LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAGIAN ANGGARAN 019

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BAGIAN ANGGARAN 019

Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 Audited

JL. GATOT SUBROTO KAV. 52-53 JAKARTA SELATAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Perindustrian berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Perindustrian. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta,

April 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN

Kata Pengantar

i

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iv

Daftar Singkatan

vii

Pernyataan Tanggung Jawab

viii

Ringkasan

1

I.

Laporan Realisasi Anggaran

4

II.

Neraca

5

III.

Catatan atas Laporan Keuangan

7

A. Penjelasan Umum

7

A.1. Dasar Hukum

7

A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Perindustrian

7

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

11

A.4. Kebijakan Akuntansi

13

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

20

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

20

B.2. Belanja Negara

22

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Daftar Isi

28

C.1. Aset Lancar

28

C.2. Aset Tetap

38

C.3. Piutang Jangka Panjang

58

C.4. Aset Lainnya

59

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

65

ii

C.6. Ekuitas Dana Lancar

69

C.7. Ekuitas Dana Investasi

70

D. Pengungkapan Penting Lainnya

72

D.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

72

D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI

81

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

81

D.4. Rekening Pemerintah

82

D.5. Pengungkapan Lain-lain

82

Lampiran A1

83

Laporan-laporan Pendukung

86



LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

87



LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

88



Neraca Percobaan

89

Laporan Barang Pengguna Tahunan

90

Laporan Akrual

91

Laporan Rekening Pemerintah

92

Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

93

Lampiran – Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung CaLK

94

Daftar Isi

iii

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

Tabel 1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013

1

Tabel 2

: Ringkasan Neraca TA 2014 dan TA 2013

2

Tabel 3

: Satuan Kerja pada Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian

12

Perindustrian Tabel 4

: Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA Kementerian Perindustrian

13

Tabel 5

: Penggolongan Kualitas Piutang

17

Tabel 6

: Penggolongan Masa Manfaat Kolompok Aset tetap

19

Tabel 7

: Rincian Estimasi dan realisasi PNBP Lainnya

20

Tabel 8

: Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya TA 2014 dan TA 2013

21

Tabel 9

: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Menurut Satuan

21

Kerja Tabel 10 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Menurut Jenis

21

Pendapatan Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU TA 2014 dan TA 2013

22

Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2014

22

dan TA 2013 Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

24

Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013

24

Tabel 15 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

25

Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

26

Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013

27

Tabel 18 : Rincian Aset Lancar TA 2014 dan TA 2013

28

Tabel 19 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I TA 2014 dan

28

TA 2013 Tabel 20 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

29

Tabel 21 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

29

Tabel 22 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pe Eselon I

30

Tabel 23 : Rincian Kas pada BLU per Eselon I

31

Tabel 24 : Rincian Belanja Dibayar di Muka per Eselon I

32

Tabel 25 : Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I

32

Tabel 26 : Rincian Piutang Bukan Pajak per Transaksi

33

Tabel 27 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

34

Daftar Tabel

iv

Tabel 28 : Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran/Tuntutan Ganti

34

Rugi (TPA/TGR) Tabel 29 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan

35

Penjualan Angsuran/Tuntutan Ganti Rugi (TPA/TGR) Tabel 30 : Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I

35

Tabel 31 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan

36

Operasional BLU per Eselon I Tabel 32 : Rincian Persediaan TA 2014 dan TA 2013

37

Tabel 33 : Rincian Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada

37

masyarakat Tabel 34 : Rincian Aset Tetap

38

Tabel 35 : Rincian Saldo Tanah

38

Tabel 36 : Rincian Saldo Tanah BLU

39

Tabel 37 : Rincian Saldo Peralatan dan Mesin

40

Tabel 38 : Rincian Saldo Peralatan dan Mesin BLU

46

Tabel 39 : Rincian Saldo Gedung dan Bangunan

49

Tabel 40 : Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada BLU

51

Tabel 41 : Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan

52

Tabel 42 : Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

53

Tabel 43 : Rincian Aset Tetap Lainnya

54

Tabel 44 : Rincian Aset Tetap Lainnya BLU

56

Tabel 45 : Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

57

Tabel 46 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

58

Tabel 47 :

Rincian Tagihan TP/TGR

58

Tabel 48 :

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih TP/TGR

59

Tabel 49 : Rincian Aset Lainnya

59

Tabel 50 : Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

60

Tabel 51 : Rincian Aset Tak Berwujud BLU per Eselon I

61

Tabel 52 : Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I

62

Tabel 53 : Rincian Aset Lain-Lain BLU per Eselon I

64

Tabel 54 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek

65

Tabel 55 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

66

Tabel 56 : Rincian Pendapatan Diterima Di Muka

68

Tabel 57 : Rincian Ekuitas Dana Lancar

69

Tabel 58 : Rincian Ekuitas Dana Investasi

70

Daftar Tabel

v

Tabel 59 : Rincian Kas dan Bank per 30 Juni per LPT-Indak

74

Tabel 60 : Mutasi Kas dan Bank

75

Tabel 61 : Saldo Piutang Macet per 31 Desember 2014

77

Tabel 62 : Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih

78

Tabel 63 : Saldo Piutang DB

78

Tabel 64 : Saldo Piutang DB (Piutang yang masih dikelola LPT-Indak)

78

Tabel 65 : Investasi Non Permanen Jangka Panjang Lainnya Tahun 2013 dan

80

Tahun 2014 Tabel 66 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLU

82

Tabel 67 : Perbandingan Nilai Aset Tetap Kementerian Perindustrian

83

Daftar Tabel

vi

DAFTAR SINGKATAN APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BLU

: Badan Layanan Umum

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

BUN

: Bendahara Umum Negara

DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA

: Laporan Realisasi Anggaran

MA

: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI

: Sistem Akuntansi Instansi

SAK

: Sistem Akuntansi Keuangan

SAP

: Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA

: Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP

: Uang Persediaan

TA

: Tahun Anggaran

TAB

: Tahun Anggaran Berjalan

TAYL

: Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

: Tuntutan Ganti Rugi

TPA

: Tagihan Penjualan Angsuran

UP

: Uang Persediaan

Daftar Singkatan

vii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


viii

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 52-53 JAKARTA 12950 TELEPON 021 5255509

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

April 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN


ix

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2014 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp221.784.837.062,00 atau mencapai 134,07 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp165.419.859.700,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.431.995.787.025,00 atau mencapai 91,55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.656.458.774.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan pada Tabel 1.

Uraian Pendapatan Negara Belanja Negara

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 Kementerian Perindustrian TA 2014 % Realisasi Anggaran Realisasi thd Anggaran


165.419.859.700

TA 2013 Realisasi

221.784.837.062

134,07

209.338.601.465

2.656.458.774.000 2.431.995.787.025

91,55

2.797.673.783.637

-1-


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.752.596.442.267,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp92.296.114.340,00, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp4.627.310.747.830,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp23.880.000,00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp32.965.700.097,00. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp19.716.059.807,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp4.732.880.382.460,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp72.580.054.533,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp4.660.300.327.927,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 Kementerian Perindustrian Tanggal Neraca Kenaikan/(Penurunan) (Rp) % 31-Des-14 31-Des-13

ASET Aset Lancar

92.296.114.340

77.072.140.778

15.223.973.562

19,75

4.627.310.747.830

4.317.840.611.138

309.470.136.692

7,17

23.880.000

0

23.880.000

#DIV/0!

32.965.700.097

29.900.017.796

3.065.682.301

10,25

4.752.596.442.267

4.424.812.769.712

327.783.672.555

7,41

19.716.059.807

11.209.320.738

8.506.739.069

75,89

Jumlah Kewajiban

19.716.059.807

11.209.320.738

8.506.739.069

75,89

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

72.580.054.533

65.862.820.040

6.717.234.493

10,20

Ekuitas Dana Investasi

4.660.300.327.927

4.347.740.628.934

312.559.698.993

7,19

Jumlah Ekuitas Dana

4.732.880.382.460

4.413.603.448.974

319.276.933.486

7,23

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

4.752.596.442.267

4.424.812.769.712

327.783.672.555

7,41

Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek


-2-


3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-

Laporan keuangan Kementerian Perindustrian TA 2013 Audited

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 TA 2014

TA 2013

Uraian

Catatan

A. Pendapatan Negara dan Hibah A.I. Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas A.I.1. Pendapatan Negara A.I.1.a. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya A.I.1.b. Pendapatan Badan Layanan Umum A.I.2. Hibah Jumlah Pendapatan Negara & Hibah

A.1.1.a

101.599.319.700

146.543.031.154

144,24

142.902.176.289

A.I.1.b

63.820.540.000

75.236.667.598

117,89

66.436.425.176

A.I.2

0 165.419.859.700

5.138.310 221.784.837.062

#DIV/0! 134,07

0 209.338.601.465

2.656.458.774.000 2.640.784.129.000 602.872.308.000 1.765.414.923.000 272.496.898.000 15.674.645.000 0 619.845.000 15.054.800.000 0 0 0 0 2.656.458.774.000

2.301.465.332.905 2.300.795.826.215 541.055.982.822 1.518.217.889.286 241.521.954.107 669.506.690 0 614.723.090 54.783.600 130.530.454.120 0 0 130.530.454.120 2.431.995.787.025

86,64 87,13 89,75 86,00 88,63 4,27 #DIV/0! 99,17 0,36 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 91,55

2.797.673.783.637 2.796.922.806.206 524.922.730.884 1.650.750.383.937 621.249.691.385 750.977.431 0 695.568.905 55.408.526 0 0 0 0 2.797.673.783.637

B. BELANJA NEGARA B.I. Belanja Transaksi Kas B.I.1. Rupiah Murni 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal B.I.2. Pinjaman dan Hibah 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal B.II. Belanja Transaksi Non Kas 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Jumlah Belanja Negara

B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.1 B.2.2 B.2.3

Anggaran

Realisasi

% thd Anggaran

Realisasi

Jakarta, April 2015 MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN


-4-


II.NERACA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 URAIAN

CAT

31 DESEMBER 2014

(dalam rupiah) 31 DESEMBER 2013

ASET ASET LANCAR

C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

363.691.428

3.130.717.786

Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.2

53.245.308

64.877.267

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.3

12.738.617.307

262.168.632

Kas Pada Badan Layanan Umum

C.1.4

49.498.888.438

46.944.070.443

Belanja Dibayar Dimuka

C.1.5

5.624.895

19.124.646

Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

C.1.6 C.1.7

46.017.627.992

31.454.850.231 (29.624.083.696)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

C.1.10

1.437.920.250

1.772.813.835

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

C.1.11

(312.621.943)

(324.893.249)

Persediaan

C.1.12

11.258.086.340

23.372.494.883

92.296.114.340

77.072.140.778

C.1.8

0

11.999.803

C.1.9

0 (59.999)

Jumlah Aset Lancar ASET TETAP

(28.776.905.479)

C.2

Tanah

C.2.1

2.240.180.243.236

2.067.385.745.501

Tanah BLU

C.2.2

115.629.079.088

117.727.799.088

Peralatan dan Mesin

C.2.3

2.747.819.254.939

2.506.124.596.380

Peralatan dan Mesin BLU

C.2.4

253.955.182.390

230.347.496.912

Gedung dan Bangunan

C.2.5

1.067.505.003.064

1.006.461.977.147

Gedung dan Bangunan BLU

C.2.6

100.197.470.297

98.923.034.446

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.7

51.641.621.122

48.749.460.682

Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

C.2.8

823.122.541

640.415.541

Aset Tetap Lainnya

C.2.9

24.698.981.646

22.999.124.941

Aset Tetap Lainnya BLU

C.2.10

3.511.601.392

3.353.429.186

Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.11

28.364.810.058

19.726.146.000

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.12

(2.007.015.621.943)

(1.804.598.614.686)

4.627.310.747.830

4.317.840.611.138

C.3.1

24.000.000

0

C.3.2

(120.000)

0

23.880.000

0

Jumlah Aset Tetap PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU Jumlah Piutang Jangka Panjang


C.3

-5-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited URAIAN ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud BLU Aset Lain-lain Aset Lain-lain BLU Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima di Muka Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek Dana Lancar BLU Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Belanja / Jasa yang harus diterima Barang/Jasa yang Harus Diserahkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

CAT C.4 C.4.1 C.4.2 C.4.3 C.4.4 C.4.5

31 DESEMBER 2014

31 DESEMBER 2013

30.031.767.899 505.825.000 14.766.795.706 2.471.199.872 (14.809.888.380) 32.965.700.097 4.752.596.442.267

29.171.123.047 412.105.000 5.589.449.504 759.873.853 (6.032.533.608) 29.900.017.796 4.424.812.769.712

13.146.100.057 4.644.518.670 363.691.428 762.528.876 799.220.776 19.716.059.807 19.716.059.807

5.616.798.897 2.301.751.756 3.130.717.786 160.052.299 0 11.209.320.738 11.209.320.738

C.6 C.6.1 C.6.2

18.377.960.624 11.258.086.340

3.278.687.121 23.372.494.883

C.6.3

(1.915.987.094)

(5.480.221.897)

C.6.4 C.6.5 C.6.6 C.6.7

49.498.888.438 0 5.624.895 (4.644.518.670) 72.580.054.533

46.944.070.443 30.416.600 19.124.646 (2.301.751.756) 65.862.820.040

4.627.310.747.830 32.989.580.097 4.660.300.327.927 4.732.880.382.460 4.752.596.442.267

4.317.840.611.138 29.900.017.796 4.347.740.628.934 4.413.603.448.974 4.424.812.769.712

C.5 C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.5.4 C.5.5

C.7 C.7.1 C.7.2

Jakarta, April 2015 MENTERI PERINDUSTRIAN

SALEH HUSIN


-6-


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1)

Rencana Strategis

Latar belakang Sektor Industri merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu kebijakan dalam pembangunan industri Indonesia harus dapat menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia dan mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat. Persaingan internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus strategi pembangunan industri pada masa depan adalah membangun daya saing sektor industri yang berkelanjutan di pasar domestik. Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, guna menjabarkan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Kementerian Perindustrian telah dan akan terus melaksanakan langkah-langkah dan kegiatankegiatan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi kendala dan permasalahan yang ada


-7-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited sehingga dalam 5 tahun ke depan (2010-2014) sektor industri dapat tumbuh dan berkembang guna memperkokoh posisi sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat strategi yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan dan menjabarkan strategi tersebut ke dalam program rencana kerja, serta indikator kinerja untuk kurun waktu tahun 2010-2014. Lebih lanjut Renstra diimplementasikan ke dalam rencana pelaksanaan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perindustrian dan Renstra untuk masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. 2) Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian adalah memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri dengan melakukan perencanaan terpadu dan mengharmonisasikan pelaksanaan program, serta pengendaliannya untuk jangka waktu 2010-2014, sehingga diharapkan akan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian. Renstra tersebut merupakan acuan bagi seluruh unit kerja eselon I di Kementerian Perindustrian dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pengembangan industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing unit selama periode tahun 2010-2014. 3) Tupoksi Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka Kementerian Perindustrian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi: a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian; b) Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; c) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian; d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; e) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.


-8-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Perindustrian dibagi menjadi Menteri Perindustrian, Sembilan (9) unit Eselon I dan 3 Staf Ahli Menteri yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; 2. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur; 3. Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang industri agro; 4. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi; 5. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah; 6. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri; 7. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional; 8. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian; 9. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri; 10. Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah penguatan struktur industri; 11. Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah pemasaran dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;


-9-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 12. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah sumber daya industri dan teknologi. 4) Ruang Lingkup Rencana Strategis Kementerian Perindustrian yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang industri dan ekonomi yang bersifat rolling plan dengan ruang lingkupnya mencakup: Visi, Misi, Analisis Perkembangan Strategik, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam rangka Pembangunan Industri Nasional, Pembangunan Industri Andalan Masa Depan, Pengembangan Industri Kecil Menengah tertentu, serta penanganan masalah-masalah aktual sektor industri. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian memiliki ruang waktu dari tahun 2010-2014. 5) Visi dan Misi Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan: 1. Industri kelas dunia; 2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya; 2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional; 3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar; 4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat); 5. Jasa industri yang tangguh. Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuhsuburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) antara lain: Catatan atas Laporan Keuangan

-10-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 1. 2. 3. 4.

