Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan IV Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2011

Laporan Konsolidasi Program Dirinci Menurut Kegiatan

Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN]

No. 1

Nomor SP DIPA 2

Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan

No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%) Total 7

S 8

Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)

R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

13

14

15

1 1. 0218/019-01.1.01/00/2011 2. 0219/019-01.1.01/00/2011 3. 0197/019-01.1.01/00/2011

(01.01.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

158.754.256

158.754.256

95,66

84,08 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

1

(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

0

10.369.753

10.369.753

85,93

71,31 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

100,00

90,14 1. Sekretariat Jenderal

1. DKI JAKARTA

2

(1825) Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan Dan Kearsipan, Dan Kerumahtanggaan

0

26.068.775

26.068.775

94,34

92,64 1. Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan Dan Kearsipan, Dan Kerumahtanggaan

100,00


1. DKI JAKARTA

3

(1826) Pengembangan Sdm Industri

0

8.336.058

8.336.058

100,00

99,17


1. DKI JAKARTA

75,21 1. Pengembangan Sdm Industri

99,57

Instansi Penanggung Jawab

Lokasi

R (%)

97,90

1

No. 1

Nomor SP DIPA 2


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


13

14

Lokasi 15

4

(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

0

42.263.717

42.263.717

93,18

80,08 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

99,98


1. DKI JAKARTA 2. EROPA BARAT 3. ASIA TENGAH DAN TIMUR

5

(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

0

19.038.753

19.038.753

100,00

80,06 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

100,00


1. DKI JAKARTA

6

(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

0

34.082.690

34.082.690

100,00

88,74 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

97,97


1. DKI JAKARTA

7

(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

0

18.594.510

18.594.510

100,00

90,36 1. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

100,00


1. DKI JAKARTA

2 1. 0218/019-01.1.01/00/2011

(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

20.001.835

20.001.835

91,66

89,40 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

100,00

100,00

1

(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

0

20.001.835

20.001.835

91,66

89,40 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

100,00


3 1. 0223/019-06.1.01/00/2011

(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

0

45.500.000

45.500.000

93,79

94,03 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

96,35

95,95

1

(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

0

4.868.205

4.868.205

90,45

91,18 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

91,09

91,08 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA

2

(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

0

6.544.943

6.544.943

92,29

91,88 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

96,32


1. DKI JAKARTA

2

No. 1

Nomor SP DIPA 2


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12


Lokasi

R (%) 13

14

15

3

(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

0

5.691.945

5.691.945

96,06

96,44 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

86,42


4

(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

0

3.508.965

3.508.965

96,74

96,84 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

97,53


5

(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

0

24.885.942

24.885.942

93,89

94,22 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

99,95


4 1. 0221/019-03.1.01/00/2011

(04.07.06) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

407.163.594

407.163.594

89,00

86,11 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

98,85

95,19

1

(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

0

211.716.310

211.716.310

94,43

94,43 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

100,00

99,60 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

1. DKI JAKARTA

2

(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

0

25.939.972

25.939.972

86,96

88,35 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

99,47


1. DKI JAKARTA 2. SUMATERA UTARA 3. SUMATERA BARAT 4. KALIMANTAN BARAT

3

(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

0

81.689.515

81.689.515

70,66

80,22 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

94,71


1. DKI JAKARTA

4

(1878) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

0

25.021.030

25.021.030

100,00

83,94 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

99,91


1. DKI JAKARTA

3

No. 1

Nomor SP DIPA 2


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


13

14

Lokasi 15

5

(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

62.796.767

62.796.767

90,20

65,02 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

99,59


1. DKI JAKARTA

5 1. 0220/019-02.1.01/00/2011

(04.07.07) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

419.721.249

419.721.249

88,25

73,31 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

99,05

96,17

1

(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

0

40.911.860

40.911.860

94,18

80,45 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

99,98

97,19 1. Direktorat Jenderal Industri Agro

1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. SUMATERA UTARA 5. RIAU 6. KALIMANTAN TIMUR

