IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
3. URUSAN KEHUTANAN Kabupaten Wonosobo secara topografis memiliki bentang alam pegunungan dan berbukit dengan kisaran ketinggian antara 270 meter sampai dengan 2250 meter di atas permukaan laut,dengan curah hujan yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya aliran permukaan dan laju erosi cukup tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan potensi terjadinya lahan kritis dan pada akhirnya menurunkan produktifitas lahan dan tanaman. Sumber daya hutan di Kabupaten Wonosobo terdiri dari kawasan hutan negara seluas ± 20.300 Ha serta hutan rakyat seluas ± 19.481.581 Ha. Kawasan hutan negara di wilayah Wonosobo secara administratif dikelola oleh KPH Kedu Selatan dan KPH Kedu Utara. Secara ekologis, kondisi fisik dengan melihan letak geografi dan topografi Wonosobo dengan hutannya memiliki posisi yang sangat strategis bagi Pulau Jawa, terutama bagi Jawa Tengah Bagian Selatan, mengingat Wonosobo adalah hulu 3 DAS besar yaitu: Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto yang mengaliri setidaknya 6 wilayah kabupaten (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo). Sehingga keberadaan hutan di wilayah Kabupaten Wonosobo menjadi sesuatu yang sangat strategis, namun disisi lain pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat juga tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu pengembangan wilayah di luar kawasan hutan/konservasi perlu diikuti dengan penataan fungsi kawasan hutan untuk meningkatkan nilai dan peluang pemanfaatan kawasan hutan untuk menunjang pembangunan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain adanya kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya memberi peluang pula terjadinya peningkatan pemanfaatan sumberdaya kawasan hutan secara illegal. Oleh karena itu program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kehutanan dialokasikan untuk mencapai sasaran sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Terciptanya hubungan yang harmonis, dinamis, efektif dan efisien antar instansi; Berkurangnya lahan kritis; Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan rakyat; Menguatnya kelembagaan petani; Meningkatkan fungsi kelembagaan penyuluh.
Sesuai dengan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo maka tujuan pembangunan bidang Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
5.
6.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdayaalam dan kelestarian lingkungan hidup. Meningkatkan produksi dan produktifitas hutan dan perkebunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan dan kebun lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan dan kebun di lapangan serta tersedianya SDM Kehutanan dan Perkebunan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan umum.
LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
255
IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
Dalam rangka mewujudkan tujuan pebangunan bidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan visi dan misinya maka SKPD mendasarkan program dan kegiatannya pada RPJMD, RKP, RKPD dan program nasional yang melekat di kementrian/ LPND yang harus dilaksanakan oleh SKPD. PROGRAM DAN KEGIATAN BERBASIS ANGGARAN a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada sasaran yang telah ditetapkan. Program-program tersebut diantaranya : 1) 2) 3) 4)
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
Untuk mendukung pelaksanaan program, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.952.317.750,- dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.532.068.230,Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.C.29.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan Tahun 2012 No.
Program
A
Belanja Langsung
1
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
4,312,610,750
4,087,294,408
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1,323,326,750
1,268,065,250
2
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2,567,000,000
2,460,486,100
3
Program Pelayanan Administrasi
158,684,000
124,781,862
263,600,000
233,961,196
3.639.707.000
3.444.773.822
3.639.707.000
3.444.773.822
30.000.000
30.000.000
-
-
7.952.317.750
7.532.068.230
Perkantoran 4
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
B
Belanja Tidak langsung
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
3
Belanja Tak Terduga Jumlah total
Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)
b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
256
IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melihat kondisi lingkungan di daerah hulu DAS di wilayah Kabupaten Wonosobo yang mengalami degradasi dan mendesak diperlukan penanganan maka program ini mempunyai tujuan dan sasaran adalah untuk mengurangi degradasi lingkungan di daerah hulu DAS dengan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS).Oleh karena itu program dan kegiatana ini yang dananya bersumber dari DAK Bidang Kehutanan dialokasikan untukPembuatan bangunan sipil teknis berupa 3 unit Dam Penahan lokasi desa Jengkol Kec. Garung, Pengkayaan hutan rakyat 400 Ha dan pemeliharaan hutan rakyat tahun 2011 seluas 500 Ha,Pengkayaan Hutan rakyat / vegetatif seluas 400 Ha di 11 desa yaitu Lengkong, Kayugiyang, Jengkol, Mlandi, Larangan lor, Tegalsari,Binangun, Krinjing,Mutisari, Pasuruhan, Butuh dengan bibit tanaman suren, jenitri dan nagka okulasi. Dan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan berupa Kendaraan roda 4, LCD proyektor.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan, rehabilitasi lahan akibat tanaman semusim di Kabupaten Wonosobo merupakan tujuan dari pelaksanaanprogram ini yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas dan fungsi lahan dengan konservasi atau penghijauan lahan dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat desa hutan berupa kegiatan ekonomi produktif untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Implementasi Hutan Kemasyarakatan, kegiatan ini dilandasi adanya tekanan terhadap kawasan hutan, sehingga upaya yang dilakukan adalah memberikan insentif kegiatan ekonomi produktif 5 kelompok tanimasyarakat di sekitar hutan dengan bantuan ke kelompok tani hutan untuk kegiatan produktif berupa bantuan bibit kambing randu jawa (45 ekor) Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Konservasi dilatar belakangi perlunya usaha perbaikan dan mengurangi tingkat kekritisan hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, karena masyarakat mempunyai peranan penting sebagai aktor pelaku dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan. Kegiatan dilaksanakan melalui bantuan ke kelompok tani untuk kegiatan produktif berupa bantuan bibit kambing randu jawa (7ekor) dan domba lokal (10 ekor), bantuan bibit rumput setaria (4.000 pols),bibit kaliandra (2.000 btg), bibit Jenitri (6.122 btg), bibit suren (5.500 btg), bibit pucung (2.000 btg), Lokasi : di Kec. Wadaslintang , Kec. Kalikajar. Konservasi Lahan di Daerah Penghasil Tembakau ( DBHCHT ) /KBS. Lahan di wilayah tembakau telah mengalami degradasi yang sangat berat, tingkat erosi yang sangat tinggi menyebabkan menurunnya kesuburan tanah dan berkurangnya sumber mata air sehingga perlu dilakukan pemulihan. Salah satu upaya pemulihan lahan/konservasi tanah secara vegetasi dengan melaksanakan penanaman pohon/tanaman keras pada lahan yang gundul melalui pengadaan sarana untuk pembuatan Kebun Bibit Sekolah berupabenih albasia, suren, gmelina, cemara ciuk cabutan, hasil bibit ini , ditanam oleh masyarakat sehingga terwujudperlindungan dan konservasi sumber daya alam ( tanah dan air) di wilayahpenghasil tembakau sehingga diharapkan terbinanya sikap masyarakat khususnya murid sekolah dalam upaya perlindungandan konservasi SDA (tanah dan air). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
257
IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan kehutanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor.