Meningkatnya nilai tambah industri; Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan; Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan; 5. Lengkap dan menguatnya struktur industri; 6. Tersebarnya pembangunan industri; 7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB. Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai dengan 2014 yakni Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan. Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut: 1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; 2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; 3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; 4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; 5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; 6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; 7. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mendorong peningkatan nilai tambah industri; Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional; Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; Memfasilitasi penguatan struktur industri; Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

Pendekatan A.3.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi

Laporan Keuangan


-11-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Perindustrian. Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Perindustrian seperti Eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, seperti ditunjukkan pada tabel 3: Tabel 3 Satuan Kerja pada Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian KODE ESELON I

URAIAN ESELON I

01

02 03 04

05

08 09

JUMLAH SATKER

Setjen Pusat

1

Pusdatin

1

Puskom

1

Pusdiklat

1

Sekolah

17

Balai Diklat Industri

7

Atase Luar Negeri

2

IA Pusat

1

Dekonsentrasi

32

BIM Pusat

1

IUBTT Pusat

1

IKM Pusat

1

BPIPI

1

Dekonsentrasi

33

Itjen Pusat

1

BPKIMI Pusat

1

Balai Besar

11

Balai Riset dan Standardisasi Industri

11

Balai Sertifikasi Industri

1

PPI Pusat

1

KII Pusat

1

Sekretariat Jenderal

Direktorat Jenderal Industri Agro Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

06

07

SATUAN KERJA

Inspektorat Jenderal

Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional TOTAL

Satuan kerja tersebut terdiri dari :  Satuan kerja pusat  Satuan kerja daerah dan luar negeri  Satuan kerja dekonsentrasi Jumlah Catatan atas Laporan Keuangan

127

= = =

12 satker 50 satker 65 satker

= 127 satker -12-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Perindustrian adalah 127 satker termasuk 5 satker BLU, masing-masing 1 satker pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal (Akademi Kimia Analisis Bogor) dan 4 satker pada Unit Eselon I Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung, Balai Besar Industri Agro Bogor, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung, dan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang). Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 127 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA Kementerian Perindustrian

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah Jenis Kewenangan

Kode Es. I 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Uraian Setjen Ditjen. IA Ditjen. BIM Ditjen. IUBTT Ditjen. IKM Itjen BPKIMI Ditjen. PPI Ditjen. KII

Jumlah

KP

KD

DK

TP

Jumlah Satker

M

TM

M

TM

M

TM

M

TM

4 1 1 1 1 1 1 1 1

-

26 1 23 -

-

32 33 -

-

-

-

30 33 1 1 35 1 24 1 1

12

-

50

-

65

-

-

-

127

Keterangan: M = Menyampaikan Laporan Keuangan TM = Tidak menyampaikan Laporan Keuangan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan Catatan atas Laporan Keuangan

-13-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan 

 



Kebijakan Akuntansi atas Belanja





Aset Lancar

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

 

Kebijakan Akuntansi atas Aset

Perindustrian

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

3) Kebijakan Akuntansi atas Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.  Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar  Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan


-14-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 





Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. b. Aset Tetap

Aset Tetap



Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.



Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.


-15-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited c. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun  TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Piutang Jangka Panjang

Aset Lainnya

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban



TP adalah tagihan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.



TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban 



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.


-16-




Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

   

Kebijakan

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Akuntansi atas



Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet


Uraian Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyisihan 0,5% 10% 50% 100%

-17-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi atas



Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap ada seluruh entitas Pemerintah pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.



Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomr 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, kebijakan akuntansi atas asset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan penyusutan sejak semester II tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat asset tetap dimaksud



Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Penyusutan Aset Tetap

a. Tanah b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. 

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji adalah pada Tabel 6.


-18-


Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 Tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 Tahun


5 s.d. 40 Tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


4 Tahun

-19-


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. Realisasi Pendapatan Negara Dan Hibah Rp221.784.837.062 00 Rp221.784.837.0 62Rp221.784.837.0 Realisasi 62

Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp221.784.837.062,00 atau mencapai 134,07 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp165.419.859.700,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Perindustrian adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum dan Hibah. B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya pada TA 2014 adalah sebesar Rp146.543.031.154,00 atau mencapai 144,24 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp101.599.319.700,00. Rincian estimasi Rp146.543.031.154 pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 7.

PNBP Lainnya

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya Kementerian Perindustrian TA 2014 URAIAN 1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan (4231)

ANGGARAN

REALISASI

% REALISASI ANGGARAN

325.455.000

2.494.259.040

766,39

2.Pendapatan Jasa (4232) 3. Pendapatan Bunga (4233)

76.039.119.700 0

82.376.611.009 7.811.000

108,33 0,00

4. Pendapatan Pendidikan (4235)

25.234.745.000

45.593.238.507

180,68

0

1.148.378.172

0,00

0 14.922.733.426 101.599.319.700 146.543.031.154

0,00 144,24

5.Pendapatan Iuran dan Denda (4237) 6.Pendapatan Lain-Lain (4239) JUMLAH

Berdasarkan Tabel 8, Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar 2,55 persen dibandingkan TA 2013 yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pendidikan dan pendapatan jasa.


-20-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya TA 2014 dan TA 2013 Kementerian Perindustrian URAIAN

REALISASI TA 2014

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan 2.Pendapatan Jasa 3. Pendapatan Bunga 4. Pendapatan Pendidikan 5.Pendapatan Iuran dan Denda 6.Pendapatan Lain-Lain Jumlah Pendapatan

Realisasi Pendapatan BLU Rp75.236.667.598

2.494.259.040 82.376.611.009 7.811.000 45.593.238.507 1.148.378.172 14.922.733.426 146.543.031.154

KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp) %

REALISASI TA 2013 3.365.848.633

(871.589.593)

(25,90)

78.818.351.287 3.558.259.722 89.898.371 (82.087.371) 40.495.629.945 5.097.608.562 1.188.266.609 (39.888.437) 18.944.181.444 (4.021.448.018) 142.902.176.289 3.640.854.865

4,51 (91,31) 12,59 (3,36) (21,23) 2,55

B.1.2. Pendapatan Badan Layanan Umum Realisasi Pendapatan BLU TA 2014 adalah sebesar Rp75.236.667.598,00 dari atau mencapai 117,89 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp63.820.540.000,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan BLU sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan satuan kerja dan jenis pendapatan dapat dilihat dalam Tabel 9 berikut ini: Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Menurut Satuan Kerja Kementerian Perindustrian TA 2014 Estimasi Uraian Realisasi Pendapatan Balai Besar Industri Agro Balai Besar Bahan & Barang Teknik Bandung Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung Akademi Kimia Analisi Bogor Jumlah

% Real Angg.

20,000,000,000

24,043,950,467

120.22

20,000,000,000

27,850,616,273

139.25

11,197,440,000

11,200,790,258

100.03

4,800,000,000

3,959,031,171

82.48

7,823,100,000 63,820,540,000

8,182,279,429 75,236,667,598

104.59 117.89

Tabel 10 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Menurut Jenis Pendapatan Kementerian Perindustrian TA 2014 2014 Uraian % Real Anggaran Realisasi Angg. Pendapatan Jasa Layanan Umum (4241) Pendapatan BLU Lainnya (4249) Jumlah


63,820,540,000 0 63,820,540,000

74,955,899,898 280,767,700 75,236,667,598

117.45 #DIV/0! 117.89

-21-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Berdasarkan Tabel 11 Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU TA 2014 dan 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan BLU pada TA 2014 naik sebesar 13,25 persen dari realisasi pendapatan BLU TA 2013. Kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh naiknya realisasi pendapatan jasa layanan umum sebesar Rp8.624.800.897,00 atau sebesar 13,00 persen dari TA 2013 yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumen terhadap pengujian dan kalibrasi, sertifikasi, pelatihan teknis dan teknis konsultasi. Tabel 11 Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU TA 2014 dan 2013 Kementerian Perindustrian Uraian Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan BLU Lainnya Jumlah

REALISASI T.A. 2014

NAIK (TURUN)

REALISASI T.A. 2013

(Rp)

%

66,331,099,001

8,624,800,897

13.00

0

15,100,000

(15,100,000)

100.00

280,767,700

90,226,175

190,541,525

211.18

75,236,667,598

66,436,425,176

8,800,242,422

13.25

74,955,899,898

B.1.3. Hibah Realisasi Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp5.138.310,00 yang merupakan pendapatan hibah luar negeri - langsung bentuk uang bilateral pada Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri di Satuan Kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan.

B.2.

Belanja Negara Realisasi Belanja Kementerian Perindustrian pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.431.995.787.025,00 atau sebesar 91,55 persen dari anggaran senilai Rp2.656.458.774.000,00. Realisasi Belanja TA 2014 sebesar Rp2.431.995.787.025,00 meliputi realisasi Belanja Rupiah Murni (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal) sebesar Rp2.300.795.826.215,00, realisasi Belanja Pinjaman & Hibah (Belanja barang dan Belanja Modal) sebesar Rp669.506.690,00 dan realisasi Belanja Transaksi Non Kas sebesar (Belanja Modal) sebesar Rp130.530.454.120,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2014 tersaji pada Tabel 12.

Realisasi Belanja Rp2.431.455.585.375

Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2014 Kementerian Perindustrian Kode 019.01.01

Uraian Program Program Dukungan Manajemen dan


ANGGARAN 713.343.846.000

REALISASI 645.181.527.025

% Real thd Angg 90,44

-22-


019.01.02

019.06.03

019.03.06 019.02.07

019.04.08 019.05.09 019.08.10 019.09.11 019.07.12

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian Program ini tidak ada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM Program Pengembangan Perwilayahan Industri Program Kerjasama Industri Internasional Program Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Jumlah

0

420.348.220

#DIV/0!

18.193.300.000

16.151.678.730

88,78

45.138.229.000

41.736.875.915

92,46

262.032.800.000

370.059.770.468

141,23

216.775.906.000

186.490.299.400

86,03

249.342.213.000

134.631.212.596

53,99

428.138.298.000

389.039.392.986

90,87

85.684.946.000

75.867.964.906

88,54

43.758.892.000

39.458.202.976

90,17

594.050.344.000

532.958.513.803

89,72

2.656.458.774.000

2.431.995.787.025

91,55

Hal-hal yang menyebabkan masih rendahnya penyerapan diantaranya: • Adanya beberapa kegiatan yang dibintangi sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana secara optimal • Tidak dapat direalisasikannya kegiatan pengadaan konverter kit dikarenakan ketidaksiapan infrastruktur pendukung (SPBG) • Adanya Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pengendalian dan penghematan perjalanan dinas dan Meeting/Konsinyering dalam APBN-P Tahun 2014.


-23-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Tabel 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 Kementerian Perindustrian Kode Jenis Belanja

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

51

Belanja Pegawai

602.872.308.000

52

Belanja Barang

1.766.034.768.000

53

Belanja Modal Total Belanja Kotor

287.551.698.000 2.656.458.774.000

% Real thd Angg

541.376.711.047

89,80

1.520.867.274.822

86,12

372.107.191.827

129,41

2.434.351.177.696

91,64

Pengembalian Belanja

(2.355.390.671)

Belanja Netto

2.656.458.774.000

2.431.995.787.025

91,55

Komposisi anggaran dan realisasi Belanja Negara TA 2014 dapat dilihat dalam grafik 1:

(jutaan rupiah)

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 Kementerian Perindustrian

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

Belanja Pegawai Belanja Barang

Realisasi

Belanja Modal

Anggaran

Dibandingkan dengan TA 2013, realisasi Belanja TA 2014 mengalami penurunan sebesar 13,07 persen dikarenakan penurunan realisasi pada belanja barang dan belanja modal. Perbandingan Relisasi Belanja TA 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 14. Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 Kementerian Perindustrian Uraian Jenis Belanja Belanja Pegawai

REALISASI T.A. 2014

REALISASI T.A.2013

NAIK/(TURUN)

%

541.055.982.822

524.922.730.884

16.133.251.938

3,07

Belanja Barang

1.518.832.612.376

1.651.445.952.842

(132.613.340.466)

(8,03)

Belanja Modal

372.107.191.827

621.305.099.911

(249.197.908.084)

(40,11)

2.431.995.787.025

2.797.673.783.637

(365.677.996.612)

(13,07)

Jumlah Belanja


-24-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Realisasi belanja barang dan modal TA 2014 tersebut diatas termasuk realisasi Pinjaman dan Hibah sebesar Rp669.506.690,00 (Realisasi Belanja Barang sebesar Rp614.723.090,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp54.783.600,00)

dan

realisasi

transaksi

non

kas

sebesar

Rp130.530.454.120,00

Belanja Pegawai Rp541.055.982.822

B.2.1.

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masingmasing sebesar Rp541.055.982.822,00 dan Rp524.922.730.884,00. Terjadi kenaikan sebesar 3,07 persen. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja gaji dan tunjangan PNS serta kenaikan belanja vakasi. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 15. Tabel 15 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 Kementerian Perindustrian

URAIAN JENIS BELANJA Belanja Gaji danTunjangan PNS (5111) Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (5115)

REALISASI T.A. 2014

Kenaikan / (Penurunan)

REALISASI T.A 2013

(Rp)

%

339.606.985.461

325.405.447.170

14.201.538.291

4,36

3.562.905.313

0

3.562.905.313

#DIV/0!

Belanja Honorarium (5121)

1.167.660.950

1.353.699.900

(186.038.950)

(13,74)

Belanja Lembur (5122)

6.885.390.650

8.035.140.400

(1.149.749.750)

(14,31)

Belanja Vakasi (5123)

2.691.489.266

2.677.107.733

14.381.533

0,54

Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito (5124)

187.462.279.407

190.813.936.473

(3.351.657.066)

(1,76)

Jumlah Belanja Kotor

541.376.711.047

528.285.331.676

13.091.379.371

2,48

(320.728.225)

(3.362.600.792)

541.055.982.822

524.922.730.884

16.133.251.938

3,07

Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih

B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.518.832.612.376,00 dan Rp1.651.445.952.842,00.

Belanja Barang Rp1.518.832.612.376

Realisasi Belanja Barang TA 2014 sebesar Rp1.518.832.612.376,00 terdiri dari : 1. Transaksi Kas Rupiah Murni sebesar Rp1.518.217.889.286,00 2. Transaksi Kas Pinjaman dan Hibah sebesar Rp614.723.090,00 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 sebagai berikut : BELANJA BARANG Belanja Barang Transaksi Rupiah Murni Belanja Barang Transaksi Kas Pinjaman dan Hibah Jumlah Belanja Barang



REALISASI T.A 2014 (Rp) 1.518.217.889.286

REALISASI T.A 2013 (Rp) 1.650.750.383.937

Kenaikan / (Penurunan) (Rp) % (132.532.494.651) (8,03)

614.723.090

695.568.905

(80.845.815)

(11,62)

1.518.832.612.376

1.651.445.952.842

(132.613.340.466)

(8,03)

Realisasi Belanja Barang Transaksi Kas Hibah terdapat pada satuan kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan sebesar Rp614.723.090,00 atau sebesar 99,17 persen dari pagu sebesar Rp619.845.000,00 yang berasal dari U.S CIVILIAN RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION(CRDF)


-25-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited sebesar Rp163.849.000,00 dan Korea Institute Technology(KITECH) sebesar Rp450.874.090,00. Rincian Belanja Barang TA 2014 disajikan dalam Tabel 16.

Uraian

Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan 2013 Kementerian Perindustrian REALISASI T.A 2014 REALISASI T.A 2013 (Rp) (Rp)

Belanja Barang Operasional (5211)

of

Industrial

Kenaikan / (Penurunan) (Rp) %

69.111.157.674

64.400.209.875

4.710.947.799

7,32

Belanja Barang Non Operasional (5212)

442.480.373.524

539.481.092.248

(97.000.718.724)

(17,98)

Belanja Jasa (5221)

382.959.456.245

461.456.229.207

(78.496.772.962)

(17,01)

54.437.037.857

47.149.465.221

7.287.572.636

15,46

341.969.045.601

310.598.661.903

31.370.383.698

10,10

40.049.722.420

41.235.154.796

(1.185.432.376)

(2,87)

51.268.748.568

49.643.525.297

1.625.223.271

3,27

138.276.732.933

139.893.158.622

(1.616.425.689)

(1,16)

315.000.000

0

315.000.000

#DIV/0!

Jumlah Belanja Kotor

1.520.867.274.822

1.653.857.497.169

(132.990.222.347)

(8,04)

Pengembalian Belanja

(2.034.662.446)

(2.411.544.327)

Jumlah Belanja Bersih

1.518.832.612.376

1.651.445.952.842

(132.613.340.466)

(8,03)

Belanja Pemeliharaan (5231) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (5241) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (5242) Belanja Barang BLU (5251) Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (5261) Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah (5262)

Terjadi penurunan realisasi Belanja Barang TA 2014 dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 8,03 persen. Penurunan realisasi Belanja Barang tersebut antara lain disebabkan adanya Penurunan Belanja Barang Non Operasional , belanja jasa, belanja perjalanan dinas luar negeri, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. B.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp372.107.191.827

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp372.107.191.827,00 dan Rp621.305.099.911,00. Realisasi Belanja Modal TA 2014 sebesar Rp372.107.191.827,00 terdiri dari : 1. Transaksi Kas Rupiah Murni sebesar Rp241.521.954.107,00 2. Transaksi Kas Pinjaman dan Hibah sebesar Rp54.783.600,00 3. Transaksi Non Kas sebesar Rp130.530.454.120,00 

Pinjaman Luar Negeri terdapat pada satuan kerja Pusdiklat Industri dengan pagu sebesar Rp15.000.000.000,- dari KFW Jerman.



Realisasi Belanja Modal Transaksi Kas Hibah terdapat pada Satuan Kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan sebesar Rp54.783.600,00 atau sebesar 99,97 persen dari pagu sebesar Rp54.800.000,00 , yang


-26-




berasal dari Korea Institute of Industrial Technology(KITECH) sebesar Rp50.583.600,00 dan U.S Civilian Research And Development Foundation (CRDF) sebesar Rp4.200.000,00. Realisasi Belanja Modal Transaksi Non Kas sebesar Rp130.530.454.120,00 terdapat pada satuan kerja : 1. Dit. Jen BIM yang berasal dari The New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan (NEDO) berupa Equipment & Material For The Model Project for Ethanol Production from Molasses sebesar Rp130.381.833.120,00. 2. Balai Besar Kimia dan Kemasan yang berasal dari U.S Civilian Research And Development Foundation (CRDF) sebesar Rp148.621.000,00. Rincian Belanja Modal TA 2014 disajikan dalam Tabel 17. Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 Kementerian Perindustrian URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Modal Tanah (5311) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321) Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah (5322) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (5341) Belanja Modal Lainnya (5361) belanja modal BLU - Tanah Belanja modal BLU – Peralatan dan Mesin Belanja modal BLU – Gedung dan Bangunan Belanja modal BLU – Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih


REALISASI T.A. 2014

REALISASI T.A. 2013

Naik / (Turun) (Rp) % (40.547.513.600) (100,00)

0

40.547.513.600

135.286.840.321

314.041.929.493

(178.755.089.172)

(56,92)

130.530.454.120

0

130.530.454.120

#DIV/0!

