Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
B.
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN Yang dimaksud dengan ”urusan pilihan” adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan perikanan dan kelautan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan program dan kegiatan pada tahun 2009 diuraikan sebagai berikut : A. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan pokok: a. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat, melalui : Kampanye Gemar ikan, Lomba masak ikan serba ikan tingkat provinsi, Pameran produk perikanan, Promosi Gemar ikan, Lomba masak ikan Ke VIII b. Peningkatan stok dan supplay bahan pangan berbahan dasar ikan, melalui : peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk konsumsi ikan masyarakat, pemantauan distribusi hasil perikanan. 2) Program Pengembangan Minabisnis, dengan kegiatan pokok : a. Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,
melalui:
Operasional Asosiasi KKMB, Temu UMKM dengan KKMB Daerah, Pertemuan Nasional KKMB, Monev dan Pembinaan KKMB, pemantapan pola jaringan dan distribusi pemasaran, pengembangan sistem rantai dingin, pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk nilai tambah tinggi, pengembangan standarisasi, pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan, peningkatan kompetensi LPPMHP sebagai lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji. b. Pengembangan usaha penangkapan ikan, melalui : Peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penangkapan, pelestarian sumberdaya ikan, penertiban wilayah tangkap, pengembangan teknologi, dan pelestarian SDI dan lingkungan. c. Pengembangan usaha perikanan budidaya, melalui :
Peningkatan SDM
pembudidaya dan aparat, pemberdayaan usaha budidaya, pengembangan teknologi, pengendalian kesehatan ikan, peningkatan SDM aparatur Balai Benih dan UPR, pemberdayaan UPR, peningkatan sarana dan prasarana perbenihan dan peningkatan kuantitas dan kualitas induk dan benih ikan unggul. 3) Program Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahan Masyarakat Perikanan dan Kelautan, dengan Kegiatan pokok :
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
251
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan : melalui : pelatihan, pengembangan wawasan, adopsi teknologi bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pelaku usaha perikanan lainnya, serta aparatur pembina. b. Pengembangan kemandirian usaha perikanan dan kelautan, melalui : pembinaan dan pendampingan teknologi, manajemen, dan kelembagaan. bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan pelaku usaha perikanan lainnya 4) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan, dengan Kegiatan pokok : c. Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya, melalui : pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya, pengembangan teknologi ramah lingkungan, pengembangan kebun bibit (rumput laut), pengembangan komoditas unggulan, pengembangan Balai Benih Ikan Sentral dan Balai Benih Ikan Lokal, Balai Benih Ikan Pantai, percontohan pengembangan komoditas unggulan. d. Pengembangan kawasan sentra produksi penangkapan ikan, melalui : pengembangan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) di PP Banjarmasin, penyelenggaraan revitalisasi perikanan tangkap di PP Banjarmasin dan PPI Muara Kintap. e. Pengembangan kawasan sentra produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui : pembinaan dan monitoring penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran . 5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan, dengan Kegiatan pokok : a. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya melalui : penyediaan dan pengembangan sarana produksi perikanan budidaya (pupuk, pakan, benih, benur, alat perbenihan, obat-obatan, alat uji kualitas air, PCR, dll), pengembangan dan rehabilitasi Balai Benih Dan Induk Ikan Air Tawar Karang Intan (BBI-IAT Karang Intan), Balai Benih Ikan Lokal (BBIL), dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP Kotabaru) b. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
melalui : penyediaan dan
pengembangan sarana produksi perikanan tangkap (kapal, mesin, alat tangkap, alat bantu penangkapan, dll), pengembangan dan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan di PP Banjarmasin, PPI Muara Kintap, PPI Batulicin, PPI Aluh-aluh, PPI Kotabaru. c. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui : penyediaan dan pengembangan sarana pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hasil perikanan. 6) Program pengembangan penyusunan perencanaan pembangunan dan data statistik perikanan dan kelautan, dengan Kegiatan pokok : a. Penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan melalui : pelaksanaan rapat/temu koordinasi, kerja teknis, sinkronisasi, identifikasi dan monitoring pelaksanaan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
252
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
program dan kegiatan, peningkatan fasilitas penyusunan program, peningkatan aparatur perencanaan. b. Penyusunan data statistik perikanan dan kelautan melalui : pelaksanaan survey potensi desa, penyusunan keragaan data statistik perikanan, operasional petugas penyusun data statistik, validasi data. Keenam program tersebut di atas pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan produksi dan produktifitas usaha perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan disini akan diuraikan berdasarkan pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 – 2010, sebagai berikut : 1) Produksi perikanan budidaya Perbandingan data produksi perikanan budidaya Kalimantan
Selatan tahun 2009
terhadap sasaran RENSTRA tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :
Kegiatan
Sasaran Tahun 2009 (ton)
Perikanan Budidaya 22.997,0 Tambak 4.889 Kolam 4.625 Karamba 8.061 Sawah 134 Jaring Apung 224 Fish Pen Budidaya laut 5.064 *) angka sementara s/d bulan Desember
Produksi Tahun 2009 (ton)*) 31.482,6 10.508,6 13.398,6 3.776,7 287,6 657,6 5,1 2.848,3
Pencapaian Produksi Tahun 2009 terhadap Sasaran Tahun 2009 (%) 136,90 214,94 289,70 46,85 214,59 293,58 0,00 56,25
Dari di atas terlihat bahwa angka realisasi pencapaian sementara dari total keseluruhan produksi perikanan budidaya pada tahun 2009 lebih besar 136,90 % dari target sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA. Dari komponen kegiatan perikanan budidaya tersebut, kegiatan perikanan budidaya yang memenuhi target adalah budidaya tambak, kolam, budidaya ikan di sawah, budidaya jaring apung, Sedangkan budidaya ikan di karamba dan budidaya laut masih di bawah target yang ditetapkan.
2) Produksi perikanan tangkap Perbandingan data produksi perikanan tangkap Kalimantan Selatan tahun 2009 terhadap sasaran 2009 (sesuai RENSTRA 2006 – 2010) pada Tabel berikut :
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
253
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan
Sasaran Tahun 2009 (ton)
Produksi Tahun 2009 (ton)*)
PERIKANAN TANGKAP
173.671
119.160,7
Perairan laut Perairan umum
125.238 48.433
106.947,9 59.058,2
Pencapaian Produksi Tahun 2009 terhadap Sasaran Tahun 2009 (%) 95,59 85,40 121,94
*) angka s/d bulan Desember Lain halnya perikanan budidaya, pada tahun 2009 angka total sementara produksi perikanan tangkap belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu baru mencapai 95,59%.
3) Pengolahan hasil perikanan Untuk tahun 2009, tujuan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah : a. Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan b. Meningkatkan produktivitas usaha pengolahan hasil perikanan c. Mendorong peningkatan konsumsi ikan d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendorong pertumbuhan usaha dan investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Perbandingan data Perdagangan Kalimantan Selatan tahun 2009 terhadap sasaran tahun 2009 sebagai berikut :
Kegiatan
PERDAGANGAN Volume ekspor (Ton) Nilai (000 US $) Volume antar pulau (Ton) Nilai (Rp. Juta)
Sasaran Tahun 2009 (ton) 6.500 18.000 20.505 123.000
Konsumsi/Kapita (Kg)
44 kg/kapita *) angka sementara s/d bulan September
Produksi Tahun 2009 (ton)*)
Pencapaian Perdagangan Tahun 2009 terhadap Sasaran Tahun 2009 (%)
2.083 18.959 343 256.740
32,05 105,33 1,67 208.73
37,3 kg/kapita
84,66
Pemasaran hasil perikanan ditujukan untuk konsumsi lokal, antar pulau, dan ekspor. Untuk konsumsi lokal, kebutuhan ikan masyarakat Kalimantan Selatan pada tahun 2009 mencapai
37,3 kg/kapita atau 84,66 % lebih kecil dari sasaran RENSTRA yang telah
ditetapkan yaitu 44,00 kg/kapita.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
254
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Sementara itu untuk pemasaran hasil perikanan antar pulau, pada tahun 2009 untuk sementara belum memenuhi target yang ditetapkan baik volume maupun nilainya. Untuk volume, dari target sebesar 20.505 ton telah tercapai angka sementara sebesar 343 ton atau 1,67 % lebih rendah dari target yang ditetapkan. Target nilai pemasaran antar pulau tahun 2009 adalah sebesar Rp. 123.000.000,-, sedangkan pencapaian yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 256.740.000,- atau 105,33 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Sejalan dengan belum tercapainya volume antar pulau, maka volume ekspor pun belum mencapai target yang ditetapkan. Sasaran nilai ekspor adalah 18.000 US$, sedangkan realisasinya mencapai 18.959 US$ (105,33 %). Alokasi dan realisasi anggaran pembangunan perikanan dan kelautan Kalimantan Selatan TA. 2009 yang dilaksanakan melalui anggaran APBD maupun APBN
No.
Kegiatan Proyek
Anggaran Rp.(000)
Target (%)
Realisasi Keuangan *) %
Realisasi Fisik *) %
A. 1.
APBD Murni dan Perubahan
11.793.505 11.793.505
100
89,31
98,00
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
APBN Perencanaan Tangkap DK Tangkap TP Budidaya DK Budidaya TP P2SDKP P2HP DK P2HP TP KP3K
10.667.449 500.000 1.000.000 1.530.000 2.290.000 850.000 809.299 2.261.490 1.421.210
100 100 100 100 100 100 100 100
97,42 87,54
100 94,05
95,88 71,01 91,27 68,98 94,44 71,16
100 80,77 98,82 84,68 94,44 80,48
73,88
94,52
TOTAL TANPA GAJI *) angka s/d bulan Desember
22.460.954
Persentase pencapaian rencana kegiatan tersebut belum seluruhnya dapat diwujudkan atau dengan kata lain realisasi fisik pencapaian 94,52 %, terutama pada indikator keluaran, hasil, manfaat dan dampak sedangkan realisasi keuangan secara keseluruhan telah tercapai dengan persentase 73,88 % , dengan demikian hanya 26,12 % belum terealisasi.
C. Permasalahan dan Solusi Adapun permasalahan dan pemecahan masalah (solusi) yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan – Perikanan dan Kelautan, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Pengembangan Perikanan Budidaya Issue/Permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan dalam pengembangan usaha perikanan budidaya adalah sebagai berikut :
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
255
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
a. Terbatasnya wawasan dan pengetahuan SDM pembudidaya ikan dalam pengembangan dan pengelolaan usaha. Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pembudidaya ikan melalui kegiatan pelatihan, magang, adopsi teknologi, percontohan. b. Terbatasnya benih ikan unggul, penggunaan bahan residu antibiotik, permodalan, dan penyuluhan merupakan masalah di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan adalah melalui : pengembangan induk ikan unggul, sertifikasi benih ikan unggul, monitoring/pembinaan/pemantauan penggunaan bahan residu dalam kegiatan perikanan budidaya yang dibarengi dengan pengelolaan kesehatan lingkungan, penguatan permodalan dengan memberdayakan UPP yang berada di lapangan, meningkatkan system penyuluhan baik sarana/prasarana dan SDM penyuluh di lapangan. c. Terjadinya gangguan alam, seperti : banjir, up welling, blooming plankton, dll. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi gagal panen akibat terjadinya gangguan alam, maka upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan/penghimbauan kepada pembudidaya ikan untuk mengatur musim tebar dan pengaturan kepadatan populasi ikan. d. Serangan hama dan penyakit ikan, seperti : KHV (Koi Harves Virus) pada ikan mas, Ice-ice pada rumput laut, MBV (Macro Branchium Virus) pada udang, dll. Serangan hama dan penyakit ikan ini pada dasarnya disebabkan karena pengelolaan kesehatan lingkungan dan penerapan system budidaya yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah sapta usaha budidaya perikanan di masyarakat. Untuk itu, upaya penyuluhan cara pembudidayaan yang baik yang dibarengi dengan pemantauan kesehatan lingkungan secara rutin terus dilakukan. e. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan (pakan, pupuk, obat-obatan, dll) yang mempengaruhi biaya produksi di lapangan. Khusus mengenai fluktuasi harga pakan ikan pabrikan yang cenderung meningkat, upaya yang dilakukan adalah pengembangan pakan ikan local dengan memanfaatkan bahan baku yang banyak tersedia di lapangan. f. Tumpang tindih pemanfaatan tata ruang yang telah disepakati. Hal ini merupakan kondisi yang harus segera disikapi untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan kedepan. Bukan tidak mungkin bila tumpang tindih ini masih terus terjadi, maka usaha di kawasan sentra perikanan akan terganggu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produksi dan produktifitas perikanan budidaya. Pembuatan Perda tata ruang seharusnya segera dibuat oleh provinsi maupun kabupaten/kota, yang selanjutnya agar dipatuhi dan disepakati bersama dalam pemanfaatannya.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
256
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2) Perikanan tangkap Permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap adalah sebagai berikut : a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelelangan ikan. Nelayan cenderung memasarkan hasil tangkapan ikannya kepada penyambang (data hasil tangkapan menjadi tidak tercatat). Untuk mengatasi masalah ini, maka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan pelelangan ikan kepada masyarakat terus digalakkan. Selain itu, peningkatan fasilitas pelelangan di pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan juga terus ditingkatkan keberadaannya. b. Fluktuasi harga BBM yang mempengaruhi biaya produksi di lapangan. pengembangan
SPDN/SPBN
disentra
pemukiman
nelayan
terus
Untuk itu ditingkatkan
keberadaannya.
3) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah sebagai berikut : a. Terbatasnya diversifikasi hasil ikan olahan yang berdaya saing dan mempunyai nilai jual yang kompetitif. Untuk itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan penyuluhan dan pelatihan yang dibarengi dengan pemberian paket bantuan kepada pengolah hasil perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan diversivifasi hasil olahan dan peningkatan mutu kemasan produk olahan. b. Belum optimalnya penerapan sistem rantai dingin (CCS – Cold Chain System) pada produk perikanan yang diolah dan dipasarkan di masyarakat.
Hal ini menyebabkan
rendahnya mutu ikan, sehingga nilai jual juga menjadi rendah. Untuk itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan paket bantuan kepada pengecer/bakul ikan dan pengolah ikan berupa coll box. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan revitalisasi perikanan tangkap berupa peningkatan mutu hasil tangkapan ikan yang didaratkan, dengan sentra/lokus kegiatan di PPP Banjarmasin dan PPI Batulicin. c. Penanganan lose product (produk yang terbuang/ tercecer/ tidak tercatat). Untuk produk perikanan saat ini lose product tercatat sebesar 18 %. Kedepan terus berupaya secara bertahap untuk menurunkan lose product tersebut maksimal 3 %. Melalui optimalisasi pengembangan system rantai dingin dan peningkatan penanganan produk ikan yang akan diolah, serta pencatatan distribusi yang semakin akurat, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
257
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2. URUSAN PERTANIAN Penyelenggaraan urusan pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan TPH Prov. Kalsel, Sekretariat Badan Koordinasi dan Penyuluhan Daerah, Dinas Perkebunan Prov. Kalsel dan Dinas Peternakan Prov. Kalsel Berikut dijelaskan mengenai pelaksanaan urusan pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2009
2.1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura A. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan ditunjang dengan dana bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2009, dengan total sebesar Rp.9.202.589.000,00 dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006-2010 Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan antara lain kegiatan surat-menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Kebersihan Kantor, ATK. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan antara lain Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dan kendaraan dinas, rehab gedung, Pengadaan Mobil Dinas/Operasional. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, dengan kegiatan pokok Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, kegiatan pokok : Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Produksi. 5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan pokok : Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha, serta Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura. 6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan pokok : Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Pengembangan Kawasan Buah-buahan, Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sayuran dan Aneka Tanaman, Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sayuran dan Aneka Tanaman (APBD-P), serta Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Perlindungan Hortikultura. 7) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan yaitu : Peningkatan Produksi dan Produkstivitas Padi, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Palawija, Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Perlindungan Tanaman Pangan, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
258
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Pembinaan dan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Fasiltasi Pengembangan Data Statistik dan Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Fasiltasi Pengembangan Data Statistik dan Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (APBD-P), Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan TPH, Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Air, serta Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Lahan.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2009, dengan kegiatan rincian sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp.681.985.000,- realisasi anggaran Rp.599.797.451,- atau 87,95%, sedangkan fisik 100 %, kegiatan yang dilaksanakan antara lain untuk penyediaan surat-menyurat 2 paket/12 bulan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bln, Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan, penyediaan jasa alat tulis kantor 12 bulan, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 bln, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan, Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan, Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan, Rapat koordinasi dalam daerah 12 bulan, Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS sebanyak 13 orang. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp.491.015.000,- realisasi Rp.383.175.000,- atau 78,04%, fisik 90%, kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 pkt, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3 pkt, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 pkt, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 7 pkt dan Pengadaan Mobil Dinas/operasional, 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi Rp. 15.000.000 (100%). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyususnan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD 1 tahun. 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani,
dengan alokasi dana sebesar
Rp.200.000.000,- realisasi Rp.167.483.000,- (83,74%) sedangkan realisasi fisik mencapai 97,00 %. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Produksi 6 kegiatan yang tersebar di Kabupaten/Kota se Kalsel. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
259
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan alokasi dana sebesar Rp.467.500.000,- realisasi sebesar Rp.398.196.200,- (85,18%) sedangkan realisasi fisik mencapai 99,00%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha sebanyak 5 kegiatan yang tersebar di Kalimantan Selatan; b. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 7 kegiatan di Banjarbaru. 6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.488.550.000,- realisasi keuangan Rp.1.400.869.150,- atau 94,11%, realisasi fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian 14 unit, Pengembangan Kawasan Buah-buahan 210 Ha se Kalsel; b. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sayuran dan Aneka Tanaman 2 pkt; c. Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Perlindungan Hortikultura 5 kegiatan. 7) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.858.539.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.050.204.725 atau 86,20%, realisasi fisik mencapai 92,93%. Kegiatan yang dilaksanakan tersebar di Kabupaten/Kota yaitu : a. Peningkatan Produksi dan Prodvitas Padi 6 paket; b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Palawija 6 paket,; c. Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman 7 kegiatan; d. Pembinaan dan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura 7 kegiatan; e. Fasilitasi Pengemb. Data Statistik dan informasi TPH 7 kegiatan; f. Peningk Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan TPH 9 kegiatan; g. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Air 9 kegiatan di Kab. Tabalong, HTS dan Balangan; h. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Air 3 paket di Kab. Balangan dan HSS.
