Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
B.
PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Pembagian urusan pemerintahan sesuai asas desentralisasi dalam sistem
pemerintahan yang mensyaratkan adanya pembagian urusan yang jelas antara
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan
daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di Kalimantan Selatan tahun 2012 yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012 dijelaskan sebagai berikut :
1. URUSAN PENDIDIKAN
a. Program dan Kegiatan. Program pokok yang dilaksanakan (selain administrasi penunjang kegiatan) tahun 2012 meliputi:
DINAS PENDIDIKAN Pelaksanaan pembangunan pendidikan mengacu dan sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan dalam RPJMD 2011-2015, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan menyusun 9 (sembilan) program. Dari 9 (sembilan) program
tersebut dijabarkan dan dituangkan ke dalam 150 kegiatan. Program pokok tahun 2012 yakni :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,
5) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, 6) Program Pendidikan Luar Biasa,
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
51
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 7) Program Pendidikan Menengah,
8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan 9) Program Pendidikan Non Formal dan Informal. SLB-C NEGERI PEMBINA
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Pendidikan Luar Biasa
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Pendidikan Non Formal
BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 6) Program Pendidikan Menengah
7) Program Pendidikan Non Formal
8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN PELAIHARI Program pokok yang dilaksanakan tahun 2012 sebanyak 1 program
yang dijabarkan dalam 1 kegiatan meliputi : Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Sekolah dengan Kegiatan Peningkatan Fasilitas Siswa SMKSPP Pelaihari.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
52
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pendidikan di Kalimantan
Selatan antara lain dapat dilihat dari pencapaian kinerja tahun 2012 diukur melalui indikator kinerja pada Tabel 3.1. sebagai berikut : Tabel. 3.1.
Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 No
Sasaran RPJMD
1 1
2 Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan yang berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan, dengan strategi : * Percepatan Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan * Peningkatan Mutu Pendidikan * Peningkatan Akses Pendidikan masyarakat miskin
INDIKATOR KINERJA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
APK PAUD
3
Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD Disparitas APK PAUD antara kabupaten dan kota
%
5 58,66
Capaian (%) 6 96,96
%
7,86
98,25
TARGET 60,50 1:20 8,00
4
Rasio
REALISASI
1:20
100,00
Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik
20,00
%
12,00
60,00
Prosentase Sarana Prasarana PAUD yang layak
20,00
%
20,00
100,00
APM SD/MI APK SD/MI
99,40 100,0 0 0,40
%
99,38
99,98
%
0,28
70,00
Angka putus sekolah SD/MI Angka buta aksara (%)
Disparitas jender persentase buta aksara Disparitas APK SD/MI/SDLB antara kabupaten dan kota APM SMP/MTs APK SMP/MTs
Angka putus sekolah SMP/MTs Disparitas APK SMP/MTs/SMPLB antara kabupaten dan kota Angka Lama rata-rata sekolah APM MA/SMK/MA APK MA/SMK/MA
Disparitas APK SMA/MA/SMK/SMALB antara kabupaten dan kota Disparitas jender APK di jenjang pendidikan menengah
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
3,00
45,00 28,75
% % % %
99,87 3,78
40,11 29,01
99,87 126,00 89,13
100,90
87,50
%
88,02
100,59
15,00
%
13,96
93,07
97,60 1,00
% %
98,17 0,97
100,58 97,00
10,00
Thn
7,80
78,00
72,00
%
70,21
97,51
35,00
%
32,77
93,63
80,00 12,00
% %
78,72 10,95
98,40 91,25
53
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi No
Sasaran RPJMD
1
2
INDIKATOR KINERJA
7
3 Angka putus sekolah SMA/SMK Angka Melek Huruf (Usia 15 Thn Keatas) Rasio siswa SMK : SMA
1
Nilai rata-rata UN SD/MI
3
Prosentase SD/MI terakreditasi A = 40% Prosentase SD memenuhi Standar Nasional Pendidikan
5 6
2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1
Angka lulus SD/MI
Nilai rata-rata UN SMP/MTs Angka lulus SMP/MTs
Prosentase SMP/MTs terakreditasi A =60% Prosentase SMP memenuhi Standar Nasional Pendidikan Angka lulus SMA/SMK/MA Rata-rata Nilai UN SMA/SMK/MA Satuan pendidikan SMA terakreditasi A=60% program keahlian SMK terakreditasi A=50%
Rasio jumlah guru terhadap siswa jenjang SD Rasio jumlah guru terhadap siswa jenjang SMP Rasio jumlah guru terhadap siswa jenjang SMA Rasio jumlah guru terhadap siswa jenjang SMK
Prosentase guru layak mengajar SD (bersertifikat Pendidik) Prosentase guru layak mengajar SMP (bersertifikat Pendidik) Prosentase guru layak mengajar SMA/ SMK (bersertifikat Pendidik) Rasio tenaga pustakawan terhadap (jumlah) sekolah jenjang SD
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
TARGET
REALISASI
4
5
0,20
97,00 43:57 7,00
100,0 0 40,00 5,00
%
0,19
Rasio
42:58
%
96,84
Capaian (%) 6 95,00 99,84 97,76
Nilai
6,88
98,29
%
28,00
70,00
% %
100,00 3,45
100,00 69,00
7,50
Nilai
7,55
100,67
7,00
%
6,25
89,29
95,00 60,00
% %
94,30 46,00
99,26 76,67
100,0 0 7,60
%
91,83
91,83
50,00
% %
50,00
83,33
60,00
Nilai
7,53
30,00
99,08 60,00
1:35
Rasio
1:40
105,26
1:38
Rasio
1:38
100,00
1:40 1:35
Rasio Rasio
1:41 1:35
101,00 100,00
10,00
%
7,53
75,30
15,00
%
8,13
54,20
30,00
%
20,62
68,73
2:1
Rasio
1:1
50,41
54
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi No
Sasaran RPJMD
1
2
INDIKATOR KINERJA 2 3 4 5 6 7 8
2
Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing, dengan strategi : * Pengembangan Pendidikan Kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
1
2
3 4 5 6
7
8 9
3 Rasio tenaga pustakawan terhadap (jumlah) sekolah jenjang SMP Rasio tenaga pustakawan terhadap (jumlah) sekolah jenjang SMA Rasio tenaga pustakawan terhadap (jumlah) sekolah jenjang SMK Rasio tenaga laboratorium terhadap (jumlah) sekolah jenjang SD Rasio tenaga laboratorium terhadap (jumlah) sekolah jenjang SMP Rasio tenaga laboratorium terhadap (jumlah) sekolah jenjang SMA Rasio tenaga laboratorium terhadap (jumlah) sekolah jenjang SMK
Prosentase SD/MI yg melaksanakan Aktif mengikutsertakan siswa pd kompetensi tingkat kabupaten/ provinsi/nasional/internasio nal Prosentase SMP yg melaksanakan Aktif mengikutsertakan siswa pd kompetensi tingkat kabupaten/provinsi/nasional / internasional Jumlah satuan pendidikan SMA menerapkan ISO 90012000 Jumlah satuan pendidikan SMK menerapkan ISO 90012000 Tamatan SMK yang berhasil memasuki dunia kerja Prosentase SMA yang aktif mengirimkan siswa pada kom petensi tingkat kabupaten/provinsi/nasional /internasional Prosentase SMK yang aktif mengirimkan siswa pada kompetensi tingkat kabupaten/provinsi/nasional /internasional Prosentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Prosentase SMP/MTs menerapkan Manajemen
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
TARGET
REALISASI
4
5
2:1
Capaian (%) 6 50,41
Rasio
1:1
2:1
Rasio
2:1
100,00
2:1
Rasio
2:1
100,00
2:1
Rasio
1:1
50,41
2:1
Rasio
1:1
50,41
2:1
Rasio
2:1
100,00
2:1
Rasio
2:1
100,00
100,0 0
%
100,00
100,00
100,0 0
%
100,00
100,00
2,00
%
0,43
21,50
5,00
%
1,30
26,00
20,00
%
15,00
75,00
100,0 0
%
100,00
100,00
100,0 0
%
43,60
43,60
%
62,00
62,00
100,0 0
100,0 0
%
100,00
100,00
55
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi No
Sasaran RPJMD
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
1
2
3 Berbasis Sekolah (MBS).
4
5
10
Prosentase SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik 11 Prosentase Penerapan SMM ISO 9001-2000 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalsel
100,0 0 50,00
Capaian (%) 6
%
73,00
73,00
%
46,85
93,70
Keberhasian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat pula
dilihat dengan telah diterimanya berbagai penghargaan di bidang pendidikan yang
diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut
mulai dari bidang penuntasan buta aksara, percepatan pembangunan pendidikan dan pemerataan pendidikan, pendidikan inklusif, hingga kebijakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
dalam pendidikan. Berbagai macam
penghargaan tersebut dapat dilhat pada Tabel 3.2. di bawah ini : Tabel. 3.2.
