Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan 3 September 2014
1
Kementerian Kehutanan Saat Ini 0/9/21/51 8 Eselon I 5 Staf Ahli 1/6/4/13 52 Es II Pusat 172 Es. III (Bag., Bid., Sub Dit.) 403 Es. IV
1/6/25/59
1/6/28/65
1/5/24/52
1/5/20/59
1/6/23/55
1/4/13/33
1/5/16/36
PUSAT SARANA dan PERALATAN
2
Usulan Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan 2015 - 2019
3
Alasan Keberadaan Kemhut A. Mandat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
UUD ps 33 UU 5/1990 UU 41/1999 UU No. 18/2013 Seluruh hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara. Penguasaan hutan oleh negara diurus oleh Menteri. Perlu ada Kementerian Kehutanan
B. Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab atas Mandat 1. 2. 3.
Mengatur dan Mengurus hutan, kawasan dan hasil hutan Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan menjadi bukan hutan Mengatur dan menetapkan hubungan orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum yang berkaitan dengan hutan
C. Apa yang sudah dilakukan D. E.
Apa yang belum dilakukan Apa yang tidak bisa oleh sektor lain.
4
Alasan Keberadaan Kemhut C. Lingkungan Strategis yang Mendukung : 1. Dalam Negeri a. Hutan sebagai modal dasar pembangunan, dan ketahanan nasional b. Keadilan distribusi manfaat hutan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Kawasan hutan sebagai penyedia ruang bagi pembangunan sektor lainnya d. Pendapatan per kapita naik dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Salah satunya komitmen penurunan emisi sebesar 26%. e. Meningkatnya midle class yg menuntut peningkatan pangan, energi, dan air bersih. f. Hilangnya kekayaan negara 2. Internasional a. UNFF, UNFCCC, UNCCD, UNCBD. b. RIO + 20, menimbulkan tuntutan Green Economy c. Mandat dalam UUD ps 33UU Kementerian No 39/2008 pembentukan Kementerian Kehutanan d. Berbagai amanah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait. e. Tantangan yang besar (luas kawasan hutan, kondisi kawasan hutan, kualitas DAS, kondisi sosekbud, komitmen international) f. Program pembangunan Sektor kehutanan kedepan. g. PERPRES 62/2013 tentang Pembentukan Badan REDD yang bertanggungjawab kepada Presiden langsung dengan struktur 4 Deputi setingkat eselon I dan 1 Sekretaris setingkat eselon II. h. UU 18/2013 memerintahkan untuk membentuk Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (BPPPH) dengan 4 Deputi dan 1 Sekretaris. 5
A. Kelembagaan Kemhut 2015-2019: 1. Kondisi saat ini adalah 8 Unit eselon I dengan 52 unit Eselon II. 2. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas Sektor Kehutanan di periode 2015-2019 secara efisien dan efektif, Kementerian Kehutanan memerlukan 9 Unit Eselon I, dengan 52 unit Eselon II (penambahan satu Eselon I untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengamanan hutan tanpa menambah unit Eselon II). 3. Dengan mengintegrasikan Badan REDD (PERPRES 62/2013) kedalam Kementerian
Kehutanan (meningkatkan efektivitas pelaksanaan REDD), maka Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan menjadi 10 Unit Eselon I, dengan penghematan berupa satu Kepala Badan setingkat Menteri, 3 Deputi setingkat eselon I, 1 Sekretaris setingkat eselon I, serta 16 unit Eselon II, dan 64 unit eselon III. 4. BPPPH sesuai UU 18/2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tugastugas sektor kehutanan, untuk itu koordinasi pelaksanaannya akan dilakukan oleh Menteri Kehutanan. Dengan demikian Menteri Kehutanan merangkap sebagai Kepala BPPPH, dengan saeorang Wakil Kepala, 4 Deputi, dan 1 Sekretaris. 6
Alasan Keberadaan Kemhut A. Mandat 1. UUD ps 33 2. UU 5/1990 3. UU 41/1999 4. UU B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang 1. Semua hutandan kekayaan alam didalamnya dikuasai negara. 2. Penguasaan oleh negara atas hutan diurus oleh Menteri. 3. Perlu ada Kementerian Kehutan
7
