IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
3. URUSAN KEHUTANAN Sumber daya hutan di Kabupaten Wonosobo terdiri dari kawasan hutan negara seluas + 20.300 Ha serta hutan rakyat seluas ± 19.481.581 Ha. Kawasan hutan negara di wilayah Wonosobo secara administratif dikelola oleh KPH Kedu Selatan dan KPH Kedu Utara. Secara ekologis, Kondisi Fisik dengan melihan letak geografi dan topografi Wonosobo dengan hutannya memiliki posisi yang sangat strategis bagi Pulau Jawa, terutama bagi Jawa Tengah Bagian Selatan, mengingat Wonosobo adalah hulu 3 DAS besar yaitu: Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto yang mengaliri setidaknya 6 wilayah kabupaten (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo). Sehingga keberadaan hutan di wilayah Kabupaten Wonosobo menjadi sesuatu yang sangat strategis, namun disisi lain pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat juga tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu pengembangan wilayah di luar kawasan hutan/konservasi perlu diikuti dengan penataan fungsi kawasan hutan untuk meningkatkan nilai dan peluang pemanfaatan kawasan hutan untuk menunjang pembangunan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain adanya kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya memberi peluang pula terjadinya peningkatan pemanfaatan sumberdaya kawasan hutan secara illegal. Perkembangan demografis dan ekologis di sekitar kawasan hutan menyebabkan pemerintah merasa perlu adanya solusi untuk pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Wonosobo melalui pengelolaan hutan secara sinergis sesuai dengan karakteristik wilayah. Proses tersebut mensyaratkan kesamaan pandang, kesamaan persepsi dan kesamaan langkah yang memadukan berbagai keinginan dari berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pengelolaan hutan yang meliputi antara lain Pemerintah Kabupaten, Perum Perhutani, DPRD, Lembaga Non Pemerintah, pengusaha dan pengrajin kayu serta masyarakat sekitar hutan, yang idealnya dituangkan dalam suatu konsep yang terintegrasi dan dirancang serta dilaksanakan secara konsisten Selaras dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2010 -2015 bahwa peningkatan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air dan Peningkatan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan menjadi keharusan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya yang dimiliki bagi Kabupaten Wonosobo. Sehingga sasaran pembangunannya diarahkan pada terlaksananya dialokasikan untuk mencapai sasaran sebagai berikut : 1. Terciptanya hubungan yang harmonis, dinamis, efektif dan efisien antar instansi dinas teknis; 2. Berkurangnya lahan kritis; 3. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan rakyat; 4. Menguatnya kelembagaan petani; 5. Meningkatkan fungsi kelembagaan penyuluh.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada sasaran yang telah ditetapkan.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
231
IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.747.384.667 atau sebesar 0,17% dari total APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 1.014.666.738.473,- dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 1,650,393,155,Anggaran tersebut digunakan untuk Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, melalui serangkaian kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Hutan Kawasan Konservasi, Pemulihan Kawasan Dieng, Implementasi Hutan Kemasyarakatan, Konservasi Lahan Kawasan Tembakau. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel IV.C.29.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan
No.
