IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
5. URUSAN KEPARIWISATAAN Sektor pariwisata dipandang sebagai sektor andalan yang mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain sektor ini juga diharapkan untuk dapat berfungsi sebagai wacana pemerataan melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Untuk itu pembangunan kepariwisataan harus memberi perhatian pada pariwisata alternative, seperti pariwisata minat khusus dan pariwisata yang berbasis komunitas. Dengan demikian untuk mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai , serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan . Sejalan dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam RPJMD 2010-2015 bahwa arah kebijakan urusan kepariwisataan adalah pengembangan industry pariwisata yang berdaya saing, melalui pengembangan kemitraan, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan berdasarkan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah.
a. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk urusan Pariwisata ditangani SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan strategi tersebut pada tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan tujuan yang terfokus pada mengembangkan industri pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mendapat dialokasi dana sebesar Rp 3.999.418.400,- atau 0,36 % dari total APBD Tahun 2012. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 3.858.094.367,- atau 96,47%. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
265
IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
Tabel IV.C.5.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kepariwisataan Tahun 2012 No.
Program
A
Belanja Langsung
1 2
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
1.521.683.400
1.482.303.500
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
645.000.000
641.089.000
Pengembangan Destinasi Pariwisata
450.000.000
442.037.500
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
207.767.000
184.696.000
4
Peningkatan Sarana Prasarana aparatur
218.916.400
214.481.000
B
Belanja Tidak langsung
2.477.735.000
2.375.790.867
1
Belanja Pegawai
2.477.735.000
2.375.990.867
a
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.203.615.000
2.135.952.467
b
Belanja Tambahan penghasilan
247.300.000
213.018.500
c
Belanja Insentif Pajak/Retribusi Daerah
26.820.000
26.819.900
2
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
-
-
3
Belanja Tak Terduga
-
-
3.999.418.400
3.858.094.367
Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tujuan dan sasaran program ini adalah untuk mendorong terjadinya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan peningkatan penerimaan devisa negara serta peningkatan perjalanan wisatawan nusantara. Dalam rangka meningkatkan akses pengembangan pemasaran pariwisata sehingga pariwisata Kabupaten Wonosobo bisa dikenal lebih luas, pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka promosi pariwisata dan meningkatkan pelayanan pada wisatawan. Kegiatan tersebut meliputi : 1) Pembuatan Brosur. 2) Pembuatan Buku Directory Pariwisata. 3) Promosi lewat Forum Java Promo, merupakan kegiatan promosi bersama 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY yang dilaksanakan secara rutin. 4) Jateng Promo. 5) Pemilihan Duta Wisata. 6) Pengelolaan Obyek Wisata Dieng, berupa pembayaran tenaga outsorsing DPT. 7) Pengembangan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Dieng, berupa pengadaan tanah untuk tuk Bimo Lukar. 8) Pembinaan Pokdarwis dan Duta Wisata. 9) Pengadaan Peta Wisata Wonosobo. 10) Pengadaan Kalender Wisata. 11) Pengadaan Profil Desa Wisata Kabupaten Wonosobo.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tujuan dan sasaran program ini adalah terlaksananya revitalisasi peraturan dan daya tarik wisata di destinasi pariwisata unggulan, berkembangnya destinasi pariwisata baru yang berbasis ekowisata dan desa wisata melalui peningkatan kapasitas dan pelayanan usaha pariwisata, serta peningkatan jaringan kerjasama antar pelaku pariwisata dan antara pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi-potensial lainnya dalam pengembangan destinasi pariwisata baru.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
266
IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
Dalam rangka pengembangan pariwisata Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan studi perencanaan pariwisata dan peningkatan sarana prasarana maupun fasilitas obyek wisata sehingga akan meningkatkan arus kunjungan wisatawan di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan tersebut meliputi : 1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata. 2) Pembuatan DED Finishing Point Arung Jeram. 3) Rehab Anjungan TMII Maerokoco Jateng. 4) Pembenahan Kawasan Wisata Dieng. 5) Operasional Pekan Lebaran. 6) Pembuatan DED Wisata Telaga Menjer. 7) Pembuatan DED Starting Point Arung Jeram.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kota dan Pasar, Penyelesaian Pekerjaan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yaitu dengan melalui : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Mebelair, Pengadaan Komputer/Laptop Printer, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tabel IV.C.5.2 Capaian Kinerja Urusan Kepariwisataan Tahun 2012 Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No.
