IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
5. URUSAN KEPARIWISATAAN Wonosobo dengan kondisi geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata. Selain itu budaya dan keseniannya merupakan sumber daya dan modal dasar yang besar bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Namun demikian mengandalkan kekakayaan alam, budaya dan kesenian saja belum cukup mendongkrak angka kunjungan wisata. Diperlukan langkah strategis untuk memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata sesuai dengan karakter daerah setempat. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Wonosobo sebesar 259.103 orang, naik pada tahun 2010 menjadi 274.891 orang. Tentu ini peningkatan yang harus dipertahankan, karena ke depan, sektor kepariwisataan menghadapi ancaman faktor-faktor lingkungan alam, juga terhadap keamanan, dan aspek global lainnya sehingga pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo memerlukan keterlibatan semua pihak. Harus ada sinergi yang kuat antara Pemkab Wonosobo, masyarakat (terutama masyarakat sekitar obyek wisata), pelaku usaha pariwisata, komunitas seni budaya Wonosobo dan dunia pendidikan. Pengembangan sektor pariwisata Kab. Wonosobo dilakukan dengan kebijakan melestarikan nilai-nilai budaya, kelestarian obyek wisata terutama cagar budaya, kelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat (pengembangan pariwisata diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rakyat terutama masyarakat setempat). Strategi yang ditempuh Pemerintah Kab. Wonosobo pada tahun 2010 untuk pengembangan pariwisata antara lain : Mengidentifikasi dan menggali potensi potensi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW). Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Perbaikan citra (image) dan revitalisasi produk wisata.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan strategi tersebut pada tahun 2010 telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Untuk mendukung dan mewujudkan strategi tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan sebesar Rp 2.550.016.727,00 atau sebesar 0,35 % dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp 720.254.292.159,00 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 2.488.048.360,00. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai, perbaikan sarana/prasarana aparatur dan pengembangan pemasaran. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
212
IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
Tabel IV.C.5.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kepariwisataan Tahun 2010 No.
Program
A 1
Belanja Langsung Program Pengembangan pemasaran pariwisata 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana 3 Program Administrasi Perkantoran B Belanja Tidak langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Hibah Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)
Alokasi (Rupiah) 670.409.750 330.000.000
Realisasi (Rupiah) 645.786.365 323.382.500
132.701.750 207.708.000 1.879.606.977 1.879.606.977 0 2.550.016.727
125.791.700 196.612.165 1.842.261.995 1.842.261.995 0 2.488.048.360
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tujuan dan sasaran program ini adalah untuk meningkatkan akses pengembangan pemasaran pariwisata sehingga pariwisata Kabupaten Wonosobo bisa dikenal lebih luas. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Study Kelayakan Potensi Wisata Jebengplampitan, hal ini sesuai dengan salah satu strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata yakni mengidentifikasi dan menggali potensi potensi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW). Strategi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menggali seberapa besar potensi dari obyek wisata jebengplampitan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai kekuatan, potensi dan daya tarik wisata yang dimilki. Untuk menunjang pemasaran dan pengembangan pariwisata salah satunya perlu didukung oleh sarana dan prasarana, pada tahun 2010 ini pengadaan sarana dan prasarana tersebut diwujudkan dalam bentuk pengadaan perahu karet untuk mendukung wisata arung jeram. Diharapkan dengan pengadaan perahu karet tersebut semakin menambah daya tarik wisata Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak merupakan strategi yang kedua yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan jaringan pariwisata memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah maupun sektor swasta. Pengelolaan pariwisata secara parsial oleh daerah karena alasan kewenangan dan kepentingan daerah merupakan penyekatan terhadap pengembangan obyek daerah tujuan wisata yang akan menghambat pengembangan pariwisata, landasan pola pikir yang diperlukan dalam pengembangan