80.465.297.945

245.268.254.635

(164.802.956.690)

(67,19)

1.221.355.580

1.601.433.100

(380.077.520)

(23,73)

2.986.832.826 0

16.723.999.352 0

(13.737.166.526)

(82,14) #DIV/0!

20.578.572.035

2.677.690.365

17.900.881.670

668,52

969.807.000

426.067.000

543.740.000

127,62

68.032.000

49.644.100

18.387.900

37,04

372.107.191.827 0 372.107.191.827

621.336.531.645 (31.431.734) 621.305.099.911

(249.229.339.818)

(40,11)

(249.197.908.084)

(40,11)

-27-


C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. Aset Lancar

Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp92.296.114.340,00 dan Rp77.072.140.778,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 18.

Rp92.296.114.340

Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 Kementerian Perindustrian No 1

Aset Lancar Kas di bendahara pengeluaran

TA 2014

TA 2013

2

Kas di bendahara penerimaan

53.245.308

64.877.267

3

Kas lainnya dan setara kas

12.738.617.307

262.168.632

4

Kas pada Badan Layanan Umum

49.498.888.438

46.944.070.443

5

Belanja dibayar dimuka

5.624.895

19.124.646

6

Piutang bukan pajak

17.240.722.513

1.830.766.535

7

Bagian lancar tagihan TP/TGR

11.939.804

0

8

Piutang dari kegiatan operasional BLU

1.125.298.307

1.447.920.586

9

Persediaan

11.258.086.340 92.296.114.340

23.372.494.883 77.072.140.778

363.691.428

Total

3.130.717.786

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp363.691.428,00 dan Rp3.130.717.786,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada Tabel 19. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara.

Rp363.691.428

Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I Tahun 2014 dan 2013 Kementerian Perindustrian No

Uraian Eselon I

1


2

Ditjen Industri Agro

3 4

Ditjen Industri Kecil dan Menengah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri TOTAL


31 Desember 2014

31 Desember 2013

291.872.784

130.424.928

0 71.818.644 0 363.691.428

90.800 2.907.030.884 93.171.174 3.130.717.786

KENAIKAN/ (PENURUNAN) 161.447.856 (90.800) (2.835.212.240) (93.171.174) (2.767.026.358)

-28-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp53.245.308,00 dan Rp64.877.267,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan lingkup per Eselon I tersaji pada Tabel 20.

Rp53.245.308

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut keseluruhannya telah disetor ke rekening Kas Negara.

NO 1 2

Kas Lainnya Dan Setara Kas Rp12.738.617.307

Tabel 20 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I Kementerian Perindustrian 31 Desember Nama Satuan Kerja 31 Desember 2013 2014 Sekretariat Jenderal 2,369,833 4,453,834 Badan Pengkajian Kebijakan Iklim 50,875,475 60,423,433 dan Mutu Industri Saldo 53,245,308 64,877,267

KENAIKAN/ (PENURUNAN) (2,084,001) (9,547,958) (11,631,959)

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp12.738.617.307,00 dan Rp262.168.632,00. yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada Tabel 21. Tabel 21 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KETERANGAN Sisa Uang Makan Bulan Desember yang masih harus dibayar kepada pegawai Sisa uang makan Bln desember yang belum dikembalikan Kelebihan uang makan desember Pengembalian uang makan yang belum disetor Selisih Uang Makan dan Honor Bulan Desember yang belum disetor ke Kas Negara Selisih Uang Tunjangan Kinerja yang belum disetor ke Kas Negara Pendapatan Hibah Langsung yang diterima Bendahara Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Pengembalian sisa hibah Penerimaan angsuran piutang dana bergulir Tunkin bulan Desember 2014


TA 2014

TA 2013

56.106.050

156.141.400

0 0 0

13.171.000 11.528.600 6.761.700

0

11.836.550

419.068.224 0 799.220.776 0 37.758.476 9.083.165.955

0 0 0 30.416.600 32.312.782 0

-29-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 12 13 14 15 16 17 18

Belanja Jasa Profesi yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga Belanja Perjalanan Dinas yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga Pengembalian Belanja Yang Belum Disetor Jasa Giro yang belum disetor Tunjangan Kinerja dan Uang Makan bulan Desember 2014 SP2D LS Bendahara yg blm dibayarkan Pengembalian Tunkin dan uang makan yang belum disetor

Total

93.525.000

0

9.085.000

0

232.769.283 118.417 1.623.281.242 364.949.716 19.569.168

0 0 0 0 0

12.738.617.307

262.168.632

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I tersaji pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I Kementerian Perindustrian NO

1

URAIAN ESELON I


JENIS RANSAKSI Belanja Jasa Profesi yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga Belanja Perjalanan Dinas yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga Selisih Uang Tunjangan Kinerja yang belum disetor ke Kas Negara Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Tunkin bulan Desember 2014 Sisa Uang Makan Bulan Desember yang masih harus dibayar kepada pegawai Selisih Uang Tunjangan Kinerja yang belum disetor ke Kas Negara Pajak yang belum disetor ke Kas Negara

2

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

Tunkin bulan Desember 2014 Pengembalian Belanja Yang Belum Disetor

SP2D LS Bendahara yg blm dibayarkan Pengembalian Tunkin dan uang makan yang belum disetor Selisih Uang Tunjangan Kinerja yang belum disetor ke Kas Negara

4

Dit.Jen Industri Agro

Dit.Jen Industri Kecil dan Menengah


93.525.000 9.085.000 183.066.699 335.648.220 4.605.808.938 56.106.050 69.762.334 253.481.485 2.595.306.549 232.769.283

Jasa Giro yang belum disetor Tunjangan Kinerja dan Uang Makan bulan Desember 2014

3

JUMLAH

Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Tunkin bulan Desember 2014 Selisih Uang Tunjangan Kinerja yang belum disetor ke Kas Negara Pajak yang belum disetor ke Kas Negara

118.417 1.623.281.242 364.949.716 19.569.168 31.357.510 34.262.528 424.601.062 93.678.411 90.852.850

-30-


Penerimaan angsuran piutang dana bergulir Tunkin bulan Desember 2014

5

6


Dit.Jen Pengembangan Perwilayahan Industri

485.091.589

Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Selisih Uang Tunjangan Kinerja yang belum disetor ke Kas Negara

29.475.741

Tunkin bulan Desember 2014 Selisih Uang Tunjangan Kinerja yang belum disetor ke Kas Negara

321.547.767

Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Tunkin bulan Desember 2014

7

Dit.Jen Kerjasama Industri Internasional

37.758.476

15.128.822

26.074.448 26.850.972 294.503.830

Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Tunkin bulan Desember 2014

28.648.980 356.306.220

Jumlah

12.738.617.307

C.1.4. Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum Rp49.498.888.438

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp49.498.888.438,00 dan Rp46.944.070.443,00. yang mencakup seluruh kas pada 5 (lima) satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian Perindustrian antara lain Akademi Kimia Analisis, Balai Besar Industri Agro, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, dan Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung. Rincian saldo Kas pada Badan Layanan Umum per Eselon I adalah sebagai berikut: Tabel 23 Rincian Kas pada Badan Layanan Umum per Eselon I Kementerian Perindustrian 31 DESEMBER 31 DESEMBER URAIAN ESELON I 2014 2013

No 1 2

Sekretariat Jenderal Badan Pengkajian Kebijakan Iklim Mutu Industri TOTAL

KENAIKAN/ (PENURUNAN)

5.967.076.153

4.228.883.669

1.738.192.484

43.531.812.285

42.715.186.774

816.625.511

49.498.888.438

46.944.070.443

2.554.817.995

Mutasi Kas pada BLU pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi tambah: - Penerimaan Mutasi kurang: - Belanja Saldo per 31 Desember 2013


46.944.070.443 82.386.359.149 79.831.541.154 49.498.888.438

-31-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut: - penambahan sebesar Rp82.386.359.149,00 merupakan penerimaan BLU selama Tahun 2014; - pengurangan sebesar Rp79.831.541.154,00 merupakan belanja BLU selama Tahun 2014.

Belanja Dibayar di Muka Rp5.264.895

C.1.5 Belanja Dibayar Di Muka Saldo Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp5.624.895,00 dan Rp19.124.646,00. Belanja di bayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.Rincian Belanja Dibayar di Muka per Eselon I tersaji pada Tabel 24. Tabel 24 Rincian Belanja Dibayar di Muka per Eselon I Kementerian Perindustrian NO 1

URAIAN ESELON I Baristand Bandar Lampung

JENIS RANSAKSI

JUMLAH

Belanja sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2014 Jumlah

5,624,895 5,624,895

C.1.6. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp46.017.627.992,00 dan Rp31.454.850.231,00 yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel 25 yang merupakan pengakuan PNBP penambahan piutang.

Rp46.017.627.992

Tabel 25 Rincian Piutang Bukan Pajak per eselon I Kementerian Perindustrian NO

Eselon I

1

Sekretariat Jenderal Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

2 3 4

Dit.Jen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Ditjen Industri Kecil dan Menengah Saldo



TA 2014

TA 2013

164,420,000

125,175,000

39,245,000

2,892,655,471

2,151,251,290

741,404,181

14,504,230,192

0

14,504,230,192

28,456,322,329

29,178,423,941

(722,101,612)

46,017,627,992

31,454,850,231

14,562,777,761

-32-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Tabel 26 Rincian Piutang Bukan Pajak per Transaksi Kementerian Perindustrian NO 1 2 3 4

NAMA SATUAN KERJA Sekretariat Jenderal Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Dit.Jen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Ditjen Industri Kecil dan Menengah

JENIS TRANSAKSI

31 DESEMBER 2014

Piutang Pendidikan

164,420,000

Piutang Jasa Uji Piutang Jasa Jaminan Penyelesaian Pekerjaan Piutang Eks Dana Bergulir

TOTAL

2,892,655,471 14,504,230,192 28,456,322,329 46,017,627,992

Mutasi Piutang PNBP pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

31,454,850,231

Mutasi tambah:

77,407,995,312

- Penambahan Piutang Pendidikan - Penambahan Piutang Jasa Uji - Penambahan Piutang Jaminan Penyelesaian Pekerjaan

451,233,250 4,999,730,961 14,504,230,192

- Penambahan Piutang Eks Dana Bergulir

57,452,800,909

Mutas kurang: - Pelunasan Piutang Pendidikan - Pelunasan Piutang Jasa Uji - Pelunasan Piutang Jaminan Penyelesaian Pekerjaan - Pelunasan Piutang Eks Dana Bergulir Saldo per 31 Desember 2014

62,845,217,551 411,988,250 4,258,326,780 58,174,902,521 46,017,627,992

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut: -

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp28.776.905.479

Penambahan sebesar Rp77.407.995.312,00 merupakan penambahan selama Tahun 2014. Pengurangan sebesar Rp62.845.217.551,00 merupakan pengurangan piutang selama Tahun 2014.

C.1.7.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp28.776.905.479,00 dan Rp29.624.083.696,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rangkuman perhitungan penyisihan piutang tak tertagih PNBP tersaji pada Tabel 27.


-33-


N O 1 2 3 4

Bagian Lancar TPA Rp11.999.803

Tabel 27 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Kementerian Perindustrian JUMLAH KUALITA PENYISIHA DEBITU NILAI PIUTANG NILAI PENYISIHAN S N R Lancar

16,980,093,613

Kurang Lancar Diraguka n Macet Total

362,966,800 37,718,500 28,636,849,079 46,017,627,992

0.50

84,900,470

10.00

36,296,680

50.00

18,859,250 28,636,849,079 28,776,905,479

100.00

C.1.8 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp11.999.803,00 dan Rp 00,00. Bagian Lancar Tagihan TPA merupakan saldo TPA yang akan tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca berupa angsuran atas penjualan rumah negara dan kendaraan dinas. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 28. Tabel 28 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)/T(GR) per Eselon I Kementerian Perindsutrian N o 1

Eselon I Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Jumlah

Jumlah Debitur 1

TA 2014

TA 2013

11,999,803

0

11,999,803

0

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2013 Mutas Tambah : - Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan TPA

0 24,053,303 24,053,303

Mutasi Kurang : - Pelunasan BL/TGR Saldo per 31 Desember 2014

12,053,500 12,053,500 11,999,803

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut: - Penambahan sebesar Rp24.053.303,00,00 merupakan penambahan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) selama Tahun 2014. - Pengurangan sebesar Rp12.053.500,00 merupakan pengurangan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) selama Tahun 2014. Catatan atas Laporan Keuangan

-34-


Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TPA Rp59.999

C.1.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp59.999 dan Rp.00,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan. Rangkuman rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) tersaji pada Tabel 29.

NO 1 2 3 4

Tabel 29 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)/T(GR) per Eselon I Kementerian Perindustrian JUMLAH NILAI NILAI KUALITAS PENYISIHAN DEBITUR PIUTANG PENYISIHAN Lancar 11,999,803 0.50 59,999 Kurang 0 10.00 0 Lancar Diragukan 0 50.00 0 Macet 0 100.00 0 Total 11,999,803 59,999

C.1.10. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp1.437.920.250

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) pada per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.437.920.250,00 dan Rp1.772.813.835,00. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU merupakan taghan kepada pihak ketiga akibat dari kegiatan pelayanan BLU yang belum diselesaikan pada tanggal neraca. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 30.

No 1 2

Tabel 30 Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I Kementerian Perindsutrian Jumlah Eselon I TA 2014 TA 2013 Debitur Sekretariat Jenderal 66,144,000 57,979,000 Badan Pengkajian Kebijakan 1,371,776,250 1,714,834,835 Iklim dan Mutu Industri Jumlah 1,437,920,250 1,772,813,835

Sedangkan mutasi Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013 Mutas Tambah : - Piutang Mutasi Kurang : - Pelunasan Saldo per 31 Desember 2014 Catatan atas Laporan Keuangan

1,772,813,835 1,449,773,850 1,784,667,435 1,437,920,250

-35-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp312.621.943

-

Penambahan sebesar Rp1.449.773.850,00 merupakan penambahan Piutang Kegiatan Operasional BLU selama Tahun 2014.

-

Pengurangan sebesar Rp1.784.667.435,00 merupakan pengurangan Piutang Kegiatan Operasional BLU selama Tahun 2014.

C.1.11. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp312.621.943,00 dan Rp324.893.249,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum tersaji pada Tabel 31. Tabel 31 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Eselon I Kementerian Perindustrian NO

KUALITAS

JUMLAH DEBITUR

NILAI PIUTANG

PENYISIHAN

NILAI PENYISIHAN

1

Lancar

954,438,500

0.50

4,772,193

2

Kurang Lancar

96,185,000

10.00

9,618,500

3

Diragukan

178,131,000

50.00

89,065,500

4

Macet

209,165,750

100.00

209,165,750

Total

1,437,920,250

312,621,943

C.1.12. Persediaan

Persediaan Rp11.258.086.340

Nilai Persediaan di per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp11.258.086.340,00 dan Rp23.372.494.883,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 32.


-36-


NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 32 Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Kementerian Perindustrian URAIAN AKUN 2014 2013 Barang Konsumsi 2.299.332.097 2.169.355.868 Amunisi 0 15.000 Bahan untuk Pemeliharaan 222.489.919 191.119.874 Suku Cadang 1.589.381.951 1.795.941.190 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 3.219.800.000 0 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 0 15.478.396.140 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 0 6.270.000 Bahan Baku 3.724.776.984 3.582.082.648 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 431.350 0 Persediaan Lainnya 201.874.039 149.314.163 TOTAL 11.258.086.340 23.372.494.883

Rincian beberapa uraian akun persediaan TA 2014 tersaji pada Tabel 33 Tabel 33 Rincian Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Kementerian Perindustrian No

Unit Satker

1

Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

2

Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Jumlah

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 3.219.600.000 200.000 3.219.800.000

Terdapat perbedaan nilai persediaan berdasarkan aplikasi SAK dengan aplikasi SIMAK-BMN. Nilai persediaan berdasarkan aplikasi SAK senilai Rp11.258.086.340,00 sementara nilai persediaan berdasarkan aplikasi SIMAK-BMN senilai Rp344.185.260.292,00. Selisih senilai Rp322.927.173.952,00 tersebut terjadi disebabkan perbedaan perlakuan antara SAK dan SIMAK-BMN untuk pencatatan Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat. Dalam aplikasi SAK, Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dapat dikeluarkan dari pencatatan pada saat serah terima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Sementara itu dalam aplikasi SIMAK-BMN, Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat dapat dikeluarkan dari pencatatan ketika mendapat persetujuan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang yang dibuktikan dengan surat persetujuan pemindahtanganan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.


-37-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited C.2. Aset Tetap Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp4.627.310.747.830,00 dan Rp4.317.840.611.138,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Perindustrian Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 34.

