6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

IV.B.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Proses pembangunan yang baik selalu diawali perencanaan yang matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun subtansi. Berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah (bottom up planning) adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatif (dalam penentuan kebutuhan masyarakat), dan subtansial (jenis kebutuhan secara nyata diperlukan masyarakat). Konsep perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesataraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seturuh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanyan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan, jika diterapkan dalam perencanaan pembangunan akan mengintegrasikan keinginan dari pemerintah daerah dengan perangkat di bawahnya serta pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

a. Program dan Kegiatan Dalam rangka pelaksanaan Urusan Perencanaan, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 telah dialokasikan sebesar Rp. 6.829.826.500 atau sebesar 0,552 % dari total APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp. 1.236.421.504.788 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.765.068.705. Angka realisasi ini merupakan 0,58% dari total realisasi belanja Kabupaten Wonosobo tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409. Belanja urusan perencanaan pembangunan tersebut digunakan untuk pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan penataan administrasi kependudukan. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

86


Tabel IV.B.6.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/ Informasi

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

4.586.462.500

3.678.260.251

2.618.300.000

1.963.372.920

690.000.000

663.793.435

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Program Kerjasama Pembangunan

392.460.500

361.153.616

367.702.000

365.370.530

8.000.000

2.850.000

275.000.000

171.671.250

590.000.000

544.888.700

8

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya

235.000.000

150.048.500

B

Belanja Tidak langsung

2.243.364.000

2.086.808.454

1

Belanja Pegawai

2.243.364.000

2.086.808.454

Gaji dan Tunjangan

1.908.266.000

1.856.662.454

335.098.000

230.146.000

Insentif Pajak/Retribusi Daerah

-

-

2

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

-

-

3

Belanja Tak Terduga

6.829.826.500

5.765.068.705

2 3 4 5 6 7

Tambahan Penghasilan

Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Realisasi pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2013 melalui 51 (lima puluh satu) kegiatan di SKPD Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan Bapermasdes, dengan rincian sebagai berikut :  Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Perkotaan ( PPSP ) di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda  Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP)  Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang Pemberdayaan Masyarakat  Perencanaan Infrastruktur Vital Strategis  Penyusunan Dokumen SOP Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana


Manajemen

Penyelenggaraan

87


 Penyusunan Perencanaan Gambar dan RAB Kegiatan Pembangunan T-1  Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2014  Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014  Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas pembantuan (TP) Kabupaten Wonosobo Tahun 2013

dan Dekosentrasi

 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perencanaan dan Hasil Pembangunan daerah Tahun 2013  Kajian Litbang dalam Penguatan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Wonosobo  Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2012  Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  Penguatan Kelembagaan Litbang (Fasilitasi Pembentukan Inkubator Kluster UMKM)  Perencanaan Identifikasi Potensi Energi Jaringan Irigasi  DED Ipal Puskesmas Rawat Inap Kaliwiro, Wadaslintang, Selomerto dan Kejajar  DED Septictank Komunal dan Penataan Jaringan Air Limbah di Kawasan Kumuh Kota Wonosobo  DED Revitalisasi Saluran Wanganaji  DED Penanganan Limbah Ipal Produksi Carica  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  Koordinasi Pelaksanaan dan Administrasi Pembangunan  Pengendalian Kegiatan DAK  Pengendalian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi  Penyusunan Buku Laporan Akhir Pembangunan Tahun 2012  Pembinaan Jasa Konstruksi  Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di 15 (lima belas) kecamatan Anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 2.618.300.000, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 1.963.372.920.

Program Pengembangan Data/ Informasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data statistik dengan memperkuat sistem basis data pembangunan daerah melalui kegiatan :  Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013  Revitalisasi Data Center  Study dan Masterplan Kota Bunga  Pendataan sarana air bersih di Kabupaten Wonosobo  Penyusunan Master Plan Bumi Perkemahan LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

88


 Penyusunan Masterplan Kota Tani Utama Sawangan  Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten  Penyusunan Basis Data Sanitasi di Desa Non Pamsimas Kabupaten Wonosobo Adapun anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Pengembangan Data/ Informasi sebesar Rp. 690.000.000, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 663.793.435.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi SKPD Bappeda melalui kegiatan :  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah  Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan  Penyelesaian Pekerjaan Kantor  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Adapun anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 392.460.500, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 361.153.616.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam rangka mendukung adminstrasi Urusan Perencanaan diperlukan peningkatan sarana dan prasarana aparatur di SKPD pengampu urusan ini melalui kegiatan :  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kantor LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

89


 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Kantor  Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 367.702.000, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 365.370.530.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam rangka mendukung Urusan Perencanaan diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur di SKPD pengampu urusan ini melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 2.850.000.

