B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN

IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang sehingga negara wajib memenuhi hak atas pendidikan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator apakah suatu negara dikategorikan negara maju, negara berkembang atau bahkan negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pasal tersebut bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya. Dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar1945 Amandemen ke-4, dijelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 menyebutkan "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya”. Selain itu, berbagai kesepakatan internasional khususnya millennium development goals (MDGs), yang menetapkan bahwa sebelum tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan menyelesaikan pendidikan dasar, dan Deklarasi UNESCO tentang Education for All (EFA) telah pula menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan pilar kebijakan pendidikan, salah satu tujuan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 adalah Meningkatkan akses layanan pendidikan yang bermutu, berkesetaraan serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran penekanan pada meningkatnya pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses untuk semua jenjang pendidikan, Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan a. Program dan Kegiatan Mengacu pada komitmen MDGs dan Deklarasi UNESCO tentang target EFA pada 2015 serta amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan porsi belanja terbesar pada Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai upaya pemberian layanan hak pendidikan dasar. Alokasi belanja urusan pendidikan tahun 2013 berjumlah Rp 553.049.663,00 dan setelah perhitungan anggaran terealisasi Rp 501.240.533.283,00. Proporsi realisasi itu merupakan 50,73% % dari total realisasi belanja APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00

Program yang didanai dari anggaran tersebut meliputi; (1) Belanja Langsung yang terdiri dari : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

26


Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program Pendidikan Berkelanjutan, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yang didukung oleh Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan (2) Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah. Adapun program dan alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.B.1.1 Program, Alokasi dan Realisasi Urusan Pendidikan Tahun 2013 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Pendidikan Usia Dini

2

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

88.357.145.500,00

77.065.405.365,00

4.043.660.000,00

1.403.797.703,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

59.935.642.300,00

53.322.301.952,00

3

Program Pendidikan Menengah

18.847.836.200,00

17.406.209.154,00

4

Program Pendidikan Non Formal

1.092.900.000,00

811.717.500,00

5

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

996.240.000,00

942.000.950,00

6

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Berkelanjutan

1.087.460.000,00

985.675.316,00

152.000.000,00

60.608.500,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.232.900.000,00

1.174.050.225,00

964.007.000,00

954.544.065,00

4.500.000,00

4.500.000,00

7 8 9 10 B

Belanja Tidak langsung

464.691.995.163,00

424.234.470.546,00

1

Belanja Hibah

2

Belanja Pegawai

6.959.077.968 457.732.917.195,00

6.085.775.000 418.148.695.546,00

447.795.599.620,00

411.602.020.046,00

9.937.277.575,00

6.546.675.500,00

40.000,00

0,00

553.049.140.663,00

501.299.875.911,00

a

Gaji dan Tunjangan

b

Tambahan Penghasilan

c

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jumlah Total

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran urusan pendidikan mencakup belanja langsung yang penggunaannya terdiri dari 10 program (Tabel IV.B.1.1) dan belanja tidak langsung dengan peruntukan belanja pegawai, belanja hibah/bantuan sosial. Berikut disampaikan uraian penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut.

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

27


Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan PP 17 Tahun 2010 Pasal 61 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Kesiapan bersekolah merupakan strategi yang telah terbukti untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial sebuah masyarakat. Berbagai studi menunjukkan manfaat dan pengembalian investasi dari kesiapan bersekolah, terkait dengan penurunan biaya pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan manusia, dan manfaat bagi masyarakat. Melalui Program-program pendidikan dan perkembangan anak usia dini (PAUD) yang efektif dapat menurunkan biaya pendidikan melalui peningkatan efisiensi internal pendidikan dasar yang ditandai dengan berkurangnya jumlah anak mengulang kelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi dan fasilitas layanan PAUD, pada Tahun 2013 Pemerintah kabupaten Wonosobo mengalokasikan bantuan APBD yang diberikan kepada lembaga TK/PAUD milik masyarakat melalui pembangunan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas, maupun ruang kantor pada TK/PAUD Aisyiyah Kertek, .TK/PAUD Soleh Solehah Kertek , TK/PAUD Tegalsari Garung, TK/PAUD Juariyah Kauman Wonosobo dan TK/PAUD Hajah Maryam Kalibeber. Selain itu, melalui bantuan provinsi telah dialokasikan anggaran bagi 11 TK, 1 PAUD dan 2 KB untuk pembiayaan rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana pokok maupun penunjang dengan kegiatan berupa pengadaan mebeler dan rehab ringan. Selain peningkatan fasilitas layanan, tidak kalah penting adalah kualitas pendidik serta materi pembelajaran karena tinggi rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh proses belajar dan mengajar. Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan sehari mengenai cara peningkatan mutu pembelajaran PAUD yang diikuti oleh guru PAUD yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dari segi manajemen pengelolaan, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi peningkatan tata kelola PAUD yang diikuti oleh 60 orang pengelola PAUD se Kabupaten Wonosobo. Untuk meningkatkan motivasi tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas pembelajaran serta meningkatkan kreativitas anak usia dini pada Tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan ajang kreatifitas anak usia dini yang diikuti oleh anak-anak di jenjang TK, KB/TPA/SPS serta lomba seni anak TK se Kabupaten Wonosobo yang meliputi Lomba Menyanyi, Lomba Menari dan Lomba Finger Printing. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Wonosobo. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga PAUD dan dalam rangka meningkatkan layanan program yang bermutu, pada tahun 2013 telah dikembangkan model PAUD Terpadu yang digunakan sebagai pusat rujukan bagi lembaga PAUD lainnya, melalui dukungan pembiayaan pembangunan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana di TK Pembina Kecamatan Sapuran. Sebagai dukungan terhadap kebijakan Kabupaten Wonosobo menuju Kota Layak Anak, pada tahun 2013 melalui kegiatan APBD telah dilaksanakan pengadaan sarana LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