Dari jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 9.202.589.000,- Realisasi penyerapan dana sampai dengan Bulan Desember 2009, sebesar Rp. 8.014.725.526,- atau terserap 87,09 % dan fisik 98,42 %. Sisa dana sebesar Rp. 1.187.863.474,- atau 12,91 % dari total anggaran. Program Pelayanan administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik penyerapan dana sebesar 87,95% atau sisa dana
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
260
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Rp.82.187.549,-, sedangkan fisik realisasi 100%. Tidak terserapnya dana ini merupakan efisiensi anggaran (12,05%). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp. 491.015.000, realisasinya Rp. 383.175.000,- atau sisa Rp. 107.840.000,- atau 21,96%. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor sebesar Rp. 100.000.000,- tidak dilaksanakan dikarenakan musim penghujan rekanan tidak menjamin pelaksanaan dapat selesai tepat waktu. . Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi Pertanian/perkebunan, Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangnan Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, penyerapan dana sebesar 81,04% dengan sisa dana sebesar Rp.48.336.600,-, sedangkan realisasi fisik 98,00% terjadi penghematan dari perjalanan dinas dalam daerah yang telah terakomodir di APBN. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangnan Mekanisasi Pertanian, penyerapan dana sebesar 92,50% dengan sisa dana sebesar Rp.45.030.000,-, sedangkan realisasi fisik 100% terjadi penghematan pada kontrak pengadaan alat pengolahan pertanian dan peternakan. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, Kegiatan Peningkatan Produksi Padi, penyerapan dana sebesar 90,57%, sisa dana Rp.205.113.200,- dan fisik 100%. Merupakan efisiensi untuk pengadaan barang serta pembiayaan pada pertemuan kelompok tani. Sementara untuk perjalanan dinas daerah tidak terserap seluruhnya, karena kegiatan pembinaan dapat diakomodir bersama dgn dana APBN. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Palawija, sisa dana Rp. 173.965.100,- atau (11,60%) , serapan dana 88,40 % dan fisik 100,00 %. Sisa dana merupakan efisiensi pengadaan barang Rp. 135.900.000,- serta efisiensi transport pertemuan tingkat kabupaten dan pertemuan kelompok tani. Kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Air serapan dana sebesar 31,96%, dengan sisa dana sebesar Rp.306.171.000,- dan serapan fisik sebesar 36,43% hal ini karena kegiatan pengembangan Tata Air Mikro tidak dapat dilaksanakan.
C. Permasalahan dan Solusi a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor tidak dilaksanakan dengan pertimbangan : a. Pemeriksaan oleh ITWILPROV, disarankan dilaksanakan dengan pemilihan langsung tetapi harus mengeluarkan/ menyetor biaya upah yang ada pada rincian kegiatan. b. Setelah dilaksanakan pemilihan langsung ternyata rekanan tidak dapat menjamin waktu penyelesaian tepat waktu (kesulitan menyediakan kayu ulin, musim hujan dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan) LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
261
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Solusi : Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor yang tidak dilaksanakan sudah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat No. 027/1219-Sekr/2009 tanggal 30 November 2009. b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Air serapan dana sebesar 31,96%, dengan sisa dana sebesar Rp.306.171.000,- dan serapan fisik sebesar 36,43%. Tidak dilaksanakannya kegiatan ini dikarenakan : a. Kegiatan Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) seluas 180 ha di Kab. Barito Kuala tidak dapat dilaksanakan mengingat harga satuan per hektarnya terlalu rendah dibanding kegiatan yang sama yang dibiayai dengan dana DAK Tahun 2009 di Kab. Barito Kuala b. Pengembalian dana APBD Provinsi untuk kegiatan TAM ini tidak mengganggu program karena akan tetap diteruskan melalui dana DAK Kab. Barito Kuala - Solusi : Penyelesaian masalah kegiatan tersebut sudah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor 521.5/483-PSP tanggal 5 Mei 2009.
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) TPH Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD ini ditunjang dengan dana bersumber dari APBD dengan total dana Rp.2.338.095.000,A. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : a. Sertifikasi Bibit Unggul pertanian/ perkebunan : Sertifikasi/ Pelabelan Benih Jeruk b. Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH : Demonstrasi Benih Unggul Bersertifikat, Analisa Standar Mutu Benih Palawija, Pengembangan Metode Pengujian, Observasi Unggulan Lokasi Kalsel, Pemantauan Pohon Induk Buahbuahan, Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan, Sosialisasi Peraturan Perbenihan, Rapat dan Pertemuan Koordinasi/PBT, Visualisasi Perbenihan Kalimantan Selatan, Akreditasi Laboratorium serta Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Petani PBT (APBD/P)
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
262
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
B. Realisasi Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi dana APBD dengan total Rp.2.338.095.000,-, dapat direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2009 sebesar Rp.2.271.679.224,- atau 97,16% dan fisik 100% serta sisa dana sebesar Rp.66.415.776,atau 2,84%. Rincian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.365.537.350,- realisasi keuangan sebesar Rp.353.052.724,- atau 96,58% sedangkan fisik tercapai 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain untuk : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.341.020.000,- realisasi sebesar Rp.1.306.767.500,- atau 97,45% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Pembangunan Ged.Kantor Pengadaan 11 pkt, Pengadaan Peralatan gedung kantor 1 pkt, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional selama 1 tahun, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 tahun, Pengadaan Meubelair 19 buah, Pengadaan Komputer 2 unit, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.250.000,- dengan capaian 100% 4) Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/
Perkebunan,
alokasi
anggaran
Rp.629.287.650,- dengan realisasi Rp.609.609.000,- atau 96,87% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Hasil yang telah dilaksanakan antara lain : a. Sertifikasi/Pelabelan Benih Jeruk sebanyak 100 unit tersebar di Kab/kota; b. Demonstrasi Benih Unggul Bersertifikat 6 unit di HST, Bjr, B.baru, Batola, Tanbu; c.
Analisa Standar Mutu Benih Palawija 10 unit di Provinsi;
d. Pengembanagn Metode Pengujian 2 unit di Provinsi; e. Observasi unggulan Lokasi Kalsel 2 unit di Kab. HST dan Tapin; f.
Pemantauan Pohon Induk Buah –buahan 6 unit di Tapin, Banjar, Banjarbaru dan Batola;
g. Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan 13 unit di 13 kab/kota, h. Sosialisasi Peraturan Perbenihan 1 kali di Banjarbaru. Penyerapan dana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 71,70 % atau sisa dana sebesar Rp. 12.168.976,- merupakan efisiensi anggaran. Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
dana terserap 97,28% dengan sisa dana Rp. 23.242.500,- juga merupakan
efisiensi sedangkan fisik dapat diselesaikan 100%,. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
263
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
C. Permasalahan dan Solusi 1) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Benih Masalah a. Alat prosessing benih sangat terbatas, terutama alat pengering sehingga masih cukup banyak ditemukan kasus daya tumbuh rendah sebagai akibat kadar air yang tinggi. b. Kesadaran petani terhadap penggunaan benih bermutu masih rendah c. Jumlah dan kemampuan SDM Pengawas Benih Tanaman belum memadai dibandingkan areal sertifikasi dan komoditas yang ditangani. Solusi a. Perlu kerjasama dengan stakeholders terkait (PT. Pertani, PT. SHS) yang dapat menyediakan fasilitas alat pengering b. Perlu upaya-upaya khusus dan siatematik dalam bentuk demonstrasi penggunaan benih bermutu yang berkelanjutan c. Perlu peningkatan SDM baik jumlah maupun kemampuannya. 2) Pengawasan Mutu Benih yang beredar Masalah a. Masih ditemukan kasus penurunan mutu benih yang beredar akibat penyimpanan yang kurang baik. b. Masih ditemukan produsen/pedagang benih yang memasang label yang telah kadaluarsa dan tidak memeriksakan lagi ke BPSBTPH. c. Umumnya produsen/penangkar benih tidak memiliki alat prosessing benih dan akses pasar lemah. Solusi a. Perlu adanya gudang penyimpanan benih yang memenuhi persyaratan b. Perlu upaya terus-menerus sosialisasi UU dan peraturan perbenihan dan sanksi pelanggarannya. c. Perlu kerjasama dengan stakeholders terkait (PT. Pertani dan PT. SHS) 3) Pengujian Mutu Benih secara Laboratoris Masalah a. Bahan dan peralatan belum memadai b. SDM dan system manajemen laboratorium penguji mutu benih belum terakreditasi Solusi a. Pengadaan bahan dan peralatan secara bertahap b. Peningkatan kemampuan SDM serta akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). UPTD Balai Proteksi TPH Program dan Kegiatan yang dilaksanakan ditunjang dengan dana bersumber dari APBD dengan total dana Rp. 2.921.988.000,A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPTPH pada TA. 2009 sebagai berikut ; 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dengan kegiatan pokok : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Meubelair, Pengadaan Komputer, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor,
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
264
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer, Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Laboratorium. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : a. Operasional Wilayah Pengamatan b. Diseminasi Teknologi Pengendalian OPT Hortikultura c. Sosialisasi Kegiatan SLPHT Fasilitasi Penerapan Teknologi Pengendalian Ramah Lingkungan d. Fasilitasi Penerapan Teknologi Pengendalian Ramah Lingkungan e. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) f. Operasional Brigade Proteksi g. Peningkatan Kemampuan SDM Petugas Perlindungan
B. Realisasi Program dan Kegiatan Dari alokasi APBD 2009 sebesar Rp.2.921.988.000,- sampai dengan bulan Desember 2009 realisasi penyerapan dana sebesar Rp.2.849.430.873,- atau 97,52 % dan fisik sebesar 100% sisa dana Rp.72.557.127,-. Realisasi Program dan Kegiatan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultra (BPTPH) Tahun 2009 sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, alokasi anggaran
sebesar
Rp.399.873.750,- realisasi mencapai Rp.387.526.923,- atau 96,91% dengan capaian fisik 100%. Kegiatannya meliputi : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Kebersihan Kantor, dan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dengan alokasi dana
Rp.415.290.050,- realisasi Rp.409.843.300,- atau 98,69% dan capaian fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Pengadaan Peralatan gedung kantor 3 unit, Pengadaan Meubelair 14 unit, Pengadaan Komputer 1 unit, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7 kegiatan, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (9 unit R4, 146 unit R2), Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya yaitu Penyusunan Rencana Kerja 5 kegiatan dengan dana Rp.1.750.000,- realisasi kegiatan 100%. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, alokasi dana sebesar Rp.2.000.634.200,- realisasi anggaran Rp.2.050.310.650,- atau 94,32% sedangkan capaian fisik 97,40%. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : a. Operasional wilayah pengamatan 13 kegiatan di Banjarbaru LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
265
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Diseminasi Teknologi Pengendalian OPT Horti 4 unit c. Sosialisasi kegiatan SLPHT fasilitasi penerapan teknologi pengendalian ramah lingkungan 2 unit d. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) 72 unit e. Operasional brigade proteksi 3 unit f. Peningkatan kemampuan SDM petugas perlindungan 1 kegiatan
C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Jumlah PHP tidak sebanding dengan jumlah kecamatan yang ada di Kalsel. 2) Belum terciptanya kemandirian petani dalam penerapan PHT. Solusi 1) Penambahan PHP di lapangan dengan mengajukan permohonan pengadaan formasi PHP pada BKD provinsi 2) Melatih petani secara kontinyu dalam penerapan PHP sehingga mempercepat kemandirian petani.
UPTD Balai Benih Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Balai ini ditunjang dengan dana bersumber dari APBD dengan total dana Rp 3.160.845.000,A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Benih TA. 2009 sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, dengan kegiatan antara lain :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dlm daerah. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan pokok : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan pokok : Peningkatan Produksi dan Penggunaan Benih Bermutu TPH yaitu : a. Perbanyakan Benih Padi BS-BD, BD-BP, BP-BR. b. Perbanyakan Benih Kedelai BS-BD, BD-BP, BP-BR. c. Perbanyakan Benih Kacang Tanah BS-BD, BD-BP, BP-BR LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
266
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
d. e. f. g. h. i.
Pemeliharaan BF,BPMT dan Kebun Koleksi Pemeliharaan Peralatan pengolahan Pembinaan Penangkar Pengembangan Tanaman Anggrek dan Tanaman Hias lainnya di UPT Balai benih Pembangunan Kantor UPT Balai Benih Prov. Kalsel (lanjutan) Pengembangan Tanaman Buah dalam Pot
B. Realisasi Program dan Kegiatan Dari alokasi APBD TA.2009 sebesar Rp.3.160.845.000,- sampai dengan Bulan Desember 2009 realisasi penyerapan dana sebesar Rp.2.364.872.505,- atau 74,82% dan fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp. 795.972.495,- atau 25,18% dari anggaran. Penyerapan dana jasa surat menyurat sebesar 50,86 % atau sisa dana sebesar Rp.1.624.000,- merupakan efisiensi anggaran. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terserap 39,17 %, merupakan efisiensi karena kegiatan komunikasi lewat telepon dari 3 jaringan telepon yang tersedia dapat dipenuhi dengan 2 jaringan saja. Kegiatan peningkatan produksi dan penggunaan benih bermutu TPH dana terserap 71,30%, dikarenakan pada saat penyusunan anggaran tahun 2009 dan survey harga SPK saprodi tinggi sedangkan pada saat pelaksanaan harga tersebut lebih rendah, sehingga harga satuan lelang disesuaikan dengan harga yang berlaku. Untuk pembanguna kantor dana terserap 65,70% juga merupakan efisiensi sedangkan fisik dapat diselesaikan 100%. 1) Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, dari alokasi Rp.301.452.500,-
terseralisasi sebesar Rp.244.437.155,- atau 81,09% sedangkan fisik mencapai 100%. Untuk kegiatan jasa surat menyurat penyerapan dana sebesar 50,86 % atau sisa dana sebesar Rp.1.624.000,- merupakan efisiensi anggaran demikian pula kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terserap 39,17 %, merupakan efisiensi karena kegiatan komunikasi lewat telepon dari 3 jaringan telepon yang tersedia dapat dipenuhi dengan 2 jaringan saja. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dari alokasi dana sebesar Rp.347.900.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.329.819.250,- atau 94,80% realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi kegiatan berupa Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor masing-masing 1 paket kegiatan. 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, alokasi anggaran sebesar Rp.2.511.492.500,- realisasi sebesar Rp.1.790.616.100,- atau 71,30% sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi dan penggunaan benih bermutu seperti : Perbanyakan Benih Padi BS-BD 1 ha di UPB Binuang, Perbanyakan Benih Padi BD-BP 5 ha di UPB Binuang, Perbanyakan Benih Padi BP-BR 15 ha di UPB Sungai Tabuk, Perbanyakan Benih Kedelai BS-BD 1 LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
267
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
ha di UPB Batu Tungku, Perbanyakan Benih Kedelai BD-BP 3 ha di UPB Batu Tungku, Perbanyakan Benih Kedelai BP-BR 3 ha di UPB Sarang Sarang, Perbanyakan Benih Kacang Tanah BS-BD 1 ha di UPB Batu Tungku, Perbanyakan Benih Kacang Tanah BD-BP 4 Ha di UPB Batu Tngku, Perbanyakan Benih Kacang Tanah BP-BR 3 ha di UPB Sarang Halang, Pemeliharaan BF,BPMT dan Kebun Koleksi di Balai Benih Sungkai, Pemeliharaan Peralatan pengolahan Balai Benih, Pembinaan Penangkar di Kabupaten/Kota, Pengembangan Tanaman anggrek dan Tan.Hias lainnya di UPT Balai benih, Pembangunan Kantor UPT Balai Benih Prov Kalsel (lanjutan) dan Pengembangan Tanaman Buah dlm Pot. C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Masih kurangnya dukungan staf/petugas yang memiliki kemampuan yan memadai. 2) Masih diperlukannya kelengkapan sarana perkantoran Solusi 1) Terpenuhi SDM yang sesuai bidangnya (kultur jaringan). 2) Terpenuhinya sarana yang memadai secara bertahap.
UPTD Balai Alat dan Mesin (Alsin) A. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan ditunjang dengan dana bersumber dari APBD dengan total dana Rp 857.725.000,- yang dilaksanakan oleh Balai Alsintan TA. 2009 sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan antara lain Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan antara lain : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan pokok : a. Pengembangan Teknologi Alat Mesin Pertanian - Pengembangan Teknologi Alat Mesin Pertanian - Gelar Teknologi Alat Mesin Pertanian - Gelar Teknologi Alsin Proses Produksi dan Pasca Panen - Pertemuan Koordinasi UPJA b. Pelayanan Bengkel Alat dan Mesin Pertanian - Operasional Bengkel Alsin Pertanian - Pelatihan dan Pengawalan Alsin Pertanian - Pelatihan Bengkel Alsin Pertanian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
268
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
B. Realisasi Program dan Kegiatan Dari alokasi dana APBD dengan total dana Rp 857.725.000,- Sampai dengan Bulan Desember 2009 realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 821.688.536,- atau 95,80 % dan fisik 100 %, sisa dana sebesar Rp. 36.036.464,- atau 4,20% dari anggaran. Sisa dana merupakan efisiensi anggaran. Realisasi kegiatan tahun 2009 sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, dana yang dialokasikan sebesar
Rp.82.325.000,- realisasi Rp.72.037.036,- atau 87,50% sedangkan fisik 100%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dana yang dialokasikan sebesar Rp.141.275.000,- realisasi Rp.138.487.000,- atau 98,03% sedangkan fisik mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pemeliharaan gedung, kendaraan operasional dan peralatan kantor 1 tahun. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD, alokasi dana sebesar Rp.5.400.000,- dengan capaian kegiatan 100%. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, alokasi dana sebesar Rp.628.725.000,- dapat direalisasikan Rp.605.734.500,- atau 96,35% sedangkan capaian fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Pengembangan teknologi Alat Mesin Pertanian dan Pelayanan Bengkel alsin dan mesin Pertanian di Kabupaten/Kota.