2

(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

0

28.170.000

28.170.000

99,51

77,21 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

98,02


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. LAMPUNG 5. NUSA TENGGARA BARAT

3

(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

0

274.496.113

274.496.113

85,23

69,21 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

98,41


1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. SULAWESI UTARA 4. SULAWESI SELATAN 5. MALUKU

4

(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

76.143.276

76.143.276

92,31

83,11 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

100,00


1. DKI JAKARTA

4

No. 1

Nomor SP DIPA 2


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12


Lokasi

R (%) 13

14

15

6 1. 0227/019-04.1.01/00/2011

(04.07.08) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

147.402.199

147.402.199

98,15

79,13 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

99,66

90,12

1

(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

0

18.122.081

18.122.081

98,08

87,92 1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

97,77

93,76 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

1. DKI JAKARTA

2

(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

0

18.302.516

18.302.516

92,51

90,23 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

95,16


1. DKI JAKARTA

3

(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

0

18.202.697

18.202.697

91,90

91,33 1. Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

100,00


1. DKI JAKARTA

4

(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

71.167.014

71.167.014

100,00

67,97 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

100,00


1. DKI JAKARTA

5

(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

0

21.607.891

21.607.891

99,20

88,86 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

99,20


1. DKI JAKARTA

7 1. 0222/019-05.1.01/00/2011 2. 0194/019-05.2.01/15/2011

(04.07.09) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Ikm

0

377.106.832

377.106.832

76,26

55,82 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

76,68

66,94

5

No. 1

Nomor SP DIPA 2


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


13

14

Lokasi 15

1

(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

0

67.005.501

67.005.501

96,76

78,62 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

99,36

95,41 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah

1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU

2

(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

0

100.377.233

100.377.233

86,96

81,10 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

98,25


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. BALI 7. BANTEN

6

No. 1

Nomor SP DIPA 2


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


13

14

Lokasi 15

3

(1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

0

89.826.332

89.826.332

89,45

65,10 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

85,54


1. DKI JAKARTA 2. SULAWESI UTARA 3. SULAWESI TENGAH 4. SULAWESI SELATAN 5. SULAWESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAWESI BARAT

4

(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

0

119.897.766

119.897.766

65,31

40,42 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

62,75


1. DKI JAKARTA

8 1. 0195/019-08.1.01/00/2011

(04.07.10) Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

55.000.000

55.000.000

97,11

82,43 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

97,06

95,10

1

(1851) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

0

9.572.620

9.572.620

97,11 100,00

82,43 85,37 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

97,06 100,00

95,10 90,29 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

2

(1852) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

0

7.873.237

7.873.237

99,64

80,51 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

99,55

93,71 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

1. DKI JAKARTA

1. DKI JAKARTA

7

No. 1

Nomor SP DIPA 2


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


13

14

Lokasi 15

3

(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

0

9.817.620

9.817.620

92,22

90,69 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

92,22


1. DKI JAKARTA

4

(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

27.736.523

27.736.523

96,57

73,16 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

96,46


1. DKI JAKARTA

9 1. 0196/019-09.1.01/00/2011

(04.07.11) Program Kerja Sama Industri Internasional

0

48.557.397

48.557.397

87,66

96,17

89,40

1

(1855) Peningkatan Ketahanan Industri

0

6.113.464

6.113.464

87,66 99,88

78,42 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional 78,42 82,87 1. Peningkatan Ketahanan Industri