dunia pariwisata adalah berorientasi pada kebersamaan (mutuality). Melalui pola pikir ini diupayakan dapat meningkatkan kerjasama antara jenis-jenis usaha pariwisata sebagai kekuatan bersama yang bersinergi, perwujudan pola pikir tersebut Kab. Wonosobo pada tahun 2010 mengikuti Kegiatan Java Promo, diharapkan dengan mengikuti Java Promo, informasi pariwisata Kab. Wonosobo dapat lebih berkembang dan tersebar luas. Perbaikan image dan revitalisasi produk wisata merupakan strategi pemasaran pariwisata yang ketiga. Strategi ini dilakukan melalui promosi di berbagai media, cetak, elektronik maupun even promo/pameran, perwujudan dari strategi ini adalah melalui jateng promo, pemilihan duta wisata dan pokdarwis serta pembinaan kelompok sadar LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
213
IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
wisata di kecamatan wilayah penghasil tembakau. Pembinaan sadar wisata sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pariwisata, dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat bisa lebih memiliki obyek wisata.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan kepariwisataan dan kebudayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kunjungan wisata di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun 2009 yakni dari 261.309 menjadi 274.891 orang. Selain itu, berdasarkan data dari Disparbud, terjadi peningkatan lama tinggal yakni dari rata rata lama tinggal 1 (satu) hari di tahun 2009 meningkat menjadi rata-rata 2 (dua) hari di tahun 2010. Kontribusi dari sektor pariwisata juga bertambah dari 1,10% menjadi 1,18% pada tahun 2010, dan jumlah pelaku usaha penunjang pariwisata juga berkembang. Selengkapnya indikator capaian kinerja kepariwisataan bisa dilihat pada tabel-tabel berikut: Tabel IV.C.5.2 Capaian Kinerja Urusan Kepariwisataan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
No. 1
Indikator Kinerja Kunci EKPPD Kunjungan wisata (orang)
2
Capaian Kinerja 2009 261.309
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 1,10% tahun 2010 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata/ Jumlah total PDRB x 100% Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan BPS
LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2010 274.891 Rp 21.294.800.000 -------------------------- x 100% Rp 1.811.092.670.000 = 1,18%
214
IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
Tabel IVC.5.3 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Unggulan
No.
Tahun
Obyek Wisata 2009
2010
1
Dieng Plateau
156.706
100.823
2
Kalianget
58.184
65.300
3
Telaga Menjer
6.279
6.254
4
Waduk Wadaslintang
13.056
16.626
5
Pemandian Mangli
25.005
27.801
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tabel IVC.5.4 Jumlah Pelaku Usaha Penunjang Pariwisata Tahun 2009 – 2010
No.
Kegiatan
Jumlah (Orang) 2009
2010
1
Pengusaha Hotel, Restoran dan Penginapan
53
81
2
Pengusaha Kerajinan/ Cindera Mata
15
15
3
Usaha Makanan Khas Wonosobo
15
15
4
Pengusaha Salon Kecantikan
30
30
5
Pengusaha Biro Perjalanan Traveling
4
4
6
Kesenian Tradisional
1.510
1.510
Jumlah
1.627
1.655
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan umum yang dihadai dalam urusan kepariwisataan adalah: Kurangnya SDM Perencana Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kurangnya mendorong pengembangan obyek wisata baru yang bersifat non fisik seperti upacara adat atau kegiatan unik yang ada pada masyarakat setempat Konflik antar sektor dalam mengembangkan kegiatan pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor pariwisata hal ini bisa terlihat pada kegiatan pertanian yang kurang ramah lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan Masyarakat yang berada di dalam kawasan wisata belum ikut “memiliki”, mereka merasa manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya hanya dirasakan oleh para investor/pemerintah saja sehingga kepedulian terhadap pemeliharaan obyek wisata rendah Upaya yang perlu dilakukan ke depan : Berkoordinasi dengan BKD untuk mengajukan personil dengan spesifikasi perencana pariwisata Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan arahan dalam rencana tata ruang
LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
215
IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
Pengembangan lingkungan
kegiatan
pariwisata
harus
memperhatikan
daya
dukung
Dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Untuk mencapai keberhasilan pengembangan kegiatan pariwisata, harus dilakukan secara koordinatif dan terpadu antar semua pihak yang terkait sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral dan menghindari terjadinya konflik antar sektor.
LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
216