ibu bersalin di Kota Ambon tahun 2014 berjumlah 8.851 ibu atau 74%.


3) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI). Cakupan/jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan UCI di Kota Ambon tahun 2014 adalah 45 Desa/Kelurahan atau 90% dari seluruh desa/kelurahan di kota Ambon yang berjumlah 50. 4) Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan. Untuk tahun 2014 adalah 100 % dari seluruh balita Gizi yang berjumlah 41 balita. 5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Cakupan/jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan di Kota Ambon tahun 2014 adalah 100% dari perkiraan penderita baru TBC BTA di Kota Ambon tahun 2014 yang berjumlah 503 orang. 6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD. Cakupan/jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai prosedur standar (SOP) di Kota Ambon tahun 2014 berkurang 6 orang atau terealisasi 100%. 7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Cakupan/jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan dasar (strata I) tahun 2014 adalah 8.890 orang atau 11,54% dari seluruh penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2014 yang berjumlah 77.011 jiwa. 8) Cakupan kunjungan bayi. Cakupan/jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota ambon tahun 2014 bertambah 6.703 jiwa atau 78,6% dari seluruh bayi lahir yang hidup di Kota Ambon tahun 2014 yang berjumlah 8.525 orang. c.

Realisasi Program dan Kegiatan. Pencapaian program dan kegiatan Tahun 2014, yakni: 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan 5 kegiatan, semuanya terealisasi 100%. 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 11 kegiatan dimana 6 kegiatan terealisasi 100%; Biaya operasional puskesmas terealisasi 71%; Operasional puskesmas pembantu terealisasi 60%; Kapitasi Askes/ JKN terealisasi 84,28%; dan 2 kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Pelatihan BCLS bagi


3) Program Pengawasan Obat dan Makanan terealisasi 100%. 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia dengan 4 kegiatan terealisasi 100%. 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 10 kegiatan, 9 diantaranya terealisasi 100% dan 1 kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu Survei mawas diri dalam pengembangan desa siaga. 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan 8 kegiatan yang terealisasi 100%. 7) Pengembangan Lingkungan Sehat dengan 3 kegiatan terealisasi 100% 8) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan 17 kegiatan, 13 kegiatan terealisasi 100%; kegiatan Peningkatan Peningkatan imunisasi teralisasi 69%; dan 3 kegiatan tidak dapat terealisasi yaitu kegiatan Pelatihan pemberantasan vektor, kegiatan Pelatihan tatalaksana kasus malaria, dan Kegiatan Pelatihan VCT bagi petugas puskesmas. 9) Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan 5 kegiatan, 2 kegiatan teralisasi 100%; kegiatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan terealisasi 93%; kegiatan Pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan terealisasi 70,97%; dan kegiatan Pengembangan sistem perencanaan terpadu tidak dapat direalisasikan. 10) Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan 3 kegiatan terrealisasi 100%. 11) Pengawasan

dan

pengendalian

Kesehatan

Makanan

dengan

kegiatan

pengawasan dan pengendalian keamanan kesehatan dan makanan restoran terrealisasi 100%. 12) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan 6 kegiatan dan semuanya terealisasi 100% . 13) Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan 8 kegiatan dan semuanya terealisasi 100%. 14) Program kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan terealisasi 100% .


15) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 8 kegiatan, Penyediaan Jasa surat menyurat, terealisasi hanya 24%; Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, terealisasi hanya 29%; Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, terealisasi 56%; penyediaan alat tulis kantor terealisasi 100%; penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi 100%; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi 100%; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi 100%; serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terealisasi hanya 55% 16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 3 kegiatan yang terealisasi 100% hanya 1 kegiatan sedangkan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasiona hanya 79% yang dapat direalisasikan dan kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor terealisasi 93%. 17) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan 5 kegiatan, semuanya terealisasi 100%. 18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia terealisasi 100%. d.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon.

e.

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah 81 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Kesehatan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).

f.

Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik pada Dinas Kesehatan Kota Ambon

Tahun

2014

adalah

Rp.56.867.093.305,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.49.905.669.151,- (87,76%). g.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan kesehatan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal.

h.

Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pembangunan bidang kesehatan antara lain;


1)

Belum terlindunginya Masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.

2)

Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.

3)

Masih terbatasnya kemampuan Managemen dan Informasi kesehatan, meliputi pengelolaan Administrasi dan Hukum Kesehatan.

Bertolak dari kondisi yang demikian, perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut: 1)

Peningkatan Pembiayaan Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat Miskin dan tidak mampu.

2)

Peningkatan Kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDG`s 2015.

3. Lingkungan Hidup Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sector secara terus menerus telah meningkatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan bertambahnya penduduk maka pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Pembabatan hutan untuk areal permukiman mengakibatkan penyediaan cadangan air semakin berkurang dan produksi sampah, limbah dan kegiatan lainnya yang dapat membahayakan lingkungan semakin meningkat karena itu dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Ambon. Lingkungan hidup saat ini telah menjadi ‘isu’ global, karena kita berada pada bumi yang satu. Lingkungan hidup telah menjadi salah satu tujuan pembangunan di abad ini (Millenium Development Goal’s, MDG’s). Karena itu pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Ambon. Kota Ambon sebagai kota di Pulau Kecil sangat rentan terhadap perubahan lingkungan hidup. Dalam mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota telah melakukan koordinasi secara kontinyu dengan melibatkan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan masyarakat. a. Program dan Kegiatan Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 24 ]

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan antara lain; (a) monitoring, evaluasi dan pelaporan, (b) pemeliharaan instalasi pengolahan persampahan, (c) biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampaahan, (d) lomba kebersihan antar Desa, Negeri dan Kelurahan, (e) sosialisasi PHBS dan 3R, (f) pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja, (g) pelaksanaan pengelolaan persampahan (kerjasama dengan tim penggerak PKK), (h) penyediaan tempat pewadahan sampah, (i) lomba kebersihan antar sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK sederajat, (j) rencana induk sistem pengelolaan persampahan, (k) operasional IPST (pembuatan kompos), (l) pengelolaan sampah darat pesisir teluk ambon kerjasama dengan LIPI dan instansi terkait LSM, (m) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Bank Sampah, (n) pengadaan kendaraan roda 3 untuk pengangkutan sampah, (o) pengadaan alat pembuatan kompos, (p) pengadaan gerobak sampah, dan (q) pengadaan alat pembuat biji plastik. 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong, dengan kegiatan yaitu; (a) monitoring, evaluasi dan pelaporan, (b) pemeliharaan saluran drainase Hative Kecil, dan (c) pemeliharaan saluran drainase Tantui. 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hujau RTH kegiatan yaitu; (a) Pemeliharaan RTH, (b) Pengadaan taman kota, (c) Pengadaan pohon dan pagar pengaman dan (d) Pengadaan taman kota (lanjutan). 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan kegiatan yatitu; (a) Pengadaan lahan TPU kristen dan (b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman. 5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan; (a) pembuatan Perda tentang Pengelolaan Persampahan dan penyusunan SOP pengelolaan sampah Kota Ambon, dan (b) penyusunan Perda untuk Pembentukan UPTD air limbah. 6) Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan study tour (Ambon-Bali, Bali-Jakarta, dan Jakarta-Ambon). 7) Program dan kegiatan lintas SKPD dengan program jumat pagi bersih lingkungan (Jumpa Berlian).


Program ini terkait dengan hubungan pembinaan kebersihan lingkungan dimana SKPD sebagai pembina dan Desa/Negeri/Kelurahan sebagai wilayah pembinaan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai koordinator. 8) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan yaitu; (a) koordinasi penilaian Kota Sehat Adipura, (b) koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI), (c) pengadaan bahan-bahan laboratorium lingkungan, (d) pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan, (e) evaluasi monitoring dokumen AMDAL/ UKL-UPL, (f) pengujian kualitas air permukaan Kota Ambon, (g) pengujian kualitas udara Kota Ambon, (h) operasional Kewang, (i) SLHD, Adiwiyata, dan Kalpataru Kota Ambon, (j) pembuatan Perda Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan dan Perda Ijin Lokasi Penampungan Sementara Limbah B3 oleh Pengumpul, (k) pemantauan baku mutu air limbag rumah sakit, restoran, hotel/ mall, (l) pengadaan fasilitas limbah B3, (m) sosialisasi untuk semua pelaku usaha lingkungan, (n) pengujian kualitas air laut Kota Ambon, (o) pembuatan Perda Kelembagaan Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon, dan (p) perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK-LH Tahun 2014. 9) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan yaitu; (a) konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, (b) pembuatan sumur resapan, (c) pantai dan laut lestari, (d) penanaman pohon di area kritis, (e) pembuatan lingkungan hijau, dan (f) pengadaan meteran air. b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Lingkungan Hidup mempunyai 4 Indikator Kinerja Kunci dengan capaian sebagai berikut: 1) Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani di Kota Ambon tahun 2014 adalah 523,7 m3 atau 54,59% dari produksi sampah Kota Ambon yang sebesar 963 m3.


2) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perusahaan yang wajib AMDAL/ UKL-UPL yang telah diawasi adalah 4 perusahaan atau 28,57% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL/ UKL-UPL yang berjumlah 14 perusahaan. 3) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Daya tampung TPS tahun 2014 adalah 528 m3 per total penduduk Kota Ambon tahun 2014 sebesar 405.256 jiwa. Dengan demikian setiap 1 m3 TPS melayani 767,53 jiwa penduduk kota atau 1,33 m3 setiap 1.000 penduduk. 4) Penegakan hukum lingkungan Untuk Tahun 2014 tidak ada kasus lingkungan yang terjadi. c. Realisasi Program dan Kegiatan Selama tahun 2014, pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Ambon telah memberikan hasil: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan kegiatan antara lain ; (a) terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan kinerja pengolahan persampahan (100%) dengan anggaran Rp.5.000.000,-, (b) terpeliharanya

gedung

kantor

pada

IPST

(100%)

dengan

anggaran

Rp.100.000.000,-, (c) tercapaianya pembiayaan upah buruh, lembur pegawai, pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja buruh kebersihan, belanja bahan pembuatan papan larangan pembuangan sampah, biaya pemeliharaan konteiner, alat berat, mobil operasional sampah, bak mobil dump truck sampah, motor tossa, pemeliharaan bak TPS, pemeliharaan incenerator dan pemeliharaan speed boat, biaya bahan bakar minyak dan pelumas mobil operasional kebersihan serta untuk membiayai ekstra dalam menanggulangi masalah persampahan (94,78%) dengan anggaran Rp.14.233.156.119,- dan terealisasi sebesar Rp.13.490.711.629,-, (d) terlaksananya lomba Desa/ Negeri dan Kelurahan se-Kota Ambon (100%) dengan anggaran Rp.100.000.000,-, (e) terlaksanya sosialisasi PHBS dan pengolahan sampah 3R pada siswa dan guru tingkat SMP pada 5 Kecamatan di Kota Ambon (100%) dengan anggaran Rp.75.000.000,-, (f) terlaksananya pembersihan 12 kolam pembuangan lumpur tinja dan lokasi IPLT (100%) dengan anggaran Rp.45.000.000,-, (g) terlaksananya pembiayaan pengelolaan persampahan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 27 ]

cara mendaur ulang sampah organik yang dilaksanakan pada Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Baguala (100%) dengan anggaran Rp.55.000.000,-, (h) terlaksananya pembiayaan pengadaan 4 jenis tempat sampah yang diperlukan dalam pengumpulan sampah masyarakat di berbagai lokasi dalam Kota Ambon yang terdiri dari 20 buah gerobak sampah, 25 buah tempat sampah kilo, 2 unit konteiner dan 60 pasang tong sampah jalan (99,27%) dengan anggaran Rp.3175.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.315.715.000,-, (i) terlaksananya lomba kebersihan antar sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA/ SMK sederajat seKota Ambon (100%) dengan anggaran Rp.75.000.000,-, (j) kegiatan rencana induk sistem pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan karena telah dilaksanakan oleh Bappekot Ambon, (k) terlaksananya pembiayaan belanja bahan untuk pembuatan kompos, belanja service 2 unit mesin ayakan dan 2 unit mesin penghancur serta biaya bahan bakar dan pelumas 2 unit mesin ayakan dan 2 unit mesin penghancur (100%) dengan anggaran Rp.100.000.000,-, (l) terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (113,22%) dengan anggaran Rp.109.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp.123.544.000,-, (m) terlaksananya pengadaan kendaraan roda 3 untuk pengangkutan sampah (83,18%) dengan anggaran Rp.165.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.137.250.000,-, (n) terlaksananya pengadaan alat pembuat kompos (99,35%) dengan anggaran Rp.153.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.152.000.000,-, (o) terlaksananya pengadaan gerobak sampah (98,46%) dengan anggaran Rp.65.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.64.000.000,-, dan (p) terlaksananya pengadaan alat pembuat biji plastik (99,20%) dengan anggaran Rp.150.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.149.000.000,-. 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong, dengan kegiatan yaitu ; (a) terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong (100%) dengan anggaran Rp.5.000.000,-, (b) Pemeliharaan saluran drainase Hative Kecil berupa tanah, pasir dan sampah serta perbaikan dasar saluran Hative Kecil (7,15%) dengan anggaran Rp.261.674.291,dan terealisasi sebesar Rp. 18.700.000,-, dan (c) pemeliharaan saluran drainase tantui berupa tanah, pasir dan sampah serta perbaikan dasar saluran pada saluran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 28 ]

tantui (98,08%) dengan anggaran Rp.172.798.000,- dan terealisasi sebesar Rp.169.484.100,-. 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hujau RTH dengan kegiatan yaitu; (a) Pemeliharaan RTH dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 untuk membiayai pemeliharaan taman kota dan RTH dan sampai akhir desember 2014 terealisasi sebesar Rp.49.950.000,- atau 99,90%, (b) Pengadaan taman kota pada lokasi Desa Laha, depan SD Belso, Karpan, Pembuatan pagar taman Yos Sudarso, perencanaan taman depan pertamina Wayame, perencanaan taman depan Inakaka Pass0, perencanaan taman depan Brimob senilai Rp.761.565.025,- dan sampai akhir desember 2014 terealisasi Rp.629.264.400 atau 82,63%, (c) Pengadaan pohon dan pagar pengaman senilai Rp.70.000.000,- yang diperuntukan untuk penanaman 160 aneka pohon bunga tanjung dilengkapi dengan pagar pada beberapa ruang terbuka hijau dan sampai akhir desember 2014 terealisasi sebesar Rp.69.500.000,- atau 99,29%, (d) Pembuatan pagar taman kota senilai Rp.176.956.300,- yang diperuntukan untuk pembuatan taman lokasi taman makmur dan sampai akhir desember 2014 terealisasi sebesar Rp.173.800.000,atau 98,22%. 4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan realisasi kegiatan yatitu; (a) terlaksananya pengadaan lahan TPU Kristen Nania seluas 9.500 m2 dan biaya sertifikasi tanah TPU Kristen Nania; dan (b) terlaksananyapemeliharaan TPU Benteng dan TPU Kebun Cengkeh. 5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan terlaksananya pembuatan Perda tentang Pengelolaan Persampahan dan Penyusunan SOP Pengelolaan Sampah Kota Ambon terealisasi 100% dan untuk kegiatan penyusunan Perda pembentukan UPTD Air Limbah tidak dapat terealisasi karena pembentukan UPTD Air Limbah cukup dengan menggunakan Perwali. 6) Program Pengembangan Kemitraan dengan realiasi kegiatan terlaksananya studi tour (Ambon-Bali, Bali-Jakarta, dan Jakarta-Ambon) bagi perwakilan pegawai dan buruh kebersihan untuk penghargaan atas diraihnya Adipura kedua bagi Kota Ambon.


7) Program Lintas SKPD dengan kegiatan Jumat Pagi Bersih Lingkungan (Jumpa Berlian), dimana masing-masing SKPD sebagai pembina dan Desa/ Negeri/ Kelurahan sebagai wilayah pembinaan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai koordinator. 8) Progarm Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan realisasi kegiatan antara lain; (a) terlaksananya penilaian Kota Sehat Adipura dengan anggaran Rp.75.946.940,- dan terealisasi sebesar Rp.68.870.940 atau 90,68%; (b) terlaksananya koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dengan anggaran Rp.19.830.980,- dan telah terealisasi 100%; (c) terlaksananya pengadaan bahan-bahan laboratorium lingkungan dengan anggaran Rp.25.000.000,- dan telah terealisasi 100%; (d) terlaksananya pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan dengan anggaran Rp.36.297.250,- dan telah terealisasi 100%; (e) terlaksananya evaluasi monitoring dokumen Amdal/ UKL-UPL dengan anggaran Rp.61.140.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.21.180.000,- atau 34,64%; (f) terlaksananya pengujian kualitas air permukaan Kota Ambon dengan anggaran Rp.19.454.050,- dan telah terealisasi sebesar Rp.7.822.050,- atau 40,21%; (g) terlaksananya pengujian kualitas udara Kota Ambon dengan anggaran Rp.74.468.360,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.4.432.380

atau

5,95%;

(h)

terlaksananya operasi kewang denan opeasional kewang dengan anggaran Rp.378.264.860,- dan terealisasi sebesar Rp.371.484.860,- atau 98,21%; (i) terlaksananya SLH, Adiwiyata, dan Kalpataru Kota Ambon dengan anggaran Rp.184.069.230,- dan terealisasi sebesar Rp.152.736.730,- atau 82,98%; (j) terlaksananya pembuatan Perda Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan dan Perda Ijin Lokasi Penampungan Sementara Limbah B3 oleh pengemudi dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000 dan terealisasi sebesar 100%; (k) terlaksananya pemantauan Baku Mutu Air Limbah Rumah Sakit, restoran, hotel/ mall. Dengan kegiatan Rp.15.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.1.160.000,- atau 7,73%; (l) terlaksananya sosialisasi untuk semua pelaku usaha; pembuatan Perda kelembagaan Badan Lingkungan Hidup Kota Ambnon; dan kegiatan perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK-LH semua terealisasii 100%; dan untuk kegiatan pengadaan fasilitas limbah B3 tidak dapat terealisasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 30 ]

9) Program Perlin dungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan realisasi kegiatan adalah (a) konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dengan anggaran Rp.101.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.423.000,- atau 99,13; (b) terlaksananya pembuatan sumur resapan dengan anggaran Rp.135.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.134.000.000,- (c) terlaksananya kegiatan pantai dan laut lestari dengan anggaran Rp.62.680.000,dan terealisasi sebesar Rp. 62.371.000,- atau 99,51%; (d) terlaksananya penanaman pohon di areal kritis dengan anggaran Rp.45.000.000,- dan terealisasi 100%; (e) pembuatatan lingkungan hijau dengan anggaran Rp. 181.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.179.056.000,- atau 98,65% dan (f) pengadaan meteran air dengan anggaran Rp. 179.274.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 175.481.360,- atau 97,88%. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib lingkungan hidup adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, serta Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, serta Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon, berserta komposisinya berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib lingkungan hidup Tahun 2014 untuk Dinas Kebersihan sebesar Rp.21.574.911.275,- dan terealisasi sebesar Rp.19.706.375.329,- atau 91,34%. Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp.1.404.367.186,- dan terealisasi sebesar Rp.1.004.230.000,- atau 71,51%. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan lingkungan hidup cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2014, keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan cukup memuaskan tetapi ada beberapa yang belum maksimal karena masih diperhadapkan dengan sejumlah permasalahan yaitu:


1) Terbatasnya sumberdaya Aparatur baik kualitas maupun kuantitas. 2) Peraturan Daerah yang saat ini digunakan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketepatan waktu dan tempat membuang sampah. 4) Kurangnya pengawasan scara terpadu antara Kelurahan sampai pada tingkat RT/ RW terhadap pengelolaan lingkungan pemukiman. 5) Kendaraan operasional yang saat ini digunakan ada yang sudah tidak layak operasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas adalah: 1) Penambahan sumber daya aparatur yang berkualitas untuk pelaksanaan operasional di lapangan. 2) Merevisi Peraturan Daerah terkait pengelolaan kebersihan sesuai dengan kondisi saat ini. 3) Menggerakan masyarakat untuk mentaati waktu dan tempat pembuangan sampah dalam bentuk himbauan dan lagu kebersihan Kota Ambon yang dikumandangkan lewat kendaraan operasional sampah. 4) Membuat edaran dan himbauan kepada Kepala Desa/ Kelurahan dan perangkat dibawahnya terhadap penanganan kebersihan di lingkungannya masing-masing.

4. Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum merupakan salah satu kewenangan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat melalui penyediaan prasarana dasar perkotaan dan permukiman. Dalam hubungan itu kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum tidak lain dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kemajuan perekonomian kota bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum di atas, serta dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan perkotaan dan pemukiman yang perlu mendapat penanganan, maka urusan pekerjaan umum di Kota Ambon dalam tahun 2014 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 32 ]

berkaitan langsung dengan 2 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dan Dinas Tata Kota Ambon.

4.1 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon a. Program dan Kegiatan Melalui alokasi APBD Kota Ambon Tahun 2014 urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Kota Ambon dengan jumlah 8 Program dan sejumlah paket kegiatan. Program dan kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kegiatan meliputi: (a) perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan, (b) pembangunan jalan di 2 lokasi, (c) pematangan lahan pengungsi Batu Gajah dan Desa Halong, (c) perencanaan dan pengawasan pembangunan jembatan, (d) pembangunan jembatan di 4 lokasi, (e) perencanaan dan pengawasan pembangunan talud jalan, (f) pembangungan talud penahan badan di 6 lokasi, dan (g) perencanaan dan pengawasan talud penahan badan jalan Mangga Dua - Mahia. 2) Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong- gorong dengan kegiatan (a) perencanaan dan pengawasan pembangunan saluran drainase, (b) Pembangunan drainase pada 7 lokasi, dan (c) pembangunan box culvert dan saluran jalan STIA Alaska Desa Batu Merah. 3) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong dengan kegiatan meliputi : (a) perencanaan dan pengawasan pembangunan turap/ talud, (b) rehabilitasi talud sungai Desa Passo RT 014/03, (c) pembangunan talud pengaman sungai di 2 lokasi, dan (d) pembangunan talud pengaman pantai Desa Negeri Lama. 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan meliputi: (a) perencanaan dan pengawasan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, (b) pemeliharaan berkala jalan aspal di 7 lokasi, (c) pembangunan trotoar Kelurahan Kudamati, (d) rehabilitasi trotoar di 3 lokasi, dan (e) unt pemeliharaan rutin (UPR).


5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan kegiatan meliputi; (a) perencanaan dan pengawasan penerangan jalan umum, (b) pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Ambon, dan (c) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum di 5 lokasi. 6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan; (a) perencanaan dan pengawasan jaringan air minum, dan (b) pembangunan sarana dan prasarana air bersih di 8 lokasi. 7) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan meliputi: (a) implementasi fink Kota hijau, (b) perencanaan implementasi fink Kota Hijau, dan (c) pembangunan pasar ikan Galala. 8) Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan koordinasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). b. Realisasi Program dan Kegiatan Dengan berpedoman pada Rencana Program dan Kegiatan diatas, maka sesuai prosedur mekanisme dan aturan yang berlaku program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014 dengan realisasi dan hasil-hasil yang dicapai sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan realisasi Kegiatan meliputi: (a) perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan, (b) pembangunan jalan Sp. Ema (Tahap III); pSp. Ema (Tahap IV); dan Jalan Desa Passo Air Besar (Pengungsi Batu Merah) Tahap II, (c) pematangan lahan pengungsi Batu Gajah dan Desa Halong, (c) perencanaan dan pengawasan pembangunan jembatan, (d) pembangunan jembatan di 4 lokasi yaitu jembatan gantung (1 rupiah) RT 003/03 Desa Hative Kecil; Jembatan TPU Desa Amahusu; Jembatan Kelurahan Batu Gajah; dan jembatan Ahuru-Kampung Rinjani Desa Batu Merah, (e) perencanaan dan pengawasan pembangunan talud jalan, (f) pembangungan talud penahan badan di 6 lokasi yaitu Jalan Soya-Hatalai; jalan Mangga DuaMahia Tahap II; jalan Kate-Kate; jalan Kilang; jalan Mangga Dua-Mahia; dan jalan Mangga Dua-Mahia (DPA-L), dan (g) perencanaan dan pengawasan talud penahan badan jalan Mangga Dua - Mahia. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 34 ]

2) Program Pembangunan Saluran/Drainase dan Gorong- gorong dengan kegiatan (a) perencanaan dan pengawasan pembangunan saluran drainase, (b) Pembangunan drainase pada 7 lokasi yaitu Kudamati Goga; Kelurahan Kudamati; RT 001/13 Desa Rumah Tiga; RT 006/09 Desa Batu Merah (Kebun Cengkeh); Air Waaiya Desa Hutumuri; Kampung Timut OSM Kelurahan Wainitu; dan Dusun Omputih Negeri Latuhalat RT 002/011, dan (c) pembangunan box culvert dan saluran jalan STIA Alaska Desa Batu Merah. 3) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong dengan kegiatan meliputi : (a) perencanaan dan pengawasan pembangunan turap/ talud, (b) rehabilitasi talud sungai Desa Passo RT 014/03, (c) pembangunan talud pengaman sungai di 2 lokasi yaitu Kelurahan Silale; dan Ahuru-Kampung Rinjani Desa Batu Merah, dan (d) pembangunan talud pengaman pantai Desa Negeri Lama. 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan meliputi: (a) perencanaan dan pengawasan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, (b) pemeliharaan berkala jalan aspal di 7 lokasi yaitu Aster-BTN Manusela; Upua Baguala; Soya-Hatalai; Slamet Riyadi; Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi; Halaman Kantor POLDA Maluku; dan Kompleks Markas Brimob POLDA Maluku, (c) pembangunan trotoar Kelurahan Kudamati, (d) rehabilitasi trotoar di 3 lokasi yaitu jalan Pattimura; depan Masjid Al-Fatah; dan Pantai Mardika Desa Batu Merah, dan (e) unt pemeliharaan rutin (UPR). 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan kegiatan meliputi; (a) perencanaan dan pengawasan penerangan jalan umum, (b) pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Ambon, dan (c) pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum di 5 lokasi yaitu Kebun Cengkeh-STAIN; Karang Panjang; Laha Passo Tahap II; Batu Merah-Warasia; dan Solar Cell LED Bandara Pattimura. 6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan; (a) perencanaan dan pengawasan jaringan air minum, dan (b) pembangunan sarana dan prasarana air bersih di 8 lokasi yaitu Desa Hative Besar; Desa Amahusu; Desa Hutumuri; Kelurahan Kudamati; Desa Batu Merah Warasia; Kelurahan Nusaniwe; Desa Tawiri; dan Gadihu Kebun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 35 ]

7) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan meliputi: (a) implementasi fink Kota hijau, (b) perencanaan implementasi fink Kota Hijau, dan (c) pembangunan pasar ikan Galala. 8) Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan koordinasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk output atau keluaran dari input dengan proses sejumlah kegiatan tersebut di atas, memberikan hasil dan manfaat sebagai berikut: a) Terciptanya keamanan dan kelancaran bagi pengguna jasa transportasi. b) Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada beberapa kawasan perkotaan dan pedesaan yang selama ini sulit mendapatkan air bersih. c) Terencana dan terkendali kegiatan pembangunan bidang ke PU-an.

c. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum tidak dapat dipungkiri masih ditemui permasalahan yaitu kelengkapan sarana operasional kantor seperti kendaraan operasional, meja, kursi, lemari arsip, komputer, printer, dan brankas sudah tidak memadai lagi untuk menunjang kegiatan dan pekerjaan kantor. Untuk mengatasi permasalahan dimaksud, maka solusi yang diambil adalah diperlukan perbaikan/ service berat bahkan peremajaan terhadap sarana yang ada terutama brankas yang sudah tidak bisa digunakan lagi, agar kegiatan dan operasional Dinas bisa berjalan dengan lancar.

4.2 Dinas Tata Kota Ambon a. Program dan Kegiatan Melalui alokasi APBD Kota Ambon Tahun 2014 dilaksanakan program dan sejumlah paket kegiatan sebagai berikut: 1) Program Administrasi Perkantoran yang terdiri atas 7 kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat, Administrasi keuangan, alat tulis kantor, Barang cetak Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 36 ]

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan meliputi Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional, Pemelihraan rutin berkala peralatan gedung kantor, pembangunan gedung Kantor DPRD (lanjutan Tahap II), Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Walikota Ambon gedung D, Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Camat Leitimur Selatan, rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Kelurahan Mangga Dua, rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Inspektorat, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Negeri Latuhalat, rehabilitasi sedang/berat kantor Negeri Ema, rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Negeri Naku, pembangunan pagar Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala, pembangunan pagar kantor Berita Antara, pembangunan pagar pembatas Bandara (Tahap II), rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Camat Sirimau, rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Camat Teluk Ambon, pembangunan pagar gedung Kantor Kelurahan Wainitu, rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Urimesing, rehabilitasi sedang/berat ruang kantor Walikota Ambon, pembangunan lift dan jembatan penghubung Kantor Walikota Ambon, pembangunan kantor gedung Arsip Kota Ambon (lanjutan), rehabilitasi sedang/berat Pasar Amboina, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Karang Panjang, rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan Sekretaris Kota Ambon, rehabilitasi sedang/berat Ruang Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, penyelesaian rehabilitasi

sedang/berat

gedung

Pasar

Amboina

(gedung

putih),

pembangunan pagar gedung Kantor Reskrim POLDA Maluku, dan pembangunan pagar taman Karpan. 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan; (a) bimbingan teknis peningkatan kapasitas pejabat pembuat komitmen, (b) bimbingan teknis peningkatan kapasitas tim serah terima hasil pekerjaan, (c)


bimbingan proses pengadaan, dan (d) sosialisasi kebijakan dan peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 4) Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

SKPD,

penyusunan

laporan

keuangan

semesteran,

penyusunan laporan keuangan realisasi anggaran dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 5) Pembangunan pembangunan jalan dan jembatan yang teridi dari beberapa kegiatan; (a) pembangunan jalan lingkungan dan bangunan pelengkap di 46 lokasi, dan (b) monitoring evaluasi dan pelaporan. 6) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong yang terdiri atas kegiatan; (a) monitoring evaluasi dan pelaporan, dan (b) pembangunan talud penahan tanah di 19 lokasi. 7) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan: (a) pembuatan papan IMB dan papan Dilarang membangun, (b) pembuatan dan pemasangan papan informasi kawasan dilarang membangun di beberapa lokasi rawan longsor, (c) perencanaan penataan kawasan rawan longsor Kelurahan Batu Gajah, (d) penyuluhan tentang IMB, (e) penyusunan Ranperda Bangunan Gedung untuk menyempurnakan Perda Bangunan Kantor, dan (f) pemetaan dan penataan papan nama jalan. 8) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang terdiri atas kegiatan: (a) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, (b) Pembangunan pasar Apung mardika (Tahap II), (c) pembangunan pelataran parkir gedung Dasa Wisma, (d) pembangunan pos jaga Pasar Mardika, (e) penyelesaian tulisan Ambon City of Music, dan (f) pembangunan kios pedagang Ruko Batu Merah. b. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Terlaksananya administrasi perkantoran untuk menunjang kelancaran tugas perkantoran,

tetpai

kegiatan

penyediaan

jasa

surat


menyurat

tidak

direalisasikan karena tidak ada pengiriman surat yang membutuhkan biaya pengiriman (jasa pos/ kurir). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan meliputi Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional, Pemelihraan rutin berkala peralatan gedung kantor, pembangunan gedung Kantor DPRD (lanjutan Tahap II) seluas 750 m2, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Walikota Ambon gedung Dasa Wisma yang mengalami perubahan pada DPPA menjadi rehabilitasi gedung kantor Walikota Ambon yang tersebar pada gedung A seluas 68,34 m2; gedung B 68,34 m2; gedung C 34,17 m2; dan gedung Dasa Wisma seluas 68,34 m2, Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Camat Leitimur Selatan seluas 43,50 m2, rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Kelurahan Mangga Dua seluas 172,56 m2, rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Inspektorat seluas 108,68 m2, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala seluas 85,50 m2, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Negeri Latuhalat seluas 66,31 m2, rehabilitasi sedang/berat kantor Negeri Ema seluas 60,30 m2, rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Negeri Naku seluas 77,12 m2, pembangunan pagar Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala sepanjang 151,60 m, pembangunan pagar kantor Berita Antara sepanjang 205,14 m, pembangunan pagar pembatas Bandara (Tahap II) sepanjang 170,21 m, rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Camat Sirimau seluas 30 m2, rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Camat Teluk Ambon seluas 30 m2, pembangunan pagar gedung Kantor Kelurahan Wainitu sepanjang 41,50 m, rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan seluas 93 m2, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Urimesing seluas 67 m2, rehabilitasi sedang/berat ruang kantor Walikota Ambon seluas 115 m2, pembangunan lift dan jembatan penghubung Kantor Walikota Ambon, pembangunan kantor gedung Arsip Kota Ambon (lanjutan) seluas 38,24 m2, rehabilitasi sedang/berat Pasar Amboina, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Karang Panjang seluas 8,80 m2, rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan Sekretaris Kota Ambon seluas 18,70 m2, rehabilitasi sedang/berat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 39 ]

Ruang Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu seluas 121,40 m2, penyelesaian rehabilitasi sedang/berat gedung Pasar Amboina (gedung putih) seluas 30 m2, pembangunan pagar gedung Kantor Reskrim POLDA Maluku sepanjang 90,1 m, dan pembangunan pagar taman Karpan sepanjang 137,26 m. 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta menyatukan pemahaman pegawai Pemerintah Kota Ambon terutama yang memiliki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta Direksi terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan realisasi kegiatan; (a) terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas pejabat pembuat komitmen yang diikuti oleh 180 peserta, (b) terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas tim serah terima hasil pekerjaan yang diikuti oleh 150 orang peserta, (c) terlaksananya bimbingan proses pengadaan yang diikuti oleh 200 peserta, dan (d) terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diikuti oleh 227 peserta. 4) Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