28


prasarana Kota layak anak berupa pengadaan sarana Alat Permainan Edukatif yang digunakan untuk sarana belajar dan bermain Perpustakaan Daerah 3 paket, PAUD Kumejing Wadaslintang (1 paket); Puskesmas Garung; (1 paket) dan Puskesmas Leksono 1 (2 paket) Program Wajardikdas Sembilan Tahun Program Wajar dikdas 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun merupakan sebuah kebijakan bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan rata- rata lama sekolah dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi layanan minimal atas pendidikan dasar warganya. Dalam RKPD Tahun 2013 yang telah memasuki tahapan RPJMD tahun ketiga, salah satu sasaran urusan pendidikan adalah meningkatnya pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses pendidikan dasar Keseriusan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk memberikan layanan pendidikan dasar yang berkualitas telah dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Peningkatan sarana dan prasarana adalah agenda pokok dalam setiap tahapan pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonosobo mengingat tingkat daya tampung dan akses atas pendidikan dasar yang selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Sumber anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar berasal dari anggaran APBD Murni Kabupaten Wonosobo, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Realisasi DAK Tahun 2012 yang dilaksanakan pada Tahun 2013 kegiatan berupa : bantuan kepada 97 SD untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat, pembangunan ruang perpustakaan untuk 32 SD, bantuan Alat Peraga Bahasa, IPA dan Olahraga kepada 24 SD, Alat Peraga Matematika dan IPS untuk 28 SD, dan 32 SD menerima alat peraga Seni, Budaya dan Ketrampilan. Untuk jenjang SMP DAK Tahun 2012 yang dilaksanakan pada DAK tahun 2013 digunakan untuk membiayai rehabilitasi Berat Ruang Belajar di 20 SMP, Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar di 35 SMP, bantuan alat lab IPA di 3 SMP dan alat peraga IPS untuk 21 SMP/SMPLB . Untuk pengadaan alat laboratorium bahasa tidak bisa dilaksanakan karena terkendala pada proses pengadaan. Proses melalui lelang paket sudah dilaksanakan, namun demikian tidak ada penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk dilakukan proses lelang ulang. Sehingga kegiatan ini dilaksanakan di tahun 2014. Sedangkan realisasi Dana DAK anggaran tahun 2013 untuk tingkat SD meliputi rehabilitasi berat 91 ruang kelas, pembangunan 26 ruang perpustakaan beserta perabotnnya dan untuk tingkat SMP telah direalisasikan rehab berat 6 ruang belajar , pembangunan 20 unit RKB, 4 perpustakaan dan 6 ruang laboratorium. Adapun untuk kegiatan pengadaan sarana penunjang pembelajaran tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pengadaan, sehingga dilaksanakan di tahun 2014. Sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang perpustakaan, dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar melalui anggaran APBD Kabupaten Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mewadahi aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Wonosobo untuk mendanai rehabilitasi ruang kelas untuk 5 MI dan pembangunan ruang perpustakaan. Untuk mendukung capaian indikator ruang kelas LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

29


dengan SD dan ruang kelas SMP, diaalokasikan pula pengadaan mebelair bagi 20 SD dan 10 SMP. Adapun untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/membangun senderan dari dana APBD Kabupaten juga telah direalisasikan untuk 10 lokasi 4 MTs, 1, 5 MI, 1 PAUD, 1 RA, 7 SD, 1 SMP. Sarana pendukung proses belajar mengajar turut menentukan peningkatan mutu pendidikan. Tahun 2013 dengan bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sarana pendukung ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan ruang perpustakaan bagi SD/MI dan SMP/MTs, pengadaan bahan/buku pustaka baik berupa buku referensi maupun buku mulok Bahasa Jawa, pengadaan alat peraga sekolah bagi dan pengadaan TIK perpustakaan di SMP, pengadaan alat laboratorium IPA, pengadaan meubelair SD dan SMP, pengadaan komputer Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB Untuk kegiatan pengadaan mebelair pengganti SMP karena kendala waktu pengadaan dan keterbatasan panitia pengadaan, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga diluncurkan di Tahun Anggaran 2014. Pada APBD Perubahan Tahun 2014, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi penambahan alat laboratorium untuk SMP, namun tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu untuk melakukan proses pengadaan. Pada dasarnya semua sekolah harus memberikan layanan pendidikan kepada semua anak. Layanan pendidikan inklusi diberikan kepada sekolah yang secara khusus membina, membimbing anak berkebutuhan khusus duduk bersama dengan siswa normal. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 memberikan amanat tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Bantuan fasilitasi pendidikan inklusi merupakan bantuan yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusi SD dan SMP. Bentuk kegiatan penggunaan bantuan fasilitasi pendidikan inklusi adalah: 1) Pengadaan alat bantu pembelajaran/alat bantu pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program inklusi. 2) Rehabilitasi sarana prasarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. 3) Biaya operasional bagi guru pembimbing khusus Pada Tahun 2013, faslitasi pendidikan inklusi dilaksanakan dengan pemberian bantuan/stimulan keuangan bagi sekolah yang dikelola oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yaitu SD 4 Wonosobo, SDN Burat, SDN Rogojati dan SDN Kuripan masing – masing Rp. 15.000.000 dan untuk tingkat SMP masing-masing Rp 20.000.000. untuk SMP 3 Wonosobo dan SMP 1 Leksono. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Setiap tahun anggaran, dana BOS diberikan dari Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari sekolah selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah. Selain itu Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah juga memberikan anggaran Pendampingan BOS bagi SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs dengan mekanisme penyaluran oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ke rekening sekolah penerima. Manfaat BOS Dalam Penyelenggaraan Pendidikan adalah membantu peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu. Untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap pelestarian lingkungan hidup, pada tahun 2013 telah dirintis kegiatan fasilitasi implementasi pendidikan lingkungan dan LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

30


budaya kawasan Dieng sebagai bentuk kepedulian dunia pendidikan terhadap isu lingkungan hidup. Kegiatan yang dilaksanakan adalah studi penyusunan silabus dan bahan ajar berbasis lingkungan dan budaya dieng tingkat SD dan SMP. Kegiatan fasilitasi kebun bibit sekolah juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kepedulian siswa terhadap lingkungan hidup. Sebagai wadah untuk meningkatkan prestasi dan motivasi siswa dilakukan berbagai kompetisi baik yang bersifat akademik dan non akademik seperti Olimpiade Sains Nasional dan Lomba MAPSI bagi siswa SD/MI. Adapun untuk jenjang SMP/MTs diselenggarakan Lomba Cerdas Cermat SMP, Festival dan Lomba Seni Nasional ( FLSN ) SMP dan Lomba Pidato Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris SMP. Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan salah satu sarana peningkatan mutu wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) dan merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit siswa berprestasi dalam bidang matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) sebagai calon peserta pada Olimpiade Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) diselenggarakan sebagai wadah siswa SMP untuk berkompetisi di seni kriya, vocal group, seni tari, seni baca Al-Qur’an, cipta cerpen Bahasa Indonesia, story telling, festival music tradisional, menyanyi tunggal, seni lukis, cipta puisi, cipta lagu, desain motif batik. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) adalah wahana bagi peserta didik untuk mengekspresikan potensinya dalam bidang Olahraga. Selain itu, lomba dan pertandingan ini diharapkan dapat meningkatkan atmosfer olahraga yang positif antar sekolah dalam rangka memotivasi dan memberikan pelayanan bagi peserta yang berpotensi dalam bidang olahraga. Terpilihnya para juara cabang olah raga jenjang SMP untuk mewakili Kabupaten Wonosobo ke tingkat Provinsi dan Nasional. Peningkatan mutu pendidikan didukung pula oleh kegiatan seperti Manajemen Berbasis Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan pelibatan semua stakeholders pendidikan di tingkat sekolah guna mencapai tata kelola pendidikan yang baik di tingkat SD dan SMP. Dalam undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non formal dan infomal yang dapat saling melengkapi dan mengganti. Untuk mendukung upaya pemenuhan hak dan perluasan akses pendidikan maka program pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Kegiatan Kejar Paket A dan Paket B menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun di Kabupaten Wonosobo. Program pendidikan kesetaraan ini terutama ditujukan bagi masyarakat putus sekolah agar dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap warga belajar. Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan bantuan kepada penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A kepada PKBM Guyub Rukun Desa Somogede Kec. Wadaslintang, PKBM Al-Huda Kec. Garung, PKBM Ulul Albab Kec. Kertek dan PKBM Tunas Mandiri Kec. Kalikajar. Sedangkan Bantuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket B diberikan kepada PKBM Bina Ilmu Kec. Kalibawang PKBM Cahaya Ilmu Kec. Sapuran PKBM Al Huda Kec. Garung, UPTD SKB Wonosobo PKBM Ulul Albab Kec. Kertek dan PKBM Cemerlang Kec. Mojotengah


31


Program Pendidikan Menengah Capaian Program Pendidikan Menengah merupakan salah satu program penting Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo yang menerjemahkan prioritas program pendidikan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015 yang menyebutkan Program prioritas di bidang pendidikan adalah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah, melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun atau yang sekarang dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program ini mendorong keberlanjutan dari peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 (sembilan tahun) untuk melanjutkanstudi ke jenjang SMA/SMK/MA/sederajat sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Program ini diterjemahkan dalam berbagai kegiatan utamanya terkait dengan perluasan dan peningkatan akses/pemerataan, peningkatan mutu serta relevansi pendidikan. Untuk mendorong percepatan pencapaian PMU, Pemerintah Pusat mulai tahun 2013 mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan untuk SMA dan SMK. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengalokasikan kegiatan tersebut untuk rehabilitasi ruang belajar rusak berat di 6 SMA dan 18 SMK, pembangunan ruang perpustakaan di 4 SMA dan 14 SMK , pembangunan ruang laboratorium sains di 3 SMA dan 10 SMK. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dengan melibatkan unsur komite sekolah. Adapun untuk pengadaan alat sarana penunjang pembelajaran seperti pengadaan alat laboratorium sains dan buku referensi, tidak bisa dilaksanakan karena waktu untuk melaksanakan proses pengadaan tidak mencukupi sehingga dilaksanakan di Tahun 2014. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian indikator di pendidikan menengah dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memperkuat mutu layanan pendidikan di SMA/SMK. Sarana dan Prasarana pendidikan yang didanai dari bantuan keuangan provinsi adalah untuk pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK, penyediaan alat laboroatorium IPA SMA/SMK, pembangunan ruang kelas baru, penyediaan buku perpustakaan, pembangunan ruang perpustakaan, rehabilitasi gedung SMA/SMK dan penyediaan alat bengkel bagi SMK. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendukung upaya peningkatan partisipasi sekolah untuk SMA/SMK dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk 2 SMA dan 2 SMK, pembangunan /rehabilitasi gedung/senderan infrastruktur pendidikan menengah dialokasikan untuk SMK Andalusia Kertek, SMA Takhassus Al Qur’amn dan SMK Al Madani Kepil. Pengadaan Komputer SMA/SMK Swasta diberikan kepada SMK NU Kejajar, SMK Andalusia, SMK Al Ghozaly dan SMK Jalaluddin Wadaslintang. Untuk memperkaya khasanah siswa dan guru, dianggarkan pula kegiatan pengadaan buku ensiklopedi pariwisata yang didistribusikan ke seluruh SMA/SMK di Kabupaten Wonosobo. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga mendistribusikan mebeluair untuk mendukung proses pembelajaran di 10 SMK 5 SMA. Adapun pengadaan buku Implementasi Kurikulum 2013 diselenggarakan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh SMA/SMK se Kabupaten Wonosobo.


