4.1.6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BAB IV – Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

4.1.6

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4.1.6.1

KONDISI UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan dan penggunaan sumber daya secara tepat. Perencanaan pembangunan daerah mencakup seluruh perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terwujud dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Ruang lingkup urusan perencanaan pembangunan meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan

pembangunan

daerah,

sehingga

tujuan

dan

sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan,

keterpaduan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan juga disusun dengan mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi dan lembaga masyarakat lainnya dalam proses

perencanaan.

Dalam

implementasinya,

urusan

perencanaan

pembangunan daerah dilaksanakan melalui program kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan program kegiatan penunjang lainnya dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan daerah.

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

171


4.1.6.2

KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan kerjasama pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Program pada urusan perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2013 adalah: Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan : 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini diarahkan untuk peningkatan kinerja SDM dan penunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran.

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan administratif dan penunjang perkantoran.

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini

diarahkan pada

peningkatan

kemampuan aparatur

perencana. 4)

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini diarahkan pada peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kualitas pelaporan.

Program Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan : 1)

Program Pengembangan Data/Informasi Program ini diarahkan pada ketersediaan data dan informasi melalui pengembangan system informasi profil daerah; dokumentasi dan publikasi

hasil-hasil

penelitian;

serta

pengembangan

sistem

perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web. 2)

Program Kerjasama Pembangunan Program ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama perencanaan pembangunan

melalui

fasilitasi

usaha/lembaga

berupa

kerjasama

kerjasama penelitian

dengan dan

dunia pengabdian

masyarakat dengan Perguruan Tinggi; fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar kota melalui forum Asosiasi Pemerintah Kota


Hal -

172


Semarang (APEKSI); serta fasilitasi kerjasama dengan lembaga masyarakat

melalui

fasilitasi

kegiatan

Dewan

Pertimbangan

Pembangunan Kota (DP2K) dan SIMA; 3)

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program ini diarahkan pada koordinasi perencanaan infrastruktur; review RPIJM tahun 2013-2017; penyusunan masterplan persampahan; rencana

penataan

pengembangan

perumahan

dan

kawasan

permukiman (RP3KP); penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM); penyusunan kajian manajemen lalu lintas Kota Semarang. 4)

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Program

ini

pembangunan

diarahkan

pada

sosialisasi

daerah,

dan

peningkatan

dokumen

perencanaan

kapasitas

perencana

Pembangunan Daerah. 5)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada penetapan RKPDKota Semarang tahun 2014 dan Perubahan RKPD tahun 2013; koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan; penyelenggaraan Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2014; Monitoring, evaluasi,

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah; koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan; penyusunan review RPJMD tahun 2010-2015; penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS; serta peningkatan sistem inovasi daerah. 6)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi melalui penyusunan rencana pengembangan FEDEP; fasilitasi Kegiatan penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat; review kajian, naskah akademis dan raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Semarang; dan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi.

7)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan sosial dan budaya melalui koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; verifikasi dan identifikasi warga miskin; koordinasi


Hal -

173


perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya; koordinasi perencanaan

bidang

pemerintahan;

fasilitasi

kegiatan

TKPKD;

pemetaan dan pengembangan web warga miskin; pendampingan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); Penyusunan Dokumen Perumusan Strategi Anggaran Responsive Gender

(ARG);

monitoring

dan

evaluasi

pencapaian

Millenium

Development Goals Kota Semarang; serta koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS).

1.1.6.3

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1.6.3.1 PENDANAAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2013 sebesar Rp. 13.430.042.000,-, dengan perincian Rp. 2.611.594.000,- untuk program penunjang dan Rp. 10.818.448.000,- untuk program pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut : 

Anggaran program penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakandalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan KendaraanDinas/Operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI PERSENTASE ANGGARAN REALISASI (%) (Rp.)

