Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2014

BIRO PERENCANAAN 2015

Ringkasan Eksekutif Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)

dengan

tingkat

kinerja

yang

selalu

meningkat.

Bentuk

perwujudan

pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kementerian Perindustrian pada tahun 2014 adalah melalui Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2010-2014, telah dijabarkan Visi jangka menengah Kementerian, yakni

“Pemantapan daya

saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”. Visi dimaksud telah dituangkan pada Misi, Tujuan, dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014. Selain mengemban misi tersebut, Kementerian Perindustrian juga memperoleh mandat dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014 untuk menjalankan program-program prioritas nasional sebagai berikut: 1. Prioritas Nasional (PN) 5: Ketahanan Pangan a. Revitalisasi Industri Pupuk b. Revitalisasi Industri Gula 2. Prioritas Nasional (PN) 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

●●● i

Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 Ringkasan Eksekutif

3. Prioritas Nasional (PN) 8: Energi Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat 4. Prioritas Nasional (PN) Lainnya 13: Bidang Perekonomian Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical. Secara

umum

gambaran

pencapaian

kinerja

Kementerian

Perindustrian disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), analisis kinerja makro sektor industri, analisis kinerja sasaran, analisis kinerja kelembagaan dan analisis kinerja keuangan. Sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan pelbagai program pengembangan

industri

yang

menjadi

prioritas

nasional

sebagaimana

diamanahkan dalam RPJMN tahun 2010-2014. Program-program tersebut meliputi:

Revitalisasi

Industri

Pengembangan

Klaster

Pengembangan

Zona

pengembangan

klaster

pengembangan

Pupuk,

Industri Industri

di

industri

klaster

Hilir

Kelapa

Kawasan

berbasis

industri

Revitalisasi Sawit,

serta

Ekonomi

migas

berbasis

Industri

dan

Gula,

Fasilitasi

Khusus

(KEK),

kondensat

pertanian,

serta

oleochemical.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan ketercapaian target yang telah ditetapkan telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target kinerja. Dari aspek capaian kinerja makro, dilihat dari sisi pertumbuhan tahun 2014

(YoY),

5,61

persen,

sektor lebih

industri tinggi

pengolahan dibanding

non

migas

pertumbuhan

tumbuh

sebesar

ekonomi

sebesar

5,02 persen. Pertumbuhan Industri pengolahan non migas masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun 2013 sebesar 5,45 persen. Pada awal tahun 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaharui data statistik dengan menggunakan

tahun

dasar

2010,

sehingga

sup-sektor

industri

yang

sebelumnya hanya terbagi menjadi 9 (Sembilan) lapangan usaha, menjadi 15 lapangan usaha. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2014 yang tertinggi dicapai oleh industri makanan dan minuman sebesar 9,54 persen, industri pengolahan tembakau sebesar 8,85 persen, industri

●●● ii


mesin dan perlengkapan sebesar 8,80 persen, serta industri pengolahan lainnya sebesar 7,30 persen. Pada tahun 2014, nilai PDB nasional mencapai Rp. 10.542,69 triliun, dimana kontribusi sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2014 adalah sebesar 17,87 persen dengan nilai Rp. 1.884,01 triliun. Kontribusi tersebut sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai sebesar 17,72 persen. Bila dilihat dari kontribusi masing-masing sektor industri terhadap pertumbuhan industri, 3 (tiga) industri yang memberikan peranan terbesar terhadap pertumbuhan industri yaitu industri makanan dan minuman sebesar 5,32 persen, industri alat angkutan sebesar 1,96 persen, dan industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik sebesar 1,87 persen. Selama tahun 2014, nilai ekspor produk industri pengolahan non migas mencapai US$ 117,33 miliar, yang memberikan kontribusi sebesar 66,55 persen dari total ekspor nasional. Nilai ekspor tersebut meningkat sebesar 3,66 persen dibandingkan dengan nilai ekspor produk industri pengolahan non migas tahun 2013 yang mencapai US$ 113,03 miliar. Peningkatan ekspor industri pengolahan non migas pada tahun 2014 secara umum disebabkan oleh membaiknya perekonomian global. Sasaran-sasaran strategis Kementerian Perindustrian dalam perspektif stakeholder sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Kementerian

Perindustrian

tahun

2014

berhasil

dicapai

Kementerian

Perindustrian dengan nilai capaian sebagian besar indikator kinerja utama diatas 90 persen, bahkan lebih dari 100 persen. Nilai capaian ini sudah menggambarkan beberapa peningkatan dan perbaikan baik dalam hal penetapan indikator dan target maupun dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian target-target sasaran strategis sebagaimana yang diuraikan dalam kinerja sasaran Kementerian Perindustrian tahun 2014 juga didukung oleh pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian lainnya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: fasilitasi pemanfaatan Tax Holiday; fasilitasi pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); pengamanan industri melalui Penetapan Obyek Vital Nasional Sektor Industri; perumusan SNI; penunjukan Lembaga Penguji Kesesuaian; penurunan Emisi

●●● iii


Gas Rumah Kaca; pemberian penghargaan industri hijau; penyusunan RUU Perindustrian; serta penghargaan P3DN. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga memiliki beberapa prestasi dalam capaian Kinerja Kelembagaan, antara lain: mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan tahun 2013, yang telah diraih secara berturut-turut selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2009; kenaikan nilai akuntabilitas kinerja dari 72,19 pada tahun 2013, menjadi 73,11 di tahun 2014; sebagai Kementerian Terbaik Penerima DIPA 2014 Pertama; Penganugerahan E-Transparency Award 2014 menempati Ranking 1 (Pertama) dari 47 Kementerian/Lembaga; Pelayanan Publik versi Ombudsman dengan kategori hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap UU Pelayanan Publik; dari aspek Keterbukaan Informasi Publik masuk ke dalam 10 besar Badan Publik Pemerintahan Terbaik; dalam bidang Penerapan e-Government berhasil sebagai Kementerian Terbaik dalam Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) serta dalam acara Anugerah Media Humas (AMH) menjadi Pemenang Kedua Kategori Advertorial pada Lomba Anugerah Media Humas tahun 2013. Untuk

mendukung

percepatan

pencapaian

target

kinerja

yang

diamanatkan, maka rekomendasi kebijakan yang dapat direaliasasikan guna mencapai pertumbuhan sektor industri yang ditargetkan, antara lain: optimalisasi Insentif Fiskal: Tax Holiday, Tax Allowance, BMDTP, Pembebasan PPnBM, Bea Masuk; penyelesaian hambatan investasi; mencari pasar-pasar tujuan

ekspor

baru;

peningkatan

upaya

pengendalian

impor

melalui

kebijakan non-tariff barrier; pemberlakuan sanksi yang tegas kepada unit kerja dalam instansi pemerintah/BUMN/swasta yang tidak memenuhi persyaratan komponen lokal yang dipersyaratkan sehingga penerapan P3DN dapat lebih maksimal; memprioritaskan penyediaan infrastruktur; kebijakan penjaminan pasokan gas dan listrik untuk kebutuhan industri dalam negeri, baik sebagai bahan baku maupun energi; pembentukan Lembaga Pembiayaan Khusus IKM; menitikberatkan perjanjian Kerjasama Internasional pada Peningkatan Investasi; perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan Pemberlakuan penerapan secara wajib SNI; serta pemberian insentif untuk industri hijau.

●●● iv


Secara

garis

besar

Kementerian

Perindustrian

telah

berhasil

melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014. Beberapa sasaran yang ditetapkan dapat dicapai, meskipun belum semuanya menunjukkan hasil sebagaimana

yang

ditargetkan.

Keberhasilan

pencapaian

sasaran

Kementerian Perindustrian disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti kerjasama dengan institusi terkait. Hasil lebih rinci secara keseluruhan tergambar dalam Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014.

●●● v

Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 Penutup

●●● viii

Daftar Isi Ringkasan Eksekutif

i

Kata Pengantar

vii

Daftar Isi

ix

Daftar Tabel

xi

Daftar Gambar Bab I.

xiv

Pendahuluan .......................................................................

1

A.

Tugas Dan Fungsi Kementerian Perindustrian .....................

1

B.

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian ..................

1

C.

Peran Strategis Kementerian Perindustrian ..........................

6

D. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian .....................

8

1.

Visi Kementerian Perindustrian ...................................

9

2.

Misi Kementerian Perindustrian ...................................

10

3.

Tujuan Kementerian Perindustrian ..............................

10

4.

Sasaran Kementerian Perindustrian .............................

10

5.

Arah Kebijakan dan Strategi ........................................

16

Perencanaan Kinerja ............................................................

17

A.

Perencanaan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 .....

17

B.

Rencana Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2014

19

Bab III.

Akuntabilitas Kinerja ...........................................................

21

A.

Capaian Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 .....

21

Bab II.

1.

2.

Kinerja

Sasaran

Penetapan

Kinerja

Tahun

2014

Kementerian Perindustrian ..........................................

21

Kinerja Makro Industri Pengolahan Non Migas .............

51

●●● ix

Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 Daftar Tabel

3.

Kinerja

Program

Prioritas

Nasional

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 ........................................................ 4.

Kinerja Program Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian ...............................................................

5.

Kinerja

Kelembagaan

Kementerian

74

Perindustrian

Tahun 2014 ................................................................. B.

59

99

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2014

106

Bab IV.

Penutup ...............................................................................

109

A.

Kesimpulan .........................................................................

109

B.

Permasalahan dan Kendala ..................................................

110

C.

Rekomendasi .......................................................................

111

●●● x

Daftar Tabel Tabel 2.1.

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Stakeholders ....

Tabel 2.2.

Pagu

Anggaran

Kementerian

Perindustrian

Tahun

2013 Menurut Unit Eselon I (dalam juta Rupiah) ......... Tabel 3.1.

18

19

Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri ...........................................................

22

Tabel 3.2.

Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri ...........

23

Tabel 3.3.

Realisasi IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri ........

23

Tabel 3.4.

Pertumbuhan Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri (Persen) ............................................................

24

Tabel 3.5.

Peran Industri Terhadap PDB Nasional (Persen) ...............

25

Tabel 3.6.

Peran Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri (Persen) .........................................................................

Tabel 3.7.

Target

dan

Realisasi

Tahun

2014

IKU

dari

Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri ........ Tabel 3.8.

32

Capaian IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri ........................................................................

Tabel 3.12.

30

Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri ..........................................

Tabel 3.11.

29

Realisasi IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri ....................................................................

Tabel 3.10.

29

Capaian IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri ...................................................................

Tabel 3.9.

27

33

Realisasi IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri ........................................................................

33

●●● xi


Tabel 3.13.

Target

dan

Realisasi

Tahun

2014

IKU

dari

Tingginya Kemampuan dan Penguasaan Teknologi Industri ........................................................................ Tabel 3.14.

Capaian IKU Tingginya Kemampuan dan Penguasaan Teknologi Industri ........................................................

Tabel 3.15.

Target

dan

Realisasi

Tahun

2014

Realisasi IKU dari Kuat, Lengkap

40

dan Dalamnya

Struktur Industri ......................................................... Tabel 3.19.

39

Capaian IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri ........................................................................

Tabel 3.18.

36

IKU

dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri .... Tabel 3.17.

35

Realisasi IKU Tingginya Kemampuan dan Penguasaan Teknologi Industri ........................................................

Tabel 3.16.

35

40

Target dan Realisasi Tahun 2014 dari Tersebarnya Pembangunan Industri .................................................

45

Tabel 3.20.

Realisasi IKU dari Tersebarnya Pembangunan Industri ..

45

Tabel 3.21.

Kontribusi sektor Industri Manufaktur di Jawa dan Luar Jawa (Dalam Persen) ............................................

Tabel 3.22.

Rasio Jumlah IKM di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2010-2014 ........................................................

Tabel 3.23.

46

47

Target dan Realisasi Tahun 2014 dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri ........................................................................

Tabel 3.24.

Capaian IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri ........................

Tabel 3.25.

50

Pertumbuhan PDB Berdasar Lapangan Usaha 20112014 Tahun Dasar 2010 ..............................................

●●● xii

49

Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri Tahun 2010-2014 ...................................................................

Tabel 3.27.

48

Realisasi IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri ..........................

Tabel 3.26.

48

51

Tabel 3.28.

Pertumbuhan

Industri

Pengolahan

Non-Migas

Menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010 .. Tabel 3.29.

Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Sektor Industri Tahun 2014 Atas Tahun Dasar 2010 ..............

Tabel 3.30.

53

54

Perkembangan Ekspor Industri Non Migas s.d Okt 2014 ……………………………………………………………….

55

Tabel 3.31.

Perkembangan Impor Industri Non Migas s.d Okt 2014

56

Tabel 3.32.

Investasi PMDN Tahun 2010 - 2014 .............................

57

Tabel 3.33.

Investasi PMA 2010-2014 .............................................

58

Tabel 3.34.

Capaian

Prioritas

Nasional

Ketahanan

Pangan

Terkait Kementerian Perindustrian ............................... Tabel 3.35.

Capaian Prioritas Nasional iklim investasi dan iklim usaha terkait Kementerian Perindustrian .....................

Tabel 3.36.

Capaian

Prioritas

Nasional

Bidang

67

Energi

terkait Kementerian Perindustrian ............................... Tabel 3.37.

60

70

Capaian Prioritas Nasional Prioritas Lainnya Bidang Ekonomi Terkait Kementerian Perindustrian ................

73

Tabel 3.38.

Perkembangan Jumlah RSNI Tahun 2010 - 2014 .........

95

Tabel 3.39.

Jumlah Perusahaan yang Menerina Penghargaan ........

97

Tabel 3.40.

Perkembangan Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian ...........................................

Tabel 3.41.

101

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2014 Menurut Unit Eselon I (dalam juta Rupiah) .................................................................

Tabel 3.42.

Perbandingan

Pagu

dan

Realisasi

106

Anggaran

Kementerian Perindustrian Tahun 2010 – 2014 (dalam ribu rupiah) ..................................................................

107

●●● xiii


Daftar Gambar Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian .........

2

Gambar 1.2.

Peta Strategi Kementerian Perindustrian ....................

16

Gambar 3.1.

Perbandingan

Jumlah

Hasil

Penelitian

dan

Pengembangan yang Siap Diterapkan Tahun 2010 – 2014 .......................................................................... Gambar 3.2.

Perbandingan

jumlah

hasil

litbang

yang

siap

diterapkan Tahun 2013-2014 ..................................... Gambar 3.3.

Perkembangan

Jumlah

Hasil

penelitian

36

37

dan

pengembangan yang telah diterapkan Tahun 2013 – 2014 .......................................................................... Gambar 3.4.

Perkembangan Lembaga Pengujian Kesesuaian Tahun 2011 - 2014 ……………………………………………..........

Gambar 3.5.

Perkembangan

Pagu

dan

realisasi

96

Anggaran

Kementerian Perindustrian Tahun 2009 - 2014 ..........

●●● xiv

37

107

Bab I - Pendahuluan A. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik

Indonesia,

Kementerian

Perindustrian

berada

dibawah

dan

bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Menteri Perindustrian. Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan,

penetapan,

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perindustrian. 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian. 3. Pengawasan

atas

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah. 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Berdasarkan IND/PER/10/2010 Perindustrian,

Peraturan tentang

Kementerian

Menteri

Organisasi

Perindustrian dan

Perindustrian

Perindustrian, 9 (sembilan) unit

eselon I

Tata

terdiri dan

Nomor:

Kerja atas

105/M-

Kementerian

Wakil

Menteri

3 (tiga) Staf Ahli Menteri

sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.

●●● 1

Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 Pendahuluan

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

Tugas Pokok masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 1. Wakil Menteri Perindustrian Mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian. Wakil Menteri diangkat pada tanggal 10 November 2009 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/M Tahun 2009 guna memperlancar tugas Menteri yang memerlukan penanganan khusus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun sejak pemerintahan baru bulan Oktober 2014, kedudukan Wakil Menteri Perindustrian sudah ditiadakan. 2. Sekretariat Jenderal Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat Jenderal terdiri dari 5 (lima) biro, yaitu Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Umum. 3. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

●●● 2

standardisasi

teknis

di

bidang

basis

industri

manufaktur.


Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu

Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri

Material Dasar Logam; Direktorat Industri Kimia Dasar; Direktorat Industri Kimia Hilir; dan Direktorat Industri Tekstil dan Aneka. 4. Direktorat Jenderal Industri Agro Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro. Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan Direktorat Industri Minuman dan Tembakau. 5. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan

serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Alat Transportasi Darat; Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan; Direktorat Industri Elektronika dan Telematika; dan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian. 6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I; Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II; dan Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III.

●●● 3


7. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat

Jenderal

Pengembangan

Perwilayahan

Industri

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I; Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II; dan Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III. 8. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional terdiri atas 4 (empat) unit eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral; Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional; dan Direktorat Ketahanan Industri. 9. Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Iingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal terdiri atas 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; dan Inspektorat IV. 10. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, Dan Mutu Industri terdiri dari 5 (lima) unit eselon II, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Standardisasi; Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri; Pusat Pengkajian Industri

●●● 4


Hijau dan Lingkungan Hidup; dan Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual. 11. Staf Ahli Menteri Adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf Ahli Menteri mempunyai tugas memberi telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan Inspektorat Jenderal. Staf Ahli Menteri terdiri atas Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri; Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi. Di samping itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Kementerian, terdapat 3 (tiga) unit eselon II (Pusat) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yaitu: 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri (Pusdiklat Industri) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya disebut Pusdiklat Industri adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusdiklat Industri dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri. 2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pusat Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta pelayanan data dan informasi industri.

●●● 5


3. Pusat Komunikasi Publik Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Komunikasi

Publik

dipimpin

oleh

Kepala

dan

mempunyai

tugas

melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, dan informasi pelayanan publik. Dalam menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian untuk membangun dan memajukan sektor industri, dengan tercapainya sasaran strategis perspektif pelaksanaan tugas pokok dan perspektif Stakeholders dibutuhkan SDM. Untuk mewujudkan SDM Industri dan aparatur yang professional maka langkah-langkah yang dilakukan adalah meningkatkan penerapan kode etik dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai, melakukan pengembangan sistem rekruitmen pegawai,peningkatan kualitas kemampuan dan pengetahuan SDM Industri (kuantitas dan kualitas).

C. PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional tersebut tercermin dari dampak kegiatan ekonomi sektor riil bidang industri dalam komponen konsumsi maupun investasi. Dari hal ini sektor industri berperan sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa keteknikan, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Pembangunan sektor industri menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam pembentukan PDB sangat besar dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (prime mover) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan industri, namun dirasakan industri

belum

Pembangunan

●●● 6

tumbuh

Nasional

seperti

yang

sedang

yang

diharapkan.

dihadapi

bangsa

Permasalahan Indonesia

dan


memerlukan upaya penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan, di antaranya meliputi: 1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. 2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi. 3. Melambatnya perkembangan ekspor Indonesia. 4. Lemahnya sektor infrastruktur. 5. Tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi. Sedangkan dari sisi industri, berbagai permasalahan pokok yang sedang dihadapi dalam mengembangkan sektor industri, yaitu: Pertama, ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi maupun komponen. Kedua, keterkaitan antara sektor industri dengan ekonomi lainnya relatif masih lemah. Ketiga, struktur industri hanya didominasi oleh beberapa cabang industri yang tahapan proses industrinya pendek. Keempat, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Kelima, lebih dari 60 persen sektor industri terletak di Pulau Jawa. Keenam, masih lemahnya kemampuan kelompok industri kecil dan menengah. Dalam

mengatasi

permasalahan

dalam

mengembangkan

sektor

industri, isu-isu strategis hasil temu nasional di bidang perekonomian sebagai prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II adalah: 1. Pembangunan Infrastruktur. 2. Ketahanan Pangan. 3. Ketahanan Energi. 4. Pengembangan UMKM. 5. Revitalisasi Industri dan Jasa. 6. Pembangunan Transportasi. Pembangunan sektor industri sebagai bagian dari pembangunan nasional dituntut mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Oleh karenanya, dalam penentuan tujuan pembangunan industri di masa depan, baik jangka menengah

maupun

jangka

panjang,

bukan

hanya

ditujukan

untuk

mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri, tetapi juga harus mampu mengatasi permasalahan nasional. Dengan memperhatikan masalah nasional dan masalah yang sedang dihadapi oleh sektor industri, serta untuk mendukung keberhasilan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu, maka ●●● 7


telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dan yang dikelompokkan ke dalam:

1)

perumusan

kebijakan;

2)

pelayanan

dan

fasilitasi;

serta

3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan. Pada pembangunan sektor industri,

pemerintah berperan sebagai

fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta. Intervensi langsung Pemerintah dalam bentuk investasi dan layanan publik hanya dilakukan bila mekanisme pasar tidak dapat berlangsung secara sempurna. Arah kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut: 1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. 2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah. 3. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar. 4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.

D. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2010-2014 Renstra Kementerian Perindustrian 2010-2014 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010), Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang

Nomor

17

tahun

2007),

serta

disusun

antara

lain

berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Perindustrian periode 2005-2009, analisa terhadap dinamika perubahan ●●● 8


lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan. 1. Visi Kementerian Perindustrian Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan: a). Industri kelas dunia. b). PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa. c). Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC.

Sebagai Negara Industri Maju Baru,

Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: a). Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya. b). Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional. c). Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar. d). Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat). e). Jasa industri yang tangguh. Berdasarkan

Visi

tahun

2020,

kemampuan

Industri

Nasional

diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuhsuburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai dengan 2014 yakni:

“Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”

●●● 9


2. Misi Kementerian Perindustrian Dalam

rangka

mewujudkan

visi

2025

di

atas,

Kementerian

Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut: a). Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. b). Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional. c). Menjadi

pengganda

kegiatan

usaha

produktif

di

sektor

riil

bagi

masyarakat. d). Menjadi wahana memajukan kemampuan teknologi nasional. e). Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat. f). Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat. g). Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan

dan

pengelolaan

sumber

bahan

baku

terbarukan,

pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut: a). Mendorong peningkatan nilai tambah industri. b). Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional. c). Mendorong peningkatan industri jasa pendukung. d). Memfasilitasi penguasaan teknologi industri. e). Memfasilitasi penguatan struktur industri. f). Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa. g). Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB. 3. Tujuan Kementerian Perindustrian Pembangunan

industri

merupakan

bagian

dari

pembangunan

nasional, oleh sebab itu pembangunan industri harus diarahkan untuk menjadikan industri yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan sektor industri,

tidak

hanya

ditujukan

untuk

mengatasi

permasalahan

dan

kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing ●●● 10


dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta meletakkan dasardasar membangun industri andalan masa depan. Secara kuantitatif peran industri ini harus tampak pada kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB), baik kontribusi sektor industri secara keseluruhan maupun kontribusi setiap cabang industri. Maka dijabarkan tujuannya adalah kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 4. Sasaran Kementerian Perindustrian Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi perspektif

perspektif

pelaksanaan

pemangku

tugas

pokok,

kepentingan dan

perspektif

(stakeholder), peningkatan

kapasitas kelembagaan. Dari hasil evaluasi kinerja pada periode tahun 2010

–

2012,

terdapat

perbaikan

terhadap

sasaran

strategis

dan

indikator-indikator kinerja utama Kementerian Perindustrian. sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah diperbaiki ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 Tahun 2013. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini. a). Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 1). Sasaran Strategis I : Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Laju pertumbuhan industri non migas.

ii.

Kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB nasional.

2). Sasaran Strategis II : Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional.

ii.

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.

●●● 11


3). Sasaran Strategis III : Meningkatnya produktivitas SDM industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri.

4). Sasaran Strategis IV : Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan.

ii.

Jumlah

hasil

penelitian

dan

pengembangan

yang

telah

diimplementasikan.

5). Sasaran Strategis V : Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Jumlah investasi di industri hulu dan antara.

ii.

Tingkat kandungan lokal.

6). Sasaran Strategis VI : Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa.

ii.

Perbandingan jumlah IKM di luar Pulau Jawa dan Jawa.

7). Sasaran Strategis VII : Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri.

b). Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) 1). Sasaran Strategis I: Tersusunnya kebijakan dan iklim usaha dalam mendukung pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Rekomendasi kebijakan perpajakan dan tariff.

ii. Rekomendasi kebijakan nonfiskal dan moneter sektor industri. 2). Sasaran Strategis II: Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Rekomendasi usulan insentif.

ii. Perusahaan industri yang memperoleh insentif.

●●● 12


3). Sasaran

Strategis

III:

Ditetapkannya

rencana

strategis

dalam

pengembangan industri prioritas dan industri daerah, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Jumlah Renstra & Renja.

ii. Jumlah peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. 4). Sasaran Strategis IV: Berkembangnya R & D di instansi dan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Kerjasama R&D instansi dengan industri.

5). Sasaran Strategis V: Meningkatnya penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Fasilitasi perlindungan HKI.

ii. Persentase pengaduan pelanggaran HKI yang dapat ditangani. 6). Sasaran Strategis VI: Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Tingkat utilisasi kapasitas produksi.

ii. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan. iii. Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku. 7). Sasaran Strategis VII: Meningkatnya promosi industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Perusahaan yang mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi, promosi produk/jasa dan investasi industri.

8). Sasaran Strategis VIII: Meningkatnya kerjasama industri internasional, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Jumlah kesepakatan investasi industry.

ii.

Jumlah kesepakatan kerjasama industri internasional.

iii. Jumlah jejaring kerja internasional. 9). Sasaran Strategis IX: Meningkatnya usulan penerapan SNI, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Rancangan SNI yang diusulkan. ●●● 13


ii. SNI yang diberlakukan secara wajib. iii. Peningkatan

jumlah

jenis

produk

yang

sudah

bisa

diuji

di

laboratorium. iv. Satker yang terakreditasi untuk memberikan sertifikasi produk. 10).Sasaran Strategis X: Meningkatnya Pengembangan Industri Hijau, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Bertambahnya kebijakan yang mendukung pengembangan industri hijau.

ii.

Meningkatnya industri yang menerapkan industri hijau.

11).Sasaran Strategis XI: Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Tingkat kepuasan masyarakat.

ii.

Nilai indeks integritas dari KPK.

12).Sasaran Strategis XII: Meningkatnya kualitas

lembaga pendidikan dan

pelatihan serta kewirausahaan, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Sertifikasi profesi guru.

ii.

Sertifikasi profesi dosen.

iii. Sertifikasi assessor. iv. Program studi (prodi) pada unit pendidikan yang terakreditasi A dan B. v.

Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

vi. Terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK). vii. Terbentuknya sistem pendidikan berbasis kompetensi. viii. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri. 13).Sasaran Strategis XIII: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja.

14).Sasaran Strategis XIV: Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

●●● 14

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri.


c). Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1). Sasaran Strategis I: Berkembangnya kemampuan SDM aparatur yang kompeten, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Standar kompetensi SDM aparatur.

ii.

SDM aparatur yang kompeten.

2). Sasaran Strategis II: Terbangunnya organisasi yang professional dan probisnis, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Penerapan sistem manajemen mutu.

3). Sasaran Strategis III: Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi dan handal, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Tersedianya sistem informasi online.

ii.

Pengguna yang mengakses.

4). Sasaran Strategis IV: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Tingkat

kesesuaian

pelaksanaan

kegiatan

dengan

dokumen

perancanaan. ii.

Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

iii. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian. 5). Sasaran Strategis V: Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional, dengan Indikator Kinerja Utama: i.

Tingkat penyerapan anggaran.

ii.

Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP).

●●● 15


5. Arah Kebijakan dan Strategi Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran industri tahun 2010-2014, telah dibangun Peta Strategi Kementerian Perindustrian yang menguraikan peta-jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi 2014

sebagaimana

disebutkan

di

atas.

Peta

Strategi

Perindustrian tersaji pada Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2. Peta Strategi Kementerian Perindustrian

●●● 16

Kementerian

Bab II – Perencanaan Kinerja A. PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2014 Perencanaan kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 ini disusun melalui 2 (dua) tahapan perencanaan, yaitu tahapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 dan tahapan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 disusun pada tahun anggaran 2013 dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 ditetapkan pada awal tahun anggaran 2014. Perencanaan kinerja yang disusun dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 merupakan perencanaan yang sesuai dengan Peta Strategis Kementerian Perindustrian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2010 - 2014 dan dokumen Peta Strategi serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 Tahun 2013 pada tanggal 27 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/3/2010 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama

Kementerian

Perindustrian.

Perindustrian

Perencanaan

mempertimbangkan

masukan

ini dari

dan

Unit

juga hasil

Eselon

telah evaluasi

I

Kementerian

disesuaikan kinerja

dan

Kementerian

Perindustrian tahun 2012 sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Perindustrian Tahun 2012. Dokumen Rencana Kinerja ini disusun pada bulan Juni 2013, sehingga

belum

mengakomodir

hasil

evaluasi

kinerja

Kementerian

Perindustrian Tahun 2013. Dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2013

sebagaimana

diuraikan

dalam

dokumen

LAKIP

Kementerian

Perindustrian tahun 2013 dan beberapa penyesuaian dengan ketersediaan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam DIPA Kementerian Perindustrian Tahun 2014. Hasil evaluasi dan beberapa penyesuaian ini berdampak pada ●●● 17

Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 Perencanaan Kinerja

sasaran strategis, indikator kinerja maupun target yang ditetapkan dalam dokumen

Penetapan

Kinerja

Kementerian

Perindustrian

Tahun

2014.

Penyesuaian ini didasari dengan pertimbangan ketersediaan data dukung pengukuran indikator kinerja, rasionalitas ketercapaian target sasaran dan indiaktor kinerja serta kesesuaian target dengan ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran maupun sarana lain. Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2014 dan ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 dengan penetapan anggaran sebagaimana dalam DIPA

Kementerian

Perindustrian Tahun

Anggaran 2014 adalah sebagaimana pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perspektif Stakeholders Sasaran Strategis Tingginya nilai tambah industri

Indikator Kinerja

Target

Satuan

6,8

Persen

21,07

Persen

1.

Laju pertumbuhan industri nonmigas

2.

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

1.

Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional

66

Persen

2.

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

37

Persen

Meningkatnya produktivitas SDM industri

1.

Tingkat produktivitas SDM industri

250.000

Rupiah/ Tenaga kerja

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri

1.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan

30

Hasil Litbang

2.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan

10

Penelitian

1.

Jumlah investasi di industri hulu dan antara

850

Proyek

500

Produk

29,58 : 70,42

Rasio

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

2. Tersebarnya pembangunan industri

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB industri

Produk industri dengan TKDN > 40%

1.

Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa

2.

Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa

32 : 68

Rasio

1.

Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

34

Persen

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 2.922.255.470.000,00

●●● 18


B. RENCANA ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2014 Penetapan kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan pertargetan yang telah ditetapkan pada tahun 2014, didukung dengan pembiayaan APBN sebesar Rp. 2.922.255.470.000,00. Anggaran tersebut dirinci berdasarkan program. Secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2. Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2013 Menurut Unit Eselon I (dalam juta Rupiah) No.

Unit Kerja

Pagu

1.

Sekretariat Jenderal

738.512

2.

Ditjen. Industri Agro

268.303

3.

Ditjen. Basis Industri Manufaktur

299.400

4.

Ditjen. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

386.181

5.

Ditjen. Industri Kecil dan Menengah

452.868

6.

Inspektorat Jenderal

7.

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

8.

Ditjen. Pengembangan Perwilayahan Industri

93.927

9.

Ditjen. Kerjasama Industri Internasional

47.786

47.585

Total

587.688

2.922.255

●●● 19


●●● 20

Bab III – Akuntabilitas Kinerja A. CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2014 Capaian kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 merupakan pencapaian

kinerja

seluruh

jajaran

Kementerian

Perindustrian

dalam

melakukan berbagai upaya melalui program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Capaian kinerja ini bukan hanya menguraikan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai kontrak kinerja Menteri Perindustrian dalam dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014, namun juga menguraikan capaian kinerja lain, yaitu kinerja makro sektor industri, kinerja program prioritas

nasional

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN), kinerja program Kementerian Perindustrian, kinerja kelembagaan dan kinerja keuangan. Analisis pencapaian dilengkapi dengan pembandingan capaian dengan tahun sebelumnya serta dengan kinerja lainnya. Namun terdapat beberapa sasaran strategis maupun indikator kinerja utama yang tidak dapat diperbandingkan. Hal

ini

dikarenakan pada

tahun

sebelumnya

tidak

ditetapkan sebagai sasaran strategis atau indikator kinerja utama yang sama, serta dikarenakan ketidaktersediaan data.

1. Kinerja Sasaran Penetapan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Perindustrian Sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014, kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 mencakup 7 (tujuh) sasaran strategis dalam perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja utama (IKU). Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa pada sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Perindustrian ini

terjadi

beberapa perubahan target dikarenakan adanya penyesuaian dengan kondisi ●●● 21

Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014 Akuntabilitas Kinerja

yang lebih realistis berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Demikian juga untuk data capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja tahun 2014 ini dimungkinkan adanya perbedaan penyajian angka capaian dan data kinerja pada tahun-tahun sebelumnya karena memang terjadi pembaharuan data berdasarkan data pembaharuan dari sumber yang berkompeten seperti Badan Pusat Statistik dan Pusdatin. a. Nilai Tambah Industri Nilai tambah industri dimaksud adalah nilai tambah dari hasil produksi yang merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Laju pertumbuhan industri dengan target tahun 2014 sebesar 6,8 persen. 2). Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional dengan target pada tahun 2014 sebesar 21,07 persen. Laju pertumbuhan industri, diukur melalui penghitungan pertumbuhan nilai tambah dihitung dengan melihat tingkat pertumbuhan sektor industri non migas sesuai data dari BPS. Bila ditemukan ada nilai tambah yang menggabungkan industri dari direktorat yang berbeda, lakukan kesepakatan untuk membagi nilai tambah tersebut (gunakan sampai 5 digit nilai ISIC). Kontribusi

industri

manufaktur

terhadap

PDB

nasional,

diukur

melalui

penghitungan besaran persentase kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional (diperoleh dari nilai ISIC number kepala 3) – agregasi dari 3 unit sektoral. Tabel. 3.1. Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri Sasaran Strategis Tingginya Nilai Tambah Industri

●●● 22

IKU

2014

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Laju pertumbuhan industri

6,8

5,61

82,50

Persen

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

21,07

17,87

84,81

Persen


Tabel. 3.2. Capaian IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri Sasaran Strategis

Tingginya Nilai Tambah Industri

IKU Laju pertumbuhan industri Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

2010

2011

2012

2013

2014

Satuan

102

111,97

94,81

85,43

82,50

Persen

90,09

89,44

104,25

98,33

84,81

Persen

Tabel. 3.3. Realisasi IKU dari Tingginya Nilai Tambah Industri Sasaran Strategis

Tingginya Nilai Tambah Industri

IKU Laju pertumbuhan industri Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional

2010

2011

2012

2013

2014

Satuan

5,12

6,74

6,40

6,10

5,61

Persen

21,51

20,92

20,85

20,76

17,87

Persen

Pencapaian target indikator laju pertumbuhan industri dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami penurunan. Begitu juga dengan angka realisasi pertumbuhan industri, yang berangsur-angsur turun dari sebesar 6,74 persen pada tahun 2011, menjadi sebesar 6,40 persen pada tahun 2012 dan kembali turun pertumbuhannya hanya sebesar 6,10 persen pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 turun lagi hanya tumbuh sebesar 5,61 persen. Kondisi yang sama terjadi pada indikator kinerja utama kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional. Penurunan ini dimungkinkan disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan beberapa cabang industri yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan industri non manufaktur dan juga karena fluktuasi laju pertumbuhan dari masing-masing cabang industri dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, cabang-cabang

industri

dengan

kontribusi

tinggi

namun

mengalami

penurunan laju pertumbuhan adalah cabang industri cabang industri alat angkutan yang hanya tumbuh sebesar 3,94 persen pada tahun 2014, padahal pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 14,95 persen. Cabang industri alat angkutan ini memberikan kontribusi sebesar 10 persen terhadap industri manufaktur pada tahun 2014. Selain cabang industri ini, cabang industri lain ●●● 23


yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah cabang industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik yang tumbuh sebesar 9,22 persen pada tahun 2013 menjadi hanya tumbuh sebesar 2,92 persen pada tahun 2014, kemudian cabang industri Logam Dasar tumbuh sebesar 11,63 persen pada tahun 2013 menjadi hanya tumbuh sebesar 4,21 persen pada tahun 2014. Cabang industri tekstil dan pakaian jadi hanya tumbuh sebesar 1,53 persen pada tahun 2014, padahal pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 6,58 persen. Hal ini kemungkinan terjadi akibat investasi yang masih tertahan serta kinerja industri yang masih tertahan mengingat kondisi stabilitas politik di tahun 2014 yang merupakan tahun pemilu. Cabang industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 5,10 persen pada tahun 2013 menjadi hanya tumbuh sebesar 3,89 persen pada tahun 2014. Tabel. 3.4. Pertumbuhan Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri (Persen) No

Lapangan Usaha

2011

2012

2013*

2014**

1

Industri Makanan dan Minuman

10.98

10.33

4.07

9.54

2

Industri Pengolahan Tembakau

-0.23

8.82

-0.27

8.85

3

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

6.49

6.04

6.58

1.53

4

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

10.94

-5.43

5.23

5.51

5

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

-2.72

-0.80

6.19

6.07

6

Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

3.89

-2.89

-0.53

3.43

7

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

8.66

12.78

5.10

3.89

8

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

2.08

7.56

-1.86

1.16

9

Industri Barang Galian bukan Logam

7.78

7.91

3.34

2.39

10

Industri Logam Dasar

13.56

-1.57

11.63

5.89

11

Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik

8.79

11.64

9.22

2.92

12

Industri Mesin dan Perlengkapan

8.53

-1.39

-5.00

8.80

13

Industri Alat Angkutan

6.37

4.26

14.95

3.94

14

Industri Furnitur

9.93

-2.15

3.64

3.58

15

Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

-1.09

-0.38

-0.70

7.30

Industri Non Migas

7.46

6.98

5.45

5.61

PRODUK DOMESTIK BRUTO

6.17

6.03

5.58

5.02

Sumber: BPS diolah Kemenperin; * Data Sementara; ** Data sangat sementara

Meskipun

dari

pencapaian

target

dan

realisasi

mengalami

penurunan laju pertumbuhan, namun secara riil sektor industri tetap ●●● 24


mengalami perlambatan. Penurunan pertumbuhan yang secara umum terjadi pada industri kimia, tekstil dan aneka terjadi akibat penyesuaian terhadap kondisi eksternal yang melemah akibat Tapering Off yang dilakukan oleh The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) dan berpengaruh kepada

negara–negara

berkembang

seperti

Indonesia

sehingga

perekonomiannya tumbuh lebih lambat dibandingkan beberapa tahun terakhir, terutama karena tingkat pertumbuhan investasi dan ekspor yang sangat lemah sehingga berimplikasi pada defisit neraca perdagangan Industri di Indonesia, khususnya industri kimia dasar, semen dan produk semen, plastik, kosmetika, produk farmasi, besi baja, dan pengolahan aluminium. Meskipun begitu, selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014, sektor industri manufaktur selalu menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional. Tabel. 3.5. Peran Industri Terhadap PDB Nasional (Persen) No

Lapangan Usaha

2011

2012

2013*

2014**

1


5.24

5.31

5.14

5.32

2


0.92

0.92

0.86

0.91

3


1.38

1.35

1.36

1.32

0.28

0.25

0.26

0.27

0.76

0.70

0.70

0.72

0.96

0.86

0.78

0.80

1.59

1.67

1.65

1.70

0.92

0.89

0.80

0.76


0.71

0.73

0.73

0.73

10


0.80

0.75

0.78

0.78

11


1.81

1.89

1.95

1.87

12


0.30

0.29

0.27

0.31

13


1.98

1.93

2.02

1.96

14

Industri Furnitur

0.28

0.26

0.26

0.27

15


0.20

0.19

0.17

0.18

Industri Non Migas

18.13

17.99

17.72

17.87

Industri Pengolahan

21.76

21.45

20.98

21.02

4 5 6 7 8 9

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik


●●● 25


Nilai kontribusi industri manufaktur yang selalu terbesar dibanding dengan lapangan usaha lain ini menjadi bukti pentingnya peranan sektor industri sebagai penggerak perekonomian nasional. Hal ini sekaligus menjadi pendorong bagi Kementerian Perindustrian untuk selalu fokus dan berkinerja secara maksimal dan terbaik. Lapangan usaha yang menjadi kontributor terbesar selanjutnya pada tahun 2014 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,38 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

motor

sebesar

13,38

persen,

sektor

konstruksi

sebesar

9,88 persen dan sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 9,82 persen. Dari nilai kontribusi industri manufaktur sebesar 17,87 persen pada tahun 2014 terhadap PDB nasional, yang 5 (lima) cabang industri yang memberikan kontribusi terbesar secara berturut-turut adalah cabang industri makanan dan minuman sebesar 29,76 persen, disusul cabang industri alat angkutan 10,96 persen. Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik memiliki kontribusi sebesar 10,46 persen terhadap PDB Nasional. Besarnya kontribusi industri logam di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan industri baja dalam negeri. Sebagai industri yang sebagian besar produknya digunakan pada sektor konstruksi (kurang lebih 70 persen), permesinan, transportasi, infrastruktur energi dan sektor kehidupan lainnya, industri baja memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangan industri logam sehingga produksi baja kasar mengalami peningkatan namun belum mampu memenuhi kebutuhan baja nasional dimana kebutuhan baja nasional meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 9,52 persen dan cabang industri tekstil dan pakaian jadi menyumbang sebesar 7,37 persen. Kontribusi Industri Tekstil dan Aneka terhadap PDB Nasional

tidak

terlepas

dari

dukungan

program

Restrukturisasi

Mesin/Peralatan Industri Tekstil, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit dan Penguatan dan Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Aneka.

●●● 26


Tabel. 3.6. Peran Tiap Cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri (Persen) No

Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013*

2014**

23.83

24.08

24.77

24.50

29.76

1


2


4.45

4.21

4.29

4.11

5.07

3


6.37

6.35

6.31

6.49

7.37

4


1.30

1.29

1.17

1.23

1.51

3.75

3.49

3.28

3.34

4.02

4.49

4.42

3.99

3.71

4.46

7.56

7.32

7.76

7.84

9.52

4.41

4.23

4.14

3.81

4.24


3.37

3.26

3.41

3.47

4.07


3.60

3.69

3.49

3.72

4.34


8.64

8.34

8.82

9.27

10.46

12


1.57

1.37

1.34

1.27

1.74

13


8.88

9.09

9.00

9.61

10.96

14 15

Industri Furnitur Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

1.33

1.29

1.22

1.25

1.50

1.00

0.91

0.86

0.83

0.98

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

5

6

7 8 9 10 11

Industri Non Migas


Faktor-faktor penyebab peningkatan pertumbuhan cabang industri yang masuk dalam cakupan industri agro tersebut diantaranya adalah: 1). Menurunnya impor bahan baku dan barang jadi makanan, minuman dan tembakau. 2). Meningkatnya permintaan pasar domestik karena adanya Pemilu 2014 serta pasar internasional karena menguatnya ekonomi negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. 3). Meningkatnya utilisasi produksi, kapasitas produksi dan produksi industri pengolahan kakao, industri pengolahan kopi, dan industri minyak goreng sawit. 4). Menurunnya ekspor kayu log sebagai bahan baku industri pengolahan kayu akibat diberlakukannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). ●●● 27


5). Meningkatnya ekspor furniture kayu ke negara tujuan ekspor di Eropa dan Amerika Serikat serta RRC 6). Meningkatnya utilisasi produksi industri pengolahan kayu dan industri oleokimia. Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan pengembangan industri agro dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan program yang mendorong peningkatan daya saing industri agro, antara lain: 1). Memperkuat struktur industri dengan mendorong investasi di bidang industri hilir agro melalui promosi investasi dan usulan pemberian insentif untuk investasi di bidang industri agro tertentu maupun di daerah tertentu serta disinsentif (seperti BK kakao dan CPO serta larangan ekspor bahan baku rotan). 2). Mengurangi beban biaya logistik dan distribusi dengan berpartisipasi aktif mengusulkan perbaikan infrastruktur (pelabuhan dan jalan) dan efisiensi pelayanan (jasa pelabuhan, transportasi). 3). Mengingkatkan produktifitas SDM dan R&D industri agro baik dibidang teknologi proses, produk dan manajemen untuk efisiensi dan peningkatan daya saing industri agro. 4). Restrukturisasi permesinan melalui bantuan keringanan permodalan serta

pengembangan

iklim

usaha

dalam

rangka

mempertahankan

investasi industri yang ada dan mengembangkan atau menarik investasi baru di sektor industri agro. b. Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Penguasaan pasar di dalam negeri yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibanding dengan seluruh pangsa pasar. Sedangkan penguasaan pasar di luar negeri dimaksudkan untuk

meningkatkan

nilai

ekspor

produk

industri

sehingga

dapat

meningkatkan rasio/perbandingan nilai ekspor industri terhadap nilai ekspor keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional dengan target pada tahun 2014 sebesar 66 persen. 2). Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri dengan target pada tahun 2014 sebesar 37 persen. ●●● 28


Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional, diukur melalui penghitungan perbandingan nilai ekspor total produk industri terhadap nilai total ekspor nasional setiap tahunnya (data dari BPS). Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri, diukur melalui penghitungan nilai perbandingan pangsa produk industri nasional di dalam negeri. Tabel. 3.7. Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri 2014

Sasaran Strategis

Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri

IKU

Target Realisasi


66

66,48

Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk industri nasional

Capaian 100,73

-


37

55,47

Satuan

Persen Persen

149,92

Persen

Ket: (-) Indikator pada tahun tersebut tidak digunakan lagi.

Tabel. 3.8. Capaian IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Sasaran Strategis


IKU

2011


2012

-

2013

2014

Satuan

96,78

100,73

Persen


29,20

43,53

-

-

Persen


63,95

121,91

140,11

149,92

Persen

Ket: (-) Indikator pada tahun tersebut tidak digunakan lagi

●●● 29


Tabel. 3.9. Realisasi IKU dari Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Negeri Sasaran Strategis


IKU

2011

2012

2013

2014

Satuan


60,18

61,21

61,94

66,48

Persen


10,22

6,53

-

-

Persen


38,37

42,67

50,44

55,47

Persen


Untuk indikator kinerja utama “meningkatnya pangsa pasar ekspor produk industri nasional” tidak digunakan sebagai IKU pada tahun 2013. IKU ini diperbaiki dengan menggunakan IKU “kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional”. Pada

tahun

2013

pencapaian

target

indikator

kinerja

utama

kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional tidak terlampaui hanya sebesar 96,78 persen, namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan capaian menjadi 100,73 persen. Dari pencapaian target memang indikator ini tidak

bergerak

konsisten

ketercapaiannya,

namun

dari

sisi

realisasi

kontribusi produk ekspor industri terhadap ekspor nasional mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Nilai ekspor produk industri non migas pada tahun 2014 mencapai USD. 98,43 miliar (Januari-Oktober 2014), yang memberikan kontribusi sebesar 6,48 persen dari total ekspor nasional. Nilai ekspor tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,60 persen dibandingkan dengan nilai ekspor produk industri non migas pada periode yang sama tahun 2013 yang mencapai USD. 93,21 miliar. Salah satu cabang industri adalah kontributor ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu dari 121,58 persen menjadi 287,84 persen. Selain cabang industri agro, kontributor besar terhadap ekspor industri adalah cabang industri yang masuk dalam produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT). Sejak periode 2009 sampai dengan 2013, ●●● 30


ekspor produk IUBTT terus mengalami peningkatan. Diperkirakan tren peningkatan ekspor produk IUBTT pada periode tersebut sebesar 8,62 persen. Tahun

2014

nilai

ekspor

produk

IUBTT

diproyeksikan

mencapai

USD. 24,2 miliar. Produk terpilih IUBTT yang menjadi kontribusi terbesar terhadap ekspor IUBTT yaitu: komponen elektronika, komponen KBM, elektronika konsumsi, KBM Roda 4, alat pemrosesan data (terutama printer), peralatan listrik rumah tangga, dan perkapalan. Sementara itu, hingga bulan Oktober 2014 industri kimia, tekstil dan aneka mengalami kinerja ekspor yang cenderung stagnan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi resesi global yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia sehingga industri kimia hilir mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 12,27 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara itu industri kimia dasar mengalami peningkatan pertumbuhan yang moderat yaitu sebesar 3,3 persen. Kondisi yang sama juga dialami oleh industri tekstil, walaupun mengalami peningkatan pertumbuhan ekspor sebesar 3,27 persen (yoy) namun adanya masalah domestik seperti kebijakan pemerintah soal kenaikan upah buruh, tarif dasar listrik, dan gas, pengaruh tahun politik menjadi salah satu hambatan dalam kinerja ekspor industri tekstil dan aneka. Realisasi indikator kinerja utama nilai pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri adalah sebesar 55,47 persen. Peningkatan realisasi pangsa pasar produk industri nasional terhadap total

permintaan di pasar dalam negeri didukung oleh tingginya konsumsi

belanja rumah tangga yang merupakan kekuatan pasar dalam negeri yang diharapkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri. Hal ini didukung dengan data bahwa pada 2 (dua) tahun terakhir ini, penggerak terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh konsumsi rumah tangga, yaitu pada tahun 2013 dominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54,20 persen dari total pengeluaran dan pada tahun 2014 sebesar 54,26 persen (Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 2015). Salah satu cabang industri yang memiliki pangsa pasar pasar dalam negeri yang besar adalah produk industri agro nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri, dibandingkan dengan capaian tahun 2013

●●● 31


juga mengalami peningkatan yaitu dari 147,04 persen menjadi 230,85 persen pada tahun 2014. Peningkatan pangsa pasar produk industri terhadap permintaan dalam negeri ini antara lain didukung oleh beberapa faktor berikut, yaitu: 1). Kuatnya konsumsi rumah tangga. 2). Fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait (sektor on farm) untuk peningkatan produktifitas dan efisiensi on farm. 3). Adanya kebijakan-kebijakan penguatan daya saing produk industri dalam negeri serta kebijakan perdagangan untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang serta menciptakan iklim usaha yang sehat. 4). Pembatasan ekspor produk primer. 5). Sosialisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) promosi baik domestik maupun internasional. c. Meningkatnya Produktivitas SDM Industri Produktivitas

SDM

industri

sebagai

faktor

penunjang

industri

nasional untuk mendukung tercapainya tujuan industri. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama tingkat produktivitas SDM industri dengan target pada tahun 2014 sebesar Rp. 250.000,00 per tenaga kerja. Tingkat produktivitas SDM industri, diukur melalui penghitungan pembagian antara Nilai tambah dan jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri yang bersangkutan, secara ekstrapolasi dari data 2 tahun lalu yang didekati dengan peningkatan pertambahan nilai tambah/jenis industri (data dari BPS). Tabel. 3.10. Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri 2014 Sasaran Strategis

IKU

Target

Realisasi

Rupiah/TK Meningkatnya Produktivitas SDM Industri


250.000

Sumber: BPS, diolah Kemenperin Ket: - data produktivitas tenaga kerja terkini sampai dengan tahun 2013. - Untuk realisasi tahun 2014 belum dapat diukur.

●●● 32

n/a

Capaian Persen n/a


Tabel. 3.11. Capaian IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri Sasaran Strategis

IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Satuan

Meningkatnya Produktivitas SDM Industri


5.506,8

8.788,8

5.627,6

13.012,2

n/a

Persen

Tabel. 3.12. Realisasi IKU dari Meningkatnya Produktivitas SDM Industri Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas SDM Industri

IKU Tingkat produktivitas SDM industri

2010

2011

2012

2013

13.767

21.972

14.069

32. 530

2014

Satuan

n/a

Ribu Rupiah/TK

Dilihat dari aspek pencapaian target, dari tahun 2010 dapat mencapai target yang sangat jauh melampaui. Dari target sebesar Rp. 250.000,00 per tenaga kerja, yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 peningkatan produktivitasnya mencapai lebih dari Rp. 10.000.000,- per tenaga kerja. Penghitungan indikator ini masih sampai dengan tahun 2013, karena

data

yang

diperlukan

masih

belum

tersedia

dari BPS.

Dan

penghitungan angka produktivitas tenaga kerja ini berbeda dengan angka yang

dilaporkan

dalam

laporan

kinerja

tahun

sebelumnya.

Hal

ini

dikarenakan adanya pembaharuan data dari BPS, dari angka sangat sementara menjadi angka yang lebih mendekati riil. Cabang industri yang mengalami peningkatan produktifitas, lebih dari Rp. 100.000.000,- diataranya adalah kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer dan alat angkutan lainnya, farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, logam dasar. Peningkatan produktivitas ini didukung oleh meningkatnya nilai produksi cabang-cabang industri tersebut yang dimungkinkan sebagai dampak dari peningkatan penggunaan teknologi proses, peningkatan kemampuan dan keahlian SDM industri serta juga perubahan teknologi proses. Meski secara keseluruhan mengalami peningkatan produktivitas, namun

ada

beberapa

cabang

industri

yang

mengalami

penurunan

produktivitas pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Cabangcabang industri tersebut adalah industri minuman; industri pakaian jadi; ●●● 33


industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; industri kayu, gabus (tidak termasuk furnitur) dan anyaman dari bambu, rotan; industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri barang galian bukan logam; industri mesin dan perlengkapan. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja industri pada tahun 2014 namun tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB Indonesia yang cenderung melambat dari tahun 2013. Dari aspek jumlah tenaga kerja industri, salah satu penyumbang peningkatan jumlah tenaga kerja industri yang cukup besar adalah berasal dari industri unggulan berbasis teknologi tinggi yaitu sub sektor industri elektronika dan telematika, sub sektor industri kelistrikan, sub sektor industri alat transportasi darat, sub sektor industri permesinan dan alat pertanian serta sub sektor industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan. Jumlah tenaga kerja IUBTT pada tahun 2014 sebanyak 1.150.724 orang, meningkat 2,23 persen atau 25.153 orang dibandingkan tahun 2013. d. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Inovasi dimaksud adalah kreativitas untuk menciptakan produk baru sebagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi terapan, dan penelitian dari berbagai sektor lainnya. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan dengan target sebesar 30 penelitian. 2). Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan dengan target 10 penelitian. Hasil

penelitian

dan

pengembangan

yang

siap

diterapkan,

diukur

melalui

penghitungan jumlah hasil penelitian dan pengembangan (khusus yang dikerjakan oleh Balai Besar dan Baristand Industri). Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan, diukur melalui penghitungan jumlah teknologi sebagai hasil penelitian yang sudah diterapkan dan dimanfaatkan industri atau IKM dan telah masuk dalam skala pabrik/manufaktur. ●●● 34


Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan, diukur melalui penghitungan jumlah hasil penelitian dan pengembangan (khusus yang dilakukan oleh Balai Besar dan Baristand Industri) yang merupakan hasil litbang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2010 sampai dengan tahun 2014) yang telah dilakukan pilot project atau telah dihitung tekno meternya, atau telah memiliki mitra usaha/industri untuk menerapkan hasil litbang tersebut. Pada tahun 2014 terdapat 161 penelitian dan bila dijumlahkan selama 2010-2014 telah terdapat 1068 penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Besar dan Baristand Industri. Dari jumlah tesebut hasil litbang yang siap diterapkan pada tahun 2014 adalah 62 penelitian. Tabel. 3.13. Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dari Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri 2014 Sasaran Strategis Tingginya kemampuan Inovasi dan penguasaan teknologi Industri

IKU

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan

30

62

206,67

Peneli tian

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan

10

45

450,00

Peneli tian

Tabel. 3.14. Capaian IKU Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Sasaran Strategis Tingginya kemampuan Inovasi dan penguasaan teknologi Industri

IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Satuan


62,80

74,40

103,09

110,34

206,67

Persen


198,00

38,00

103,13

95,56

370,00

Persen

●●● 35


Tabel. 3.15. Realisasi IKU Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri Sasaran Strategis Tingginya kemampuan Inovasi dan penguasaan teknologi Industri

IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Satuan


157

186

200

96

62

Penelitian


99

25

33

43

37

Penelitian

250 200

200 157

168

186

194

200

150 87

100

96 62

50

30

0 2010

2011

2012 Target

2013

2014

Capaian

Gambar 3.1. Perbandingan Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan Tahun 2010 – 2014

Selama 2010-2014 ditargetkan 1.068 penelitian dan telah dihasilkan 886 penelitian oleh Balai Besar dan Baristand Industri di lingkungan BPKIMI atau capainnya 82,96 persen. Pada tahun 2013, realisasi hasil litbang yang siap diterapkan sebesar 96 penelitian atau 110,34 persen dan padatahun 2014 realisasi sebesar 62 penelitian atau 206,67 persen. Untuk tahun 2014 jumlah hasil litbang yang siap diterapkan menurun dibandingkan tahun 2013, karena adanya penurunan volume pengembangan litbang yang disebabkan

berkurangnya

alokasi

anggaran.

Hal

ini

menyebabkan

pengembangan hasil litbang untuk sampai pada tahap “siap diterapkan” cenderung terhambat.

●●● 36


150 100

96

87

62

50

30

0 2013

2014

Target

Capaian

Gambar 3.2. Perbandingan jumlah hasil litbang yang siap diterapkan Tahun 2013-2014

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan, diukur melalui penghitungan hasil litbang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2010 s/d 2014) yang telah diterapkan pada dunia usaha/industri dan telah masuk dalam skala pabrik/manufaktur .

60

45

45

42

40 20

10

0 2013 Target

2014 Capaian

Gambar 3.3. Perkembangan Jumlah Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan Tahun 2013 – 2014

Penerapan hasil litbang oleh industri pada tahun 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2013. Beberapa faktor yang mendorong adanya peningkatan tersebut antara lain karena: 1). Minat

industri/perusahaan,

terutama

IKM,

meningkat

untuk

mengaplikasikan hasil litbang tersebut; 2). Hasil litbang yang diciptakan sudah mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat dikomersialisasikan; ●●● 37


3). Beberapa hasil litbang telah disepakati melalui MoU dengan industri untuk proses pengembangan penelitian ke tahap berikutnya; 4). Hasil litbang yang telah menyelesaikan permasalahan industri atau memenuhi kebutuhan industri; Pemanfaatan litbang oleh sektor industri sangat bergantung pada kualitas hasil litbang dan pemasaran/publikasi hasil litbang oleh Balai Besar dan Baristand Industri pada dunia industri. Selain itu, penelitian dan pengembangan perlu didorong untuk lebih aplikatif sampai dengan skala industri agar dapat memenuhi kebutuhan teknologi dunia usaha/industri. Tatangan

yang

dihadapi

dalam

mengembangkan

tingginya

kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri adalah: a. Keterbatasan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang); b. Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan peningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai. c. Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium dari segi kapasitas, sedangkan usia peralatan yang ada rata-rata relatif sudah tua. d. Masih terbatasnya pemanfaatan hasil litbang di lingkungan masyarakat industri, bila dibandingkan jumlah litbang yang potensial diterapkan. e. Mayoritas pelaku industri masih tergantung teknologi dari luar negeri. f. Terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, dan pelayanan litbang teknologi. g. Tidak adanya penjaminan resiko terhadap penerapan teknologi hasil litbang oleh indutsri sehingga menyebabkan kontribusi litbang terhadap pembangunan ekonomi masih kurang. h. Kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Industri relatif masih rendah. i. Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami pentingnya HKI dan cara mendaftarkan HKI. Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain : 1). Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasipada pemetaan kebutuhan usaha; 2). Meningkatkan

kapasitas

dan

kapabilitas

litbang

industri

memperkuat SDM, kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang;

●●● 38

dengan


3). Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri serta pelaku industri; 4). Memperkuat kompetensi inti dan bersama Balai; 5). Penyusunan

penjaminan

resiko

atas

pemanfaatan

teknologi,

sebagaimanan diatur oleh Pada Undang-Undang No. 3 Th. 2014 tentang Perindustrian pada bagian Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Industri telah diatur; 6). Meningkatkan komersialisasi hasil litbang teknologi. e. Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri Struktur industri dimaksud adalah perimbangan antara industri hulu dan

industri

antara

serta

bagaimana

kemampuan

kandungan

lokal

digunakan dalam produksi. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Jumlah investasi baru di industri hulu dan antara dengan target pada tahun 2014 sebesar 850 proyek. 2). Produk industri dengan TKDN > 40 persen dengan target pada tahun 2014 sebanyak 500 produk. Jumlah investasi baru di industri hulu dan antara, diukur melalui penghitungan jumlah proyek yang dikerjakan di masing-masing sektor untuk mengisi (invest) pada industri -industri sebelum industri hilir. Produk industri dengan TKDN > 40 persen, diukur melalui penghitungan jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40 persen. Tabel. 3.16. Target dan Realisasi Tahun 2014 IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri Sasaran Strategis Kuat, Lenkap dan Dalamnya Struktur Industri

2014 IKU

Satuan Target

Realisasi

Capaian

Jumlah investasi baru di industri hulu dan antara

850

4.017

472,59

Proyek

Produk industri dengan TKDN > 40 persen

500

710

142,00

Produk

●●● 39


Tabel. 3.17. Capaian IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri Sasaran Strategis

Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri

IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Satuan


-

397,13

472,59

Persen


-

201,40

142,00

Persen

142,50

-

-

Persen

96,66

-

-

Persen

Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia) Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan

136,00 384,12

76,25

109,38


Tabel. 3.18. Realisasi IKU dari Kuat, Lengkap dan Dalamnya Struktur Industri Sasaran Strategis Kuat, Lenkap dan Dalamnya Struktur Industri

IKU

2011

2012

2013

2014

Satuan


2.349

2.428

4.552

4.017

Proyek


-

-

719

710

Produk


Dilihat dari aspek pencapaian target, untuk kedua indikator ini dapat

melampaui

melampaui target.

target.

Realisasi

kedua

indikator

ini

sangat

jauh

Hal yang perlu dicermati adalah apakah pentargetan

terlalu rendah atau memang realisasinya meningkat secara signifikan. Dari 800 proyek investasi yang ditargetkan, pada tahun 2013 terealisasi sebesar 3.177 proyek yang mencakup investasi PMA dan PMDN. Begitu juga dengan tahun 2014, dari target sebesar 850 proyek terealisasi sebesar 4.017 proyek. Sedangkan untuk 2 indikator tumbuhnya industri dasar hulu (logam dan kimia) dan indikator tumbuhnya industri komponen automotive, elektronika

●●● 40


dan permesinan sudah tidak digunakan sebagai indikator pengukuran karena telah diperbaiki dengan 2 indikator sebelumnya. Investasi PMDN Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 15,37 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini tentu menunjukkan perkembangan

positif

mengenai investasi

dalam negeri.

Peningkatan terbesar pada industri mineral non logam, yang mengalami peningkatan sebesar 53.03 persen diikuti oleh industri logam, mesin dan elektronik

sebesar

22,14

persen,

industri

karet

dan

plastik

sebesar

16,55 persen dan industri barang dari kulit dan alas kaki sebesar 10 persen serta industri kayu sebesar 49,73 persen. Namun diluar peningkatan investasi tersebut, terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan investasi yaitu industri instrumen kedokteran, presisi & optik & jam diikuti oleh industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain sebesar 75,88 persen, dan industri tekstil sebesar 40,66 persen. Peningkatan investasi ini disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah berupa Tax Holiday untuk industri dengan investasi diatas 1 triliun rupiah. Hasil yang berbeda pada investasi PMA, dimana terjadi penurunan sebesar 17,9 persen pada tahun 2014 dibanding dengan tahun 2013. Penurunan investasi terbesar terjadi pada industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam disusul dengan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain. Lebih lanjut meski terjadi penurunan pada beberapa sektor namun tahun 2014 juga menunjukkan peningkatan jumlah proyek investasi pada

beberapa

sektor

yaitu

pada

sektor

industri

tekstil

mengalami

pertumbuhan sebesar 52,7 persen, industri barang dari kulit dan alas kaki sebesar 50,55 persen, industri kimia dan farmasi sebesar 34,42 persen, industri karet dan plastik sebesar 49,35 persen, industri mineral non logam sebesar 21,01 persen, industri logam, mesin & alat elektronik sebesar 45,21 persen. Namun, yang menarik adalah walaupun jumlah proyek investasi PMA di Indonesia mengalami peningkatan, nilai investasi yang ditanamkan di Indonesia tersebut pada tahun 2014 justru mengalami penurunan. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan proyek namun penurunan nilai tersebut adalah sektor industri tekstil dengan nilai investasi USD. 423 juta menurun hingga 43,72 persen, industri kimia dan farmasi nilai ●●● 41


investasi USD. 2.323 juta menurun hingga 26,06 persen, dan sektor industri logam, mesin dan elektronik nilai investasi USD. 2.472 juta menurun hingga 25,70

persen. Adanya

penurunan investasi

PMA di

beberapa

sektor

disebabkan karena beberapa hal, yang pertama perlambatan ekonomi di Eropa pada awal tahun 2014, yang kedua adalah melemahnya harga komoditas dunia, yang mengakibatkan beberapa investor menahan diri untuk melakukan ekspansi. Untuk industri yang termasuk dalam sektor IUBTT, Jumlah investasi di industri hulu dan antara yang tumbuh di tahun 2014 sebanyak 10 perusahaan dengan rincian : 1). PT. Nissan Motor Indonesia di Purwakarta untuk memproduksi KBH2 merek Datsun Go+. 2). PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Cibitung – Bekasi untuk pendirian KTB New Spare Part Center. 3). PT. Kawasaki Motor Indonesia di Kawasan Industri MM2100 – Bekasi untuk pendirian Pabrik ke-2 Perakitan Sepeda Motor. 4). PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang untuk Pendirian Pabrik Engine ke-2. 5). PT. Ikuyo Indonesia untuk memproduksi komponen kendaraan bermotor roda empat. 6). PT Iseki di Jawa Timur untuk memproduksi traktor mini. 7). PT Caterpillar di Batam untuk memproduksi large mining truck dan hydrolic mining shovels. 8). PT Inti Global Optocal Communication di Bandung untuk memproduksi semi konduktor dan komponen elektronik lainnya serta kabel serat optik. 9). PT Siix Ems Indonesia di Jawa Barat untuk memproduksi semi konduktor dan komponen elektronik lainnya. 10).PT Sanyo Jaya Components Indonesia di Jawa Barat untuk memproduksi semi konduktor dan komponen elektronik lainnya. Dari sektor industri agro, realisasi investasi baru dan pengembangan bidang industri agro adalah sebanyak 1021 jumlah perusahaan yang terdiri dari 34 perusahaan di sektor industri hasil hutan dan perkebunan, 961 perusahaan di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan serta 26 perusahaan di sektor industri minuman dan tembakau.

●●● 42


Melihat perkembangan investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunan cukup positif, untuk sektor industri pengolahan kayu tahun 2014 terdapat 18 perusahaan yang melakukan investasi baik untuk pembangunan pabrik baru maupun perluasan usaha, nilai investasi yang dapat diserap dari sector kayu adalah sebesar Rp. 548,7 Milyar rupiah, industri pulp dan kertas terdapat 14 perusahaan yang melakukan investasi baik pembangunan pabrik baru maupun perluasan dengan nilai 1,57 trilyun rupiah dan terakhir adalah investasi industri karet sebanyak 4 perusahan dengan nilai investasi Rp. 209 milyar. Sektor industri ini mampu menyerap investasi yang tinggi karena merupakan sektor industri yang padat modal. Secara keseluruhan jumlah investasi Industri hasil hutan dan perkebunan

mencapai

34

perusahaan

dengan

nilai

Investasi

Rp. 18,11 trilyun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebanyak 20 perusahaan. Selain itu kondisi investasi tahun 2014 juga lebih baik dari tahun 2013 dimana investasi untuk sektor industri pengolahan kayu sebanyak 23 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 190,3 milyar dan sektor industri

hilir

kelapa

sawit

sebanyak

5

perusahaan

dengan

nilai

Rp. 6,1 trilyun sehingga secara keseluruhan ada 28 perusahaan dengan nilai investasi Rp. 6,29 trilyun, kedepan diharapkan dengan dukungan pemerintah dan penciptaan iklim usaha yang kondusif investasi di sektor industri hasil hutan dan perkebunnan semakin meningkat dan diharapkan dapat tumbuh 40 perusahan per tahun dalam jangka menengah ini. Pertumbuhan investasi di industri makanan, hasil laut dan perikanan pada tahun 2014 untuk PMDN sebanyak 295 perusahaan dengan nilai Rp. 13.934,3 Milyar, sedangkan pertumbuhan investasi PMA sebanyak 666 perusahaan senilai USD. 2.547,1 juta. Pertumbuhan investasi yang cukup besar ini disebabkan semakin meningkatnya permintaan produk industri makanan di dalam negeri dan juga sudah semakin kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Sementara itu di tahun 2014 jumlah perusahaan yang berencana melakukan investasi di bidang industri minuman dan tembakau di Triwulan III tahun 2014 mencapai 12 perusahaan dan meningkat menjadi sekitar 26 perusahaan melalui program MP3EI di triwulan IV. Perusahaan tersebut

●●● 43


diantaranya PT. Bogasari Flour Mills Indonesia, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT. Indofood CBP Sukses Makmur dan PT. Yupi Indo Jelly Gum. Sedangkan untuk IKU produktifitas dengan TKDN > 40 persen sampai dengan tahun 2014 melampaui target yang diharapkan. dari target 500 produk terealisasi 710 produk dengan TKDN > 40 persen. Produk yang dihasilkan merupakan produk industri yang telah diverifikasi TKDN-nya oleh Kementerian Perindustrian. Hasil verifikasi ini kemudian akan ditetapkan secara formal oleh Kementerian Perindustrian. Capaian ini salah satunya didukung oleh program-program yang mendorong industri dan masyarakat melalui program P3DN. Kedua indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2013–2014 menggantikan indikator tumbuhnya industri logam dasar, besi dan baja; dan tumbuhnya industri alat angkut, mesin, dan peralatannya. Dari sektor industri agro, jumlah produk dengan TKDN > 40 persen pada tahun 2014 adalah sebesar 18 produk, meningkat dari capaian pada tahun 2013. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai 18 produk yang sudah bersertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian yang terdiri 14 produk industri pengolahan kayu dan 4 produk industri pengolahan kertas. Sedangkan untuk capaian tingkat kandungan lokal produk IUBTT pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 107 sertifikat produk. Hal ini disebabkan adanya pelimpahan kewenangan dari Pusdatin ke Ditjen IUBTT baru dilaksanakan per tanggal 15 Oktober 2014 sesuai dengan Surat Sekjen Kemenperin No. 167/SJ-IND/Kep/10/2014. Pada

tahun

2014,

setidaknya

terdapat

689

sertifikat

produk

diantaranya 146 sertifikat produk dari kelompok industri pakaian dan perlengkapan kerja, 76 sertifikat kelompok industri olahraga dan pendidikan, sementara industri kimia hilir memiliki 122 produk yang telah tersertifikasi, dan sertifikasi produk industri kimia, tekstil dan aneka lainnya. f.

Tersebarnya Pembangunan Industri Perbandingan penyebaran industri di Jawa dan di luar Jawa. Sasaran

strategis ini diukur melalui indikator kinerja utama: 1). Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa dengan target pada tahun 2014 sebesar 29,58 : 70,42.

●●● 44


2). Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa dengan target pada tahun 2014 sebesar 62 : 38. Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa, diukur melalui penghitungan perbandingan jumlah PDRB industri seluruh provinsi di luar Jawa dibandingkan dengan di Jawa setiap. Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa, diukur melalui penghitungan perbandingan jumlah industri kecil dan menengah yang ada di luar Jawa dibandingkan dengan di Jawa setiap tahunnya. Tabel. 3.19. Target dan Realisasi Tahun 2014 dari Tersebarnya Pembangunan Industri Sasaran Strategis Tersebarnya Pembangunan Industri

2014

IKU

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa

29,58:70,42

27,36 : 72,64

92,49

Rasio

Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa

62 : 38

62,17:37,83

99,55

Rasio

Ket: Pada IKU Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa, data terkini baru sampai dengan tahun 2013

Tabel. 3.20. Realisasi IKU dari Tersebarnya Pembangunan Industri Sasaran Strategis Tersebarnya pembangunan Industri

IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Rasio PDB industri luar Jawa terhadap PDB industri Jawa (rasio)

22,97:77,03

22,83:77,17

23,13:76,87

27,36:72,64

n/a

Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa (rasio)

63,45:36,55

65,04:34,96

64,34:35,66

62,28:37,72

62,17:37,83

Sumber: BPS, diolah Kemenperin

Pencapaian target sasaran strategis ini hanya dapat tercapai untuk indikator Rasio PDRB industri di luar Pulau Jawa terhadap PDRB industri di Jawa. Namun dari sisi realisasi perbandingan jumlah IKM di luar pulau Jawa ●●● 45


tidak tercapai. PDB industri di luar pulau Jawa dari sebesar 23,13 persen pada tahun 2012 menjadi 27,36 persen pada tahun 2013, sedangkan jumlah IKM di luar pulau Jawa dari sebesar 37,72 persen pada tahun 2013, menjadi 37,83 persen di tahun 2014. Indikator kedua dari sasaran strategis ini diukur melalui rasio jumlah IKM di Jawa dan luar Jawa, dengan target sebesar 68:32 di tahun 2014. Target ini merupakan angka revisi setelah dilakukan evaluasi paruh waktu pada tahun 2012 (target awalnya adalah 60:40) karena hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa angka 60:40 terlalu tinggi dan tidak akan tercapai di tahun 2014. Dalam 3 tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya peranan sektor industri manufaktur di luar Pulau Jawa. Kondisi yang diharapkan adalah secara perlahan-lahan kontribusi sektor industri manufaktur di luar Pulau Jawa meningkat sehingga dalam jangka panjang yaitu pada tahun 2025 kontribusinya menjadi sekitar 40 persen. Tabel 3.21. Kontribusi sektor Industri Manufaktur di Jawa dan Luar Jawa (Dalam Persen) Wilayah

Jawa Luar Jawa Nasional

2010

2011

2012

2013

2014

73,65

73,41

73,07

72,78

72,64

26,35

26,59

26,93

27,22

27,36

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber : BPS, diolah Kemenperin

Tercapainya target untuk IKU Rasio PDB industri luar jawa terhadap PDB industri jawa disebabkan pertumbuhan sektor industri manufaktur di luar Pulau Jawa sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, energi gas dan

listrik

dan

ketersediaan

tenaga

kerja

yang

kompeten

sehingga

menyebabkan investasi investasi baru maupun lama khususnya di sektor industri manufaktur tumbuh secara bertahap dan beralih lokasi ke luar Pulau Jawa.

●●● 46


Target tahun 2014 untuk jumlah unit usaha IKM di luar Jawa sebanyak 32 persen dari total unit usaha IKM, sedangkan realisasinya mencapai 37,83 persen. Dengan membandingkan antara realisasi dan target, maka capaian kinerja pada IKU ini adalah 99,55 persen. Rasio jumlah IKM di Jawa dan luar Jawa adalah 63,45:36,55 pada tahun 2010 dan bergerak menjadi 62,17:37,83 di tahun 2014. Artinya, jumlah unit usaha IKM selama lima tahun terus meningkat, yakni tumbuh 5,63 persen per tahun untuk IKM di Jawa dan 7,09 persen per tahun untuk IKM di luar Jawa. Meskipun demikian, akselerasi pertumbuhan IKM di luar Jawa harus ditingkatkan kembali agar sebaran IKM dapat seimbang dan sesuai harapan. Tabel. 3.22. Rasio Jumlah IKM di Pulau Jawa dan Luar Jawa Tahun 2010-2014 PERSENTASE IKM

2010

2011

2012

2013

2014

JAWA

63,45%

65,04%

64,34%

62,28%

62,17%

LUAR JAWA

36,55%

34,96%

35,66%

37,72%

37,83%

JUMLAH UNIT USAHA

2010

2011

2012

2013

2014

JAWA

1.750.172

1.954.014

2.080.273

2.128.959

2.179.090

LUAR JAWA

1.007.992

1.050.180

1.152.844

1.289.407

1.325.894

TOTAL

2.758.164

3.004.194

3.233.117

3.418.366

3.504.984


Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian untuk menumbuhkan IKM di luar Jawa adalah melalui program penumbuhan wirausaha baru IKM. Selain untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha IKM, program ini juga bertujuan memperkuat kemampuan wirausaha IKM agar menjadi wirausaha yang mandiri dan profesional. Penumbuhan WUB IKM dilakukan melalui dua pendekatan, yakni by design dan fast track: 1). Pendekatan

By

Design

dilakukan

melalui

serangkaian

kegiatan

rekruitmen, pelatihan, magang, dan pemberian modal usaha sebelum orang menjadi wirausaha (Inkubator TI, Pengembangan TPL Beasiswa, Pengembangan Jasa Perbengkelan, Pengembangan WUB Wanita). 2). Pendekatan Fast Track dilakukan dengan membeli franchise industri sehingga seseorang dalam waktu singkat bisa menjadi wirausaha baru.

●●● 47


Pendekatan Fast Track saat ini masih dalam persiapan karena diperlukan prasyarat bisnis franchise. g. Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri Sasaran ini adalah sasaran yang menunjukkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDB selalu meningkat. Sasaran strategis ini akan dicapai melalui indikator kinerja utama kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri dengan target pada tahun 2014 sebesar 34 persen. Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri, diukur melalui penghitungan perbandingan PDB IKM terhadap PDB industri total secara nasional. Tabel. 3.23. Target dan Realisasi Tahun 2014 dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

IKU

Satuan Target

Realisasi

Capaian

34

34,56

101,65

Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri Penyebaran IKM Jawa dan luar Jawa

Sejak tahun 2013 menjadi IKU sasaran strategis “Tersebarnya pembangunan industri”

Persen Rasio


Tabel. 3.24. Capaian IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

IKU

2010

2011

2012

2013

2014

Satuan

Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

-

100,30

100,30

103,88

101,65

Persen

Sumber: BPS, diolah Kemenperin Ket: (-) Indikator pada tahun tersebut belum digunakan

●●● 48


Dilihat dari aspek pencapaian target maupun realisasi, dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, indikator ini mengalami peningkatan pada tahun 2013, dan kembali menurun di tahun 2014. Tabel. 3.25. Realisasi IKU dari Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB Industri Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Industri Kecil dan Menengah terhadap PDB

IKU

Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

2010

2011

2012

2013

2014

Satuan

33,91

33,65

33,97

34,28

34,56

Persen


Untuk indikator pertama dari realisasi sebesar 33,91 persen pada tahun 2010, menjadi sebesar 33,65 persen pada tahun 2011, sebesar 33,97 pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi sebesar 34,28 pada tahun 2013. Begitu juga pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi 34,56 persen. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian Perindustrian terkait pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) industri sebagian besar masih merupakan sumbangan dari industri besar. Sedangkan industri kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB industri. Untuk itu, sasaran strategis yang akan dicapai Ditjen IKM adalah dengan meningkatkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Ukuran ketercapaian sasaran staregis ini (IKU) diukur melalui meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri. Sesuai dengan Renstra Ditjen IKM, dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014), kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri diharapkan meningkat dari 32 persen menjadi 34 persen. Secara spesifik, targetnya adalah 33 persen di tahun 2011-2012, dan 34 persen dicapai pada tahun 2013-2014.

●●● 49


Tabel. 3.26. Kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri Tahun 2010-2014 Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

PDB IKM (Rp triliun)

186,5

193,8

203,4

212,9

222,5

PDB Industri (Rp triliun)

549,8

576

598,6

621,2

643,8

% Kontribusi PDB IKM

33,91

33,65

33,97

34,28

34,56


PDB IKM pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 186,5 triliun. Dengan laju pertumbuhan 4,83 persen per tahun, angka ini meningkat hingga mencapai Rp. 203,4 triliun di tahun 2012 (PDB industri Rp. 598,6 triliun) dan Rp. 212,9 triliun di tahun 2013 (PDB industri Rp. 621,2 triliun) atau sebesar 34,28

persen.

Memasuki

tahun

kelima,

PDB

IKM

naik

menjadi

Rp. 222,5 triliun, atau berkontribusi 34,56 persen dari PDB industri. Tercapainya target kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri tahun 2014 mengindikasikan adanya peningkatan daya saing pada produk-produk IKM. Hal ini sejalan dengan program pemberdayaan dan pengembangan IKM yang menjadi salah satu prioritas Kemenperin melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan nonteknis, serta promosi di dalam dan luar negeri. Terlepas dari capaian target di atas, masih terdapat kendala dan permasalahan IKM yang kerap dialami IKM terkait peningkatan daya saing, di antaranya adalah kapabilitas SDM yang rendah atau stagnan, sulitnya menembus akses permodalan, dan penerapan teknologi modern belum dipandang perlu (masih mengandalkan metode tradisional). Solusi atas permasalahan tersebut salah satunya adalah melalui program restrukturisasi mesin/peralatan IKM dan pendampingan/bimbingan teknis kepada IKM agar memiliki sertifikat produk maupun kompetensi tenaga kerja.

●●● 50


2. Kinerja Makro Industri Pengolahan Non Migas a. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2014, sesuai PDB atas dasar harga konstan 2010 tumbuh sebesar 5,02 persen melambat dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,58 persen. Perlambatan pertumbuhan hampir pada semua lapangan usaha, meskipun ada beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan dari tahun lalu namun tidak terlalu signifikan. Data selengkapnya tersaji pada tabel berikut: Tabel 3.27. Pertumbuhan PDB Berdasar Lapangan Usaha 2011-2014 Tahun Dasar 2010 (persen) No

Lapangan Usaha

2011

2012

2013*

2014**

1

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

3,95

4,59

4,20

4,18

2

Pertambangan dan Penggalian

4,29

3,02

1,74

0,55

3

Industri Pengolahan

6,26

5,62

4,49

4,63

a. Industri Migas

-0,33

-2,40

-1,70

-2,11

b. Industri Non Migas

7,46

6,98

5,45

5,61

5,69

10,06

5,23

5,57

4,73

3,34

4,06

3,05

9,02

6,56

6,11

6,97

9,66

5,40

4,71

4,84

8

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

8,31

7,11

8,38

8,00

9

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

6,86

6,64

6,80

5,91

10,02

12,28

10,39

10,02

4 5 6 7

10

Informasi dan Komunikasi

11

Jasa Keuangan dan Asuransi

6,97

9,54

9,09

4,93

12

Real Estate

7,68

7,41

6,54

5,00

13

9,24

7,44

7,91

9,81

6,43

2,13

2,38

2,49

15

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

6,68

8,22

8,20

6,29

16

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

9,25

7,97

7,83

8,01

17

Jasa lainnya

14

PRODUK DOMESTIK BRUTO

8,22

5,76

6,41

8,92

6,17

6,03

5,58

5,02

Sumber: BPS diolah Kemenperin *angka sementara **angka sangat sementara

Secara umum terjadi pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha, namun berdasarkan analisa per sektor akan terlihat beberapa lapangan usaha mengalami perlambatan. Perlambatan beberapa lapangan

●●● 51


usaha ini dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: 1). Turunnya nilai mata uang rupiah kepada USD Melemahnya rupiah mengakibatkan beberapa sektor menjadi sulit untuk kompetitif khususnya yang tergantung pada produk-produk impor. Keuntungan yang harusnya diterima oleh para eksportir pun tidak dapat meningkatkan neraca transaksi berjalan akibat industri manufaktur yang belum efisien dan berdaya saing. 2). Turunnya harga komoditas dunia Melemahnya harga-harga komoditas dunia sebagai akibat melemahnya permintaan di China dan Negara-negara utama Eropa mengakibatkan industri yang mengandalkan harga komoditas mengalami pelemahan permintaan. 3). Pemberlakuan UU Minerba Pada 11 Januari 2014, presiden SBY menandatangani Pemerintah Nomor 1 tahun 2014. Peraturan itu merupakan tindaklanjut dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu

Bara.

perusahaan

Dimana tambang

undang-undang membangun

tersebut smelter

mewajibkan

dan

dilarang

semua untuk

mengekspor bahan mentah. Hal ini bertujuan untuk menaikkan nilai tambah berupa nilai ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Akibat dari kebijakan tersebut, sehingga terjadi perlambatan pada sektor industri migas sebesar 2,11 persen. b. Perkembangan Sektor Industri Non Migas Tahun 2014 Perkembangan

pertumbuhan

industri

non

migas

menunjukkan

peningkatan dibanding tahun sebelumnya setelah mengalami penurunan sejak tahun 2011, hal ini terlihat pada tabel 3.28 industri pengolahan non migas tumbuh sebesar 5,61 persen dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,45 persen. Selain itu, pertumbuhan industri pengolahan non migas lebih tinggi dibanding PDB yang tumbuh sebesar 5,02 persen.

●●● 52


Tabel 3.28 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas Menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010 (persen) No

Lapangan Usaha

2011

2012

2013*

2014**

1


10,98

10,33

4,07

9,54

2


-0,23

8,82

-0,27

8,85

3


6,49

6,04

6,58

1,53

4

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

10,94

-5,43

5,23

5,51

5

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

-2,72

-0,80

6,19

6,07

6

Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman

3,89

-2,89

-0,53

3,43

7

Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional

8,66

12,78

5,10

3,89

8

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik

2,08

7,56

-1,86

1,16

9


7,78

7,91

3,34

2,39

13,56

-1,57

11,63

5,89

10


11


8,79

11,64

9,22

2,92

12


8,53

-1,39

-5,00

8,80

13


6,37

4,26

14,95

3,94

14

Industri Furnitur

9,93

-2,15

3,64

3,58

15


-1,09

-0,38

-0,70

7,30

7,46

6,98

5,45

5,61

6,17

6,03

5,58

5,02

Industri Non Migas PRODUK DOMESTIK BRUTO Sumber: BPS diolah Kemenperin

Pertumbuhan

*angka sementara

ini

**angka sangat sementara

disebabkan

karena

meningkatnya

angka

pertumbuhan yang cukup signifikan pada sektor-sektor industri seperti Industri

makanan

perlengkapan;

dan

dan

minuman, pengolahan

pengolahan lainnya.

tembakau;

mesin

dan

Penurunan/peningkatan

pertumbuhan beberapa industri tersebut disebabkan karena menurunnya permintaan terhadap produk-produk industri tersebut sebagai akibat dari melemahnya perekonomian Eropa. Selain itu turunnya nilai rupiah belum mampu mendorong peningkatan daya saing dari industri tersebut, karena impor bahan baku bagi industri tersebut juga meningkat. Industri non migas tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 17,87 persen terhadap PDB. Bila dilihat dari lapangan usaha,

Industri

makanan dan minuman memberikan kontribusi terbesar yaitu 5,32 persen. Selanjutnya diikuti oleh industri alat angkutan sebesar 1,96 persen; industri barang logam sebesar 1,87 persen; dan industri industri kimia, farmasi dan ●●● 53


obat tradisional sebesar 1,70 persen. Hingga akhir tahun 2014, kedua industri ini tetap menjadi industri utama dalam hal kontribusinya. Lebih lanjut, secara umum angka-angka kontribusi tidak banyak berubah, namun penurunan kontribusi pada industri logam dasar besi dan baja menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, yaitu menunjukkan tren yang semakin menurun, untuk itu perlu dirancang insentif untuk penguatan pertumbuhan industri tersebut. Lebih lanjut bila kita lihat peran tiap cabang industri terhadap PDB sektor industri pada Tahun 2014 pada tabel berikut. Tabel 3.29. Peran Tiap Cabang Industri terhadap PDB Sektor Industri Tahun 2014 Atas Tahun Dasar 2010 (persen) No

Lapangan Usaha

2011

2012

2013*

2014**

1


5,24

5,31

5,14

5,32

2


0,92

0,92

0,86

0,91

3


1,38

1,35

1,36

1,32

4


0,28

0,25

0,26

0,27

0,76

0,70

0,70

0,72

0,96

0,86

0,78

0,80

1,59

1,67

1,65

1,70

0,92

0,89

0,80

0,76


0,71

0,73

0,73

0,73

10


0,80

0,75

0,78

0,78

11


1,81

1,89

1,95

1,87

12


0,30

0,29

0,27

0,31

13


1,98

1,93

2,02

1,96

14

Industri Furnitur

0,28

0,26

0,26

0,27

15


0,20

0,19

0,17

0,18

Industri Non Migas

18,13

17,99

17,72

17,87

Industri Pengolahan

21,76

21,45

20,98

21,02

5

6 7 8 9

Sumber: BPS diolah Kemenperin

●●● 54

*angka sementara

**angka sangat sementara


c. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Non Migas Tahun 2014 Perkembangan Ekspor Industri Non Migas menunjukkan bahwa industri karet dan alat-alat listrik mengalami penurunan nilai yang besar. Dimana

industri

karet

mengalami

penurunan

nilai

ekspor

sebesar

21,10 persen dibanding nilai ekspor tahun 2013 untuk periode yang sama, sedangkan industri elektronika mengalami penurunan sebesar 7,07 persen dibanding nilai ekspor tahun 2013 untuk periode yang sama. Hal ini disebabkan karena turunnya harga karet dunia dan pelemahan permintaan di Eropa. Lebih lanjut, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa industri kimia dasar, industri kelapa sawait dan pengolahan kayu mengalami peningkatan nilai ekspor yang cukup besar. Dimana industri pengolaan kelapa sawit naik sebesar 21,44 persen, industri kimia dasar mengalami peningkatan sebesar 20,34 persen, dan industri pengolahan kayu meningkat sbesar 12,43 persen. perkembangan ekspor dan impor industri non migas sampai dengan Oktober 2014 tersaji pada tabel berikut. Tabel 3.30. Perkembangan Ekspor Industri Non Migas s.d Okt 2014 (USD. Juta) No

URAIAN

1

Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit Besi Baja, Mesinmesin dan Otomotif

23.179,2

23.397,0

20.660,4

16.365,0

19.873,4

21,44

13.191,7

15.029,6

14.684,4

12.229,7

13.066,1

6,84

3

Tekstil

13.234,0

12.446,5

12.661,7

10.612,1

10.630,8

0,18

4

Pengolahan Karet

14.540,4

10.818,6

9.724,1

8.194,8

6.465,7 -21,10

5

Elektronika

9.536,1

9.444,1

8.520,1

7.211,3

6.730,1

-7,07

6

Pulp dan Kertas

5.769,4

5.518,0

5.644,0

4.660,6

4.610,2

-1,08

7

Pengolahan Tembaga, Timah dll

7.501,0

5.049,5

4.843,5

3.995,8

4.213,2

5,44

8

Kimia Dasar

6.119,9

4.870,5

5.083,5

4.101,5

4.935.7

20,34

9

Makanan dan Minuman

4.505,2

4.652,9

5.379,8

4.435,7

4.561,3

2,83

10

Pengolahan Kayu

4.475,0

4.539,9

4.727,7

3.867,2

4.347,8

12,43

11

Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/ Alas Kaki

3.450,9

3.561,7

3.933,1

3.227,3

3.313,5

2,67

12

Alat-alat Listrik

2.995,1

3.085,0

3.188,7

2.685,7

2.544,9

-5,24

Total 12 Besar Industri

108.497,9

102.413,2

99.050,9

81.586,7

85.292,8

4,54

Total Industri

122.188,7

116.125,1

113.029,9

93.214,1

98.432,2

5,60

2

2011

2012

2013

Jan-Okt 2013

%

2014


●●● 55


Perkembangan impor industri non migas menunjukkan penurunan nilai impor pada beberapa industri utama, yaitu pada industri alat-alat listrik sebesar 12,95 persen; industri besi baja, mesin dan otomotif turun sebesar 11,29 persen; industri elektronika sebesar 6,46 persen; dan industri pupuk turun sebesar 5,46 persen. Namun disisi lain ada industri yang mengalami peningkatan impor yang cukup besar yaitu industri makanan ternak sebesar 9,51 persen dan barang-barang kimia lainnya naik sebesar 3,03 persen. Dari tabel ekspor dan impor ini dapat dihitung apakah Indonesia dalam posisi surplus atau defisit untuk neraca perdagangan khususnya pada sektor industri. Tabel 3.31. Perkembangan Impor Industri Non Migas s.d Okt 2014 (USD. Juta) Jan-Okt No

URAIAN

2011

2012

2013

% 2013

2014

1

Besi Baja, Mesinmesin dan Otomotif

52.471,7

62.624,6

54.637,1

46,098.2

40.893,3

-11,29

2

Elektronika

16.116,6

16.702,5

16.564,5

13,946.6

13.045,5

-6,46

3

Kimia Dasar

15.413,3

16.077,1

16.387,9

13,809.3

13.899,3

0,65

4

Tekstil

6.735,2

6.805,5

7.116,2

5,923.7

5.918,4

-0,09

5

Makanan dan Minuman

6.851,9

6.158,4

5.801,3

4,802.9

4.802,8

0,00

6

Alat-alat Listrik

3.769,1

4.190,6

4.124,3

3,508.7

3.054,2

-12,95

7

Pulp dan Kertas

3.262,6

3.019,9

3.200,6

2,743.7

2.743,1

-0,02

8

Pupuk

2.707,0

2.918,4

1.941,6

1,695.9

1.603,3

-5,46

9

Makanan Ternak

2.220,5

2.799,7

3.044,5

2,596.5

2.843,4

9,51

10

Barang-barang Kimia lainnya

2.592,3

2.753,6

2.945,7

2,481.3

2.422,7

3,03

11

Plastik

-

-

2.376,9

1,991.8

1.961,7

-0,75

12

Pengolahan Tembaga,Timah dll

2.195,1

2.377,4

2.141,1

1,805.7

1.826,4

-0,11

116.271,9

128.400,8

120.281,6

101.404,3

95.013,8

-6,30

126.099,5

139.734,1

131.400,7

110.706,2

103.906,2

-6,14

Total 12 Besar Industri Total Industri


Berdasar angka pada kedua tabel tersebut, sektor industri non migas mengalami defisit neraca senilai Neraca ekspor-impor Hasil Industri Non Migas pada Januari-Oktober 2014 adalah USD. -5,47 milyar (neraca defisit). Defisit ini telah menurun 68,7 persen dibandingkan periode yg sama tahun 2013 yang sebesar USD. -17,49 milyar. Neraca defisit yang dihadapi oleh ●●● 56


perekonomian Indonesia berpengaruh terhadap nilai mata uang. Salah satu penyebab merosotnya nilai rupiah adalah defisit neraca berjalan tersebut, untuk mengatasi defisit tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ekspor neraca barang dan jasa, namun kendala yang dihadapi saat ini adalah permintaan dari negara-negara eropa sedang menyusut sebagai akibat Jerman mengalami perlambatan ekonomi. Meski perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tetapi terjadi penurunan investasi Penanaman Modal Asing (PMA), sebagaimana tersaji pada tabel Investasi PMDN dan Tabel Investasi PMA berikut. Tabel 3.32. Investasi PMDN Tahun 2010 - 2014 (Rp. Miliar) No

Sektor Sekunder

1

Industri Makanan

2

Industri Tekstil

3

Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki

4

Industri Kayu

5

Ind. Kertas dan Percetakan

6

2011 P

2012 I

2013

P

I

P

2014 I

P

%

I

258

7,940.9

222

11,166.7

434

15,080.9

320

19,596.4

29.94

52

999.2

51

4,450.9

101

2,445.9

98

1,451.5

-40.66

3

13.5

9

76.7

10

80.1

11

103.1

28.74

14

514.9

15

57.0

18

390.7

21

585.1

49.74

53

9,296.3

64

7,561.0

112

6,849.4

57

4,093.7

-40.23

Ind. Kimia dan Farmasi

106

2,711.9

94

5,069.5

153

8,886.5

142

13,314

49.82

7

Ind. Karet dan Plastik

81

2,295.7

110

2,855.0

145

2,905.2

169

2,117.5

-27.11

8

Ind. Mineral Non Logam

39

7,440.5

37

10,730.7

66

4,624.5

101

11,923.1

157.82

9

Ind. Logam, Mesin & Elektronik

76

6,787.0

81

7,225.7

131

7,567.5

160

5,292.6

-30.06

10

Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam

1

-

-

-

12

210.1

1

-

-100.00

11

Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain

16

529.1

21

664.4

31

2,068.5

28

490.1

-76.31

12

Industri Lainnya

7

4.8

10

31.5

12

61.8

16

68,1

10.23

706

38,533.8

714

49,888.9

1,225

51,171.1

942

59,034.7

15.37

Jumlah


Jumlah

proyek

Investasi

PMDN

Indonesia

pada

tahun

2014

mengalami peningkatan sebesar 15,37 persen dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini tentu menunjukkan perkembangan positif mengenai investasi dalam negeri. Peningkatan terbesar pada industri mineral non logam, yang mengalami peningkatan sebesar 53,05 persen, industri logam, mesin dan ●●● 57


elektronik 16,55

sebesar

persen,

22,14

persen,

industri

barang

industri dari

karet

kulit

dan

dan

plastik

sebesar

kaki

sebesar

alas

10 persen.Walaupun mengalami peningkatan jumlah proyek, namun tidak semua sektor Industri di atas mengalami peningkatan nilai investasi, seperti pada Industri Karet dan Plastik yang mengalami penurunan nilai investasi sebesar 27,11 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dan industri logam, mesin dan elektronik yang nilai investasinya mengalami penurunan hingga 30,06 persen. Sektor lainnya yang mengalami penurunan investasi yaitu industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam diikuti oleh industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain sebesar 75,88 persen, dan industri tekstil sebesar 40,66 persen. Investasi dalam negeri yang cenderung stabil pada sebagian besar sektor industri ini ini disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah berupa Tax Holiday untuk industri dengan investasi diatas 1 triliun rupiah. Tabel 3.33. Investasi PMA 2010-2014 (USD. Juta) No

Sektor Sekunder

1 2 3

2011

2012

2013

2014

%

P

I

P

I

P

I

P

I

Industri Makanan

308

1,104.6

347

1,782.9

797

2,117.7

640

3,139.6

48.25

Industri Tekstil

166

497.3

149

473.1

241

750.7

368

422.53

-43.72

Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki

59

255.0

73

158.9

91

96.2

137

210.69

118.94

4

Industri Kayu

29

51.1

38

76.3

59

39.5

61

63.7

61.17

5

Ind. Kertas dan Percetakan

42

257.5

57

1,306.6

103

1,168.9

87

706.5

-39.55

6

Ind. Kimia dan Farmasi

223

1,467.4

230

2,769.8

430

3,142.3

578

2,323.4

-26.06

7

Ind. Karet dan Plastik

148

370.0

147

660.3

231

472.2

345

543.9

15.18

8

Ind. Mineral Non Logam

46

137.1

48

145.8

138

874.1

167

916.9

4.89

9

Ind. Logam, Mesin & Elektronik

383

1,772.8

364

2,452.6

679

3,327.1

986

2,471.9

-25.70

Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam

5

41.9

4

3.4

12

26.1

11

7.2

-72.23

Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain

147

770.1

163

1,840.0

342

3,732.2

295

2,061.3

-44.77

10

11

12

Industri Lainnya Jumlah

87

64.7

94

100.2

199

111.7

168

151.8

35.90

1.643

6.789,6

1.714

11.770

3.322

15.858,8

3.075

13.019,3

-17,9


●●● 58


Hasil yang berbeda pada investasi PMA, dimana terjadi penurunan sebesar 17,9 persen pada tahun 2014 dibanding dengan tahun 2013. Penurunan investasi terbesar terjadi pada industri instrumen kedokteran, presisi & optik & jam disusul dengan industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain, dan industri tekstil. Lebih lanjut meski terjadi penurunan pada beberapa sektor namun tahun 2014 juga menunjukkan peningkatan investasi pada beberapa sektor yaitu pada sektor industri barang dari kulit & alas kaki, industri kayu, dan industri makanan. Penurunan investasi PMA ini disebabkan karena beberapa hal, yang pertama perlambatan ekonomi di Eropa pada awal tahun 2014, yang kedua adalah melemahnya harga komoditas dunia, yang mengakibatkan beberapa investor menahan diri untuk melakukan ekspansi.

3. Kinerja Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Berdasarkan RPJMN Tahun 2010-2014, Kementerian Perindustrian mendapatkan tugas untuk menjalankan 4 (empat) program prioritas nasional sebagai berikut: a.

Prioritas Nasional (PN) 5: Ketahanan Pangan, meliputi: Revitalisasi Industri Pupuk dan Revitalisasi Industri Gula

b. Prioritas Nasional (PN) 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha, yaitu fasilitasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) c.

Prioritas Nasional (PN) 8: Energi, yaitu pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat

d. Prioritas

Nasional

(PN)

Lainnya

13:

Bidang

Perekonomian,

yaitu

pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical.

a. Prioritas Nasional (PN) 5 : Ketahanan Pangan Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat; melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk mewujudkan daya saing produk pertanian dan perikanan;

dan

peningkatan

pendapatan petani;

serta

tetap menjaga

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Fungsi strategis

●●● 59


Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan ketahanan pangan ini adalah melalui program revitalisasi industri pupuk dan revitalisasi industri gula. 1). Revitalisasi Industri Pupuk

Revitalisasi

industri

pupuk

diarahkan

untuk

meningkatkan

produktivitas dan daya saing industri pupuk nasional sebagai penunjang pertanian pangan. Melalui revitalisasi industri pupuk, diharapkan dapat membantu

para

petani

dalam

menjalankan

kegiatan

pertanian

guna

mencapai ketahanan pangan nasional. Dalam rangka Revitalisasi Industri Pupuk,

Kementerian

Perindustrian

telah

menjalankan

kegiatan

restrukturisasi terhadap pabrik pupuk eksisting serta fasilitasi pendirian pabrik pupuk baru. Sesuai dengan target RPJMN, selama tahun 2010-2014 Kementerian Perindustrian ditargetkan untuk memfasilitasi restrukturisasi 5 (lima) pabrik pupuk urea baru dan 5 pabrik pupuk NPK. Secara khusus Program revitalisasi industri pupuk dimaksudkan untuk mengganti pabrik pupuk yang sudah tua dengan pabrik berteknologi maju yang lebih hemat tingkat konsumsi bahan baku maupun energi serta ramah lingkungan. Tabel 3.34. Capaian Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Terkait Kementerian Perindustrian

No

2010

Substansi Inti/

Sasaran

2.

Revitalisasi Industri Pupuk

Fasilitasi Pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk urea baru dan 5 pabrik pupuk NPK

Revitalisasi Industri Gula

1.

2.

2013

2014

Persen Kemajuan

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

10

15

20

18

30

35

40

50

50

60

Terlaksananya restrukturisasi 3 perusahaan industri permesinan dalam negeri pendukung PG

Jumlah Pabrik

3

25

3

25

3

25

3

25

3

25

Fasilitasi pembangunan pabrik gula baru

Jumlah Pabrik

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

Ket.: T: Target; R: Realisasi

●●● 60

2012

Indikator

Kegiatan Prioritas 1.

2011


Realisasi sesuai dengan tabel tersebut di atas merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka memfasilitasi a) penyediaan gas sebagai bahan baku; b) Revitalisasi Industri Pupuk Urea serta, c) Pengembangan Pabrik Pupuk Organik. Secara terperinci hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 2010 hingga 2014 adalah sebagai berikut: a). Penyediaan gas sebagai bahan baku industri pupuk Pada tahun 2010 Telah dicapai kesepakatan penyediaan bahan baku Phosphate dan Kalium untuk pabrik pupuk NPK dari negara Yordania, Tunisia, Maroko, Mesir dan Rusia, serta telah disusun Master Plan Pengembangan Industri Pupuk

NPK

melalui Permenperin Nomor 141/M-IND/PER/12/2010

tentang Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Industri Pupuk Majemuk/NPK dan Peta Potensi bahan baku pupuk organik di 41 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011 Telah ditandatangani Natural Gas Supply Agreement (NGSPA) antara PT. Pupuk Kaltim dengan KKKS Eastkal pada 20 Juni 2011 untuk pasokan gas pabrik Kaltim-5 sebesar 80 mmscfd dengan jangka waktu 10 tahun (2012-2021). Pada tahun 2012 i.

Sesuai penandatanganan LoA antara PT Petrokimia Gresik dengan ExxonMobile pada 26 April 2012 telah di alokasikan gas baru dari lapangan

MDA-MBH

di

Wilayah

Kerja

Madura

Strait

sebesar

85 mmscfd yang dioperasikan Husky CNOOC Madura Limited untuk pabrik amoniak-urea II PT. Petrokimia Gresik dan jadwal on stream gas pada akhir tahun 2016. ii.

Pada

20

Desember

2012

telah

ditandatangani

PJBG

dengan

Pertamina EP untuk tambahan pasokan gas pabrik Pusri IIB sebesar 17 mmscfd untuk jangka waktu 2014-2017. Saat ini progress pembangunan pabrik Pusri IIB sampai dengan 20 Oktober tahun 2013

sudah

mencapai

25,53

persen

dan

direncanakan

akan

beroperasi pada 2015. ●●● 61


iii. Jaminan tambahan pasokan gas untuk pabrik Pusri IIB sebesar 17 mmscfd untuk periode 2018-2022 berdasarkan surat Dirjen Migas No. 17112/10/DJM.B/2012 tanggal 30 November 2012. Pada tahun 2013 i.

Telah disetujui alokasi pasokan gas untuk Pabrik Amonia Urea II dari Lapangan MDA-MBH Husky sebesar 85 mmscfd sebagaimana Surat Menteri ESDM NOmor 7738/13/MEM.M/2013 Tanggl 21 Oktober 2013 perihal Alokasi gas bumi pabrik Aonia Urea II PT. Petrokimia Gresik (PKG II) dan PT. Pupuk Kujang Cikampek (PKC IC). Pada tahun 2013 sedang dipersiapkan proses lelang untuk pembangunan

pabrik.

Direncanakan

EPC

kontrak

akan

ditandatangani pada pertengahan 2014. Pabrik direncanakan akan beroperasi pada akhir 2016. ii. Telah diperoleh alokasi pasokan gas untuk pabrik Kujang IC dari Lapangan

Tiung

Biru

Jambaran

Cepu

sebesar

85

mmscfd

sebagaimana Surat Menteri ESDM Nomor 7738/13/MEM.M/2013 Tanggl 21 Oktober 2013 perihal Alokasi gas bumi pabrik Aonia Urea II PT. Petrokimia Gresik (PKG II) dan PT. Pupuk Kujang Cikampek (PKC IC). Saat ini sedang dilakukan kajian menyangkut kesiapan pembangunan pabrik Kujang IC di Bojonegoro. Pabrik direncanakan akan beroperasi pada akhir 2017. Pada tahun 2014 i.

Progress

pembangunan

pabrik

Pusri

IIB

sampai

dengan

20

september 2014 mencapai 67,78 persen dengan target akhir tahun 2014 mencapai 80 persen dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2015. dan jaminan tambahan pasokan gas untuk pabrik Pusri IIB sebesar 17 mmscfd untuk periode 2018-2022 berdasarkan surat Dirjen Migas No. 17112/10/DJM.B/2012 tanggal 30 November 2012. ii. Telah dilakukan pembicaraan mengenai GSA, masing-masing pihak telah sepakat dan telah dilaporkan ke SKK Migas. Selanjutnya menunggu persetujuan dari SKK Migas untuk kemudian dapat dilakukan penandatanganan. Pabrik direncanakan akan beroperasi pada akhir 2016.

●●● 62


iii. Khusus untuk pabrik urea revitalisasi, sudah diperoleh alokasi gas sebesar 85 mmscfd dari Lapangan Gas Bumi MDA-MBH KKKS HuskyCNOOC (Madura) Ltd. Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PKG dan Husky-CNOOC Madura Ltd. pada 13 Maret 2014. iv. Alokasi pasokan gas bumi untuk revitalisasi pabrik urea saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang meningkat menjadi

1.080

MMSCFD

setelah

revitalisasi

pabrik

Pusri

IIB

beroperasi pada tahun 2014. Kekurangan gas bumi pada pabrik Kaltim-5

akan

diganti

dengan

menggunakan

batubara

untuk

pembangkit energi/broiler, sedangkan alokasi pasokan gas bumi untuk revitalisasi 3 pabrik lainnya belum ada kepastian sampai saat ini. v.

Pembahasan HoA penyediaan gas untuk pabrik Kujang IC PT. Pupuk Kujang Cikampek masih belum dapat disepakati karena belum ada kesepakatan harga gas antara PKC dengan Pertamina EP Cepu. Oleh karena hal tersebut diatas maka sesuai dengan butir keempat Inpres No. 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk, Menteri Perindustrian telah mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian untuk mengkoordinasi kesepakatan harga gas Kujang IC untuk ditetapkan oleh Menteri ESDM.

b). Revitalisasi Industri Pupuk Urea Pada tahun 2011 i.

Telah

ditandatangani

kontrak

pembangunan

pabrik

Kaltim-5

kapasitas 1,1 juta ton/tahun antara PT. Pupuk Kaltim dengan Konsorsium IKPT dan Toyo Engineering Corporation (TEC) pada 20 Juni 2011. ii.

Telah ditandatangani Natural Gas Supply Agreement (NGSPA) antara PT. Pupuk Kaltim dengan KKKS Eastkal pada 20 Juni 2011 untuk pasokan gas pabrik Kaltim-5 sebesar 80 mmscfd dengan jangka waktu 10 tahun (2012-2021).

●●● 63


Pada tahun 2012 i.

Telah ditandatangani PJBG dengan Pertamina EP pada 20 Desember 2012 untuk tambahan pasokan gas pabrik Pusri IIB sebesar 17 mmscfd untuk jangka waktu 2014-2017.

ii.

Telah ditandatangani LoA antara PT Petrokimia Gresik dengan ExxonMobile pada 26 April 2012 untuk perpanjangan MoA terkait alokasi pasokan gas bumi untuk pabrik urea II PT. Petrokimia Gresik dari lapangan gas Cepu sebanyak 85 mmscfd.

Pada tahun 2013 i.

Progress pembangunan pabrik Kaltim-5 sampai dengan 20 Nopember 2013 dengan Konsorsium IKPT dan Toyo Engineering Corporation (TEC) mencapai 83,81 persen dan direncanakan akan beroperasi pada pertengahan 2014.

ii.

Progress pembangunan pabrik Pusri IIB sampai dengan 20 Oktober tahun 2013 sudah mencapai 25,53 persen dan direncanakan akan beroperasi pada 2015.

Pada tahun 2014 i.

Progres proyek Kaltim-5 sampai dengan September 2014 mencapai 99,24 persen diharapkan bisa terlaksana performance test.

ii.

Progress pembangunan pabrik Pusri IIB sampai dengan 20 september 2014 dengan Pertamina EP mencapai 67,78 persen dan direncanakan akan beroperasi pada 2016.

iii. Pembangunan pabrik Ammoniak-Urea II PT. Petrokimia Gresik Penandatanganan EPC Contract belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu proses masa sanggah dari para peserta lelang. Saat ini masih dilaksanakan klarifikasi atas evaluasi komersil tender project. Mengingat estimasi onstream gas Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) berubah menjadi akhir 2017 atau Januari 2018, diharapkan hal ini tidak mengganggu pembangunan pabrik yang bersamaan dengan onstream gas Husky.

●●● 64


c). Pengembangan Pabrik Pupuk Organik Pada perode tahun 2010-2013 Pemberian bantuan peralatan produksi pupuk organik kepada 20 kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh surveyor independen. 20 kabupaten/kota tersebut meliputi : Aceh Tamiang, Pasaman Barat Sumbar, Sidenreng Rappang Sulsel, Kota Mataram, Malang, Pesisir Selatan, Karo, Sumbawa Barat, Buleleng, Sragen, Banyuasin, Toraja Utara, Aceh Utara, Kuantan Singingi, Lampung Tengah, Karawang, Nagekeo, Banyuwangi, Bangli dan Bantul. Pada tahun 2014 Pemberian bantuan peralatan proses pabrik pupuk organik dengan kap. 1.250 kg/jam di 9 Kabupaten/Kota, meliputi:

Kab. Limapuluh Kota,

Sumbar; Kab. Blitar, Jawa Timur; Kab. Sumbawa, NTB; Kab. Sleman, Yogyakarta; Kab. Cianjur, Jabar; Kab. Semarang, Jateng; Kab. Badung, Bali; Kab. Aceh Besar, Aceh; Kab. Bogor, Jabar. 2). Revitalisasi Industri Gula

Revitalisasi industri gula diarahkan untuk mencapai swasembada gula baik untuk konsumsi masyarakat maupun kebutuhan industri makanan minuman.

Dalam

rangka

Revitalisasi

Industri

Gula,

Kementerian

Perindustrian telah menjalankan Program Revitalisasi Industri Gula, melalui kegiatan restrukturisasi terhadap pabrik gula eksisting serta fasilitasi pendirian pabrik gula baru. Hasil yang dicapai sejak tahun 2010 hingga 2014 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2010 Telah disusun Business Plan Pendirian Industri Gula Baru di 4 wilayah, meliputi Purbalingga (Jateng), Sambas (Kalbar), Konawe Selatan (Sultra) dan Merauke (Papua). Dalam rangka revitalisasi juga telah diberikan bantuan langsung

ataupun

keringanan

pembiayaan

mesin/peralatan

kepada

PT. Barata Indonesia dan PT. Boma Bisma Indra, PG Semboro, PG Jatiroto dan PG Meritjan serta pada 47 PG di 8 perusahaan gula dengan nilai bantuan Rp. 19 Milyar dan nilai investasi mencapai Rp. 190,09 Milyar. ●●● 65


Pada tahun 2011 Telah

diberikan

bantuan

langsung

ataupun

keringanan

pembiayaan

mesin/peralatan pada 7 Perusahaan Gula (PTPN VII, IX, X, XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2) dengan total 46 Pabrik Gula, 6 Perusahaan Gula (PTPN II, IX, XI, XIV, PT. RNI 1 dan PT. RNI 2). Bantuan yang diberikan kepada PG Meritjan pada tahun 2010 telah berhasil meningkatkan kemampuan produksi PG tersebut dari 23.617 ton pada 2010 menjadi 29.725,50 ton pada 2011 (25,86 persen). Pada tahun 2012 Dalam rangka pembangunan PG baru, telah terdapat 14 calon investor, di mana 9 (sembilan) perusahaan dalam tahap permohonan lahan dengan luas areal 308 ribu Ha, dan 5 (lima) perusahaan dalam tahap persetujuan prinsip dengan luas areal 143 ribu Ha. Selain itu juga sudah dilakukan proses verifikasi oleh Konsultan Manajemen dan Monitoring (KMM) dan Lembaga Penilai Independen (LPI) dalam rangka bantuan keringanan pembiayaan mesin peralatan Perusahaan Gula serta sudah dilakukan kontrak untuk bantuan langsung mesin/peralatan kepada 5 perusahaan gula yaitu PTPN IX (PG Sragi), PTPN X (PG Mojopanggung), PTPN XI (PG Asembagoes), PT. RNI 1 dan PT. RNI 2 (PG Subang dan PG Krebet Baru I), pembimbingan sistem manajemen mutu untuk 16 pabrik gula (sampai pada tahap 3, dari 6 tahapan bimbingan) serta audit teknologi pada 4 pabrik gula eksisting dari total 20 pabrik gula secara keseluruhan. Pada tahun 2013 Telah direalisasikan bantuan keringanan pembiayaan mesin/peralatan di 5 (lima) Perusahaan Gula yaitu PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PT. PG Rajawali I dan PT. PG Rajawali II kepada 46 Pabrik Gula dengan nilai bantuan Rp. 53,3 Miliar. Pada tahun ini juga telah selesai dilakukan Audit Teknologi pada

tahun

2013

terhadap

16

PG

eksisting

terpilih,

groundbreaking

PG Glenmore dengan kapasitas 5.000 TCD expandable 8.000 TCD di Banyuwangi – Jawa Timur, Konsultasi Bimbingan Sistem Manajemen Mutu pada tahun 2013 terhadap 16 PG eksisting terpilih, serta fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000:2008 terhadap 46 PG BUMN.

●●● 66


Pada tahun 2014 a). Telah direalisasikan bantuan keringanan pembiayaan mesin/peralatan di 3 (tiga) Perusahaan Gula yaitu PTPN X, PT. PG. Rajawali I dan PT. PG Rajawali II kepada 22 Pabrik Gula dengan nilai bantuan Rp. 54,717 Milyar. b). Telah dilaksanakannya Progress Pembangunan PG. PT. Kebun Tebu Mas di Lamongan – Jawa Timur yang sudah mencapai 75 persen, dengan kapasitas giling 12.000 TCD (tone cane per day), Expendable 25.000 TCD dan direncanakan akan mulai berproduksi pada musim giling 2015. c). Telah dilaksanakannya Konsultasi Bimbingan Sistem Manajemen Mutu pada tahun 2014 terhadap 14 PG terpilih.

b. Prioritas Nasional (PN) 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha Sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014, peningkatan investasi dilaksanakan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kementerian Perindustrian sebagai pelaksanaan prioritas nasional ini melaksanakan kebijakan pengembangan zona industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tabel 3.35. Capaian Prioritas Nasional iklim investasi dan iklim usaha terkait Kementerian Perindustrian Substansi Inti/ No

Kegiatan Prioritas

1.

Fasilitasi pengembangan kawasan zona industri di 5 Kawasan Ekonomi Khusus

Sasaran

Indikator

Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di 5 KEK

Dokumen

2010

2011

2012

2013

2014

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

5

0

5

8

5

6

5

5

5

1


Dalam rangka fasilitasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

Kementerian

Perindustrian

memfasilitasi

penyediaan

dokumen

perencanaan seperti dokumen AMDAL, Detailed Engineering Design/DED, Rencana Strategis (Renstra) dan pembentukan kelembagaan di 5 kawasan. Capaian dan realisasi target sesuai dengan target RPJMN sebagaimana tabel ●●● 67


di atas.

Dalam perkembangannya, Kementerian Perindustrian lebih fokus

pada fasilitasi pengembangan kawasan industri. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengembangan kawasan industri antara lain: 1). Telah siap beroperasinya kawasan industri yang berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangkei dan Palu, dengan terbentuknya Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Badan Usaha Pengelola KEK. 2). Telah beroperasinya 2 (dua) Pusat Inovasi pendukung kawasan industri yaitu Pusat Inovasi Kelapa Sawit (PIKS) di Kawasan Industri Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara) dan Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) di Kawasan Industri Palu (KEK Palu, Provinsi Sulawesi Tengah) serta 1 (satu) Pusat Pengembangan Teknologi Industri Rotan Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat). 3). Sampai dengan tahun 2014, telah ditetapkan 26 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan 137 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota; 4). Meningkatnya penggunaan teknologi dan kemampuan SDM industri berbasis pada Industri Unggulan Provinsi di 7 (tujuh) provinsi yaitu Prov. Sumatera Barat, Prov. Sumatera Utara, Prov. Aceh, Prov. DIY, Prov. Jawa Timur, Prov. Sulawesi Barat dan Prov. Maluku. 5). Meningkatnya penggunaan teknologi dan kemampuan SDM industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik di 11 kabupaten, yaitu di Kab. Seruyan, Sanggau, Pakpak Bharat, Pasaman Barat, Kab. Morotai, Kab. Sumbawa, Kab. Morowali, Kab. Fakfak, Kab. Konawe Utara, Kab. Lebak, Kab. Garut, dan Kab. Situbondo. 6). Tersusunnya draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri sebagai pengaturan lebih lanjut perwilayahan industri dalam RPP Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). 7). Tersusunnya draf Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kawasan Industri dan draf Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penilaian Standar melalui Akreditasi Kawasan Industri.

●●● 68


8). Tersusunnya draf Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kawasan Industri Halal dan draf Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Halal. 9). Telah dilakukan fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri

dan

kawasan

industri

berupa

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan kawasan industri Kawasan Industri Bengkulu Tengah, Tanjung Jabung Timur, Pangkalan Bun, Ketapang, Kawasan Industri Cilacap, Grobogan, Malang, Pasuruan, Teluk Bintuni, Morowali, Bantaeng dan Bitung. 10).Telah

terpilih

13

kawasan

industri

yang

akan

difasilitasi

pembangunannya dalam periode 5 tahun mendatang (2015-2019) yaitu (1) Kawasan Industri Teluk Bintuni, Papua Barat, (2) Kawasan Industri Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara, (3) Kawasan Industri Bitung, Sulawesi Utara, (4) Kawasan Industri Palu, Sulawesi Tengah, (5) Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Selatan, (6) Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara, (7) Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan, (8) Kawasan Industri Batulicin, Kalimantan Selatan, (9) Kawasan Industri Landak, Kalimantan Barat, (10) Kawasan Industri Ketapang, Kalimantan Barat, (11) Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatera Utara, (12) Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara dan (13) Kawasan Industri Tanggamus, Lampung. Dari 13 kawasan industri tersebut, direncanakan 3 kawasan industri merupakan investasi langsung pemerintah yaitu (1) Kawasan Industri Bitung, Sulawesi Utara, (2) Kawasan Industri Palu, Sulawesi Tengah, dan (3) Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara. 11).Telah dilakukan fasilitasi optimalisasi pengembangan Kawasan Industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dan penyusunan rencana pendirian akademi komunitas pendukung kawasan industri di Karawang dan Pasuruan.

c. Prioritas Nasional (PN) 7 : Energi Prioritas nasional ketujuh dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yaitu kebijakan pembangunan bidang energi diarahkan untuk mencapai ketahanan dan

kemandirian

energi

guna

menjamin

kelangsungan

pertumbuhan ●●● 69


nasional. Kebijakan Kementerian Perindustrian dalam rangka mengemban tugas prioritas nasional bidang energi ini adalah pengembangan klaster industri berbasis migas dan kondensat. Tabel 3.36. Capaian Prioritas Nasional Bidang Energi terkait Kementerian Perindustrian No

1.

Substansi Inti / Kegiatan Prioritas Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur

Sasaran

Berkembangny a klaster industri berbasis migas dan petrokimia

Indikator

2 Lokasi (Jawa Timur dan Kalimantan) Entitas Kolaborasi Klaster

2010

2011

2012

2013

2014

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15


Capaian

prioritas

nasional

bidang

energi

dengan

sasaran

berkembangnya klaster industri berbasis migas dan petrokimia ditampilkan pada tabel 3.29. Selain pengembangan klaster industri berbasis migas, kondensat dan petrokimia di 2 (dua) lokasi, hasil-hasil yang telah dicapai Kementerian Perindustrian dari tahun 2010 dalam rangka pengembangan industri migas dan petrokimia yaitu: Pada tahun 2010 Telah tersusunnya Kajian pembangunan refinery di Jawa Timur; komitmen BP Migas dan KKKS untuk memenuhi target onstream Blok Cepu pada 2015; ditandatanganinya HoA antara PKT dengan Total E&P Indonesie, Pearl Oil (Sebuku) Limited, Inpex Corporation tentang penyediaan gas 80 mmscfd untuk PKT 1 dan PKT-5; pengalokasian kondensat PT Pertamina 100.000 BPD untuk PT TPPI; tersusunnya kajian bahan baku alternatif; serta tersusunnya dokumen Business plan Industri Petrokimia Nasional. Pada tahun 2011 Telah terbentuk 3 (tiga) pusat Klaster industri petrokimia, yaitu: klaster industri petrokimia berbasis olefin di Banten sebanyak 56 perusahaan, klaster industri petrokimia berbasis aromatik di Jawa Timur sebanyak

●●● 70


24 perusahaan, dan klaster industri petrokimia berbasis methane (C-1) di Kalimantan

Timur

sebanyak

25

perusahaan.

Selain

itu

juga

telah

tersusunnya DED pembangunan refinery di Jawa Timur dengan hasil sementara penentuan lokasi di Tuban dan pasokan minyak mentah dari Aramco (Arab Saudi), serta telah dilakukan ground breaking

pabrik

PT. Petrokimia Butadiene kapasitas 100.000 TPY di Cilegon dan ekspansi PT. Nippon Sokubai Acylic Acid San Super Absorbant Polymer di Cilegon dengan kapasitas produksi sebesar 90.000 ton/tahun. Pada periode tahun 2012 - 2014 1). Pembangunan Center of Excellence Industri Petrokimia di Banten. Gedung Center of Excellence industri Petrokimia di Banten telah selesai dikerjakan dan sedang dalam tahap penyambungan listrik oleh PT. PLN (Persero) serta telah dilakukan penyusunan program kerja CoE serta pelatihan SDM industri petrokimia. 2). Pembangunan pabrik butadiena PT. Petrokimia Butadiene Indonesia kapasitas 150 ribu ton/tahun dan investasi Rp. 1,5 T di Banten. 3). Pengembangan investasi PT. Chandra Asri dengan kapasitas produksi 1 juta ton olefin/tahun dan nilai investasi Rp 1,7 T di Banten. 4). Pembangunan pabrik kosmetika PT. L’Oreal Indonesia di Cikarang, dengan investasi Rp. 1,25 Triliun, kapasitas produksi 200 juta unit/tahun dan menyerap tenaga kerja lebih dari 1.700 orang. 5). Pembangunan pabrik Acrylic Acid kapasitas 80.000 ton/th Absorbent Polyer

dan Super

kapasitas 90.000 ton/th, PT. Nippon Shokubai

Indonesia dan nilai investasi USD. 332 juta. 6). Pembangunan RCC Off Gas to Propylene Project (ROPP) di Balongan kapasitas 180 ribu ton/th oleh PT. Pertamina dan PT. Chandra Asri dan nilai investasi USD 270 juta. 7). Persetujuan alokasi gas untuk pengembangan pusat industri petrokimia di Teluk Bintuni Papua Barat tahap I sebesar 180 MMSCFD untuk pembangunan pabrik pupuk urea kapasitas 2 juta ton/tahun. 8). Penetapan lokasi pengembangan industri petrokimia di Kabupaten Teluk Bintuni

berdasarkan

surat

Bupati

Teluk

Bintuni

Nomor

76/01/BUP-TB/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.

●●● 71


9). Penandatanganan MoU antara Ferostaal AG dengan PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk pada 18 Juli 2013 terkait kerjasama pembangunan pabrik Polipropilene di Papua Barat. 10).Penguatan struktur industri petrokimia melalui realisasi investasi pabrik asam nitrat kapasitas 238.000 ton/th dan ammonium nitrat kapasitas 300.000 ton/th PT. Kaltim Nitrat Indonesia. 11). Pelaksanaan Forum Komunikasi Klaster Industri Petrokimia di Surabaya dan di Banten. Pelaksanaan rapat teknis Forum Komunikasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kerjasama ASEAN Korea FTA dimana untuk sektor industri kimia dasar mengajukan proposal kerjasama dalam rangka pengembangan bahan baku plastik dalam mendukung industri otomotif dan elektronik.

d. Prioritas Nasional (PN) Lainnya 13 : Bidang Perekonomian Pertumbuhan sumbangan

industri

terbesar

untuk

hingga

saat

pertumbuhan

ini

masih

ekonomi

memberikan

nasional

dengan

kontribusi diatas 20 persen, dimana nilai tersebut disumbangkan oleh industri pengolahan non migas. Kementerian Perindustrian sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab sebagai penggerak perekonomian Indonesia, berupaya melaksanakan tugas tersebut melalui pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yaitu pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical. Kebijakan hilirisasi dilatarbelakangi oleh masih banyaknya bahan mentah/baku yang diekspor ke luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai tambah di dalam negeri masih rendah. Dengan hilirisasi industri

di

dalam

negeri

akan

mampu

menghasilkan

nilai

tambah,

memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha di dalam negeri.

●●● 72


Tabel 3.37. Capaian Prioritas Nasional Prioritas Lainnya Bidang Ekonomi Terkait Kementerian Perindustrian No 1.

Substansi Inti/ Kegiatan Prioritas Pengembangan klaster berbasis pertanian oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau (Prioritas nasional lainnya)

Sasaran

Indikator

Fasilitasi terbentuk nya kawasan industri berbasis CPO di 3 provinsi

2010

2011

2012

2013

2014

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

Jumlah perusahaan di 3 kawasan

40

0

10

8

20

14

-

-

30

22

Kawasan

-

-

1

1

1

1

-

-

1

1

Unit pilot project berbasis hasil sampling/ limbah sawit

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Ket.: T: Target; R: Realisasi (-): pada tahun tersebut tidak ditetapkan target

Kegiatan

prioritas

pengembangan

klaster

berbasis

pertanian,

oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau dengan sasaran fasilitasi terbentuknya kawasan industri berbasis CPO di 3 provinsi dengan indikator jumlah perusahaan di 3 kawasan dengan target pada awal tahun sebanyak 40 perusahaan dan di akhir tahun 2014 total perusahaan mencapai 100 perusahaan. Namun dalam tahapan proses pelaksanaan menghadapi kesulitan sehingga dilakukan perubahan target, dimana target tersebut menjadi sebanyak 40 perusahaan di akhir tahun 2014. Dari target yang telah ditetapkan terealisasi sebanyak 22 perusahaan pada tahun 2014. Capaian indikator sasaran ini hanya sebesar 73 persen. Target indikator sasaran kedua yaitu 3 kawasan pada tahun 2014 dapat tercapai dengan capaian sebesar 100 persen. Sedangkan untuk indikator ketiga yaitu unit pilot project dengan target diakhir tahun 2014 menjadi 2 unit pilot project. Realisasi dari indikator sasaran ini pada tahun 2010 tercapai 1 pilot project dan pada tahun 2011 tercapai 1 pilot project. Hanya sampai dengan tahun 2011 target telah tercapai dengan capaian sebesar 100 persen. Pada kegiatan prioritas pengembangan klaster berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau beberapa hal yang telah dilakukan, antara lain: 1). Beberapa perusahaan bidang industri oleofood, oleokimia, dan biodiesel saat

ini

telah

dan sedang

mendapatkan

Fasilitas Tax

Allowance

(Pengurangan PPh Badan sesuai PP 62 Tahun 2011).

●●● 73


2). Dua perusahaan penanaman modal baru bidang Industri Oleokimia (PT. Unilever Oleochemical Indonesia dan PT. Energi Sejahtera Mas) telah disetujui untuk mendapatkan fasilitas Tax Holiday (Pembebasan PPh Badan sesuai PMK 130 Tahun 2011). 3). Penyusunan SNI Nomor 7709:2012 Minyak Goreng Sawit yang akan berlaku wajib pada awal tahun 2016 sebagaimana diatur melalui Permenperin Nomor 87 Tahun 2013. 4). Forward Linkage menciptakan

(off-farm): mendorong tumbuhnya industri hilir,

nilai

tambah

produk,

peningkatan

nilai

ekspor,

menggerakkan ekonomi produktif berbasis pengolahan di daerah produksi perkelapasawitan di luar Pulau Jawa (industri pendukung dan industri terkait). 5). Backward

lingkage

(on-farm):

permintaan

bahan

baku

meningkat,

standarisasi bahan baku tinggi, permintaan bahan baku yang sustainable certified, bargaining position petani meningkat. 6). Menciptakan Tata Hubungan Bisnis Petani – Produsen CPO/CPKO – Industri Pengolahan/Hilir Kelapa Sawit yang modern, sesuai standar International Sustainability standard yang mengacu pada Good Agriculture Process (GAP) dan Best Practice Perkebunan (ISPO/RSPO).

4. Kinerja Program Perindustrian

Pengembangan

Industri

Kementerian

Selain program prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2010–2014, Kementerian Perindustrian juga melaksanakan program pengembangan industri lainnya. Capaian program-program tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit Program pengembangan industri yang mendukung klaster industri hilir kelapa sawit, selama kurun waktu 2010-2014 telah terealisasi hasil-hasil sebagaimana dijelaskan berikut ini. 1). Penetapan kawasan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012, berhak atas insentif khusus KEK. ●●● 74


2). Peresmian Pusat Inovasi Industri Hilir Kelapa Sawit pada tanggal 3 Juli 2013 sebagai tempat pengembangan dan fasilitasi inovasi teknologi industri hilir kelapa sawit. 3). Groundbreaking Proyek MP3Ei Sektor Industri Hilir Kelapa Sawit di dua lokus klaster yaitu Kawasan Sei Mengkei Sumut pada tanggal 3 Juli 2013 dan

Kawasan

Industri

Maloy

Kalimantan

Timur

pada

tanggal

11 November 2012. Proyek-proyek inisiator kawasan/klaster meliputi: 1). Pabrik oleochemical PT. Unilever Oleochemical Indonesia (Investasi: 1,3 triliun rupiah). 2). Pabrik Pupuk NPK/Majemuk PT. Cipta Buana Utama Mandiri (Investasi : 537 miliar rupiah). 3). Palm Kernel Oil Mill kapasitas 400 ton/hari Palm Kernel dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit Kapasitas 2 x 3,5 MW milik PTPN III telah selesai dan beroperasi. 4). Utilisasi kapasitas produksi industri minyak goreng dalam negeri meningkat dari semula hanya 45 persen pada tahun 2010 menjadi lebih dari 70 persen pada tahun 2012. Terjadi pergeseran tren ekspor yang semula didominasi oleh produk hulu (minyak sawit mentah/CPO dan CPKO) menjadi produk hilir (oleofood dan oleochemical). Masuknya investasi lebih dari 24 triliun rupiah di sektor industri pengolahan minyak sawit (termasuk dalam KBLI 10432, 10490, 10412, 20115). 5). Terlaksananya promosi investasi industri hilir kelapa sawit di dalam negeri (Medan dan Bali) dan luar negeri (Dubai, London, dan Amsterdam). 6). Adanya lonjakan Investasi Industri Hilir di dalam negeri dengan sekitar USD. 2,7 Miliar pada kurun waktu 2012 – awal 2014. 7). Tersusunnya Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Tangki Timbun Curah Cair di Maloy pada tahun 2013 dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur. 8). Ratio Volume Ekspor Minyak Sawit dengan Ekspor Produk Olahan Minyak Sawit yang semula 70 persen : 30 persen (tahun 2011) menjadi 30 persen : 70 persen (tahun 2014) sehingga meningkatkan Devisa Hasil Ekspor secara signifikan. 9). Ragam Produk Hilir hanya 54 Jenis (tahun 2011), berkembang menjadi 154 jenis (tahun 2014) dan diperkirakan meningkat menjadi 169 jenis pada tahun 2015 termasuk produk canggih antara lain Industri Bio-Olefin ●●● 75


(Bahan Baku Plastik ramah lingkungan dari Minyak Sawit) dan Bio Jet Fuel (Bahan Bakar Nabati untuk Mesin Jet). 10).Menciptakan Tata Hubungan Bisnis Petani – Produsen CPO/CPKO – Industri Pengolahan/Hilir Kelapa Sawit yang modern, sesuai standar International Sustainability standard yang mengacu pada Good Agriculture Process (GAP) dan Best Practice Perkebunan (ISPO/RSPO).

b. Industri Furniture Industri furniture merupakan program hilirisasi industri berbasis industri agro. Pengembangan industri furniture yang telah dilaksanakan Kementerian Perindustrian telah menghasilkan beberapa capaian berikut. 1). Telah dilaksanakan pelatihan di bidang desain dan teknologi proses produksi furniture di sentra-sentra sumber bahan baku rotan dan di sentra produksi furniture antara lain di Pidie Aceh (25 orang), Katingan Kalimantan Tengah (25 orang), Makassar Sulawesi Selatan (25 orang), Palu Sulawesi Tengah (25 orang), Sukoharjo, Jawa Tengah (45 orang), Jepara Jawa Tengah, Nganjuk Jawa Timur, Cirebon Jawa Barat dan Mamuju Sulawesi Selatan (40 orang). 2). Telah dilakukan promosi dan pameran dalam rangka pengembangan pasar furniture di dalam negeri maupun luar negeri antara lain : a). The International Furnishing Show IMM di Cologne Jerman; b). High Point Market di North Carolina Amerika Serikat; c). The China International Furniture Expo di Shanghai China; d). International Furniture Fair Indonesia (IFFINA) 2013 dan Trade Expo Indonesia 2013 di Jakarta International Expo; e). Pameran Produksi Indonesia 2013 di Bandung Jawa Barat; f). Pameran Produk Furniture dan Interior di Plaza Industri Kemenperin Jakarta. Dari kegiatan tersebut dihasilkan nilai transaksi pada pelaksanaan sebesar Rp. 42,5 milyar dan potensial transaksi yang masih diproses sebesar Rp. 67 milyar rupiah. 3). Telah dilakukan pengembangan Disain melalui kegiatan lomba disain furniture yang diikuti oleh 205 desainer. Dari hasil lomba dibuat 12 prototipe yang ditampilkan pada pameran yang bersifat internasional.

●●● 76


4). Telah dilakukannya kajian Feasibility Study (FS) pengembangan industri rotan di daerah sumber bahan baku rotan di Sulawesi Barat dan bantuan sertifikasi legalitas kayu terhadap 10 perusahaan furniture kayu. 5). Telah dibuka Klinik Disain di sentra industri furniture rotan di Cirebon yang diikuti sebanyak 30 perusahaan. 6). Telah disusun Peta fungsi SKKNI bidang furniture kayu dan telah disusun 18 unit kompetensi RSKKNI bidang furniture kayu serta RSNI Furniture sebanyak 2 judul.

c. Industri Hilir Karet Program pengembangan industri hilir karet yang telah dilaksanakan Kementerian Perindustrian telah menghasilkan beberapa capaian berikut. 1). Pembangunan pabrik ban Hankook kapasitas 5,3 juta ban KBM roda 4 per tahun dan ditargetkan menghasilkan hingga 16 juta ban per tahun sampai tahun 2018 dengan nilai investasi USD. 1,1 miliar di Jawa Barat. 2). Realisasi perluasan pabrik PT. Bridgestone Tyre Indonesia di Pondok Ungu Bekasi untuk ban bias kapasitas produksi 144.000 ban/tahun dan investasi Rp. 600 M telah beroperasi sejak tahun 2014. 3). Realisasi Pembangunan Pabrik Ban Sepeda motor Evoluzione Tyre yang merupakan Joint Venture antara PT. Astra Otoparts Tbk. dengan Pirelli Spa di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas sebesar 2.000.000 ban sepeda motor dengan nilai investasi awal sebesar US$ 130 juta. 4). Tersusunnya kajian pengembangan industri karet terpadu di Sei Bamban yang direncanakan akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus, Sei Mangkei. 5). Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Klaster Industri karet dengan 30 (tiga puluh) stakeholders. 6). Pelatihan

peningkatan

konservasi

energi

industri

karet

remah

di

Pontianak dan Palembang. 7). Peningkatan Teknologi Alat Pengolahan Karet (Crumb Rubber) untuk Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. 8). Fasilitasi pengembangan industri karet karet hilir untuk meningkatkan kemampuan pembuatan kompon karet dan produksi vulkanisir ban

●●● 77


melalui bantuan mesin pengolahan barang karet di Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

d. Industri Hilir Kakao Sampai dengan tahun 2014, program pengembangan industri hilir kakao

yang

telah

dilaksanakan

Kementerian

Perindustrian

telah

menghasilkan beberapa capaian berikut. 1). Pencanangan Hari Kakao Indonesia yang ditetapkan pada setiap tanggal 16 September. 2). Bantuan mesin dan peralatan industri pengolahan cokelat di Padang Pariaman (Sumatera Barat), Palu (Sulawesi Tengah). 3). Pelaksanaan Cocoa Day Tahun 2013 di Mall Taman Anggrek Jakarta dan Cocoa Day Tahun 2014 di Makassar Sulawesi Selatan. 4). Penyusunan SNI Cokelat dan Produk-Produk Cokelat. 5). Penyusunan RSKKNI Industri Pengolahan Kakao bidang produksi. 6). Fasilitasi dan sinkronisasi pengembangan klaster industri pengolahan kakao. 7). Peningkatan konsumsi kakao nasional per kapita per tahun sebesar 40 persen dari 250 gr tahun 2012 menjadi 350 gram tahun 2013. 8). Pelatihan Pengolahan Cokelat kepada 36 calon wirausaha baru 9). Bantuan mesin dan peralatan pengolahan cokelat di Balai Diklat Industri Makasar Sulawesi Selatan dalam rangka penguatan SDM industri pengolahan cokelat. 10).Pengawasan Peredaran Cocoa Shell Powder dalam rangka penerapan SNI Wajib Kakao Bubuk. 11). Peresmian PT. Barry Callebaut Comextra Indonesia di Makasar dan PT. Cargill Indonesia di Surabaya. 12).Indonesia menjadi tuan rumah sidang ICCO sidang ke-87 di Bali.

e. Industri Rumput Laut Revitalisasi dan penumbuhan industri hasil laut serta revitalisasi dan penumbuhan industri minuman dan tembakau dilakukan melalui beberapa hal, antara lain: 1). Penyusunan Roadmap pengembangan industri rumput laut. ●●● 78


2). Pengembangan industri pengolahan rumput laut melalui bantuan mesin peralatan pengolahan rumput laut di 7 (tujuh) provinsi (NTB, NTT, Maluku, Sulsel, Sultra, Sulteng, dan Malut). 3). Terbentuknya Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI).

f.

Industri Baja Program pengembangan industri baja merupakan salah satu fokus

program hilirisasi industri berbasis migas dan bahan tambang mineral. Hasilhasil yang telah dicapai selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut ini. 1). Telah beroperasinya PT. Meratus Jaya Iron & Steel secara komersial. Pabrik ini berlokasi di Batulicin, Provinsi Kalimantan Selatan yang mengolah Bijih Besi menjadi Sponge Iron dengan kapasitas 315 ribu ton per tahun dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,17 Triliun. 2). Telah beroperasinya PT. Indoferro secara komersial yang berlokasi di Cilegon, Provinsi Banten yang memproduksi Pig Iron dengan kapasitas 500 ribu ton/tahun dan Nickel Pig Iron dengan kapasitas 250 ribu ton/ tahun dengan nilai investasi sebesar USD. 110 juta. 3). Telah dilakukannya Ground Breaking PT. Batulicin Steel pada bulan Juli 2012

yang

rencananya

akan

memproduksi

baja

dasar

sebesar

3 juta ton/tahun dengan nilai investasi sebesar USD. 1,5 Milyar termasuk Pembangunan Pembangkit Listrik (Power Plant) dengan kapasitas 100 MW dengan rincian Besi Beton sebesar 1 juta ton/tahun dan Ferro Nickel sebesar 600 ribu ton/tahun pada tahap awal serta H-Beam Steel dan Pelat Baja sebesar 2 juta ton/tahun pada tahap selanjutnya. 4). Telah beroperasinya PT. Krakatau-Posco Tahap 1 yang memproduksi slab baja 1,5 Juta Ton/Tahun dan plat baja 1,5 Juta Ton/Tahun dengan nilai investasi USD. 3 miliar. 5). Rencana pembangunan Pabrik Pengolahan Pasir Besi menjadi Pig Iron (Main Concentrator Plant dan Pig Iron Plant) di Kulon Progo, Provinsi DI Yogjakarta yang akan dilakukan oleh PT. Jogja Magasa Iron dengan kapasitas 1juta ton/tahun dan nilai investasi sebesar USD. 1,2 Milyar. 6). Rencana investasi PT. Sebuku Lateritic Iron & Steel untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Pig Iron dengan kapasitas 3 juta ton per tahun

●●● 79


di Sebuku, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai investasi sebesar USD. 1 Milyar. 7). Telah beroperasinya PT. Delta Prima Steel untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Sponge Iron dengan kapasitas 100ribu ton per tahun di Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,2 Milyar. 8). Rencana investasi dan perluasan 8 (delapan) perusahaan penghasil pig iron, cold rolled coil & hot dipped galvanized, dan lain-lain dengan nilai investasi sekitar Rp. 52,44 Triliun 9). Rencana investasi pabrik penghasil cold rolled coil & hot dipped galvanized dengan kapasitas sebesar 480.000/tahun yang merupakan joint venture antara PT. Krakatau Steel dengan Nippon Steel Sumikin di Banten dengan nilai investasi sebesar USD. 300 Juta 10). Rencana investasi pabrik penghasil besi beton & batang kawat baja dengan kapasitas sebesar 500.000/tahun yang merupakan joint venture antara PT. Gunung Gahapi Sakti dengan Nanjing Iron & Steel Company di Sumatera Utara dengan nilai investasi sebesar USD. 200 Juta.

g. Industri Aluminium Fokus program hilirisasi industri berbasis migas dan bahan tambang mineral selanjutnya adalah industri aluminium. Hasil-hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut. 1). Rencana pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilakukan oleh PT. Antam dengan kapasitas 1,2 juta ton/tahun dan nilai investasi sebesar USD. 1 Milyar yang ditargetkan beroperasi pada Kuartal 1 Tahun 2016. 2). Rencana pembangunan Chemical Grade Alumina (CGA) di Tayan, Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilakukan oleh PT. Antam dengan kapasitas 300 ribu ton/tahun dan nilai investasi sebesar USD. 450 Juta yang saat ini sedang dalam proses konstruksi. 3). Rencana

investasi

PT.

Nalco

untuk

pembangunan

Pabrik

yang

memproduksi Aluminium Ingot dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun di Kutai, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebesar Rp. 4 Milyar.

●●● 80


4). Telah

beroperasinya

PT.

Indonesia

Chemical

Alumina

kapasitas

300 ribu ton CGA/tahun dan investasi USD. 500 juta di Kalimantan Barat. 5). Pembangunan

PT.

Well

Harvest

Mining

kapasitas

1

Juta

ton

alumina/tahun dan investasi USD 1 Miliar di Kalimantan Barat. 6). Telah diambilalihnya PT. Indonesia Asahan Aluminium kapasitas 225 ribu ton aluminium ingot/tahun dan investasi USD. 920 juta di Sumatera Utara oleh Pemerintah Indonesia.

h. Industri Tembaga dan Nikel Fokus lain program hilirisasi industri berbasis migas dan bahan tambang mineral selanjutnya adalah industri tembaga dan nikel. Hasil-hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut ini. 1). Rencana investasi 5 (lima) perusahaan yang memproduksi katoda tembaga dengan nilai investasi sekitar Rp. 99,2 Triliun. Diantaranya adalah PT. Nusantara Smelting untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Katoda Tembaga dengan kapasitas 200 ribu ton per tahun di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebesar USD. 700 Juta, PT. Indosmelt untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Katoda Tembaga dengan kapasitas 100 ribu ton per tahun di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sebesar USD. 1 Miliar dan PT. Indovasi untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Katoda Tembaga dengan kapasitas 200 ribu ton per tahun di Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar USD. 1,5 Miliar. 2). Telah dilakukannya Ground Breaking PT. FeNi Halmahera Timur yang rencananya akan memproduksi Nickel sebesar 400.000 ton/tahun di Halmahera, Provinsi Maluku Utara dengan nilai investasi sebesar USD. 1,7 Milyar yang ditargetkan beroperasi pada Kuartal 4 Tahun 2014. 3). Rencana

investasi

PT.

Antam

untuk

pembangunan

Pabrik

yang

memproduksi Nickel Pig Iron dengan kapasitas 120 ribu ton per tahun di Mandiodo, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi sebesar USD. 400 Juta.

●●● 81


4). Rencana investasi PT. Weda Bay Nickel untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Nickel dengan kapasitas 65 ribu ton per tahun dan Cobalt dengan kapasitas 3,5 ribu ton per tahun

di Maros, Provinsi Sulawesi

Selatan dengan nilai investasi sebesar USD. 700 Juta. 5). Rencana investasi 8 (delapan) perusahaan yang memproduksi feronikel, nickel matte, dan nickel pig iron dengan nilai investasi sekitar 123 Triliun 6). Telah beroperasinya PT. Vale Indonesia untuk pembangunan Pabrik yang memproduksi Nickel Matte dengan kapasitas 120.000 ton per tahun di Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sebesar USD. 2 Milyar.

i.

Industri Semen Industri semen merupakan prioritas revitalisasi dan penumbuhan

industri bahan bangunan dan konstruksi. Hasil-hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut ini. 1). Unit pengantongan semen di Sorong, Papua Barat oleh PT. Semen Gresik yang direncanakan mulai beroperasi pada awal tahun 2013. 2). Realisasi pembangunan oleh PT. Semen Gresik Group dan PT. Semen Bosowa. 3). Unit pabrik baru PT. Semen Gresik di Tuban, Jawa Timur (Tuban IV) dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun, telah beroperasi pada pertengahan tahun 2012. 4). Unit pabrik baru di Maros, Sulawesi Selatan dengan peningkatan kapasitas menjadi 2,5 juta ton per tahun. Pembangunan dimulai bulan November 2012, direncanakan selesai tahun 2014. 5). Realisasi pembangunan pabrik oleh investor baru, saat ini sedang proses pembebasan lahan, yaitu State Development and Investment Cooperation (SDIC) di Manokwari, Papua Barat dengan kapasitas 1 juta ton per tahun dan Anhui Conch Cement Co., Ltd. di Tanjung, Kalimantan Selatan dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun. 6). Pembangunan Unit pabrik baru PT. Semen Tonasa di Pangkep, Sulawesi Selatan (Tonasa V) dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun telah diresmikan pada tanggal 19 Februari 2014.

●●● 82


7). Realisasi pembangunan pabrik baru oleh PT. Holcim Indonesia di Tuban, Jawa Timur, dengan kapasitas 1,7 juta ton per tahun dan telah diresmikan tanggal 17 Juni 2014. 8). Realisasi pembangunan Unit penggilingan semen di Banyuwangi, Jawa Timur dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun. Pembangunan dimulai bulan Mei 2012, dan direncanakan selesai pada Triwulan I tahun 2015. 9). Realisasi pembangunan pabrik baru PT. JUI SHIN Indonesia di Karawang Jawa Barat, dengan kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun dan saat ini sudah berproduksi mulai tahun 2014. 10).Terbentuknya RSNI dengan judul Atap Semen Gelombang Krisotil sebagai upaya pengamanan industri domestik terhadap masuknya produk impor

j.

Industri Garam Industri garam menjadi salah satu industri yang menjadi fokus

program pengembangan industri dari Kementerian Perindustrian. Hasil-hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut ini. 1). Peningkatan produktivitas lahan pegaraman melalui program intensifikasi lahan

pegaraman

termasuk

pemasangan

geomembran

pada

petak

kristalisasi di Madura. Sampai saat ini produktivitas telah meningkat dari 60 ton/ha menjadi 70 ton/ha dan diprediksi akan terus meningkat. 2). Perluasan

lahan

pegaraman

melalui

program

ekstensifikasi

lahan

pegaraman di daerah-daerah yang berpotensi yaitu di Madura-Sampang 2.000 ha, NTB-Bima 500 ha, NTT-Flores 2.000 ha, dan Kupang 6.000 ha. 3). Intensifikasi

Lahan

Pegaraman

di

Madura-Sumenep

dalam

tahap

penandatanganan kontrak dan Peningkatan Kualitas Lahan Pegaraman melalui Intensifikasi Lahan Pegaraman di NTT. 4). Penetapan status lahan seluas 777 ha eks HGU PT. Nusa Anoa di Kab.

Nagekeo

oleh

Kementerian

Agraria

dan

Tata

Ruang

untuk

dimanfaatkan sebagai lahan pegaraman. 5). Pencabutan HGU PT. Panggung Guna Ganda Semesta seluas 3.780 ha di Kab. Kupang menjadi tanah terlantar dan selanjutnya ditetapkan peruntukannya sebagai lahan pegaraman oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

●●● 83


k. Industri Tekstil, Produk Tekstil, dan Alas Kaki Program pengembangan industri Kementerian Perindustrian juga mencakup industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki. Hasil-hasil yang telah dicapai industri ini selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut ini. 1). Telah diberikan bantuan potongan harga dalam rangka restrukturisasi permesinan industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit sebanyak 122 perusahaan dengan nilai bantuan sekitar Rp. 94,22 Milyar yang mendorong investasi sebesar Rp. 2,28 triliun. 2). Sebanyak 58 perusahaan Industri TPT, Alas Kaki dan Penyamakan Kulit masih dalam waiting list sebagai peserta restrukturisasi dengan perkiraan nilai bantuan sebesar Rp. 77,5 Milyar. 3). Telah dilatih tenaga kerja siap pakai di industri tekstil, alas kaki dan barang jadi kulit sebanyak 650 orang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Barat dan Jawa Barat. 4). Perluasan investasi dan pembangunan pabrik baru Indorama Synthetic dengan total nilai investasi US$ 400 juta untuk memproduksi PET Resin 88 Ribu Ton/Tahun, benang filamen polyester 389,6 Ribu Ton/Tahun, dan 500 Ribu Ton/Tahun PTA (bahan baku serat polyester dan botol plastik). 5). Investasi dan pendirian pabrik Sritex senilai Rp. 5,9 Triliun di Solo untuk memproduksi serat rayon 80 Ribu Ton/Tahun, benang 700 Ribu Bales of Yarn, dan apparel 16 Juta pcs/tahun. 6). Pemberlakuan SNI Wajib untuk produk sepatu pengaman, Korek api dan gas pada tahun 2013, serta Mainan anak, dan Pakaian bayi pada tahun 2014. 7). Fasilitasi Bantuan Mesin dan Peralatan untuk Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta berupa Mesin penunjang Uji Lab. 8). Penyusunan Roadmap Industri Tekstil dan Alas Kaki Tahun 2015 – 2020 terkendala oleh permintaan dari pihak otoritas pengalokasi anggaran untuk

terlebih

dahulu

melakukan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Restrukturisasi terlebih dahulu sehingga waktu yang tersedia sudah tidak mencukupi.

●●● 84


l.

Industri Permesinan Salah satu fokus program pengembangan basis industri manufaktur

adalah industri aluminium. Hasil-hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut. 1). Pembangunan gedung Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan. 2). Promosi kemampuan industri permesinan dan alat mesin pertanian (termasuk komponen) dalam rangka pengembangan akses pasar dalam negeri dan luar negeri. 3). Penyusunan RSNI Konverter Kit dalam rangka mendukung Program Konversi BBM ke BBG dan penyusunan RSNI Alat Mesin Pertanian; 4). Dalam rangka AEC 2015 telah diterbitkan SNI Wajib untuk regulator tekanan tinggi setelah dinotifikasi ke WTO dan telah disusun SKKNI bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian sebanyak 3 (tiga) naskah. 5). Pengembangan kelembagaan (Alsintan Center) di daerah–daerah potensial pertanian di Sumbar, Kallbar, Kaltim dan Sulsel. 6). Peningkatan kompetensi SDM industri permesinan dan Alsintan dibidang pengelasan, pengecoran, metal working dan Alsintan sebanyak 320 orang.

m. Industri Perkapalan Program penumbuhan industri unggulan berbasis IPTEK yang dilaksanakan Kementerian Perindustrian mencakup 2 (dua) industri prioritas, yaitu industri perkapalan dan industri elektronika dan telematika. Hasil-hasil yang telah oleh dicapai industri perkapalan selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut. 1). Pengembangan prototype produk industri maritim melalui Pemberdayaan Pusat Desain Kapal (NaSDEC) 2). Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat dan sertifikasi pengelasan kapal, pengelasan bawah air, pelatihan coating, pengelasan non-ferro, serta pelaksanaan sertifikasi SDM juru las kapal sesuai amanat MoU Antara Dirjen IUBTT dengan Dirjen Binalantas sebanyak 320 orang.

●●● 85


3). Penambahan investasi baru di bidang industri pekapalan sebesar Rp. 800 milyar di Lamongan, serta perluasan dan pengembangan perusahaan sebesar Rp. 354,77 Milyar di Surabaya, Banyuwangi, dan Semarang. 4). Telah siap operasionalnya galangan kapal PT. Lamongan Marine Industri di Lamongan, Jawa Timur dengan nilai investasi 400 Milyar.

n. Industri Elektronika dan Telematika Industri

prioritas

kedua

pada

program

penumbuhan

industri

unggulan berbasis IPTEK yang dilaksanakan Kementerian Perindustrian industri elektronika dan telematika. Hasil-hasil yang telah oleh dicapai industri perkapalan selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut. 1). Pembangunan dan perluasan pabrik baru PT. Sharp Electronics Indonesia dengan nilai investasi Rp. 1,2 trilyun berlokasi di Cikarang memasuki tahap akhir dan diharapkan dapat diresmikan pada bulan Februari 2014 dan PT. Samsung juga melakukan perluasan dengan nilai investasi Rp. 2,1 Trilyun. Sementara itu, PT. LG Electronis

juga melakukan

perluasan dengan nilai investasi Rp. 220 Milyar di Tangerang. 2). Dalam rangka AEC 2015 telah diterbitkan SNI Wajib untuk produk Lemari Es, Pendingin Ruangan (AC), dan Mesin Cuci setelah dinotifikasi ke WTO dan telah disusun SKKNI bidang industri elektronika sebanyak 5 (lima) naskah. 3). Dalam rangka pengembangan industri telematika khususnya industri konten (software, animasi, games) telah dikembangkan dan diperkuat pusat-pusat pengembangan industri konten dibeberapa daerah potensial antara

lain

Semarang,

pengembangan

tersebut

Bali,

Yogyakarta,

diharapkan

Surabaya,

akan

Bali.

membantu

Pusat lulusan

sekolah/perguruan tinggi bidang telematika untuk menjadi wirausahawirausaha baru di bidang software, animasi dan games. 4). Pengendalian importasi mobile phone yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk mobile phone yang tidak sesuai standar.

●●● 86


o. Industri Alat Transportasi Darat Salah satu industri yang masuk dalam program pengembangan industri unggulan berbasis teknologi tinggi adalah industri alat transportasi darat. Hasil-hasil yang telah oleh dicapai industri ini selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut. 1). Total tenaga kerja yang terserap di sektor industri KBM R-2 mencapai 1,8 juta orang, sedangkan total tenaga kerja yang terserap di sektor industri KBM R-4 mencapai 1,3 juta orang. Produksi KBM Roda-2 hingga Oktober 2014 mencapai 6.7 Juta unit, Ekspor KBM R-2 sampai dengan Oktober 2014 ialah sebesar 32 ribu unit. Nilai investasi total mencapai USD 6,5 Milyar, terdiri dari USD 3,5 Milyar pada industri perakitan dan USD 3 Milyar pada industri komponen/pendukung. 2). Peningkatan investasi baru PT. Suzuki Indomobil Motor (pembuatan KBMR4) dengan nilai Rp. 7,04 Trilliun dan PT. Musashi Autoparts Indonesia (pembuatan komponen KBM-R4) dengan nilai sebesar Rp. 447 Miliar. Peningkatan investasi (perluasan dan pembangunan pabrik baru) oleh 5 (lima) perusahaan otomotif dengan total investasi sebesar USD. 3 Milyar untuk industri perakitan dan USD. 3,5 Milyar untuk industri komponen, yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 30.000 orang. 3). Sampai dengan bulan November 2014, produksi KBM Roda-4 mencapai 1,2 juta unit. Sedangkan ekspor KBM R-4 sampai dengan November 2014 ialah sebesar 185 ribu unit (CBU) dan 100 ribu set (CKD). Dibandingkan dengan periode yang sama November 2013, maka terjadi peningkatan ekspor CBU sebesar 19 persen dan penurunan impor sebesar 40 persen dari 174 ribu pada November 2013 menjadi 104 ribu pada November 2014. 4). Pada Program Pengembangan Angkutan Umum Komersil, produksi pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 130 ribu unit untuk kendaraan truk, 160 ribu unit untuk kendaraan Pick Up (termasuk angkutan umum), dan 4 ribu unit untuk bus. 5). Pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 114/PMK.011/2014 tanggal 16 Juni 2014. Pagu

●●● 87


anggaran sebesar Rp. 181 Miliar, dan telah dimanfaatkan (terealisasi) sebesar Rp. 37,9 Miliar (20 perusahaan komponen otomotif). 6). Telah dikeluarkan Peraturan Dirjen IUBTT No.29/IUBTT/PER/9/2014 yang mengatur kewajiban pencantuman informasi penggunaan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, yaitu BBM dengan RON 92 ke atas untuk petrol dan CN51 untuk diesel. 7). Industri Kereta Api Nasional (PT. INKA) bersama konsorsium (Bombardier Inc.) akan membangun KRL Bandara Soekarno Hatta berupa 10 train set senilai USD. 72 juta dengan 70 persen komponen pembangunan dan perakitan termasuk desain kereta api dilaksanakan di Madiun. PT. INKA juga dipercaya untuk mensupply kereta penumpang ke Bangladesh dengan total nilai kontrak USD. 72,2 juta.

p. Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah merupakan salah satu fokus Kementerian Perindustrian karena IKM memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDB industri pengolahan bukan migas. Hasilhasil yang telah oleh dicapai industri ini selama kurun waktu 2010-2014 sebagaimana diuraikan berikut. 1). Telah dilakukan pengembangan IKM melalui pendekatan klaster di 50 Kabupaten/Kota, melalui: FGD klaster, dampingan tenaga ahli, bimbingan teknis dan desain, bantuan mesin/peralatan, pelatihanpelatihan, dan partisipasi pameran dan promosi. 2). Telah dilakukan pembinaan IKM melalui pendekatan OVOP di 96 sentra di 92 kab/kota melalui: pelatihan teknis, dampingan tenaga ahli, bantuan mesin/peralatan, dan partisipasi pameran produk OVOP. 3). Telah diberikan bantuan potongan harga dalam rangka restrukturisasi mesin/peralatan

kepada

149

IKM

dengan

nilai

bantuan

Rp. 19.247.672.304,- serta fasilitasi peningkatan pelayanan IKM kepada 29 UPT. 4). Telah dilatih sebanyak 4.110 calon wirausaha baru IKM dari seluruh Indonesia,

serta

pelatihan

peningkatan

manajemen kepada 1.602 perajin/IKM.

●●● 88

kemampuan

teknis

dan


5). Telah difasilitasi pendaftaran HKI sebanyak 340 Merek, 1 Hak cipta, 2 Desain industri, 1 Paten, serta fasilitasi bimbingan desain kemasan dan merek kepada 807 IKM dan bantuan kemasan jadi kepada 30 IKM. 6). Telah difasilitasi sertifikasi sistem mutu yang diterapkan oleh IKM sebanyak 31 GMP/HACCP, 4 SNI Helm, 13 SNI mainan anak, 25 CPPOB, 36 fasilitasi atribut (kemasan, barcode, atribut), 50 SVLK . 7). Realisasi penyaluran KUR untuk IKM periode Januari-Oktober 2014 sebesar Rp 972,9 miliar (industri pengolahan), sedangkan jumlah total penyaluran KUR sejak tahun 2008 sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp. 4,8 triliun.

Pencapaian kinerja sebagaimana yang diuraikan sebelumnya juga didukung oleh pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian lainnya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1). Fasilitasi Penanganan Kerjasama Industri Internasional Kebijakan fasilitasi penanganan kerjasama industri internasional telah berhasil mencapai beberapa hal berikut: 1). Telah dilakukan Review Internal IJEPA. Secara nasional, implementasi IJEPA tidak meningkatkan level/kualitas kemitraan ekonomi IndonesiaJepang. Untuk itu, kami merekomendasikan 3(tiga) opsi sebagai berikut : a). Opsi 1. Pada tataran tim perunding General Review diusulkan agar Indonesia menghentikan kesepakatan IJEPA. Pada tingkat Menteri, Indonesia meminta agar Jepang memberi komitmen konsesi ekspor produk prioritas. b). Opsi 2. Modifikasi perjanjian melalui renegosiasi pada tingkat perunding. c). Opsi 3. Menghentikan kesepakatan bilateral IJEPA. Kesepakatan bilateral Indonesia – Jepang diadopsi melalui kerja sama regional (AJCEP).

●●● 89


2). Telah ditandatanganinya Kesepakatan Investasi dan Kerjasama Industri yaitu: a). Kesepakatan Indonesia – Italia Bidang Pengembangan Sektor Industri Tekstil dan Kulit yang meliputi pembinaan kemitraan pemerintah – swasta, mendorong investasi melibatkan dunia usaha Italia dan Indonesia, pertukaran tenaga ahli, teknologi, atau personil teknis; b). MoU antara Kementerian Perindustrian RI dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Lao PDR tentang Kerjasama Teknik di bidang industri; c). Naskah perjanjian Kerjasama Teknik antara lain The Master Plan and DED for Establishment of Industrial Complex in Boyolali, Perpanjangan MoU

tentang

KITC,

MoU

tentang

Peningkatan

Inovasi

dan

Produktivitas dengan Swinburne University, dan Amandemen RoD Metal Working d). Telah

dilakukan

kerjasama

Kemenperin

dengan

CBI

Belanda

berdasarkan Nota Kesepahaman Tahun 2013, untuk peningkatan daya saing industri khususnya akses pasar di Eropa melalui coaching program, workshop, sertifikasi, dan eksibisi di Indonesia dan Eropa. Pada tahun 2014 telah dibina sebanyak 13 IKM dibidang engineering dan 16 IKM di bidang food ingrediens. 3). Telah dilakukan sosialisasi ASEAN Economic Community (AEC) kepada para pemangku kepentingan di berbagai kota meliputi pejabat, eksekutif & legislatif, asosiasi Industri, dunia usaha serta perguruan tinggi. 4). Telah dilaksanakannya partisipasi

pada perundingan – perundingan

internasional seperti: Indonesia-EFTA (European Free Trade Association) putaran ke 9, Indonesia –Korea CEPA putaran ke-7, dan Indonesia-Chilli CEPA dan review Indonesia-Jepang EPA, ASEAN, ASEAN dan Mitra Dialog (ASEAN-China,

ASEAN-Jepang,

ASEAN-Korea,

ASEAN),

APEC,

perundingan WTO, Sidang UNIDO, pertemuan negara D.8 (Development Eight: Indonesia, Iran, Mesir, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria dan Turki).

●●● 90


5). Telah dikoordinasikannya implementasi 3 proyek kerjasama Indonesia dengan United Nation Industrial Development Organisation (UNIDO) di NTB dan Palu Nias (energi listrik), dan Maluku (rumput laut). 6). Telah dilaksanakannya kerjasama teknik dengan negara selatan-selatan berupa peningkatan Capacity Building Sewing and Batik Processing untuk 30 orang warga Mozambik di Maputo, Mozambik dan 10 peserta Laos di bidang garmen. 7). Telah

dilaksanakannya

advokasi

dan

pendampingan

terhadap

3 perusahaan fiberglass, susu cair, dan Calcined Petroleoum Coke dan 8 asosiasi industri. 8). Telah dilaksanakannya pengembangan konten 6 modul dalam Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI). 9). Telah dilaksanakannya 6 (enam) pameran produk dan jasa industri yakni di Las Vegas,Paris Perancis, Shanghai, Saudi Arabia, Hongkong, dan Tokyo. 10).Telah dilaksanakannya 5(lima) promosi investasi yaitu di San Fransisco dan Los Angeles, Osaka, Sidney, dan XiaMen. 11).Telah terjaringnya 10 (sepuluh) permintaan kesepakatan yaitu i). Rencana Investasi Krakatau Steel Posko Stage 2; ii). Rencana Investasi Krakatau Steel dan Nipon Steel; iii). Minat investasi perusahaan Taiwan yang bergerak di bidang TV panel, elektronik dan PLTS; iv). Minat investasi perusahaan Korea di bidang peralatan dan perlengkapan kantor; v). Minat investasi perusahaan Korea di bidang scaffolding; vi). Minat investasi Indonesia – China Metallurgy Industrial Park; vii). Minat investasi pada Julong Agri Industrial Park Project antara Indonesia – China; viii). Minat investasi pada Well Havest Winning Alumina Refinery Industrial Park; ix). Minat investasi pada Hanking Industrial Park antara Indonesia – China; x). Minat investasi China pada Habour Kuala Tanjung Park; 12).Terfasilitasinya perundingan rencana pembangunan Kawasan Industri di Worowali Mandar, Sulawesi, kerjasama Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

●●● 91


2). Fasilitasi Pemanfaatan Tax Holiday Kebijakan fasilitasi pemanfaatan tax

holiday telah berhasil mencapai

beberapa hal berikut: 1). Fasilitas Tax Holiday, berupa pembebasan PPh badan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pengurangan PPh badan sebesar 50 % dari PPh Badan terutang selama 2 (dua) tahun. 2). Pemanfaatan Tax Holiday oleh 3 (tiga) perusahaan dengan nilai investasi Rp. 5,5 Triliun, sebagai berikut: a). PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI), dengan nilai investasi Rp. 1,2 Triliun. Fasilitas Tax Holiday yang diberikan berupa Pembebasan PPh Badan selama 5 (lima) tahun dan Pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen selama 2 (dua) tahun. b). PT. Petrokimia Butadiene Indonesia (PT. PBI), dengan nilai investasi Rp. 1,4 Triliun. Fasilitas yang diberikan: Pembebasan PPh Badan selama 5 (lima) tahun dan Pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen selama 2 (dua) tahun. c). PT.

Energi

Sejahtera

Mas

(PT.

ESM),

dengan

nilai

investasi

Rp. 2,9 Triliun. Fasilitas yang diberikan: Pembebasan PPh Badan selama 7 (tujuh) tahun dan Pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen selama 2 (dua) tahun. 3). Usulan kepada Menteri Keuangan perihal pemberian Fasilitas Tax Holiday terhadap

6

(enam)

perusahaan

dengan

nilai

investasi

total

Rp. 76,3 triliun, sebagai berikut: a). PT. Indorama Polychem Indonesia (PT. IPCI), dengan nilai investasi Rp. 2,5 Triliun. b). PT. Ogan Komering Ilir Pulp & Paper Mills (PT. OKI), dengan nilai investasi Rp. 29,1 Triliun . c). PT. Caterpillar Indonesia Batam (PT. CIB), dengan nilai investasi Rp. 1,4 Triliun. d). PT. Feni Haltim (PT. FHT), dengan nilai investasi Rp. 16 Triliun.

●●● 92


e). PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHW), dengan nilai investasi Rp. 6,7 Triliun. f). PT. Synthetic Rubber Indonesia (PT. SRI), dengan nilai investasi Rp. 4,6 Triliun. 4). Telah dilakukan usulan dan pembahasan revisi PMK 130 tahun 2011 tentang

Pemberian

Fasilitas

Pembebasan

dan

Pengurangan

Pajak

Penghasilan Badan, khususnya untuk batas minimum besarnya investasi bagi industri mesin dan industri peralatan komunikasi, dengan maksud agar

fasilitas

ini

lebih

efektif.

Sejalan

dengan

itu,

Kementerian

Perindustrian juga sedang mempersiapkan master list industri yang akan diberikan Fasilitas Tax Holiday. 5). Fasilitas Tax Allowance, berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing- masing sebesar 5 persen per tahun, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan pajak penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 persen atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 6). Fasilitas

tax

allowance

telah

dimanfaatkan

oleh

34

permohonan

(4 perusahaan telah diputuskan mendapatkan fasilitas, 28 perusahaan masih dalam proses pembahasan dengan Ditjen Pajak, BKPM, dan Kementerian Teknis, dan 6 perusahaan baru sedang mengusulkan fasilitas ke BKPM). 7). Fasilitas BMDTP berupa pembebasan tarif bea masuk atas importasi barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan industri dengan kriteria barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas BMDTP: belum diproduksi di dalam negeri; sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau sudah diproduksi

di

dalam

negeri

namun

jumlahnya

belum

mencukupi

kebutuhan industri.

●●● 93


8). Pemanfaatan fasilitas BMDTP sebagai berikut : a). Telah diterbitkan PMK No. 47 sampai 52 dan PMK No. 54 sampai 61 tahun 2013 tentang Pemberian BMDTP Tahun Anggaran 2013 dengan total Pagu sebesar Rp. 706,1 Milyar. b). Pada

tahun

2014,

Pagu

Anggaran

fasilitas

BMDTP

sebesar

Rp. 504,6 Miliar. Namun, realisasi sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 hanya sebesar Rp. 82,8 Miliar (16,4 persen) yang diberikan kepada 15 sektor industri. c). Tahun 2015 diusulkan 17 sektor industri yang akan memanfaatkan fasilitas BMDTP dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 565,2 Miliar.

3). Fasilitasi Pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Kebijakan fasilitasi pemanfaatan bea masuk ditanggung pemerintah ini telah berhasil mencapai beberapa hal berikut: 1). Telah diterbitkan PMK No. 47 sampai 52 dan PMK No. 54 sampai 61 tahun 2013 tentang Pemberian BMDTP Tahun Anggaran 2013 dengan total Pagu sebesar Rp. 706,1 Milyar. 2). Realisasi sampai tanggal 29 Oktober 2013 Rencana Impor Barang (RIB) dengan Pemanfaatan Fasilitas BMDTP sudah mencapai 26,9 persen atau sebesar Rp. 314,648 Milyar dari total Pagu BMDTP TA. 2013. 3). Realisasi Pemanfaatan Fasilitas BMDTP sampai dengan 29 Oktober 2013 mencapai 12 persen dari total Pagu BMDTP 2013, sedangkan estimasi sampai dengan akhir TA. 2013 ditargetkan sekitar 27 persen dari RIB. 4). Nilai pagu impor BMDTP Tahun Anggaran 2014 untuk sektor Industri Kimia, Tekstil dan Aneka adalah Rp 180.534.000.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp

89.259.530.000,00

atau

dengan

persentase

sebesar

49.44 persen. 5). Nilai rencana Impor Barang (RIB) sektor Industri Kimia, Tekstil dan Aneka sebesar Rp 114.176.153.280,00 atau sebesar 78.18 persen terhadap realisasi yang ada pada tahun 2014.

●●● 94


4). Pengamanan Industri melalui Nasional Sektor Industri

Penetapan

Obyek

Vital

Dalam rangka mengamankan objek vital nasional sektor industri, Menteri

Perindustrian

dan

Kepala

Kepolisian

RI

(Kapolri)

telah

menandatangani MoU tentang Penyelenggaraan Pengamanan OVNI. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, pada tahun 2014 Menteri Perindustrian telah menyerahkan sertifikat Obyek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) kepada 49 perusahaan industri dan 14 kawasan industri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014.

5). Perumusan SNI Kebijakan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) telah berhasil mencapai beberapa hal berikut: 1). Selama kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah disusun RSNI sebanyak 547 buah. Jumlah tersebut telah melebihi target RPJMN 2010-2014 sebesar 500 RSNI atau mencapai 109,40 persen dari target. Jika diperhatikan capaian per tahun, terjadi penurunan jumlah RSNI pada tahun 2010 dan 2013. Tabel 3.38. Perkembangan Jumlah RSNI Tahun 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

Target

100

100

100

100

100

Capaian

93

135

103

92

124

2). RSNI tersebut disusun untuk kelompok industri: permesinan; karet; selang karet; pulp; kertas; kendaraan bermotor; tekstil; metoda uji; makanan; baja; lampu pijar; sel dan baterai sekunder; peralatan listrik.

6). Lembaga Penguji Kesesuaian (LPK) Sampai dengan tahun 2014 telah ditetapkan 98 SNI wajib untuk berbagai komoditi industri. Untuk mendukung penerapan SNI wajib

●●● 95


tersebut, Menteri Perindustrian menunjuk LPK untuk melakukan penilaian kesesuaian. Total jumlah LPK yang telah ditetapkan sampai tahun 2014 sebanyak 154 LPK yang terdiri atas 34 LSPro dan 120 Lab Penguji. Grafik berikut menggambarkan peningkatan jumlah LSPro dan Lab Penguji terhadap SNI Wajib dari Tahun 2011 sampai 2014.

Gambar 3.4. Perkembangan Lembaga Pengujian Kesesuaian Tahun 2011 – 2014

7). Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) : 1). Peningkatan kapasitas SDM industri untuk perhitungan emisi GRK. 2). Pengembangan mekanisme penerapan Energy Service Company (ESCO) di sektor industri. 3). Pengembangan sistem informasi monitoring emisi GRK dalam website www.grkindustri.kemenperin.go.id. 4). Peningkatan kemampuan SDM industri tentang konservasi dan efisiensi energi melalui pelatihan Sistem Manajemen Energi kepada 300 orang peserta yang berasal dari pelaku industri, konsultan, aparat pemerintah dan akademisi. Pelatihan ini bertujuan menyiapkan SDM yang kompeten dalam upaya konservasi energi melalui implementasi sistem optimisasi

●●● 96


dan sistem pengelolaan energi pada peralatan/mesin di proses produksi industri. 5). Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 12/M-IND/PER/1/2012 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengurangan Emisi CO2 Industri Semen Indonesia; pedoman dan teknis konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di sektor Industri (11 pedoman). 6). Telah tersusunnya feasibility study rencana aksi penurunan emisi GRK terhadap 9 perusahaan industri sebagai pilot project yang terdiri dari 6 industri semen, 2 industri kertas dan 1 industri baja. Terhadap 9 perusahaan industri tersebut akan diberikan stimulan berupa bantuan untuk pembelian mesin/peralatan dalam rangka menurunkan emisi GRK. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada tahun 2020.