c. CAPAIAN KINERJA URUSAN KEHUTANAN Pada tahun 2012, upaya mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan dilaksanakan dengan meningkatkan peran serta dan ketrampilan masyarakat sekitar hutan sebanyak 5kelompok tani, rehabilitasi lahan dan hutan kawasan konservasi seluas 400 Ha pengkayaan Hutan Rakyat dan 500 Ha untuk pemeliharaan hutan rakyat di 11 desa pada hulu DAS, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi berupa 3 unit dam penahan sedimen, tersedianya kendaraan operasional konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta terfasilitasinya kebun bibit sekolah di 6 Kecamatan. Capaian kinerja urusan kehutanan dapat dilihat pada beberapa indikator yang tersaji pada tabel berikut : Tabel IV.C.29.2 Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
No.
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja 2011
2012 5.907 13,66% ----------x 100%=51,91% 11.380 2 Kerusakan Kawasan Hutan 75 (Akibat Kebakaran Hutan pada 0% ----------x 100%=0,40% musim kemarau) 18.888,12 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo, 2012 1
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Tabel IV.C.29.3
LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
258
IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015
No.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
1
% bahaya kebakaran hutan
2
% luas hutan & lahan kritis yang direhabilitasi thd luas total hutan & lahan kritis % Jumlah IPHHK berizin
3
Capaian Pembangunan 2011
100,00
2012 -
1,00
4,71
5.91
100,00
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kerusakan kawasan hutan pada tahun 2012 adalah 0,40%hal ini disebabkan kebakaran hutan pada musim kemarau, yang pada tahun ini musim kemarau dirasakan sangat panas dengan kecepatan angin yang relatif kencang utama pada daerah pegunungan. Kerusakan hutan ini disebabkan karena proses alamiah, yang selalu saja terjadi sehingga diperkirakan dalam perencanaanya sekitar 1% namun pada tahun 2012 terjadi sebesar 0,40% berarti masih di bawah ambang perkiraan hal ini berarti cukup berhasil dalam mengelola kerusakan hutan dari ancaman kebakaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas lahan telah dilaksanakan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2012.Yaitu51,91%mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya sebesar 13,66%.Perhitungan ini didasarkan pada Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi hektar dibagi dengan Luas total hutan dan lahan kritis hektar x 100%. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan, pada tahun 2012 tentunya mendapat dukungan dari berbagai unsur, kedepan dengan pengembangan Kebun Bibit Rakyat dan Kebun Bibit Sekolah maka ketersediaan bibit untuk konservasi lahan dan hutan dapat diperoleh, disamping itu merupakan penguatan kapasitas kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap konservasi hutan dan lahan yang ditanamkan sejak dini (usia sekolah).
d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Dilema posisi biogeofisik wilayah Kabupaten Wonosobo dengan yang strategis sebagai kawasan konservasi dilain pihak diperlukan pengembangan wilayah untuk pembangunan untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dan pola hidup dan kebiasaan masyarakat masih kurang memperhatikan keselamatan dan kelestarian lingkungan hutan, serta adanya kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya memberi peluang terjadinya peningkatan pemanfaatan sumberdaya tumbuhan dan fisik hutan secara illegal, sehingga selalu ada tekanan terhadap hutan yang berupa perambahan, pembukaan lahan hutan, sehingga Sumberdaya hutan harus dibangun lebih baik karena fungsinya sangat vital sebagai penjaga kelestarian ekosistem global di samping sebagai lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat lokal.
LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
259
IV.C.3 Urusan Pilihan Kehutanan
Penerapan pendekatan pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial yang berjalan beriringan dalam pelaksanaan pembangunan Kehutanan di Kabupaten Wonosobo termasuk upaya merehabilitasi lahan kritis, upaya yang dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan hutan rakyat (HR) dan agroforestry. Untuk itu penyadaran masyarakat dalam upaya menanam dan memelihara pohon perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan agar laju kerusakan lahan dapat ditekan. Disamping itu perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihakpihak yang terkait dan berkepentingan (khususnya LMDH dan Perhutani) dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan hutan sesuai karakteristik sosial setempat dan kondisi fisik hutan. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kepedulian terhadap konservasi sangat diperlukan oleh karena itu upaya Peningkatan Kapasitas melalui KBR dan KBS sangat diperlukan.
LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
260