SKPD,

penyusunan

laporan

keuangan

semesteran,

penyusunan laporan keuangan realisasi anggaran dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 5) Pembangunan pembangunan jalan dan jembatan yang teridi dari beberapa kegiatan; (a) pembangunan jalan lingkungan dan bangunan pelengkap di 46 lokasi yakni Kelurahan Pandan Kasturi RT 002/08 sepanjang 585 m; Kelurahan Wainitu RT 001/01 sepanjang 165 m; Negeri Halong (Halong Atas) sepanjang 255 m; Negeri Soya RT 001, 002/07 sepanjang 855 m; Negeri Urimessing Dusun Seri sepanjang 735 m; Negeri Nusaniwe sepanjang 540 m; Kelurahan Kudamati RT 003/06, 005/06 sepanjang 225 m; Negeri Batu Merah RT 001/19 sepanjang 775 m; Negeri Batu Merah RT 002/17 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 40 ]

sepanjang 630 m; Kelurahan Nusaniwe RT 001/03 sepanjang 775 m; Gereja Santo Patrisius sepanjang 451 m; Negeri Rutong sepanjang 451 m; Desa Nania sepanjang 451 m; Kelurahan Lateri sepanjang 451 m; Kelurahan Mangga Dua RT 003/04 sepanjang 226 m; Negeri Passo RT 014/03, 058/13, 035/07 sepanjang 648,15 m; Kelurahan Benteng sepanjang 648,15 m; Kelurahan Urimessing sepanjang 648,15 m; Negeri Latuhalat sepanjang 648,15 m; Negeri Ema sepanjang 721 m; Negeri Kilang sepanjang 740 m; Negeri Hatalai sepanjang 451 m; Negeri Halong sepanjang 555,56 m; Desa Negeri Lama sepanjang 451 m; Negeri Laha sepanjang 271 m; Desa Tawiri sepanjang 316 m; Desa Wayame sepanjang 642,27 m; Negeri Hutumuri sepanjang 630 m; Negeri Batu Merah RT 003/17 sepanjang 125 m; Kelurahan Kudamati RT 002/06, RT 004/02 sepanjang 300 m; Dusun Amaori sepanjang 290 m; Negeri Urimessing Dusun Mahia sepanjang 700 m; Negeri Laha RT 004/01 sepanjang 200 m; Negeri Batu Merah RT 001/13 sepanjang 370 m; Kecamatan Leitimur Selatan sepanjang 277 m; Negeri Halong RT 34/11 sepanjang 423 m; Dusun Leahari sepanjang 412 m; Kelurahan Nusaniwe RT 001, 002/06, 001/07 sepanjang 1.260 m; Negeri Batu Merah RT 006/19, 002/02, 003/08 sepanjang 500 m; Negeri Batu Merah RT 006/17 sepanjang 257 m; Kelurahan Wainitu RT 002/05, 004/06 sepanjang 257 m; Negeri Latuhalat Dusun Airlow RT 16/04 sepanjang 298,8 m; Negeri Batu Merah RT 002/19 sepanjang 447 m; Kelurahan Waihaong RT 003, 001/04 sepanjang 500 m; Negeri Urimessing (Bak pecah) sepanjang 535,15 m; dan Kelurahan Wainitu RT 006/05 (DIP-L), dan (b) monitoring evaluasi dan pelaporan. 6) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong yang terdiri atas kegiatan; (a) monitoring evaluasi dan pelaporan, dan (b) pembangunan talud penahan tanah di 19 lokasi yakni; Kelurahan Waihoka RT 002/02 dengan volume sebesar 96,30 m3; Kelurahan Mangga Dua (Gereja Menara Kasih) dengan volume sebesar 143,50 m3; Kelurahan Karang Panjang RT 002/03 dengan volume sebesar 144,40 m3; Negeri Soya RT 001/07 dengan volume sebesar 87,70 m3; Negeri Urimessing RT 002,003/03 dengan volume sebesar 96,30 m3; Kelurahan Mangga Dua RT 003/01 dengan volume sebesar 101,10 m3; Negeri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 41 ]

Amahusu RT 001/01 dengan volume sebesar 115,60 m3; Negeri Urimessing (Kusu-Kusu Sereh/Seri/Tuni/Mahia) dengan volume sebesar 220,50 m3; Kelurahan Kudamati dengan volume sebesar 144,40 m3; Kelurahan Benteng dengan volume sebesar 138,80 m3; Kelurahan Nusaniwe dengan volume sebesar 62,70 m3; Kelurahan Urimessing RT 002/04 dengan volume sebesar 87,60 m3; Desa Waiheru RT 007/04, 24/29 dengan volume sebesar 192,50 m3; Negeri Halong RT 31,45 dengan volume sebesar 96,30 m3; Negeri Batu Merah RT 006/18 (Lorong Sumatra) dengan volume sebesar 288,70 m3; Kelurahan Amantelu RT 001/01 dengan volume sebesar 48,20 m3; Kelurahan Nusaniwe RT 003/07 dengan volume sebesar 20 m3; Kelurahan Mangga Dua RT 002/01 dengan volume sebesar 112,3 m3; dan Gedung Kantor Kelurahan Urimessing dengan volume sebesar 47 m3. 7) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan: (a) pembuatan papan IMB dan papan Dilarang membangun, (b) pembuatan dan pemasangan papan informasi kawasan dilarang membangun di beberapa lokasi rawan longsor, antara lain; 10 buah di kawasan Kecamatan Leitimur Selatan dengan rincian; Negeri Hutumuri sebanyak 1 buah, Negeri Ema 2 buah, Desa Naku 2 buah, Negeri Kilang 3 buah, dan Negeri Hatalai 2 buah, (c) perencanaan penataan kawasan rawan longsor Kelurahan Batu Gajah, (d) penyuluhan tentang IMB yang terbagi atas pembuatan booklet 325 buah, poster 1000 buah, x-banner 60 buah, dan leaflet 4.500 buah tentang Perda IMB serta penayangan iklan pariwara melalui TVRI dan Molluca TV, (e) penyusunan Ranperda Bangunan Gedung untuk menyempurnakan Perda Bangunan Kantor, dan (f) pemetaan dan penataan papan nama jalan. 8) Program pengelolaan Areal Pemakaman dengan kegiatan pembangunan Pagar TPU Islam Pohon Mangga (Air Salobar). 9) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang terdiri atas kegiatan: (a) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan, (b) Pembangunan pasar Apung mardika (Tahap II), (c) pembangunan pelataran parkir gedung D Kantor Walikota Ambon, (d) pembangunan pos jaga Pasar Mardika seluas 20,50 m2, (e) penyelesaian tulisan Ambon City of Music, dan (f) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 42 ]

pembangunan kios pedagang Ruko Batu Merah sebanyak 110 buah untuk para pedagang.

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum mempunyai 3 Indikator Kinerja Kunci dengan capaian sebagai berikut: 1) Panjang jalan kota dalam kondisi baik Panjang jalan kota dalam kondisi baik adalah 226.805 km atau 81,06% dari panjang seluruh jalan kota yang sepanjang 279.785 km. 2) Rumah tangga bersanitasi Rumah tangga bersanitasi di Kota Ambon Tahun 2014 adalah 1.016 KK atau 75% dari seluruh rumah tangga di Kota Ambon yang berjumlah 1.362 KK. 3) Kawasan kumuh Luas kawasan kumuh di Kota Ambon tahun 2014 adalah 102,64 Ha atau 0,29% dari seluruh kawasan kumuh sebesar 35.594 Ha. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dan Dinas Tata Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dan Dinas Tata Kota Ambon serta Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dan Dinas Tata Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2014 adalah sebagai berikut Dinas Tata Kota sebesar Rp.25.158.186.634,- terealisasi sebesar Rp.21.248.569.345,- atau (84,45%), dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.39.966.842.031,- terealisasi sebesar Rp.33.913.354.780,- atau 84,85% dari anggaran yang tersedia. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 43 ]

h. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program tidak mengalami kendala yang berarti, hal ini terkait dengan kenyataan bahwa sebagian besar kegiatan yang terdapat didalamnya sudah selesai dilaksanakan dan realisasi keuangan yang mencapai 84.18%.

5. Penataan Ruang Penataan Ruang di Kota Ambon dilandasi semangat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. a. Program dan Kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 adalah: 1) Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari beberapa kegiatan yaitu, rapat koordinasi BKPRD Kota Ambon, revisi penyusunan RDTR Kawasan Teluk Ambon, revisi penyusunan RDTR Kawasan Kawasan Leitimur Selatan, penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Pusat Kota, penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Passo, sosialisasi Perda RTRW Kota Ambon, revisi penyusunan RTBL Kawasan Passo, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Koordinasi penyusunan peta resiko tsunami. 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu: 1. Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan lingkungan hidup. 2. Koordinasi dan Pengendalian Fisik Dasar Prasarana Dasar Perkotaan. b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Indikator untuk tata ruang adalah tersedianya ruang terbuka hijau 9.896,68 Ha atau (217,6%) terbuka hijau per satuanluas wilayah ber HPL/HGBInformasi penataan ruang 4.547 Ha


c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Selama tahun 2014, program dan kegiatan penataan ruang telah berupaya untuk mewujudkan ruang kota Ambon yang berkualitas, tertata dan nyaman. 1) Dari sembilan kegiatan dalam program ini semuanya terealisasi tetapi tidak semua anggaran dapat terealisasi 100% antara lain untuk kegiatan revisi RDTR Kawasan Leitimur Selatan hanya terealisasi sebesar 99,71%, dan penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Pusat Kota terealisasi sebesar 83,33%. Sedangkan pada kegiatan Rapat Koordinasi BKPRD Kota Ambon sisa anggaran Rp.28.020.000,- dan kegiatan penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Passo anggaran yang tersisa sebesar Rp.82.588.800,- masing-masing dari perjalanan dinas luar daerah tidak terealisasi karena tidak digunakan. Untuk kegiatan koordinasi penyusunan Peta Resiko Tsunami tidak terealisasi karena kegiatan ini dalam fasilitasi UNESCO dan Institut Teknologi Bandung (ITB), dimana sampai akhir Desember 2014 fasilitasi tidak dilaksanakan sehingga dana tidak digunakan. 2) Terealisasinya program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100% .

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib penataan ruang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKOT) Ambon. e. Jumlah pegawai pada BAPPEKOT Kota Ambon adalah 31 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib penataan ruang pada Tahun 2014, adalah Rp.2.072.666.265,- dan terealisasi sebesar Rp.1.820.236.167,atau 87,82%. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan penataan ruang cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan penataan ruang, ditemukan sejumlah permasalahan yang telah ditindak lanjuti dengan upaya pemecahan masalah yaitu:


1) Rekomendasi BKPRD Provinsi Maluku dan persetujuan substansi dari BKPRN untuk kegiatan penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Pusat Kota dan Ranperda RDTR

Kawasan

Passo

bellum dikeluarkan

sehingga

Ranperda

belum

disampaikan ke DPRD Kota Ambon pada Tahun 2014. 2) Kegiatan koordinasi penyusunan Peta Resiko Tsunami tidak dilaksanakan karena sampai dengan akhir tahun anggaran, UNESCO melalui ITB tidak melakukan pendampingan penyusunan Peta Resiko Tsunami. Dan direncanakan di Bulan Februari 2015 baru dilakukan pendampingan. Solusi guna mengatasi permasalahan tersebut di atas, adalah: 1) Melakukan koordinasi untuk mempercepat dikeluarkannya rekomendasi BKPRD Provinsi Maluku dan BKPRN. 2) Kegiatan koordinasi penyusunan Peta Resiko Tsunami akan dilaksanakan di Tahun 2015 pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon.

6. Perencanaan Pembangunan Dengan berpedoman pada RPJP, RPJM dan RTRW Kota Ambon serta memperhatikan kondisi dan permasalahan aktual, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maka dilaksanakan program dan kegiatan: a.

Program Dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 46 ]

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. d) Program Pengembangan Data/ Informasi, dengan kegiatan Up Datting Profil Kota Ambon. e) Program kerjasama Pembangunan dengan kegiatan koordinasi dan pendampingan program IUWASH tahun 2014. f) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sosialisasi, aplikasi DAK, TP Kota Ambon. g) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu: 1. Penyusunan Rancangan RKPD 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3. Koordinasi Penyusunan LKPJ 4. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Penyusunan KUA dan PPAS 6. Koordinasi Pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan (TP). 7. Rapat kerja Rencana Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 8. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) Kota Ambon 9. Koordinasi pelaksanaan SISMONTEP 10. Survey kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah Kota Ambon. h) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu: 1. Penyusunan Profil Investasi Kota Ambon 2. Evaluasi PNPM Mandiri – P2KP 3. Analisis pemetaan potensi ekonomi berbasis Kelurahan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Ambon 4. Promosi Pembangunan Daerah.


i) Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan; (1) koordinasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Ambon, dan (2) pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Ambon. ` b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal di Bappekot Ambon didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: a) Keberadaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kota Ambon telah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon Tahun 2006-2026. b) Keberadaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kota Ambon telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016. c) Keberadaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kota Ambon telah mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2014. d) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Program RKPD Kota Ambon Tahun 2014 adalah 347 program atau 91,32% dari jumlah program RPJM Kota Ambon yang harus dilaksanakan Tahun 2014 yang sebanyak 380 program.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan masing-masing pagu anggaran adalah Rp.526.959.178,-

dan

Rp.128.314.600,-

dilaksanakan

dalam

mendukung

operasional rutin perkantoran. Program/ kegiatan ini telah selesai dilaksanakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 48 ]

dengan realisasi keuangan sebesar Rp.368.829.071,- (69,99%) untuk program pelayanan administrasi perkantoran dan Rp.88.141.100,- (68,69%) untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Realisasi keuangan pada kedua program ini tidak mencapai 100% disebabkan penggunaan anggaran pada beberapa kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur sebanyak 12 kali, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan pembangunan. c) Program Pengembangan Data/ Informasi dengan realisasi kegiatan adalah tersedianya profil Kota Ambon sebanyak 200 buku dengan menyerap anggaran 100% sebesar Rp.43.808.000,-. d) Program Kerjasama Pembangunan dengan realisasi kegiatan yaitu terfasilitasinya koordinasi dan pelaksanaan program IUWASH di Kota Ambon Tahun 2014 serta tersusunnya memorandum program sanitasi Kota Ambon Tahun 2012-2017 dan master plan air limbah Kota Ambon. e) Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan realisasi kegiatan yaitu terlaksananya penguatan kapasitas kepada SKPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Pembantuan (TP), khususnya mengenai pelaporan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban DAK dan TP. f) Program Perencanaan Tata Ruang, dengan realisasi kegiatan sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen RKPD Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 7 Tahun 2014 tentang RKPD Kota Ambon Tahun 2015. 2. Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2015 dan tersedianya dokumen hasil Musrenbang RKPD Tahun 2015. 3. Tersedianya dokumen LKPJ Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 dan telah disampaikan kepada DPRD Kota Ambon dalam sidang paripurna DPRD Kota Ambon.


4. Tersedainya KUA dan PPAS Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015. 5. Tersedianya dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Ambon setiap bulan selama Tahun 2014. 6. Tersedianya laporan pelaksanaan program/ kegiatan yang bersumber dari DAK dan TP, yang dikirimkan juga kepada Pemerintah Provinsi Maluku sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 7. Terlaksananya evaluasi pengendalian pelaksanaan program kegiatan tahun 2014, khususnya untuk tengah dan akhir tahun 2014. 8. Tersusunnya dokumen laporan RAD PPK Kota Ambon sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. 9. Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik/ Pemerintah Kota Ambon sebagai bahan evaluasi. 10. Kegiatan koordinasi SISMONTEP tidak terealisasi karena terjadi perubahan kebijakan pada pemerintahan Presiden periode tahun 2014-2019. g) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan realisasi sebagai berikut; (a) tersedianya data profil investasi Kota Ambon, (b) tersedianya laporan evaluasi PNPM Mandiri – P2KP, (c) tersedianya laporan analisis pemetaan potensi ekonomi berbasis Kelurahan sebagai masukan dalam mengimplementasikan perencanaan dan program-program pembangunan di daerah, disamping memberikan informasi bagi dunia usaha yang akan melakukan investasi di Kota Ambon, dan (d) keikutsertaan Kota Ambon dalam Sulawesi Expo di Jakarta sebagai media promosi pembangunan dan potensi daerah Kota Ambon untuk skala nasional. h) Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan realisasi kegiatan antara lain; (a)

tersedianya

laporan

evaluasi

penerima

bantuan

program-program

penanggulangan kemiskinan di 50 Desa/ Kelurahan sebagai bahan analisa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi khususnya penanggulangan kemiskinan, dan (b) terukurnya manfaat bantuan kepada masyarakat di 50 Desa/ Kelurahan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 50 ]

d.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKOT) Kota Ambon.

e.

Jumlah pegawai pada BAPPEKOT Ambon adalah 31 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada BAPEKOT Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).

f.

Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik pada BAPPEKOT Ambon Tahun 2014 adalah Rp.3.966.629.617,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.3.897.555.672

g.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan dengan asset sebanyak 184 buah yang terdiri dari peralatan dan mesin, alat-alat kantor dan rumah tangga, serta alat-alat studio dan kominikasi. Dari jumlah tersebut terdapat 7 barang yang rusak berat sedangkan 177 jenis barang masih layak digunakan.

h.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Masih terdapat inkosistensi perencanaan antara Musrenbang, RKPD, KUA PPAS dan APBD. 2. Pemahaman dan kapasitas aparatur terhadap teknologi informasi GIS dalam perencanaan pembangunan masih terbatas. Solusi yang diambil: 1. Perlu terus dibangun komitmen guna terwujudnya konsistensi perencanaan karena dokumen perencanaan sudah dipublikasikan pada website Pemerintah Kota Ambon (www.ambon.go.id). 2. Perlu terus dilakukan penguatan kapasitas di bidang GIS untuk perencanaan pembangunan.


7. Perumahan Dalam rangka menyelenggarakan urusan perumahan maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon berkaitan dengan koordinasi perumahan, pelayanan pemakaman dan pelayanan pemadaman kebakaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perumahan yang asri, nyaman dan aman. a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan: a) Fasilitasi Operasional Pemberian Stimulan Perumahan Swadaya (BSP2S). b) Pematangan lahan relokasi pengungsi. 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan: (a) Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat yang bersumber dari DAK Kota Ambon dan Dana pendampingnya yang berasal dari APBD Kota Ambon, (b) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, (c) penyediaan sarana dan prasarana sanitasi permukiman, (d) penyusunan DED Septik Tank Komunal Kecamatan Sirimau, (e) penyusunan DED Septik Tank Komunal Kecamatan Baguala, dan (f) penyediaan prasarana dan sarana persampahan. 3) Program pengelolaan Areal Pemakaman dengan kegiatan pembangunan Pagar TPU Islam Pohon Mangga (Air Salobar). 4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan: a)

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran

b)

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

c)

Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

d)

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan mempunyai 3 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut:


1) Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna air bersih di Kota Ambon tahun 2014 adalah 22.622 KK atau 26,58% dari seluruh rumah tangga di Kota Ambon yang berjumlah 85.107 KK. 2) Lingkungan permukiman kumuh Lingkungan permukiman kumuh di Kota Ambon untuk tahun 2014 adalah 102,64 Ha atau 0,29% dari total luas wilayah Kota Ambon seluas 35.594 Ha. 3) Rumah layak huni Rumah layak huni di Kota Ambon tahun 2014 adalah 44.351 KK atau 77,58% dari seluruh rumah tangga di Kota Ambon yang berjumlah 57.165 KK. c. Realisasi Program dan Kegiatan Adapun realisasi program dan kegiatan di bidang perumahan adalah: 1) Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan; (a) Fasilitasi operasional pemberian stimulasi perumahan swadaya (BSP2S) dalam bentuk pendataan calon penerima bantuan, pembuatan usulan serta pengkoordinasian dengan Kementrian Perumahan Rakyat, dan (b) pematangan lahan relokasi pengungsi yang merupakan bantuan Pemerintah Kota Ambon bagi pengungsi Jemaat Gereja Silo dalam bentuk pematangan lahan di lokasi pengungsian yang baru di Dusun Seri. 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan: (a) Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat yang bersumber dari DAK Kota Ambon dan Dana pendampingnya yang berasal dari APBD Kota Ambon dengan dibangunnya 3 buah MCK dengan fasilitas 2 kamar mandi, 2 WC, 1 ruang cuci terbuka serta instalasi pengolahan air limbah untuk tiap MCK yang masingmasing berlokasi di Negeri Hukurila, Desa Laha dan Desa Tawiri, (b) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yakni terbangunnya sistem air limbah terpusat skala lingkungan yang berlokasi di Desa Nania, (c) penyediaan sarana dan prasarana sanitasi permukiman yaitu terbangunnya sistem air limbah terpusat skala lingkungan yang berlokasi di Desa Nania, (d) penyusunan DED Septik Tank Komunal Kecamatan Sirimau antara lain untuk Kelurahan Pandan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 53 ]

Kasturi, Negeri Batu Merah, dan Kayu Tiga Negeri Soya, (e) penyusunan DED Septik Tank Komunal Kecamatan Baguala untuk Negeri Passo dan Negeri Halong, dan (f) penyediaan prasarana dan sarana persampahan. 3) Melalui Program Pengelolaan Areal Pemakaman a) Terlaksana Pembangunan Pagar TPU di Mangga Dua sepanjang 90 m yang berfungsi untuk melindungi dan menata areal pemakaman. b) Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak terealisasi di tahun 2012. 4) Melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran: a) Terlaksana Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi resiko bahaya kebakaran dengan kepemilikan peralatan memadai dan kesadaran membayar retribusi bagi masyarakat/pelaku usaha sehingga hasil yang dicapai dapat meminimalisir resiko bahaya kebakaran. b) Terlaksananya

kegiatan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Pertolongan

dan

Pencegahan bahaya Kebakaran. c) Terlaksana Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemadam kebakaran dan melaksanakan pelatihan bagi satgas dan relawan sehingga menghasilkan tenaga yang terampil dan handal. d) Terlaksana Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran yang merupakan kegiatan rutin meliputi operasional pemadam, gaji pegawai kontrak, dan biaya makan, minum dan lembur tenaga operasional selama 1 tahun anggaran.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib perumahan adalah Dinas Tata Kota dan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Tata Kota dan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon serta komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 54 ]

f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib perumahan pada Tahun 2014 adalah Dinas Tata Kota Rp.1.362.225.000,- dan sampai akhir tahun semua anggaran terealisir sebesar 100%. Sedangkan Kantor Pemadam Kebakaran sebesar Rp.797.427.160,- dan sampai akhir tahun terealisir Rp.701.276.600,- atau 87,94%. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan perumahan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Permasalahan dan Solusi Secara umum pelaksanaan koordinasi perumahan, pelayanan pemakaman dan pelayanan pemadam kebakaran di Kota Ambon berjalan baik dan tidak ditemui permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

8. Kepemudaan dan Olahraga Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak bisa mengabaikan peranan dan partisipasi pemuda, karena pemuda merupakan tulang punggung masa depan bangsa itu sendiri. Kehadiran pemuda turut mewarnai perjuangan pembangunan sehingga mereka harus dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kepentingan pembangunan. Di Kota Ambon, pembinaan kepemudaan dan olahraga dilakukan secara simultan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kebanggaan dan nasionalisme yang tinggi sambil tetap menjunjung sportivitas dalam keragaman sekaligus berjuang untuk meningkatkan prestasi yang baik untuk keharuman bangsa dan negara khususnya daerah Maluku. a. Program dan Kegiatan. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah Peningkatan Peran serta Kepemudaan dengan kegiatan (a) Seleksi Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan (b) Seleksi Peserta Jambore Pemuda (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP). b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 55 ]

1) Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) Pada tahun 2014 Kota Ambon tidak memiliki Gelanggang/ Balai Remaja. 2) Lapangan olahraga Lapangan olahraga di Kota Ambon berjumlah 230 buah. Lapangan olahraga dimaksud berupa lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan volley, lapangan bulu tangkis, dan kolam renang. Lapangan olahraga dimaksud tersebar pada 50 desa/ kelurahan di Kota Ambon, baik yang digunakan untuk olahraga tingkat kota, maupun dalam skala kawasan di tempat-tempat permukiman/ perumahan masyarakat. Dengan demikian rasionya adalah 0,56 per 1.000 penduduk. c. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi Program Peningkatan Peranserta Pemuda adalah: 1) Terlaksananya Seleksi Paskibraka tahap I dalam bentuk rayon dan seleksi tahap II dan seleksi akhir sebanyak 36 peserta. Dari 36 peserta tersebut, 2 peserta yang disiapkan untuk mengikuti seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi untuk persiapan ke Tingkat Nasional. 2) Kegiatan Seleksi Peserta Jambore Pemuda (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP), yang dilakukan untuk seleksi dan hasilnya adalah 2 orang untuk keikutsertaan pemuda pada jambore pemuda tingkat nasional di Jogjakarta. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib kepemudaan dan olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon adalah 31 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik pada urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 sebesar Rp.68.700.000,- dan sampai akhir tahun anggaran semuanya terealisir (100%). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 56 ]

g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h.

Permasalahan dan Solusi. Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan pemuda dan olahraga adalah: 1) Belum tersedianya infrastruktur di bidang olahraga milik Pemerintah Kota Ambon. 2) Terbatasnya sumberdaya aparatur bidang Pemuda dan Olahraga secara kualitas dan kuantitas. Terkait dengan permasalahan tersebut, langkah-langkah solusi yang dilakukan adalah perlu adanya ruangan tempat olahraga sebagai sarana dan prasarana bagi pengembangan olahraga di Kota Ambon.

9. Penanaman Modal Salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya desentralisasi kewenangan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah. Dalam kerangka demikian Pemerintah Kota Ambon berupaya menggali, mempromosikan dan mengelola sekaligus melestarikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mendorong minat investor berinvestasi di Kota Ambon. a.

Program dan Kegiatan. 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan untuk mendukung optimalisasi operasional kedinasan. 2) Program Peningkatan Promosi daan Kerjasama Investasi a) Penyelenggaraan Pameran Investasi. b) Konsolidasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Regional (KP3MR). c) Penyusunan Design dan Pembangunan Reklame Centre.


b.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Penanaman Modal (Lampiran 1) adalah kenaikan/ penurunan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data realisasi PMDN tahun 2013 tidak ada sedangkan Realisasi PMDN tahun 2014 adalah 134.654.003,48.

c.

Realisasi Program dan Kegiatan. Realisasi dan hasil, serta capaian dari program selama tahun 2013 sebagai berikut : 1) Melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, maka operasional tugas kedinasan telah berjalan dengan optimal. 2) Melalui Program Peningkatan Promosi daan Kerjasama Investasi : a) Pengembangan potensi unggulan daerah, dengan memperkenalkan produkproduk unggulan daerah, melalui pembuatan brosur-brosur dan pamflet. b) Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi. c) Kegiatan konsolidasi perencanaan pengembangan penanaman modal regional (KP3MR) tidak dapat terlaksana. d) Melalui Design Penyusunan dan Pembangunan Reklame Centre, dilakukan pembuatan Neon Box dan Baliho, dalam rangka memperkenalkan produkproduk unggulan daerah, termasuk media informasi terhadap kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Kota Ambon.

d.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib penanaman modal adalah Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon.

e.

Jumlah pegawai pada Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon adalah 18 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).


f.

Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik pada Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon Tahun 2014 adalah Rp.590.717.475,-

dan

sampai

akhir

tahun

anggaran

terealisasi

sebesar

Rp.531.480.425,- atau (89,97%). g.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan penanaman modal cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal.

h.

Permasalahan dan Solusi. Selama penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2014, tidak ada permasalahan yang mendasar.

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Desentralisasi menuntut Pemerintah Kota untuk lebih proaktif dalam usaha mendukung peningkatan perekonomian daerah. Salah satu yang dilakukan adalah dengan cara pengembangan usaha daerah, antara lain Koperasi dan UKM. Selama ini, Koperasi dan UKM terbukti menjadi salah satu penggerak utama perekonomian dan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melainkan juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Koperasi dan UKM diharapkan menjadi soko guru perekonomian daerah yang mengakar di masyarakat. Dengan mewujudkan Koperasi dan UKM yang handal secara bertahap dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Ambon dapat mengurangi angka pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil dan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat. a.

Program dan Kegiatan 1.

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif dengan kegiatan: a) Fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dengan sarana usaha. b) Sosialisasi kebijakan tentang usaha mmikro, kecil dan menengah. c) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).


2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan : a) Fasilitasi kerjasama dan promosi hasil produksi b) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan c) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi d) Sosialisasi dan motivasi serta seleksi sarjana wirausaha baru e) Advokasi/ pendampingan sarjana wirausaha baru f) Pelatihan manajemen keuangan usaha mikro dan kecil g) Penilaian usaha mikro dan kecil berprestasi

3.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kegiatan: a) Koordinasi penggunaan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi. b) Pemanfaatan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil dan menengah. c) Fasilitasi implementasi CSR dan PKBL kepada pelaku usaha kategori miskin.

4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. c) Perkuatan dana stimulant bagi anggota koperasi KK miskin.

b.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Urusan Koperasi dan UKM mempunyai 2 indikator kinerja kunci (Lamp I) dengan capaian sebagai berikut : 1) Koperasi Aktif. Koperasi aktif untuk tahun 2014 adalah 620 koperasi atau 83,22% dari seluruh koperasi di Kota Ambon yang berjumlah 745. 2) Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Ambon adalah 9.554 usaha atau 97,75% dari seluruh UKM di Kota Ambon yang berjumlah 9.774 UKM. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 60 ]

c.

Realisasi Program dan Kegiatan (1) Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah dalam bentuk pameran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha kecil, menengah dan koperasi untuk mempromosikan produk unggulan yang ada di Kota Ambon dan distenasi wisata Kota Ambon pada event gebyar produk khas daerah (GPKD) 2014 bertempat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. (2) Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkoperasian (Pergantian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk pertemuan/ rapat bersama gerakan koperasi dengan peserta sebanyak 30 orang. Sosialisasi lainnya adalah pembuatan baliho sebanyak 4 buah dan dipasang pada 4 lokasi yaitu Tantui, Lateri, Wayame, dan Karang Panjang serta 500 lembar brosur. (3) Pembentukan Badan Layanan Daerah (BLUD) Permodalan KUMKM untuk memberikan layanan yang murah bagi usaha mikro yang membutuhkan modal bagi pengembangan usahanya. (4) Terlaksananya temu mitra pengurus Kopwan yang dibentuk dari kader PKK dengan Kopwan Setia Bhakti di Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 13-16 Oktober 2014. (5) Terlaksananya diklat kewirausahaan bagi sarjana wirausaha yang dilaksanakan pada tanggal 7-10 Oktober 2014 di Rina Makana Jl. Pattimura Ambon. (6) Terlaksananya pelatihan pengembangan organisasi dan manajemen KSP yang dilaksanakan pada 24-27 November 2014. (7) Terlaksananya seleksi calon wirausaha baru dengan tingkat pendidikan sarjana untuk dilatih menjadi wirausaha baru yang mandiri, tangguh, berkualitas dan handal. (8) Terlaksananya pendampingan bagi 30 orang sarjana wirausaha dan terdapat 6 orang sarjana wirausaha yang telah mengalami peningkatan asset dan omset. (9) Terlaksananya diklat manajemen keuangan bagi 30 orang pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Ambon dan dilaksanakan pada tanggal 25-28 November di Hotel Wijaya II Jl. Pantai Mardika Ambon. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 61 ]

(10) Terlaksananya penilaian UKM yang telah diidentifikasikan perkembangan usahanya dan hasilnya adalah UD. Ronawiska dan UD. D’D memiliki nilai tertinggi dan dapat diusulkan sebagai UKM Award Tahun 2014 ke Kementerian Koperasi dan UKM. (11) Terlaksananya koordinasi penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil dan menengah. Sarana usaha yang dikelola antara lain pasar, tempat praktek ketrampilan usaha, sarana kantin sekolah dan sarana PKL. (12) Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi koperasi penerima Bansos. (13) Terlaksananya temu konsultasi sebanyak 2 kali dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi CSR/ PKBL di Perusahaan. (14) Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi dan penilaian koperasi berprestasi dengan hasil penilaian adalah sebanyak 5 koperasi dikategorikan sehat, 52 koperasi cukup sehat, dan 3 koperasi kurang sehat. (15) Terlaksananya pendampingan kepada pengurus koperasi agar sumber permodalan yang diperoleh dari hibah Pemerintah Kota Ambon dapat dilaksanakan dengan baik. d.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon.

e.

Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon adalah 24 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).

f.

Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon Tahun 2014 adalah Rp.378.704.450,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.328.931.600,- atau (86,86%).

g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan koperasi dan UKM kurang memadai khususnya gedung kantor sehingga akan dilakukan pembangunan gedung kantor baru pada tahun anggaran 2014. Peralatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 62 ]

h.

Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang ditemui antara lain : 1) Biaya pembuatan akta koperasi sangat membebani masyarakat sehingga banyak kelompok masyarakat yang mengurungkan niatnya untuk membentuk koperasi. 2) Pemberian hibah daerah harus sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 sehingga pada tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan. Solusi yang dilakukan terhadap permasalahan di atas adalah : 1) Meminta dukungan politik dari legislatif dalam upaya mengoptimalkan biaya pembuatan akta koperasi dengan PPAK agar tidak terlalu mahal sehingga membebani masyarakat yang akan membentuk koperasi. 2) Mengikuti prosedur berdasarkan rekomendasi BPK sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah sehingga pembenahan administrasi koperasi calon penerima dana hibah daerah tidak dapat dilaksanakan.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil. Penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang terkait dengan urusan Kependudukan dan pencatatan sipil adalah memberikan pelayanan dasar secara prima kepada masyarakat terutama dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini penting karena berkaitan dengan penyediaan data dan informasi kependudukan secara Nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. Dengan demikian data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat digunakan sebagai acuan untuk perumusan kebijakan, serta dapat menekan dan menghindari berbagai masalah penduduk akibat globalisasi yang rawan terhadap manipulasi data kependudukan.


Urusan kependudukan dan catatan sipil di Kota Ambon bertujuan memberikan legitimasi hukum bagi penduduk Kota Ambon melalui penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta-akta pencatatan sipil lainnya. Akta-akta pencatatan sipil lainnya adalah (1) Akta Kelahiran

yang terdiri dari Akta Kelahiran Umum, Akta

Kelahiran Istimewa, Akta Kelahiran Dispensasi, (2) Akta Pengakuan Anak, (3) Akta Pengesahan anak (ADOPSI), (4) Akta Perkawinan, (5) Akta Kematian dan (6) Akta Perceraian. Penerbitan KTP dan KK di Kota Ambon sesuai kebijakan diserahkan ke Kecamatan masing-masing, namun pencetakan blangko maupun formulir KTP, KK dan biodata penduduk tetap dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai kewenangannya. Pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat selama tahun 2014 adalah: a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk melaksanakan tugas-tugas operasional kedinasan. 2) Program Penataan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari kegiatan : (1) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan - SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan); (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan; (3) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat; (4) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan; (5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; (6) Pengawasan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Kecamatan; (7) Penertiban penduduk dan administrasi Kependudukan.

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai 3 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut:


1) Kepemilikan KTP Jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota Ambon adalah 173.063 orang atau 78,29%, dari penduduk yang wajib KTP yaitu berumur lebih dari 17 tahun dan atau pernah/ sudah menikah yang seluruhnya berjumlah 221.054 orang. 2) Kepemilikan akta kelahiran Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran di Kota Ambon Tahun 2014 adalah 6.265 orang atau 15,45% dari seluruh penduduk Kota Ambon yang berjumlah 405.256 jiwa. Dengan demikian, kepemilikan KK adalah 15,45 orang per 1.000 penduduk. 3) Penerapan KTP Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Ambon sudah diterapkan KTP Nasional berbasis NIK. c. Realisasi Program/ Kegiatan 1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah dilakukan untuk menunjang operasional kedinasan dan penyediaan fasilitas kerja agar dapat berjalan secara optimal. Namun pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah tidak dilaksanakan karena biaya perjalanan dinas luar daerah ditanggung pada Sekretariat Kota sehingga anggaran perjalanan dinas pada DPA SKPD tidak digunakan lagi. 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan melakukan: 1) Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan), dengan hasil: a. Terlaksananya pemeliharaan 2 unit server SIAK yang terkena Virus b. Terpeliharanya data base kependudukan yang ada pada server SIAK. 2) Tersosialisasinya pemahaman

Kebijakan

aparat

Kependudukan

RT/RW

(masyarakat)

sehingga

meningkatnya

menyangkut

kebijakan

kependudukan terutama peraturan per-Undang-undangan yang relevan. 3) Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (penerapan EKTP) dengan terlaksananya pelayanan KTP elektronik di 5 Kecamatan dan Dinas Kependudukan untuk penduduk wajib KTP di Kota Ambon


4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil melalui

tersedianya laporan

menyangkut pelaksanaan pelayanan urusan kependudukan sepanjang tahun 2014 di tingkat Kecamatan maupun Dinas serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan urusan tersebut dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 5) Penertiban Penduduk, melalui terjaring dan terdatanya penduduk yang masuk keluar kota Ambon tanpa dilengkapi dengan dokumen penduduk. 6) Tersusunnya kebijakan kependudukan melalui tersedianya Peraturan Daerah Pengganti yang mengatur tentang besarnya retribusi pengganti biaya cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil yang dipungut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 7) Terkait dengan pelaksanaan E-KTP di Kota Ambon, maka Pelayanan E-KTP regular di Kota Ambon sampai Desember 2014 telah mencapai 239.773 orang atau sebesar 67,56%.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon adalah 28 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Tahun 2014 adalah Rp.2.114.714.271,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.1.950.521.338,- atau 92,24%. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal.


h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan serta kewenangan di bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil tahun 2014,yaitu : (1) Terbatasnya sumber daya aparatur dan perangkat pendukung dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dibidang kependudukan. (2) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan. Bertolak dari permasalahan diatas, maka langkah pemecahan yang dilakukan adalah : (1) Perlu penambahan/ penyegaran bagi operator SIAK di tingkat Kecamatan maupun di Dinas serta peremajaan perangkat pendukung (komputer) dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang kependudukan. (2) Perlu ditingkatkan koordinasi secara optimal dengan instansi terkait menyangkut pelaksanaan kebiajakan kependudukan sehingga berjalan dengan baik terutama menyangkut penyampaian laporan hasil pelaksanaan pelayanan kependudukan dari instansi terkait ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

12. Ketenagakerjaan. Pembangunan bidang ketenagakerjaan merupakan bagian internal dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui upaya penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan serta perlindungan hak kesejahteraan tenaga kerja untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi manusia. a.

Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; serta Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, untuk mendukung pelaksanaan operasional kedinasan. 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan

kegiatan: (a) Penyusunan

informasi bursa tenaga kerja, (b) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, (c) Pelatihan ketrampilan pendayagunaan semen, (d) pelatihan keterampilan tata rias/ SPA, (e) pelatihan keterampilan elektronik, dan (f) pelatihan kewirausahaan.


3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan: (a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, (b) pengawasan dan perlindungan tentang sistem pengupahan, (c) Pengawasan dan perlindungan K3, (d) Pemeriksaan dan pemberlakuan UU No. 7 tahun 1981 serta pelaksanaan UMP, (e) survei kehidupan hidup layak (KHL), (f) Pemeriksaan norma kerja wanita dan anak terpaksa bekerja, (g) pendataan sarana hubungan industrial dan jamsostek, (h) pencegah dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, (i) penyuluhan dan pembentukan PP dan PKB, (j) penyuluhan pembentukan LKS Bipartit, (k) tentang kasus ketenagakerjaan, (l) Bulan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), (m) sosialisasi door to door tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Tunjangan Hari Raya, (n) rapat koordinasi daerah pengawas ketenagakerjaan se-Maluku, dan (o) penyusunan data base tenaga kerja daerah.

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenagakerjaan mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh Jumlah pekerja/buruh di Kota Ambon tahun 2014 adalah 1.243 orang, sedangkan jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif 2.169 jiwa Dengan demikian tingkat peserta jamsostek di Kota Ambon adalah 57,31%. 2) Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2014 adalah 1.824 orang atau 6,82% dari pencari kerja yang mendaftar yang sebanyak 26.738 jiwa. c. Realisasi Program dan Kegiatan Dari pelaksanaan program/ kegiatan diatas maka hasil yang dicapai adalah: 1) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; serta Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, untuk mendukung pelaksanaan operasional Perkantoran dengan baik.


2) Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja melalui : (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, (2) tersedianya informasi bursa tenaga kerja selama 12 bulan, (3) Tersebarluasnya informasi bursa tenaga kerja melalui pengumpulan data lowongan kerja untuk dimasukan pada bursa kerja On Line selama 12 bulan, dan (4) Pemberian Fasilitasi mendorong Sistem/ Pelatihan Ketrampilan berupa Pelatihan ketrampilan SPA kepada 40 peserta (penganggur/pencari kerja) selama 12 bulan. 3) Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenaga kerjaan melalui : (1) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaporan selama 12 bulan, (2) Terlaksanannya

Pemeriksaan

dan

Pembinaan

Norma

Ketenagakerjaan

(Pemeriksaan UMP) kepada 500 Perusahaan, (3) Terfasilitasinya Sosialisasi perundangan ketenagakerjaan kepada 100 orang/perusahaan, (4) Terlaksananya Pengawasan dan perlindungan K3 kepada 160 Perusahaan, (5) Terlaksananya Pemeriksaan dan Pemberlakuan UU No 7 tahun 1981 serta Pelaksanaan UMP kepada 500 Perusahaan, (6) Tersosialisasinya berbagai peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan, (7) Tersedianya Fasilitas Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja sehingga dapat mengurangi jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), (8) Pemeriksaan Norma Kerja Wanita dan Anak Terpaksa Bekerja kepada 100 orang/perusahaan, (9) Tersedianya Penyusunan Kebijakan dan Standarisasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja, (10) Terfasilitasinya Pengendalian dan pembinaan

lembaga penyalur

tenaga kerja untuk 60 Perusahaan dan (11) Terlaksananya Peningkatan Pengawasan

Perlindungan

dan

Penegakan

Hukum

(K3)

kepada

160

orang/perusahaan.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.


e. Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon adalah 32 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2014 adalah Rp.796.229.125,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.791.649.009,- atau (99,42%). g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan ketenagakerjaan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Permasalahan dan Solusi Dalam hal memberikan peningkatan pelayanan ketenagakerjaan masih ditemui masalah antara lain : 1) Belum terampilnya pencari kerja terdaftar. 2) Lowongan kerja di sektor pemerintah dan swasta terbatas. 3) Spesifikasi kebutuhan pasar kerja belum dapat terpenuhi oleh pencari kerja. 4) Kurangnya minat dari pencari kerja untuk menjadi calon wirausaha baru. 5) Keterbatasan dana dan alokasi anggaran sehingga perlu penambahan dana untuk monitoring dan dana bantuan modal usaha bagi wirausaha baru. Bertolak dari Permasalahan di atas, maka langkah – langkah penyelesaian yang dilakukan adalah: 1) Peningkatan keterampilan pencari kerja melalui Pelatihan Teknologi Tepat Guna 2) Pengisian lowongan kerja di sektor swasta dengan berusaha mandiri. 3) Persediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 4) Pelatihan motivasi usaha untuk dapat memberikan motivasi kepada calon wirausaha baru. 5) Penambahan dana agar monitoring dapat berjalan efektif dan dana bantuan bagi wirausaha dapat teratasi.


13. Ketahanan Pangan. Urusan ketahanan pangan di Kota Ambon dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam urusan ini,

serta

permasalahan yang dihadapi adalah sama dengan Urusan Pilihan Pertanian. a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketahanan Pangan mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Regulasi ketahanan pangan Di Kota Ambon belum ada peraturan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan walikota tentang kebijakan ketahanan pangan. 2) Ketersediaan pangan utama Ketersediaan pangan utama di Kota Ambon tahun 2014 adalah 64.593.757,32 kg untuk 405.256 penduduk. Dengan demikian rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun di Kota Ambon adalah 159.390 kg per 1.000 penduduk. b.

Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon adalah 102 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).

c.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak telah diwujudkan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua peraturan tersebut memberikan ruang kepada kaum Perempuan dan Anak untuk memiliki hidup yang layak dan dilindungi hak-haknya serta diperlakukan sama dengan kaum laki-laki. a.

Program dan Kegiatan Selama tahun 2013, telah diimplementasikan berbagai program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 71 ]

a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :

Sosialiasi PUG dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

Rapat Koordinasi Keterpaduan PUG dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak.

Pelatihan bagi Tenaga Pelayan dan Pendamping KDRT.

Sosialisasi Cara Hidup Beretika dan Tata Krama bagi Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon.

b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :

Pengumpulan Data Base.

Peningkatan Pengetahuan Kader Melalui Orientasi Kader PKK.

Rapat Koordinasi Implementasi Program Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon.

Publikasi Lembaga Layanan ke Masyarakat.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Perkara Terhadap Perempuan dan Anak.

Sosialisasi Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini dan Kota Layak Anak.

Pengadaan Formulir untuk Menunjang Proses Pengaduan oleh Masyarakat di P2TP2A.

Pembinaan dan penilaian Program Terpadu P2WKSS

c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan Sosoialisasi Kesetaraan Gender dan Hak-hak Reproduksi bagi Perempuan. b.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 3 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah adalah 5.348 orang 10,04% dari jumlah pekerja perempuan di Kota Ambon tahun 2014 sebanyak 53.264. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 72 ]

2) Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2014 Jumlah perempuan usia 15 tahun ke atas yang melek huruf sebanyak 156.528 orang atau 99,92% dari jumlah anak perempuan usia 15 tahun ke atas sebanyak 126.629 orang. 3) Partisipasi angkatan kerja perempuan. Jumlah pekerja perempuan di Kota Ambon tahun 2014 adalah 62.223 orang atau 44,92% dari seluruh penduduk usia kerja perempuan yang berjumlah 138.505 orang. c.

Realisasi Program dan Kegiatan (1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Realisasi keuangan untuk program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan ini adalah sebesar Rp 31.866.850,- atau 99,10% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan. Rp. 32.166.850,- Keempat kegiatan terlaksana dengan baik. (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp 128.683.625,- atau 94,70% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan sebesar Rp. 134.523.625,- dan semua kegiatan terlaksana. (3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp 18.260.900,- atau 100% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan (BPPM-KB) Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada BPPM-KB Kota Ambon adalah 60 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada BPMP-KB Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).


f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2014 adalah Rp.184.951.375,- dan sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp.178.811375.- atau 96,68%. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam jumlah asset pada BPMP dan KB Kota ambon adalah sebanyak 276 asset dan sebanyak 8 asset tidak layak untuk digunakan. h. Permasalahan dan Pemecahan Masalah Permasalahan umum yang dihadapi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah kurangnya jumlah pegawai pada SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut maka solusi yang harus dilakukan adalah melakukan penambahan pegawai pada SKPD.

15. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS). Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera serta Meningkatkan Kualitas Keluarga yang Hidup Layak menuju Keluarga Berkualitas. a.

Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah: a) Program Keluarga Berencana terdiri dari 14 kegiatan sebagai berikut:

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;

Rapat Koordinasi Teknis Program KB;

Pemetaan dan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin;

Pelatihan Petugas Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin;

Pelayanan/Orientasi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak (Kahiba);

Penyediaan Pelayanan KIE dan Perlindungan Hak Reproduksi Bagi Keluarga Miskin;

Promosi Kelompok UPPKS pada Jambore tkt Nasional;

Pengadaan Obgyn Bed (DAK); Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 74 ]

Pengadaan IUD Kit (DAK);

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi ,Edukasi dan Advokasi KIE (BKB KIT) (DAK);

Pengadaan sepeda Motor (DAK);

Pengadaan Person Komputer (DAK);

Pengadaan Implan Removal (DAK);

Pertemuan Teknis Medis.

b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :

Advokasi dan KIE tentang KRR;

Orientasi dan KIE bagi siswa SMK/SMU.

c) Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalaui Kelompok Kegiatan Masyarakat Kegiatannya :

Pelatihan Bina Keluarga Balita Untuk Kader PKK.

d) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Kegiatan : Pelayanan KRR Bagi Keluarga dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah;

Advokasi dan KIE Tentang KRR bagi remaja dan kelompok sebaya.

e) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga kegiatannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi TP-PKK Kota Ambon Tentang Program KB.

b.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Lampiran 1) mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci dengan capaian sebagai berikut: 1) Preverensi peserta KB Aktif Jumlah peserta program KB Aktif di Kota Ambon tahun 2014 adalah 31.744 orang dari pasangan usia subur yang berjumlah 43.709 orang. Dengan demikian preverensi peserta KB Aktif adalah 72,63%. 2) Rasio petugas lapangan KB/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan Rasio petugas lapangan KB/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan yang ada di Kota Ambon adalah 50/24 x 100% sehingga diperoleh persentase sebesar 208,33%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 75 ]

c.

Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program/ kegiatan di atas adalah: a) Program Keluarga Berencana Realisasi keuangan untuk program Keluarga Berencana ini adalah sebesar Rp 1.544.728.322 atau 98,40% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan sebesar Rp. 1.569.068.014,-. Semua kegiatan terlaksana. b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp 21.957.350,- atau 100% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan dan semua kegiatan terlaksana. c) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat. Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp 11.331.450,- atau 100% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan. d) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp 18.621.950,- atau 100% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan. e) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp 45.022.500,-,- atau 100% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan.

d.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Ambon.

e.

Jumlah pegawai pada BPMPKB Kota Ambon adalah 60 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada BPMP-KB Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).

f.

Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tahun 2014 adalah Rp.1.666.001.264,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.1.641.661.572,- atau 98,53%.


g.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal.

h.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan utama yang dihadapi selama Tahun 2014 adalah kurangnya pegawai pada SKPD. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan dimaksud adalah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Kota untuk penambahan pegawai pada SKPD.

16. Perhubungan. Pelayanan dasar di bidang perhubungan sebagai salah satu urusan wajib dari kewenangan Pemerintah Kota terkait dengan bidang perhubungan darat, perhubungan laut serta perhubungan udara dan pos telekomunikasi. Pelayanan dasar di bidang perhubungan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kelancaran arus transportasi orang, barang dan jasa maupun arus komunikasi. a.

Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut: a) Penyediaan jasa surat menyurat. b) Penyediaan alat tulis kantor/ ATK. c) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. d)

Penyediaan cetak dan penggandaan.

e) Penyediaan komp. Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor. f) Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. g) Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan/ Operasional. 3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan: a) Pengadaan jas hujan dan rompi operasional. b) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dan marka. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 77 ]

4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan: a) pengadaan kendaraan/ mobil derek. b) Pemeliharaan rambu lalu lintas. 5) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan Penertiban transportasi dan perparkiran. 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut: a) Pembangunan dermaga perahu Ambon-Darwin. b) Pengadaan Repiter. c) Pembangunan lanjutan terminal transit tipe B Passo. d) Pembangunan sarana pelengkap dermaga perahu Ambon-Darwin. e) Pengadaan pelampung navigasi.

b.

Tingkat Pencapian Standar Minimal. Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Perhubungan (Lampiran 1) adalah angkutan darat. Jumlah angkutan darat di Kota Ambon Tahun 2014 adalah 1.700 unit dengan jumlah penumpang adalah 32.640.000 orang. Dengan demikian rata-rata pelayanan angkutan darat tahun 2014 adalah 0,01 penumpang per kendaraan angkutan darat.

c.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah terealisasi untuk menunjang berbagai operasional perkantoran. 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan terealisasi dengan kegiatan pengadaan 55 buah jas hujan, 55 buah rompi operasional, 125 buah rambu lalu lintas, zebra cross/ marka jalan sepanjang 350 m, dan pagar pengaman jalan (guard raill) sepanjang 100 m. 3) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas telah terlaksana pemeliharaan 100 buah rambu lalu lintas dan penertiban terpadu TNI/ POLRI dan Pemerintah Kota Ambon dengan kegiatan normalisasi arus lalu lintas sesuai SK Walikota Ambon Nomor 135 Tahun 2008 tentang Penetapan Arus Lalu Lintas dan RambuLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 78 ]

Rambu Jalan di Kota Ambon. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan kendaraan/ mobil derek tidak dapat terealisasi. 4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Pada program ini hanya terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu : Penertiban Transportasi dan Perparkiran melalui uang lembur PNS bagi 47 orang, sosialisasi tertib transportasi dan perparkiran lewat media sebnayak 60 kali. a) Pada Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, telah terlaksana pengadaan repiter yang terdiri dari 30 buah handy tolky, 1 unit antena, dan penyetelan repiter dan radio/ frekuensi; pembangunan dermaga perahu Ambon-Darwin; pembangunan lanjutan terminal transit Passo; pembangunan sarana pelengkap dermaga perahu Ambon-Darwin; dan pengadaan pelampung navigasi (lampu mercusuar).

Disamping realisasi program kegiatan diatas, ada pula tugas pelayanan perijinan bagi pengusaha dan masyarakat yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tergambar pada Tabel berikut ini:


Tabel III.1. Realisasi Perijinan dan Retribusi Tahun 2014. No.

Jenis Ijin

Retribusi parkir di tepi jalan umum: a. Roda dua b. Roda Empat c. Roda Enam d. Becak 2 Retribusi uji kendaraan bermotor: a. < 5000 JBB b. > 5000 JBB 3 Retribusi Terminal: a. Terminal Mardika b. Terminal AKDP c. MCK (dalam terminal) d. Ret. Lapak (dalam terminal) 4 Retribusi Tempat Parkir Khusus a. Roda Dua b. Roda Empat c. Roda Enam 5 Retribusi Ijin Trayek Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2014.

Jumlah

1

d.

400.000 kali 140.000 kali 15.000 kali 2.300 buah 2.736 kali 626 kali 320.856 kali 25.696 kali 31.830 3.372 buah 38.000 6.000 300 -

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon.

e.

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Ambon adalah 60 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Perhubungan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).

f.

Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik pada Dinas Perhubungan Kota Ambon Tahun 2014 adalah Rp.4.745.897.650,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.3.945.253.760,- atau (83,12%).

g.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan perhubungan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal.


h.

Permasalahan dan Solusi Dalam melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan pada kenyataannya dihadapkan dengan beberapa masalah baik internal mapupun eksternal yaitu : 1) Belum terselesainya pembangunan Terminal Transit Type B Passo. 2) Arus lalu lintas dalam Kota Ambon belum berjalan sesuai SK Walikota Ambon Nomor 137 Tahun 2008 tentang Penetapan Arus Lalu Lintas dan Rambu-Rambu Jalan Dalam Kota Ambon. 3) Masih adanya PKL yang berjualan di dalam terminal A1 dan A2 yang dapat mengganggu aktivitas kendaraan angkutan kota. 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tata cara berlalu lintas. 5) Sarana dan prasarana belum memadai, serta rendahnya SDM yang mengelola perpakiran (juru parkir) di tepi jalan umum. 6) Masih adanya tumpang tindih kewenangan di bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon, khusunya mengenai pemberian ijin pembangunan menara (Tower) Dalam mengatasi permasalahan dan hambatan terkait dengan kewenangan di bidang perhubungan di atas, telah diupayakan jalan keluar yaitu : 1) Mengupayakan alokasi dana APBD I , APBN maupun mencari Investor guna menyelesaikan pembangunan Terminal Transit Type B di Passo. 2) Normalisasi arus lalu lintas dalam Kota Ambon sesuai Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 137 tahun 2008. 3) Perlu dilakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di dalam terminal secara tegas dan terpadu serta penempatan personil Pol-PP secara kontinu dalam rangka pengawasan/pengamanan terminal terhadap kemungkinan kembalinya PKL untuk berjualan di dalam terminal. 4) Sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas yang baik kepada masyarakat dan pengemudi kendaraan bermotor Angkutan Kota dan kendaraan pribadi/dinas. 5) Perlu pembuatan marka jalan dan pemasangan rambu- rambu lalu lintas 6) Perlu pelatihan kepada juru parkir.


7) Perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 38 tahun 2007.

17. Komunikasi dan Informatika. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dengan kecanggihan yang mutakhir mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk semakin cepat pula menyesuaikan kecanggihan yang ada dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan tata pamong yang bersih, transparan dan akuntabel.

Hal ini mendorong perubahan

paradigma dalam masyarakat yaitu menjadi masyarakat informasi dan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi. a.

Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam menunjang operasional perkantoran. 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan; (a) pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, (b) pengembangan sistem e-catalog pariwisata, (c) pengembangan box informasi, (d) lomba desain logo maskot dan logo visit ambon, dan (e) pengembangan aplikasi sistem pelayanan terpadu satu pintu (SIMANTAP). 3) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dengan kegiatan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. 4) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informatika.

b.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci dengan capaian sebagai berikut: 1) Website milik Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Ambon mempunyai website yaitu www.ambon.go.id. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 82 ]

2) Pameran/ Expo Jumlah pameran/ expo yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon adalah satu kali. c.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan a.

Terlaksananya operasional perkantoran dengan optimal, melalui program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk menunjang tugas-tugas operasional kantor.

b.

Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi telah terealisasi sebagai berikut: (1) Peningkatan koneksi jaringan berbasis wireless pada SKPD di luar Balai Kota yaitu Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Dinas Tenaga Kerja, BPMPKB, Kecamatan Teluk Ambon, dan Kelurahan Honipopu. (2) Tersedianya layanan informasi pariwisata berbasis web yang lengkap dan akurat sebagai media informasi dan promosi pariwisata Kota Ambon. (3) Tersedianya layanan informasi bagi masyarakat melalui pengadaan box informasi. (4) Tersedianya logo dan maskot Kota Ambon untuk memperkenalkan maskot Kota Ambon sebagai identitas pariwisata Kota Ambon. (5) Pengembangan

aplikasi

SIMANTAP untuk meningkatkan kualitas

pelayanan perijinan dan pelayanan publik secara baik pada SKPD penghasil, ada 90 jenis perijinan. c.

Terlaksananya pengkajian dan penelitian untuk meningkatkan pengetahuan pegawai dalam pelayanan publik (perijinan) dan infrastruktur IT.

d.

Terlaksananya pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi untuk menunjang operasional Kantor di bidang IT dengan baik.

d.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib komunikasi dan informatika adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon.

e.

Jumlah pegawai pada KPDE Kota Ambon adalah 15 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).


f.

Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib komunikasi dan informatika Tahun 2014 adalah Rp.3.195.716.126,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.2.933.165.827,- atau (91,8%).

g.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal.

h.

Permasalahan dan Solusi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika adalah: 1) Pemanfaatan TI oleh aparatur Pemerintah Kota Ambon belum maksimal. 2) Teknis SDM KPDE masih kurang/ terbatas serta belum dapat menangani seperlunya masalah yang berkaitan dengan TI (jaringan dan SIM) yang spesifik. 3) Peralatan yang rentan mengalami kerusakan akibat padamnya aliran listrik PLN, serta kesulitan untuk mendapatkan peralatan pengganti. Dari permasalahan di atas maka solusi yang dapat diambil adalah: 1) Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi pemanfaatan TI bagi aparatur Pemerintah Kota Ambon. 2) Perlu adanya training khusus bagi staf KPDE. 3) Perlu adanya genset khusus dengan daya yang mampu memenuhi kebutuhan daya listrik peralatan TI di ruang server KPDE. 4) Perlu adanya cadangan peralatan TI sesuai kebutuhan. 5) Perlu adanya penambahan tenaga TI.

18. Pertanahan Urusan wajib Pertanahan adalah bukan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon. Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon yang bertanggung jawab secara dekonsentrasi kepada Badan Pertanahan Provinsi Maluku.


Namun ada beberapa indikator urusan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon. Ada 2 Indikator Kinerja Kunci urusan Pertanahan (Lampiran 1) yang dilakukan di Kota Ambon dengan capaian sebagai berikut: a. Luas Lahan Bersertifikat Jumlah luas lahan yang bersertifikat di Kota Ambon tahun 2014 adalah 42.417.717 m atau 11,80% dari luas lahan yang seharusnya bersertifikat sebesar 359.446.200 m. b. Penyelesaian kasus tanah negara Jumlah kasus / sengketa tanah yang diselesaikan dalam tahun 2014 adalah sebanyak 6 kasus atau 100% dari jumlah total yang masuk. c. Penyelesaian Ijin Lokasi

19. Pemerintahan Umum Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada hakekatnya terkait dengan penyelenggraan otonomi daerah, pemerintahan, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian. Gambaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum selama Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut: a. Organisasi dan Manajemen Bidang Organisasi dan Manajemen dalam menyelenggarakan pemerintahan berfungsi dalam penyiapan bahan kebijakan dan pembinaan kelembagaan, pengendalian manajemen, Analisa Jabatan dan Formasi Jabatan, serta tata laksana dan urusan umum. a. Program dan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 adalah: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam menunjang operasional perkantoran. b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan Bimtek peningkatan kualitas pelayanan publik, dan Sosialisasi dan Bimtek SOP dan SP untuk SMP, SMA di lingkup Kota Ambon.


c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seleksi dan pemberian penghargaan Citra Pelayanan Publik, Standar kompetensi jabatan, dan Penyusunan uraian tugas jabatan struktural, fungsional khusus dan umum. d) Program

Pembinaan

Birokrasi

Kepemerintahan

melalui

kegiatan

restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Pemerintah Kota Ambon. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 adalah: a) Kegiatan-kegiatan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur telah dapat menunjang kelancaran aktivitas perkantoran. b) Terlaksananya Bimtek peningkatan kualitas pelayanan publik bagi 75 orang aparatur. c) Terlaksananya sosialisasi bagi aparatur di sekolah (SMP dan SMA) agar dapat memahami penyusunan SOP dan SP. d) Tersedianya LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013. e) Terlaksananya pemberian penghargaan citra pelayanan publik bagi SKPD terbaik sesuai peringkat dalam memberikan pelayanan publik. f) Tersedianya Perwali tentang standar kompetensi jabatan. g) Tersedianya Perwali tentang uraian tugas struktural, fungsional khusus dan umum. h) Tertatanya tugas dan fungsi unit kerja melalui peningkatan eselon pada dua SKPD dan pembentukan dua SKPD baru.

c. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

pemerintahan umum bidang organisasi dan manajemen adalah Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon.


d. Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi dan Managemen Sekretariat Kota Ambon adalah 16 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum bidang organisasi dan manajemen Tahun 2014 adalah Rp.494.266.352,dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.475.918.939,- atau 96,29%. f. Kondisi sarana dan prasarana kantor secara umum dalam kondisi baik, namun ada beberapa diantaranya sudah rusak berat karena termakan usia sehingga tidak bisa digunakan lagi. Untuk itu masih perlu dukungan tambahan komputer/ laptop sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan administrasi kantor. g. Permasalahan dan Solusi 1) Dalam pelaksanaan tugas di bidang organisasi dan manajemen, permasalahan yang dihadapi adalah: a) Masih terdapat keterlambatan pengumpulan laporan/data-data dari masing-masing SKPD yang dimintakan oleh Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon sebagai bahan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. b) Dalam pelaksanaan penataan kelembagaan selalu diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan organisasi, yang tumpang tindih sehingga memberikan ketidakpastian hukum serta perubahan peraturan yang terlalu cepat sebelum dilakukan evaluasi atas implementasi dari peraturan terdahulu. c) Terjadinya tumpang tindih dalam pengembangan program dan kegiatan oleh SKPD yang satu dengan SKPD lainnya.


2) Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut diatas maka solusi yang ditempuh adalah : a) Melakukan perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Organisasi. b) Pengelompokan kewenangan menurut rumpunnya yang mirip atau sama kedalam satu SKPD tertentu. c) Peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan pada saat perumusan dan pengusulan program dan kegiatan dengan melibatkan Bagian Organisasi dan Manajemen dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). d) Dalam proses penyusunan RPJM sebagai dasar utama perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kewenangan perlu melibatkan Bagian Organisasi dan Manajemen untuk menjamin batasan kewenangan yang tergambar dalam program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih. e) SKPD pengusul program dan kegiatan yang tumpang tindih diharapkan melaksanakan

rekomendasi

Inspektorat

terhadap

hasil

evaluasi

akuntabilitas kinerja SKPD tersebut.

b. Pemerintah Kecamatan Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah di Kota Ambon, termasuk Pemerintah Kecamatan. Di Kota Ambon secara administrasi terdiri dari 5 Kecamatan yang meliputi 50 Desa/ Kelurahan. Keberhasilan kinerja kecamatan dan desa/kelurahan sebagai ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kota Ambon. Gambaran pelaksanaan program/kegiatan pada setiap Kecamatan di Kota Ambon adalah :


1) Kecamatan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe secara administrasi terdiri dari 5 Desa dan 8 Kelurahan dengan luas wilayah 88,35 Km2. a) Program dan Kegiatan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatankegiatan untuk menunjang operasional perkantoran. (2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan peyuluhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. (3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatan (a) monitoring, evaluasi dan pelaporan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, dan (b) Pelatihan manajemen Pemerintah Desa. (4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan dengan kegiatan penyuluhan bagi Ibu Tumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera. (5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan kegiatan (a) Lomba Desa/Kelurahan, dan (b) pembinaan dan persiapan Lomba P2WKSS. (6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan (a) Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan/

Musrenbang

Tingkat

Kecamatan, dan (b) pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kegiatan publik.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan progam/kegiaan selama tahun 2014 adalah: (1) Operasional perkantoran dapat berjalan lancar melalui penyediaan administrasi perkantoran dan kinerja/keuangan, serta penyediaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (2) Terlaksananya prnyuluhan untuk memberdayakan masyarakat.


(3) Tersedianya data laporan Pemerintah Desa dan terlaksananya pelatihan manajemen bagi aparatur Pemerintah Desa. (4) Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. (5) Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan dalam peningkatan partisipasi Masyarakat Desa dengan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan dan P2WKSS. (6) Tersusunnya perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan secara bottom up dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program dan kebijakan publik.

c) Permasalahan dan Solusi 1) Proses Pemilihan Raja Negeri Nusaniwe dan Raja Negeri Urimessing yang belum dilaksanakan disebabkan proses Revisi Perda Nomor 3 dan 13 Tahun 2008 sementara berjalan sehingga seluruh proses pemilihan Raja dihentikan sementara. 2) Kurangnya kendaraan dinas/ operasional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, juga belum memadainya sarana dan prasarana gedung kantor. 3) Keterbatasan kapasitas pegawai disesuaikan dengan rasio pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Nusaniwe. Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka solusi yang diambil antara lain: 1) Mengupayakan percepatan proses pemilihan Raja Negeri Nusaniwe dan Negeri Urimessing dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Bagian Tata Pemerintahan. 2) Mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana tersebut kedalam DPA tahun 2015 SKPD Kecamatan Nusaniwe. 3) Perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai dengan kemampuan penguasaan TIK serta pengelola keuangan, penguatan kapasitas pegawai dengan melakukan bimtek atau pelatihan disesuaikan dengan rasio kebutuhan pelayanan publik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 90 ]

4) Kecamatan Sirimau Kecamatan Sirimau secara administrasi terdiri dari 4 Desa dan 10 Kelurahan dengan luas wilayah 86,82 Km2. a) Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatankegiatan yang mendukung operasional perkantoran. 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang Tingkat Kecamatan. 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan kegiatan; (a) Perlombaan Desa/ Kelurahan, (b) Pembinaan dan persiapan Desa/ Kelurahan dalam rangka Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Kota, (c) Pembinaan dan persiapan Desa/ Kelurahan dalam rangka Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Provinsi, dan (d) Pembinaan & Persiapan Desa/ Kelurahan dalam rangka Lomba P2WKSS. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan progam/kegiaan selama tahun 2014 adalah: (1) Kegiatan-kegiatan

operasional

kedinasan

yang

meliputi

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan telah berjalan sesuai rencana yang berdampak pada peningkatan volume pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Terlaksananya Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan, Pembinaan dan persiapan Desa/ Kelurahan dalam rangka Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi dan Pembinaan & Partisipasi Lomba P2WKSS. (3) Terlaksananya kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan hasil yang diperoleh adalah tersedianya dokumen perencanaan tingkat kecamatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 91 ]

c) Permasalahan dan Solusi Selama pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2014, semuanya berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang mendasar di dalam pelaksanaannya.

5) Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kecamatan Teluk Ambon Baguala secara administrasi terdiri dari 6 Desa dan 1 Kelurahan dengan luas wilayah 40,11 Km2. a) Program dan Kegiatan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan Sarana

dan

Prasarana

Aparatur,

dengan

kegiatan-kegiatan

yang

mendukung operasional perkantoran. (2) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan jumlah kegiatan sebanyak (3) tiga yang meliputi : kegiatan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan, pembinaan dan persiapan desa dalam rangka lomba desa/kelurahan tingkat kota, pembinaan dan persiapan lomba P2WKSS. (3) Program perencanaan pembangunan daerah yang meliputi kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan progam/kegiatan selama tahun 2014 adalah: (1) Operasional perkantoran dapat berjalan lancar melalui penyediaan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (2) Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan Teluk Ambon Baguala. (3) Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan secara bottom up.


c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah: (1) Proses pemilihan Raja Negeri Passo yang belum dilaksanakan. (2) Kurangnya kendaraan dinas/ operasional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, juga belum memadainya sarana dan prasarana gedung kantor. (3) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban juga Kepala Seksi Pembangunan pada struktur organisasi Kantor Kecamatan Teluk Ambon Baguala belum terisi. (4) Keterbatasan kapasitas pegawai disesuaikan dengan rasio pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Solusi yang dilakukan terkait permasalahan di atas adalah: (1) Mengupayakan percepatan proses pemilihan Raja Negeri Passo dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Bagian Tata Pemerintahan. (2) Mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana tersebut ke dalam DPA tahun 2015 SKPD Kecamatan Teluk Ambon Baguala. (3) Mengusulkan kepala seksi ketentraman dan ketertiban serta pembangunan agar dapat diisi. (4) Perlu dilakukan penguatan kapasitas pegawai dengan melakukan Bimtek atau pelatihan disesuaikan dengan rasio kebutuhan pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal.

6) Kecamatan Leitimur Selatan Kecamatan Leitimur Selatan secara administrasi terdiri dari 8 Desa dengan luas wilayah 50,50 Km2. a) Program dan Kegiatan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Peningkatan Pengembangan


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatankegiatan untuk menunjang operasional perkantoran. (2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan kegiatan (a) Lomba Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan, (b) Pembinaan

dan

persiapan

Desa/kelurahan

dalam

rangka

Lomba

Desa/Kelurahan, (c) Pembinaan dan persiapan Desa dalam rangka lomba P2WKSS tingkat kota, (d) Pembinaan dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat Desa berbasis pariwisata, dan (e) Koordinasi festival Leitimur Selatan. (3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang Tingkat Kecamatan. b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan progam/kegiatan selama tahun 2014 adalah: (1) Operasional perkantoran dapat berjalan lancar melalui penyediaan administrasi perkantoran, kinerja keuangan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (2) Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Leitimur Selatan dan dilanjutkan dengan pembinaan Desa/Kelurahan Pemenang untuk mengikuti Lomba Desa tingkat Kota, serta terlaksananya koordinasi dalam rangka pelaksanaan festival Leitimur Selatan. (3) Tersusunnya perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan secara bottom up. c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah: (1) Proses Pemilihan Raja Negeri Naku, Rutong, Ema, dan Hutumuri yang belum dilaksanakan. (2) Kurangnya kendaraan dinas/ operasional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, juga belum memadainya sarana dan prasarana gedung kantor. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 94 ]

(3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban juga Kepala Seksi Pelayanan Umum pada struktur organisasi Kantor Kecamatan Leitimur Selatan belum terisi. (4) Keterbatasan kapasitas pegawai disesuaikan dengan rasio pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Leitimur Selatan.

Solusi yang dilakukan terkait permasalahan di atas adalah: (1) Mengupayakan percepatan proses Pemilihan Raja Negeri Naku, Rutong, Ema, dan Hutumuri dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Bagian Tata Pemerintahan. (2) Mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana tersebut ke dalam DPA Tahun 2015 SKPD Kecamatan Leitimur Selatan. (3) Mengusulkan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta Kepala Seksi Pelayanan Umum dan juga Kasubag Perencaan, Monitoring dan Evaluasi agar dapat diisi. (4) Perlu dilakukan penguatan kapasitas pegawai dengan melakukan Bimtek atau pelatihan disesuaikan dengan rasio kebutuhan pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal.

7) Kecamatan Teluk Ambon Kecamatan Teluk Ambon secara administrasi terdiri dari 7 Desa dan 1 Kelurahan dengan luas wilayah 93,68 Km2. a) Program dan Kegiatan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan kegiatan untuk menunjang operasional perkantoran. (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang Tingkat Kecamatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 95 ]

(3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa dengan kegiatan; (a) lomba desa/kelurahan, (b) lomba desa/ kelurahan tingkat kota, dan (c) lomba desa/ kelurahan tingkat provinsi.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan progam/kegiaan selama tahun 2014 adalah: (1) Operasional perkantoran dapat berjalan lancar melalui penyediaan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan capaian kinerja dan keuangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (2) Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Teluk Ambon dan pembinaan/persiapan Desa/Kelurahan dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kota Ambon (3) Tersusunnya perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan secara bottom up.

c) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah (1) Belum memadainya sarana dan prasarana berupa gedung pertemuan (Aula) dan perlengkapan gedung kantor berupa brankas, pendingin ruangan, komputer dan sebagainya. (2) Kurangnya tenaga pegawai yang menguasai komputer. (3) Keterbatasan jumlah pegawai disesuaikan dengan rasio pelayanan publik di Kecamatan Teluk Ambon sesuai Indikator Pelayanan Publik. Solusi yang dilakukan terkait permasalahan di atas adalah (1) Mengintensifkan tugas tiap seksi di kecamatan dan melakukan koordinasi dan tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran. (2) Mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana tersebut kedalam anggaran belanja tahun berikutnya dalam anggaran SKPD Kecamatan Teluk Ambon. (3) Mengusulkan

penambahan

jumlah

pegawai

yang

terampil

dalam

penggunaan komputer dan disesuaikan dengan rasio pelayanan publik agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 96 ]

pelayanan yang diberikan lebih optimal dan sesuai dengan indikator pelayanan. 8) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pemerintahan kecamatan adalah 5 kecamatan di Kota Ambon yaitu (1) Nusaniwe, (2) Sirimau, (3) Teluk Ambon Baguala, (4) Leitimur Selatan dan (5) Teluk Ambon. 9) Jumlah pegawai pada setiap kecamatan beserta komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional, tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). 10) Alokasi anggaran untuk pembiayaan dan realisasi belanja publik setiap kecamatan Tahun 2014 adalah: a) Kecamatan Nusaniwe, alokasi anggaran adalah Rp.523.075.150,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.495.692.250,- (94,76%). b) Kecamatan Sirimau, alokasi anggaran adalah Rp.269.088.297,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.209.360.651,- (77,80%). c) Kecamatan Leitimur Selatan, alokasi anggaran adalah Rp.542.400.855,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.454.978.855,- atau (83,88%). d) Kecamatan Teluk Ambon Baguala, alokasi anggaran adalah Rp.239.556.500,dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.196.376.875,(81,97%). e) Kecamatan Teluk Ambon, alokasi anggaran adalah Rp.227.366.000,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.209.686.000,- (92,22%).

11) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan kecamatan belum cukup lengkap, sehingga perlu ditingkatkan secara optimal.


c. Bidang Pengawasan Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) semakin ditingkatkan untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, yang dapat merugikan serta menghambat pelaksanaan pembangunan. a. Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan kantor, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. b) Pogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatn pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, pengadaan peralatan gedung kantor, pembangunan gedung kantor Inspektorat Kota Ambon, dan Pembangunan pagar gedung Kantor Inspektorat Kota Ambon. c) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan diklat pengendalian teknis, diklat serifikasi penjenjangan ketua Tim, Diklat sertifikasi anggota Tim tingkat ahli, Diklat review laporan keuangan dan diklat tingkat ahli P2UPD. d) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. e) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan kegiatan: Rapat Pra Pemutakhiran Data Tingkat Kota Ambon, Pemantauan, Ditribusi, Pengisian, dan Pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Gelar pengawasan, review laporan keuangan, evaluasi LAKIP, evaluasi sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bimbingan teknis pengawasan berbasis Acrual, dan review dan pemantauan laporan keuangan semesteran.


b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 tersebut adalah: a) Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. b) Terlaksananya program peningkatan kapasistas sumber daya aparatur, review laporan keuangan terlaksana guna peningkatan presentasi laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon. Namun keempat diklat lainnya tidak terlaksana karena pendataan peserta dari ciawi terbatas sehingga pemerintah kota tidak diikut sertakan dalam jadwal kegiatan. c) Terlaksananya rapat Pra Pemutakhiran data tingkat Kota Ambon terlaksana 100%. d) Terlaksana pemantauan, distribusi, pengisian dan pengiriman laporan harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan jumlah pejabat yang mengisi formulir harta kekayaan sebanyak 119 orang, yang sudah dikirim sebanyak 54 orang pejabat dan yang belum mengisi formulir sebanyak 65 orang pejabat termasuk formulir yang dikirim secara pribadi. e) Terlaksana review laporan keuangan Pemerintah Kota. f) Gelar pengawasan terlaksana dengan capaian 100%. g) Sosialiasi sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terlaksana namun tidak semua anggaran digunakan. h) Terlaksana evaluasi LAKIP SKPD lingkup pemerintah kota ambon. i) Terlaksananya bimbingan teknis pengawasan berbasis Acrual. j) Terlaksananya sosialisasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan sosialisasi strategi menuju WTP. c. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

pemerintahan umum bidang Pengawasan adalah Inspektorat Kota Ambon. d. Jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Ambon adalah 43 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Inspektorat Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 99 ]

e. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum bidang pengawasan Tahun 2014 adalah Rp.3.110.001.540,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.1.313.696.900,- atau 80,71%. f. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum bidang pengawasan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. g. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan adalah kurangnya jumlah pegawai auditor pada Inspektorat Kota Ambon sesuai dengan analisa beban kerja (ABK). Solusi yang dapat diambil adalah perlu adanya penambahan pegawai.

d. Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelola keuangan daerah, mengatur secara komprehensif dan terpadu ketentuanketentuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan mengakomodasi berbagai substansi yang terdapat dalam berbagai aturan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat mengharmonisasikan pengelolaan keuangan daerah, baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, ataupun antara pemerintah daerah dan masyarakat. a. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan gandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan penataan kearsipan keuangan. 2) Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur dengan kegiatan, pengadaan perlengkapan Gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas.operasional,

pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 100 ]

peralatan gedung kantor, pengadaan alat-alat kebersihan dan pembersih gedung kantor, pembuatan sekat ruang kerja kantor BPKK, pembuatan dan penataan ruang arsip BPKK, dan relokasi dan penataan perlengkapan gedung kantor. 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan studi banding pengelolaan keuangan daerah. 4) Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

SKPD,

penyusunan

laporan

keuangan

semesteran,

penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi anggaran dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan: (1) Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) Tahun 2015, (2) Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD Tahun 2015, (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2015, (4) Penyusunan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD 2014, (5) Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun

2014,

(6)

Penyusunan

Rancangan

PERDA

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013, (7) Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013, (8) Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

(9)

Penyusunan

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014, (10) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Dokumen Anggaran Tahun 2014, (11) Penerapan Sistem Informasi

Manajemen

Data

Keuangan,

(12)

Pelaksanaan

Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), (13) Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Ambon, (14) Penyusunan Laporan triwulan dan Semesteran Pemerintah Kota Ambon, (15) Penyusunan Laporan Kas Daerah, (16) Penyusunan dan Pelaporan Dana Transfer, (17) pengelolaan Gaji PNS, (18) Penyusunan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (19) monitoring dan evaluasi gaji guru dan pegawai, (20) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 101 ]

penyelesaian anggaran kas dan SPD, (21) monitoring dan evaluasi belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, (22) pengelolaan

dan

penatausahaan

perbendaharaan,

(23)

asistensi

dan

pendampingan penyusunan laporan keuangan, (24) monitoring dan evaluasi laporan keuangan, (25) evaluasi APBD, (26) sosialisasi penyusunan APBD tahun 2015, (27) bimbingan teknis SIMDA berbasis akrual, (28) penyesuaian SIMDA berbasis akrual, (29) asistensi dan pendampingan proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, (30) penyusunan buku himpunan peraturan keuangan, (31) sosialisasi kebijakan dan sistem prosedur akuntansi berbasis akrual, (32) penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem prosedur akuntansi berbasis akrual, dan (33) peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah bagi para pejabat.

b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal untuk penyelenggaraan urusan administrasi keuangan daerah belum ditetapkan. c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2014, maka hasil yang dicapai adalah: 1. Operasional perkantoran dapat berjalan lancar melalui penyediaan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a) Tersedianya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPKK tahun 2014. b) Tersedianya laporan keuangan semesteran BPKK tahun 2014. c) Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran BPKK tahun 2014. d) Tersedianya laporan keuangan akhir tahun BPKK Tahun 2014. 3. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a) Tersedianya standar analisa belanja (SAB) tahun 2015 sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD tahun 2015. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 102 ]

b) Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015. c) Tersedianya peraturan Walikota tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2015. d) Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2014. e) Tersedianya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2014 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2014. f) Tersedianya

peraturan

daerah

nomor

11

tahun

2014

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2013. g) Tersedianya peraturan walikota nomor 31 tahun 2014 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014. h) Terlaksananya bimbingan teknis implementasi paket regulasi bagi aparatur pengelola keuangan, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara dan pembuat dokumen serta 1 tenaga akuntansi dari 67 SKPD. i) Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2014 bagi SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Ambon sebagai pedoman pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2014. j) Tersedianya Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2014 bagi SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon. k) Tersedianya sistem informasi manajemen data keuangan sebagai sarana informasi keuangan daerah yang dapat diakses secara tepat, cepat dan akurat. l) Tersedianya laporan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan yang transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.


m) Tersedianya Neraca Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014. n) Tersedianya laporan realisasi APBD triwulan dan semester dan laporan kas daerah periode Januari-Desember 2014 yang transparan dan akuntabel serta Tersedianya laporan dana transfer tahun 2014. o) Terlaksananya pengelolaan data gaji bagi 7.284 PNS dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon yang lebih akurat. p) Tersedianya peraturan Walikota

dan keputusan Walikoa tentang

pengelolaan keuangan daerah. q) Tersedianya data yang lebih akurat tentang 5.184 guru dan 2.100 pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon yang masih aktif. r) Tersedianya data anggaran kas dan SPD bagi 66 SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon. s) Tersedianya data tentang keberadaan penerima bantuan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dengan jumlah penerima sebanyak 304 penerima. t) Tersedianya dokumen SP2D sejumlah 6.626 yang digunakan sebagai dasar pencairan dana. u) Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon tahun 2014, tersedianya SPJ dan laporan keuangan SKPD yang lebih tepat waktu. v) Tersedianya data tentang perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 dari 66 SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon. w) Tersosialisasinya Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang penyusunan APBD Tahun 2015 bagi aparatur perencanaan dari 66 SKPD lingkup Pemerintah Kota Ambon. x) Terlaksananya bimbingan teknis berbasis akrual kepada Kepala SKPD, PPK, Bendahara, dan Operator SIMDA pada 66 SKPD serta pengenalan SIMDA berbasis akrual bagi 66 SKPD dan diterbitkannya Perwali Nomor 35 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah. y) Terlaksananya pendampingan dari BPKP Perwakilan Maluku dalam persiapan penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 104 ]

z) Tersedianya buku himpunan peraturan keuangan tentang pengelolaan keuangan daerah. aa) Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan sistem prosedur akuntansi berbasis akrual. bb) Diterbitkannya Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Ambon. cc) Terlaksananya asistensi pengelolaan keuangan daerah bagi para pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon. d. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

pemerintahan umum bidang

(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

pengelolaan keuangan daerah adalah Badan

Pengelola Keuangan Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon adalah 41 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum

bidang

pengelolaan

keuangan

daerah

Tahun

2014

adalah

Rp.9.294.717.786,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.8.660.720.843,- atau 93,18%. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan keuangan yang belum memadai sedangkan sarana lainnya seperti penyediaan kendaraan roda empat untuk Kepala Badan dan Sekretaris Badan sudah memadai, demikian juga dengan yang lainnya sudah memadai. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan adalah: a) Penyusunan beberapa rancangan peraturan daerah belum dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. b) Masih rendahnya pemahaman aparatur pengelola keuangan dalam penguasaan regulasi maupun komputerisasi sehingga masih terdapat keterlambatan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 105 ]

c) Opini/tanggapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kota Ambon adalah WDP (wajar dengan persyaratan). d) Aparatur pengelola keuangan di setiap SKPD belum memahami secara jelas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah juga sistem Informasi Manajemen Data Keuangan (SIMDA).

Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan adalah: a) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyusunan, pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah menjadi peraturan daerah. b) Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola keuangan, bendahara maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam rangka evaluasi dan verifikasi terhadap laporan-laporan SPJ. Disamping itu, dalam upaya menyatukan persepsi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, diberikan pula bimbingan teknis/ sosialisasi regulasi tentang pengelolaan keuangan bagi aparatur pengelola keuangan SKPD. c) Pelaksanaan pelatihan kursus keuangan daerah (KKD) bagi aparatur pengelola keuangan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

e. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah merupakan urusan yang mengatur pengelolaan pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah. Potensi pendapatan daerah ini diharapkan menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial, sedapat mungkin terus ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan di Kota Ambon.


a. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah dalam tahun 2014 adalah: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Pencapaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas operasional rutin kantor. 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan studi banding peningkatan PAD. 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah dengan kegiatan meliputi (1) Penungguan Petugas pada Objek Pajak (Pendataan, Penagihan, Penetapan dan Pengawasan), (2) Pelaksanaan Pemungutan PBB, (3) Pengawasan Petugas pada Objek Pajak dan Retribusi, (4) Pemberian Hadiah Pada Konsumen Pengguna Bill, (5) Sosialisasi PERDA Pajak dan Retribusi, (6) Peningkatan pelaksanaan Koordinasi teknis unit-unit Pengelola PAD, (7) Pendataan potensi Retribusi Daerah, (8) Verifikasi, survei dan pemetaan Objek PBB Kecamatan Nusaniwe dan Baguala, (9) Pengadaan aplikasi Payment Mobile Off Line PBB, dan (10) Pemutakhiran piutang pajak dan retribusi daerah. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pengelolaan pendapatan adalah: 1) Terlaksana tugas-tugas operasional kantor rutin sesuai perencanaan SKPD, yang berimplikasi pada peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 2) Terlaksananya penungguan petugas pada objek pajak (pendataan, penagihan, penetapan, sosialisasi). 3) Terlaksananya pemungutan PBB. 4) Terlaksananya pengawasan petugas pada objek pajak dan retribusi. 5) Terlaksananya pemberian hadiah pada konsumen pengguna bill. 6) Tersosialisasinya perda pajak dan retribusi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 107 ]

7) Terlaksananya koordinasi teknis unit-unit pengelola PAD. 8) Tersedianya data potensi retribusi daerah. 9) Terlaksananya verifikasi dan survei serta pemetaan objek PBB pada Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Baguala. 10) Tersedianya aplikasi Payment Mobile Off Line PBB. 11) Tersedianya data pemutakhiran piutang pajak dan retribusi daerah. c. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

pemerintahan umum bidang pengelolaan pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Ambon. d. Jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan Kota Ambon adalah 41 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Pendapatan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum

bidang

pengelolaan

pendapatan

daerah

Tahun

2014

adalah

Rp.6.208.035.142,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.5.923.615.279,- atau 95,41%. f. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum bidang pengelolaan pendapatan daerah cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. g. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah adalah : 1) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah. 2) Penggunaan Bill kepada konsumen oleh Wajib Pajak belum maksimal dan belum sepenuhnya digunakan. 3) Rendahnya pengawasan terhadap lokasi pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, SITU (Surat Izin Tempat Usaha, serta Air bawah tanah.


4) Sosialisasi PERDA belum efektif sehingga berpengaruh kepada masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap kewajiban membayar Pajak dan Retribusi. 5) Kurangnya proses pemasangan reklame sehingga mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak reklame.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut adalah : a) Sosialisasi PERDA kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi b) Peningkatan pengawasan secara intens kepada Wajib Pajak dan Wajib retribusi. c) Bekerjasama dengan SKPD lain terkait dengan penerbitan SITU.

f. Umum dan Perlengkapan Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Ambon, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi aset daerah. Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama tahun 2013 beserta hasil, permasalahan dan solusi adalah: a. Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan kegiatan untuk menunjang operasional perkantoran. b) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan sosialisasi dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah d) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan: (1) Dialog/ audensi dengan tokoh masyarakat


pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat, dan (2) Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. e) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah dengan kegiatan: (a) Penyusunan Standar Satuan Harga, (b) Penatausahaan Aset, (c) Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah, dan (d) Sensus barang. f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan lampu pesisir pantai alur Air Salobar-Amahusu. g) Program Mengidentifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui kegiatan: (a) penyelesaian masalah – masalah tanah Pemda, (b) pengadaan tanah asset Pemerintah Kota, (c) pembebasan lahan untuk masyarakat, dan (d) pengadaan tanah Kantor Kelurahan Waihoka. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan bidang umum dan perlengkapan adalah: a) Operasional

perkantoran

dapat

berjalan

lancar

melalui

penyediaan

administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan capaian kinerja dan keuangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b) Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu. c) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sosialisasi dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Bintek dan sosialisasi serta ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. d) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui kegiatan : (1) Dialog dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, dan (2) Kunjungan kerja kepala daerah melalui kunjungan dalam rangka tugas-tugas kepala daerah.


e) Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah melalui : (1) Penyusunan standar satuan harga tahun 2014 dengan pembuatan buku standart satuan harga untuk dibagikan pada tiap SKPD untuk menjadi pedoman untuk pengadaan barang, (2) Penatausahaan asset melalui penyusunan asset, (3) terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah, dan (4) terseianya data mengenai sensus barang. f) Terlaksananya pemasangan dan pengadaan lampu pesisir pantai jalur Air Salobar – Amahusu. g) Terlaksananya Identifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui : (1) Persertifikatan tanah, pengembalian batas-batas tanah, pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi tanah dan penyelesaian masalah – masalah tanah Pemda serta pengadaan tanah kantor Kelurahan Waihoka.

c. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

pemerintahan umum bidang umum dan perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon. d. Jumlah pegawai pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon adalah 29 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum bidang umum dan perlengkapan Tahun 2014 adalah Rp.35.183.839.601,dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.15.035.359.772,- atau 43%. f. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum bidang umum dan perlengkapan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal.


g. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di adalah: a) Tenaga cleaning service yang berjumlah 11 orang masih terasa kurang jika dibandingkan dengan luasnya gedung kantor yang memerlukan perhatian lebih sehingga kebersihan kantor belum maksimal. b) Ruangan Bagian Umum dan Perlengkapan kurang memadai untuk pegawai yang berjumlah 55 orang dan barang-barang perlengkapan seperti sound sistem, dll. Yang memerlukan ruangan khusus. Adapun solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah–masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut: a) Penambahan tenaga cleaning service guna memenuhi kebutuhan yang ada. b) Penambagan ruangan untuk mencukupi pegawai yang ada serta barang-barang perlengkapan.

g. Hubungan Masyarakat dan Protokol Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilakukan pula aktivitas hubungan masyarakat dan protokol. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 beserta hasil, permasalahan dan solusi adalah: 1) Program dan Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan untuk menunjang operasional perkantoran. b) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. c) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan perencanaan tour Mangente Ambon 2015. d) Program kerjasama informasi Pembangunan Daerah melalui kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. e) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui kegiatan operasional pelayanan kehumasan pemerintah kota. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 112 ]

2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol adalah: a) Kegiatan-kegiatan melalui program pelayanan administrasi perkantoran, serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan disiplin aparatur telah dapat menunjang kelancaran aktivitas perkantoran sesuai tugas dan fungsi kehumasan dan protokol. b) Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada pimpinan dan aparatur di lingkup pemerintah kota melalui pengadaan surat kabar nasional : kompas dan suara pembaruan sebanyak 204 eksemplar, pengadaan surat kabar lokal, yaitu: maluku ekspose, suara maluku, ambon ekspres, metro maluku, marinyo, siwalima, rakyat maluku, spektrum, info baru, kabar timur, jazira news, dan berita kota, sebanyak 1.752 eksemplar, penggadaan majalah perundangundangan sebanyak 48 eksemplar. c) Tersedianya publikasi kegiatan pemerintah kota Ambon berupa: belanja cetak baliho sebanyak 10.660 m2, spanduk sebanyak 2.900 m2, iklan ucapan sebanyak 145 kegiatan, pembuatan video layanan ambon gerbang investasi di wilayah timur sebanyak 1 paket, banner sebanyak 10 buah, liputan kegiatan di TV sebanyak 14 kegiatan, audio visual sebanyak 1 paket, backdrop sebanyak 78 m2 serta belanja penggandaan kliping pers sebanyak 50 buku dan penggandaan buku sambutan walikota sebanyak 50 buku. d) Terlaksananya tugas-tugas keprotokolan untuk senantiasa mendampingi walikota dan wakil walikota di acara yang harus didampingi. e) Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik, melalui liputan kegiatan pemerintahan kota ambon sebanyak 310 kegiatan, dialog dengan entertain musik dan lagu sebanyak 5 kegiatan, Mini features kota Ambon sebanyak 6 kegiatan, dan kerjasama Pemerintah Kota dengan PT. Ambon Pers Intermedia, PT Kabar Timur Intimedia, PT Siwalima Media Harian, PT. Radar Ambon, Yayasan Penerbit Suara Maluku, Perum LKBN ANTARA, dan DMS 102,7 FM sebanyak 7 kegiatan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 113 ]

3) Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

pemerintahan umum bidang hubungan masyarakat dan protokol adalah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (HUMAS) Sekretariat Kota Ambon. 4) Jumlah pegawai pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (HUMAS) Sekretariat Kota Ambon adalah 31 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Protokol Sekretariat Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). 5) Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum bidang hubungan masyarakat dan protokol Tahun 2014 adalah Rp.5.042.057.302,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.4.949.229.226,- atau 98,16%. 6) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum bidang umum dan perlengkapan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. 7) Permasalahan dan Solusi Untuk tahun anggaran 2014 tidak ada permasalahan mendasar, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak dicairkan dikarenakan permintaan pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan.

h. Kepegawaian Pelaksanaan pemerintahan umum khususnya bidang kepegawaian diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pengembangan aparatur. 1) Program dan Kegiatan. a) Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur demi menunjang tugas-tugas operasional perkantoran. b) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meliputi kegiatan; (a) Raker Kepegawaian, (b) Bimtek Tata Naskah Kepegawaian, dan (c) Sosialisasi Jabatan Fungsional.


c) Program pembinaan dan pengembangan aparatur meliputi kegiatan (a) seleksi penerimaan Calon PNS, (b) penyelenggaraan Diklat PIM Tk. II, (c) penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. III, (d) Diklat Kepemimpinan Tk. IV, (e) Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan IPDN, (f) pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (SATYA LENCANA), (g) pemberian izin belajar dan ikatan dinas, (h) peremajaan data kepegawaian dan pemeliharaan/ perawatan SAPK, (i) seleksi Diklat PIM III dan IV, (j) penataan sistem administrasi pensiun dan PUPNS, (k) penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, (l) penyelenggaraan ujian dinas dan penyesuaian ijazah, dan (m) pelantikan pejabat, pengambilan sumpah dan janji. 2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014 adalah: a) Terpenuhinya tugas-tugas operasional kedinasan melalui program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang tugas-tugas operasional kedinasan. b) Terlaksananya raker kepegawaian lewat sosialisasi sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/U.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang Batas Usia Pensiun PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang kemudian disusul dengan keluarnya perka BKN Nomor 1 tahun 2013 ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini diikuti oleh sekretaris pada Dinas/Badan, Kepala Tata Usaha pada bagian, kantor dan sekolah-sekolah ditambah 1 staf pada setiap SKPD dengan jumlah seluruhnya 200 peserta. c) Terlaksananya Bimtek Tata Naskah Kepegawaian dengan mengikutsertakan 200 Pejabat Pengelola Kepegawaian di Bagian, Kantor, Badan, Dinas dan Sekolah (SMP dan SMA) sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 115 ]

d) Terlaksananya sosialisasi jabatan fungsional yang diikuti oleh pengawas, penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan dan pengelola kepegawaian dari tingkat SD, SMP, dan SMA. e) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II yang diikuti oleh 1 orang pejabat eselon II selama 96 hari dan dinyatakan lulus. f) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III dan IV, yang diikuti oleh 50 orang pejabat yang menduduki jabatan eselon III dan 50 orang pejabat yang menduduki jabatan eselon IV dan seluruhnya dinyatakan lulus. g) Terlaksananya pengambilan sumpah dan janji pegawai bagi 610 orang yang sudah diangkat sebagai PNS tetapi belum melakukan sumpah dan janji pegawai.. h) Terlaksananya pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN untuk tahun 2014, hasil seleksi tingkat kota Ambon ke Jatinangor sebanyak 28 orang. i) Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi 18 pegawai yang mengikuti pendidikan lanjut (Magister Hukum) bagi sarjana hukum dan 1 orang mengikuti pendidikan S2 (Magister Ilmu Pemerintahan). j) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi (Satya Lencana). Untuk tahun 2014, Pemerintah Kota Ambon memberikan penghargaan kepada 631 pegawai dengan rincian untuk 30 tahun sebanyak 221 pegawai, 20 tahun sebanyak 294 pegawai, dan 10 tahun sebanyak 116 pegawai. k) Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian dilaksanakan bagi 68 orang pegawai dengan rincian 37 untuk ujian Dinas sedangkan 28 mengikuti penyesuaian ijazah. l) Terlaksananya kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis dianggarkan untuk pengurusan kenaikan pangkat dari golongan I sampai golongan IV, pengurusan Karis/ Karsu, Karpeg yang pengurusannya dilakukan di BKN Makassar dan BKN Jakarta.


m) Terlaksananya kegiatan penataan sistem administrasi pensiun dan PUPNS dianggarkan untuk pengurusan pensiun, perbaikan NIP, dan penetapan formasi. 3) Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah


(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kota

Ambon. 4) Jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian Kota Ambon adalah 57 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Badan Kepegawaian Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). 5) Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum bidang kepegawaian Tahun 2014 adalah Rp.3.599.367.500,- yang terealisasi sebasar Rp.,- dan semua kegiatan terlaksana seluruhnya (%). 6) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum bidang kepegawaian cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. 7) Permasalahan dan Solusi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kepegawaian dibagi menjadi permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Untuk masalah internal baik sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia semuanya sudah terpenuhi untuk kelancaran tugas-tugas. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi sekarang ini kurangnya pemahaman pengelola kepegawaian pada setiap SKPD dan sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) dalam menangani permasalahanpermasalahan kepegawaian baik itu masalah disiplin pegawai dan kelengkapan administrasi dalam proses kenaikan pangkat serta Perhitungan Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional. Disamping itu ada juga yang dihadapi oleh badan kepegawaian Kota Ambon masalah proses pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun baik di badan kepegawaian Negara jakarta dan kantor BKN Regional IV Makassar.


Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan memberikan pemahaman dengan mengikutsertakan pengelola Kepegawaian di setiap SKPD dan sekolah pada berbagai kegiatan kepegawaian (bimtek dan sosialisasi) dan melakukan koordinasi dengan BKN Makassar maupun BKN Jakarta.

i. Sekretariat DPRD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon dalam kedudukan sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kota Ambon tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD Kota Ambon namun juga menjalankan tugas–tugas lain di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang di berikan oleh Walikota Ambon sebagai Kepala Daerah. 1) Program dan Kegiatan a) Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran operational dewan. b) Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan (1) penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapanya, dan (2) penyediaan hari-hari besar keagamaan. c) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan (a) penyediaan jasa asuransi kesehatan, dan (b) Bimbingan teknis. d) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kegiatan (1) pembahasan rencana PERDA, (2) hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah Pusat, tokoh masyarakat/ tokoh agama, (3) Rapatrapat alat kelengkapan Dewan, (4) Rapat-rapat paripurna Dewan, (5) reses dewan, (6) peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, (7) sosialisasi peraturan perundang-undangan, (8) pembahasan rancangan perda tentang APBD kota Ambon tahun 2014, (9) pembahasan LKPJ walikota Ambon tahun 2013, (10) pengkajian PERDA, peraturan walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 118 ]

keputusan walikota, (11) kunjungan kerja keluar daerah, (12) sewa kendaraan tamu dewan dan barang Sekretariat, (13) pembahasan rancangan perda tentang perhitungan APBD tahun 2014, dan (14) pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD tahun 2015. e) Program pembinaan dan fasilitasi keuangan Kabupaten/ Kota dengan kegiatan Penyusunan KUA, PPAS, RKA SKPD, Perhitungan APBD, KUA perubahan, PPA perubahan, dan penyusunan LAKIP dan Rencana Kerja Dewan dan Rencana Kerja Sekretariat. 2) Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan a) Terlaksananya tugas-tugas operasional dewan yang berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. b) Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pimpinan dan anggota DPR dan tersedianya biaya untuk hari-hari besar keagamaan. c) Tersedianya jasa asuransi kesehatan dan terlaksananya bimbingan teknis. d) Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah melalui: (1) Pembahasan/pengkajian

rancangan

PERDA

yang

diajukan

oleh

eksekutif, dan menetapkannya menjadi PERDA. (2) Terlaksananya hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Pusat dan tokoh masyarakat/ tokoh agama. (3) Terpenuhinya Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, terlaksananya rapat paripurna istimewa, dan reses dewan. (4) Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DRPD dalam daerah dan ke Kecamatan dalam rangka pengawasan dan kunjungan kerja keluar daerah dalam rangka peningkatan kapasitas, koordinasi dan konsultasi. (5) Terpenuhinya peningkatan kapasitas anggota DPRD kota ambon melalui pelatihan tentang tugas fungsi DPRD (6) Terlaksananya pembahasan LKPJ walikota ambon tahun 2013 dan menghasilkan keputusan DPRD yang disampaikan kepada walikota Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 119 ]

Ambon dalam rapat paripurna istimewa, sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Ambon. 4) Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Ambon adalah 65 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Sekretariat DPRD Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). 5) Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan sekretariat DPRD Tahun 2014 adalah Rp.26.220.826.418,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.25.460.091.158,- atau 97,09%. 6) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan sekretariat DPRD sudah cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. 7) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas pelayanan administrasi. Solusi untuk hal ini adalah pembangunan gedung C Kantor DPRD Kota Ambon serta pengadaan perlengkapan peralatannya sehingga dapat menata dan membina sistem dan fungsi-fungsi pelayanan administrasi pemerintahan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

j. Hukum Pembangunan bidang hukum diarahkan untuk mendorong dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, yang menghargai HAM melalui pengadaan perangkat hukum daerah dalam upaya mewujudkan tata kehidupan manusia Ambon yang demokratis, membantu dan mengasistensi SKPD dalam lingkup pemerintah kota Ambon untuk penyusunan dan pembentukan produk-produk hukum daerah.


a. Program dan Kegiatan a) Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur untuk menunjang kelancaran operasional kedinasan. b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pelatihan prosedur dan teknis pembentukan peraturan daerah. c) Program penataan peraturan perundang-undangan yang meliputi legislasi dan finalisasi Peraturan Daerah, fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan, publikasi peraturan perundang-undangan, dan penyusunan Peraturan Daerah. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Hasil yang dicapai selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 adalah sebagai berikut: a) Terlaksananya tugas-tugas operasional kedinasan berjalan dengan baik melalui Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran dan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, b) Terselesaikannya Perkara Pemerintah Kota Ambon berupa perkara-perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang terdiri dari penyiapan materi perkara pada tingkat Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Sidang-sidang di pengadilan, menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lain, Melakukan peninjauan lokasi objek perkara, Mempersiapkan dan mengajukan memori/kontrak banding dan kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). c) Terlaksannyanya kegiatan Legislasi Rancangan Peraturann Perundangundangan yang berupa Asistensi, Finalisasi Draft Rancanagan Peraturan Perundang-undangan tingkat Kota (Draft Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota Ambon) tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: (1) Peraturan Daerah (Perda) Jumlah Rancangan Peratuan Daerah (Raperda) yang telah disetujui oleh DPRD Kota Ambon yaitu berupa 13 (tiga belas) Ranperda. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 121 ]

(2) Peraturan Walikota Ambon Selain dari pada PERDA dan RANPERDA yang merupakan produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kota Ambon ada juga Peraturan Walikota Ambon (PERWALI) yang telah dihasilkan. Adapun jumlah Peraturan Walikota (PERWALI) yang diundangkan selama tahun 2014 sebanyak 61 (enam puluh satu) PERWALI. (3) Keputusan Walikota Ambon Keputusan Walikota Ambon yang dikeluarkan selama tahun 2014 adalah sebanyak 751 Keputusan.

c. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah


(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Kota

Ambon. d. Jumlah pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon adalah 14 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum di bidang hukum Tahun 2014 adalah Rp.1.051.589.750,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.1.029.859.650,- atau 97,93%. f. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum di bidang hukum belum memadai, untuk itu diharapkan perlu adanya penambahan sarana kerja. g. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan (1) Selama tahun 2014 di Bagian Hukum Setkot Ambon terdapat kekosongan pada 2 (dua) jabatan struktural yaitu Kasubag Perundangundangan dan Kasubag Bantuan Hukum. (2) Sarana Prasarana Kurang Memadai. (3) Staf Kurang diikutsertakan dalam bimbingan teknis penyususnan Peraturaan Perundang-undangan (Produk hukum Daerah). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 122 ]

(4) SKPD yang memungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pemberi gagasan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah kurang memahami masalah-masalah teknis tentang penyususnan Perundang-undangan (Produk Hukum Daerah). (5) Masih Banyaknya SKPD yang belum memahami teknis penyususnan Produk Hukum Daerah (PERDA, SK, PERWALI, INSTRUKSI). b) Solusi (1) Perlu adanya pengisian kekosongan pada 2 (dua) jabatan struktural tersebut. (2) Perlu Adanya penambahan Sarana Kerja ( Komputer). (3) Perlu mengikutsertakan staf bagian hukum dalam bimbingan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan ( Produk Hukum Daerah). (4) SKPD sebagai pemberi gagasan dalam pembuatan rancangan peraturan daerah, penting sekali untuk diikut sertakan dalam bimbingan teknis penyusunan Peraturan Daerah. (5) Perlunya dibuat Bimbingan Teknis untu peningkatan sumber daya aparatur memberi gambaran tentang cara penyusunan Produk Hukum yang dimaksud.

k. Pemerintahan Bidang pemerintahan merupakan bidang untuk melakukan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah di kota Ambon. Sebagai organisasi penyelenggara tata pemerintahan, bagian pemerintahan Sekretariat Kota Ambon berupaya untuk melakukan penataan sistim tata kepemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna baik itu secara prosedur maupun mekanisme pelayanannya. a. Program dan Kegiatan Dalam pelaksanaan bidang Tata Kepemerintahan tahun 2014 adalah: a) Program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana lebih di prioritaskan dalam menunjang tugas-tugas operasional. b) Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kota Ambon tahun 2013. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 123 ]

c) Progran Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dengan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa. d) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. e) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan sosialisasi kantibmas. f) Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan sosialisasi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. g) Program Pembinaan Birokrasi Pemerintahan, dengan kegiatan pendidikan orang basudara. h) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa/ Kelurahan Se-kota Ambon dengan kegiatan Bintek Penataan Kelembagaan Desa/ Negeri, Sosialisasi Perda No 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Batas Desa. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program/kegiatan adalah: a) Kegiatn-kegiatan melalui program pelayanan administrasi perkantoran, serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah dapat menunjang kelancaran aktvitas perkantoran. b) Tersusunnya LPPD kota Ambon tahun 2013 kepada pemerintah melalui Gubernur Maluku. Laporan ini telah dipublikasikan juga kepada masyarakat melalui informasi LPPD kota Ambon tahun 2013 di Website Pemerintah Kota Ambon. c) Meningkatnya kesadaran masyarakat dengan sosialisasi yang diikuti oleh 100 orang masyarakat yang tergabung dari ormas, LSM, pelajar dan mahasiswa. d) Melalui kegiatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah tersedia pengadaan prasarana public berupa cenderamata sebanyak 75 buah yang diberikan kepada masyarakat.


e) Melalui kegiatan sosialisasi kantibmas sebanyak 100 orang masyarakat yang berasal dari pelajar, ormas dan mahasiswa mengerti tentang kantibmas dan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Forkopinda. f) Melalui kegiatan sosialisasi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 kepada ketua RT dan RW se kota Ambon telah menghasilkan 1450 orang yang memahami tentang tata cara dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden. g) Melalui kegiatan pendidikan orang basudara maka tersedia sebanyak 100 buku tentang pentingya penelitian pendidikan orang basudara bagi pengembangan birokrasi pemerintahan h) Meningkatnya kapasitas aparatur Desa/Negeri dan Keurahan yang ada di Kota Ambon melalui kegiatan Bintek Penataan Kelembagaan Desa/Negeri sebanyak 150 orang, Tersosialisasinya Perda No 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Batas Desa bagi 100 peserta, melalui kegiatan bintek pengelolaan administrasi tata pemerintahan tersedia 100 aparatur yang memahami dan dapat mengelola administrasi tata pemerintahan Desa/ Negeri. c. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

pemerintahan umum bidang pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon. d. Jumlah pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon adalah 13 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum di bidang pemerintahan Tahun 2014 adalah Rp.1.423.718.762,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.1.422.657.680,- atau 99,93%. f. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum di bidang pemerintahan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal.


g. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelengaraan Pemerintahan Tahun 2014 adalah kurangnya sumber daya manusia pada bagian tata pemerintahan. Solusi yang dilakukan terkait permasalahan di atas adalah melakukan koordinasi dengan badan kepegawaian kota untuk penambahan pegawai khususnya untuk lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/ Institiut Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN-IPDN).

l. Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Dalam rangka menunjang tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi mempersiapkan administrasi/tata usaha pimpinan dan ekspedisi agar aktivitas Pemerintah Kota dapat berjalan lancar. a. Program dan Kegiatan Pelaksanaan tata usaha pimpinan dan ekspedisi selama tahun 2014 adalah: a) Program pelayanan administrasi perkantoran lebih diprioritaskan dalam menunjang tugas-tugas operational kantor meliputi kegiatan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, jasa perbaikan peralatan kerja, Jasa alat tulis kantor, penyediaan barang-barang cetakan dan panggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. c) Program peningkatan sistim capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan prognosis anggaran, dan laporan keuangan akhir tahun. d) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perwali No. 10 Tahun 2011 dalam lingkup Pemerintah Desa.


b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2014 telah memberikan hasil sebagai berikut: a) Tugas – tugas Operasional Kedinasan terlaksana dengan baik. b) Terlaksananya sarana dan prasarana sesuai standar yang dilaksanakan. c) Terlaksananya monitoring dan evaluasi setelah diberlakukan Perwali No. 10 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan aparatur yang kompeten di bidang tata kelola persuratan yang tepat dan benar.

c. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

penyelenggara

urusan

wajib

pemerintahan umum bidang tata usaha pimpinan dan ekspedisi adalah Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon. d. Jumlah pegawai pada Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon adalah 26 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemerintahan umum di bidang tata usaha pimpinan dan ekspedisi Tahun 2014 adalah Rp.242.162.500,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.221.912.393,- atau 91,63%. f. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum pada Subag Tata Usaha Pimpinan belum memadai di sebabkan belum adanya kendaraan dinas operasional roda dua pada subag tesebut sehingga cukup menghambat pelaksanaan tugas pada jalannya kegiatan rutin administrasi surat menyurat pada subag Tata Usaha Pimpinan, oleh karena itu perlu adanya pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk subag tersebut pada tahun anggaran 2015 untuk menjawab hambatan tersebut sesuai kondisi yang ada saat ini.


g. Permasalahan dan Solusi Masalah yang ditemui dalam pelaksanaan tugas rutin sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi adalah terbatasnya tenaga komputer, tenaga akuntan sebagai pembuat dokumen dan caraka dalam menunjang tugas-tugas pokok/operasonal bagian tersebut, maka untuk menjawab persoalan tersebut dalam rancangan program tahun 2015 akan diupayakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pada SKPD ini.

m. Satuan Polisi Pamong Praja Ketentraman dan ketertiban umum merupakan bagian tugas dari Satuan Polisi pamong Praja kota Ambon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman operational satuan polisi pamong praja dan PERMENDAGRI 26 tahun 2005 tentang prosedur tetap (PROTAP). Pada prinsipnya Satuan Polisi pamong Praja kota Ambon sebagai aparatur pemerintah kota, bertugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan masalah ketentraman dan ketertiban, menegakan peraturan daerah, keputusan walikota dan peraturan-peraturan lainya yang ditetapkan oleh pemerintah kota. 1) Program dan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon pada Tahun 2014 adalah: a) Program pelayanan Administrasi perkantoran meliputi penyediaan jasa suratmenyurat, penyediaan jasa surat menyurat, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan makan dan minum, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor, serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur meliputi pengadaan meubeler, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 128 ]

peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor. c) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan pendidikan dan Pelatihan PPNS. d) Program pemeliharaan Kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, dan pengembangan kemampuan aparatur Sat. Pol. PP. dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan. e) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) dengan kegiatan penertiban. 2) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon pada Tahun 2014 adalah: a) Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran. b) Program peningkatan sarana dan prasaran Aparatur Kantor satual Polisi Pamong Praja terlaksana dengan baik. c) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan yaitu pendidikan dan pelatihan tenaga PPNS bagi 2 (Dua) orang pegawai satuan polisi pamong praja kota ambon terlaksana dengan baik. d) Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal oleh Kantor Satpol PP Kota Ambon terlaksana dengan baik. e) Program peniongkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) terlaksana dengan baik melalui penertiban oleh kantor Satpol PP kota Ambon. 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara satuan polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. 4) Jumlah pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon adalah 77 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).


5) Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik di Kantor Satuan Polisi Tahun 2014 adalah Rp.3.106.367.400,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.3.053.736.900,- atau 98,30%. 6) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum di bidang satuan polisi pamong praja cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. 7) Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan satuan polisi pamong praja kota ambon antara lain: a) Luas Wilayah Kota Ambon dengan kondisi geografis tidak didukung dengan jumlah personil maupun sarana pendukung. b) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah. c) SKPD penginisiasi Perda kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. d) Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk program kerja Sat. Pol. PP. e) Status kelembagaan yang telah berubah dari eselon III menjadi eselon Iib sejak April 2014, tetapi belum dilantiknya pejabat-pejabat pada jabatan eselon III dan IV. f) Kekurangan Kapasitas Sumber daya manusia (SDM) baik jumlah personil dalam mendukung tugas operasional lapangan maupun peingkatan kapasitas. g) 2 (dua) pegawai yang telah lulus diklat PPNS pada April 2014 tetapi karena belum dilantik di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku. h) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja dilapangan dalam melakukan penertiban maupun patroli pengawasan dan pembinaan wilayah kota. Solusi untuk mengatasi masalah diatas antara lain: a) Melakukan patroli pengawasan dan pembinaan wilayah secara rutin sekaligus melakukan sosialisasi perda kepada pelaku pelanggaran. b) Sehubungan dengan belum dilantiknya pejabat eselon III dan IV maka kinerja seksi operasional, seksi ketertiban umum, dan seksi ketentraman masyarakat semakin dioptimalkan untuk secara bersama-sama dalam kegiatan penegakan Perda maupun tugas operasional lapangan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 130 ]

c) Melakukan koordinasi secara intensif dan berkesinambungan dengan aparat keamanan. d) Mengoptimalkan kinerja seksi dalam melaksanakan operasional di lapangan dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan TNI/ Polri serta membangun Sinergitas lintas SKPD untuk menggunakan kewenangan yang ada. e) Membangun sinergitas dengan SKPD penginisiasi perda dalam penegakan perda dan tugas operasional. f) Peningkatan kemampuan, profesionalisme, pengetahuan serta wawasan anggota satpol PP Kota Ambon melalui kegiatan bela diri, pelatihan pengendalian masa dengan bekerja sama dengan Polres Pulau Ambon dan PP. Lease.

n. Kesejahteraan Rakyat Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi bagian kesejahteraan rakyat sekretariat kota Ambon, maka bagian kesejahteraaan rakyat diberikan tanggung jawab melaksanakan prgram/kegiatan sesuai kewenangan, selain juga melakukan pembinaan kehidupan beragama, pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, serta pembinaan kerohanian pegawai pemerintah kota Ambon. a. Program dan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon pada Tahun 2014 adalah: a) Program pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan-kegiatan untuk menunjang operasional perkantoran. b) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan sosialisasi peraturan bersama Menag dan Mendagri No.8 dan No.9 Tahun 2006. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan bagian kesejahtraan rakyat sekretariat kota Ambon tahun 2014 terlaksana dengan hasil: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 131 ]

a) Tersedianya berbagai kebutuhan untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b) Tersosialisasinya keputusan bersama Menag dan Mendagri No.9 dan No.8 Tahun 2006 kepada 125 peserta yang berasal dari tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan organisasi sosial keagamaan serta Kepala Desa/ Lurah seKota Ambon. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara kesejahteraan rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon. d. Jumlah pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon adalah 13 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Tahun 2014 adalah Rp.196.977.717,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.156.540.506,- atau 79%. f. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum pada Subag Kesejahteraan Rakyat belum memadai disebabkan belum adanya laptop pada Subag tersebut sehingga cukup menghambat jalannya tugas pokok. g. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014, tidak terdapat permasalahan yang mendasar.

o. Pelayanan Publik Secara umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon merupakan salah satu unsur dari Pemerintah Kota Ambon yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik dibidang perizinan yang bersifat pelayanan administrasi dan fungsi koordinasi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 132 ]

Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon sebagai tindak lanjut diterbitkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon serta Peraturan Walikota Ambon Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari walikota Ambon kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon. a. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan berdasarkan anggaran Tahun 2014 adalah: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan antara lain: (1) Penyediaan jasa surat menyurat, (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, (3) Penyediaan jasa administrasi keuangan, (4) penyediaan alat tulis kantor, (5) penyediaan barang cetakan dan penggandaan, (6) penyediaan komponen instalasi listrik, (7) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, (8) penyediaan peralatan rumah tangga, (9) penyediaan makanan dan minuman, (10) rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, (11) penyediaan papan informasi/ baliho, dan (12) penyediaan sticker barcode izin trayek. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan antara lain: (1) pengadaan perlengkapan gedung kantor, (2) pengadaan meubeler, (3) pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan, (4) pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, dan (5) pemeliharaan rutin/ berkala meubeler. c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan studi banding pelayanan perizinan. e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.


f)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan (1) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan, dan (2) konsultasi, koordinasi dan fasilitasi pelayanan perizinan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam realisasi Program Kegiatan dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan menunjukan hasil baik, dan ini dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran dalam menunjang tugastugas pelayanan kepada masyarakat melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Peningkatan Disiplin Aparatur untuk menunjang operasional perkantoran. 2) Terlaksananya studi banding pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Bogor dengan melibatkan 8 (delapan) orang pegawai. 3) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan serta kegiatan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi pelayanan perizinan. Terlaksananya pelayanan perijinan terpadu, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Ambon, dan telah menerbitkan 10.322 izin dari 28 jenis izin yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pelayanan publik adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon. d. Jumlah pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon adalah 30 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014 adalah Rp.666.591.125,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.584.552.522,- atau 87,69%.


f. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum di bidang pelayanan publik cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. g. Permasalahan dan Solusi a) Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah: 1) Kelengkapan Sarana Operasional Perizinan (Perangkat Komputer), Kendaraan Operasional, Sarana Informasi Perizinan belum terpenuhi sesuai kebutuhan; 2) Kondisi ruang pelayanan belum terjamin kebersihannya sehingga diperlukan tenaga cleaning service khusus yang bertugas di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 3) Waktu penyelesaian proses perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon masih sangat tergantung pada verifikasi berkas dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dari masingmasing SKPD yang terkadang melebihi batas waktu yang telah disepakati; 4) Kurangnya Komitmen Pimpinan SKPD teknis serta kesadaran dan pemahaman Tim Teknis SKPD yang mengelola perizinan terhadap tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Walikota Ambon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 248 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon sehingga melebihi waktu pemrosesan izin yang telah ditentukan sesuai standar pelayanan; 5) Belum semua jenis izin dan non izin yang diserahkan oleh SKPD teknis ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ tentang percepatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 135 ]

6) Terbatasnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada customer; 7) Kondisi gedung yang terpisah antara ruang pelayanan (ruang front office, back office, kepala bidang, dan kepala badan) yang terpisah dengan ruang sekretariat (kabag TU) menjadi kendala dalam komunikasi dan koordinasi internal; 8) Masih adanya praktek percaloan/ makelar izin yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kota Ambon; 9) Terbatasnya kondisi gedung kantor sehingga sulit dalam melakukan penataan ruangan untuk back office secara terpadu dan terkoordinir; 10) Belum tersedianya toilet khusus bagi masyarakat yang berakses pada BP2T; 11) Masih ada SKPD terkait yang kurang memahami esensi pelayanan publik dan keberadaan BP2T dalam menjawab kebutuhan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

b) Solusi yang dilakukan adalah: 1) Perlu adanya sarana penunjang layanan informasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi tentang persyaratan, biaya dan kepastian waktu penyelesaian perizinan lewat pengadaan brosur, layout, standing banner, baliho, running text, dan sms layanan status perizinan; 2) Perlu

dilakukan

peningkatan

sarana

prasarana

yang

mendukung

kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu; 3) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui Kegiatan Studi Banding, Magang, Diklat Teknis dan Bimtek;


4) Perlu dilakukan rekruitmen tenaga cleaning service yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu, ruang kerja dan toilet; 5) Perlu dilakukan perbaikan dan perawatan sistem Aplikasi (SIMANTAP) dan fasilitas pendukung lainnya; 6) Perlu diperbaiki dan difungsikan toilet yang berada di samping ruang pelayanan agar dapat digunakan oleh masyarakat; 7) Perlu diberikan kewenangan teknis bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam proses pelayanan perizinan; 8) Komunikasi dan koordinasi secara intens harus dilakukan dengan SKPD teknis terkait dan mengawasi proses izin sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka paradigm pembangunan masyarakat mengalami perubahan. Saat ini masyarakat telah diberikan kebebasan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraannya dan menentukan kebutuhannya sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang tersedia. a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 7 kegiatan sebagai berikut: Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut: Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pengadaan Mebeleur; Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan; dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.


3) Program Peningkatan & Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kerja dan Peng Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu : Penyusunan Laporan Kinerja & Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD; dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir bulan/Tahun. 4) Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan 3 kegiatan sebagai berikut: Rapat Koordinasi Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat; Penyusunan Profil

Desa dan Kelurahan Tahun 2012; Pelatihan Kader

Pemberdayaan Masyarakat. 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan 6 kegiatan sebagai berikut: Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon; Koordinasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) tahun 2013; Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Pemberdayaan dan Bantuan kepada Masyarakat; Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD); dan Pelestarian Adat Budaya Nusantara (PABN). 6) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan 1(satu) kegiatan yaitu Pelatihan Manajemen Pemerintahan bagi Kepala Desa/Raja di Malang.

b. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Realisasi keuangan untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran

ini

adalah sebesar Rp.59.409.625 atau 89,30.% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan. Sebesar Rp.66.501.625,- Ketujuh kegiatan dalam program pelayanan administrasi perkantoran semuanya terlaksana. Adapun untuk kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Perjalanan dinas pejabat Eselon dianggarkan 2 kali setahun sedangkan realisasi perjalanan dinas Eselon II dan Esalon III lebih banyak menggunakan dana Sekretariat Kota Ambon sesuai SPPD, sehingga perjalanan dinas yang dianggarkan pada SKPD masih tersisa Rp.5.130.000,-.


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp.302.263.879,- atau 78,90% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan sebesar Rp.383.038.100,-dan semua kegiatan terlaksana. Pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional, realisasi penyerapan anggaran disesuaikan dengan hari kerja dan kehadiran Pegawai, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.71.624.221 3) Program Peningkatan & Pengembangan Sistim Pelaporaan Capaian kerja & Pengelolaan Keuangan. Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp.4.456.650,- atau 100% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan sebesar Rp.4.456.650,- dan semua kegiatan terlaksana. 4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp.86.653.450,- atau 100% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan sebesar Rp.86.653.450,-, dan semua kegiatan terlaksana. 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp.166.335.00,- atau 39,40% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan sebesar Rp.421.647.000,- dan semua kegiatan yang terlaksana. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 255.312.00,adalah merupakan dana talangan yang disediakan bagi kegiatan Koordinasi Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) tahun 2013 yang tidak direalisasi karena penyaluran dan pelunasan RASKIN ini berjalan dengan baik dari tiap Desa dan Kelurahan. 6) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. Realisasi keuangan untuk program ini adalah sebesar Rp.45.000.000,- atau 100% dari jumlah anggaran yang diperuntukkan Rp.45.000.000,- dan kegiatan terlaksana dengan baik.


c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Ambon. d. Jumlah pegawai pada BPMPKB Kota Ambon adalah 60 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada BPMPKB Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun 2014 adalah Rp.1.007.296.725,- dan sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp.664.118.604.- atau 65,93%. f. Kondisi sarana dan prasarana BPMP dan KB Kota Ambon cukup memadai untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana operasional kantor. g. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan yang dialami yaitu, kurangnya jumlah pegawai BPMPKB Ambon sesuai dengan data Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (ANJAB) yang telah dibuat. Sehingga solusi yang diambil dengan penambahan jumlah pegawai.

21. Sosial. a.

Program dan Kegiatan Dengan mempelajari kondisi objektif di masyarakat, pembangunan bidang sosial diarahkan untuk: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran operasional kantor. 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya dengan kegiatan (1) bimbingan sosial bagi keluarga miskin, (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Usaha Bagi keluarga miskin, (3) pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Wanita Rawan Sosial Ekonomi, (4) monitoring evaluasi dan pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 140 ]

3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan; (1) pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS, (2) operasional penyaluran bantuan santunan hidup bagi Lansia terlantar, (3) bimbingan keterampilan bagi korban tindak kekerasan, (4) Penjaringan dan bimbingan kepada gelandangan dan pengemis (Gepeng), (5) Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota Kota Inklusif, dan (6) Bakti sosial kerjasama dengan Kick Andy Foundation. 4) Program pembinaan anak terlantar dengan kegiatan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan dan anak terlantar Kota Ambon. 5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan operasional penyaluran bantuan JSODK berat, dan kegiatan Profil penyandang Disabilitas. 6) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo dengan kegiatan Bimbingan dan penyuluhan bagi pengurus Panti Asuhan/ Yayasan. 7) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial) dengan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi ODHA, bantuan UEP bagi ODHA, dan bimbingan sosial bagi pekerja seks komersial (PSK). 8) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan peningkatan kualitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan simulasi tanggap bencana, serta Praktek belajar kerja (PBK) dan UEP bagi generasi muda karang taruna. b.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial mempunyai 3 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Sarana Sosial Sarana sosial di Kota Ambon berjumlah 26 sarana. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 141 ]

2) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah PMKS yang diberi bantuan sebanyak 357 atau 79% dari Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 4.979. 3) Penyandang cacat di Kota Ambon tahun 2014 yang diberi bantuan berjumlah 522 orang atau 8% dari yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 6.772. c.

Realisasi Program dan Kegiatan Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial berdampak pada: 1) Operasional perkantoran dapat berjalan lancar melalui penyediaan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana aparatur pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 2) Berdayanya fakir miskin KAT dan PMKS Lainnya melalui bimbingan sosial bagi keluarga miskin; tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin; terampilnya PMKS wanita rawan sosial ekonomi, terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan, meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan PM dan PMKS lainnya, serta peningkatan kualitas pelayanan tim teknis UPPKH Kota Ambon. 3) Terlaksananya

pelayanan

dan

rehabilitasi

kesejahteraan

sosial

melalui

terlaksananya KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS; kelancaran operasional peyaluran bantuan bagi lanjut usia; keterampilan bagi korban tindak kekerasan; terjaringnya gelandangan dan pengemis; terlaksananya pertemuan tingkat tinggi Walikota Kota Inklusif; dan bakti sosial bersama Kick Andy Fundation. 4) Terbinanya anak terlantar dengan pemberian keterampilan dan pembelajaran bagi anak jalanan dan terlantar. 5) Terbinanya para penyandang cacat dan trauma dengan penyaluran bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat serta tersedianya data profil penyandang disabilitas. 6) kegiatan bimbingan dan penyuluhan bagi pengurus panti asuhan/ yayasan tidak terealisasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 142 ]

7) Terbinanya eks penyandang penyakit sosial dengan terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi ODHA; tersalurnya bantuan UEP bagi ODHA; dan terlaksananya bimbingan sosial bagi PSK. 8) Terlaksananya

pemberdayaan

kelembagaan

kesejahteraan

sosial

dengan

peningkatan kualitas TAGANA dan simulasi tanggap bencana, serta PBK dan UEP bagi generasi muda karang taruna.

d.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib sosial adalah Dinas Sosial Kota Ambon.

e.

Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kota Ambon adalah 37 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Sosial Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).

f.

Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib sosial Tahun 2014 adalah Rp.2.347.851.596,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.2.177.250.627,- atau (92.73%).

g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib sosial cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h.

Permasalahan dan Solusi Secara riil permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program/kegiatan tahun 2014 prinsipnya bersifat teknis, dan yang menonjol adalah : 1. Sarana penampung untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tidak dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Ambon. 2. Penyediaan Anggaran kurang maksimal dibandingkan dengan kebutuhan program/kegiatan yang ada. Dengan adanya permasalahan tersebut maka solusi yang diambil, yaitu: 1.

Dinas Sosial Kota Ambon tetap melakukan koordinasi dengan dinas Sosial Provinsi Maluku untuk menggunakan sarana dalam penanganan masalah penyandang kesejahteraan sosial yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 143 ]

2.

Tetap melaksanakan Program/kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dan bimbingan termasuk monitoring dan evaluasi.

22. Kebudayaan. Urusan Kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon. Pengembangan kebudayaan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk sadar budaya dan tidak terhanyut oleh arus modernisasi yang tidak positif. a.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah a) Program Keragaman Budaya dengan Kegiatan: 1) Pagelaran Seni dan budaya; 2) Festival tari antar sanggar; 3) Lomba bertutur Anak SMA/ SMK; 4) Ramadhan Fair; 5) Penyelenggaraan dialog kebudayaan; 6) Fasilitasi penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah; 7) Gebyar budaya daerah. b) Program pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan pelestarian adat timba laor.

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kebudayaan mempunyai 3 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya Pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Ambon menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 24 kali. 2) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Ambon berjumlah 1 buah.


3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2014, tidak ada benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kota Ambon karena lokasi benda cagar budaya yang ada di Kota Ambon masih bersifat privat/ milik Desa/ Negeri.

c.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satu program dan tiga kegiatan pada urusan kebudayaan seluruhnya terealisasi pada Tahun 2014, dengan capaian sebagai berikut: (1) Terlaksananya pagelaran seni budaya berupa festival tari sanggar sebanyak 28 sanggar, festival band sebanyak 15 grup dan festival makanan khas 50 Desa/ Kelurahan. (2) Terlaksananya festival antar sanggar melalui kegiatan flash mob. (3) Lomba bertutur anak yang diikuti oleh 50 siswa SMA/ SMK. (4) Terlaksananya ramadhan fair pada Bulan Ramadhan yang diikuti oleh 15 kelompok Hadrat dan Sawat. (5) Tidak terlaksananya kegiatan dialog kebudayaan. (6) Terlaksananya festival budaya daerah setiap bulan berjalan. (7) Terlaksananya gebyar budaya daerah pada HUT Kota Ambon yang diikuti Molucca Bamboowind Orchestra, Tamborine Rebana, Aubade, Bulu Gila, dan Brass Instrumen. (8) Terlaksananya pengembangan nilai budaya melalui kegiatan pelestarian adat timba laor.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib kebudayaan adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon adalah 31 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).


f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib kebudayaan Tahun 2014 sebesar Rp.2.204.246.850,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.2.154.246.850,- atau 97,73%. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib kebudayaan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penataan dan pengembangan kebudayaan di Kota Ambon secara baik antara lain: (1) Belum optimalnya pembinaan terhadap sanggar seni di Kota Ambon. (2) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya. (3) Belum tersedianya infrastruktur dasar (gedung kebudayaan). Terkait dengan masalah tersebut, maka perlu dilakukan: (1) Optimalisasi keikutsertaan sanggar seni pada event budaya di Kota Ambon. (2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian terhadap benda cagar budaya. (3) Perlu adanya Perda tentang pelestarian budaya.

23. Statistik. Urusan Statistik di Kota Ambon dilaksanakan oleh BPS sebagai Instansi Vertikal, yang melaksanakan tugas Pemerintah di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyediaan data-data baik untuk kebutuhan konsumsi Pemerintah, masyarakat maupun swasta. Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kota Ambon tidak menyediakan anggaran khusus bagi BPS, namun sesuai tugas dan fungsinya BPS tetap eksis mempublikasikan Data-data melalui Anggaran Dekonsentrasi. Sebagai mitra di Kota Ambon, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon melakukan kerjasama dengan BPS, dalam penyediaan sistem Informasi Geografi Profil Kemiskinan Kota Ambon tahun 2013 yang akan digunakan sebagai perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.


a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Statistik mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) yaitu keberadaan Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota. Kota Ambon mempunyai kedua buku dimaksud, yaitu Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2013 dan PDRB Kota Ambon Tahun 2013. b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Ambon.

24. Kearsipan. Menurut UU Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, kantor kearsipan di daerah bertugas untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpecaya, menjamin perlindungan kepentingan negara di daerah dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Disamping itu pengelolaan arsip akan

mendukung terwujudnya

penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan arsip daerah Kota Ambon oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan telah dilakukan sesuai standar pengelolaan arsip. Untuk tahun 2013, jumlah arsip yang diterima dari seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ambon adalah 3.163 berupa Keputusan Walikota Ambon untuk dikelola menjadi arsip daerah. a.

Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan bimbingan teknis tenaga arsiparis. 2) Program

Perbaikan

Sistem

Administrasi

Kearsipan

dengan

kegiatan

pembangunan data base informasi kearsipan. 3) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah dengan 2 kegiatan : (1) Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah, dan (2) Jadwal retensi arsip (JRA). 4) Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dengan kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. 5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah/ Swasta. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 147 ]

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kearsipan mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku. Penerapan pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan oleh 4 SKPD atau 11% dari 36 SKPD yang ada di Kota Ambon. 2) Kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip. Peningkatan SDM pengelola arsip dilakukan melalui bimbingan teknis tenaga arsiparis.

c.

Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program/ kegiatan urusan kearsipan adalah: 1) Terlaksananya bimbingan teknis tenaga arsiparis yang diikuti oleh 100 orang tenaga pengelola arsip yang berasal dari Kecamatan, Desa/ Kelurahan, dan SMP/ MTs serta SMA/ MA se-Kota Ambon. 2) Tersedianya aplikasi pengelolaan arsip statis, dinamis dan arsip desa serta pengadaan peralatan/ jaringan kearsipan yang terkoneksi secara nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 3) Terlaksananya penataan, pengklasifikasian, pendataan dan penyimpanan serta pemusnahan arsip dari Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon. 4) Tersusunnya jadwal retensi arsip yang akan mengatur tata cara penyerahan arsip dari SKPD penghasil arsip kepada Kantor Pengelola Arsip Daerah. 5) Terpeliharanya arsip. 6) Terlaksananya sosialisasi tentang UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan berbagai surat Keputusan Kepala ANRI tentang Tata Cara Kelola Arsip.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib kearsipan adalah Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon.


e. Jumlah pegawai pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon adalah 12 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib kearsipan Tahun 2014 adalah Rp.890.411.130,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi Rp.772.248.650,- atau 86,72%. g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib kearsipan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Masalah dan Solusi Permasalahan yang dialami di bidang kearsipan

adalah tidak tersedianya tenaga

arsiparis. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka untuk jangka panjang, telah diusulkan kepada Badan Kepegawaian Kota agar dalam proses penerimaan PNS membuka kesempatan bagi para pelamar dengan ijazah D3 Perpustakaan atau S1 Perpustakaan.

25. Perpustakaan. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,in formasi, dan para pemustaka. Oleh karena itu perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan sehingga tujuannya untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai. Perpustakaan Kota Ambon sebagai perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Ambon sampai dengan saat ini telah memiliki koleksi buku sebanyak 2.888 judul atau 5.328 eksemplar.


a. Program dan Kegiatan Pelaksanaan umum perpustakaan di Tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbingan teknis tenaga fungsional pustakawan. (2) Program Pengembangan Budaya Baca dengan kegiatan sosialisasi minat dan budaya baca. (3) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan; (a) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, (b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan (c) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan. b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal Urusan Perpustakaan mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Perpustakaan Kota Ambon mempunyai 2.888 jenis buku yang terdiri dari 5.328 exemplar. 2) Pengunjung perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2014 adalah 3.768 orang.

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program/kegiatan urusan perpustakaan adalah: 1) Terlaksananya bimbingan teknis tenaga fungsional pustakawan yang diikuti oleh 50 orang tenaga pengelola perpustakaan dari SD/ MI di Kota Ambon. 2) Terlaksananya sosialisasi minat dan budaya baca melalui pemilihan Duta Baca dari kalangan Siswa SMA/ MA. 3) Terlaksananya kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca dengan berbagai lomba yaitu lomba bertutur tingkat SD/ MI, lomba resensi buku tingkat SMP/ MTs, lomba pidato tingkat SMA/ MA dan SMK serta lomba essay untuk mahasiswa. 4) Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada 296 perpustakaan SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/ MA. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 150 ]

5) Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan wajib perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon adalah 12 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan wajib perpustakaan Tahun 2014 adalah Rp.890.411.130,- dan sampai akhir tahun anggaran terealisasi Rp.772.248.650,- atau 86,72% . g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan wajib kearsipan cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Masalah dan Solusi Permasalahan yang dialami dalam pelayanan perpustakaan adalah: 1) Keterbatasan koleksi buku perpustakaan, karena menurut Badan Standarisasi Nasional, perpustakaan umum kabupaten/ kota harus memiliki koleksi buku sekurang-kurangnya 5.000 judul. Saat ini Perpustakaan Kota Ambon baru memiliki menambah 57,76% dari ketentuan standar dimaksud. 2) Tidak tersedianya tenaga pustakawan. Dalam mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1) Untuk jumlah buku yang kurang perlu penambahan buku secara bertahap melalui dana APBD Kota Ambon serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Maluku serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) untuk dilibatkan dalam kegiatan pengembangan perpustakaan. 2) untuk jangka panjang, telah diusulkan kepada Badan Kepegawaian Kota agar dalam proses penerimaan PNS membuka kesempatan bagi para pelamar dengan ijazah D3 Perpustakaan atau S1 Perpustakaan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 151 ]

C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. Kelautan dan Perikanan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kota Ambon sangatlah penting dan strategis karena memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar dan dapat diandalkan. Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan lebih diarahkan kepada peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan maupun mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 telah menerbitkan Izin Usaha Perikanan (IUP) yang terdiri dari SIUP sebanyak 12 lembar, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 14 lembar, SIKPI 2 lembar, Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI) sebanyak 75 lembar, dan Pemungutan Hasil Perikanan (PHP) terhadap 3 perusahaan dan 2 perorangan. a.

Program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah: 1) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, serta pemeliharaan sarana dan prasarana PPI. 2) Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan meliputi penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, penyediaan alat tulis kantor (ATK), rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar, dan penyediaan jasa surat menyurat. 3) Program pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan (a) pengadaan alat tangkap pancing tonda dan purse seine, (b) perencanaan penataan kawasan PPI, dan (c) pengembangan pelabuhan perikanan. 4) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan kegiatan (a) pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir, dan (b) pendampingan Program Nasional CCDP IFAD. 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dengan kegiatan (a) pengawasan dan pengendalian lingkungan perairan, dan (b) penyediaan speed boat pengawasan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 152 ]

6) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar dengan kegiatan (a) pengadaan keramba jaring apung, dan (b) percontohan unit perbanyakan bibit rumput laut. 7) Program pengelolaan Sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan pengadaan kedai pesisir. 8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan kegiatan lomba masak serba ikan tingkat Kota dan Nasional.

b.

Realisasi Program dan Kegiatan Hasil yang dicapai selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 adalah: 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a) Dilakukannya service kendaraan bermotor sebanyak 14 unit terdiri dari 2 mobil dan 12 motor, serta pengisian bensin 14 kendaraan dan 1 buah speed boat sebanyak 20.065 liter. b) Terpeliharanya sarana dan prasarana PPI berupa Sleepway dan speed Boat. 2) Tersedianya pelayanan Administrasi Perkantoran untuk menunjang operasional perkantoran. 3) Program pengembangan perikanan tangkap dengan adanya bantuan alat tangkap Pancing tonda 20 unit dan purse seine 3 unit yang tersebar di 5 Kecamatan, terwujudnya perencanaan dan penataan kawasan PPI, serta terealisasinya penyelesaian IPAL dan pekerjaan pagar baru. 4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui: (a) Terealisasinya lentera solar dari tenaga surya sebanyak 200 unit diperuntukan bagi 200 nelayan pancing tonda dan purse seine yang tersebar pada 5 Kecamatan yaitu: -

Kecamatan Nusaniwe yang tersebar pada Desa Latuhalat sebanyak 55 unit, Dusun Seri 25 unit, Desa Seilale 22 unit, Desa Amahusu 4 unit, Kelurahan Waihaong 6 unit, dan Kelurahan Nusaniwe 2 unit.

-

Kecamatan Sirimau yang tersebar pada Desa Batu Merah 2 unit.

-

Kecamatan Teluk Ambon Baguala pada Desa Passo sebanyak 1 unit.


-

Kecamatan Teluk Ambon yang tersebar pada Desa Laha sebanyak 30 unit, dan Desa Hative Besar sebanyak 11 unit.

-

Kecamatan Leitimur Selatan yang tersebar pada Desa Hutumuri 14 unit, Desa Hukurila 12 unit, Desa Kilang 10 unit, dan Desa Naku 5 unit.

(b) Terelaisasinya pendampingan CCDP IFAD. 5) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan melalui (a) terawasinya dan terkendalinya pemberdayaan masyarakat dan proses perizinan dan retribusi, serta (b) tersedianya sarana pengawasan berupa speed boat 1 unit. 6) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, antara lain: (a) Tersedianya 4 unit keramba jaring apung yang diberikan bagi Kelompok Mekar Desa Waiheru, Kelompok Garopah Desa Waiheru, Kelompok Bintangor Desa Negeri Lama, dan Kelompok Pelikan Desa Hunuth, dengan masing-masing kelompok 3 orang jadi total masyarakat penerima bantuan sebanyak 12 orang. (b) Kelompok penerima benih dan pakan ikan sebanyak 13 kelompok yaitu; Kelompok Botol Bekas Kelurahan Wainitu, Kelompok Latta Desa Latta, Kelompok Wairikan Kelurahan Lateri, Kelompok Black Clownfish Desa Waiheru, Kelompok Mona Kelurahan Lateri, Kelompok Tiberias Kelurahan Lateri, Kelompok Sentosa Desa Negeri Lama, Kelompok Nanbers Desa Negeri Lama, Kelompok Kerapu Desa Waiheru, Kelompok Harapan Desa Waiheru, Kelompok Bangun Waiheru Desa Waiheru, Kelompok Subur Jaya Desa Waiheru, dan Kelompok Sodara Desa Poka. Masing-masing kelompok berjumlah 3 orang sehingga total penerima bantuan oleh masyarakat sebanyak 26 orang. (c) Tersedianya perbanyakan bibit rumput laut sebanyak 8 unit diperuntukan bagi 8 kelompok penerima yang tersebar pada Desa Passo 3 kelompok yakni Kelompok Rogas (3 orang), Kelompok Antar Nusa (3 orang), dan Larier (3 orang); Desa Waiheru 2 kelompok yaitu Kelompok Usaha Baru (5 orang), dan Kelompok Bunga Teratai (5 orang); Dusun Toisapu Desa Hutumuri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 154 ]

adan 2 kelompok yaitu Kelompok Sumber Rezeki I (3 orang), dan Kelompok Sumber Rezeki II (3 orang); Desa Lateri Kelompok Goras (5 orang). Total masyarakat penerima bantuan sebanyak 30 orang. 7) Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengadaan kedai pesisir yang terletak pada PPI Eri Kecamatan Nusaniwe yang diperuntukan untuk penjualan perlengkapan nelayan. 8) Progam optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan terealisasinya lomba masak ikan tingkat Kota yang dipusatkan pada MCM Ambon dan diperuntukan bagi ibu-ibu PKK di Kota Ambon. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan pilihan kelautan dan perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon. d. Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon adalah 50 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). e. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan pilihan kelautan dan perikanan Tahun 2014 adalah Rp.11.566.946.924,- dan sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.9.467.635.109,- (82%). f. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pilihan kelautan dan perikanan lengkap. g. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan selama tahun 2014 adalah: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan terhadap pembayaran retribusi perikanan. 2) Kurang kesadaran/ pemahaman pemilik kapal mengenai Peraturan Walikota Ambon tentang Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sehingga penagihan retribusi tidak maksimal.


3) Untuk kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan bagi pembangunan talud tidak dapat berjalan dikarenakan tidak adanya kemauan penyedia dalam proses penyelesaian talud.

Solusi yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah: 1) Perlu pengawasan dan penertiban bagi pelaku-pelaku usaha perikanan. 2) Perlu dilakukan sosialisasi kembali tentang Izin Usaha Perikanan dan retribusi tempat pelelangan Ikan Tahun 2014. 3) Database pelaku usaha perikanan seperti alamat dan lain-lain harus terdata secara baik oleh aparatur pemerintah pada dinas Kelautan Perikanan Kota Ambon agar pengontrolan dan pembayaran bisa lebih maksimal. 4) Kegiatan pembangunan talud diluncurkan pada tahun 2015.

2. Pertanian Penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Ambon diarahkan bagi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam serta peningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha sekaligus mempertahankan daya dukung lingkungan hidup. a. Program dan kegiatan Program dan kegiatan urusan pertanian yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 adalah: 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan lomba konsumsi pangan tingkat Kota Ambon. 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan Perkebunan dengan kegiatan pengembangan buahan lokal, intensifikasi pertanian perkotaan dan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan penjurian Lomba Cipta Menu B2SA. 3) Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan dengan kegiatan rehabilitasi/peremajaan tanaman perkebunan, pengembangan pertanian organik, dan pembangunan jalan Usaha Tani. 4) Program pencegahan dan penanggulanggan penyakit ternak dengan kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, serta jejaring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 156 ]

betina produktif. 5) Program

peningkatan

penerapan

teknologi

Pertanian/Perkebunan

dengan

pembuatan irigasi Air permukaan, pembuatan DAM Parit, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna, dan pembuatan irigasi air tanah dalam/ dangkal. 6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Kantor BPP (pengadaan meubeler dan alat bantu pembelajaran), pengadaan kendaraan dinas operasional penyuluhan/ mantri tani PNS. 7) Program pengembangan sarana dan prasarana Pertanian dengan kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan DAK pertanian.

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1)

dengan

capaian sebagai berikut: 1) Produktivitas bahan pangan utama lokal Produksi bahan pangan utama lokal di Kota Ambon Tahun 2014 adalah 4.539,9 Ton dari 641 Ha luas areal bahan pangan. Dengan demikian produktivitas bahan pangan utama lokal adalah 7,23 Ton/Ha. 2) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014 adalah Rp.313.485,25,- atau 14,26% dari total PDRB Kota Ambon yang sebesar Rp.2.198.557,-. c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Terlaksananya lomba konsumsi pangan tingkat Kota Ambon (beragam, bergizi, dan berimbang). 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan Pengembangan buahan lokal di Desa Soya, Desa Rumah Tiga, dan Desa Hatalai; terlaksananya intensifikasi perkotaan di Kelurahan Rijali, Desa Seilale, Kelurahan Tihu, dan Desa Leahari; serta terlaksananya rapat Dewan Ketahanan Pangan dan pennjurian lomba Cipta Menu B2SA. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 157 ]

3) Program pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan dengan realisasi kegiatan: a.

rehabilitasi/peremajaan tanaman yang sudah tua atau tidak lagi berproduksi lagi.

b. Pengembangan pertanian organik di Kelurahan Batu Meja dan Desa Batu Merah. c. Pembangunan Jalan Usaha Tani ( DAK Pertanian) sepanjang 3 km yang berlokasi pada Desa Hutumuri dan Desa Hative Besar. 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak yaitu Tervaksinnya HPR (hewan pembawa rabies) seperti anjing dan kucing; serta terjaringnya betina produktif. 5) Program peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan dengan kegiatan pembuatan Irigasi Air Permukaan dengan dana DAK Pertanian dengan lokasi penyebaran kegiatan ini merupakan daerah mengalami kesulitan air bersih; terlaksananya pembuatan DAM Parit di Dusun Air ali, Desa Batu Merah, Desa Soya, dan Desa Hative Kecil; pengadaan sarana dan prasarana teknologi petanian/ perkebunan tepat guna di 5 Kecamatan; serta pembuatan irigasi air tanah dalam/ dangkal di Desa Passo, Hunuth, Tawiri, Batu Merah, dan Hative Besar. 6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan dengan kegiatan meliputi pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan/Alat Bantu pembelajaran dan meubeler di BPP Nania dan BPP Airlow, serta pengadaan kendaraan dinas/ operasional penyuluhan/ mantri tani PNS. 7) Program pengembangan Sarana dan Prasarana pertanian meliputi Perencanaan dan pengawasan pembangunan DAK Pertanian.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan pilihan pertanian adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.


e. Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon adalah 102 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan pilihan pertanian Tahun 2014 adalah Rp.2.644.869.971,- dan sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp.2.478.433.749,- (93,70%). g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pilihan pertanian cukup lengkap. h. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Selama tahun 2014 tidak ada permasalahan mendasar pada urusan pertanian.

3. Kehutanan Pembangunan kehutanan di Kota Ambon diarahkan untuk penyelamatan hutan, tanah dan air, mengurangi lahan kritis secara bertahap melalui rehabilitasi dan konservasi lahan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan. a. Program dan kegiatan Program dan kegiatan urusan kehutanan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 adalah: 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan (a) pemeliharaan tanaman reboisasi tahun II, (b) pemeliharaan tanaman hutan rakyat tahun II, (c) penanaman kiri kanan sungai, (d) penghijauan lingkungan, (e) pembuatan sekat bakar, dan (f) pembuatan tanaman sistem agroforestry. 2) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dengan kegiatan pembuatan RP RHL tahun 2016-2021 dan RTN RHL tahun 2015. b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kehutanan mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut:


1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritisProgram . Luas hutan dan lahan kritis yang direhabitiasi tahun 2014 berjumlah 6.939,01 atau 15%. 2) Kerusakan Kawasan Hutan. Luas kerusasakan kawasan hutan tahun 2014 150 Ha atau 2,35% dari luas kawasan hutan sebanyak 6.375,01. c. Realisasi Program dan kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kehutanan tahun 2014 adalah : 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan : a. Kegiatan Pemeliharaan Hutan Reboisasi Tahun II di Desa Amahusu. b. Kegiatan pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II di Desa Hutumuri dan Desa Passo seluas 33 Ha. c. Penanaman kiri kanan sungai sepanjang 2 km. d. Kegiatan penghijauan Lingkungan dengan tersedianya anakan atau bibit bagi masyarakat lewat kegiatan penghijauan lingkungan dengan tersedianya 15.150 anakan. e. Pembuatan sekat bakar dan tanaman sistem agroforestry, masingmasing seluas 20 Ha. 2) Terlaksananya pembuatan RP RHL Tahun 2016-2021 dan RTN RHL Tahun 2015. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan pilihan kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon adalah 102 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan pilihan kehutanan Tahun 2014 adalah Rp.502.731.400,- dan sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp.478.069.675,- (95,09%).


g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pilihan kehutanan cukup lengkap. h. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Selama tahun 2014, tidak ada permasalahan mendasar terkait dengan urusan kehutanan.

4. Energi dan Sumberdaya Minyak Urusan Energi dan Sumberdaya Minyak mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: a. Pertambangan tanpa ijin Lokasi penambangan liar di Kota Ambon untuk tahun 2014 adalah sebesar 0,5 Ha atau 10% dari luas penambangan sebesar 5 Ha. b. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kota Ambon untuk tahun 2014 tidak ada.

5. Pariwisata Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi di Kota Ambon, mengingat Kota Ambon merupakan gerbang masuk bagi para wisatawan lokal, nusantara maupun manca negara di Propinsi Maluku. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Ambon terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka peningkatan nilai jual dan kompetitif. a.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kota Ambon maka Pemerintah Kota Ambon dalam tahun 2014 telah merencanakan dan melaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut: (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan: (a) pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, (b) Darwin Ambon International Yacht Race 2014, (c) pengadaan materi promosi, dan (d) promosi potensi wisata Kota Ambon. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 161 ]

(2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan: (a) pendataan arus kunjungan wisata, (b) pengadaan counter informasi pariwisata, (c) pengembangan kawasan pariwisata Nusaniwe, dan (d) pelatihan teknis bidang pariwisata. b.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pariwisata mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Kunjungan wisata Data kunjungan wisatawan yang ada adalah wisatawan asing. Wisatawan asing yang datang ke Kota Ambon Tahun 2014 berjumlah 5.162 orang. 2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kontribusi sektor PDRB dari sektor pariwisata tahun 2014 adalah 510.225,86 atau 23,21% dari total PDRB 2.198.557.

c.

Realisasi Program dan Kegiatan Hasil yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan Pariwisata selama tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Terlaksananya promosi pariwisata dalam dan luar negeri. 2) Terlaksananya Terlaksananya kegiatan Darwin Ambon International Race 2014. 3) Tersedianya materi dan terlaksananya promosi potensi pariwisata Kota Ambon. 4) Terdatanya arus kunjungan wisata, pengadaan counter informasi pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata Nusaniwe, dan pelatihan teknis bidang pariwisata.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan pilihan pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon adalah 31 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5).


f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan pilihan pariwisata Tahun 2014 adalah Rp.2.073.791.000,- dan sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp.1.202.538.000,- (92.68%). g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pilihan pariwisata cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

upaya

penataan

dan

pengembangan

kepariwisataan di Kota Ambon adalah: 1) Pemahaman masyarakat di lokasi objek wisata masih rendah. 2) Sulitnya melakukan pengembangan lokasi objek wisata karena privatisasi lahan. 3) Minimnya pemahaman pengelola usaha jasa pariwisata tentang pentingnya sapta pesona. 4) Koordinasi secara internal SKPD dan instansi terkait belum optimal. 5) Terbatasnya SDM aparatur pariwisata secara kualitas dan kuantitas. Solusi yang diambil untuk permasalahan diatas adalah: 1) Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat yang berada di lokasi objek wisata. 2) Melakukan pendekatan dengan para pemilik lahan di lokasi objek wisata. 3) Melakukan sosialisasi sapta pesona bagi pengelola usaha jasa pariwisata. 4) Melakukan koordinasi lintas SKPD dan instansi terkait. 5) Penguatan kapasitas di bidang pariwisata.

6. Industri a. Program dan kegiatan 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari 4 kegiatan; (a) fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya, (b) pendidikan dan pelatihan teknis industri kecil makanan dan minuman, (c) diklat CEFE, dan (d) pengawasan pada sentra IKM.


b.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Industri mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci dengan capaian sebagai berikut: 1) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014 adalah Rp.48.641,22,- atau 2,21% dari total PDRB Kota Ambon yang sebesar Rp.2.198.557,-. 2) Pertumbuhan industri Data jumlah industri yang ada tahun 2014. Jumlah industri pada tahun 2014 adalah sebanyak 588 industri atau 8,68% dari jumlah industri tahun 2013 sebesar 541.

c.

Realisasi Program dan kegiatan Pelaksanaan program/ kegiatan di atas, selama tahun 2014 dapat berjalan dan terealisasi sebesar 100%.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan pilihan industri adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon adalah 44 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan pilihan industri Tahun 2014 adalah Rp.383.193.250,- dan sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp.319.323.250,- atau (83,32%). g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pilihan industri cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Permasalahan dan Solusi Beberapa masalah yang menonjol dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan industri yang memerlukan perhatian untuk diselesaikan, antara lain;


1)

Kurangnya jumlah pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon sesuai dengan data analisa beban kerja dan analisa jabatan yang telah dibuat.

2)

Kondisi sarana dan prasarana dirasakan kurang memadai serta sarana untuk pengawas lapangan.

Untuk mengatasi

permasalahan di atas telah ditempuh langkah-langkah sebagai

berikut; 1)

Penambahan jumlah pegawai

2)

Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional.

7. Perdagangan Sektor Perdagangan dan Jasa merupakan sektor yang mendominasi pergerakan perekonomian Kota Ambon dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB. Pergerakan sektor perdagangan barang dan jasa semakin aktif, hal ini ditandai dengan semakin meluasnya kawasan perdagangan. Selain itu, semakin terbukanya akses pasar dan terjalinnya interaksi dalam kehidupan masyarakat yang terus membaik. Hampir sebagian kawasan perdagangan di pusat Kota yang beberapa tahun terakhir mengalami kelumpuhan sebagai dampak dari konflik kemanusiaan yang telah kembali normal. Terutama pada kawasan Jl. A.Y. Patty, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Yos Sudarso, Pertokoan Mardika dan Batu Merah. Disamping itu, adanya pengembangan kawasan perdagangan yang baru di Passo dan sekitarnya merupakan salah satu langkah maju untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. a. Program dan Kegiatan Selama tahun 2014, program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi; 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan meliputi: (a) pengawasan operasional kemetrologian (tera ulang dan ukur ulang), (b) pengawasan umum barang beredar dan jasa (SNI, Kartu Jaminan, Purna Jual, Petunjuk Manual, Ijin Edar/ Penjualan Produk, dll), (c) sosialisasi perlindungan konsumen, (d) sosialisasi metrologi legal, (e) pelaksanaan layanan tera/ tera ulang alat-alat UTTP, dan (f) pembangunan gedung UPTD metrologi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 165 ]

2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri meliputi: (a) Pasar murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (b) monitoring, pengawasan dan evaluasi perizinan, (c) pengadaan tanah pasar, (d) bimbingan teknis pengelolaan pasar, (e) pembangunan pasar desa Tawiri, (f) pengadaan instalasi air bersih dan urugan tanah pasar I dan pasar II – terminal transit Passo, (g) pengadaan sarana penunjang pasar terminal transit Passo (pasar I dan pasar II), (h) pra desain pasar Tagalaya, dan (i) pembangunan pasar desa waiheru. 3) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, melalui; (a) pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan, (b) pengadaan tenda untuk pedagang pasar benteng, dan (c) pengadaan meja jualan PKL. 4) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan melalui pengadaan dan pemasangan lampu pertokoan. b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Urusan Perdagangan mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (Lampiran 1) dengan capaian sebagai berikut: 1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan tahun 2014 sebesar 510.255,86 atau 23,21% dari jumlah total PDRB sebesar 2.198.557-. 2) Ekspor Bersih Perdagangan Data eksport bersih perdagangan di Kota Ambon adalah (278.230.418) terlihat dari selisih nilai ekspor adalah US$ 91.946.382 dan nilai impor adalah US$ 370.176.800 c. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Melalui Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan adalah terlaksananya tera ulang dan ukur ulang, pengawasan umum barang beredar dan jasa, sosialisasi perlindungan konsumen, sosialisasi metrologi legal, dan pembangunan gedung UPTD metrologi. Sedangkan kegiatan pelaksanaan layanan tera/ tera ulang alat-alat UTTP tidak dapat terealisasi. 2) Melalui Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah terlaksananya kegiatan pasar murah, tersedianya laporan monitoring, pengadaan tanah pasar, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 166 ]

bimbingan teknis pengelolaan pasar, pengadaan instalasi air bersih dan urugan tanah pasar I dan pasar II Terminal Transit Passo, pengadaan sarana penunjang pasar terminal transit Passo, pra desain pasar tagalaya. Sedangkan untu kegiatan pembangunan pasar desa Tawiri dan pasar desa Waiheru tidak dapat direalisasikan. 3) Melalui program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan hanya terlaksana kegiatan pengadaan meja jualan PKL. Untuk 2 kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan. 4) Melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaa telah terlaksana pengadaan dan pemasangan lampu pertokoan.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan pilihan perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. e. Jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon adalah 44 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, serta jabatan struktural dan fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon tertera pada Lampiran 4 (Tabel LU.4 dan Tabel LU.5). f. Alokasi dan Realisasi Anggaran. Alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja publik urusan pilihan perdagangan Tahun 2014 adalah Rp.1.986.262.249,- dan sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi Rp.1.828.364.200,- atau (92,05%). g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pilihan industri cukup lengkap, namun perlu ditingkatkan secara optimal. h. Permasalahan dan Solusi. Beberapa masalah yang menonjol dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan industri yang memerlukan perhatian untuk diselesaikan, antara lain; 1) Kurangnya jumlah pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon. 2) Kurangnya sarana mobilitas untuk pengawasan lapangan.


Untuk mengatasi permasalahan di atas telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut; 3) Penambahan jumlah pegawai 4) Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI • Tataran Pengambil Kebijakan Indikator kinerja kunci (IKK) tataran pengambilan kebijakan seperti diuraikan dibawah ini, sebagaimana tabel pada Lampiran 2. a. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Aspek ini terdiri dari 6 (enam) fokus penilaian yang termasuk dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: 1) Fokus Peraturan tentang Ketertiban Penataan Ruang meliputi 3 IKK, yaitu: a) Keberadaan Peraturan Daerah (PERDA) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah Kota Ambon telah mempunyai PERDA dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan IMB, yaitu PERDA Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Keputusan Walikota Ambon Nomor 217 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi IMB, dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 218 Tahun 2002 tentang Pengaturan Umum IMB dan Perda No 10 tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. b) Rasio rumah yang memiliki IMB. Rumah ber-IMB di Kota Ambon tahun 2014 sebanyak 303 unit. Untuk data keseluruhan rumah di Kota Ambon sampai akhir tahun 2014 belum ada data. c) Keberadaan PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kota Ambon telah memiliki RTRW melalui PERDA Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana

Induk Kota

Ambon. Rencana Induk Kota tersebut sudah direviuw dengan dibuat RTRW Kota Ambon 2006 – 2016 dan sudah dibahas dengan DPRD Kota Ambon guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2007. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 168 ]

Bersamaan dengan proses penetapan PERDA dimaksud terbitlah UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga dilakukan penyesuaian RTRW Kota Ambon sesuai Undang-Undang dimaksud. Pada tahun 2008 telah dilakukan Penyusunan RTRW Kota Ambon Tahun 20082028. Pada tahun 2009 sudah mendapatkan rekomendasi substansi dari Gubernur Maluku dan sementara ini diusulkan ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melalui Departemen Pekerjaan Umum untuk mendapat pesetujuan subtansi, yang selanjutnya diajukan ke DPRD kota Ambon untuk penetapan menjadi PERDA. Untuk tahun 2014 telah di tetapkan dengan PERDA Nomor 24 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Ambon Tahun 2011-2031. 2) Fokus Peraturan tentang Kependudukan meliputi 2 IKK, yaitu: a) Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jumlah penduduk yang sudah terekam E-KTP sebanyak 239.783 penduduk atau 67,57% dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 354.874. b) Biaya KTP Pelaksanaan administrasi kependudukan di Kota Ambon telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tetapi untuk penjabaran implementasi Undang-Undang dimaksud melalui PERDA Kota Ambon belum ada sehingga fokus pelaksanaan untuk biaya pengurusan KTP di Kota Ambon masih mengacu pada Undang-Undang tersebut, yakni tidak dipungut biaya/ gratis. 3) Fokus ketersediaan Orang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat ketentraman dan ketertiban umum dengan IKKnya adalah rasio jumlah Satpol PP terhadap jumlah penduduk. Jumlah orang Satpol PP di Kota Ambon pada tahun 2014 adalah 77 orang yang melayani 405.256 jiwa atau rasio 1 : 1.900 jiwa. Dengan demikian setiap orang Satpol PP melayani 1.900 jiwa atau 1,90 per 10.000 penduduk. 4) Fokus kebijakan bidang Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan IKKnya adalah keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL.


Pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang PKL, dan telah menjadi dasar untuk keberadaan PKL di Kota Ambon. 5) Fokus Peraturan tentang Kebersihan Kota dengan IKKnya adalah keberadaan peraturan tentang kebersihan kota. Peraturan kebersihan di Kota Ambon adalah PERDA Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum, serta PERDA Kota Ambon Nomor 5 Tahun 20013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. b. Aspek Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta Antar Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah. Aspek ini terdiri dari 4 (empat) fokus penilaian yang termasuk dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: 1) Fokus Penyampaian Laporan kepada Pemerintah dengan IKKnya adalah ketepatan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007. Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD Kota Ambon Tahun 2014 disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur pada Bulan Maret 2014. Dengan demikian waktu penyampaian LPPD Kota Ambon Tahun 2014 tepat waktu, disampaikan pada tanggal

Maret 2015 sesuai Surat

Pengantar Nomor: 130.04/1543/SETKOT. 2) Fokus Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja dengan IKKnya adalah ketepatan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 31 Maret. Laporan Keuangan Kota Ambon Tahun 2014 belum disampaikan karena masih dalam proses. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 170 ]

Sedangkan Laporan Kinerja Tahun 2014 disampaikan pada tanggal 30 Maret 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor: 060/1581/Setkot tanggal 27 Maret 2015. Dengan demikian Laporan Kinerja Tahun 2014 disampaikan tepat waktu. 3) Fokus Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan IKKnya adalah urusan yang sudah ditetapkan SPM berdasarkan pedoman yang diterbitkan Pemerintah. Selama tahun 2014 ada 15 urusan yang sudah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Kota Ambon, yaitu: a) Urusan Perumahan Rakyat b) Urusan Pemerintahan Dalam Negeri c) Urusan Sosial d) Urusan Kesehatan e) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak f) Urusan Lingkungan Hidup g) Urusan KBKS h) Urusan Ketenagakerjaan i) Urusan Pendidikan Dasar j) Urusan PU dan Penataan Ruangan k) Urusan Ketahanan Pangan l) Urusan Kesenian m) Urusan Komunikasi dan Informasi n) Urusan Perhubungan o) Urusan Penanaman Modal 4) Fokus hubungan Daerah dengan IKKnya adalah kerjasama dengan daerah lain. Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2014, tidak ada MoU yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon. c. Aspek Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah. Aspek ini terdiri dari 6 (enam) fokus penilaian yang termasuk dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 171 ]

1) Fokus Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dengan IKKnya adalah Kesesuaian Prioritas Pembangunan. Bidang pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kota Ambon tahun 2014 adalah 7 bidang program yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, serta Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Jumlah seluruh program pada ketujuh Bidang tersebut adalah 144 program. Jika dibandingkan dengan jumlah prioritas pembangunan nasional sebanyak 11 program prioritas, maka 144 program RKPD Kota Ambon tersebut termasuk dalam 7 program prioritas (63,64%). 2) Fokus Kewenangan dengan IKKnya adalah Urusan Wajib yang diselenggarakan Daerah. Urusan Wajib yang ada di Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 adalah 25 urusan wajib. Pada tahun 2014, Kota Ambon melaksanakan Kota Ambon melaksanakan 25 urusan wajib (96,15%). 3) Fokus Keuangan meliputi 4 IKK, yaitu: a) Waktu penetapan PERDA APBD 2014 Ketepatan waktu penetapan PERDA APBD Tahun 2014 adalah 31 Desember 2013. APBD Kota Ambon Tahun 2014 ditetapkan pada 9 Januari 2014, melalui PERDA Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2014. Dengan demikian penetapan APBD Kota Ambon Tahun 2014 adalah tidak tepat waktu karena sudah melewati tanggal 31 Desember 2013. b) Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005. Di Kota Ambon sudah ada PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu PERDA Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.


c) Belanja untuk pelayanan dasar. Belanja Pelayanan Dasar adalah seluruh anggaran belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang dilaksanakan di 9 bidang pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, sosial, tenaga kerja, koperasi, satuan Polisi Pamong Praja, serta kependudukan dan catatan sipil. Belanja

Pelayanan

Dasar

di

Kota

Ambon

tahun

2014

berjumlah

Rp.187.955.224.163,- atau 19,34% dari total belanja APBD Kota Ambon yang sebesar Rp.971.879.959.574,-. Belanja Pelayanan Dasar APBD 2014, terdiri dari: (1) urusan pendidikan Rp.34.127.981.149,- (2) urusan kesehatan Rp.25.520.369.639,- (3) urusan lingkungan hidup Rp.23.792.458.846,- (4) urusan PU Rp.88.951.978.323,- (5) urusan sosial Rp.6.595.265.746,- (6) urusan tenaga kerja Rp.796.229.125,- (7) urusan koperasi Rp.1.305.091.600,- (8) urusan satpol PP Rp.5.855.995.110,- dan (9) urusan kependudukan dan capil Rp.1.009.827.625,-. d) Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Belanja urusan pendidikan dan kesehatan di Kota Ambon tahun 2014 berjumlah Rp.43.310.821.022,-, yang terdiri dari urusan pendidikan Rp.28.078.812.431 dan urusan kesehatan Rp.15.232.008.591 atau 4,97% dari total belanja APBD Kota Ambon yang sebesar Rp.971.879.959.574,-. 4) Fokus Pelayanan Publik dengan IKKnya adalah keberadaan PERDA tentang standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Standar Pelayanan Publik merupakan indikator secara kuantitas dan kualitas terhadap penyediaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar pelayanan publik merupakan komitmen pemerintahan daerah sebagai indikayor capaian kinerja dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal. Pemerintah Kota Ambon tahun 2014 belum mempunyai Perda tentang standar pelayanan publik, tetapi ada Perwali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 718 tahun 2014 tentang standar pelayanan terpadu satu pintu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 173 ]

5) Fokus Kepegawaian meliputi 2 IKK, yaitu: a) Ratio PNS terhadap penduduk. Jumlah PNS di Kota Ambon tahun 2014 adalah sebanyak 7.623 orang atau 1,88% dari jumlah penduduk Kota Ambon tahun 2014 sebanyak 405.256 orang. b) Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon mempunyai sistem SIMPEG kepegawaian, namun sistem ini sementara ini belum berfungsi optimal karena ada masalah di sistemnya (trouble system). 6) Fokus Kelembagaan dengan IKKnya adalah Kesesuaian SKPD berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007. Kelembagaan pada Pemerintah Kota Ambon tahun 2010 sudah berdasarkan PP nomor 41 Tahun 2007 dengan peraturan daerah, yaitu: - PERDA Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon. - PERDA Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon. - PERDA Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Ambon. - PERDA Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon. - PERDA Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon. - PERDA Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Ambon.


Kelembagaan sesuai PP nomor 41 Tahun 2007 tersebut sudah efektif sejak Januari 2009. Jumlah SKPD yang ada sebagai berikut: - Bagian (Setda) = 9 unit - Dinas = 15 unit - Badan = 6 unit - Kantor = 4 unit - Rumah Sakit = - Lembaga Teknis Lainnya = 3 unit - Kecamatan / Distrik = 5 unit - Kelurahan = 20 unit Jumlah SKPD = 62 unit d. Aspek Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Aspek ini terdiri dari 2 (dua) fokus penilaian yang termasuk dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: 1) Fokus Peraturan Perundang-Undangan dengan IKKnya adalah PERDA yang ditetapkan. Pada tahun 2014 telah ditetapkan 13 Peraturan Daerah, antara lain : - PERDA Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD Tahun 2014. - PERDA Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon. - PERDA Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon. - PERDA Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. - PERDA Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A. - PERDA Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Ambon.


- PERDA Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon Kepada Perseoran Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku. - PERDA Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon. - PERDA Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah. - PERDA Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. - PERDA Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2014. - PERDA Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. - PERDA Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 tentang APBD Tahun 2015. 2) Fokus Rancangan PERDA yang diajukan pada tahun 2014 dengan IKKnya adalah Rancangan PERDA yang disetujui DPRD tahun 2014 Rancangan PERDA yang disetujui DPRD tahun 2014 adalah 13 Rancangan PERDA atau 100% dari yang diusulkan tahun 2014 sebanyak 13 Ranperda e. Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan. Fokus Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2014 sebanyak 28 keputusan (100%) dari seluruh keputusan DPRD dalam tahun 2014. f. Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan. Aspek ini meliputi fokus tindaklanjut Peraturan/ Keputusan Walikota selama Tahun 2014, dengan IKK adalah: 1) Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti Pada tahun 2014 terdapat 762 Keputusan Walikota Ambon yang ditindaklanjuti atau 100% dari Keputusan Walikota Ambon selama tahun 2014.


2) Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti Pada tahun 2014 terdapat 61 Peraturan Walikota Ambon yang ditindaklanjuti atau 100% dari Peraturan Walikota Ambon selama tahun 2014. g. Aspek Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-Undangan dengan fokus PERDA yang dibatalkan. Pada tahun 2014 tidak ada PERDA yang dibatalkan. h. Aspek Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintahan Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah. Aspek ini terdiri dari 3 (tiga) fokus penilaian yang termasuk dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: 1) Fokus PERDA tentang Konsultasi Publik dengan IKKnya adalah keberadaan PERDA/ Peraturan Walikota tentang Konsultasi Publik. Pemerintah Kota Ambon belum mempunyai Peraturan Daerah atau pun Peraturan Walikota tentang Konsultasi Publik. 2) Fokus Media Informasi Pemerintah Kota yang dapat diakses oleh Publik dengan IKKnya adalah keberadaan media informasi Pemerintah Kota yang dapat diakses oleh publik. Media informasi Pemerintah Kota Ambon yang dapat diakses publik adalah website: www.ambon.go.id, yang diatur dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 352 Tahun 2007 tentang Penggunaan Nama Domain ambon.go.id untuk situs Resmi Pemerintah Kota Ambon., dialog interaktif melalui TVRI Stasiun Maluku dan Maluku Utara, maupun melalui informasi satu arah seperti laeflet/ brosur, spanduk dan baliho. i. Aspek Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU dan Bagi Hasil. Aspek ini terdiri dari 3 (tiga) fokus penilaian yang termasuk dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: 1) Fokus serapan dana perimbangan dengan IKKnya adalah dana perimbangan yang terserap dibandingkan yang direncanakan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 177 ]

Dana perimbangan yang terserap tahun 2014 adalah Rp.847.943.384.807,- atau 99,8% dari dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD 2014 sebesar Rp.849.671.345.035,-. 2) Fokus alokasi Belanja APBD dari DAU dengan IKKnya adalah prosentase belanja publik terhadap DAU. Jumlah belanja langsung APBD tahun 2014 adalah Rp.287.803.538.391,- atau 47,84% dari Dana Alokasi Umum yang sebesar Rp.601.627.489.000,-. 3) Fokus alokasi belanja pada APBD dengan IKKnya adalah prosentase belanja langsung terhadap total APBD. Jumlah belanja langsung APBD tahun 2014 adalah Rp.287.803.538.391,- atau 32,26% dari Total APBD Kota Ambon sebesar Rp.892.137.006.438,57,-. j. Aspek Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman/ Obligasi Daerah. Aspek ini terdiri dari Fokus besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan IKKnya adalah besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD. Jumlah PAD Kota Ambon tahun 2014 adalah Rp.99.159.424.597,41,- atau 10,81% dari Total Pendapatan APBD Kota Ambon yang sebesar Rp.953.918.577.404,41,-. k. Aspek

Efektivitas

Perencanaan,

Penyusunan,

Pelaksanaan

Tata

Usaha,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD. Aspek ini terdiri dari 4 (empat) fokus penilaian yang termasuk dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: 1) Fokus Kewajaran Laporan Keuangan dengan IKKnya adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kota Ambon. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI untuk tahun 2014, dengan opini WDP (Qualified Opinion). 2) Fokus Besaran Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dengan IKKnya adalah rasio SILPA terhadap total pendapatan Kota Ambon. Jumlah SILPA Kota Ambon tahun 2014 adalah Rp.24.713.737.528,03,- atau 2,59% dari Total Pendapatan Kota Ambon yang sebesar Rp.953.918.577.404,41,-.


3) Fokus Realisasi Belanja dengan IKKnya adalah rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Realisasi Belanja Kota Ambon tahun 2014 adalah Rp.892.137.006.438,57,- atau 91,8% dari Total Belanja APBD Kota Ambon yang sebesar Rp.971.879.959.574,-. 4) Fokus Pengawasan Inspektorat Kota dengan IKKnya adalah rasio temuan BPK RI yang ditidaklanjuti. Pada Tahun 2014, jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti adalah 15 temuan atau 75% dari total jumlah temuan BPK RI Tahun 2014 adalah 20 temuan. l. Aspek Pengelolaan Potensi Daerah. Aspek ini terdiri dari 2 (dua) fokus penilaian yang termasuk dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: 1) Fokus Peta Potensi Daerah dengan IKKnya adalah rasio realisasi PAD 2014 terhadap potensi PAD. Jumlah realisasi PAD tahun 2014 adalah Rp.99.159.424.597,41,- atau 121,57% dari potensi PAD di Kota Ambon sebesar Rp.81.565.385.011,35,-.

2) Fokus Peningkatan PAD dengan IKKnya adalah kenaikan/ penurunan PAD tahun 2014 terhadap PAD tahun 2013. Jumlah total PAD tahun 2014 adalah Rp.99.159.424.597,41,- dari Realisasi PAD Kota Ambon Tahun 2013 sebesar Rp.74.938.514.894,-. m. Aspek Terobosan/ Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Aspek ini terdiri dari 3 (tiga) fokus penilaian yang termasuk dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: 1) Fokus Penghargaan dengan IKKnya adalah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2014. Penghargaan yang diterima Pemda sebanyak 1 penghargaan, yaitu Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia terkait Pelayanan Publik (Zona Hijau). 2) Fokus pengadaan barang dan jasa dengan IKKnya adalah keberadaan EProcurement.


Pada tahun 2014 sudah di launcing Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan November 2013 tetapi PERDA yang mengatur belum ada. 3) Fokus Jumlah Persetujuan Investasi dengan IKKnya adalah Jumlah realisasi ijin investasi dalam tahun 2014. Data jumlah persetujuan investasi tahun 2014 adalah sebanyak 26 ijin investasi.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan Indikator kinerja kunci (IKK) tataran pelaksana kebijakan seperti diuraikan dibawah ini, sebagaimana tabel pada Lampiran 3. 1. Dinas Pendidikan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, terdapat 4 program dari Departemen Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Ambon. Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi: 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kota Ambon adalah 4 Program yaitu Program Pendidikan Anak usia Dini, Program Wajib Belajar, Pendidikan dasar Sembilan tahun, dan Program pendidikan Menengah. Dengan demikian rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD adalah 4 program dari 9 Program Nasional yaitu sebesar 44,44%. 2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Terkait dengan pelaksanaan program nasional di atas, terdapat petunjuk pelaksanaan program sebagai acuan pelaksanaan program di daerah, yaitu adanya SOP ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2014; SOP ttg Petunjuk Teknis BOS Tahun 2014; SOP ttg Ujian Nasional; dan SOP ttg Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).


b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah Peraturan Daerah (PERDA) pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri (PERMEN). Pada Dinas Pendidikan Kota Ambon Tahun 2011 telah ditetapkan 1 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Ambon. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2010 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Pendidikan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 22 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya telah teriisi. 2) Pada Dinas Pendidikan Kota Ambon ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi, yaitu pengawas pendidikan. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Dinas Pendidikan sebanyak 149 orang (1,95%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 18 pejabat dari 22 pejabat yang harus terpenuhi atau 81,82%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 22 pejabat dari 22 pejabat yang harus ada atau 100%.


e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 8 program dari 9 program (90%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD 8 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 8 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.451.570.792.780,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 46,46%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.22.702.253.888,- dari Rp.472.315.484.538,- atau 5%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.146.532.000,- dari Rp.9.800.991.311- atau 1,50%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.146.532.000,dari Rp.472.315.484.538,- atau 0,03%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan CALK.


g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Pendidikan Kota Ambon, yang ada pada Daftar Barang Inventaris SKPD. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat meliputi mobil perpustakaan keliling 1 unit, papan pengumuman dan kotak saran. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

2.

Dinas Kesehatan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, terdapat 5 program dari Departemen Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon, yaitu Program Kesehatan ibu dan Anak, Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Upaya P2M, Program Lansia, dan Program Kesehatan Jiwa,. Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi: 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah 5 Program. Dengan demikian rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD adalah 5 Program Nasional yaitu sebesar 100%.


2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Terkait dengan pelaksanaan program nasional di atas, terdapat petunjuk pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan program di daerah yaitu SPM, BOK, JKN dan DAK. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Dinas Kesehatan Kota Ambon ada 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2010 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 16 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi. 2) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Ambon adalah ada jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Dokter dan Jabatan Fungsional Paramedis. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 184 ]

1) Jumlah PNS pada Dinas Kesehatan sebanyak 81 orang (1,06 %) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 16 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 16 pejabat (100%). e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 18 program atau 100%. 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 18 program atau 100%. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 18 program atau 100%. f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.56.867.093.305,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 5,85%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.7.689.717.610.,- dari Rp. Rp.56.867.093.305,- atau 13,52%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.1.562.876.800,- dari Rp.16.862.242.529,- atau 9,27%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 185 ]

4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.1.562.876.800,dari Rp.56.867.093.305,- atau 2,75%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Kesehatan Kota Ambon. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat meliputi mobil keliling, leaflet, pos pengaduan, standing banner, papan pengumuman, dan RRI Ambon. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD. 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD adalah tidak ada. b. Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada pada SKPD ini. c. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon terdapat 3 (tiga) buah PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN dari 5 (lima) PERMEN atau 0,36%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 186 ]

d. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2012 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 17 jabatan dan eselonering yang harus ada di SKPD, 16 jabatan (94,12%) terisi. 2) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon adalah tidak ada. e. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebanyak 59 orang (0,77%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 11 pejabat dari 16 pejabat yang harus ada atau 68,75%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 16 pejabat dari pejabat yang ada 16 atau 100%. f. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 187 ]

1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 3 program dari 8 program yang ada atau 37,50%. 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 3 program dari 8 program yang ada atau 37,50%. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 3 program dari 8 program yang ada atau 37,50%. g. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.26.853.601.614,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 2,76%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.4.201.615.565,- dari Rp.21.574.911.275,- atau 19,47%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.1.553.816.000,- dari Rp.21.574.911..275,- atau 7,20%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.1.553.816.000,dari Rp.21.574.911..275,- atau 7,20%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca, CALK dan laporan arus kas. h. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah sebanyak 244 dari yang di kuasai sebanyak 501 aset (48,70%). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 188 ]

i. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat meliputi papan pengumuman dan kotak saran. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

4. Dinas Tata Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi: 1) Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada Dinas Tata Kota Ambon adalah 2 program. Dengan demikian rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota Ambon adalah 2 program (100%). 2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Terkait dengan pelaksanaan program nasional di atas, terdapat petunjuk pelaksanaan program sebagai acuan pelaksanaan program di daerah. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Dinas Tata Kota Ambon ada 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN yaitu PERDA Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Dengan demikian rasio jumlah PERDA yang dilaksanakan Dinas Tata Kota Ambon menurut PERMEN adalah 1 PERDA atau 100%. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi:


1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Tata Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 12 jabatan dan yang ada di SKPD, 1 jabatan yang terisi atau 91.67%. 2) Tidak adanya keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Tata Kota Ambon. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Dinas Tata Kota sebanyak 44 orang (0,58%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 11 pejabat (100%). 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah adalah 11 pejabat (100%). e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Kota Ambon.


2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 11 program atau 100%. 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 11 program atau 100%. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 11 program atau 100%. f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.33.966.763.665,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 3,49%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.25.713.263.145,- dari Rp.31.112.160.471,- atau 82,65%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.137.989.600,- dari Rp.1.507.991.125,- atau 9,15%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.137.989.600,dari Rp.31.112.160.471,- atau 0,45%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Tata Kota Ambon. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat meliputi Papan Pengumuman, Booklet, Leaflet, Poster, dan X-Banner. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 191 ]

2) Tidak adanya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

5. Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi: 1. Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon adalah tidak ada. 2. Keberadaan standar operasional prosedur (SOP). Terdapat SOP tentang Penetapan Standar Pelayanan Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kota. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon ada 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN atau 100%. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1. Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 13 jabatan dan eselonering yang harus ada di SKPD, semuanya terisi atau 100%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 192 ]

2. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon adalah tidak ada. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1)

Jumlah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 56 orang (0,73%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang.

2)

Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 12 pejabat dari 13 pejabat atau 93,86%.

3)

Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah adalah 13 pejabat atau 100%.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 11 program atau 100%. 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 11 program atau 100%. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 11 program atau 100%.


f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1)

Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.62.027.557.843,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 7,12%.

2)

Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.57.002.067.824,- dari Rp.62.027.557.843,- atau 91,90%.

3)

Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.191.978.500,- dari Rp.1.418.839.846,- atau 13,53%.

4)

Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.191.978.500,dari Rp.62.027.557.843,- atau 0,31%.

5)

Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK.

g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1)

Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, yang terdaftar dalam Data Inventaris Barang.

2)

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 31 dari 872 asset yang dikuasai SKPD atau 3,78%.

h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1)

Adanya fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu papan pengumuman dan kotak saran.

2)

Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.


6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Ambon a.

Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan UKM

Kota

Ambon adalah 4 Program yaitu Penciptaan Iklim Usaha bagi UKM, Pengembangan

Sistem

Pendukung

Usaha

bagi

UKM,

Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Dengan demikian rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD adalah 4 program dari 4 Program Nasional yaitu sebesar 100%. 2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Terkait dengan pelaksanaan program nasional di atas, terdapat petunjuk pelaksanaan program sebagai acuan pelaksanaan program di daerah yaitu Pengesahan Akta Pendirian Koperasi; Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan Pembubaran Koperasi. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi


pada Januari 2009. Dari 14 jabatan dan eselonering yang harus ada, 12 jabatan yang terisi (85,71%). 2) Keberadaan jabatan fungsional dalam struk tur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon adalah tidak ada. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 24 orang (0,31%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 12 dari 12 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 12 pejabat dari 14 pejabat yang harus ada atau 85,71%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 4 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 4 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 4 program (100%).


f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.3.188.329.059,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,33%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.644.349.250,- dari Rp.3.188.329.059,- atau 20,21%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.63.287.400,- dari Rp.627.412.350,- atau 10,09%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.63.287.400,dari Rp.3.188.329.059,- atau 1,96%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Buku Barang Inventaris (BBI) dan Kartu Inventaris Barang (KIB). 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD sebanyak 53 dari asetyang dikuasai SKPD sebanyak 118 aset atau 44,92%. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu papan pengumuman, Pos pengaduan, Maklumat dan Pengumuman di mas media. 2) Ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD tentang tata cara pembentukan koperasi.


7. Dinas Sosial Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan 1. Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 3 program dari program nasional sebanyak 6 program atau 50%. 2. Keberadaan standar operational (SOP). Pada dinas sosial terdapat SOP sebanyak 5 yaitu, SOP tentang bantuan dan jaminan sosial; orang dengan kecacatan berat; rumah tidak layak huni; pelayanan kesejahteraan anak; dan asistensi lanjut usia terlantar. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Dinas Sosial Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Sosial Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 15 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi. 2) Pada Dinas Sosial Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi :


1) Jumlah PNS pada Dinas Sosial sebanyak 37 orang (0,49%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 12 pejabat dari 15 pejabat yang ada atau 80%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 15 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 10 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 10 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 10 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran

SKPD

terhadap

total

belanja

APBD

Kota

Ambon

adalah

Rp.4.493.142.873,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,05%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.42.254.000,- dari Rp.4.493.142.873,- atau 0,91%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.98.739.400,- dari Rp.2.005.084.946,- atau 4,9%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.98.739.400,- dari Rp.4.493.142.873,- atau 2,23%.


5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya buku inventaris barang atau asset Dinas Sosial Kota Ambon. 2) Tidak terdapat asset yang tidak digunakan SKPD Dinas Sosial Kota Ambon yang artinya bahwa seluruh asset digunakan pada SKPD ini. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat berupa papan informasi, kotak saran, loket pengaduan, dan leaflet. 2) Ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD tentang pelayanan dinas sosial.

8. Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon adalah 1 program dari 3 program nasional atau sebesar 33,33%. 2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Ada 6 SOP yaitu,Pelayanan administrasi, pelayanan kartu AKI, ijin pendidikan LLS, perusahaan jasa TK, rekomendasi AKAD dan rekomendasi IMTA. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN.


c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 14 jabatan dan eselonering yang harus ada, 11 jabatan yang terisi atau (78,57%). 2) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon tidak terdapat jabatan fungsional. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Dinas Tenaga Kerja sebanyak 32 orang (0,42%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 11 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 11 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi:


1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 5 program atau (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 5 program atau (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 program atau (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.2.556.027.316,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,26%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.95.700.000,- dari Rp.95.700.000,- atau 100%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.643.483.125,- dari Rp.643.483.125,- atau 100%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.76.045.800,dari Rp.76.045.800,- atau 100%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR), KIB dan Laporan persediaan barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 31 asset (100%).


h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas / prasarana informasi bagi masyarakat berupa papan informasi, papan pengumuman, kontak person dan kotak saran/ pengaduan. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

9. Dinas Perhubungan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi: 1. Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD Dinas Perhubungan melaksanakan 6 program dari 6 program nasional atau sebesar 100%. 2. Keberadaan standar Operational porsedur Pada Dinas perhubungan ada 5 SOP tentang rekomendasi ijin trayek, perpanjangan ijin trayek, prosedur balik nama, rekomendasi peremajaan angkot, dan rekomendasi ijin penggunaan sebagian badan jalan. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Perhubungan terdapat 8 PERDA pelaksanaan yang ada terhadap 11 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN (72%). c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 203 ]

Ambon, telah dibentuk Dinas Perhubungan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 21 jabatan dan eselonering yang harus ada di SKPD, 19 jabatan yang terisi atau 90%. 2) Terdapat Jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Ambon yaitu penguji kendaraan bermotor dan PPNS bidang LLAJ. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Dinas Perhubungan sebanyak 60 orang (0,79%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 17 pejabat dari 19 pejabat yang ada atau 89%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 17 pejabat dari 21 pejabat yang harus ada atau 81%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 7 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 6 dari 7 program (86%).


4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 6 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.9.962.514.886,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 1,03%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.2.298.852.000,- dari Rp.8.695.474.115,- atau 33%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.45.000.000,- dari Rp.8.695.474.115,- atau 74%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.45.000.000,dari Rp.8.695.474.115,- atau 0,52%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Perhubungan Kota Ambon. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat berupa papan pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil keliling, pengumuman di mass media, dan pesan layanan masyarakat di media elektronik. 2) Ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD tentang pelayanan publik di Dinas.


10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan 1. Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak melaksanakan program nasional atau 0%. 2. Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) Tidak adanya SOP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 14 jabatan dan eselonering yang harus ada di SKPD, 12 jabatan atau 85,71% terisi. 2) Keberadaan

Jabatan

fungsional

dalam

struktur

organisasi

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon adalah tidak ada. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 28 orang (0,37%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 206 ]

2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 12 pejabat dari 14 pejabat ada atau 85,71%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 12 pejabat dari 14 pejabat yang ada atau 85,71%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 4 program atau 100%. 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 3 dari 4 program atau 75%. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 3 dari 4 program atau 75%. f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.2.703.867.451,- dari Rp.971.879.959.574.- atau 0,28%. 2) Belanja

modal

terhadap

total

belanja

SKPD

adalah

Rp.0,-

dari

Rp.2.703.867.451,- atau 0%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.144.187.000,- dari Rp.281.320.500,- atau 51,26 %.


4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.144.187.000,dari Rp.2.703.867.451,- atau 5,34%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, yang terdaftar pada KIB dan Laporan Bulanan. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah papan pengumuman. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

11. Dinas Pendapatan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Ambon dari 11 program nasional. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) sebanyak 5 yaitu Pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak mineral bukan logam dan batuan. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Pendapatan Kota Ambon ada 10 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN sebanyak 11 (90,90%). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 208 ]

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Pendapatan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 18 jabatan dan eselonering yang harus ada di SKPD, 17 jabatan atau 94,44% terisi. 2) Tidak adanya Jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Ambon. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Dinas Pendapatan sebanyak 41 orang (0,54%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 15 dari 18 pejabat atau 83,33%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 17 pejabat dari 18 pejabat atau 94%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan


program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 5 dari 6 program (83,33%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 6 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 6 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.14.865.781.287,54,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 1,71%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.1.932.699.838,- dari Rp.13.768.469.723,94,- atau 14,03%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.116.600.000,- dari Rp.3.593.275.441,- atau 3,24%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.116.600.000,dari Rp.13.768.469.723,94,- atau 0,84%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Pendapatan Kota Ambon, yang terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Inventaris Barang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 210 ]

2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada (0%). h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah leaflet tentang sosialisasi pajak yang dikelola adalah papan informasi, leaflet, ruang informasi, mobil keliling, kotak saran, no hp pengaduan. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

12. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, program nasional yang dilaksanakan urusan pariwisata adalah 3 dari program atau 100%, urusan kebudayaan 2 dari 4 program nasional atau 50%, dan urusan pemuda dan olahraga 1 dari 5 program nasional atau 20% keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 211 ]

Ambon, telah dibentuk Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009, dengan melaksanakan 3 urusan yaitu urusan Kebudayaan, urusan Pariwisata, serta urusan Pemuda dan Olahraga. Untuk urusan Kebudayaan serta urusan Pariwisata, dari 3 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya atau 100% terisi. Sedangkan untuk urusan Pemuda dan Olahraga, ada 2 jabatan dan eselonering yang harus ada (100%) terisi. 2) Keberadaan Jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon adalah tidak ada. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS untuk dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga sebanyak 31 atau 0,41% dari jumlah PNS Kota Ambon. 2) Pada urusan Kebudayaan serta Pariwisata, pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 3 pejabat atau 100%. Sedangkan pada urusan Pemuda dan Olahraga, 2 pejabat (100%). 3) Untuk urusan Kebudayaan dan Pariwisata, pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 3 pejabat atau 100%. Sedangkan untuk urusan Pemuda dan Olahraga, 2 pejabat (100%). e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi:


1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA untuk urusan pariwisata adalah 5 program (100%), urusan kebudayaan adalah 3 program (100%), dan urusan Pemuda dan Olahraga adalah 2 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD untuk urusan pariwisata adalah 5 program (100%), urusan kebudayaan adalah 3 program (100%), dan urusan Pemuda dan Olahraga adalah 2 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD untuk urusan pariwisata adalah 5 program (100%), urusan kebudayaan adalah 3 program (100%) dan urusan Pemuda dan Olahraga adalah 2 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD pada urusan Pariwisata terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.451.250.500,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,05%. Untuk urusan Pemuda dan Olahraga adalah Rp.56.847.000,- (0,01%) dari APBD Kota Ambon. Sedangkan untuk urusan Kebudayaan 1.327.400.850 (0,14%). 2) Belanja modal untuk urusan pariwisata Rp.32.294.000 terhadap total belanja SKPD adalah atau 7,16% sedangkan untuk urusan kebudayaan dan pemuda dan olahraga tidak ada. 3) Total belanja pemeliharaan urusan Kebudayaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.14.814.500,- dari Rp.1.742.035.150,- atau 0,85%. Pada urusan Pariwisata adalah Rp.32.294.000 dari Rp.1.742.035.150,- atau 1,85%. Sedangkan

urusan

Pemuda

dan

Olahraga

adalah

Rp.1.742.035.150,- atau 0%.


Rp.0,-

dari

4) Total belanja pemeliharaan urusan Kebudayaan dari total belanja SKPD adalah Rp.14.814.500,- dari Rp.1.327.400.850,- atau 1,12%. Untuk urusan Pariwisata sebesar Rp.32.294.000,- dari Rp.451.250.500,- atau 7,16%. Sedangkan pada urusan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.0,- dari Rp.56.847.000,- atau 0 %. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada pada ketiga urusan adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah leaflet, booklet, peta pariwisata. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

13. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon adalah 2 program tersebut di atas. Dengan demikian rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD adalah 2 Program Departemen Kelautan dan Perikanan atau sebesar 100%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 214 ]

2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Terkait dengan pelaksanaan program nasional di atas, terdapat 2 petunjuk pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan program di daerah, yaitu SOP tentang SKMI dan SIKPI . b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon terdapat 2 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. Dengan demikian IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada 2 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN sebanyak 2 atau 100%. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 20 jabatan dan eselonering yang harus ada (100%) terisi. 2) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi yaitu Penyuluh Perikanan. d. IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 50 orang (0,65%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623orang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 215 ]

2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 20 pejabat dari 20 pejabat yang harus ada 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 20 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 7 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 7 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 7 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.12.278.825.924,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 1,26%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.2.673.473.086,- dari Rp.12.278.825.924,- atau 22%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.187.286.200,- dari Rp.6.046.091.350,- atau 3%.


4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.187.286.200,dari Rp.12.278.825.924,- atau 1,53%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, yang terdaftar pada KIB dan Laporan Bulanan. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada (0%). h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah papan pengumuman dan pos pengaduan. 2) Ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD tentang IKM melalui data kuisioner.

14. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, terdapat 2 program dari Departemen Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, dimana 4 program pada urusan Pertanian yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Program Pemberdayaan Petani BLM-PUAP. Sedangkan 2 program pada urusan Kehutanan yaitu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan-KBR. Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi: 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon adalah 2 program tersebut di atas. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 217 ]

Dengan demikian rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD adalah 2 program dari 4 Program Departemen Pertanian dan Kehutanan atau sebesar 50%, yang terbagi dalam 2 urusan yaitu 4 program pada urusan pertanian (50%) dan 2 program dari 4 program pada urusan Kehutanan (50%). 2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Terkait dengan pelaksanaan program nasional di atas, terdapat petunjuk pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan program di daerah, untuk urusan Pertanian yaitu SOP tentang rumah potong hewan. Sedangkan untuk urusan kehutanan tidak ada SOP. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN, baik untuk urusan Pertanian maupun urusan Kehutanan. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 17 jabatan dan eselonering yang harus ada, 14 jabatan yang terisi (82,35%) untuk urusan Pertanian dan 3 jabatan (100%) pada urusan Kehutanan. 2) Pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi yaitu Penyuluh Pertanian Terampil dan Ahli Pengawas Benih Pengamat Hama pada urusan Pertanian. Sedangkan jabatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 218 ]

fungsional dalam urusan Kehutanan adalah Penyuluh Kehutanan dan polisi hutan. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS yang menangani urusan Pertanian sebanyak 87 orang (1,14%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. Sedangkan jumlah PNS yang menangani urusan Kehutanan sebanyak 15 orang (0,20%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan pada urusan Pertanian sebanyak 14 dari 17 pejabat (82,35%). Sedangkan pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan pada urusan Kehutanan sebanyak 3 orang (100%). 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan pada urusan Pertanian sebanyak 17 orang (100%) dan kehutanan 3 orang (100%). e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon. 2) Untuk urusan Pertanian dan kehutanan jumlah program RKPD yang diakomodir adalah 7 program (100%) untuk urusan pertanian dan 3 program (100%) untuk urusan kehutanan.


3) Untuk urusan Pertanian dan kehutanan jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 5 dari 7 program (71,42%) untuk urusan pertanian dan 3 program (100%) untuk urusan kehutanan. 4) Untuk urusan Pertanian dan kehutanan jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 program (100%) untuk urusan pertanian dan 3 program (100%) untuk urusan kehutanan. f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD untuk kedua urusan terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.11.322.265.824,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 1,16%. 2) Belanja modal untuk kedua urusan terhadap total belanja SKPD adalah Rp.1.780.814.797,- dari Rp.1.755.547.100,- atau 98,58%. 3) Total belanja pemeliharaan untuk kedua urusan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.212.696.304,- dari Rp.2.994.030.080,- atau 7,10%. 4) Total belanja pemeliharaan untuk kedua urusan dari total belanja SKPD adalah Rp.212.696.304,- dari Rp.11.322.265.824,- atau 1,88%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada pada kedua urusan adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset pada kedua urusan di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD pada kedua urusan adalah tidak ada (0%).


h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yang ada pada urusan Pertanian adalah tidak ada. Sedangkan untuk urusan Kehutanan adalah menara pengawas hutan lindung, dan mobil patroli kehutanan. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD untuk kedua urusan.

15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi: 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon untuk kedua urusan yaitu urusan perindustrian dan perdagangan adalah tidak ada. 2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mempunyai Standar Operating Prosedure sebagai pedoman teknis. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. Dengan demikian IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN adalah 1 PERDA atau 100%. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 221 ]

1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009, dengan 2 urusan yaitu urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. Untuk urusan Perindustrian dari 3 jabatan yang ada, 2 yang terisi (66%) dan urusan Perdagangan, dari 13 jabatan dan eselonering yang harus ada, 12 jabatan yang terisi (92%). 2) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada urusan Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 5 orang pada urusan perindustrian (0,07%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. Sedangkan urusan perdagangan sebanyak 39 orang (0,51 %) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi

persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

adalah belum ada (0%) untuk urusan perindustrian dan 12 pejabat atau 100% untuk urusan perdagangan. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 2 pejabat (100%) untuk urusan perindustrian dan 12 pejabat (100%) untuk urusan perdagangan. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 222 ]

program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA untuk kedua urusan adalah 40 program (100%) 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 39 dari 40 program (97,5%) untuk urusan perindustrian dan 31 dari 40 program (77,5%) untuk urusan perdagangan. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 30 program (100%) untuk urusan perindustrian dan 28 dari 30 program (93,33%) untuk urusan perdagangan. f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD untuk total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.7.077.723.729,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,81%. . 2) Belanja modal urusan perindustrian terhadap total belanja SKPD adalah Rp.0,dari Rp.7.077.723.729,- atau 0%. Sedangkan urusan Perdagangan adalah Rp.3.438.229.333,- dari Rp.7.077.723.729 atau 48,57%. 3) Total belanja pemeliharaan urusan perindustrian dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.5.996.200,- dari Rp.1.041.013.756,- atau 0,58%. Sedangkan

urusan

Perdagangan

adalah

Rp.126.171.600,-

dari

Rp.1.041.013.756,- atau 12,12%. 4) Belanja modal urusan perindustrian terhadap total belanja SKPD adalah Rp.5.996.200,- dari Rp.7.077.723.729,- atau 0,08%. Sedangkan urusan Perdagangan Rp.126.171.600,- dari Rp.7.077.723.729 atau 1,78%.


5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 48 dari 83 asset (57,83%). h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat berupa papan pengumuman dan kotak pengaduan untuk urusan perindustrian. Sedangkan untuk urusan perdagangan adalah papan pengumuman dan mobil keliling. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD

16. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKOT) Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan ini meliputi: 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan pada BAPPEKOT Kota Ambon adalah tidak ada. 2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Keberadaan SOP pada Bapekot adalah 6 SOP yaitu: Penyusunan RPJP Kota Ambon, Penyusunan RPJM Kota Ambon, Penyusunan RKPD, Penyusunan Renstra SKPD, Penyusunan RENJA SKPD, dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 224 ]

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada BAPPEKOT Ambon terdapat 3 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN sebanyak 8 (37,5%). c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk BAPPEKOT Ambon sesuai diamatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang mulai efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 14 jabatan dan eselonering yang harus ada, 13 yang terisi (92,86%). 2) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi BAPPEKOT Ambon adalah tidak ada. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Badan Perencanaan Kota sebanyak 31 orang (0,41%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 12 pejabat dari 13 pejabat yang ada atau 92,31%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 13 pejabat dari 13 pejabat yang ada atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 225 ]

SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

BAPPEKOT Kota

Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 12 dari 15 program (80%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 12 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 12 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.8.128.383.764,- dari Rp.971.879.959.574 atau 0,93%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.156.050.000,- dari Rp.8.128.383.764,- atau 1,92%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.128.314.600,- dari Rp.4.023.383.305,- atau 3,19%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.128.314.600,dari Rp.8.128.383.764,- atau 1,58%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada di SKPD yaitu Neraca, LRA dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi:


1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya buku inventarisasi barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu leaflet, sms pengaduan, website, dan papan informasi. 2) Ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD tentang pelaksanaan pelayanan publik.

17. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan . Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi: 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Program nasional yang dilaksanakan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 3 program nasional yang harus dilaksanakan, (100%), urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 2 program dari 4 program nasional yang harus dilaksanakan (50%) sedangkan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 1 program nasional yang harus dilaksanakan (100%). 2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Terkait dengan pelaksanaan program nasional di atas, terdapat SOP berupa pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, sebagai acuan pelaksanaan program.


b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA

yang

harus

dilaksanakan

menurut

PERMEN.

Untuk

urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 7 PERDA pelaksanaan PERMEN (100%). Sedangkan untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta urusan pemberdayaan perempuan terdapat 1 PERDA pelaksanaan PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2010 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP - KB) Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dari 8 jabatan dan eselonering yang harus ada, (100%). Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8 jabatan yang harus ada, semuanya terisi (100%) sedangkan untuk urusan pemberdayaan perempuan 3 jabatan semuanya (100%) terisi. 2) Pada BPMP - KB Kota Ambon terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yaitu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB). d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi :


1) Jumlah PNS urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 18 orang (0,24%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 31 orang (0,41%) dari total PNS Kota Ambon. Sedangkan urusan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 4 orang (0,05%). 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah 8 orangatau 100%. Sedangkan untuk urusan pemberdayaan perempuan adalah 3 orang (100%). 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah 8 orangatau 100%. Sedangkan untuk urusan pemberdayaan perempuan adalah 3 orang (100%). e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPMP-KB

Kota

Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 4 dari 6 program atau 66,67%. Sedangkan untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta urusan pemberdayaan Perempuan adalah 2 dari 5 program (40%), 2 dari 3 program (66,67%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD untuk ketiga urusan masing-masing adalah 4 dari 6 program (66,67%), 2 program dari 5 program (40%) dan 2 program dari 3 program (66,67%). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 229 ]

4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD ketiga urusan masing-masing adalah 4 dari 6 program (66,67%, 2 program 6 dari 5 program (40%) dan 2 program dari 3 program (66,67%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah untuk urusan pemberdayaan

masyarakat

dan

desa

adalah

Rp.2.291.291.725,-

dari

Rp.971.879.959.574,- atau 0,24%. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah Rp.2.858.249.464,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,29%. Sedangkan untuk urusan pemberdayaan perempuan adalah Rp.489.805.853,dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,0,5% 2) Belanja modal untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terhadap total belanja SKPD adalah Rp.870.671.264,- dari Rp.2.858.249.464,atau 30,46% sedangkan untuk dua urusan yang lain adalah Rp.0. 3) Total belanja pemeliharaan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.383.038.100,- dari Rp.931.856.825,- atau 41,10%. Sedangkan dua urusan lainnya tidak ada (0%). 4) Total belanja pemeliharaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari total belanja SKPD adalah Rp.383.038.100,- dari Rp.2.291.291.725,- atau 16,71%. Sedangkan dua urusan lainnya tidak ada (0%). 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset BPMP - KB Kota Ambon, yang ada pada daftar inventaris barang, KIR, KIB, dan daftar persediaan barang.


2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebanyak 2 dari 110 asset (1,81%), dan untuk dua urusan lainnya sebanyak 1 dari 27 asset (3,70%). h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu baliho, leaflet dan spanduk. 2) Ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

18. Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan dari program nasional. dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) sebanyak 5 pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon ada 3 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN (100%). c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 231 ]

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 14 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya terisi (100%). 2) Pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Badan Pengelola Keuangan sebanyak 41 orang (0,54%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 13 pejabat atau 92,86%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 14 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 5 program (100%).


3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 5 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.8.949.904.918,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,92%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.257.652.000,- dari Rp.8.949.904.918,- atau 2,86 %. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.165.628.400,- dari Rp.4.140.009.836,- atau 4,13%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp. 165.628.400,dari Rp.8.949.904.918,- atau 1,85%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya laporan inventarisasi barang atau asset Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 2 dari 251 asset (0,80%). h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yang ada adalah papan pengumuman dan kotak saran. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 233 ]

19. Badan Kepegawaian Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Kota Ambon dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) pada SKPD ini sebanyak 16 SOP. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Badan Kepegawaian Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Badan Kepegawaian Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 14 jabatan dan eselonering yang harus ada, 11 jabatan (78,57%) terisi. 2) Pada Badan Kepegawaian Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Badan Kepegawaian sebanyak 57 orang (0,75%) dari total jumlah PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang.


2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 3 pejabat dari 11 pejabat atau 27,27%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 2 dari 11 pejabat atau 18,18%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 4 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 22 dari 25 program (88%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 4 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.3.599.162.350,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,37%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.65.390.000,- dari Rp.3.599.162.350,- atau 2%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.146.104.000,- dari Rp.301.999.000,- atau 48%.


4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.146.104.000,dari Rp.3.599.162.350,- atau 4%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Badan Kepegawaian Kota Ambon, yang terdaftar dalam buku inventaris barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu papan informasi, kotak saran, papan SOP, papan motto, papan maklumat, papan visi dan misi, serta papan informasi. 2) Ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD tentang pelayanan pendaftaran seleksi CPNS.

20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada sebanyak 3 SOP. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA

yang

harus

dilaksanakan

menurut

PERMEN.


Pada

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon ada 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2012. Dari 13 jabatan dan eselonering yang harus ada, 12 jabatan (92,30%) terisi. d. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon Tidak terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi. e. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada SKPD sebanyak 27 orang (0,35%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 9 dari 13 pejabat atau 69,23%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 12 dari 13 pejabat atau 92,30%. f. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 237 ]

program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 8 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 8 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 8 program (100%). g. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.5.396.065.930,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,56%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.975.208.824,- dari Rp.5.396.065.930,- atau 18,07%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.135.803.296,- dari Rp.27.999.992,- atau 20,62%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.135.803.296,dari Rp.5.396.065.930,- atau 2,52%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. h. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset BPBD Kota Ambon, yang terdaftar di dalam KIB dan buku daftar inventaris barang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 238 ]

2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 5 dari 141 asset. i. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yang diberikan oleh SKPD adalah rambu-rambu evakuasi dan sistem peringatan dini. 2) Tidak adanya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

21. Sekretariat DPRD Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) sebanyak 3 SOP pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Sekretariat DPRD Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi : 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, telah dibentuk Sekretariat DPRD Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 239 ]

2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 12 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi. 2) Pada Sekretariat DPRD Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Sekretariat DPRD sebanyak 65 orang (0,85%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 12 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 12 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 7 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 7 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 7 program (100%).


f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.26.220.826.418,- dari Rp.870.747.059,102,- atau 2,70%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.311.500.000,- dari Rp.25.291.340.945,- atau 2%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.2.569.246.649,- dari Rp.19.523.833.849,- atau 14%. 4) Total

belanja

pemeliharaan

dari

total belanja

SKPD

adalah

Rp.2.569.246.649,- dari Rp.25.291.340.945,- atau 11%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Sekretariat DPRD Kota Ambon, yang terdaftar pada daftar inventaris barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah papan pengumuman dan pos pengaduan. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.


22. Inspektorat Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) sebanyak 1 SOP pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Inspektorat Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Inspektorat Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 22 jabatan dan eselonering yang harus ada, 20 jabatan (90,91%) terisi. 2) Pada Inspektorat Kota Ambon terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi, yaitu Auditor. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi :


1) Jumlah PNS pada Inspektorat sebanyak 43 orang (0,56%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 20 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 20 dari 22 pejabat atau 90,91%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 5 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 5 program (100%) 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 program (100%) f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.5.871.403.528,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,60%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.669. 074. 810,- dari Rp.5.871.403.528,- atau 11,40%.


3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.112 110. 800,- dari Rp.99.463.100,- atau 88,71%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.112 110. 800,dari Rp.5.871.403.528,- atau 1,69%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Inspektorat Kota Ambon, yang terdaftar di dalam buku daftar inventaris barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 194 dari 351 atau 55,27%. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yang diberikan oleh SKPD adalah pos pengaduan dan leaflet. 2) Adanya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

23. Kantor Pengelolaan Aset Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Aset Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD adalah tidak ada dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) adalah tidak ada pada SKPD ini.


b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Kantor Pengelolaan Aset Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kantor Pengelolaan Aset Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Agustus 2014. Dari 5 jabatan dan eselonering yang harus ada, 1 jabatan (20%) terisi. 2) Pada Kantor Pengelolaan Aset Kota Ambon tidak terdapat jabatan fungsional. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Kantor Pengelolaan Aset sebanyak 8 orang (0,01%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 1 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 1 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 245 ]

program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah tidak ada. 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah tidak ada. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah tidak ada. f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.609.965.500,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,07%. 2) Belanja

modal

terhadap

total

belanja

SKPD

adalah

Rp.0,-

dari

Rp.609.965.500,- atau 0%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.0,- dari Rp.609.965.500,- atau 0%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.0,- dari Rp.609.965.500,- atau 0%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset pada Kantor Pengelolaan Aset Kota Ambon, yang terdaftar di dalam buku daftar inventaris barang, daftart penyediaan barang, dan daftar rencana pengadaan barang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 246 ]

2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yang diberikan oleh SKPD adalah tidak ada. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

24. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan 1) Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD. Tidak adaProgram nasional yang dilaksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. 2) Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP). Terkait dengan pelaksanaan program nasional di atas, terdapat petunjuk pelaksanaan program sebagai acuan pelaksanaan program di daerah. Selain itu

terkait dengan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja,

terdapat 1 SOP. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Dengan demikian rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang dilaksanakan menurut PERMEN adalah 1 PERDA (100%). c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi:


1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 5 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi. 2) Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Kantor SatPol PP sebanyak 77 orang (1,01%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 3 dari 5 pejabat atau 60%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 5 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 248 ]

2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 1 dari 2 program (50%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 5 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.9.179.037.010,-dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,94%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.67.140.000,-dari Rp.8.083.489.028,- atau 0,83%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.289.045.900,- dari Rp.1.640.666.900,- atau 17,62%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.289.045.900,dari Rp.8.083.489.028,- atau 3,58%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Buku Inventaris, KIB, Laporan mutasi barang, dan laporan pengadaan barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 88 dari 413 asset. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 249 ]

1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu papan pengumuman, dan kotak saran. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

25. Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh KPDE Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada sebanyak 3 SOP. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada KPDE Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 5 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi.


2) Pada KPDE Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada KPDE sebanyak 15 orang (0,20%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 5 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 5 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) KPDE Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 3 dari 5 program (60%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 5 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi:


1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.3.796.100.875,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,39%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.1.049.947.000,-dari Rp.3.796.100.875,- atau 27,66%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.309.154.200,- dari Rp.1.145.060.827,- atau 27%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.309.154.200,dari Rp.3.796.100.875,- atau 8,14%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset KPDE Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR). 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 23 dari 448 asset. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu Website Pemerintah Kota Ambon www.ambon.go.id. 2) Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD adalah melalui pengaduan masyarakat pada Webside Pemerintah Kota Ambon www.ambon.go.id, adanya sistem pelayanan terpusat daftar keluhan masyarakat (online pada sistem).


26. Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) sebanyak 2 SOP pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN, yaitu PERDA Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran. Dengan demikian IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN adalah 1 PERDA atau 100%. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Terdapat 4 jabatan dan eselonering yang harus ada 5 jabatan (80%) terisi. 2) Pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 253 ]

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Kantor Pemadam Kebakaran sebanyak 30 orang (0,39%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 2 dari 4 pejabat yang ada atau 50%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 4 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 4 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 4 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 4 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi : 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.3.337.657.346,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,34%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 254 ]

2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.449.422.000,-dari Rp.1.174.196.400,- atau 38,27%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.360.647.100,- dari Rp.813.549.300,- atau 44,33%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.360.647.100,dari Rp.3.141.845.665,- atau 11,47%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Buku Inventaris Barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat

fasilitas/

prasarana

informasi

bagi

masyarakat

yaitu

Pos

pengamanan. 2) Ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

27. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, untuk urusan Perpustakan 1 program yang dilaksanakan sedangkan untuk urusan Kearsipan 1 dari 2 program yang dilaksanakan. b. Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) terdapat 6 SOP pada urusan perpustakaan. Sedangkan untuk urusan kearsipan tidak ada SOP. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 255 ]

c. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. d. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 1 jabatan dan eselonering yang harus ada, hanya terdapat 1 jabatan yang terisi atau 100%. 2) Pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. e. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS yang menangani urusan Perpustakaan sebanyak 4 orang (0,05%) dan urusan Kearsipan sebanyak 3 orang (0,04%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pada urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 1 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 1 pejabat atau 100%.


f. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA untuk urusan Perpustakaan adalah 2 dari 7 program dan urusan Kearsipan adalah 2 program dari 5 program yang ada. 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD untuk urusan Perpustakaan adalah 2 dari 7 program dan urusan Kearsipan adalah 2 program dari 5 program yang ada. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD untuk urusan Perpustakaan adalah 2 dari 7 program dan urusan Kearsipan adalah 2 program dari 5 program yang ada. g. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon untuk dua urusan adalah Rp.798.546.030,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,08%. 2) Untuk urusan Perpustakaan, belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.181.048.850,- dari Rp.751.830.150,- atau 43,49%. Sedangkan untuk urusan Kearsipan, belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.235.237.500,- dari Rp.751.830.150,- atau 56,51%. 3) Untuk kedua urusan, total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.4.900.000,- dari Rp.173.733.500,- atau 0,03%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 257 ]

4) Untuk kedua urusan, total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.4.900.000,- dari Rp.751.830.150,- atau 0,65%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada untuk dua urusan adalah LRA, Neraca dan CALK. h. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Buku Inventaris Barang, kartu persediaan barang, dan laporan mutasi barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD untuk dua urusan adalah tidak ada (0%). i. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu mobil perpustakaan keliling, papan pengumuman. 2) Ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD untuk urusan perpustakaan. Sedangkan untuk urusan kearsipan tidak ada survei.

28. Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, ada 6 program yang dilaksanakan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon dari 10 program nasional yang harus dilaksanakan atau (60%). Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada pada SKPD ini. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 258 ]

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Kantor Pengendalian Dampak Limgkungan Kota Ambon terdapat 4 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi : 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 14 jabatan dan eselonering yang harus ada, 4 jabatan yang terisi (28,57%). 2) Pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan sebanyak 19 orang (0,25%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan ada 2 dari 14 pejabat atau 14,28%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 4 pejabat atau 100%.


e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1)

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon.

2)

Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 6 program atau 100%.

3)

Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 6 program atau 100%.

4)

Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 6 program atau 100%.

f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1)

Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.4.272.254.495,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,49%.

2)

Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.229.353.250,-dari Rp.3.763.658.801,- atau 6,09%.

3)

Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.121.261.900,- dari Rp.1.792.850.365,- atau 6,76%.

4)

Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.121.261.900,dari Rp.3.763.658.801,- atau 3,22%.

5)

Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA dan Neraca serta CALK.


g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1)

Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon, yang terdaftar pada Kartu Inventaris Barang (KIB).

2)

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada.

h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah papan pengumuman, pos pengaduan, dan leaflet. 2) Ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

29. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, ada 1 program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada yaitu tentang tata cara pelayanan perijinan satu pintu dan administrasi ttg tupoksi subag pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Dengan demikian IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan


menurut PERMEN adalah 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN atau 100%. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 8 jabatan dan eselonering yang harus ada, 2 jabatan (100%) terisi. 2) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 30 orang (0,39%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 2 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 2 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 262 ]

1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 5 program atau 100%. 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 5 program atau 100%. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 dari 6 program atau 83%. f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.2.163.391.521,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,22%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.189.275.000,- dari Rp.202.243.000,- atau 94%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.54.548.200,- dari Rp.435.692.125,- atau 13%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.54.548.200,dari Rp.666.591.125,- atau 8%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Buku Barang Inventaris, buku penerimaan barang, buku pengeluaran barang, dan buku pengadaan barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 263 ]

h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu papan informasi, touch screen, papan akhir isin, kotak pengaduan, papan maklumat pelayanan,mesin antrean,banner dan monitor display. 2) Adanya Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

30. Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Protokol Sekretariat Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Bagian HUMAS dan Protokol Sekretariat

Kota Ambon. Dengan demikian Indikator

Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada tentang standar pelayanan informasi publik di lingkup Pemerintah Kota Ambon pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Bagian HUMAS dan Protokol Sekretariat Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi:


1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, telah dibentuk Bagian HUMAS dan Protokol Sekretariat Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 4 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi. 2) Pada Bagian HUMAS dan Protokol Sekretariat Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1)

Jumlah PNS pada Bagian Humas dan Protokoler sebanyak 31 orang (0,41%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang.

2)

Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 4 pejabat atau 100%.

3)

Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 4 pejabat atau 100%.

e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran


(RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian HUMAS dan Protokol Sekretariat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 6 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 6 dari 7 program (85,71%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 6 dari 7 program (85,71%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.5.042.057.302,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,58%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp. 139.000.000- dari Rp.5.042.057.302,- atau 0,02%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.361.133.600,- dari Rp.3.303.744.398,- atau 0,11%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.361.133.600,dari Rp.5.042.057.302,- atau 0,10%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA dan Neraca. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Bagian HUMAS dan Protokol Sekretariat Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR). 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada.


h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat yaitu Papan Pengumuman, pengumuman di Mass Media dan Mobil Penyiaran Keliling. 2) Tidak ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

31. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Kota Ambon. Dengan demikian Indikator

Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) terdapat 2 SOP pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 267 ]

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, telah dibentuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 4 jabatan dan eselonering yang harus ada, 3 jabatan yang (75%) terisi. 2) Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebanyak 13 orang (0,17%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 3 pejabat dari 4 pejabat yang harus ada atau 75%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 3 pejabat dari 4 jabatan yang ada atau 75%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah tidak ada (0%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 4 program (100%). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 268 ]

4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 4 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.648.719.606,- dari Rp.546.619.720.348,- atau 0,07%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.23.000.000,- dari Rp.3.154.214.181,- atau 0,72%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.23.014.000,- dari Rp.156.540.506,- atau 14,70%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.15.691.000,dari Rp.648.719.606,- atau 2,42 %. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon, yang terdaftar dalam kartu inventaris ruangan (KIR). 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 6 dari 40 jenis asset atau 15%. Aset yang tidak digunakan adalah kursi. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah kotak saran. 2) Tidak ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.


32. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja

Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada tentang ijin penelitian dan rekomendasi penelitian pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, telah dibentuk Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 4 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi. 2) Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi.


d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Bagian Tata Pemerintahan sebanyak 13 orang (0,17%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 4 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 4 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 5 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 5 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.2.251.661.527,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,23%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 271 ]

2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.34.565.000,- dari Rp.34.906.000,- atau 99,02%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.4.100.000,- dari Rp.1.313.544.762,- atau 0,31%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.4.100.000,dari Rp.34.906.000,- atau 11,75%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA dan Neraca. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, yang terdaftar pada kartu Inventaris Ruangan (KIR). 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah kotak saran. 2) Tidak ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

33. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat

Kota Ambon.

Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) tidak ada pada SKPD ini. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 272 ]

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, telah dibentuk Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 4 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi. 2) Pada Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Bagian Kerjasama dan PPE sebanyak 18 orang (0,24%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 4 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 4 pejabat atau 100%.


e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 4 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 4 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 4 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.1.455.465.505,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,15%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.364.791.000,- dari Rp.1.455.465.505,- atau 25,06%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.21.966.000,- dari Rp.225.276.475,- atau 9,75%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.21.966.000,dari Rp.364.791.000,- atau 6,02%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, CALK, dan Neraca.


g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 3) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi Sekretariat Kota Ambon, yang terdaftar pada kartu Inventaris Barang (KIB). 1) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat berupa papan pengumuman dan kotak saran. 2) Tidak ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

34. Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada sebanyak 3 SOP pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 275 ]

c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, telah dibentuk Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Terdapat 4 jabatan dan eselonering yang harus ada, jabatan tersebut (100%) terisi. 2) Pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Bagian Hukum sebanyak 14 orang (0,18%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 2 dari 4 pejabat atau 50%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 2 dari 4 pejabat yang ada atau 50%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 276 ]

1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 4 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 4 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 4 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.1.051.589.750,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,12%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.69.000.000,- dari Rp.1.051.589.750,- atau 6,69%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.24.948.000,- dari Rp.515.887.650,- atau 4,83%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.24.948.000,dari Rp.1.758.691.751,- atau 1,41%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA dan Neraca g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, yang terdaftar dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR). 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 1 dari 30 asset yang dikkuasai oleh SKPD atau 3,33%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 277 ]

h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, ada juga fasilitas untuk papan pengumuman dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah kotak saran, papan informasi, dan leaflet. 2) Tidak ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

35. Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, ada 1 program yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada pada SKPD ini tentang administrasi pengendalian kerja pegawai. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 278 ]

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, telah dibentuk Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 4 jabatan dan eselonering yang harus ada, 4 jabatan (100%) terisi. 2) Pada Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon ada jabatan fungsional

dalam

struktur

organisasi

yaitu

analisi

kelembagaan,

pengadministrasian birokrasi, pengolah data analisis jabatan. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Bagian Organisasi dan Manajemen sebanyak 16 orang (0,21%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 3 dari 4 pejabat atau 75%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 4 pejabat yang harus ada atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 3 dari 7 program (42,85%). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 279 ]

3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 5 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.1.338.586.039,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,15%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.34.900.000,- dari Rp.1.299.586.365,- atau 2,69%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.51.821.400,- dari Rp.362.666.352,- atau 14,29%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.51.821.400,dari Rp.1.299.586.365,- atau 3,99%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Bagian Organisasi dan Manajemen Sekretariat Kota Ambon, yang terdaftar di dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR). 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah berupa kotak saran, papan informasi dan papan pengumuman.


2) Tidak ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

36. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada sebanyak 4 SOP pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, telah dibentuk Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 4 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi.


2) Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Bagian Umum dan Perlengkapan sebanyak 29 orang (0,38%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 1 dari 4 pejabat atau 25%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 4 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 9 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 9 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 9 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 282 ]

1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.37.352.890.254,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 4,29%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.7.120.229.136,- dari Rp.17.204.410.425,- atau 41,39%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.2.353.169.566,- dari Rp.15.035.359.772,- atau 15,65%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.2.353.169.566,dari Rp.17.204.410.425,- atau 13,68%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA dan Neraca. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon, yang terdaftar pada Kartu Inventaris Ruangan (KIR), KIB, dan buku inventaris barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah kotak pengaduan/ saran. 2) Ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

37. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, tidak ada program yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 283 ]

Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Keberadaan Standard Operating Prosedure (SOP) ada tentang alur surat masuk pada SKPD ini. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, telah dibentuk Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 4 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi. 2) Pada Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Bagian TU Pimpinan dan Ekspedisi sebanyak 26 orang (0,34%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 4 pejabat atau 100%. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 284 ]

3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 4 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 14 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 14 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 14 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.59.532.751,dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,01%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.17.500.000,- dari Rp.17.500.000,- atau 100%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.59.532.751,- dari Rp.162.379.642,- atau 36%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.59.532.751,Rp.221.912.393,- atau 26%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA dan Neraca.


g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat Kota Ambon, yang terdaftar di dalam daftar inventaris barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 8 dari 8 asset yang dikuasai oleh SKPD atau sebesar 100%. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah pos pengaduan. 2) Tidak ada Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

38. Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, ada 4 program nasional yang langsung dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Dengan demikian terdapat Standard Operating Prosedure (SOP) tentang pelayanan surat keterangan.. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ada 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi:


1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 9 jabatan dan eselonering yang harus ada, semuanya (100%) terisi. 2) Pada Kecamatan Teluk Ambon tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 25 orang (0,33%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 9 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 9 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Kecamatan Teluk

Ambon Kota Ambon. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 287 ]

2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 12 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 12 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 12 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.2.618.229.060,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,30%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.34.500.000,- dari Rp.2.618.229.060,- atau 1%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.106.776.000,- dari Rp.199.598.000,- atau 53%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.106.776.000,Rp.2.327.262.439,- atau 5%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, yang terdaftar pada daftar barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi:


1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah papan pengumuman. 2) Tidak adanya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

39. Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, ada 1 program nasional yang langsung dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon. Dengan demikian terdapat 1 Standard Operating Prosedure (SOP) tentang pelayanan surat keterangan. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 9 jabatan dan eselonering yang harus ada, hanya 6 jabatan yang terisi (66,7%) . 2) Pada Kecamatan Teluk Ambon Baguala tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 289 ]

d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Kecamatan Teluk Ambon Baguala sebanyak 25 orang (0,28%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 5 dari 6 pejabat atau 83,3%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 6 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 16 program atau 100%. 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 16 program atau 100%. 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 16 program atau 100%. f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi:


1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.2.650.497.658,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,30%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.91.300.000,- dari Rp.2.650.497.658,- atau 3,4%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.64.119.000,- dari Rp.239.556.500,- atau 26,8%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.64.119.000,dari Rp.2.650.497.658,- atau 26,8%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, yang terdaftar pada daftar Inventaris Barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah tidak ada. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah papan pengumuman. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

40. Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, ada 1 program yang langsung dilaksanakan oleh Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini terdapat Standard Operating Prosedure (SOP) tentang pelayanan surat keterangan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 291 ]

b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 9 jabatan dan eselonering yang harus ada, terisi 6 atau 66,7% 2) Pada Kecamatan Leitimur Selatan tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Kecamatan Leitimur Selatan sebanyak 10 orang (0,13%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 3 dari 6 pejabat atau 50%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 6 pejabat atau 100%.


e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 24 program (100%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 24 program (100%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 24 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.542.400.855,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,06%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.156.968.750,- dari Rp.542.400.855,- atau 0,28%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.100.468.400,- dari Rp.271.248.105,- atau 0,37%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.125.636.400,dari Rp.542.400.855,- atau 23,16%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK.


g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, yang terdaftar pada daftar Inventaris Barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 96 dari 225 asset. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Fasilitas/ prasarana informasi bagi masyarakat adalah papan pengumuman. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

41. Kecamatan Sirimau Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, ada 1 program yang langsung dilaksanakan oleh Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD adalah 1 program (100%), dan terdapat Standard Operating Prosedure (SOP) sebanyak 4 SOP. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Kecamatan Sirimau Kota Ambon tidak ada PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 294 ]

1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 7 jabatan dan eselonering yang harus ada, (100%) terisi. 2) Pada Kecamatan Sirimau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS pada Kecamatan Sirimau sebanyak 23 orang (0,30%) dari total PNS di Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 6 dari 12 pejabat atau 50%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 12 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 295 ]

2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 4 dari 5 program (80%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 4 dari 5 program (80%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 5 program (100%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: 1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.3.084.129.012,- dari Rp.971.879.959.574,- atau 0,35%. 2) Belanja modal terhadap total belanja SKPD adalah Rp.52.850.000,- dari Rp.52.850.000,- atau 100%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.93.397.400,- dari Rp.65.351.200,- atau 69,97%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.93.397.400,dari Rp.65.351.200,- atau 69,97%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang terdaftar pada daftar Inventaris Barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 65 dari 215 asset. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi:


1) Terdapat fasilitas bagi masyarakat adalah papan pengumuman, kotak saran, kotak informasi, dan ruang pelayanan. 2) Tidak ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.

42. Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon a. Aspek Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, ada 1 program yang langsung dilaksanakan oleh Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Dengan demikian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek ini meliputi Rasio jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD dan Standard Operating Procedure (SOP) adalah pelayanan surat keterangan. b. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan IKK pada aspek ini adalah rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. Pada Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon terdapat 1 PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN. c. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah IKK pada aspek penataan kelembagaan daerah berdasarkan kesesuaian struktur jabatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 meliputi: 1) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2013 telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, telah dibentuk Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai diamanatkan oleh PP Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah efektif berfungsi pada Januari 2009. Dari 9 jabatan dan eselonering yang harus ada, 7 jabatan (77,7%) terisi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 297 ]

2) Pada Kecamatan Nusaniwe tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi. d. Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah IKK pada aspek pengelolaan kepegawaian daerah berdasarkan tingkat kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas SKPD, dan upaya peningkatan kapasitas SDM meliputi : 1) Jumlah PNS Kecamatan Nusaniwe sebanyak 26 orang (0,34%) dari total PNS Kota Ambon sebanyak 7.623 orang. 2) Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan adalah 7 pejabat atau 100%. 3) Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan adalah 7 pejabat atau 100%. e. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah IKK pada aspek perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD, sinkronisasi RENJA SKPD dengan Program RKPD, sinkronisasi program RKA SKPD dengan program RENJA SKPD, serta perencanaan pelaksanaan program dan anggaran meliputi: 1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD adalah Rencana Strategis, Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. 2) Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA adalah 7 dari 8 program (87,5%). 3) Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD adalah 7 dari 8 program (87,5%). 4) Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD adalah 7 dari 8 program (87,5%). f. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah IKK pada aspek pengelolaan keuangan daerah berdasarkan alokasi anggaran, besaran belanja modal, besaran belanja pemeliharaan dan laporan keuangan SKPD meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Ambon Tahun 2014 [ Bab III - 298 ]

1) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Kota Ambon adalah Rp.3.199.205.280,- dari Rp.546.619.720.348,- atau 0,37%. 2) Belanja

modal

terhadap

total

belanja

SKPD

adalah

Rp.0,-

dari

Rp.3.199.205.280,- atau 0%. 3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD adalah Rp.101.005.000,- dari Rp.501.319.480,- atau 20,15%. 4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD adalah Rp.101.005.000,dari Rp.3.199.205.280,- atau 3,1%. 5) Keberadaan laporan keuangan yang ada adalah LRA, Neraca dan CALK. g. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah IKK pada aspek pengelolaan barang milik daerah berdasarkan manajemen asset, penggunaan bidang tanah, dan penggunaan asset SKPD meliputi: 1) Keberadaan inventaris barang atau asset SKPD adalah terdapatnya daftar inventarisasi barang atau asset Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang terdaftar dalam daftar Inventaris Barang. 2) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD adalah 2 dari 23 asset. h. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat IKK pada aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat berdasarkan bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat, dan responsivitas terhadap partisipasi masyarakat meliputi: 1) Terdapat fasilitas papan pengumuman bagi masyarakat. 2) Ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan SKPD.


BAB III URUSAN DESENTRALISASI

Recommend Documents