2

(1856) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

0

10.134.872

10.134.872

81,97

3

(1857) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

0

10.020.797

10.020.797

4

(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

0

22.288.264

22.288.264

96,17 100,00

89,40 100,00 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International

80,51 1. Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

93,32

91,60 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International

1. DKI JAKARTA

83,60

64,59 1. Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

100,00


1. DKI JAKARTA

85,19

85,69 1. Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

91,37


1. DKI JAKARTA

1. DKI JAKARTA

8

No. 1

Nomor SP DIPA 2

10 1. 0224/019-07.1.01/00/2011 2. 0231/019-07.2.01/11/2011 3. 0238/019-07.2.01/12/2011 4. 0263/019-07.2.01/14/2011 5. 0250/019-07.KD.16/12/2011 6. 0236/019-07.2.01/12/2011 7. 0354/019-07.2.01/23/2011 8. 0239/019-07.2.0/12/2011 9. 0237/019-07.2.01/12/2011 10. 0249/019-07.2.16/12/2010 11. 0259/019-07.2.16/13/2011 12. 0264/019-07.2.01/14/2011 13. 0367/019-07.2.01/29/2011 14. 0309/019-07.2.01/06/2011 15. 0289/019-07.2.01/02/2011 16. 0340/019-07.2.01/27/2011 17. 0296/019-07.2.01/03/2011 18. 0268/019-07.2.01/15/2011 19. 0318/019-07.2.01/16/2011 20. 0331/019/-07.2.01/18/2011 21. 0336/019-07.2.01/19/2011 22. 0283/019-07.2.01/01/2011 23. 0314/019-07.2.01/07/2011


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12


Lokasi

R (%) 13

14

15

(04.07.12) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri

0

387.216.421

387.216.421

99,50

91,67 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

99,93

98,49

1

(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

0

4.613.001

4.613.001

99,50 100,00

91,67 95,65 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

99,93 100,00

98,49 100,00 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri

2

(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

0

23.217.359

23.217.359

100,00

90,88 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

100,00

96,38 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri

1. DKI JAKARTA

3

(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

0

20.005.142

20.005.142

100,00

96,03 1. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

100,00


1. DKI JAKARTA

4

(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

0

37.693.541

37.693.541

96,20

90,44 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

100,00


1. DKI JAKARTA

5

(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

0

13.264.473

13.264.473

100,00

87,69 1. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

100,00


1. DKI JAKARTA

6

(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

0

17.832.414

17.832.414

100,00

94,63 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

100,07


1. DKI JAKARTA

1. DKI JAKARTA

9

No. 1

Nomor SP DIPA 2


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


13

14

Lokasi 15

7

(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

0

18.552.613

18.552.613

99,68

90,40 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

99,71


1. JAWA BARAT

8

(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

0

16.341.579

16.341.579

100,00

96,89 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

100,00


9

(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

0

28.968.846

28.968.846

100,00

91,72 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

99,86


1. JAWA BARAT

10

(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

0

14.968.112

14.968.112

96,22

98,20 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

100,00


1. JAWA BARAT

11

(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

0

9.169.930

9.169.930

99,39

92,86 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

99,39


1. SULAWESI SELATAN

12

(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

0

23.394.405

23.394.405

100,00

88,58 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

99,83


1. JAWA BARAT

13

(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

0

15.941.731

15.941.731

100,00

90,84 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

100,00


1. JAWA BARAT

14

(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

0

25.174.974

25.174.974

100,00

87,78 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

100,00


1. JAWA BARAT

15

(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

0

15.582.505

15.582.505

100,00

94,52 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

100,00


1. JAWA TENGAH

16

(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

0

14.056.403

14.056.403

100,00

90,67 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

100,00


1. DI YOGYAKARTA

1. DI YOGYAKARTA

10

No. 1

Nomor SP DIPA 2


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8

17

(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

0

88.439.393

88.439.393

100,00

11 1. 0353/019-01.2.01/23/2011 2. 0373/019-01.2.01/20/2011 3. 0297/019-01.2.01/03/2011 4. 0225/019-01.1.01/11/2011 5. 00295/019-01.2.01/03/2011 6. 0294/019-01.2.01/03/2011 7. 0293/019-01.2.01/03/2011 8. 0267/019-01.2.01/15/2011 9. 0261/019-01.2.01/14/2011 10. 0232/019-01.2.01/11/2011 11. 0352/019-01.2.01/23/2011 12. 0229/019-01.2.01/11/2011 13. 0230/019-01.2.01/11/2011 14. 0234/019-01.2.01/12/2011 15. 0288/019-01.2.01/02/2011 16. 0282/019-01.2.02/I/2011 17. 0313/019-01.2.01/07/2011 18. 287/019-01.2.01/02/2011 19. 0351/019-01.2.01/23/2011 20. 0262/019-01.2.01/14/2011 21. 0317/019-01.2.01/16/2011 22. 0350/019-01.2.01/23/2011 23. 0260/019-01.2.01/14/2011 24. 0235/019.01.2.01/12/2011 25. 0248/019-01.2.16/12/2011

(10.90.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

263.973.219

263.973.219

95,00


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

80,62 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

85,80 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

S (%) 12 100,00

99,79

R (%)


13

14


Lokasi 15 1. JAWA TIMUR 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. KALIMANTAN BARAT 8. KALIMANTAN SELATAN 9. KALIMANTAN TIMUR 10. SULAWESI UTARA 11. MALUKU

96,57

11

No. 1

Nomor SP DIPA 2

1


No. Loan

PHLN

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri

JUMLAH Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%) 12

R (%)


13

14

Lokasi 15

0

263.973.219

263.973.219

95,00

85,80 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri

99,79


0

2.330.397.002

2.330.397.002

92,00

81,84

96,65

92,89

92,00

81,84

96,65

92,89

1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. JAWA TIMUR 5. ACEH 6. SUMATERA UTARA 7. SUMATERA BARAT 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. SULAWESI SELATAN 11. BALI

Jakarta Selatan, 16 Januari 2012 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat

12

Laporan Konsolidasi Program Dirinci Menurut Fungsi dan Subfungsi

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2011 Anggaran (Rp. 000) Kode 1

(01) (01.01)

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Hasil *)

Fungsi/Sub Fungsi/Program 2

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

T (%)

R (%)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

178.756.091

178.756.091

95,20

84,69

99,71

98,23

0

178.756.091

178.756.091

95,20

84,69

99,71

98,23


12

(01.01.01)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

158.754.256

158.754.256

95,66

84,08 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

99,57


(01.01.02)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

20.001.835

20.001.835

91,66

89,40 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

100,00


0

1.887.667.692

1.887.667.692

88,50

76,99

93,46

89,19

0

1.887.667.692

1.887.667.692

88,50

76,99

93,46

89,19

0

45.500.000

45.500.000

93,79

(04) (04.07) (04.07.03)

EKONOMI INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

94,03 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

96,35

95,95 1. Inspektorat Jenderal

1

Anggaran (Rp. 000) Kode 1

Penyerapan (%)


Fungsi/Sub Fungsi/Program 2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

T (%)

R (%)

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

(04.07.06)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

407.163.594

407.163.594

89,00

86,11 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

98,85


(04.07.07)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

0

419.721.249

419.721.249

88,25

73,31 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

99,05


(04.07.08)

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

147.402.199

147.402.199

98,15

79,13 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

99,66


(04.07.09)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM

0

377.106.832

377.106.832

76,26

55,82 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

76,68


(04.07.10)

Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

55.000.000

55.000.000

97,11

82,43 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

97,06


2

Anggaran (Rp. 000) Kode

Penyerapan (%)


Fungsi/Sub Fungsi/Program

1

2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

T (%)

R (%)

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

(04.07.11)

Program Kerja Sama Industri Internasional

0

48.557.397

48.557.397

87,66

78,42 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

96,17


(04.07.12)

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

0

387.216.421

387.216.421

99,50

91,67 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

99,93


0

263.973.219

263.973.219

95,00

85,80

99,79

96,57

0

263.973.219

263.973.219

95,00

85,80

99,79

96,57

0

263.973.219

263.973.219

95,00

85,80 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

99,79


(10) (10.90) (10.90.01)

PENDIDIKAN PENDIDIKAN LAINNYA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

JUMLAH

0

2.330.397.002

2.330.397.002

92,00

81,84

96,65

92,89

3

Kendala Yang Dihadapi dan Tindak Lanjut

LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6

No

Kode

Kegiatan

Kendala

Tindak Lanjut yang Diperlukan

1

2

3

4

5

1

1826

Pengembangan Sdm Industri

Adanya ketentuan berkaitan dengan penghematan sehingga harus dilaksanakan revisi Petunjuk Operasioanal Kegiatan (POK), anggaran dan pelaksanaan sub komponen.

1. Mempercepat proses revisi POK, anggaran Koordinator Kegiatan, PPK, dan pelaksanaan sub komponen. 2. Bendaharawan Satker Mengoptimalkan koordianasi antara koordinator kegiatan dan PPK serta bendaharawan satker.

2

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

DIPA penghematan dan penggunaan kembali pagu anggaran yang baru disahkan pada November 2011 mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan penghematan hanya memiliki waktu yang sangat terbatas

Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar penyusunan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik sehingga DIPA dapat disahkan oleh pemerintah dengan cepat.

Biro Perencanaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

3

1830

Peningkatan Kualitas Sdm Industri

Banyak realisasi yang sudah masuk, tetapi kemudian lepas kembali

input ulang

petugas emon, bendahara pengeluaran

4

1831

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pembuatan majalah terbentur pada naskah Publik penulisan dan foto dokumentasi

Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kemenperin maupun Kementerian Keuangan

- Biro Perencanaan - Biro Keuangan - Dirjen Anggaran

5

1832

Pembangunan, Pengadaan, Terdapat revisi beberapa kegiatan dan pekerjaan Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan Perbaikan Dan Peningkatan Sarana mendesak yang harus segera dilaksanakan dan kordinasi dengan pihak-pihak terkait, Biro Dan Prasarana Kerja Keuangan dan Biro Perancanaan

Biro Keuangan dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian

6

1875

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kegiatan Kajian Pembuatan Disain Struktur Kain Agar tidak terulang di tahun mendatang, maka batal dilaksanakan karena pemenang yang kontrol dan koordinasi dengan Unit Layanan diusulkan oleh ULP dinilai tidak kompeten, Pengadaan (ULP) harus lebih ditingkatkan sehingga KPA menetapkan untuk tidak melanjutkan kegiatan ini, mengingat lelang ulang tidak mungkin dilaksanakan karena terbatasnya waktu, maka kegiatan ini tidak terlaksana

1

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

7

1878

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

Proses Perundingan Penyelesaian Penyerahan Proyek Asahan : Kegiatan Advisor (pendampingan) Konsultan Hukum tidak terlaksana hal ini dikarenakan pada tahun 2011 proses perundingan antara Pemerintah RI dengan investor Jepang masih dalam proses prenegoitation, sehingga belum memerlukan Advisor (pendampingan) Konsultan Hukum.

Dalam kegiatan proses Fasilitasi Proses Penyerahan Proyek Asahan perlu dilakukan persiapan perundingan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Proyek Asahan dalam bidang legalitas, sehingga perlu dilaksanakan konsultasi dengan pihak Legal Advisor untuk memberikan pertimbangan hukum dalam rangka persiapan perundingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencaanan kembali kegiatan dimaksud dalam rangka memberikan legal opinion, analisa dampak hukum atas alternatifalternatif Pengambilalihan yang ada serta memberikan opini hukum mengenai alternatif terbaik beserta dengan langkah-langkah hukum yang perlu diambil dalam pelaksanaannya, dll.

8

1833

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

adanya penghematan anggaran dari nilai pagu Menyesuaikan HPS dan spesifikasi teknis pada Unit Layanan Pengadaan, untuk pelaksanaan pelelangan pengadaan mesin kegiatan bantuan mesin peralatan, jasa Unit penerima bantuan peralatan, jasa konsultasi dan jasa lainnya konsultasi dan jasa lainnya untuk tahun mesin peralatan. anggaran 2012

9

1833

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

adanya perubahan judul-judul RSNI yang telah melakukan komunikasi intensif dengan asosiasi BPKMI, Balai pengujian direncanakan pada tahun 2010 atas permintaan dan dunia usaha terkait, Asosiasi dan Dunia asosiasi dan dunia usaha menyesuaikan dengan Usaha perkembangan terakhir.