Aset Tetap

Tabel 34 Rincian Aset Tetap Kementerian Perindustrian

Rp4.627.310.747.830

KENAIKAN/ NO

JENIS

31 DESEMBER 2014

31 DESEMBER 2013

(PENURUNAN) Rp

1

Tanah

2

Tanah BLU

3

Peralatan dan Mesin

4

Peralatan dan Mesin BLU

5

Gedung dan Bangunan

6

Gedung dan Bangunan BLU

7


8

Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

9

Aset Tetap Lainnya

10

Aset Tetap Lainnya BLU

11

Kontruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap

%

2,240,180,243,236

2,067,385,745,501

172,794,497,735

8.36

115,629,079,088

117,727,799,088

(2,098,720,000)

(1.78)

2,747,819,254,939

2,506,124,596,380

241,694,658,559

9.64

253,955,182,390

230,347,496,912

23,607,685,478

10.25

1,067,505,003,064

1,006,461,977,147

61,043,025,917

6.07

100,197,470,297

98,923,034,446

1,274,435,851

1.29

51,641,621,122

48,749,460,682

2,892,160,440

5.93

823,122,541

640,415,541

182,707,000

28.53

24,698,981,646

22,999,124,941

1,699,856,705

7.39

3,511,601,392

3,353,429,186

158,172,206

4.72

28,364,810,058

19,726,146,000

8,638,664,058

43.79

6,634,326,369,773

6,122,439,225,824

511,887,143,949

8.36

(2,007,015,621,943)

(1,804,598,614,686)

(202,417,007,257)

11.22

4,627,310,747,830

4,317,840,611,138

09,470,136,692

7.17

C.2.1. Tanah Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Tanah Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.240.180.243.236,00 dan Rp2.240.180.243.236 Rp2.067.385.745.501,00. Rincian nilai tanah Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 35. Tabel 35 Rincian Saldo Tanah NO

URAIAN ESELON I

1


2


3

Ditjen Industri Kecil dan Menengah

TOTAL

31 Desember 2014

31 DESEMBER 2013


1.475.612.301.136

1.303.584.338.401

172.027.962.735

751.823.892.100

12.744.050.000

739,079.842.100

12.744.050.000

751.057.357.100

(738.313.307.100)

2.240.180.243.236

2.067.385.745.501

172.794.497.735

Sedangkan penambahan dan pengurangan nilai tanah adalah sebagai berikut : Catatan atas Laporan Keuangan

-38-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

2.067.385.745.501

Mutasi Tambah

173.265.397.735

- Penambahan Saldo Awal

94.598.937.000

- Reklasifikasi Masuk

88.660.000

- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset

78.577.800.735

Mutasi Kurang

470.900.000

- Reklasifikasi Keluar

88.660.000

- Penghapusan

382.240.000

Saldo per 31 Desember 2014

2.240.180.243.236

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014

0

Nilai Buku per 31 Desember 2014

2.240.180.243.236

Rincian transaksi penambahan dan pengurangan Tanah berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut: a. Transaksi penambahan dari Penambahan Saldo Awal 1

Tanah Persil

94.598.937.000

Jumlah

94.598.937.000

b. Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk 1

Tanah Persil

88.660.000

Jumlah

88.660.000

c. Transaksi penambahan dari Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 1

Tanah Persil

78.577.800.735

Jumlah

78.577.800.735

d. Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar 1

Tanah Persil

88.660.000

Jumlah

88.660.000

e. Transaksi pengurangan dari Penghapusan 1

Tanah Persil

382.240.000

Jumlah

Tanah pada Badan Layanan Umum

Rp115.629.079.088

382.240.000

C.2.2. Tanah pada Badan Layanan Umum Nilai Aset Tetap berupa Tanah pada BLU yang dimiliki Kementerian Perindustrian Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp115.629.079.088,00 dan Rp117.727.799.088,00. Rincian nilai tanah pada BLU Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel dibawah ini. Tabel 36 Rincian Saldo Tanah pada BLU NO

URAIAN ESELON I

1


2

Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri TOTAL


31 Desember 2014

31 DESEMBER 2013


9.980.769.130

9.980.769.130

0

105.648.309.958

107.747.029.958

(2.098.720.000)

115.629.079.088

117.727.799.088

(2.098.720.000)

-39-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Sedangkan penambahan dan pengurangan nilai tanah pada BLU adalah sebagai berikut : (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

117.727.799.088 2.098.720.000

Mutasi Kurang - Koreksi Nilai/Kuantitas

2.098.720.000


115.629.079.088


0


115.629.079.088

Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berupa Tanah Persil sebesar Rp2.098.720.000,00 C.2.3.Peralatan dan Mesin Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014 dan Per Peralatan dan Mesin 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.747.819.254.939,00 dan Rp2.747.819.254.939 Rp2.506.124.596.380,00. Rincian nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 37. Tabel 37 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Kementerian Perindustrian NO

URAIAN ESELON I

31 Desember 2014

31 DESEMBER 2013


1


501,583,926,015

481,571,174,450

20,012,751,565

2


314,414,711,925

312,464,375,425

1,950,336,500

3

Ditjen Basis Industri Manufaktur

420,724,774,033

297,668,495,629

123,056,278,404

4

Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

331,291,709,030

325,572,260,604

5,719,448,426

5


502,346,230,895

489,960,630,231

12,385,600,664

6


8,304,963,275

8,011,913,405

293,049,870

7


614,419,836,780

537,558,535,280

76,861,301,500

8

Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri

45,426,176,656

44,039,688,026

1,386,488,630

9

Ditjen Kerjasama Industri Internasional

9,306,926,330

9,277,523,330

29,403,000

2,747,819,254,939

2,506,124,596,380

241,694,658,559

TOTAL

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

2,506,124,596,380

Mutasi Tambah

348,404,926,669

- Penambahan Saldo Awal - Pembelian - Transfer Masuk - Hibah Masuk

400,000,000 57,730,916,207 54,910,508,210 132,545,927,172

- Penyelesaian Pembangunan dgn KDP

75,295,382,850


26,517,828,289

- Perolehan Lainnya - Reklasifikasi dr Aset Lainnya ke AT


49,850,000 5,636,333

-40-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited - Pengembangan Nilai Aset - Koreksi Nilai/Kuantitas - Pengembangan melalui KDP - Transaksi Normalisasi BMN AT

422,875,000 34,932,000 1,540,000 489,530,608 106,710,268,110

Mutasi Kurang - Koreksi Nilai/Kuantitas - Penghapusan

32,450,000 9,445,000

- Transfer Keluar

56,325,732,210

- Hibah Keluar

1,695,242,000

- Reklasifikasi Keluar - Koreksi Pencatatan - Penghentian Aset dari Penggunaan

28,459,472,455 1,521,679,500 18,361,060,214

- Usulan Barang Hilang

1,888,000


299,475,000

- Transaksi Normalisasi BMN AT

3,823,731


2,747,819,254,939


1,596,778,416,181


1,151,040,838,758

Rincian transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari penambahan Saldo Awal 1

Alat Angkutan Darat Bermotor

Jumlah

400,000,000 400,000,000

b. Transaksi Penambahan dari Pembelian 1

Alat Besar Darat

2

Alat Bantu

3


4

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

5

Alat Bengkel Bermesin

461,811,779

6

Alat Bengkel Tak Bermesin

180,522,900

7

Alat Ukur

8

Alat Pengolahan

9

Alat Kantor

3,721,779,188

10

Alat Rumah Tangga

9,424,426,506

11

Alat Studio

1,233,132,560

12

Alat Komunikasi

278,125,044

13

Peralatan Pemancar

806,176,330

14

Alat Kedokteran

253,162,200

15

Unit Alat Laboratorium

16

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

604,110,163

17

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

125,510,000

18

Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

19

Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

20

Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi

204,501,510

21

Persenjataan Non Senjata Api

165,085,000

22

Alat Khusus Kepolisian

920,557,000

23

Komputer Unit

6,958,644,630

24

Peralatan Komputer

3,120,744,279


24,750,000 21,885,000 5,794,944,975 4,855,000

1,942,269,550 379,135,880

16,775,104,695

1,512,960,861 37,420,000

-41-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 25

Alat Eksplorasi Geofisika

21,352,380

26

Pengolahan Dan Pemurnian

20,662,500

27

Alat Deteksi

28

Alat Pelindung

29

Alat Sar

30

Alat Kerja Penerbangan

31

Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan

32

Unit Peralatan Proses/Produksi

33

Peralatan Olah Raga

Jumlah

1,590,000 148,830,000 2,000,000 362,023,077 1,842,500,000 352,578,200 27,765,000 57,730,916,207

c. Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk 1

Alat Bantu

2


3


418,803,000

4


139,831,120

5

Alat Ukur

445,093,838

6

Alat Pengolahan

132,000,000

7

Alat Kantor

2,136,044,246

8

Alat Rumah Tangga

4,623,870,431

9

Alat Studio

1,568,491,000

10

Peralatan Pemancar

11

Alat Kedokteran

12


13


14


235,213,000

15


587,454,600

16


285,996,700

17


18


19

Komputer Unit

20

Peralatan Komputer

21


22


23

Peralatan Olah Raga

Jumlah

787,500,000 3,411,671,333

28,936,000 216,500,000 30,337,556,173 3,373,557,800

11,973,250 263,169,457 1,029,270,093 234,900,338 15,281,900 4,520,693,931 106,700,000 54,910,508,210

d. Transaksi penambahan dari Hibah masuk 1


4,486,887

2

Alat Ukur

2,203,109

3

Alat Kantor

81,756,000

4

Alat Rumah Tangga

39,288,169

5

Alat Studio

6


7


8


82,365,422

9


33,737,176

10

Persenjataan Non Senjata Api

11



4,850,000 1,894,025,179 5,686,752

756,206 6,553,847

-42-


Komputer Unit

13

Peralatan Komputer

14

Alat Eksplorasi Topografi

15


Jumlah

4,925,000 990,000 2,470,305 130,381,833,120 132,545,927,172

e. Transaksi Penambahan dari Penyelesaian pembangunan dengan KDP 1

Alat Bantu

150,000,000

2


518,375,770

3


4

Alat Pengolahan

5

Alat Kantor

5,846,634,000

6

Alat Rumah Tangga

4,183,145,000

7

Alat Studio

8

Peralatan Pemancar

9


20,478,455,880

10


15,783,500,000

11


21,632,150,500

12


13


Jumlah

f.

3,594,357,000 25,319,600

21,879,100 588,460,000

68,326,000 2,404,780,000 75,295,382,850

Transaksi penambahan dari reklasifikasi masuk 1

Alat Bantu

2


3


4


5

Alat Pengolahan

6

Alat Kantor

2,585,606,135

7

Alat Rumah Tangga

6,310,375,818

8

Alat Studio

9

Peralatan Pemancar

435,127,450

10

Alat Kedokteran

191,893,189

11

Alat Kesehatan Umum

53,702,927

12


7,503,717,707

13


14


1,761,670,000

15


1,463,464,386

16

Komputer Unit

264,540,440

17

Peralatan Komputer

109,895,633

18


275,000,000

19

Alat Bantu Eksplorasi

209,003,964

20


180,374,180

21

Peralatan Olah Raga

Jumlah


850,000 935,500,000 3,594,357,000 341,937,000 26,927,250

91,985,210

180,000,000

1,900,000 26,517,828,289

-43-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited g. Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya 1


49,850,000

Jumlah

49,850,000

h. Transaksi penambahan dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 1

Peralatan Komputer

5,636,333

Jumlah

i.

5,636,333

Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset 1 2 3 4

Alat Angkutan Darat Bermotor Unit Alat Laboratorium Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Komputer Unit

7,080,000 117,985,000 99,000,000 90,475,000

5 Peralatan Komputer 6 Unit Peralatan Proses/Produksi Jumlah

j.

76,835,000 31,500,000 422,875,000

Transaksi penambahan dari transaksi Koreksi Pencatatan Nilai dan Kuantitas 1


34,932,000

Jumlah

34,932,000

k. Transaksi penambahan dari transaksi Pengembangan melalui KDP 1

Alat Rumah Tangga

1,540,000

Jumlah

l.

1,540,000

Transaksi penambahan dari transaksi Normalisasi BMN AT 1

Alat Kantor

2 Alat Rumah Tangga 3 Unit Alat Laboratorium 4 Komputer Unit Jumlah

58,096,968 13,079,000 43,768,500 374,586,140 489,530,608

m. Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai dan Kuantitas 1


Jumlah

32,450,000 32,450,000

n. Transaksi pengurangan dari Penghapusan 1


Jumlah

9,445,000 9,445,000

o. Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar 1 2 3

Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Bermesin

4 5 6

Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pengolahan

7 8 9

Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio


787,500,000 3,580,171,333 539,209,000 154,989,120 445,093,838 132,000,000 2,136,044,246 4,623,870,431 1,568,491,000

-44-


Peralatan Pemancar

11 12 13

Alat Kedokteran Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

14 15 16

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

17 18 19 20

Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi Alat Khusus Kepolisian Komputer Unit Peralatan Komputer

21 Alat Kerja Penerbangan 22 Unit Peralatan Proses/Produksi 23 Peralatan Olah Raga Jumlah

28,936,000 216,500,000 31,448,716,173 3,373,557,800 235,213,000 587,454,600 285,996,700 11,973,250 263,169,457 1,029,270,093 234,900,338 15,281,900 4,520,693,931 106,700,000 56,325,732,210

p. Transaksi Pengurangan dari Hibah Keluar 1


Jumlah

1,695,242,000 1,695,242,000

q. Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar 1


2


3,594,357,000

3

Alat Kantor

6,107,680,000

4

Alat Rumah Tangga

4,510,130,522

5

Alat Komunikasi

6

Peralatan Komunikasi Navigasi

7


8

Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

9


10


11

Peralatan Komputer

12


Jumlah

r.

935,500,000

951,816 726,000,000 8,099,273,160 451,000,000 1,381,500,000 236,669,457 5,180,500 2,411,230,000 28,459,472,455

Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan 1

Alat Ukur

Jumlah

1,521,679,500 1,521,679,500

s. Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan 1

Alat Bantu

2


2,113,232,900

3


2,472,237,390

4


3,064,367,200

5

Alat Ukur

18,796,782

6

Alat Pengolahan

58,866,000

7

Alat Kantor

8

Alat Rumah Tangga

9

Alat Studio

10

Alat Komunikasi


50,000

815,049,890 2,334,221,023 321,872,338 76,002,968

-45-


Alat Kedokteran

379,508,849

12


607,922,021

13


114,950,000

14


15

Komputer Unit

16

Peralatan Komputer

17


18

Peralatan Olah Raga

2,531,118 5,736,590,481 213,807,026 26,054,228 5,000,000

Jumlah

t.

18,361,060,214

Transaksi pengurangan dari Usulan Rusak Berat 1

Alat Kantor

62,000

2

Alat Rumah Tangga

975,000

3

Peralatan Komputer

851,000

Jumlah

1,888,000

u. Transaksi pengurangan dari Usulan Barang Hilang 1


248,375,000

2

Komputer Unit

51,100,000

Jumlah

299,475,000

v. Transaksi pengurangan dari Normalisasi BMN AT 1


412,000

2


1,731,731

3


1,680,000

Jumlah

3,823,731

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Yang digunakan operasional kantor Kementerian Perindustrian sebesar Rp1.724.306.676.134,00, PMN sebesar Rp620.416.295.398,00 yang sedang diproses di Kementerian Keuangan dan Hibah/Diserahkan kepada pemda atau masyarakat sebesar Rp403.096.283.407,00 yang rinciannya disajikan pada Pengungkapan Penting Lainnya Peralatan dan Mesin C.2.4. Peralatan dan Mesin pada BLU pada Badan Layanan Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada BLU Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 adalah Rp253.955.182.390,00 dan Umum Rp230.347.496.912,00. Rincian nilai Peralatan dan Mesin pada BLU Per 31 Rp253.955.182.390 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 38. Tabel 38 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada BLU Kementerian Perindustrian NO

URAIAN ESELON I

1


2

Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri TOTAL


31 DESEMBER 2014

31 DESEMBER 2013


34.438.423.257

31.254.714.179

3.183.709.078

219.516.759.133

199.092.782.733

20.423.976.400

253.955.182.390

230.347.496.912

23.607.685.478

-46-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Kenaikan Nilai Peralatan dan Mesin pada BLU dapat dijelaskan sebagai berikut : (dalam rupiah) 230.347.496.912


39.701.260.303

Mutasi Tambah - Pembelian

8.801.200.303

- Transfer Masuk

1.295.500.000

- Hibah Masuk

50.000.000


15.768.648.500


13.757.991.500

- Pengembangan Nilai Aset

27.920.000 16.093.574.825

Mutasi Kurang - Transfer Keluar

55.000.000


13.765.616.500

- Penghentian Aset dari Penggunaan

2.272.958.325


253.955.182.390


164.428.181.261


89.527.001.129

Rincian transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin pada BLU berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari Pembelian 1


539,420,000

2


3


113,901,500

4

Alat Ukur

120,764,935

5

Alat Pengolahan

6

Alat Kantor

530,320,895

7

Alat Rumah Tangga

801,921,961

8

Alat Studio

97,957,400

9

Alat Komunikasi

30,381,000

10

Peralatan Pemancar

68,000,000

11

Alat Kedokteran

12

Alat Kesehatan Umum

64,480,000

13


3,977,424,002

14


15


16


17


18


19


20

Komputer Unit

21

Peralatan Komputer

85,116,250

22

Alat Pengeboran Non Mesin

36,450,000

23


39,194,000

24


223,577,500

Jumlah

8,801,200,303

11,600,000

34,153,000

1,500,000

342,480,400 70,725,000 585,324,900 99,150,000 214,807,900 9,240,000 703,309,660

b. Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk 1


2


1,072,000,000 Jumlah


223,500,000

1,295,500,000

-47-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited c. Transaksi penambahan dari Hibah masuk 1


50,000,000 Jumlah

50,000,000

d. Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dgn KDP 1


2

Alat Studio

3


9,306,000,000 419,650,000 6,042,998,500

Jumlah

15,768,648,500

e. Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk 1


2

Alat Studio

3


4


388,740,000

5


141,900,000

6


7


165,990,000 6,093,411,500

70,950,000 3,762,000,000

Jumlah

f.

3,135,000,000

13,757,991,500

Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset 1


27,920,000 Jumlah

27,920,000

g. Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar 1

Alat Angkutan Darat Bermotor Jumlah

55,000,000 55,000,000

h. Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar 1


2

Alat Studio

3

Alat Kedokteran

4


419,650,000 1,500,000 4,038,466,500 Jumlah

i.

9,306,000,000

13,765,616,500

Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan 1

Alat Bantu

2


175,800,000

3


460,869,000

4


1,484,000

5

Alat Ukur

2,890,000

6

Alat Pengolahan

7

Alat Kantor

132,904,000

8

Alat Rumah Tangga

144,923,250

9

Alat Studio

20,521,000

10

Alat Komunikasi

17,953,000

11

Alat Kedokteran

12


13


14



136,000

30,576,000

45,991,000 867,962,875 1,650,000 61,017,000

-48-


Komputer Unit

271,176,200

16

Peralatan Komputer

32,712,000

17

Peralatan Olah Raga

4,393,000 Jumlah

2,272,958,325

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin pada BLU disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan

Rp1.067.505.003.064

C.2.5. Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan di Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 adalah Rp1.067.505.003.064,00 dan Rp1.006.461.977.147,00. Rincian nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 39. Tabel 39 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Kementerian Perindustrian N O 1

790.036.768.995

31 DESEMBER 2013 737.862.268.878

KENAIKAN/ (PENURUNAN) 52.174.500.117


2


11.221.363.328

11.221.363.328

0

3


29.251.990.075

23.572.126.075

5.679.864.000

4

Ditjen Industri Kecil dan Menengah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri TOTAL

3.247.040.270

3.247.040.270

0

211.360.385.196

210.351.771.396

1.008.613.800

22.387.455.200

20.207.407.200

2.180.048.000

1.067.505.003.064

1.006.461.977.147

61.043.025.917

5 6

URAIAN ESELON I

31 DESEMBER 2014

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

1.006.461.977.147 84.974.115.198

Mutasi Tambah - Pembelian - Hibah Masuk

280.116.000 68.000.000


26.479.121.600


23.336.952.506

- Penyelesaian Pembangunan dgn Langsung

168.826.000


6.831.262.929

- Koreksi Nilai/Kuantitas

4.595.680.387

- Penerimaan Aset Tetap Renovasi - Pengembangan melalui KDP

5.735.629.121 17.478.526.655 23.931.089.281

Mutasi Kurang - Koreksi Nilai/Kuantitas - Reklasifikasi Keluar - Penghentian Aset dari Penggunaan Saldo per 31 Desember 2014

4.488.185.875 16.651.381.406 2.791.522.000 1,067,505,003,064


218,528,268,040


848,976,735,024


-49-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Rincian transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut: a.

Transaksi Penambahan dari Pembelian 1

Bangunan Gedung Tempat Kerja

280,116,000

Jumlah

b.

280,116,000

Transaksi Penambahan dari Hibah Masuk 1


68,000,000

Jumlah

c.

Transaksi Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP 1


2

Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah

d.

20,400,158,500 6,078,963,100 26,479,121,600

Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk 1


2


e.

68,000,000

17,377,524,806 5,959,427,700 23,336,952,506

Transaksi Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan Langsung 1

Tugu/Tanda Batas

168,826,000 Jumlah

f.

168,826,000

Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset 1


2

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

195,943,500

3

Tugu/Tanda Batas

321,100,000 Jumlah

6,314,219,429

6,831,262,929

g. Transaksi Penambahan dari Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah

4,595,680,387 4,595,680,387

h. Transaksi penambahan dari Penerimaan Aset Tetap Renovasi 1


2


i.

195,144,081 5,735,629,121

Transaksi Penambahan dari Pengembangan melalui KDP 1


2


j.

5,540,485,040

15,496,725,855 1,981,800,800 17,478,526,655

Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 1

Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah

4,488,185,875 4,488,185,875

k. Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar 1


9,444,200,806

2


7,207,180,600

Jumlah


16,651,381,406

-50-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited l.

Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan 1


2,791,522,000

Jumlah

2,791,522,000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan pada Badan Layanan Umum Rp100.197.470.297

C.2.6. Gedung dan Bangunan pada BLU Nilai Gedung dan Bangunan pada BLU Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp100.197.470.297,00 dan Rp98.923.034.446,00. Rincian nilai Gedung dan Bangunan pada BLU Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 40.

NO 1 2

Tabel 40 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada BLU Kementerian Perindustrian 31 DESEMBER 31 DESEMBER URAIAN ESELON I 2014 2013 Sekretariat Jenderal 24.809.630.103 24.700.480.252 Badan Pengkajian Kebijakan Iklim 75.387.840.194 74.222.554.194 dan Mutu Industri TOTAL 100.197.470.297 98.923.034.446

KENAIKAN/ (PENURUNAN) 109.149.851 1.165.286.000 1.274.435.851

Mutasi Gedung dan Bangunan pada BLU per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

98.923.034.446 1.667.696.751


41.923.000


759.866.000


472.646.851

- Perolehan Lainnya

393.260.900 393.260.900

Mutasi Kurang - Koreksi Nilai/Kuantitas

393.260.900


100.197.470.297


15.559.143.032


84.638.327.265

Rincian transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan pada BLU berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari Pembelian 1

Tugu/Tanda Batas

41,923,000 Jumlah

b.

41,923,000

Transaksi Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP 1


759,866,000 759,866,000

c. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset 1

Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah


472,646,851 472,646,851

-51-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited d. Transaksi Penambahan dari Perolehan lainnya 1


2


26,655,800 366,605,100

Jumlah

393,260,900

e. Transaksi Pengurangan dari Koreksi Nilai dan Kuantitas 1


393,260,900

Jumlah

393,260,900

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan pada BLU disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. C.2.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan


Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp51,641,621,122,00 dan Rp48.749.460.682,00. Rincian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 41.

Rp51.641.621.122

Tabel 41 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Kementerian Perindustrian NO

URAIAN ESELON I

31 DESEMBER 2014

31 DESEMBER 2013


1


13.363.845.387

11.349.604.032

2.014.241.355

2


2.482.788.000

2.482.788.000

-

3


23.543.850.418

23.543.850.418

-

4


228.088.255

65.130.000

162.958.255

5


28.500.000

28.500.000

-

6

Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri

2.100.000

-

2.100.000

7


11.992.449.062

11.279.588.232

712.860.830

51.641.621.122

48.749.460.682

2.892.160.440

TOTAL

Mutasi transaksi terhadap aset jalan, irigasi dan jaringan per tanggal pelaporan sebagai berikut : (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

48.749.460.682 3.090.360.440


747.775.130

- Transfer Masuk

198.200.000


810.832.560


737.013.750

- Pengembangan Melalui KDP

596.539.000 198.200.000


198.200.000


51.641.621.122


10.535.924.770


41.105.696.352


-52-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Rincian transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari Pembelian 1

Instalasi Gardu Listrik

48,497,200

2

Instalasi Gas

74,910,000

3

Instalasi Lain

200,850,000

4

Jaringan Listrik

423,517,930 Jumlah

747,775,130

b. Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk 1

Bangunan Air Irigasi

198,200,000 Jumlah

198,200,000

c. Transaksi Penambahan dari Reklasifikasi Masuk 1

Instalasi Air Bersih / Air Baku

163,961,600

2

Instalasi Lain

162,958,255

3

Jaringan Listrik

483,912,705 Jumlah

d.

810,832,560

Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset 1

Jalan

498,246,750

2

Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah

3

Jaringan Listrik Jumlah

e.

39,200,000 199,567,000 737,013,750

Transaksi Penambahan dari Pengembangan Melalui KDP 1

Jalan

404,490,000

2


192,049,000 Jumlah

f.

596,539,000

Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar 1


198,200,000 Jumlah

198,200,000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Layanan Umum Rp823.122.541,00

C.2.8. Jalan, Irigasi dan Jaringan pada BLU Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada BLU yang dimiliki Kementerian Perindustrian Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 adalah sama untuk masing-masing sebesar Rp823.122.541,00. Rincian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada BLU Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 42

NO 1 2

Tabel 42 Rincian Saldo Jaringan, Irigasi dan Jaringan BLU Kementerian Perindustrian 31 DESEMBER 31 DESEMBER URAIAN ESELON I 2014 2013 Sekretariat Jenderal 387,907,045 205,200,045 Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan 435,215,496 435,215,496 Mutu Industri TOTAL 823,122,541 640,415,541


KENAIKAN/ (PENURUNAN) 182,707,000 182,707,000

-53-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Mutasi transaksi terhadap aset jalan, irigasi dan jaringan per tanggal pelaporan sebagai berikut : (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

640,415,541

Mutasi Tambah

182,707,000

- Pembelian

82,827,000


99,880,000


823,122,541


223,110,746


600,011,795

Rincian transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada BLU berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari Pembelian 1

Instalasi Air Bersih / Air Baku

2

Instalasi Gas

58,064,000

3

Instalasi Lain

14,795,000 Jumlah

9,968,000

82,827,000

b. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset 1

Instalasi Lain

99,880,000 Jumlah

Aset Tetap Lainnya Rp24.698.981.646

99,880,000

C.2.9. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 adalah Rp24,698,981,646,00 dan Rp22.999.124.941,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Rincian nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 43.

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 43 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Kementerian Perindustrian 31 DESEMBER 31 DESEMBER URAIAN ESELON I 2014 2013 Sekretariat Jenderal 12,327,508,607 11,258,893,888 Ditjen Industri Agro 55,720,000 696,811,000 Ditjen Basis Industri Manufaktur 758,634,030 650,703,030 Ditjen Industri Unggulan Berbasis 3,595,111,500 82,911,500 Teknologi Tinggi Ditjen Industri Kecil dan Menengah 1,069,958,917 3,476,335,767 Inspektorat Jenderal 137,808,729 123,695,849 Badan Pengkajian Kebijakan Iklim 6,693,279,863 6,709,603,907 dan Mutu Industri Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Ditjen Kerjasama Industri 60,960,000 170,000 Internasional TOTAL 24,698,981,646 22,999,124,941


KENAIKAN/ (PENURUNAN) 1,068,614,719 (641,091,000) 107,931,000 3,512,200,000 (2,406,376,850) 14,112,880 (16,324,044) 60,790,000 1,699,856,705

-54-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Mutasi transaksi terhadap Aset tetap Lainnya sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

22,999,124,941 8,359,027,326

Mutasi Tambah - Penambahan Saldo Awal

69,874,200

- Pembelian

609,319,865

- Pembelian (ATR)

1,185,611,121

- Transfer Masuk

34,500,000

- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (ATR)

5,563,376,500


34,104,150

- Reklasifikasi Masuk (ATR)

861,241,500

- Koreksi Nilai/Kuantitas

999,990 6,659,170,621


34,500,000

- Transfer Keluar (ATR)

5,735,629,121


27,800,000

- Reklasifikasi Keluar (ATR)

861,241,500


24,698,981,646

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

936,795,775 23,762,185,871

Rincian transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari penambahan Saldo Awal 1

Bahan Perpustakaan Tercetak Jumlah

69,874,200 69,874,200

b. Transaksi Penambahan dari Pembelian 1

Bahan Perpustakaan Tercetak

2

Kartografi, Naskah Dan Lukisan

608,852,365 467,500

Jumlah

609,319,865

c. Transaksi Penambahan dari Pembelian Aset Tetap Renovasi (ATR) 1

Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi Jumlah

1,185,611,121 1,185,611,121

d. Transaksi penambahan dari Transfer Masuk 1

e.


34,500,000

Jumlah

34,500,000

Transaksi penambahan dari Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Aset Tetap Renovasi (ATR) 1

Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi Jumlah

f.

5,563,376,500 5,563,376,500

Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk 1


2


4,275,000

3

Alat Bercorak Kebudayaan

3,929,150

Jumlah


25,900,000

34,104,150

-55-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited g.

Transaksi penambahan Renovasi (ATR) 1

dari

Reklasifikasi

Masuk

Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi

Tetap

861,241,500

Jumlah

h.

Aset

861,241,500

Transaksi penambahan dari Koreksi Nilai dan Kuantitas 1


999,990

Jumlah

i.

999,990

Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar 1

j.


34,500,000

Jumlah

34,500,000

Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar Aset Tetap Renovasi (ATR) 1


5,735,629,121

Jumlah

5,735,629,121

k. Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar 1

l.


27,800,000

Jumlah

27,800,000

Transaksi pengurangan Renovasi (ATR) 1

dari

Reklasifikasi

Keluar


Aset

Tetap

861,241,500

Jumlah

861,241,500

Rincian aset tetap Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tetap Lainnya pada Badan Layanan Umum Rp3.511.601.392

C.2.10. Aset Tetap Lainnya pada BLU Saldo Aset Tetap Lainnya pada BLU Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 adalah Rp3.511.601.392,00 Rp3.353.429.186,00. Yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan pada satuan kerja BLU. Rincian nilai Aset tetap Lainnya pada BLU Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 44. Tabel 44 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya BLU Kementerian Perindustrian 31 Desember 31 DESEMBER URAIAN ESELON I 2014 2013

NO


1


1,349,472,399

1,223,096,193

126,376,206

2


2,162,128,993

2,130,332,993

31,796,000

3,511,601,392

3,353,429,186

158,172,206

TOTAL


-56-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Mutasi transaksi terhadap Aset tetap Lainnya pada BLU sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

3,353,429,186 171,176,300


171,176,300 13,004,094

Mutasi Kurang - Penghentian Aset dr Penggunaan

13,004,094


3,511,601,392


25,782,138


3,485,819,254

Rincian transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya pada BLU berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan dari Pembelian 1


171,176,300

Jumlah

171,176,300

b. Transaksi Pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan 1


2

Alat Bercorak Kebudayaan Jumlah

12,654,094 350,000 13,004,094

C.2.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Pengerjaan Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp28.364.810.058,00 Rp28.364.810.058 dan Rp19.726.146.000,00. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2014 dan Per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut. Tabel 45 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Kementerian Perindustrian 31 Desember 31 DESEMBER NO URAIAN ESELON I 2014 2013 1 Sekretariat Jenderal 2 Ditjen Industri Agro 286,605,000 Ditjen Industri Unggulan Berbasis 3 28,364,810,058 19,439,541,000 Teknologi Tinggi Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan 4 Mutu Industri TOTAL 28,364,810,058 19,726,146,000

KENAIKAN/ (PENURUNAN) (286,605,000) 8,925,269,058 8,638,664,058

C.2.12. Akumulasi Penyusutan Aset tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp2.007.015.621.943

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.007.015.621.943,00 dan Rp1.804.598.614.686,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai


-57-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 46 Tabel 46 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap No (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aset Tetap (2) Tanah Tanah BLU Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin BLU Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan BLU Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya BLU Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

C.3. C.3.1

Nilai Perolehan (3) 2,240,180,243,236 115,629,079,088 2,747,819,254,939 253,955,182,390 1,067,505,003,064 100,197,470,297 51,641,621,122 823,122,541 24,698,981,646 3,511,601,392 28,364,810,058 6,634,326,369,773

Akm. Penyusutan (4) 1,596,778,416,181 164,428,181,261 218,528,268,040 15,559,143,032 10,535,924,770 223,110,746 936,795,775 25,782,138 2,007,015,621,943

Nilai Buku (5) = (3) – (4) 2,240,180,243,236 115,629,079,088 1,151,040,838,758 89,527,001,129 848,976,735,024 84,638,327,265 41,105,696,352 600,011,795 23,762,185,871 3,485,819,254 28,364,810,058 4,627,310,747,830

Piutang Jangka Panjang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp24.000.000,00 dan Rp00,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara Tagihan Tuntutan Perbendaharaaan/T untutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU Rp24.000.000

akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengkaibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diseritanya oleh Negara karena kelalaiannya. Rincian Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 47. Tabel 47 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU per Eselon I Kementerian Perindustrian NO 1

Eselon I Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri TOTAL

Jumlah Debitor

TA 2014

TA 2013

24,000,000

0

24,000,000

0

Sedangkan mutasi TP/TGR pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2013 Mutas Tambah : - TGR Kehillangan alat uji berupa data logger tracksense pengukur panas Mutasi Kurang : - Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR - Pembayaran ke kas negara Saldo Per 31 Desember 2014


0 48,053,303 24,053,303 24,000,000

-58-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut : -

Penambahan sebesar Rp48.053.303,00 merupakan penambahan TGR Kehilangan alat uji berupa data logger tracksense pengukur panas.

-

Pengurangan sebesar Rp24.053.303,00 merupakan reklasifikasi menjadi bagian lancar TP/TGPR

Penyisihan piutang tak tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU Rp120.000

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp120.000,00 dan Rp00,00, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR. Ringkasan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) disajikan pada Tabel 48.

