6. URUSAN PERINDUSTRIAN

IV.C.6. Urusan Pilihan Perindustrian

6. URUSAN PERINDUSTRIAN Pembangunan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan dan merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sektor industri memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi suatu daerah, karena sektor ini selain cepat meningkatkan nilai tambah juga sangat besar peranannya dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ini juga berdampak ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Kontribusi sektor perindustrian yang cukup tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi utamanya dalam pembentukan PDRB karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Adanya industri juga berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu kunci untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan karena sifatnya yang padat karya. Saat ini, ada kecenderungan menurunnya daya saing industri di pasar nasional maupun internasional. Penurunan daya saing ini berkaitan tingginya biaya akibat dari meningkatnya biaya energi dan ekonomi biaya tinggi terkait dengan layanan birokrasi atau kurang efisiennya proses produksi. Untuk upaya meningkatkan nilai tambah produk dan memaksimalkan sumber daya lokal sangat diperlukan. Kelemahan struktur industri juga menjadi penyebab kurang berkembangnya industri. Hal ini tercermin dari lemahnya keterkaitan antar industri, misalnya antara industri hulu dan hilir dan antara industri besar dan kecil, serta belum berkembangnya industri pendukung. Klaster-klaster industri yang belum sepenuhnya terbangun juga merupakan indikator lemahnya struktur industri. Aspek permodalan juga menjadi kendala perkembangan industri terutama IKM. Dalam RPJMD 2010-2015 telah ditegaskan bahwa arah kebijakan urusan industri adalah 1) Peningkatan daya saing industri kecil menengah (IKM), 2) Mewujudkan efisiensi industri unggulan melalui pengembangan klaster industri penghela dan kluster pendukung lainnya serta penguatan kelembagaan kluster IKM. Dengan prioritas pembangunan berdasarkan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 : 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan industri kecil menengah (IKM). 2) Meningkatnya akses permodalan industri kecil pada lembaga keuangan. 3) Berkembangnya industri kecil menengah (IKM) berbasis sumber daya lokal. 4) Berkembangnya klaster IKM. 5) Tumbuh dan berkembangnya IKM Baru. 6) Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan. 7) Meningkatnya pemanfaatan informasi dan sarana dan sarana pendukung. a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksanaan urusan peridustrian, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.975.747.500,- dan terealisasi sebesar Rp 4.882.128.107,-. Proporsi realisasi belanja tersebut 0,49% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,-. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

274


Tabel IV.C.6.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian Tahun 2013 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Total

2 3 4

Alokasi (Rupiah) 4.975.747.500 3.455.000.000

Realisasi (Rupiah) 4.882.128.107 3.435.426.700

525.000.000

522.685.000

841.187.500 154.560.000

776.062.772 147.953.635

4.975.747.500

4.882.128.107

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program ini bertujuan memberdayakan dan mengembangkan industri kecil dan menengah agar mampu berperan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terutama perluasan kesempatan kerja. Dengan sasaran tumbuhnya wirausaha baru, meningkatnya daya saing dan meluasnya diversifikasi jenis produk. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dan pemberian bantuan peralatan sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang pada akhirnya akan meningkatkan akses pasar dan kemitraan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : 1) Peningkatan Mutu Standarisasi Produk IKM dan Pengembangan IKM Makanan (DBHCHT), melalui kegiatan Good Manufacturing Practice. 2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Industri Padat Karya (DBHCHT), diikuti 45 orang 3) Pelatihan Peningkatan IKM Makanan Olahan, berupa pelatihan, pemberian bantuan alat dan studi lapang diikuti 20 orang peserta. 4) Pelatihan dan Pengembangan Kualitas IKM Kayu Olahan, diikuti 20 orang 5) Pelatihan Pengembangan VCO, dilaksanakan di Kecamatan Kaliwiro termasuk pemberian bantuan alat 6) Pelatihan Pengembangan Ekonomi Produktif, diikuti 25 orang. 7) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah, diikuti 25 orang 8) Pelatihan Kerajinan, berupa pelatihan kerajinan sapu yang dialokasikan di Kecamatan Wadaslintang dengan jumlah peserta 20 orang 9) Pengembangan Peningkatan Kandungan Lokal Produk IKM, berupa pelatihan pengolahan salak dan studi lapang ke Cianjur dengan jumlah peserta 20 orang 10) Pendukung Peningkatan Pengolahan Produk Susu Sapi, berupa pelatihan pengolahan susu yang dialokasikan di Kecamatan Kertek dan studi lapang ke LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

