IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Selain itu, berbagai kesepakatan internasional khususnya millennium development goals (MDGs), yang menetapkan bahwa sebelum tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan menyelesaikan pendidikan dasar, dan Deklarasi UNESCO tentang Education for All (EFA) telah pula menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan juga menjadi salah satu instrumen untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, memperkokoh nilai-nilai budaya dan meningkatkan daya saing bangsa. Pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Isu-isu strategis di bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJM 2010 – 2015 antara lain yaitu pada aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas serta mutu, relevansi dan daya saing pendidikan adalah penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun, pengembangan manajeman pengelolaan sekolah serta peningkatan kualitas pendidikan serta kependidikan Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 memprioritaskan pada (1) Peningkataan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah (2) Peningkatan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah (3) Peningkatan kualitas Tenaga Kependidikan (4) Meningkatkan tatakelola pelayanan pendidikan serta (5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. a. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pendidikan mengacu pada prioritas yang telah ditetapkan dengan lebih mengfokuskan pada upaya untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan sebesar Rp 478.066.197.198,- atau sebesar 47,12 % dari total APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp 1.014.666.738.473,- dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp Rp 433.082.095.452,- atau 90,59 %. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana (gedung sekolah), pengadaan sarana penunjang pendidikan, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
31
IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
Tabel IV.B.1.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2011 No.
Program
Alokasi (Rupiah) 132.833.008.650
Realisasi (Rupiah) 97.190.757.855
704.037.500
698.157.500
120.351.363.000
86.435.884.420
4.357.775.000
4.346.085.500
A
Belanja Langsung
1
Program Pendidikan Usia Dini
2 3
Program Wajardikdas Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
4
Program Pendidikan Non Formal
1.071.105.000
1.071.105.000
5
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Administrasi Perkantoran
2.390.336.950
758.476.100
631.531.200
611.162.500
2.940.100.000
2.886.113.353
6 7 8
386.760.000
383.773.482
B
Program Peningkatan Sarana Prasarana Belanja Tidak langsung
345.233.188.548
335.891.337.897
1
Belanja Pegawai
333.050.720.580
323.844.916.097
2
Belanja Hibah/Bantuan Sosial
11.931.521.968
11.795.475.500
3.
Belanja Tak Terduga
250.946.000
250.946.000
Total
478.066.197.198
433.082.095.452
Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2011, diolah
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendididikan Anak Usia Dini bertujuan agar semua anak usia dini (usia 0-6 tahun), baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka. PAUD juga merupakan pendidikan persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan sekolah dasar. Secara lebih spesifik, program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, serta jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada upaya untuk pemerataan dan perluasan akses bagi anak usia dini, yaitu berupa pembangunan sarana prasarana TK berupa rehap dan pembangunan gedung TK di 15 lokasi. Kebijakan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing diupayakan melalui pengembangan menu generik pembelajaran yang menyangkut pengembangan
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
32
IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
kurikulum, khususnya materi bahan ajar, model-model pembelajaran, dan penilaian. Termasuk dalam kegiatan ini ialah pengembangan proses pembelajaran melalui pengadaan alat belajar, alat bermain, dan alat pendidikan baik peralatan outdoor maupun indoor bagi lembaga PAUD formal dan non formal di 24 lembaga (15 PAUD non formal dan 18 PAUD formal). Peningkatan kualitas dan kreativitas peserta didik dan pendidik PAUD dilakulan melalui pelatihan bagi pendidikan PAUD yang diikuti oleh 30 orang pendidik dari 30 lembaga PAUD, lomba gugus TK dan pelaksanaan lomba-lomba sebagai ajang kreativitas Anak Usia Dini PAUD non Formal.