C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan - UPTD Balai Alsintan merupakan UPTD Baru dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Mei 2008, sehingga masih terbatas sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya. Solusi - Terpenuhi SDM yang memadai di Balai alsintan sesuai bidangnya. - Terpenuhinya sarana yang memadai secara bertahap.
2.2. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Daerah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang baru berdiri pada tanggal 7 Januari tahun 2009, sehingga pelaksanaan program dan kegiatannya selama tahun 2005-2008 belum ada. Berikut dijelaskan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Daerah Prov. Kalsel selama tahun 2009.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
269
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
b. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran. 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian - Pembuatan Juknis. - Pembinaan Teknis Program FEATI. - Rapat Koordinasi FEATI. - Rapat Kerja Komisi Penyuluhan. - Lokakarya Perencanaan. - Forum Teknis Penyuluhan. - Penilaian Petani dan Penyuluh Berprestasi. - Penyebaran Informasi Penyuluhan Pertanian. - Program Penyuluhan Provinsi. - Peningkatan Wawasan Penyuluh dan Petugas. - Pertemuan Perencanaan Program Penyuluhan Tahun 2010. - Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Program Kapasitas SDM. - Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Program Layanan Informasi dan Kerjasama. - Pertemuan Kerjasama dan Kemitraan Usaha. b. Perencanaan Koordinasi, Pengendalian dan Monev - Mimbar Sarasehan c. Fasilitasi Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. d. Fasilitasi Seleksi Petani Magang di Jepang. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan. Jumlah Dana : Rp. 400.488.000,Realisasi : Rp. 239.729.851,Persentase Realisasi : 59,8 % 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Jumlah Dana : Rp. 679.777.500,Realisasi : Rp. 132.145.000,Persentase Realisasi : 19,4 % 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Jumlah Dana : Rp. 87.750.000,Realisasi : Rp. 74.385.000,Persentase Realisasi : 84,7 %
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
270
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan. Jumlah Dana Realisasi Persentase Realisasi
: Rp. 23.830.000,: Rp. 11.475.000,: 48,2 %
5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. a. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Jumlah Dana : Rp. 434.950.000,Realisasi : Rp. 258.431.800,Persentase Realisasi : 59,4 % • Pembuatan Juknis. Jumlah Dana Realisasi Persentase Realisasi
: Rp.2.950.000,: Rp. 2.950.000,: 100 %
• Pembinaan Teknis Program FEATI. Jumlah Dana : Rp. 55.302.000,Realisasi : Rp. 17.730.000,Persentase Realisasi : 32,06 %
Lokasi pembinaan kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) di Pronvisi Kalimantan Selatan tersebar di 3 (tiga) Kabupaten, 15 Kecamatan, 120 Desa. Lokasi UP-FMA Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi (P3TIP/ FEATI) Jumlah Kabupaten/ No Kecamatan Desa UP-FMA I. H.S. SELATAN 40 40 1. Angkinang 8 8 2. Sungai Raya 8 8 3. Padang Batung 8 8 4. Kalumpang 8 8 5. Simpur 8 8 6. Angkinang 8 8 II. H.S.TENGAH 40 40 1. Batu Benawa 8 8 2. Hantakan 8 8 3. L.Amas Selatan 8 8 4. L.Amas Utara 8 8 5. Pandawan 8 8 III. BALANGAN 40 40 1. Paringin 6 6 2. Batu Mandi 7 7 3. Lampihong 7 7 4. Awayan 7 7 5. Halong 6 6 J u m l a h I + II + III 120 120 • Rapat Koordinasi FEATI. Jumlah Dana : Rp.12.700.000,Realisasi : Rp. 6.000.000,Persentase Realisasi : 47,24 % LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
271
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Rapat koordinasi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam rangka koordinasi pencapaian kegiatan P3TIP per triwulan di Provinsi dan 3 kabupaten pelaksana P3TIP • Rapat Kerja Komisi Penyuluhan. Jumlah Dana : Rp. 12.700.000,Realisasi : Rp. 6.350.000,Persentase Realisasi : 50,00 % Terbentuknya/ditetapkannya Komisi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur No.188.44/0397/KUM/2009, tanggal 1 Oktiber 2009. • Lokakarya Perencanaan Jumlah Dana : Rp. 13.050.000,Realisasi : Rp. 0 ,Persentase Realisasi : 0% • Forum Teknis Penyuluhan. Jumlah Dana Realisasi Persentase Realisasi
: Rp. 45.100.000,: Rp. 42.994.000,: 95,33 %
Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya forum teknis penyuluhan dan terkoordinasinya serta terpadunya penyelenggaraan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel. • Penilaian Penyuluh dan Petani TPH Berprestasi. Jumlah Dana : Rp.66.755.000,Realisasi : Rp. 41.525.000,Persentase Realisasi : 62,20 % Hasil penilaian petani dan Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan dan Kelautan berprestasi tahun 2009, adalah sebagai berikut : Pemenang penilaian penyuluh dan Petani Berprestasi Tahun 2009 I.
II
II
Petani
Penyuluh Pertanian
Terbaik I H. Parhan (Petani Teladan Tk. Nasional) Terbaik II
M. Arsyad Aryadi
Terbaik III
Ridwan
Terbaik I (Penyuluh Pertanian Teladan Nas) Terbaik II
Unang Setiawan, S,Pt.
Terbaik III
Tukirin, S.PKP
Pelaku Utama Terbaik I Perikanan dan Kelautan Terbaik II Terbaik III
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
Dinah, SP
Poktan Berkat Usaha Desa Labunganak, Kec. Batang Alai Utara,Kab. Hulu Sungai Tengah Poktan Hidup Baru Desa Rantau Karau Hilir, Kec Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara Poktan Karya Usaha Desa Sumber Baru, Kec. Angsana, Kab. Karya Usaha, Kab. Tanah Bumbu Desa Muara Uya, Kec. Muara Uya, BPP Muara Uya. Kab. Tabalong
H. Kosim
Desa Cempaka, Kec. Tapin Selatan, BPP Tapin Selatan, Kab. Tapin Desa Sumber Mulia, Kec. Pelaihari, BPP Pelaihari, Kab. Tanah Laut Kab. Hulu Sungai Tengah
H. Syamsul Umar Hadi
Kab. Kotabaru Kab. Balangan
272
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
IV Penyuluh Perikanan Terbaik I dan Kelautan
Eko Priyo Raharjo, S.Pi
Terbaik II
Suhardi, SP
Terbaik III
Wahanto
• Penyebaran Informasi Penyuluhan. Jumlah Dana Realisasi Persentase Realisasi
Desa Sumber Baru, Kec Angsana, BPP Angsana, Kab. Tanah Bumbu. Desa Kuala Lupak, Kec. Tabunganen, BPP Tabunganen, Kab. Barito Kuala. Desa Lontar Timur, Kec. Pulau Laut Barat, BPP Lontar, Kab. Kotabaru.
: Rp. 41.950.000,: Rp. 23.320.000,: 55,58 %
Penyebaran informasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan melalui media cetak mapun elektronik. Penyebaran Informasi dalam rangka Mendukung Kegiatan Penyuluhan Tahun 2009 No. 1.
Uraian Media Cetak a. Langganan Majalah b. Langganan Tabloid c. Cetak Leaflet
d. Cetak Poster 2.
Media Elektronik/Radio a. Banjar Realita
b. Siaran Pedesaan
Materi/Judul Trubus dan Flona Sinar Tani dan Agrobis -Profil Bakorluh -Penyuluhan Pertanian metode SLPTT untuk Meningkatkan Produksi Padi -Budidaya Ikan Patin Jambal Secara Intensif -Pemeliharaan Tanaman Karet -Beternak Ayam Buras di Lahan Pasang Surut Peranan Penyuluh dalam Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan -Penataan Penyuluh -Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh -Kerjasama dan Kemitraan Usaha -Aplikasi FEATI -Pupuk Bersubsidi Sistem Tertutup -Pemurnian Sapi Bali di Kab Barito Kuala -Penanggulangan Penyakit CVPD pada Tanaman Jeruk -Tanaman Nilam di Tanah Laut - SLPTT -Budidaya Ikan Samping Rumah -Waspada Kebakaran Hutan
• Penyusunan Program Penyuluhan Provinsi. Jumlah Dana : Rp.6.000.000,Realisasi : Rp. 0,Persentase Realisasi : 0% • Peningkatan Wawasan . Jumlah Dana Realisasi Persentase Realisasi
: Rp.33.605.000,: Rp. 31.340.000,: 93,26 %
Output/Keluaran - Terlaksananya peningkatan wawasan petugas dan penyuluh ke Provinsi Jawa Tengah.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
273
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan pemahaman penyuluh dan petugas sebanyak 7 orang dalam melaksanakan pembinaan di tingkat lapangan. • Pertemuan Pendekatan Teknologi dan Programa Penyuluhan. Jumlah Dana : Rp. 33.958.000,Realisasi : Rp. 30.433.000,Persentase Realisasi : 89,62 % Output/Keluaran - Terkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan penyuluhan tahun 2009 di provinsi dan kab/kota. - Terlaksananya penyusunan rencana program/kegiatan penyuluhan tahun 2010. • Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Program Kapasitas SDM. Jumlah Dana : Rp. 41.510.000,Realisasi : Rp. 6.250.000,Persentase Realisasi : 15,06 % Output/Keluaran - Berkembangnya kelembagaan penyuluhan di Kab/Kota. - Terlaksananya pembinaan kapasitas SDM di Kab/Kota. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 NO. I. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.
Provinsi BENTUK KELEMBAGAAN DASAR PEMBENTUKAN KABUPATEN/ KOTA Provinsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Perda No. 6 Tahun 2008 Tgl.15 April 2008 Kabupaten/Kota Tabalong Kantor Penyuluhan Pertanian dan Perda No. 10 Tahun 2007. Ketahanan Pangan Tgl. 21 Nopember 2007. Balangan Kantor Ketahanan Pangan dan Perda No. 3 tahun 2008. Penyuluhan tgl. 18 Juli 2008. HSU Badan Ketahanan Pangan dan Perda No. 25 Tahun 2008. Penyuluhan Pertanian Tgl. 9 Desember 2008. HST Badan Pelaksana Penyuluhan Perda No. 13 tahun 2007. Tgl. 6 Nopember 2007. HSS Kantor Ketahanan Pangan dan Perda No.30 Tahun 2007. Penyuluhan Pertanian Tgl. 29 Nopember 2007. Tapin Badan Ketahanan Pangan dan Perda No. 5 Tahun 2008. Pelaksana Penyuluhan Tgl. 12 Pebruari 2008 Banjar Badan Pelaksana Penyuluhan Perda No. 9 Tahun 2008. Tgl. 9 Juni 2008. Batola Badan Ketahanan Pangan dan Perda No. 27 Tahun 2008. Penyuluhan Tgl. 19 Maret 2008. Tanah Laut Badan Pelaksana Penyuluhan Perda No. 13 Tahun 2008. Tgl. 9 September 2008. Tanah Bumbu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perda No. 17 Tahun 2007. dan Ketahanan Pangan Tgl. 10 Nopember 2007. Kotabaru Dinas Pertanian Banjarbaru Dinas Pertanian dan Kehutanan Banjarmasin Dinas Pertanian -
Keragaan Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (PNS) di Provinsi Kalsel Tahun 2009 NO. I II
Kab/ Kota
Provinsi Kabupaten/Kota 1. Tabalong 2. Balangan 3. HSU
Pertanian Perikanan Kehutanan Jumlah 25 922 94 34 37
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
2 130 1 3 3
0 81 13 3 -
27 1.133 108 40 40 274
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO.
Kab/ Kota
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.
HST HSS Tapin Banjar Batola Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru Banjarbaru Banjarmasin Jumlah
Pertanian Perikanan Kehutanan Jumlah 69 88 114 146 93 114 42 44 26 21 947
11 4 17 24 15 16 12 17 3 4 132
2 10 18 16 3 7 12 9 81
82 102 149 186 111 137 54 61 38 25 1.140
Keragaan Jumlah THL-TB Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2009. NO.
Kab/ Kota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.
Tabalong Balangan HSU HST HSS Tapin Banjar Banjarbaru Banjarmasin Batola Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru Jumlah
Angkatan I Angkatan II Angkatan III Jumlah 6 12 6 26 25 25 32 5 6 11 25 4 2 185
13 24 29 21 12 12 51 14 7 20 15 6 1 225
20 18 58 13 9 29 17 20 28 212
39 54 93 60 46 37 112 19 13 48 40 30 31 622
Keragaan Kelembagaan Balai Penyuluh Kecamatan di Kabupaten/Kota Tahun 2009 2009 NO KABUPATEN/KOTA Kec. BPP Desa 1 Tabalong 12 7 131 2
Balangan
8
6
157
3
Hulu Sungai Utara
8
7
218
4
Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Selatan Tapin Banjar Banjarbaru
11 11 12 17 3
158
5 6 7 8
11 11 12 17 5
9
Banjarmasin
5
5
50
10
Batola
17
7
200
11 12 13
Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru Jumlah
9 10 20 145
9 4 5 104
113 116 195 1.935
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
152 129 279 17
275
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Keragaan Kelembagaan Petani di Kabupaten/Kota Tahun 2009. 2009 NO KABUPATEN/KOTA Poktan Gapoktan 1 Tabalong 575 43 2 Balangan 551 137 3 Hulu Sungai Utara 638 120 4 Hulu Sungai Tengah 896 154 5 Hulu Sungai Selatan 804 213 6 Tapin 971 87 7 Banjar 734 173 8 Banjarbaru 142 10 9 Banjarmasin 174 14 10 Batola 1.426 258 11 Tanah Laut 1.120 83 12 Tanah Bumbu 898 64 13 Kotabaru 185 55 Jumlah 9.114 1.411 • Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Program Layanan Informasi dan Kerjasama. Jumlah Dana : Rp. 42.510.000,Realisasi : Rp. 23.600.000,Persentase Realisasi : 55,52 % Output/Keluaran - Terlaksananya kegiatan pengembangan kerjasama dan layanan informasi penyuluhan sesuai dengan tujuan dan sasaran. - Terlaksananya pembinaan dalam rangka kerjasama dan layanan informasi di Kab/Kota. • Pertemuan Kerjasama dan Kemitraan Usaha. Jumlah Dana : Rp. 26.860.000,Realisasi : Rp. 25.939.800,Persentase Realisasi : 96,6 %. Output /Keluaran - Terlaksananya pertemuan kerjasama dan kemitraan usaha. - Teridentifikasinya permasalahan kerjasama dan kemitraan usaha untuk dapat dicarikan jalan pemecahannya. b. Perencanaan Koordinasi, Pengendalian dan Monev. Jumlah Dana : Rp. 139.763.000,Realisasi : Rp. 0,Persentase Realisasi : 0% c. Mimbar Sarasehan. Jumlah Dana Realisasi Persentase Realisasi d. Fasilitasi Penilaian Jabatan Kehutanan. Jumlah Dana Realisasi Persentase Realisasi
: Rp. 63.850.000,: Rp. 33.800.000,: 52,9 % Fungsional Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan
: Rp. 11.730.000,: Rp. 0,: 0%
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
276
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
e. Fasilitasi Seleksi Petani Magang di Jepang. Jumlah Dana : Rp. 137.000.000,Realisasi : Rp. 0,Persentase Realisasi : 0% C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Belum semua kabupaten/kota membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K. 2) Belum Dipahaminya Permentan Nomor 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani, Penyusunan RDK/RDK, Dan Sistem Kerja LAKU. 3) Lemahnya Pengetahuan, Ketrampilan dan Wawasan petani dalam mengakses permodalan 4) Beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan di kab/kota (3 Bapeluh, 5 Badan, 2 kantor dan 3 bidang di bawah dinas), sehingga koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan belum optimal. 5) Belum semua kecamatan memiliki Balai Penyuluhan, baru 104 BPP (72,2 %) dari 145 Kecamatan yang ada di Kalimantan Selatan, hal ini berimbas terhadap belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan di tingkat Kecamatan. 6) Jumlah kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha berupa kelompok tani sebanyak 8.978 buah atau rata-rata 4,6 buah/desa/kelurahan dan gabungan kelompok tani sebanyak 1.403 buah atau 0,7 buah/desa/kelurahan, masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan jumlah desa/kelurahan di Kalimantan Selatan.