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD
1
Kunjungan wisata (orang)
2
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2012 (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata/ Jumlah total PDRB x 100%)
2011 290.174 Rp 42.531,14 ------------------ x 100 Rp 3.927.280,91 =1,08%
2012 412.727 Rp 4.635.168 ----------------- x 100 Rp 432.325.488 =1,07%
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan BPS
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
267
IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
Tabel IV.C.5.3 Data Indikator Kinerja Urusan Kepariwisataan berdasarkan RPJMD 2010-2015 No. 1 2 3 4 5
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara Jumlah penerimaan obyek-obyek wisata (juta) Jumlah wisman Jumlah wisnu Jumlah tenaga kerja yang diserap di industry pariwisata
Capaian Pembangunan 2011 2012 1,5 2 670.500 17.632 272.542 151
1.542,27 19.089 393.638 803
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Capaian kinerja urusan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari kunjungan wisatawan, yang pada tahun 2012 sebesar 412.727 orang. Jika dibandingkan tahun 2011 meningkat 42,23%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Wonosobo semakin dikenal masyarakat baik lokal maupun mancanegara. Apabila dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, yang pada tahun 2012 rata-rata menyumbang 1,07%. Jika dibandingkan tahun 2011 mengalami penurunan 0,93%. Kemungkinan hal ini disebabkan karena masih rendahnya daya saing pariwisata salah satunya terkait dalam pengelolaan SDM. SDM yang dibutuhkan dalam hal pelayanan kegiatan kepariwisataa yang benar dan efektif masih kurang mendapat perhatian., sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dalam industry pariwisata dan memungkinkan terhalangnya partisipasi masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi yang dikembangkan dari kegiatan kepariwisataan. Di samping itu bahwa industri pariwisata merupakan industri jasa yang tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai sektor lain. Jadi maju mundurnya industri pariwisata tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata saja. Sementara apabila dilihat dari capaian kinerja berdasarkan RPJMD 2010-2015 sebagian indikator sudah melampaui target awal yang ditetapkan dalam RPJMD. Hanya indikator jumlah tenaga kerja yang diserap di industri pariwisata pada tahun 2012 sebanyak 803 orang atau 48,52% dari tenaga kerja yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena data yang masuk hanya tenaga kerja dari penginapan/hotel dan rumah makan/restoran sementara tenaga kerja yang mendukung sektor pariwisata seperti industri kerajinan/souvenir dan industri makanan oleh-oleh belum terdata. Untuk indicator-indikator pariwisata tersebut tetap harus didorong untuk lebih ditingkatkan lagi, karena ke depannya urusan kepariwisataan diharapkan dapat menggerakan ekonomi rakyat, karena dianggap sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Diharapkan pariwisata menjadi leading sector dan berhasil mendatangkan investasi, sehingga pariwisata merupakan sektor dengan tingkat kecepatan pertumbuhan yang sangat dinamis dalam perekonomian dan mampu menjadi generator dalam memicu dinamika pembangunan.
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
268
IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
Melalui pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau community-based tourism developmen,. berupa adventure travel, cultural travel dan ecotourism, diharapkan melalui urusan kepariwisataan ini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat disekitarnya. Di samping itu juga dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan umum yang dihadapi dalam urusan kepariwisataan adalah: Belum terbangunnya kesadaran semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat akan manfaat pariwisata guna menunjang dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berguna bagi pembangunan. Belum adanya promosi pariwisata melalui website. Kurangnya SDM di bidang pariwisata. Pengembangan sektor pertanian tanpa adanya kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan dan alam sehingga membawa akibat terhadap kegiatan kepariwisataan . Kurang kepeduliannya masyarakat untuk ikut serta memelihara dan menjaga lokasi pariwisata,
Upaya yang perlu dilakukan ke depan : Perlu adanya pemahaman yang sama bahwa sektor pariwisata memberikan dampak yang sangat berarti bagi semua baik sektor pertanian, perdagangan, industri, bisnis jasa dan lain sebagainya Perlu adanya pembuatan website pariwisata. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan SDM industri pariwisata. Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan arahan dalam rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan daya dukung lingkungan Dalam menyelenggarakan kegiatan masyarakat, swasta dan Pemerintah langsung oleh semua pihak.
pariwisata harus melibatkan elemen sehingga manfaatnya dapat dirasakan
LKPJ 2012 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
269