32


Dalam rangka menunjang proses belajar mengajar yang sangat memberi kontribusi dalam menentukan mutu pendidikanpada jenjang SMA/ SMK dialokasikan juga anggaran untuk pengadaan buku perpustakaan,alat laboratorium IPA, alat bengkel, komputer, buku kurikulum 2013. Untuk mendukung peningkatan motivasi dan prestasi akademik dan non akademik pelajar SMA/SMK Pemerintah Kabupaten memberikan fasilitasi Penelitian IPA dan IPS baik di SMA/SMK, Pra Olimpiade Sain SMA, Olimpiade Siswa Nasional (OSN), lomba ketrampilan siswa SMK dan Festival Lomba Seni Nasional (FLSN). kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2013 ini anatar lain Lomba mata pelajaran SMA, Lomba debat bahasa inggris SMA/SMK dan fasilitasi pra olimpiade. untuk peningkatan layanan pendidikan bermutu pada SMA diberikan dukungan pembiayaan penelitian IPA dan IPS bagi siswa SMA Negeri Wadaslintang. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam penjelasan pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu , dengan demikian Sekolah Menengah Kejuruan dapat menjembatani problematika dunia kerja tingkat menengah di Indonesia. Di SMK, sejak awal siswa dididik untuk berkomitmen pada ketrampilan tertentu (specific) yang match langsung dengan kepentingan sektor usaha industri tertentu. Kualitas SMK mencerminkan kualitas angkatan kerja Indonesia, yang perlu dikembangkan terus-menerus untuk meningkatkan daya saing sumberdaya manusia Indonesia. Peran SMK dalam mendukung ekonomi daerah, sangat dipengaruhi oleh bagaimana SMK menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil dan siap kerja. Untuk meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan dunia usaha dan dunia industri telah dilaksanakanfasilitasi program kelas industri di SMK Wiratama yang digunakan untuk biaya pengadaan peralatan dan manajemen pengelolaan dan diklat. Sarana pendukung ketrampilan kerja berupa pengadaan alat berbengkelan telah direalisasikan pada Tahun 2013 ini. Sebagai persiapan memasuki dunia kerja diberikan Fasilitasi career center sebagai wahana pembelajaran kewirausahaan siswa yang dialokasikan di SMK 1 Sukoharjo. Untuk meningkatkan daya serap lulusan pendidikan kejuruan pada dunia usaha dan industri telah diberikan stimulan pembiayaan fasilitasi pemasaran tamatan SMK sesuai dengan program dan keahlian yang di laksanakan di SMK Kepil serta Bursa Kerja Khusus (BKK) yang diselenggarakan di SMK Wiratama sebagai salah satu usaha untuk menempatkan lulusan SMK melalui kegiatan penyuluhan bimbingan karir, magang di industri, rekrutmen tenaga kerja, seleksi dan penempatan lulusan di industri. Secara umum kinerja bidang pendidikan menengah belum mampu mencapai apa yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun demikian, terdapat kenaikan yang cukup signfikan yaitu di pencapaian APM, APK, dan angka melanjutkan. Hal ini memberikan ilustrasikepada pemerintah daerah agar terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi anak dalam melanjutkan pendidikan menengah melalui perluasan akses dan mutu pendidikan menengah, stimulasi-stimulasi baik bantuan biaya sekolah maupun perluasan wawasan dan motivasi kepada anak dan orang tua perihal manfaat melanjutkan studi. Angka Putus Sekolah yang cukup tinggi mendorong Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk melakukan evaluasi dan perlu menetapkan strategi dalam implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang merupakan program pemerintah pusat dan merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun serta perlu adanya upaya yang pelibatan multi sektor dan stakeholders pendidikan guna meningkatkan motivasi belajardijenjang SMA/MA/SMK. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada siswa LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

33


SMA/MA/SMK dan juga DAK bidang pendidikan menengah menjadi stimulan bagi siswa-siswa untuk melanjutkan atau menyelesaikan studi di pendidikan menengah. Di samping itu program bantuan untuk siswa dari keluarga miskin diluncurkan dari pemerintah pusat langsung ke rekening siswa yang bersangkutan. Bantuan Siswa Miskin merupakan program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung, serta membantu kelancaran program sekolah.

Program Pendidikan Non Formal Tujuan Program Pendidikan Non Formal adalah meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi, daya saing Pendidikan Non Formal, dan Informal. Layanan PNF berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan kecakapan hidup, kursus dan pelatihan dan pendidikan kewirasusahaan yang bermutu dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, khususnya bagi penduduk putus sekolah dalam dan antar jenjang sehingga dapat bekerja dan atau berusaha secara produktif, mandiri dan profesional. Berbagai kegiatan diselenggarakan guna mencapai tujuan penyelenggaraan PNF. Kegiatan Keaksaraan Lanjutan yang bertujuan untuk pelestarian melek aksara dilaksanakan oleh 13 lembaga, , Kegiatan dilaksanakan di masing-masing kelompok belajar atau tempat yang disepakati warga belajar dengan bentuk kegiatan berupa pembelajaran keaksaraan melalui kegiatan usaha mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan warga belajar mendapatkan tambahan penghasilan, sehingga mereka mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kursus kewirausahaan desa adalah sebagai upaya pemerintah memberikan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan bagi warga nasyarakat pasca buta aksara, pengangguran agar berkesempatan memperoleh pekerjaan berbasis potensi desa. Kegiatan ini dilaksanakan di desa vokasi yaitu desa Talunombo Kecamatan Sapuran. Bentuk kegiatan meliputi sosialisasi, advokasi, kursus pelatihan kewirausahaan serta pengembangan usaha. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah warga belajar memiliki kewirausahaan sesuai dengan kemampuannya dan sumber daya alam disekitarnya dan mandiri. Sejalan dengan program Pemerintah Jawa Tengah, kegiatan desa vokasi menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. 7 (tujuh) Desa yang menjadi sasaran kegiatan Penguatan Manajemen Desa Vokasi tahun 2013 adalah desa Surenede KecamatanKecamatan Kertek, Desa SinduagungKecamatan Selomerto, desa Sendangsari Kecamatan Garung, desa Sojokerto Kecamatan Leksono, desa Kebrengan Kecamatan Mojotengah, desa Tirip Kecamatan Wadaslintang dan desa Kuripan Kecamatan Watumalang.2 (dua) Desa vokasi dan UPTD SKB diberikan penguatan untuk stimulasi dan dukungan kelompok-kelompok belajar usaha agar dapat melestarikan dan mengembangan secara lebih luas melalui aktivitas Bentuk kegiatan berupa pembinaan manajemen desa vokasi, ekspo produk dan pemasaran produk.Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran usia produktif dan hidup mandiri.. Pendidikan Non Formal juga berupaya mengembangkan layanan pembelajaran untuk menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan layanan Taman Bacaan Masyarakat, penyediaan bahan-bahan bacaan yang LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

34


berguna untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan produktifitas baik untuk aksarawan baru maupun untuk masyarakat umum lainnya. Fasilitasi taman bacaan masyarakat dilaksanakan pada 3 lembaga yaitu TBM Al BidayahKecamatan Sapuran, TBM Yasmina Wonosobo , TBM Istana Rumbia Ds Lipursari Kecamatan Leksono . Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan merupakan satuan pendidikan Non Formal seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Kursus dan Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan fasilitasi bantuan kepada 3lembaga yaitu LKP Wahana Siswa, LKP Hari English Course (HEC), dan LKP INKA.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dilakukan salah satunya dalam kerangka pemenuhan Standar Minimal Pelayanan (SPM) yang salah satunya menyebutkan bahwa standar kualifikasi pendidik adalah S1/D4. Untuk memotivasi guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut dan saat ini sedang menempuh pendidikan, diberikan subsidi studi lanjut untuk guru SD sebanyak 99 orang dan guru SMP 1 orang. Pelatihan Manajemen Sekolah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Sasaran pelatihan mencakup Kepala SMP, SMA dan SMK se kabupaten Wonosobo. Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya memerlukan perhatian khusus. Penilaian kinerja guru merupakan mekanisme penilaian terhadap kinerja guru dengan penekanan bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Sistem penilaian yang sifatnya berjenjang ini harus dipahami oleh seluruh guru, sehingga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Workshop Penilaian Kinerja Guru dengan sasaran 200 orang terdiri dari unsur kepala sekolah dan guru. Setiap tahun diadakan pemilihan guru berprestasi dan pengawas berdedikasi secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Kabupaten mengadakan seleksi untuk menentukan guru yang mewakili ke tingkat provinsi sehingga terpilih wakil guru prestasi untuk jenjang TK, SD, SMP, SLTA, tutor PNF ke provinsi. Melalui pemilihan ini diharapkan dapat menambah minat guru untuk berkompetisi dan meningkatkan kinerja dalam kerangka profesionalitas guru. Dengan ditetapkannya Kurikulum 2013 sebagai pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memerlukan kesiapan SDM utamanya guru dalam mengimplementasikan kurikulum dimaksud. Fasilitasi Implementasi Kurikulum Pendidikan dilaksanakan dengan kegiatan bintek pengenalan kurikulum 2013 dengan jumlah sasaran 200 peserta untuk guru SD 125 orang dan 75 orang untuk guru SMP. Bintek implementasi kurikulum 2013 juga diselenggarakan bagi guru SMA/SMK dengan dengan sasaran Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum, Guru Matematika, Guru Bahasa Indonesia, Guru Bahasa Inggris dan Guru Olahraga.


35


Program Manajeman Pelayanan Pendidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan tatakelola pelayanan pendidikan baik ditingkat sekolah maupun di SKPD. Kegiatan yang telah dilakukan berupa penyediaan data, Informasi dan ilmu pengetahunan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui pengelolaan Information Communication and Technology (ICT) Jardiknas, pengembangan manajemen informatika, peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOS di sekolah-sekolah. Untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar penyelenggara dan pemanku kepentingan di bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan forum Rapat Kerja Daerah Pendidikan yang dihadiri oleh seluruh kepala sekolah. Forum ini diharapkan dapat terlaksana secara rutin sebagai media komunikasi dan interaksi antar stakeholder bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memerlukan media informasi dan komunikasi untuk menyampaikan kegiatan di bidang pendidikan. Untuk itu bekerjasama dengan Wonosobo Ekspress, setiap hari Selasa dimuat berita dalam satu halaman khusus tentang program, kegiatan maupun figur pendidikan Sebagai bagian dari pelayanan terhadap sekoah sebagai salah satu konsumen dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, diselenggarakan kegiatan Workshop Pendataan Pendidikan Dasar dengan sasaran seluruh SD dan SMP se Kabupaten Wonsoobo. Pendataan Pendidikan Dasar merupakan program pemerintah pusat di mana setiap sekolah diwajibkan untuk melengkapi seluruh data komponen sekolah. Kelengkapan data tersebut menentukan kelayakan seorang pendidik untuk mendapatkan tunjangan profesi dan juga menentukan besaran dana BOS dan sarana prasana yang akan diterima oleh sekolah. Dalam rangka mengevalusi capaian bidang pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran PUS (Pendidikan Untuk Semua) dibentuk Forum PUS Kabupaten yang bertujuan untuk melakukan penilaian hasil capaian bidang pendidikan diselenggarakan melalui rapat-rapat koordinasi dan workshop. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk memberikan dukungan pelayanan operasional di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pendidikan. Anggaran yang diperoleh digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor,


36


pengadaan meubelair, pengadaan komputer/laptop/printer sebagai sarana penunjang pelayanan serta rehabilitasi gedung gedung. Untuk tahun anggaran 2013 ini beberapa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga antara lain pengadaan komputer dan printer adalah kegiatan untuk pengadaan 20 komputer dan 20 printer penunjang pelaksanaan tugas di 15 UPT Kecamatan; UPT SKB dan 4 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk moda transportasi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan jumlah kendaraan sebanyak 7 unit. diperuntukkan untuk Sekretaris, Kepala Bidang di Lingkungan Disdikpora, pengawas SMA dan pengawas SMK. Belanja tidak langsung urusan pendidikan terdiri dari komponen Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga (TT). Belanja Pegawai urusan pendidikan dialokasikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan anggaran Rp 457.732.917.195 atau 82% dari anggaran urusan pendidikan. Peruntukan belanja pegawai adalah untuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan. Tunjangan profesi guru dianggarkan senilai Rp 142.384.161.500 dan terserap senilai 127.743.921.540 Guna mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi di Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan hibah perguruan tinggi kepada UNSIQ. Anggaran dana hibah lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah dan swasta dan PKBM direalisasikan untuk bantuan operasional SLTP Swasta, Bantuan PKBM dan LKP, HIPKI serta Forum PKBM, bantuan percepatan pembangunan infrastruktur dan sarpras swasta serta bantuan beasiswa SMA dan SMK dari keluarga kurang mampu. Dewan Pendidikan sebagai salah satu komponen penting dalam pendidikan juga mendapatkan hibah untuk mendukung pelaksanaan tugas. Total Anggaran belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi mencapai Rp 2.808.275.000. sedangkan dana hibah untuk tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi dengan realisasi 6.444.000 dan dana untuk sertifikasi guru dianggarkan Rp 139.366.630.000 dengan realisasi Rp. 138.074.630.000 Organisasi Sosial/Organisasi Masyarakat juga mendukung proses pelaksanaan pendidikan dan beberapa di antaranya mendapatkan bantuan hibah. Tiga organisasi yang mendapatkan bantuan tahun 2013 adalah PGRI, GOPTKI dan GNO

c. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Uraian capaian kinerja urusan pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini :


37


Tabel IV.B.1.2 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No.

Indikator Kinerja Kunci EKPPD

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ penitipan anak) / jumlah anak usia 4-6 tahun x 100% Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis)/ Jumlah penduduk usia 15 th ke atas x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A)/ (Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn) x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/Paket C (Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C) / (Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn) x 100% Angka Putus Sekolah SD/MI (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya)x 100% Angka Putus Sekolah SMP/MTs (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Kelulusan(AL) SD/MI (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/M I pada tahun ajaran sebelumnya) x 100 % *) Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100%*) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya)x100% *)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Capaian Kinerja 2012 47,35%

99,98%

2013 19.370 39.992 x 100% = 48,52 % 342.865 343.319 x 100% = 99,87%

92,13%

78.198 85.523 x 100% = 91,44 %

65,48%

27.293 42.112 x 100 = 64,81%

32,78%

13.027 37.789 x 100% = 34,47%

0,10%

113 91.124 x 100% = 0,10%

0,61%

138 35.135 = 0,39%

1,38%

221 15.952 x 100% = 1,39%

103,06%

14.458 14.606 x 100% = 98,99%

106,65 %

10.993 11.398 x 100% = 96,45%

109,14 %

4.650 4.795 x 100% = 96,98

38


No.

Indikator Kinerja Kunci EKPPD

12

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs) / (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/ SMK /MA) / (Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV) / (Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) x 100 % Indikator tambahan: Rata-rata lama sekolah (tahun)

13

14

15

Capaian Kinerja 2012

2013

89,78 %

12.794 14.458 x 100% = 88,49%

59,85%

6.790 10.993 x 100% = 61,77%

58,38 %

6.669 9.745 x 100% = 68,44%

6,56

6,61 *(angka sementara, BPS)

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (analisis, 2014) *) Dasar penghitungan adalah siswa yang lulus ujian nasional/peserta ujian nasional **) Termasuk guru TK/RA (dahulu disebut PAUD Formal)

Tabel IV.B.1.3 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2013 Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015

No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

2012 26,4 1:06

2013 30,67 1:17

APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B % kelulusan SD/MI % kelulusan SMP/MTs minimal

102,11 86,42 96,7 93,91

104,15 86,13 98,99 96,61

Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs Angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA

89,78

88,49

58,38

61,77

1 2

APK PAUD Rasio pendidik dengan peserta didik PAUD

3 4 5 6 7 8

Capaian Kinerja

9

Rasio Pendidik dengan peserta didik SD/MI

1:16

1:15

10

Rasio Pendidik dengan peserta didik SMP/MTs

1:15

1:14

11

Rasio murid dengan kelas SD/MI

1:24

1:24

12

Rasio murid dengan kelas SMP/MTs

1:30

1:29

13 14

APK SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

45,71 1,38

47,79 1,39


39


No.

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja 2012 98,26 1:13

2013 96,98 1:13

Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA

1:30

1:30

% Angka melek huruf usia 15-45 tahun a. pada Satuan Pendidikan SD/MI b. pada Satuan Pendidikan SMP/MTs. c. Pada Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK

100

100

41,06 87,13 93,97

53,57 88,16 95,57

100 100 100

100 100 100

1

5

15 16

% kelulusan SMA/SMK/MA Rasio Pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA

17

18 19 20

% SD/MI menerapkan MBS % SMP/MTs menerapkan MBS % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.

21

Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (analisis, 2014)

Melalui berbagai program dan kegiatan urusan pendidikan, Kabupaten Wonosobo telah berhasil meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 6,61 tahun 2013 (BPS, angka sangat sementara), naik 0,05 tahun jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 6,56 tahun. Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk usia 0-4 tahun dari Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis dan Tempat Penitipan Anak (TPA) mengalami peningkatan yang signifikan dari 26,4 menjadi 30,67. Adapun untuk kelompok TK/RA mengalami kenaikan 47,35% menjadi 48, 85% . Dengan tersedianya lembaga PAUD di seluruh wilayah yang mencapai 638 lembaga, diperlukan upaya untuk melakukan advokasi kepada orang tua yang belum memanfaatkan pendidikan PAUD usia 0-4 tahun. Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan ditandai dengan naiknya angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan menurunnya Angka Putus Sekolah (APtS) pada tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Capaian APM pada jenjang SD/MI dan SLTP/MTs mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada jenjang SD menurun sebesar 0,69% dan pada jenjang SLTP menurun sebesar 0,67%. Penurunan APM SD/MI ini disebabkan karena banyaknya anak usia dibawah 7 tahun yang memasuki jenjang pendidikan SD atau anak diatas usia 12 tahun yang masih duduk di sekolah dasar yang akhirnya berpengaruh pula terhadap penurunan APM SMP disamping faktor lain seperti faktor ekonomi yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyaknya anak yang memasuki jenjang pendidikan dasar lebih awal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keengganaan orang tua untuk memberikan pendidikan dini (PAUD) karena alasan biaya, waktu dan akses, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan usia dini sebagai bekal menuju pendidikan dasar. Anakanak yang memasuki jenjang pendidikan dasar tanpa melalui TK/RA cenderung mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan dunia pendidikan, akibatnya beberapa LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

40


anak tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar tepat waktu. Untuk jenjang SMA APM mengalami kenaikan sebesar 1,69%. APM ini berbanding terbalik dengan capaian APK, jika APM turun maka APK akan naik yang artinya meskipun jumlah anak yang bersekolah pada jenjang tertentu naik, namun kenaikan tersebut tidak menggambarkan partisipasi anak yang bersekolah berdasarkan jenjang umur yang dipersyaratkan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Secara umum APK di semua jenjang belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo. Capaian APK SD/MI melebihi 100 persen dapat dimaknai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan disertai sukses program Kejar Paket A. Capaian APK SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masih belum mencapai 100% sehingga masih perlu diupayakan kerjasama lintas pihak dalam memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan. Selain itu utamanya Pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait dengan perluasan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah juga masih perlu memperluas akses dan mutu pendidikan menengah baik SMA maupun SMK. Pada sisi lain masih terdapat anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Data yang ada menunjukkan masih terdapat angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,1%, 0,61% di jenjang SMP dan 1,38% di jenjang SMA/SMK/MA. Pada jenjang SD dan SMP terdapat penurunan Angka Putus Sekolah dan mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini berkat adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Bantuan Siswa Miskin dari pemerintah pusat sehingga mampu menekan Angka Putus Sekolah. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah, Angka Putus Sekolah meningkat dibandingkan tahun 2012. Hal ini terkait dengan biaya baik personalia dan non personalia untuk sekolah menengah yang cukup berat bagi beberapa segmen masyarakat. Kualitas pelayanan pendidikan juga telah mengalami peningkatan dengan bertambahnya jumlah SMK yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001/2008 dari 1 SMK menjadi 5 SMK pada tahun 2013. ISO 9001:2008 adalah suatu standar Internasional untuk sistem manajemen kualitas/ Quality Management System (QMS) yang telah menetapkan persyaratan-persyaratan untuk mendesain dan menilai sistem manajemen kualitas yang diterapkan disuatu organisasi yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang/jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Angka melanjutkan dari jenjang SMP/MTS ke jenjang SMA/MA meningkat dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2013 angka melanjutkan ke jenjang SMA/MA sebesar 61,77 meningkat 3,39 % dibandingkan tahun 2012. Adapun untuk jenjang SD/MI perlu adanya upaya pelibatan multi sektor dan stakeholders pendidikan guna meningkatkan motivasi melanjutkan sekolah ke jenjang SLTP/MTS Prestasi siswa dalam lomba-lomba dibidang akademik dan non akademik tingkat internasional maupun nasional juga berhasil diraih oleh siswa-siswa di setiap jenjang pendidikan.. Adi Pradana dari SMU Muhammadiyah Wonosobo berhasil meraih medali perunggu dalam. olimpiade internasional bidang geografi. Untuk tingkat SMP Fahmi Abdillah sambodo dari SMP 1 Wonosobo berhasil memperoleh medali perak dalam OSN SMP cabang Fisika. Penghargaan tingkat nasional juga diraih oleh SMP 1 Wonosobo dalam lomba karya ilmiah remaja dengan meraih medali emas. LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

41


Prestasi membanggakan juga diperoleh oleh siswa dari SLB Baik dari SDLB/SMPLB. Shamadani Galih Pradana meraih medali emas Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SDLB IPA, Nur Sahid (SLB Karya Bakti) mendapat medali emas untuk Olimpiade Sains Nasional SDLB matematika. Seiring dengan meningkatnya komitmen dari semua pihak, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD terus dilakukan yang secara absolut terus mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2013 anggaran pendidikan telah mencapai 44,91 % dari total APBD Kabupaten Wonosobo dengan proporsi untuk belanja langsung sebesar 17 % dan belanja tidak langsung senilai 83 %. Dukungan anggaran tersebut tercermin melalui capaian kinerja urusan pendidikan yang tidak terlepas dari target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar, secara operasional pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM Pendidikan dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten. SPM Pendidikan Dasar adalah standar yang bergulir, disusun sebagai sasaran antara dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Setelah semua sekolah mencapai SPM maka standar-standar minimal ini akan ditingkatkan secara bertahap sampai semua sekolah mencapai SNP. Selama ini capaian SPM belum terukur dan terdokumentasi secara optimal. Oleh karena itu, pada tahun 2013 ini diupayakan untuk melakukan pengukuran dan pendokumentasian SPM Pendidikan Dasar di tingkat sekolah dan pemerintah kabupaten sebagai salah satu tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar.

d. Permasalahan dan Solusi Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan antara lain :  Biaya pendidikan PAUD formal dibebankan kepada orang tua murid dengan standarisasi yang berbeda- beda sehingga partisipasi angka anak usia 0-6 tahun pada pendidikan PAUD belum mencapai 100 %.  Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan PAUD serta masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan PAUD.  Tingkat partisipasi anak sekolah usia 0-4 tahun masih rendah dibandingkan dengan anak usia TK (5-6) tahun.  Distribusi lembaga pendidikan PAUD yang kurang merata dan mahalnya biaya pendidikan PAUD menyebabkan orang tua lebih dini menyekolahkan anaknya pada pendidikan dasar (SD).  Masih terdapat anak-anak putus sekolah di semua jenjang dengan variabel penyebab yang beragam.  Biaya non personalia utamanya di jenjang pendidikan menengah yang masih cukup tinggi untuk beberapa segmen masyarakat mengurangi motivasi masyarakat / orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi  Sebagian besar anak meninggalkan sekolah ketika masa transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama dan semakin menurun partisipasinya ketika memasuki pendidikan menengah atas.


42


 Secara teknis terdapat kegiatan-kegiatan pada urusan pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kendala keterlambatan petunjuk teknis dari pusat.  Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan D-1V/S1 hanya 66,24 % dari jumlah guru seluruhnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.

Adapun upaya dan kebijakan urusan pendidikan yang dilakukan untuk permasalahan urusan pendidikan tersebut antara lain :  Peningkatan akses dan kualitas pendidikan PAUD yang menjangkau semua wilayah baik perkotaan maupun pedesaan melalui pendirian pos PAUD yang bekerjasama dengan PKK desa, pemberian bantuan sarana dan prasarana PAUD dan fasilitasi peningkatan manajemen PAUD.  Kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun sesuai dengan komitmen yang dilakukan baik terkait kebijakan nasional maupun kesepakatan internasional tetap menjadi prioritas pemerintah daerah kabupaten Wonosobo melalui program dan kegiatan yang mengarah ke capaian kinerja pendidikan dasar utamanya terkait dengan akses dan mutu pendidikan. Untuk langkah ke depan, guna memastikan pelayanan pendidikan dasar, akan dilakukan pengukuran dan pendokumentasian capaian SPM pendidikan dasar secara lebih terstruktur dan terintegrasi dalam satu instrumen.  Perluasan akses pendidikan menengah dengan penambahan ruang kelas untuk meningkatkan daya tampung dan juga peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang menopang.  Peningkatan kualitas pendidikan kecakapan hidup baik formal maupun non formal untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan peluang pasar tenaga kerja  Pendidikan non formal (Kejar paket A, B dan C) dilaksanakan untuk memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi mereka yang putus sekolah. disamping itu pendidikan kewirausahaan dan lifeskill melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha mandiri perlu ditingkatkan jangkauannya.  Mengupayakan penekanan biaya personalia dan non personalia melalui Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa Miskin (untuk tingkat SD/SMP) serta Beasiswa Keluarga Kurang Mampu (SMA/SMK).  Mendorong peran orang tua dalam memberikan motivasi kepada anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  Melanjutkan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di Tahun 2013 pada Tahun 2014 sesuai dengan aturan maupun petunjuk teknis yang berlaku serta terus meningkatkan komunikasi baik internal Eksekutif, Legislatif, maupun dengan Provinsi dan Pusat.


43

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN

Recommend Documents