8). Pemberian Penghargaan Industri Hijau Kebijakan pemberian penghargaan industri hijau telah berhasil mencapai beberapa hal berikut: 1). Dalam

rangka

mendorong

penerapan

industri

hijau,

pemerintah

memberikan Penghargaan Industri Hijau kepada industri yang telah melakukan upaya penghematan penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan dan penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan terbarukan. Pemberian penghargaan telah dimulai sejak tahun 2010. Selama kurun waktu 2010-2014 sudah 209 perusahaan indutri yang memperoleh penghargaan Industri Hijau. Tabel 3.39. Jumlah Perusahaan yang menerima Penghargaan

Jumlah perusahaan yang menerima

2010

2011

2012

2013

2014

9

10

20

69

101

2). Pada tahun 2014 Penghargaan Industri Hijau diberikan oleh Menteri Perindustrian

kepada

101

perusahaan

industri,

yang

terdiri

dari

●●● 97


69 perusahaan industri hijau dengan level 5 (tertinggi) dan 32 industri dengan level 4. 3). Penyusunan UU Perindustrian Penyusunan RUU tentang Perindustrian merupakan bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014 dan secara intensif telah dibahas pada tahun 2013. Pembahasan yang dilakukan oleh tim dari Panja DPR, Pemerintah (Kementerian Perindustrian) dan tenaga ahli (akademisi) telah menyelesaikan 497 Daftar Inventasir Masalah (DIM) yang diajukan DPR. Pada

tanggal

18

Desember

telah

dilakukan

Penandatanganan

RUU

Perindustrian dimaksud yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 19 Desember 2013. Pada tahun 2014, UU Perindustrian sudah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. 4). Penghargaan Rintisan Teknologi Industri Penghargaan Rintisan Teknologi (RINTEK) diberikan kepada industri yang secara luar biasa menghasilkan perekayasaan dan invensi dan atau inovasi teknologi. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mendorong lembaga R&D maupun industri agar terus melakukan upaya pengembangan atau perekayasaan teknologi sehingga ketergantungan terhadap impor barang modal/mesin dan peralatan dapat diminimalkan. Pemberian penghargaan ini dimulai sejak tahun 2006. Selama 8 kali pelaksanaan penghargaan ini, telah terpilih 34 industri sebagai penerima penghargaan dengan 45 inovasi teknologi yang dihasilkan. Pada tahun 2014 terpilih 7 (tujuh) penerima penghargaan. 5). Hasil Litbang yang telah diimplementasikan Dalam upaya meningkatkan hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri, telah dilakukan pemberian Bantuan jasa konsultasi teknologi, supervisi fabrikasi alat dan pelatihan pengoperasian kepada 5 IKM yang meliputi: Desain Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Peningkatan Produksi IKM Batik, Peningkatan Kualitas Produk Dan Rancang Bangun Alat

●●● 98


Penggoreng Dan Peniris, Peningkatan Produksi Dan Mutu Produk Komponen Kendaraan Bermotor Roda Dua, Desain Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPALl) Untuk Industri Printing Circuit Board (PCB) Mucti Graff. 6). Fasilitasi Paten Dalam rangka penerapan, pengembangan dan penggunaan HKI telah difasilitasi pendaftaran paten hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balai Besar dan Baristand Industri sampai tahun 2014 sebanyak: Total keseluruhan

: 61 paten

Granted (sudah keluar sertifikat)

: 24 paten

Berdasarkan RPJMN 2010-2014, target untuk hasil litbang yang dipatenkan 25 (dua puluh lima) paten, hasil litbang yang granted sebesar 24 (dua puluh empat) paten atau 96,00 persen. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan fasilitasi paten antara lain kewenangan penetapan paten ada di instansi lain yaitu Kemenhunkam dan proses penetapan paten butuh waktu panjang; minimnya pengetahuan inventor terhadap penulisan deskripsi aplikasi paten; dan masih terbatasnya pengetahuan dan informasi mengenai pentingnya perlindungan produk HKI di Balai Besar dan Baristand Industri. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan Kemenkumham dan instansi terkait lainnya dan

menyelenggarakan

Pelatihan

Patent

Drafting

sehingga

dapat

meningkatkan pengetahuan para peneliti mengenai penulisan deskripsi paten.

5. Kinerja Kelembagaan Kementerian Perindustrian Tahun 2014 Dalam mendukung pengembangan industri nasional, kinerja yang dilakukan Kementerian Perindustrian selain upaya mencapai sasaran strategis Kementerian Perindustrian, program pengembangan industri prioritas nasional, juga menjalankan berbagai program pendukung yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat, peningkatan akuntabilitas

●●● 99


kinerja, transparansi dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

a. Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Sejak tahun 2009, Kementerian Perindustrian berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas audit Laporan Keuangan. Dan predikat ini dapat dipertahankan Kementerian Perindustrian berturut-turut selama 6 tahun sampai dengan tahun 2014. Hal tersebut dicapai dengan “Rencana Aksi mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian” yang secara konsisten dan sungguhsungguh, serta komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian. Selain itu, Kementerian Perindustrian kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

b. Kementerian Terbaik Penerima DIPA 2014 Pertama Kementerian 7

Perindustrian

Kementerian/Lembaga

Terbaik

merupakan penerima

Daftar

salah Isian

satu

dari

Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Pertama pada tanggal 10 Desember 2013 yang diserahkan oleh Presiden RI di Istana Bogor. Pemberian penghargaan ini berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan 5 (lima) kriteria: (1) Memperoleh nilai hasil penilaian inisiatif anti korupsi (PIAK) minimal 6 (enam) dari Komisi Pemberantasan Korupsi; (2) Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama dua tahun berturut-turut; (3) Penyerapan anggaran minimal sebesar 85 persen selama dua tahun berturut-turut; (4) Selama dua tahun mendapatkan reward; (5) Pagu anggaran yang dikelola lebih dari Rp1 triliun.

c. Akuntabilitas Kinerja Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementrian PAN dan RB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian ●●● 100


Perindustrian

memperoleh

nilai

yang

berangsur-angsur

menagalami

peningkatan. Dari nilai 72,19 dengan predikat penilaian "B+“ pada tahun 2013 meningkat lagi di tahun 2014 dengan nilai sebesar 73,11 atau naik sebesar 0,92 poin. Dari tahun 2008, nilai Kementerian Perindustrian terus mengalami peningkatan. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja

dan

Capaian Kinerja.

Penilaian dilakukan

terhadap 5

(lima)

komponen, yaitu: 1)Perencanaan Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, 4) Evaluasi Kinerja, dan 5) Capaian Kinerja. Peningkatan

perolehan

nilai

dan

predikat

akuntabilitas

kinerja

Kementerian Perindustrian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3.40. Perkembangan Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian No.

Komponen yang dinilai

Bobot

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Perencanaan Kinerja

35

19,10

22,32

24,96

26,26

26,26

2.

Pengukuran Kinerja

20

10,92

11,89

14,28

14,20

14,65

3.

Pelaporan Kinerja

15

7,25

9,00

10,54

10,82

11,11

4.

Evaluasi Kinerja

10

4,08

5,88

6,25

6,26

6,26

5.

Capaian Kinerja

20

10,83

11,66

13,18

14,65

14,83

100

52,18

60,75

69,21

72,19

73,11

CC

CC

B

B+

B+

Nilai hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

d. Penganugerahan E-Transparency Award Kementerian

Perindustrian

memperoleh

penghargaan

“E-Transparency Award’ pada 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 memperolah “E-Transparency Award 2013” menempati Ranking 1 (Pertama) dari 47 Kementerian/Lembaga, yang diserahkan langsung oleh Kepala UKP4 tanggal 19 Desember 2013 di Jakarta.

Penghargaan tersebut merupakan penganugerahan situs terbaik

Kementerian/Lembaga dalam transparansi kinerja dan anggaran yang ●●● 101


diselenggarakan Universitas Paramadina bekerjasama dengan 8 NGO, World Bank, UKP4 dan Ombudsman. Kriteria penghargaan tersebut meliputi: 1) Ketersediaan Informasi (Informasi Keuangan, Anggaran dan Informasi Kinerja); 2) Aksesibilitas (Arsitektur Informasi, Antar Muka dan Desain Situs); 3) Tata Kelola Situs; 4) Kemutakhiran dan kelengkapan informasi sesuai ketentuan UU KIP (Informasi Berkala, Serta Merta dan Setiap Saat); dan 5) Tautan kepada aplikasi layanan dari UKP4 yaitu www.1layanan.net dan www.Lapor!.net. Sedangkan pada tahun 2014 Kementerian Perindustrian memperoleh penghargaan “e-transparency award 2014” dengan peringkat keempat dari 10 pemenang utama situs Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik yang diikuti oleh 47 K/L.

e. Pelayanan Publik versi Ombudsman Kementerian Perindustrian memperoleh kategori hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap UU Pelayanan Publik dari Ombudsman pada tahun 2013 dan tahun 2014. terhadap

Observasi ini merupakan hasil observasi

kementerian-kementerian

yang

menyelenggarakan

pelayanan

publik, khususnya unit pelayanan perizinan dengan didasarkan pada peraturan standar pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

f.

Keterbukaan Informasi Publik Sejak tahun 2012, Kementerian Perindustrian

berhasil meraih

penghargaan sebagai Badan Publik Pusat Terbaik I dalam pelaksanaan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2013, Kementerian Perindustrian kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintahan terbaik. Penghargaan pada tahun 2012 diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, dan penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden tanggal 28

September 2012

di

Istana

Wakil Presiden

Jakarta. Kementerian

Perindustrian dinilai berhasil dalam mengimplementasikan pasal 9 UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan

●●● 102


diumumkan secara berkala. Penghargaan itu diberikan dalam rangka peringatan hari Hak Untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day)

yang

diperingati

setiap

tanggal

28

September

sebagai

upaya

mempromosikan hak-hak masyarakat untuk mengetahui informasi dari badan

publik.

Acara

ini

diselenggarakan

Komisi

Informasi

Pusat.

Pemeringkatan ini dilakukan melalui seleksi terhadap 98 badan publik dan 33 propinsi yang dipantau website-nya melalui monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat. Sedangkan pada tahun 2013, Kementerian Perindustrian masuk ke dalam

10

besar

Badan

Publik

Pemerintahan

Terbaik,

dengan

nilai

Keterbukaan Informasi sebesar 69,575. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Kamis – 12 Desember 2013. Penghargaan ini dilakukan berdasarkan “Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik” yang dilakukan Komisi Informasi Pusat melalui penyebaran Kuesioner kepada 323 Badan Publik tingkat Kementerian/LPNK, LNS, LPP, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik. Tujuannya adalah untuk menilai ketaatan

Badan

Publik

dalam

menjalankan

kewajiban

Badan

Publik

menyediakan dan mengumumkan informasi publik sesuai dengan UU KIP. Kegiatan tersebut, secara keseluruhan dilaksanakan mulai tanggal 7 Oktober – 4 Desember 2013. Kementerian Perindustrian meraih peringkat kedua dari 10 Badan Publik Pemerintahan terbaik dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan nilai Keterbukaan Informasi sebesar 98,2. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla di Istana Wapres tanggal 12 Desember 2014 di Jakarta.

g. Penerapan e-Government Terbaik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperoleh penghargaan sebagai Kementerian Terbaik dalam Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat Kementerian tahun 2012 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 16 September 2013. Berdasarkan hasil assessment, layanan eksternal yang menjadi unggulan Kemenperin adalah e-licensing. Kemenperin telah memiliki sistem andalan penyajian informasi daftar produk ●●● 103


dengan

tingkat

produk

dalam

negerinya. Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik (LPSE) dinilai telah berjalan baik dan adanya dukungan jaringan Internet untuk sistem administrasi internal. Dari segi layanan ke masyarakat, Kemenperin sudah memiliki standar waktu

layanan

yang

cukup

baik,

sistem

aplikasi

untuk

dukungan

administrasi dan manajemen umum cukup memadai, termasuk dengan dukungan pembangunan. Selain itu, Kemeperin telah memiliki sistem emonitoring, salah satunya sistem informasi kepegawaian (Sipeg) yang menjadi keunggulan utama. Kemeperin juga telah memiliki sistem e-monitoring, salah satunya sistem informasi kepegawaian (Sipeg) yang menjadi keunggulan utama. Dan kembali, pada bulan November 2014, Kementerian Perindustrian memperoleh peringkat ke-4 pada ajang penghargaan yang masuk ke dalam bagian program IMAGES (Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency).

h. Anugerah Media Humas (AMH) Pada tahun 2012, Kementerian Perindustrian berhasil meraih Juara Umum pada Perhelatan Tahunan Anugerah Media Humas (AMH) 2012 tanggal 6 November di Makassar. Kementerian Perindustrian memperoleh 2 (dua) kategori penghargaan meliputi: a.

Majalah Media Industri Majalah Media Industri yang diterbitkan Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian meraih Juara I Kategori Penerbitan Media Internal Kelompok Kementerian/LPNK dan Perguruan Tinggi Negeri. Kriteria penilaian meliputi: keterbukaan informasi, substansi program kehumasan, komposisi informasi, edukasi, opini dan hiburan, jenis rubrikasi,

kelengkapan

dan

sistematika

penulisan,

kreativitas

penulisan dan teknik tata letak (cover, body copy, teknik penyuntingan gambar, teknik foto). b. Website Kementerian Perindustrian Website

Kemenperin

(www.kemenperin.go.id)

juga

mendapatkan

penghargaan Juara I Kategori Pelayanan Informasi Melalui Website.

●●● 104


Kriteria yang dinilai: kemudahan akses informasi publik, ketersediaan kontak

dan informasi, ketersediaan

informasi publik, penempatan

informasi berdasarkan teknik yang benar, keterbacaan, dan desain grafis yang sesuai harapan pengguna. Kedua

penghargaan

tersebut

(Majalah

Media

Industri

dan

Website

Kemenperin) mengantarkan Kementerian Perindustrian menjadi Juara Umum dalam Anugerah Media Humas (AMH) tahun 2012 tersebut. Pada tahun 2013, kembali Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian berhasil meraih Pemenang Kedua Kategori Advertorial pada Lomba Anugerah Media Humas tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 20 November 2013. Lomba

Anugerah Media Humas di lingkungan Kementerian dan

Lembaga, Pemda Tk I dan II, merupakan agenda tahunan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bertujuan untuk memberikan apresiasi atas aktifitas Humas di masing-masing lembaga, setidaknya ada 6 kategori yang diperlombakan setiap tahun dalam Lomba Anugerah Media Humas. Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian berhasil meraih Juara

terbaik

III

Kategori

Laporan

Kerja

Humas

Kementerian/LPNK/BUMN/PTN dalam acara Penghargaan Anugerah Media Humas 2014, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 26 Nopember 2014 di Bandung.

i.

Inovasi Pelayanan Publik Salah satu inovasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian

Perindustrian adalah Penyelenggaraan Ujian CPNS Online. Dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB, penyelenggaraan Ujian CPNS Online Kementerian Perindustrian, termasuk dalam 33 besar dari 515 inovasi pelayanan publik terbaik. Nantinya dari 33 besar inovasi pelayanan publik tersebut akan diajukan ke United Nations Public Service Award (UNPSA).

j.

Pelayanan Publik Versi Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Perindustrian memperoleh nilai skor total integritas

diatas indeks rata-rata (7,22) untuk unit layanan Rekomendasi Impor Barang ●●● 105


Industri Tertentu dengan total skor 7,84 pada Unit Pelayanan Publik (UP2) Kemenperin. Penilaian terhadap 40 unit layanan dari 21 Kementerian dan Lembaga.

B. REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2014 Dalam

mendukung

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan pada tahun 2014, Kementerian Perindustrian mendapat alokasi anggaran DIPA sebesar Rp. 2.656.276.729.000,-. Tabel 3.41. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2014 Menurut Unit Eselon I (dalam juta Rupiah) Jumlah No.

Unit Kerja

Pagu

Realisasi

Persen

% Realisasi dengan hibah

1.

Sekretariat Jenderal

731.537

656.758

89,78

89,78

2.

Ditjen. Industri Agro

216.775

185.407

85,53

85,53

3.

Ditjen. Basis Industri Manufaktur

262.032

239.568

91,43

141,23

4.

Ditjen. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

249.342

131.825

52,87

52,87

5.

Ditjen. Industri Kecil dan Menengah

428.138

383.737

89,63

89,63

6.

Inspektorat Jenderal

45.138

41.790

92,58

92,58

7.

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

593.868

528.823

89,05

89,05

8.

Ditjen. Pengembangan Perwilayahan Industri

85.684

75.132

87,69

87,69

9.

Ditjen. Kerjasama Industri Internasional

43.758

39.314

89,84

89,84

2.656.276

2.282.358

85,92

91,53

Total

●●● 106


Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2014, anggaran DIPA yang terserap sebesar Rp. 2.282.358.491.000,- atau 85,92 persen. Dengan penambahan realisasi hibah barang pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dari NEDO, maka sampai dengan tahun 2014 realisasi anggaran Kementerian Perindustrian sebesar 91,53 persen. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang terserap Kementerian Perindustrian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 3.42. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2010 – 2014 (dalam ribu rupiah) Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

PAGU

1.693.281.418

2.233.399.780

2.510.052.920

3.334.494.010

2.656.276.729

Realisasi

1.490.087.648

1.879.405.917

2.301.718.531

2.777.300.061

2.431.455.585

%

88,00

84,15

91,70

83,29

91,53

Gambar. 3.5. Perkembangan Pagu dan realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2009 - 2014

●●● 107


Realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada tahun 2014 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2013. Namun dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2012 masih sangat jauh dibawahnya, dimana pada tahun 2012 terserap sebesar 91,70 persen. Hambatan-hambatan dalam memaksimalkan realisasi anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2014 disebabkan antara lain: 1. Adanya

Anggaran

optimalisasi

Kementerian

Perindustrian

Rp. 300 Miliar yang dibintangi dan harus dilakukan

sebesar

penelaahan oleh

BPKP sehingga baru cair pada bulan Juli 2014. 2. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L Dalam APBN-P TA 2014, anggaran Kementerian Perindustrian dipotong sebesar Rp. 301.330.784.000,-. Dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran tersebut maka diperlukan revisi dan realokasi anggaran dari masingmasing program yang ada dalam DIPA Kementerian Perindustrian, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan awal bulan Agustus 2014. 3. Tidak Rp.

direalisasikannya 65,67

Miliar

program

untuk

konversi

pengadaan

BBM

konverter

ke kit,

BBG

sebesar

karena

tidak

dibangunnya infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di beberapa kota yang menjadi target program konversi BBM ke BBG. 4. Adanya Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE.7/seskab/V/2014 yang menganjurkan penghematan anggaran serta larangan mengadakan kegiatan di hotel menjadi kendala dalam kepastian pelaksanaan kegiatan, sehingga ada beberapa kegiatan TA 2014 yang tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan. 5.

Salah satu kendala pada proses pengadaan bantuan mesin peralatan adalah menguatnya kurs dolar terhadap rupiah sehingga berimbas pada meningkatnya harga barang.

●●● 108

Bab IV – Penutup A. KESIMPULAN Dari

uraian

pencapaian

kinerja

dalam

Bab

3,

Kementerian

Perindustrian telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya, sebagaimana kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 serta yang diamanahkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kepada Kementerian Perindustrian, kinerja makro, serta kinerja kelembagaan Kementerian Perindustrian lainnya. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses

perencanaan

program

dan

penganggaran

dalam

rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. 2. Sasaran-sasaran

strategis

Kementerian

Perindustrian

perspektif

stakeholder sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 berhasil dicapai Kementerian Perindustrian dengan nilai capaian sebagian besar indikator kinerja utama diatas 90 persen, bahkan lebih dari 100 persen. Namun memang ada indikator yang nilai capaiannya kurang dari 80 persen. 3. Tugas-tugas Kementerian Perindustrian yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diamanahkan dalam RPJMN tahun 2010-2014 secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski dalam perjalanannya terjadi beberapa perubahan terkait dengan permasalahan yang dihadapai pada tataran pelaksanaan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian diantaranya penyesuaian indikator kinerja dan pentargetan. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan

kebijakan-kebijakan

yang

mampu

mendorong

percepatan

pencapaian target kinerja.

●●● 109


Dalam dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian masih terjadi beberapa perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil-hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 telah ditetapkan perubahan terhadap peta strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 tahun 2010 tentang Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I di lingkungan Kemnterian Perindustrian. Namun ternyata tetap harus dilaksanakan perbaikan maupun perubahan

terkait

dengan

hasil

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

yang

menunjang kinerja yang akan dicapai. Sehingga hal tersebut berdampak dengan masih adanya beberapa perubahan dan penyesuaian indikator kinerja dan pentargetannya.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA Sampai

dengan

tahun

2014

laju

pertumbuhan

sektor

industri

manufaktur semakin membaik dan menjadi kontributor yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, meski dari sisi nilai laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional tidak meningkat secara signifikan dan belum dapat mencapai target yang telah dtetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam percepatan pertumbuhan industri, maupun yang secara khusus dihadapi oleh beberapa industri (penting) tertentu. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sektor industri tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Ketergantungan bahan baku impor, teknologi yang tertinggal, dan membanjirnya produk impor serta diperburuk oleh tingginya arus barang impor ilegal (penyelundupan). 2. Menurunnya permintaan pasar akibat pelemahan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor. 3. Adanya hambatan non tarif (non=tariff barrier) di beberapa negara tujuan ekspor, seperti sertifikasi eco-label. 4. Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah serta masih terbatasnya populasi industri dan SDM industri yang berkompeten. ●●● 110


5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri serta masih kurang optimalnya kapasitas produksi. 6. Masih tingginya ekspor bahan mentah. 7. Masih lemahnya R & D yang difokuskan pada pengembangan produk untuk industri tertentu dan masih kurangnya sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan produk industri. 8. Sistem sertifikasi dan manajemen mutu masih lemah karena penerapan penelitian, penerapan mutu dan pengembangan serta inovasi teknologi belum maksimal. 9. Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas). 10. Ketimpangan regulasi atau regulasi yang tidak menguntungkan bagi industri serta birokrasi yang belum pro-bisnis. 11. Masalah perburuhan (pesangon, premi jamsostek, UMR dan lain–lain). 12. Masalah kepastian hukum dan efektifitas pemberian Insentif fiskal yang belum secara optimal mampu bersaing dengan negara lain. 13. Kurangnya

keberpihakan

serta

kesadaran

masyarakat

untuk

pimpinan

dapat

dilakukan,

namun

menggunakan produk dalam negeri. 14. Kurangnya berimplikasi

komitmen pada

pimpinan,

penyesuaian

penggantian

kegiatan

yang

penyesuaian tersebut dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian.

C. REKOMENDASI Dalam rangka peningkatan capaian kinerja dan kualitas perencanaan yang diperlukan untuk mewujudkan misi Kementerian Perindustrian, maka hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain: 1. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan dan pemantapan program pembangunan industri. 2. Peningkatan upaya pengendalian impor melalui kebijakan non-tariff barrier. ●●● 111


3. Optimalisasi

insentif

fiskal:

Tax

Holiday,

Tax

BMDTP,

Allowance,

pembebasan PPnBM, pembebasan bea masuk. 4. Pemberian

insentif

untuk

industri

hijau,

khususnya

penggunaan

teknologi ramah lingkungan bagi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), serta industri yang menghasilkan produk ramah lingkungan (eco product). 5. Prioritas penyediaan infrastruktur, terutama dalam mendukung pusatpusat pertumbuhan industri, seperti percepatan pembangunan perluasan pelabuhan dan jaringan transportasi, baik kereta api maupun jalan tol. 6. Jaminan pasokan gas dan listrik untuk kebutuhan industri dalam negeri, baik sebagai bahan baku maupun energi. 7. Perjanjian kerjasama internasional yang dititikberatkan pada Peningkatan Investasi. 8. Perumusan

rancangan

standar

nasional

Indonesia

(RSNI)

dan

pemberlakuan penerapan secara wajib SNI dan pertimbangan teknis untuk produk industri. 9. Pembentukan lembaga pembiayaan khusus IKM, misal modal ventura bagi industri kecil. 10.Kewajiban pemakaian barang dan jasa termasuk Engineering Procurement Construction (EPC) dalam negeri yang sudah proven oleh proyek-proyek pemerintah dan BUMN. 11.Perlunya

sanksi

tegas

kepada

unit

kerja

dalam

instansi

pemerintah/BUMN/swasta yang tidak memenuhi persyaratan komponen lokal

yang

Penggunaan

dipersyaratkan Produk

alam

Dalam

mendukung

Negeri

(P3DN),

Program sanksi

Peningkatan

yang

sehingga

penerapan P3DN dapat lebih maksimal. 12.Pemanfaatan

LAKIP

sebagai

bahan

masukan

dan

acuan

dalam

penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. 13.Peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Perindustrian.

●●● 112

PENGUKURAN KINERJA Kementerian

:

Perindustrian

Tahun Anggaran

:

2014

Kode SS

Sasaran Strategis (SS)

Kode IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

Realisasi

Satuan

Capaian

Satuan

6,8

5,61

Persen

82,50 Persen

21,07

17,87

Persen

84,81 Persen

PERSPEKTIF STAKEHOLDERS S1

S2

Tingginya nilai tambah industri

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

S1.1

Laju pertumbuhan industri non-migas

S1.2

Kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional

S2.1


66

66,48

Persen

100,73 Persen

S2.2


37

62

Persen

167,57 Persen

250.000

32.530.000

Rupiah/Tenaga Kerja

S3

Meningkatnya Produktivitas SDM Industri

S3.1

Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri

S4

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri

S4.1

Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan

30

62

Hasil litbang

206,67 Persen

S4.2

Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan

10

37

Hasil litbang

370,00 Persen

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

S5.1

Jumlah investasi di industri hulu dan antara

850

4017

Proyek

472,59 Persen

S5.2

Tingkat kandungan lokal

500

710

Produk

142,00 Persen

S6.1

Rasio PDB industri Luar Jawa terhadap PDB industri Jawa

29,58 : 70,42

27,36 : 72,64

Rasio

92,49 Persen

S6.2

Perbandingan jumlah IKM di luar Pulau Jawa dan Jawa

38 : 62

62,17 : 37,83

Rasio

99,55 Persen

S7.1

Meningkatnya kontribusi PDB IKM terhadap PDB Industri

34

34,56

Persen

S5

S6

S7

Tersebarnya pembangunan industri

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

13012,00 Persen

101,65 Persen

Kementerian Perindustrian

Recommend Documents