struktur
Organisasi
Keme n t er i an Pe rin d u s tria n
2
3
Daftar Isi
3
Kata Pengantar
4
Struktur Organisasi Kementrian Perindustrian
6
Arah Kebijakan Pembangunan Industri 2010-2014
7
Pengembangan Industri Prioritas
9
Tugas dan Fungsi Menteri dan Wakil Menteri Perindustrian
10
Sekretariat Jenderal
11
Inspektorat Jenderal
12
Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
13
Direktorat Jenderal Industri Agro
14
Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
15
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
16
Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
17
Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional
18
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri
19
Staf Ahli Menteri
20
Daftar Nama & Alamat Pimpinan
Kata Pengantar Pembentukan struktur organisasi baru Kementerian Perindustrian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 105/M-IND/PER/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dilatar belakangi pemikiran bahwa tantangan tugas dan persaingan yang semakin berat di era globalisasi membutuhkan penanganan dan solusi cepat agar sektor industri tetap memiliki daya saing, sehingga diperlukan penguatan struktur organisasi di Kementerian Perindustrian. Dalam Struktur Organisasi baru tersebut mengalami pengembangan, dari tujuh menjadi sembilan unit Eselon I dan tiga Staf Ahli Menteri, tetapi tidak secara signifikan menambah jumlah pejabat maupun staf karena perubahannya tetap mengedepankan prinsip efisiensi organisasi. Dengan terbentuknya struktur baru, diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang semakin berat dirasakan sektor industri saat ini dan di masa mendatang. Melalui publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi di Kementerian Perindustrian. Sekiranya diperlukan informasi lain terkait sektor industri, kunjungi website kami di www.kemenperin.go.id. Terima kasih. PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK
DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
DIREKTORAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH III
DIREKTORAT INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU
DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HILIR
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI
DIREKTORAT INDUSTRI PERMESINAN DAN ALAT MESIN PERTANIAN
PUSAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI
DIREKTORAT KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIOANAL WILAYAH II DAN REGIONAL
DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH II
DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH III
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK
PUSAT STANDARDISASI
DIREKTORAT KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIOANAL WILAYAH I DAN MULTILATERAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH I
PUSAT PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PUSAT PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT BADAN
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DITJEN KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI
DIREKTORAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH II
DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA DASAR
DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA
DIREKTORAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH I
DIREKTORAT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT INDUSTRI MATERIAL DASAR LOGAM
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DITJEN INDUSTRI AGRO
DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
DITJEN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
BIRO UMUM
INSPEKTORAT IV
BIRO KEUANGAN
BIRO KEPEGAWAIAN
BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Kementerian Perindustrian
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
WAKIL MENTERI PERINDUSTRIAN
Organisasi
struktur
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT I
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
STAF AHLI MENTERI
MENTERI PERINDUSTRIAN
4 5
6
7
Arah Kebijakan Pembangunan Industri 2010 - 2014 VISI 2014 “Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.”
MISI 2014 1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri; 2. Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; 3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; 4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; 5. Memfasilitasi penguatan struktur industri; 6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; 7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.
Pengembangan Industri Prioritas Enam kelompok industri prioritas yang akan dikembangkan dalam lima tahun ke depan: 1. Industri padat karya (Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Alas Kaki, Industri Furniture); 2. Industri Kecil dan Menengah; 3. Industri Barang Modal (Industri Permesinan, Galangan Kapal); 4. Industri berbasis sumber daya alam (Industri Hilir CPO, Industri Makanan dan Minuman, Industri Hilir Kakao, Industri Hilir Karet, Rumput Laut, Industri Baja dan Aluminium); 5. Industri pertumbuhan tinggi (Industri Otomotif, Industri Elektronika dan Telematika); 6. Industri prioritas khusus (Industri Gula, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia).
8
9
Tugas dan Fungsi MENTERI PERINDUSTRIAN Menteri Perindustrian, mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi: a Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian; b Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; c Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian; d Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan e Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. WAKIL MENTERI PERINDUSTRIAN Wakil Menteri Perindustrian mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian.
10
11
Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, membina dan memberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a Koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian; b Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perindustrian; c Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian; d Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan dan bantuan hukum; f Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian.
Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian; b Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perindustrian; d Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan e Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
12
Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
Direktorat Jenderal Industri Agro
Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur.
Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro.
Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang industri manufaktur, termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster basis industri manufaktur; b Pelaksanaan kebijakan di bidang basis industri manufaktur termasuk pengembangan klaster basis industri manufaktur; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis industri manufaktur; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis industri manufaktur; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur.
Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang industri agro termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri agro; b Pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro termasuk pengembangan klaster industri agro; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri agro; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro.
13
14
Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah.
Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri unggulan berbasis teknologi tinggi; b Pelaksanaan kebijakan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi termasuk pengembangan klaster industri unggulan berbasis teknologi tinggi; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah, termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri kecil dan menengah; b Pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah, termasuk pengembangan klaster industri kecil dan menengah; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri kecil dan menengah; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan menengah; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.
15
16
Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional
Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri.
Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional.
Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri, termasuk penyiapan penetapan peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota serta pengembangan kawasan industri; b Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perwilayahan industri; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan perwilayahan industri; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.
Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional menyelenggarakan fungsi: a Perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional; b Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional, termasuk promosi industri dan penanganan hambatan industri; c Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama industri internasional; d Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama industri internasional; dan e Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional.
17
18
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan kluster industri prioritas, serta iklim dan mutu industri. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri menyelenggarakan fungsi: a Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas, serta iklim dan mutu industri; b Pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri; c Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas, serta iklim dan mutu industri; dan d Pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.
19
Staf Ahli Menteri (1) Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah penguatan struktur industri. (2) Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah pemasaran dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah sumber daya industri dan teknologi.
20
21
Daftar Nama & Alamat Pimpinan NO.
NAMA
JABATAN
ALAMAT KANTOR
ALAMAT EMAIL
1.
Mohamad S. Hidayat
Menteri Perindustrian
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 2 Telp. 5256458, 5200700, 5255509 Pes. 4049
[email protected]
2.
Prof. DR. Ir. Alex W. Retraubun, M.Sc
Wakil Menteri Perindustrian
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 2 Telp. 5200992, 5255509 Pes. 2254 Fax. 5250852
wamenperin@kemenperin. go.id
3.
Ir. Ansari Bukhari
Sekretaris Jenderal
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 2 Telp. 5250954, 5255509 Pes. 2101, 4001 Fax. 5250906
[email protected]
4.
Dr. Ir. Imam Haryono, M.Sc
Inspektur Jenderal
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 4 Telp. 5251108, 5255509 Pes. 2200, 4002 Fax. 5251108
[email protected]
5.
Ir. R. Benny Wachjudi, MBA
Dirjen Industri Agro
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 18 Telp. 5252713, 5255509 Pes. 2625, 4062 Fax. 5252450
[email protected]
6.
Ir. Panggah Susanto, MM
Dirjen Basis Industri Manufaktur
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 9 Telp. 5251127, 5255509 Pes. 2300, 4003 Fax. 5251127
[email protected]
7.
Dr. Ir. Budi Darmadi, M.Sc
Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 12 Telp. 5252693, 5255509 Pes. 2400, 4004 Fax. 5251893
[email protected]
8.
Dra. Euis Saedah, M.Sc
Dirjen Industri Kecil dan Menengah
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 15 Telp. 5251761, 5255509 Pes. 2600, 4006 Fax. 5251449
[email protected]
9.
Dr. Dedi Mulyadi, M.Si
Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 13 Telp. 52901840, 5255509 Pes. 2532, 4071 Fax. 52901840
[email protected]
10.
Ir. Agus Tjahajana Wirakusumah, SE, M.Sc
Dirjen Kerjasama Industri Internasional
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 16 Telp. 5256126, 5255509 Pes. 2663, 4068
[email protected]
11.
Ir. Arryanto Sagala
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 19 Telp. 5251132, 5255509 Pes. 2700, 4007 Fax. 5214326
[email protected]
12.
Ir. Achdiat Atmawinata
Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 3 Telp. 5253505, 5855509 Pes. 2161, 4010 Fax. 5252465
[email protected]
13.
Drs. Fauzi Aziz
Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 3 Telp. 5261712, 5855509 Pes. 3101, 4010 Fax. 5252465
[email protected]
14
Sakri Widhianto, S. Teks, MM
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi
Gedung Kementrian Perindustrian Lt. 3 Telp. 5229585, 5855509 Pes. 3100, 4010 Fax. 5252465
[email protected]
22
23
Notes:
Notes:
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Jalan Gatot Subroto Kav.52-53 Jakarta 12950 T : (021) 5255609 F : (021) 5255609 E :
[email protected] W : www.kemenperin.go.id