59.000.000 146.000.000

58.938.000 103.343.208

99,89 70,78

10.000.000

5.853.900

58,54

25.000.000 63.000.000 30.000.000 15.000.000

15.742.000 49.632.355 23.784.750 12.745.500

62,97 78,78 79,28 84,97

15.000.000 5.000.000

12.054.200 1.502.800

80,36 30,06

47.500.000 810.175.000

18.635.000 370.862.895

39,23 45,78

20.975.000 1.246.650.000

6.325.000 679.419.608

30,15 54,50


Hal -

174


2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4

3.

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional PengadaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebelair JUMLAH PROGRAM

REALISASI PERSENTASE ANGGARAN REALISASI (Rp.) (%)

525.000.000 209.644.000 334.500.000

515.835.000 164.082.200 161.663.266

98,25 78,27 48,33

12.000.000 1.081.144.000

10.750.000 852.330.466

89,58 78,84

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1

4.

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan JUMLAH PROGRAM


15.000.000

3.950.000

26,33

15.000.000

3.950.000

26,33

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan Lakip Penyusunan Renja SKPD Penyusunan LKPJ SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan Laporan C.A.L.K. JUMLAH PROGRAM

Anggaran

program


15.000.000

8.602.500

57,35

15.000.000 15.000.000

9.566.250 9.513.750

63,78 63,43

25.000.000 53.800.000

8.892.500 43.022.250

35,57 79,97

25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 25.000.000 268.800.000

12.670.000 15.270.000 15.027.500 36.920.750 9.978.000 169.463.500

50,68 61,08 60,11 82,05 39,91 63,04

pelaksanaan

Urusan

Perencanaan

Pembangunan 1.

Program Pengembangan Data / Informasi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :


Hal -

175


NO 1 2 3

2.

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Pengembangan Sistim Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Berbasis Web JUMLAH PROGRAM


200.000.000

187.001.975

93,50

218.875.800 110.000.000

206.986.413 96.467.850

94,57 87,70

528.875.800

490.456.238

92,74

Program Kerjasama Pembangunan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3

3.

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan JUMLAH PROGRAM


142.800.000

124.435.721

87,14

230.000.000

228.389.130

99,30

300.000.000

238.880.600

79,63

672.800.000

591.705.451

87,95

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6

4.

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Review RPIJM Tahun 2013-2017 Penyusunan Masterplan Persampahan Rencana Penataan Pengembangan Perumahan & Kawsn Permukiman(RP3KP) Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Penyusunan Kajian Manajemen Lalu Lintas Kota Semarang JUMLAH PROGRAM

Program

Peningkatan

Kapasitas

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSENTASE REALISASI (%)

800.529.000 200.000.000 400.000.000 300.000.000

599.882.500 189.243.050 347.281.000 277.897.420

74,94 94,62 86,82 92,63

500.000.000

408.023.250

81,60

100.000.000

94.343.950

94,34

2.300.529.000

1.916.671.170

83,31

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut : NO

1 2

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


150.000.000

77.858.150

51,91

200.000.000

176.560.900

88,28

350.000.000

254.419.050

72,69


Hal -

176


5.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4 5 6 7 8

6.

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Penyusunan dan Pembahasan KUA & PPAS Peningkatan Sistem Inovasi Daerah Penyusunan Review RPJMD Tahun 2010-2015 JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


436.800.000

420.598.200

96,29

592.151.000

520.015.600

87,82

255.000.000

231.127.900

90,64

380.300.000 96.500.000

349.779.800 67.939.400

91,97 70,40

627.500.000 30.000.000 11.380.000 2.429.631.000

434.957.810 29.865.765 11.380.000 2.065.664.475

69,32 99,55 100,00 85,01

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3 4

7.