Penghargaan Pendidikan Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 – 2012 No
Nama Penghargaan
1
2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Satyalencana Pendidikan
Pembangunan
Anugerah Aksara Tingkat Pratama Bidang Pendidikan Pelopor Penyelenggara Pendidikan Inklusif Nasional Inclusive Award
Anugerah Ki Hajar
Anugerah Pendidikan Pasiad 2012 (Pasiad Education Awards) Kategori Birokrat
Penghargaan Implementasi Perda Pendidikan Al-Qur’an No. 3 Tahun 2009
Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalsel
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
Lembaga/Pemberi Penghargaan
Tanggal Penerimaan
3
4
Presiden RI Menteri Nasional RI
Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
25 Nopember 2007 7 September 2009 30 Oktober 2012
30 Oktober 2012
9 Nopember 2012
Pasiad Indonesia
28 Nopember 2012
Kementerian Agama RI
03 Januari 2013
56
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan. SKPD/UPT yang menyelenggarakan urusan pendidikan yaitu: 1) Dinas
Pendidikan; 2) SLB-C Negeri Pembina; 3) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal Dan Informal; 4) Balai Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan; 5). Sekolah Pertanian Pembangunan Pelaihari.
d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. Data Pegawai tahun 2012 berdasarkan SKPD yang menyelenggarakan
sebagaimana data terlampir pada Buku II LPPD Tahun 2012 ini.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kalimantan Selatan tahun 2012
telah dialokasikan Anggaran belanja langsung pada APBD Tahun 2012 sebesar
Rp350.949.976.895,00
Rp338.222.202.396,00 atau 96,37%.
dan
telah
direalisasikan
sebesar
f. Proses Perencanaan Pembangunan Berdasarkan visi dan misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
yang dijabarkan dalam Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan adalah
”Mewujudkan kualitas potensi diri peserta didik dan tenaga kependidikan berdasarkan imtaq dan iptek”. Berpedoman pada RPJMD Provinsi 2011-2015 selanjutnya ditetapkan
Renstra SKPD, kemudian Renstra dijabarkan dalam Renja Tahunan dan RKA Kegiatan. Untuk sinkronisasi program dan kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang provinsi.
g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan. Kondisi srana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang
pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan masih baik.
h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan 1.
APK dan APM PAUD, SD, SMP, SMA, SMK Kec/Kab/Kota masih ada yang rendah dari target nasional.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
57
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 2.
Masih terdapat lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP; SMP ke
3.
Belum seluruh anak usia SD, SMP, SLTA di Kalsel dapat menyelesaikan
SLTA
Pendidikan, sehingga masih terjadi siswa yang drop out karena kondisi
ekonomi, kemiskinan, geografis, kesenjangan budaya dan kesetaraan 4. 5. 6. 7. 8. 9.
gender.
Masih banyak sekolah yang kekurangan biaya operasional sekolah khususnya SMA, SMK dan PLB.
Ketersediaan sarana dan prasana belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai, terutama pada sekolah di daerah terpencil, terisolir dengan fasilitas pendidikan sangat terbatas.
Masih ada guru yang belum layak mengajar termasuk guru PAUD, RSBI, dan SMK.
Masih ada guru yang belum memahami penyusunan model KTSP.
Pemahaman guru tentang mutu masih sebatas nilai ujian belum menyentuh mutu berdasarkan tujuan pendidikan (UU No.20/2003) .
10. Proses pembelajaran kurang optimal, guru lebih berorientasi sebagai
teacher (transfer knowledge) bukan sebagai edukator (pembimbing), akibatnya pembelajaran masih didominasi melalui metode ceramah
yang kurang melatih anak untuk berfikir kritis, kreatif dan inovatif untuk terapan kehidupan sehari-hari.
11. Fasilitas pembelajaran belum memadai, Lab IPA, Lab Bahasa, Lab
Komputer dan Perpustakaan masih sangat terbatas, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
58