C. Lingkungan Strategis: 1. Dalam Negeri a. Kecenderungan elit politik melihat kekayaan negara berupa hutan hanya dilihat sebagai sumber lahan untuk berbagai kepentingan dan sumber pendapatan langsung., sebagai akibat tuntutan pembangunan yang terus berkembang. b. Pembangunan berkelanjutan terancam dengan timbulnya bencana hidrometeorologi dan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. c. Pendapatan per kapita naik dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Salah satunya komitmen penurunan emisi sebesar 26%. d. Meningkatnya midle class yg menuntut peningkatan pangan, energi, dan air bersih. e. Hilangnya kekayaan negara 2. Luar Negeri a. UNFF, UNFCCC, UNCCD, UNCBD. b. RIO + 20, menimbulkan tuntutan Green Economy c. Mandat dalam UUD ps 33UU Kementerian No 39/2008 pembentukan Kementerian Kehutanan berbagai amanah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait. d. Tantangan yang besar (luas kawasan hutan, kondisi kawasan hutan, kualitas DAS, kondisi sosekbud, komitmen international) e. Program pembangunan Sektor kehutanan kedepan. f. PERPRES 62/2013 tentang Pembentukan Badan REDD yang bertanggungjawab kepada Presiden langsung dengan struktur 4 Deputi setingkat eselon I dan 1 Sekretaris setingkat eselon II. g. UU 18/2013 memerintahkan untuk membentuk Badan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (BPPPH) dengan 4 Deputi dan 1 Sekretaris. 8
D. Kelembagaan Kemhut 2015-2019: 1. Kondisi saat ini adalah 8 Unit eselon I dengan 52 unit Eselon II. 2. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas Sektor Kehutanan di periode 2015-2019 secara efisien dan efektif, Kementerian Kehutanan memerlukan 9 Unit Eselon I, dengan 52 unit Eselon II (penambahan satu Eselon I untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan
pengamanan hutan tanpa menambah unit Eselon II). 3. Dengan mengintegrasikan Badan REDD (PERPRES 62/2013) kedalam Kementerian Kehutanan (meningkatkan efektivitas pelaksanaan REDD), maka Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan menjadi 10 Unit Eselon I, dengan penghematan berupa satu Kepala Badan setingkat Menteri, 3 Deputi setingkat eselon I, 1 Sekretaris setingkat eselon I, serta 16 unit Eselon II, dan 64 unit eselon III. 4. BPPPH sesuai UU 18/2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas-tugas sektor kehutanan, untuk itu koordinasi pelaksanaannya akan dilakukan oleh Menteri Kehutanan.
Dengan demikian Menteri Kehutanan merangkap sebagai Kepala BPPPH,
dengan saeorang Wakil Kepala, 4 Deputi, dan 1 Sekretaris. 9
Kemhut Saat Ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13.
Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial; Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan; Inspektorat Jenderal; Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan; Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan; Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdaganagan Internasional; Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim; Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan Staf Ahli Bidang Keamanan Kehutanan. 10
Kemhut Yang Akan Datang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; Direktorat Jenderal Konservasi Alam; Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan; Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pengamanan Hutan; Inspektorat Jenderal; Badan REDD+ Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan; Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; Staf Ahli Bidang Usaha Kreatif Kehutanan; Staf Ahli Bidang Ekonomi Hijau; Staf Ahli Bidang Politik Kehutanan; Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan Staf Ahli Bidang Tenurial Hutan. 11
Saat ini (8/52)
Periode 2015-2019 (10/57)
Keterangan
1
Sekretariat Jenderal (5)
1
Sekretariat Jenderal (Biro = 5,)
2
Inspektorat Jenderal (6)
2
Inspektorat Jenderal (6)
3
DITJEN Planologi Kehutanan (6)
3
DITJEN Planologi Kehutanan (5)
fokus pada pengukuhan KH,data dan informasi KH, perpetaan KH, dan Perencanaan Sektor Kehutanan
4
DITJEN Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (6)
4
Ditjen Perlindungan dan Pengamanan Hutan (5)
Fokus tupoksi pada penyelenggaraan dan koordinasi serta pembinaan kegiatan-kegiatan terkait perlindungan dan pengamanan hutan, serta menjadi unsur utama yang mendukung BPPPH (UU 18/2013)
5
DITJEN Konservasi Alam (6)
fokus pada pengelolaan kehati nasional, pengelolaan gejala dan keunikan alam nasional, pengembangan ekoturism, pengembangan jasa lingkungan alam, dan pengelolaan KK
5
DITJEN Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial (5)
6
DITJEN Bina Pengelolaan DAS (5)
fokus pada upaya peningkatan daya dukung DAS, dan pembinaan pengelolaan HL, serta usaha hutan hak/rakyat, HGU kayu
6
DITJEN Bina Usaha Kehutanan (6)
7
DITJEN Bina Usaha Kehutanan (6)
fokus pada meningkatkan produktifitas HH kayu dan non kayu, pembinaan pengelolaan HP, pembinaan industri hasil hutan, dan pembinaan pemasaran hasil hutan.