275


Malang dengan jumlah peserta 20 orang 11) Pelatihan dan Pengembangan IKM Perbengkelan, dialokasikan di Kecamatan Wonosobo dengan jumlah peserta 20 orang 12) Pelatihan dan Pengembangan Industri Desain Grafis Percetakan, dengan mengirimkan peserta ke Balai Pengembangan SDM Semarang dengan jumlah peserta 20 orang 13) Pelatihan dan Pengembangan IKM Paving, dilaksanakan di Kecamatan Kertek dengan jumlah peserta 20 orang. 14) Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Sabutret, dialokasikan di Kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang dengan jumlah peserta 20 orang 15) Pembinaan Pelaku Usaha (DBHCHT), berupa pembinaan eksportir dan potensi eksportir 16) Peningkatan Industri dan Kerajinan Alternatif, bertujuan untuk meningkatkan IKM berbasis Sumber Daya Lokal. 17) Pelatihan Peningkatan Desain dan Kemampuan Penjelasan IK Tralis dan Pande Besi, dialokasikan di Desa Krasak, Kecamatan Mojotengah dengan jumlah peserta 30 orang. 18) Pelatihan Peningkatan Wirausaha Baru, dengan jumlah peserta 25 orang 19) Gerakan Ekonomi Rakyat Melalui Cinta Produk Indonesia, berupa pembuatan kaos Aku Cinta Indonesia sebagai media promosi. 20) Pelatihan Ketrampilan Pengembangan Produk IK Makanan Olahan (DBHCHT), dialokasikan di Kecamatan Kepil dengan jumlah peserta 100 orang. 21) Pelatihan Ketrampilan IKM Hasil Pertanian (DBHCHT), dialokasikan di Kecamatan Kepil, Kalikajar, Leksono dan Sukoharjo dengan jumlah peserta 100 orang 22) Pelatihan Ketrampilan Produk Kayu Olahan dan Limbah Kayu (DBHCHT), dialokasikan di Kecamatan Kepil dan Kalikajar dengan jumlah peserta 100 orang. 23) Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Produk Hebel/Bata Ringan dan Cetak Paving Batako (DBHCHT), dialokasikan di Kecamatan Kepil dan Kalikajar dengan jumlah peserta 100 orang. 24) Pelatihan Ketrampilan Produk Furniture, diikuti 100 orang. 25) Pengembangan IKM Konveksi, dengan jumlah peserta 25 orang 26) Pengembangan IKM Sablon, dengan jumlah peserta 25 orang 27) Pengembangan IKM Paving/Hebel, dialokasikan di Kecamatan Kepil dan Kalikajar dengan jumlh peserta 20 orang. 28) Pengembangan IKM Kayu Olahan, dengan jumlah peserta 25 orang. 29) Pelatihan dan Pengembangan IKM Gula Jawa, dengan jumlah peserta 25 orang. 30) Pengembangan Klaster Industri Mebelair, berupa pelatihan dan pemberian bantuan alat dengan jumlah peserta 25 orang. 31) Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Kecil Olahan Singkong/Kelapa dan lainnya, berupa kegiatan magang di Yogyakarta selama 5 hari.


276


Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program ini bertujuan untuk pengembangan sentra-sentra potensial pada sub sektor prioritas yang diarahkan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja baru dan peningkatan jumlah perusahaan serta pengembangan industri terkait dan industri penunjang IKM dengan mendorong perluasan akses ke sumberdaya produktif seperti teknologi dan pasar. Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan klaster industri malalui pelatihan-pelatihan, bantuan peralatan dan studi banding maupun magang. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : 1) Pengembangan Sentra Industri Kerajinan (DBHCHT), berupa pengiriman peserta magang industri kerajinan di Yogyakarta dengan jumlah peserta 10 orang selama 5 hari. 2) Pengembangan Klaster Industri Makanan Olahan (DBHCHT), berupa pelatihan, pemberian bantuan alat dan studi lapangan. 3) Peningkatan dan Pengembangan Industri Alternatif (DBHCHT), berupa pelatihan pengolahan IK berbahan kapuk randu. 4) Peningkatan Diversifikasi Produk Unggulan (DBHCHT), berupa pelatihan packaging, pemberian bantuan alat dan studi lapang, diikuti 25 orang peserta. 5) Fasilitasi Berdiri/Berkembangnya Sentra Menjadi Klaster Industri, berupa kegiatan pelatihan. 6) Pengembangan Sentra IKM Unggulan Melalui Pendekatan OVOP, berupa kegiatan kajian OVOP kecamatan, lokakarya dan bantuan alat. Dalam melaksanakan urusan perindustrian, didukung oleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur dengan uraian sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kualitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta terlaksananya tugas kedinasan dengan cepat dan akurat yaitu melalui : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kota dan Pasar, Penyelesaian Pekerjaan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang yaitu terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yaitu dengan melalui : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

277


Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair, Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor.

c. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tabel IV.C.6.2 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2013 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No. 1

2

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD

Capaian Kinerja 2012

Kontribusi sektor industri thd PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri) / (Jumlah total PDRB)x100%

10,37%

Pertumbuhan industry (Jumlah industri tahun 2013 - Jumlah Industri tahun 2012) / Jumlah industri sampai tahun 2013) x 100%

5,00%

2013** 230.278,67 ____________ x 100% 2.179.015,39 = 10,57% 15.525 – 15.105 ________________ x 100% 15.525 = 2,71%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2014) **) data sangat sementara