Program Kerjasama Pembangunan Realisasi pelaksanaan program Kerjasama Pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Program KKN), BOP Panitia Kemitraan Kabupaten Program HIK (Hibah Insentif Kabupaten) Pamsimas, dan Dana Pendamping Hibah DIKTI. Anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Kerjasama Pembangunan sebesar Rp. 275.000.000, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 171.671.250.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Realisasi pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan melalui 12 ( dua belas ) kegiatan yaitu:  Fasilitasi Kegiatan FEDEP (Bantuan Provinsi)  Fasilitasi Website Produk Klaster  Fasilitasi Agropolitan  Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal  Kajian Pengembangan Klaster Bisnis Kabupaten Wonosobo  Promosi Produk Unggulan  Rakor antar Dinas Terkait dengan Melibatkan Pelaku Usaha  Sosialisasi Kebijakan Ekonomi  Fasilitasi Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten menjadi Penyertaan Modal BUMD  Fasilitasi Agropolitan  Penyusunan Studi Kelayakan Pendirian Perusda Baru  Pembuatan Naskah Akademis dan Studi Kelayakan Perda Perusda Aneka Usaha Anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebesar Rp., 590.000.000 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 544.888.700.


90


Program Perencanaan Sosial dan Budaya Realisasi pelaksanaan program Perencanaan Sosial dan Budaya dilaksanakan melalui kegiatan :  Fasilitasi Tim KHPPIA Kabupaten Wonosobo  Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Wonosobo  Fasilitasi Perencanaan PUS (Pendidikan Untuk Semua) - Bantuan Provinsi  Penyusunan Strategi dilaksanakan)

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

(belum

 Analisis Data Kemiskinan Anggaran yang telah dialokasikan untuk Program Perencanaan Sosial dan Budaya sebesar Rp. 235.000.000, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 150.048.500.

c. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tabel IV.B.6.2 Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No.

Indikator Kinerja

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Perda RPJP

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

3

% Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD % kesesuaian program RKPD dengan APBD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

4 5

6

Tersedianya data profil daerah


Capaian Kinerja 2012

2013

Ada Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJP 2005-2025 Ada Perda no. 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab Wonosobo Tahun 2011-2015 100%

Ada Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJP 2005-2025 Ada Perda no. 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab Wonosobo Tahun 2011-2015 100%

85,12%

83,69%

Ada Perbup No. 19 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2012 Ada

Ada Perbup No. 12 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2013 Ada

91


No. 7

Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Jumlah program RKPD tahun berkenaan) / (Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan) x 100 %

8

Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

2012

2013

Ada

Ada

131 ---- x100 158 = 82,91%

128 ---- x100 181 = 68,50%

Sumber: Bappeda, 2014

Tabel IV.B.6.3 Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD No. 1

2

3

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Pembangunan 2012

2013

Belum

Belum

a. RPJMD

Ada

Ada

b. RKPD

Ada

Ada

82,91

68,50

100

100

65

65

100

100

Tersedianya Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kab Tersedianya dok perencanaan pembangunan daerah :

c. % kesesuaian RKPD dgn RPJMD d. (%) kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD e. (%) kesesuaian Program Renstra SKPD dengan RPJMD % Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD

4

% kesesuaian program RKPD dgn APBD

85,12

83,69

5

Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan

Ada

Ada

6

Tersedianya data profil daerah

Ada

Ada

Sumber: Bappeda, 2014

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum sudah dilaksanakan sesuai target yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015. Untuk penyusunan Dokumen perencanaan baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan RKPD sudah terlaksana dan tersedia dokumen perencanaan yang digunakan untuk pembahasan penyusunan kebijakan umum anggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2013 terjadi penurunan persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD dari 82,91 % menjadi 68,50 %.


92


d. Permasahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan, yaitu :  Masih rendahnya komitmen dan konsistensi dari stakeholder dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah ke dalam proses penganggaran dalam APBD, terutama terkait dengan pendekatan partisipatif sehingga memunculkan apatisme masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sehingga menjadikan proses musrenbang tidak efektif,  Masih rendahnya kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra SKPD dengan RPJMD Kabupaten  Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang, karena selama ini hasil Musrenbang yang merupakan usulan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah bersama masyarakat sering kali tidak terakomodir dalam proses penganggaran karena adanya dinamika pembahasan anggaran antara TAPD dengan legislatif, sehingga terbentuk opini dalam masyarakat bahwa ada tidaknya musrenbang tidak berpengaruh terhadap penyusunan APBD,  Masih belum sinkronnya antara hasil kajian maupun dokumen perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan penyusunan perencanaan makro pembangunan, sehingga hasil kajian tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan terhadap penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan,  Masih rendahnya kemampuan pengelola perencanaan pembangunan daerah di semua tingkatan karena belum pernah adanya upaya untuk pengembangan SDM perencana secara profesional dan kelembagaan yang belum terstruktur dengan baik sehingga perencanaan pembangunan masih dilaksanakan secara parsial dan terkesan seadanya.  Belum terlaksananya pengelolaan data secara optimal, baik dalam kegiatan pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya karena pengelolaan data yang belum terintegrasi dengan baik. Dalam hal pengumpulan data, masih terdapat ketidakkonsistenan pemberi data dalam memberikan informasi baik yang berasal dari SKPD maupun kewilayahan (desa/kelurahan/kecampatan) karena desain instrumen data yang belum terintegratif yang disesuaikan dengan semua kebutuhan data secara keseluruhan.

Upaya dan solusi yang perlu dilakukan yaitu :  Perlunya pemahaman akan pentingnya konsistensi dan komitmen kuat dari para Stake holder dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah, dan dapat secara konsisten untuk memperjuangkan bersama atas apa yang telah disepakati dalam forum musrenbang sebagai bagian dari pendekataan bottom up dalam perencanaan pembangunan yang memang wajib untuk diakomodir walaupun juga harus mempertimbangkan faktor pendekatan top down dan politis, sehingga semua stake holder terakomodir. Selain itu perlu adanya revitalisasi peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya secara optimal dalam proses penganggaran dengan perlu adanya koordinasi yang baik dan secara intens antar anggota tim sehingga mekanisme proses perencanaan sampai dengan penganggaran dapat


93


dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan konsisten.  Perlu adanya penetapan pagu wilayah kecamatan (PWK) untuk memberikan batasan dan efektifitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dimana PWK ini akan digunakan sebagai pagu indikatif usulan kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan yang akan memberikan garansi kepada masyarakat terkait hasil usulan yang telah disepakati dalam Musrenbang Kecamatan. PWK diterjemahkan sebagai patokan batas maksimal anggaran belanja kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang alokasi besarannya ditetapkan secara proposional setiap tahunnya sesuai dengan indikator-indikator yang disepakati, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, PDRB, dan lain-lain. PWK bukanlah alokasi dana SKPD Kecamatan, melainkan dana APBD yang disediakan dan dijamin ketersediannya oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai usulan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dimana pelaksanaannya dikelola oleh SKPD teknis terkait  Kajian - kajian yang disusun agar benar-benar dapat memberikan manfaat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga hasil dari kajian-kajian tersebut dapat teraplikasi secara konstruktif pada proses perencanaan pembangunan sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang berkualitas.  Penguatan kelembagaan dan kemampuan SDM pengelola perencanaan pembangunan daerah, dan pembekalan kemampuan teknis perencanaan kepada pengelola perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait perencanaan pembangunan.  Perlu dilakukan upaya pengintegrasian pengelolaan data baik secara kelembagaan maupun desain instrumen data dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan SDM pengelola data di semua SKPD dan tingkatan pemerintahan.  Perlu dilakukan penyusunan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) maupun Pagu Indikatif untuk SKPD berdasarkan prioritas urusan.  Perlu dilakukan penyelarasan kegiatan dan program antar dokumen perencanaan (RPJP, RPJMD, dan Renstra).


94

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents