Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015

BIRO PERENCANAAN 2016

Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015 Akuntabilitas Kinerja

Ringkasan Eksekutif Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Menindak lanjuti peraturan tersebut, maka Kementerian Perindustrian menyusun Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015. Secara umum laporan kinerja Kementerian Perindustrian menjabarkan pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian selama tahun 2015 yang mencakup analisis kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), analisis kinerja makro sektor industri, analisis kinerja sasaran, analisis kinerja kelembagaan dan analisis kinerja keuangan. Dalam renstra 2015 – 2019 dijabarkan mengenai visi pembangunan industri Kementerian Perindustrian, yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”. Pencapaian visi tersebut dituangkan pada misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015. Selain arah pembangunan industri dijabarkan dalam Renstra, Kementerian Perindustrian juga memiliki amanah untuk melaksanakan mandat program prioritas nasional sesuai dengan Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Adapun fokus pengembangan industri sesuai arahan RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: a). Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa, b). Penumbuhan Populasi Industri, c). Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas

●●● i


Program – program nasional Kementerian Perindustrian terkait RPJMN 2015-2019 meliputi: pengembangan kawasan industri di luar pulau Jawa, Pengembangan Sentra IKM (SIKIM), fasilitasi pembangunan buffer stock bahan baku kapas dan kulit, pengembangan industri petrokimia, pengembangan industry smelter, pengembangan industri berbahan baku migas, penumbuhan wirausaha baru, revitalisasi permesinan serta pembangunan produt center. Permasalahan - permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan ketercapaian target yang telah ditetapkan telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target kinerja. Pada tahun 2015 (YoY), sektor industri pengolahan non migas tumbuh sebesar 5,04 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2015 yang tertinggi dicapai oleh industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik sebesar 7,83 persen, disusul oleh industri makanan dan minuman sebesar

7,54

persen

dan

Industri

mesin

dan

perlengkapan

sebesar

7,49 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2015 sebesar 18,18 persen dengan nilai Rp. 2.098,117 Triliun. Ekspor produk industri tahun 2015 sebesar US$ 106,63 Miliar dan memberikan kontribusi sebesar 70,97 persen dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 150,25 Miliar sedangkan untuk impor produk industri tahun 2015 sebesar US$ 108,95. Neraca ekspor-impor Hasil Industri Non Migas tahun 2015 adalah USD -2,31 Miliar (neraca defisit). Nilai investasi PMDN sektor industri tahun 2015 sebesar Rp 89,04 Triliun atau tumbuh sebesar 50,84 persen dibanding tahun 2014 sebesar Rp 41,84 Triliun.

Nilai investasi PMA sektor industri Tahun 2015

mencapai US$ 11,76 Miliar atau menurun sebesar 9,65 persen dibandingkan Tahun 2014 sebesar US$ 13,01 Miliar. Sasaran-sasaran strategis Kementerian Perindustrian dalam perspektif stakeholder berhasil dicapai dengan nilai capaian indikator kinerja utama diatas ●●● ii


80 persen, bahkan 9 dari 12 dari indikator kinerja utama tersebut, nilai capaiannya melebihi 100 persen. Nilai capaian ini sudah menggambarkan beberapa peningkatan dan perbaikan baik dalam hal penetapan indikator dan target maupun dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian target-target sasaran strategis sebagaimana yang diuraikan dalam kinerja sasaran tahun 2015 juga didukung oleh pencapaian kinerja lainnya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: fasilitasi pemanfaatan Tax Holiday; fasilitasi pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); pengamanan industri melalui Penetapan Obyek Vital Nasional Sektor Industri; perumusan SNI; penunjukan Lembaga Penguji Kesesuaian; penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; pemberian penghargaan industri hijau; penyusunan peraturan turunan UU Perindustrian. Adapun prestasi Kementerian Perindustrian terkait dengan Kinerja Kelembagaan pada Tahun 2015, antara lain: mendapatkan penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah serta mendapatkan predikat opini WTP; menempati peringkat 8 dari 86 K/L dengan nilai sebesar 73,90 dengan predikat “BB” atau naik sebesar 0,79 poin dibandingkan di tahun sebelumnya, dengan nilai 73,11; Pelayanan Publik versi Ombudsman dengan kategori hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap UU Pelayanan Publik; dari aspek Keterbukaan Informasi Publik masuk ke dalam 3 besar Badan Publik Pemerintahan Terbaik; mendapatkan penghargaan BKN Award Tahun 2015 dengan predikat Terbaik 1 kategori Implementasi Penilaian Kinerja dari badan Kepegawaian Negara (BKN), atas pengembangan sistem penilaian kinerja secara online. Guna

mengatasi

permasalahan

dan

kendala

serta

mendukung

percepatan pencapaian target kinerja yang diamanatkan, maka kebijakan yang dapat direkomendasikan antara lain : optimalisasi Insentif Fiskal: Tax Holiday, Tax Allowance, BMDTP, Pembebasan PPnBM, Bea Masuk; koordinasi dengan instansi ●●● iii


terkait;

mencari

pasar-pasar

tujuan

ekspor

baru;

peningkatan

upaya

pengendalian impor melalui kebijakan non-tariff barrier; pemberlakuan sanksi yang tegas kepada unit kerja dalam instansi pemerintah/BUMN/swasta yang tidak memenuhi persyaratan komponen lokal yang dipersyaratkan sehingga penerapan

P3DN

dapat

lebih

maksimal;

memprioritaskan

penyediaan

infrastruktur; kebijakan penjaminan pasokan gas dan listrik untuk kebutuhan industri dalam negeri, baik sebagai bahan baku maupun energi; pembentukan Lembaga Pembiayaan Khusus IKM; menitikberatkan perjanjian Kerjasama Internasional pada Peningkatan Investasi; perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan Pemberlakuan penerapan secara wajib SNI; serta pemberian insentif untuk industri hijau. Secara garis besar Kementerian Perindustrian telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2015. Beberapa sasaran yang ditetapkan dapat dicapai, meskipun belum semuanya menunjukkan hasil sebagaimana yang ditargetkan. Keberhasilan

pencapaian

sasaran

Kementerian

Perindustrian

disamping

ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan institusi terkait. Hasil lebih rinci secara keseluruhan tergambar dalam Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015.

●●● iv


Daftar Isi Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................ i Kata Pengantar.................................................................................................................v Daftar Isi ............................................................................................................................. vi Daftar Tabel .....................................................................................................................viii Daftar Gambar................................................................................................................. xi Bab I. Pendahuluan ..........................................................................................................1 A. Tugas Dan Fungsi Kementerian Perindustrian......................................................1 B.

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian ....................................................1

C. Peran Strategis Kementerian Perindustrian ..........................................................7 D. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian ....................................................9 1.

Visi Kementerian Perindustrian......................................................................10

2.

Misi Kementerian Perindustrian .....................................................................11

3.

Tujuan Kementerian Perindustrian................................................................12

4.

Sasaran Kementerian Perindustrian .............................................................12

5.

Arah Kebijakan dan Strategi.........................................................................17

Bab II. Perencanaan Kinerja..........................................................................................19 A. Perencanaan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015........................19 B.

Rencana Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2015..........................21

Bab III. Akuntabilitas Kinerja ...........................................................................................22 A. Capaian Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015 ................................22 1.

Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Kementerian Perindustrian ...........................................................................................................................22

2. ●●● vi

Kinerja Makro Industri Pengolahan Non Migas ..........................................51


3.

Kinerja Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ........................................64

4. B.

Kinerja Program Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian ...83

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2015 .........................121

Bab IV. Penutup.............................................................................................................124 A. Kesimpulan ...........................................................................................................124 B.

Permasalahan Dan Kendala .............................................................................125

C. Rekomendasi........................................................................................................126

●●● vii


Daftar Tabel Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja (Perkin) Perspektif Stakeholders ...............................20 Tabel 2.2 Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2015 Berdasarkan Program.......................................................................................................21 Tabel 3.1 Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri..........................................................................................................23 Tabel 3.2 Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri ................................24 Tabel 3.3 Realisasi IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri .................................24 Tabel 3.4 Peran Sektor Industri Terhadap PDB Nasional........................................25 Tabel 3.5 Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri ............................................................................28 Tabel 3.6 Capaian IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri ......................................................................................................................28 Tabel 3.7 Realisasi IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri ......................................................................................................................29 Tabel 3.8 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas Menurut CabangCabang Industri Tahun Dasar 2010 .........................................................30 Tabel 3.9 Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri.................................................................................................33 Tabel 3.10 Capaian IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri ...............33 Tabel 3.11 Realisasi IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri.................33 Tabel 3.12 Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri...........................................36

●●● viii


Tabel 3.13 Capaian IKU Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri........................................................................................36 Tabel 3.14 Realisasi IKU Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri........................................................................................37 Tabel 3.15 Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri............................................................................................40 Tabel 3.16 Capaian IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri......41 Tabel 3.17 Realisasi IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri .......41 Tabel 3.18 Target dan Realisasi Tahun 2015 dari Tersebarnya Pembangunan Industri..........................................................................................................45 Tabel 3.19 Realisasi IKU dari Tersebarnya Pembangunan Industri .........................45 Tabel 3.20 Kontribusi sektor Industri Manufaktur di Jawa dan Luar Jawa ............46 Tabel 3.21 Rasio Jumlah IKM di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2010-2015 ...47 Tabel 3.22 Target dan Realisasi Tahun 2015 dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri ..................................................48 Tabel 3.23 Capaian IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri..............................................................................49 Tabel 3.24 Realisasi IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri..............................................................................49 Tabel 3.25 Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri Tahun 2011-2015 ................50 Tabel 3.26 Pertumbuhan PDB Berdasar Lapangan Usaha 2012-2015 Tahun Dasar 2010..............................................................................................................51 Tabel 3.27 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas Menurut CabangCabang Industri Tahun Dasar 2010 .........................................................53 Tabel 3.28 Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Sektor Industri Tahun 2015 Atas Tahun Dasar 2010..............................................................................57 ●●● ix


Tabel 3.29 Perkembangan Ekspor Industri Non Migas Tahun 2013 - 2015 ............58 Tabel 3.30 Perkembangan Impor Industri Non Migas Tahun 2012 - 2015 .............60 Tabel 3.31 Investasi PMDN Tahun 2012 - 2015...........................................................62 Tabel 3.32 Investasi PMA 2012 - 2015 .........................................................................63 Tabel 3.33 Capaian Fokus Pengembangan Perwilayahan Industri ......................67 Tabel 3.34 Capaian Fokus Penumbuhan Populasi Industri .....................................68 Tabel 3.35 Capaian Fokus Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing...............75 Tabel 3.36 Perkembangan Jumlah RSNI Tahun 2011-2015 ...................................110 Tabel 3.37 Jumlah Perusahaan yang menerima Penghargaan .........................113 Tabel 3.38 Perkembangan Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian .............................................................................................118 Tabel 3.39 Laporan

Realisasi

Anggaran

Kementerian

Perindustrian

Tahun

Anggaran 2015 Menurut Unit Eselon I ...................................................121 Tabel 3.40 Perbandingan

Pagu

dan

Realisasi

Anggaran

Kementerian

Perindustrian Tahun 2011 – 2015 ............................................................122

●●● x


Daftar Gambar Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian....................................2 Gambar 3.1 Hasil Litbang 2011-2015 ........................................................................35 Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Tahun 2013 – 2015....................................................37 Gambar 3.3 Perkembangan Jumlah Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan Tahun 2011 – 2015...................................................38 Gambar 3.4 Jumlah Perusahaan pemohon dan permohonan yang telah direalisasikan s.d 31 Desember 2015 ..................................................78 Gambar 3.5 Nilai permohonan dan realisasi program s.d. 31 Desember 2015 .78 Gambar 3.6 Perkembangan Lembaga Pengujian Kesesuaian Tahun 2012 – 2015 ...............................................................................................................111

●●● xi


Bab I – Pendahuluan A. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Perindustrian yang dipimpin oleh Menteri Perindustrian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian; 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; 3. Pengawasan

atas

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor:

105/M-

IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian terdiri atas Wakil Menteri Perindustrian, 9 (sembilan) unit eselon

I

dan

3

(tiga)

Staf

Ahli

Menteri

sebagaimana

terlihat

pada

Gambar 1.1.

●●● 1


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Tugas Pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal

Mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan

tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat Jenderal terdiri dari 5 (lima) biro, yaitu Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Umum. 2. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Material Dasar Logam; Direktorat Industri Kimia Dasar; Direktorat Industri Kimia Hilir; dan Direktorat Industri Tekstil dan Aneka.

●●● 2


3. Direktorat Jenderal Industri Agro

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro. Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan Direktorat Industri Minuman dan Tembakau. 4. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Direktorat mempunyai

Jenderal

tugas

Industri

merumuskan

Unggulan serta

Berbasis

melaksanakan

Teknologi kebijakan

Tinggi dan

standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Alat Transportasi Darat; Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Direktorat Industri Elektronika dan Telematika; dan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian. 5. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II; dan Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III. 6. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

pengembangan

perwilayahan

industri.

Direktorat

Jenderal

Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, ●●● 3


yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II; dan Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III. 7. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral; Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional; dan Direktorat Ketahanan Industri. 8. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; dan Inspektorat IV. 9. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri terdiri dari 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Standardisasi; Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri; Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup; dan Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual.

●●● 4


10. Staf Ahli Menteri

Adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf Ahli Menteri mempunyai tugas memberi telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal. Staf Ahli Menteri terdiri atas Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri; Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi. Pada tahun 2015, Kementerian Perindustrian melakukan perubahan nomenklatur eselon I di Direktorat Jenderal (Ditjen), Badan dan Staf Ahli, dimana hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo dan

diamanatkan

dalam

No.107/M-IND/PER/11/2015.

Unit

Peraturan eselon

I

yang

Menteri mengalami

Perindustrian perubahan

nomenklatur yaitu: a) Ditjen BIM menjadi Ditjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri barang galian non logam, serta industri tekstil dan industri aneka. b) Ditjen IUBTT menjadi Ditjen Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mempunyai

tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ●●● 5


kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan telematika. c) Ditjen

Kerjasama

Industri

Internasional

menjadi

Ditjen

Ketahanan

dan

Pengembangan Akses Industri Internasional

Direktorat

Jenderal

Internasional

Ketahanan

mempunyai

tugas

dan

Pengembangan

menyelenggarakan

Akses

Industri

perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan industri dan kerja sama internasional di bidang industri. d) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Industri

mempunyai

tugas

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang perindustrian. e) Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri menjadi Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri. f)

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi menjadi Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri.

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sumber daya industri. ●●● 6


g) Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri Teknologi menjadi Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri.

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang penguatan struktur industri. Perubahan nomenklatur di tingkat unit Ditjen, Badan, dan Staf ahli diselaraskan dengan kaidah kelembagaan yang sudah ada, dimana dengan adanya perubahan nomenklatur, akan memudahkan stakeholder industri mengenal lebih baik jenis industri dan pengelompokkannya masing-masing.

C. PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional tersebut tercermin dari dampak kegiatan ekonomi sektor riil bidang industri dalam komponen konsumsi maupun investasi. Dari hal ini sektor industri berperan sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa keteknikan, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan sektor industri menjadi sangat

penting

karena

kontribusinya

terhadap

pencapaian

sasaran

pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam pembentukan PDB sangat besar dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (prime mover) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan

pekerjaan,

yang

berarti

meningkatkan

kesejahteraan

serta

mengurangi kemiskinan. Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan industri, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang diharapkan. Permasalahan Pembangunan Nasional yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan memerlukan upaya penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan, di antaranya meliputi: 1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan; 2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi; ●●● 7


3. Melambatnya perkembangan ekspor Indonesia; 4. Lemahnya sektor infrastruktur; 5. Tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi. Berbagai

permasalahan

pokok

yang

sedang

dihadapi

dalam

mengembangkan sektor industri, yaitu: Pertama, ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi maupun komponen. Kedua, keterkaitan antara sektor industri dengan ekonomi lainnya relatif masih lemah. Ketiga, struktur industri hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses industrinya pendek. Keempat, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Kelima, lebih dari 60 persen sektor industri terletak di Pulau Jawa. Keenam, masih lemahnya kemampuan kelompok industri kecil dan menengah. Dalam mengatasi permasalahan dalam mengembangkan sektor industri, isu-isu strategis hasil temu nasional di bidang perekonomian sebagai prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II adalah: 1. Pembangunan Infrastruktur; 2. Ketahanan Pangan; 3. Ketahanan Energi; 4. Pengembangan UMKM; 5. Revitalisasi Industri dan Jasa; 6. Pembangunan Transportasi. Pembangunan sektor industri sebagai bagian dari pembangunan nasional dituntut mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan industri di masa depan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri, tetapi juga harus mampu mengatasi permasalahan nasional. Dengan memperhatikan masalah nasional dan masalah yang sedang dihadapi oleh sektor industri, serta untuk mendukung ●●● 8


keberhasilan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu, maka telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dan yang dikelompokkan ke dalam: 1) perumusan kebijakan; 2) pelayanan dan fasilitasi; serta 3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan. Pada pembangunan sektor industri,

pemerintah berperan sebagai

fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta. Intervensi langsung Pemerintah dalam bentuk investasi dan layanan publik hanya dilakukan bila mekanisme pasar tidak dapat berlangsung secara sempurna. Arah kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut: 1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional; 2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah; 3. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar; 4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa; Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.

D. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Pada dokumen Laporan Kinerja 2015, Kementerian Perindustrian masih mengacu pada dokumen Rencana Strategis 2010-2014. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 114/M-IND/PER/12/2013 dimana indikator kinerja utama dan target untuk tahun 2015 telah ditetapkan. Pengesahan dokumen Rencana Strategis periode tahun 2015-2019 dilakukan pada bulan ●●● 9


Maret tahun 2015 dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perkin tahun 2016. Renstra

Kementerian

Perindustrian

2010-2014

dimaksudkan

untuk

merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan

nasional

sebagaimana

diamanatkan

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010), Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007), serta disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Perindustrian periode 2005-2009, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan. 1.

Visi Kementerian Perindustrian Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah

Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan: 1). Industri kelas dunia; 2). PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 3). Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1). Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya; 2). Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional; 3). Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar; ●●● 10


4). Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat); 5). Jasa industri yang tangguh. Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai dengan 2014 yakni:

“Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan” 2. Misi Kementerian Perindustrian Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut: 1). Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; 2). Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; 3). Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; 4). Menjadi wahana memajukan kemampuan teknologi nasional; 5). Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; 6). Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; 7). Menjadi

andalan

pengembangan

pembangunan dan

pengelolaan

industri

yang

sumber

berkelanjutan

bahan

baku

melalui

terbarukan,

pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

●●● 11


Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut: 1). Mendorong peningkatan nilai tambah industri; 2). Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional; 3). Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; 4). Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; 5). Memfasilitasi penguatan struktur industri; 6). Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; 7). Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB. 3.

Tujuan Kementerian Perindustrian Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional,

oleh sebab itu pembangunan industri harus diarahkan untuk menjadikan industri yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa depan. Secara kuantitatif peran industri ini harus tampak pada kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB), baik kontribusi sektor industri secara keseluruhan maupun kontribusi setiap cabang industri. Maka dijabarkan tujuannya adalah kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 4.

Sasaran Kementerian Perindustrian Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistemik

yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan (stakeholder), perspektif pelaksanaan ●●● 12


tugas pokok, dan perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan. Dari hasil evaluasi kinerja pada periode tahun 2010 – 2012, terdapat perbaikan terhadap sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja utama Kementerian Perindustrian. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah diperbaiki ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 Tahun

2013.

Sasaran

strategis

dan

indikator

kinerja

utama

tersebut

sebagaimana diuraikan berikut ini. 1). Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) (1). Sasaran Strategis I : Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1.

Laju pertumbuhan industri non migas;

2.

Kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB nasional.

(2). Sasaran Strategis II : Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1.

Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional.

2.

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.

(3). Sasaran Strategis III : Meningkatnya produktivitas SDM industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1.

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;

(4). Sasaran Strategis IV : Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan;

2.

Jumlah

hasil

penelitian

dan

pengembangan

yang

telah

diimplementasikan. (5). Sasaran Strategis V : Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1.

Jumlah investasi di industri hulu dan antara;

●●● 13


2.

Tingkat kandungan lokal.

(6). Sasaran Strategis VI : Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1.

Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa;

2.

Perbandingan jumlah IKM di luar Pulau Jawa dan Jawa.

(7). Sasaran Strategis VII : Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama: 1.

Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri.

2). Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) (1).

Sasaran Strategis I: Tersusunnya kebijakan dan iklim usaha dalam mendukung pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif; 2. Rekomendasi kebijakan nonfiskal dan moneter sektor industri.

(2).

Sasaran Strategis II: Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Rekomendasi usulan insentif; 2. Perusahaan industri yang memperoleh insentif.

(3).

Sasaran

Strategis

III:

Ditetapkannya

rencana

strategis

dalam

pengembangan industri prioritas dan industri daerah, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Jumlah Renstra & Renja; 2. Jumlah peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. (4).

Sasaran Strategis IV: Berkembangnya R & D di instansi dan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Kerjasama R&D instansi dengan industri.

●●● 14


(5).

Sasaran Strategis V: Meningkatnya penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Fasilitasi perlindungan HKI; 2. Persentase pengaduan pelanggaran HKI yang dapat ditangani.

(6).

Sasaran Strategis VI: Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tingkat utilisasi kapasitas produksi; 2. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan; 3. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku.

(7).

Sasaran Strategis VII: Meningkatnya promosi industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Perusahaan yang mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi, promosi produk/jasa dan investasi industri;

(8).

Sasaran Strategis VIII: Meningkatnya kerjasama industri internasional, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Jumlah kesepakatan investasi industri; 2. Jumlah kesepakatan kerjasama industri internasional; 3. Jumlah jejaring kerja internasional.

(9).

Sasaran Strategis IX: Meningkatnya usulan penerapan SNI, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Rancangan SNI yang diusulkan 2. SNI yang diberlakukan secara wajib; 3. Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium; 4. Satker yang terakreditasi untuk memberikan sertifikasi produk.

(10). Sasaran Strategis X: Meningkatnya Pengembangan Industri Hijau, dengan Indikator Kinerja Utama: ●●● 15


1. Bertambahnya kebijakan yang mendukung pengembangan industri hijau; 2. Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau. (11). Sasaran Strategis XI: Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Nilai indeks integritas dari KPK. (12). Sasaran Strategis XII: Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Sertifikasi profesi guru; 2. Sertifikasi profesi dosen; 3. Sertifikasi asessor; 4. Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B; 5. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); 6. Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK); 7. Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi; 8. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri. (13). Sasaran Strategis XIII: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja. (14). Sasaran Strategis XIV: Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri.

●●● 16


3). Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (1).

Sasaran Strategis I: Berkembangnya kemampuan SDM aparatur yang kompeten, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Standar kompetensi SDM aparatur; 2. SDM aparatur yang kompeten.

(2).

Sasaran Strategis II: Terbangunnya organisasi yang professional dan probisnis, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Penerapan sistem manajemen mutu.

(3).

Sasaran Strategis III: Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tersedianya sistem informasi online; 2. Pengguna yang mengakses.

(4).

Sasaran

Strategis

IV:

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

dan

pelaporan, dengan Indikator Kinerja Utama: 1.

Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perancanaan;

(5).

2.

Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan

3.

Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian.

Sasaran Strategis V: Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional, dengan Indikator Kinerja Utama:

5.

1.

Tingkat penyerapan anggaran;

2.

Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP).

Arah Kebijakan dan Strategi Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran industri tahun

2010-2014, telah dibangun Peta Strategi Kementerian Perindustrian yang menguraikan peta-jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi 2014

●●● 17


sebagaimana disebutkan di atas. Peta Strategi Kementerian Perindustrian tersaji pada Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2. Peta Strategi Kementerian Perindustrian

●●● 18


Bab II – Perencanaan Kinerja A. PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015 Perencanaan kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2015 ini disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 dan tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2015. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 disusun pada tahun anggaran 2014 dan dokumen Penetapan Kinerja (Perkin) Tahun 2015 ditetapkan pada awal tahun anggaran 2015. Perencanaan kinerja yang disusun dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 merupakan perencanaan yang sesuai dengan Peta Strategis Kementerian Perindustrian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2010-2014 dan dokumen Peta Strategi serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 Tahun 2013 pada tanggal 27 Desember 2013 tentang

perubahan atas

Peraturan

Menteri

Perindustrian Nomor

41/M-

IND/PER/3/2010 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian. Dokumen penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2015 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 sebagaimana diuraikan dalam dokumen LAKIP Kementerian Perindustrian tahun 2014 dan beberapa penyesuaian dengan ketersediaan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam DIPA Kementerian Perindustrian Tahun 2015. Hasil evaluasi dan beberapa penyesuaian ini berdampak pada sasaran strategis, indikator kinerja maupun

target

yang

ditetapkan

dalam

dokumen

Penetapan

Kinerja

Kementerian Perindustrian Tahun 2015. Penyesuaian ini didasari dengan pertimbangan

ketersediaan

data

dukung

pengukuran

indikator

kinerja,

rasionalitas ketercapaian target sasaran dan indiaktor kinerja serta kesesuaian ●●● 19


target dengan ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana lain. Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2015

dan

ditetapkan

dalam

dokumen

Perjanjian

Kinerja

Kementerian

Perindustrian Tahun 2015 dengan penetapan anggaran sebagaimana dalam DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja (Perkin) Perspektif Stakeholders Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Satuan

Tingginya nilai tambah industri

1.

Laju pertumbuhan industri nonmigas

6,00

Persen

2.

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

20,80

Persen

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

1.

Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional

65

Persen

2.

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

38

Persen

Meningkatnya produktivitas SDM industri

1.

Tingkat produktivitas SDM industri

250.000

Rupiah/ Tenaga kerja

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri

1.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan

35

Hasil Litbang

2.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan

10

Hasil Litbang

1.

Jumlah investasi di industri hulu dan antara

900

Proyek

2.

Tingkat Kandungan Lokal

500

Produk

1.

Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa

27,73 : 72,27

Rasio

2.

Perbandingan jumlah IKM di luar Pulau Jawa dan Jawa

32 : 68

Rasio

1.

Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

35

Persen

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri Tersebarnya pembangunan industri

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

●●● 20


B. RENCANA ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015 Perjanjian kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015 dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan pentargetan yang telah ditetapkan pada tahun

2015,

didukung

dengan

pembiayaan

APBN

sebesar

Rp.

4.599.409.087.000,00. Anggaran tersebut dirinci berdasarkan program. Secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2. Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2015 Berdasarkan Program

(dalam ribu rupiah)

No.

Program

Pagu 2015

1.

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

3.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

354.789.761

4.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka

354.575.743

5.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan

369.035.768

6.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

622.945.133

7.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenperin

46.179.969

8.

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

9.

Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri

10.

Program Pengamanan Industri dan Kerjasama Internasional Total

1.142.251.616 20.305.283

579.139.170 1.061.892.000 49.860.699 4.600.975.142

●●● 21


Bab III – Akuntabilitas Kinerja A. CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015 Capaian kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2015 merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran Kementerian Perindustrian dalam melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Capaian kinerja ini bukan hanya menguraikan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai kontrak kinerja Menteri

Perindustrian

dalam

dokumen

Perjanjian

Kinerja

Kementerian

Perindustrian Tahun 2015, namun juga menguraikan capaian kinerja lain, yaitu kinerja makro sektor industri, kinerja program prioritas nasional Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN),

kinerja

program

Kementerian Perindustrian, kinerja kelembagaan dan kinerja keuangan. Analisis pencapaian dilengkapi dengan pembandingan capaian dengan tahun sebelumnya serta dengan kinerja lainnya. Namun terdapat beberapa sasaran strategis maupun indikator kinerja utama yang tidak dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak ditetapkan sebagai sasaran strategis atau indikator kinerja utama yang sama, serta dikarenakan ketidaktersediaan data. 1.

Kinerja Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Kementerian Perindustrian Sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

tahun 2015, kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam

Perjanjian

Kinerja

Kementerian Perindustrian tahun 2015 mencakup 7 (tujuh) sasaran strategis dalam perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja utama (IKU). Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa pada sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Kementerian Perindustrian masih mengacu pada Renstra 2010-2014. Hal ini dikarenakan dokumen Renstra 2015-2019 tersusun di ●●● 22


triwulan III tahun 2015. Data capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja tahun 2015 ini dimungkinkan adanya perbedaan penyajian angka capaian dan data

kinerja

pada

tahun-tahun

sebelumnya

karena

memang

terjadi

pembaharuan data berdasarkan data pembaharuan dari sumber yang berkompeten seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan unit kerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). a. Nilai Tambah Industri Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi yang merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Laju pertumbuhan industri dengan target tahun 2015 sebesar 6,00 persen. 2). Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target pada tahun 2015 sebesar 20,80 persen. Laju pertumbuhan industri, diukur melalui penghitungan pertumbuhan nilai tambah dihitung dengan melihat tingkat pertumbuhan sektor industri non migas sesuai data dari BPS. Bila ditemukan ada nilai tambah yang menggabungkan industri dari direktorat yang berbeda, lakukan kesepakatan untuk membagi nilai tambah tersebut (gunakan sampai 5 digit nilai ISIC). Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional, diukur melalui penghitungan besaran persentase kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional (diperoleh dari nilai ISIC number kepala 3) – agregasi dari 3 unit sektoral. Tabel. 3.1. Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri Sasaran Strategis Tingginya Nilai Tambah Industri

IKU Laju pertumbuhan industri non-migas Kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional

2015

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

6,0

5,04

84

Persen

20,80

18,18

87,40

Persen

●●● 23


Tabel. 3.2 . Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri Sasaran Strategis

Tingginya Nilai Tambah Industri

IKU

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan

Laju pertumbuhan industri

111,97

94,81

85,43

82,50

84

Persen


89,44

104,25

98,33

84,81

87,40

Persen

Tabel. 3.3. Realisasi IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri Sasaran Strategis

Tingginya Nilai Tambah Industri

IKU

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan

Laju pertumbuhan industri

6,74

6,40

6,10

5,61

5,04

Persen


20,92

20,85

20,76

17,87

18,18

Persen

Pencapaian target indikator laju pertumbuhan industri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2011 sebesar 111,97 persen mengalami penurunan sampai tahun 2014 menjadi 82,50 persen. Namun pada tahun 2015, pencapaian target mengalami peningkatan menjadi sebesar 84 persen. Begitu juga dengan angka realisasi pertumbuhan industri, yang berangsur-angsur turun dari sebesar 6,74 persen pada tahun 2011, menjadi sebesar 6,40 persen pada tahun 2012 dan kembali turun pertumbuhannya hanya sebesar 6,10 persen pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 turun lagi hanya tumbuh sebesar 5,61 persen. Pada tahun 2015, realisasi pertumbuhan industri ini juga mengalami penurunan kembali sebesar 5,04 persen. Pada indikator kinerja utama kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional sampai dengan tahun 2015 memiliki kontribusi sebesar 18,18 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kontribusi industri manufaktur ●●● 24


terhadap PDB nasional mengalami peningkatan setelah pada tahun lalu hanya mencapai 17,87 persen. Capaian kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional sempat mengalami penurunan pencapaian dari target yang telah ditetapkan dari tahun 2012 sebesar 104,25 persen hingga 2014 mencapai 84,81 persen. Sedangkan pada tahun 2015, capaian indikator ini meningkat yaitu sebesar 87,40 persen. Nilai kontribusi industri pengolahan khususnya industri pengolahan nonmigas yang selalu terbesar dibanding dengan lapangan usaha lain ini menjadi

bukti

pentingnya

peranan

sektor

industri

sebagai

penggerak

perekonomian nasional. Hal ini sekaligus menjadi pendorong bagi Kementerian Perindustrian untuk selalu fokus dan berkinerja secara maksimal dan terbaik. Tabel. 3.4. Peran Sektor Industri Terhadap PDB Nasional (Persen) (tahun dasar 2010)

No

Lapangan Usaha

2011

2012

2013

2014*

2015**

1

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

13.51

13.37

13.39

13.34

13,52

2

Pertambangan dan Penggalian

11.81

11.61

10.95

9.87

7,62

3

Industri Pengolahan

21.76

21.45

20.98

21.01

20,84

a. Industri Migas

3.63

3.46

3.26

3.11

2,67

b. Industri Non Migas

18.13

17.99

17.72

17.89

18,18

1.17

1.11

1.04

1.08

1,14

5

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0.08

0.08

0.08

0.07

0,07

6

Konstruksi

9.09

9.35

9.51

9.86

10,34

13.61

13.21

13.27

13.44

13,29

4

8

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

3.53

3.63

3.87

4.42

5,02

9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

2.86

2.93

3.04

3.04

2,96

10

Informasi dan Komunikasi

3.60

3.61

3.58

3.50

3,53

11

Jasa Keuangan dan Asuransi

3.46

3.72

3.87

3.87

4,03

12

Real Estate

2.79

2.76

2.77

2.79

2,86

13

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

1.46

1.48

1.52

1.57

1,65

3.89

3.95

3.90

3.83

3,91

2.97

3.14

3.25

3.24

3,37

7

14 15

●●● 25


No 18 17

Lapangan Usaha

2011

2012

2013

2014*

2015**

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

0.98

1.00

1.01

1.03

1,07

1.44

1.42

1.47

1.55

1,65

Total PDB

100

100

100

100

100

Sumber: BPS diolah Kemenperin; * Data Sementara; ** Data sangat sementara

Lapangan usaha yang menjadi kontributor terbesar setelah industri pengolahan pada tahun 2015 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,52 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,29 persen, sektor konstruksi sebesar 10,34 persen dan sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 7,62 persen. Secara umum terjadi pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha, namun berdasarkan analisa per sektor akan terlihat beberapa lapangan usaha mengalami perlambatan. Perlambatan beberapa lapangan usaha ini dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: 1). Turunnya nilai mata uang rupiah kepada USD Melemahnya rupiah mengakibatkan beberapa sektor menjadi sulit untuk kompetitif

khususnya

yang

tergantung

pada

produk-produk

impor.

Keuntungan yang harusnya diterima oleh para eksportir pun tidak dapat meningkatkan neraca transaksi berjalan akibat industri manufaktur yang belum efisien dan berdaya saing. 2). Turunnya harga komoditas dunia Melemahnya harga-harga komoditas dunia sebagai akibat melemahnya permintaan di China dan Negara-negara utama Eropa mengakibatkan industri yang mengandalkan harga komoditas mengalami pelemahan permintaan.

●●● 26


3). Pemberlakuan UU Minerba Pada 11 Januari 2014, presiden SBY menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014. Peraturan itu merupakan tindak lanjut dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Dimana undang-undang tersebut mewajibkan semua perusahaan tambang membangun smelter dan dilarang untuk mengekspor bahan mentah. Hal ini bertujuan untuk menaikkan nilai tambah berupa nilai ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Akibat dari kebijakan tersebut, sehingga terjadi perlambatan pada sektor industri migas sebesar 1,76 persen. Penjelasan mengenai peranan cabang-cabang industri terhadap laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDB nasional lebih lanjut dijelaskan dalam Kinerja Makro Industri Non Migas. b. Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Penguasaan pasar di dalam negeri yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibanding dengan seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pasar di luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekspor produk industri sehingga dapat meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional dengan target pada tahun 2015 sebesar 65 persen. 2). Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri dengan target pada tahun 2015 sebesar 38 persen. Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional, diukur melalui penghitungan perbandingan nilai ekspor total produk industri terhadap nilai total ekspor nasional setiap tahunnya (data dari BPS).

●●● 27


Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri, diukur melalui penghitungan nilai perbandingan pangsa produk industri nasional di dalam negeri.

Tabel. 3.5. Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Sasaran Strategis

Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

2015

IKU Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional

Target

Realisasi

Capaian

65

70,98

109,2

Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk industri nasional Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

-

38

46,00

Satuan

Persen Persen

121,08

Persen

Ket: (-) Indikator pada tahun tersebut tidak digunakan lagi.

Tabel. 3.6. Capaian IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Sasaran Strategis


IKU

2012

2013

2014

2015

Satuan

-

96,78

100,73

109,18

Persen

Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk industri nasional

43,53

-

-

-

Persen


121,91

140,11

149,92

121,08

Persen


Ket: (-) Indikator pada tahun tersebut tidak digunakan lagi

●●● 28


Tabel. 3.7. Realisasi IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri Sasaran Strategis


IKU

2012

2013

2014

2015

Satuan


61,21

61,94

66,48

70,97

Persen

Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk industri nasional

6,53

-

-

-

Persen


42,67

50,44

55,47

46,00

Persen


Untuk indikator kinerja utama “meningkatnya pangsa pasar ekspor produk industri nasional” tidak digunakan sebagai IKU pada tahun 2013 sampai tahun 2015. IKU ini diperbaiki dengan menggunakan IKU “kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional”. Pada tahun 2013 pencapaian target indikator kinerja utama kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional tidak tercapai yaitu hanya sebesar 96,78 persen, namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan capaian menjadi 100,73 persen dan meningkat lagi di tahun 2015 dengan capaian sebesar 109,2 persen. Jika dilihat dari sisi ketercapaian target dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 memang indikator ini tidak bergerak konsisten, namun dari sisi realisasi kontribusi produk ekspor industri terhadap ekspor nasional mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Nilai ekspor produk industri non migas pada tahun 2015 mencapai USD 131,7 Miliar yang memberikan kontribusi sebesar 87,65 persen dari total ekspor nasional. Nilai ekspor tersebut mengalami penurunan sebesar 9,77 persen dibandingkan dengan nilai ekspor produk industri non migas pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai USD 145,96 Miliar. Pada periode tahun 2015, industri pengolahan kelapa/kelapa sawit memiliki kontribusi tertinggi sebesar ●●● 29


19,45 persen atau sebesar USD 20,7 Miliar. Sedangkan industri pengolahan tembaga, timah, dll. menjadi industri dengan kontribusi terendah, yaitu 3,39 persen atau dengan nilai sebesar USD 3,6 Miliar. Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, komoditi peng. Emas, perak, logam mulia, perhiasan, dll. menjadi komoditi dengan perubahan tertinggi atau sekitar 28,60 persen dengan nilai sebesar USD 4,72 Miliar setelah pada tahun lalu hanya USD 3,67 Miliar. Berbanding terbalik dengan komoditi kimia dasar dengan

perubahan

terendah

atau

mengalami

penurunan

sebanyak

27,22 persen, dengan nilai sebesar USD 4,15 Miliar setelah pada tahun sebelumnya mencapai USD 5,70 Miliar. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekspor terutama dalam era perdagangan bebas, maka industri perlu terus dipacu antara lain melalui promosi kemampuan produk dalam negeri kepada para calon buyer dan investor baik dalam maupun luar negeri, baik melalui pameran dalam negeri maupun keikutsertaan dalam pameran internasional. Pada Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, kegiatan pameran diprioritaskan untuk komoditas unggulan ekspor, yaitu industri tekstil, garmen, barang kulit, dan alas kaki. Beberapa pameran tersebut berhasil mengundang stakeholder penting di komoditasnya seperti pada Gelar Sepatu Kulit dan Fashion 2015 dan Pameran Industri Kosmetik dan Jamu. Selain itu dalam memenuhi arahan Presiden Indonesia diadakannya Pameran Dalam Rangka Memperingati 70 Tahun Indonesia Merdeka yang menampilkan produk kosmetik, bahan galian non logam, alas kaki dan tekstil, peetrokimia dan pupuk, serta ban dan produk karet. Tabel. 3.8. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010 2014

2015

% Peran 2015

KELOMPOK KOMODITI

1

Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit

20.660,4

23.711,6

20.746,1

-12,51

19,45

2

Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif

14.684,4

15.813,5

14.443,2

-8,67

13,54

●●● 30

2013

% Perub

NO.


3

Tekstil

12.661,7

12.720,3

12.262,6

-3,60

11,50

4

Elektronika

8.520,1

8.066,9

6.903,7

-14,42

6,47

5

Pengolahan Karet

9.724,1

7.497,5

6.171,4

-17,69

5,79

6

Kimia Dasar

5.083,5

5.703,4

4.150,7

-27,22

3,89

7

Makanan dan Minuman

5.379,8

5.554,4

5.597,0

0,77

5,25

8

Pulp dan Kertas

5.644,0

5.498,6

5.332,6

-3,02

5,00

9

Pengolahan Kayu

4.727,7

5.202,3

5.186,6

-0,30

4,86

10

Pengolahan Tembaga, Timah dll.

4.843,5

4.886,4

3.619,3

-25,93

3,39

3.933,1

4.090,3

4.615,4

12,84

4,33

2.031,2

3.671,8

4.721,7

28,60

4,43

12 Besar Hasil Industri

97.893,5

102.416,9

93.750,4

-8,46

87,92

Industri Lainnya

15.136,4

14.913,0

12.886,5

-13,59

12,08

113.029,9

117.330,0

106.636,8

-9,11

100,00

11 12

Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki Peng. Emas, Perak, Logam Mulia, Perhiasan dll.

INDUSTRI PENGOLAHAN

Peran

komoditi

yang

tertinggi

adalah

komoditi

pengolahan

kelapa/kelapa sawit. Potensi pengembangan industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia cukup besar. Hal ini didukung dengan luas perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 2015 sekitar 10,6 Juta ha; dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut: (i). Perkebunan Rakyat: 4,6 Juta ha (42 persen), (ii). Perkebunan Besar Swasta: 5,3 Juta ha (51 persen), dan (iii). Perkebunan Negara: 0,7 Juta ha (7 persen). Untuk dapat mengurangi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm oil/CPO) Pemerintah terus mendorong agar hilirisasi minyak sawit dilakukan, salah satunya dengan memberikan rangsangan seperti insentif fiskal industri sawit yang menghasilkan produk turunan CPO. Produk hilir minyak sawit nasional yang dapat dihasilkan, antara lain: a) Oleochemical/ Nonpangan a.l. fatty acid, fatty alcohol, sabun, kosmetik, dsb dengan kapasitas produksi mencapai 1,5 Juta ton/tahun; dan b) Bioenergy a.l. biodiesel (FAME), Green Diesel, Biojet fuel, bioethanol, Biomass dengan kapasitas produksi mencapai 7,2 Juta Ton. Dalam rangka pengembangan industri oleokimia, kemurgi dan minyak atsiri, telah dilaksanakan Third Senior Official Meeting (3rd SOM) pembentukan ●●● 31


CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries). sebagai tindak lanjut acara tersebut khususnya dalam rangka percepatan pembangunan POIZ (Palm Oil Industrial Zone), Kementerian Perindustrian sesuai tugas dan fungsi, akan melakukan: a) Tim Indonesia dan Malaysia akan menentukan calon lokus POIZ di masingmasing Negara sebagai Global Palm Oil Hub untuk pengembangan industri hilir minyak sawit. b) Tim Indonesia dan Malaysia akan mengadakan studi pemasaran (market study) dan penentuan jenis industry potensial di masing- masing Global Palm Oil Hub. Masing- masing pihak akan melakukan pertukaran informasi dan akan dibahas bersama pada pertemuan TWG GEZ. c) Pihak Indonesia, bekerja sama dengan konsultan kelas internasional BCG (Boston Consulting Group), akan melakukan kajian penentuan Lokus POIZ berdasarkan pemetaan potensi bahan baku, ketersediaan lahan untuk ekspansi, fasilitas pelabuhan laut dalam, dan potensi lainnya. Berdasarkan revieu sementara, Indonesia mengusulkan Kawasan Industri Dumai – Riau sebagai Global Palm Oil Hub. d) Kementerian Perindustrian akan melakukan kajian peta lokasi, kunjungan ke lokasi, dan benchmarking di kawasan industri Dumai – Riau sebagai calon Lokus POIZ terkait dengan ketersediaan lahan, fasilitas/ insentif dalam kerangka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan urgensi pembentukan regulasi khusus untuk mempercepat pembangunan POIZ. c.

Meningkatnya Produktivitas SDM Industri Produktivitas SDM industri sebagai faktor penunjang industri nasional untuk

mendukung tercapainya tujuan industri. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama tingkat produktivitas SDM industri dengan target pada tahun 2015 sebesar Rp. 250.000.000,00 per tenaga kerja.

●●● 32


Tingkat produktivitas SDM industri, diukur melalui penghitungan pembagian antara Nilai output dibagi jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri yang bersangkutan Tabel. 3.9. Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri 2015 Sasaran Strategis

IKU

Target

Realisasi

Capaian

Ribu Rupiah/Tenaga Kerja Meningkatnya Produktivitas SDM Industri


250.000

Persen

318.116

127,25

Sumber: data olah Kemenperin

Tabel. 3.10. Capaian IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri Sasaran Strategis

IKU

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan

Meningkatnya Produktivitas SDM Industri


87,98

93,60

106,62

119,54

127,25

Persen

Sumber: BPS, diolah Kemenperin Ket: - Data produktivitas tenaga kerja terkini sampai dengan tahun 2013. - Untuk realisasi tahun 2014 dan 2015, data diolah oleh Kemenperin.

Tabel. 3.11. Realisasi IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas SDM Industri

IKU Tingkat produktivitas SDM industri

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan

219.941

234.010

266.540

298.861

318.116

Ribu Rupiah/TK

Nilai produktifitas tenaga kerja pada tahun 2011 s.d 2013 didapatkan dari data BPS. Sedangkan untuk tahun 2014 dan 2015 nilai produktifitas didapatkan dengan perhitungan seperti diatas. Dan penghitungan angka produktivitas ●●● 33


tenaga kerja ini berbeda dengan angka yang dilaporkan dalam laporan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pembaharuan data dari BPS, dari angka sangat sementara menjadi angka yang lebih mendekati riil. Dilihat dari aspek pencapaian target, dari tahun 2013 capaian indikator melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 250.000 ribu rupiah/tenaga kerja. Dari target sebesar Rp. 250.000.000,00 per tenaga kerja, yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah peningkatan produktivitasnya mencapai lebih dari Rp. 100.000.000,- per tenaga kerja. Menurut data APO Productivity Databook 2015, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia berdasarkan PDB per pekerja menempati peringkat ke empat ASEAN dengan nilai produktivitas sebesar USD 21,9 Ribu atau setara dengan 302.220 ribu rupiah/tenaga kerja dengan kurs I USD = 13.800,-. Dengan pendekatan rumus perhitungan diatas, capaian tingkat produktivitas SDM industry tahun 2015 adalah sebesar 318.116 ribu rupiah/tenaga kerja. Hasil tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan data yang dikeluarkan oleh APO. Adapun langkah – langkah yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas SDM industri adalah: 1.

Penyusunan RSKKNI SDM Industri

2.

Bantuan Mesin/Peralatan guna mendukung pengembangan kemampuan SDM Industri dengan mendukung pelatihan ini dan meningkatkan produktivitas industri melalui percepatan produksi.

3.

Peningkatan kemampuan soft skill SDM industri

4.

Pembangunan Center of Excellence Industri sebagai pusat pengembangan industri

d. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Inovasi dimaksud adalah kreativitas untuk menciptakan produk baru sebagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi terapan, dan penelitian

●●● 34


dari berbagai sektor lainnya. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan dengan target sebesar 35 penelitian. 2). Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan dengan target 10 penelitian. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan, diukur melalui penghitungan jumlah hasil penelitian dan pengembangan (khusus yang dikerjakan oleh Balai Besar dan Baristand Industri). Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan, diukur melalui penghitungan jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah diterapkan dan

dimanfaatkan

industri

atau

IKM

dan

telah

masuk

dalam

skala

pabrik/manufaktur. Pada TA. 2015 telah dihasilkan 200 (dua ratus) hasil litbang dan bila dijumlahkan selama tahun 2011 sampai tahun 2015 terdapat 1.068 (seribu enam puluh delapan) penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Besar dan Baristand Industri atau 86,99% dari target yang ditetapkan. Dari seluruh penelitian tersebut terdapat hasil litbang yang siap diterapkan dan telah diterapkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 300 250 200 150 100 50 0

2011

2012

2013

2014

2015

Target

168

194

250

256

200

Realisasi

186

200

182

161

200

Target

Realisasi

Gambar 3.1 Hasil litbang 2011-2015

●●● 35


Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan, diukur melalui penghitungan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balai Besar dan Baristand Industri. Kriteria hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan adalah merupakan hasil litbang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2011 sampai dengan tahun 2015) yang telah dilakukan pilot project atau telah dihitung tekno meternya, atau telah memiliki mitra usaha/industri untuk menerapkan hasil litbang tersebut. Hasil litbang yang siap diterapkan pada tahun 2015 sebanyak 62 (enam puluh dua) penelitian. Tabel. 3.12. Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Sasaran Strategis Tingginya kemampuan Inovasi dan penguasaan teknologi Industri

2015

IKU

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan

35

62

177,14

Penelitian

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan

10

35

350

Penelitian

Tabel. 3.13. Capaian IKU Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Sasaran Strategis Tingginya kemampuan Inovasi dan penguasaan teknologi Industri

●●● 36

IKU

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan


74,40

103,09

110,34

206,67

177,14

Persen


38,00

103,13

95,56

370,00

350

Persen


Tabel. 3.14. Realisasi IKU Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Sasaran Strategis Tingginya kemampuan Inovasi dan penguasaan teknologi Industri

IKU

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan


186

200

96

62

62

Penelitian


25

33

42

45

35

Penelitian

120 100

96

87

80

62

62

60 40

35

30

20 0 2013

2014 Target

2015

Capaian

Gambar 3.2. Perkembangan Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Tahun 2013 – 2015

Untuk tahun 2015 jumlah hasil litbang yang siap diterapkan realisasinya sama dengan TA. 2014, dan cenderung menurun bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena berkurangnya alokasi anggaran dan diperketatnya kriteria dalam rangka peningkatan kualitas hasil litbang. Hal ini menyebabkan pengembangan hasil litbang untuk sampai pada tahap “siap diterapkan” cenderung terhambat. Untuk itu perlu pengembangan Sumber Daya (anggaran, SDM, dan infrastruktur) untuk mendukung terwujudnya hasil linbang yabg berkualitas. ●●● 37


Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan, diukur melalui penghitungan hasil litbang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) yang telah diterapkan pada dunia usaha/industri dan telah masuk dalam skala pabrik/manufaktur. Hasil litbang tersebut telah digunakan untuk berproduksi oleh industri dan sudah ada bukti kerja sama/MoU.

60 50

50 45

40 32 30

45

42

35

33

25

20 10

10

10

0 2011

2012

2013 Target

2014

2015

Realisasi

Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan Tahun 2011 – 2015

Pada tahun 2015 sebanyak 35 (tiga puluh lima) hasil litbang telah diimplementasikan pada industri. Realisasi tersebut telah melampaui target, namun jumlahnya menurun bila dibandingkan dengan realisasi TA. 2014. Pemanfaatan litbang oleh sektor industri sangat bergantung pada kualitas hasil litbang dan pemasaran/publikasi hasil litbang oleh Balai Besar dan Baristand Industri pada dunia industri. Selain itu, penelitian dan pengembangan perlu didorong untuk lebih aplikatif sampai dengan skala industri agar dapat memenuhi kebutuhan teknologi dunia usaha/industri.

●●● 38


Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri adalah: 1.

Perlu peningkatan

sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana

litbang) dari kualitas dan kuantitas; 2.

Peneliti perlu didorong dan difasilitasi untuk mengikuti pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan peningkatkan kompetensi SDM;

3.

Mayoritas pelaku industri masih tergantung teknologi dari luar negeri;

4.

Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami pentingnya HKI dan cara mendaftarkan HKI.

5.

Keterbatasan akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, dan pelayanan litbang teknologi;

6.

Rendahnya kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Industri. Langkah

-

langkah yang

telah dilakukan

dalam meningkatkan

kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri antara lain : 1.

Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasi pada pemetaan kebutuhan usaha dan penyusunan rencana litbangyasa akanmengacu pada Industri Prioritas yang ditetapkan dalam RIPIN.

2.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat SDM, kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang;

3.

Memperkuat kompetensi inti dan bersama Balai;

4.

Meningkatkan komersialisasi hasil litbang teknologi;

5.

Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri serta pelaku industri;

e.

Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu dan

industri antara serta bagaimana kemampuan kandungan lokal digunakan dalam produksi. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: ●●● 39


1). Jumlah investasi baru di industri hulu dan antara dengan target pada tahun 2015 sebesar 900 proyek. 2). Produk industri dengan TKDN > 40 persen dengan target pada tahun 2015 sebanyak 500 produk. Jumlah investasi baru di industri hulu dan antara, diukur melalui penghitungan jumlah proyek yang dikerjakan di masing-masing sektor untuk mengisi (invest) pada industri -industri sebelum industri hilir. Produk industri dengan TKDN > 40 persen, diukur melalui penghitungan jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40 persen. Tabel. 3.15. Target dan Realisasi Tahun 2015 IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri Sasaran Strategis Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

●●● 40

IKU

2015

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah investasi baru di industri hulu dan antara

900

9709

1078,78

Proyek

Produk industri dengan TKDN > 40 persen

500

1718

343,6

Produk


Tabel. 3.16. Capaian IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri Sasaran Strategis

Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

IKU

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan


-

-

397,13

472,59

1078,78

Persen


-

-

201,40

142,00

343,6

Persen

Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia)

384,12

142,50

-

-

-

Persen

Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan

109,38

96,66

-

-

-

Persen


Tabel. 3.17. Realisasi IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri Sasaran Strategis Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

IKU

2011

2012

2013

2014

2015

Satuan


2.349

2.428

4.552

4.017

9707

Proyek


-

-

719

710

1718

Produk


Untuk 2 indikator tumbuhnya industri dasar hulu (logam dan kimia) dan indikator

tumbuhnya

industri

komponen

automotive,

elektronika

dan

permesinan sudah tidak digunakan sebagai indikator pengukuran karena telah

●●● 41


diperbaiki dengan 2 indikator yaitu indikator jumlah investasi baru di industri hulu dan antara dan indikator produk industri dengan TKDN > 40 persen. Pada indikator jumlah investasi baru di industri hulu dan antara, pencapaian sangat jauh melampaui targetnya yaitu sebesar 1078,78 persen. Begitupula dalam pencapaian indikator produk industri dengan TKDN > 40 persen juga sangat melampaui target yaitu sebesar 343,6 persen. Dari target jumlah investasi baru di industri hulu dan antara sebesar 900 proyek, yang dapat terealisasi sepanjang tahun 2015 adalah sebanyak 9707 proyek. Hasil realisasi tersebut merupakan jumlah proyek PMA dan proyek PMDN pada tahun 2015 yaitu terdiri atas 7184 Proyek PMA dan 2525 Proyek PMDN. Sedangkan pada indikator produk industri dengan TKDN > 40 persen dengan target 500 produk, yang dapat terealisasi adalah sebanyak 1718 produk. Hasil realisasi ini merupakan jumlah dari produk yang TKDN > 40 persen dan yang disertifikasi baik oleh Kementerian Perindustrian maupun oleh pihak swasta. Investasi PMDN di tahun 2015 mencapai 2525 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 89,04 Triliun atau tumbuh sebesar 50,84 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 59,03 Triliun. Bila dilihat dari nilai investasi, industri makanan merupakan industri dengan nilai investasi tertinggi, sebesar Rp 24,53 Triliun, disusul oleh industri kimia dan farmasi sebesar Rp 20,71 Triliun dan industri mineral non logam sebesar Rp 20,50 Triliun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain merupakan industri dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 118,49 persen, disusul oleh industri kayu sebesar 102,58 persen, dan industri tekstil sebesar 87,71 persen. Sedangkan investasi PMA di tahun 2015 mencapai 7184 proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 11,76 Miliar atau menurun sebesar 9,65 persen bila dibandingan dengan tahun sebelumnya dengan capaian nilai investasi sebesar US$ 13,01 Miliar dan 3.075 proyek. Bila dilihat dari total investasi, industri logam, mesin, dan elektronik merupakan industri dengan capaian tertinggi yaitu sebesar US$

3,09 ●●● 42

Miliar,

disusul

oleh

industri

kimia

dan

farmasi

sebesar


US$ 1,95 Miliar, dan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain sebesar US$ 1,75 Miliar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, industri mineral non logam menjadi industri dengan pertumbuhantertinggi, yaitu sebesar 42,09 persen, disusul kemudian industri karet dan plastik sebesar 27,68 persen, dan industri logam, mesin, dan elektronik sebesar 25,10 persen. Sedangkan untuk IKU produktifitas dengan TKDN > 40 persen, sampai dengan tahun 2015 melampaui target yang diharapkan. Dari target 500 produk terealisasi 1.718 produk dengan TKDN > 40 persen. Produk yang dihasilkan merupakan produk industri yang telah diverifikasi TKDN-nya oleh Kementerian Perindustrian. Hasil verifikasi ini kemudian akan ditetapkan secara formal oleh Kementerian Perindustrian. Capaian ini salah satunya didukung oleh programprogram yang mendorong industri dan masyarakat melalui program P3DN. Kedua indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2013–2014 menggantikan indikator tumbuhnya industri logam dasar, besi dan baja; dan tumbuhnya industri alat angkut, mesin, dan peralatannya. Dari Sektor industri kimia, tekstil dan aneka, agenda peningkatan TKDN pada tahun 2015, yakni Produk Industri yang tersertifikasi pada Tingkat Komponen Dalam Negeri sebanyak 683 sertifikat dimana sebanyak 350 sertifikat dibiayai oleh Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka. Sementara itu 333 sertifikat lainnya merupakan hasil realisasi pengajuan perusahaan yang mandiri kepada Surveyor Independen yang telah ditunjuk dan realisasi anggaran dari Pagu DIPA Ditjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka. Agenda lain untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ialah kegiatan Business Matching yang mempertemukan antara sisi supply (industri dan asosiasi) dengan sisi demand (Kementerian/Lembaga yang memiliki belanja barang/modal terbesar pada struktur APBN) yaitu Kementerian ESDM, Perhubungan, Pekerjaan Umum, BUMN, Pendidikan, Kesehatan, Pertahanan, dan Pertanian). Selain itu, suatu peraturan mengenai pengadaan barang/jasa dari produk dalam negeri ●●● 43


yang ditelah dibuat, perlu diawasi agar penerapannya optimal, maka dilakukan MoU antara Kementerian Perindustrian dengan BPKP tentang Pengawasan Pelaksanaan P3DN Nomor 346/M-IND/7/2015 dan Nomor MoU-4/K/D1/2015, tanggal 9 Juli 2015 di Istana Wakil Presiden. Pencitraan merupakan salah satu kunci penting dalam membentuk opini publik. Menyadari hal tersebut, Ditjen IKTA juga menganggarkan kegiatan Pencitraan P3DN melalui media televisi dan radio. Kegiatan ini menghasilkan output berupa Sosialisasi dan Promosi di media cetak dan elektronik seperti pembuatan iklan di televisi dan papan iklan. Pada kegiatan ini tidak terdapat kendala berarti, hanya untuk tindak lanjut di tahun berikutnya perlu adanya peningkatan komunikasi dengan seluruh industri khususnya peserta business matching agar hasil yang didapatkan lebih baik dari tahun ini. f.

Tersebarnya Pembangunan Industri Perbandingan penyebaran industri di Jawa dan di luar Jawa. Sasaran

strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa dengan target pada tahun 2015 sebesar 27,73 : 72,27. 2). Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa dengan target pada tahun 2015 sebesar 62 : 38. Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa, diukur melalui penghitungan perbandingan jumlah PDRB industri seluruh provinsi di luar Jawa dibandingkan dengan di Jawa setiap tahunnya Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa, diukur melalui penghitungan perbandingan jumlah industri kecil dan menengah yang ada di Pulau Jawa dibandingkan dengan di luar Pulau Jawa setiap tahunnya. Industri kecil dan menengah dibagi berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. ●●● 44


Besarannya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dalam draf peraturan yang sedang disusun sebagai berikut: 

Industri kecil: tenaga kerja 1-19 orang; nilai investasi s.d Rp 500 Juta



Industri menengah: tenaga kerja 20-99 orang; nilai investasi Rp 500 Juta s.d Rp 10 Miliar Tabel. 3.18. Target dan Realisasi Tahun 2015 dari Tersebarnya Pembangunan Industri Sasaran Strategis Tersebarnya Pembangunan Industri

2015

IKU Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa

Ket:

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

27,73: 72,27

28,97 : 71,03

104,47

Rasio

68 : 32

61,2 : 38,8*

121,25*

Rasio

- Pada IKU Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa, data terkini baru sampai dengan tahun 2014 - (*) data sementara

Tabel. 3.19. Realisasi IKU dari Tersebarnya Pembangunan Industri Sasaran Strategis Tersebarnya pembangunan Industri

IKU

2011

2012

2013

2014

2015

Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa (rasio)

22,83 : 77,17

23,13 : 76,87

27,36 : 72,64

27,36 : 72,64

28,97 : 71,03

Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa (rasio)

65,04 : 34,96

64,34 : 35,66

62,39 : 37,61

62,27 : 37,73

61,2 : 38,8

Sumber: BPS, diolah Kemenperin

Pencapaian target sasaran strategis ini tercapai untuk indikator Rasio PDRB industri di luar Pulau Jawa terhadap PDRB industri di Jawa maupun realisasi ●●● 45


perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Dari target di tahun 2015 sebesar 27,73 persen, PDB industri di luar Pulau Jawa meningkat dari sebesar 27,36 persen pada tahun 2014 menjadi 28,97 persen pada tahun 2015. Sedangkan jumlah IKM di luar pulau Jawa dari sebesar 37,73 persen pada tahun 2014 naik menjadi 38,8 persen di tahun 2015 dari target rasio jumlah IKM di Jawa dan luar Jawa sebesar 68 : 32. Tabel 3.20. Kontribusi sektor Industri Manufaktur di Jawa dan Luar Jawa (Dalam Persen) Wilayah

Jawa Luar Jawa Nasional

2011

2012

2013

2014

2015

73,41

73,07

72,78

72,64

71,03

26,59

26,93

27,22

27,36

28,97

100,00

100,00

100,00

100,00

100

Sumber : BPS, diolah Kemenperin

Dalam

3

tahun

terakhir

menunjukkan

adanya

kecenderungan

meningkatnya peranan sektor industri manufaktur di luar Pulau Jawa. Kondisi yang diharapkan adalah secara perlahan-lahan kontribusi sektor industri manufaktur di luar Pulau Jawa meningkat sehingga dalam jangka panjang yaitu pada tahun 2025 kontribusinya menjadi sekitar 40 persen. Tercapainya target untuk IKU Rasio PDB industri luar jawa terhadap PDB industri jawa disebabkan pertumbuhan sektor industri manufaktur di luar Pulau Jawa sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, energi gas dan listrik dan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sehingga menyebabkan investasiinvestasi baru khususnya di sektor industri manufaktur tumbuh secara bertahap dan beralih lokasi ke luar Pulau Jawa.

●●● 46


Tabel. 3.21. Rasio Jumlah IKM di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2010-2015 Persentase IKM

2010

2011

2012

2013

2014

2015*)

Pulau Jawa

63,45%

65,04%

64,35%

62,39%

62,27%

61,21%

Luar Pulau Jawa

36,55%

34,96%

35,65%

37,61%

37,73%

38,79%

Jumlah Unit Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

LP (%)

2015*)

Pulau Jawa

1,75 Juta

1,95 Juta

2,08 Juta

2,14 Juta

2,19 Juta

5,81

2,28 Juta

1 Juta

1,05 Juta

1,15 Juta

1,29 Juta

1,32 Juta

7,16

1,45 Juta

2,75 Juta

3 Juta

3,23 Juta

3,43 Juta

3,52 Juta

6,31

3,73 Juta

Luar Pulau Jawa Total

Sumber : BPS 2014, diolah Ditjen IKM Ket: (*) Data sementara

Sejalan dengan peningkatan kontribusi PDB industri di luar Jawa, jumlah unit usaha IKM di luar Jawa dibandingkan dengan di Jawa juga meningkat dalam kurun

waktu

lima

tahun

terakhir.

Dari

target

yang

ditetapkan

yakni

32 persen pada tahun 2015, berhasil tercapai hingga 38,8 persen. Berdasarkan data BPS tahun 2014, pada tahun 2011 jumlah IKM di luar Jawa sebesar 1,05 juta unit usaha atau 35 persen dari total unit usaha. Angka ini meningkat hingga 1,32 juta di tahun 2014 atau 37,7 persen dari total unit usaha. Dengan laju pertumbuhan 7,16 persen, jumlah ini diproyeksikan naik menjadi 1,45 juta unit usaha di tahun 2015, atau 38,8 persen dari total unit usaha IKM nasional. Meskipun sebarannya sudah mencapai target dan terjadi peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, akselerasi pertumbuhan IKM di luar Jawa harus ditingkatkan kembali agar sebaran IKM lebih seimbang dan tidak terpusat di Jawa. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menambah jumlah IKM di luar Jawa adalah melalui program kewirausahaan IKM yakni penumbuhan wirausaha baru, serta penguatan kemampuan IKM agar menjadi wirausaha yang mandiri dan profesional. ●●● 47


Program kewirausahaan ini dilakukan melalui dua pendekatan, yakni by design dan fast track. Pendekatan by design dilakukan melalui serangkaian kegiatan rekruitmen, pelatihan, magang, dan pemberian modal usaha, yang ditujukan kepada mahasiswa perguruan tinggi atau lulusan SMK. Sedangkan pendekatan fast track dilakukan melalui serangkaian kegiatan rekruitmen, pelatihan, dampingan tenaga ahli, dan pemberian modal usaha, yang ditujukan kepada masyarakat umum atau karyawan IKM Tantangan dalam program ini adalah kemampuan bertahan hidup para wirausaha baru setelah mendapat bimbingan dari pemerintah. Karena itu, pemerintah memberikan fasilitas lanjutan seperti akses untuk pemasaran dan pengembangan produk agar memenuhi standar dan berdaya saing tinggi. g. Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDB selalu meningkat. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri dengan target pada tahun 2015 sebesar 35 persen. Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri, diukur melalui penghitungan perbandingan PDB IKM terhadap PDB industri total secara nasional. Tabel. 3.22. Target dan Realisasi Tahun 2015 dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

IKU Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri Penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa

Sumber: BPS, diolah Kemenperin Ket: (*) Data sementara

●●● 48

2015 Target

Realisasi

Capaian

35

34,82*

99,48

Sejak tahun 2013 menjadi IKU sasaran strategis “Tersebarnya pembangunan industri”

Satuan Persen Rasio


Tabel. 3.23. Capaian IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

IKU Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

2011

2012

2013

2014

2015*

Satuan

100,30

100,30

103,88

101,65

99,48

Persen

Sumber: BPS, diolah Kemenperin Ket: (*) Data sementara

Tabel. 3.24. Realisasi IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri Sasaran Strategis

IKU

2011

2012

2013

2014

2015*

Satuan

Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

33,65

33,97

34,28

34,56

34,82

Persen

Sumber: BPS, diolah Kemenperin (Tahun 2011-2014 menurut harga konstan tahun 2000) Ket: (*) Menurut harga konstan tahun 2010

Saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) industri sebagian besar masih merupakan sumbangan dari industri besar. Sedangkan industri kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB industri. Untuk itu, sasaran strategis yang akan dicapai Ditjen IKM adalah dengan meningkatkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Ukuran ketercapaian sasaran staregis ini (IKU) diukur melalui meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri. Dilihat dari aspek pencapaian target, dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2013, dan kembali menurun di tahun 2014.

●●● 49


Berdasarkan data BPS dengan harga konstan tahun 2000, realisasi kontribusi PDB IKM sebesar 33,65 persen pada tahun 2011, menjadi sebesar 33,97 persen pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 34,28 persen pada tahun 2013. Begitu juga pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi 34,56 persen. Untuk tahun 2015, realisasi pada indikator ini tidak dapat disajikan karena ada perubahan harga dasar pada penghitungan PDB nasional, dari harga tahun 2000 menjadi 2010. Namun, apabila masih menggunakan harga dasar tahun 2000, diperkirakan pada tahun 2015 PDB IKM mampu menyumbang 34,82 persen terhadap PDB industri dengan nilai Rp 232 Triliun, atau hampir mencapai target 35 persen yang ditetapkan.

Tabel. 3.25. Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri Tahun 2011-2015 Indikator

2011

2012

2013

2014

2015*

PDB IKM (Rp triliun)

193,8

203,4

212,9

222,5

232,0

PDB Industri (Rp triliun)

576

598,6

621,2

643,8

666,4

% Kontribusi PDB IKM

33,65

33,97

34,28

34,56

34,82

Sumber: BPS, diolah Kemenperin (Menurut harga konstan tahun 2000) Ket: (*) Angka proyeksi

Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri mengindikasikan adanya peningkatan daya saing pada produk-produk IKM. Hal ini sejalan dengan program pemberdayaan dan pengembangan IKM yang menjadi salah satu prioritas Kemenperin melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan nonteknis, serta promosi di dalam dan luar negeri. Terlepas dari capaian target di atas, masih terdapat permasalahan yang kerap dialami IKM terkait peningkatan daya saing, di antaranya adalah kapabilitas SDM yang rendah atau stagnan, sulitnya menembus akses permodalan, dan penerapan teknologi modern belum dipandang perlu (masih ●●● 50


mengandalkan metode tradisional). Solusi atas kendala tersebut salah satunya adalah

melalui

program

restrukturisasi

mesin/peralatan

IKM

dan

pendampingan/bimbingan teknis kepada IKM agar memiliki sertifikat produk maupun kompetensi tenaga kerja. 2.

Kinerja Makro Industri Pengolahan Non Migas

a. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2015, sesuai PDB atas dasar harga konstan 2010 tumbuh sebesar 4,79 persen melambat dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,02 persen atau terendah sejak tahun 2010. Bila diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 11.540,8 Triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 45,2 Juta atau US$ 3.377,1. Perlambatan pertumbuhan hampir pada semua lapangan usaha, meskipun ada beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan dari tahun lalu namun tidak terlalu signifikan. Data selengkapnya tersaji pada tabel berikut: Tabel. 3.26. Pertumbuhan PDB Berdasar Lapangan Usaha 2012-2015 Tahun Dasar 2010 (persen)

No

Lapangan Usaha

2012

2013

2014*

2015**

1

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

4,59

4,20

4,18

4,02

2

Pertambangan dan Penggalian

3,02

1,74

0,55

-5,08

3

Industri Pengolahan

5,62

4,49

4,63

4,25

a. Industri Migas

-2,40

-1,70

-2,11

-1,76

6,98

5,45

5,61

5,04

10,06

5,23

5,57

1,21

3,34

4,06

3,05

7,17

Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

6,56

6,11

6,97

6,65

5,40

4,71

4,84

2,47

8

Transportasi dan Pergudangan

7,11

8,38

8,00

6,68

9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

6,64

6,80

5,91

4,36

12,28

10,39

10,02

10,06

9,54

9,09

4,93

8,53

b. Industri Non Migas 4 5 6 7

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

10

Informasi dan Komunikasi

11

Jasa Keuangan dan Asuransi

●●● 51


12

Real Estate

7,41

6,54

5,00

4,82

13

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7,44

7,91

9,81

7,69

2,13

2,38

2,49

4,75

15

Jasa Pendidikan

8,22

8,20

6,29

7,45

16

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7,97

7,83

8,01

7,10

17

Jasa lainnya

5,76

6,41

8,92

8,08

6,03

5,58

5,02

4,79

14

PRODUK DOMESTIK BRUTO Sumber: BPS diolah Kemenperin *angka sementara **angka sangat sementara

Kelompok industri informasi dan komunikasi menjadi kelompok industri dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,06 persen dikarenakan penggunaan 4G LTE yang terus meningkat, disusul kemudian kelompok industri jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,53 persen dikarenakan ada peningkatan pendapatan jasa keuangan, dan kelompok industri jasa perusahaan sebesar 7,69 persen. Industri pertambangan dan penggalian menjadi industri dengan pertumbuhan negatif yaitu sebesar -5,08 persen, disusul oleh industri migas sebesar -1,76 persen. Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB nasional, industri pengolahan menjadi kelompok industri dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 20,84 persen, dimana didalamnya terdapat industri migas sebesar 2,67 persen dan industri non migas sebesar 18,18 persen, disusul oleh industri pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,52 persen, dan industri perdagangan besar dan

eceran;

reparasi

mobil

dan

sepeda

motor

sebesar

13,29 persen. b. Perkembangan Sektor Industri Non Migas Tahun 2015 Perkembangan

pertumbuhan

industri

non

migas

menunjukkan

penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dimana industri pengolahan non migas pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013 namun pada tahun 2015 terjadi perlambatan yaitu tumbuh sebesar 5,04 persen dibanding tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,61 persen.

●●● 52


Tabel. 3.27.

Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010 No

(persen)

Lapangan Usaha

2012

2013

1

Industri Makanan dan Minuman

10,33

4,07

9,49

7,54

2

Industri Pengolahan Tembakau

8,82

-0,27

8,33

6,43

3

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

6,04

6,58

1,56

-4,79

4

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

-5,43

5,23

5,62

3,98

5

-0,80

6,19

6,12

-1,84

-2,89

-0,53

3,58

-0,11

7

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

12,78

5,10

4,04

7,36

8

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

7,56

-1,86

1,16

5,05

9

Industri Barang Galian bukan Logam

7,91

3,34

2,41

6,18

10

-1,57

11,63

6,01

6,48

11

Industri Logam Dasar Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

11,64

9,22

2,94

7,83

12

Industri Mesin dan Perlengkapan

-1,39

-5,00

8,67

7,49

13

Industri Alat Angkutan

4,26

14,95

4,01

2,33

14

Industri Furnitur

-2,15

3,64

3,60

5,00

15

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

-0,38

-0,70

7,65

4,89

Industri Non Migas

6,98

5,45

5,61

5,04

PRODUK DOMESTIK BRUTO

6,03

5,58

5,02

4,79

6

Sumber: BPS diolah Kemenperin

*angka sementara

2014*

2015**

**angka sangat sementara

Pertumbuhan industri non migas di tahun 2015, didorong oleh beberapa lapangan usaha. Industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik merupakan industri dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 7,83 persen, disusul kemudian industri makanan dan minuman sebesar 7,54 persen, dan industri mesin dan perlengkapan sebesar 7,49 persen. Pada tahun 2015, hampir semua sektor industri mengalami pertumbuhan, hanya tiga sektor industri yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sektor industri tekstil dan pakaian jadi menurun sebesar 4,79 persen; sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan ●●● 53


sejenisnya menurun sebesar 1,84 persen; serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman menurun sebesar 0,11 persen. Sedangkan industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik menjadi sektor industri dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 7,83 persen, disusul oleh industri makanan dan minuman sebesar 7,54 persen; Industri mesin dan perlengkapan sebesar 7,49 persen; Industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 8,52 persen; dan industri logam dasar sebesar 6,48 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, sektor industri tekstril dan pakaian jadi mengalami penurunan pertumbuhan dari 1,56 persen menjadi -4,79 persen di tahun 2015. Hal ini dikarenakan sektor industri ini memiliki buyer dan supplier dari luar negeri terlihat dari jumlah ekspor yang tinggi, maka ketika terjadi pelemahan ekonomi global sangat terasa dampaknya di sektor ini. Sektor industri lain yang mengalami penurunan yang cukup signifikan juga dialami oleh industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Hal ini yang disebabkan oleh infrastruktur dan biaya logistik yang tidak kompetitif. Akibatnya, biaya pengiriman barang antarpulau lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya ekspor. Selain itu, pangsa pasar produk jadi industri pengolahan kayu dan rotan dalam negeri sangat kecil dan pengusaha mengandalkan pasar ekspor. Sebanyak 98,8 persen produk jadi olahan kayu dan rotan Indonesia diekspor, 90 persen di antaranya diserap Eropa dan Amerika. Industri olahan kayu dan rotan dalam negeri tertekan oleh meningkatnya persaingan dari negara-negara pesaing utama yaitu Cina dan Vietnam yang dapat memproduksi barang jadi pengolahan kayu dan rotan berkualitas tinggi dengan harga murah. Penetrasi Vietnam ke pasar Amerika terus meningkat hingga US$ 1,3 miliar pada 2015 dari US$ 13 juta pada 2006. Dalam 10 tahun, pasar ekspor industri pengolahan kayu dan rotan indonesia ke Amerika tumbuh nol persen. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyatakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terutama asing terus menekan industri ●●● 54


produksi kertas dalam negeri. Tekanan LSM asing itu dilakukan melalui kampanye negatif ke berbagai negara tujuan ekspor pada 2015. Industri pulp dan kertas Indonesia diserang kampanye negatif yang dilakukan LSM asing seperti Greenpeace, World Wildlife Fund, Greenomics, Rainforest Action Network, Mongabay dan sejumlah LSM dalam negeri. Adapun alasan LSM tersebut ialah kerusakan hutan atau deforestasi yang berakibat terjadinya spesies langka baik flora maupun fauna yang berujung pada permintaan untuk memboikot kertas yang diproduksi Indonesia. Para penggiat lingkungan itu selalu aktif meributkan masalah praktek pembalakan liar yang hinga kini masih terjadi, kemudian terjadinya lahan terlantar yang masih banyak serta terakhir kebakaran hutan dan lahan yang masih sulit dikendalikan. Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro mengatasi berbagai permasalahan yang ada adalah melalui program dan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan yang mendorong peningkatan daya saing industri agro, yaitu: 1. Memperkuat struktur industri dengan mendorong investasi di bidang industri hilir agro melalui promosi investasi dan usulan pemberian insentif untuk investasi di bidang industri agro tertentu maupun di daerah tertentu serta disinsentif (seperti BK kakao dan CPO serta larangan ekspor bahan baku rotan). 2. Mengurangi beban biaya energi, logistik dan distribusi dengan berpartisipasi aktif mengusulkan perbaikan infrastruktur (pelabuhan dan jalan) dan efisiensi pelayanan (jasa pelabuhan, transportasi). 3. Meningkatkan penerapan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada industri pengolahan kayu dan rotan, industri pengolahan kertas dan industri furniture serta pemberlakuan SNI Wajib Industri Agro. 4. Meningkatkan promosi investasi dan kerjasama industri agro melalui Pameran dan Buyers Night di beberapa negara tujuan ekspor industri agro yaitu Jerman, Shanghai, Hongkong dan Amerika Serikat. 5. Mendorong pemberlakuan regulasi Permendag No.64/2012 tentang hasil hutan dan pertanian dari voluntari menjadi mandatori untuk produk kertas ●●● 55


agar direvisi karena dikhawatirkan menganggu kinerja industri agro secara keseluruhan. 6. Melakukan kampanye atas negative campaign terhadap komoditi industri agro melalui penyusunan Buku Putih dan sosialisasi di media cetak dan media elektronika. Kelompok industri mesin dan perlengkapan di tahun 2015 tumbuh sebesar 7,49 persen, tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya industri ini mengalami penurunan, setelah pada tahun 2014 mencapai 8,67 persen. Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) ikut berperan serta dalam membina kelompok industri mesin dan perlengkapan, dimana selama tahun 2015 sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian terus bertumbuh dalam hal kemampuan produksi, disain produk, kualitas produk dan diversifikasi produk. Secara umum, pertumbuhan sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian terjadi sebagai implementasi kebijakan fasilitas investasi yang disediakan oleh Pemerintah. Industri mesin/peralatan dalam negeri juga bertumbuh seiring dengan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur seperti Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan, Proyek Revitalisasi Industri Alat Pertahanan, Program Revitalisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula, Program Diversifikasi BBM ke BBG, Program Pembangunan Rumah Murah, Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dsb. Beberapa industri mesin/peralatan yang terlibat pada proyekproyek tersebut antara lain adalah PT. Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. Basuki Pratama Engineering, PT. ZUG Industry Indonesia, PT. Super Andalas Steel, PT. Alstom Indonesia, dll. Bila dilihat dari kontribusi terhadap PDB industri, industri non migas memberikan kontribusi sebesar 18,18 persen dengan industri makanan dan minuman menjadi sektor industri dengan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 5,61 persen, disusul oleh industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik;

●●● 56


dan peralatan listrik sebesar 1,96 persen, dan industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 1,81 persen. Tabel. 3.28.

Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Sektor Industri Tahun 2015 Atas Tahun Dasar 2010 No

Lapangan Usaha

2012

2013

(persen)

2014*

2015**

1

Industri Makanan dan Minuman

5,31

5,14

5,32

5,61

2

Industri Pengolahan Tembakau

0,92

0,86

0,91

0,94

3

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

1,35

1,36

1,32

1,21

4

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

0,25

0,26

0,27

0,27

5

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

0,70

0,70

0,72

0,67

6

Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

0,86

0,78

0,80

0,76

7

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

1,67

1,65

1,70

1,81

8

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

0,89

0,80

0,76

0,74

9

Industri Barang Galian bukan Logam

0,73

0,73

0,73

0,72

10

Industri Logam Dasar

0,75

0,78

0,78

0,78

11

Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

1,89

1,95

1,87

1,96

12

Industri Mesin dan Perlengkapan

0,29

0,27

0,31

0,32

13

Industri Alat Angkutan

1,93

2,02

1,96

1,91

14

Industri Furnitur

0,26

0,26

0,27

0,27

15

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

0,19

0,17

0,18

0,18

Industri Non Migas

17,99

17,72

17.90

18,18

Industri Pengolahan

21,45

20,98

21.01

20.84

Sumber: BPS diolah Kemenperin

*angka sementara

**angka sangat sementara

●●● 57


c. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Non Migas Tahun 2015 Ekspor industri pengolahan non migas tahun 2015, mengalami penurunan sebesar 9,11 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2015, ekspor industri pengolahan non migas hanya sebesar USD 106,6 Miliar. Dimana beberapa komoditi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diantaranya adalah: Industri kimia dasar menjadi industri dengan penurunan tertinggi sebesar 27,22 persen, berturut-turut disusul oleh industri pengolahan tembaga, timah, dll sebesar 25,93 persen; Industri pengolahan karet sebesar 17,69 persen; industri elektronika sebesar 14,42 persen; dan

industri

pengolahan

kelapa/kelapa

sawit

sebesar

12,51

persen.

Perkembangan ekspor industri non migas periode tahun 2013-2015 tersaji pada tabel berikut. Tabel. 3.29. Perkembangan Ekspor Industri Non Migas Tahun 2013 - 2015 No 1 2

KELOMPOK KOMODITI Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif

2012

2013

2014

2015

(USD. Juta)

% Perub

23.397,0

20.660,4

23.711,6

20.746,1

-12,51

15.029,6

14.684,4

15.813,5

14.443,2

-8,67

12.446,5

12.661,7

12.720,3

12.262,6

-3,60

9.444,1

8.520,1

8.066,9

6.903,7

-14,42

10.818,6

9.724,1

7.497,5

6.171,4

-17,69

3

Tekstil

4

Elektronika

5

Pengolahan Karet

6

Kimia Dasar

4.870,5

5.083,5

5.703,4

4.150,7

-27,22

7

Makanan dan Minuman

4.652,9

5.379,8

5.554,4

5.597,0

0,77

8

Pulp dan Kertas

5.518,0

5.644,0

5.498,6

5.332,6

-3,02

9

Pengolahan Kayu

4.539,9

4.727,7

5.202,3

5.186,6

-0,30

5.049,5

4.843,5

4.886,4

3.619,3

-25,93

3.561,7

3.933,1

4.090,3

4.615,4

12,84

2,186.0

2.031,2

3.671,8

4.721,7

28,60

101.514,2

101.514,2

102.416,9

93.750,4

-8,46

13.712,1

15.136,4

14.913,0

12.886,5

-13,59

116.125,1

113.029,9

117.330,0

106.636,8

-9,11

10 11 12

Pengolahan Tembaga, Timah dll. Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki Peng. Emas, Perak, Logam Mulia, Perhiasan dll. 12 Besar Hasil Industri Industri Lainnya INDUSTRI PENGOLAHAN


●●● 58


Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode Januari-Desember 2015 turun 9,11 persen dibanding periode yang sama tahun 2014. Pada periode tahun 2015, komoditi industri pengolahan kelapa/kelapa sawit merupakan industri dengan kontribusi tertinggi atau sebesar 19,45 persen. Meningkatnya komoditas pengolahan kelapa/kelapa sawit, salah satunya didorong oleh negara India, negara Uni Eropa dan China yang merupakan pengimpor terbesar minyak sawit dari Indonesia. Sepanjang tahun 2015, volume ekspor minyak sawit Indonesia ke India menjadi 5,8 juta ton atau naik 15 persen dibandingkan tahun lalu yaitu 5,1 juta ton. Sementara ekspor ke negara-negara Uni Eropa mencapai 4,23 juta ton, dan ini menunjukkan kenaikan sekitar 2,6 persen dibandingkan dengan volume ekspor tahun lalu. China secara mengejutkan mencatatkan kenaikan permintaan minyak sawit sepanjang tahun 2015 sebesar 64 persen atau dari 2,43 juta ton tahun 2014 meningkat menjadi 3,99 juta ton pada tahun 2015. Peningkatan permintaan minyak sawit yang cukup signifikan sepanjang tahun 2015 dibukukan oleh Amerika Serikat sebesar 59 persen atau mencapai 758,55 ribu ton dibandingkan tahun lalu hanya 477,23 ribu ton. Hal ini diikuti oleh Pakistan yang membukukan kenaikan 32 persen atau dari 1,66 juta ton di 2014 meningkat menjadi 2,19 juta ton di 2015. Pada periode November 2015, terjadi penurunan ekspor minyak sawit ke beberapa negara, diantaranya seperti India dan Amerika Serikat. Penurunan ekspor ke India, turun sebesar 24,5 persen

menjadi

506,39

ribu

ton

pada

November

2015

dari

679,38 ribu ton pada Oktober 2015. Anjloknya ekspor minyak sawit ke India akibat adanya pelarangan penumpukan minyak nabati di dalam negeri. Selain itu, India menaikkan tarif impor, khususnya untuk butter oil yang sebelumnya 30 persen menjadi 40 persen. Ekspor minyak sawit Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada November 2015 juga turun 30 persen menjadi 82,19 ribu ton. Penurunan permintaan karena melimpahnya stok kedelai di dalam negeri, juga karena isu sustainable palm oil sourcing. Dalam hal ini, kebakaran lahan menjadi salah satu alasan bahwa minyak sawit Indonesia tidak sustainable. Selain itu, perubahan ●●● 59


regulasi pemberian insentif atas biodiesel di AS disinyalir menjadi salah satu penyebab turunnya ekspor ke AS. Peningkatan pangsa pasar produk industri terhadap permintaan dalam negeri ini antara lain didukung oleh beberapa faktor berikut, yaitu: 1). Kuatnya konsumsi rumah tangga. 2). Fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait (sektor on farm) untuk peningkatan produktifitas dan efisiensi on farm. 3). Adanya kebijakan-kebijakan penguatan daya saing produk industri dalam negeri serta kebijakan perdagangan untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang serta menciptakan iklim usaha yang sehat. 4). Pembatasan ekspor produk primer. 5). Sosialisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) promosi baik domestik maupun internasional. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia di tahun 2015, terbesar berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$ 25,69 Miliar atau sebesar 17,10 persen, diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar US$ 18,34 Miliar (12,20 persen), dan Jawa Timur sebesar US$ 16,57 Miliar (11,03 persen). Tabel. 3.30. Perkembangan Impor Industri Non Migas Tahun 2012 - 2015 No

URAIAN

2012

2013

2014

2015

(USD. Juta)

Perubahan %

1

Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif

62.624,6

54.637,1

48.550,6

40.954,2

-15,65

2

Kimia Dasar

16.077,1

16.387,9

16.568,8

13.848,5

-16,42

3

Elektronika

16.702,5

16.564,5

15.453,6

13.848,3

-10,39

4

Tekstil

6.805,5

7.116,2

7.154,3

6.879,6

-3.84

5

Makanan dan Minuman

6.158,4

5.801,3

5.755,1

5.033,2

-12,54

6

Alat-alat Listrik

4.190,6

4.124,3

3.735,4

3.603,0

-3.54

7

Makanan Ternak

2.799,7

3.044,5

3.276,2

2.737,6

-16.44

8

Pulp dan Kertas

3.019,9

3.200,6

3.247,9

2.696,8

-16.97

9

Barang-barang Kimia lainnya

2.753,6

2.945,7

2.906,8

2.653,1

-8.73

●●● 60


10

Plastik

2.185,3

2.376,9

2.347,8

2.148,9

-8.47

11

Pengolahan Tembaga,Timah dll

2.377,4

2.141,1

2.206,8

1.998,4

-9.44

12

Pupuk

2.918,4

1.941,6

1.924,4

2.114,5

9.88

128.400,8

120.281,6

113.127,7

98.516,8

-12,92

139.734,1

131.400,7

123.826,4

108.951,0

-12,01

Total 12 Besar Industri Total Industri Sumber: BPS diolah Kemenperin

Impor produk industri tahun 2015 sebesar US$ 108,95 Miliar. Perkembangan impor selama tahun 2015 ini turun sebesar 12,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar USD 123,82 Miliar. Neraca ekspor-impor hasil industri

non

migas

pada

Januari-Desember

2015

adalah

USD -2,31 Miliar (neraca defisit). Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014, neraca tersebut mengalami defisit sebesar USD -6,49 Mmiliar atau mengalami penurunan sebesar 64,4 persen. Tiga negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari–Desember 2015 adalah Tiongkok dengan nilai USD 29,22 Miliar (24,73 persen), Jepang USD 13,23 MilIar (11,20 persen), dan Singapura USD 8,97 miliar (7,60 persen). Impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar 22,05 persen, sementara dari Uni Eropa 9,50 persen. Nilai impor golongan barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal selama Januari–Desember 2015 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 14,16 persen; 21,35 persen; dan 15,56 persen. Hasil capaian realisasi investasi tahun 2015 sebesar Rp 545,4 Triliun meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian realisasi investasi tersebut melampui target tahun 2015 sebesar Rp 519,5 Triliun (105 persen). Komposisi realisasi investasi terdiri dari PMDN meningkat 15,0 persen sebesar Rp 179,5 Triliun, sementara PMA juga meningkat 19,2 persen sebesar Rp 365,9 Triliun. Sepanjang Januari – Desember 2015, investasi PMDN

dan

PMA

dapat

menyerap

tenaga

kerja

sebanyak

●●● 61


1.435.711 orang, atau naik sebesar 0,3 persen dibandingkan tahun 2014, yang dapat menyerap sebanyak 1.430.846 orang. Bila dilihat dari sebaran Jawa dan luar pulau Jawa, realisasi investasi di pulau Jawa sebesar Rp 296,7 Triliun (54,4 persen) dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 248,7 Triliun (45,6 persen). Apabila dibandingkan di tahun 2014 sebesar Rp 199,8 Triliun terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 24,5 persen. Untuk realisasi investasi di luar Pulau Jawa, wilayah Kalimantan mencatatkan kontribusi terbesar sebesar Rp 93,0 Triliun (17,1 persen), terdiri dari PMDN sebesar Rp 20,0 Triliun dan PMA sebesar US$ 5,8 Miliar. Kemudian diikuti oleh wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 84,4 Triliun (15,5 persen) serta wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 33,2 Triliun (6,1 persen). Selanjutnya wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 18,7 Triliun (3,4 persen) dan wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 19,4 Triliun (3,5 persen). Tabel. 3.31. Investasi PMDN Tahun 2012 - 2015 No

Sektor Sekunder

1

Industri Makanan

2

Industri Tekstil

3

Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki

4

2012

2013 I

P

2015 I

P

%

P

I

222

11,166.7

434

15,080.9

320

19,596.4

879

24,533.99

25,20

51

4,450.9

101

2,445.9

98

1,451.5

185

2,724.51

87,71

9

76.7

10

80.1

11

103.1

13

5.40

-94,76

Industri Kayu

15

57.0

18

390.7

21

585.1

70

1,185.33

102,58

5

Ind. Kertas dan Percetakan

64

7,561.0

112

6,849.4

57

4,093.7

127

6,529.47

59,50

6

Ind. Kimia dan Farmasi

94

5,069.5

153

8,886.5

142

13,314

320

20,712.45

55,57

7

Ind. Karet dan Plastik

110

2,855.0

145

2,905.2

169

2,117.5

284

3,695.88

74,54

8

Ind. Mineral Non Logam

37

10,730.7

66

4,624.5

101

11,923.1

181

20,501.70

71,95

9

Ind. Logam, Mesin & Elektronik

81

7,225.7

131

7,567.5

160

5,292.6

326

7,938.39

49,99

10

Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam

-

-

12

210.1

1

-

4

-

-

●●● 62

P

(Rp. Miliar)

2014

I


11

Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain

21

664.4

31

2,068.5

28

490.1

93

1,070.81

118,49

12

Industri Lainnya

10

31.5

12

61.8

16

68,1

43

147.36

116,30

714

49,888.9

1,225

51,171.1

942

59,034.7

2525

89.045,29

50,84

Jumlah Sumber: BPS diolah Kemenperin

Jumlah proyek Investasi PMDN Indonesia pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 50,84 persen dibandingkan dengan tahun 2014, hal ini tentu menunjukkan

perkembangan

positif

mengenai

investasi

dalam

negeri.

Peningkatan terbesar pada industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain, yang mengalami peningkatan sebesar 118,49 persen, industri lainnya sebesar 116,30 persen, industri kayu sebesar 102,58 persen, industri tekstil sebesar 87,71 persen. Walaupun mengalami peningkatan jumlah proyek, namun tidak semua sektor Industri di atas mengalami peningkatan nilai investasi, seperti pada industri barang dari kulit & alas kaki yang mengalami penurunan nilai investasi sebesar 94,76 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Tabel. 3.32.

Investasi PMA 2012 - 2015 2012

2013

No

Sektor Sekunder

1

Industri Makanan

347

1,782.9

797

2,117.7

640

2

Industri Tekstil

149

473.1

241

750.7

368

3

Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki

73

158.9

91

96.2

4

Industri Kayu

38

76.3

59

5

Ind. Kertas dan Percetakan

57

1,306.6

6

Ind. Kimia dan Farmasi

230

7

Ind. Karet dan Plastik

8

Ind. Mineral Non Logam

9

Ind. Logam, Mesin & Elektronik

10

Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam

P

I

P

(USD. Juta)

2014 I

P

2015 I

%

P

I

3,139.6

1306

1,521.18

-51,55

422.53

670

433.43

2,59

137

210.69

243

161.58

-23,30

39.5

61

63.7

118

47.11

-25,99

103

1,168.9

87

706.5

210

706.93

0,06

2,769.8

430

3,142.3

578

2,323.4

856

1,955.75

-15,82

147

660.3

231

472.2

345

543.9

567

694.47

27,68

48

145.8

138

874.1

167

916.9

277

1,302.81

42,09

364

2,452.6

679

3,327.1

986

2,471.9

1781

3,092.49

25,10

4

3.4

12

26.1

11

7.2

13

6.87

-5,12

●●● 63


11

Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain

163

1,840.0

342

3,732.2

295

2,061.3

758

1,757.26

-14,75

12

Industri Lainnya

94

100.2

199

111.7

168

151.8

385

83.21

-45,17

1.714

11.770

3.322

15.858,8

3.075

13.019,3

7.184

11.763,09

-9,65

Jumlah


Hasil yang berbeda pada investasi PMA, dimana terjadi penurunan sebesar 9,65 persen pada tahun 2015 dibanding dengan tahun 2014. Penurunan investasi terbesar terjadi pada industri makanan disusul dengan industri lainnya. Lebih lanjut meski terjadi penurunan pada beberapa sektor namun tahun 2015 juga menunjukkan peningkatan investasi pada beberapa sektor yaitu pada sektor industri mineral non logam, industri karet & plastik, dan industri logam, mesin & elektronik. 3.

Kinerja Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019,

Kementerian Perindustrian memiliki arah kebijakan fokus pengembangan industri nasional sebagai berikut: a. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa Kebijakan pengembangan perwilayahan industri diarahkan untuk lebih menyebarkan pembangunan industri di luar Pulau Jawa. Adapun program Kementerian Perindustrian sesuai dengan RPJMN tahun 2015 – 2019 adalah fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri yang meliputi 1) Batu Licin, Kalimantan Selatan; 2) Ketapang, Kalimantan Barat; 3) Landak, Kalimantan Barat; 4)

Kuala

Tanjung,

Sumatera

Utara;

5)

Sei

Mangke,

Sumatera

Utara;

6) Tanggamus, Lampung; 7) Jorong, Tanah Laut, Kalimantan Selatan; 8) Teluk Bintuni, Papua barat; 9) Buli – Halmahera timur, Malulu Utara; 10) Bitung, Sulawesi Utara; 11) Palu, Sulawesi Tengah; 12) Morowali, Sulawesi Tengah; 13) Konawe, Sulawesi Tenggara; 14) Bantaeng, Sulawesi Selatan; serta membangun 22 Sentra

●●● 64


Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) selama 5 (lima) tahun. dengan strategi meliputi : 1.

Fasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) prioritas.

2.

Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia dan 11 di Kawasan Barat Indonesia, dan

3.

Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama, infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja.

Adapun pencapaian selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri a. Fasilitasi pembangunan Infrastruktur Fisik dalam Kawasan Industri: 

Kawasan Industri Bitung meliputi Pembangunan jalan poros (realisasi fisik s/d TW IV 2015 sebesar 36,76 persen) dan Pembangunan Kantor administrator KEK, Pagar Sayap Kanan Kiri, Pos Jaga, Pintu Gerbang dan Lampu Jalan (realisasi fisik s/d TW IV 2015 sebesar 90 persen);



Kawasan Industri Palu meliputi Pembangunan jalan poros (realisasi fisik s/d TW IV 2015 sebesar 93,01 persen) dan Pembangunan Komplek manajemen perkantoran pengelola kawasan baru (realisasi fisik s/d TW IV 2015 sebesar 80,64 persen);



Peresmian Kawasan Industri Morowali, smelter nikel PT. Sulawesi Mining Investment serta fasilitasi pembangunan Gedung Pusat Inovasi Logam (realisasi fisik s/d TW IV 2015 sebesar 80,19 persen) dan peralatannya, pembangunan Gedung politeknik industri (realisasi fisik s/d TW IV 2015 sebesar 60,38 persen), dan Rusunawa untuk Pekerja;



Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri Sei Mangkei: meliputi pembangunan

tangki

timbun

(tank

farm)

telah

mencapai

95,41 persen, pembangunan dry port telah mencapai 95,77 persen,

●●● 65


pembangunan jalan poros telah mencapai 95,16 persen, dan pembangunan jalan kereta api telah mencapai 86,51 persen.

b. Fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan berupa : 

Perencanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 13 (tiga belas) Kawasan Industri, yaitu Kawasan Industri Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Tanggamus, Jorong, Ketapang, Landak/Mandor, Batulicin, Palu, Bantaeng, Bitung, Morowali, Konawe, dan Teluk Bintuni;



Perencanaan penyusunan Detail Engineering Design (DED) di 12 (dua belas) Kawasan Industri, yaitu Kawasan Industri Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Tanggamus, Ketapang, Landak/Mandor, Batulicin, Palu,

Bantaeng,

Bitung,

Morowali,

Halmahera

Timur,

dan

Banyuwangi; 

Perencanaan pengembangan kawasan industri di Kupang dan Pomala.

2.

Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) a. Fasilitasi penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM di 16 Kab/Kota, yaitu: Kab. Murung Raya, Kota Tarakan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Seruyan, Kab. Majalengka, Kab. Bangkalan, Kab. Purbalingga, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kab. Jepara, Kota Sorong, Kab. Mamuju, Kab. Konawe, Kab Sumbawa, Kota Tual, dan Kab. Kupang; b. Telah

dilakukan

Penyusunan

Perencanaan

Konstruksi

(DED)

Pembangunan Sentra IKM di 3 Kab/Kota, yaitu: Kab. Seruyan, Kota Tarakan, dan Kab. Murung Raya. Adapun hasil pencapaian fasilitasi pembangunan kawasan industri dan Sentra IKM terangkum dalam tabel berikut ini:

●●● 66


Tabel 3.33 Capaian Fokus Pengembangan Perwilayahan Industri Program/ Kegiatan

Pengembangan Fasilitasi Industri

Selain Kementerian

Sasaran

Indikator

Terbangunnya 14 Kawasan Industri dan 22 Sentra IKM di luar Jawa

Terfasilitasinya pengembangan 14 Kawasan Industri di luar Jawa Terfasilitasinya pengembangan total sebanyak 22 Sentra IKM di wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dalam 5 tahun (SIKIM)

memfasilitasi Perindustrian

pembangunan juga

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kawasan

14

16

114%

Sentra

6

16

267%

infrastruktur

melaksanakan

kawasan

program

industri,

peningkatan

kemampuan soft skill sumber daya manusia lokal untuk mendukung kebutuhan kompetensi industri dengan kegiatan sebagai berikut: 

Kawasan Industri Bantaeng : Sebanyak 200 orang yang terdiri dari 100 orang bidang mekanikal dan 100 orang bidang elektronikal, dengan lama pelatihan 1 (satu) bulan.



Kawasan Industri Konawe : Sebanyak 200 orang yang terdiri dari 100 orang bidang mekanikal dan 100 orang bidang elektronikal dengan lama pelatihan 1 (satu) bulan.

b. Penumbuhan Populasi Industri Sesuai dengan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, arah kebijakan pembangunan industri nasional yaitu penumbuhan populasi industri paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. dengan strategi antara lain meliputi : ●●● 67


1.

Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam; industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri; industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur),

2.

Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global, dan

3.

Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM)

Adapun beberapa pencapaian tahun 2015 terkait dengan fokus penumbuhan populasi industri dijabarkan dalam tabel 3.34 berikut ini Tabel. 3.34. Capaian Fokus Penumbuhan Populasi Industri Program/ Kegiatan

Sasaran Meningkatnya Populasi Industri Sedang dan Besar

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri

Hilirisasi hasil tambang ke produk dan jasa industri

Terfasilitasinya pembangunan Wirausaha baru

Indikator

T

R

C

Fasilitasi Pembangunan Bufferstock Bahan Baku Kapas di Jawa Barat dan Bufferstock Kulit di Jawa Timur

Lokasi

2

-

0%

Terfasilitasinya Revitalisasi Industri Pupuk

Dokumen

3

3

100%

Pengembangan National Branding Produk Alas Kaki Dan Pakaian Jadi

Dokumen

1

1

100%

Dokumen

2

2

100%

Dokumen

3

3

100%

Industri Yang Terfasilitasi

1

1

100%

wirausaha

2225

3800

170%

Fasilitasi penyusunan FS Semen Kupang III dan industri ban, keramik, dan kaca Fasilitasi penyusunan FS Pembangunan Pabrik Bahan Baku Obat berbasis Migas, Pembangunan Pilot Plant Propylene berbasis CPO, Pembangunan Pilot Plant Polymer Enhanced Oil Recovery Terfasilitasinya Pembangunan Industri: 1. Smelter Baja di Batu Licin (Kalsel) dan Medan (Sumatera Utara) 2. Alumina Refinery di Menpawah dan Ketapang (Kalbar) 3. Smelter Tembaga di Gresik (Jatim), Sangata (Smelter) 4. Smelter Nickel di Morowali (Sulteng), Pomalaa (Sultra), Sangata (Smelter) Jumlah wirausaha baru IKM yang tumbuh

Ket.: T: Target; R: Realisasi; C: Capaian

●●● 68

SATUAN


Secara terperinci hasil-hasil mengenai fokus penumbuhan populasi industri yang dicapai selama kurun waktu 2015 adalah sebagai berikut: a. Fasilitasi Pembangunan Bufferstock Bahan Baku Kapas Dan Material Center Kulit (Industri Alas Kaki) Perkembangan proyek fasilitasi pembangunan bufferstock bahan baku kapas dan material center kulit (industri alas kaki) telah mencapai 40 persen. Adapun pencapaiannya sebagai berikut : -

Fasilitasi Kajian Manajemen dan MOU dalam rangka pendirian Logistic Base For Cotton Dalam perdagangan kapas (cotton) secara internasional, komoditi kapas merupakan future commodity dan diperdagangkan secara future dengan penyerahan kemudian. Meskipun Indonesia merupakan pembeli potensial, namun posisi tawarnya masih kurang kuat, sehingga sering terjadi dispute baik dalam hal pemahaman terhadap kontrak maupun aspek teknis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kebersamaan para spinners dalam bernegosiasi dan belum tersedianya panduan standar kontrak supply kapas. Untuk itu diperlukan terbangunnya kebersamaan industri pemintalan (spinners) Nasional, sehingga diperlukan suatu lembaga yang akan berfungsi sebagai Logistic Base suplai kapas dalam negeri yang nantinya akan

mewakili

industri

pemintalan

dalam

perdagangan

kapas

internasional serta menjadi pusat distribusi kapas ke industri pemintalan dalam negeri. Revisi PP 32 Tahun 2009, baru keluar pada akhir Desember 2015 dengan PP 85 Tahun 2015 Tentang Pusat Logistik Berikat, sehingga Dasar Hukum Pelaksanaan Pendirian Pusat Logistik Berikat untuk Kapas/Bufferstock Bahan Baku Kapas belum dapat direaliasikan pada TA 2015. Selain itu juga pada TA 2015 sedang dilaksanakan kegiatan Kajian Manajemen Bufferstock Bahan Baku. ●●● 69


-

Fasilitasi Kajian Manajemen dan MOU pendirian Material Center Kulit Untuk Industri Alas Kaki Dalam rangka pelaksanaan pengembangan keterkaitan industri alas kaki dan melihat permasalahan dalam pengadaan bahan baku maka diperlukan adanya Buffer Stock Kulit untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan bahan secara efisien sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Pada tahun 2016 akan dilaksanakan Kajian Manajemen dan MOU serta telah dilakukan Koordinasi Fasilitasi Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center) dengan Calon Lokasi Material Center yaitu Pasar Turi Surabaya dan di Bandung serta dengan Asosiasi Terkait yaitu APRISINDO, APAI, APKI, Dinas dan Pengurus Pasar Turi. Namun demikian, Belum terjadi kesepakatan harga terkait rencana sewa lahan untuk Material Center Kulit dan Alas Kaki serta masih harus menunggu Kajian Manajemen Bufferstock Bahan Baku Kulit (Material Center) diselesaikan.

b. Pengembangan National Branding Produk Alas Kaki Dan Pakaian Jadi Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan merek Indonesia mengingat selama ini industri alas kaki dan pakaian jadi Indonesia hanya menikmati keuntungan dari margin produksi saja, sedangkan margin keuntungan dari penggunaan merek dinikmati oleh buyer/pemegang merek. Dengan

margin

keuntungan

industri

dalam

negeri

yang

hanya

1-3 persn dari harga jual produk, maka nilai tambah yang diperoleh industri dalam negeri tergolong sangat kecil dan menyebabkan elastisitas industri terhadap perubahan biaya upah, biaya energi, biaya bahan baku maupun faktor produksi yang lain menjadi sangat rendah. Kegiatan National branding juga dilakukan dengan memfasilitasi pameran di Bandara Internasional didalam negeri.

●●● 70


Kegiatan ini merupakan pengalihan dari kegiatan penyusunan FS dan DED industri technical textile dan kegiatan ini sedang dalam proses penyelesaian. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka Penyusunan Roadmap Pengembangan Merk Nasional/National Branding Produk Alas Kaki dan Garmen Nasional yaitu Forum koordinasi perencanaan penyusunan roadmap pengembangan merek nasional, FGD Explorasi Brand Identification dan Brand Image di Jakarta, Bimbingan Teknis Pemasaran di Surabaya, kegiatan Pengembangan Desain dan Merk/Label di Surabaya. Sedangkan pelaksanaan Desain Outlet dan Sewa Outlet Bandara Internasional tidak dapat direalisasikan karena tidak tersedianya lahan di Terminal Internasinal Bandara Soekarno Hatta, Ngurah Rai dan Juanda. c.

Fasilitasi Penyusunan FS Industri Ban, Keramik Dan Kaca Serta Fs Semen Kupang III Telah dilakukan Feasibility Study/FS Pembangunan Pabrik Pengolahan Bahan Galian Non Logam (Keramik dan Kaca), Pembangunan Pabrik Ban, Pembangunan Pabrik Semen Kupang III.

d. Revitalisasi Industri Pupuk Revitalisasi Industri Pupuk merupakan program prioritas nasional sesuai Inpres No. 2 Tahun 2010 dan dilakukan secara bertahap sejalan dengan ketersediaan alokasi gas bumi dari Kementerian ESDM. Program revitalisasi industri pupuk yang dimaksudkan untuk mengganti pabrik pupuk yang sudah tua dengan pabrik berteknologi maju yang lebih hemat tingkat konsumsi bahan baku maupun energinya serta ramah lingkungan. Hasil yang diharapkan adalah Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri. Guna mewujudkan hal ini, beberapa langkah telah diambil diantaranya dengan melakukan fasilitasi pembangunan revitalisasi 5 pabrik pupuk. Program revitalisasi meliputi penggantian 4 pabrik urea berusia tua yaitu: 2 pabrik PUSRI yaitu pabrik PUSRI II (menjadi IIB), dan (III & IV menjadi IIIB), satu pabrik pupuk Kaltim yaitu pabrik Kaltim 1 (menjadi Kaltim V) dan satu ●●● 71


pabrik pupuk Kujang yaitu Kujang IA (menjadi IC), serta pembangunan satu pabrik urea baru PT. Petrokimia Gresik (Amonia Urea II). Berikut perkembangan dari program revitalisasi industri pupuk: 1.

Pembangunan Pabrik Kaltim-5 -

Target progres proyek Kaltim-5 pada triwulan IV adalah Pabrik beroperasi normal. Realisasi sampai dengan Desember 2015, perkembangan proyek mencapai 100 persen.

-

Produksi Amoniak sudah mencapai diatas 2500 ton/hari dan produksi tertinggi sebesar 2737 ton/hari.

-

Produksi Urea Granul sudah mencapai diatas 3500 ton/hari dan produksi tertinggi sebesar 3621 ton/hari.

-

Performance test telah berhasil dilaksanakan selama 15 hari mulai tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015. Pabrik telah beroperasi normal.

-

Serah terima Pabrik dari Kontraktor ke PKT dilakukan tanggal 9 November 2015.

2.

Pembangunan Pabrik Pusri IIB -

Progres pembangunan pabrik Pusri IIB pada triwulan IV yang mencapai 98,2 persen dengan target sebesar 97 persen.

-

Target proses Commisioning direncanakan pada Februari 2016 dan target operasional pada Maret 2016

3.

Pembangunan Pabrik Ammoniak-Urea II PT. Petrokimia Gresik -

Progres pembangunan pabrik pada tahap Engineering, Procurement & Construction sampai 28 Desember 2015 telah mencapai 29,36 persen.

-

Sebagai catatan, ada potensi keterlambatan gas mengalir (Mei 2018) sehingga dapat mengganggu pengoperasian pabrik. Antisipasi yang perlu dilakukan yaitu berkoordinasi dengan SKK Migas dan Ditjen Migas ESDM untuk dapat menyediakan alokasi gas dari sumber lain.

●●● 72


4.

Pembangunan Pabrik Kujang 1C PT. Pupuk Kujang -

Akhir tahun 2015 masih menunggu penandatanganan HoA sebagai proses tindak lanjut dari pembahasan antara Direksi PKC dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas.

-

PKC sedang menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Kujang 1C sebagai salah satu syarat pengajuan surat permohonan penetapan lokasi dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

-

Menteri

Perindustrian

pembangunan

Kujang

telah 1C

mengirimkan no

surat

567/M-IND/12/2015

dukungan tanggal

17 Desember 2015 kepada Gubernur Jawa Timur. -

Dalam

mendukung

proses

persiapan

lahan,

Bappeda

telah

mengirimkan surat kesesuaian tata ruang ke PKC pada tanggal 21 Desember 2015. 5.

Dalam rangka Pengamanan Pasokan Bahan Baku untuk Industri Pupuk telah ada Nota Kesepahaman terkait dengan perpanjangan PJBG antara PKC dengan Pertamina EP untuk periode pasokan 2017-2022, Menteri Perindustrian telah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM perihal usulan harga gas bumi sebagai bahan baku dan energi bagi industri, dan SKK Migas sudah menginstruksikan pengaliran gas dari wilayah kerja offshore North West Jawa.

e.

Fasilitasi pembangunan pabrik bahan baku obat 1.

Telah dilakukan Feasibility Study/FS Pembangunan Pabrik Bahan Baku Obat (Paracetamol kapasitas 10.000 ton/th, amoxicilin kapasitas 750 ton/th, garam farmasi 6.000 ton/th, Dextrose for infusion 6.000 ton/th, Vitamin C kapasitas 3.000 ton/th, Sefalosporin kapasitas 150 ton/th) dan Fasilitasi Pembangunan Pilot Plant EOR kapasitas 20 ton/hari.

2.

Telah dilakukan tahap awal/persiapan pengembangan industri obat kanker berbasis kurkumin melalui terapi Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT) pada tahun 2015. ●●● 73


f.

Fasilitasi pembangunan industri smelter Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pembangunan industri smelter adalah: 1.

Pembentukan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia.

2.

Penyusunan kajian Fasilitasi Percepatan Pembangunan Industri Smelter (Energi, Jalan, Pelabuhan, Bahan Baku, Insentif dan Perizinan).

3.

Industri yang difasilitasi adalah PT. Sulawesi Mining Investment, PT. Titan Mineral Utama, PT. Well Harvest Wining Alumina Refinery, PT. Batutua Tembaga Raya.

g. Jumlah Wirausaha Baru IKM yang Tumbuh Dalam RPJMN 2015 – 2019, sasaran untuk Indikator dan target ini adalah hilirisasi hasil tambang ke produk dan jasa lainnya. Namun dalam rangka menyesuaikan dokumen RIPIN 2015-2035 dan Renstra Ditjen IKM 2015-2019, maka sasaran tersebut telah diubah seperti tertera dalam tabel di atas. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal IKM melatih sebanyak 15.213 calon wirausaha industri kecil. Calon wirausaha tersebut akan masuk dalam kategori wirausaha setelah memperoleh izin usaha atau memiliki surat keterangan dari Dinas Perindustrian terkait bahwa yang bersangkutan sedang memproses perizinan. Dengan asumsi keberhasilan sebesar 25 persen dari jumlah yang dilatih, maka jumlah wirausaha baru IKM yang tumbuh pada tahun 2015 adalah sebanyak 3800 wirausaha. Asumsi 25 persen ini diperoleh berdasarkan hasil evaluasi penumbuhan wirausaha baru melalui program beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan IKM (TPL IKM) yakni dari 1.056 lulusan TPL IKM, sebanyak 274 orang telah memulai usaha selepas masa kontrak. c.

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Peningkatan produktivitas dan daya saing dilaksanakan melalui fasilitasi dan insentif yang diutamakan pada industri: (1) strategis; (2) maritim; dan (3) padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku,

●●● 74


komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri. Produktivitas dilakukan melalui pembaharuan/revitalisasi permesinan, peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi serta pengembangan produk. Tabel. 3.35. Capaian Fokus Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Program/ Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri

Sasaran

Revitalisasi Industri Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industri intermediate dan industri hilir (light)

Penumbuhan Industri

Meningkatnya daya saing Industri

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya Fasilitas Pengembangan produk IKM Terfasilitasinya IKM yang Mengikuti Restrukturisasi Mesin Peralatan

Indikator Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka Terevitalisasinya industri galangan kapal di 9 lokasi (Pembangunan/Ren ovasi, Bantuan Alat, Peningkatan SDM bersertifikasi) Terbentuknya 1 Mould and Dies Center (Pembangunan dan Kelembagaan) Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) ICT Center dalam bentuk Incubator Business Center (IBC), RICE dan Technopark Terbentuknya Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Industri Alat Kesehatan (Pembangunan dan Kelembagaan) Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pengembangan produk Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Perusahaan

100

115

115

Lokasi

9

8

88,89

Unit

1

1

100

ICT Center

5

5

100

Pusat Pengembangan

1

1

100

IKM

248

3998

1612

IKM

52

112

215

●●● 75


Peningkatan Kualitas SDM Industri

Meningkatnya Pendidikan dan Skill Tenaga Kerja Industri dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri kompeten (pada bidang prioritas MEA)

Pelatihan bagi calon tenaga kerja/tenaga kerja dengan sistem three-in-one untuk level operator dan supervisor (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) berbasis Spesialisasi dan Kompetensi pada bidang TPT, Alas Kaki, Garam, Logam dan Mesin, Otomotif, Logistik, Elektronika, pengelasan, Pengolahan karet, Petrokimia, Plastik, kakao, rumput laut, CPO, semen, pupuk dan animasi

Orang

15,000

17832

118,88

Secara terperinci hasil-hasil mengenai fokus peningkatan produktivitas dan daya saing yang dicapai selama kurun waktu 2015 adalah sebagai berikut: a. Revitalisasi Perusahaan Industri Tekstil dan Aneka Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempertahankan keberadaan dan mendukung pengembangan potensi industri TPT, industri alas kaki dan penyamakan kulit nasional. Upaya peningkatan daya saing yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil yang dimulai sejak tahun 2007 Serta Industri Alas Kaki dan Penyamakan Kulit sejak Tahun 2009. Upaya peningkatkan daya saing industri TPT, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit

Nasional

dilakukan

melalui

peningkatan

teknologi/peremajaan

mesin/peralatan, sehingga diharapkan tercapai peningkatkan teknologi, efisiensi

dan

produktivitas

industri

tersebut

yang

pada

gilirannya

meningkatkan daya saing industri Nasional. Adapun rincian kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Restrukturisasi ini adalah sebagai berikut : 

Pada tahun 2015 Program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan Sosisalisasi program restrukturisasi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi pelaksanaan program dan prosedur pemberian bantuan

●●● 76


beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti program ini. Selain mengadakan Sosialisasi Direktorat Industri Tekstil dan Aneka juga mengadakan kegiatan Workshop Pengisian Form-form bagi perusahaan yang

belum

pernah

ikut

dalam

rangka

mempercepat

dan

memperdalam kemampuan perusahaan tersebut apabila berminat mengikuti program restrukturisasi. 

Pelaksanaan Program Restrukturisasi ini juga didukung 2 lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan operasional Program (LPOP) yang dalam hal ini ditangani oleh PT Sucofindo dan Lembaga Penilai Independen yang ditangani oleh PT Surveyor Indonesia.



Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 jumlah industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit yang telah mengajukan permohonan sebanyak 144

perusahaan

dengan

nilai

permohonan

bantuan

sebesar

Rp 155,12 Miliar dengan nilai investasi sebesar Rp 1,89 Triliun, dari keseluruhan pemohon tersebut sebanyak 5 perusahaan mengundurkan diri.

Realisasi

permohonan

bantuan

pada

tahun

ini

sebanyak

115 perusahaan dengan nilai bantuan Rp 99,96 Miliar dan nilai investasi sebesar Rp 1,18 Triliun.

Gambar 3.4 Jumlah Perusahaan pemohon dan permohonan yang telah direalisasikan s.d 31 Desember 2015

●●● 77


Gambar 3.5 Nilai permohonan dan realisasi program s.d. 31 Desember 2015

b. Terevitalisasinya industri galangan kapal di 9 lokasi (Pembangunan/Renovasi, Bantuan Alat, Peningkatan SDM bersertifikasi) Sampai dengan akhir tahun 2015, industri galangan kapal yang telah direviltalisasi berada pada daerah Lamongan, Surabaya, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, dan Lampung. Program revitalisasi industri galangan kapal dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan SDM, yaitu: 1.

Sertifikasi SDM Pengelasan Kapal bekerjasama dengan BBLK Kemenaker sejumlah 5 angkatan dengan jumlah 100 orang peserta.

2.

Peningkatan kemampuan SDM klaster melalui pelatihan dan sertifikasi SDM pengelasan kapal sejumlah 20 orang

3.

Pelatihan welding operator untuk industri galangan kapal sejumlah 20 orang

4.

Pelatihan dan sertifikasi SDM pengelasan Non Ferro sejumlah 20 orang.

5.

Pelatihan SDM pengelasan bawah air sejumlah 20 orang

6.

Revitalisasi industri perkapalan melalui peningkatan SDM pengelasan SMAW sejumlah 5 angkatan dengan peserta 100 orang

7.

Revitalisasi industri perkapalan melalui peningkatan SDM pengelasan GMAW sejumlah 2 angkatan dengan peserta 40 orang

8.

Revitalisasi industri perkapalan melalui peningkatan SDM pengelasan FCAW sejumlah 2 angkatan dengan peserta 40 orang

●●● 78


9.

Pelatihan manajemen galangan kapal sejumlah 2 angkatan dengan peserta 40 orang

c. Terbentuknya 1 Mould and Dies Center (Pembangunan dan Kelembagaan) Kegiatan Pembentukan Mould and Dies Center melibatkan 3 unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu unit Sekretariat Jenderal, unit Direktorat Jenderal ILMATE dan unit BPPI dengan nilai sebesar Rp. 23 Miliar dan berlokasi di Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Bandung Jl. Sangkuring No 12, Bandung. Tujuan pembangunan Mould and Dies Center adalah: 1.

Peningkatan SDM Industri Mould and Dies yang handal dan profesional

2.

Penguasaan teknologi pembuatan Mould and Dies, terutama untuk metal dan plastik

3.

Pengurangan impor mould and dies di sektor manufaktur Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2015 adalah

sebagai berikut: 1.

Fasilitasi mesin/peralatan mould and dies

2.

Penyusunan roadmap pengembangan mould dan dies center

3.

Pelatihan dan sertifikasi SDM Industri Mould and Dies sebanyak 120 orang.

d. Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) ICT Center dalam bentuk Incubator Business Center (IBC), RICE dan Technopark, yang terdiri dari: 1.

Pembangunan Bandung Technopark kerjasama dengan Universitas Telkom dengan nilai pembangunan 2 gedung BTP senilai Rp. 18 Miliar;

2.

Penguatan TohpaTI Center (Regional ICT Center of Excellence Bali) kerjasama dengan Universitas Udayana dengan bantuan Renderfarm senilai 1 Miliar;

3.

Penguatan Incubator Business Center (IBC) Semarang kerjasama Undip, Unisula, Unes, Udinus, UKSW, Unsud, Unika melalui bantuan peralatan produksi, multimedia, animasi dan games, recording streaming senilai Rp. 3,5 Miliar; ●●● 79


4.

Pengembangan

Desain

Telepon

Seluler

Dalam

Negeri

dan

Pengembangan Animasi melalui pembentukan kelembagaan dan fasilitasi Desain Ponsel di Poltek Negeri Batam dan Pelatihan Animasi senilai Rp. 7 Miliar; 5.

Penguatan Regional ICT Center of Excellence Makasar bekerjasama dengan Universitas Hasanudin melalui Pembentukan Kelembagaan dan Fasilitasi Inkubator di Universitas Hasanudin senilai Rp. 200 Juta;

e. Terbentuknya Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Industri Alat Kesehatan (Pembangunan dan Kelembagaan) Fasilitasi yang dilaksanakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Lanjutan Pembangunan Gedung dengan nilai sebesar Rp. 12,79 Miliar

2.

Mekanikal dan Elektrikal, disain interior gedung dengan nilai sebesar Rp. 4,55 Miliar

3. f.

Fasilitasi mesin/peralatan dengan nilai sebesar Rp. 15 miliar

Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi pengembangan produk Pengembangan produk merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk

melakukan

pembinaan

terhadap

IKM

dalam

mendesain,

mengembangkan dan meluncurkan sebuah produk yang berdaya saing di pasar dalam dan luar negeri melalui fasilitasi-fasilitasi baik terhadap SDM IKM nya maupun pada produk yang dihasilkan. Fasilitasi diberikan dalam bentuk bimbingan penerapan dan fasilitasi GMP/HACCP/SNI/MD, fasilitasi sertifikasi SNI, SNI Wajib (mainan anak, pakaian bayi, logam, garam, dan sebagainya), sertifikasi Halal dan atribut pangan, fasilitasi pendaftaran HKI (merek, hak cipta, desain industri, paten, indikasi geografis), bantuan desain merek dan kemasan, pelatihan dan bantuan sarana produksi, serta dampingan tenaga ahli desain dan teknik produksi kepada 3.998 IKM. Komoditi yang dibina meliputi makanan ringan, fesyen, tenun, minyak atsiri, alsintan, kerajinan, gerabah, batu mulia, otomotif, kakao, kopi, perbengkelan, mainan anak, pakaian bayi, logam, game dan animasi, garam beryodium, bambu dan rotan. ●●● 80


g. Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan Merupakan

program

untuk

membantu

IKM

dalam

melakukan

peremajaan/modernisasi mesin/peralatan dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi, teknologi, daya saing, dan efisiensi. Program ini berupa potongan harga pembelian mesin/peralatan dengan sistem reimburse. Nilai keringanan potongan harga: • Industri Kecil (IK) = 35% - 45% dari harga pembelian • Industri Menengah (IM) = 25% - 35% dari harga pembelian • Besaran nilai potongan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per perusahaan per Tahun Anggaran Pada tahun 2015 telah diberikan bantuan potongan harga dalam rangka restrukturisasi mesin/peralatan kepada 112 IKM di 19 provinsi dengan nilai bantuan Rp.12.143.791.000,-. Jenis industrinya meliputi industri makanan, minuman, TPT, kimia dan barang kimia, mesin dan perlengkapan, logam dan komponen, barang galian non logam, furniture dan kayu. h. Peningkatan kualitas SDM industri Fasilitasi yang dilaksanakan selama tahun 2015 adalah pelatihan bagi calon tenaga kerja/tenaga kerja dengan sistem three-in-one untuk level operator dan supervisor (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) berbasis Spesialisasi dan Kompetensi pada bidang TPT, Alas Kaki, Garam, Logam dan Mesin, Otomotif, Logistik, Elektronika, pengelasan, Pengolahan karet, Petrokimia, Plastik, kakao, rumput laut, CPO, semen, pupuk dan animasi sebanyak 17832 orang.

●●● 81


Peningkatan daya saing industri oleh Kementerian Perindustrian selain yang termasuk dalam indikator diatas juga dilakukan melalui: 

Telah

dilakukan

Pengembangan

pendidikan

vokasi

industri

berbasis

kompetensi menghasilkan tenaga kerja industri terampil kompeten siap kerja sebanyak 1.270 orang dan tenaga kerja industri ahli kompeten siap kerja sebanyak 2.268 orang. 

Penyediaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebanyak 10 TUK, 4 TUK sudah selesai dan 6 TUK dalam proses BNSP. TUK adalah lokasi dilaksanakannya uji kompetensi. Kriteria dari TUK ditentukan oleh standar yang digunakan sebagai dasar uji kompetensi, di mana dapat berupa tempat kerja, atau tempat yang dikondisikan sesuai dengan tempat kerja. TUK diverifikasi dan dilisensi oleh LSP terkait.



Pembentukan 8 (delapan) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yaitu 4 LSP untuk 6 LSP sedang dalam proses BNSP. LSP adalah lembaga yang melaksanakan proses sertifikasi dan uji kompetensi. Dalam proses sertifikasi, LSP melibatkan standar kompetensi tertentu, asesor kompetensi dan TUK yang sesuai dengan standar tersebut. LSP diverifikasi dan diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Penyusunan 27 Rancangan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) telah selesai dan menunggu ditetapkan oleh Kemenakertrans.



Pemberlakuan 5 Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib (kopi instan, kompor gas 2 dan 3 tungku, selang termoplastik, kaca blok, dan biskuit).



Memfasilitasi 43 IKM dalam mendapatkan sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib (pakaian bayi dan mainan anak-anak).



Menghasilkan 1 paten granted tentang reaktor gasifikasi (gasifier) untuk pellet biomas emisi rendah dan sudah didaftarkan 7 hasil litbang industri untuk mendapatkan paten .



Peningkatan fasilitas 159 unit sentra IKM (seperti fasilitas pengolahan limbah, peralatan produksi).

●●● 82


4.

Kinerja Program Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Selain program prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN

Tahun 2015–2019, Kementerian Perindustrian juga melaksanakan program pengembangan

industri

lainnya.

Capaian

program-program

tersebut

sebagaimana diuraikan berikut ini. a. Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Program pengembangan industri yang mendukung klaster industri hilir kelapa sawit, selama tahun 2015 telah terealisasi hasil-hasil sebagaimana dijelaskan berikut ini. 1). Rapat fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri hilir kelapa sawit di Sumatra Utara dalam rangka pengembangan klaster hilir kelapa sawit di Sumatera Utara, Riau Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Papua. 2). Melaksanakan promosi investasi di Batam, Kepulauan Riau dan pelaksanaan business forum di Rotterdam, Belanda dalam rangka promosi Investasi produk Hilir Kelapa Sawit (IHSK) untuk pengembangan Klaster Oleochemical di Sumatera Utara, Riau Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Papua. 3). Melaksanaakan

pembahasan

rapat

teknis

terkait

penyelesaian

permasalahan dispute kepabean untuk industri hilir kelap sawit termasuk penguatan

lembaga

pengujian

melalui

bantuan

mesin

peralatan

laboratorium untuk Balai Besar Industri Kimia dan Kemasan Jakarta yang dianggarkan oleh Ditjen Industri Agro. 4). Melakukan rapat teknis RSKKNI terkait penyusunan rancangan standar kompetensi SDM Industri Hilir Kelapa Sawit dan Bahan Bakar Nabati. 5). Terlaksananya bimbingan teknis bagi industri hilir kelapa sawit dan workshop pembinaan teknis standarisasi hilir kelapa sawit dalam rangka pembinaan teknis standardisasi dan teknologi industri hilir kelapa sawit dan bahan bakar nabati.

●●● 83


6). Telah

melakukan

rapat

pembahasan

teknis,

penyampaian

laporan

sementara dan laporan akhir kajian penyusunan dokumen teknis lestari berkelanjutan pada industri hilir kelapa sawit nasional. b. Industri Furnitur Industri furnitur merupakan program hilirisasi industri berbasis industri agro. Pengembangan

industri

furnitur

yang

telah

dilaksanakan

Kementerian

Perindustrian telah menghasilkan beberapa capaian berikut. 1). Telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi Pengembangan Klaster Industri Furniture di Jawa Timur 2). Telah dilakukan pelaksanaan lomba desain furnitur, klinik desain furnitur di Cirebon, dan klinik desain furnitur di Jepara. 3). Telah dilaksanakan pelatihan desain di Jawa Barat untuk 40 orang SDM industri furnitur. 4). Telah dilaksanakan rapat pra konvensi RSKKNI di Semarang dan rapat konvensi di Jawa tengah yang menghasilkan 20 (dua puluh) RSKKNI yang telah diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi SKKNI dalam rengka menyusun suatu rancangan SKKNI industri furnitur. 5). Telah diberikan pendampingan dalam rangka sertifikasi SVLK untuk 80 Perusahaan untuk memonitoring dan mengevaluasi industri furnitur dan kerajinan kayu dan untuk memenuhi kewajiban mengaplikasikan penerapan SVLK yang diwajibkan pada akhir tahun 2015 6). Telah diberikan bantuan sertifikasi untuk wilayah Jawa dan Bali sebanyak 80 perusahaan dengan hasil 75 perusahaan lolos untuk mendapatkan sertifikat SVLK. 7). Telah dilakukan serah terima mesin dan peralatan pengembangan industri Furniture di Sukabumi (Jawa Barat), Nganjuk (Jawa Timur), dan Jepara (Jawa Tengah) serta telah diberikan pelatihan teknik produksi dan aplikasi mesin ●●● 84


dalam rangka terlaksananya bantuan mesin peralatan untuk meningkatkan industri pengolahan kayu setiap daerah tersebut. c. Industri Hilir Karet Program pengembangan industri hilir karet yang telah dilaksanakan Kementerian Perindustrian telah menghasilkan beberapa capaian berikut. 1). Pembangunan pabrik ban Hankook kapasitas 5,3 juta ban KBM roda 4 per tahun dan ditargetkan menghasilkan hingga 16 juta ban per tahun sampai tahun 2018 dengan nilai investasi USD. 1,1 Miliar di Jawa Barat. 2). Realisasi perluasan pabrik PT. Bridgestone Tyre Indonesia di Pondok Ungu Bekasi untuk ban bias kapasitas produksi 144.000 ban/tahun dan investasi Rp. 600 Miliar telah beroperasi sejak tahun 2014. 3). Realisasi Pembangunan Pabrik Ban Sepeda motor Evoluzione Tyre yang merupakan Joint Venture antara PT. Astra Otoparts Tbk. dengan Pirelli Spa di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas sebesar 2.000.000 ban sepeda motor dengan nilai investasi awal sebesar US$ 130 Juta. 4). Tersusunnya kajian pengembangan industri karet terpadu di Sei Bamban yang direncanakan akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus, Sei Mangkei. 5). Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Klaster Industri karet dengan 30 (tiga puluh) stakeholders. 6). Pelatihan peningkatan konservasi energi industri karet remah di Pontianak dan Palembang. 7). Peningkatan Teknologi Alat Pengolahan Karet (Crumb Rubber) untuk Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. 8). Fasilitasi pengembangan industri karet karet hilir untuk meningkatkan kemampuan pembuatan kompon karet dan produksi vulkanisir ban melalui bantuan mesin pengolahan barang karet di Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. ●●● 85


d. Industri Hilir Kakao Produksi rumput laut nasional mencapai 2,6 juta ton dimana Indonesia menduduki peringkat ke 3 dunia. Dalam mewujudkan berkembangnya industri diperlukan pendekatan penguatan dan pengembangan industri rumput laut yaitu dengan melakukan peningkatan kemampuan industri lokal, pembinaan SDM industri,

pemanfaatan

serta survey dan pemetaan SDA.

Mengingat

keterbatasan kemampuan daerah dalam pengembangan industri pengolahan berbasis SDA daerah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, diperlukan pengembangan teknologi melalui pemberian bantuan peralatan dan atau mesin serta kajian survey. Sampai dengan tahun 2015, program pengembangan industri hilir kakao yang

telah

dilaksanakan

Kementerian

Perindustrian

telah

menghasilkan

beberapa capaian berikut. 1). Dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri pengolahan kakao, telah dilaksanakan Rapat Teknis Penyusunan Kajian Revisi Bea Keluar Biji Kakao, Rapat Koordinasi dan Rapat terkait persiapan Hari Kakao Indonesia dan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Hari Kakao Indonesia 2015 di Yogyakarta, rapat koordinasi terkait rencama import back cocoa powder. 2). Telah berpatisipasi dalam Sidang the 18th Meeting of the Nasional Focal for ASEAN Cocoa Club (ACC) on Join ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Sceme 3). Pelaksanaan Hari Kakao Indonesia 2015 di Yogyakarta, dan berpartisipasi pada siding the 92 Regular Session of the Internasional Cocoa Council and Other ICCO Meetings. 4). Telah dilaksanakan pelatihan peningkatan SDM industri pengolahan rumput laut pada tahun 2015.

●●● 86


e. Industri Rumput Laut Produksi rumput laut nasional mencapai 2,6 juta ton dimana Indonesia menduduki peringkat ke 3 dunia. Dalam mewujudkan berkembangnya industri diperlukan pendekatan penguatan dan pengembangan industri rumput laut yaitu dengan melakukan peningkatan kemampuan industri lokal, pembinaan SDM industri,

pemanfaatan

serta survey dan pemetaan SDA.

Mengingat

keterbatasan kemampuan daerah dalam pengembangan industri pengolahan berbasis SDA daerah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, diperlukan pengembangan teknologi melalui pemberian bantuan peralatan dan atau mesin serta kajian survey. Sampai dengan tahun 2015, revitalisasi dan penumbuhan industri hasil laut dilakukan melalui beberapa hal, antara lain: 1). Terkait pengembangan teknologi pengolahan rumput laut, pada tahun 2015 telah dilaksanakan penandatangan kontrak, penyampaian laporan tahap awal, penyampaian laporan antara, FGD dan penyampaian laporan akhir. 2). Telah dilaksanakan pelatihan peningkatan SDM industri pengolahan rumput laut pada tahun 2015. f.

Industri Baja Program pengembangan industri baja merupakan salah satu fokus

program hilirisasi industri berbasis migas dan bahan tambang mineral. Proyeksi konsumsi baja (crude steel) pada tahun 2025 sebesar 70 kg perkapita, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan konsumsi saat ini sebesar 36 kg perkapita. Faktor penggerak cabang industri baja adalah sektor transportasi, konstruksi bangunan, permesinan, infrastruktur, kemasan dan energi. Tahun 2013 produksi crude steel dalam negeri sekitar 6,8 juta ton, sehingga dengan target konsumsi 70 kg perkapita kebutuhan baja kasar yang akan mencapai 20 juta ton, memerlukan tambahan produksi sebesar 14 juta ton. Pada tahun 2015 terdapat tambahan kapasitas sekitar 4 juta ton crude steel yang diperoleh dari PT. Krakatau Posco, PT. ●●● 87


Indoferro dan PT. Meratus Jaya Iron & Steel. Target tambahan kapasitas produksi berikutnya sebesar 10 juta ton. Sehingga sampai tahun 2025 akan memerlukan bijih besi sebesar 250 juta ton dan pasir besi sebesar 110 juta ton. Untuk mencapai target kebutuhan di tahun 2025 diperlukan tambahan energi sebesar 1.120 MW dan investasi sebesar Rp. 140 Triliun. Hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 2015 sebagaimana diuraikan berikut ini: 1). Telah beroperasinya PT. Meratus Jaya Iron & Steel secara komersial. Pabrik ini berlokasi di Batulicin, Provinsi Kalimantan Selatan yang mengolah Bijih Besi menjadi Sponge Iron dengan kapasitas 315 ribu ton per tahun dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,17 Triliun. 2). Telah beroperasinya PT. Indoferro secara komersial yang berlokasi di Cilegon, Provinsi Banten yang memproduksi Pig Iron dengan kapasitas 500 ribu ton/tahun dan Nickel Pig Iron dengan kapasitas 250 ribu ton/ tahun dengan nilai investasi sebesar USD. 110 Juta. 3). Telah dilakukannya Ground Breaking PT. Batulicin Steel pada bulan Juli 2012 yang rencananya akan memproduksi baja dasar sebesar 3 juta ton/tahun dengan nilai investasi sebesar USD. 1,5 Miliar termasuk Pembangunan Pembangkit Listrik (Power Plant) dengan kapasitas 100 MW dengan rincian Besi Beton sebesar 1 juta ton/tahun dan Ferro Nickel sebesar 600 ribu ton/tahun pada tahap awal serta H-Beam Steel dan Pelat Baja sebesar 2 juta ton/tahun pada tahap selanjutnya. 4). Telah beroperasinya PT. Krakatau-Posco Tahap 1 yang memproduksi slab baja 1,5 Juta Ton/Tahun dan plat baja 1,5 Juta Ton/Tahun dengan nilai investasi USD. 3 Miliar. 5). Rencana pembangunan Pabrik Pengolahan Pasir Besi menjadi Pig Iron (Main Concentrator

Plant

dan

Pig

Iron

Plant)

di

Kulon

Progo,

Provinsi

DI Yogjakarta yang akan dilakukan oleh PT. Jogja Magasa Iron dengan kapasitas 1juta ton/tahun dan nilai investasi sebesar USD. 1,2 Miliar. ●●● 88


6). Rencana investasi PT. Sebuku Lateritic Iron & Steel untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Pig Iron dengan kapasitas 3 juta ton per tahun di Sebuku, Provinsi

Kalimantan

Selatan

dengan

nilai

investasi

sebesar

USD. 1 Miliar. 7). Telah beroperasinya PT. Delta Prima Steel untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Sponge Iron dengan kapasitas 100ribu ton per tahun di Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,2 Miliar. 8). Rencana investasi dan perluasan 8 (delapan) perusahaan penghasil pig iron, cold rolled coil & hot dipped galvanized, dan lain-lain dengan nilai investasi sekitar Rp. 52,44 Triliun. 9). Rencana investasi pabrik penghasil cold rolled coil & hot dipped galvanized dengan kapasitas sebesar 480.000/tahun yang merupakan joint venture antara PT. Krakatau Steel dengan Nippon Steel Sumikin di Banten dengan nilai investasi sebesar USD. 300 Juta 10). Rencana investasi pabrik penghasil besi beton & batang kawat baja dengan kapasitas sebesar 500.000/tahun yang merupakan joint venture antara PT. Gunung Gahapi Sakti dengan Nanjing Iron & Steel Company di Sumatera Utara dengan nilai investasi sebesar USD. 200 Juta. 11). Rencana investasi pabrik penghasil cold rolled coil & hot dipped galvanized untuk industri otomotif dengan kapasitas sebesar 300.000 ton/tahun dari PT. JFE Steel Galvanizing di Karawang dengan nilai investasi sebesar USD. 325 Juta. 12). Rencana investasi pabrik penghasil bar and section dengan kapasitas sebesar

500.000

ton/tahun

yang

merupakan

joint

venture

antara

PT. Krakatau Steel dengan Osaka Steel di Banten dengan nilai investasi sebesar USD. 200 Juta. g. Industri Aluminium Fokus program hilirisasi industri berbasis migas dan bahan tambang mineral selanjutnya adalah industri aluminium. Proyeksi konsumsi alumina pada ●●● 89


tahun 2025 sebesar 10 kg perkapita, sedangkan saat ini sebesar 2,9 kg perkapita. Tahun 2013 produksi aluminium dalam negeri sekitar 250 ribu ton, sehingga dibutuhkan tambahan produksi sebesar 3,1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan di tahun 2025. Sampai tahun 2025 diperlukan bauksit sebesar 74,4 juta ton, ketersediaan energi sebesar 11.200 MW dan investasi sebesar Rp. 24 Triliun. Hasil-hasil yang telah dicapai sampai tahun 2015 sebagaimana diuraikan berikut. 1). Rencana pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilakukan oleh PT. Antam dengan kapasitas 1,2 juta ton/tahun dan nilai investasi sebesar USD. 1 Milyar yang ditargetkan beroperasi pada Kuartal 1 Tahun 2016. 2). Telah

beroperasinya

PT.

Indonesia

Chemical

Alumina

kapasitas

300 ribu ton CGA/tahun dan investasi USD. 500 juta di Kalimantan Barat. 3). Pembangunan PT. Well Harvest Mining dengan kapasitas 2 Juta ton alumina/tahun dan total investasi USD 1,1 Miliar di Ketapang, Kalimantan Barat. 4). Telah diambilalihnya PT. Indonesia Asahan Aluminium kapasitas 225 ribu ton aluminium ingot/tahun dan investasi USD. 920 Juta di Sumatera Utara oleh Pemerintah Indonesia. 5). Pembangunan industri aluminium di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara oleh PT. Inalum (Persero)dengan kapasitas aluminium ingot 250 kilo ton/ tahun, kapasitas slab/sheet 50 kilo ton/ tahun, kapasitas billet 30 kilo ton/ tahun, kapasitas wire rod 50 kilo ton/ tahun, dan kapasitas aluminium alloy 90 kilo ton/ tahun serta total investasi USD. 91 Juta. h. Industri Tembaga dan Nikel Fokus lain program hilirisasi industri berbasis migas dan bahan tambang mineral selanjutnya adalah industri tembaga dan nikel. Proyeksi konsumsi tembaga pada tahun 2025 sebesar 5 kg perkapita, sedangkan saat ini sebesar ●●● 90


2,2 kg perkapita. Tahun 2013 produksi aluminium dalam negeri sekitar 280 ribu ton, sehingga dibutuhkan tambahan produksi sebesar 1,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan di tahun 2025. Sampai tahun 2025 diperlukan bauksit sebesar 202 juta ton, ketersediaan energi sebesar 2.900 MW dan investasi sebesar Rp. 110 Triliun. Fokus utama dari roadmap industri nikel adalah meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bijih nikel menjadi ferronikel (jangka pendek, 2014) dan mengolah ferronikel menjadi stainless steel (jangka panjang, 2020) sehingga sampai tahun 2025 diperlukan bijih nikel sebesar 274 Juta Ton dan investasi sebesar Rp. 60 Triliun. Hasil-hasil yang telah dicapai sampai tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini. 1). Pembangunan industri nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara oleh PT. Sulawesi Mining Investment dengan kapasitas ferronickel 300 ribu ton dan power plant 130 MW serta total investasi USD 569 Juta. 2). Pembangunan industri nikel di Halmahera Timur oleh PT. Ferro Nickel Halmahera Timur dengan kapaitas ferronickel 270 ribu ton dan kapasitas stainless steel 600 ribu ton serta total investasi CAPEX USD 16 Triliun. 3). Rencana investasi PT. Weda Bay Nickel untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Nickel dengan kapasitas 65 ribu ton per tahun dan Cobalt dengan kapasitas 3,5 ribu ton per tahun di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sebesar USD. 700 Juta. 4). Rencana investasi 8 (delapan) perusahaan yang memproduksi feronikel, nickel matte, dan nickel pig iron dengan nilai investasi sekitar 123 Triliun. 5). Telah beroperasinya PT. Vale Indonesia untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Nickel Matte dengan kapasitas 120.000 ton per tahun di Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sebesar USD. 2 Miliar. 6). Pembangunan industri nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara oleh PT. Sulawesi Mining Investment dengan kapasitas ferronickel 300 ribu ton dan power plant 130 MW serta total investasi USD 569 Juta. ●●● 91


i.

Industri Semen Industri semen merupakan prioritas revitalisasi dan penumbuhan industri

bahan bangunan dan konstruksi. Hasil-hasil yang telah dicapai sampai tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini. 1). Adanya penambahan 5 (lima) pabrik baru semen, seperti PT. Semen Bosowa dengan kapasitas produksi sebanyak 3 juta ton per tahun, PT Semen Holcim Indonesia Tbk (SMCB) dengan kapasitas produksi sekitar 1,7 juta ton per tahun, Semen Merah Putih 3 juta ton per tahun, Semen Jawa 1,7 juta ton per tahun, dan Anhui Conch Cement sebanyak 1,7 juta ton per tahun. 2). Unit pengantongan semen di Sorong, Papua Barat oleh PT. Semen Gresik yang direncanakan mulai beroperasi pada awal tahun 2013. 3). Realisasi pembangunan oleh PT. Semen Gresik Group dan PT. Semen Bosowa. 4). Unit pabrik baru PT. Semen Gresik di Tuban, Jawa Timur (Tuban IV) dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun, telah beroperasi pada pertengahan tahun 2012. 5). Unit pabrik baru di Maros, Sulawesi Selatan dengan peningkatan kapasitas menjadi 2,5 juta ton per tahun. Pembangunan dimulai bulan November 2012, direncanakan selesai tahun 2014. 6). Realisasi pembangunan pabrik oleh investor baru, saat ini sedang proses pembebasan lahan, yaitu State Development and Investment Cooperation (SDIC) di Manokwari, Papua Barat dengan kapasitas 1 juta ton per tahun dan Anhui Conch Cement Co., Ltd. di Tanjung, Kalimantan Selatan dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun. 7). Pembangunan Unit pabrik baru PT. Semen Tonasa di Pangkep, Sulawesi Selatan (Tonasa V) dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun telah diresmikan pada tanggal 19 Februari 2014. 8). Realisasi pembangunan pabrik baru oleh PT. Holcim Indonesia di Tuban, Jawa Timur, dengan kapasitas 1,7 juta ton per tahundan telah diresmikan tanggal 17 Juni 2014. ●●● 92


9). Realisasi pembangunan Unit penggilingan semen di Banyuwangi, Jawa Timur dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun. Pembangunan dimulai bulan Mei 2012, dan direncanakan selesai pada Triwulan I tahun 2015. 10). Realisasi pembangunan pabrik baru PT. JUI SHIN Indonesia di Karawang Jawa Barat, dengan kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun dan saat ini sudah berproduksi mulai tahun 2014. j.

Industri Garam Industri garam menjadi salah satu industri yang menjadi fokus program

pengembangan industri dari Kementerian Perindustrian. Hasil-hasil yang telah dicapai sampai tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini. 1). Peningkatan produktivitas lahan pegaraman melalui program intensifikasi lahan pegaraman termasuk pemasangan geomembran pada petak kristalisasi di Madura. Sampai saat ini produktivitas telah meningkat dari 60 ton/ha menjadi 70 ton/ha dan diprediksi akan terus meningkat. 2). Perluasan lahan pegaraman melalui program ekstensifikasi lahan pegaraman di daerah-daerah yang berpotensi yaitu di Madura-Sampang 2.000 ha, NTBBima 500 ha, NTT-Flores 2.000 ha, dan Kupang 6.000 ha. 3). Intensifikasi

Lahan

Pegaraman

di

Madura-Sumenep

dalam

tahap

penandatanganan kontrak dan Peningkatan Kualitas Lahan Pegaraman melalui Intensifikasi Lahan Pegaraman di NTT. 4). Telah tersusunnya rencana aksi industri pengembangan industri garam beryodium. k. Industri Tekstil, Produk Tekstil, dan Alas Kaki Program

pengembangan

industri

Kementerian

Perindustrian

juga

mencakup industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki. Hasil-hasil yang telah dicapai industri ini sampai tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini : 1). Telah diberikan bantuan potongan harga dalam rangka restrukturisasi permesinan industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit sebanyak 115 ●●● 93


perusahaan dengan nilai bantuan sekitar Rp.99,96 Miliar yang mendorong investasi sebesar Rp.1,19 Triliun. 2). Sebanyak 15 perusahaan Industri TPT, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit tidak dapat direalisasikan bantuannta karena anggaran yang tidak mencukupi dengan perkiraan nilai bantuan sebesar Rp. 17,43 Miliar dan nilai investasi Rp 175,3 Miliar. 3). Telah dilatih tenaga kerja siap pakai di industri tekstil, alas kaki dan barang jadi kulit sebanyak 650 orang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Barat dan Jawa Barat. 4). Perluasan investasi dan pembangunan pabrik baru Indorama Synthetic dengan total nilai investasi US$ 400 juta untuk memproduksi PET Resin 88 Ribu Ton/Tahun, benang filamen polyester 389,6 Ribu Ton/Tahun, dan 500 Ribu Ton/Tahun PTA (bahan baku serat polyester dan botol plastik). 5). Investasi dan pendirian pabrik Sritex yaitu PT Rayon Utama Makmur senilai Rp. 5,9 Triliun di Solo untuk memproduksi serat rayon 80 Ribu Ton/Tahun, benang 700 Ribu Bales of Yarn, dan apparel 16 Juta pcs/tahun. 6). Pemberlakuan SNI Wajib telah dilaksanakan untuk produk sepatu pengaman dan Korek api gas pada tahun 2013, serta Mainan anak dan Pakaian bayi pada tahun 2014 dan telah disiapkan infrastruktur pendukung serta regulasi terkait pemberlakuan SNI wajib untuk handuk dan pakaian jadi. 7). Fasilitasi Bantuan Mesin dan Peralatan untuk Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta berupa Mesin penunjang Uji Lab. 8). Penyusunan Roadmap Industri Tekstil dan Alas Kaki Tahun 2015 – 2020 terkendala oleh permintaan dari pihak otoritas pengalokasi anggaran untuk terlebih dahulu melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Restrukturisasi terlebih dahulu sehingga waktu yang tersedia sudah tidak mencukupi.

●●● 94


l.

Industri Permesinan Salah satu fokus program pengembangan logam, mesin, alat transportasi,

dan elektronika adalah industri permesinan. Hasil-hasil yang telah dicapai sampai tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan berikut. 1). Pembangunan gedung Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan. 2). Promosi kemampuan industri permesinan dan alat mesin pertanian (termasuk komponen) dalam rangka pengembangan akses pasar dalam negeri dan luar negeri. 3). Penyusunan RSNI Konverter Kit dalam rangka mendukung Program Konversi BBM ke BBG dan penyusunan RSNI Alat Mesin Pertanian; 4). Dalam rangka AEC 2015 telah diterbitkan SNI Wajib untuk regulator tekanan tinggi setelah dinotifikasi ke WTO dan telah disusun SKKNI bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian sebanyak 3 (tiga) naskah. 5). Pengembangan kelembagaan (Alsintan Center) di daerah–daerah potensial pertanian di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Pada provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Timur, Alsintan Center telah berdiri sedangkan pada provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan masih dalam proses penentuan lokasi. 6). Peningkatan kompetensi SDM industri permesinan dan Alsintan dibidang pengelasan, pengecoran, metal working dan Alsintan sebanyak 320 orang. m. Industri Perkapalan Program

penumbuhan

industri

unggulan

berbasis

IPTEK

yang

dilaksanakan Kementerian Perindustrian mencakup 2 (dua) industri prioritas, yaitu industri perkapalan dan industri elektronika dan telematika. Hasil-hasil yang telah oleh dicapai industri perkapalan sampai tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan berikut.

●●● 95


1). Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat dan sertifikasi pengelasan kapal, pengelasan bawah air, pelatihan coating, pengelasan non-ferro, Pelatihan manajemen galangan kapal serta pelaksanaan sertifikasi SDM juru las kapal sesuai amanat MoU Antara Dirjen IUBTT dengan Dirjen Binalantas sebanyak 400 orang. 2). Telah diterbitkannya PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Yang didalamnya termasuk PPN tidak dipungut untuk industri perkapalan. n. Industri Elektronika dan Telematika Industri prioritas kedua pada program penumbuhan industri unggulan berbasis IPTEK yang dilaksanakan Kementerian Perindustrian industri elektronika dan telematika. Hasil-hasil yang telah oleh dicapai industri perkapalan sampai tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan berikut. 1). Masuknya investasi baru dibidang industri elektronika dan telematika sebanyak 34 Perusahaan (PMA dan PMDN) dengan nilai investasi sebesar US$ 215.415.984,- untuk PMA dan RP. 110.320.200.000,- untuk PMDN. 2). Selama Tahun 2015 terealisasi sebesar 4 usulan SNI dengan total produk yang diatur sebanyak 24 Jenis Produk, yaitu a) SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa – keselamatan - Bagian 2 -14 : Persyaratan khusus untuk peralatan dapur dengan mengusulkan 6 Jenis produk yang diberlakukan secara wajib b) SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan dengan mengusulkan 6 jenis produk

●●● 96


c) SNI IEC 60335-2-29-2012 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-29: Persyaratan khusus untuk pengisi baterai dengan mengusulkan 1 jenis produk. d) SNI 04-6253-2003 Peralatan audio, video dan elektronika sejenis Persyaratan keselamatan dengan mengusulkan 11 Jenis Produk. 3). Dalam rangka pengembangan industri telematika khususnya industri konten (software, animasi, games) telah dikembangkan dan diperkuat pusat-pusat pengembangan industri konten (Technopark) dibeberapa daerah potensial antara lain Tohpati Center Bali, IBC Semarang, Pusat Pengembangan Desain Ponsel

Batam,

RICE

Makassar,

dan

Bandung

Technopark.

Pusat

pengembangan tersebut diharapkan akan menumbuhkan wirausahawirausaha baru dan start up company di bidang software, animasi dan games. 4). Pengendalian importasi mobile phone yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk mobile phone yang tidak sesuai standar. o. Industri Alat Transportasi Darat Salah satu industri yang masuk dalam program pengembangan industri unggulan berbasis teknologi tinggi adalah industri alat transportasi darat. Hasilhasil yang telah oleh dicapai industri ini sampai tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan berikut. 1). Produksi KBM Roda-2 hingga November 2015 mencapai 7,2 Juta unit, dengan penjualan mencapai 6,5 Juta Unit. Terjadi penurunan produksi bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,3 juta unit. Demikian pula dengan penjualan menurun dari 7,3 juta unit pada tahun 2014 (s.d November) menjadi 6,5 juta unit pada tahun 2015 (s.d November). Meskipun demikian terjadi peningkatan Ekspor KBM R-2 dari 36 ribu unit pada tahun 2014 (s.d November) menjadi 216 ribu unit pada tahun 2015 untuk periode yang sama. ●●● 97


2). Sampai dengan bulan November 2015, produksi KBM Roda-4 mencapai 1,02 juta unit. Sedangkan ekspor KBM R-4 sampai dengan November 2015 ialah sebesar 195 ribu unit Completely Build Up (CBU) dan 100 ribu set Completely knocked Down (CKD). Dibandingkan dengan periode yang sama November 2014, maka terjadi peningkatan ekspor CBU sebesar 5 persen dan penurunan impor sebesar 18 persen dari 93 ribu pada November 2014 menjadi 77 ribu pada November 2015. 3). Total ada 14 proyek penanaman modal (investasi) pada tahun 2015 ini dengan nilai investasi mencapai US$ 1.647.727.000. Proyek investasi pada tahun 2015 antara lain adalah:  PT. Hino Motor Sales Indonesia (Karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih berupa ban truck, bodi bus)  PT. Sumiden Serasi Wire Products (Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih)  PT. NPR Manufacturing Indonesia (Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih)  PT. Pusaka Bersatu (Reparasi mobil)  PT. FCC Indonesia (Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih)  PT. Mugai Indonesia (Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih)  PT. Delphi EEA Indonesia (Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih)  PT. Tjokro Nippon Engineering (Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga)  PT. SGMW Motor Indonesia (Industri kendaraan bermotor roda empat)  PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (Industri kendaraan bermotor roda empat)  PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (Industri kendaraan bermotor roda empat)  PT. Denso Indonesia (Industri kendaraan bermotor roda empat) ●●● 98


 PT. Automotive Fasteners Aoyama Indonesia  PT. Suzuki Indomobil Motor Plant (Industri kendaraan bermotor). 4). Pada Program Pengembangan Kendaraan Angkutan Pedesaan (KAP), pada tahun 2014 sudah terbentuk desain platform dan prototipe kendaaraan angkutan umum murah yang penggunaannya ditujukan untuk wilayah pedesaan (pick-up yang bisa di-customized menjadi kendaraan multiguna di pedesaan). Pada tahun 2015 dilakukan uji durability pada prototipe kendaraan yang telah dibuat serta dilakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai strategi pemasaran dan purna jual produk. 5). Dalam rangka meningkatkan daya saing industri kendaraan bermotor dan sepeda dalam negeri, telah diberikan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.011/2014 tanggal 24 Desember 2014. Melalui fasilitas BMDTP ini dapat menurunkan biaya produksi berupa bahan baku komponen kendaraan bermotor dan sepeda sehingga produk dalam negeri tersebut dapat bersaing dengan produk luar negeri. Anggaran yang telah dimanfaatkan (terealisasi) sebesar 99,63 persen dari total anggaran BMDTP tahun 2015 (28 perusahaan). 6). Pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan RSKKNI Perbaikan dan Perawatan Mobil di Bidang Kelistrikan serta dua kali rapat teknis mengenai RSKKNI tersebut. 7). Pada tahun 2015, telah diterbitkan SNI speedometer serta telah dilakukan rapat konsensus penyusunan SNI Spion kategori M & N. Selain itu telah tersusun rancangan awal SNI (RASNI) sepeda anak. 8). Telah diterbitkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Industri Kendaraan Bermotor yang mengatur impor kendaraan bermotor dalam bentuk CKD (Completely Knocked Down) dan IKD (Incompletely Knocked Down), yaitu: a. Permenperin Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Sepeda Motor. ●●● 99


b. Permenperin Nomor 61/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Sepeda Motor. c. Permenperin Nomor 73/M-IND/PER/9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Nomor

34/M-IND/PER/3/2015

tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor. p. Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah merupakan salah satu fokus Kementerian Perindustrian karena IKM memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDB industri pengolahan bukan migas. Hasil-hasil yang telah oleh dicapai industri ini sampai tahun 2015 adalah sebagaimana diuraikan berikut. 1). Capaian program prioritas sebagaimana telah dijelaskan pada poin 3 (Kinerja Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019): a. Pembangunan

dan pengembangan

wirausaha

industri

kecil

dan

menengah dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan kepada TPL, mahasiswa/alumni PT, masyarakat umum, pelatihan teknis produksi kepada KUB, magang ke sentra industri atau industri besar, dampingan tenaga ahli, fasilitasi start up, dan fasilitasi pameran. Pada tahun 2015, telah dibina sebanyak 15.213 calon wirausaha industri baru. b. Fasilitasi pengembangan produk dalam bentuk bimbingan penerapan dan fasilitasi GMP/HACCP/SNI/MD, fasilitasi sertifikasi SNI, SNI Wajib (mainan anak, pakaian bayi, logam, garam, dan sebagainya), sertifikasi Halal dan atribut pangan, fasilitasi pendaftaran HKI (merek, hak cipta, desain industri, paten, indikasi geografis), bantuan desain merek dan kemasan, pelatihan dan bantuan sarana produksi, serta dampingan tenaga ahli desain dan teknik produksi kepada 3.998 IKM. ●●● 100


c. Pemberian bantuan potongan harga dalam rangka restrukturisasi mesin/peralatan kepada 112 IKM di 19 provinsi dengan nilai bantuan Rp. 12.143.791.000,-. Jenis industrinya meliputi industri makanan, minuman, TPT, kimia dan barang kimia, mesin dan perlengkapan, logam dan komponen, barang galian non logam, furniture dan kayu. 2). Capaian

program

lainnya

sebaimana

tercantum

dalam

DIPA

program/kegiatan penumbuhan dan pengembangan IKM tahun 2015: a. Fasilitasi kepada 11 UPT dan 11 Rumah Kemasan dalam bentuk bantuan mesin/peralatan/sarana produksi, pelatihan dan magang bagi operator UPT, dan sosialisasi Rumah Kemasan. b. Pembinaan sentra IKM dalam bentuk pelatihan SDM IKM, fasilitasi mesin/peralatan produksi, bimbingan teknis produk, magang ke industri besar, serta fasilitasi kelembangaan sentra di 408 sentra. Komoditi yang dibina

meliputi

sentra

pangan,

makanan

ringan,

alas

kaki,

konveksi/pakaian jadi, furniture, kapal rakyat, pande besi, kerajinan, rotan, bambu, keramik hias, tenun, mainan anak, batako, akar wangi, batik, logam, gerabah, perbengkelan. c. Fasilitasi partisipasi 1.232 IKM dalam pameran dalam dan luar negeri untuk mempromosikan produk-produk IKM nasional, meliputi pameran Indonesia Fashion Week, Adiwastra Nusantara, International Jewelry Fair, Hongkong Fashion Week, Pameran Who’s Next Paris, serta pameran lainnya di Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. d. Penganugerahan penghargaan One Village One Product (OVOP) kepada 109 IKM, terdiri atas 6 kategori yaitu Makanan Ringan; Minuman Sari Buah dan Sirup Buah; Tenun; Batik; Anyaman; dan Gerabah/Keramik Hias. e. Fasilitasi pelatihan alas kaki (jahit upper, grading, desain, manajemen, teknologi acuan alas kaki, dsb) kepada 340 IKM alas kaki oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo, serta penyiapan infrastruktur program pengembangan branding nasional untuk IKM alas kaki dengan tagline “Indonesia Shoe Power”.

●●● 101


Pencapaian kinerja sebagaimana yang diuraikan sebelumnya juga didukung oleh pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian lainnya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: a. Fasilitasi Penanganan Kerjasama Industri Internasional Kebijakan fasilitasi penanganan kerjasama industri internasional telah berhasil mencapai beberapa hal berikut: 1). Dalam rangka pening katan daya saing industri telah disusun Rekomendasi untuk mengurangi produk impor Sepatu Kulit Pengaman Boot PVC dan Tas Kantor Kulit mengenai penetapan standar teknis (SNI) sepatu pengaman boot PVC dan Tas Kulit yang perlu diberlakukan secara wajib dan inspeksi teknis; 2). Memfasilitasi

pelaku

usaha

industri

dalam

rangka

pengamanan,

penyelamatan dan pengembangan industri menghadapi persaingan global. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dengan memanfaatkan SIKI (Sistem Informasi Ketahanan Industri) adalah: PT Krakatau Steel Indonesia (Persero) Tbk, ; PT. Garam; PT. Industri Kapal (Persero); PT. Biofarma; PT. Pupuk Indonesia Holding

Company;

PT.

Industri

Kereta

Api

(Persero)

(PT.

INKA);

PT. Dok Perkapalan Surabaya (Persero); Behn Meyer Agricare, PT; Wirontono Baru, PT; Yakult Indonesia Persada, PT; Samadijaya, CV; ABC, PT; Pupuk Indonesia, PT; DAHANA, PT; Katari Rikasindo, PT; Alam Semesta Jaya, PT 3). Dalam rangka koordinasi fasilitasi implementasi kerjasama teknik luar negeri telah dilakukan fasilitasi persiapan dan pelaksanaan proyek kerjasama teknik LN di bidang 1) Developing Electronic Testing laboratories and LED Industry in Indonesia; 2) The Project on small and Medium Industry (SMI) Development based on Improved Service Delivery in Indonesia (SMIDeP); 3) Project on Enchancement of Metalworking Capacity for Supporting Industries of Construction

Machinery

in

Indonesia;

4)

Indonesia-Korea

Technical

Cooperation in Machine Tools (Machine Tools Technical Centre in Indonesia; 5 Korea Indonesia Rooth centre (KIRC). ●●● 102


4). Dalam rangka menumbuhkan industri nasional telah dilaksanakan tiga kegiatan promosi investasi yaitu : i) Pada The 19th China International Fair and Trade (CIFIT) Di Xiamen, China pada tanggal 8-11 september 2015 dengan menyertakan 8 (delapan) perusahaan pemenang award green industry berkolaborasi dengan BKPM; ii) Promosi investasi pada Indonesia Investment Opportunity & Regulations Update dan Networking Luncheon di Sydney, Australia pada tanggal 9-14 November 2015 bekerjasama dengan BKPM dan iii) Penjajagan kerja sama investasi dengan Nigeria untuk pembentukan kawasan

industri

khusus

(special

zone)

pada

tanggal

13 – 15 Desember 2015 di Abuja, Nigeria. 5). Dalam rangka fasilitasi impelmentasi kerjasama teknik luar negeri juga telah dilaksanakan 3 (tiga) program capacity building dalam kerangka kerjasama selatan-selatan sekaligus untuk pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia kepada Timor Leste dan Negara-negara pasifik yaitu : i) Capacity Building di bidang plat welder for Timor leste dengan menyertakan 10 (sepuluh) peserta yang dilaksanakan pada 4-14 Agustus 2015; ii) Capacity building di bidang Cassava processing yang bagi 6 (enam) peserta dari Negara-negara selatanselatan antara lain Timor Leste, Papua Nuegini, dan Srilangka yang dilaksanakan pada 20-29 April 2015; iii) Capacity Building di bidang kerajinan yaitu Coconut Shell bagi 10 peserta yakni Timor Leste, Myanmar, Laos dan Papua Nuegini yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus – 5 September 2015 6). Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan kerjasama Korea Indonesia Technology Centre telah dilakukan fasilitasi diseminasi (seminar dan pelatihan) penerapan technologi di bidang Casting bekerjasama dengan KITECH Korea, Universitas Indonesia dan KITC dengan menyertakan 40 peserta dari industri terkait pada tanggal 28-29 Oktober 2015 di Medan. 7). Dalam upaya Pemanfaatan pemanfaatan Rantai Suplai Global (RSG) menfokuskan pada upaya pemanfaatan suplay chain di Eropa untuk bidang ●●● 103


food ingredients dan engineering product. Saat ini terdapat 22 pelaku industri (IKM) yang terseleksi dan telah memasuki tahapan market entry dalam bentuk pameran di Eropa. Tahun 2016 akan dilakukan program perluasan dalam penjajakan RSG yang bekerja sama dengan Swiss Global Enterprice SIPPO/SECO Swiss; 8). Telah ditandatangani Technical Arrangement Kerjasama RI dan Italia implementasi sektor kulit, alas kaki, dan tekstil, tanggal 7 September 2015 di Milan, Italia; 9). Telah dilaksanakan Indonesia Investmen Promotion Forum Food & Beverage di New York, USA tanggal 1 Juli 2015; 10). Telah diselenggarakan Forum Bisnis Indonesia-Italia pada tanggal 7 September 2015 di WEM, Milan Italia; 11). Telah dilakukan pembuatan dan penayangan Vidio wall tentang industri makanan dan minuman di Paviliun Indonesia dalam rangka partisipasi Kemenperin pada World Expo Milano, Milan Italia; 12). Telah dilakukan promosi produk Teknologi Industri sebanyak 4 perusahaan (The 6 th Internasional Industrial Trade Fair (Innoprom) tanggal 8-11 Juli 2015 di Ekaterinburg, Rusia; 13). Telah dilakukan promosi produk tekstil sebanyak 7 perusahaan (Sourcing at Magic, Las Vegas, USA tanggal 16-19 Agustus 2015 di Las Vegas, USA; 14). Telah dilakukan promosi produk industri makanan dan minuman sebanyak 8 perusahaan pada (SIAL Middle East 2015) tanggal 7-9 Desember 2015; 15). Telah dilakukan promosi produk industri makanan dan minuman sebanyak 6 perusahaan pada MIHAS 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 1-4 April 2015 di Malaysia; 16). Telah dilakukan promosi produk industri bangunan sebanyak 7 perusahaan (Timor Leste Build Expo) 2015 pada tanggal 5-7 Mei 2015; ●●● 104


17). Telah dilakukan promosi produk industri makanan dan minuman sebanyak 5

perusahaan

(Taiwan

International

Halal

Expo)

pada

tanggal

24-27 Juni 2015. 18). Tersusunnya

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

Pengamanan

dan

Penyelamatan. Saat ini masih dalam proses pembahasan internal terkait pengamanan akibat persaingan persaingan global masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian Perdagangan, yang direncanakan akan disatukan pada Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan; 19). Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah Kerjasama Internasional Bidang Industri, saat ini masih dalam proses harmonisasi denganKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian terkait. 20). Telah dibentuk Steering Comeettee (Tim koordinasi) kerjasama IndonesiaUNIDO

guna

memperlancar

koordinasi

dan

peningkatan

kerjasama

Indonesia-UNIDO 21). Telah ditandatangani MoU between The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia

and the Ministry of of Industry and the Ministry of Economic

Development of Italian Republic on Cooperation in the Field of the Development of Industrial Sectors. Dan sedang menyusun 4 bidang technical arrangement (tekstil, permesinan, kulit, others keramik) 22). MoU between The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and the Ministry of

of Industry and Commerce of

the Lao People,s Democratic

Republic on Technical Cooperation in Industrial Sector, dengan Laos belum ditandatangai, capacity building bidang garmen sudah diberikan. Beasiswa (2 di ATK, 1 di STTT). Untuk Mozambique masa berlaku akan habis dan sedang dipertimbangkan untuk dilanjutkan atau diterminasi. Sedangkan dengan

●●● 105


China

(Agreement

tentang

pendirian

kawasan

industri

sudah

ditandatangani, untuk implementasi perlu disusun technical arrangement 23). Menghadiri Sidang Komite Technical barrier to Trade (TBT-WTO) dalam rangka Partisipasi Aktif dalam fora kerjasama Industri Internasional ke Jenewa, Swiss pada tanggal 14-20 Juni 2015. Selain mengikuti sidang reguler, Delegasi RI juga telah mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas kasus hambatan teknis yang dialami produk Indonesia kebeberapa negara atau anggota WTO yang ingin meminta klarifikasi teknis mengenai kebijakan negara Indonesia Negara yang melakukan pertemuan bilateral tersebut a.l. AS, UE, RRT, Kanada, Meksiko dan Australia. b. Fasilitasi Pemanfaatan Tax Holiday Kebijakan fasilitasi pemanfaatan tax holiday telah berhasil mencapai beberapa hal berikut: 1). Pada TA. 2015 telah diusulkan kepada Menkeu permohonan fasilitas Tax Holiday untuk 2 (dua) perusahaan industri, yaitu : a) PT.

Sulawesi

Mining

Investment,

dengan

nilai

investasi

sebesar

Rp. 6,4 Triliun - Menperin sudah menyampaikan usulan kepada Menkeu melalui surat No. 255/M-IND/05/2015 pada tanggal 12 Mei 2015 - Diputuskan tidak mendapatkan fasilitas tax holiday dan dapat mengusulkan fasilitas tax allowance. b) PT.

Sateri

Viscose

International,

dengan

nilai

investasi

sebesar

Rp. 14,57 Triliun - Menperin sudah menyampaikan usulan kepada Menkeu melalui surat No. 387/M-IND/08/2015 pada tanggal 14 Agustus 2015 - Diberikan fasilitas Tax Holiday selama 6 tahun saat dimulainya berproduksi secara komersial dengan diterbitkannya KMK.

●●● 106


2). Sampai dengan tahun 2015, telah dimanfaatan Tax Holiday oleh 3 (tiga) perusahaan dengan nilai investasi Rp. 5,35 Triliun, dengan rincian sebagai berikut: a). PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI), dengan nilai investasi Rp. 1,15 Triliun. Diberikan fasilitas Tax Holiday berupa Pembebasan PPh Badan selama 50

5

(lima)

persen

tahun

selama

2

dan

(dua)

Pengurangan tahun

dengan

PPh

Badan

sebesar

diterbitkannya

KMK

No. 463/KMK.011/2012; b). PT. Petrokimia Butadiene Indonesia (PT. PBI), dengan nilai investasi Rp. 1,4 Triliun. Diberikan fasilitas Tax Holiday berupa Pembebasan PPh Badan selama 5 (lima) tahun dan Pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen

selama

2

(dua)

tahun

dengan

diterbitkannya

KMK

No. 462/KMK.011/2012; c). PT. Energi Sejahtera Mas (PT. ESM), dengan nilai investasi Rp. 2,8 Triliun. Diberikan fasilitas Tax Holiday berupa Pembebasan PPh Badan selama 7 (tujuh) tahun dan Pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen selama 2 (dua) tahun dengan diterbitkannya KMK No. 271/KMK.011/2014. 3). Sampai dengan tahun 2015, telah diusulkan kepada Menteri Keuangan tentang pemberian Fasilitas Tax Holiday untuk 6 (enam) perusahaan dengan total nilai investasi sebesar Rp. 60,2 triliun, dengan rincian sebagai berikut: a). PT. Indorama Polychem Indonesia (PT. IPCI), dengan nilai investasi Rp. 2,5 Triliun. b). PT. Ogan Komering Ilir Pulp & Paper Mills (PT. OKI), dengan nilai investasi Rp. 29 Triliun. c). PT. Caterpillar Indonesia Batam (PT. CIB), dengan nilai investasi Rp. 1,4 Triliun. d). PT. Feni Haltim (PT. FHT), dengan nilai investasi Rp. 16 Triliun. e). PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHW), dengan nilai investasi Rp. 6,7 Triliun. ●●● 107

PENGUKURAN KINERJA Kementerian

: Perindustrian

Tahun Anggaran

: 2015

Kode SS

Sasaran Strategis (SS)

Kode IKU

1

2

3

Indikator Kinerja Utama

(IKU) 4

Target

Realisasi

Satuan

Realisasi

Satuan

5

6

7

8

9

PERSPEKTIF STAKEHOLDERS

S1

S2

Meningkatnya Produktivitas SDM Industri

S4

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri

S6

S7

Laju pertumbuhan industri non-migas

6,00

5,04

Persen

84

Persen

S1.2

Kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional

20,8

18,18

Persen

87,4

Persen

S2.1


65

70,98

Persen

109,2

Persen

S2.2


38

46

Persen

121,08

Persen

S3.1

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri

250.000

318.116

Ribu Rupiah/ Tenaga Kerja

127,25

Persen

S4.1

Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan

35

62

Hasil litbang

177,14

Persen

S4.2

Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan

10

35

Hasil litbang

350

Persen

S5.1

Jumlah investasi di industri hulu dan antara

900

9709

Proyek

1078,78

Persen

S5.2

Tingkat kandungan lokal

500

1718

Produk

343,6

Persen

S6.1

Rasio PDB industri Luar Jawa terhadap PDB industri Jawa

27,73: 72,27

28,97 : 71,03

Rasio

104,47

Persen

S6.2

Perbandingan jumlah IKM di luar Pulau Jawa dan Jawa

32:68

38,8 : 61,2

Rasio

121,25

Persen

S7.1

Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

35

34,82

Persen

99,48

Persen

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

S3

S5

S1.1 Tingginya nilai tambah industri

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

Tersebarnya pembangunan industri

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

Kementerian Perindustrian

Recommend Documents