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat(FEDEP) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Penanganan Lahan Kritis SDA Berbasis Masyarakat Review Kajian, NA dan Raperda RIPP Kota Semarang JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


229.000.000

220.579.600

96,32

213.480.000

203.039.500

95,11

120.000.000

118.419.000

98,68

500.000.000

403.481.600

80,70

1.062.480.000

945.519.700

88,99

Program Perencanaan Sosial Budaya Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO

1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Fasiltasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Pemetaan dan PengembanganWEB Gakin Pendampingan dan Penyusunan ARG Pendampingan pencapaian Target MDg's/Inpres3/PUS Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) JUMLAH PROGRAM

ANGGARAN (Rp.)


325.000.000

288.146.950

88,66

1.650.000.000

1.337.089.900

81,04

446.550.000 527.000.000

343.755.200 480.412.225

76,98 91,16

100.000.000 204.050.000 121.532.200

92.050.975 172.036.050 106.279.750

92,05 84,31 87,45

100.000.000 3.474.132.200

97.187.550 2.916.958.600

97,19 83,96


Hal -

177


4.1.6.3.2 HASIL YANG DICAPAI Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan pelaksanaan

pembangunan

untuk

mencapai

visi,

misi

dan

tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan. Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui strategi pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down – bottom up secara selaras. Selain itu pencapaian urusan perencanaan pembangunan juga dilakukan dengan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Strategi lain yang dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan perencana dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan taktis strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur; pengembangan keterbukaan informasi perencanaan; pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT, serta peningkatan publikasi dan dokumentasi produk-produk perencanaan. Selama tahun 2013, hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut : 1) Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2014 RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Di tahun 2013 telah disusun RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan


Hal -

178


Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2013 serta Perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 tahun 2013. 2) Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2014 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2013 Sebagai

bagian

dari

proses

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan daerah, maka pada tahun 2013 telah dilaksanakan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2014 dan perubahan APBD Tahun 2013. KUA/PPAS Perubahan 2013 disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor 900/533 dan 900/534 tanggal 1 Agustus 2013. Sedangkan KUA/PPAS Tahun 2014 disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor 900/523 dan 900/524 tanggal 26 Juli 2013. 3) Tersusunnya Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2015. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan rembug warga, musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2015, ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2013. Dengan adanya Peraturan Walikota tersebut, maka diharapkan pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan akan lebih baik dalam menghasilkan Daftar Skala Prioritas di kelurahan dan kecamatan. 4) Terlaksananya

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Musrenbang) Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2014 Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana

kegiatan

tahun

perencanaan

yang

berlangsung

secara

berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan salah satu pilar perencanaan pembangunan yang dilaksanakan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat beserta sumber pendanaannya. Pada L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal -

179


tahun 2013, pelaksanaan Musrenbang telah menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan (SIMPERDA) dari mulai tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Hal ini dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas serta mendorong keterbukaan terhadap proses Musrenbang dan hasil-hasilnya. Pada RKPD tahun 2014, persentase usulan hasil Musrenbang yang ditindaklanjuti oleh SKPD mencapai 90%. 5) Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan Penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi dan akurat. Pada tahun 2013, penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui: a) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), yang menghasilkan dokumen sebagai berikut:  Buku 8 kelompok Data Profil Daerah (Numerik) Kota Semarang Semester I dan II Tahun 2013  Dokumen 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan Semester I & II Tahun 2013  Buku Peta Sarana & Prasarana Kelurahan di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akurat dan dilakukan secara periodik. Hasil kegiatan ini adalah :  Laporan Akhir Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan tahun 2012  Laporan

Pengendalian

&

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Triwulan I-IV Tahun 2013  Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan Pembangunan tahun 2013  Laporan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pembangunan tahun 2013  Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2012


Hal -

180


 Pelaksanaan Forum Rumpun Gabungan SKPD c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang Terselenggaranya koordinasi peyelenggaraan tugas pembantuan Kota Semarang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hasil dari kegiatan ini adalah :  Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang  Pemantauan Lapangan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang  Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang tahun 2013 d) Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar hasil-hasil penelitian, temuan-temuan teknologi dan produk unggulan karya inovasi baik dari pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat dapat terpublikasi dan tersosialisasikan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar muncul minat masyarakat untuk berkarya di bidang IPTEK sebagai penggali, penemu atau pengembang khususnya di bidang

teknologi

tepat

guna,

serta

agar

dapat

menumbuhkembangkan potensi perguruan tinggi untuk mengkaji permasalahan

perkotaan

dan

memperluas

wawasan

ilmu

pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi terkini. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui:  Lomba KRENOVA, dengan tiga kategori peserta, yaitu pelajar, mahasiswa dan umum.  Jurnal RIPTEK yang terbit dua edisi, masing-masing edisi dicetak sebanyak 250 buku.  Keikutsertaan pada kegiatan Pameran Produk Inovasi (PPI) Jawa Tengah yang diadakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah di PRPP Semarang pada tanggal 17 s/d 19 November 2013, dengan stand yang menampilkan hasil penelitian dan pengembangan


Hal -

181


inovasi teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh Bappeda Kota Semarang. e) Pembuatan dan pengembangan aplikasi e-office dan pengembangan sistem e-office untuk menunjang pelaksanaan tugas dan administrasi kegiatan di Bappeda Kota Semarang serta pengoptimalan server untuk mendukung hosting website Bappeda Kota Semarang. 6) Terlaksananya kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan Perguruan Tinggi yang di tahun 2013 menghasilkan 5 dokumen kajian penelitian sebagai acuan pemecahan masalah faktual dan pemberdayaan masyarakat, yaitu : a. Kajian Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Semarang (Fak Teknik - UNDIP) b. Kajian Pengelolaan Pemanfaatan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang (Fak Teknik - UNDIP) c.

Kajian Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Semarang (Fak Teknik - UNDIP)

d. Kajian Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Game Edukasi Online Perencanaan Pembangunan Kota Semarang (Fak MIPA UNDIP) e. Pengembangan Software Aplikasi Game Edukasi Perencanaan Pembangunan untuk Pembelajaran Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah (LPPM - UNDIP) 7) Untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta untuk mencapai efektivitas

dan

keterpaduan

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan, maka pada tahun 2013, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut : a. Kajian/dokumen bidang perencanaan ekonomi, terdiri dari:  Koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian Kegiatan yang dilaksanakan untuk koordinasi bidang perencanaan perekonomian selama tahun 2013, adalah pelaksanaan koordinasi gabungan SKPD rumpun ekonomi; koordinasi penataan sektor informal (Pedagang Kaki Lima) di Kota Semarang; serta kegiatan Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).


Hal -

182


 Penanganan Lahan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan Sumber Daya Air Kegiatan ini merupakan pendampingan Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dari Kementrian Dalam Negeri. Selama tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan pendataan lahan dengan hasil lahan yang siap untuk program PLKSDA-BM seluas 135,51 hektar yang meliputi 28 kelurahan di 5 kecamatan dengan jumlah petani peserta program ini hingga tahun 2013 sebanyak 7.560 orang. Selain itu, di tahun 2013 juga upaya untuk meningkatkan produksi tanaman dengan kajian kesesuaian tanaman dan agroklimat; penyediaan bibit tanaman seperti klengkeng, jambu air, mahoni dan durian; pengadaan pupuk sebesar 208.500 kg; sumur siraman dan rehab balai pertemuan; serta pengadaan alat pertanian berupa power spray, mesin potong rumput dan handsprayer.  Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan FEDEP (Forum for Economic Development and Employment) FEDEP atau Forum Pengembangan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja adalah forum yang memfasilitasi usaha mikro kecil dan

menengah

usahanya.

(UMKM)

Selama

tahun

dalam 2013,

mengembangkan yang

dilaksanakan

kegiatan adalah

pembentukan kepengurusan FEDEP Kota Semarang masa bakri 2013-2015; Fasilitasi pameran di Paragon Mall tanggal 4-8 september 2013 dengan peserta 5 klaster dan di Mega mall Batam Center 28 November – 1 Desember 2013 dengan peserta klaster batik dan klaster handycraft; Pembuatan leaflet FEDEP dan buku profil 5 klaster Kota Semarang; Pelatihan Manajemen keuangan sederhana dan pelatihan investigasi pasar; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 5 klaster yang dilaksanakan dalam 2 tahap; serta fasilitasi rembug klaster.  Tersusunnya dokumen Review Kajian, Naskah Akademik (NA) dan Raperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Semarang Penyusunan RIPP dilakukan karena RIPP yang sudah pernah disusun tahun 2007 (berlaku untuk tahun 2008-2017) sudah tidak


Hal -

183


sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, seperti landasan hukum dan kondisi eksisting yang berubah. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan Naskah Akademik serta rumusan draft Raperda RIPP. b. Kajian/dokumen bidang pengembangan wilayah dan infrastruktur:  Penyusunan Masterplan Persampahan Kota Semarang Kajian ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan sistem pengelolaan persampahan di Kota Semarang yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dengan penerapan teknologi tepat guna dan sesuai dengan amanat Undang-Undang  Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Kegiatan

yang

dilakukan

pada

penyelenggaraan

koordinasi

program

tahun

2013

meliputi

PAMSIMAS,

fasilitasi

pembangunan Dam Jatibarang, fasilitasi pembangunan Polder Banger, koordinasi kegiatan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sistem Penyediaan Air Minum Semarang barat (West Semarang Water Supply), koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dan AMPL, dan koordinasi perencanaan infrastruktur lainnya.  Review RPIJM Tahun 2013 – 2017 Dokumen Rencana Program Investasi jangka Menengah (RPIJM) Kota Semarang telah disusun pada tahun 2009, dan direvisi pada tahun 2010 dengan pertimbangan adanya perubahan visi, misi dan program pembangunan kota. Pada tahun 2013 dilakukan kembali review Dokumen RPIJM dengan pertimbangan adanya beberapa usulan program baru yang belum terakomodir dalam dokumen RPIJM Kota Semarang Tahun 2010. Dengan adanya review dokumen RPIJM 2013 – 2017 tersebut, rencana program insfrastruktur kota bidang cipta karya dapat lebih terencana, terprogram,

terkoordinasi

menuju

pembangunan

yang

berkelanjutan yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan insfrastruktur kota dari berbagai sumber pendanaan dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang berada di Pusat maupun daerah.


Hal -

184


 Rencana Penataan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) RP3KP merupakan skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi yang didalamnya merupakan penjabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan pemukiman dalam RTRW. Tujuan penyusunan RP3KP adalah mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman secara terpadu pada daerah Kota Semarang; melaksanakan Standar Pelayanan

Minimal

(SPM)

Bidang

Perumahan

Rakyat;

memberdayakan pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, serta menunjang pembangunan ekonomisosial-budaya.  Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kegiatan yang dilakukan tahun 2013 ini bertujuan untuk menyusun suatu rencana strategis dan rencana tindak sebagai penjabaran dari kebijakan operasional dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas penyediaan air minum di Kota Semarang. Dari Dokumen RISPAM tersebut akan didapat program dan kegiatan pengembangan, kriteria dan standar pelayanan sistem jaringan perpipaan dan non perpipaan, serta rencana pembiayaan dan pola investasi yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Semarang.  Penyusunan Kajian Manajemen Lalu Lintas Kota Semarang Dokumen kajian ini membahas tentang manajemen lalu lintas Kota Semarang. Dari kajian ini diperoleh beberapa alternatif rencana mengatasi kemacetan lalu lintas dan SKPD terkait. Dokumen ini berisi kajian mengatasi kemacetan lalu lintas di persimpangan Sampangan antara jalan Kelud Raya, Jalan Menoreh, Jalan Lamongan dan Jalan Papandayan. Dokumen ini juga mengulas tentang perencanaan jalan inner ring road yang melalui Jalan Papandayan

menuju

ke

Jalan

Menoreh

Raya

dan

juga

pembangunan Taman Sampangan.


