Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian Formulir C Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 Tahun Anggaran 2012

Laporan Konsolidasi Program Dirinci Menurut Kegiatan

Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2012 KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN] Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)

No.

Nomor SP DIPA

Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan

No. Loan

PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab

Lokasi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19,36

1 1. 0218/019-01.1.01/00/2012 2. 0219/019-01.1.01/00/2012 3. 0197/019-01.1.01/00/2012

(01.01.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

203.614.063

203.614.063

20,26

15,75 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

22,13

1

(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

0

16.355.170

16.355.170

7,84

9,75 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

6,80

7,37 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%) Total 7

S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

2

(1825) Peningkatan Dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam

0

31.546.940

31.546.940

25,67

20,63 1. Peningkatan Dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Dan Urusan Dalam

25,53


3

(1826) Pengembangan Sdm Industri

0

11.606.370

11.606.370

21,29

13,07 1. Pengembangan Sdm Industri

22,86


4

(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

0

47.232.570

47.232.570

22,69

21,87 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

23,84

23,68 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. EROPA BARAT 3. ASIA TENGAH DAN TIMUR

5

(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

0

25.338.280

25.338.280

17,47

14,76 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

20,33


6

(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

0

40.839.881

40.839.881

17,50

15,02 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

19,87


7

(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

0

30.694.852

30.694.852

23,53

8,32 1. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

28,64


2 1. 0218/019-01.1.01/00/2012

(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

22.831.200

22.831.200

19,47

18,28 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

36,14

30,82

1

(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

0

22.831.200

22.831.200

19,47

18,28 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

36,14


No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

3 1. 0223/019-06.1/00/2012

(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

0

48.615.619

48.615.619

27,26

17,67 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

25,93

22,60

1

(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

0

7.235.169

7.235.169

21,52

12,71 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

21,00

14,16 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA

2

(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

0

7.106.995

7.106.995

20,38

17,56 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

20,12


3

(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

0

5.579.832

5.579.832

25,98

21,60 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

25,59


4

(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

0

4.964.244

4.964.244

36,27

25,05 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

24,21


5

(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

0

23.729.379

23.729.379

29,49

16,74 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

29,60


No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%)


Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

7

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

8

9

12

13

4 1. 0221/019-03.1.01/00/2012

(04.07.06) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

429.894.779

429.894.779

4,31

2,06 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

13,07

12,06

1

(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

0

216.151.678

216.151.678

0,24

0,24 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

13,55

13,55 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

1. DKI JAKARTA

2

(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

0

34.295.014

34.295.014

5,00

2,15 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

5,30

- 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

1. DKI JAKARTA 2. SUMATERA SELATAN 3. SULAWESI SELATAN 4. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

3

(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

0

91.254.750

91.254.750

2,04

0,53 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

14,03


1. DKI JAKARTA

4

(1878) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

0

35.859.093

35.859.093

13,56

2,88 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

9,97


1. DKI JAKARTA

5

(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

52.334.244

52.334.244

18,35

16,44


1. DKI JAKARTA

5 1. 0220/019-02.1.01/00/2012

(04.07.07) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

361.534.375

361.534.375

18,32

21,93

13,61

11,60 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 9,51 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6



S

R

Narasi

Satuan (Unit)

8

9

10

11

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab 14

Lokasi

12

13

14,19

17,05 1. Direktorat Jenderal Industri Agro

1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. SUMATERA UTARA 5. RIAU 6. KALIMANTAN TIMUR

15,09 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

21,09


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. LAMPUNG 5. NUSA TENGGARA BARAT