Disamping itu
kemandirian kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha tersebut masih rendah. 7) Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh di Kalimantan Selatan, jumlah tenaga penyuluh dan CPNS sebanyak 1.172 orang, sebagian besar (80,88%) sebagai penyuluh pertanian, penyuluh perikanan (11,267%), penyuluh kehutanan (6,91%) dan CPNS (2,65%) yang berada ditingkat Provinsi sebanyak 25 orang (2,13%) dan di 13 Kabupaten/Kota sebanyak 1.147 orang (97,87%), sehingga untuk memenuhi 1 desa 1 penyuluh relatif masih kurang. 8) Masih terjadinya alih status penyuluh dari jabatan fungsional ke jabatan strutural 9) Usia penyuluh sebagian sudah diatas 50 tahun. 10) Penyusunan progarma penyuluh belum sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. 11) Kegiatan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 12) Terbatasnya dana yang tersedia di Sekretariat Bakorluh dalam rangka memfasilitasi kegiatan penyuluhan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
277
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
13) Sebagian besar penyuluh
baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota
belum mengikuti pendidikan dan Pelatihan (Dasar maupun penjenjangan) 14) Belum adanya data mengenai kebutuhan informasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh petani di kabupaten/kota. 15) Belum adanya pola / bentuk penyuluhan yang benar-benar tepat untuk masing-masing kabupaten/kota. 16) Terbatasnya sarana penyuluh provinsi. 17) Efektifitas sarana informasi yang dilakukan saat ini belum teruji. 18) Kurangnya tenaga penyuluh spesialis yang bisa memfasilitasi penyuluhan terampil. 19) Masih
kurangnya
kesadaran
petani
akan
pentingnya
pengetahuan
(informasi/teknologi) untuk kemajuan petani itu sendiri. 20) Belum lengkapnya data kerjasama dan kemitraan kabupaten/kota. Solusi : 1) Meningkatkan advokasi kepada kabupaten/kota baik kelembagaan eksekutif maupun legislatif dalam penataan kelembagaan sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K 2) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan pertanian; 3) Bimbingan fasilitasi kemitraan usaha dan akses permodalan 4) Mendorong pembentukan Badan Pelaksanaan Penyuluhan bagi kab/kota yang belum membentuk (Kotabaru, Banjarmasin dan Banjarbaru) atau yang masih berbentuk Kantor ( Tabalong dan Balangan). 5) Mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk membangun dan merehab Balai Penyuluh Kecamatan secara bertahap dengan DAK dan Anggaran P3TIP/FEATI (HST, HSS dan Balangan) 6) Perlu adanya inventarisasi kebutuhan informasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh petani di masing-masing kabupaten/kota. 7) Perlunya peningkatan pelatihan dan keterampilan penyuluh yang dapat meningkatkan semangat dan profesionalisme penyuluh. 8) Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penyuluh untuk kemudahan pelaksanaan tugas penyuluh. 9) Perlu adanya perubahan pola pikir penyuluh agar lebih berorientasi pada kesejahteraan/keberhasilan petani. Sebab dengan keberhasilan petani benefit dan impact akan kembali ke penyuluh itu sendiri. 10) Perlu adanya terobosan baru dalam hal menyampaikan informasi dan teknologi kepada petani, sehingga informasi yang seharusnya didapat oleh petani dapat diakses dengan lebih mudah, misalnya akses web di masing-masing BPP, untuk itu perlu disediakan minimal 1 (satu) buah komputer untuk akses internet.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
278
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
11) Petani teladan harus dapat difungsikan sebagai motivator bagi petani-petani lain dengan jalan diberikan insentif berupa lahan yang dapat digarap, bimbingan teknologi dan permodalan. 12) Melaksanakan sosialisasi program kerjasama dan kemitraan ke kabupaten/kota.
2.3. Dinas Perkebunan A. Program dan Kegiatan Dalam rangka peningkatan kinerja Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Tahun 2009, kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan menggerakan dan memfasilitasi pengembangan produk, peningkatan produksi dan produktivitas yang berorientasi pasar melalui pemberdayaan petani, kelompok tani guna memperoleh nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Hal ini ditempuh melalui sharing kegiatan dan pendanaan berupa partisipasi masyarakat, fasilitasi pendanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab./Kota. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dukungan dana APBD Provinsi sebesar Rp.17.329.320.000,- dengan rincian alokasi dana; (1) pada Dinas Perkebunan Provinsi sebesar Rp.15.409.000.000,- (2) pada UPT Balai Pengembangan Kebun Induk dan Percontohan Tungkap sebesar Rp.1.920.320.000,Alokasi dana sebesar Rp. 17.329.320.000,- pada Dinas Perkebunan Provinsi terdiri dari 6 (enam) Program dengan rincian sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Kantor terdiri dari 13 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 560.039.000,- rincian sebagai berikut; a. Penyediaan jasa surat menyurat 500 surat Rp. 8.400.000,b. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air 12 Bln Rp. 58.200.000,c. Penyediaan peralt. dan perlengkapan kantor 14 pkt Rp. 5.041.000,d. Penyediaan Pemeliharaan kend. operasional 1 bh Rp. 33.000.000,e. Penyediaan jasa administrasi keuangan 24 0rg Rp. 114.000.000,f. Penyediaan alat tulis kantor 24 pkt Rp. 31.548.000,g. Penyediaan barang cetakan, penggandaan 8 pkt Rp. 20.650.000,h. Penyediaan komponen instalasi listrik 5 pkt Rp. 6.795.000,i. Penyediaan bahan bacaaan perundangan 5 pkt Rp. 8.520.000,j. Penyediaan makanan dan minuman 36.300 OH Rp. 80.700.000,k. Rapat koord., kosultasi luar daerah 16 keg Rp. 98.315.000,l. Rapat koord., kosultasi dalam daerah 13 Kab./Kota Rp. 46.870.000,m. Pengelola Administrasi Keu., Jasa Non PNS 12 Org Rp. 48.000.000,2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 797.625.000-, rincian sebagai berikut; a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 unit Rp. 721.000.000,b. Pengadaan buku perpustakaan 4 pkt Rp. 4.500.000,c. Pemeliharaan rutin, berkala gedung kantor 1 unit Rp. 51.045.000,d. Pemeliharaan rutin, berkala perlengk., ktr. 8 unit Rp. 12.300.000,e. Pemeliharaan rutin, berkala mebeleur 40 set Rp. 8.780.000,-
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
279
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 1.200.000,- rincian sebagai berikut; a. Pengadaan pakaian kerja lapangan 4 stel Rp. 1.200.000,4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 110.499.000-, rincian sebagai berikut; a. Penyusn.,lap.,capaian kinerja realisasi SKPD 1 keg Rp. 65.850.000,b. Penyusn.,pelaporan keuangan semesteran 1 keg Rp. 44.649.000,5) Program Peningkatan Produksi Perkebunan terdiri dari 26 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 13.939.637.000-, rincian sebagai berikut; a. Pengembangan komoditas karet rakyat 2.264 ha Rp. 5.751.483.000,b. Pengembangan dan Pengend.OPT Bun 550 ltr Rp. 314.874.000,c. Penyusn. Data produktivitas komd.,unggulan 2 komd Rp. 197.337.000,d. Rehab Ruang Ktr &pagar depan UPT tungkap 2 keg Rp. 1.158.525.000,e. Pengembangan kebun entrys karet rakyat 4 ha Rp. 293.803.000,f. Fasilitasi Opers. Pengawasan CPO/SP3 14 PBS Rp. 84.398.000,g. Pengembangan kelemb.petani/gapoktan 4 kab./kota Rp. 85.184.000,h. Pengembangan Informasi dan Agro Expo 4 kl Rp. 137.782.000,i. Pengendalian kebakaran lahan dan kebun 8 kab./kota Rp. 48.718.000,j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 keg. Rp. 118.697.000,k. Klasifikasi Perusahaan Perkebunan Besar 1 keg. Rp. 144.330.000,l. Invent. Pemanfaatan lahan sesuai RTRWP 1 keg Rp. 78.905.000,m. Peningkatan Penggunaan lahan perkebunan 1 keg Rp. 86.100.000,n. Pasca panen peningkatan mutu karet 1 keg. Rp. 152.585.000,o. Pengembangan Kelapa rakyat 300 ha Rp. 512.133.000,p. Pengembangan Kelapa Sawit rakyat 600 ha Rp. 2.473.370.000,q. Pengembangan Jarak pagar rakyat 50 ha Rp. 502.116.000,r. Pengembangan Nilam rakyat 20 ha Rp. 375.145.000,s. Pengembangan Kayu manis rakyat 50 ha Rp. 613.175.000,t. Peningkatan kemitraan usaha perkebunan 1 keg Rp. 212.350.000,u. Pelatihan Dinamika kel. Tani perkebunan 1 keg Rp. 121.825.000,v. Pemurnian kebun entrys karet 1 keg Rp. 65.312.000,w. Pengamatan dan peramalan H/P 1 keg Rp. 204.060.000,x. Uji terap lapangan pupuk dan pestisida 1 keg Rp. 72.240.000,y. Pengawasan pupuk dan pestisida 1 keg Rp. 99.475.000,z. Peningkatan penggunaan alat dan mesin pert. 1 keg Rp. 35.715.000,Alokasi dana sebesar Rp. 1.920.320.000,- pada UPT-Balai Pengembangan Kebun Induk dan Percontohan Tungkap terdiri dari 5 (enam) Program dengan rincian sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Kantor terdiri dari 12 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 524.237.000,- rincian sebagai berikut; a. Penyediaan jasa surat menyurat 150 surat Rp. 2.000.000,b. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air 12 Bln Rp. 10.200.000,c. Penyediaan peralt. dan perlengkapan kantor 4 pkt Rp. 1.500.000,d. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6 0rg Rp. 24.000.000,e. Penyediaan alat tulis kantor 8 pkt Rp. 10.200.000,f. Penyediaan barang cetakan, penggandaan 4 pkt Rp. 3.102.000,g. Penyediaan komponen instalasi listrik 3 pkt Rp.112.120.000,h. Penyediaan bahan bacaaan perundangan 3 pkt Rp. 1.500.000,i. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 14.460.000,j. Rapat koord., kosultasi luar daerah 7 keg Rp. 21.661.000,k. Rapat koord., kosultasi dalam daerah 13 Kab./Kota Rp. 42.700.000,LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
280
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
l. Pengelola Administrasi Keu., Jasa Non PNS 6 Org
Rp. 27.000.000,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 5.000.000-, yaitu Pengadaan buku perpustakaan 1 kegiatan Rp.5.000.000,3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 1.200.000,- yaitu pengadaan pakaian kerja lapangan 4 stel Rp.1.200.000,4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- yaitu Pendidikan dan Pelatihan formal 1 kegiatan Rp.100.000.000,5) Program Peningkatan Produksi Perkebunan terdiri dari 26 kegiatan, dengan dana sebesar Rp. 13.939.637.000-, rincian sebagai berikut; a. Pemel Kebun Produksi kelapa sawit tungkap 80 ha Rp. 1.544.177.000,B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 1) Progran dan Kegiatan Utama Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kal-Sel Tahun 2009; a. Tingkat pencapaian program dan kegiatan utama pembangunan perkebunan pada Tahun 2009, Sampai dengan Triwulan IV rata-rata fisik dari Target sebanyak 9 (sembilan) macam kegiatan utama, tercapai Realisasi fisik sebesar 100,00%, sedangkan keuangan dari Target sebesar Rp. 15.409.000.000,- tercapai Realisasi keuangan sebesar Rp. 13.973.392.000,- atau sebesar 90,69%, sehingga terdapat Sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp. 1.435.608.000,- (9,31%) yang merupakan sisa kontrak pengadaan Bibit Karet Rp. 667.552.000,- (4,34%), sisa kontrak pengadaan Bibit Kelapa Dalam Rp. 137.308.000,- (0,90%) dan sisa kontrak barang/jasa lainnya Rp. 630.748.000,- (4,07%). adapun rincian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan utama adalah sebagai berikut : b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan: - Pengembangan komoditas karet rakyat 2.264 ha, Realisasi Fisik 2.264 ha atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 5.751.483.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.083.932.000,- atau 88,40%. - Pengembangan komoditas kelapa sawit rakyat 600 ha, Realisasi Fisik 600 ha atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 2.473.370.000,- Realisasi sebesar Rp. 2.430.243.000,- atau 98,26%. - Pengembangan, intensifikasi kelapa rakyat 300 ha, Realisasi Fisik 300 ha atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 512.133.000,- Realisasi sebesar Rp. 374.825.000,- atau 73,19%. - Pengembangan rintisan tanaman nilam
20 ha, Realisasi Fisik 20 ha atau
100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 375.145.000,- Realisasi sebesar Rp. 338.139.000,- atau 90,14%. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
281
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengembangan pemeliharaan Jarak pagar 50 ha, Realisasi Fisik 50 ha atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 502.116.000,- Realisasi sebesar Rp. 414.989.000,- atau 82,65%. - Pengembangan Kayu manis 50 ha, Realisasi Fisik 50 ha atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 613.173.000,- Realisasi sebesar Rp. 533.820.000,- atau 87,06%. - Pengembangan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan 550 ltr, Realisasi Fisik 550 ltr atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 314.874.000,- Realisasi sebesar Rp. 276.656.000,- atau 87,87%. - Penanganan pasca panen, pengol.hasil 200 Ha/KK, Realisasi Fisik 200 Ha/KK Kab./Kota atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 152.585.000,Realisasi sebesar Rp. 135.876.000,- atau 89,05%. - Peningkatan penggunaan lahan 1 paket, Realisasi Fisik 1 paket atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 86.100.000,- Realisasi sebesar Rp. 86.090.000,- atau 99,99%. - Fasilitasi teknis pengembangan komoditas perkebunan dan pembinaan, target 37 paket realisasi 37 paket capaian kinerja 100%., sedangkan keuangan Target Rp. 4.628.019.000,- Realisasi sebesar Rp. 4.298.822.000,- atau 92,89%.
2) Program dan Kegiatan Utama Pada UPT-Balai Pengembangan Kebun Induk dan Percontohan Tungkap Tahun 2009. Balai Pengembangan Kebun Induk dan Percontohan Tungkap, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan. Tingkat pencapaian program dan kegiatan utama pembangunan perkebunan pada Tahun 2009, Sampai dengan Triwulan IV tercapai Realisasi fisik sebesar 100,00%, sedangkan keuangan dari Target sebesar Rp. 1.920.320.000,- tercapai Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.683.940.000,- atau sebesar 87,69%, sehingga masih terdapat Silpa (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp. 236.380.000,- (12,31%), adapun rincian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan utama sebagai berikut : Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. a. Pemeliharaan kebun produksi kelapa sawit tungkap 80 ha, Realisasi Fisik 80 ha atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 1.544.177.000,- Realisasi sebesar Rp.1.341.000.000,- atau 86,85%. b. Pendidikan pelatihan formal dan kegiatan rutin 13 paket, Realisasi Fisik 13 paket atau 100,00%, sedangkan keuangan Target Rp. 376.143.000,- Realisasi sebesar Rp.342.940.000,- atau 91,18%.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
282
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Pencapaian hasil pembangunan perkebunan sampai dengan tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Peningkatan Luas dan Produksi Perkebunan, dimana luas perkebunan pada Tahun 2008 seluas 573,988 meningkat menjadi 581.623 Ha pada tahun 2009 atau meningkat 0,77%. Produksi dari 635,085 ton/thn di Tahun 2008 menjadi 756.950 ton/thn pada tahun 2009. 2) Peningkatan Kualitas Produk perkebunan dicapai dalam pengolahan bahan olah karet (bokar), dimana petani pemakai bahan pembeku karet anjuran (asam semut, deo-rub) yang ramah lingkungan sebanyak 96.250 petani pemakai bahan pembeku karet anjuran Tahun 2009 atau meningkat 1,70% per tahun. 3) Peningkatan Pendapatan Petani, khususnya petani karet dan kelapa sawit meningkat secara signifikan hal ini antara lain dipengaruhi oleh peningkatan produksi, kualitas, dan harga yang membaik, system pemasaran berkelompok melalui koperasi sekunder perkebunan. Peningkatan tersebut dicapai oleh petani karet rata-rata pertahun sebesar 67,11% dari Rp. 5.670.000,- menjadi Rp. 9.475.200,- /Ha/thn. Petani plasma kelapa sawit rata-rata pertahun sebesar 84,20% dari Rp. 7.642.000,- menjadi Rp. 14.069.250,/Ha/thn. 4) Peningkatan pengetahuan petani, sampai dengan Tahun 2009 telah dilatih/kursus tentang budidaya tanaman (karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, jarak pagar, nilam) pengolahan dan pemasaran produk perkebunan, dan perkoperasian dengan pola pendampingan fasilitator daerah sebanyak 3.900.000 petani, magang dan pelatihan pendampingan petugas revitalisasi perkebunan sebanyak 40 petugas. 5) Peningkatan partisifasi petani dan usaha yang kondusif dalam hal sharing pembangunan kebun, kesadaran petani dalam hal menyiapkan lahan dan tenaga kerja, sedangkan pemerintah membantu berupa bibit tanaman dan sarana produksi hanya dalam pertama selanjutnya kebun dipelihara secara swadaya oleh petani sendiri. 6) Penyerapan Tenaga Kerja baru sebanyak 95.276 orang. Pertumbuhan luas ini didominasi oleh komoditas karet 5,60% dari luas 171.799 Ha menjadi 210.240 Ha dengan penyerapan tenaga kerja baru 38.440 orang, kelapa sawit 15,88% dari 178.990 Ha menjadi 292.663 Ha dengan penyerapan tenaga kerja baru 56.836 orang, sedangkan luas tanaman perkebunan lainnya rata-rata mengalami penurunan 0,89% dari 81.613 Ha menjadi 78.720 Ha.
C. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan 1) Peningkatan produksi / produktivitas hasil perkebunan masih sulit dicapai oleh perkebunan rakyat, karena tidak adanya ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani pekebun. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
283
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2) Meningkatnya harga saprodi (herbisida, pupuk non subsidi), sehingga mengurangi daya beli petani pekebun. 3) Turunnya harga komoditas unggulan perkebunan khususnya karet sampai dengan rata-rata ± 30% dari harga normal, sehingga petani pekebun kurang dalam pemeliharaan kebun yang berdampak pada penurunan produksi, produktivitas karet dan kelapa sawit.
Solusi 1) Guna mempercepat peningkatan produksi / produktivitas hasil perkebunan rakyat, diusulkan melalui Pemerintah Daerah dan Pusat adanya penambahan kuota dan pemerataan distribusi pupuk bersubsidi untuk petani pekebun. 2) Guna meningkatkan daya beli petani pekebun, petani pekebun perlu dikembangkan bantuan berupa diversifikasi usaha integrasi ternak dengan kebun, sehingga dapat berfungsi ganda yaitu hasil ternak bisa menopang pendapatan petani pekebun pada saat harga komoditas perkebunan turun (tidak laku) dan limbah ternaknya bisa dijadikan pupuk tanaman berupa pupuk kompos. 3) Guna meningkatkan harga karet ditingkat petani pekebun, dapat dilakukan dengan tabung pohon yaitu penyadapan perpohon yang biasanya dilakukan 2 hari sekali (S2/D2), diperjarang menjadi 3-4 hari sekali (S2/D3-4).
2.4. Dinas Peternakan Penyelenggaraan urusan wajib pertanian sub sektor peternakan di Kalimantan Selatan tahun 2009 dilaksanakan oleh Dinas Peternakan beserta Unit Pelaksasna Teknis yaitu : UPT Balai Inseminasi Buatan Banjarbaru dan UPT SPPN Pelaihari. A. Program dan Kegiatan Dinas Peternakan Kegiatan pokok yang dijalankan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2009 dari Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut : • Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Departemen Pertanian adalah sebanyak 2 program dan 10 kegiatan sebagai berikut: a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan 2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan 3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan 4. Pengembangan Perbibitan Sapi 5. Penangan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung pada Hewan dan Restruktirisasi Perunggasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
284
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan dan perbaikan Infrastruktur Pertanian b) Program Pengembangan Agribisnis 1. Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri 2. Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas 3. Pengembangan Agro Industri Terpadu 4. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis • Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebanyak 9 program dan 39 kegiatan yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranagn Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat Koordinasi Dalam Daerah 12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun f) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1. Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan g) Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak 1. Pengembangan Agribisnis Peternakan 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3. Pengembangan Bibit Sapi Potong 4. Pengembangan Ternak Unggul 5. Pengembangan Ternak Substitusi Sapi Potong 6. Pengembangan Pakan ternak dan Pengelolaan Lahan dan Air 7. Pemantapan Pelaksanaan Regulasi Peternakan 8. Penguatan Statistik Peternakan 9. Penyusunan Program dan Rencana Teknis 10. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Peternakan h) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
285
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
i) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Pembinaan Pengembangan SDM dan Kelembagaan UPT Balai Inseminasi Buatan Banjarbaru • Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebanyak 4 program dan 20 kegiatan : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranagn Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat Koordinasi Dalam Daerah b) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNSProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Mebeleur 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor c) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1. Pembibitan dan Perawatan Ternak 2. Peningkatan Produksi Semen Beku Sapi/Kerbau d) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah UPT Sekolah Pembangunan Pertanian Negeri (SPPN) Pelaihari • Program dan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebanyak 3 program dan 15 kegiatan yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat Koordinasi Dalam Daerah 12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor c) Program PeningkatanPenerapan Teknologi Peternakan 1. Peningkatan Pendidikan Berbasis Peternakan • Program dan kegiatan yang mengacu pada Departemen Pertanian adalah sebagai berikut : a) Program Pendidikan Menengah 1. Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 2. Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan (Termasuk Penyelenggaraan Praktek) LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
286
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun
anggaran
2009
mendapat alokasi anggaran dari dana APBD Provinsi berupa Belanja Langsung sebesar Rp.13.864.489.150,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.922.720.000,-. Realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2009 Belanja Langsung realisasi fisik 100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.379.689.156,- (96,50%). Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD sebagaimana tabel berikut : No.
Program/Kegiatan
`1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Peneranagn Bang.Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan Penyusunan Lap. Cap. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pengendalian Penyakit Hewan dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Bibit Sapi Potong Pengembangan Ternak Unggul Pengembangan Ternak Substitusi Sapi Potong Pengembangan Pakan Ternak dan Pengelolaan Lahan dan Air Pemantapan Pelaksanaan Regulasi Peternakan Penguatan Statistik Peternakan Penyusunan Program dan Rencana Teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2
3
4
5
6 7
8
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
Alokasi Anggaran (Rp.)
Realisasi Fisik (%)
Realisasi Keuangan Rp.
%
14.227.500 120.000.000 94.800.000 10.000.000 26.010.000 18.750.000 9.600.000 6.630.000 66.000.000 169.960.000 128.700.000 81.000.000
100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.084.500 62.219.545 94.200.000 10.000.000 26.007.500 18.749.750 9.600.000 6.152.500 65.990.660 169.556.200 128.675.000 65.250.000
42,77 51,85 99,37 100,00 99,99 100,00 100,00 92,80 99,99 99,76 99,98 80,56
65.500.000 58.500.000 30.150.000 63.950.000 71.145.000 4.000.000 24.000.000 6.500.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
65.500.000 58.500.000 30.000.000 63.950.000 71.142.500 4.000.000 24.000.000 6.500.000
100,00 100,00 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.000.000 22.500.000
100,00 100,00
3.000.000 22.500.000
100,00 100,00
66.806.150
100,00
60.365.150
90,36
144.522.500
100,00
144.520.000
100,00
600.000 600.000 13.450.000
100,00 100,00 100,00
600.000 600.000 12.950.000
100,00 100,00 96,28
963.127.800
100,00
941.968.800
97,80
138.800.000 100.000.000 8.849.205.000 400.000.000 600.000.000 140.000.000 100.955.200 100.000.000 150.000.000 251.500.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
137.355.000 99.386.000 8.607.134.601 384.813.000 550.028.000 139.485.000 98.610.200 96.885.000 150.000.000 217.650.000
98,96 99,39 97,26 96,20 91,67 99,63 97,68 96,89 100,00 86,54
287
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Realisasi Fisik (%) 400.000.000 100,00
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pembinaan Pengembangan SDM dan Kelembagaan
9
Realisasi Keuangan
Alokasi Anggaran (Rp.)
Program/Kegiatan
Jumlah
Rp.
%
381.060.000
95,27
350.000.000
100,00
344.700.000
98,49
13.864.489.150
100,00
13.379.689.156
96,50
Balai Inseminasi Buatan Banjarbaru pada tahun anggaran 2009 mendapat alokasi anggaran
dari
dana
APBD
Provinsi
berupa
Belanja
Langsung
sebesar
Rp.1.700.000.000,-. Realisasi pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi untuk Belanja
Langsung
realisasi
fisik
100,00%
dan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp. 1.603.995.096,- (94,34%). Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD Tahun 2009 sebagaimana tabel berikut: No.
Alokasi Anggaran (Rp.)
Program/Kegiatan
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komp. Instalasi Listrik/Peneranagn Bangunan Ktrr Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 03 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Peningkatan Produksi Semen Beku Sapi/Kerbau 04 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Jumlah
Realisasi Realisasi Keuangan Fisik Rp. % (%)
1.020.000 30.000.000 32.400.000 2.000.000 10.281.000 15.000.000 3.000.000 4.800.000 22.000.000 98.560.000 69.750.000 63.000.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.020.000 25.945.638 32.400.000 1.989.600 10.277.500 14.997.290 2.956.000 4.795.000 21.794.400 98.551.600 69.750.000 63.000.000
18.000.000 6.000.000 22.000.000 22.900.000 34.350.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17.465.000 97,03 6.000.000 100,00 22.000.000 100,00 22.882.530 99,92 27.206.000 79,20
463.920.000 647.355.000
100,00 100,00
463.070.100 537.264.800
133.664.000
100,00
133.664.000 100,00
1.700.000.000
100,00
1.603.995.096
100,00 86,49 100,00 99,48 99,97 99,98 98,53 99,90 99,07 99,99 100,00 100,00
99,82 82,99
94,34
Sekolah Pembangunan Pertanian Negeri Pelaihari pada tahun anggaran 2009 mendapat alokasi anggaran dari dana APBD Provinsi berupa Belanja Langsung sebesar Rp. 8.114.100.000,- Realisasi pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Belanja
Langsung
realisasi
fisik
adalah
100,00%
dan
realisasi
keuangan
Rp. 8.108.711.313 (87,61%). Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD Tahun 2009 pada tabel berikut : No. 1
Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
Alokasi Anggaran (Rp.) 1,800,000 93,900,000 19,200,000 30,000,000 21,000,000
Realisasi Fisik (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Realisasi Keuangan Rp. 1,800,000 89,588,622 19,200,000 30,000,000 21,000,000
% 100.00 95.41 100.00 100.00 100.00
288
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
2
3
Program/Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program PeningkatanPenerapan Teknologi Peternakan Peningkatan Pendidikan Berbasis Peternakan Jumlah
Alokasi Anggaran (Rp.) 12,000,000 3,600,000 100,800,000 1,507,176,000 254,524,000 36,000,000 90,000,000
Realisasi Fisik (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Realisasi Keuangan Rp.
%
12,000,000 00.00 3,600,000 100.00 80,800,000 80.16 1,133,668,600 75.22 254,524,000 100.00 31,475,000 87.43 82,500,000 91.67
65,000,000 35,000,000
100.00 100.00
65,000,000 100.00 35,000,000 100.00
5,230,000,000
100.00
5,243,355,100 100.26
8.114.100.000
100.00
8.108.711.313
87,61
C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan tahun 2009 adalah : 1) Dalam rangka mendukung program Swasembada Ternak Sapi Potong di Kalimantan Selatan, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun mendatangkan ternak bibit sapi dari luar daerah (Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur), akan tetapi mulai tahun 2009 daerah Nusa Tenggara Barat membatasi pengeluaran ternak sapi bibit khususnya jenis sapi bali. 2) Daya serap semen beku dari produksi BIBD masih rendah 3) Sarana dan prasarana/peralatan masih kurang, seperti lahan untuk kebun hijauan makanan ternak, peralatan laboratorium, sarana mobilitas, dummy cow untuk pemancing pada saat penampungan, electro ejaculator dan peralatan analisis semen beku ternak serta bull perlu adanya relpacement; 4) Fluktuasi harga ayam broiler masih sering terjadi; 5) Kurang hiegen sanitasi pada Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan (RPH/TPH), Rumah Potong Unggas/Tempat Potong Unggas (RPU/TPU) dan kios daging; 6) Kasus penyakit hewan menular seperti Rabies, Jembrana dan Bovine Viral Desease masih terjadi; 7) Mobilitas operasional untuk supervisi, pelayanan masih terbatas; 8) Tenaga kerja medis baik di provinsi dan kabupaten masih sangat kurang; 9) Fasilitas/sarana pelayanan masyarakat masih perlu dibenahi, seperti rumah potomg, pasar hewan, pasar daging, puskeswan dan pos IB; 10) Keterbatasan anggaran untuk operasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan ternak pemerintah, aktive service, monitoring dan evaluasi dan penyiapan data yang up to date;
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
289
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Solusi 1) Perlunya negosiasi tentang jumlah ternak yang akan didatangkan dari daerah sumber bibit (Nusa Tenggara Barat) dan mencari alternatif daerah sumber bibit sehingga kebutuhan ternak bibit dari luar daerah terpenuhi. 2) Perlunya sosialisasi dan promosi produksi emen beku dari BIBD Banjarbaru . 3) Anggaran biaya untuk sarana dan prasarana perlu ditingkatkan 4) Koordinasi antara pelaku usaha dan pemerintah lebih ditingkatkan; 5) Meningkatkan higien sanitasi pada Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan (RPH/TPH), Rumah Potong Unggas/Tempat Potong Unggas (RPU/TPU) dan kios daging dengan membangun dan merehabilitasi; 6) Meningkatkan pencegahan, penyidikan dan pengobatan penyakit Rabies, Jembrana dan Bovine Viral Desease 7) Penambahan mobolitas sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 4 dan 2 untuk memperluas jangkauan pelayanan; 8) Penambahan/rekruitmen tenaga teknis peternakan melalui Departemen Pertanian, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota; 9) Pembenahan fasilitas dan perbaikan sarana dan prasaranan RPH, pasar hewan, pasar daging, puskeswan dan Pos IB; 10) Perlu anggaran yang berimbang untuk operasional dan perjalanan dalam pelaksanaan kegiatan di dinas teknis;
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
290
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
3. URUSAN KEHUTANAN Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan selain melaksanakan urusan pilihan di bidang kehutanan, juga melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup. A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan tahun 2009 dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dimaksud, sebagai berikut : 1) Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, dengan kegiatan : a. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA; b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan & Konservasi SDA; c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; d. Pengadaan pakaian kerja anggota Polisi Hutan dan Pembina Polisi Hutan; e. Identifikasi Kawasan Konservasi 2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan, berupa kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi kegiatan Inventarisasi Potensi Sumberdaya Lahan. 4) Program Pengendalian Kebakaran Hutan, meliputi kegiatan Koordinasi Pengendalian Kebakaran hutan. 5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, meliputi kegiatan : a. Monitoring dan Evaluasi; b. Identifikasi Kegiatan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2009 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan urusan wajib semula memperoleh dana sebesar Rp. 5.042.552.600,Kemudian pada
19 Agustus disahkan APBD-Perubahan (APBD-P) sehingga secara
keseluruhan menjadi sebesar Rp. 5.239.202.600,- Telah terrealisir sampai akhir Tahun 2009 sebesar Rp 4.292.499.585,- ( 81,93 %) dengan rincian pada tabel berikut. Realisasi Anggaran Pembangunan Kehutanan Urusan Wajib s/d Akhir 2009. No.
PROGRAM
I. II.
Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam III. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH IV Pengendalian Kebakaran Hutan V. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah Urusan Wajib
ANGGARAN ( Rp.) 637.350.600 3.817.188.000
REALISASI KEUANGAN (Rp) (%) 454.290.000 71,28 3.148.117.285 82,47
FISIK (%) 100,00 84,05
288.678.000
279.167.300
96,71
100,00
176.900.000 319.086.000 5.239.202.600
147.900.000 263.025.000 4.292.499.585
83,61 82,43 81,93
95,82 93,14 87,82
Hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan sampai dengan Akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA, berupa : a. Operasi Pengamanan Hutan 4 Kali; LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
291
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Patroli Pengamanan Hutan 8 Kali; 2) Penyuluhan penanggulangan pencurian kayu pada kumpulan masyarakat di 6 lokasi. 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Laporan dan Data pada 10 Kab/Kota. 4) Pengadaan Pakaian Polhut dan Pembina Polhut sebanyak 50 Stel. 5) Identifikasi Kawasan Konservasi di 10 lokasi. 6) Persiapan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, berupa : Pemetaan lokasi rencana kegiatan penanaman RHL di 5 lokasi dan Penyusunan buku rancangan teknis kegiatan RHL sebanyak 50 buku. 7) Penanaman tanaman seluas 400 hektar. 8) Pemeliharaan hasil penanaman Tahun 2008 seluas 390 Ha. 9) Melaksanakan Penanaman Tanaman Serentak 10.000 batang. 10) Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan berupa : a. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalsel b. Propaganda pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2 Kali. c. Pembuatan Peta Hotspot 14 buah. d. Penyusunan Buku Akuntabilitas Hotspot 30 buku. e. Pembinaan Masyarakat Peduli Api 3 tim. f. Patroli kebakaran hutan dan lahan 4 tim. 11) Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan Kayu dan Non Kayu di 4 lokasi. 12) Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan pada HTI di 4 lokasi. 13) Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan Pertambangan di 6 lokasi. 14) Monev Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan di 6 lokasi. 15) Identifikasi Kegiatan Pertambangan dalam kawasan hutan di 6 lokasi.
C. Permasalahan dan Solusi Pembangunan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sampai akhir tahun 2009 berjalan lancar, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu : 1) Operasi gabungan pengamanan hutan di dua lokasi belum bisa dilaksanakan karena tidak adanya data intelijen sebagai dasar tim operasi bergerak. 2) Pengamanan barang bukti hasil operasi belum bisa dilaksanakan karena menunggu hasil kegiatan operasi pengamanan hutan. 3) Pemeliharaan tanaman tidak bisa dilaksanakan karena tanaman baru dilaksanakan pada bulan Desember. Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam pembangunan kehutanan di Kalsel sampai dengan akhir September 2009 dirinci berdasarkan macam kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
292
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna didapatnya data intelijen untuk pelaksanaan operasi gabungan pengamanan hutan. 2) Pengamanan barang bukti hasil operasi terkait dengan point (2) di atas. 3) Anggaran kegiatan pemeliharaan tidak di-SPJkan.
Dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan bidang Kehutanan, dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : A. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, c. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/Operasional; d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f. Penyediaan Alat Tulis Kantor; g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; h. Penyediaan komponen Installasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; i. Penyediaan bahan bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan; j. Penyediaan Makanan dan Minuman; k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; l. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; m. Penyediaan jasa Pegawai Non PNS. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan : a. Pembangunan Gedung Kantor; b. Pengadaan Peralatan gedung kantor; c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal; b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD; b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran d. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun; e. Penyusunan Rencana Kerja. 5) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, meliputi kegiatan : a. Pengembangan Hutan Tanaman; b. Pengembangan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu; c. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; d. Pengembangan Industri dan Pemasaran hasil Hutan; e. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan; f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; g. Pengembangan Hutan; h. Peningkatan Pungutan PSDH dan DR; i. Inventarisasi Sentra Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu; j. Promosi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; k. Pembuatan Profil Kehutanan Kalsel; l. Penerbitan Majalah BIWAN Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
293
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
6) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. a. Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata. 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan, meliputi kegiatan : a. Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu; b. Pelatihan Diklat penyegaran Polisi Hutan; c. Pelatihan Menembak bagi Pembina Polisi Hutan dan Pembina Polisi Hutan; d. Pemeliharaan senjata api; e. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan limbah Pembalakan pada Pemegang HPH Alam; f. Bimbingan Teknik Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; g. Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kehutanan; h. Pemutakhiran Data Dasar Bidang Kehutanan; i. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kehutanan; j. Monitoring dan Pengawasan Penatausahaan Hasil Hutan; k. Pembinaan Pengendalian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri. l. Monitoring keanekaragaman flora fauna dalam rangka pengembangan tempat wisata; m. Promosi Investasi Pengembangan Tahura Sultan Adam. 8) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, meliputi kegiatan : a. Pemeriksaan Laporan Tahunan pembayaran PSDH dan DR; b. Pendampingan Proyek Bantuan ITTO. c. Inventarisasi Perijinan HHBK; B. Realisasi Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2009 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan urusan pilihan semula memperoleh dana APBD sebesar Rp. 5.269.754.400,-. Kemudian pada
19 Agustus disahkan APBD-Perubahan (APBD-P) sehingga secara
keseluruhan menjadi sebesar Rp. 8.233.262.400,-. Kemudian pada 19 Agustus disahkan APBD-Perubahan (APBD-P) sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp. 7.904.582.400,- Sampai dengan akhir Tahun 2009 telah terrealisir sebesar 6.889.837.345,(83,68 %). dengan rincian pada tabel berikut : No.