Hal -

185


c. Kajian/dokumen bidang pemerintahan dan sosial budaya:  Dokumen Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS) Kota Semarang GAP merupakan alat analisis yang dirancang untuk membantu para perencana

melakukan analisis gender dalam rangka

mengarusutamakan

gender

kebijakan/program/kegiatan

dalam

pembangunan.

perencanaan Sedangkan

GBS

adalah dokumen yang menginformasikan apakah suatu keluaran kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau apakah suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender  Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) Kota Semarang Dokumen Perencanaan Kota Layak Anak ini disusun sebagai bahan bagi penyusunan Peraturan Walikota tentang

RAD KLA

tahun 2015  Dokumen Peraturan Walikota No. 14/2013 tentang Rencana Aksi daerah Percepatan Target MDGs Kota Semarang 2011-2015 Perwal ini berisi rencana aksi untuk mengimplementasikan serta mempercepat pencapaian tujuh tujuan MDGs di Kota Semarang hingga tahun 2015.  Dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua

(PUS)

Tahun 2013 Dokumen tersebut disusun oleh anggota FORKORPUS (Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua) yang menyajikan hasil pelaksanaan

pembangunan

6

program

pendidikan

yaitu

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas), Pendidikan keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Pengarustamaan Gender dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai bahan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan dan pengembangan sumber daya maanusia dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan Untuk Semua di masa yang akan datang.


Hal -

186


8) Pelaksanaan Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan database warga miskin Kota Semarang yang valid, akurat, tepat dan obyektif, yang dapat digunakan sebagai acuan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Walikota Nomor 180 tahun 2009 tentang Indikator, Kriteria Dan Klarifikasi Warga Miskin Kota Semarang yang mengamanatkan dilaksanakannya pendataan warga miskin tiap dua tahun. Hasil dari pendataan diperoleh data jumlah warga miskin Kota Semarang tahun 2013 sejumlah 113.259 KK/373.978 jiwa. Dengan asumsi jumlah penduduk Kota Semarang sejumlah 1.741.824 jiwa, maka persentase warga miskin Kota Semarang tahun 2013 adalah sebesar 21,49%. Persentase warga miskin ini menurun dari pendataan warga miskin di tahun 2011 yang sebesar 26,44%, atau terdapat penurunan 4,95% dalam kurun waktu 2011 hingga 2013. Hasil pendataan warga miskin tersebut selanjutnya ditetapkan dengan melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/176/2013, serta dapat diakses informasinya pada website data warga miskin di alamat www.simgakin.semarangkota.go.id.

4.1.1.4

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2013 adalah : 1.

Masih belum terakomodirnya seluruh aspirasi dari hasil Musrenbang dalam pelaksanaan pembangunan

2.

Pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga kendala yang dihadapi adalah belum adanya instrumen monitoring dan evaluasi yang baku atas rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Disisi lain, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tidak selalu dapat langsung di aplikasikan/dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang.


Hal -

187


4.1.6.5

RENCANA TINDAK LANJUT

1.

Menyusun kembali skala prioritas atas usulan Musrenbang

2.

Melaksanaan selanjutnya

penelitian dengan

dan

pengembangan

mengacu

kepada

pada

tahun-tahun

permaslahan

faktual

pembangunan Kota Semarang dan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan

efektivitas dari

hasil-hasil

penelitian dan

pengembangan.

4.1.6.6

PRESTASI/PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan atas kegiatan Bappeda Kota Semarang tahun anggaran 2013 adalah Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk kategori Pratama. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan tingkat nasional yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan kepada

Pemerintah

Daerah

(Kabupaten/Kota

atau

Propinsi)

yang

berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan bidang Pengarusutamaan Gender.


Hal -

188

4.1.6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents