IV.B.7. Urusan Wajib Perumahan

IV.B.7. Urusan Wajib Perumahan

7. URUSAN PERUMAHAN Kebijakan dan strategi pelaksanaan urusan perumahan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo disusun dengan memperhatikan indikator-indikator capaian program yang merupakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan. Standar Pelayanan Minimal tersebut disusun sebagai acuan pemerintah dalam menentukan program layanan dasar bidang perumahan sedemikian rupa sehingga masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasaran, sarana dan utilitas umum (PSU). Memperhatikan maksud dari penyusunan SPM Bidang Perumahan tersebut, maka penanganan urusan perumahan menyangkut jenis pelayanan dasar dengan indikatorindikator sebagai berikut : a. rumah layak huni dan terjangkau; pelayanan dasar rumah layak huni dan terjangkau menginginkan pelaksanaan urusan perumahan dengan indikator capaian program berupa cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Implementasi dari upaya capaian pelayanan dasar ini adalah pelaksanaan program pemugaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Wonosobo. b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU) pelayanan dasar lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan indikator capaian berupa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Lingkungan yang sehat dan aman tersebut, didefinisikan sebagai lingkungan hunian dengan batasbatas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat. Implementasi dari upaya capaian pelayanan dasar ini adalah pelaksanaan program lingkungan sehat perumahan.

a. Anggaran Pembiayaan Implementasi program dan kegiatan dalam kerangka capaian indikator SPM Bidang Perumahan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang merupakan prioritas bagi capaian indikator perumahan di Kabupaten Wonosobo yaitu Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan dan Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni. Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, pada Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.498.040.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.790.623.450,00. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

83


Tabel IV.B.7.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan tahun 2011 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Lingkungan Sehat Perumahan a. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) b. Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman (Bantuan Provinsi) c. Penunjang Kegiatan SLBM (Program CSR PT. Tirta Investama) Total

Alokasi (Rupiah) 2.498.040.000 2.498.040.000

Realisasi (Rupiah) 1.790.623.450 1.790.623.450

1.779.040.000

1.773.022.450

703.000.000

2.005.000

16.000.000

15.596.000

2.498.040.000

1.790.623.450

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2011 (diolah)

Dari alokasi Urusan Perumahan sebagaimana terinci dalam tabel di atas, dapat terlihat bahwa tingkat realisasi anggaran urusan perumahan adalah sebesar 71,68%. Dari postur anggaran pelaksanaan Urusan Perumahan tahun 2011 sebesar Rp 2.498.040.000, dapat dihitung bahwa 57,10% anggaran bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dan hanya 14,88% yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo. Selebihnya sebesar 28,02% merupakan anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya diluncurkan masuk pada APBD Tahun 2012 Kabupaten Wonosobo. Diluar angka anggaran tersebut diatas, terdapat anggaran dari pemerintah pusat, provinsi dan swasta yang merupakan pelaksanaan program kegiatan yang menyangkut urusan perumahan dengan sasaran kegiatan di kabupaten Wonosobo, yaitu Program Pemugaran Rumah Tidak layak Huni yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran di masing-masing kementerian dan dinas provinsi dan Program Sanitasi Lingkungan berbasis Masyarakat CSR PT. Tirta Investama yang dilaksanakan di Kelurahan kejiwan Kabupaten Wonosobo

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan pokok dengan sasaran pokok adalah pencapaian indikator peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), kegiatan-kegiatan tersebut adalah Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK), Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman dan Penunjang Kegiatan SLBM (CSR PT. Tirta Investama) yang seluruhnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo. Dari ketiga kegiatan yang ada tersebut, Kegiatan Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman pelaksanaannya diluncurkan pada APBD Tahun 2012 Kabupaten Wonosobo, sehingga dari anggaran total yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 703.000.000 hanya direalisasikan untuk pelaksanaan persiapan kegiatan sebesar Rp