Program Wajardikdas Sembilan Tahun Kebijakan dan sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun sesuai dengan target pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2011. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi peningkatan sarana pendidikan berupa gedung sekolah dilaksanakan melalui rehabilitasi ruang kelas SD/MI di 19 lokasi sebanyak 20 ruang kelas, Perbaikan gedung berupa rehabilatasi ruang kelas SMP/MTs di 30 lokasi, 43 ruang kelas. Proses pembelajaran juga ditentukan oleh sarana penunjang pendidikan. Pada pada tahun 2011, pengadaan sarana penunjang pendidikan dilakukan melalui pembangunan ruang perpustakaan bagi SD/MI dan bahan/buku pustaka, pengadaan alat peraga sekolah bagi dan pengadaan TIK perpustakaan danSMP/MTs, pengadaan alat laboratorium IPA SD/MI, pengadaan meubelair SD/MI dan SMP/MTs, pengadaan komputer multimedia SD/MI SMP/MTs, pengadaan bahan/buku pustaka untuk SMP/MTs. Untuk menunjang kesehatan siswa telah diadakan peralatan UKS SD/MI dan SMP/MTs. Peningkatan akses pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar telah dialokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi SD maupun SMP, pengadaan buku mulok (muatan lokal) berupa buku bahasa Jawa bagi SD/MI dan SMP/MTs. Bagi anak yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental (anak cacat) diselenggarakan pula kegiatan untuk menfasilitasi anak didik dengan berkebutuhan khusus melalui fasilitasi pendidikan inklusi di 4 SD (SD 4 Wonosobo, SD Burat Kepil, SD 1 Rogojati Sukoharjo,dan SD Kuripan) dan 2 SMP (SMPN 3 Wonosobo dan SMPN 1 Leksono), berupa pengadaan alat bantu pembelajaran/alat bantu pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program inklusi. Rehabilitasi sarana prasarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi siswa dilakukan berbagai macam lomba baik akademik maupun non akademik bagi siswa SD/MI maupun SMP/MTs berupa lomba mapsi PAI SD/MI, lomba seni nasional, lomba pidato bahasa Jawa, bahasa inggris dan berbagai lomba keletadanan dan prestasi. Peningkatan mutu pendidikan dasar juga terus diupayakan melalui pengembangan Sekolah Standar Nasional baik SD maupun SMP melalui subsidi bagi SD (SD Kepil, SD Sukoharjo, MI Ma’arif Tieng) dan SMP SSN (Sekolah Standar Nasional) (SMP SMPN 1 Kertek, SMPN 1 Mojotengah, SMPN 2 Selomerto, SMPN 1 Kepil, SMPN 1 Kejajar, SMPN 2 Wonosobo, SMPN 1 Garung, SMPN 1 Kaliiwiro, SMPN 1 Wadaslintang, SMPN 1 Selomerto)
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
33
IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
Program Pendidikan Menengah Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan didorong untuk mengantisipasi meningkatknya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib B elajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun sekolah/madrasah kejuruan dan pendidikan nonformal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Peningkatan akses pendidikan menengah dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu melalui pengadaan sarana pendidikan berupa gedung sekolah berupa perbaikan/rahabilitasi ruang kelas SMA/SMK dan pembangunan ruang kelas baru bagi SMA dan SMK. Sebagai sarana pendukung pendidikan pada tahun 2011 juga terus diupayakan melalui pengadaan peralatan perbengkelan bagi SMK, komputer bagi SMA/SMK, pembangunan laboratorium dan peralatan laboratorium IPA (fisika, Biologi, Kimia) bagi SMA/SMK, pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan bahan pustaka serta pengadaan buku mulok bahasa Jawa, alat peraga, peralatan multimedia, komputer dan alat teleconference. Untuk mendukung relevansi pendidikan menengah dengan dunia usaha dan dunia kerja dilakukan melalui fasilitasi bussines center, carier center sebagai ajang pembelajaran kewirausahaan bagi siswa SMK. serta fasilitasi pengelolaan bursa kerja khusus (BKK( bagi siswa SMK sehingga diharapkan lulusan SMK mempunyai ketrampilan dan siap masuk dunia kerja maupun berwirausaha mandiri, fasilitasi pendirian kantin kejujuran di SMK dimaksudkan untuk membangun karakter dan kepribadian siswa. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui pengembangan SMA/SMK SNN (Sekolah Standar Nasional) dan SMA/SMK RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan serta pendukung pendidikan berupa pengadaan multimedia, alat bengkel dan laboratorium serta pembangunan ruang kelas yang representatif. Prestasi dan motivasi siswa SMA/SMK terus ditingkatkan melalui fasilitasi pelaksanaan penelitian IPA dan IPS bagi siswa SMA, serta pelaksanaan berbagai lomba baik akademik maupun non akademik antara lain : lomba mata pelajaran dalam olimpiade serta lomba kompetensi bagi siswa SMK. Program Pendidikan Non Formal Tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan cakupan penduduk yang melek huruf, memberikan ketrampilan usaha dan memberikan layanan pendidikan bagi penduduk yang tidak menamatkan pembelajaran ditingkat SD, SMP dan SMA. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan meliputi kejar paket A bagi 810 warga belajar, kejar paket B bagi 1.444 warga belajar dan kejar paket C bagi 1.236 warga belajar. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan dalam rangka penuntasan buta aksara dilakukan upaya melalui pendidikan ketrampilan usaha dengan pembentukan kelompokkelompok usaha mandiri sebanyak 40 kelompok dan penyaluran bantuan kepada 87 Kelompok Usaha Mandiri (KUM).