8
Badan REDD (Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan) (5)
Melaksanakan amanah PERPRES No 62 tahun 2013. Dengan memasukan Badan REDD ke Kemhut, maka akan terjadi penghematan struktur satu kepala badan setingkat Menteri, tiga deputi setingkat Eselon I dan satu Sekretaris setingkat eselon I.
-
7
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (4)
9
Badan PengembanganSDM dan Penyuluhan Kehutanan (4)
fokus pada pengembangan SDM Kehutanan baik aparatur maupun non aparatur (NSPK dan Diklat), pengembangan prasarana penyuluhan Kehutanan (NSPK, materi penyuluhan dan pelatihan penyuluh)
8
Badan LITBANG Kehutanan (5)
10
Badan LITBANG Kehutanan (5)
fokus pada penyelenggaraan LITBANG yang mendukung sektor Kehutanan
12
Struktur Organisasi KEMHUT Struktur
Saat Ini (8/52)
2015 - 2019 (10/57)
Eselon I
8
10
Staf Ahli
5
5
Eselon II
43
52
Pusat Es II
9
5
Eselon III
172
192
Eselon IV
423
465
13
Kementerian Kehutanan (10/57) Menteri
SAM
ITJEN
SETJEN
1/6/4/13
1/5/20/59
DJ DJ DJ KA DJ BUK Plano. RLPS 1/5/20/48 1/5/20/48 1/6/24/57 1/5/20/48
10 Eselon I 5 Staf Ahli 52 Es II dibawah Eselon I 5 Pusat dibawah Menteri 192 Eselon III 465 Eselon IV Effisiensi dari Perpres 62/2013: 1. 1 Kepala setingkat Menteri 2. 3 Deputi setingkat eselon I 3. 1 Sekr. setingkat eselon I 4. 16 unit setingkat eselon II. 5. 64 unit setingkat Eselon III
Badan BPP BALIT REDD+ SDM BANG 1/6/24/57 1/5/16/36 1/4/13/33 1/5/16/36 DJ PPH
Pusat PPH/BLU
Pusat KLN
Pusat Datin LPSE
Pusat Pelayanan Perijinan Pengadaan
Pusat Pengelolaan SARLAT
0/1/3/6
0/1/3/6
0/1/3/6
0/1/3/6
0/1/3/6 14
BPPPH (5/23) UU 18/2013 Kepala Wakil
IRTAMA
SESTAMA
0/1/5/10
1/4/16/48
Deputi Pencegahan.
Deputi Penindakan
Deputi Hukum dan Kerjasama
1/4/13/39
1/4/13/39
1/4/13/39
Pusat Data dan Informasi dan LPSE
Pusat Humas dan ULP
0/1/3/6
0/1/3/6
5 Eselon I 3 Staf Ahli 20 Es II dibawah Eselon I 3 Es II dibawah Menteri 79 Eselon III 226 Eselon IV
Deputi Pengawasan dan Pengaduan 1/4/13/39
15
Saran 1. Bila dibandingkan dengan Struktur Organisasi Kelautan (10/59), Pertanian (12/67), dan BPN (7/32), Struktur Organisasi Kemhut saat ini tidak gemuk, dan sudah efisien, yaitu 8 unit Eselon I dan 52 unit Eselon II. 2. Memperhatikan amanah sektor kehutanan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundangundangan (landasan hukum), tantangan kondisi kehutanan saat ini, dan program pembangunan sektor kehutanan kedepan, dan untuk meningkatkan efektivitasnya, khususnya dibidang PPH, maka Struktur Organisasi KEMHUT terdiri dari 9 Unit Eselon I dengan 52 Unit eselon II. Terjadi pengelompokan kembali tanpa menambah Unit Eselon II, dan reposisi tupoksi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 3. Sesuai PERPRES 62/2013, dibentuk Badan REDD yang terdiri dari Kepala (setingkat Menteri), 4 Deputi (setingkat Eselon I) dan 1 Sekretaris (setingkat Eselon I). Karena tupoksi Badan REDD merupakan Tupoksi KEMHUT, maka Badan REDD di integrasikan ke KEMHUT. Struktur Organisasi KEMHUT menjadi 10 Unit Eselon I dan 57 Unit eselon II. Terjadi penghematan satu Kepala (setingkat Menteri), 3 Deputi (setingkat Eselon I), 1 Sekretaris (setingkat Eselon I), 16 unit eselon II, dan 64 unit Eselon III. 4. Struktur Organisasi KEMHUT memilik 5 Pusat yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Kehutanan dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal untuk mengakomodir amanah reformasi Birokrasi bidang Kelembagaan, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik , meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan peralatan kerja, serta untuk meningkatkan kerjasama internasional. 5. Untuk meningkatkan efektifitas lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 18/2013, Kepala BPPPH dirangkap oleh Menteri Kehutanan, serta ditambah seorang Wakil Kepala BPPPH. Struktur BPPPH terdiri dari 5 unit eselon I, 23 unit eselon II, 79 unit Eselon III, dan 226 unit Eselon IV. 6. UPT KEMHUT selanjutnya perlu evaluasi dan harmonisasi untuk meningkatkan efektifitasnya. 16
UPT lingkup KEMHUT Saat Ini No.
UPT
Unit Eselon I
Nama
J
R
22
+2
1
SETJEN
-
2
ITJEN
-
3
DJ Planologi
1. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
4
DJ PPH
1. Brigade POLHUT/SPORC
0
+7
2. Brigade DALKARHUTLA
0
+12
50
+
0
+20
3. Balai KSDA (8+19)
27
+6
1. Balai Pengelolaan DAS
36
+1
2. Balai Perbenihan Tanaman Hutan
6
-
3. Balai Persuteraan Alam
1
+-
4. Balai Pengelolaan Hutan Mangrove
2
+-
1. Balai Pemantauan Pemanfaatan HP
18
17 +3
5
DJ KA
1. Balai TN (8+42) 2. Balai CA/SM/TWA/TB
6
7
DJ BPDAS
DJ BUK
UPT lingkup KEMHUT Saat Ini No.
UPT
Unit Eselon I
Nama
J
R
8
Badan REDD
-
9
Badan PPSDM
1. Balai DIKLAT
7
2. SKMA
5
1. BALIT Bioteknologi dan Pemuliaan TH
1
2. BALIT Dipterokarpa
1
3. BALITEK Serat Tanaman Hutan
1
4. BALITEK Pengelolaan DAS
1
5. BALITEK Perbenihan Tanaman Hutan
2
7. BALIT Konservasi Sumber Daya Alam
1
8. BALITEK Agroforestry
1
9. BALITEK Hasil Hutan Bukan Kayu
1
10
Badan LITBANG
10. BALIT Kehutanan
+2
10 18
Alternatif 1,2,3 dari Sinergi Consulting
19
Struktur Organisasi – Alternatif 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Sekretariat Badan
Pusat Litbang Standarisasi Lingkungan
Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi
Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
Pusat Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan
Pusat Litbang Tatakelola dan Kebijakan Kehutanan
20
Struktur Organisasi – Alternatif 2 Badan Penelitian Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan Badan Penelitian Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan
Sekretariat Badan
Pusat Peningkatan Produktivitas dan Standarisasi
Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi
Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
Pusat Litbang Tatakelola dan Kebijakan Hutan
Pusat Penyuluhan dan Diklat Kehutanan
21
Struktur Organisasi – Alternatif 3 Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Sekretariat Badan
Pusat Litbang Standarisasi Lingkungan
Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi
Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan
Pusat Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan
Pusat Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan 22
BADAN LITBANG KEHUTANAN
Saat ini
Alternatif I
1
Sekretariat
1
2
Pusat LITBANG Konservasi dan Rehabilitasi Pusat LITBANG Peningkatan Produktifitas Hutan Pusat LITBANG Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan Pusat LITBANG Perubahan Iklim dan Kebijakan
3
4
5
Sekretariat
Alternatif II
Alternatif III
1
Sekretariat
1
Sekretariat
2 Pusat Penelitian Hutan dan Konservasi Alam 3 Pusat Penelitian Hasil Hutan
2
Pusat Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Pusat Penelitian Hasil Hutan
2
Pusat Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Pusat Penelitian Hasil Hutan
4 Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan
4
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan
4
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan
5 Pusat Inovasi dan Pengembangan
5
Pusat Inovasi dan Pengembangan
5
Pusat Inovasi dan Pengembangan
3
3
23
Terimakasih
24