84


2.005.000 (0,28%). Kegiatan Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman ini bersumber pada Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran berupa penanganan kebutuhan sarpras lingkungan secara menyeluruh yang mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah. Rencana lokasi sasaran kegiatan ini adalah lingkungan Kelurahan Jaraksari, Kalianget dan Kelurahan Pagerkukuh. Untuk dua kegiatan yang lain, memiliki sasaran yang sama yaitu penuntasan BABS di wilayah perkotaan. Kegiatan tersebut adalah Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dan Kegiatan Penunjang SLBM yang merupakan fasilitasi terhadap Replikasi Kegiatan SLBM dengan pendanaan dari CSR PT. Tirta Investama sebagai implementasi Nota Kesepahaman antara Kuasa Presiden Direktur PT. Tirta Investama dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 050/04/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo, PT. Tirta Investama dan LKM Ngudi Rahayu Nomor 050/1425/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penerapan Program SLBM. Penerapan CSR Bidang Sanitasi ini, disatu sisi juga merupakan upaya nyata pelaksanaan Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur Berkelanjutan yang diresmikan pada tanggal yang sama yaitu 24 Juni 2011 dengan sasaran utama yaitu penanganan sanitasi komunal, pembangunan sarana air bersih, pembangunan rumah tidak layak huni dan penanganan sampah skala lingkungan. Pelaksanaan kegiatan SLBM pada tahun 2011, dilaksanakan di 5 lingkungan kelurahan dimana 1 diantaranya dibiayai melalui CSR PT. Tirta Investama yaitu Lingkungan Kelurahan Kejiwan dengan anggaran sebesar Rp 250.000.000 berupa Bantuan langsung Masyarakat yang langsung diterimakan kepada LKM Ngudi Rahayu dan dalam pelaksanaannya dioperasionalkan oleh Panitia Kemitraan (Pakem) Mulia. Sedangkan 4 lokasi lainnya didanai melalui DAK Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi yaitu Lingkungan Kelurahan Wonosobo Barat, Wonosobo Timur, Mlipak dan Jaraksari dengan anggaran BLM Rp 1.569.040.000 dan penunjang kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 210.000.000. Penerapan kebijakan baru dimana pembangunan septictank komunal sebagai prioritas dan pembatasan pembangunan MCK Umum telah berdampak positif pada peningkatan layanan langsung kegiatan, sedangkan penerapan pola pemberdayaan telah meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan sanitasi ditandai keterlibatan penuh masyarakat sebagai subjek pelaku kegiatan dan juga adanya swadaya masyarakat baik berupa incash dan inkind. Dari pelaksanaan kegiatan di 4 lokasi yang didanai melalui DAK Sub Bidang Sanitasi, dihasilkan out put berupa 22 unit septiktank komunal dan 6 unit MCK dengan 628 sambungan rumah yang melayani 668 KK atau 2.498 jiwa. Pada tahun 2011, dari 4 LKM di 4 lokasi tersebut, berhasil dihimpun Rp 18.880.000 dana tunai terkait langsung program atau incash dan jumlah inkind yang tak terhitung sebagai sumbangan tidak langsung operasional program yang berasal dari masyarakat. Tahun 2011 barangkali merupakan tahun yang cukup baik bagi penanganan sanitasi, selain telah berhasil mengembangkan sasaran layanan program yang didanai oleh DAK, penerapan CSR PT. Tirta Investama berupa replikasi program SLBM mendapat apresiasi yang sangat baik dalam Indonesia MDG Award 2011. Adanya kolaborasi berbagai pihak yaitu swasta, masyarakat dan pemerintah juga program nasional PNPM Mandiri Perkotaan telah memberikan nilai tambah penilaian program ini sehingga mendapat