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
34
IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
Pendidikan non formal juga ditujukan untuk mendidik masyarakat agar bisa mengembangkan dirinya sehingga bisa hidup mandiri. Melalui kegiatan ketrampi;am desa vokassi dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan potensi pemberdayaan masyarakat usia produktif, meningkatkan kualitas dan kuantitas kewirausahaan, meningkatkan taraf hidup baik individu maupun kelompok, dilaksanakan di 5 kelompok yaitu : Desa Sendangsari Kecamatan Garung, Desa Sojokerto Kecamatan Leksono, Desa Sinduagung Kecamatan Selomerto, Desa Surengede Kecamatan Kertek dan Desa Tirip Kecamatan Wadaslintang. Pembentukan kelompok usaha mandiri dimaksudkan agar masyarakat dapat belajar dan berusaha, tergalinya potensi masyarakat di Wonosobo, terciptanya usaha berdasarkan konteks lokal. Kegiatannya berupa pelatihan usaha perikanan, peternakan kelinci, pelatihan pengolahan hasil pertanian antara lain, produksi makanan kecil gompur, carika serta pelatihan tata kecantikan rambut. Dilaksanakan di 3 kelompok (Desa Sumogede Kec. Wadaslintang, Desa Wonolelo Kec. Wonosobo, Desa Depok Kec. Wonosobo). Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dilakukan melalui fasilitasi Tanam Bacaan Masyarakat (Desa Larangan Kulon Kec. Mojotengah dan Desa Marongsari Kec. Sapuran). Peran serta masyarakat dalam pendidikan, salah satunya diitunjukkan oleh berkembangnya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini membantu agar lembaga tersebut tetap berjalan dan berkembang, upaya tersebut dilakukan melalui pemberian bantuan operasional unuk membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar, pada tahun 2011 pemerintah (Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olah Raga) memfasilitasi 2 PKBM dar 20 PKBM yang ada yaitu PKBM Tunas Mandiri Kalikajar PKBM Sindoro Sumbing Kecamatan Wonosobo.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelayanan pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terus dilakukan antara lain melalui : diklat guru matematika metode gasing (gampang asyik dan menyenangkan) yang diikuti oleh 45 orang peserta, workshop pengembangan matematika kelas awal dengan tujuan agar guru bisa menerapkan metede yang ayik dan menyenangkan dalam belajar matemtiak sehingga bejalar matematika tidak menakutkan. Kompetensi tenaga kependidikan sebagai aparat pengelola layanan pendidikan juga perlu ditingkatkan kemampuannya, dilakukan melalui kegiatan workshop, pelatihan pengelolaan pendidikan serta merumuskan 4 Raperbup bidang pendidikan (Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Penempatan dan Pemindahan Guru, Guru Bersertifikat Pendidik dan Pembinaan Kesiswaan). Penilaian kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui seleksi kepala sekolah untuk memilih calon kepala sekolah yang mempunyai dedikasi dan kemampuan yang yang tinggi untuk mengelola satuan pendidikan. Disamping itu juga dilakukan pemilihan guru dan tenaga kependidikan berprestasi untuk memotivasi guru dan karyawan untuk berprestasi dalam mengelola pendidikan. Seiring dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan bantuan bagi guru Wiyata Bhakti Depag dan Diknas sebanyak 1.697 guru, insentif Guru/TU/GTT/PTT SLTP swasta LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
35
IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
sebanyak 332 guru, subsidi kesejahteraan guru Wiyata Bhakti pendidikan dasar dan menengah sebanyak 1.018 orang, Subsidi lanjut ke S1/D4 bagi guru pendidikan dasar dan menengah sebanyak 102 orang serta tutor PNF sebanyak 5 orang serta bantuan transport Tutor PAUD Non Formal sebanyak 110 orang. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan.