10

1834

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

Kegiatan Bantuan mesin dan Peralatan secara fisik tercapai 100 % sedangkan untuk keuangan yang dikontrakan realisasi 100 % namun tidak tercapainya realisasi keuangan karena dari sisa kontrak.

Diharapkan tahun yang akan datang pelaksanaan pelelangan lebih awal, untuk menghindari penumpukan realisasi pada triwulan IV

Tim Perundingan Proyek Asahan sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2010, Kelompok Kerja Penyiapan Pengakhiran Master Agreement Proyek Asahan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 39/M-IND/PER/3/2011

ULP, Penanggung Jawab kegiatan

2


No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

11

1835

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Anggaran kegiatan Revitalisasi Industri Gula Mempercepat tahap verifikasi investasi dari PG dalam rangka Pemberian Keringanan Pembiayaan Pembelian Mesin / Peralatan Pabrik Gula tidak bisa terserap sepenuhnya pada tahun 2011 karena rendahnya tingkat investasi BUMN Pabrik Gula

12

1836

Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

Tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan seperti Memperbaiki perencanaan anggaran agar tidak DJ Anggaran Kemenkeu; pelaksanaan rapat koordinasi peraturan terlalu tinggi melebihi kebutuhan. Bag. PEP perundang-undangan dan penghematan penggunaan anggaran akibat dana yang tersedia melebihi dari kebutuhan sebenarnya.

13

1837

Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

Partisipasi Seminar Internasional OVOP di Thailand tidak dilaksanakan karena event dibatalkan akibat kondisi force majeur di Thailand.

Tidak dapat dilakukan revisi karena keterbatasan waktu.

Ditjen IKM

14

1837


Pencetakan Buku Profil Klaster IKM KBB tidak dilaksanakan karena anggaran tidak memadai.

Dalam perencanaan anggaran harus memperhitungkan ruang lingkup kegiatan dengan baik.

Dit. IKM Wilayah I

15

1837


Sosialisasi Hasil Diagnosis dan Kolaborasi Melaksanakan Sosialisasi Hasil Diagnosis dan Dit. IKM Wilayah I Klaster IKM Makanan Ringan di Kota Pekanbaru, Kolaborasi Klaster IKM Makanan Ringan di Kota Provinsi Riau tidak dilaksanakan karena Pekanbaru, Provinsi Riau tahun depan. keterbatasan waktu.

16

1838

Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

Keterlambatan turunnya revisi beberapa kegiatan Mempercepat revisi sehingga kegiatan yang sehingga menghambat pelaksanaan. mengalami revisi dapat dilksanakan sesuai target.

17

1838

Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

Sebagai satuan kerja baru Balai Pengembangan Berkoordinasi dengan pihak yang terkait guna Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia belum memiliki peningkatan kompetensi pengelolaan anggaran Industri Persepatuan SDM pengelola yang berkompeten di bidang dan pengadaan barang dan jasa. Indonesia pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa (belum bersertifikasi).

PTPN, RNI, BPPT, BPKP, Kementerian Keuangan

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan

3


No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

18

1839

Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

Pada sub-Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi kendala yang diahadapi adalah, datadata dari Kab./Kota tidak ada di data base dinas provinsi dan formatnya juga tidak seragam.

Mengharapkan bantuan dari Dinas Provinsi melalui surat resmi agar Kab./Kota berperan aktif dalam pengumpulan data IKM di wilayahnya masing-masing.

19

1839

Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

1. Penyusunan Silabus Pelatihan GMP/Kemasan dana yang diusulkan dianggap tidak sesuai dengan kegiatan yang dimaksud 2. Fasilitasi Sertifikasi HACCP/SNI tidak dilaksanakan karena di wilayah III belum ada IKM yang memenuhi syarat untuk diberikan sertifikasi dimaksud 3. Partisipasi Sidang Internasional tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu sehingga dana yang dianggarkan tidak bisa cair.