NO 1 2 3 4

Aset Lainnya Rp32.965.700.097

Tabel 48 Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kementerian Perindustrian JUMLAH KUALITAS NILAI PIUTANG PENYISIHAN NILAI PENYISIHAN DEBITUR Lancar 24,000,000 0.50 120,000 Kurang Lancar 10.00 Diragukan 50.00 Macet 100.00 Total 24,000,000 120,000

C.4. Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp32.965.700.097,00 dan Rp29.900.017.796,00, yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 49. Tabel 49 Rincian Aset Lainnya NO

URAIAN

TA 2014

TA 2013

1 2 3 4

Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud pada BLU Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain pada BLU Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

30,031,767,899 505,825,000 14,766,795,706 2,471,199,872 47,775,588,477 (14,809,888,380) 32,965,700,097

29,171,123,047 412,105,000 5,589,449,504 759,873,853 35,932,551,404 (6,032,533,608) 29,900,017,796


KENAIKAN/ (PENURUNAN) Rp % 860,644,852 2.95 93,720,000 22.74 9,177,346,202 164.19 1,711,326,019 225.21 11,843,037,073 32.96 (8,777,354,772) 145.50 3,065,682,301 10.25

-59-


Aset Tak Berwujud Rp30.031.767.899

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C.4.1. Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp30.031.767.899 dan Rp29.171.123.047,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Kementerian Perindustrian berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 50 Tabel 50 Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I Kementerian Perindustrian 31 Desember URAIAN ESELON I 2014 Sekretariat Jenderal 6,456,462,899 Ditjen Industri Agro 4,200,000 Ditjen Basis Industri Manufaktur 354,175,840 Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi 18,473,434,720 Tinggi Ditjen Industri Kecil dan Menengah 971,651,000 Inspektorat Jenderal 45,760,000 Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu 3,304,663,690 Industri Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri 295,300,000 Ditjen Kerjasama Industri Internasional 126,119,750 TOTAL 30,031,767,899

31 Desember 2013 5,795,969,047 4,200,000 348,375,840

KENAIKAN/ (PENURUNAN) 660,493,852 0 5,800,000

18,473,434,720

0

826,055,000 45,760,000

145,596,000 0

3,277,568,690

27,095,000

292,000,000 107,759,750 29,171,123,047

3,300,000 18,360,000 860,644,852

Sedangkan mutasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo per 31 Desember 2013

29,171,123,047

Mutasi Tambah

1,922,144,852

- Penambahan Saldo Awal - Pembelian - Transfer Masuk

25,905,000 770,739,852 1,061,500,000


64,000,000


1,061,500,000 1,061,500,000

Saldo per 31 Desember 2014 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014 Nilai Buku per 31 Desember 2014

30,031,767,899 0 30,031,767,899

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Transaksi penambahan dari penambahan saldo awal berupa software sebesar Rp25.905.000,00 b. Transaksi penambahan dari Pembelian berupa Software sebesar Rp425.666.100,00, lisensi sebesar Rp320.603.800 dan Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp24.469.952,00 c. Transaksi Penambahan dari transfer masuk berupa software sebesar Rp1.061.500.000,00


-60-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited d. Transaksi Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset berupa Software sebesar Rp53.000.000,00 dan Aset Tak Beruwujud Lainnya sebesar Rp11.000.000,00 e. Transaksi pengurangan dari Transfer Keluar berupa Aset Tak berwujud lainnya sebesar Rp1.061.500.000,00 Aset Tak Berwujud pada BLU Rp505.825.000

C.4.2. Aset Tak Berwujud pada BLU Saldo Aset Tak Berwujud pada BLU adalah Rp505.825.000,00 dan Rp412.105.000,00. Aset Tak Berwujud pada BLU merupakan aset pada Satuan Kerja BLU yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BLU di lingkup Kementerian Perindustrian berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Nilai Aset Tak Berwujud pada BLU tersaji pada lingkup Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 51 Tabel 51 Rincian Aset Tak Berwujud BLU per Eselon I Kementerian Perindustrian NO

URAIAN ESELON I

1

Sekretariat Jenderal Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri TOTAL

2

262,693,000

180,193,000

KENAIKAN/ (PENURUNAN) 82,500,000

243,132,000

231,912,000

11,220,000

505,825,000

412,105,000

93,720,000

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Sedangkan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut : Saldo Awal per 31 Desember 2013 Mutasi Tambah - Pembelian Saldo per 31 Desember 2014

Mutasi Penambahan Rp93.720.000,00

dari

Pembelian

412,105,000 93,720,000 93,720,000 505,825,000

berupa

software

sebesar

Aset Lain-Lain

C.4.3. Aset Lain-Lain

Nilai Perolehan: Rp14.766.795.706

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp14.766.795.706,00 dan Rp5.589.449.504,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kementerian Perindustrian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian nilai Aset Lain-lain di Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan pada Tabel 52.


-61-


NO 1 2 3 4 5 6

Tabel 52 Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I Kementerian Perindustrian 31 Desember 31 Desember URAIAN ESELON I 2014 2013 Sekretariat Jenderal 10,337,687,224 3,242,658,252 Ditjen Basis Industri 129,163,000 129,163,000 Manufaktur Ditjen Industri Unggulan 43,250,000 100,500,000 Berbasis Teknologi Tinggi Ditjen Industri Kecil dan 317,771,414 317,771,414 Menengah Inspektorat Jenderal 50,060,135 50,060,135 Badan Pengkajian Kebijakan 3,888,863,933 1,749,296,703 Iklim dan Mutu Industri TOTAL 14,766,795,706 5,589,449,504

KENAIKAN/ (PENURUNAN) 7,095,028,972 0 (57,250,000) 0 0 2,139,567,230 9,177,346,202

Sedangkan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2013

5,589,449,504 21,154,262,214

Mutasi Tambah - Penghentian Aset dr Penggunaan - Transaksi Normalisasi BMN AL

21,152,582,214 1,680,000

Mutasi Kurang - Penggunaan kembali BMN yg dihentikan

11,976,916,012 5,636,333

- Penghapusan

3,504,419,466

- Usulan Barang Rusak Berat

7,704,647,836


258,990,000

- Transaksi Normalisasi BMN AL

503,222,377


14,766,795,706


12,743,932,362


2,022,863,344

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Mutasi penambahan dari penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp21.152.582.214,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Alat Kedokteran Unit Alat Laboratorium


50,000 2,113,232,900 2,472,237,390 3,064,367,200 18,796,782 58,866,000 815,049,890 2,334,221,023 321,872,338 76,002,968 379,508,849 607,922,021

-62-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 13 14 15 16 17 18 19

Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Komputer Unit Peralatan Komputer Unit Peralatan Proses/Produksi Peralatan Olah Raga Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah

114,950,000 2,531,118 5,736,590,481 213,807,026 26,054,228 5,000,000 2,791,522,000 21,152,582,214

b. Mutasi penambahan dari Transaksi Normalisasi BMN Aset Lainnya berupa Unit Alat Laboratorium sebesar Rp1.680.000,00 c. Mutasi pengurangan dari penggunaan kembali BMN yang dihentikan berupa Peralatan Komputer sebesar Rp5.636.333,00 d. Mutasi Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp3.504.419.466,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Alat Kedokteran Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Komputer Unit Peralatan Komputer Unit Peralatan Proses/Produksi Bangunan Gedung Tempat Kerja Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro Jumlah

8,200,000 328,900,000 2,077,000 5,295,000 759,056 69,141,000 135,874,681 839,477,930 38,777,757 7,121,476 6,305,021 308,608,639 12,400,000 1,289,350 5,429,421 978,958,819 168,575,730 18,799,000 567,059,000 1,370,586 3,504,419,466

e. Mutasi Pengurangan dari Usulan Barang Rusak Berat sebesar Rp7.704.647.836,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f.

Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Komputer Unit Peralatan Komputer Jumlah

198,708,300 3,064,367,200 238,475,283 297,496,105 275,940,000 54,331,448 390,654,000 114,950,000 2,953,909,657 115,815,843 7,704,647,836

Mutasi pengurangan dari Usulan Barang Hilang berupa Alat Angkutan Darat bermotor sebesar Rp258.990.000,00


-63-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited g.Mutasi Pengurangan dari Transaksi Normalisasi BMN Aset Lainnya sebesar Rp503.222.377,00 1 2 3 4 5 6 7

Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Kantor Alat Rumah Tangga Unit Alat Laboratorium Komputer Unit Jumlah

206,000 10,021,769 1,533,000 58,096,968 12,807,000 45,971,500 374,586,140 503,222,377

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. C.4.4. Aset Lain-Lain pada BLU Saldo Aset Lain-Lain pada BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp2.471.199.872,00 dan Rp759.873.853,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kementerian Perindustrian. Nilai perolehan Aset Lain-Lain pada BLU di Kementerian Perindustrian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun rincian nilai Aset Lain-Lain pada BLU di Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 pada Tabel 52.

Aset Lain-Lain pada BLU Rp2.471.199.872

Tabel 52 Rincian Aset Lain-Lain BLU per Eselon I Kementerian Perindustrian NO

URAIAN ESELON I

1


2


31 Desember 2014

TOTAL

31 Desember 2013

KENAIKAN/ (PENURUNAN) 103,964,094

103,964,094

0

2,367,235,778

759,873,853

1,607,361,925

2,471,199,872

759,873,853

1,711,326,019

Adapun mutasi aset lain-lain pada BLU adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

759,873,853 2,285,962,419

Mutasi Tambah - Penghentian Aset dr Penggunaan - Transaksi Normalisasi BMN AL

2,285,962,419 -

Mutasi Kurang

574,636,400

- Penghapusan

146,182,000


428,454,400


2,471,199,872


2,065,956,018


405,243,854

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain BLU dapat dijelaskan sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan

-64-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited a.

Mutasi penambahan dari Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp2.285.962.419,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

b.

c.

Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Alat Kedokteran Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Komputer Unit Peralatan Komputer Peralatan Olah Raga Bahan Perpustakaan Tercetak Alat Bercorak Kebudayaan Jumlah

136,000 175,800,000 460,869,000 1,484,000 2,890,000 30,576,000 132,904,000 144,923,250 20,521,000 17,953,000 45,991,000 867,962,875 1,650,000 61,017,000 271,176,200 32,712,000 4,393,000 12,654,094 350,000 2,285,962,419

Mutasi Pengurangan dari Penghapusan sebesar Rp146.182.000,00 berupa Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp110.900.000,00 dan Unit Alat Laboratorium sebesar Rp35.282.000,00 MutasiPengurangan dari Usulan Barang Hilang berupa Unit ALat Laboratorium sebesar Rp428.454.400,00

KEWAJIBAN C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp19.716.059.807

Nilai Kewajiban Jangka pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji sebesar Rp19.716.059.807,00 dan Rp11.209.320.738,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 54 Tabel 54 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek TA 2014 Utang kepada Pihak Ketiga 13.146.100.057 Pendapatan Diterima di Muka 4.644.518.670 Uang Muka dari KPPN 363.691.428 Pendapatan yang Ditangguhkan 762.528.876 Utang Jangka Pendek Lainnya 799.220.776 Jumlah 19.716.059.807


TA 2013 5.616.798.897 2.301.751.756 3.130.717.786 160.052.299 0 11.209.320.738

-65-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp13.146.100.057,00 dan Rp5.616.798.897,00.

Rp13.146.100.057

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Kementerian Keuangan per tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 55 Tabel 55 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

NO

UNIT

1

SEKRETARIAT JENDERAL

2

URAIAN

BPKIMI

3

DITJEN BIM

4

DITJEN IUBTT

5

DITJEN IA

6

DITJEN IKM

7

INSPEKTORAT JENDERAL

8

DITJEN KII

9

DITJEN PPI

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

TOTAL

31 DESEMBER 2014

31 DESEMBER 2013

159,288,762

23,172,831

513,002,769

168,259,753

392,310,826

810,324

810,518,364

405,107,027

3,474,509

4,853,229,292

9,680,606

22,967,713

3,545,217 7,673,914

750,490

5,205,252

-

1,086,441

2,603,707

5,158,400

3,320,760

1,798,228 3,243,806

-

1,915,987,094

5,480,221,897

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga TA 2014 sebesar Rp13.146.100.057,00 terdiri atas : 1. Penyeimbang akun kas setara kas pada akun utang kepada pihak ketiga sebesar Rp11.230.112.963,00. NO

KODE SATKER

1 2 3

247101 248628 248629

1 2

248035 412528


UNIT/SATKER SEKRETARIAT JENDERAL PUSDATIN PUSKOM TOTAL SETJEN BPKIMI PUSAT BB KIMIA DAN KEMASAN

NOMINAL 4,482,671,120 120,943,732 104,804,086 4,708,418,938 514,521,787 378,836,784

-66-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

247136 248056 248042 248060 247157 247199 247204 247403 247211 539053 248920 539060 539074 247232 539081

BB INDUSTRI AGRO BB PULP DAN KERTAS BB TEKSTIL BB LOGAM DAN MESIN BB KERAMIK BB KULIT KARET DAN PLASTIK BB KERAJINAN DAN BATIK BB INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN BARISTAND SURABAYA BARISTAND PADANG BARISTAND PALEMBANG BARISTAND BANDAR LAMPUNG BARISTAND PONTIANAK BARISTAND BANJARBARU BARISTAND SAMARINDA TOTAL BPKIMI 247960 IA 247949 IKM 247885 ITJEN 248037 PPI 248039 KII TOTAL KEMENTERIAN

1 2 3 4 5

385,911,545 287,074,590 356,883,708 337,681,415 365,220,419 362,871,552 364,949,716 230,420,537 198,637,077 129,968,700 206,411,690 118,528,000 119,583,208 161,467,200 120,675,629 4,639,643,557 424,601,062 485,091,589 321,547,767 294,503,830 356,306,220 11,230,112,963

2. Transaksi akrual berupa akun dana pembayaran utang jangka pendek pada utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1.915.987.094,00 NO

UNIT

1

SEKRETARIAT JENDERAL

2

URAIAN

BPKIMI

3

DITJEN BIM

4

DITJEN IUBTT

5

DITJEN IA

6

DITJEN IKM

7

INSPEKTORAT JENDERAL

8

DITJEN KII

9

DITJEN PPI

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

TOTAL Catatan atas Laporan Keuangan

31-Des-14 159,288,762 513,002,769

392,310,826 810,518,364 3,474,509 9,680,606 3,545,217 7,673,914 5,205,252 1,086,441 5,158,400 1,798,228 3,243,806

1,915,987,094 -67-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Nilai Utang kepada Pihak Ketiga TA 2013 sebesar Rp5.616.798.897,00 terdiri atas : 1. Penyeimbang akun kas setara kas pada akun utang kepada pihak ketiga sebesar Rp136.577.000,00 yang berada pada satker Balai Besar Tekstil Bandung sebesar Rp62.810.000,00 dan pada satker Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta sebesar Rp73.767.000,00. NO

KODE SATKER

UNIT/SATKER

248042 247204

BB TEKSTIL BB KERAJINAN DAN BATIK

1 2

NOMINAL

TOTAL KEMENTERIAN

62,810,000 73,767,000 136,577,000

2. Transaksi akrual berupa akun dana pembayaran utang jangka pendek pada utang kepada pihak ketiga sebesar Rp5.480.221.897,00. Pendapatan Diterima di Muka Rp4.644.518.670

C.5.2. Pendapatan Diterima Di Muka Nilai Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp4.644.518.670,00 dan Rp2.301.751.756,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga tersaji pada Tabel 56. Tabel 56 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka NO

UNIT ESELON I

1

Sekretariat Jenderal Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Jumlah

2

Uang Muka dari KPPN Rp363.691.428

Pendapatan yang Ditangguhkan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

940.640.752

202.235.750

3.703.877.918

2.099.516.006

4.644.518.670

2.301.751.756

C.5.3. Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp363.691.428,00 dan Rp3.130.717.786,00 Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. C.5.4. Pendapatan Yang Ditangguhkan Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp762.528.876,00 dan Rp160.052.299,00.

Rp762.528.876 Catatan atas Laporan Keuangan

-68-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan/potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2014. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp799.220.776

C.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp799.220.776,00 dan Rp00,00.

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp72.580.054.533

C.6. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 57. No 1 2 3 4 5 6 7

Cadangan Piutang Rp18.377.960.624

Cadangan Persediaan Rp11.258.086.340

Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp1.915.987.094

Tabel 57 Rincian Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar cadangan piutang cadangan persediaan dana yg hrs disediakan utk pembayaran UJP dana lancar BLU dana lancar lainnya barang/jasa yg hrs diterima barang/jasa yg hrs diserahkan Jumlah

TA 2014 18.377.960.624 11.258.086.340 (1.915.987.094) 49.498.888.438 0 5.624.895 (4.644.518.670) 72.580.054.533

TA 2013 3.278.687.121 23.372.494.883 (5.480.221.897) 46.944.070.443 30.416.600 19.124.646 (2.301.751.756) 65.862.820.040

C.6.1. Cadangan Piutang Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing Rp18.377.960.624,00 dan Rp3.278.687.121,00, merupakan jumlah ekuitas dana lancar Kementerian Perindustrian dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. C.6.2. Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp11.258.086.340,00 dan Rp23.372.494.883,00, merupakan jumlah ekuitas dana lancar lingkup Kementerian Perindustrian dalam bentuk persediaan. C.6.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek pada per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing tersaji minus sebesar Rp1.915.987.094,00 dan Rp5.480.221.897,00. Perkiraan


-69-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Dana Lancar BLU Rp49.498.888.438

Ekuitas Dana Lancar Lainnya Rp00,00

Barang/Jasa yang Harus Diterima Rp5.624.895

Barang/Jasa yang Harus Diserahkan (Rp4.644.518.670)

Ekuitas Dana Investasi Rp4.660.300.327.927

C.6.4. Dana Lancar BLU Jumlah Dana Lancar BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp49.498.888.438,00 dan Rp46.944.070.443,00, yang merupakan jumlah ekuitas dana lancar pada BLU Kementerian Perindustrian. C.6.5. Ekuitas Dana Lancar Lainnya Nilai Ekuitas Dana Lancar Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp Rp30.416.600,00. Ekuitas Dana Lancar Lainnya merupakan ekuitas dana lancar Kementerian Perindustrian berupa Kas Lainnya dan Setara Kas. C.6.6. Barang/Jasa yang Harus Diterima Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima pada Kementerian Perindustrian per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp5.624.895,00 dan Rp19.124.646,00. Perkiraaan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain. C.6.7. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan pada per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing disajikan minus sebesar Rp4.644.518.670,00 dan Rp2.301.751.756,00. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

C.7. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 58. Tabel 58 Rincian Ekuitas Dana Investasi No

Ekuitas Dana Lancar

1

Diinvestasikan dalam aset tetap

2

Diinvestasikan dalam aset lainnya Jumlah


TA 2014

TA 2013

4.627.310.747.830

4.317.840.611.138

32.989.580.097

29.900.017.796

4.660.300.327.927

4.347.740.628.934

-70-


Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp4.627.310.747.830

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp32.989.580.097

C.7.1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp4.627.310.747.830,00 dan Rp4.317.840.611.138,00. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. C.7.2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya NIlai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp32.989.580.097,00 dan Rp29.900.017.796,00. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang dalam bentuk Aset Lainnya.


-71-


D.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1.

KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian setelah tanggal neraca di Kementerian Perindustrian yang dapat mempengaruhi penyajian pada Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2014.

a.

Penjelasan Aset Tetap

Aset Tetap yang diungkapkan pada Laporan Keuangan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran sudah melalui mekanisme proses pengiriman melalui aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi persediaan. Tidak terdapat perbedaan nilai antara posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada aplikasi SIMAK-BMN.

b.

Permasalahan Aset

Aset yang bermasalah dilingkungan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut : 1. Tanah yang berlokasi di Jl. Keb. Lama, Grogol Utara, Jakarta Selatan seluas 12.183 M2 dengan sertifikat Hak Pakai No.10 Th 1971. Tanah tersebut sebagian masih dikuasai pihak ke III (Safari Dharma Raya) dan belum dimanfaatkan oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Deperindag bersama-sama BPKP mengadakan peninjauan lapangan dan mengadakan pendekatan dengan pihak ketiga (pimpinan Bus Safari Dharma Raya). b. Telah diberi teguran pertama untuk pengosongan tanah dengan surat Sekjen No.182/SJ/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005. c. Telah diberi teguran kedua untuk pengosongan tanah paling lambat akhir 2005, Surat Setjen No.447/SJ-IND/11/2005, tanggal 28 Nopember 2005. d. Telah diberi teguran ketiga No.111/SJ-IND/2/2006 tanggal 27 Pebruari 2006. e. Telah diadakan pertemuan dengan pihak Safari Dharma Raya (Bpk. Hendro) pada prinsipnya pihak Safari Dharma Raya menyadari bahwa tanah yang ditempatinya bukan miliknya.


-72-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited f.

Telah dibuatkan surat ke Kantor BPN Jakarta Selatan No.204/SJ-IND.5/2/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 perihal Permohonan Penelitian Sertifikat.

g. Telah ditindak lanjuti untuk pembuatan konsep tulisan papan nama kepemilikan oleh Departemen Perindustrian dari Biro Keuangan ke Biro Hukum dan Organisasi. h. Telah diberi teguran ke empat No.191/SJ-IND/6/2008 tanggal 23 Juni 2008 kepada PT. Safari Dharma Raya. i.

Terhadap klaim dari Gunawan Sutanto Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi nomor 554/K/TUN/2013 tanggal 24 februari

2014

menguatkan

114/G/2012/PTUN-JKT

dan

53/B/2013/PT.TUN.JKT

putusan

PTUN

nomor

putusan

PTUN

nomor

dengan

memenangkan

Kementerian Perindustrian. j.

Untuk permasalahan kekalahan pada Pengadilan Negeri Jaksel, Tim Kemenperin melalui biro hukum sedang melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi jakarta.

2. Rumah di Jl. Siaga Raya Pejaten pasar Minggu Jaksel seluas 557 M2 dan berdiri bangunan seluas 250 M2 dengan surat Girik Tanah Adat No. C 1313/1981. Rumah dan Bangunan tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan, karena sambil menunggu Penunjukan Penghuni Pejabat. Tanah yang berlokasi di Jl. Anuraga, Cilandak, Jakarta Selatan seluas 117 M2, telah berdiri bangunan Rumah dengan mendapat Izin Penempatan Sementara atas tanah milik Kementerian Perindustrian No.170/SJ/III/1993, tanggal 30 Maret 1993 untuk Sdr. Walizar Syam. Tanah milik Kementerian Perindustrian seluas 155.087,50 M2 yang dikuasai secara fisik oleh masyarakat tanpa seizin dan tidak membayar sewa yang berlokasi di Kebon Pala III, Cawang, Jakarta. Kementerian Perindustrian dalam menyelesaikan aset yang bermasalah tersebut telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 27/SJ-IND/Kep/3/2011 tentang Tim Pemetaan Tanah dan atau Bangunan Milik Kementerian Perindustrian. 3. Jumlah Aset Tetap yang belum melalui proses hibah senilai Rp403.096.283.407,00 dengan rincian sebagai berikut : a) Dit.Jen BIM berupa peralatan dan mesin Intrakomptabel senilai Rp56.149.878.288,00. Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh Ditjen BIM dalam melakukan proses hibah antara lain sebagian data dukung hibah Catatan atas Laporan Keuangan

-73-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited belum lengkap dan beberapa aset yang akan dihibahkan masih tercatat di LBMN BIM. b) Dit.Jen IUBTT senilai Rp12.744.657.052,00, yang terdiri dari : 1) 2)

Aset tetap berupa Peralatan dan mesin Intrakomptabel senilai Rp12.017.857.052,00. Aset Lainnya berupa Software senilai Rp726.800.000,00.

Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh Ditjen IUBTT dalam melakukan proses hibah antara lain belum seluruh aset yang akan diserahkan dilengkapi dengan surat pernyataan bersedia menerima hibah. c) Dit.Jen IKM berupa peralatan dan mesin Intrakomptabel senilai Rp334.201.748.067,00. Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh Ditjen IKM dalam melakukan proses hibah antara lain belum seluruh aset yang akan diserahkan dilengkapi dengan surat pernyataan bersedia menerima hibah. Per 31 Desember 2014 Aset Tetap sejumlah Rp403.096.283.407,00 dikategorikan sebagai Aset Tetap dan belum direklasifikasi ke Aset Lainnya sesuai PSAP 07 paragraf 78 karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sesuai PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang salah satunya menyatakan persyaratan hibah adalah adanya laporan hasil penelitian data administratif dan fisik dari Tim Internal. Sampai dengan 31 Desember 2014 Kementerian perindustrian belum membentuk tim internal sehingga persiapan pengusulan hibah BMN belum dapat dilaksanakan.

Dengan

demikian

laporan

hasil

penelitian

data

administrasi dan fisik sebagai persyaratan untuk reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya belum ada. 4. Pembongkaran bangunan gedung pendidikan lama pada Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang belum disertai dengan prosedur penghapusan dengan rincian sebagai berikut : Luas Pembongkaran 1: 727,95 x Rp 851.824,2087 Luas Pembongkaran 2 : 924,667 x Rp851.824,2087 Jumlah bangungan yang dibongkar


= Rp 628.603.674,8102 = Rp 787.662.253,8281 = Rp1.416.265.928,6383

-74-


c. Penjelasan Eks Akun Dana Bergulir Piutang Dana Bergulir tersebut ada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM) Kementerian Perindustrian yang dikelola oleh 15 Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT Indak) yaitu Lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh Deperindag berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 253/MPP/Kep/8/2002 tanggal 14 Juni 1999 yang bertugas mengelola dana bergulir, pembinaan dan pengembangan secara terpadu kepada industri kecil. Nilai

Kas

dan

Setara

Kas

per

31

Desember

2014

sebesar

Rp.37.758.476,00 terdiri dari: 1. Kas

Rp30.000.000,00

2. Bank

Rp7.758.476,00

Kas dan Bank tersebut berasal dari penerimaan angsuran piutang Dana Bergulir (DB) dari beberapa LPT Indak yang masih belum menyerahkan sepenuhnya penagihan piutang DB ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta LPT Indak yang belum menyetorkan dana yang dikelolanya ke Kas negara. Piutang Dana Bergulir tersebut ada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM) Kementerian Perindustrian yang dikelola oleh 15 Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT Indak) yaitu Lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh Deperindag berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 253/MPP/Kep/8/2002 tanggal 14 Juni 1999 yang bertugas mengelola dana bergulir, pembinaan dan pengembangan secara terpadu kepada industri kecil. Rincian Kas dan Bank per 30 Juni 2014 per LPT-Indak, sebagai berikut: Tabel 59 Rincian Kas dan Bank per 30 Juni per LPT-Indak Kas Bank LPT-Indak Rp Rp Sumbar

Nilai DB Rp

0,00

7.758.476,00

7.758.476,00

DI Yogya

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

Total

30.000.000,00

7.758.476,00

37.758.476,00

Adapun mutasi Kas dan Bank dalam periode 1 Januari – 31 Desember 2014 sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan

-75-


LPT-Indak

Tabel 60 Mutasi Kas dan Bank Penambahan*)

Saldo awal Rp

Riau

Pengurangan*)

Saldo Akhir

Rp

Rp

Rp 0

4.000.000,00

4.000.000,00

0

Sumbar

2.312.782,00

5.816.822,00

371.128,00

7.758.476,00

Sumsel

0

9.750.000,00

9.750.000,00

0

DKI Jakarta

0

3.000.000,00

3.000.000,00

0

DI Yogya

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

Total

32.312.782,00

22.566.822,00

17.121.128,00

37.758.476,00

Penambahan Kas Bank sebesar Rp22.566.822,00 berasal dari - Angsuran Piutang DB yang belum diserahkan ke KPKNL : Rp 22.550.000,00 - Pendapatan Bunga/Jasa Giro Bank/lainnya : Rp16.882,00 Sedangkan pengurangan Kas Bank sebesar Rp17.121.128,00 adalah untuk penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp16.750.000,00 dan biaya administrasi bank sebesar Rp371.128,00. Piutang Bukan Pajak Nilai

Piutang

Bukan

Pajak

per

31

Desember

2014

sebesar

Rp28.456.322.329,34 Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 adalah saldo piutang LPT-Indak yang masih dikelola oleh beberapa LPT-Indak dan beberapa KPKNL yang telah menerima pengalihan penagihan piutang dari LPTIndak. Piutang tersebut berasal dari dana APBN melalui Proyek Pemberdayaan Pedagang

Kecil

dan

Menengah

(PKM)

TA

1998/1999

sebesar

Rp19.835.000.000,00 dan Proyek Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PIKM) TA 1999/2000 sebesar Rp16.637.000.000, yang disalurkan kepada Industri kecil menengah (IKM) yang dapat digulirkan ke IKM lainnya. Dana APBN tersebut merupakan dana yang diperuntukan sebagai pengaman jaring sosial bagi industri kecil akibat terjadinya krisis moneter tahun 1988. Dana yang berasal dari kedua proyek tersebut telah dipertanggungjawabkan

oleh

Kementerian

Perindustrian

dengan

menyalurkan dana tersebut kepada IKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


-76-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Tata cara penyaluran dana tersebut diatur dalam Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor: SE-173/A/21/1298 tanggal 22 Desember 1998 dan No. SE-121/A/1999 tanggal 13 Juli 1999, sedangkan mekanisme perguliran dana diatur dalam SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 497.1/MPP/KEP/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998. Dengan berakhirnya pertanggungjawaban dana dari kedua proyek tersebut, maka dibentuk suatu lembaga yang sifatnya lembaga non pemerintah yang selanjutnya dinamakan Lembaga Pembinaan Terpadu-Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-Indak) untuk mengelola perguliran dana tersebut. Lembaga Pembinaan Terpadu – Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPTIndak) adalah Lembaga yang dibentuk oleh Depperindag dengan Surat Keputusan Menperindag No.253/MPP/Kep/6/1999 tanggal 14 Juni 1999 dan telah diperbaharui dengan SK No.601/MPP/Kep/8/2002 tanggal 27 Agustus 2002 yang tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengembangan secara terpadu kepada industri kecil dan dagang kecil dalam aspek produksi, permodalan, pemasaran, promosi, dan informasi serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Operasional LPTIndak dilakukan di 15 provinsi dan sebagai koordinator adalah LPT-Indak Pusat di Jakarta. Dengan berjalannya waktu, posisi piutang tersebut seluruhnya menjadi piutang

macet.

Atas

kondisi

tersebut,

seluruh

LPT

Indak

telah

menindaklanjuti Peraturan Dirjen IKM Nomor: 30/IKM/KEP/2/2009 tanggal 26 Februari

2009 yang diubah dengan Keputusan Dirjen IKM Nomor:

69/IKM/PER/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009, dengan mengalihkan penagihannya ke KPKNL. Dalam rangka pengalihan penagihan piutang ke KPKNL, dilakukan terlebih dahulu proses Cessie, yaitu proses pengalihan piutang dari LPT-Indak kepada Direktorat Jenderal Industri kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian. Proses cessie tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat LPT-Indak perlu memberikan sosialisasi kepada para debitur serta melakukan inventarisasi piutang. Dengan demikian hak pengelolaan piutang tersebut telah beralih dari LPTIndak ke Ditjen IKM Kementerian Perindustrian, untuk selanjutnya Ditjen IKM menatausahakan piutang dan melaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Peridustrian semesteran dan tahunan. Penagihan piutang dilakukan oleh KPKNL yaitu atas piutang yang telah diserahkan ke KPKNL dan dilakukan oleh LPT-Indak atas piutang yang Catatan atas Laporan Keuangan

-77-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited masih dikelola LPT-Indak. Hasil penagihan yang dilakukan oleh LPT Indak dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional, antara lain biaya proses cessie, biaya penagihan, dan biaya operasional kantor Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 08/MIND/PER/1/2009 tanggal 28 Januari 2009 yang diubah dengan Nomor : 54/M-IND/PER/5/2009 tanggal 22 Mei 2009 menetapkan pembubaran LPT Indak Pusat dan Provinsi setelah penyelesaian pengalihan kekayaan Negara LPT Indak. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri tersebut diterbitkan Peraturan Dirjen IKM Nomor: 30/IKM/KEP/2/2009 tanggal 26 Februari yang diubah dengan Keputusan Dirjen IKM Nomor: 69/IKM/PER/8/2009 tanggal 31 Agustus menetapkan hak tagih piutang lancar LPT Indak diserahkan ke Ditjen IKM, sedangkan hak tagih piutang macet diserahkan ke Kementerian Keuangan cq KPKNL setempat. Rincian

Saldo Piutang Macet per 31 Desember 2014 sebesar

Rp28.456.322.329,34 sebagai berikut:

Provinsi 1. Riau 2. Sumbar 3. Sumsel 4. Lampung 5. DKI Jakarta 6. Jawa Tengah 7. Jawa Timur 8. Yogyakarta 9. Kalsel 10. Sulsel 11. Bali 12. NTB 13. Sulut 14. Sumut 15. Jabar Jumlah

Tabel 61 Saldo Piutang Macet Per 31 Desember 2014 Telah Diserahkan Belum Diserahkan Rp Rp 543.184.755,00 718.173.634,00 2.167.039.487,34 418.205.092,00 565.849.956,00 10.026.000,00 649.466.787,80 477.970.498,20 2.820.381.873,00 3.786.488.925,00 2.037.173.489,00 225.265.750,00 602.132.669,00 2.588.557.754,00 1.059.228.318,00 756.395.210,00 1.536.336.708,00 864.663.798,00 6.629.781.625,00 20.732.952.497,80 7.723.369.831,54

Total Rp 1.261.358.389,00 2.167.039.487,34 418.205.092,00 575.875.956,00 1.127.437.286,00 2.820.381.873,00 3.786.488.925,00 2.262.439.239,00 602.132.669,00 2.588.557.754,00 1.059.228.318,00 756.395.210,00 1.536.336.708,00 864.663.798,00 6.629.781.625,00 28.456.322.329,34

Dari 15 LPT Indak, 12 PT Indak telah menyerahkan penagihan Piutang Bukan Pajak ke KPKNL Sedangkan LPT Indak lainnya masih melengkapi berkas untuk proses penyerahan ke KPKNL Dalam penyerahan penagihan ke KPNKL Jatim dan Yogyakarta, beberapa berkas tidak dapat diserahkan penagihannya ke KPKNL karena kelengkapan dokumen tidak ditemukan lagi. KPKNL yang telah menerima penyerahan piutang, sudah melakukan tahap pemanggilan debitur dan akan dilanjutkan dengan tahap paksa. Pada KPKNL NTB, Bali, Kalsel, Jawa Barat dan Sumut (Medan) telah Catatan atas Laporan Keuangan

-78-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited mengeluarkan Surat Paksa kepada menetapkan Piutang

seluruh debitur.dan juga telah

yang tidak dapat ditagih lagi menjadi Piutang

Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dengan rincian sebagai berikut: Tabel 62 Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih KPKNL

Jumlah PSBDT

Nusa Tenggara Barat Bali

(Rp)

6.819.400,00 719.853.029,00

Medan

54.530.633,00

Kalimantan Selatan

101.407.632,00

Jawa Barat

301.334.712,00

Total

1.183.945.406,00

Selama periode Januari – Desember tahun 2014, beberapa KPKNL telah berhasil melakukan penagihan, sebagai berikut: Tabel 63 Saldo Piutang DB Provinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Riau Sumbar Sumsel Lampung DKI Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Yogyakarta Kalsel Sulsel Bali NTB Sulut Sumut Jabar Jumlah

Saldo Piutang DB yang diserahkan Rp 562.945.796,00 0 419.114.183,00 616.759.043,00 649.466.787,80 3.064.785.674,00 3.985.290.540,00 2.137.397.887,00 603.314.486,00 1.077.910.137,00 783.630.414,00 0 864.845.598,00 6.667.043.654,00 21.432.504.199,80

Hasil Penagihan Rp 19.761.041,00 0 909.091,00 50.909.087,00 0 244.403.801,00 198.801.615,00 100.224.398,00 1.181.817,00 0 18.681.819,00 27.235.204,00 0 181.800,00 37.262.029,00 699.551.702,00

Saldo Piutang DB Rp 543.184.755,00 0 418.205.092,00 565.849.956,00 649.466.787,80 2.820.381.873,00 3.786.488.925,00 2.037.173.489,00 602.132.669,00 1.059.228.318,00 756.395.210,00 0 864.663.798,00 6.629.781.625,00 20.732.952.497,80

Piutang yang masih dikelola LPT- Indak (belum diserahkan ke KPKNL), diantaranya berhasil melakukan penagihan selama Januari - Desember tahun 2014, sebagai berikut: Tabel 64 Saldo Piutang DB (Piutang yang masih dikelola LPT-INdak) Provinsi 1. 2. 3. 4. 5.

Riau Sumbar Sumsel Lampung DKI Jakarta


Saldo Piutang DB yang Belum diserahkan Rp 722.173.634,00 2.172.839.487,34 9.750.000,00 10.026.000,00 480.970.498,20

Hasil Penagihan Rp 4.000.000,00 5.800.000,00 9.750.000,00 0 3.000.000,00

Saldo Piutang DB Rp 718.173.634,00 2.167.039.487,34 0 10.026.000,00 477.970.498,20

-79-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Jawa Tengah Jawa Timur Yogyakarta Kalsel Sulsel Bali NTB Sulut Sumut Jumlah

0 0 225.265.750,00 0 2.588.557.754,00 0 0 1.536.336.708,00 0 7.745.919.831,54

0 0 0

0 22.550.000,00

0 0 225.265.750,00 0 2.588.557.754,00 0 0 1.536.336.708,00 0 7.723.369.831,54

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan pajak Penyisihan piutang tak tertagih pada Piutang bukan pajak per 31 Desember 2014 sebesar Rp28.456.322.329,34. Nilai penyisihan piutang tak tertagih pada piutang bukan pajak tersebut diakui sebagai pengurang nilai piutang bukan pajak yang disajikan pada aset lancar. Besarnya penyisihan piutang tak tertagih sebesar 100% dari nilai piutang bukan pajak, yang seluruhnya masuk dalam kategori piutang macet. d. Penjelasan Investasi Non Permanen Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan industri stategis berperan dalam penyumbang devisa ekspor non migas yang cukup besar sehingga Pemerintah berkepentingan untuk mempertahankan keberadaan dan mengembangkan potensi industri TPT Nasional diantaranya melalui pemberian keringanan dalam pembelian mesin/peralatan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka dengan menyalurkan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai pembayaran pembelian mesin/peralatan yang dikelola oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Karena perubahan struktur organisasi maka sekarang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur. Berdasarkan surat setoran yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, nilai investasi non permanen lainnya Ditjen BIM Tahun 2014 menjadi Rp 11.282.810.445,58 dari sisa saldo per 31 Desember 2013 adalah Rp 14.481.582.158,56,-. Realisasi penerimaan tahun 2014 untuk Program SKIM-2 Tahun 2007 dan 2008 yang dikelola oleh PT PNM Venture Capital sebesar Rp 2.394.850.848,-. Sedangkan untuk Program SKIM-2 Tahun 2009 yang dikelola oleh PT Bank Syariah Mandiri, tidak terdapat setoran pengembalian pokok selama tahun 2014. Namun, pada bulan Januari 2015, diterima bukti setoran pengembalian pokok sebesar Rp 803.920.864,98 untuk bulan Oktober 2013 dengan Nomor NTPN 1001131404021403 tanggal 14 November 2013 dan untuk bulan November 2013 dengan Nomor NTPN 1102100311031215 tanggal 31 Desember 2013 Catatan atas Laporan Keuangan

-80-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited dan nilai tersebut menjadi pengurang saldo Investasi Non Permanen Lainnya 2014. Berikut rincian pengembalian pokok yang diterima Tahun 2014 dari program SKIM 2 Tahun 2007 dan 2008 yang dikelola oleh PT PNM Ventura Capital, sebagai berikut: 1) PT Kharisma Ide Nusantara Garmindo 2) PT Uni Enlarge Industry Indonesia 3) CV Hisan Production 4) PT Kapasindo Prima 5) PT Kizone Internasional 6) PT Sari Rajut Indah 7) PT Pismatex Textile Industry 8) PT Sahid Detolin Textile Jumlah

Rp 52.178.838 Rp 878.112.897 Rp 18.060.000 Rp 14.390.523 Rp 507.324.211 Rp 202.708.333 Rp 27.508.768 Rp 694.567.278 Rp2.394.850.848

Rincian mutasi nilai investasi non permanen disajikan dalam Tabel 65 berikut.

No. 1 2

Tabel 65 Investasi Non Permanen Jangka Panjang Lainnya Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2014 Koreksi Pengembalian Uraian Pengembalian Tahun 2013 (Rp) (Rp) PT PNM Venture 6.746.447.696 2.394.850.848 4.351.596.848 Capital PT Bank Syariah 7.735.134.462,56 803.920.864,98 6.931.213.597,58 Mandiri JUMLAH 14.481.582.158,56 2.394.850.848 803.920.864,98 11.282.810.445,58

D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana dalam lampiran.

D.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat Kementerian Perindustrian merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian secara berjenjang mulai dari tingkat Satuan Kerja sampai tingkat Unit Eselon I Kementerian Perindustrian. Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari: 1.

Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau.


-81-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited 2.

Pendapatan diterima di muka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi: 1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau 2. Belanja dibayar di muka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca). Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual, Belanja Subsidi Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian selaku UAPA menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada tanggal pelaporan yang merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Tahunan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Kementerian Perindustrian Tahun 2013 telah menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual dilampirkan sebagaimana format terlampir.

D.4. REKENING PEMERINTAH Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satuan kerja di lingkungan Belanja Subsidi Kementerian Perindustrian adalah sebagaimana terlampir.

D.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN a. Penjelasan Penyusutan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Aset Tetap pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perindustrian, antara lain Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung, Akademi Kimia Analisis Bogor, Balai Besar Industri Agro Bogor, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung, dan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang, telah disusutkan dengan metode garis lurus (straight line method) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap pada Satuan Kerja BLU disajikan pada Tabel 66. Catatan atas Laporan Keuangan

-82-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Tabel 66 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLU No.

Satker BLU

(a)

(b)

1

AKA Bogor

2

BB Industri Agro

3

BB Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri

4

BB Bahan dan Barang Teknik

5

Baristand Bandar Lampung TOTAL ASET TETAP BLU

Nilai Perolehan

Nilai Buku

Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

(c)

(d)

(e) = (c) – (d)

70.966.201.934

23.127.992.077

47.838.209.857

123.735.182.304

42.297.156.764

81.438.025.540

48.677.845.764

17.235.875.475

31.441.970.289

206.827.919.725

85.872.120.142

120.955.799.583

23.909.305.981

11.703.072.719

12.206.233.262

474.116.455.708

180.236.217.177

293.880.238.531

Perbandingan Nilai Aset Tetap Kementerian Perindustrian dengan Nilai Aset Tetap pada Satuan Kerja BLU di lingkungan Kementerian Perindustrian disajikan pada Tabel 67 Tabel 67 Perbandingan Nilai Aset Tetap kementerian Perindustrian No.

Satker BLU

(a)

(b)

Nilai Aset Tetap

Nilai Aset Tetap

LK Kementerian

LK BLU

(c)

(d)

1

AKA Bogor

47.838.209.857

47.838.209.857

2

BB Industri Agro BB Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri BB Bahan dan Barang Teknik Baristand Bandar Lampung

81.438.025.540

81.438.025.540

31.441.970.289

31.441.970.289

120.955.799.583

120.955.799.583

12.206.233.262

12.206.233.262

293.880.238.531

293.880.238.531

3 4 5

TOTAL ASET TETAP BLU


-83-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited Lampiran A1 Kementerian Perindustrian Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014

No

Aset Tetap

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PERALATAN DAN MESIN Alat Besar Darat Alat Besar Apung Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Alat Angkutan Apung Bermotor Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar Peralatan Komunikasi Navigasi Alat Kedokteran Alat Kesehatan Umum Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi Senjata Api Persenjataan Non Senjata Api Alat Khusus Kepolisian Komputer Unit Peralatan Komputer Alat Eksplorasi Topografi Alat Eksplorasi Geofisika Alat Pengeboran Mesin Alat Pengeboran Non Mesin Sumur Produksi Pengolahan Dan Pemurnian Alat Bantu Eksplorasi Alat Bantu Produksi Alat Deteksi Alat Pelindung Alat Sar Alat Kerja Penerbangan


Masa

Nilai Perolehan


Nilai Buku

10 8 7 7 2 10 3 10 5 5 4 5 5 5 5 10 15 5 5 8 15 15 10

3.001.774.437.329 5.495.856.608 67.674.000 30.210.931.287 108.219.394.485 937.413.794 298.637.540 20.260.000 100.148.309.269 29.976.687.658 34.601.433.382 316.432.584.208 66.732.239.424 161.808.824.982 32.500.405.681 8.356.801.356 8.073.730.536 1.896.895.000 32.615.588.905 1.880.750.959 1.084.707.367.920 60.020.639.016 37.744.211.573 2.089.310.909

1.761.206.597.442 3.087.799.263 65.186.500 26.445.132.233 67.107.763.829 931.355.958 260.825.190 20.260.000 71.561.290.941 23.137.312.688 29.911.466.696 242.009.626.091 46.415.222.140 116.080.299.125 25.228.653.121 5.476.496.327 2.062.554.648 190.729.669 20.656.407.382 1.261.782.389 666.673.018.551 17.568.701.492 9.042.381.441 1.623.251.500

1.240.567.839.887 2.408.057.345 2.487.500 3.765.799.054 41.111.630.656 6.057.836 37.812.350 0 28.587.018.328 6.839.374.970 4.689.966.686 74.422.958.117 20.317.017.284 45.728.525.857 7.271.752.560 2.880.305.029 6.011.175.888 1.706.165.331 11.959.181.523 618.968.570 418.034.349.369 42.451.937.524 28.701.830.132 466.059.409

10

10.252.366.052

5.440.255.042

4.812.111.010

7 15

45.553.124.310 37.249.459.513

28.491.922.093 14.005.604.769

17.061.202.217 23.243.854.744

10

26.543.774.645

14.724.032.974

11.819.741.671

10 3 4 4 4 5 10 10 10 10 10 15 10 10 5 5 2 10

66.990.000 2.973.543.142 32.489.729.466 99.340.777.248 38.176.808.430 90.607.150 1.026.203.108 425.867.886 563.596.157 1.006.961.400 19.038.400.000 25.483.620.531 213.643.964 41.200.000 5.134.000 747.355.378 301.161.400 929.515.900

57.615.000 2.079.554.470 6.959.559.981 80.513.449.427 31.032.272.854 90.607.150 642.908.367 301.892.879 329.680.908 357.810.297 4.847.760.000 9.617.898.879 13.941.201 32.340.000 3.703.000 485.754.755 299.248.900 146.370.453

9.375.000 893.988.672 25.530.169.485 18.827.327.821 7.144.535.576 0 383.294.741 123.975.007 233.915.249 649.151.103 14.190.640.000 15.865.721.652 199.702.763 8.860.000 1.431.000 261.600.623 1.912.500 783.145.447

Manfaat

-84-

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2014 Audited No

Aset Tetap

46 47 48 49 50 51 B 1 2 3 C

Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Unit Peralatan Proses/Produksi Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Peralatan Olah Raga Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tugu/Tanda Batas JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN Jalan Jembatan IRIGASI Bangunan Air Irigasi Bangunan Pengairan Pasang Surut Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D

1 1 2 3 4 5 6

Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Bangunan Air Bersih/Air Baku Bangunan Air Kotor JARINGAN Instalasi Air Bersih / Air Baku Instalasi Air Kotor Instalasi Pengolahan Sampah Instalasi Pembangkit Listrik Instalasi Gardu Listrik Instalasi Pertahanan Instalasi Gas Instalasi Pengaman Instalasi Lain Jaringan Air Minum Jaringan Listrik Jaringan Telepon Jaringan Gas ASET TETAP LAINNYA DAN ASET TETAP DALAM RENOVASI ASET TETAP DALAM RENOVASI Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi ASET TETAP LAINNYA Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro Kartografi, Naskah Dan Lukisan Barang Bercorak Kesenian Alat Bercorak Kebudayaan Tanaman


Masa Manfaat 10 8 7 5 3 0

50 50 25

3.401.015.500 529.754.720.841 52.690.000 12.100.000 1.196.622.816 1.500.000 1.167.702.473.361 1.112.610.323.870 45.908.965.880 9.183.183.611 52.464.743.663 6.315.980.646 6.286.239.646 29.741.000 30.533.403.993 24.502.862.298 2.482.513.000 43.100.001

Akumulasi Penyusutan 638.102.325 182.458.469.958 50.392.450 8.470.000 759.462.136 0 234.087.411.072 225.816.432.170 7.093.601.657 1.177.377.245 10.759.035.516 4.765.793.106 4.761.926.776 3.866.330 2.854.964.588 1.732.098.332 223.426.170 17.240.000

2.762.913.175 347.296.250.883 2.297.550 3.630.000 437.160.680 1.500.000 933.615.062.289 886.793.891.700 38.815.364.223 8.005.806.366 41.705.708.147 1.550.187.540 1.524.312.870 25.874.670 27.678.439.405 22.770.763.966 2.259.086.830 25.860.001

10

402.098.574

305.540.866

96.557.708

30

1.745.762.830

381.786.647

1.363.976.183

40 50

1.212.408.675 144.658.615 15.615.359.024 1.691.372.450 4.909.929.020 103.529.000 408.361.400 1.095.662.200 433.005.087 173.439.000 720.692.000 1.131.914.005 451.666.550 3.876.944.312 75.250.000 543.594.000

179.863.588 15.008.985 3.138.277.822 259.156.445 1.296.921.386 66.810.950 53.706.303 132.094.210 92.663.597 6.992.402 117.943.493 498.204.176 75.936.227 445.233.182 15.130.016 77.485.435

1.032.545.087 129.649.630 12.477.081.202 1.432.216.005 3.613.007.634 36.718.050 354.655.097 963.567.990 340.341.490 166.446.598 602.748.507 633.709.829 375.730.323 3.431.711.130 60.119.984 466.108.565

28.210.583.038

962.577.913

27.248.005.125

5.822.281.500

0

5.822.281.500

0

5.822.281.500

0

5.822.281.500

0

22.388.301.538 19.980.047.563

962.577.913 0

21.425.723.625 19.980.047.563

0

382.710.150

0

382.710.150

0 4 0 0

442.973.575 1.486.137.100 93.903.150 2.530.000

0 962.577.913 0 0

442.973.575 523.559.187 93.903.150 2.530.000

50 50 50

10 50

30 30 10 40 40 30 30 20 5 30 40 20 30

Nilai Perolehan

Nilai Buku

-85-


No

Aset Tetap

E

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Bermesin Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Alat Kedokteran Alat Kesehatan Umum Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Komputer Unit Peralatan Komputer Unit Peralatan Proses/Produksi Peralatan Olah Raga Bangunan Gedung Tempat Kerja Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro Alat Bercorak Kebudayaan Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset tetap dan Aset Lainnya


Masa


Nilai Buku

17.237.995.578

14.809.888.380

2.427.757.198

7 7 10 5 5 4 5 5 5 5 5 5 8 15

1.509.000 2.101.537.600 3.531.314.606 1.521.000 21.728.782 30.747.000 980.272.323 2.025.797.554 134.167.442 60.216.215 811.065.571 2.197.000 978.949.068 79.462.000

1.509.000 2.075.440.458 3.150.282.971 1.521.000 21.728.782 30.747.000 980.272.323 2.022.618.554 134.167.442 60.216.215 811.065.571 2.197.000 964.924.070 55.091.399

0 26.097.142 381.031.635 0 0 0 0 3.179.000 0 0 0 0 14.024.998 24.370.601

15

30.000

30.000

0

7

63.668.118

63.668.118

0

15

200.000

200.000

0

4 4 8 3 50 0

3.729.817.728 222.542.704 26.379.228 12.893.000 2.348.119.545 73.510.094

3.729.130.228 220.528.329 26.379.228 12.893.000 445.277.692 0

687.500 2.014.375 0 0 1.902.841.853 73.510.094

0

0

0

0

0

350.000

0

350.000

4.250.152.237.391

2.007.015.621.943

2.243.136.615.448

4.267.390.232.969

2.021.825.510.323

2.245.564.372.646

Manfaat

Nilai Perolehan

-86-


LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG SESUAI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-57/PB/2013


-87-


LRA PENDAPATAN DAN LRA PENGEMBALIAN PENDAPATAN


-88-


LRA BELANJA DAN LRA PENGEMBALIAN BELANJA


-89-


NERACA PERCOBAAN


-90-


LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN


-91-


LAPORAN AKRUAL


-92-


LAPORAN REKENING PEMERINTAH


-93-


TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK


-94-


LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CALK


-95-

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Recommend Documents