20,37

8,71 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

24,89


1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. SULAWESI UTARA 4. SULAWESI TENGAH 5. SULAWESI SELATAN 6. MALUKU

33.293.990

3,63

12,34 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

6,04


1. DKI JAKARTA

155.023.780

155.023.780

9,62

8,20 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

11,93

73.860.341

73.860.341

4,00

2,73 1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

1

(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

0

32.000.000

32.000.000

12,66

2

(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

0

30.000.000

30.000.000

22,39

3

(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

0

266.240.385

266.240.385

4

(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

33.293.990

6 1. 0227/019-04.1.01/00/2012

(04.07.08) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

1

(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

0

8,13 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

4,70

15

12,25

3,81 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

2

(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

0

13.810.125

13.810.125

16,94

18,00 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

21,71


1. DKI JAKARTA

15

3

(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

0

13.810.125

13.810.125

18,62

11,41 1. Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

20,57


1. DKI JAKARTA

4

(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

34.737.589

34.737.589

15,37

15,64 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

18,71


1. DKI JAKARTA

5

(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

0

18.805.600

18.805.600

9,08

6,42 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

14,26


1. DKI JAKARTA

7 1. 0222/019-05.1.01/00/2012 2. 0194/019-05.2.01/15/2012

(04.07.09) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Ikm

0

361.227.432

361.227.432

14,32

9,74 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

18,60

19,62

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

1

(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

0

93.586.290

93.586.290

19,57

14,13 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

20,15

25,65 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah

1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU

15

2

(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

0

95.663.950

95.663.950

7,34

5,80 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

16,95


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. BALI 7. BANTEN

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6



S

R

Narasi

Satuan (Unit)

8

9

10

11

S (%)

R (%)


12

13

3

(1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

0

91.127.380

91.127.380

16,58

3,76 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

17,23


4

(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

0

80.849.812

80.849.812

14,66

11,74 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

19,18


8 1. 0195/019-08.1.01/00/2012

(04.07.10) Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

113.130.784

113.130.784

22,98

5,42 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

20,36

7,26

1

(1851) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

0

19.373.150

19.373.150

13,28

3,25 1. Pengembangan Fasilitasi Industri W ilayah I

13,28

3,25 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

Lokasi 15 1. DKI JAKARTA 2. SULAWESI UTARA 3. SULAWESI TENGAH 4. SULAWESI SELATAN 5. SULAWESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAWESI BARAT

1. DKI JAKARTA

1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6



S

R

Narasi

Satuan (Unit)

8

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

2

(1852) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

0

10.281.240

10.281.240

25,00

8,89 1. Pengembangan Fasilitasi Industri W ilayah Ii

25,00


1. DKI JAKARTA

3

(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

0

19.483.100

19.483.100

25,00

6,30 1. Pengembangan Fasilitasi Industri W ilayah Iii

25,00


1. DKI JAKARTA

4

(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

63.993.294

63.993.294

24,97

5,25 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

20,34


1. DKI JAKARTA

9 1. 0196/019-09.1.01/00/2012

(04.07.11) Program Kerja Sama Industri Internasional

0

59.193.609

59.193.609

5,94

8,87 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

6,35

1

(1855) Peningkatan Ketahanan Industri

0

9.466.130

9.466.130

28,10

18,38 1. Peningkatan Ketahanan Industri

37,03

38,38 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International

1. DKI JAKARTA

2

(1856) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

0

12.650.910

12.650.910

-

8,95 1. Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

-

- 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International

1. DKI JAKARTA

3

(1857) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

0

12.632.379

12.632.379

6,80

7,38 1. Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

2,00


1. DKI JAKARTA

4

(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

0

24.444.190

24.444.190

-

-

- 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International

1. DKI JAKARTA

5,92 1. Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

15

10,16

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni

7

S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

(04.07.12) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri

0

458.853.728

458.853.728

19,55

12,08 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

22,10

18,43

1

(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

0

5.727.869

5.727.869

19,99

11,35 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

19,99

16,98 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri

1. DKI JAKARTA

2

(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

0

79.255.255

79.255.255

25,00

25,00


1. DKI JAKARTA

3

(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

0

5.916.413

5.916.413

25,00

11,22 1. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

25,00


1. DKI JAKARTA

4

(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

0

36.962.000

36.962.000

18,41

10,37 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

19,27


1. DKI JAKARTA

5

(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

0

13.754.415

13.754.415

12,81

9,74 1. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

13,14


1. DKI JAKARTA

6

(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

0

18.070.361

18.070.361

18,74

20,23 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

22,48


1. DKI JAKARTA

10 1. 0224/019-07.1.01/00/2012 2. 0231/019-07.2.01/11/2012 3. 0238/019-07.2.01/12/2012 4. 0263/019-07.2.01/14/2012 5. 0250/019-07.2.16/12/2012 6. 0236/019-07.2.01/12/2012 7. 0354/019-07.2.01/23/2012 8. 0239/019-07.2.01/12/2012 9. 0237/019-07.2.01/12/2012 10. 0249/019-07.2.16/12/2010 11. 0259/019-07.2.16/13/2011 12. 0264/019-07.2.01/14/2012 13. 0289/019-07.2.01/02/2012 14. 0268/019-07.2.01/15/2012 15. 0331/019/-07.2.01/18/2012 16. 0340/019-07.2.01/27/2011 17. 0283/019-07.2.01/01/2012 18. 0367/019-07.2.01/29/2012 19. 0309/019-07.2.01/06/2012 20. 0296/019-07.2.01/03/2011 21. 0314/019-07.2.01/07/2012 22. 0318/019-07.2.01/16/2012 23. 0336/019-07.2.01/19/2012

6

Penyerapan (%) Total

0,50 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

7

(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

0

22.469.754

22.469.754

25,00

12,85 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

25,00


1. JAWA BARAT

15

8

(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

0

17.968.776

17.968.776

19,86

14,74 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

23,47


1. DI YOGYAKARTA

9

(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

0

28.948.878

28.948.878

19,56

17,25 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

22,89


1. JAWA BARAT

10

(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

0

15.842.307

15.842.307

20,95

13,87 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

26,12


1. JAWA BARAT

11

(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

0

11.101.714

11.101.714

23,36

22,67 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

24,05


1. SULAWESI SELATAN

12

(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

0

20.616.926

20.616.926

17,18

12,47 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

19,70


1. JAWA BARAT

13

(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

0

14.900.178

14.900.178

18,90

14,22 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

22,28


1. JAWA BARAT

14

(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

0

32.918.968

32.918.968

12,00

12,00 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

29,72


1. JAWA BARAT

15

(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

0

18.685.256

18.685.256

14,25

13,84 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

14,88


1. JAWA TENGAH

16

(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

0

15.309.581

15.309.581

21,98

15,99 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

24,34


1. DI YOGYAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


12

13

17

(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

0

100.405.077

100.405.077

18,13

15,90 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

18,98


11 1. 0248/019-01.2.16/12/2011 2. 0235/019.01.2.01/12/2011 3. 0260/019-01.2.01/14/2012 4. 0261/019-01.2.01/14/2012 5. 0350/019-01.2.01/23/2011 6. 0351/019-01.2.01/23/2011 7. 0352/019-01.2.01/23/2012 8. 0234/019-01.2.01/12/2012 9. 0262/019-01.2.01/14/2011 10. 287/019-01.2.01/02/2011 11. 0353/019-01.2.01/23/2012 12. 0373/019-01.2.01/20/2011 13. 0293/019-01.2.01/03/2012 14. 0267/019-01.2.01/15/2012 15. 0282/019-01.2.02/I/2011 16. 0288/019-01.2.01/02/2012 17. 0225/019-01.1.01/00/2012 18. 0229/019-01.2.01/11/2011 19. 0230/019-01.2.01/11/2012 20. 0294/019-01.2.01/03/2012 21. 0313/019-01.2.01/07/2012 22. 0317/019-01.2.01/16/2012 23. 00295/019-01.2.01/03/2012 24. 0297/019-01.2.01/03/2012 25. 0232/019-01.2.01/11/2012

(10.90.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

335.013.000

335.013.000

8,32

11,88 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

8,49

7,77

Lokasi 15 1. JAWA TIMUR 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. KALIMANTAN BARAT 8. KALIMANTAN SELATAN 9. KALIMANTAN TIMUR 10. SULAWESI UTARA 11. MALUKU

No.

Nomor SP DIPA

1

2 1

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri

JUMLAH Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%) Total

S

7

8

0

335.013.000

335.013.000

8,32

0

2.548.932.369

2.548.932.369

13,73


R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

9

10

11

12

13

14

15

8,49

7,77 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. JAWA TIMUR 5. ACEH 6. SUMATERA UTARA 7. SUMATERA BARAT 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. SULAWESI SELATAN 11. BALI

11,88 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri

9,32

17,04

14,29

Jakarta Selatan, April 2012 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat

Laporan Konsolidasi Program Dirinci Menurut Fungsi dan Subfungsi

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2012 Anggaran (Rp. 000) Kode

1

(01) (01.01)

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Hasil *)

Fungsi/Sub Fungsi/Program

2

PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

T (%)

R (%)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

226.445.263

226.445.263

20,18

16,01

23,57

20,54

0

226.445.263

226.445.263

20,18

16,01

23,57

20,54


12

(01.01.01)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

203.614.063

203.614.063

20,26

15,75 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

22,13

19,36 1. Sekretariat Jenderal

(01.01.02)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

22.831.200

22.831.200

19,47

18,28 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

36,14


0

1.987.474.106

1.987.474.106

14,28

0

1.987.474.106

1.987.474.106

14,28

0

48.615.619

48.615.619

27,26

(04) (04.07) (04.07.03)

EKONOMI INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

8,35

18,20

15,05

8,35

18,20

15,05

25,93

22,60 1. Inspektorat Jenderal

17,67 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

Anggaran (Rp. 000) Kode

1

Penyerapan (%)



2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

(04.07.06)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

429.894.779

429.894.779

4,31

(04.07.07)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

0

361.534.375

361.534.375

18,32

(04.07.08)

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

155.023.780

155.023.780

(04.07.09)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM

0

361.227.432

(04.07.10)

Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

(04.07.11)

Program Kerja Sama Industri Internasional

0

T (%)

R (%)

10

11


12

2,06 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

13,07


9,51 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

21,93


9,62

8,20 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

11,93


361.227.432

14,32

9,74 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

18,60


113.130.784

113.130.784

22,98

5,42 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

20,36


59.193.609

59.193.609

5,94

8,87 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

6,35


Anggaran (Rp. 000) Kode

1 (04.07.12)

(10) (10.90) (10.90.01)

Penyerapan (%)



2 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

PENDIDIKAN PENDIDIKAN LAINNYA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

JUMLAH

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

0

458.853.728

458.853.728

19,55

12,08 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

0

335.013.000

335.013.000

8,32

0

335.013.000

335.013.000

0

335.013.000

335.013.000

0

2.548.932.369

2.548.932.369

T (%)

R (%)

10

11


12

22,10


11,88

8,49

7,77

8,32

11,88

8,49

7,77

8,32

11,88 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

8,49


13,73

9,32

17,04

14,29

Kendala Yang Dihadapi dan Tindak Lanjut

LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No

Kode

Kegiatan

Kendala

Tindak Lanjut yang Diperlukan

1

2

3

4

5

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6

1

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara Yang Profesional

Terdapat rencana pelaksanaan kegiatan Perencanaan ulang jadual pelaksanaan kegiatan yang memiliki jadual sama, sehingga ada kegiatan yang harus ditunda

2

1832

Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja

Adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban kegiatan dan adanya revisi POK karena kebijakan pemotongan anggaran Kementerian/lembaga

3

1828

Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Adanya kebijakan pemotongan Melakukan antisipasi dengan menyusun Biro Keuangan Pemegang anggaran, sehingga beberapa Uang Muka di Biro rencana alternatif untuk disesuaikan perjalanan dinas harus dikurangi dan Perencanaan dengan kondisi yang sedang terjadi beberapa rapat teknis harus disesuaikan untuk dilaksanakan di dalam kota

4

1835

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Kegiatan Bantuan dan Mesin Peralatan Menyelesaikan administrasi dalam dalam Mendukung Klaster dan rangka pencairan uang muka Ketahanan Pangan lainnya masih dalam tahap pengurusan surat kontrak dan administrasi untuk pencairan uang muka

Meningkatkan kualitas SDM dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan, Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan maupun perencanaan penarikan anggaran

Internal Biro Keuangan

Pihak intern Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Kementerian Keuangan

Pihak ke-III pemenang lelang

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


5

1846

Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

1) Belum tercapai kesepakatan dengan Terus melakukan negosiasi pihak akademisi mengenai materi pelatihan dan adanya struktur pembiayaan diklat yang berbeda dengan yang sudah dianggarkan oleh kementerian perindustrian 2) Penundaan Workshop mengingat adanya kesulitan dalam penentuan tema workshop

Akademisi dan Narasumber

6

1837

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I

Adanya blokir anggaran pada kegiatan Usulan pencairan tanda bintang. Fasilitasi UPT Perhiasan di Kalimantan Selatan (Casting Perak).

Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan

7

1851

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

Kegiatan masih belum dapat berjalan karena masih dalam tahapan proses lelang di ULP.

8

1859

Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

Adanya koordinasi dan diskusi lebih Masih belum jelasnya ketentuan mengenai masa pencairan TUP dengan lanjut untuk membahas mekanisme masa waktu penyempaian realisasi TUP yang lebih jelas

9

1860

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Adanya revisi POK dan lambatnya penyerahan bukti pertanggungjawaban/kuitansi ke PUM

Menyegerakan kegiatan seperti survei, pengumpulan data dan koordinasi dengan daerah, setelah proses lelang selesai ketika telah ada Tenaga Ahli terpilih.

Perlu adanya koordinasi yang baik dalam membuat pelaksanaan kegiatan serta adanya upaya mempercepat penyelesaian bukti petanggungjawab rampung

Pihak daerah (Instansi daerah)

Sekretariat BPKIMI

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


10

1861

Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

1) Dalam proses lelang di ULP untuk kegiatan penyusunan katalog dan peningkatan SDM serta menunggu jadwal dari UNIDO untuk kegiatan peningkatan SDM; 2) Menunggu koordinasi dengan donor untuk pemantauan GRK; 3) Menunggu proses penetapan desain data base; 4) Menunggu penetapan kriteria narasumber pada kegiatan kajian phase out HCFC dan POPs dan kajian pengelolaan limbah udara.

1) Melakukan koordinasi dengan ULP dan UNIDO; 2) Melakukan koordinasi dengan donor; 3) Segera menetapkan desain; 4) Menetapkan kriteria narasumber

PPIHLH, UNIDO, ULP, Donor, pembuat desain dan narasumber

11

1863

Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

1) Keterlambatan pencairan anggaran, sehubungan dengan permasalahan Rekon Nihil Anggaran Tahun 2011 2) Rencana pemotongan/penghematan anggaran mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan

Tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan

1) Bagian Keuangan; 2) Bagian Program dan Kerjasama, Sekretariat BPKIMI

12

1865

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

Sebagian besar kegiatan litbang masih dalam tahap pengadaan bahan dan peralatan serta belum SP2D

Mempercepat proses pengadaan

PPK. Pejabat Pengadaan dan koordinator kegiatan

13

1871

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik

Beberapa realisasi fisik kegiatan Follow up pengadaan bahan penelitian penelitian belum sesuai dengan target yang telah dipesan dan belum dikirim disebabkan adanya keterlambatan oleh supplier dan realisasi GUP. kedatangan bahan dari supplier dan hal tersebut juga menyebabkan keterlambatan realisasi keuangan. Di samping itu, beberapa kegiatan, realisasi keuangan dilakukan dengan cara GUP.

Panitia pengadaan, Bendahara dan Supplier bahan penelitian

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6 Semua pihak yang terkait, baik dari internal maupun dari eksternal (pihak pengguna)

14

1874

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik

1) Pihak pengguna jasa dari sektor pemerintah masih dalam tahap negoisasi; 2) Belum maksimalnya koordinasi diantara anggota tim kegiatan dan unit terkait lainnya dalam persiapan kegiatan.

1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya kepada pihak pengguna untuk mempercepat proses layanan jasa teknis; 2) Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih mendalam; 3) Melakukan koordinasi yang intens antara tim kegiatan dengan tim panbel, keuangan, PPK dalam rangka mencapai capaian kinerja yang telah ditentukan sebelumnya; 4) Melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang informasi SOP administrasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak-pihak yang terkait

15

3986

Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Karena mayoritas penelitian berupa rekayasa maka proses penentuan spesifikasi alat rekayasa ini dibutuhkan waktu yang lama

Berkoordinasi dengan tim peneliti untuk Tim Peneliti menyegerakan proses penentuan spesifikasi alat.

Jakarta Selatan,

April 2012

Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat

Kementerian Perindustrian

Recommend Documents