Tabel IV.C.6.3 Data Indikator Kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan RPJMD 2010-2015 No. 1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah % kandungan bahan baku lokal pada produk IKM % Pertumbuhan industry Nilai produksi (Rp juta) Jumlah sentra industry Jumlah tenaga kerja Penetapan industri inti/prioritas

Capaian Pembangunan 2012 2013 100 100 5 553.799 476 28.038 1

2,78 701.210 476 32.493 1

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2014)

Penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB, yaitu pada tahun 2013 rata-rata menyumbang 10,57%, mengalami kenaikan 0,20% jika dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan industri pada tahun 2013 sebesar 2,71%, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena jumlah industri baru yang muncul lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2012. Nilai produksi sektor industri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, nilai produksi dari sektor industri meningkat sebesar 26,62%.


278


Berikut adalah data capaian tentang jumlah unit usaha industri, kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo : Tabel. IV.C.6.4 Data Capaian Jumlah Unit Usaha, Kapasitas Produksi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Industri di Kabupaten Wonosobo

Kategori Industri pangan Industri sandang & kulit Industri kerajinan Industri kimia & bahan bangunan Industri logam & mesin Jumlah

Jumlah Unit Usaha 2012 2013 10.457 12.470 356 365

Nilai Produksi (Rp) 2012 217.375,34 58.724,61

2013 251.155,00 68.472,89

Jml Tenaga Kerja 2012 2013 16.975 26,596 978 1,095

3.506 273

2.031 215

186.319,60 11.809,47

217.248,60 13.698,51

8.425 450

3,046 649

513

443

129.189,90

150.635,42

1.210

1,107

15.105

15.525

553.799,20

701.210,42

28.038

32,493

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2014)

Berdasarkan indikator RPJMD capaian kinerja urusan perindustrian sudah melebihi target kecuali jumlah industri inti tidak mengalami peningkatan. Industri inti di Kabupaten Wonosobo baru 1 yaitu kelapa sebagai industri kompetensi inti. Sampai tahun 2013 di Kabupaten Wonosobo telah berkembang 15.525 unit usaha industri (meningkat 2,71% dibanding tahun 2012) yang meliputi industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan, kimia, logam dan mesin, mampu menampung 32.493 tenaga kerja (meningkat 13,7% dibanding tahun 2012). Beberapa industri kecil telah tergabung ke dalam sentra. Untuk itu ke depannya perlu adanya pengembangan sentra-sentra menjadi klaster industri sehingga akan terjadi kemitraan yang saling menguntungkan, mengurangi biaya transportasi dan transaksi, meningkatkan efisiensi kolektif, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi.

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan umum yang muncul pada urusan perindustrian antara lain :  Kemampuan pengembangan desain, penguasaan teknologi proses dan informasi dari SDM bidang industri yang masih perlu ditingkatkan.  Minimnya ketersediaan produk IKM.

jaringan

informasi

pasar dalam dan luar negeri bagi

 Belum optimalnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir.  Masih sedikitmya sumber daya lokal sebagai potensi industri unggulan yang dimanfaatkan berbasis inovasi dan teknologi.  Kurangnya akses permodalan bagi IKM.  Belum adanya sinergi mutualisme antara pengusaha besar dan UKM serta Koperasi.  Belum optimalnya pemasaran produksi sehingga tenaga kerja yang diserap belum maksimal, hal ini disebabkan karena mutu produk perajin di daerah Wonosobo belum mampu bersaing dipasar internasional.


279


Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani pembangunan urusan perindustrian adalah :  Peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM bidang industri dengan mengikutsertakan pelatihan bimbingan di bidang pengembangan desain, packaging, kualitas dan mutu produk dan dilaksanakan secara kontinyu.  Melakukan promosi produk unggulan baik pada skala regional, nasional maupun internasional serta memanfaatkan setiap event pameran untuk menjaring pasar yang lebih luas melalui kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha antara IKM dan BUMN sehingga dapat memperkuat struktur ekonomi wilayah.  Mengembangkan klaster industri yang dapat mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif sehingga bisa berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang mampu menghasilkan produk-produk unggulan dan bisa menerobos pasar dalam dan luar negeri.  Melakukan standarisasi, procurement dan pemasaran bersama agar tercipta kekuatan kolektif yang mampu memenuhi permintaan pasar yang lebih luas.  Mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal sebagai industri unggulan dengan mengelompokkannya menjadi suatu klaster bisnis unggulan dengan memanfaatkan inovasi teknologi sehingga mampu memproduksi dalam skala besar dengan biaya yang efisien, bisa melakukan ekspor secara rutin yang nantinya bisa dijadikan daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi.  Memperkuat struktur industri terutama industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Lebih utamanya pada agroindustri.  Meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan dengan memfasilitasi pertemuan antara IKM dengan CSR perusahaan.


280

6. URUSAN PERINDUSTRIAN

Recommend Documents