PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 133/HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PROGRAM PERUMAHAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a.
bahwa
pemerintah
menyediakan
perlu
dan
lebih
memberikan
berperan
dalam
kemudahan
serta
bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang ada di
Kabupaten
melalui penyelenggaraan program
Karangasem
perumahan dan
kawasan permukiman;
b. bahwa
Perumahan
merupakan
urusan
wajib
pemerintah sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang
memperhatikan
kepentingan
keseimbangan
masyarakat
mengakibatkan
bagi
berpenghasilan
rendah
masyarakat
untuk
kesulitan
memperoleh rumah yang layak dan terjangkau;
w
d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok
Kerja
Pelaksanaan
Program
Perumahan
Kabupaten Karangasem Tahun 2015; Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Penyelenggaraan
Nomor
28
Tahun
Negara
yang
1999
Bersih
tentang
dan
Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor Keuangan
Negara
17 Tahun
(Lembaran
2003
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang
Nomor
26
Tahun
2007
tentan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang
Nomor
1
Perumahan dan Kawasan
Tahun
2011
tentang
Permukiman
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
W
8. Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
12 Tahun
Peraturan
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Repulblik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan
Instansi
Vertikal
di
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun
2012
Nomor
17,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47);
w
MEMUTUSKAN :
Metetapkan KESATU
Membentuk Kelompok Keija Pelaksanaan Program Perumahan Kabupaten Karangasem Tahun 2015, dengan susunan
keanggotaan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kelompok Keija Pelaksanaan Program Perumahan Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. melaksanakan
koordinasi
terhadap
pelaksanaan
kebijakan dalam Penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasiian rendah;
2. melaksanakan sinkronisasi dan soaialisasi peraturan
perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan
perumahan
dan
kawasan
permukiman;
3. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan yang diperuntukkan untuk masyarakat
berpenghasiian
rendah
yang
ada
di
Kabupaten
Karangasem;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan perumahan yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasiian rendah yang ada di Kabupaten Karangasem; dan
5. memfasilitasi
peningkatan
kualitas
terhadap
perumahan dan atau rumah yang belum layak huni menjadi layak huni. KETIGA
: Segala
biaya
yang
ditimbulkan
sebagai
akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015. KEEMPAT
: Keputusan Bupati
ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 26 Januari 2015
(„BUPATI KARANGASEM,
I
^^Vyx/VvvvQ^ ^ IWAYAN GEREDEG Keputusan Bupati ini disampaikan kepada: 1.
Gubernur Bali di Denpasar.
2.
Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar.
3.
Arsip
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 133/HK/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN
KELOMPOK
KERJA
PELAKSANAAN PROGRAM PERUMAHAN KABUPATEN
KARANGASEM
TAHUN
2015
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PROGRAM PERUMAHAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
NO
L
NAMA/ JABATAN/ UNSUR
JABATAN DALAM TIM
Penanggung Jawab
1. Bupati Karangasem
2. Wakil Bupati Karangasem IL
Tim Pengarah: a.
Ketua
Sekretaris Daerah Kab. Karangasem
b.
Sekretaris
Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem
c.
Anggota
1. Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Karangasem 2. Asisten
Administrasi
Umum
Setda
Kabupaten Karangasem III
Tim Teknis Ketua
Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem
a.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Wakil Ketua
Karangasem b.
Sekretaris
Kepala
Dinas
Sosial
Kabupaten
Karangasem c. Anggota
1.
Unsur
Badan
Masyarakat
dan
Pemberdayaan Pemerintahan
Desa Kabupaten Karangasem 2.
Unsur
Dinas
Pekerjaan
Kabupaten Karangasem
Umum
Unsur
Dinas
Sosial
Kabupaten
Karangasem
Unsur
Dinas
Pemadam
Perhubungan
Kebaksiran
dan
Kabupaten
Karangasem Unsur
Dinas
Kebersihan
Pertamanan
dan
Kabupaten
Karangasem
Unsur
Bagian
Pembangunan
Pengendalian
Setda
Kabupaten
Karangasem
Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem
Unsur Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Karangasem
Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana
Wilayah
Bappeda
Kabupaten Karangasem
10. Kepala Seksi Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Karangasem 11. Kepala
Seksi
Lingkungan
Tata
Ruang
Hidup
dan
Bappeda
Kabupaten Karangasem w
12. Kepala
Seksi
Perencanaan
dan
Pengawasan Tata Ruang Bangun-
Bangunan pada Bidang Tata Ruang
Bangun-Bangunan dan Perumahan pada
Dinas
PU
Kabupaten
Karanngasem
13. Kepala Seksi Perumahan dan Air Bersih pada Dinas PU Kabupaten Karangasem
14. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Bidang
Kebersihan
Kebersihan
dan
pada
Dinas
Pertamanan
Kabupaten Karangasem
t'
15. Unsur
PDAM
Kabupaten
Bappeda
Kabupaten
Karangasem IV
Staf Administrasi
Staf
pada
Karangasem
l^UPATI KARANGASEM,
^ IWAYAN GEREDEG