85


penghargaan sebagai Pemenang Anugerah Indonesia MDG Award 2011 untuk Kategori Air Minum Layak dan Sanitasi Dasar dari Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDG’s yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto dan diterima oleh Ibu Wakil Bupati Dra. Hj. Maya Rosida, MM dan Tim SLBM Kabupaten Wonosobo pada tanggal 1 Februari 2012 bertempat di Balai Kartini Jakarta. Kegiatan SLBM melalui CSR PT. Tirta Investama yang dilaksanakan di Lingkungan Kelurahan Kejiwan ini menghasilkan out put berupa 6 septictank komunal dan perbaikan 1 unit MCK dengan pengumpulan sumbangsih warga terkait program sebesar Rp 16.250.000. Program ini berhasil membangun jaringan perpipaan dengan 56 sambungan rumah di 4 RT. Selain kegiatan penanganan sanitasi diatas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan dasar rumah layak huni dan terjangkau dengan pendanaan berasal dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung diserahkan kepada masyarakat sasaran melalui BKM yaitu berupa kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 500 unit dengan rincian 450 dibiayai oleh Kemenpera dan 50 unit dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan 27 kegiatan Pemugaran Rumah Tidak layakhuni dan kegiatan pemugaran rumah melalui dana ADD sebanyak 100 unit serta pemugaran rumah oleh pendanaan Kementerian Sosial sebanyak 100 unit, sehingga total penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan sasaran berbagai desa di Kabupaten Wonosobo tahun 2011 adalah sebanyak 727 unit.

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Capaian kinerja urusan perumahan dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut: Tabel. IV.B.7.2 Capaian kinerja Urusan Perumahan Tahun 2011 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah

No. 1

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD Rumah tangga pengguna air bersih (Jumlah rumah tangga pengguna air bersih) / (Jumlah seluruh rumah tangga) x 100 %

2010

2011

126.239/205.341x100% = 61,48%

77,42%


86


c. Permasalahan Pengentasan masalah sanitasi perkotaan dan penyediaan rumah layak huni merupakan prioritas capaian Urusan Perumahan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, berkaca dari proporsi anggaran Urusan Perumahan Tahun 2011 ini dimana sumbangsih anggaran murni APBD Kabupaten Wonosobo hanya 14,88%, dan prosentase anggaran Urusan perumahan terhadap Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Wonosobo hanya sebesar 0,55% maka pengarusutamaan program terkait pelaksanaan Urusan Perumahan perlu untuk dilaksanakan guna meningkatkan komitmen pembiayaan dan pelaksanaan program guna mencapai indikator cakupan ketersediaan dan layanan rumah layak huni serta indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Dalam rangka pencapaian indikator dalam SPM Bidang Perumahan, maka kedepan perlu dilaksanakan sebuah strategi yang mementingkan keterpaduan semua sumber daya dalam pencapaian indikator sasaran program terkait Urusan Perumahan sebagaimana telah disampaikan pada LKPJ tahun lalu masih relevan untuk dijadikan pijakan yaitu :  Penanganan terintegrasi dengan program lain Sosialisasi dan pengarusutamaan penanganan urusan perumahan dengan indikator utama berupa penanganan rumah tidak layak huni dan penyediaan lingkungan permukiman yang aman dan sehat melalui sarana prasarana dan utilitas pada program-program pemberdayaan dan pemanfaatan ADD dapat memperluas sasaran program dan meningkatkan pembiayaan. Untuk itu seluruh program-program kemiskinan harus lebih fokus pada penaganan rumah tidak layak huni seperti PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Perdesaan maupun penggunaan Dana ADD. Penanganan pemugaran rumah tidak layak huni dan sanitasi komunal juga merupakan salah satu sasaran penanganan Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur Berkelanjutan.  Penanganan langsung pada sasaran Upaya peningkatan kemampuan kepemilikan rumah merupakan salah satu strategi yang perlu dikembangkan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui upaya peningkatan akses kredit kepemilikan rumah dimana pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan penjamin pelaksanaan program. Kerjasama dengan perbankan merupakan salah satu jalan yang sangat mungkin ditempuh.


87

IV.B.7. Urusan Wajib Perumahan

Recommend Documents