1. Megalokasikan anggaran yang lebih sesuai 1. Direktur 2. Kasubdit dengan bobot kegiatan. 2. Fasilitasi Sertifikasi terkait akan lebih disesuaikan dengan kondisi IKM yang ada di wilayah III 3. Melakukan perencanaan dengan lebih matang lagi sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu

20

1840

Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

Kurangnya tenaga staf untuk pelaksanaan dan kesulitan dalam modal awal dalam melaksanakan kegiatan pengembangan iklim usaha dan kelembagaan

Perencanaan yang lebih matang dalam pembagian tugas.

Koordinator Kegiatan

21

1851

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

Hambatan dan kendala utama dalam pelaksanaan dokumen perencanaan/fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi khusus wilayah I adalah belum terselesaikannya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara terkait alih fungsi lahan.

Kegiatan Dokumen Perencanaan/Fasilitasi Pengembangan KEK telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik. Untuk periode DIPA tahun selanjutnya, perlu dilakukan upaya perbaikan berupa koordinasi dengan daerah dan kelengkapan data dukung perencanaan/fasilitasi.

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian PU.

1. Sekretariat Jenderal IKM 2. Direktorat IKM Wilayah III

4


No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

22

1854

Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

1. Pelaksanaan workshop dalam komponen kegiatan Penyusunan Mekanisme antar Pusat dan Daerah serta antar Daera seringkali terbentur oleh jadwal dan waktu tim tenaga ahli; 2. Narasumber dalam komponen kegiatan Penelaahan Hukum tidak dapat hadir dalam acara tersebut, sehingga acara tidak jadi dilaksanakan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Perencanaan kegiatan yang lebih matang untuk 1. Tim tenaga ahli; 2. kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Narasumber.

23

1854

Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Terdapat kendala pada komponen kegiatan layanan gaji yaitu perhitungan yang kurang cermat, terutama pada belanja transito

1.Melakukan perhitungan yang lebih cermat dan 1.Bagian Keuangan Ditjen teliti pada tahun anggaran berikutnya; PPI; 2.Bagian Kepegawaian 2.Melanjutkan kegiatan peningkatan dan Umum Ditjen PPI kemampuan SdM pada tahun 2012

24

1855

Peningkatan Ketahanan Industri

- Kurangnya koordinasi dalam melakukan penjadwalan dalam partisipasi fora internasional Kurangnya informasi yang akurat mengenai sidang fora internasional

- Melakukan koordinasi dengan Direktorat Wil I dan Wil II serta Sesditjen KII dalam menyusun penjadwalan sidang-sidang yang terkait dalam penyusunan output - Membuat database internal mengenai jadwal pelaksanaan sidang terkait Kerjasama Industri Internasional

25

1858

Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

- Beberapa kegiatan dari pemanfaatan Memperbaiki tata kelola organisasi penghematan tidak dapat dijalankan karena kurangnya waktu; - Adanya anggaran blokir yang tidak bisa dicairkan; - Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dijalankan karena keterbatasan personil; - Tidak disiplinnya pelaksanaan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;

- Sesditjen Sektor/Direktorat terkait Kemenlu - Kemendag - BSN - KBRI dan atase di LN

Sekretariat Ditjen KII

5


No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

26

1860

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Kegiatan Perumusan RSNI ada keterkaitan dengan Direktorat Pembina Industri sehingga apabila data untuk pelaksanaan rapat konsensus RSNI terlambat dapat menghambat taget realisasi yang telah ditetapkan.

27

1861

Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

Perlu disusun strategi dalam mendorong industri Implementasi dan Penerapannya untuk menerapkan EPCM, dan industri tekstil, pulp-kertas meminta untuk diadakan koordinasi lebih lanjut sebelum finalisasi pedoman teknis

28

1862

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Komponen Peningkatan Kemampuan SDM Perencanaan kegiatan pada tahun-tahun yang Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Terkait Teknologi Industri disepakati tidak akan datang harus memperhatikan tupoksi Mutu Industri dilaksanakan karena tidak sesuai dengan tupoksi Sekretariat. Revisi kegiatan tidak bisa dilakukan karena waktu untuk memprosesnya tidak memadai.

Bagian Program dan Kerja Sama, BPKIMI

29

1864

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

Alat telah selesai dibuat namun belum dilaksanakan ujicoba alat dikarenakan adanya kesulitan dalam memperoleh bahan kimia diethanolamida

Telah dilaksanakan proses pengadaan bahan kimia diethanolamida dan direncanakan bahan tersebut akan tersedia pada minggu ke-2 Januari 2012, sehingga pelaksanaan ujicoba alat dapat dilaksanakan pada minggu ke-2 Januari 2012.

BPKIMI

30

1867

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

1. Adanya penjadwalan ulang reakreditasi ABIPRO oleh KAN, sehingga anggaran Paket D BSN dan audit Witness KAN belum digunakan. 2. Adanya anggaran untuk Audit Internal yang tidak dicairkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Satuan Biaya Umum.

1. Penjadwalan reakreditasi dan surveilen yang Lembaga Sertifikasi dan lebih akurat dan dikoordinasikan dengan BSN BSN serta KAN. terlebih dahulu. 2. Penghapusan anggaran untuk audit internal.

Koordinasi dengan Direktorat Pembina Industri dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat teknis dan rapat pra konsensus RSNI untuk tahun 2012, sehingga target realisasi dapat tercapai.

Direktorat Pembina Industri di lingkugnan Kementerian Perindustrian.

Kemenperin, Instansi terkait dan industri

6


No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

31

1869

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

Realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai target sasaran dikarenakan kegiatan-kegiatan sebagian besar dari sumber dana PNBP yang mana realisasi PNBP tidak mencapai target.

Perencanaa yang lebih akurat dan peningkatan Bidang Pengembangan realisasi PNBP Jasa Teknis, Bidang Penilaian Kesesuain, Bidang Litbang, Bag. Tu, pengelola Dipa

32

1871

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

Kurangnya perencanaan dalam pelaksanaan realisasi anggaran PNBP, yaitu antara evaluasi penerimaan dan pengeluaran. Di samping itu adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, menyebabkan usulan revisi silang anggaran belanja barang (operasional dan perjalanan dinas) ke akun honorarium tidak dapat dilakukan karena adanya peraturan baru yang melarang adanya pergeseran antar komponen yang menambah besaran honor yang sudah ada.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan PNBP serta perencanaan pengeluaran PNBP yang boleh dipergunakan (95,28%).

PPK terkait

33

1872

Penelitian Dan Pengembangan Untuk kegiatan Kerjasama dengan TSP pada Teknologi Bahan Dan Barang Teknik tahun 2011 tidak ada kegiatan karena belum jelasnya MoU antara BPKIMI dan TSP.

Koordinasi dengan BPKIMI untuk kelanjutan kerjasama dengan TSP

BPKIMI

34

3986

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

agar lebih merencanakan pengeluaran yang ada dengan anggaran yang tersedia

KPPN II Surabaya

Realisasi keuangan melebihi pagu anggaran belanja pegawai yang ada dikarenakan penambahan pegawai baru dan mutasi pegawai diluar perencanaan rencana anggaran awal tahun.

7


No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

35

3986


Realisasi keuangan yang masih dibawah 80% dikarenakan tidak dicairkannya Honor RBA dan Tarif Layanan Jasa Teknis yang disebabkan adanya penundaan pengurusan BLU dan telah terbitnya PP No. 47 Tahun 2011 tentang Tarif Penerimaan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.

Adanya penyusunan rencana anggaran yang Para Kasie yang terkait dan lebih dioptimalkan pada kegiatan yang memang Tim penyusun Anggaran. benar-benar akan dilaksanakan.

36

3986


Selisih sasaran dan realisasi keuangan yang lebih besar dari 5% karena Pendapatan baru diperolah sampai dengan akhir Triwulan IV dan yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar 63,20%. Dengan adanya batas penyetoran JPT yang melapaui batas waktu TUP sehingga penarikan sudah tidak dapat dilakukan.

Perlu adanya peningkatan promosi

Koordinator PNBP dan KPA

Jakarta Selatan, 16 Januari 2012 Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat

8

Kementerian Perindustrian

Recommend Documents