PROGRAM
APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel I. Pelayanan Administrasi Perkantoran II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur III. Peningkatan Kapasitas SDA Aparatur IV Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan V. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan VI. Rehabilitasi Hutan dan Lahan VII. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan VIII. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Jumlah APBD Dinas Kehutanan Prov. Kalsel Tahura Sultan Adam I. Pelayanan Administrasi Perkantoran II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur III. Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri IV. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Jumlah Tahura Sultan Adam UPPHH Barito Muara I. Pelayanan Administrasi Perkantoran II. Pembinaan dan Pelayanan Balai Jumlah UPPHH Barito Muara JUMLAH KESELURUHAN
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
ANGGARAN ( Rp.)
REALISASI KEUANGAN (Rp) (%)
FISIK (%)
1.079.845.000 1.459.527.000 148.320.000
869.370.439 1.275.367.000 146.615.800
80,51 87,38 98,85
100,00 99,84 100,00
381.900.000
344.978.400
90,33
100,00
1.595.309.300 46.725.000 881.661.100 178.595.000 5.771.882.400
1.393.022.625 45.400.000 778.141.200 121.468.500 4.964.363.964
86,69 97,16 88,26 68,01 86,01
94,93 97,70 100,00 100,00 98,54
156.270.000 1.353.780.000 240.150.000 255.080.000 2.005.280.000
104.895.350 1.003.427.550 235.111.375 216.950.000 1.560.384.275
67,12 74,12 97,90 85,05 77,81
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
236.100.000 220.000.000 456.100.000 8.233.262.400
180.599.106 184.490.000 365.089.106 6.889.837.345
76,49 83,86 80,05 83,68
100,00 100,00 100,00 98,98
294
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan urusan pilihan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel sampai dengan akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34)
35)
Pembinaan Pamhut Partisipatif di 8 lokasi. Pendidikan dan Latihan Penyegaran Polhut sebanyak 50 orang. Pelatihan menembak bagi Pembina Polhut dan Anggota polhut sebanyak 50 orang. Pemeliharaan Senjata Api, berupa : Tertibnya KTA Polhut 169 buah dan buku pas senpi 105 buah. Monitoring keanekaragaman flora fauna dalam rangka pengembangan tempat wisata di 6 lokasi. Promosi Investasi Pengembangan Tahura Sultan Adam di 4 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan limbah pembalakan pada Pemegang HPH sebanyak 3 Unit. Bimbingan teknik pengawasan PUHH pada 13 Kab/Kota. Monitoring dan pengawasan PUHH pada 13 Dinas Kab/Kota. Pembinaan dan Pengendalian RPBBI kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun di 24 unit IPHHK. Penanaman pohon pada Kawasan Taman Hutan Raya sebanyak 500 batang dan pembuatan Desain Obyek Wisata di Tahura Sultan Adam 2 buah. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 5 Lokasi. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 10 Lokasi.. Pengembangan dan pengujian hasil hutan di 13 Kabupaten/kota. Peningkatan Pungutan PSDH dan DR di 6 Lokasi. Inventarisasi Sentra Produksi Hasil Hutan Bukan kayu di 5 Lokasi. Promosi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu di 3 Kota. Monitoring dan Evaluasi terhadap produksi kayu rakyat di 9 Kabupaten serta terhadap peningkatan Produksi Madu di 4 Kabupaten. Monitoring dan Evaluasi Budidaya Hasil Hutan non Kayu 1 kegiatan. Monitoring dan Evaluasi Tanaman Rotan 3 Lokasi. Inventarisasi Penangkar/Pengedar Benih/Bibit di Kabupaten/Kota sebanyak 1 Lokasi. Monitoring dan Evaluasi Peredaran Benih/Bibit di Kalimantan Selatan sebanyak 1 kegiatan. Monitoring dan Evaluasi Resolusi Konflik Sosial Pembangunan HTI sebanyak 5 Lokasi. Bintek Pengembangan Hutan Tanaman Partisipatif sebanyak 10 Lokasi. Pengembangan budidaya tanaman Gaharu 25 hektar. Pengembangan budidaya tanaman Rotan 25 hektar. Pelatihan budidaya tanaman Rotan 30 Orang. Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan di 8 Kabupaten/Kota. Pembuatan Demplot Tanaman seluas 10 Ha. Pembuatan Desain Bendungan / Pintu Wisata Air sebanyak 1 Buah. Pemeriksaan Laporan Tahunan Pembayaran PSDH, DR di 5 unit IUPHHK. Pendampingan Proyek Bantuan ITTO sebanyak 1 paket. Inventarisasi Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu pada 7 Lokasi. Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, berupa : Patroli pengamanan Tahura 13 Kali, Pembinaan petugas pengamanan Tahura Sultan Adam 15 Orang, Pengamanan Tahura 1 Lokasi, Pengembangan wawasan sebanyak 5 orang, Pencetakan peta Tahura 25 lembar, Orientasi lapangan potensi wisata Tahura 1 kali. Pengumpulan data dan bahan-bahan informasi tentang rencana kebutuhan dokumen hasil hutan dari masyarakat/perusahaan bidang kehutanan selama 12 bulan.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
295
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
36) Penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan kayu dan non kayu 2 judul. 37) Pemeriksaan lapangan dalam rangka pertimbangan teknis/rekomendasi pemberian izin industri primer hasil hutan kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun sebanyak 3 buah. 38) Pemeriksaan lapangan dalam rangka pertimbangan teknis/rekomendasi pemberian izin tempat penampungan terdaftar kayu olahan (TPT) sebanyak 5 buah. 39) Pembinaan dan pengendalian rencana pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan sebanyak 6 buah. 40) Pengawasan dan pembinaan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu 4 Kali. 41) Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan kayu olahan 6 Kali. 42) Konfirmasi FAKO ke Dinas Kehutanan 4 Kali. 43) Konfirmasi dokumen kayu olahan masuk TPT dari daerah asal 3 Kali. 44) Pemantauan dan pengukuran pengujian serta pengamanan hasil hutan yang masuk ke industri di wilayah kerja UPPHH-BM dan pelabuhan Trisakti 9 bulan. 45) Konfirmasi dokumen kayu bulat masuk industri dari daerah asal Kabupaten Barito Kuala 1 Lokasi. 46) Konfirmasi dokumen kayu olahan masuk TPT dari Provinsi Kalteng 1 Lokasi 47) Konfirmasi dokumen kayu bulat masuk industri dari daerah asal Kalteng 1 Lokasi. 48) Konfirmasi dokumen kayu bulat masuk industri dari daerah asal Kaltim 1 Lokasi. 49) Konfirmasi dokumen kayu bulat/kayu olahan ke tempat tujuan Jakarta 2 Lokasi. 50) Konfirmasi dokumen kayu bulat/kayu olahan ke tempat tujuan Surabaya 2 Lokasi. 51) Pelayanan pengukuran dan pengujian barang bukti penyelesaian tindak pelanggaran di bidang Kehutanan 7 Kasus. 52) Perjalanan dalam rangka memberikan keterangan sebagai saksi ahli penye lesaian tindak pelanggaran di bidang Kehutanan 6 Kasus. 53) Penyediaan jasa administrasi dan jasa operasional Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel selama 12 bulan. 54) Penyediaan jasa administrasi dan jasa operasional Kantor UPPHH Barito Muara selama 12 bulan. 55) Penyediaan jasa administrasi dan jasa operasional Kantor Balai Tahura Sultan Adam selama 12 bulan. 56) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan perpustakaan UPPHH Barito Muara berupa penyediaan buku dan bahan bacaan 5 buah. 57) Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja ketatausahaan UPPHH Barito Muara 1 judul. 58) Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 16 Buah. 59) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebanyak 15 Unit. 60) Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor selama 12 bulan. 61) Pengelolan administrasi Kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM UPPHH Barito Muara sebanyak 5 orang. 62) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel selama 1 tahun. 63) Pengelolaan adminstrasi Kepegawaian UPPHH Barito Muara 1 tahun. 64) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Tahura S. Adam 1 tahun. 65) Penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan tahun 2010 sebanyak 1 judul. 66) Pelaksanaan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi pembangunan kehutanan di Provinsi Kalsel sebanyak 7 judul. 67) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 1 kegiatan. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
296
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
68) Penyusunan Sistem informasi kehutanan di Provinsi Kalsel 1 paket. 69) Penyusunan data dan Informasi hasil pembangunan kehutanan Kalsel Tahun 2008 12 judul. 70) Penyusunan Buku Prosedur Pelaksanaan Anggaran Lingkup Dinas Kehutanan 1 judul. 71) Penyusunan Dokumen Anggaran yang disahkan oleh Pejabat berwenang 1 berkas. 72) Pengusulan Calon PPK dan Bendahara Pengeluaran yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehutanan 1 judul. 73) Penatausahaan keuangan, berupa : a. Penyusunan laporan realisasi anggaran tahun 2009 selama 12 bulan. b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2 judul. c. Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD selama 12 bulan. d. Terverifikasinya Belanja APBN dan APBD 3 kantor dan 5 Satker. e. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan 1 judul. f. Pembelian Barang Modal (Notebook) 2 buah.
C. Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pekerjaan, yaitu : 1) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor tidak dilaksanakan karena perlengkapan yang ada rusak berat sehingga dirasakan tidak maksimal lagi untuk dilakukan pemeliharaan. Solusi yang diambil atas hal tersebut adalah dengan mengusulkan ke tahun depan untuk melakukan pengadaan perlengkapan baru. 2) Pada kegiatan pengembangan hutan, kegiatan rapat tidak dapat dilaksanakan karena kabupaten tidak siap untuk mengikuti rapat. Solusi yang diambil atas hal tersebut adalah merencanakan kegiatan dimaksud pada tahun depan.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
297
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Penyelenggaraan urusan pilihan pembangunan pertambangan, energi dan sumber daya mineral, dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku A. Program dan Kegiatan Program 1) program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 2) program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3) program pelayanan administrasi perkantoran 4) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5) program peningkatan disiplin aparatur 6) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7) program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 8) program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 9) program pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia 10) program peningkatan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup Dengan total dana APBD dan ABT = Rp. 11.003.159.000,- (Belanja langsung) + Belanja tidak langsung Rp. 5.978.604.000,- = Rp. 16.981.763.000 Kegiatan Jenis Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 1) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Pengendalian dan Pengawasan Pemanpaatan SDA b. Pengawasan Pemanfaatan ABT 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Pengawasan lingkungan pada kuasa Pertambangan. b. Pengawasan pengumpulan dan penyaluran Pelumas. 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik c. Penyediaan Alat Tulisd Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Ajasa Administrasi Keuangan. f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr g. Penyediaan penilai jabatan. h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah l. Rapat Koordinasi Dalam Daerah m. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 4) Program Peningkatan Sarana Dan Perasarana Aparatur a. Pengadaan Peralatan PerlengkapanGedung Ktr b. Pengadaan kendaraan dinas. c. Pengadaan Komputer LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
298
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan kendaraan Dinas f. Pengadaan Mebeleur g. Pengadaan perlengkapan gedung ktr h. Pengadaan Peralatan gedung kantor 5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan a. Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran b. Penyusunan Rencana Kerja 7) Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan a. Pemboran Air Bawah Tanah. b. Promosi dagang/Pameran c. Survey potensi air bawah tanah d. Pengawasan Pengangkutan dan distribusi BBM e. Pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkung lindung lembaga penyalur BBM. f. Pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja & lindung lingkung dpt pertamina Bjm. g. Pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja & lindung lingkung dpt pertamina kt Br. h. Pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja & lindung lingkung PT.Pertamina EP.Tjg i. Pengawasan jasa Penunjang Migas. 8) Program Pembinaan Dan Pengembang An Bidang Ketenagalistrikan a. Pengadaan dan Pemasangan PLTS b. Pengadaan Jaringan Listrik Pedesaan c. Pemanfaatan Energi Alternatif Biogas d. Sosialisasi Pemanfaatan Briket Batu bara e. Survey Potensi Energi Air untuk Ketenaga listrikan. f. Inventarisasi dan Pemutahiran data captive power. g. Pembinaan dan Pemantauan /Perawatan PLTS. h. Pembinaan dan Pemantauan/Pemantauan Instalasi Energi Biogas. i. Bimbingan pemanfaatan batubara pd pembakaran batubata. 9) Program Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas SDM a. Diklat Teknis dan Non Teknis 10) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sda Dan Lingkungan Hidup. a. Inventarisasi dan pemutahiran data sumber daya mineral. b. Inventarisasi kawasan rawan bencana geologi c. Evaluasi efektivitas pemboran ABT
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009 NO
PROGRAM / KEGIATAN
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan & penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat –rapat koordinasi dalam daerah Penyediaan jasa pegawai non PNS Penyedia penilai jabatan 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeulair Pengadaan komputer Pengadaan kendaraan dinas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
ANGGARAN ALOKASI REALISASI (Rp.) (Rp.)
CAPAIAN KINERJA (%)
7.500.000 199.884.000 74.400.000 50.000.000 25.000.000 9.724.000 66.000.000
7.205.000 104.525.420 74.400.000 49.993.500 24.950.000 9.709.000 60.915.000
96,07 52,29 100 99,99 99,80 99,85 92,30
2.100.000 47.000.000 432.981.000 92.400.000 63.000.000 9.300.000
2.100.000 39.668.500 425.830.000 90.910.000 51.750.000 4.800.000
100 84,40 98,35 98,39 82,14 51,61
187.857.000 52.796.000 345.000.000
183.339.000 51.996.000 343.950.000
97,59 98,48 99,70
299
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO
3. 4.
5.
6.
7. 8.
9.
10.
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN CAPAIAN KINERJA ALOKASI REALISASI (%) (Rp.) (Rp.) 16.500.000 15.300.000 92,73 47.500.000 45.900.000 96,63 72.575.000 71.686.000 98,78 56.000.000 55.573.500 99,24 10.000.000 9.500.000 95,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.675.000 1.675.000 Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.165.000 4.165.000 Penyusunan rencana kerja 3.550.000 3.550.000 Program Pembinaan dan pengawa san bidang pertambangn Pemboran air bawah tanah 3.357.795.000 3.134.636.200 Promosi dagang/pameran 59.420.000 57,529,300 Pengawasan pengangkutan dan distribusi BBM 23.630.000 22.825.000 Survey potensi air tanah 29.150.000 0 Pengawasan K3 & Lindung Lingk lembaga penyalur BBM 86.025.000 82.265.000 Pengawasan Keshtn & keslamtn kerja & L2 penyalur Depot 7.045.000 6.820.000 Pertamina Banjarmasin Pengawasan keseht & keslmatan kerja & L2 Depot Pertamina 8.550.000 7.900.000 Kotabaru Pengawasan keseht & keslmatan kerja & L2 PT Pertamina EP 15.100.000 13.850.000 Tanjung Pengawasan PJP Migas 15.100.000 13.850.000 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengadaan & pemasangan PLTS 2.444.445.000 2.317.603.250 Pengadaan jaringan listrik pedesaan 800.481.250 748.167.000 Pemanfaatan energi alternative biogas 871.650.000 860.348.700 Sosialisasi pemanfaatan briket batubara 180.550.000 171.065.000 Survey potensi energi air untuk ketenagalistrikan 8.675.000 7.799.000 Inventarisasi dan pemutakhiran data captive power 28.835.000 24.565.000 Pembinaan dan pemantauan/perawatan PLTS 28.983.875 21.770.000 Pembinaan dan pemantauan instalasi energi biogas 17.608.875 15.870.000 Bimbingan pemanfaatan batubara pada pembakaran batubata 143.800.000 135.998.000 Pengadaan dan pemasangan jaringan distribusi 250.350.000 243.780.000 Program Pembinaan dan peningkatan kwalitas sumberdaya manusia Diklat teknis dan non teknis 90.087.000 87.799.000 Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pengawasan lingkungan pada Kuasa Pertambangan 71.430.000 33.280.000 Pengawasan pengumpul dan penyalur pelumas 20.015.000 19.695.000 Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 108.640.000 35.300.000 Pengawasan pemanfaatan ABT 186.430.000 171.549.500 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Inventarisasi dan pemutakhiran data SDM 163.486.000 144.905.500 Inventarisasi kawasan rawan bencana geologi 48.620.000 37.105.950 Evaluasi efektifitas pemboran ABT 60.350.000 54.460.000 JUMLAH
11.003.159.000
10.205.777.320
100 100 100 93,35 96,82 96,59 0 95,63 96,81 92,40 91,72 91,72 94,81 93,46 98,70 94,75 89,90 85,19 75,11 90,13 94,57 97,38 97,46 46,59 98,40 32,49 92,02 88,63 76,32 90,24 92,75
Capaian Kinerja Selama tahun 2009 Beberapa capaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2009 yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat luas antara lain: kegiatan pemboran sumur air tanah sebanyak 8 (Delapan) titik lokasi tersebar dibeberapa Kabupaten, kegiatan pengadaan pembangkit dan jaringan distribusi Listrik pedesaan sepanjang 2,5 km dan di Desa Arang Hantakan, pengadaan dan pemasangan PLTS dalam tahun ini terpasang sebanyak 332 unit tersebar dibeberapa Kabupaten, dan pemanfaatan energi alternatif biogas terpasang sebanyak 100 unit dibeberapa Kabupaten. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
300
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan : Pemboran Air Bawah Tanah Manfaat : a. Tersedianya air bersih untuk masyarakat yang kesulitan air bersih sepanjang tahun b. Tersedianya air bersih untuk kegiatan pondok-pondok pesantren. c. Tersedianya air bersih untuk kegiatan keagamaan misalnya di Masjid-masjid 2) Program Pembinaan dan Pengembangan ketenagalistrikan: Pengadaan Pembangkit dan Jaringan Distribusi Listrik Manfaat : a. Masyarakat pedesaan (terpencil) yang belum belum terjangkau jaringan PLN dapat menikmati listrik b. Untuk mendorong kegiatan sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat di desa terpencil 3) Pengadaan dan Pemasangan PLTS Manfaat : a. Membantu anak usia sekolah untuk dapat belajar pada malam hari di Desa terpencil b. Membantu bagi masyarakat suku Dayak dalam melaksanakan kegiatan upacara adat pada malam hari 4) Pemanfaatan Energi Alternatif Biogas Manfaat : a. Termanfaatkannya potensi energi alternatif terbarukan b. Mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak /BBM Program kegiatan selama tahun 2009 yang dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari 10 (sepuluh) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan dengan capaian kinerja keuangan keseluruhan adalah 92,70% atau masuk dalam kategori sangat baik. Kegiatan survei potensi air tanah pada Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan kegiatan survei potensi air tanah dengan pagu anggaran Rp. 29.150.000,tidak dapat dilaksanakan karena dokumen hasil revisi tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia.
C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : 1) Sebagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hasil revisi tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga tidak dapat dilaksanakan. 2) Peralatan survey sumberdaya mineral dan energi masih terbatas. 3) Belum lengkapnya peralatan penunjang untuk pengawasan K3 dan Lingkungan Pertambangan dan Migas. Solusi Untuk mengatasi hambatan dan masalah tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain : 1) Meningkatkan koordinasi dengan biro keuangan masalah DPA SKPD. 2) Mengoptimalkan peralatan yang ada. 3) Sementara menggunakan peralatan perusahaan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
301
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
5. URUSAN PARIWISATA Berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maka pembangunan urusan pilihan bidang kepariwisataan di Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
A. Program dan Kegiatan 1. Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri, dengan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 yaitu : Festival Budaya Pasar Terapung, Kalsel Expo, Bamboo Rafting, Pesta Mappanretasi, Meayun Anak di Banua Halat, Tuan Rumah Sail Indonesia, Aruh Ganal Dayak Meratus, Rakon + Pameran Festival Borneo, Gebyar Wisata Nusantara, Majapahit Travel Fair (MTF), Penyusunan Cetak Brochure Guide, Penyusunan Cetak Kalender Pariwisata, Pengadaan Bag Paper, Cetak Poster, Pembuatan dan Penggandaan VCD Pariwisata, Pembuatan Baliho Pariwisata, Pembuatan dan Cetak Buku Analisa Pasar, Updating Data Internet dan Materi TIC, Pengadaan Kartu Pos, Promosi Pariwisata pada Prangko Prisma, Pembuatan Guide To South Kalimantan dua Bahasa (Indonesia dan Inggris), Pembuatan dan Pemasangan Backdroup Baliho Promosi, Pengadaan Bahan Promosi, Pengadaan VCD Lagu Daerah (Souvenir) oleh Band- Radja, Roadshow Pariwisata 6 (enam) Provinsi, Pawai Budaya Nusantara, South Kalimantan Famtrip dan Table Top 2009, Gelar Seni Budaya dalam Rangka Mendukung Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, Pesona Budaya Banjar Dalam Fotography, Promosi Melalui Media Elektronik ( TVRI Banjarmasin & TV Nasional), Exhibition Seni, Budaya, Pariwisata, Kerajinan Kalimantan Selatan di Duta Mall Banjarmasin, Off Road Borneo, Kongres Pemuda Banjar, Pembuatan Buku Busana Adat Banjar, Pengadaan Komputer, Penyelenggaraan Penyambutan Sail Indonesia serta Banjarise Night di Jakarta. 2. Program Meningkatkan Kualitas Potensi/Destinasi Yang Berdaya Saing Tinggi, dengan kegiatan yaitu : Peningkatan Pelayanan Usaha Pariwisata, Pembinaan Biro Perjalanan Wisata, Bimbingan Teknis SDM Hotel, Bimbingan Teknis SDM Pramuwisata, Pembinaan Penerapan Sapta Pesona Rumah Makan, Penilaian dan Peningkatan Sapta Pesona Obyek Wisata dan Terminal, Peningkatan Sadar Wisata Masyarakat, Penggalangan Wisata Remaja, Buku Panduan Sadar Wisata, Peningkatan Informasi Obyek Wisata, Mengikuti Pemilihan Duta Wisata & Putri Pariwisata Kalimantan Selatan ke Nasional.
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan khusus untuk bidang pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
302
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.4.573.265.000,- dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut : NO 1.
PROGRAM Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri.
KEGIATAN -
-
-
-
-
Festival Budaya Pasar Terapung. Kalsel Expo Bamboo Rafting Pesta Mappanretasi Meayun Anak di Banua Halat Tuan Rum ah Sail Indonesia. Aruh Ganal Dayak Meratus. Rakon + Pameran Festival Borneo. Gebyar Wisata Nusantara. Majapahit Travel Fair (MTF). Penyusunan Cetak Brochure Guide. Penyusunan Cetak Kalender Pariwisata. Pengadaan Bag Paper. Cetak Poster. Pembuatan dan Penggandaan VCD Pariwisata. Pembuatan Baliho Pariwisata. Pembuatan dan Cetak Buku Analisa Pasar. Updating Data Internet dan Materi TIC. Pengadaan Kartu Pos. Promosi Pariwisata pada Prangko Prisma. Pembuatan Guide To South Kalimantan dua Bahasa (Indonesia dan Inggris). Pembuatan Guide To South Kalimantan dua Bahasa (Indonesia dan Inggris). Pembuatan dan Pemasangan Backdroup Baliho Promosi. Pengadaan Bahan Promosi. Pengadaan VCD Lagu Daerah (Souvenir) oleh Band- Radja. Roadshow Pariwisata 6 (enam) Provinsi. Pawai Budaya Nusantara. South Kalimantan Famtrip dan Table Top 2009. Gelar Seni Budaya dalam Rangka Mendukung Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Pesona Budaya Banjar Dalam Fotography.. Promosi Melalui Media Elektronik (TVRI Banjarmasin & TV Nasional). Exhibition Seni, Budaya, Pariwisata, Kerajinan Kalimantan Selatan di Duta Mall Banjarmasin. Off Road Borneo. Kongres Pemuda Banjar. Pembuatan Buku Busana Adat Banjar. Pengadaan Komputer. Penyelenggaraan Penyambutan Sail Indonesia. Banjarise Night di Jakarta.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
REALISASI
KET
100.000.000 30.000.000 13.750.000 30.000.000 30.000.000 100.000.000 30.000.000 85.000.000 50.000.000 50.000.000 35.000.000
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1 kali/2000 orang 1 kali/2000 orang 1 kali/250 orang 1 kali/250 orang 1 kali/1000 orang 1 kali 1 kali/250 orang 1 kali 1 kali/2000 orang 1 kali/2000 orang 2528 lembar
15.000.000
100 %
464 buah
10.000.000 5.000.000 15.000.000
100 % 100 % 100 %
1280 buah 460 lembar 400 pch
20.000.000 10.000.000
100 % 99, 50%
2 buah 84 buah
30.000.000
97,61 %
1 kali
50.000.000 125.000.000
100 % 98,56 %
25.000 buah 100.000 buah
100.000.000
100 %
1 kali
345,000,000
88,7 %
7 buah
50.000.000
100 %
1 kali
75.000.000 400.000.000
100 % 100 %
2000 pch 1 kali/5 Provinsi
150.000.000
100 %
1 kali/50 orang
75.000.000 400.000.000
100 % 100 %
1 kali 1 kali
50.000.000
100 %
1 kali
100.000.000
100 %
3 kali
400.000.000
90,4 %
1 kali
18.750.000
100 %
1 kali
100.000.000 200.000.000 50.000.000
0% 100 % 100 %
1 kali 1 kali 750 buku
13.500.000 250.000.000
100 % 71,60 %
1 buah 1 kali
550.000.000
100 %
1 kali
303
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO 2.
PROGRAM
KEGIATAN
Program Meningkatkan Kualitas Potensi/Destinas i Yang Berdaya Saing Tinggi
- Peningkatan Pelayanan Usaha Pariwisata. - Pembinaan Biro Perjalanan Wisata. - Bimbingan Teknis SDM Hotel. - Bimbingan Teknis SDM Pramuwisata. - Pembinaan Penerapan Sapta Pesona Rumah Makan. - Penilaian dan Peningkatan Sapta Pesona Obyek Wisata dan Terminal. - Peningkatan Sadar Wisata Masyarakat. - Penggalangan Wisata Remaja. - Buku Panduan Sadar Wisata. - Peningkatan Informasi Obyek Wisata. - Mengikuti Pemilihan Duta Wisata & Putri Pariwisata Kalimantan Selatan ke Nasional. JUMLAH
REALISASI
KET
31.350.000
100 %
1 kali
22.915.000 27.250.000 27.250.000
100 % 100 % 100 %
80 buah 30 orang 30 orang
34.000.000
99,29 %
11 kab/kota
64.775.000
99,22 %
13 kab/kota
20.610.000
92,72 %
60 orang
56.365.000 15.000.000 21.750.000
100 % 100 % 96,55 %
10 orang 500 buah 50 buah
100.000.000
98,92 %
8 orang
4.573.265.000
C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan • Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata a. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata sebagian masih berorientasi bukan kepada permintaan pasar namun lebih kepada pertimbangan selera / keinginan, sehingga obyek dan daya tarik wisata yang dibangun kurang diminati oleh pengunjung / wisatawan asing maupun nusantara. b. Partisipasi masyarakat / swasta dan investor masih rendah dalam upaya memelihara dan membangun obyek dan daya tarik wisata yang ada didaerah. c. Masih rendahnya tingkat sadar wisata masyarakat sehingga penerapan sapta pesona , tertib, bersih, indah / sejuk, nyaman, ramah tamah dan kenangan masih belum merata. • Bidang Usaha Jasa Pariwisata a. Tenaga pelayanan bidang akomodasi perjalanan wisata, dan kuliner masih belum memiliki kualitas pelayanan profesional, di Hotel-Hotel Melati, tingkat-tingkat perjalanan wisata dan restoran / rumah makan. b. Masih belum tersedianya Pramuwisata yang berbahasaselain bahasa inggris. Solusi • Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata a. Hendaknya dalam Pembangunan obyek dan daya tarik wisata melihat kepada kepentingan pasar. b. Memberikan kemudahan dan kelancaran bagi investor yang mengembangkan usaha dibidang pariwisata. c. Meningkatkan sosialisasi sadar wisata dan memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah yang berhasil memajukan kebudayaan dan kepariwisataan di daerahnya. • Bidang Usaha Jasa Pariwisata a. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada tenaga pelayan kepariwisataan menjadi tenaga yang profesional. b. Meningkatkan kemampuan berbahasa bagi Pramuwisata untuk menguasai beberapa bahasa negara yang diperlukan oleh wisatawan. c. Menetapkan standarisasi kualitas pelayanan disemua bidang usaha.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
304
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
7.
URUSAN INDUSTRI Penyelenggaraan urusan pilihan bidang industri dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan beserta UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi Tahun Anggaran 2009 secara keseluruhan (APBD+APBN) adalah sebesar Rp.7.097.500.000,00 yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.739.822.846,00 atau 94,96%. Rincian alokasi dana APBD TA. 2009 dimaksud, dapat dilihat pada table berikut : ANGGARAN 2009 NO
UNIT PAGU*
1. 2. 3. 4.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrologian Balai Pelayanan Sertifikasi Mutu Barang Balai Diklat Industri Kayu dan Logam JUMLAH
REALISASI
%
2.762.500.000,00 1.496.000.000,00
2.631.049.591,00 95,24 1.371.108.084,00 91,65
1.589.000.000,00
1.496.972.721,00 94,21
1.250.000.000,00 7.097.500.000,00
1.240.692.450,00 99,26 6.739.822.846,00 94,96
Sumber : Dinas Perindag. Prov.Kalsel *Pagu tidak termasuk gaji pegawai
A. Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Dinas Perindag) a. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Daerah Kalsel (APBN) sebesar Rp.2.700.000.000,00 b. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri, dengan alokasi APBD TA.2009 sebesar Rp.272.500.000,00 c. Pendataan Industri Kecil Menengah dan Konsolidasi IBT, dengan alokasi sebesar Rp.100.000.000,00 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (Dinas Perindag) a. Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong Daya saing industri manufaktur, dengan alokasi sebesar Rp.75.000.000,00. b. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri, dengan alokasi sebesar Rp.175.000.000,00 3. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang ( BPSMB), dengan pagu APBD sebesar Rp. 1.589.000.000,00 1) Meningkatkan Kemampuan Kompetensi Sumber Daya Manusia Yang Proporsional untuk Kegiatan Pengujian dan Kalibrasi. a. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian mutu barang dan Kalibrasi peralatan laboratorium. 2) Pengembangan ruang lingkup akreditasi pengujian dan kalibrasi. a. Pemeliharaan standar sistem mutu pengujian dan kalibrasi 3) Meningkatkan dan menambah sarana dan prasarana laboratorium dan lingkungan kantor. a. Peningkatan fasilitas laboratorium dan peralatan kantor. LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
305
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Kemetrologian, dengan pagu APBD sebesar Rp. 1.496.000.000,00 1) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Ulang Alat Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatanya (UTTP) b. Penyuluhan Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatannya (UTTP) c. Pengadaan Alat Kemetrologian 5. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan Dan Latihan Kayu dan Logam, dengan pagu APBD sebesar Rp. 1.250.000.000,00 1) Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produk a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri 2) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Fasilitas kerjasama kemitraan Industri Mikro, Kecil & Menengah dengan swasta. B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perkembangan jumlah kumulatif industri Kalimantan selatan hingga bulan Desember 2009 sebanyak 54.282 unit usaha atau naik sebesar 4,48%, jika dibandingkan dengan Unit Usaha Industri pada tahun 2008 yang hanya berjumlah 51.954 unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 162.348 orang atau naik sebesar 4,38 % dari 155.535 orang pada tahun 2008. Nilai investasi tahun 2009 mencapai Rp. 4,2 triliun, nilai produksi mencapai Rp. 3,77 triliun, dengan nilai bahan baku mencapai Rp. 2,56 triliun dan nilai tambah mencapai 1.07 triliun atau naik sebesar 4,33 % dibandingkan nilai tambah sebesar Rp.1,07 triliun pada tahun 2008. Pertumbuhan Industri Kalimantan Selatan tahun 2009 sebesar 4,48 % tersebut berarti bahwa pertumbuhan Industri di atas target yang ditetapkan rata-rata 1 ( satu ) persen pertahun dan kumulatif sampai 2010 target berjumlah 5 %. •
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Pembinaan industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan khususnya untuk industri Kecil dan Menengah (IKM) terus dilaksanakan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan meliputi pembinaan peningkatan kualitas SDM khususnya SDM Sektor Industri Kecil dan Menengah ( IKM ) seperti menyelenggarakan kegiatan Diklat teknis peningkatan mutu produk, desain kemasan, desain / diversifikasi prosuk kain sasirangan, pengendalian pencemaran lingkungan, manajemen sederhana, sosialisasi SNI dan pembuatan alat-alat mesin pertanian dll. Untuk peningkatan teknologi para perajin industri kecil diberikan bantuan berupa mesin peralatan yang diharapkan nantinya dapat meningkatkanmutu dan volume produksi industri. Untuk memperluas peluang pasar bagi produk IKM baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional selalu diikut sertakan didalam kegiatan pameran tingkat Provinsi, Nasional bahkan tingkat Internasional. Selain itu untuk lebih mengembangkan wawasan para perajin ikm di Kalsel juga dilaksanakan kegiatan
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
306
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
pengembangan wawasan bagi perajin IKM ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Perusahaan IKM khususnya yang bergerak di bidang pangan juga dilakukan pembinaan melalui kegiatan penguatan jaringan kluster industri, seperti kegiatan peningkatan mutu produksi, desain kemasan, SNI dll. Pusat Pelatihan dan Pendidikan Industri Kecil dan Rumah Tangga (Puslatdik IKRT Nagara) yang telah melaksanakan pelatihan dengan mengikut sertakan para perajin Industri Kecil Menengah diseluruh Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan. Sebagai hasil dari pelatihan tersebut Puslatdik IKRT nagara ini telah berhasil memproduksi dan atau merekayasa Alsintan (alat mesin pertanian) yang sangat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan, antara lain memproduksi atau merekayasa alat mesin bajak sawah berair (Hydrotiller), alat perontok padi, alat pengering ikan/kerupuk/ dendeng , pompa axial, alat pemipil jagung, alat pengupas kacang tanah, mini rice mill, alat perajang singkong/pisang dll. Pembinaan industri kecil dan menengah khusus untuk meubel kayu dan furniture rotan dilaksanakan oleh workshop /showroom meubel kayu Amuntai melalui pelatihan dan magang kesentra meubel kayu di Pasuruan Jawa Timur dan Dan Jawa Tengah guna menambah pengetahuan dan wawasan baik mutu dan desain bagi pengusaha industri kecil dan menengah meubel kayu yang nantinya diharapkan dapat bersaing di pasaran. Sekarang tahun 2009 Puslatdik IKRT Nagara dan Workshop/ Showroom Amuntai (Kab. HSU) menjadi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kayu dan Logam sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalsel No. 046 Tahun 2009 tanggal 5 Mei 2009 yang berkedudukan di Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Diharapkan Balai Pendidikan dan Latihan Kayu dan Logam dimasa yang akan datang dapat berkembang lebih baik lagi. •
UPT Balai Pelayanan Kemetrologian Sebagai salah satu UPTD dilingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kemetrologian telah menjalankan fungsinya dengan baik yaitu kegiatan : 1. Pemeriksaan dan pengujian Standar massa dan timbangan 2. Pemeriksaan dan pengujian standar ukuran arus, panjang dan Volume. 3. Pengawasan dan penyuluhan penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta barang barang dalam keadaan terbungkus. 4. Pengelolaan cap tanda tera dan sarana kemetrologian. Kegiatan Kemetrologian yang dilaksanakan tahun 2009 meliputi Tera Ulang UTTP, Pengawasan UTTP, Penyuluhan kemetrologian. Perkembangan Jumlah Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Peralatannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang tahun 2009 sebanyak 54.438 buah meningkat 61,24%
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
307
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
dibandingkan tahun 2008 yang hanya sebanyak 33.342 buah. Sedangkan realisasi penerimaan uang tera/ tera ulang pada tahun 2009 sebesar Rp.130.316.375,00 melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp.130.000.000,00 atau mencapai 100,24%. •
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang salah satu Lembaga penguji Mutu dan Laboratorium Kalibrasi telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional ( KAN) Badan Standardisasi Nasional ( BSN). Program yang dilaksanak an Oleh UPTD BPSMB adalah : 1. Pengembangan ruang lingkup akreditasi Pengujian dan Kalibrasi 2. Meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya manusia yang profesional untuk kegiatan pengujian dan kalibrasi 3. Meningkatkan dan Menambah sarana dan Prasarana laboratorium dan lingkungan kantor. Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan program yang telah ditetapkan meliputi: a. Pemeliharaan Standar Sistem Mutu pengujian dan kalibrasi b. Pelaksanaan pengujian mutu barang dan kalibrasi peralatan laboratorium c. Peningkatan fasilitas laboratorium dan peralatan kantor Realisasi penerimaan retribusi hasil pengujian kalibrasi tahun 2009 adalah sebesar Rp.191.340.000,00 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,00 atau mencapai 127,56%. Jumlah pengujian contoh dan kalibrasi alat laboratorium selama tahun 2009 yaitu sebanyak 2.373 pengujian contoh dan sebanyak 769 kalibrasi alat laboratorium:
C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan pembangunan industri di Provinsi Kalimantan dalam menghadapi era perdagangan global dan otonomi daerah yaitu : 1. Belum terakomodirnya semua Industri Kecil Menengah (IKM) untuk mengikuti pembinaan melalui kegiatan yang ada. 2. Kualitas produksi industri kecil sebagian besar relatif masih belum dapat ditingkatkan karena keterbatasan penguasaan teknologi produksi.
Solusi 1. Melanjutkan program pembinaan IKM dengan kegiatan yang berfokus pada pelatihan yang mendukung bagi kemajuan usaha industri. 2. Melanjutkan program peningkatan kemampuan teknologi industri yang berfokus pada pengenalan teknologi baru.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
308
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
7.
PERDAGANGAN Penyelenggaraan urusan bidang perdagangan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang didukung oleh UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu : UPT Pelayanan Kemetrologian, UPT Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan UPT Balai Pendidikan Dan Latihan Kayu dan Logam, dimana untuk program dan kegiatan UPT tersebut telah dijelaskan di halaman terdahulu yaitu pada poin 6 (Industri). A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan bidang perdagangan yang dilaksanakan pada tahun 2009 dibiayai melalui APBD Provinsi maupun APBN adalah : 1) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dengan alokasi APBD sebesar Rp.200.000.000,00 b. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah, dengan alokasi sebesar Rp.1.495.525.000,00 2) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Pengembangan
Perdagangan
Dalam
Negeri
Daerah
Kalsel
(APBN
Rp.600.000.000,00) b. Pengembangan Pasar & Distribusi Barang / Produk, alokasi APBD sebesar Rp.100.000.000,00 c. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, alokasi dana APBD sebesar Rp.25.000.000,00 3) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Pengembangan Ekspor Daerah Kalimantan Selatan (APBN Rp.769.000.000,00 ) b. Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Daerah dengan Instansi Terkait/ Asosiasi/ Pengusaha, dengan alokasi APBD sebesar Rp.365.000.000,00 c. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur & Dokumen Ekspor dan Impor, alokasi sebesar Rp.50.000.000,00
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,dan realisasi Rp. 126.369.000,- atau 63,18 %.
kegiatan Pasar murah menjelang
bulan ramadhan dan Idul Fitri, Pelatihan WDP ( Wajib Daftar Perusahaan ), Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di kab / kota.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
309
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
Kalsel (APBN), Anggaran
Rp.600.000.000 dengan kegiatan: Pengembangan sistem informasi manajemen, Penyusunan program & rencana kerja, Peningkatan & pengawasan barang beredar, Peningkatan dan pengembangan kemetrologian, Pengelolaan sistem akutansi pemerintah, Identifikasi & harmonisasi kebijakan, Bina Usaha & pendaftaran perusahaan dengan Pemerintah Daerah, Misi Dagang Lokal, Pameran produksi dalam negeri,Pengamanan / distribusi barang pokok/penting/strategis, Pelayanan informasi harga. Terealisir s/d bulan September 2009 sebesar Rp176.390.000,- atau 30% (anggaran) dan 40 % (fisik) c. Pengembangan Pasar & Distribusi Barang / Produk. dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 ,- dan realisasi Rp. 80.359.500 ,-atau 80,36 % , kegiatan yang dilaksanakan yaitu monitoring ke pasar tradisional, Pengumpulan dan Pengolahan data harga bahan pokok di Kab / Kota, Penyebaran informasi . d. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri , dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 ,- dan realisasi Rp.24.651.000 ,- atau 98,60 % , kegiatan Penyebaran informasi , Cetak Byner , Baliho , Brosur. e. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Pengembangan Ekspor Daerah Kalimantan Selatan ( APBN ) sumber dana APBN dengan
anggaran
sebesar
Rp.769.000.000,-
dan
realisasi
sebesar
Rp.556.977.000,- atau 72,43 % Kegiatan ini melaksanakan antara lain : Penyuluhan dan penyebaran informasi, Pendidikan dan pelatihan teknis perdagangan, Promosi dagang, Industri dan investasi, Pengembangan usaha ekonomi. • Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/ Asosiasi/ Pengusaha, anggaran Rp. 365.000.000 dan terealisir sampai dengan September 2009 sebesar Rp 311.103.500,- .atau 85 % dengan kegiatan pelatihan dan konsultasi bisnis. • Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur & Dokumen Ekspor dan Impor. Anggaran Rp. 50.000.000 tereralisir sampai dengan September 2009 sebesar Rp.34.300.000,-
atau
69
%
dengan
kegiatan
Sosialisasi
Kebijakan
Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor di 4 (empat) Kabupaten se Kalimantan Selatan. 2) Hasil Pembangunan Bidang Perdagangan a. Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Perkembangan sektor Perdagangan dilihat dari jumlah pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) pada tahun 2009 sebanyak 46.631 buah yang terdiri dari LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
310
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
34.241 buah Pedagang Kecil (PK), Pedagang Menengah (PM) sebanyak 9.649 buah, Pedagang Besar (PB) 2.741 buah. Jika dibandingkan tahun 2008 jumlah pemegang SIUP sebanyak 42.736 buah atau terjadi peningkatan 9,11% penambahan jumlah baik PK, PM maupun PB, pemegang SIUP tahun 2008 tercatat PK sebanyak 31.370 buah, PM sebanyak 8.871 buah dan PB sebanyak 2.741 buah. Pertambahan Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) tahun 2009 sebesar 9,11 % ini berarti bahwa pertumbuhan SIUP masih di atas target yang ditetapkan sebesar 5 % dan kumulatif sampai tahun 2010 target berjumlah 6 %. Berdasarkan UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) setiap perusahaan yang berperasi di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia diwajibkan mendaftarkan usahanya pada Kantor pendaftaran perusahaan c.q Dinas Perindag Kabupaten/kota. Perkembangan Jumlah Unit Usaha ( Jenis perusahaan ) yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa berdasarkan pemegang atau pemilik Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Kalimantan Selatan secara kumulatif tahun 2009 berjumlah 52.319 buah atau meningkat 8,13% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 48.385 buah. Pada tahun 2009 tercatat yaitu untuk Perseroan Terbatas (PT) berjumlah 4.998 buah, CV berjumlah 13.530 buah, Firma berjumlah 36 buah, Koperasi 1.468 buah, Perorangan 31.984 buah, dan Badan Usaha Lainnya (BUL) 304 buah. Pembangunan pasar di Kalimantan Selatan, dibiayai melalui dana Pemerintah Pusat (TP dan DAK), pada tahun 2009 terdapat 8 unit pasar desa/waserda yang dibangun, sedangkan pada tahun 2008 yang dibangun sebanyak 4 unit terdiri dari 1 unit Pasar Tradisional / Percontohan dan 3 Unit Pasar Desa / Warseda. b. Perdagangan Luar Negeri (PLN). Realisasi nilai ekspor non migas Kalimantan Selatan meningkat tahun 2009 dibanding tahun 2008. Pada tahun 2008 sebesar US$.4.017.948.344,76 sedangkan tahun 2009 mencapai US$.5288.710.817,28 atau meningkat 31,63%. Peningkatan ekspor non migas yang begitu tajam tersebut disertai dengan keberhasilan diversifikasi komoditi ekspor dan diversifikasi tujuan ekspor. Komoditi ekspor sampai tahun 2009 mencapai 116 jenis, tambahan produk ekspor tersebut antara lain : batu besi, mangan, kromit, nikel, rumput laut, daun gulinggang dan turunan produk sawit (CPO,Crude Palm Keruel, RBD Palm Oil, Refined Bleacked). Diversifikasi Negara tujuan ekspor yaitu upaya penerobosan ke pasar mancanegara, Negara tujuan baru terutama tertuju pada Negara Negara Eropah Timur, Afrika, dan Amerika Utara seperti Slovenia, Kroasia, Lituania, Kenya, Ghana, Malta, Portorico, Togo, Costarika, Trinidad dan Reunion. Dengan demikian Negara
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
311
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
tujuan ekspor bertambah 11 Negara, dengan total keseluruhan berjumlah 101(seratus satu) negara tujuan ekspor. Realisasi impor tahun 2009 tercatat berjumlah US$.435.999.000, mengalami peningkatan 30,39% dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah US$.334.372.000 seiring dengan meningkatnya ekspor, meskipun pertumbuhan mencapai 30,39 %, namun secara nominal nilainya masih jauh dibawah nilai ekspor, dengan demikian setiap tahun neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Selatan selalu surplus. Jenis barang yang diimpor berupa barang-barang mentah 55 % dan barangbarang penolong produksi 45 % sedangkan Negara importir lebih banyak didatangkan dari Singapore, kemudian diikuti oleh China, Australia, Eropah, dan Asia Timur dan Amerika Serikat.
C. Permasalahan dan Solusi 1) Perdagangan Dalam Negeri Permasalahan a. Perlu ditingkatkannya jaringan distribusi dan perdagangan yang mampu menjamin ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang bersaing. b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pergudangan untuk ketersediaan bahan kebutuhan pokok khususnya sayuran dataran tinggi dan buah-buahan. Solusi a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas / Lembaga terkait dalam pembinaan baik pembinaan dibidang Produksi dengan Dinas /Lembaga pembina Produksi ( Pertanian, , Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dll), maupun pembinaan dibidang permodalan dengan Dinas /Lembaga Pembina Permodalan ( BUMN, Koperasi, dan Perbankan). b. Peningkatan penyediaan dan akses informasi dibidang perdagangan, baik yang menyangkut informasi produk, mutu, informasi pasar dalam negeri maupun peluang pasar bagi Pelaku Usaha (UKM) . 2) Perdagangan Luar Negeri Permasalahan a. Komoditi ekspor Kalimantan Selatan masih bertumpu pada barang primer yang mengandalkan SDA yang setiap tahun jumlahnya semakin berkurang. b. Belum berkembangnya komoditi ekspor karena masih rendahnya mutu dan desain c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Solusi a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka menarik investasi dengan memberikan kemudahan, stimulan dengan prosedur mudah dan cepat. b. Melanjutkan program pembinaan dan pengembangan produk baik dari aspek mutu dan desain maupun promosi c. Melanjutkan dan memantapkan kelembagaan DIKLAT (P3ED Kalsel) dalam menumbuhkan SDM yang handal.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
312
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN Penyelenggaraan urusan pilihan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan,
program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu
Pengembangan Wilayah Tertinggal dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Kedua jenis program ini sejak tahun 2006-2009 didanai dari dana Tugas Pembantuan yang sebelumnya dengan dana Dekonsentrasi. Sumber dan Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2009 sebagaimana tabel berikut : NO.
KEGIATAN
TARGET
REALISASI
1.
Pengembangan Wilayah Tertinggal
4.514.863.000
1.240.675.593
2.
Pengembangan Wilayah Strategis dan
6.756.019.000
2.991.014.537
11.270.882.000
4.231.690.130
Cepat Tumbuh JUMLAH
Realisasi keuangan dan fisik sampai dengan Bulan September 2009
Sedangkan dana APBD untuk Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sebesar Rp.656.910.000,00 A.
Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal, dengan kegiatan sebagaimana tabel berikut : NO.
KEGIATAN
1. 2. 3. 4. 5.
Pembangunan rumah transmigran (Unit) Penyiapan Lahan (Ha) Pembangunan Jalan (Km) Pembangunan jembatan (M) Penempatan transmigran (KK)
TAHUN 2009 673 1.009,50 22,2 40 673
2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan sebagaimana tabel berikut: NO.
KEGIATAN
1. 2. 3 4 5. 6.
Pelatihan Transmigran Pembinaan kesehatan berupa obat-obatan, peralatan, dan perawatan (UPT) Budi daya tanaman pisang Kepok (batang) Budi daya tanaman Jeruk Madang (batang) Budidaya tanaman Pantung (batang) Budi daya tanaman Karet (batang)
7.
UPT yang telah diserahkan (Unit)
2
8.
Pengadaan sarana produksi (Pkt)
1.559
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
TAHUN 2009 150 10 0 29.672 29.672 42.000
313
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
B.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Program Pengembangan
Wilayah Tertinggal bertujuan untuk mendorong
percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya meningkatkan daya saing kawasan dan produk unggulan di pasar domestik dan internasional, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi. Realisasi Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan tahun 2009 sebagaimana tabel berikut : NO. 1. 2. 3. 4. 5 6
KEGIATAN
TAHUN 2009
Penyiapan Lahan Pekarangan (Ha) Penyiapan Lahan Usaha (Ha) Pembangunan Jalan penghubung/poros (Km) Pembangunan Jalan Desa (Km) Pembangunan jembatan (M) Penempatan transmigran (KK)
673 336,50 673 16,19 42 673
Indikator Keberhasilan Program : Terbentuknya
kawasan-kawasan
pengembangan
ekonomi
baru
melalui
pengembangan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan penempatan transmigran yang dikaitkan dengan program pembangunan daerah.
2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program ini menitik beratkan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dalam rangka pembentukan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat transmigran dan penduduk sekitar kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan promosi dan motivasi, peningkatan partisipasi masyarakat serta pengembangan usaha ekonomi, sosial budaya, dan investasi masyarakat transmigrasi dan pembinaan kelembagaan. Realisasi Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Tugas Pembantuan) disajikan pada tabel berikut: NO. KEGIATAN TAHUN 2009 1. Pelatihan Transmigran 150 2. Pembinaan kesehatan berupa obat-obatan, peralatan, dan perawatan 10 (UPT) 3 Budi daya tanaman pisang Kepok (batang) 0 4 Budi daya tanaman Jeruk Madang (batang) 29.672 5. Budidaya tanaman Pantung (batang) 29.672 6. Budi daya tanaman Karet (batang) 42.000 7. UPT yang telah diserahkan (Unit) 2 8. Pengadaan sarana produksi (Pkt) 1.559 LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
314
Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator keberhasilan program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh menitik beratkan kegiatan pada pembinaan dan pengembangan warga transmigrasi sehingga dalam kurun 5 tahun transmigran sudah mampu mandiri dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi Desa depinitif. Untuk mendorong
kepada sasaran yang diinginkan yaitu peningkatan
kesejahteraan transmigran maka dilakukan berbagai kegiatan yaitu pembinaan usaha ekonomi seperti
sarana produksi pertanian, pembinaan pendidikan, pelayanan
kesehatan, dan pelayanan keagamaan. Sesuai dengan Kepmentrans nomor 09 tanhun 1999 pada tingkat pengembangan maka pada umumnya tingkat kesejahteraan transmigran sekitar 3.000 kg setara beras.
Indikator keberhasilan pembinaan transmigrasi : Akan diserahkan 2 (dua) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) kepada pemerintah Kabupaten untuk kemudian menjadi Desa depinitif setelah mendapat pembinaan kurang lebih 5 tahun atau bergabung dengan Desa induk dengan kondisi warga lebih baik dari sisi sosial maupun ekonomi. UPT yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tahun 2009 NO. I. 1. II. 2.
KABUPATEN/UPT Kab. Barito Kuala UPT. Cahaya Baru Kab. Kotabaru UPT. Sei Pasir Sambega
Jlh KK 250 200
C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1) Kondisi lahan yang marginal dan atau gangguan alam yang tidak terdeteksi sebelumnya. 2) Rendahnya kompetensi transmigran
Solusi 1) Penelitian lahan dengan pemberian input-input pertanian 2) Memberikan pelatihan kepada transmigran
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2009
315