Program
A
Belanja Langsung
1
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
2 3
Alokasi (Rupiah)
Realisasi (Rupiah)
1.747.384.667
1.650.393.155
75.000.000
69.520.000
Program rehabilitasi hutan dan lahan
1.147.515.000
1.101.824.700
Perlindungan dan konservasi sumber
207.085.667
199.361.900
160.184.000
132.869.649
157.600.000
146.816.906
daya hutan 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
B
Belanja Tidak langsung
3.504.416.000
3.397.795.438
1
Belanja Pegawai
3.504.416.000
3.397.795.438
2
Belanja Hibah
-
-
5.251.800.667
5.048.188.593
Total Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2011(diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program ini bertujuan untuk Perbaikan dan mengurangi tingkat kekritisan hutan dan lahan. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Hutan Kawasan Konservasi dengan output bibit tanaman kehutanan untuk rehabilitasi hutan dan lahan seluas 150 Ha meliputi bibit jenitri, suren, kaliandra yang di alokasikan untuk 15kecamatan dengan harapan dapat merehabilitasi 150 Ha lahan kritis di Kabupaten Wonosobo yang dapat bermanfaat untuk perbaikan kondisi lingkungan, penyelamatan
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
232
IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
sumber-sumber mata air yang diharapkan dapat meminimalisir bencana alam di Kabupaten Wonosobo khususnya erosi dan longsor.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tujuan dan sasaran program ini adalah untuk mengurangi degradasi lingkungan di daerah hulu DAS dengan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu di Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu program dan kegiatana ini yang dananya bersumber dari DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untuk pemulihan Kawasan Dieng. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan ini adalah Pembuatan bangunan sipil teknis berupa 2 unit Dam Penahan dan 2 unit Gullyplug, Pengembangan dan pemeliharaan hutan rakyat seluas 400 Ha dan penghijauan lingkungan di 19 Desa di wilayah Kecamatan Garung dan Watumalang. Hal ini akan memberikan manfaat menambah luas lahan dengan tutupan tanaman tahunan dalam bentuk hutan rakyat yang diharapkan dapat mengurangi tingkat erosi di daerah hulu DAS dan meningkatkan fungsi kawasan sebagai daerah resapan air tanah.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan, rehabilitasi lahan akibat tanaman semusin (tembakau) di Kabupaten Wonosobo dengan melaksanakan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas dan fungsi lahan dengan konservasi atau penghijauan lahan dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat desa hutan berupa kegiatan ekonomi produktif untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Bantuan ke LMDH untuk kegiatan produktif berupa bantuan ternak kambing randu jawa, besar bantuan tiap LMDH Rp.11.950.000 (1 ekor kambing jantan dan 7 betina) pada lokasi Kecamatan Wadaslintang (desa Karanganyar, Besuki, Gumelar), Kecamatan Kaliwiro (Desa Lamuk, Pesodongan dan Kelurahan Kaliwiro), Kecamatan Selomerto (Desa Kaliputih), Kecamatan Kalibawang (Desa Karangsambung), pengadaan bibit tanaman dan bahan/alat pertanian untuk rehabilitasi lahan pada kawasan tembakau.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan kehutanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
233
IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Pada tahun 2011, upaya mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta dan ketrampilan masyarakat sekitar hutan sebanyak 8 LMDH, rehabilitasi lahan dan hutan kawasan konservasi seluas 150 Ha, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi berupa 2 unit dam penahan sedimen dan 2 unit gullyplug, pengembangan dan pengembangan hutan rakyat seluas 400 Ha dan penghijauan lingkungan di 19 Desa di kawasan hulu Das. Capaian kinerja urusan kehutanan dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersaji pada tabel berikut : Tabel IV.C.29.2 Indikator Kinerja Urusan Kehutanan
No. 1
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja 2010
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 17,66%
2
Kerusakan Kawasan Hutan
0%
2011 1.875,60 ----------- x 100% 13.735 =13,66% 0%
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo
Kerusakan kawasan hutan pada tahun 2011 adalah 0%, dengan kata lain kawasan hutan yang rusak di Wonosobo telah tertangani. Dalam rangka meningkatkan kualitas lahan telah dilaksanakan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2011 yaitu 13,66% menurun dari tahun 2010 yaitu 17,66%. Perhitungan ini didasarkan pada Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi hektar dibagi dengan Luas total hutan dan lahan kritis hektar x 100%.
c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Sumberdaya hutan harus dibangun lebih baik karena fungsinya sangat vital sebagai penjaga kelestarian ekosistem global di samping sebagai lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat lokal. Namun disisi lain pola hidup dan kebiasaan masyarakat masih kurang memperhatikan keselamatan dan kelestarian lingkungan hutan, serta adanya kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya memberi peluang terjadinya peningkatan pemanfaatan sumberdaya tumbuhan dan fisik hutan secara illegal, sehingga selalu ada tekanan terhadap hutan yang berupa perambahan, pembukaan lahan hutan. Solusi Pemecahan Masalah LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
234
IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
Tujuan pengelolaan lahan masyarakat adalah untuk meningkatkan potensi manfaat, jasa lingkungan dan nilai ekonomi lahan masyarakat, termasuk upaya merehabilitasi lahan kritis dengan hutan rakyat (HR) dan agroforestry. Untuk itu penyadaran masyarakat dalam upaya menanam dan memelihara pohon perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan agar laju kerusakan lahan dapat ditekan. Disamping itu perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (khususnya LMDH dan Perhutani) dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan hutan sesuai karakteristik sosial setempat dan kondisi fisik hutan.
LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
235