Program Manajeman Pendidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan tatakelola pelayanan pendidikan baik ditingkat sekolah maupun di SKPD. Kegiatan yang telah dilakukan berupa penyediaan data, Informasi dan ilmu pengetahunan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui pengelolaan ICT Jardiknas, pengembangan manajemen informatika, Peningkatan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOS di sekolah-sekolah. Dalam rangka mengevalusi capaian bidang pendidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran PUS (Pendidikan Untuk Semua) dibentuk Forum PUS Kabupaten yang bertujuan untuk melakukan penilaian hasil capaian bidang pendidikan diselenggarakan memalui rapat-rapat koordinasi dan workshop. Untuk kelancaran ujian nasional (UN), UASBN dan UNPK disediakan anggaran khusus untuk menfasilitasi pelaksanaannya.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaana anggaran untuk administrasi kantor dimaksudkan untuk memberikan pelayanan operasional bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pendidikan, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Pembangunan pendidikan di Kabupaten Wonosobo melalui berbagai program dan kegiatannya telah berhasil meningkatkan derajad pendidikan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 6,34 tahun (BPS, angka sangat sementara), naik 0,07 tahun jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 6,27 tahun, angka
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
36
IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
melek huruf mencapai 91,26 % naik 0,79 % jika dibandingkan tahun 2010 sebesar 90,47 %. Akses pendidikan yang merupakan gambaran pemerataan dan perluasan dalam penyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat. Tingkat aksesibilitas ini tercermin pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada Tahun 2011 mengalami kenaikan pada semua jenjang pendidikan. APK SD/MI/Paket A mencapai 105,67 %, dan APK SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/MA/Paket C, masing-masing telah mencapai 87,71 % dan 47,38 %. APM SD/MI/sederajat mencapai 92,07 %, dan APM SMP/MTs/sederajat, SMA/SMK/ MA/sederajat, masing-masing telah mencapai 56,02 % dan 31,59 %. Peningkatan taraf pendidikan tersebut diikuti dengan meningkatnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Peningkatan kualitas ditandai, antara lain, dengan rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan pencapaian berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi tingkat provinsi maupun nasional. Selanjutnya dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kualifikasi guru terus ditingkatkan. Upaya ini telah berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 (layak mengajar) menjadi sebesar 48,74 %. Kondisi sarana pendidikan pada akhir tahun 2011 dapat disajikan sebagai berikut : kondisi ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik sebanyak 2.616 ruang (68,70 %) rusak ringan sebanyak 696 ruang (18,28 %) dan rusak berat sebanyak 496 ruang (13,03 %) ruang kelas. Untuk tingkat SMP/MTs kondisi baik 865 ruang (81,60 %) kondisi rusak ringan 144 ruang (13,58 %) dan rusak berat 51 buah (4,81 %) ruang kelas dan tingkat SMA/SMK/MA kondisi baik 422 ruang (90,36 %) kondisi rusak ringan 13 ruang (7,07 %) dan rusak berat 12 ruang (2,57 %). Prestasi siswa dalam lomba-lomba dibidang akademik dan non akademik tingkat Nasional juga berhasil diraih oleh siswa-siswa SMP dan SMA diantaranya yaitu : mendali Emas Olimpiade SMP RSBI Tingkat Nasional Bidang Studi Biologi dan Bahasa Inggris atas nama M Reynaldi dan Tsaqifqi Nur A (SMP N 1 Wonosobo); Mendali Emas Olimpiade OSN Tngkat Nasional Bidang Studi Biologi atas Nama Alvin Harjuna Dewi S (SMP N 1 Wonosobo); Mendali emas Olimpiade O2SN Tingkat dan Juara 1 Kata Putri Sewindu Presiden Cup atas Nama Puput Isti Novitasari dari SMP N 1; Juara II Nasional Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara dari Tim LCC SMA N 1 Wonosobo; Juara I Tingkat Nasional Lomba Penulisan Naskah Sejarah Atas Nama Gita Astika Rahmania dari SMA N 1 Wonosobo; Mendali Perunggu Olimpiade Sain SMP RSBI Tingkat Nasional Bidang Studi Fisika dan Matematika atas nama Ulfah Ulinnuha M Fahruli W (SMP N 1 Wonosobo). Seiring dengan meningkatnya komitmen dari semua pihak, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD terus dilakukan yang secara absolut terus mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2011 anggaran pendidikan telah mencapai 47,12. % dari total APBD Kabupaten Wonosobo. Capaian kinerja urusan pendidikan berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
37
IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
Tabel IV.B.1.2 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
No.
Indikator Kinerja Kunci EKPPD
Capaian Kinerja 2010
1
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ penitipan anak) / jumlah anak usia 4-6 tahun x 100%
37,94 %
2
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis)/ Jumlah penduduk usia 15 th ke atas x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A)/ (Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn) x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B) / (Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/Paket C (Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C) / (Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn) x 100% Angka Putus Sekolah SD/MI (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya)x 100% Angka Putus Sekolah SMP/MTs (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Kelulusan(AL) SD/MI (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/M I pada tahun ajaran sebelumnya) x 100 %
99,91 %
3
4
5
6
7
8
9
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
84,03 %
62,65 %
2011 18.452 -------- x 100% 40.905 = 45,11% 501.087 ---------- x 100% 549.077 = 91,26% 81.735 ------- x 100% 88.774 = 92,07% 23.341 ------- x 100% 41.663 =56,02%
24,00%
11.157 -------- x 100% 35.315 = 31,59%
0,14%
98 -------- x 100% 94.463 = 0,10%
1,13 %
314 -------- x 100% 36.194 = 0,87%
1,31%
131 ------ x 100% 14.530 = 0,90%
9,69%
13.744 ------- x 100% 14.158 = 97,08%
38
IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
No.
Indikator Kinerja Kunci EKPPD
10
Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya) x 100% Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA)/ (Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya)x100% Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs) / (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/ SMK /MA) / (Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya) x 100 % Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV) / (Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) x 100 % Indikator tambahan: Rata-rata lama sekolah (tahun)
11
12
13
14
15
Capaian Kinerja 2010
2011
86,12 %
8.144 ------ x 100% 10.736 = 75,86%
93,02 %
3.896 ------ x 100% 4.276 = 91,31%
94,85 %
12.226 ------- x 100% 14.185 = 86,19%
63,83%
5.931 ------ x 100% 8.394 = 70,66%
41,15%
4.542 ------ x 100% 9.319 = 48,74 % 6,34 *(angka sementara, BPS)
6,27
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan antara lain : Kondisi sosial ekonomi keluarga menyebabkan kemampuan menyekolahkan anak relatif kurang terutama untuk melanjutkan jenjang ke SLTA. Minat anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih kurang Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kendala teknis seperti petunjuk teknis yang terlambat maupun keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat ke rekening daerah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain : Pendidikan non formal (Kejar paket A, B dan C) dilaksanakan untuk memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi mereka yang putus sekolah. disamping itu pendidikan kewirausahaan dan lifeskill melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha mandiri perlu ditingkatkan jangkauannya.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
39
IV.B.1. Urusan Wajib Pendidikan
Mendorong peran orang tua dalam memberikan motivasi kepada anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melanjutkan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di Tahun 2011 pada Tahun 2012 sesuai dengan aturan maupun petunjuk teknis yang berlaku serta terus meningkatkan komunikasi baik internal Eksekutif, Legislatif, maupun dengan Provinsi dan Pusat.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
40